PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 15 Juni 2012
N/A
Preamble

Menimbang :
BUPATI BANYUWANGI SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 17 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,
- a. Bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi;
- b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2011, merupakan Dokumen perencanaan jangka menengah yang harus dijabarkan kedalam rencana jangka pendek tahunan dalam rangka merealisasikan target kinerja tahun 2013;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 dengan Peraturan Bupati.
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur;
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014;
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2009;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015.
Menetapkan :
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2013
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi;
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Banyuwangi;
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode selama Tahun 2010-2015;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode selama Tahun 2010-2015;
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode selama 1 (satu) tahun;
8. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
9. RKPD Tahun 2013 adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013.
BAB II - RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 2

RKPD Tahun 2013 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada Tanggal 1 Januari 2013 dan berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013.
BAB II - RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 3

RKPD Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015 yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi maupun dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
BAB II - RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 4

- (1) RKPD Tahun 2013 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:
- (2) Uraian secara rinci RKPD Tahun 2013 dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB VI
Pasal 5

RKPD Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan sebagai:
1. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD);
2. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2013.
BAB VI
Pasal 6

Dalam rangka menyusun RAPBD Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2):
1. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggunakan RKPD Tahun 2013 sebagai bahan Pembahasan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran dengan DPRD;
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggunakan RKPD Tahun 2013 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).
BAB III
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.
Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 15 Juni 2012
BUPATI BANYUWANGI,
Ttd.
H. ABDULLAH AZWAR ANAS
Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 15 Juni 2012
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI,
Ttd.
Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si. Pembina Utama Muda NIP 19561008 198409 1 001
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2012 NOMOR 14/E
N/A
Preamble

Menimbang
PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR : 12 TAHUN 2006
T E N T A N G
PENYETARAN JENJANG JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIPEKERJAKAN PADA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA SE KABUPATEN JENEPONTO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JENEPONTO,
- a. bahwa semua tingkatan jabatan pada Sekretariat Dewan pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia di Kabupaten Jeneponto baik di tingkat Kabupaten, di tingkat Kecamatan maupun di tingkat Kelurahan, dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Jeneponto;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan dan memegang jabatan pada semua tingkatan secretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu dilakukan Penyetaran Jenjang Jabatan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : 80 / KEP / M.PAN / 9 / 2003 tentang Penyetaran Jenjang Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Dipekerjakan Pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto tentang Penyetaran Jenjang Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Dipekerjakan Pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Se Kabupaten Jeneponto.
2. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (LNRI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan LNRI Nomor 1822) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (LNRI Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan LNRI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (LNRI Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan LNRI Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LNRI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan LNRI Nomor 3851) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (LNRI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan LNRI Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LNRI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan LNRI Nomor 4548);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( LNRI Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan LNRI Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( LNRI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan LNRI Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil ;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (LNRI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan LNRI Nomor 4262);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (LNRI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan LNRI Nomor 4263);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Perlindungan bagi Pegawai Negeri Sipil yang Ditugaskan pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 86).
Dengan Persetujuan Bersama :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
dan
BUPATI JENEPONTO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI JENEPONTO TENTANG PENYETARAAN JENJANG JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIPEKERJAKAN PADA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA SE KABUPATEN JENEPONTO.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati Jeneponto bersama Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Dewan Pengurus Korpri adalah Dewan Pengurus Korpri di Kabupaten Jeneponto;
- d. Sekretariat Dewan Pimpinan Korpri adalah unsur Pembantu dan Pelayanan Administrasi Dewan Pengurus Korpri;
- e. Penyetaraan Jenjang Jabatan adalah Penyetaraan Kedudukan dan tingkatan jabatan Eselon.
BAB II - PENYETARAAN JENJANG JABATAN
Pasal 2

Penyetaraan Jenjang Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan pada Sekretariat Dewan Pengurus Korpri se Kabupaten Jeneponto adalah sebagai berikut :
1. Sekretariat Korpri Tingkat Kabupaten terdiri dari :
- a. Sekretaris disetarakan dengan Eselon III. b;
- b. Wakil Sekretaris disetarakan dengan Eselon IV.a;
- c. Kepala Sub. Bagian disetarakan dengan Eselon IV.b;
- d. Sekretaris Unit disetarakan dengan Eselon IV.a;
- e. Wakil Sekretaris Unit disetarakan dengan Eselon IV.b;
- f. Kepala Sub bagian disetarakan dengan Eselon IV.b
2. Sekretariat Korpri Tingkat Kecamatan terdiri dari :
- a. Sekretaris Tingkat Kecamatan disetarakan dengan Eselon IV. a;
- b. Kepala Sub Bagian disetarakan dengan Eselon IV. b.
3. Sekretaris Korpri Tingkat Kelurahan disetarakan dengan Eselon IV. b.
BAB II - PENYETARAAN JENJANG JABATAN
Pasal 3

- (1) Penempatan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Dewan Pengurus Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah;
- (2) Penempatan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak diperbolehkan rangkap jabatan struktural lainnya.
BAB II - PENYETARAAN JENJANG JABATAN
Pasal 4

Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan secara penuh pada Sekretariat Dewan Pengurus Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya lebih lanjut akan ditetapkan dengan Keputusan dan/atau Peraturan Bupati Jeneponto.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.
Ditetapkan di : JENEPONTO
Pada Tanggal : 20 JUNI 2006
BUPATI JENEPONTO
H. R A D J A M I L O
Diundangkan di : JENEPONTO
Pada Tanggal : 20 JUNI 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
Drs. H. IKSAN ISKANDAR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2006 NOMOR 160