PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 2 Tahun 2017
Tentang TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
Berlaku: 1 Agustus 2017
N/A
Preamble

Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
- Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 ) sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 425);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4552);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara / Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5934);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Pembendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 );
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547 );
23. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 18 );
24. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 );
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
dan
BUPATI BARITO SELATAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN
DAERAH TENTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati serta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
6. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.
7. Tuntutan Perbendaharaan adalah suatu tata cara Perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam Pengurusannya terdapat kekurangan Perbendaharaan, dan kepada Bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
8. Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap Pegawai, Pejabat lainnya atau pihak ketiga dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara Langsung ataupun tidak Langsung Daerah menderita kerugian.
9. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo Buku Kas dengan Saldo Kas atau selisih kurang antara Buku Persediaan Barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lainnya yang ditunjuk.
10. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melangggar hukum atau kelalaian Bendaharawan, pegawai bukan Bendaharawandan/atau pejabat lain dan/atau pihak ketiga disebabkan sesuatu keadaan diluar dugaan dan diluar kemampuan manusia (Force Majeure).
11. Barang Milik Daerah adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
12. Bendahara adalah Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan uang daerah, surat-surat berharga dan barang milik daerah.
13. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas mengurus barang.
14. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam menyiapkan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
15. Pegawai adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak, kewajiban dan tanggung jawab untuk seluruhnya atau sebagian.
17. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hal peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
18. Aparat Pengawas Fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian dan Lembaga Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten.
19. Pengampu adalah orang yang dipercayai untuk melakukan pengawasan terhadap pegawai beserta harta kekayaannya karena yang bersangkutan tidak cakap hukum.
20. Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah yang selanjutnya disingkat PPKN/D adalah Pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Negara / Daerah.
21. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah Tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Daerah.
22. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para Pejabat/Pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian kerugian daerah.
23. Keberatan adalah upaya Bendahara dan/atau Pengurus Barang dan / atau Pegawai bukan bendahara dan /atau Penyimpan Barang dan/atau pejabat lain dan / atau pihak ketiga yang mencari keadilan kepada Bupati Barito Selatan karena yang bersangkutan tidak puas terhadap keputusan pembebanan yang ditetapkan oleh Bupati melalui Majelis Pertimbangan.
21. Perhitungan ex-officio adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk ex-officio apabila Bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampuan dan/atau apabila Bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggungjawabannya.
22. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian Daerah yang proses tuntutan perbendaharaan untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri atau tidak diketahui alamatnya.
23. Daluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian Daerah.
24. Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada Daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah. Dalam hal ini Daerah melepaskan hak tagihnya sehingga 'hak tagih' itu menjadi bebas seluruhnya atau hanya sebagian tertentu.
25. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan Daerah dan Administrasi Pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya atau sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akanditagih kembali.
26. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai yang melanggar Peraturan Disiplin Kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
27. Tidak Layak adalah suatu keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik dan non fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian Daerah.
28. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada daerah oleh bendahara, pegawai bukan bendahara dan atau pihak ketiga yang terbukti menimbulkan kerugian Daerah.
29. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, yang selanjutnya disebut SKTJM adalah Surat pernyataan pertanggungjawaban untuk mengembalikan kerugian Daerah, disertai jaminan minimal sama dengan nilai kerugian Daerah, dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan dan surat kuasa menjual.
30. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah Surat yang dibuat oleh Bupati / Kepala Satuan Kerja Pengelolan Keuangan Daerah/Kepala Satuan Kerja/ Atasan Kepala Satuan Kerja dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
30. Banding adalah upaya mencari keadilan ketingkat yang lebih tinggi setelah dikeluarkannya penetapan pembebanan.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:
- a. Tuntutan Perbendaharaan; dan
- b. Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah.
BAB III - PEMBERLAKUAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 3

Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi diberlakukan terhadap Bendahara, Pegawai bukan Bendahara atau Pejabat lain dan atau pihak ketiga baik langsung atau tidak langsung merugikan Daerah.
BAB III - PEMBERLAKUAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 4

