PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor .2.0 Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 0 TAHON 2015
N/A
Preamble

Menimbang a. berdasarkan tentang Pajak Pelaksanaan
bah:""a untuk meningkatkan pelayanan, daya guna dan basil guna pemungutan Pajak Hiburan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Daerah, maka perlu diatur Petunjuk Pemungutan Pajak Hiburan di Kabupaten Sintang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tamba.han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 2.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 3.
4. Undan Undang Nomor 17 Tahun 20?3 ten � g Keuanfan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4.
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perben � Negara (Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsesia Nornor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalarn Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 24 7, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 � omor 248, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 4050};
'
.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noma � 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Jnsentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
20. Peraturan Bupati Sintang Nomor 41 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 168);
MEMUTUSKAN
PERATURAJI BUPATI TERTANG PETURJUK PELAKSANAAl'f Menetapkan
PEIIIURGUTAR PAJAK HIBURAN.
BABI KETENTUAN UMUM
BAB II - TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN
Pasal 2

- (1) Setiap Penyelenggara hiburan wajib mendaftarkan dirinya dan melaporkan usahanya dengan media SPOPD.
- (2) Pendaftaran Penyelenggara hiburan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak kegiatan usaha dimulai.
- bersifat sebelum (3) �� sus penyelenggaraan hiburan yang 1 � s1denti1/berkala, pendaftaran dilakukan dimulainya kegiatan hiburan.
- ( 4 ) S � PJ:? sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diarnbil sendiri oleh penyelenggara hiburan.
- (4) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) waji? diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangam oleh Penyelenggara hiburan dengan melampirkan : .
- a. Fotocopy identitas diri/ penanggung jawab I penenma kuasa (KTP, SIM, Paspor);
- b. Surat Kuasa apabila pemilik/pengelola usaha/ penaggung jawab berhalangan deng � disertai fotocopy KTP, SIM, paspor diri pernberi kuasa;
- c. Fotocopy Surat Izin penyelenggaraan hiburan ata � Surat Keterangan penyelenggaraan hiburan dan pejabat yang berwenang.
- (5) SPOPD dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan kepada Dinas, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima.
- (6) Penyelenggara hiburan yang telah mendaftarkan dirinya dan melaporkan usahanya serta telah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala Dinas menerbitkan :
- a. Surat Penetapan sebagai Wajib pajak;
- b. Kartu NPWPD; dan
- c. Pemberitahuan pemungutan pajak.
- (7) Apabila Penyelenggara hiburan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah diberikan teguran secara tertulis, maka Kepala Dinas dapat menerbitkan NPWPD secarajabatan.
- (8) Penerbitan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya surat teguran.
- (9) Pemberitahuan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, wajib dipasang oleh Wajib Pajak pada tempat yang\_ mudah dilihat, dibaca oleh pengunjung/tamu Hiburan atau tempat pembayaran (kasir).
Bagian Kedua Pendataan
Paaal 3
- (l) Pendataan dilakukan apabila wajib pajak . tidak mendaftarkan kegiatan penyelenggaraan h1buran kepada Dinas.
- (2) Pendataan objek pajak dilakukan dengan memberikan SPOPD kepada penyelenggara hiburan.
- (3) SPOPD yang telah diterima wajib diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh penyelenggara hiburan atau kuasanya.
- (4) Apabila penyelenggara hiburan tidak bersedia atau menolak menandatangani SPOPD, maka Dinas dapat melakukan pendataan secara jabatan.
- (5) Berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Kepala Dinas menerbitkan:
- a. Surat Penetapan sebagai wajib pajak;
- b. Kartu NPWPD; dan
- c. Pemberitahuan pemungutan pajak.
BAB III - TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 4

- (1) Setiap Wajib Pajak Hiburan, wajib mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak serta menyampaikannya kepada Dinas.
- (2) SPI'PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil sendiri oleh Wajib Pajak atau dapat disampaikan oleh Dinas kepada wajib pajak.
- (3) SPfPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisikan pelaporan j � uang yang dite � atau yang seharusnya ditenma oleh penyelenggara hiburan.
4. ( 4 ) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ... tran dasar untuk melakukan pembayaran pajak merui-s-iak daerah sesuai dengan masa pa) .
- (5) Penyampaian ...
6. (S) Peny � paian SPI'PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), d � akukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (6) AJ)8;bil � batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada � libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD iatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (7) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai lampiran dokumen berupa:
- b. rekapitulasi penggunaan berikut tindasan tiket, bon penjualan (bill) atau struk: cash register,
- a. rekapitulasi jumlah penerimaan masa pajak yang bersangkutan;
- c. bukti setoran pajak yang telah dilakukan masa pajak sebelumnya (tindasan SSPD).
- (8) SPf PD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tidak dilampirkan keterangan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (1) Bupati atau Kepala Dinas atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPf PD paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Permohonan perpanjangan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPfPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5).
BAB III - TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 5

