PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 1 Tahun 2017
Tentang No Description
Berlaku: 3 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Menimbang
Bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran Aparatur Sipil Negara di Iingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan agar menjaga integritas dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, serta melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Aparatur Sipil Negara, perlu diatur Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
a.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Ka bu paten Bolaang Mongondow Selatan;
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Menetapkan
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3059);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Lembaran Daerah Kebupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016 Nomor 11);
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN.
BAB I - Tujuan Pasal 3
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Calon Aparatur Sipil Negara atau Aparatur Sipil Negara.
5. Kode Etik Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidupnya sehari-hari.
6. Ucapan adalah setiap kata-kata yang diucapkan dihadapan atau dapat didengar oleh orang lain.
7. Tulisan adalah pemyataan pikiran dan/atau perasaan secara tertulis baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk gambar, karikatur, coretan dan lain-lain yang serupa dengan itu.
8. Perbuatan adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh ASN atau melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
9. Majelis Kehormatan Kode Etik Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural dibentuk oleh Bupati yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara.
10. Pelanggaran adalah sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan Aparatur Sipil Negara yang bertentangan dengan butir-butir Kode Etik.
11. 1 1 . Jiwa Korps Aparatur Sipil Negara adalah rasa kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerjasama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreativitas, kebanggaan dan rasa memiliki Organisasi Aparatur Sipil Negara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Terlapor adalah Aparatur Sipil Negara yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
13. Pelapor adalah seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang ten tang telah dan/ atau sedang adanya peristiwa pelanggaran Kode Etik.
14. Pengadu adalah seseorang yang memberitahukan disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak Aparatur Sipil Negara yang telah melakukan pelanggaran Kode Etik.
15. Saksi adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran Kode Etik yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri.
16. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang tentang sedang dan/atau telah terjadi pelanggaran Kode Etik.
17. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan/ atau tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Aparatur Sipil Negara yang diduga telaah melakukan pelanggaran Kode Etik.
18. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
19. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk.
BAB IV - KODE ETIK ASN Pasal 6
Pasal 7

Etika bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menaati semua peraturan perundang-undang dalam melaksanakan tugas;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktek KKN;
- g. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- h. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif; dan
- i. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.
BAB IV - KODE ETIK ASN Pasal 6
Pasal 8

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah:
- a. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- b. menjunjung tinggi kehormatan institusi dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun di luar kedinasan;
- c. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai peraturan perundang­ undangan;
- d. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- e. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan perintah sesuai dengan tata cara dan peraturan yang berlaku;
- f. tidak menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang bersifat rahasia baik karena sifat maupun perintahnya kepada orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. menunjukkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketulusan dan kewibawaan dalam pelaksanaan tugas untuk tujuan organisasi;
- h. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
1. menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan organisasi;
- J. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- k. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
1. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
- m. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.
BAB IV - KODE ETIK ASN Pasal 6
Pasal 9

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:
- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih, serta tanpa unsur pemaksaan;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat;
- e. berperan aktif dalam kegiatan sosial masyarakat untuk kepentingan masyarakat umum;
- f. menunjukkan sikap keteladanan dan kewibawaan dalam kehidupan bermasyarakat;dan
- g. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.
BAB IV - KODE ETIK ASN Pasal 6
Pasal 10

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:
- a. jujur terhadap diri sendiri;
- b. terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- c. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- d. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- e. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap;
- f. memiliki daya juang yang tinggi;
- g. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- h. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- j. berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan; dan
- k. tidak melakukan perkataan maupun perbuatan yang dapat menurunkan harkat dan martabat sebagai pribadi maupun ASN.
BAB IV - KODE ETIK ASN Pasal 6
Pasal 1

1
Etika terhadap sesama ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliput:
- a. menghormati dan menjujung tinggi toleransi antar sesama, suku dan umat beragama/kepercayaan;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama ASN;
- c. saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horisontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat ASN;
- f. menjunjung tinggi kesetaraan gender;
- g. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama ASN; dan
- h. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua ASN dalam memperjuangkan hak-haknya.
SANKSI DAN TINDAKAN ADMINISTRATIF
Bagian Kesatu
Sanksi
BAB IV - KODE ETIK ASN Pasal 6
Pasal 12

- ( 1 ) ASN yang melanggar ketentuan Kode Etik pegawai dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi dari Majelis Kode Etik.
- (3) Pernyataan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyebutkan jenis pelanggaran Kode Etik yang dilanggar ASN.
BAB IV - KODE ETIK ASN Pasal 6
Pasal 13

- ( 1 ) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat berupa:
- a. pernyataan secara terbuka; atau
- b. pernyataan secara tertutup.
- (2) Pemyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa diumumkan pada saat apel ASN dan/ atau forum resmi ASN dan/ atau pada papan pengumuman resmi.
- (3) Pemyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh pejabat yang berwenang, atasan langsung terlapor dan pelapor.
- (4) ASN yang diberikan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus menindaklanjuti dengan membuat pemyataan permohonan maaf dan/ atau penyesalan.
ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik selain diberikan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik dapat diberikan tindakan administratif sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB VII - MAJELIS KODE ETIK Pasal 16
Pasal 17