Setiap kerugian Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, wajib segera diselesaikan sesuai ketentuan perundangundangan.
BAB III - PEMBERLAKUAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 5

Bendahara, pegawai bukan bendahara, atau pejabat lain dan atau pihak ketiga yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan daerah, wajib menggantikan kerugian tersebut.
BAB IV - INFORMASI PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 6

Informasi mengenai adanya kekurangan perbendaharaan yang mengakibatkan kerugian Daerah dapat diketahui dari berbagai sumber, antara lain:
- a. hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional;
- b. hasil pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh Atasan Langsung;
- c. hasil verifikasi dari pejabat yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi pada Badan Usaha Milik Daerah;
- d. informasi dari masyarakat, media massa dan media elektronik.
BAB IV - INFORMASI PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 7

- (1) Setiap pejabat yang karena jabatannya mengetahui bahwa Daerah dirugikan atau terdapat sangkaan atau dugaan akan dirugikan karena sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian bagi Daerah wajib melaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya dalam waktu 7 ( tujuh ) hari kerja setelah diketahuinya kejadian.
- (2) Bupati setelah memperoleh laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib segera menugaskan Inspektorat Kabupaten untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian Kerugian Daerah, selanjutnya apabila terbukti terjadi kerugian daerah, ditindaklanjuti oleh Majelis Pertimbangan.
- (3) Pemeriksaan atas dugaan atau sangkaan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah kerugian Daerah yang pasti.
- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - INFORMASI PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 8

- (1) Setelah kerugian daerah diketahui, kepada bendahara, pegawai bukan bendahara, atau pejabat lain dan atau pihak ketiga yang nyata-nyata melanggar hukum dapat segera dimintakan SKTJM dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah.
- (2) Jika SKTJM tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, maka Bupati segera mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara kepada yang bersangkutan.
BAB V - PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 9

Berdasarkan laporan hasil verifikasi terdapat kerugian Negara, Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah harus menyelesaikan kerugian daerah dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian.
BAB V - PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 10

- (1) Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah adalah Bupati dalam hal kerugian daerah dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
- (2) Kewenangan PPKD untuk menyelesaikan Kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah untuk kerugian daerah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
- (3) Dalam hal kerugian negara dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja, kewenangan untuk menyelesaikan kerugian dilakukan oleh Atasan Kepala Satuan kerja.
- (4) Dalam hal kerugian daerah dilakukan oleh Kepala Satuan kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, kewenangan untuk menyelesaikan kerugian daerah dilakukan oleh Bupati.
Bagian Kedua Tim Penyelesaian Kerugian Daerah
BAB V - PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 11

Dalam rangka penyelesaian Kerugian , PPKD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 atau Pejabat yang diberi kewenangannya membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah.
BAB V - PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 12

- (1) Tim Penyelesaian Kerugian Daerah melakukan pemeriksaan kerugian daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dibentuk.
- (2) Dalam Pemeriksaan kerugian Daerah , Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang :
- a. Menyusun kronologis terjadinya kerugian daerah;
- b. Mengumpulkan bukti pendukung terjadinya kerugian daerah;
- c. Menghitung jumlah kerugian daerah
- d. Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian daerah; dan
- e. Melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuknya.
- (3) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Paragraf 1
Umum
BAB V - PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 13

- (1) Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pengenaan ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didasarkan atas usulan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah.
- (3) Tata cara pengenaan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
BAB V - PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 14

- (1) Keputusan Tuntutan Perbendaharaan dikeluarkan oleh Bupati dan pelaksanaannya dilakukan oleh Majelis.
- (2) Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dilaksanakan dengan cara:
- a. Upaya Damai;
- b. Tuntutan Perbendaharaan Biasa;
- c. Tuntutan Perbendaharaan Khusus; dan
- d. Pencatatan.
- (3) Pelaksanaan waktu Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 2 Upaya Damai Tuntutan Perbendaharaan
BAB V - PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 15