- (1) Wajib Pajak atas kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan surat pernyataan tertulis kepada Kepala Dinas, sepanjang belum dilakukan tindakan pemeriksaan untuk masa pajak atau tahun pajak yang dimaksud.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung \_sejak saat ber\_akhimya penyampaian SPTPD yang dibetulkan sarnpai dengan tanggal pembayaran akibat dari pembetulan SPTPD terse but.
Pual6
- (l) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah � m � ayaran yang diterirna atau yang seharusnya d1tenma oleh penyelenggara hiburan.
- ( 2 ) J � mlah yang seharusnya diterirna oleh penyelenggara hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)\_ antara lam meliputi pernberian potongan harga (discount}, tiket cuma-cuma atau voucher/kupon membeli ro � ok, makanan dan/ atau rninurnan gratis bagi pengunJung atau barang lainnya.
- (3) Perhitu � gan Pajak Hiburan yang terutang dengan c � ra mengahkan tarif dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dirnaksud pada ayat (1).
- (4) Contoh Perhitungan Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercanturn dalarn Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan ini.
- (5) Apabila Wajib Pajak tidak rnenarik Pajak Hiburan dari pengunjung Hiburan dan tidak rnencantumkan pada setiap tiket, bon penjualan a tau bill, f aktur, cash register atau sejenisnya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak, maka Pajak Hiburan yang terutang menjadi tanggung jawab Wajib Pajak dan dianggap sudah termasuk dalam nilai pembayaran yang dilakukan oleh pengunjung tersebut.
- (6) Perhitungan Pajak Hiburan sebagimana dimaksud pada ayat (5) adalah dengan mengurangi jumlah uang yang diterima pada setiap masa pajak dengan tarif Pajak Hiburan yang berkenaan.
- (7) Contoh Perhitungan Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
Bagian Kedua Tata Cara Penetapan
BAB III - TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 7

- ( 1) Penetapan pajak dengan System Self Assessment yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang kepada Dinas.
- ( 2 ) Wajib Pajak dalam menghitung, memperhitungkai:, dan � elaporkan sendiri pajak terutang sebagrumana dtmaksud pada ayat (1), menggunakan SPTPD.
- ( 3 ) Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD sesuai waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) di � rikan surat teguran paling banyak 3 (tiga) kali dan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kalender.
- ( 4 ) Apabila sampai dengan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wajib Pajak belum menyampaikan SPTPD, Kepala Dinas menetapkan pajak terutang secarajabatan dengan menerbitkan SKPD.
BAB III - TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 8

- ( 1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati atau Kepala Dinas dapat menerbitkan :
- a. SKPDKB dalam hal:
- I) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
- 2) Apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Dinas dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), dan telah ditegur secara tertulis tetapi tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
- 3) Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, maka pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
- b. SKPDKBT, apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;
- c. SKPDN, apabila jumlah pajak yang terutang sama besamya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalarn SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen] sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.
- ( 3 ) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB s � bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pa � ak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak dan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang tidak bayar untuk jangka waktu paling lam � 24 [dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (4) -Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tid �� dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri kekurangan pajak yang terutang sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (6) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diterbitkan sebelum didahului dengan penerbitan SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterbitkan lebih dari 1 (satu) kali untuk masa pajak atau tahun pajak yang sama, sepanjang ditemukan lagi data yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang.
BAB III - TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 9

- (1) Penetapan pajak terutang yang dihitung secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 8 ayat (3), dilakukan oleh Kepala Dinas, berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki Dinas.
- (2) Penetapan pajak terutang yang dihitung secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan apabila :
- a. Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan atas omzet usahanya;
- b. Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan tetapi tidak lengkap dan/ atau tidak benar;
- c. Wajib Pajak tidak mau menunjukan pembukuan dan/atau menolak untuk diperiksa dan/atau menolak memberikan keterangan pada saat dilakukan pemeriksaan;
- d. Wajib Pajak tidak menggunakan tiket, bon penjualan atau bill yang berseri dan bernomor urut dan/atau;
- e. Wajib Pajak tidak melegalisasi tiket, hon penjualan atau bill tanpa persetujuan Kepala Dinas.
- (3) Sebelum dikenakan perhitungan pajak secara ja � atan, petugas Dinas telah melakukan prosedur pemenksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penetapan pajak terutang yang dihitung secara jaba � dapat didasarkan pada data yang diperoleh melalui salah satu atau lebih dari 3 (tiga) cara/ metode pemeriksaan sebagai berikut :
- b. berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi tempat usaha Wajib Pajak; dan/atau
- a. berdasarkan hasil pembukuan;
- c. berdasarkan data pembanding.
- (5) Dalam Penetapan pajak terutang yang dihitung secara jabatan tetap dibuatkan SPTPD dengan ditandatangani oleh Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.
Bagian Kesatu Tata Cara Pembayaran Pajak
BAB III - TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 10

- (1) Pembayaran pajak terutang dengan media SPTPD harus dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah atau melalui Bendahara Penerima Dinas, paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhimya masa pajak dengan menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
3. (3J Apabila pembayaran pajak masa terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan.
- Paaal 11 (l) :aj-� � eru � g dalam SKPDKB, SKPDBT, dan ST � D ajib dllunas1 dalarn jangka waktu paling lama 30 [tiga puluh] hari sejak tanggal diterbitkan.
- ( 2 ) Pajak � erutang dalarn SKPDKB, SKPDBT, dan STPD, yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo P � mbayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen).
Paaal 12
Penyelenggara Hiburan selaku Wajib Pajak bertanggung jawab terhadap pemungutan dan pembayaran pajak atas penyelenggaraan usaha di Hiburan tersebut.
Bagian Kedua Pembayaran Angsuran Dan Penundaan Pembayaran
Paaal 13
- ( 1) Bupati atau Kepala Dinas atas permohonan W a jib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDBT atau STPD, dengan dikenakan bunga sebesar 2% {dua persen) sebulan.
- (2) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut:
- b. Pennohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima Dinas paling lama 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang ditentukan;
- a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotocopy SKPD, SKPDKB, SKPDBT, atau STPD yang diajukan pemohon;
- Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a c. harus melampirkan rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan;
- d. Permohonan pembayaran secara angsur � m\_aupun penundaan pembayaran yang disetuJ � l Dmas dituangkan dalam Surat Keputusan, baik Surat Keputusan Pembayaran secara angsuran � aupun penundaan pembayaran, baru dapat dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat te � aahan dari pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dmas;
- f. Pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 5 (lima) kali angsuran dalam jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal Surat Keputusan angsuran, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Dinas berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
- e. Persetujuan terhadap angsuran maupun penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan lebih lanjut dalam Surat Perjanjian;
- g. Pemberian angsuran tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
- h. Penundaan pembayaran diberikan paling lama 5 (lima) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, kecuali ditetapkan lain oleh kepala Dinas berdasarkan alasan wajib pajak yang dapat diterima;
1. Pembayaran angsuran a tau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan;
- j. Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut;
- 1) Perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
- 2) Jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besamya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
- 3) Pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
- 4) Bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen);
- k. T rhadap jumlah angsuran yang harus dibayar � p bulan tidak � apat � i � ayar de � gan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi trap bulan,
- S) Besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen);
- Perhitungan untuk penundaan pembayaran sebagai berikut: I.
- 1) Perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan . dengan seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda;
- 3) Penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- 2) Besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah pajak terutang yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) per bulan;
- m. Terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk Surat Ketetapan pajak yang sama.
- (3) Format bentuk perjanjian angsuran atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
BAB III - TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 14

