PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 30 Tahun 2016
Tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Berlaku: 30 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah, perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugiaan Daerah;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
- Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
17. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 26);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN PELAKSANAAN DAERAH.
BUPATI
TENTANG
PENYELESAIAN
PETUNJUK KERUGIAN
BAB 1
KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Wakatobi.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Wakatobi.
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Wakatobi.
8. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas PPKAD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi, yang karena kedudukannya adalah sebagai pejabat pengelola keuangan daerah sekaligus sebagai bendahara umum daerah.
9. Pengawas fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri, Inspektorat Kabupaten Wakatobi.
10. Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi, yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan adalah para pejabat yang secara exofficio ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk menyelesaikan kerugian daerah.
11. Pegawai adalah pegawai negeri sipil daerah, pegawai daerah perusahaan daerah, pegawai tidak tetap, tenaga kontrak atau pihak lain yang melakukan tindakan dan/atau turut berbuat yang mengakibatkan kerugian daerah.
12. Pihak ketiga adalah orang atau badan hukum sebagai pelaksana pekerjaan atau pelaksana penyedia barang dan/atau jasa kebutuhan daerah.
13. Tuntutan Ganti Rugi, yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai bendahara atau pihak ketiga yang melakukuan kelalaian, kesalahan dan kecurangan dengan tujuan menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung maupun tidak langsug mengakibatkan daerah mengalami kerugian.
14. Kerugian daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum/(kelalaian, kesalahan dan kecurangan) yang dilakukan oleh sesuatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia ( force majeure ).
15. Sidang Majelis Pertimbangan adalah rapat anggota majelis pertimbangan untuk mengambil keputusan/ketetapan khusus mengenai kasus tuntutan ganti rugi.
16. Rapat Majelis Pertimbangan adalah rapat anggota majelis pertimbangan yang juga dihadiri oleh anggota sekretariat majelis pertimbangan untuk membahas tindak lanjut penyelesaian kasus tuntutan ganti rugi.
17. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan pengakuan pegawai/pihak ketiga untuk mengembalikan kerugian daerah.
18. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang harus dikembalikan kepada daerah oleh pegawai atau pihak ketiga yang terbukti bersalah dan merugikan daerah.
19. Banding adalah upaya pegawai/pihak ketiga mencari keadilan kepada Bupati setelah dikeluarkannya keputusan pembebanan.
20. Keringanan atas pembebanan adalah upaya pegawai/pihak ketiga meminta keringanan atas pembebanan atas Bupati setelah diterbitkan keputusan pembebanan.
21. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai yang melanggar peraturan disiplin kepegawaian dan/atau merugikan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Sanksi adalah bentuk hukuman yang dikenakan kepada pihak ketiga yang terbukti bersalah dan merugikan daerah atas kelalaian/ingkar janji/pelanggaran terhadap kerja sama/ perjanjian/kontrak dengan pemerintah daerah.
23. Penghapusan adalah keputusan pembebanan terhadap pegawai/pihak ketiga untuk mencatat penghapusan kerugian daerah yang proses tuntutan ganti ruginya untuk sementara ditangguhkan.
24. Bebas mutlak adalah melepaskan tuntutan atas kerugian daerah kepada pegawai/pihak ketiga yang terbukti tidak bersalah dan merugikan daerah.
25. Pembebasan adalah keputusan pembebasan untuk mencatat menghentikan tuntutan atas kerugian daerah, baik seluruhnya ataupun sebagian kepada bendaharawan/pegawai/pihak ketiga.
26. Kedaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pegawai/pihak ketiga yang terbukti bersalah dan merugikan daerah.
27. Instansi yang berwenang untuk menyelesaikan kerugian daerah diluar majelis pertimbangan adalah badan peradilan dan/atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Daerah (BUPLN).
28. Wanprestasi adalah pegawai/pihak ketiga yang ingkar janji terhadap pernyataan pengakuan dan kesanggupannya untuk mengembalikan kerugian daerah yang dibuat dalam SKTJM.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 2

Pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi diberlakukan terhadap bendahara dan pegawai bukan bendahara, pegawai non PNS dan pihak ketiga, baik langsung maupun tidak langsung terbukti bersalah dan merugikan daerah yang berbeda pada :
- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- b. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
BAB III - MAJELIS PERTIMBANGAN
Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan tuntutan ganti rugi dibentuk majelis pertimbangan.
- (2) Majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tim kerja tetap yang khusus menangani kasus-kasus kerugian daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
Bagian Kesatu Keanggotaan
BAB III - MAJELIS PERTIMBANGAN
Pasal 4

- (1) Majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 secara ex-officio beranggotakan :
- a. Sekretaris Daerah, selaku ketua merangkap anggota;
- b. Inspektur, selaku wakil ketua merangkap anggota;
- c. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku sekretaris merangkap anggota;
- d. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan selaku anggota;
- e. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda, selaku anggota;
- (2) Keanggotaan majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah atau dikurangi sesuai kebutuhan.
- (3) Jumlah dan susunan keanggotaan majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Anggota majelis pertimbangan sebelum melaksakan tugas dan fungsinya terlebih dahulu mengucapkan sumpah/janji dihadapan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Untuk memantau kelancaran pelaksanaan tugas majelis pertimbangan dibentuk sekretaritat majelis pertimbangan pada Inspektorat, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi Majelis Pertimbangan
BAB III - MAJELIS PERTIMBANGAN
Pasal 5

