PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 9 Tahun 2017
Tentang PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT UNTUK MENGEVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
Berlaku: 9 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI MINAHASA TENGGARA PROVINSI SULAWESI UTARA PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT UNTUK MENGEVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA TENGGARA,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 · ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat diatur dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir ---------
- Menetapkan
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaran Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2015 Nomor 87);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT UNTUK MENGEVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.
!
'
'
.
'
BABI KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara.
4. Cam.at adalah perangkat daerah sebagai fungsi koordinator pelaksanaan seluruh tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas­ batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Hukum Tua dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Hukum Tua adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
11. 1 1 . Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Hukum Tua setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
i
\
e
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKPDes adalah penjabaran dari Rencana Pemerintah Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu satu tahun,
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pasal 3

Tujuan pendelegasian Bupati Minahasa Tenggara kepada Camat untuk mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yaitu untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
BAB III - PROSES EVALUASI
Pasal 4

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Hukum Tua.
- (3) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Hukum Tua kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan,
BAB III - PROSES EVALUASI
Pasal 5

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disepakati bersa.m.a. a.n.Wa. Hukum TUa dafi. BPD rutuangkafi dalam Be:tita Acara Persetujuan Bersama/Surat Keputusan BPD tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa APBDes.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Hukum Tua kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
BAB III - PROSES EVALUASI
Pasal 6

- { 1) Cam.at menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (2) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (3) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Hukum Tua melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya basil evaluasi.
- (4) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Hulrum Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Hulrum Tua tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati.
BAB III - PROSES EVALUASI
Pasal 7

Dalam melakukan evaluasi Camat di bantu oleh:
- a. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
- b. Unsur Badan Keuangan Daerah
- c. Unsur Inspektorat Daerah
- d. Unsur BAPPEDA
- e. Bagian Hukum
- f. Pendamping Desa;
KETENTUAN PENUTUP
BAB III - PROSES EVALUASI
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
I
'
. ;
lli!,ar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan :@eraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah l Kabupaten Minahasa Tenggara.
Ditetapkan di Ratahan pada tanggal 30 f'\"'loil'"ez,t 2017
BUPATI MINAHASA TENGGARA,
JAMES SUMENDAP
Diundangkan di Ratahan
Pada Tanggal
?io
Mow-et
SEKRETARIS DAERAH
2017
KABUPATE�;SA TENGGARA,.
::
. • .
. .
.
FARRY FREYKE LIWE
BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2017 NOMOR .?S�
| NO | PEJABAT PENGEWLA | PARAF KOORDINASI | KET |
|------|-----------------------------------------|--------------------------------|-------|
| 1 | KASI | ft | |
| 2 | KABID PEMDES | �I | |
| 3 | SEKRETARIS DPMD | I ,Ir | |
| 4 | KABAGHUKUM | L- 1. 'I,, | |
| 5 | KEPALADPMD | rgt,..,-- | |
| 6 | KEPALABPK | fl | |
| 7 | INSPEKTUR | � ffi- | |
| 8 | ASS. PEMERINTAHAN UMUM DAN KESRA | (( | |
| 9 | SEKRETARIS DAERAH KAB. MINAHASATENGGARA | I . . | |
| 10 | WAKIL BUPATI | " .i- | |
| 10 | BUPATI MINAHASA TENGGARA | Dh. Mohon Untuk Ditandatangani | |