PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 10 Tahun 2015
Tentang PEMERINTAHAN DESA
Berlaku: 16 November 2015
N/A
Preamble

Menimbang
BUPATI SAROLANGUN PROVINSI JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
PEMERINTAHAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAROLANGUN,
: a. bahwa untuk melaksanakan Pemerintahan Desa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu diatur mengenai pedoman dan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, dan Pedoman Teknis Peraturan di Desa dalam suatu Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Desa;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
Dan
BUPATI SAROLANGUN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMERINTAHAN DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Sarolangun yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten.
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya di sebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara dan Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dangan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemungkiman, pelayanan jasa sosial dan kegiatan ekonomi.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain di bantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa,Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
16. Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang di bentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
17. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat Desa setempat yang didasarkan penjaringan oleh Panitia Pemilih.
18. Calon adalah calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan yang di tetapkan oleh Panitia Pemilih.
19. Calon terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh atau yang mendapat dukungan suara terbanyak dalam pemilihan.
20. Penjabat Kepala Desa adalah seorang yang diangkat dengan Keputusan Bupati dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
21. Panitia Pemilihan adalah Penitia Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan oleh BPD.
22. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilihnya.
23. Penjaringan adalah suatu upaya yang di lakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa dari warga masyarakat Desa setempat.
24. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun kemampuan kepemimpinan para bakal calon Kepala Desa.
25. Kampanye adalah suatu media yang digunakan untuk menarik simpati memilih yang dilakukan oleh calon yang berhak dipilih dengan berupaya menyampaikan program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih sebagai Kepala Desa.
26. Panitia penyelenggara pemungutan suara adalah penyelenggara pemungutan suara di masing-masing tempat Pemungutan Suara (TPS).
BAB II - PEDOMAN DAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Sarolangun.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) Tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
- a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten;
- b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
- c. ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (4) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
- (6) Penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berasal dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun.
- (7) Pemilihan Kepala Desa secara serentak dengan bergelombang sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB II - PEDOMAN DAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 3

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan di Kabupaten.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada kepala desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh kemasyarakatan desa.
- (6) Panitia pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten;
- g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
- h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB II - PEDOMAN DAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 4

- (1) Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan :
- a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- b. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- c. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui camat.
- d. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- e. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- f. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa bertugas:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (4) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan:
- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari;
- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
- c. penetapan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
- d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- e. pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari;
32. dan
- f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (5) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan:
- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
- b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau
- c. dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (6) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan:
- a. laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- b. laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia.
- c. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
- d. Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d adalah Wakil Bupati, atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (8) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
BAB II - PEDOMAN DAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 5

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
BAB II - PEDOMAN DAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 6

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
BAB II - PEDOMAN DAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 7

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
Bagian Kedua
Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa
BAB II - PEDOMAN DAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 8

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak kepala desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. sebelum penyelenggaraan musyawarah desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
1. pembentukan panitia pemilihan kepala desa antar waktu oleh badan permusyawaratan desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala desa diberhentikan;
2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada penjabat kepala desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat kepala desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
6. penetapan calon kepala desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa.
- b. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
1. penyelenggaraan musyawarah desa dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
2. pengesahan calon kepala desa yang berhak dipilih oleh musyawarah desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
3. pelaksanaan pemilihan calon kepala desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah desa;
4. pelaporan hasil pemilihan calon kepala desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah desa;
5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah desa;
6. pelaporan hasil pemilihan kepala desa melalui musyawarah desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
7. pelaporan calon kepala desa terpilih hasil musyawarah desa oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
8. penerbitan keputusan bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
9. pelantikan kepala desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa
BAB II - PEDOMAN DAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 9

- (1) Penanggung jawab Pemilihan Kepala Desa adalah BPD.
- (2) BPD membentuk panitia pemilihan yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) keanggotaannya terdiri dari :
- a. ketua di pilih dari pengurus lembaga kemasyarakatan.
- b. sekretaris, Bendaharawan dan anggota, di pilih dari unsur - unsur perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
- (5) Keanggotaan panitia pemilihan Kepala Desa, sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) orang.
- (6) Apabila ketua atau anggota BPD dan di antara anggota panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ada yang mencalonkan diri pada Pemilihan Kepala Desa, atau berhalangan tetap, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan panitia pemilihan dan anggota BPD dan melampirkan surat pengunduran diri pada saat pendaftaran.. perubahan susunan panitia pemilih di tetapkan kembali oleh BPD.
- (7) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon kepada desa terpilih;
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
Bagian Keempat
Persyaratan Pemilih
BAB II - PEDOMAN DAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 10

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat;
- a. penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah / pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
- b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa / ingatannya;
- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagai mana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.
Bagian Kelima
Tata Cara Pendaftaran Pemilih
BAB II - PEDOMAN DAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 11

- (1) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh panitia pemilihan dari rumah kerumah pemilih, untuk menhindari terdaftarnya pemilih di bawah umur,pemilih dari luar desa, tidak terdaftar sebagai pemilih atau terdaftar dua kali.
- (2) Jika pada saat pelaksanaan pendaftaran pemilih ditemukan lebih dari satu bukti yang sah megenai usia pemilih, maka yang menjadi dasar penentuan usia pemilih adalah bukti yang sah menurut waktu yang ditetapkan paling lama dan di keluarkan oleh intansi yang berwenang.
- (3) Daftar yang sudah ditetapkan oleh panitia diumumkan di papan pengumuman atau sejenisnya secara terbuka sehingga masyarakat mengetahuinya.
- (4) Dalam hal memberi suara pemilih tidak diperkenankan diwakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun.
- (5) Untuk menghindari terjadinya pemilih yang mewakilkan, maka setiap pemilih di wajibkan memperlihatkan kartu tanda penduduk (KTP) atau tanda bukti diri lainnya yang diangap sah disamping surat undangan untuk pemungutan suara.
Bagian Keenam
Persyaratan Calon Kepala Desa
BAB II - PEDOMAN DAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 12

Persyaratan Calon Kepala Desa, sebagai berikut:
- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- c. memegang teguh mengamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat dengan menunjukan ijazah asli dan menyerahkan poto copy yang sudah dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah di jatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah di pidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat;
- l. Berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK);
- m. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama tiga kali masa jabatan baik di dalam wilayah Kabupaten Sarolangun maupun di daerah lain dalam Negara Republik Indonesia;
- n. tidak pernah dihukum secara adat oleh masyarakat dalam wilayah Kabupaten Sarolangun selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir;
- o. tidak sebagai pengguna Narkoba;
- p. bagi TNI, POLRI yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus memiliki surat keterangan persetujuan dari atasan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- q. bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus memiliki surat keterangan persetujuan dari Pembina kepegawaian;
- r. bagi yang beragama Islam Wajib bisa baca tulis Al-Quran.
Bagian Ketujuh
Penetapan Calon Yang Berhak Dipilih
BAB II - PEDOMAN DAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan penjaringannya dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai dengan persyaratan.
- (2) Bakal Calon melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. surat Pernyataan sebagai Warga Negara Indonesia;
- b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
- d. foto Copy Ijazah/STTB yang dimiliki dan di legalisir oleh pejabat yang berwenang;
- e. foto Copy Surat keterangan Akta Kelahiran atau bukti lainnya yang di sah kan pejabat yang berwenang ;
- f. surat pernyataan bersedia menjadi calon Kepala Desa;
- g. foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dilegalisir;
- h. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan tidak sedang menjalani Hukuman Penjara;
- i. surat keterangan dari Pengadilan Negeri tidak pernah di jatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah di pidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. surat keterangan tidak dan atau sedang dicabut hak pilihnya dari pengadilan;
- k. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter;
- l. surat Pernyataan Calon Kepala Desa Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama tiga kali masa jabatan baik di dalam wilayah Kabupaten Sarolangun maupun di daerah lain dalam Negara Republik Indonesia;
- m. surat keterangan dari Ketua Lembaga Adat Kecamatan bahwa tidak pernah di hukum adat;
- n. surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang;
- o. surat Persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah bagi PNS;
- p. surat keterangan persetujuan dari atasan bagi TNI, POLRI;
- q. surat pernyataan bersedia menerima kekalahan apabila tidak terpilih menjadi Kepala Desa dari yang bersangkutan;
- r. surat pernyataan tidak menjadi pengurus politik dan bersedia mengundurkan diri;
- s. membuat program kerja secara tertulis;
- t. rekomendasi dari BPD bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali sebagai Kepala Desa;
- (1) Penyaringan dan penjaringan bakal calon didasarkan pada ketentuan jumlah bakal calon paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang bakal calon.
- (2) Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat ditempat-tempat terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya.
- (4) Panitia Pemilihan setelah menerima persetujuan calon yang berhak dipilih segera menetapkan pelaksanaan rapat pemilihan calon Kepala Desa dan menetapkan nomor urut berdasarkan photo setiap calon setela berkonsultasi dengan Ketua BPD.
- (5) Calon yang telah ditetapkan oleh Panitia pemilihan tidak dibenarkan mengundurkan diri, apabila yang bersangkutan mengundurkan diri, secara administratif tidak dianggap mengundurkan diri.
- (6) Apabila calon yang ditetapkan oleh Panitia pemilihan mengundurkan diri sebagaimana dimaksut pada ayat (5) lima, dalam pemilihan ternyata memperoleh suara terbanyak, perolehan suara tersebut dinyatakan batal.
- (7) Atas pembatalan perolehan sebagaimana dimaksud ayat (5) calon mendapat dukungan suara terbanyak kedua dinyatakan sebagai calon terpilih.
Bagian Kedelapan
Tanda Gambar Dan Kampanye
BAB II - PEDOMAN DAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 15