- (1) Penyelesaian tuntutan perbendaharaan sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh bendahara/ahli waris/pengampu, baik melalui pembayaran sekaligus (tunai) atau angsuran.
- (2) Pelaksanaan upaya damai dilaksanakan atas pertimbangan Majelis dengan cara tunai atau angsuran pembayaran dan pembebanan.
- (3) Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Inspektorat.
- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB V - PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 16

- (1) Dalam hal penyelesaian kerugian daerah dilaksanakan dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), maka terlebih dahulu harus dibuat SKTJM.
- (2) Jangka waktu pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan harus disertai jaminan barang yang nilainya lebih besar atau sama dengan kerugian daerah.
- (3) Pembayaran secara angsuran dapat dilakukan melalui pemotongan gaji/penghasilan dengan dilengkapi Surat Kuasa Pemotongan dan jaminan barang beserta Surat Kuasa Pemilikan yang sah, serta Surat Kuasa Menjual.
- (4) Apabila bendahara tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kekurangan tersebut tetap menjadi kewajiban bendahara yang bersangkutan dan apabila terdapat kelebihan dari hasil penjualan barang jaminan tersebut, akan dikembalikan kepada bendahara yang bersangkutan.
- (6) Pelaksanaan Keputusan tuntutan perbendaharaan (eksekusi) dilakukan oleh Majelis.
Paragraf 3 Tuntutan Perbendaharaan Biasa
BAB V - PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 17

- (1) Tuntutan perbendaharaan biasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf b, dilakukan atas dasar perhitungan yang diberikan oleh Bendahara yang bersangkutan kepada Bupati sesuai dengan SKTJM.
- (2) Bendahara bertanggung jawab atas kekurangan perbendaharaan yang terjadi dalam kepengurusannya, kecuali apabila yang bersangkutan dapat memberikan pembuktian bahwa yang bersangkutan bebas dari kesalahan atau kelalaian atas kekurangan perbendaharaan tersebut.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan oleh Inspektorat terhadap bendahara terbukti bahwa kekurangan perbendaharaan tersebut dilakukan oleh beberapa pegawai atau atasan langsung, maka kepada yang bersangkutan dikenakan tanggung jawab renteng sesuai dengan bobot keterlibatan dan tanggung jawabnya, urutan inisiatif dan kelalaian atau kesalahannya.
BAB V - PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 18

- (1) Proses tuntutan perbendaharaan dimulai dengan suatu pemberitahuan tertulis dari Bupati kepada pihak yang akan dituntut, dengan menyebutkan:
- a. Identitas pelaku;
- b. Jumlah kekurangan perbendaharaan yang diderita oleh daerah yang harus diganti;
- c. Sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan;dan
- d. Tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja yang diberikan untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri.
- (2) Apabila bendahara tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri sampai dengan batas waktu yang ditetapkan atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan bebas dari kesalahan/kelalaian, maka Bupati menetapkan Surat Keputusan Pembebanan.
- (3) Berdasarkan Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi bendahara yang telah mengajukan keberatan tertulis akan tetapi Bupati tetap berpendapat bahwa yang bersangkutan salah/lalai dan dengan demikian tetap membebankan penggantian kekurangan perbendaharaan kepadanya, apabila ditemukan bukti baru dapat mengajukan permohonan banding kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterima surat keputusan pembebanan oleh yang bersangkutan.
BAB V - PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 19

- (1) Keputusan Bupati mengenai pembebanan kekurangan perbendaharaan mempunyai kekuatan hukum yang pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara pemotongan gaji dan penghasilan lainnya. Pelaksanaan pemotongan gaji dan penghasilan lainnya dapat dilakukan dengan caramengangsur dan dilunasi selambat-lambatnya dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dilaksanakan, meskipun yang bersangkutan mengajukan permohonan banding.
- (3) Keputusan tingkat banding dari Bupati dapat berupa memperkuat atau membatalkan Surat Keputusan Pembebanan atau merubah besarnya kerugian yang harus dibayar oleh bendahara.
Paragraf 4 Tuntutan Perbendaharaan Khusus
BAB V - PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 20

