PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 02. Tahun 2012
Tentang No Description
Berlaku: 12 Januari 2012
N/A
Preamble

Menimbang
- Mengingat
BUPATI MINAHASA TENGGARA
PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR 02. TAHUN 2012
T E N T A N G
PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) SKPD DAN BATA� GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) PADA PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2012
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA TENGGARA,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Poraturon Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3 Tahun 2006 tentauq Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan besaran Uang Persediaan (SPP-UP) Satuan Kerja Peranqkat Daerah dan Batas Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) pa1b pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daei. ;; i Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Bupati.
- I 1 . Undang-Undang Nomor 1 1 1 28 Tahun · 1 �90 tenta 1�; I I ' I I f · Penyelenggaraan · Negara .ya)llg Berslh dan Bebas c.iri Korupsi, Kolusi dan Nepotismb 1 (Lembaran Negara h'.epub:ik I ndonesia Tahun 1 9 9 9 Nomor 75, Tarnbahan t.embar. 1 1 1 Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
2. Undang-Undang Nemer 17 Tahun 2003 tentang Kcuano. .: . Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20· , : ; Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lncone L., Nomor 4286);
1
3. 1 1 Un�ang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 i enta: i·J Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara f·&lt;t3pullii:( lnd6hesla Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan l. e mbar.m Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 1 0 Tahun 2004 t ante,111(; Pembentukan Peraturan Perundang-um:!angan ( Lernba.. ,, 1 Negara Republik I ndonesia Tahun 2004 Nomor : . : : , Tambahan Lembaran Negara Republik l ndonesia Nori . r 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 t e n t J 1 1 U Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndones:a Tahun 2004 Nomor 1 2 5 , Tambahan Lembarnn Neqara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diub.d: beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nemer /.
I
'
•
r
I
•
-·
Memperhatikan
I
I
,
1
1 ,
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undanq-Undan: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Oaerah (Len .bara.. Negara Republik I ndonesia Tahun 2008 Nome: 5'. · . Tambahan Lembaran Negara Republik I ndonesia Namur · 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimt.: .ng,,,, Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemeri. .tah.,.. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu.: 20C . Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Inc .nes . Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembeutuka.i Kabupaten Minahasa Tenggara di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 ��omcr 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4686);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ientar. , Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara F�cpub!::. I ndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan t.en .bar., 1 Negara Republik Indonesia Nomor 4578;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Slandar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik I ndonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); I
I
I
I
I
,
,
- 1 0 . Peratutan · Menteri. Dalam N,egeri Nomor 22 1 tahun 20·1 l tentang Pedoman Penyusurian: Anggaran Pendapatan dc.:11 Belanja Oaerah Tahun Anggaran 2012;
- 1 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Ncjmor l Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2012;
- 1 2 . Pereturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 1 Tahun 201 1� tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belana Da,rah J (APBD) Kabupaten Minahasa Tenggara Talwn Anggar�r 2012;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 1 3 Tahun 20Cli tentang Pedoman· Pengelolaan Keuangan Daer..n sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Mentori Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keu�ngan Daeran;
'
•
r
I
•
'
Menetapkan
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAl� UAi,JG PERSEDIAAN (SPP-UP) SKPD DAN BATASAN GANTI UA,,1G PERSEDIAAN (SPP-GU) DAN TAMBAHAN UANG PERS!::DIA/\i-.J (SPP-TU) PADA PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGAf�Ai\l 201'..:
BABI KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
- 1 . Pemerintah Oaerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebaqai unsur penyetenqqara Pemerintahan Daerah;
2. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara;
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perant;,cJt daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran /pengguna barauq;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD ad�.1i.ih suatu rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintrh daerah dan . DPijQ, dan ditetapkan der19an F'eratLm1n Daerah; . 1 1 , ;
•
1
,
5. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah uoku: ::.:::-n yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksan ,:.in kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pernbayara. 1 :
6. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokurnon y; i 1 : g diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kf:r ja y: mg bersifat pengisian kerrbali (revolving) yang tidak dapat dilakukan den,j:,n pernbayaran langsung; I I
7. SPP Ganti Uang Persed\ 1 aanJ\_yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah uokunu.n yang diajukan oleh bendah�ra pengeluaran . untuk permintaan penqqanti u. u1g persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
8. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU ad. !dh dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tarnbanan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak . lan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan;
- ( 1 ) Dalam rangka pelaksanan kegiatan qalarn APBD, kepada SKPD diberikan U;.h1g Persediaan melalui SPP-UP sebagai· ·Liang muka kerja bagi SKPD setinggi-tingginya untuk keperluan satu bulan.
- (2) Besaran uang persediaan Satuan Kerja Perangkat Oaerah ditetapkan seba., iimc:t· ,: . terlampir pada Lampiran Peraturan ini.
-·
- ( 1 ) Uang Persediaan sebagaimana dimaksud Pasal 2, hanya digunakan untu« Jer.1s pengeluaran yang tidak dapat dilakukan secara langsung oleh kepala SKPD kepaoa pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa.
- (2) Uang Persediaan dilarang dipergunakan untuk keperluan selain dimaksud ay:J (1)