- ( 1 ) Keanggotaan Majelis Kode Etik sekurang-kurangnya 5 (lima) orang terdiri atas:
- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
- b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota;
- c. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
- d. 2 (dua) orang sebagai anggota.
- (2) Dalam hal anggota Majelis lebih dari 5 (lima) orang maka jumlahnya harus ganjil.
- (3) Pangkat dan jabatan anggota Majelis Kade Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat ASN yang diperiksa.
BAB VII - MAJELIS KODE ETIK Pasal 16
Pasal 18

Majelis Kade Etik mempunyai tugas :
- a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kade Etik;
- b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada Bupati; dan
- c. menyampaikan keputusan sidang kepada Bupati.
BAB VII - MAJELIS KODE ETIK Pasal 16
Pasal 19

Majelis Kode Etik dalam melaksanakan tugas berwenang untuk :
- a. memanggil ASN untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;
- b. menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
- c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terlapor atau saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
- d. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran Kade Etik;
- e. memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik; dan
- f. merekomendasikan sanksi moral dan tindakan adminsitratif.
BAB VII - MAJELIS KODE ETIK Pasal 16
Pasal 20

- ( 1 ) Ketua Majelis Kode Etik berkewajiban:
- a. melaksanakan koordinasi dengan anggota Majelis Kode Etik untuk mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas laporan/pengaduan pelanggaran Kode Etik;
- b. menentukan jadwal sidang;
- c. menentukan saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya;
- d. memimpin jalannya sidang;
- e. menjelaskan alasan dan tujuan persidangan
- f. mempertimbangkan, saran pendapat baik dari anggota Majelis maupun Saksi untuk merumuskan putusan sidang
- g. menanddatangani putusan sidang;
- h. membacakan putusan sidang; dan
- i. menandatangani berita acara sidang.
- (2) Wakil Ketua Majelis Kode Etik berkewajiban:
- a. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Ketua Majelis;
- b. memimpin sidang apabila Ketua Majelis berhalangan;
- c. mengkoordinasikan kegiatan dengan Sekretaris Majelis; dan
- d. menandatangani berita acara sidang.
- (3) Sekretaris Majelis Kode Etik berkewajiban:
- a. menyiapkan administrasi keperluan sidang;
- b. membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada terlapor, pelapor/ pengadu dan/atau saksi yang diperlukan;
- c. menyusun berita acara sidang;
- d. menyiapkan keputusan sidang;
- e. menyampaikan surat keputusan sidang kepada terlapor;
- f. membuat dan mengirimkan laporan hasil sidang kepada atasan terlapor; dan
- g. menandatangani berita acara sidang.
- (4) Anggota Majelis Kode Etik berkewajiban:
- a. mengajukan pertanyaan kepada terlapor, saksi untuk kepentingan sidang;
- b. mengajukan saran kepada Ketua Majelis baik diminta maupun tidak; dan
- c. mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan peninjauan di lapangan.
- ( 1 ) Keputusan Majelis Kode Etik diambil melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (3) Anggota Majelis Kode Etik yang tidak setuju terhadap keputusan sidang tetap menandatangani keputusan sidang.
- (4) Ketidaksetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara sidang.
BAB VII - MAJELIS KODE ETIK Pasal 16
Pasal 22

- ( 1 ) Sidang Majelis Kode Etik tetap dilaksanakan walaupun tanpa dihadiri oleh terlapor setelah dipanggil secara sah 2 (dua) kali dengan tenggang waktu antara panggilan kesatu dan panggilan kedua selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Sidang Majelis Kade Etik tetap memberikan keputusan sidang walaupun terlapor tidak hadir dalam sidang.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.
BAB VIII - TERLAPOR, PELAPOR/PENGADU DAN SAKS! Pasal 23
Pasal 24

- ( 1 ) Pelapor/Pengadu berhak:
- a. mengetahui tindak lanjut laporan/pengaduan yang disampaikan;
- b. mengajukan saksi dalam proses persidangan
- c. mendapatkan perlindungan;
- d. mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan; dan
- e. mendapatkan perlindungan administratif.
- (2) Pelapor/Pengadu berkewajiban:
- a. memberikan laporan/pengaduan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. menjaga kerahasiaan laporan/pengaduan yang disampaikan Bupati;
- c. memenuhi semua panggilan;
- d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik;
- e. memberikan identitas secarajelas; dan
- f. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik.
BAB VIII - TERLAPOR, PELAPOR/PENGADU DAN SAKS! Pasal 23
Pasal 25

- ( 1 ) Saksi berhak mendapat perlindungan adminsitratif terhadap keterangan yang diberikan.
- (2) Saksi berkewajiban :
- a. memenuhi semua panggilan;
- b. menghadiri sidang;
- c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik;
- d. memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang diketahui tanpa dikurangi maupun ditambah;
- e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; dan
- f. berlaku/bersikap sopan.
BAB VIII - TERLAPOR, PELAPOR/PENGADU DAN SAKS! Pasal 23
Pasal 26

- ( 1 ) ASN yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik berdasarkan keputusan basil pemeriksaan Majelis Kode Etik direhabilitasi nama baiknya.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan dengan Keputusan Majelis Kode Etik.
- (3) Dalam hal tidak terbukti adanya pelanggaran, Majelis Kode Etik dapat merekomendasikan sanksi moral bagi pelapor/pengadu apabila pelapor/pengadu adalah ASN.
BAB VIII - TERLAPOR, PELAPOR/PENGADU DAN SAKS! Pasal 23
Pasal 27

Kelengkapan administrasi penegakan Kode Etik tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.