- (1) Majelis pertimbangan mempunyai tugas membantu Bupati menyelesaikan kasus-kasus kerugian daerah.
- (2) Pembagian tugas majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. ketua
1. mengarahkan dan menentukan kegiatan majelis pertimbangan; dan
2. memimpin sidang dan atau rapat majelis pertimbangan;
wakil ketua
1. membantu ketua dalam menjalankan tugas majelis pertimbangan;
2. mewakili ketua dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam hal ketua berhalangan; dan
3. mengoordinasikan pelaksanaan hasil pengawasan khusus mengenai kerugian daerah.
sekretaris
1. melaksanakan operasional administrasi majelis pertimbangan;
2. menyiapkan bahan sidang dan/atau rapat majelis pertimbangan;
3. mengarahkan tugas-tugas operasional sekretariat majelis pertimbangan; dan
4. memimpin rapat sekretariat sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
anggota
1. menghadiri setiap sidang dan/atau rapat majelis pertimbangan;
2. mempelajari dan meneliti bahan-bahan yang disampaikan oleh sekretaris majelis pertimbangan;
3. memberikan pertimbangan/saran dan turut serta secara aktif dalam setiap pengambilan keputusan majelis; dan
4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) majelis pertimbangan mempunyai wewenang :
- a. memberikan saran pertimbangan kepada Bupati tentang penyelesaian kasus kerugian daerah;
- b. memanggil pegawai/pihak ketiga yang sudah diproses TGR dan mengakibatkan kerugian daerah untuk penyelesaiannya; dan
- c. mengundang atasan langsung pegawai yang bersangkutan dan atau pihak yang lain untuk di dengar, meminta keterangan ahli dan kelengkapan data/dokumen berkaitan dengan kerugian daerah yang terjadi.
Bagian Ketiga Sidang dan rapat
BAB III - MAJELIS PERTIMBANGAN
Pasal 6

- (1) Sidang majelis pertimbangan diselenggarakan setiap 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
- (2) Sidang majelis pertimbangan hanya memutuskan saran pertimbangan kepada Bupati tentang penyelesaian kasus kerugian daerah serta tindak lanjutnya.
- (3) Rapat majelis pertimbangan dilaksanakan sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
- (4) Rapat majelis pertimbangan hanya membahas pelaksanaan tindak lanjut penyelesaian kerugian daerah.
Bagian Keempat Pelaksanaan Sidang
BAB III - MAJELIS PERTIMBANGAN
Pasal 7

- (1) Sidang majelis pertimbangan dapat dilaksanakan apabila dihadiri sekurang-kutangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota atau dihadiri 3 (tiga) orang dari 5 (lima) orang anggota majelis pertimbangan.
- (2) Dalam hal ketua majelis pertimbangan halangan hadir, maka pihak lain berdasarkan kesepakatan majelis pertimbangan.
Bagian Kelima Keputusan Sidang
BAB III - MAJELIS PERTIMBANGAN
Pasal 8

- (1) Keputusan sidang majelis majelis pertimbangan ditetapkan secara musyawarah.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang hadir.
- (3) Dalam musyawarah pengambilan keputusan setiap anggota majelis pertimbangan hanya memiliki 1 (satu) suara.
- (4) Keputusan sidang majelis pertimbangan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat setelah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB IV - INFORMASI KERUGIAN, PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
Pasal 9

- (1) Informasi kerugian daerah dapat diketahui dari :
- a. temuan hasil pemeriksaan/pengawasan dari pengawasan fungsional dan Satuan Pengawas Intern (SPI) pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah (SKPD/UPTD)/Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- b. temuan pemerikaan intern atas pelaksanaan pengawasan melekat (waskat) oleh atasan langsung terhadap bendahara dan atau bawahannya;
- c. temuan penelitian/verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) oleh pejabat yang berwenang;
- d. pemberitaan di media massa/pengaduan masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); dan
- e. laporan dari instansi pemerintah lainnya sepanjang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, jika dianggap perlu pengembangan penemuan, maka pengusutan/pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan oleh APIP.
- (3) Terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja dihitung sejak tanggal adanya dugaan/diketahui kerugian daerah atasan langsung/pimpinan Satuan Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah (SKPD/UPTD) dan Badan Layanan Umum Daerah
- (BLUD) harus segera melaporkan kepada Bupati dan/atau ketua majelis pertimbangan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya oleh Inspektorat.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e harus segera melaporkan kepada ketua majelis pertimbangan dan/atau Inspektur untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
Bagian Kedua
Pelaksanaan Pemeriksan
BAB IV - INFORMASI KERUGIAN, PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
Pasal 10

- (1) Pemeriksaan untuk pembuktian kebenaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilengkapi dengan BAP, SKTJM dan dokumen lainnya.
- (3) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat keterangan/pernyataan tentang kesanggupan yang bersangkutan untuk menyelesaikan pengembilan kerugian daerah, dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan pada saat pemeriksaan.
- (4) Format SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV - INFORMASI KERUGIAN, PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
Pasal 11

- (1) LHP, BAP, SKTJM dan dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) disampaikan kepada ketua majelis pertimbangan.
- (2) Dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. surat pemotongan gaji/tunjangan dan/atau penghasilan lainnya;
- b. barang jaminan dan/atau surat berharga yang mempunyai nilai minimal sama dengan nilai kerugian; dan
- c. Surat kuasa menjual/melaksanakan barang jaminan, apabila yang bersangkutan ingkar janji.
- (3) Terhadap barang jaminan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibuatkan berita acara serah terima.
- (5) Bentuk berita acara serah terima dan pengambilan barang jaminan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB V - PENELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Pasal 12

