PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 85/2016 Tahun 2016
Tentang No Description
Berlaku: 85 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA MALANG PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 85 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN IZIN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MALANG,
: bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Pengendalian Izin Pemakaian Kekayaan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, JawaBarat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Menetapkan
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30);
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN IZIN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Kekayaan Daerah adalah barang yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Pengendalian Izin Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut UPT Pengawasan dan Pengendalian Izin Pemakaian Kekayaan Daerah adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
9. Kepala UPT Pengawasan dan Pengendalian Izin Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala UPT Pengawasan dan Pengendalian Izin Pemakaian Kekayaan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Surat Pemberitahuan Retribusi Terutang yang selanjutnya disingkat SPRT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya retribusi yang terutang kepada Wajib Retribusi.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Pengawasan dan Pengendalian Izin Pemakaian Kekayaan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
BAB III - KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS
Pasal 3

- (1) UPT Pengawasan dan Pengendalian Izin Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis penunjang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) UPT Pengawasan dan Pengendalian Izin Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
Bagian Kedua Susunan Organisasi
BAB III - KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengawasan dan Pengendalian Izin Pemakaian Kekayaan Daerah, terdiri dari:
2. a.
3. Kepala UPT; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Pelaksana.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Pengawasan dan Pengendalian Izin Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (3) Pada UPT Pengawasan dan Pengendalian Izin Pemakaian Kekayaan Daerah dapat dibentuk struktur pembagian tugas internal yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- (4) Struktur pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan jabatan non struktural yang secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (5) Besarnya struktur pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan kebutuhan.
Bagian Ketiga
Uraian Tugas
BAB III - KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS
Pasal 5

- (1) UPT Pengawasan dan Pengendalian Izin Pemakaian Kekayaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan izin pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT mempunyai tugas:
- a. merencanakan program dan kegiatan UPT Pengawasan dan Pengendalian Izin Pemakaian Kekayaan Daerah berdasarkan Rencana Strategis, ketentuan peraturan perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan kegiatan UPT Pengawasan dan Pengendalian Izin Pemakaian Kekayaan Daerah;
- c. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan izin pemakaian kekayaan daerah;
- d. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka fasilitasi penagihan retribusi izin pemakaian kekayaan daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dalam penguasaan Pengguna Barang;
- e. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengumpulan bahan monitoring dan evaluasi objek retribusi izin pemakaian kekayaan daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dalam penguasaan Pengguna Barang;
- f. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka fasilitasi pengumpulan bahan penetapan SKRD dan SPRT;
- g. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka fasilitasi pendistribusian SKRD dan SPRT kepada Wajib Retribusi;
- h. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka fasilitasi pemungutan retribusi izin pemakaian kekayaan daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dalam penguasaan Pengguna Barang kepada Wajib Retribusi;
- i. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka fasilitasi penerimaan permohonan pengurangan dan penundaaan pembayaran retribusi izin pemakaian kekayaan daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dalam penguasaan Pengguna Barang;
- j. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka fasilitasi penerimaan pengajuan kelebihan pembayaran dan keberatan atas ketetapan besaran pengenaan retribusi izin pemakaian kekayaan daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dalam penguasaan Pengguna Barang;
- k. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka fasilitasi pelaksanaan monitoring guna intensifikasi pemungutan dan penagihan retribusi izin pemakaian kekayaan daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dalam penguasaan Pengguna Barang;
- l. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka fasilitasi pengumpulan bahan penyelesaian sengketa retribusi izin pemakaian kekayaan daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dalam penguasaan Pengguna Barang;
- m. memberi petunjuk kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengelolaan pengaduan masyarakat;
- n. mendistribusikan tugas kepada Pejabat Fungsional/Pelaksana/ Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- o. membimbing Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatannya;
- p. memeriksa hasil kerja Pejabat Fungsional/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya sebagai bahan evaluasi;
- q. mengevaluasi pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional/Pelaksana/ Bawahan sesuai target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja;
- r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- s. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas jabatannya.
BAB IV - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan kebutuhan.
BAB IV - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri dari pegawai yang memangku jabatan fungsional sesuai kelompok jabatan fungsional masing-masing.