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan tanda gambar dan nomor urut calon yang berhak dipilih.
- (2) Penetapan tanda gambar dan nomor urut sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan undian sesuai dengan jumlah calon yang berhak dipilih.
BAB II - PEDOMAN DAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 16

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. kampanye dilaksanakan dengan pemasangan tanda gambar dan kampanye dialogis;
- b. tanda gambar tidak dibenarkan dipasang ditempat ibadah dan fasilitas umum;
- c. pemasangan tanda gambar dilingkungan Balai Desa dan TPS dilakukan oleh Panitia;
- d. pelaksanaan kampanye dialogis dipandu oleh panitia pemilihan atau yang di tunjuk oleh panitia pemilihan, berisi program-program kerja yang akan dilaksanakan apabila terpilih menjadi kepala desa meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- e. pelaksanaan kampanye dialogis bertempat di Balai Desa atau tempat lain yang memungkinkan dan berakhir pukul 18.00 WIB;
- f. pelaksanaan kampanye calon yang berhak dipilih dengan ketentuan urutan berdasarkan abjad nama calon yang berhak dipilih dan masa kampanye untuk semua calon selesai paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara;
- (2) Dalam pelaksanaan kampanye, masa tenang dan saat pemilihan calon yang berhak dipilih dilarang :
- a. melakukan kampanye dalam bentuk pawai dan arak-arakan;
- b. mempengaruhi pemilih dengan cara pembagian barang, uang dan fasilitas lainnya;
- c. memfitnah, menghina atau menyinggung kehormatan organisasi, perorangan atau pemerintah;
- d. memasang tanda gambar dilingkungan dan atau di tempat pendidikan dan ibadah.
- (3) Panitia pemilihan memberi tindakan terhadap calon yang berhak dipilih yang melakukan pelanggaran ketentuan tata tartib kampanye, berupa peringatan dan pencabutan status yang bersangkutan sebagai calon yang berhak dipilih.
- (4) Status yang bersangkutan sebagaimana dimaksud ayat (3) harus di setujui oleh BPD.
- (5) Dalam hal terjadi pencabutan status yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud ayat (4) yang mengakibatkan terjadinya calon tunggal maka pelaksanaan Pemilihan kepala desa tetap dilaksanakan dan untuk menentukan calon terpilih berlaku ketentuan pasal 14 ayat (7) Peraturan Daerah ini.
BAB II - PEDOMAN DAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 17

Setiap Calon Kepala Desa wajib :
- a. mentaati segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia;
- b. hadir pada saat pemilihan, kecuali sakit mendadak yang bersangkutan dapat diwakilkan;
- c. membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan;
- d. berlapang dada dalam hal tidak memperoleh suara terbanyak dan tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat dan Pemerintah serta Pembangunan;
- e. menggunakan hak pilihnya.
Bagian Kesembilan
Pembiayaan
BAB II - PEDOMAN DAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 19

- (1) Pemilihan calon yang berhak dipilih, dilaksanakan setelah Panitia Pemilihan menerima persetujuan calon yang berhak dipilih dari BPD.
- (2) Pemilihan calon sebagaimana dimaksud ayat (1), dihadiri oleh Tim Pengawas dari Kecamatan, dari unsur Pemantau Kabupaten, Pimpinan dan anggota BPD dan Panitia serta di hadiri oleh calon yang berhak dipilih.
- (3) Apabila calon yang berhak dipilih sakit mendadak dan tidak bisa menghadiri pelaksanaan rapat pemilihan, maka yang bersangkutan dapat mewakilkan atau diganti dengan foto.
- (1) pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan dalam Rapat Pemilihan yang dipimpin oleh ketua panitia.
- (2) pemilihan calon kepala desa dilaksanakan dengan mencoblos surat suara yang memuat tanda gambar calon yang telah disahkan oleh panitia pemilih.
- (3) Dalam hal ketua panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan tetap maka anggota panitia menunjuk salah satu anggota panitia untuk menjadi pimpinan rapat.
- (4) Apabila surat suara tidak memuat tanda gambar calon yang telah disahkan oleh panitia pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka surat dinyatakan tidak sah.
- (5) Surat suara yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemilih dapat melakukan penukaran surat suara.
BAB II - PEDOMAN DAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 21

Panitia pemilihan yang mempunyai hak memilih serta calon yang berhak dipilih dalam Pemilihan Calon Kepala Desa tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya dengan tetap bersikap netral dalam melaksanakan tugasnya.
BAB II - PEDOMAN DAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 22

- (1) kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa calon yang memenuhi syarat.
- (2) Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar yang berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih.
- (5) Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.
Bagian Sebelas
Pelaksanaan Pemungutan Suara
BAB II - PEDOMAN DAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 23

- (1) Untuk melaksanakan pemilihan calon yang berhak dipilih panitia pemilihan menyediakan :
- a. papan tulis untuk penghitungan suara yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih.
- b. surat suara yang memuat tanda gambar calon yang berhak dipilih dan ditandatangani oleh ketua pemilihan sebagai tanda surat suara yang sah.
- c. sebuah kotak suara satu atau lebih berikut kuncinya yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- d. bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara.
- e. alat pencoblosan di dalam bilik suara.
- f. tinta, bantal atau busa untuk penyoblos.
- (2) Bentuk dan model surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Panitia Pemilihan menetapkan waktu pelaksanaan pemilihan dan diumumkan kepada masyarakat ditempat yang mudah di baca oleh umum.
- (4) Panitia pemilihan menyampaikan undangan kepada penduduk desa yang telah terdaftar sebagai pemilih dengan tanda bukti penerimaan selambat-lambatnya 7 hari saja sebelum pemilihan dilaksanakan.
- (5) Apabila 3 hari kerja sebelum pemilihan dilaksanakan penduduk desa yang telah terdaftar sebagai pemilih belum mendapat undangan maka yang bersangkutan dapat melapor pada panitia pemilihan.
- (6) Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada satu tempat pemungutan suara.
- (7) Apabila tidak memungkinkan dilaksanakan disatu tempat pemungutan suara dengan alasan yang memungkinkan maka dapat dilaksanakan dibeberapa TPS.
BAB II - PEDOMAN DAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 24

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan:
- a. pembukaan kotak suara;
- b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
- c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
- d. menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.
BAB II - PEDOMAN DAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 25

- (1) Pemilihan yang hadir diberikan selembar surat suara oleh panitia melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.
- (2) Setelah menerima surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.
BAB II - PEDOMAN DAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 26

Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia.
- (1) Pemilih yang telah keluar dari bilik suara adalah pemilih yang telah mengunakan hak pilihnya.
- (2) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru dicoblos kepada panitia.
- (3) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukan surat suara kedalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.
BAB II - PEDOMAN DAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 27

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Panitia pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakili alasan apapun.
BAB II - PEDOMAN DAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 28

Panitia menentukan batas waktu pelaksanaan pemungutan suara dengan tidak menutup kemungkinan atas kesepakatan para calon yang berhak dipilih untuk mengakhiri pelaksanaan pemungutan suara sebelum waktu yang ditentukan atau melebihi batas waktu yang ditentukan.
Bagian Kedua Belas
Pelaksanaan Penghitungan Suara
BAB II - PEDOMAN DAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 29