- (1) Pegawai yang terbukti bersalah dan merugikan daerah yang diwajibkan mengembalikan kerugian daerah secara utuh kepada daerah.
- (2) Penyelesaian/pengembalian kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan sukarela dan/atau melalui penagihan secara paksa melalui badan/instansi penagih yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (3) Penyelesaian sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pembayaran tunai sekaligus pada saat pemeriksaan berlangsung dihadapan pengawas fungsional dengan bukti setor pelunasan setelah divalidasi oleh Bidang Pembendarahaan Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan/atau dengan angsuran sampai lunas dalam waktu selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak ditandatangani SKTJM dan/atau sejak keputusan pembebanan.
- (4) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lunas apabila bukti tanda setoran pelunasan telah divalidasi oleh Bidang Pembendaharaan Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (5) Berdasarkan bukti tanda setoran pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ketua majelis pertimbangan pengeluaran surat keterangan pelunasan atas nama pegawai yang bersangkutan.
- (6) Format surat keterangan pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB V - PENELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Pasal 13

- (1) Pegawai yang tidak menyelesaikan kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), ketua majelis pertimbangan atas nama Bupati berwenang/berhak menjual/melepaskan hak atas barang jaminan untuk penyelesaian dan/atau pelunasan kewajiban pegawai yang bersangkutan kepada pemerintah daerah berdasarkan surat kuasa pegawai yang bersangkutan.
- (2) Apabila hasil penjualan/pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi dari kewajibannya kepada pemerinttah daerah, maka kelebihan dimaksud sepenuhnya diserahkan/kembalikan kepada pegawai yang bersangkutan.
- (3) Apabila hasil penjualan/pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih kurang dari kewajibannya kepada pemerintah
- daerah, maka pegawai yang bersangkutan tetap diwajibkan melunasi kekurangannya.
- (4) Apabila hasil pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sedangkan pegawai yang bersangkutan ternyata tidak mampu menyelesaikan kerugian daerah, maka terhadap yang bersangkutan dapat dilakukan evaluasi penuntutannya.
- (5) Bentuk surat kuasa dari pegawai yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Format surat keterangan pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB V - PENELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Pasal 14

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dilakukan oleh anggota sekretariat majelis pertimbangan berdasarkan penugasan oleh ketua majelis pertimbangan untuk dilakukan peninjauan langsung kepada yang bersangkutan.
- (2) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata pegawai yang bersangkutan tidak mampu untuk memenuhi kewajiban pada pemerintah daerah, maka terhadap yang bersangkutan diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan status penuntutannya menjadi keputusan pembebanan.
- (3) Penyelesaian/pengambilan dengan cara paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila pegawai yang bersangkutan terbukti bersalah dan merugikan daerah akan tetapi tidak mau menandatangani SKTJM dan/atau diingkar janji terhadap perbuatannya untuk mengembalikan kerugian daerah atas keputusan pembebanan, maka kepada yang bersangkutan dapat dikenakan penuntutan dengan cara paksa melibatkan pihak berwenang.
- (4) Pihak berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kepolisian republik Indonesia, Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) dan badan peradilan.
Bagian Kedua
Tuntutan Ganti Rugi Atas Hilangnya Kendaraan Dinas Opersional dan Aset Daerah Lainnya
BAB V - PENELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Pasal 15

- (1) Pegawai yang bertanggung jawab atas terjadinya kerugian daerah karena kehilangan kendaraan dinas operasional dan aset daerah lainnya dilakukan penuntutan penggantian dengan barang sejenis dan/atau dengan kerugian.
- (2) Penyelesian/penggantian dengan barang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan khusus terhadap kendaraan dinas opersional yang umur perolehannya antara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun.
- (3) Penyelesaian/penggantian dengan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan terhadap barang bergerak dan/atau aset daerah lainnya selain dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penyelesaian/penggantian dengan barang sejenis dan/atau dengan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan sukarela dan/atau melalui penagihan secara paksa melalui badan/instansi penagih yang berwenang.
- (5) Apabila penyelesaian/penggantian atas hilangnya kendaraan dinas opersioanal dilakukan oleh pihak asuransi, maka pegawai yang bertanggung jawab atas terjadinya kerugian daerah tersebut wajib mengganti selisih biaya yang ditanggung oleh pihak asuransi.
BAB V - PENELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Pasal 16

- (1) Dasar perhitungan nilai kerugian barang/aset daerah yang dapat diganti dengan uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) untuk kendaraan bermotor ditetapkan dalam pedoman nilai jual kendaraan bermotor untuk menghitung Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada saat kejadian, sedangkan aset daerah lainnya ditetapkan berdasarkan nilai tertinggi harga pasar.
- (2) Penyelesaian/penggantian dengan sukarela dan/atau melakukan pengalihan secara paksa melalui badan/instansi penagih yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) diberlakukan sama terhadap pegawai sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12.
- (3) Penggantian dengan barang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dinyatakan selesai apabila barang pengganti telah diserahterimakan antara yang bersangkutan dan Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan telah dicatat kembali sebagai barang insventaris kekayaan milik daerah.
- (4) Apabila kendaraan dinas opersional yang hilang diketemukan kembali dan telah dicatat kembali sebagai aset kekayaan daerah, angsuran maupun pembaayaran tunai dan jaminan yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah dikembalikan kepada yang bersangkutan.
Bagian Ketiga Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Pihak Ketiga
BAB V - PENELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Pasal 17

- (1) Pihak ketiga yang terbukti bersalah dan merugikan daerah diwajibkan mengembalikan kerugian daerah kepada daerah.
- (2) Penyelesaian/pengembalian kerugian daerah sebagaimana dimksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara damai dan/atau melakukan penagihan secara paksa melalui badan/ instansi penagih yang berwenang.
- (3) Penyelesaian cara damai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pembayaran tunai sekaligus pada saat pemeriksaan berlangsung oleh pengawas fungsional dengan bukti setor pelunasan setelah divalidasi Bidang Pembendaharaan Dinas Pendapatan, Pengelola Keunagan dan Aset Daerah dan/atau dengan angsuran sampai lunas dalam jangka waktu selambatlambatnya 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani SKTJM dan/atau sejak keputusan pembebanan.
- (4) Berdasarkan bukti tanda setoran pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua majelis pertimbangan mengeluarkan surat keterangan pelunasan atas nama pihak ketiga yang bersangkutan.
- (5) Terhadap pihak ketiga yang tidak menyelesaikan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua majelis pertimbangan atas nama Bupati berwenang/berhak menjual/melepaskan hak atas barang jaminan untuk menyelesaikan dan/atau pelunasan kewajiban pihak ketiga yang bersangkutan kepada pemerintah daerah.
BAB V - PENELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Pasal 18