Tuntutan perbendaharaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, dapat dilakukan apabila seorang Bendahara meninggal dunia, melarikan diri, berada dibawah pengampuan, dan khusus lalai membuat perhitungan setelah ditegur tiga kali berturut-turut belum menyampaikan perhitungan, maka pada kesempatan pertama Atasan Langsung atas nama Bupati melakukan tindakan pengamanan untuk menjamin kepentingan Daerah, yang terdiri atas:
- a. Buku Kas dan semua Buku Bendahara diberi garis penutup;
- b. semua uang, surat dan barang berharga surat-surat bukti maupun bukubuku disimpan/dimasukan dalam lemari besi dan disegel. Khusus untuk pengurus dan penyimpan Barang, dilakukan penyegelan terhadap gudang atau tempat penyimpanan barang-barang yang menjadi tanggung jawab Bendahara; dan
- c. tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dituangkan dalam Berita Acara penyegelan dan bagi yang meninggal dunia disaksikan ahli waris, bagi yang melarikan diri disaksikan oleh keluarga terdekat dan bagi Bendahara yang berada dibawah pengampuan disaksikan oleh pengampu (kurator) serta pejabat Pemerintah Daerah.
BAB V - PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 21

- (1) Atas dasar laporan atasan langsung, Bupati menunjuk pegawai atas saran Majelis perhitungan ex-officio.
- (2) Hasil perhitungan ex-officio satu eksemplar diberikan kepada pengampu atau ahli waris atau Bendahara yang tidak membuat perhitungan, dan dalam batas waktu 14 (empat belas) hari diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan.
- (3) Biaya pembuatan perhitungan ex-officio dibebankan kepada Bendahara yang bersangkutan/ahli waris/pengampunya.
- (4) Besarnya biaya pembuatan perhitungan ex-officio ditetapkan oleh Bupati atas usul Majelis.
BAB V - PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 22

Tata cara tuntutan perbendaharaan khusus yang dipertanggungjawabkan kepada ahli waris bagi Bendahara yang meninggal dunia, keluarga terdekat bagi Bendahara yang melarikan diri dan pengampu bagi yang dibawah perwalian, atau Bendahara yang tidak membuat perhitungan, apabila terjadi kekurangan perbendaharaan berlaku ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam tuntutan perbendaharaan biasa.
Paragraf 5
Pencatatan
BAB V - PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 23

- (1) Bupati menerbitkan Surat Keputusan Pencatatan jika Proses Tuntutan Perbendaharaan belum dapat dilaksanakan karena:
- a. Bendahara meninggal dunia tanpa ada ahli waris yang diketahui;
- b. Ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya; atau
- c. Bendahara melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.
- (2) Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pencatatan, kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (3) Pencatatan yang telah dilakukan sewaktu-waktu dapat ditagih apabila:
- a. yang bersangkutan diketahui alamatnya;
- b. ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya; dan
- c. upaya penyetoran ke kas daerah berhasil ditarik dari yang bersangkutan.
Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah Terhadap Pegawai
Bagian Ketiga Bukan Bendahara, Pejabat Lain atau Pihak Ketiga
Paragraf 1 Umum
BAB V - PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 24

- (1) Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi dapat dilaksanakan dengan cara:
- a. upaya damai;
- b. tuntutan ganti rugi biasa; dan
- c. pencatatan.
- (2) Bentuk Penyelesaian Kerugian Daerah akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Paragraf 2 Upaya Damai
BAB V - PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 25

- (1) Penyelesaian Kerugian Daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh pegawai bukan Bendahara, Pejabat atau pihak ketiga atau ahli warisnya, baik sekaligus (tunai) atau angsuran.
- (2) Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat.
- (3) Pelakanaan lebih lanjut upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB V - PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 26