- (1) Penghitungan suara dilaksanakan pada satu tempat penghitungan suara.
- (2) Setelah melaksanakan pemungutan suara dinyatakan selesai, panitia meminta kepada saksi masing-masing calon yang di tunjuk oleh calon kepala desa untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara.
- (3) Dalam hal tidak seorang pun menjadi saksi, penghitungan suara dapat berjalan terus dan pemilihan dinyatakan sah.
BAB II - PEDOMAN DAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 30

- (1) Panitia memeriksa keutuhan kotak suara serta membuka kotak suara dan menghitung surat suara, setelah saksi hadir.
- (2) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada Calon yang berhak dipilih dan kemudian panitia pemilih menyebutkan gambar yang di coblos tersebut serta mencatatnya di papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua saksi yang hadir.
BAB II - PEDOMAN DAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 31

- (1) Surat suara dianggap tidak sah apabila :
- a. tidak menggunakan surat suara.
- b. tidak ditanda tangani ketua panitia atau yang mewakili.
- c. terdapat tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan.
- d. ditandatangani atau membuat tanda yang menunjukan identitas pemilih.
- e. memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon.
- f. mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak gambar.
- g. coblosan mengenai garis batas kotak gambar.
- (2) Alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diberitahukan kepada pemilih pada saat itu juga;
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara antara panitia dengan calon atau saksi, maka ketua panitia berkewajiban untuk menentukan dan bersifat mengikat.
BAB II - PEDOMAN DAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 32

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.
- (2) Calon Kepala Desa yang mendapatkan dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat panitia pemilihan.
BAB II - PEDOMAN DAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 33

- (1) Setelah perhitungan suara selesai, panitia membuat, menandatangani dan membacakan Berita Acara Pemilihan di depan para Calon yang berhak dipilih dan saksi serta menyerahkan kepada BPD.
- (2) Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1), diketahui dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota panitia pada saat itu juga.
- (3) Ketua Panitia pemilihan mengumumkan hasil pemilihan Calon yang berhak dipilih dan menyatakan sahnya pemilihan Calon terpilih.
- (1) calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon kepala desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperolah suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
Bagian Ketiga Belas
Mekanisme Pengaduan Dan Penyelesaian Masalah
BAB II - PEDOMAN DAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 35

- (1) Pengaduan dan atau keberatan atas proses pemilihan Kepala Desa dapat diajukan sebelum tahapan pengangkatan, pelantikan dan pengambilan sumpah/ janji calon kepala desa terpilih kepada Bupati atau Instansi yang berwenang.
- (2) Pengaduan dan atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda pelaksanaan tahapan pengangkatan, pelantikan dan pengambilan sumpah /janji calon kepala desa terpilih.
- (3) Apabila terdapat pengaduan atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti kebenarannya berdasarkan keputusan final, Bupati tanpa persetujuan BPD memberhentikan kepala desa yang bersangkutan.
- (4) Keputusan final sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :
- a. apabilah pengaduan dan atau keberatan diajukan kepada Bupati didasarkan pada laporan hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas Daerah.
- b. apabilah pengaduan dan atau keberatan diajukan kepada instansi yang berwenang, maka didasarkan kepada keputusan instansi tersebut yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
Bagian Keempat Belas
Pengesahan, Pengangkatan Dan Pelantikan Kepala Desa
BAB II - PEDOMAN DAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 36

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan BPD berdasarkan laporan dan berita acara perhitungan perolehan suara pemilihan calon Kepala Desa dari panitia.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih dengan melampirkan Berita Acara hasil perhitungan suara di TPS yang telah ditandatangani oleh panitia pemilihan kepala desa dan saksi-saksi masing-masing calon.
- (4) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan Pengangkatan kepala desa terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.
- (5) kepala desa terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung penerbitan Keputusan Bupati.
- (1) Tanggal pelantikan kepala desa terpilih, dilaksanakan tepat pada saat berakhirnya jabatan kepala desa lama.
- (2) Pada saat Pelantikan sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa bersangkutan diambil sumpah/janji menurut agamanya dengan sungguhsungguh oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, disaksikan oleh para anggota BPD dan pemuka - pemuka masyarakat lainnya, dalam wilayah Desa yang bersangkutan.
- (3) Susunan kata-kata sumpa janji dimaksud adalah sebagai berikut : ''Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan Perundang-undangan dengan seluruslurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara kesatuan Republik Indinesia.''
BAB II - PEDOMAN DAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 38

Apabila pelaksanaan pelantikan kepala desa jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.
BAB II - PEDOMAN DAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 39

Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan atas persetujuan Bupati, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang lama tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.
BAB II - PEDOMAN DAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 40

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 berlaku juga bagi Desa yang dijabat oleh Penjabat Kepala Desa.
Bagian Kelima Belas
Pengawasan Pemilihan Kepala Desa
BAB II - PEDOMAN DAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 41

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala desa dibentuk Tim Pengawas di tingkat Kecamatan yang susunan dan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dan berwenang menghadiri, mengawasi dan mengevaluasi serta membantu menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan hasilnya kepada Camat.
Bagian Keenam Belas
Pemantauan Pemilihan Kepala Desa
BAB II - PEDOMAN DAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 42

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dibentuk Tim Pemantau di tingkat Kabupaten yang susunan dan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memantau pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, memberikan saran, pertimbangan dan kajian kepada Bupati dalam pengesahan serta pengangkatan Kepala Desa terpilih.
Bagian Ketujuh Belas
Tugas Kepala Desa
BAB II - PEDOMAN DAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 43

- (1) kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa berwenang:
- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. menetapkan peraturan desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- i. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- j. mengembangkan sumber pendapatan desa;
- k. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- l. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- m. manfaatkan teknologi tepat guna;
- n. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- o. mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- p. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Bagian Kedelapan Belas
Hak Kepala Desa
BAB II - PEDOMAN DAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 44

- (1) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 kepala desa berhak :
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.
- (2) ketentuan lebih lanjut tentang penghasilan kepala desa dan perangkat desa diatur dengan APBDes.
Bagian Kesembilan Belas
Kewajiban Kepala Desa
BAB II - PEDOMAN DAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 kepala desa berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d. mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
- h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. mengelola keuangan dan aset desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat desa.
- q. kepala desa wajib bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.
Bagian Kedua Puluh
Wewenang Kepala Desa
BAB II - PEDOMAN DAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 43, kepala desa berwenang :
- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. menetapkan peraturan desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai Perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.
BAB II - PEDOMAN DAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas, hak, kewajiban, dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43,44, 45, dan 46 kepala desa wajib :
- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran;
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.
BAB II - PEDOMAN DAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 48

- (1) kepala desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
Bagian Kedua Puluh Satu
Larangan Kepala Desa
BAB II - PEDOMAN DAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 49

kepala desa dilarang :
- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Bagian Kedua Puluh Dua
Masa Jabatan Kepala Desa
BAB II - PEDOMAN DAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 50

- (1) Kepala desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
- (4) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan kepala desa yang dipilih melalui musyawarah desa.
- (5) Dalam hal kepala desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, kepala desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.
Bagian Kedua Puluh Tiga
Laporan Kepala Desa
BAB II - PEDOMAN DAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, kepala desa wajib:
- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.
BAB II - PEDOMAN DAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 52

- (1) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
- c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
- d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.
- (1) Kepala desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain.
- (2) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
2. rencana penyelenggaraan pemerintahan desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
3. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
4. hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilaporkan oleh kepala desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.
BAB II - PEDOMAN DAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 54

- (1) Kepala desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan desa.
- (3) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.
BAB II - PEDOMAN DAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 55

Kepala desa menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat desa.
Bagian Kedua Puluh Empat
Pemberhentian Kepala Desa
BAB II - PEDOMAN DAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 56

- (1) Kepala desa berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.
- (2) Kepala desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. berakhir masa jabatannya;
- p. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- q. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
- r. melanggar larangan sebagai kepala desa;
- s. adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, atau penghapusan desa;
- t. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa;
- u. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- v. melanggar Hukum Adat yang dikeluarkan oleh lembaga adat desa, atau lembaga adat kecamatan, dan atau lembaga adat kabupaten.
- (3) Apabila kepala desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan desa melaporkan kepada Bupati melalui camat.
- (4) pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB II - PEDOMAN DAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 57

