Unknown Unknown Nomor 5 Tahun 2016
Tentang RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN
Berlaku: 1 Januari 2013
N/A
Preamble

Mengingat
WALIKOTATARAKAN
PROVINSI KALIMANTANUTARA
PERATURAN DAERAH KOTATARAKAN
NOMOR
5
TAHUN
2016
TENTANG
RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN
MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING
DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA
WALIKOTATARAKAN,
bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pernerintah Nornor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mernperkerjakan Tenaga Kerja Asing perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mernperkerjakan Tenaga Kerja Asing.
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang .Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nornor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotarnadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nornor 82, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 3711) ;
3. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2 16, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5358);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 ten tang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 964) sebagaimana diu bah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 ten tang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1599);
Dengan Persetujuan Bersama
dan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTATARAKAN
WALIKOTATARAKAN
MEMUTUSKAN:
PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING. RETRIBUSI TENTANG DAERAH PERATURAN
Menetapkan
BABI
KETENTUANUMUM
BAB XI - TATACARA PEMBAYARAN
Pasal 14

- (1) Pemanfaatan penenmaan Retribusi Perpanjangan IMTA untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA, dan diutamakan untuk kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB XI - TATACARA PEMBAYARAN
Pasal 15

- (1) Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang tenaga kerja dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
KETENTUANPENYIDIKAN
BAB XI - TATACARA PEMBAYARAN
Pasal 16

- (1) Selain Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
7
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan terse but menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehu bungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi; C
- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi; d
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti terse but;
- f. meminta ban tuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi; f.
- g. menyuruh berhenti dan ' atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dari ' atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
- l. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; i.
- J. menghentikan penyidikan; dan zatau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuar dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XI - TATACARA PEMBAYARAN
Pasal 17

3
- (1)Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi Terutang yang tidak atau kurang dibayar. 3
- (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban wajib retribusi untuk membayar retribusinya.
- (3)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke Kas Daerah.
8
2
3
NA MA
dr.H. Khainl
M.kes
Dca:
DiSon
JABATAN
SEKDA
Kak
Hukum
Drs. H.)aini
M
kadiSoSmker
Diundangkan di Tarakan tanggal 9 November 2016 pada
SEK ETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,
LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2016 NOMOR 21 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 2/REG.TRK/2016
M.Si
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran 0 erah Kota Tarakan
Ditetapkal di Tarakan
pada
November al
7
tang
WALIKOT
ARAKAN
SOFANRAGA
2016
P{R;
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasa18
Cukup Jelas.
- a. "bulan" adalah bulan yang didasarkan pada rencana penggunaan tenaga kerja asing. Dalam hal tenaga kerja asing melaksanakan pekerjaannya kurang dari 1 (satu) bulan, maka besaran retribusinya dihitung 1 (satu) bulan.
- b. "dibayar dimuka" adalah retribusi dibayar sebelum diterbitkannya dokumen perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Pasa19
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 13

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 15

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 16

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 17

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 18

Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR
12