- (1) Dalam hal penyelesaian kerugian daerah dilaksanakan dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), maka terlebih dahulu harus dibuat SKTJM.
- (2) Jangka waktu pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan harus disertai jaminan barang yang nilainya lebih besar atau sama dengan kerugian daerah.
- (3) Pembayaran secara angsuran dapat dilakukan melalui pemotongan gaji/penghasilan dengan dilengkapi Surat Kuasa Pemotongan, jaminan barang beserta Surat Kuasa Pemilikan yang sah, dan Surat Kuasa Menjual.
- (4) Apabila pegawai bukan bendahara, pejabat lainnya atau pihak ketiga tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barangjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kekurangan tersebut tetap menjadi kewajiban pegawai bukan bendahara, pejabat lainnya atau pihak ketiga yang bersangkutan dan apabila terdapat kelebihan dari hasil penjualan barang jaminan tersebut, akan dikembalikan kepada pegawai yang bersangkutan.
- (6) Pelaksanaan keputusan tuntutan ganti rugi (eksekusi) dilakukan oleh Majelis Pertimbangan.
Paragraf 3 Tuntutan Ganti Rugi Biasa
BAB V - PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 27

- (1) Tuntutan Ganti Rugi dilakukan atas dasar pada kenyataan yang sebenarnya dan hasil pengumpulan bahan-bahan bukti dari penelitian Inspektorat.
- (2) Semua Pegawai bukan Bendahara, pejabat lain dan pihak ketiga atau ahli warisnya, apabila merugikan Daerah wajib dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.
- (3) Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2), diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya yang dipersalahkan kepadanya, serta ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi ataupun dengan status jabatannya baik langsung maupun tidak langsung.
BAB V - PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 28

Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dipersalahkan kepadanya dan/atau tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya diserahkan penyelesaiannya melalui Majelis.
BAB V - PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 29

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian upaya damai sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) tidak berhasil, proses Tuntutan Ganti Rugi diberitahukan secara tertulis oleh Bupati kepada pegawai bukan bendahara/pejabat lainnya atau pihak ketiga, dengan menyebutkan:
- a. Identitas pelaku;
- b. Jumlah kerugian yang diderita oleh Daerah yang harus diganti;
- c. Sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan; dan
- d. Tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan pembelaan selama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh Pegawai bukan bendahara/pejabat lainnya atau pihak ketiga yang bersangkutan.
- (2) Apabila Pegawai bukan bendahara/pejabat lainnya atau pihak ketiga yang diharuskan mengganti kerugian tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri sampai dengan batas waktu yang ditetapkan atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan bebas dari kesalahan/kelalaian, maka Bupati menetapkan Surat Keputusan Pembebanan.
- (3) Berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pegawai bukan bendahara, pejabat lain atau pihak ketiga bagi yang telah mengajukan keberatan tertulis akan tetapi Bupati tetap berpendapat bahwa yang bersangkutan salah/lalai dan dengan demikian tetap membebankan penggantian kekurangan kerugian kepadanya, apabila terdapat bukti baru dapat mengajukan permohonan banding kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterima surat keputusan pembebanan oleh yang bersangkutan.
BAB V - PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 30

- (1) Surat Keputusan Pembebanan mempunyai kekuatan hukum yang pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara pemotongan gaji dan penghasilan lainnya. Pelaksanaan pemotongan gaji dan penghasilan lainnya dapat dilakukan dengan cara mengangsur dan dilunasi selambatlambatnya dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dilaksanakan, meskipun yang bersangkutan mengajukan permohonan banding.
- (3) Keputusan tingkat banding dari Bupati dapat berupa memperkuat atau membatalkan Surat Keputusan Pembebanan atau merubah besarnya kerugian yang harus dibayar oleh pegawai yang bersangkutan.
- (4) Tata Cara pembebanan sebagaimana dimaksud ayat (1) akan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 4
Penyelesaian Kerugian Barang Daerah
BAB V - PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 31