Dalam hal sisa masa jabatan kepala desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g dan huruf h Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun sebagai penjabat kepala desa sampai terpilihnya kepala desa yang baru.
BAB II - PEDOMAN DAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 58

Dalam hal sisa masa jabatan kepala desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g dan huruf h Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun sebagai penjabat kepala desa sampai terpilihnya kepala desa yang baru melalui hasil musyawarah desa.
BAB II - PEDOMAN DAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 59

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa, kepala desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat penjabat kepala desa.
- (2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Bupati mengangkat penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun.
BAB II - PEDOMAN DAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 60

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59 ayat (3) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan kepala desa.
BAB II - PEDOMAN DAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 61

- (1) Kepala desa yang berstatus pegawai negeri sipil apabila berhenti sebagai kepala desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kepala desa yang berstatus pegawai negeri sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai pegawai negeri sipil diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua Puluh Lima
Pemberhentian Sementara
BAB II - PEDOMAN DAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 62

Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.
BAB II - PEDOMAN DAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 63

Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.
BAB II - PEDOMAN DAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 64

Kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
BAB II - PEDOMAN DAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 65

- (1) Kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik kepala desa yang bersangkutan.
BAB II - PEDOMAN DAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 66

Dalam hal kepala desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63, sekretaris desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
BAB II - PEDOMAN DAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 67

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan kepala desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun sebagai penjabat kepala desa sampai dengan terpilihnya kepala desa.
- (2) Penjabat kepala desa melaksanakan tugas, hak, kewajiban, dan kewenangan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 46.
BAB II - PEDOMAN DAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 68

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan kepala desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun sebagai penjabat kepala desa.
- (2) Penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, Hak, kewajiban,dan larangan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, pasal 44, pasal 45, dan pasal 46 sampai dengan ditetapkannya kepala desa yang baru.
- (3) Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui musyawarah desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (4) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak kepala desa diberhentikan.
- (5) Kepala desa yang dipilih melalui musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas kepala desa sampai habis sisa masa jabatan kepala desa yang diberhentikan.
BAB II - PEDOMAN DAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 69

Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
BAB II - PEDOMAN DAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 70

Apabila terjadi permasalahan di desa yang menyangkut penyelenggaraan pemerintah desa (Kepala Desa, BPD, dan masyarakat,) tidak dapat di selesaikan secara musyawarah mufakat, Bupati menetapkan penyelesaian masalah tersebut.
BAB III - BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 71

- (1) BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa
- (2) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat
- (3) Anggota BPD terdiri dari unsur RW, perangkat adat, golongan profesi, pemuka agama atau pemuka masyarakat, pemuda dan keterwakilan perempuan.
BAB III - BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 72

- (1) Calon Anggota BPD adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat sebagai berikut :
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dibuktikan dengan surat pernyataan dari calon anggota BPD yang diketahui oleh kepala desa atau pejabat kepala desa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dibuktikan dengan surat pernyataan dari calon anggota BPD bermeterai;
- c. berijazah paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat, dengan menunjukan ijazah yang asli dan menyerahkan Foto copy ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun, dibuktikan dengan foto copy Akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- e. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat kesehatan dari dokter pemerintah;
- f. berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- g. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan domisili dari Kepala Desa atau Pejabat Kepala Desa dan Camat; dan
- h. bebas narkotika dan obat terlarang (NARKOBA), dibuktikan dengan surat pernyataan dari calon anggota BPD bermeterai.
- i. bagi TNI, POLRI yang mencalonkan diri sebagai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus memiliki surat keterangan persetujuan dari atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan calon anggota BPD akan diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa
BAB III - BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 73

Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ditetapkan dengan jumlah gazal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, keterwakilan perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan desa dengan ketentuan :
- a. jumlah penduduk sampai 2.000 jiwa, 5 (lima) orang anggota BPD.
- b. jumlah penduduk 2.001 jiwa sampai dengan 2.500 jiwa, 7 (tujuh) orang anggota BPD.
- c. jumlah penduduk lebih dari 2.501 jiwa, 9 (Sembilan) orang anggota BPD.
Bagian Ketiga
Mekanisme Musyawarah Dan Mufakat Penetapan Anggota
BAB III - BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 74

Tahapan penetapan keanggotaan BPD adalah sebagai berikut :
- a. musyawarah desa;
- b. pembentukan panitia musyawarah;
- c. pelaksanaan musyawarah penetapan anggota BPD;
- d. penetapan hasil musyawarah
- e. pengesahan dan pengucapan sumpah/janji.
6. (1)
7. Kepala desa menyelenggarakan rapat musyawarah desa untuk : a. menetapkan jumlah anggota BPD dan alokasi kuota untuk setiap dusun;
- b. membentuk panitia.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, unsur Pimpinan BPD, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, Ketua RW, Ketua RT, tokoh adat , golongan profesi, pemuka agama dan pemuka masyarakat serta Camat atau pejabat yang ditunjuk mewakili.
Bagian Keempat
Musyawarah Desa
BAB III - BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 75

Bagian Kelima
Pembentukan Panitia Musyawarah
BAB III - BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 76

- (1) Susunan panitia musyawarah sebagaimana dimaksud pada pasal 75 ayat (1) huruf b terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan seksi-seksi yang dibutuhkan.
- (2) Panitia musyawarah tidak diperbolehkan menjadi anggota BPD.
3. 4 (3) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 dituangkan dalam Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
BAB III - BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 77

Panitia musyawarah mempunyai tugas pokok :
- a. mensosialisasikan kepada masyarakat jumlah anggota BPD dan alokasi kuota untuk setiap Dusun;
- b. menyusun tata tertib sesuai dengan pedoman tata tertib yang diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan musyawarah;
- d. menyelenggarakan musyawarah di tingkat dusun dan atau RW;
- e. menyampaikan hasil musyawarah penetapan anggota BPD;
Bagian Keenam
Pelaksanaan Musyawarah Penetapan Anggota
BAB III - BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 78

- (1) Panitia musyawarah menyelenggarakan musyawarah ditingkat dusun atau RW yang dihadiri oleh Ketua RW, Ketua RT, Tokoh Adat, golongan profesi, pemuka agama dan pemuka masyarakat serta Kepala Desa sebagai utusan Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan jumlah anggota BPD sesuai dengan kuota yang ditetapkan secara musyawarah dan mufakat.
- (3) Apabila pelaksanaan musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berasil menetapkan anggota BPD, maka rapat musyawarah ditunda paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Selama waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), peserta musyawarah dapat melakukan upaya untuk memperoleh kesepakatan.
- (5) Setelah waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir, musyawarah penetapan anggota dilanjutkan kembali.
- (6) Apabila musyawarah tidak mendapat keputusan untuk menetapkan anggota BPD, maka makanisme musyawarah penetapan anggota BPD ditempuh melalui pemungutan suara yang dihadiri oleh utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Penetapan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didasarkan pada peringkat perolehan jumlah suara.
Bagian Ketujuh
Penetapan Hasil Musyawarah
BAB III - BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 79

- (1) Hasil pelaksanaan musyawarah anggota BPD dituangkan dalam Berita Acara yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia dan Sekretaris Panitia Musyawarah.
- (2) Panitia musyawarah menyampaikan Berita Acara Hasil Penetapan Anggota BPD kepada Kepala Desa paling lama 2 (dua) hari.
BAB III - BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 80

- (1) Kepala desa wajib membuat Keputusan tentang Penetapan Anggota BPD paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya Berita Acara dari Panitia Musyawarah.
2. 5 (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan tersebut.
Bagian Kedelapan
Pengesahan dan Pengucapan Sumpah/Janji
BAB III - BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 81

Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pengajuan permohonan pengesahan dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (2), Bupati mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan, pengesahan anggota BPD.
BAB III - BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 82

Paling lama 15 (lima belas) hari sejak ditetapkannya Keputusan Bupati tentang pengesahan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 81, anggota BPD mengucapkan sumpah/janji dihadapan masyarakat yang dipandu oleh Bupati sebelum memangku jabatannya.
BAB III - BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 83

Kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 adalah sebagai berikut :
-  Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya.
-  Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia.
-  Bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Bagian Kesembilan
Biaya
BAB III - BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 84

