PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor TAHUN Tahun 2014
Tentang PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN KEPADA INSTANS! PELAKSANA PEMUNGUT PAJAK DASRAH DAN RETR!BUS! DAERAH
Berlaku: 25 TAHUN 2014
N/A
Preamble

Menimbang
WALIKOTA BITUNG
PERATURAN WALIKOTA BJTUNG NOMOR25 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN KEPADA INSTANS! PELAKSANA PEMUNGUT PAJAK DASRAH DAN RETR!BUS! DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BITUNG,
- a. bahwa insentif pemungutan pajak dan retribusi diberikan sebagai penghargaan atas k.inerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi, yang diberikan kepada instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 4 ayat (1) Peratura.n Pemerintah Ncmor 69 Tahun 2010 ten tang Tata Cara Pernberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Ren ibusi Daerah menyebut.l.an mstansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi dapat dibert insentif apabila mencapai kinerja iertentu;
- c. bahwa Feraturan Walikota Bitung Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernberian Insentif Pernungutan kepada Instan si Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Insentif Pemungutan Kepada Instansi Pelaksana Pernungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Mengingat tentang Bitung 990 Nomor Indonesia
1. Unctang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 Pembentukan KotamaJya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l 52, Tarnbab an l.cmbaran Negara Republik Nomor JG?l);
2. Undang-Undang No111or 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara [Lembar-an Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
•
•
3. Undang-Unctang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembarar, Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nornor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas IJndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemermt.ahari Daerah {Lembar-ar, Negara Republik Indonesia Tahun 2(J08 Nomor 59, Tambahan !...embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peruridang-undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lernbarari Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. '/. Per aturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (I..embaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161):
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006 tentang Pcdoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah bcberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menter! Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 rernang Perubahan Kedua At.as Perat.uran Menteri Dalam Negeri Nemer 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kata Bitung Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kata Bitung (Lembaran Daerah Kata Bitung Tahun 2008 Nomor 19) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kata Bitung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kata Bitung Nomor 19 Tahun 2008 tentang Orgar.isasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kata Bitung (Lemharan Daerah Kota Bitung Tahun 2012 Nomor 19);
•
•
Menetapkan
12. Peraruran Dacrah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2010 rcntang Pajak l)aerah {Lembar-an Daerah Kota Bitung Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 107) sebagairnana telah diubah dengan Pcraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kata Bitung Nomor 8 Tahun 2010 ten tang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kot.a Bitung Tahun 2013 Nomor 22);
13. Peraturan Daerah Kata Bitung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kata Bitung Tahun 2011 Ncmor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kata Bitung Nomor 108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kata Bitung Nornor 2 Tahun 2013 ten tang Perubahan Atas Pera tu ran Daerah Kata Bitung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi -Jasa Urr1u111 [l.embaran Daerah J{ota Bitung Tahun 2013 Nomor 23);
14. Peraturan Daerah Kata Bitung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha [Lernbaran Daerah Kota Bitung Tahun 2011 Nornor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2011 ten tang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2013 Namor 24);
15. Peraturan Daerah Kata Bitung Nomar 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu [Lembar'an Daerah Kata Bitung Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lernbaran Dacrah Kora Bitung Namnr l 10);
16. Peraturan walikota Bitung Nomor 22 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kata Bitung (Berita Daerah Kot.a B1tu11g Tahun 2013 Namor 77);
MEMUTUSKAN ;
PERATURAN WALIKOTA BITUNG TENTANG lNSENTIF PEMUNGUTAN KEPADA INSTANSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. PEMBERIAN PEMUNGUT
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalarn Perat.uran Walikota ini , yang dimaksud dengan :
- 1 Daerah adalah Kata Bitung.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Birung.
3. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Bitung.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan dan Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
•
•
5. Insen,tif Pemungutan Pajak ?an Retribusi, yang selanjutnya disebut Insentif a?ala\_n tambahan perrghaailari yang diberikan sebagai penghargaan atas kine � Ja � ertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribus! Daerah.
7. Kepala Inst.msi adaleh Kcpala ln-stansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retri hu si Daerah.
6. Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi adalah Dinas/Badan/ Le � baga dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak clan Retribusi.
8. Pajak Daerah, yang sela nju tnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat rnemaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepcrluan Dacrah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang disingkat APBD adalah Anggara.n Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung .
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang u-rutang sarnpai keglata.n Penagihan Pajak dan Retribusi kepada Wajib Pajak atau i � etribt.lsi serta per gawasan penyetorannya.
BAB II - INSENTIF f'EMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Pasal 2