- (1) Semua Pegawai bukan Bendahara, pejabat lain atau pihak ketiga atau ahli warisnya yang bertanggung jawab atas terjadinya kehilangan Barang Daerah (bergerak/tidak bergerak) dapat dilakukan penggantian dengan bentuk uang atau barang sesuai dengan cara penggantian kerugian yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggantian kerugian dengan bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang umur perolehannya/ pembeliannya antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.
- (3) Penggantian kerugian dengan bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang tidak bergerak atau yang bergerak selain yang dimaksud pada ayat (2) dengan cara tunai atau angsuran selama 2 (dua) tahun.
- (4) Nilai (taksiran) jumlah harga benda yang akan diganti rugi dalam bentuk uang maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Apabila berdasarkan hasil Penelitian Majelis, biaya pelaksanaan tuntutan ganti rugi barang lebih besar di bandingkan dengan uang yang akan diterima oleh Daerah, maka Bupati dapat memindahkan tuntutan ganti rugi barang daerah dan selanjutnya memberitahukan ke DPRD.
Paragraf 5 Pencatatan
BAB V - PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 32

- (1) Bupati menerbitkan Surat Keputusan Pencatatan jika proses Tuntutan Ganti Rugi belum dapat dilaksanakan karena:
- a. Pegawai bukan bendahara dan pejabat lainnya serta pihak ketiga meninggal dunia tanpa ada ahli waris yang diketahui;
- b. ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya; atau
- c. Pegawai bukan bendahara dan pejabat lainnya serta pihak ketiga melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.
- (2) Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pencatatan, kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (3) Pencatatan yang telah dilakukan sewaktu-waktu dapat ditagih apabila:
- a. yang bersangkutan diketahui alamatnya;
- b. ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya; dan
- c. upaya penyetoran ke kas daerah berhasil ditarik dari yang bersangkutan.
BAB VI - PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Pasal 33

- (1) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan mendapat persetujuan Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah segera menugaskan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah untuk melakukan penuntutan kerugian daerah kepada Pihak yang merugikan.
- (2) Dalam hal Pihak yang yang merugikan sebagaimana dimaksdu pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri atau meninggal dunia, penggantian kerugian daerah beralih kepada pengampu / yang memperoleh hak/ahli waris.
- (3) Tata cara penyelesaian kerugian daerah melalui Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Penerbitan Surat Keputusan
Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara
BAB VI - PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Pasal 34

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKD.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD menerbitkan SKP2KS.
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
- a. Identitas Pihak Yang merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
- b. Perintah untuk mengganti kerugian daerah
- c. Jumlah kerugian daerah yang harus dibayar;
- d. Cara dan jangka waktu pembayaran kerugian daerah;dan
- e. Daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (4) PPKD menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (5) Tata cara penyelesaian kerugian daerah melalui Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara.
BAB VII - DALUWARSA
Pasal 35

- (1) Tuntutan Perbendaharaan Biasa dinyatakan daluwarsa (lewat waktu) apabila baru diketahui setelah lewat 30 (tiga puluh) tahun kekurangan kas/barang tersebut, dalam kasus dimaksud tidak dilakukan upaya-upaya damai.
- (2) Tuntutan Perbendaharaan khusus dinyatakan daluwarsa (lewat waktu) apabila jangka waktu 3 (tiga) tahun telah berakhir setelah:
- a. meninggalnya Bendahara tanpa ada pemberitahuan;
- b. jangka waktu untuk mengajukan keberatan berakhir, sedangkan Surat Keputusan Pembebanan tidak pernah ditetapkan.
Bagian Kedua Tuntutan Ganti Rugi Biasa
BAB VII - DALUWARSA
Pasal 36

Kewajiban pegawai bukan bendahara, atau pejabat lain dan atau pihak ketiga untuk membayar ganti rugi, menjadi daluarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.
BAB VIII - PENGHAPUSAN
Pasal 37