- ( 1) Kepala Dinas dapat menerbitkan STPD apabila :
- a. Pajak Hiburan Dalam Tahun berjalan tidak atau kurang bayar;
- b. Dari hasil penelitian SJYI'PD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda atau bunga.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang Dalarn STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Pajak yang tidak atau kurang � ayar set � lah jatuh tempo pembayaran atau terlambat drbayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dan ditagih dengan STPD.
Pual 15
- (l) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalarn SKPD, SKPDKB, SKPDBT, STPD, Surat keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- ( 2 ) � ahapan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, diatur sebagai berikut :
- b. Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diberikan kepada wajib pajak paling banyak 3 (tiga) kali selama waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja;
- a. Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan dan menyampaikan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis kepada Wajib Pajak dalam waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhimya tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding dengan meminta tanda penerimaan Surat Teguran;
- b. Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal dikeluarkannya surat teguran/peringatan atau sejenisnya yang terakhir;
- c. Jika dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya surat paksa sebagaimana dimaksud ayat (2) belum dilaksanakan pembayaran, maka Bupati dapat menutup sementara usaha hiburan wajib pajak;
Bagian Kesatu Pemeriksaan
BAB III - TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 16

- ( 1) Bupati a tau Kepala Din. � s berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatutan dan kewajaran pelaksanaan pajak hiburan yang dilaksanakan oleh Wajib Pajak.
- ( 2 ) peJaksanaan pemeriksaan sebagimana dimaksud ayat ( 1) dapat dilaksanakan dengan cara menurunkan petugas pemeriksa untuk melaksanakan pemeriksaaan.
- ( 3 ) Petugas pemeriksa sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam melaksanakan tugas harus dilengkapi deng � surat perintah tugas untuk melakukan pemeriksaan dari Kepala Dinas.
- ( 4 ) Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasa wajib pajak membantu Petugas Pemeriksa dalam hal :
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki te � pat atau ruangan yang dianggap perlu dan membenkan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
- a. memperhatikan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dan dokumen yang berhubungan dengan pajak terutang;
- c. memberikan data dan keterangan yang diperlukan secara benar, Iengkap dan jelas.
- (5) Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban sebagimana dimaksud pada ayat (4) yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai pendapatan bruto, maka pengenaan besarnya pajak terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan penerimaan yang tertinggi dalam 1 (satu) tahun pajak terakhir dan dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak terutang yang seharusnya dibayar.
- (6) Hasil Perhitungan besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diusulkan oleh petugas pemeriksa untuk ditetapkan secara jabatan.
- (7) Dalam hal pemeriksaan pembukuan, Kepala Dinas dengan persetujuan Bupati dapat menunjuk Konsultan Pajak atau Auditor untuk mendampingi petugas Pemeriksa Pajak.
- (8) Untuk kepentingan pengamanan petugas Pemeriksa Pajak, Kepala Dinas dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum, atau SKPD terkait lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (9) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak yang terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan.
:S-cJ·u Kedua Penpwaaan
Pual 17
- (1) Bupati melalui Dinas dan satuan kerja perangkat daerah terkait berwenang melaksanakan pengawasan terhad � p pel � sanaan usaha atau penyelenggaraan hiburan baik be �� 1fat rutin atau insidentil yang dilaksanakan oleh wajib pajak.
- (2) !er � ? penyelenggaraan kegia.tan yang bersifat tnsidentn sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka W � ib Pajak wajib melaporkan kepada Kepala Dinas paling 1ambat 2 (dua) hari kerja sebe1um penyelenggaraan.
- (3) Kepala Dinas berwenang menempatkan Petugas pengawas yang dilengkapi surat tugas dan/ atau peralatan (equipment) baik sistem manual dan/atau sistem on line (komputerisasi) di tempat penyelenggaraan Hiburan.
- (4) Penggunaan peralatan dengan komputerisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara menghubungkan mesin komputer Wajib Pajak dengan komputer milik pemerintah daerah melalui sistem jaringan informasi Dinas secara on line.
BAB III - TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 18

- (1) Penempatan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) berfungsi sebagai alat kontrol setiap transaksi, dengan biaya pengadaan peralatan tersebut menjadi kewenangan pemerintah daerah.
- (2) Wajib Pajak harus memelihara peralatan (equipment) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan tidak mengubah program yang telah ditentukan oleh Dinas.
- (3) Penempatan Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), dilakukan dengan maksud untuk melaksanakan pengawasan operasional dan penghitungan data pembayaran dengan batas waktu tertentu dan/atau dengan pertimbangan-pertimbangan teknis tertentu.
- (4) Setelah dilakukan pengawasan, Wajib Pajak berkewajiban untuk mengisi dan menandatangani Berita Acara Hasil Pengawasan.
- (5) Apabila da}am melakukan pengawasan ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan ol � h Wajib Pajak, petugas Pemeriksa melaksanakan penghitungan kembali
a � s Pajak terutang yang disetor terbesar dalam masa P8.Jak berjalan, ditambah sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak yang telah disetor terakhir.
PEMBETULAN, PEMBATALAN, DAN PENGURANGAN
BAB VII - KETETAPAN PAJAK
Pasal 19