- (1) Apabila hasil penjualan/pelepasan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) melebihi dari kewajibannya kepada pemerintah daerah, maka kelebihan dimaksud diserahkan/dikembalikan kepada pihak ketiga yang bersangkutan.
- (2) Apabila hasil penjualan/pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih kurang dari kewajibannya kepada pemerintah daerah, maka terhadap pihak ketiga yang bersangkutan tetap diwajibkan melunasi kekurangannya.
- (3) Apabila hasil pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sedangkan pihak ketiga berdasarkan keputusan pengadilan ternyata tidak mampu menyelesaikan kerugian daerah, maka terhadap yang bersangkutan dapat dilakukan evaluasi penuntutannya dan dilakukan peninjauan-peninjauannya untuk menjadi keputusan penghapusan.
- (4) Penyelesaian/pengembalian dengan cara paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan apabila pihak ketiga yang bersangkutan terbukti bersalah daan merugikan daerah akan tetapi tidak mau menandatangani SKTJM dan atau ingkar janji terhadap perbuatannya untuk mengembalikan kerugian daerah atas keputusan pembebanan maka kepada yang bersangkutan dapat dikenakan penuntutan dengan cara paksa dan melibatkan pihak berwenang.
- (5) Pihak berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Kepolisian Republik Indonesia, Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) dan badan peradilan.
- (6) Penuntutan dengan cara paksa melibatkan pihak berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI - KEPUTUSAN PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH
Pasal 19

- (1) Keputusan pembebanan atas kerugian daerah ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan ketetapan hasil sidang majelis pertimbangan.
- (2) Usulan ketetapan hasil sidang majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jumlah/nilai kerugian daerah yang tercantum dalam LHP, pengawas fungsional dan atau SKTJM yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan.
- (3) Apabila SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dan/atau tidak ditandatangani oleh yang bersangkutan, maka usulan ketetapan hasil sidang majelis pertimbangan tetap dapat diproses untuk ditetapkan menjadi keputusan pembebanan oleh Bupati.
- (4) Keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkekuatan hukum mengikat dan berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (5) Format keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Kedua Keringanan atas Pembebanan
BAB VI - KEPUTUSAN PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH
Pasal 20

- (1) Keputusan pembebanan dapat diubah menjadi keputusan keringanan atas pembebanan apabila pegawai/pihak ketiga yang bersangkutan mengajukan permohonan keringanan kepada Bupati dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan pembebanan.
- (2) Permohonan keringanan oleh yang bersangkutan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen/bukti-bukti yang sah sebagai alasan ajukan kerugian.
- (3) Apabila jangka waktu 14 (empat belas) hari, pegawai/pihak ketiga yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka yang bersangkutan dianggap telah menerima dan menyanggupi sepenuhnya keputusan pembebanan.
- (4) Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima dan atau ditolak berdasarkan saran majelis pertimbangan setelah dilakukan penelitian kembali bukti-bukti sah yang diajukan permohonan.
- (5) Apabila permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima, maka persetujuan atas permohonan keringanan ditetapkan kembali dengan keputusan keringanan atas pembebanan.
- (6) Apabila permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat masuk pada Bagian Umum dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah, tidak mendapat jawaban Bupati, maka permohonan keringanan dimaksud dinyatakan ditolak.
- (7) Apabila permohonan keringanan dinyatakan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka majelis pertimbangan memberitahukan kepada yang bersangkutan dengan surat penolakan atas permohonan keringanan pembebanan yang diajukkan.
Bagian Ketiga Hukum Disiplin
BAB VI - KEPUTUSAN PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH
Pasal 21

- (1) Pegawai yang tidak terbukti bersalah/merugikan daerah dinyatakan bebas dari TGR dan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai yang tidak terbukti bersalah tetapi menimbulkan kerugian daerah disebabkan kejadian diluar kemampuan ( force majeure) dinyatakan bebas dari TGR dan hukuman disiplin/sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pegawai yang terbukti bersalah dan merugikan daerah dikenakan TGR dan hukuman disiplin/sanksi.
- (4) Pegawai yang tidak terbukti bersalah akan tetapi merugikan daerah dikenakan TGR akan tetapi bebas dari hukuman disiplin/sanksi.
- (5) Pegawai yang dikenakan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diwajibkan melunasi/ menyelesaikan jumlah dan/atau sisa kerugian daerah sesuai dengan keputusan pembebanan dan/atau keputusan keringanan atas pembebanan.
- (6) Tehadap pegawai yang dikenakan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap yang bersangkutan tetap diwajibkan melunasi/menyelesaikan jumlah dan/atau sisa kerugian daerah sesuai dengan keputusan pembebanan dan/atau keputusan keringanan atas pembebanan.
- (7) Pegawai yang telah dikenakan hukuman disiplin dan atau telah menerima keputusan pembebanan dan atau keputusan keringanan atas pembebanan, baik dengan cara pembayaran tunai sekaligus dan atau angsuran, yang bersangkutan dikenakan penyelesaian melalui penagihan secara paksa melaui badan/instansi penagih yang berwenang.
- (8) Pegawai yang telah menjalani hukuman disiplin, namun ingkar janji menyelesaikan kerugian daerah maka terhadap yang bersangkutan dapat ditinjau kembali untuk penjatuhan hukuman disiplin lebih berat dari hukuman disiplin yang telah dikenakan sebelumnya.
- (9) Pimpinan satuan kerja perangkat daerah/ unit pelaksana teknis daerah/Badan Layanan Umum Daerah (SKPD/UPTD/BLUD) yang tidak melaporkan kepada Bupati dan atau majelis pertimbangan maka dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajibannya dan terhadap yang bersangkutan dikenakan tindakan hukuman disiplin sedang.
Bagian Keempat Sanksi Bagi Pihak Ketiga
BAB VI - KEPUTUSAN PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH
Pasal 22