Sumber biaya penyelenggaraan pendapatan anggota BPD diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), bantuan dari Pemerintah Daerah dan sumber lain yang sah serta tidak meningkat.
Bagian Kesepuluh
Susunan Keanggotaan BPD
Pasa 85
Susunan keanggotaan BPD terdiri dari :
- a. pimpinan;
- b. anggota.
BAB III - BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 86

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil dan 1 (satu) orang sekretaris.
2. 6 (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
Bagian Kesebelas
Kedudukan Keuangan
BAB III - BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 87

- (1) Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APB Desa.
BAB III - BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 88

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang di kelola Sekretaris BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.
Bagian Kedua Belas
Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
BAB III - BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 89

BPD mempunyai fungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
Bagian Ketiga Belas
Wewenang Badan Permusyawaratan Desa
BAB III - BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 90

BPD mempunyai wewenang :
- a. membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan Peraturan kepala desa;
- c. membentuk pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- d. membentuk panitia pemilihan kepala desa;
- e. menggali, menampung menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. menyusun tata tertib BPD.
Bagian Keempat Belas
Hak Badan Permusyawaratan Desa
BAB III - BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 91

- (1). Badan Permusyawaratan Desa berhak :
- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2). Anggota Badan Permusyawaratan berhak :
- a. mengajukan usulan rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan Pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Bagian Kelima Belas
Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa
BAB III - BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 92

Anggota Badan Permusyawartan Desa mempunyai Kewajiban :
- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala Peraturan Perundangundangan;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. memproses pemilihan Kepala Desa;
- f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat, dan
- h. menjaga norma-norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.
Bagian Keenam Belas
Larangan Badan Permusyawaratan Desa
BAB III - BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 93

- (1) Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (2) Pimpinan dan anggota BPD dilarang :
- a. sebagai pelaksana Proyek desa
- b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau anggkota masyarakat lain;
- c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan / atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- d. menyalahgunakan wewenang; dan
- e. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketujuh Belas
Rapat Pengambilan Keputusan
BAB III - BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 94

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh pimpinan BPD.
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal tertentu rapat BPD dinyatakan sah apabilah dihadiri oleh sekurangkurangnya 2/3 (dua Per Tiga) dari jumlah BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh Per seratus) lebih dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh sekretaris BPD.
Bagian Kedelapan Belas
Pemberhentian Dan Masa Jabatan
BAB III - BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 95

- (1) Anggota BPD dapat berhenti dari keanggotaannya karena :
- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri;
- c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
- a. berakhir masa jabatannya dan telah di sumpah/diangkat pejabat yang baru;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
- d. dinyatakan melanggarkan sumpah/janji;
- e. tidak melaksanakan kewajiban;
- f. melanggar larangan.
- (3) Pemberhentian anggota BPD sebagaimana di maksud pada ayat (1) diajukan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat.
BAB III - BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 96

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokrasi.
- (2) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji; dan
- (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
Bagian Kesembilan Belas
Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa
BAB III - BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 97

- (1) Apabila terdapat anggota BPD berhenti sebelum berakhir masa jabatannya sebagaimana di maksud dalam Pasal 95 ayat (1), maka harus diadakan penggantian anggota.
- (2) Anggota BPD pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari wilayah keterwakilan anggota BPD yang digantikan.
- (3) Penetapan anggota BPD pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat BPD berdasarkan hasil musyawarah Dusun yang bersangkutan dengan dihadiri oleh RW, Ketua RT, Pemangku adat, golongan profesi, pembuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat serta Kepala Desa sebagai utusan Pemerintah Desa.
- (4) Anggota BPD diganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan pengesahannya kepada Bupati oleh Kepala Desa melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak di terimanya penetapan anggota BPD pengganti oleh rapat BPD dengan dilampiri berita acara rapat dan keputusan kepala desa.
- (5) Anggota BPD pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diambil sumpah/janji oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (6) Apabila pimpinan BPD diberhentikan, maka penggantian pimpinan di musyawarahkan dalam rapat BPD.
BAB III - BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 98

- (1) Tata tertib BPD ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi sekurangkurangnya antara lain :
- a. pelaksanaan fungsi;
- b. pelaksanaan wewenang;
- c. pelaksanaan hak;
- d. pelaksanaan hak anggota;
- e. pelaksanaan kewajiban anggota;
- f. tata cara rapat;
- g. tata cara pengambilan keputusan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan tata tertib BPD sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Puluh
Mekanisme Kerja Badan Permusyawaratan Desa
BAB III - BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 99

- (1) Untuk melaksanakan fungsi, wewenang, hak dan kewajiban BPD membuat program kerja.
- (2) Sesuai dengan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD melaksanakan kegiatan sesuai denga ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (3) Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam rapatrapat BPD serta ditindaklanjuti sesuai dengan tata tertib BPD.
Bagian Kedua Puluh Satu
Tata Cara Menggali, Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat
BAB III - BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 100

- (1) Untuk melaksanakan penyerapan aspirasi pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan BPD mengadakan pembagian tugas kepada anggota sesuai dengan wilayah keterwakilannya.
- (2) Menampung hasil penyerapan aspirasi dari anggota.
- (3) Mengiventarisasi permasalahan-permasalahan yang timbul di wilayah desa.
- (4) Menyampaikan hasil penyerapan aspirasi dan inventarisasi permasalahan yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) kepada pemerintahan desa dan/atau Bupati melalui Camat dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Bagian Kedua Puluh Dua
Hubungan Kerja
BAB III - BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 101

- (1) BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa, membuat kebijakan yang ditetapkan bersama Kepala Desa.
- (2) Hubungan kerja antara BPD dengan pemerintahan desa bersifat koordinatif, konsultatif dan kemitraan dalam rangka pelaksanaan fungsi, wewenang, hak dan kewajiban.
- (3) Hubungan kerja antara BPD dengan lembaga kemasyarakatan desa bersifat koordinatif dalam rangka pelaksanaan fungsi, wewenang, hak dan kewajiban.
Bagian Kedua Puluh Tiga
Tindakan Penyidikan
BAB III - BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 102

- (1) Tindakan penyidikan terhadap anggota dan atau pimpinan BPD, dilaksanakan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Bupati.
- (2) Dikecualikan dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. tertangkap tangan melakukan tindakan pidana kejahatan; atau
- b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Pemberitahuan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari sebelum tanggal penyidikan.
BAB IV
Pasal 103

- (1) Perangkat Desa terdiri atas :
- a. sekretariat desa;
- b. pelaksana kewilayahan; dan
- c. pelaksanaan teknis.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit :
- a. kepala urusan umum
- b. kepala urusan keuangan.
- (3) Pelaksanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit :
- a. kepala seksi pemerintahan;
- b. kepala seksi perekonomian dan pembangunan;
- c. kepala seksi keagamaan dan Kemasyarakatan;
- d. kepala seksi ketenteraman dan ketertiban.
- (4) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati.
- (5) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan dan wewenangnya.
- (6) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
BAB IV
Pasal 104

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan :
- a. berpendidikan paling rendah Sekolah Menenga Umum yang sederajat;
- b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- c. terdaftar sebagai penduduk desa bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.
BAB IV
Pasal 105

- (1) Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris desa dibantu oleh unsur staf sekretaris Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang Administrasi Pemerintahan.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.
BAB IV
Pasal 106

- (1) Pelaksanaan tugas kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan;
- (2) Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa.
- (3) Pada unsur kewilayahan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Kepala Dusun yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.
- (4) susunan organisasi dan tata kerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB IV
Pasal 107

- (1) pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.
BAB IV
Pasal 108

Jumlah dan susunan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada pasal 107 ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :
- (1) Jumlah penduduk sampai dengan 3000 jiwa terdiri dari :
- a. kepala urusan umum
- b. kepala urusan keuangan
- c. kepala seksi pemerintahan
- d. kepala dusun.
- (2) Jumlah penduduk lebih dari 3000 jiwa dapat memakai seluruh susunan sebagaimana dimaksud pada pasal 103 Peraturan Daerah ini.
Bagian Kesatu
Persyaratan
BAB IV
Pasal 109