- (2) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional/ Pelaksana/Bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkahlangkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
- (3) Pejabat Fungsional pada UPT Pengawasan dan Pengendalian Izin Pemakaian Kekayaan Daerah secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara teknis operasional berada dibawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.
Ditetapkan di Malang pada tanggal 22 - 12 - 2016
WALIKOTA MALANG,
ttd.
MOCH. ANTON
Diundangkan di Malang pada tanggal 22 - 12 - 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG, ttd.
IDRUS
BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2016 NOMOR 85
Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
TABRANI, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19650302 199003 1 019
LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR : 85 TAHUN 2016 TENTANG DAN ASET DAERAH.
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN IZIN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN IZIN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
TABRANI, SH, M.Hum.
Pembina
NIP. 19650302 199003 1 019
WALIKOTA MALANG,
ttd.
MOCH. ANTON
N/A
Preamble

Mengingat
O 0322
PERATURAN BUPAT! SINTANG NOMOR \{p TAHUN 2013 TENT ANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DANA H PERKEBUNAN RAKYAT ATAS ll3AH UNTUK PEMBANGUNAN DAN BELANJA DAE BEBAN i\NGGARAN PENDAPATAN RAH KABUPATEN SJNTANG
DENGAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG
'
- Menimbang a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagairnaria telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 39 Tahun 2012, Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah dalam rangka menunjang Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menunjang program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Sintang untuk mewujudkan masyarakat yang produktif, berkualitas, sejahtera dan demokrasi melalui pemberdayaan potensi usaha kerakyatan yang mengarah pada kemampuan produksi dan pemasaran serta kemandirian pelaku usaha perkebunan rakyat, maka dipandang perlu memberikan hibah untuk pembangunan perkebunan rakyat atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang;
- c. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan Dana Hibah Un � tuk Pembangunan Perkebunan Rakyat Kabupaten \_Smtang Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sin tang dengan Peraturan Bupati Smtang;
1. Undang-Undang Nornor 27 Tahun 1959 tentang p tapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1 ��� ten tang Pembentukan Daerah Tingkat II Di KaJimantan (Lembaran , Negara Repubbk Indonesia ah !953 Nomor 9, I'ambahan Lembaran Negara T un ,\_..-1 ... ;... 1\1,...\_... ')c:;;t")\ C.a.h ... ,...; l , ... r1 ... 0 ... � � 1,-..1;1 ..
2. Undang-Undan Penyelenggara! N � omor 28 Tahun 1999 tentan � Korupsi K 1 . gara Yang Bersih Dan Bebas Dan . o us1 Dan N . Republik Ind . epat1sme [Lernbaran Negara Lembaran Ne 0 :s·a Tahu\_n 1999 Nomor 75, Tambahan g a Repubhk Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undan N Pemb g ornor 31 Tahun 1999 tentang erantasan T' dak Pi N in dana Korupsi (Lembaran T ��� Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, 3874) a: Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor U d se agaimana telah diubah dengan Undangn ang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia T.ihun 2001 Nomor 134 Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo; 4150);
4. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 1
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun · 2004 Nomor 125, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturai:i Perundang-Undangan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2011 N""'"r A') 'T'&lt;&gt;mh&lt;&gt;h&lt;&gt;n l Pmh&lt;&gt;r&lt;&gt;n NPo&lt;&gt;r::\ RPn11hlik
Menetapkan
11. Peraturan p . 0 032 � Pengelolaa ernenntah Nornor 58 Republ'k n Keuangan D Tahun 2005 tentang Le b 1 Indonesia Tahu /erah (Lembaran Negara m aran Negara Republ � I 005 Nomor 140, Tambahan ndones1a Nornor 4578);
13. Peraturan Pemerin Pembagian Urusantah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Pemenntahan Antara Pemerintah, Daerah K b Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Indonesia � ;paten/ Kota (Lembaran Negara Republik N un 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran egara Republik Indonesia Nomo; 4737);
12. Peraturan p . P d emenntab N&lt; e ornan Pemb· imo � 79 Tahun 2005 tentang p . Inaan Dan p emenntahan D engawasan Penyelenggaraan I d . aerah (Le b . n onesm Tahur, 2 m aran Negara Repubhk Lembaran Ne ara 005 Nornor 165, Tambahan g Repubhk Indonesia Nornor 4593);
14. Pera � an Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Org · arusasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sir.tang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor l);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
MEMUTUSKAN :
RAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PERATU IBAH UNTUK PEMBANGUNAN PERKEBUNAN DANA H TAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN RAKYAT AAERAH KABUPATEN SINTANG. BELANJA D
KETENTUAN UMUM
BAB 11 - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 5

� ampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, rr-erupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
'
I
\
Diundangkan di Sintang pada tanggal 2013
�
SEKR
ERAH KABUPATEN SINTANG,
BAB III
Pasal 4

- (1) Perjanjian Hibah daerah ini berlaku sejak proses penyerahan oleh PIHAK PERTAMA sampai dengan penggunaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Perjanjian ini oleh PIHAK KEDUA masih berjalan.