Terhadap pihak ketiga yang terbukti bersalah dan merugikan daerah dikenakan sanksi/hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kelima Kerugian Daerah yang Macet
BAB VI - KEPUTUSAN PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH
Pasal 23

Penyelesaian kerugian daerah yang mengalami kemacetan dan/atau tidak terselesaikan sesuai batas waktu 24 (dua puluh empat) bulan, maka sekretaris majelis pertimbangan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :
- a. melaporkan kepada Bupati u.p. Sekretaris Daerah megenai hambatan-hambatan dialami guna meminta pendapat/petunjuk dan saran dengan tembusan ke Inspektorat dan Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- b. mengupayakan kelengkapan dokumen dan informasi untuk mendukung pendapat dan saran dimaksud; dan
- c. melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan, apabila selama 3 (tiga) kali berturut-turut tetap mengalami kemacetan dilakukan peneguran dan apabila tidak berhasil dapat dilakukan upaya penagihan secara paksa melalui badan/instansi penagihan yang berwenang dan/atau melakukan pelelangan terhadap barangbarang yang dijaminkan sesuai prosedur pelelangan barang jaminan.
Bagian Keenam Penghapusan
BAB VI - KEPUTUSAN PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH
Pasal 24

- (1) Keputusan penghapusan diterbitkan terhadap pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) apabila berdasarkan bukti-bukti yang sah dan berkekuatan hukum :
- a. meninggal dunia tanpa ahli waris atau ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya/tidak mampu;
- b. melarikan diri tanpa diketahui alamatnya; dan
- c. tidak dapat melunasi angsuran selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak keputusan pembebanan dan/atau tidak mampu membayar sisa angsuran yang telah ditetapkan.
- (2) Kerugian daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh badan peradilan dikembalikan kepada pemerintah daerah dan terhadap pegawai yang bersangkutan tetap diperlakukan hak tagih sesuai keputusan pembebanan.
- (3) Apabila hak tagih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat tertagih 10 (sepuluh) tahun segera dikeluarkan surat keputusan penghapusan.
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c tidak menutup kemungkinan sewaktu-waktu dapat ditagih apabila pegawai yang bersangkutan diketahui alamatnya dan layak untuk ditagih.
- (5) Format keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Ketujuh Pembebasan
BAB VI - KEPUTUSAN PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH
Pasal 25

- (1) Bupati dapat membebaskan seluruh dan/atau sebagian kewajiban pengembalian kerugian daerah setelah mendapat pertimbangan dari majelis pertimbangan.
- (2) Pembebasan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila keputusan penghapusan telah mencapai 10 (sepuluh) tahun atau lebih.
- (3) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebagai berikut :
- a. jumlah kerugian daerah untuk 1 (satu) kasus sampai dengan nilai Rp. 500.000,- (lima ratus juta rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dilaporkan kepada DPRD; dan
- b. jumlah kerugian daerah untuk 1 (satu) kasus diatas nilai Rp. 500.000,- (lima ratus juta rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan DPRD;
- (4) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkekuatan hukum setelah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dengan dikeluarkannya keputusan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka penuntutan atas kerugian daerah terhadap bendahara/pegawai/pihak ketiga dinyatakan selesai/tuntas dari pengelolaan APBD sejak tanggal keputusan pembebanan.
- (6) Format keputusan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini..
Bagian Kedelapan
Penyelesaian Melalui Badan Peradilan
BAB VI - KEPUTUSAN PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH
Pasal 26

- (1) Pegawai/pihak ketiga yang wanprestasi/ingkar janji dari kewajiban melunasi/menyelesaikan/mengembalikan kerugian daerah sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dan atau demi pertimbangan hukum dilimpahkan kepada badan peradilan.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan oleh badan peradilan, berkas perkara dikembalikan kepada pemerintah daerah, maka terhadap pegawai/pihak ketiga yang bersangkutan status penuntutannya diusulkan untuk menjadi keputusan penghapusan.
- (3) Keputusan pengadilan yang menghukum atau membebaskan pegawai dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak tagih pemerintah daerah secara perdata untuk menyelesaikan tuntutan ganti rugi kepada pegawai/pihak ketiga yang bersangkutan.
Bagian Kesembilan Penyetoran Kerugian Daerah
BAB VI - KEPUTUSAN PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH
Pasal 27

- (1) Penyetoran kerugian daerah yang dilakukan oleh yang bersangkutan dengan menggunakan tanda bukti setor rangkap 6 (enam) melalui Bidang Perbendaharaan Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada :
- a. Inspektorat untuk pemantauan tindak lanjut; dan
- b. BKD untuk pertimbangan hukuman disiplin;
- (3) Kerugian daerah yang terjadi di lingkungan BUMD setelah diterima oleh Bidang Perbendaharaan Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dipindahbukukan kepada rekening BUMD yang bersangkutan dan atau setelah diterbitkan surat perintah membayar (SPM) giro.
Bagian Kesepuluh Rehabilitasi dan Pemenuhan Kewajiban
BAB VI - KEPUTUSAN PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH
Pasal 28