- (1) Persyaratan menjadi perangkat desa :
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Calon Perangkat Desa diketahui oleh kepala desa atau Pejabat Kepala Desa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta pemerintah yang dibuktikan dengan surat pernyatan dari calon perangkat desa;
- c. tidak sedang menjalani pidana dan atau tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 3 (tiga) bulan kurungan dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri;
- d. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa yang bersangkutan paling singkat selama 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan domisili yang diketahui oleh desa dan camat;
- e. berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun terhitung sejak yang bersangkutan mendaftarkan diri dibuktikan dengan foto copy akta kelahiran atau surat kelahiran yang di legalisir;
- f. sehat jasmani dan rohani serta nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
- g. berpendidikan paling rendah Sekolah Menegah Umum atau sederajat dibuktikan dengan poto copy surat tanda tamat belajar atau ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- h. pegawai negeri sipil kabupaten/kota setempat yang diangkat menjadi Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pembina kepegawaian, Anggota Tentara Nasinal Indonesia (TNI) atau polisi Republik Indonesia (polri) harus dapat izin tertulis dari atasannya.
- i. bebas narkotika atau obat terlarang lainnya (NARKOBA) dibuktikan dengan surat pernyataan dari calon perangkat desa bermeterai;
- j. berkelakuan baik, dibuktikan dengan surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- k. tidak pernah di hukum secara adat oleh masyarakat dalam wilayah Kabupaten Sarolangun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat keterangan oleh ketua Lembaga Adat Desa.
- l. khusus untuk jabatan Kepala Dusun, calon harus bertempat tinggal diwilayah dusun setempat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Kewenangan Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa
BAB IV
Pasal 110

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berbagai pertimbangan belum dapat segera dilaksanakan, maka kepala desa menunjuk salah satu dari perangkat desa untuk menjadi Pelaksana Tugas (PLT) perangkat desa dengan keputusan kepala desa paling lama 1 (satu) tahun dan atau sampai diangkatnya perangkat desa yang definitif.
- (3) Pemberhentian perangkat desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
Bagian Ketiga
Mekanisme Pengangkatan Pembentukan Panitia Pendaftaran
BAB IV
Pasal 111

- (1) Untuk melaksanakan pengangkatan perangkat desa dibentuk panitia pendeftaran yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Anggota panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah desa, BPD Lembaga Kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat.
- (3) Susunan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ketua, sekretaris bendahara dan seksi sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Tugas panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengadakan penjaringan bakal calon perangkat desa.
Bagian Keempat
Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa
BAB IV
Pasal 112

- (1) Penjaringan bakal calon perangkat desa dilaksanakan oleh panitia pendaftar melalui pengumuman dan penerimaan pendaftaran bakal calon.
- (2) Berdasarkan pengumuman dan penerimaan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bakal calon Perangkat Desa dapat mendaftarkan diri dengan menyerahkan berkas lamaran dan persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Bagi calon yang berasal dari perangkat desa harus mengundurkan diri dari jabatan Perangkat Desa sebelumnya apabilah dinyatakan lulus dengan nilai tinggi.
Bagian Kelima
Penetapan Calon
BAB IV
Pasal 113

- (1) Panitia pendaftaran mengadakan penelitian administrasi terhadap bakal calon perangkat desa.
- (2) Bakal calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 ayat (1) ditetapkan menjadi calon yang berhak mengikuti ujian seleksi pengangkatan perangkat desa dengan Keputusan panitia pendaftaran.
- (3) Daftar calon perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta lampirannya disampaikan pada panitia penguji untuk mengikuti ujian seleksi.
Bagian Keenam
Panitia Penguji
BAB IV
Pasal 114

- (1) Untuk melaksanakan ujian seleksi calon perangkat desa, dibentuk panitia penguji yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Susunan panitia penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan anggota panitia ditetapkan dengan peraturan desa.
Bagian Ketujuh
Ujian
BAB IV
Pasal 115

- (1) Dalam rangka menilai kemampuan potensi akademis Calon Perangkat Desa, diadakan seleksi melalui ujian tertulis.
- (2) Waktu dan tempat ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh tim penguji.
- (3) Materi ujian perangkat desa meliputi :
- a. pancasila
- b. undang-undang Dasar 1945
- c. bahasa Indonesia
- d. matematika
- e. pengetahuan umum
- f. pengetahuan tentang pemerintah desa dan
- g. berpengetahuan yang terkait dengan jabatan perangkat desa yang dilamar
- (4) Hasil ujian dituangkan dalam keputusan panitia penguji dan langsung diumumkan setelah penetapan hasil ujian.
- (5) Penetapan hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada kepala desa paling lama 3 (tiga) hari sejak penetapan hasil ujian.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penilaian ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedelapan
Pengangkatan
BAB IV
Pasal 116

- (1) Paling lama 3 (tiga) hari sejak menerima keputusan tim penguji tentang penetapan hasil ujian seleksi, Kepala Desa wajib mengumumkan kepada masyarakat desa setempat.
- (2) Calon perangkat desa yang berhak diangkat adalah yang memperoleh peringkat kelulusan paling tinggi.
- (3) Calon perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat sebagai perangkat desa dengan Keputusan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak diumumkan kepala desa.
Bagian Kesembilan
Pelantikan
BAB IV
Pasal 117

Sebelum memangku jabatan, perangkat desa mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh kepala desa di wilayah desa yang bersangkutan paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (3).
BAB IV
Pasal 118

Bunyi sumpah/janji perangkat desa sebagai berikut :
- '' Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku perangkat desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan
mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia dan saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan seluruslurusnya yang berlaku bagi desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia''.
Bagian Kesepuluh
Masa Jabatan
BAB IV
Pasal 119

Masa jabatan atau batas usia perangkat desa adalah sampai 60 (enam puluh) tahun.
Bagian Kesebelas
Kewajiban Dan Larangan
BAB IV
Pasal 120

Perangkat desa mempunyai kewajiban :
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undangundang Dasar Negara Republik Indonesa Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- c. melaksanakan kehidupan demokrasi.
- d. melaksanakan prinsip tata pemerintah desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- e. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Desa.
- f. mentaati dan menegakkan seluruh Peraturan Perundang-undangan.
- g. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.
- h. melaksanakan urusan yang menjadi tugas pokoknya.
- i. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
- j. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa. dan
- k. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
BAB IV
Pasal 121

Perangkat desa dilarang :
- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- m. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat pemerintah desa.
- n. menyalahgunakan wewenangnya;
- o. membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia Negara atau pemerintah desa yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan dan/atau pihak lain.
- p. menyalahgunakan barang-barang, uang dan atau surat-surat berharga milik Negara dan atau milik pemerintah desa;
- q. melakukan kegiatan dengan atasan, teman sejawat atau bawahan atau orang didalam muapun dilingkungan kerjanya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan dan atau pihak lain secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara, daerah, desa dan masyarakat;
- r. menerima hadiah dan atau sesuatu pemberian berupa apapun dan dari siapa pun juga yang diketahui dan atau patut di duga bahwa pemberian itu berkaitan atau mungkin berkaitan dengan jabatan dengan yang bersangkutan;
- s. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan dan atau pihak lain;
- t. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa; dan
- u. melanggar sumpah/janji jabatan.
BAB IV
Pasal 122

- (1) Perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana di maksud pasal 121 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan atau teguran tulisan.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat di lanjutkan dengan pemberhentian.
Bagian Kedua Belas
Pemberhentian
BAB IV
Pasal 123

- (1) Perangkat Desa berhenti karena.
- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sediri; atau
- c. diberhentikan.
- (2) Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
- a. berusia telah genap 60 (enam puluh) tahun atau berakhir masa jabatannya;
- b. berhalangan tetap;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa atau melanggar larangan sebagai perangkat desa;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- e. terbukti tidak melaksanakan kewajiban kepala desa; dan atau
- f. terbukti melanggar larangan perangkat desa.
- (3) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa setelah di konsultasikan dengan camat atas nama Bupati.
BAB IV
Pasal 124

Pemberhentian perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. kepala desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai pemberhentian perangkat desa;
- b. camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
- c. rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pemberhentian perangkat desa.
BAB IV
Pasal 125

- (1) Pemberhentian perangkat desa diberhentikan sementara oleh kepala desa apabila dinyatakan sebagai tersangka pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (liama) tahun dan atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan; dan/atau
- (2) Berstatus sebagai tersangka tindak pidana korupsi, terorisme, maka dan atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.
- (3) Perangkat desa diberhentikan oleh Kepala Desa apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
BAB IV
Pasal 126

- (1) Perangkat desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 125 ayat (1), setelah melalui proses pengadilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Kepala Desa harus merehabilitas dan mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan dengan keputusan Kepala Desa.
- (2) Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Kepala Desa hanya merehabilitasi nama perangkat desa yang bersangkutan dengan keputusan Kepala Desa.
BAB IV
Pasal 127