- (1) Bendahara/Pegawai bukan bendahara/Pejabat lain dan atau pihak ketiga ataupun ahli waris/keluarga terdekat/pengampu yang berdasarkan Keputusan Bupati diwajibkan mengganti kerugian daerah tidak mampu membayar ganti rugi, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghapusan atas kewajibannya.
- (2) Majelis melaksanakan penelitian terhadap Permohonan penghapusan tuntutan sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu, Bupati dapat menghapuskan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi sebagian atau seluruhnya yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Penghapusan.
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat 93) dengan mempertimbangkan:
- a. pelaku kerugian daerah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta benda.
- b. pelaku kerugian daerah diberhentikan tidak hormat dari Pegawai Negeri Sipil tanpa hak pensiun dan tidak mempunyai ahli waris dan harta benda.
- c. keadaan darurat (force majeure).
- (5) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat ditagih kembali apabila Bendahara/Pegawai bukan bendahara/Pejabat lain/Pihak Ketiga/Ahli Waris bersangkutan terbukti mampu.
- (6) Berdasarkan pertimbangan efisiensi, maka kerugian daerah yang bernilai sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dapat diproses penghapusannya bersamaan dengan penetapan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran berkenaan.
BAB IX - PEMBEBASAN
Pasal 38

- (1) Dalam hal Bendahara/Pegawai bukan bendahara/Pejabat lain dan atau pihak ketiga ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris atau tidak layak untuk ditagih, maka Majelis Pertimbangan memberitahukan secara tertulis kepada Bupati untuk memohonkan pembebasan atas sebagian atau seluruh kewajiban.
- (2) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB X - PENYETORAN
Pasal 39

- (1) Penyetoran atau pengembalian secara tunai/sekaligus atau angsuran kekurangan perbendaharaan/kerugian Daerah atau hasil penjualan barang jaminan/kebendaan harus melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Dalam hal penyelesaian Perkara kerugian Daerah diproses melalui pengadilan, Bupati berupaya agar Putusan Pengadilan atas barang yang dirampas diserahkan ke Daerah dan selanjutnya disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Khusus penyetoran kerugian Daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setelah disetor ke Rekening Kas Umum Daerah, segera dipindahbukukan kepada Rekening BUMD.
BAB XI - PELAPORAN
Pasal 40

Berdasarkan laporan Majelis Pertimbangan, setiap semester Bupati menyampaikan Laporan Penyelesaian Kerugian Daerah kepada pemerintah melalui Gubernur.
BAB XII - MAJELIS PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Pasal 41

- (1) Bupati selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah dalam melaksanakan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, dibantu oleh Majelis .
- (2) Majelis sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
- (3) Jumlah anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal terdiri dari 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang tugas dan fungsi diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.
- (4) Keanggotaan Majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat diwakilkan dalam sidang.
- (5) Anggota Majelis terdiri dari :
- a. Pejabat / Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
- b. Pejabat / Pegawai Inspektorat; dan
- c. Pejabat / Pegawai lain yang diperlukan sesuai dengan keahliannya.
BAB XII - MAJELIS PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Pasal 42

- (1) Sekretariat Majelis berada pada Inspektorat Kabupaten Barito Selatan;
- (2) Sekretaris Majelis Pertimbangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Anggota Sekretariat Majelis yang terdiri dan unsur yang membidangi keuangan dan unsur instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Tugas dan fungsi sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas-tugas Majelis, biaya dibebankan pada APBD Kabupaten Barito Selatan.
BAB XIV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 44

Penuntutan / penyelesaian kerugian daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.
Ditetapkan di Buntok pada tanggal 1 Agustus 2017
BUPATI BARITO SELATAN, ttd
EDDY RAYA SAMSURI
Diundangkan di Buntok pada tanggal 1 Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN,
EDI KRISTIANTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 02, 54/ 2017
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Dalam pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah harus dikelola dan dimanfaatkan seluas-luasnya dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, beragamnya kekayaan yang dimiliki oleh daerah berupa uang, surat berharga dan barang daerah menjadi modal dalam perencanaan dan penggunaan keuangan daerah dan diharapkan terwujudnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan kepemerintahan Daerah yang lebih baik, karena kekayaan daerah dapat berkurang apabila penggunaan barang daerah tersebut tidak didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku. Bendahara, Pegawai bukan bendahara dan pejabat lainnya atau pihak ketiga menjadikan subyek dalam kerugian Daerah, kerugian tersebut dapat disebabkan karena adanya kelalaian dan perbuatan melawan hukum dari obyek kerugian daerah.
Oleh karenanya guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan kepemerintahan daerah yang lebih baik, maka setiap kerugian Daerah yang timbul akibat kelalaian yang dilakukan oleh Bendahara dan pegawai bukan Bendahara atau pejabat lain atau pihak ketiga baik langsung atau tidak langsung merugikan keuangan daerah, perlu dilakukan penyelesaian tuntutan kerugian kepada yang bersangkutan.
Sejalan dengan hal tersebut diatas untuk mengembalikan Kerugian Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dipandang perlu memiliki komitmen yang diakomodir oleh suatu Peraturan Daerah dalam melaksanakan kerugian Daerah baik melalui tuntutan Perbendaharaan maupun tuntutan ganti rugi keuangan dan barang Daerah, sehingga kerugian Daerah dapat dengan segera di selesaikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
Peraturan Daerah ini selain mengatur tata cara ganti rugi daerah juga mengatur tentang pemberian sanksi administrasi, sanksi disiplin dan apabila ditemukan unsur pidana maka diselesaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PENJELASAN
Pasal 3

Yang dimaksud dengan Pejabat lain adalah pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural/fungsional /dan atau pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk dan bertanggungjawab untuk mengelola dan/atau menggunakan barang milik Daerah. Pihak ketiga adalah Pimpinan Badan Usaha/kegiatan yang bukan Pegawai Negara/Pegawai Negeri Sipil dan Bendahara yang melanggar Hukum atau melalaikan kewajiban baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan kekayaan Negara. Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Cukup Jelas Pasal 9 Cukup Jelas Pasal 10 Cukup Jelas Pasal 11 Cukup Jelas Pasal 12 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan Jaminan Barang adalah Barang bergerak atau tidak bergerak milik Bendahara/ ahli waris/ pengampu yang mempunyai bukti kepemilikan yang sah dan bernilai jual. Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas

Ayat (6)Yang dimaksud dengan penghasilan lainnya adalah hasil penjualan barang jaminan atau penghasilan lainnya diluar gaji dan tunjanganCukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 13 Cukup Jelas Pasal 14 Cukup Jelas Pasal 15 Ayat (1) Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 16 Cukup Jelas Pasal 17 Cukup Jelas Pasal 18 Cukup Jelas Pasal 19 Cukup Jelas Pasal 20 Cukup Jelas Pasal 21 Cukup Jelas Pasal 22 Cukup Jelas Pasal 23 Cukup Jelas Pasal 24 Cukup Jelas Pasal 25 Cukup Jelas Pasal 26 Cukup Jelas Pasal 27 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2)Khusus untuk barang bergerak berupa Kendaraan roda 2 ( dua ) dan roda 4 ( empat ) yang berusia 4 tahun ke atas dibayarkan dalam bentuk uang tunai atau angsuran yang besarannya berdasarkan nilai taksiran dari tim Penaksir Harga Barang.Ayat (3)Cukup JelasAyat (4)Untuk menilai harga barang milik Daerah ditunjuk panitia penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah atau dapat dilakukan oleh Lembaga Independen yang bersertifikat dibidang penilaian asset.Ayat (5)Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 37

Ayat (1)

Pejabat Sementara yang diangkat adalah Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat kepangkatan/golongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Ayat (2)Badan Peradilan yang dimaksud adalah Peradilan Umum, baik ditingkat pertama banding maupun kasasi.```Ayat (3) Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 38 Cukup Jelas Pasal 39 Cukup Jelas Pasal 40 Cukup Jelas Pasal 41 Cukup Jelas Pasal 42 Cukup Jelas Pasal 43 Cukup Jelas Pasal 44 Cukup Jelas Pasal 45 Cukup Jelas

```TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 2