- (2) Perjanjian hibah ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas kertas dengan bermaterai cukup d .. tlam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) rangkap dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap dipegang oleh PIHAK KEDUA, dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat kedua belah pihak.
PIHAK KEDUA,
·····················
PIHAK PERT AMA,
····················· ...
O 0337
roll FORMAT SURAT j. �� =c;GUNAAN HIBAH UANG :
PERNYATAAN
TANGGUNGJAW AB
SURAT PERNYATMN TANGGUNGJAWAB PENGGUNMN DANA HIBAH
Nomor:
.
Yang bertanda tangan dibawah ini selaku Ketua Kelompok Tani , beralamat di , menyatakan bertanggung jawab atas penggunaan dana hibah yang telah diterima sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan membuktikan penggunaan dana hibah tersebut sesuai dengan peruntukannya.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar.
Tempat, tanggal Penerima Hi bah
.
.
Materai Rp. 6.000,-
·····································
,.
\_.,AT I,AP()RAN PENGGUNAAN D fOau-ANA IIIBAH '
pe.;NDAHULUAN J. serisikan penjelasari tentang dasar h ( at-hal Jain yang menggambarkan er ukum pelaksanaan kegiatan dan h p encanaan kegiatan).
pERENCANM � KEGIATAN
- 2- (Berisikan penjelasan tentang perencana . tujuafl, kelompok sasaran serta pen'ela:n awal kegiatan, maksud dan erencanaan kegiatan sesuai dengan J an lam ya\_ng menggambarkan P proposal pengaJuan kegiatan)
(Berisikan penjelasan secara lengkap tent I k . il di · d l ang pea sanaan kegiatan dan hasi y � g icapai a am kegiatan serta hambatan-hamb t an a an Y g
3 . pELAKSANM � KEGIATAN dihadap1 dan pemecahannya.)
4 . LAPORAN PENGGUNAAN DANA (Berisikan laporan realisasi. penggunaan dana baik yang didapat secara swadaya maupun yang diperolen dari hibah Pemerintah Kabupaten Sin tang)
5. PENUTUP
(Berisikan kesimpulan dan saran)
6. LAMPIRAN-LAMPIRAN
(Berisikan lampiran-Iampiran yang dianggap perlu seperti bukti-bukti pengeluaran dana, fotocopy surat keputusan pembentukan kelompok, fotocopy berita acara serah terima dana, fotocopy naskah perjanjian hibah, fotocopy dokumentasi kegiatan dan hal-hal lain yang dianggap perlu),
PERATURAN BUp
NOMOR
:
ll,o AT[ SINTANG
O 0339
TANGGAL:
� TAHUN 2013
HAl--1- PEDOMA:
TENTANG:
2013
UNTUK PENGELOLAAN DANA HIBAH RAKYAT PEMBANGUNAN PERKEBUNAN PENDAPATA:TAS BEBAN ANGGARAN KABUPATEN S!NfA � NG BELANJA DAERAH
III
LAMPIRAN
PEMBINAAN D AN PENGENDALIAN
J.
