PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 2.1 Tahun 2012
Tentang KEWENANGAN PEMINJAMAN/UTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI RUMAH SAKIT DAERAH dr. SOEBANDI KABUPATEN JEMBER
Berlaku: 2 Januari 2012
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
- a. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 49 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang milik negara/daerah dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU), Pendapatan BLU kecuali Hibah dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLU sesuai Rencana Bisnis Anggaran (RBA);
- c. bahwa dalam rangka pengelolaan utang Badan Layanan Umum Daerah sebagai bagian pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur Kewenangan Peminjaman/Utang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Kabupaten Jember;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati;
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15);
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2009 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 45);
19. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 70);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN PEMINJAMAN/UTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI RUMAH SAKIT DAERAH dr. SOEBANDI KABUPATEN JEMBER.
BAB II - PRINSIP UMUM PINJAMAN PADA BLUD Pasal 2
Pasal 3

- (1) BLUD dilarang memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain.
- (2) Pendapatan BLUD dan/atau barang milik Daerah tidak boleh dijadikan pinjaman pada BLUD.
- (3) Pendapatan BLUD dan/atau barang milik BLUD tidak boleh dijadikan Pinjaman Daerah.
BAB II - PRINSIP UMUM PINJAMAN PADA BLUD Pasal 2
Pasal 4

BLUD dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari :
- a. lembaga keuangan bank yang berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Negara Republik Indonesia; dan/atau
- b. lembaga keuangan bukan bank yang berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia.
BAB II - PRINSIP UMUM PINJAMAN PADA BLUD Pasal 2
Pasal 5

- (1) Perikatan pinjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasarkan nilai pinjaman.
- (2) Kewenangan peminjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB II - PRINSIP UMUM PINJAMAN PADA BLUD Pasal 2
Pasal 6

- (1) Pembayaran kembali pinjaman/utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan tanggung jawab BLUD.
- (2) Hak tagih atas utang BLUD menjadi kedaluarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang.
- (3) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
BAB III - PERSYARATAN UMUM PINJAMAN PADA BLUD
Pasal 7

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan pinjaman jangka pendek adalah sebagai berikut :
- a. kegiatan yang akan dibiayai dengan pinjaman jangka pendek telah dianggarkan dalam RBA tahun bersangkutan; dan
- b. kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda.
BAB III - PERSYARATAN UMUM PINJAMAN PADA BLUD
Pasal 8

Dalam hal BLUD akan melakukan pinjaman jangka panjang, BLUD wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. jumlah sisa pinjaman BLUD ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah pendapatan BLUD yang diperoleh dari jasa layanan tahun sebelumnya;
- b. rasio proyeksi kemampuan keuangan BLUD untuk mengembalikan pinjaman paling sedikit 2,5 (dua koma lima); dan
- c. tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman.
BAB IV - PROSEDUR PINJAMAN
Pasal 9

- (1) Pimpinan BLUD mengajukan usulan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman.
- (2) Calon pemberi pinjaman melakukan penilaian atas usulan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pinjaman jangka pendek dilakukan dengan perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh Pimpinan BLUD dan pemberi pinjaman, dengan memperhatikan persyaratan yang paling menguntungkan BLUD sebagai penerima pinjaman.
Bagian Kedua
Prosedur Pinjaman Jangka Menengah atau Jangka Panjang
BAB IV - PROSEDUR PINJAMAN
Pasal 10

- (1) BLUD mengajukan rencana pinjaman kepada Bupati melalui PPKD untuk mendapatkan persetujuan, dengan menyampaikan sekurang-kurangnya dokumen sebagai berikut:
- a. kerangka Acuan;
- b. RBK Tahun berjalan;
- c. perhitungan kemampuan BLUD dalam memenuhi;
- d. kewajiban pembayaran kembali pinjaman (proyeksi);
- e. rencana Keuangan (financing plan) pinjaman yang akan disusulkan; dan
- f. surat Persetujuan DPRD.
- (2) PPKD memberikan pertimbangan atas rencana pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Bupati telah memberikan persetujuan, BLUD mengajukan usulan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman.
- (4) Calon Pemberi pinjaman melakukan penelitian atas usulan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pinjaman BLUD dituangkan dalam perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh Pimpinan BLUD dan pemberi pinjaman.
BAB V - PEMBAYARAN KEMBALI PINJAMAN BLUD
Pasal 11

- (1) BLUD wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo.
- (2) Pimpinan BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.
- (3) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusulkan dalam RBA-P.
- (4) Dalam hal pembayaran bunga dan cicilan pokok utang yang jatuh tempo melebihi anggaran yang tersedia dalam RBA-P, pemimpin BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran dan pelaporkannya dalam laporan keuangan kepada Bupati melalui PPKD.
BAB V - PEMBAYARAN KEMBALI PINJAMAN BLUD
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.
Salinan suai dengan aslinya Ditetapkan di Jember Pada tanggal 2 Januari 2012
DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TANGGAL 2 - 1 - 2012 NOMOR 2.1
BUPATI JEMBER, ttd
MZA DJALAL