Selama masa pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 125 ayat (1) mendapat penghasilan 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan semula dan selebihnya 50 % (lima puluh perseratus) dimasukan ke Kas Desa sebagai sumber pendapatan Desa.
BAB IV
Pasal 128

- (1) Perangkat desa yang berhalangan menjalankan tugas wajib memberitahukan kepada kepala desa.
- (2) Perangkat desa yang berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah karena alasan penting, sakit dan alasan lain yang dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan izin atau cuti sesuai ketentuan pengaturan izin atau cuti yang akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (1) Pemberian cuti perangkat desa dilakukan oleh kepala desa dengan disertai penunjukan Pejabat yang menjalankan tugas dan diambil dari perangkat desa yang dianggap mampu.
Bagian Ketiga Belas
Tindakan Penyidikan Terhadap Perangkat Desa
BAB IV
Pasal 130

- (1) Perangkat desa yang diduga melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang dan atau jabatannya akan dilakukan pemeriksaan oleh aparatur pemeriksa atau tim pemeriksa yang diajukan oleh Bupati.
- (2) Hasil pemerikasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati untuk kemudian disampaikan kepada Kepala Desa.
- (3) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika dugaan penyalahgunaan wewenang dan/atau jabatanya terbukti, maka kepala desa memberikan sanksi kepada yang bersangkutan.
Bagian Keempat Belas
Pengawasan
BAB IV
Pasal 131

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan perangkat desa dibentuk tim pengawas ditingkat Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengawasi, mengevaluasi, memeriksa pelanggaran dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam dan atau setelah pelaksanaan pengangkatan perangkat desa.
- (3) Apabila tim pengawas tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka untuk menyelesaikannya diserahkan kepada Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Bagian Kelima Belas
Sanksi
BAB IV
Pasal 132

- (1) Panitia pendaftaran dan panitia penguji perangkat desa yang terbukti berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pengawas telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam proses penjaringan dan pengangkatan Perangkatan desa untuk kepentingan pribadi, golongan dan atau pihak lain dikenakan sanksi administrasi berkaitan dengan kedudukannya dalam kepanitiaan atau tim.
- (2) Calon perangkat desa yang terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan diketahui sebelum pengangkatan dan pelantikannya sebagai Perangkat Desa, maka keputusannya dibatalkan.
- (3) Jika kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti setelah yang bersangkutan diangkat dan dilantik, maka kepala desa wajib mencabut Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan perangkat desa dan memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya..
- (4) Ketentuan mengenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat(2) dan ayat (3) tidak menutup pengenaan sanksi yang diatur dalam perundangundangan lainnya.
BAB V - JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DI DESA
Pasal 133

Jenis Peraturan di desa meliputi:
- a. peraturan desa;
- b. peraturan bersama kepala desa; dan
- c. peraturan kepala desa.
BAB V - JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DI DESA
Pasal 134

Peraturan di desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
BAB V - JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DI DESA
Pasal 135

- (1) Peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 huruf a berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 huruf b berisi materi kerjasama desa.
- (3) Peraturan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 huruf c berisi materi pelaksanaan peraturan desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (1) Perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa dan BPD dalam rencana kerja pemerintah desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada pemerintah desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan peraturan desa.
Bagian Kesatu
Peraturan Desa
Perancanaan
BAB V - JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DI DESA
Pasal 136

Bagian Kedua
Penyusunan
Penyusunan Peraturan Desa Oleh Kepala Desa
BAB V - JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DI DESA
Pasal 137

- (1) Penyusunan rancangan peraturan desa diprakarsai oleh pemerintah desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (4) Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk ditindaklanjut proses penyusunan rancangan peraturan desa.
- (5) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
Bagian Ketiga
Penyusunan Peraturan Desa Oleh BPD
BAB V - JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DI DESA
Pasal 138

- (1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan peraturan desa.
- (2) Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk rancangan peraturan desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa, rancangan peraturan desa tentang rencana kerja pemerintah desa, rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan rancangan peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa.
- (3) Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan peraturan desa usulan BPD.
Bagian Keempat
Pembahasan
BAB V - JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DI DESA
Pasal 139

- (1) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.
- (2) Dalam hal terdapat rancangan peraturan desa prakarsa pemerintah desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan peraturan desa usulan BPD sedangkan rancangan peraturan desa usulan kepala desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
- (1) Rancangan peraturan desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- (2) Rancangan peraturan desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara pemerintah desa dan BPD.
BAB V - JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DI DESA
Pasal 141

- (1) Rancangan peraturan desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh kepala desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.
Bagian Kelima
Penetapan
BAB V - JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DI DESA
Pasal 142

- (1) Rancangan peraturan desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan peraturan desa tersebut wajib diundangkan dalam lembaran desa dan sah menjadi peraturan desa.
Bagian Keenam
Pengundangan
BAB V - JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DI DESA
Pasal 143

- (1) Sekretaris Desa mengundangkan peraturan desa dalam lembaran desa.
- (2) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.
Bagian Ketujuh
Penyebarluasan
BAB V - JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DI DESA
Pasal 144

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peratuan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
Bagian Kedelapan
Evaluasi Dan Klarifikasi Peraturan Desa
Paragraf 1 Evaluasi
BAB V - JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DI DESA
Pasal 145

- (1) Rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi pemerintah desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati sebelum ditetepkan menjadi peraturan desa.
- (2) Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak di sepakati untuk di evaluasi.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh Bupati.
- (4) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa wajib memperbaikinya.
- (5) Kepala Desa diberikan waktu 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk memperbaiki rancangan peraturan desa.
- (6) Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Hasil koreksi dan perbaikan rancangan peraturan desa di sampaikan kepada Bupati melalaui Camat.
- (8) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
BAB V - JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DI DESA
Pasal 146

Dalam hal kepala desa tidak meninjaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (3), dan tetap menetapkan menjadi Peraturan desa, Bupati membatalkan peraturan desa dengan Keputusan Bupati.
BAB V - JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DI DESA
Pasal 147

- (1) Bupati dapat membentuk tim evaluasi Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (1) Peraturan desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
- (2) Bupati melakukan klarifikasi peraturan desa dengan membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.
Paragraf 2
Klarifikasi
BAB V - JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DI DESA
Pasal 148

- (1) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (3) dapat berupa:
- a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
- b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peraturan desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
- (3) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi Bupati membatalkan peraturan desa tersebut dengan Keputusan Bupati.
Bagian Kesembilan
Peraturan Bersama Kepala Desa Perencanaan
BAB V - JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DI DESA
Pasal 150

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan bersama oleh dua kepala desa atau lebih dalam rangka kerja sama antar-Desa.
- (2) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah desa.
Bagian Kesepuluh
Penyusunan
BAB V - JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DI DESA
Pasal 151

Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa pemrakarsa.
BAB V - JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DI DESA
Pasal 152

- (1) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.
- (2) Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan kepala desa untuk ditindaklanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa.
Bagian Kesebelas
Pembahasan, Penetapan Dan Pengundangan
BAB V - JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DI DESA
Pasal 153

Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih.
BAB V - JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DI DESA
Pasal 154

- (1) Kepala desa yang melakukan kerja sama antar desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing desa.
- (3) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa.
Bagian Ketiga Belas
Penyebarluasan
BAB V - JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DI DESA
Pasal 155

Peraturan Bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat desa masingmasing.
Bagian Keempat Belas
Peraturan Kepala Desa
BAB V - JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DI DESA
Pasal 156

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh kepala desa.
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa meliputi materi pelaksanaan peraturan di desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
BAB V - JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DI DESA
Pasal 157

Peraturan kepala desa diundangkan dalam berita desa oleh sekretaris desa.
Bagian Kelima Belas
Pembiayaan
BAB V - JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DI DESA
Pasal 158

Pembiayaan pembentukan peraturan di desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa.
Bagian Keenam Belas
Ketentuan Lain
BAB V - JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DI DESA
Pasal 159

- (1) Peraturan Desa Adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di Desa Adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Teknik dan prosedur penyusunan peraturan di desa yang diatur dalam peraturan daerah ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik dan prosedur penyusunan peraturan di desa adat.
BAB V - JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DI DESA
Pasal 160

Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa untuk pelaksanaan Peraturan di desa, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang bersifat penetapan.
BAB V - JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DI DESA
Pasal 161