ptr.fBINAAN
pembinaan kelompok dilakukan secara berkel . rnamPu mengembangkan usahanya secara anJ\_u\_tan sehingga kelompok dukungan dana pembinaan Janjutan mandm. Untuk itu diperlukan umum Kabupaten Sintang. yang bersumber dari Dana Alokasi
A, struktur Organisasi
Agar pelaksanaan kegiatan 101 mem hi kaidah · · I k enu 1 = pengelolaan sesuai pnns1p pe a sanaan pemerintah b ik pemerintah yang b ih ( 1 yang ai (good governance) dan . erst . � ean government), maka pelaksanaan keg1atan hru:us mernerruhi pnnsip-prinsip :
1. mentaati ketentuan peraturan dan peru d . . n angan;
2. membebaskan din dari praktek Koru · K I · d N · (KKN); psi, o usi an epotisrne
3. menjunjung tinggi keterbukaan informasi transparansi dan demokratisasi;
4. memenuhi asas akuntabilitas· '
Tanggung jawab teknis pelaksanaan kegiatan ini berada pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sintang.
B. Penanggung Jawab Program
Bidang Perkebunan Rakyat Dinas Kehutanan dan Perkebunan memfasilitasi koordinasi persiapan, pemantauan dan evaluasi kegiatankegiatan, dengan melaksanakan tugas antara lain ·
2. menggalang kemitraan dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota lainnya dalam pelaksanaan advokasi, perriantauan/pengendalian dan evaluasi;
1. menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) untuk mengarahkan kegiatan-kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan;
3. menyusun Japoran pelaksanaan pernberdayaan masyarakat sebagai ujung tombak dari pelaksanaan program dan anggaran;
C. Tim Teknis
Tim Teknis Kabupaten adalah tim teknis y � g ditunjuk dan. diletapkan oleh Bupati. Tim Teknis beranggotakan dinas teknis terkait, l\_embaga penyuluhan Kabupaten, perguruan tu:igg1, orgarusasi petam/petani ahli/ asosiasi petani dan lainnya sesua, kebutuhan dan ketersediaan anggaran.
'l'i10::is Tim TPknis K::ih11n::itPn ::in:al::ih
JV.
/·
JakUkan sosialisasi dan set
k
.
.
- rrie bi e sr cal k 2· eiakUkan pem inaan, pemant on elompok sas
o 03 � 0
- 4 rri auan dan , · Pengendalian ·
3. rri ernbuat laporan hasil Pemant auan dan pengendalian � an,
c!Jl/.AN OPERASIONAL t:?fi
·
f . al di operas1on 1tuangkan kedaJ · uin am Juk · . � eg 1 a J{abupaten mengacu kepada Ped nis Yang d1susun oleh Tim fe1' 11 ; � unan Rakyat. Juknis disusun un':u �� Hibah untuk Pembangunan per1' d n belum diatur dalam pedoman . . engatur hal-hal yang belum I s a . Id mi. Untuk ·t J k · . je a f1eks1be engan memperhatikan . . 1 u u rus agar disu sun secara · aspirar,, dan kondisi wilayah.
f
si,U,JSASI sO
. d1lakukan daJam rangka
Kabupaten sampai . tmgkat Desa/kelompok. Sosialisasi ditingkat desa/kelompok \_bertuJuan . untuk membangun komitmen, transparansi pelaksanaan kegiatan, memngkatkan minat dan motivasi masyarakat dalam pembangunan p � rkebunan serta menjelaskan hak, kewajiban, sanksi dan penghargaan bagi kelompok sasaran yang akan mengelola dana hibah.
·a1isasi S0 51. transparansi d penyamaan persepsi, membangun 1unen, an akuntabiiitas I � orn nan perkebunan Kegiatan . . pe aksanaan program eernbangu · · · sosiahsasi ini juga sekaligus untuk r: rnpung asprrasi masyarakat l 1 · (llena . h · me a u1 konsultasi publik (public consu/tatwn), s � mgga pemanfaatan dana Hibah dapat lebih terarah dan berrnanfaat bagi � a � yar � at perkebunan. k anaan sosialisasi dilakukan . . pela s . . secara berjenjang mulai ditingkat
pENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pengendalian kegiatan dilakukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pengguna Anggaran.
Pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui aparat pengawas fungsional (Inspektorat Wilayah maupun lembaga/instansi pengawas lainnya) dan pengawasan oleh masyarakat, sehing'ga diperlukan penyebarluasan informasi kepada pihak yang terkait (penyuluh pertanian, pengurus kelompok, anggota kelompok tokoh masyarakat, organisasi petani, aparat instansi di daerah, perangkat pernerintahan mulai dari desa sampai kecarnatan, anggota lembaga legislatif dan lernbaga. lainnya).
Ada 6 tahapan kritis yang perlu diperhatikan yaitu :
- a. Tahap sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten.
- c. Tahap Penyaluran Dana Hibah ke rekening kelompok sasaran yang dilakukan oleh DPPKA Kabupaten.
- b. Tahap persiapan pelaksanaan seleksi calon kelompok sasaran dan calon lokasi yang dilakukan oleh Tim Teknis Kab � paten. ·
- d. Tahap Pencairan Dana Hi bah yang dilakukan oleh kelornpok.
- f. Tahap pengembangan usaha produktif yang dilakukan oleh kelompok.
- e. Tahap kebenaran serta ketepatan pemanfaatan Dana Hibah yang dilakukan oleh kelompok. .
Pacta tingkat lokal/desa/kelompok, pengawasan masyarakat terhadap ketepatan sasaran dilakukan oleh perangkat desa dan anggota kelompok. Laporan d · pangan terhadap pengelolaan dana dapat . penga uan peny1m d d · d1sampa·k k d T T knis Kabupaten. Penga uan an masyarakat Se \_1 an epa a rm e . ak an terkait. gera d1tanggapi secara langsung oleh pih y g
PERATURAN BU
NOMOR
.
PAT[ SINTANG
TANGGAL;
TAHUN 2013
TENTANG:
PEDO MAN
'
20:3
f&gt;F'NG UNTUK PEM ELOLAAN DANA HIBAH RAKYAT AT BANGUNAN PERKEBUNAN PENDAPATAN AS BEBAN ANGGARAN KABUPATEN SIN � A � NG BELANJA DAERAH
II
LAMPIRAN
pEMBERDAYAAN DAN PENGEM
BANGAN USAHA PERKEBUNAN
pEMBERDAYAAAN MASYARAKATPERK f. !:.EBUNAN
AKonsepsi
Secara konseptual pemberdayaan dapat dipersempit menJ'act· masyarakat perkebunan cakupannya . 1 pemberdayaan k I k di ik sebagai upaya meningkatk k e ompo yang iarti an dan rnengernbangkan an ahemampuan kelompok dalam menjalankan b k I · tan K I us a/kegiatannya secara mandiri dan k e � e aniu · e ompok yang dimaksud yaitu kelompok usaha atau e om � ma � :akat di bidang perkebunan yang dikelola oleh petani atau e ompo . an pelaku agribisnis Iain. Dalam hal ini pemberdayaan masyarakat agribisnis perkebu , nan maupun pe.mberdayaan masyarakat dengan pendekat.an kelompok usaha produktif perkebunan. Pemberdayaan dilakukan melalui fasilitasi dan penciptaan iklim kondisi yang memung � nkan. masyarakat berkembang, memperkuat potensi dan daya yang dirniliki masyarakat serta memberikan perlindungan seperlunya. Pemberdayaan merupakan proses pembelajaran yang perlu dilakukan secara terus-menerus guna meningkatkan partisipasi dam kemampuan pelaku agribisnis perkebunan. Kemandirian kelompok dapat terwujud apabila kelompok mampu mengembangkan usaha/kegiatan dibidang perkebunan secara mandiri yang mencakup aspek kelembagaan, manajemen dan usaha perkebunannya. Dengan demikian, fokus pemberdayaan kelompok diarahkan dalam rangka pengembangan kelembagaan, manajemen dan usaha-usaha produktif di bidang perkebunan. Proses pemberdayaan kelompok dilakukan dengan menumbuhkan kesadaran kelompok dalam mengembangkan usaha secara partisipatif. Kegiatan pemberdayaan dapat pula diartikan sebagai upaya mengurangi ketergantungan pelaku usaha terhadap berbagai fasilitas dan kemudahan yang harus disediakan pernerintah, serta rneningkatkan kemandirian kelompok. BAB I.
PENDAHULUAN