- (1) Kepala Dinas atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDBT, SKPDLB SKPDN atau STPD yang dalam penerbitannya terd � pat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan penerapan peraturan daerah.
- (2) Pelaksanaan pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDLB, SKPDN, atau STPD atas permohonan Wajib Paj � sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
- a. Permohonan diajukan kepada Kepala Dinas dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- b. Terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDLB, SKPDN, atau STPD yang akan dibetulkan baik karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penelitian administrasi atas kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan;
- c. Apabila dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan, maka SKPD, SKPDKB, SKPDLB, SKPDN, atau STPD dapat dibetulkan;
- d. Pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDLB, SKPDN, atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau surat Keputusan Pembetulan Surat Tagihan Pajak oleh Kepala Dinas yang disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkan;
- e. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak at:iu Surat Keputusan Pembetulan Surat Tagihan Pajak harus dilunasi dalam jangka waktu paling lam bat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan;
- g. Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak maka Kepala Dinas segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD.
- f. Setelah diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembetulan Surat Tagihan Pajak maka SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD semula dibatalkan dan disimpan sebagai arsip dalam administrasi perpajakan;
Pasa120
- (1) Bupati atau Kepala Dinas dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak, apabila terdapat:
- b. fakta baru (Novum) yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkan pengajuan keberatan/ pengajuan pembetulan Surat Ketetapan Pajak/pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif akibat pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
- a. fakta baru (Nouum) yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sementara batas waktu pengajuan keberatan telah terlampaui.
- (2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/ atau kenaikan pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak.
- (3) Pengurangan atau pembatalan Ketetapan pajak atas dasar permohonan Wajib Pajak, ditentukan sebagai berikut:
- a. Surat permohonan Wajib Pajak didukung oleh fakta baru (novum) yang meyakinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- b. Dalam Surat Permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotocopy:
- 2) Dokumen pendukung;
- 1) Surat Ketetapan Pajak;
- 3) Berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif sebagaimana climaksud pada ayat (1);
- c. Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada nuruf a dan huruf b, tidak dapat dipertimbangkan.
- (4) Bupati atau kepala Dinas karena jabatan dapat menolak atau menyetujui pengurangan atau pembatalan Ketetapan pajak berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru dalam bentuk Surat Keputusan.
- (5) Apabila diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak, maka Wajib Pajak harus melakukan pembayaran paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Surat Ketetapan Pajak yang baru.
- (6) ApabiJa diterbitkan Surat Keputusan Penolakan pengurangan atau pembatalan Ketetapan Pajak, maka Surat Ketetapan Pajak yang lama dikukuhkan dengan surat keputusan yang baru.
BAB VII - KETETAPAN PAJAK
Pasal 21

- (1) Bupati atau Kepala Dinas paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan pembetulan, pengurangan dan pembatalan ketetapan pajak, sudah harus memberi keputusan.
- (2) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan, Bupati atau kepala Dinas tidak memberikan keputusan, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dikabulkan.
BAB VIII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 22

- ( 1) W a jib Pajak dapat mengajukan pennohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Hiburan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan adanya kelebihan pembayaran pajak yang telah disetor ke Kas Daerah atau bendahara Penerimaan Dinas berdasarkan:
- a. .Perhitungan dari Wajib Pajak;
- b. Surat Keputusan Keberatan atau Surat Keputusan pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapan, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
- c. Putusan banding atau putusan peninjauan kembali;
- d. Kebijakan pemberian pengurangan, keringanan, dan/ atau pembebasan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- ( 3 ) Pennohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis paling lambat 2 (d � a) bulan sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran pajak dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
- b. Masa Pajak;
- a. Nama dan alamat wajib pajak;
- c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak.
- (4) Surat pcnnohonan Wajib Pajak yang dimaksud pada ayat ( 1) harus melampirkan dokumen :
- a. Identitas penduduk/KTP pemohon Wajib Pajak;
- b. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
- d. Uraian perhitungan pajak menurut Wajib pajak.
- c. Bukti pembayaran pajak;
- (5) Bupati atau Kepala Dinas harus memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui dan Bupati atau kepala Dinas tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (7) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak dapat langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (8) Pengernbalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (9) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Pajak.
- (10) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pembayarannya \_dilaku � an dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemmdahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
Paaal 23
Bentuk format NPWPD, SPOPD, SPTPD, SSPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Teguran, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Pengurangan dan Pembatalan Ketetapan Pajak diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.
Ditetapkan di Sintang pada tanggal ,2...g fv1 ci.re-t 2015
�
TANG
�
v
MILTON CROSBY
Diundangkan di Sintang pada tanggal
2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,
.1 �� �
YOSEPHA HASNAH
BBRITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR
N/A
Preamble

Menimbang
WALIKOTA TANGERANG SELATAN
PROVINSI BANTEN PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 40 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 39 TAHUN 2015 TENTANG PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANGERANG SELATAN,
- a. bahwa dalam tertib pelaksanaan penyusutan barang milik daerah berupa aset tetap, telah diterbitkan Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap;
- b. bahwa dalam perkembangannya perlu dihitung penambahanan masa manfaat atau kapasitas manfaat akibat adanya perbaikan aset tetap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 39 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap;
Mengingat 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
- Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Thun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
'
t
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK. 06/ 2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetappada Entitas Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Keputusan Meteri Keuangan Nomor 59 /KMK.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintahan Pusat;
5. 1 1 . Peraturan Daerah Kata Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kata Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kata Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Selatan Tangerang Kota Lembaran Daerah Nomor 0610);
12. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 10 Tahun 2011 ten tang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Sela tan Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang SelatanN omor 1011);
13. Peraturan Walikota Kata Tangerang Selatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kata Tangerang Selatan Tahun 2014 Nomor 10);
Menetapkan
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PERATURAN NOMOR 39 WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2016 TENTANG PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP
Pasall
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 39 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 39) diubah sebagai berikut:
- 1 . Ketentuan dalam Pasal 10 dihapus.
2. Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi se bagai berikut:
N/A
Pasal 12