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban mengembalikan hak pegawai setelah terbukti menurut hukum yang bersangkutan tidak bersalah dan merugikan daerah, kelebihan menyetor atau barang daerah ditemukan kembali dan telah tercatat kembali sebagai barang investaris kekayaan milik daerah.
- (2) Pegawai yang dinyatakan tidak bersalah dan tidak merugikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat rehabilitasi.
- (3) Apabila jumlah jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b keputusan ini tidak mencukupi nilai jumlah kerugian daerah, maka tidak mengurangi kewajiban yang bersangkutan untuk tetap melunasi kewajibannya sesuai keputusan pembebanan.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 29

Terhadap kerugian daerah yang sedang dalam proses penyelesaian sebelumnya diberlakukannya Peraturan Bupati ini diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.
Ditetapkan di Wangi-Wangi pada tanggal 3-10-2016
BUPATI WAKATOBI,
TTD/CAP
H. ARHAWI
Diundangkan di Wangi-Wangi pada tanggal 3-10-2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,
TTD/CAP
JUHAIDDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2016 NOMOR 30
LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR
: 30 TAHUN 2016
TANGGAL : 3-10-2016
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH
DAFTAR FORMULIR SURAT KETERANGAN, BERITA ACARA DAN KEPUTUSAN BUPATI YANG TERKAIT DENGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
1. Format 01 : surat keterangan tanggung jawab mutlak (SKTJM)
- 2.
Format 02 : berita acara serah terima jaminan
3. Format 03 : berita acara serah terima pengembalian jaminan
- 4.
Format 04 : surat keterangan pelunasan
- 5.
Format 05 : surat kuasa menjual jaminan
- 6.
Format 06 : Keputusan Bupati tentang pembebanan kerugian daerah atas nama....... NIP/NRK/ unit kerja...
- 7.
Format 07 : Keputusan Bupati tentang penghapusan kerugian daerah terhadap pegawai bukan bendaharawan atas nama... NIP/NRK/Unit kerja
- 8.
Format 08 : Keputusan Bupati tentang pembebasan kerugian daerah atas nama ...... NIP/ NRK/ unit kerja...
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM)
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama
:
NIP/ NRK/ Nomor KTP
:
Pangkat/golongan :
Jabatan
:
Unit kerja :
Alamat rumah :
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya baik sengaja maupun tidak sengaja telah melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian daerah berupa :
1. Ketekoran uang pada kas sebesar Rp ... terbilang (....)
2. Kehilangan dan atau terjadi kerusakan barang/ aset kekayaan milik daerah dalam bentuk dan jenis... senilai Rp.... Terbilang (...)
Bahwa terhadap kerugian daerah tersebut di atas saya bertanggung jawab sepenuhnya dan menyanggupi untuk mengembalikan seluruh nilai kerugian daerah dan/atau menggantikannya dengan cara sebagaimana tersebut pada angka ... (....) di bawah ini :
1. Menyetor uang sebesar Rp .... Terbilang : ________________ Kebagian pembendaharaan dan kas daerah dinas pendapatan, pengelola keuangan dan asset daerah Kabupaten Wakatobi pada tanggal/ bulan/ tahun ... sebagai setoran awal (sesuai bukti terlampir), kemudian jumlah sisa setelah dikurangi setoran awal sebesar tersebut diatas akan saya lunasi/ selesaikan dengan cara mencicil selambat-lambatnya dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak surat ini di tanda tangani.
2. Bahwa saya akan mengganti barang yang hilang dimaksud dengan bentuk, jenis dan spesifikasi barang yang sama dengan barang yang hilang.
3. Bahwa saya akan melakukan perbaikan sepenuhnya sampai dengan bentuk/ keadaan/ kondisi semula terhadap yang rusak dimaksud.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar tanpa adanya tekanan dan pengaruh dari pihak manapun dan saya bersedia menerima proses penuntutan menurut peraturan yang berlaku.
Wangi-Wangi, tgl/bln/thn
Mengetahui, Kepala SKPD/Unit Kerja,
Yang Membuat Pernyataan,
.....
...
PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
Alamat :
BERITA ACARA SERAH TERIMA JAMINAN
Atas nama . ....
Nomor .....
Pada hari ini ... tanggal/bulan/tahun ... kami yang bertanda tangan dibawah ini :
1. Nama
:
NIP/NRK/Nomor KTP :
Pangkat/ golongan :
Jabatan
:
Unit kerja :
Alamat rumah
:
Dalam hal ini bertindak selaku pribadi dan atas nama keluarga selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA .
2. Nama :
NIP/NRK/Nomor KTP :
Pangkat/ golongan :
Jabatan :
Unit kerja :
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten WakatobI selanjutnya disebut PIHAK KEDUA .
Berdasarkan surat keterangan pelunasan tanggal/bulan/tahun ... atas nama pihak kedua telah dilakukan pelunasan kerugian daerah dengan cara :
1. Ketekoran uang pada kas sebesar Rp ...Terbilang : ________________
2. Kehilangan barang/ aset kekayaan milik daerah berupa/bentuk : ________________ yang harus diganti dengan barang, jenis, bentuk dan spesifikasi yang sama dengan barang yang hilang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Kerusakan/aset kekayaan milik daerah berupa bentuk : ________________ yang harus diganti dengan uang setelah dinilai/ ditaksir kerugian daerah dimaksud dengan nilai/ harga yang sudah ditetapkan sesuai dengan hasil pemeriksaan dan atau ketentuan yang berlaku.
4. Dan bentuk lain berupa ...
Sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada angka ..... diatas dengan ini saya selaku PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA jaminan berupa :
1.
...
2.
...
Selanjutnya apabila PIHAK PERTAMA tidak dapat menyelesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam surat keterangan tanggung jawab mutlak (SKTJM) maka pihak kedua diberi kuasa penuh oleh pihak pertama menjual jaminan untuk menutupi jumlah dan atau jumlah sisa kerugian daerah yang belum diselesaikan pihak pertama sampai dengan batas waktu ketentuan yang berlaku.