- (1) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan peraturan di desa diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB V - JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DI DESA
Pasal 162

Ketentuan mengenai bentuk Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 163

- (1) Bagi penjabat kepala desa yang masa jabatannya telah berjalan 5 (lima) tahun lebih, maka segera dilakukan pemilihan kepala desa yang baru.
- (2) Bagi kepala desa yang diangkat dengan masa jabatan 6 (enam) tahun maka berakhir masa jabatan terhitung sejak berakhirnya keputusan pengangkatan sebagai kepala desa.
- (3) Pemilihan dan pengangkatan kepala desa yang baru agar mempedomani Peraturan Daerah ini.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 164

Anggota BPD yang belum berakhir masa jabatannya tetap melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban sampai dengan habis masa jabatannya.
- (1) Perangkat Desa yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sampai batas waktu yang ditentukan dalam keputusan pengangkatan.
- (2) Bagi Desa yang telah melaksanakan proses pengangkatan Perangkat Desa sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini belum selesai, maka semua tahap yang telah dilaksanakan dinyatakan tetap berlaku sampai dilantiknya Perangkat Desa yang dinyatakan lulus dengan nilai tertinggi dengan memperhatikan atau menyelesaikan nama jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 166

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 04 tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun tahun 2007 Nomor 10 seri);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun nomor 11 tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun tahun 2007 Nomor 11 seri); dan
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 24 tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun tahun 2007 Nomor 24 seri) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 167

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.
Ditetapkan di Sarolangun pada tanggal 16 November 2015
BUPATI SAROLANGUN, ttd.
CEK ENDRA
Diundangkan di Sarolangun pada tanggal 16 November 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN, ttd.
THABRONI ROZALI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2015 NOMOR 10
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN, PROVINSI JAMBI : 10 TAHUN 2015
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2

huruf b
Biaya Pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun adalah untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan lainnya, Honorarium panitia dan biaya pelantikan.
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup jelas.
| Pasal 8 Cukup | jelas. |
|-------------------------|----------|
| Pasal 9 Cukup | jelas. |
| Pasal 10 Cukup | jelas. |
| Pasal 11 Cukup | jelas. |
| Pasal 12 Cukup | jelas. |
| Pasal 13 Cukup | Jelas |
| Pasal 14 Cukup | jelas. |
| Pasal 15 Cukup | jelas. |
| Pasal 16 Cukup Pasal 17 | jelas. |
| Cukup Pasal 18 | jelas. |
| Cukup | jelas. |
| Pasal 19 Cukup | jelas. |
| Pasal 20 Cukup Pasal 21 | jelas. |
| Cukup Pasal 22 | jelas. |
| Cukup Pasal 23 | jelas. |
| Cukup Pasal 24 | jelas. |
| Cukup Pasal 25 | jelas. |
| Cukup | jelas. |
| Pasal 26 Cukup | jelas. |
| Pasal 27 Cukup | jelas. |
| Pasal 28 Cukup | jelas. |
| Pasal 29 Cukup | jelas. |
| Pasal 30 Cukup | jelas. |
| Pasal 31 Cukup | jelas |
| Pasal 32 Cukup Pasal 33 | jelas. |
| Cukup | jelas. |
| Pasal 34 Cukup | jelas |
| Pasal 35 Cukup | jelas. |
| Pasal 35 Cukup Pasal 36 | jelas. |
| Cukup | jelas. |
PENJELASAN
Pasal 37

Yang di maksud dengan ''terhitung sejak tanggal pelantikan'' adalah seorang telah dilantik sebagai Kepala Desa maka apabila yang bersangkutan mengundurkan diri sebelum habis massa jabatannya dianggap telah menjabat satu periode massa jabatan 6 (enam) tahun.
PENJELASAN
Pasal 38

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 39

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 40

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 41

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 42

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 43

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 44

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 45

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 46

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 47

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 48

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 49

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 50

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 51

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 52

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 53

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 54

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 55

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 56

huruf a
Yang dimaksud ''berakhir massa jabatannya'' adalah apabila seorang Kepala Desa yang telah berakhir massa jabatannya 6 (enam) tahun terhitung tanggal pelantikan harus di berhentikan. Dalam hal belum ada calon terpilih dan belum dapat dilaksanakan pemilhan, diangkat penjabat.
huruf b
Yang dimaksud dengan ''tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap'' adalah apabilah Kepala Desa menderita sakit yang mengakibatkan, baik pisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang di buktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak di ketahui keberadaannya.
PENJELASAN
Pasal 57

Cukup jelas Pasal 58 Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 59

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 60

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 61

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 62

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 63

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 64

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 65

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 66

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 67

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 68

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 69

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 70

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 71

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 72

huruf f
Yang dimaksud dengan surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) adalah surat keterangan Catatan Kepolisian yang di keluarkan oleh POLRES Kabupaten Sarolangun.
PENJELASAN
Pasal 73

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 74

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 75

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 76

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 77

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 78

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 79

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 80

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 81

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 82

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 83

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 84

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 85

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 86

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 87

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 88

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 89

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 90

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 91

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 92

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 93

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 94

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 95

Apabila terdapat anggota BPD berhenti sebelum berakhir masa jabatannya maka harus dilakukan pergantian anggota BPD, Pergantian anggota BPD tersebut hanya menghabiskan sisa jabatan anggota BPD yang digantikan.
PENJELASAN
Pasal 96

Cukup jelas. Pasal 97 Cukup jelas. Pasal 98 Cukup jelas. Pasal 99 Cukup jelas. Pasal 100 Cukup jelas. Pasal 101 Cukup jelas. Pasal 102 Cukup jelas. Pasal 103 Cukup jelas. Pasal 104 Cukup jelas. Pasal 105 Cukup jelas. Pasal 106 Cukup jelas. Pasal 107 Cukup jelas. Pasal 108 Cukup jelas. Pasal 109 Cukup jelas. Pasal 110 Cukup jelas. Pasal 111 Cukup jelas. Pasal 112 Cukup jelas. Pasal 113 Cukup jelas. Pasal 114 Cukup jelas.
| Pasal 115 |
|-------------------------------------|
| Cukup jelas. Pasal 116 Cukup jelas. |
| Pasal 117 Cukup jelas. |
| Pasal 118 Cukup jelas. |
| Pasal 119 |
| Cukup jelas. Pasal 120 |
| Cukup jelas. Pasal 121 |
| Cukup jelas. Pasal 122 |
| Cukup jelas. Pasal 123 |
| Cukup jelas. |
| Pasal 124 Cukup jelas. |
| Pasal 125 Cukup jelas. |
| Pasal 126 Cukup jelas. |
| Pasal 127 Cukup jelas. |
| Pasal 128 Cukup jelas. |
| Pasal 129 Cukup jelas. |
| Pasal 130 Cukup jelas. |
| Pasal 131 Cukup jelas. |
| Pasal 132 Cukup jelas. |
| Pasal 133 Cukup jelas. Pasal 134 |
| Cukup jelas. Pasal 135 |
| Cukup jelas. |
| Pasal 136 Cukup jelas. |
| Pasal 137 Cukup jelas. |
| Pasal 138 Cukup jelas. |
| Pasal 139 Cukup jelas. |
| Pasal 140 Cukup jelas. |
| Pasal 141 Cukup jelas. |
| Pasal 142 Cukup jelas. |
| Pasal 143 Cukup jelas. Pasal 144 |
| Cukup jelas. |
PENJELASAN
Pasal 145

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 146

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 147

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 148

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 149

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 150

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 151

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 152

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 153

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 154

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 155

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 156

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 157

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 158

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 159

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 160

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 161

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 162

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 163

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 164

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 165

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 166

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 167

Cukup jelas.
TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 10
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 10 TAHUN 2015 TANGGAL 16 NOVEMBER 2015 TENTANG PEMERINTAHAN DESA
BENTUK PERATURAN DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA
A. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DI DESA
- I. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DESA
KEPALA DESA ..... (Nama Desa) KABUPATEN/KOTA... (Nama Kabupaten/Kota)
PERATURAN DESA... (Nama Desa) NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Nama Peraturan Desa)
KEPALA DESA (Nama Desa),
Menimbang: a. bahwa ...;
bahwa ...;
dan seterusnya ...;
Mengingat: 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;
Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa) dan KEPALA DESA ... (Nama Desa)
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG ... (Nama Peraturan Desa).
```
PENJELASANBAB I
Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:
PENJELASANBAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan: