PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 29 Tahun 2023
Tentang GERAKAN BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN NOL
Berlaku: 29 TAHON 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
(
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 29 TAHON 2016
TENTANG
GERAKAN BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN NOL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,
- a.
- bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, maka diperlukan komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar yang berkesinambungan dalam pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015;
- b. bahwa untuk mewujudkan komitmen sebagaimana dimaksud huruf a Pemerintah Daerah menetapkan suatu kebijakan berbasis masyarakat yang berkualitas, sistematis dan berkelanjutan dalam rangka mengubah perilaku masyarakat dalam mendapatkan akses terhadap sanitasi yang layak;
- c. · bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Gubemur Kalimantan Tengah Nomor 56 Tahun 2014 tentang Gerakan Buang Air Besar Sembarangan Nol;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf \_b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Buang Air Besar Sembarangan Nol.
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953, Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
SALINAN
]
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingk.ungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang› Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 menjadi Undang-Undang Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Izin Lingk.ungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan Berbasis Masyarakat; -
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Huk.um Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036);
Menetapkan
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 40);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013 Nomor 7, · Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3);
18. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 39 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015-2019 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 Nomor 39).
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN NOL.
N/A
Pasal 1

•
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang melaksanakan kewenangan daerah otonomi;
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang terkait langsung dengan Pengelolaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat;
5. Gerakan Buang Air Besar Sembarangan Nol yang selanjutnya disingkat BASNO adalah kebijakan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan perubahan perilaku yang higienis dan saniter dalam mendapatkan akses terhadap sanitasi layak dengan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang melibatkan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan;
6. Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya disingkat POKJA SANITASI adalah lembaga pengelola gerakan BASNO baik di tingkat Kabupaten maupun di tingkat Kecamatan;
7. Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan dengan kriteria antara lain, semua masyarakat telah buang air besar hanya di jamban/WC yang sehat termasuk kotoran bayi, tidak terlihat dan tercium tinja manusia di lingkungan sekitar, upaya lain oleh masyarakat untuk mencegah kejadian buang air besar disembarang tempat, ada mekanisme monitoring umum yang dibuat oleh masyarakat untuk mencapai 100% Kepala Keluarga maupun sanitasi layak, dan ada upaya atau strategi yang jelas untuk dapat mencapai sanitasi total;
8. Pelaku Gerakan Buang Air Besar Sembarangan Nol (BASNO) Berbasis Masyarakat adalah pemerintah, lembaga mitra, pihak swasta, dan masyarakat;
9. Tangga Sanitasi adalah perubahan perilaku masyarakat dalam meningkatkan akses terhadap sarana sanitasi yang sehat dan layak;
10. Sanitasi Dasar adalah sarana sanitasi rumah tangga yang meliputi sarana buang air besar, sarana pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga;
11. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan;
12. Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku hygiene dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku dan kebiasaan individu atau masyarakat;
13. Sanitasi Total adalah kondisi ketika suatu komunitas tidak buang air besar sembarangan, mencuci tangan pakai sabun, mengelola air minum dan makanan dengan aman, mengelola sampah dengan benar, dan pengelolaan limbah cair rumah tangga dengan aman;
14. Natural Leader adalah tokoh masyarakat yang muncul saat proses pemicuan sebagai pemimpin untuk perubahan perilaku masyarakat secara missal.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN, ASAS DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Gerakan BASNO dimaksudkan untuk mewujudkan perubahan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter dalam mendapatkan akses terhadap sanitasi layak dengan pendekatan STBM yang melibatkan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.
- (2) Gerakan BASNO bertujuan :
- a. Menurunkan angka kemiskinan dan kelaparan (gizi kurang) dari berbagai hal yang diakibatkan oleh penyakit berbasis lingkungan;dan
- b. Menurunkan angka kesakitan pada penyakit berbasis lingkungan terutama Diare, Infeksi Saluran Pernafasan Akut yang secara tidak langsung berdampak pada penurunan angka kematian.
- (3) Gerakan BASNO diselenggarakan secara terpadu berdasarkan asas:
- a. Kelestarian
- b. Keseimbangan
- c. Kemanfaatan umum
- d. Keterpaduan dan keserasian
- e. Keberlanjutan
- f. Keadilan
- g. Kemandirian
- h. Terintegrasi
- i. Partisipatif
- j. Transparansi dan Akuntabilitas
Bagian Kedua
Ruang Lingkup
BAB II - MAKSUD, TUJUAN, ASAS DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi :
- a. Perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan
- b. Tanggungjawab
- c. Kelembagaan
- d. Peran serta masyarakat
- e. Penghargaan
- f. Pembiayaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan
BAB III - PERENCANAAN, PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN
Pasal 4