- (1) Insentif diherikan kepada instansi pelaksana pemungutan Pajak dan Retribusi !Jaerah.
- (2) insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara proporsional kepada :
- a. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan Daerah;
- b. pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-rnasing; dan
- c. pem.mgur pajak B1..1n1i dan Bangunan pada tingkat Kelurahan dan Ke � ;,.::.111ata11, Lurah dan Camat dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh instanai pclaksana Pernungut Pajak.
BAB II - INSENTIF f'EMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Pasal 3

- (1) lnstansi pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi lnsentif apabila mencapai kinerja tenentu.
- (2) Pcmberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya berdasarkan jumlah realisasi.
- (3) Pernberian Insentif khusus triwulan keempat disesuaikan dengan realisasi yang diperoleh.
Pasa14
- {1) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwtrlan tcrscbut dibayar kan pada awal triwulan bcrikutnya yang telah mencapa1 target kinerja triwulan yang ditentukan.
•
•
- (2l Dalam .ha.I target kinerja pada akh.r Tahun Anggaran Penerimaan tidak tercapai, tidak mernbatalkan irrscrttif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebel urrmya.
- (3) Target sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ditetapkan dengan target pener1 � aan perJe � 1s Pajak dan Retribusi sebagai berikut :
- a. sarnpai dengan triwulan I 15 o/o
- (lima belas persen):
- b. sampai dengan triwulan II
- 40 % (empat puluh persen];
- c. sampar dengan tnwulan Ill 75 % d. sampai dengan tnwulan IV 100 % (seratus persen).
(tujuh puluh lima persen); dan
BAB Ill - BESA.RAN JNSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 5

- (1) Besaran lnsentif sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebesar So/o (lima per-sen}.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonversi menjadi 100% (seratus persen) .
- (3) Besaran lnsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, diatur dengan rincian prosentase sebagai berikut :
- a. Kepala Daerah sebesar 13 o/o (tiga belas persen); dan
- b. Wakil Kepala Daerah sebesar 8 % (delapan persen).
- (4) Besaran insentif kepada Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut dan pihak lain yang memban tu Instansi Pelaksana Pemungut ditetapkan secara proµorsional setelah dikurangi besaran insentif untuk Kepala Daerah clan Wakil Kepala Daerah scbagairnana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Kcputusan Kepala lnstansr masing-masing.
- (3) Pernbr.var an inscntif pcmungutan Pajak B1.1mi dan Bangunan Perdesaan dan Pcrkotaan kepada Camat dari Lurah diteta pkan sebesar 5°/o (lima persen) dari capaian di masing-masing kecamatan dan kelurahan, dengan tidak dikure ngi besaran insentif untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagairnana dimaksud pada ayat (3) .
BAB IV - PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 8

Pada saa: Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Bitung Nornor 23 Tahun 2014 rerirang Pcmbcrran lnsentif Pemungutan Kepada lnstansi Pclaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribus! Daerah (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2014 Nomor 134) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB IV - PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 9

Peraturan Vii' alikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setrap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kata Bi tung .
•
2014 Ditetapkan di Bitung Pada tanggal 28 Maret
Diundangkan di Bitung
INA UTAMA MADYA
NIP. 19610804 198603 1 016
BER!TA DI\.ERAH KOTA BITUNG TAHUN 2014 NOMOR 1 36