- ( 1 ) Perbaikan terhadap Aset Tetap yang menambah Masa Manfaat atau kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilakukan dengan mengubah Masa Manfaat Aset Tetap.
- (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud ayat ( 1) meliputi:
- a. renovas1;
- b. restorasi; dan
- c. overhaul.
3. Diantara Pasal 1 2 dan Pasal 1 3 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 12A yang berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 12

A
Penentuan Masa Manfaat Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan penambahan Masa Manfaat Aset Tetap sebagai akibat adanya perbaikan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) huruf a dan huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
4. Lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota 1m1.
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota Tangerang Selatan.
Ditetapkan di Tangerang Selatan pada tanggal: 5 Desember 2016
WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,
Diundangkan di Tangerang Selatan pada tanggal; 5 Desember 2 0 1 6 Pit. SE KOTA TANGERANG SELATAN, MUHAMAD
SERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN NOMOR 41
LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 41 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN PEATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP
TABEL MASA MANFAAT ASET TETAP
| KODEBARANG | KODEBARANG | KODEBARANG | KODEBARANG | KODEBARANG | URAIAN | TAHUN MASA MANFAAT | JENIS PERBAIKAN | PRESENTASE RENOVASI/ RESTORASI/ OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN | PENAMBAHAN MASA MANFAAT |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| I 02 | 2 . | 3 . | 4 . | 5 . | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 02 02 | 02 02 | • 01 | • | • | ALAT -ALAT BESAR Alat-Alat Besar Darat | 10 10 10 | Overhaul | >0% s.d 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% | I 3 5 |
| 02 | 02 | 02 | . - | . | Alat-alatBesar Apung - | 8 8 8 | Overhaul | >0% s.d 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% | I 2 4 |
| 02 | 02 | 03 | | . | Alat-alat Bantu - - | 7 7 7 | Overhaul | >0%s.d 30% >30% s.d 45% >45%s.d 65% | I 2 4 |
| 02 02 | 03 03 | . 01 | • | . | - - - ALAT- ALAT ANGKUTAN Alat Angkutan Darat Bermotor --- | 7 7 7 7 - | Overhaul - | >0% s.d 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100% | I - 2 3 4 |
| 02 - | 03 | 02 - | . | . | Alat Angkutan Berat tak Bermotor | 2 2 -- 2 - 2 -- | Overhaul | >0% s.d 25% - >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100% | -- o_ -- I I I |
| - 02 | 03 | 03 | . - | . - | AlatAngkut Apun g Bermotor --- - - -- | 10 - 1o 1o 10 - | Overhaul - | >0% s.d 25% >25% s.d50% >50% s.d 7 5% >75% s.d 100% | 2 3 - 4 6 - |
| 02 | 03 | 04 | . | ---- . | Alat Angkut Apung Tak Bermotor - | 3 3 3 3 | Overhaul | >0%s.d 25% >25% s.d 50% >50% s.d75% 5>75% s.d 100% | - I I I - - 2 |
| - 02 - | 03 | 05 - | . -- | . - | Alat Angkut Bermotor Udara | ----1Q_ -- 20 20 --- 20 | Overhaul | >0% s.d 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100% | 3 6 9 12 |
| 02 02 | 04 04 | . 01 | . . | . - . | ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR Alat Bengkel Bermesin - | 10 10 10 10 | Overhaul | - >0%s.d 25% >25% s.d 50% >50%s.d 75% >75% s.d 100% | - I 2 3 4 |
| 02 | 04 | %2 | | . | Alat Bengkel Tak Bermesin - - - - | - - 5 5 5 - 5 | Overhaul | >0% s.d 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% 5>75% s.d 100% | 0 0 I I |
| 02 | 04 | 03 | . | . | - - Alat Ukur | 5 5 5 5 | Overhaul | >0%s.d 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100% | I 2 2 3 |
| 02 02 -- - | 05 05 | . o1 - ,. | • . | • | ALAT PERTANIAN Alat Pengolahan ---- | 4 4 4 | Overhaul | >0% s.d 20% >21% s.d 4 0% >51% s.d75% | I 2 5 - |
-
)
| KODE BARANG | KODE BARANG | KODE BARANG | KODE BARANG | KODE BARANG | | TAHUN MASA MANFAAT | JENIS PERBAIKAN | PRESENTASE RENOVA8I/ RESTORASI/ OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN | PENAMBAHAN MASA MANFAAT |
|----------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1 02 | 2 05 | 3 02 | 4 * | 5 | Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan 6 | 7 4 | Overhaul 8 | >0% s.d 20% 9 | 10 1 |
| 02 02 | 06, | 06'01 | • • | | ..ea (ALAT KANTOR D AN RUMAH TANGGA • Alat Kantor | 4 -----·------ --1- 4 5 5 5 | t -- . . . Overhaul | [>21%sio%, >51% s.d 75% >0% s.d 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100% | 2 5 ­ 0 1 - - - --- --- - 2 |
| 02, | 0 6 | 02 | • | · | A latRumah Tangga | 5 5 5 .. _______5 -------- 5 | Overhaul | >0% s.d 25% >25%s.d 50% ---- ---- >50%s.d 75% | 1 - ------ ----- 2 � - - 0 . -- · - - - - ---- |
| 02 | . | 06]03 | , · | _ · | Komputer | 4 4 4 | . - Overhaul | >75% s.d 100% >0% s.d 25% >25% s.d 50% ----- ----. >50% s.d 75% - -------- ----- >75% s.d 100% | 3 1 1 2 2 -- |
| 02 | 06 | 04 | • | • | . . [Meja_dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat | .---r-- 4 4 4 .­ | | Overhaul,>0%s.d25% >25% s.d 50% >50% s .d 7 5 | 2 1 -------- 1 |
| -- - | --- •. 07 | ,- + | ---· + | ·- | . --------------- - ··------ -- ----- ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI · - - - - - - - · ···-·- - - | 4 -- - ------- -- 5 | -- - · - | %, >75% s.d 100% . · - -- --- - ----- | 2 |
| 02 02 | 07 ------. 02'o7'o1 | 02 | * • | * | Alat Studio ---- - --- - - Alat Komunikasi - - - - ----- | 5 5 5 5 5 - ---- --- 5 | Overhaul Overhaul | >0% s.d 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75%s.d100% | 1 2 2 3 1 |
| 02 | 0 7 | , 0 | 3, · | • | Peralatan Pemancar ---- . . ------ | 10 10 10 10 -- 5 | Overhaul -- . | >0% s.d 25% >25% s. d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100% >0% s.d 25% - -- - --- - - - - >25% s.d50% >50%s.d7 5 %, | 1 ------------ 2 - ---· - - - 3 2 3 4 |
| - - ___ 02 - - | ------- , _ 08 - - - - 02,08, | - ----· _,,___,-- + 01, | ---- + ------ • | + -- - • | ------·· ----------- ------ ---------- · - -- --------- ----------------- -------· -------· ALAT-ALAT KEDOKTERAN - ----------- Aat Kedokteran | ·------ 5 5 - ------- - - 5 ------·------- | Overhaul | >75% s.d 100%, >0% s.d 25% >25% s.d 50% - ---- - ----- . >50% s.d 75% | 5 0 1 2 |
| | 02,08,02 | | - * | * | - - - - - - - - - Alat Kesehatan ---- --- - | § _ 5 5 5 5 | Overhaul | '37s9%s 1po%] - - ---- -- - >0%s.d 25% >25% s.d 50%, >50% s.d 75% >75% s.d 100% - - - ··-· -- - - | % 1 ------- 2 --------- 3 |
| 02 o2' | 09 09'o' | | • | • ·'· | ALAT LABORATORIM [~ni-Unit Laboratorium | 8 t 8 8 8 | Overhaul | , > 0 %s.d 25% >25%s.d 50% >50%s.d 75% >75%s.d 100% | 2 3 4 ---------- 4 |
| 02 | 09 | 02 | * | * | Alat Peraga/Praktek Sekolah | 10 10 10 10 | . Overhaul | >50%s.d75%, >75% s.d 100% --·- ---- -- - - - - . >0% s.d 25% >25% s.d 50% - --- - . --- | 2 4 5 -------- 5 |
| 02 _ -- | 09 -- | 03 --- | * -- | -- | --t---,t--t---1---1--------------------- --- 'Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir . --- --- -------------- .. ------- ----- ----- --- - ----· | 15 - ... - ------ ----·- -r - 1 5 -----·· 15 ____!_ 5 - __,_ | Overhaul ­ | >0% s.d 25% ------ -- ----- >25% s.d 50%_, >50% s.d 75%, >75% s.d 100% | 3 5 ------------- 7 8 |
| 02 | | ------------- 09,04 | • | • | ------ --- - - - - -- ---- -- . . Alat Laboraorium Fisika Nuklir/Elektronika | 15 15 15 15 | Overhaul - | >0% s.d 25% >25% s.d 50% - - >50%s.d75%, >75% s.d 100%, | 3 5 7 8­ |
| GI 01 s | %$9p's%Gt< %g+ ps %0£< %0£ p's9%0< | | 0£ 0s | - | | . | | co | |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------------|---------|-----|
| GI | - %$9ps%Gt< %G+ p's %0£< | tseAouay | 0£ 0s | ue.relas.ag ueunfuvg/uaumnuoy - --- - - | . - | | to zt | | |
| 01 $ | %0£ P's %0< | ts8Aouay | 0s 0$ | ----- - pueo | . | - | co zL | co | |
| $I - 01 s | %$9ps%%< %g+ ps %0£< %0£ P's %0< | tseAoua | 0s 0s 0s | ueetuua n#nj - - | | . | Co zI | £0 | |
| GI 01 G | %$9PS %t< %G+ p's %0£< %0£ DP'$ %0< | 1seouaN | 0s 0S 0s | - uere[as.1ag ueuniueg N3WANO | - . • • | . | 10 zt . | £o | |
| SL 01 $ GI | %$9p's %Gt< %G P's %0£< %0£ p's %0< %$9ps %Gt< %G+ p %0£< %0€ p's %0< | [seAouay | 0t 0t 0t 0s | --- ereuaw ueuniueg - - | - . | . | zI - | €o | |
| 01 s 0s Gt 01 S | %001 D'S gL< %$ p's%0£< %0£ p's %0< %001 p's %SL< | 1sAouay | 0$ 0s 0s 0s | pen#up, eua1 #unpap ueunfueg . -- - el.ray edua1 Munpap ueunueg | . | - Co | o 1 1 1 1 | co co | |
| z | %SL PS%Sb< | Is8A0ua¥ | 0s 0s | DNDNVNAONV NVNADNVI NV DNA3ID NVDNO1OD | • • -- | - | | co | |
| 0 0 0 | %SL p's %0¢< %0s p's %G< %s p's %0< | | S s | - -- -- -- - reus ere(uag - | ,!a.. • . | . | Io I I • rt c- - • • | €o €0 | |
| I I 0 0 -- | %001 p's %GL< %SL PS %0¢< %0g p's %g¢< %SZ D's %0< | [nu.1aAo [neu.1aAo | C | stunury - | . | to . . | 01 £0 0l | zo zo | |
| I I - 0 0 t c z | %001 PS %GL< %SL PS %0$< %0g p's %G¢< %sZ P's %0< %001 p's %GL< %SL P's %0¢< %0$ P's%Gz< | [neuao | £ £ c £ £ £ £ 01 | --- dv erefuas oy uveefuas.1a4 --- -- | . . | zo . • | 01 10 01 | o | |
| I 8 L S £ | %s p's %0< %001 p's %SL< %SL p's %0¢< %0$ p's %¢¢< %G p's %0< | [neu1aAo | 0t 0t 0t | dy erefuag NVNVWVAH/NVVLVPNISHII LVTV-Lv'TV | • | • | 01 | zo zo | |
| --- | | | SI st Gt st | - --- eureutporpH umnuoe.roqe ueepeIa -- -- - - - | - . | 80 . - | 60 | | |
| f £ l - | - %0 01 p's %SL< %SL p's %0¢< %0s P's %gZ< %sz p's %0< %001 p's %SL< %£L P's %0$< %0g p's %Gz< %£ p's %0< - %001 p's%SL< %SL PS%0¢< | - [neuaAo [net1ao | --- L L | dnp ueuny8ur umnuoeroqe] e[¥ . -- - - - - Ao.0qe1 ups1 - apon.nsa( uoy puy uonvodd uopepey . - | - . | LO . | 60 | zo | |
| I s S t z - -- - G s t z | %0$ p's %&Z< %$Z p's %0< NVH3TOH IvIIN IHva IVHHAO /ISVHO.LS3TH /ISVAON3TH 3SVLNa3S3Hd | [neu1aAo -- - [neu.1aAo - % - | L L 01 01 0t 01 -- - 01 01 01 01 | uefunytur1 tsya01/sepe ts{o14 IV NvIVHn | - . | 90 - t € | 60 60 z | zo zo - | |
| 01 VSV | | NVHIVTHa SINaP | - L LVVINVW VSVIW NHVL | 9 | ¢ | | | zo I | |
| | 6 | | | | | | | | |
| LVVINVI NVHVIWVN3Id | | | | | | . | So | | |
| | | | | | DNVHV | | | | |
| | | | | | 3OH | 3OH | 3OH | 3OH | 3OH |
| KODE BARANG | KODE BARANG | KODE BARANG | KODE BARANG | KODE BARANG | URAlAN ,., | TAHUN MASA MANFAAT | JENIS PERBAIKAN | PRESENTAE RENOVASl/ RESTORASI/ OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN | PENAMBAHAN MASA MANFAAT |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| l | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 03 | 12 | 05 | . | . | Tugu Peringatan Lain - - | 50 50 50 | - Renovasi | - --- >0%s.d 30% >30% s.d 45%, >45%s.d 65% | - 5 10 - 15 |
| 03 | 12 | 06 | . | . | Tugu Titik Kontrol/Pasti - --- | 50 -- 50 50 - | Renovasi - -- | >0% s.d 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% | 5 10 15 - -- |
| 03 | ---- 12 | 06 | . | . | ------ Rambu-Rambu | ----- 50 - 50 50 | - Renovasi | - -- >0% s.d 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% 5>75 s.d 100% | I 2 3 - 4 |
| 04 | • | • ­- . | • | - | GOLONGAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN | | | | |
| 04 04 | 13 13 | 01 | • | • . | • ' ± 2 • • JALAN DAN JEMBATAN Jalan | - 10 10 10 | Renovasi | >0%s.d 30% - >30% s.d 60% >60% s.d 100% | 2 5- - 10 -- |
| 04 | -- 13 ---- | -- 02 | 01 - | . | -- Jembatan - ------ --- -- -- -- | --- - --50 50 50 | --- Renovasi | - >0%s.d 30% >30% s.d45% >45% s.d65% ---- | 5 - 10 - 15 |
| 04 04 | 14 14 | • 01 ---- | . . | • . | -- BANGUNAN AIR/IRIGASI - BangunanAir lrigasi - - ----- | 50 -- 50 50 | Renovasi - | -- >0%s.d 5% >5%s.d 10% >10% s.d 20%, | --- 2 5 10 |
| 04 | 14 | 02 -- | . - | . | Bangunan Air Pasang Surut ------ - -- - | 50 50 --- 50 | --- Renovasi | - -- >0%s.d 5% >5%s.d 10% >10% s.d 20% | - - 2 5 - - 10 |
| 04 | 14 | 03 | . | . | Bangunan Air Pengembang Rawa dan Polder | 25 25 | Renovasi | >0%s.d 5% --- >5%s.d 10% | I -- 3 |
| - 04 - | -- 14 | 04 --- | . | | -- - - Bangunan Pengaman Sungai dan PenanggulanganBencana Alam - -- | -- - 10 -- 10 | - Renovasi - - | >0%s.d 5% - >5%s.d 10% | I 2 |
| -- 04 | - 14 | -- 05 | . | - . | -- - -- - - - Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah - - - | -- 10 30 30 | - Renovasi | >10% s.d 20% >0%s.d 5% >5%s.d 10% | 3 - I 2 |
| 0 + | - 14 | 06 | . - - | . | ---- - Bangunan Air Bersih/Baku - -- | 40 | Renovasi | >10% s.d 20% >0% s.d 30% >30% s.d >45%s.d 65% | 3 5 10 |
| | -- | - | . | - . | -- -- | - 0 0 --- 40 | - | 45% -- | 15 |
| - 04 - | ,_ | +o7 - | . | . | Bangunan Air Kotor - --- - - - -- | 40 40 | Renovasi | >0%s.d 30% >30% s.d 45% >45%s.d 65% | 5 - - 10 15 - |
| 04 | 14 -- | 08 . -- | • . | , | Bangunan Air -- -- - INSTALASI - -- Instalasi Air Minum/Bersih | 40 40 40 - -- | Renovasi | >0% s.d 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% | 5 10 15 2 |
| 04 04 - 04 | 15 15 - 15 | o0 1 | | | - | 30 30 30 | - Renovasi | >0% s.d 30% >30% s.d 45% >45%s.d 65% | 7 10 2 7 |
| -- | 15 | -- 02 - | . | . | --- - Instalasi Air Kotor -- -- | 30 - 30 30 | Renovasi - | >0%s.d 30% >30% s.d 45% >45% s.d65% | - 10 I |
| - 04 | -- | -- 03 - | - | . | -- --- lnstalasi Pengolahan Sampah Non Organik - --- | 10 - -- 10 10 | Renovasi | >0% s.d 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% | 3 5 |
-
| - , KODE BARANG | - , KODE BARANG | - , KODE BARANG | - , KODE BARANG | URAIAN | TAHUNMASA MANFAAT | JENIS PERBAIKAN | PRESENTASE RENOVASI/ RESTORASI/ OVERHAUL DARI NILA! PEROLEHAN | PENAMBAHAN MASA MANFAAT |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 04 | 15 | 04 | . | Instalasi Pengolahan Bahan Ban unan | 10 | Renovasi | >0% s.d 30% | 1 |
| | | | | • | 10 | | >30% s.d 45% | 3 |
| | | | | | 10 | | >45% s.d 65% | 5 |
| | | | | . | | | | |
| 04 | 15 | 05 | • | Instalasi Pembanskit Listrik | 40 | Renovasi | >0% s.d 30% | 5 |
| | | | | | 40 | | >30% s.d 45% | 10 |
| | | | | | 40 | | >45% s.d 65% | 15 |
| | | | . | • | | | | |
| 04 | 15 | 06 | | Instalasi Gardu Listrik | 40 | Renovasi | >0% s.d 30% | 5 |
| | | | | | 40 | | >30% s.d 45% | 10 |
| | | | | | 40 | | >45% s.d 65% | 15 |
| | | | | • | | | | |
| 04 | 15 | 07 | • | Instalasi Pertahanan | 30 | Renovasi | >0% s.d 30% | 1 |
| | | | | | 30 | | >30% s.d 45% | 3 |
| | | | | | 30 | | >45% s.d 65% | 5 |
| | | | | • | | | | |
| 04 | 15 | 08 | • | Instalasi Gas | 30 | Renovasi | >0% s.d 30% | 5 |
| | | | | | 30 | | >30% s.d 45% | 10 |
| | | | | | 30 | | >45% s.d 65% | 15 |
| | | | | • | | | | |
| 04 | 15 | 09 | • | Instalasi Pengaman | 20 | Renovasi | >0% s.d 30% | 1 |
| | | | | | 20 | | >30% s.d 45% | 1 |
| | | | | | 20 | | >45% s.d 65% | 3 |
| 04 | 16 | • | • | • JARINGAN • | | | | |
| 04 | 16 | 01 | • | Jaringan Air Minum | 30 | Renovasi | >0% s.d 30% | 2 |
| | | | | | 30 | | >30% s.d 45% | 7 |
| | | | | | 30 | ---- | >45% s.d 65% | 10 |
| | | | | • | | | | |
| 04 | 16 | 02 | • | Jaringan Listrik | 40 | Renovasi | >0% s.d 30% | 5 |
| | | | | | 40 | | >30% s.d 45% | 10 |
| | | | | | 40 | | >45% s.d 65% | 15 |
| | | | | • | | | | |
| 04 | 16 | 03 | • | Jaringan Telepon | 20 | Renovasi | >0% s.d 30% | 2 |
| | | | | | 20 | | >30% s.d 45% | 5 |
| | | | | | 20 | | >45% s.d 65% | 10 |
| 04 | 16 | 04 | • | Jaringan Gas | 30 | Renovasi | >0% s.d 30% | 2 |
| | | | | • | 30 | | >30% s.d 45% | 7 |
| | | | | | 30 | | >45% s.d 65% | 10 |
WALIKOTA TANGERANG SELATAN,
AIRIN RACHMI DIANY
N/A
Preamble

Mengingat
BUPATI JENEPONTO
Jalan Lanto Dg. Pasewang No. 34 Jeneponto Telp. (0419) 21022 Kode Pos 92311
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR : 1 TAHUN 2003
T E N T A N G
HARI JADI JENEPONTO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JENEPONTO
Menimbang
- a. bahwa keberadaan suatu Daerah tidak lahir dengan sendirinya tetapi mengalami proses sejarah yang cukup panjang dan melalui rintangan dan hambatan dalam pertumbuhannya sehingga dipandang perlu menetapkan hari jadinya.
- b. bahwa untuk maksud huruf a, perlu diatur dan ditetapkan Hari Jadi Jeneponto dalam Peraturan Daerah.
II
- 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Tingkat di Sulawesi ( Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
1
2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952 );
5. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang Undangan dan Bentuk Rancangan Undang- Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Jeneponto Nomor 10 Tahun 1978 Tentang Lambang Daerah Kabupaten Tingkat II Jeneponto.
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TENTANG HARI JADI JENEPONTO.
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 2

Hari Jadi Jeneponto diusulkan untuk ditetapkan dari hasil Seminar Hari Jadi Jeneponto, yaitu Tanggal 1 Mei 1863
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 3

Hari Jadi Jeneponto di Peringati dan dirayakan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Jeneponto.
Diundangkan di Jeneponto
Pada Tanggal : 25 April 2003
SEKRETARIS KABUPATEN JENEPONTO
SYAHRIR WAHAB
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2003 NOMOR 82
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 4

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati .
BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1
Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.
Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 25 April 2003
BUPATI JENEPONTO
BAHARUDDIN BASO TIKA