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan gerakan BASNO perlu disusun rumusan perencanaan sebagai pedoman pengelolaan, pelaksanaan dan pemantauan serta evaluasi yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam bentuk roadmap Gerakan BASNO.
- (2) Rumusan perencanaan/roadmap gerakan BASNO untuk tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh POKJA SANITASI Kabupaten dan dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat dengan mengacu rumusan perencanaan/roadmap Provinsi Kalimantan Tengah.
Bagian kedua
Pengelolaan
BAB III - PERENCANAAN, PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN
Pasal 5

- (1) Mekanisme pengelolaan gerakan BASNO dilakukan secara terpadu melalui :
- a. Pemberdayaan masyarakat;
- b. Pelibatan semua pihak;
- c. Pengelolaan pengetahuan dan pembelajaran, dan
- d. Monitoring evaluasi.
- (2) Mekanisme pengelolaan gerakan BASNO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pedoman STBM.
Bagian Ketiga
Pelaksanaan
BAB III - PERENCANAAN, PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN
Pasal 6

- (1) Pelaksanaan gerakan BASNO dilakukan secara menyeluruh dan terkoordinasi mulai ditingkat Kabupaten, Kecamatan sampai ke tingkat Desa/Kelurahan.
- (2) Pelaksanaan gerakan BASNO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kearifan lokal.
- (3) Pelaksanaan gerakan BASNO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pedoman pelaksanaan STBM.
BAB IV - TANGGUNG JAWAB
Pasal 7

Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan, lembaga mitra dan masyarakat bertanggung jawab melakukan percepatan peningkatan perubahan perilaku buang air besar sembarangan, menjadi buang air besar selalu di jamban sehat melalui pendekatan STBM.
BAB IV - TANGGUNG JAWAB
Pasal 8

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Meliputi:
- a. Merumuskan, mengadvokasi dan mensosialisasikan kebijakan daerah gerakan BASNO pada tingkat Kabupaten ;
- b. Membentuk tim gerakan BASNO dan Tim Verifikasi Desa yang telah BASNO tingkat Kabupaten.
- c. Mengadvokasi peningkatan pengalokasian anggaran gerakan BASNO pada setiap tahun anggaran sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- d. Menfasilitasi rencana, sistem dan mekanisme pengelolaan gerakan BASNO di kabupaten; dan
- e. Menyusun rumusan perencanaan/roadmap pelaksanaan gerakan BASNO tingkat Kabupaten
- f. Mendeklarasikan Desa dan Kecamatan Buang Air Besar Sembarangan Nol (BASNO)/Stop Buang Air Besar Sembarangan/ Open Defecation Free (ODF)
- (2) Tanggung jawab pemerintah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, meliputi:
- a. Merumuskan, mengadvokasi dan mensosialisasikan kebijakan daerah gerakan BASNO pada tingkat Kecamatan
- b. Membentuk tim gerakan BASNO dan Tim verifikasi Desa yang telah BASNO tingkat Kecamatan.
- c. Mengadvokasi peningkatan pengalokasian anggaran gerakan BASNO pada setiap tahun anggaran sesuai prosedur dan ketentuan yang ber~aku.
- d. Menfasilitasi rencana, sistem dan mekanisme pengelolaan gerakan BASNO di Kecamatan; dan
- e. Menyusun rumusan perencanaan/roadmap pelaksanaan gerakan BASNO tingkat Kecamatan.
- f. Memfasilitasi Desa/Kelurahan dalam melaksanakan gerakan BASNO di wilayah Kecamatan.
- (3) Tanggung jawab pemerintahan Desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, meliputi :
- a. Mensosialisasikan kebijakan daerah gerakan BASNO pada tingkat Desa/kelurahan.
- b. Membentuk tim gerakan BASNO tingkat Desa/kelurahan.
- c. Mengalokasikan anggaran gerakan BASNO melalui anggaran Desa pada setiap tahun anggaran sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- d. Memfasilitasi rencana, sistem dan mekanisme pengelolaan gerakan BASNO di Desa/Kelurahan.
KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Lembaga Pengelolaan Gerakan BASNO
BAB IV - TANGGUNG JAWAB
Pasal 9

- (1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan gerakan BASNO dibentuk POKJA SANITASI di tingkat kabupaten.
- (2) POKJA SANITASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur SKPD, mitra swadaya masyarakat, perguruan tinggi serta tokoh masyarakat peduli air minum dan penyehatan lingkungan.
- (3) POKJA SANITASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai wadah koordinatif antara SKPD dan pemangku kepentingan lainnya pada tingkat kabupaten.
- (4) POKJA SANITASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan gerakan BASNO di tingkat Kabupaten.
- (5) POKJA SANITASI sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat.
Bagian Kedua
Penguatan Kelembagaan
BAB IV - TANGGUNG JAWAB
Pasal 10

- (1) Penguatan kelembagaan gerakan BASNO dilakukan dengan memaksimalkan fungsi koordinasi para pihak baik tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan.
- (2) Penguatan kelembagaan gerakan BASNO sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan melalui :
- a. Peran pemerintah sebagai fasilitator.
- b. Akuntabilitas proses pembangunan.
- c. Pelayanan optimal dan tepat sasaran.
- d. Penerapan prinsip pemulihan biaya.
- e. Pengembangan kelembagaan, peraturan dan perundang› undangan dalam penerapan gerakan BASNO.
- f. Peningkatan kemampuan lembaga pengelola gerakan BASNO.
- g. Pengembangan pendanaan untuk gerakan BASNO dari berbagai sumber dana secara optimal
- h. Prinsip kemitraan dalam gerakan BASNO.
PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB IV - TANGGUNG JAWAB
Pasal 11

- (1) Meningkatkan tangga sanitasi melalui wira usaha sanitasi.
- (2) Berperan dalam menyusun kebijakan terkait perilaku buang air besar dikomunitasnya.
- (3) Tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam pedoman pelaksanaan STBM.
BAB VII - PENGHARGAAN
Pasal 12

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang berhasil meningkatkan akses sanitasi yang layak dikomunitas masyarakat dan telah mencapai status BASNO.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat(l) bertujuan untuk :
- a. Meningkatkan komitmen dalam rangka kesinambungan gerakan BASNO.
- b. Percepatan kondisi BASNO di Kabupaten Kotawaringin Barat.
- c. Mendukung percepatan pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Universal Akses.
- (3) Tata cara, persyaratan dan bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam roadmap Gerakan BASNO.
BAB VIII - PEMBIAYAAN
Pasal 13

- (1) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan gerakan BASNO ditetapkan sesuai kebutuhan berdasarkan norma, standar, pedoman dan kriteria yang berlaku.
- (2) Jenis pembiayaan gerakan BASNO meliputi :
- a. Biaya perencanaan
- b. Biaya operasional
- c. Biaya peningkatan kapasitas
- d. Biaya pengelolaan pengetahuan dan pembelajaran
- e. Biaya pemantauan, evaluasi dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Sumber dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat
Diundangkan di Pangkalan Bun pada tanggal 2 Juni 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN K0TAWARINGIN BARAT,
MASRADIN
BERITA DA H KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2016 NOMOR: 29
M. RUSLI EFENDI, S.H., M.Si NIP. 19600429 199311 1 002
BAB IX - PENGAWASAN,EVALUASIDANLAP0RAN
Pasal 14

- (1) Bupati melalui POKJA SANITASI Kabupaten/Kota melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan gerakan BASNO di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
BAB IX - PENGAWASAN,EVALUASIDANLAP0RAN
Pasal 15

Pengawasan dan evaluasi gerakan BASNO sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dilakukan melalui :
- a. Pemantauan proses dan kemajuan pelaksanaan gerakan BASNO
- b. Mengontrol kualitas pelaksanaan gerakan BASNO
- c. Pemantauan kinerja pelaksana gerakan BASNO
- d. Evaluasi dampak pelaksanaan gerakan BASNO
BAB IX - PENGAWASAN,EVALUASIDANLAP0RAN
Pasal 16

- (1) \_ Bupati melalui POKJA SANITASI menyampaikan laporan pelaksanaan gerakan BASNO kepada POKJA SANITASI Provinsi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Laporan triwulan
- b. Laporan semester
- c. Laporan tahunan
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan bahan pembinaan lebih lanjut pelaksanaan gerakan BASNO
BAB IX - PENGAWASAN,EVALUASIDANLAP0RAN
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
Ditetapkan di Pangkalan Bun pada tanggal 31 Mei 2016
BUPATI K0TAWARINGIN BARAT
BAMBANG PURWANT0
.