Demikian acara serah terima ini dibuat rangkap 3 (tiga) dengan bermeterai cukup.
PIHAK PERTAMA Yang Menyerahkan Jaminan,
.....
PIHAK KEDUA Yang Menerima Jaminan,
.....
Format 03
PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH Alamat
BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGEMBALIAN JAMINAN
Atas nama : ________________
Nomor ...
Pada hari ini ..... tanggal/bulan/tahun .... Kami yang
bertanda tangan dibawah ini :
1. Nama
:
NIP/ NRK/ Nomor KTP : Pangkat/ golongan : Jabatan : Unit kerja :
Alamat rumah :
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA .
2. Nama
:
NIP/ NRK/ Nomor KTP : Pangkat/ golongan : Jabatan : Unit kerja :
Dalam hal ini bertindak selaku pribadi dan atas nama keluarga selanjutnya disebut PIHAK KEDUA .
Berdasarkan surat keterangan pelunasan tanggal/bulan/tahun ... atas pihak kedua telah dilakukan pelunasan kerugian daerah dengan cara :
1. Membayar uang pada bagian pembendaharaan dan kas daerah badan pengelola keuangan daerah sebesar Rp... terbilang : ________________
2. Mengganti barang/aset kekayaan milik daerah berupa/bentuk : ________________
3. Menemukan kembali barang/aset kekayaan milik daerah berupa/bentuk : ________________
Sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada angka .... diatas dengan ini PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada pihak kedua jaminan berupa : ________________
Demikian berita acara pengambilan jaminan ini dibuat rangkap 3 (tiga) dengan bermeterai cukup.
PIHAK PERTAMA
Yang Menyerahkan Jaminan,
.....
PIHAK KEDUA Yang Menerima Jaminan,
.....
Format 04
PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH Alamat
SURAT KETERANGAN PELUNASAN
Nomor
Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi selaku ketua merangkap anggota majelis pertimbangan TP-TGR Kabupaten Wakatobi dengan ini menerangkan :
:
:
:
:
:
Nama
NIP/ NRK/ Nomor KTP
Pangkat/ golongan
Jabatan
Unit kerja :
Alamat rumah
Yang bersangkutan telah memenuhi kewajibannya atas kerugian daerah dengan penyelesaian sebagaimana tersebut pada angka ..... (.....) dibawah ini :
1. Berdasarkan bukti setor tunai sekaligus ke kantor perbendaharaan dan kas daerah nomor ... tanggal/ bulan/tahun .... Sebesar Rp. ... Terbilang : ________________
2. Berdasarkan bukti setor pelunasan ke Bagian Perbendaharaan Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi nomor... tanggal/bulan/tahun .... Sebesar Rp... terbilang : ________________ Setelah dikurangi jumlah yang telah disetor sebesar Rp .... Terbilang : ________________ atas keputusan pembebanan kerugian daerah sebesar Rp ..... terbilang : ________________
3. Berdasarkan berita acara serah terima barang pengganti yang hilang antara yang bersangkutan dengan pihak pemerintah kabupaten u.p.. Dinas Pendapatan, Pengelola keuangan dan Aset Daerah nomor ... tanggal/bulan/tahun ...
Berdasarkan bukti/dokumen sebagaimana tersebut pada angka ... (....) diatas, dengan ini dinyatakan bahwa yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini telah menyelesaikan/melunasi seluruh kewajibannya ke Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.
Wangi-Wangi, tgl/bln/thn
Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi selaku Ketua Majelis Pertimbangan TPTGR Kabupaten Wakatobi,
....
SURAT KUASA MENJUAL JAMINAN
Pada hari ini .... Tanggal/bulan/tahun ...
kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
:
NIP/ NRK/ Nomor KTP :
Pangkat/ golongan :
Jabatan
:
Unit kerja :
Alamat rumah :
Dalam hal ini bertindak selaku pribadi dan atas nama keluarga selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
Nama jabatan
- Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi selaku ketua merangkap anggota majelis pertimbangan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
Untuk dan atas nama pemerintah Kabupaten Wakatobi selanjutnya disebut pihak kedua.
Pihak pertama memberi kuasa penuh pada pihak kedua untuk menjual jaminan yang telah diserahterimakan sesuai dengan berita acara serah terima jaminan nomor .... Tanggal/ bulan/ tahun .... Pihak kedua dapat melakukan penjualan langsung jaminan sebagaimana dimaksud dalam surat kuasa ini, apabila pihak pertama tidak dapat menyelesaikan/ melunasi kewajibannya ke Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi sampai dengan batas waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak keputusan pembebanan dan atau sejak ditandatangani SKTJM sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila hasil penjualan tersebut tidak mencukupi untuk menutupi kerugian daerah, pihak pertama tetap berkewajiban untuk melunasinya dan apabila hasil pelunasan jaminan tersebut dapat menutupi kerugian daerah dan atau terdapat sisa lebih maka pihak kedua harus mengembalikan sisa lebih tersebut kepada pihak pertama.
Demikian surat kuasa ini dibuat dengan sesungguhnya dalam keadaan sehat tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun.
PIHAK KEDUA, PIHAK PETAMA,
... .....
Saksi-saksi :
1.
2.
3.
...
....
..........
BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KEPUTUSAN BUPATI WAKATOBI NOMOR : TAHUN 2016
TENTANG
PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH ATAS NAMA
.....
NIP/NRK/UNIT KERJA ....
BUPATI WAKATOBI,
Menimbang
:
bahwa saudara ..... NIP/NRK ...
Pangkat
...
Unit
....
Terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian daerah sesuai dengan Surat Keterangan
Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal ...;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembebanan Kerugian Daerah atas nama .... NIP/NRK/Unit kerja ...;
2. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan daan Barang Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor ..... Tahun .... tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Memperhatikan :
- Laporan
hasil
pemeriksaan
.... atas
... nomor ..... tanggal/
bulan/tahun ....
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU
: Membebankan Kerugian Daerah Kepada ..... NIP/ NRK ... Pangkat/ golongan .... Unit kerja ... yang harus dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Wakatobi sebesar Rp .... (...).
KEDUA
- Jumlah kerugian daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU harus lunas selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak ditetapkan Keputusan ini dan/atau sejak ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
KETIGA
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Wangi-Wangi pada tanggal 20...
BUPATI WAKATOBI,
...
Tembusan :
1. Yth. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia di .....;
2. Yth. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia di .....;
3. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di .....;
4. Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia di .....;
5. Yth. Ketua DPRD Kab. Wakatobi di .....;
6. Yth. Inspektur Daerah Kab. Wakatobi di ....;
7. Arsip .-
Menimbang
BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KEPUTUSAN BUPATI WAKATOBI NOMOR : TAHUN 2016
TENTANG
PENGHAPUSAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI BUKAN BENDAHARA ATAS NAMA ....
NIP/ NRK ..... PADA UNIT
KERJA....
BUPATI WAKATOBI,
:
- a. bahwa Keputusan Bupati Wakatobi Nomor ...tanggal/bulan/tahun ... tentang Pembebanan Kerugian Daerah atas nama sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini;
- b. bahwa hasil keputusan hasil sidang majelis pertimbangan nomor .... tanggal/bulan/tahun ..... menetapkan dan mengusulkan kepada Bupati Wakatobi atas nama sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini bahwa yang bersangkutan dinyatakan tidak dapat menyelesaikan/melunasi kerugian daerah sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dengan alasan melarikan diri tanpa diketahui alamatnya, meninggal dunia tanpa ahli waris, tidak mampu memenuhi kewajibannya, penuntutan melalui badan peradilan tidak tuntas, kemudian berkas dikembalikan ke pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Bukan Bendahara atas nama ... NIP/NRK.... Pada Unit Kerja ....;
4. Mengingat : 1.
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Menetapkan :
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan daan Barang Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor ..... Tahun .... tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
MEMUTUSKAN :
KESATU
KEDUA
KETIGA
- Penghapusan Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Bukan Bendahara atas nama ... Nip/Nrk .... pada Unit Kerja ... .
- Menghentikan/menangguhkan sementara penagihan kerugian daerah sebesar Rp... terbilang : ________________ sampai dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal Keputusan ini, dengan tetap memantau dan mengupayakan apabila suatu saat yang bersangkutan dinyatakan mampu untuk ditagih penyelesaian kerugian daerah atas nama sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini.
- Mencatat penghentian/penangguhan sementara sebagaimana tercantum dalam diktum kesatuan dengan jumlah kerugian daerah sebesar Rp. .... Terbilang : ________________ kedalam buku register dan/atau buku yang disediakan untuk itu.
KEEMPAT
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Wangi-Wangi pada tanggal 20...
BUPATI WAKATOBI,
...
Tembusan :
1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi Selaku Ketua Majelis Pertimbangan di .....;
2. Yth. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Sekretaris Majelis Pertimbaangan di .....;
3. Yth. Pimpinan Unit Kerja Yang Bersangkutan;
4. Arsip .
BUPATI WAKATOBI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KEPUTUSAN BUPATI WAKATOBI NOMOR : TAHUN 2016
TENTANG
PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH ATAS NAMA .... NIP/NRK/UNIT KERJA ....
BUPATI WAKATOBI,
Menimbang
Mengingat
:
:
- a. bahwa Keputusan Bupati Wakatobi Nomor .... tanggal/bulan/tahun .... tentang Pembebanan Kerugian Daerah atas nama Yang Bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini;
- b. bahwa hasil Keputusan Sidang Majelis Pertimbangan nomor .... tanggal/bulan/tahun .... yang menetapkan dan mengusulkan kepada Bupati Wakatobi bahwa kerugian daerah atas nama sebagaimana dalam Keputusan ini tidak dimungkinkan lagi untuk ditagih;
- c. bahwa hasil evaluasi data dan hasil peninjauan langsung kelapangan oleh anggota tim sekretariat MP TP-TGR yang dituangkan dalam berita acara peninjauan lapangan;
- d. e. bahwa hasil evaluasi data/dokumen terhadap Keputusan Penghapusan Terhadap Pegawai Bukan Bendahara telah mencapai masa tagih 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanngal ditetapkan, namun upaya penagihan terhadap yang bersangkutan tidak teralisasi sebagaimana semestinya;
5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembebasan Kerugian Daerah Atas Nama ....NIP/NRK/Unit kerja.....;
1.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan daan Barang Daerah;
Memperhatikan :
10. Peraturan Daerah Nomor ..... Tahun .... tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Surat keterangan/pernyataan dari pihak berwenang yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini telah meninggal dunia tanpa ahli waris.
MEMUTUSKAN :
| Menetapkan | : |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KEDUA | : Mengeluarkan dari pencatatan pembukuan keuangan/ aset daerah dan mengurangi perbendaharaan daerah sebesar jumlah tersebut pada diktum kesatu. |
| KETIGA | : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. |
Ditetapkan di Wangi-Wangi pada tanggal 20...
BUPATI WAKATOBI,
...
Tembusan :
1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi Selaku Ketua Majelis Pertimbangan di .....;
2. Yth. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Sekretaris Majelis Pertimbaangan di .....;
3. Yth. Pimpinan Unit Kerja Yang Bersangkutan;
4. Arsip .
BUPATI WAKATOBI,
TTD/CAP
H. ARHAWI