PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor G7 Tahun 2017
Tentang No Description
Berlaku: 2 Tahun 1994
N/A
Preamble

Menimbang : batrwa guna memberilon @oman bag aparat di lingkungarr Pemerintatr Ifubupaten Situbondo dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratr Kabupaten Situbondo Tahun 2017, dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratr Kabupaten situbondo Tahun 2afi yang pelaksanaannya ditetapkan dengan peraturan Bupati.
- Menglngat : 1. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 1g5O tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita " Negara Republik Indonesia Tahun lgso Nomor 4U sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 2 Tahun 196s (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor L9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2T3Ol;
2. undang-undang Nomor 12 Tahun 1g8s tentang pqiak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 1985 Nomor 68, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor t2 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun lgg4 Nomor 62, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. undang-undang Nomor 2L Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 44, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telatr diubatr dengan Undang-Undang Nomor 20 Takrun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2OO0 Nomor 130, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. undang-undang Nomor 28 Tahun lggg tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor TS, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3851];
3. undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2o6, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 5.
4. undang-undang Nomor tr ratrun 2oo3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861; 6.
7. undang-undang Nomor 1 Tahun 2oo4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor s, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
6. undang-undang Nomor ls rahun 2oo4 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oa4 Nomor Go, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OOl; 8.
7. undang-undang Nomor 25 Tahun 2oo4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2ll; 9.
8. undang-undang Nomor 33 Tahun 2ao4 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Rrsat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tanrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38l; 10.
9. undang-undang Nomor 28 Tahun 2oog tentang pqiak Daerah dan Retribusi Daeratr (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oog Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50a9); 11.
10. undang-undang Nomor L2 Tahun zoLL tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zott Nomor 82, Tambatran Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5%a\ L2.
11. undang-undang Nomor 5 Tahun 2ot4 tentang Aparatur sipil Negara (Iembaran Negara Republik -Indonesia Tahun 2ot4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54941; 13.
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-Undang Nomor 9 Tatrun 2015 (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 56791;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun LgT2 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L9ZZ Nomor 3S);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2OO0 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ooo Nomor 2Lo, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor aO28);
17. Peraturan Pemerinta.tr Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada partai politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zaog Nomor 1g, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ae72l;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 rahun 2oll tentang Pinjaman Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL1 Nomor 59);
6. L9. Peraturan Pemerintah Nomor ss rahun 200s tentang Dana Perimbangan (kmbaran Negara Republi[ Indonesia Tahun 2oo5 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSTSI;
20. Peraturan Pemerintah Nomor s8 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daeratr (Iembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 200s Nomor !4o, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor asrgl;
8. 2r. Peraturan Pemerintah Nomor T9 Tahun 2oos tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo5 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2T Tahun 2ol4 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oL4 Nomo,r 921;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2ao6 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintatr (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ao6 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6lal;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun zoor tentang I"aporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada DPRD, dan Informasi La.poran penyelenggaraan Pemerintahan Daeratr kepada Masyarakat (Le*baran Negara Republik Indonesia Tahun 2aoz Nomor L9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6e3l;
4
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2Ol2 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL2 Nomor 5, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 52721;
26. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerints.h, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telatr beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2L Tahun 2011;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan umum Nomor 45/PRT lM/2o07 tentang Pedorn"an Teloris pembangunan Gedung Negara; 28.
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.O2/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2ALT;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2Ot6 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daeratr;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2OLo tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah rahun Anggaran zaLT perita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8T4l;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2Ol2 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daeratr (RPJP) Kabupaten Situbondo Tahun 2OO5 - 2O2S (kmbaran Daerah Kabupaten Situbondo Tatrun 2OL2 Nomor 6);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Irmbaran Daerah Kabupaten Situbondo Tatrun 2008 Nomor 13);
34. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 13 Tahun 2OL6 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2OL7 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OLo Nomor L+l;
35. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertangsungiawaban dan pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi, pemberian Hibah, Bantuan Sosial, BaSl Hasil PajaklRetribusi Daerah, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun ZOL6 Nomor 23l..
ME}IUTUSKAN:
MENETAPKAN : PERATIIRAIT BIIPATI TINTANG PEDOU.AII PTI,AKSANAAN AIYGGARAIT PEITDAPATAIT DAIT BELAIYT'A DATRAII I(ABT'PATTIT SITT'BOITDO TAHUIY 2OI7.
Diundangkan di Situbondo pada tanssal 2 3 SEp 2016
SEIIREIARIS DAERAII KABUPATEIV SITT'BOITDO,
BERTTA DAtRArr KABTIPATEIT SITUBOIYDO TAHrrry 2OL6IIOMOR Ag
Pasal I
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OL7, sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagtan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
Pasal 2
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratr Kabupaten Situbondo Tahun 2ol7 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan bag Aparat Pemerintah Ifubupaten Situbondo dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai Anggaran Pendapatan dan Belarrja Daeratr Kabupaten Situbondo Tatrun 2Ot7.
Pasal 3
Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintatrkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.
Ditetapkan di Situbondo pada tanggal Z 3 SEp 20lo
BI'PATI SITI'BONDO,
SEP 2016
L/IUPIRAII Peraturan Bupati Situbondo rarrggal :23
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 34 TAHUN 2013
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMADAM KEBAKARAN PADA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA BANJARBARU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARBARU.
- a. bahwa dalam rangka efektilitas don optimalisasi pelaksanaan pelayanan di bidang penanganan bcncana kebakaran di Kota Banjarbaru perlu melakukan Pembentukan. Organisasi dan Taut Keiji. Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran pada Dines Sosial clan Tenaga Kona Kota Banjarbaru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangun sebagaimana dimaksud dakun huruf a, perlu menempkan dengan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kcrja Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran pada Dines Sosial dun Tenaga Keiji! Kota Banjarbaru.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepcgawaian ILembaran Ncgara Republik Indonesia Tabun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Alas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaitin (Lembaran Negant Republik Indonesia Tabun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890):
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadyn Duerah Tingkat II Banjarbaru 1Lembaron Newlin Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lcmharan Regard Republik Indonesia Nomor 3822):
3. Undung-Undang Homer 32 Tahun 2004 tentang Pemerimahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Humor 4437) sebagaimana mirth diubah beberapa kali terakhir dengan Undang. Undring Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pcrubohan Kedua Alas Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2004 tenlang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Humor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Pcrundang-undangan (Lembamn Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Homer 82, Tambahan Lembaran !Vegans Nomor 4234 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil datum Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagainuma diubalt dengan Peraturan Pemenntah Nomor 13 Tahun 2002 terming Pcrubahan Alas Peraturan Pemerintah Homer 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Pcraturan Pcmenntah Nomor 38 Tahun 2007 rentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah. Pemerintahan Daerah Provinsi don Pemerintahan Daernh Kabupalen/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. 7, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tanning Organisasi Perangkat Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Humor 89, Tambahan Lamborn Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri natant Negen Republik Indonesia Namur 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Panatela!, Peraradon Daerah;
9. Pcraturan Daerah Kota Banjarbaru Homer 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kcwenangan Pemerintoh Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 11;
Meneutpkan
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tabun 2013 tentang Pembentukan. Organisasi dan Tutu Kerja Lembaga Teknis Daenth Kota Banjarbaru ILcmbarnn Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 61
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN. ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMADAM KEBAKARAN PADA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA BANJARBARU.
BAB 1 KETENTUAN UMUM
Paso] I
Daktm Pcraturan Walikota ini yang dimaksud dengan
- L Dacrah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerab adalah Walikota Banjarbaru dan Peranglcat Dacrah sebagai unsur penyeIenggara Pemerintahan Dacruh Kota Banjarbaru.
3. Walikom adalah Walikota Banjarbaru.
4. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja adalah Dinas Sosial dan Tenaga Keno. Kota Banjarbaru.
5. Kepola Dinas Dams Sosial don Tenaga Herja adalah Kepala Dinas Sosial dun Tenaga Kerja Kota Banjarbaru.
6. Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disinglcat UFT Pemadam Kebakaran adalab Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bartjarbana.
7. Kemda Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran adalab Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran pada Dinas Sosial dan Tenaga Kenn Kota Banjarbaru.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fong/monad Pemadam Kebakaran pada Dinas Scala! dun Tenaga Kerja Kota Banjarbaru.
13A8 II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
Magian Kesaut Pembentukan
Pasal 2
Dengan Peraturan Walikota mi dtbentuk kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kehalcartut pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru.
Bagian Kcdua ICtdudukan
Pas's! 3
Unit Pelaksana Teknis Perriadam Kebakanm mcrupidcan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja how Banjarbaru yang bcrkedudukan sebagui penyelenggara teknis scbegian tugns divas, dipimpin olch stoning Kepala Unit Pelakstual Teknis Pcmadam Kebakaran berada di bawnh dun bertangm.ing jawab kepada Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kenn Kota Banjarbaru.
BAB IV
Pasal 6

Kcpala UPT scbagaimana dunaksud Pasal 5 ayat (I) huruf a mcmpunyai tugas mcrencanakan. mcmimpin, mengkoordinasikan, mcnyusun kcbijukan, mcmbina. mengawasi, dun mengendalikan sena mengrvaluast tugas pokok dun fungsi dari Unit PeIaksana Teknis Pemadam Kebakttran
Ragan) Ketiga Sub Ragian Tata Usaha
BAB IV
Pasal 7

- (tI Sub Raglan Tata Usaha dipimpin olch Kepala Sub Raglan Tata Usaha yang berada dibawah dart bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Sub Raglan Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (I) huruf b mcmpunyai tugas sebagai Ixnkut
- a. mcInksanakan pcnyusunan rencana dan program kerja Unit Pelaksana Teknis Penuidam Kcbakaran sesta dengan kebijakan 'dons yang telah ditctapkan etch Kepala Dinas:
- b. melaksanakan urusan tumult tangga. keuangan. dan pctayanan administrasi umum;
- c. melaksanakan pengelolrum administrosi kepegawaian dan pelayanan umum;
- d. tnelakukan inventarisasi, wriftkasi dan sinkronisasi kcbijakan umum pengelolaan dan penyelenpgaraan kegiatan pada Unit PcLakrama Tcknis Pemadam Kcbakaran.
Raglan Keempat Sub Unit Sarana dan Prasarana
BAB IV
Pasal 8

- (I) Sub Unit Samna dan Prasarana otch Kepala Sub Unit Sarana dan Prasarana yang benida dthawah thin bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (21 Sub Unit Sarana dun Prasarana sebagaimana dimaksud Paul 5 ayat III huruf c mcmpunyai tugas sebagat berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rtncana clan program kerja bidang sarana dun prasurana pernadant kebakaran sexual dengan kebijakan tcknis yang tclah ditetapkan pleb Kepala Dines;
- b. melaksanakan urusan penataan, pengaturan, penyinmanart, pengawasan terhadap perulatan/sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. melaksanakan dalam penyiapan sarana dan prasarana dalam upaya penanggulangan bahaya kebakaran;
- d. melakeanakan pengelolaan administrusi penictaan dan panda:Ann titikOak rawan kebakaran.
Sartain Kelima
Sub Unit Operasional dan Pmagendithan
Pa sal 9
- (I) Sub Unit Operasional dan Pengendalian dipimpin etch Kepala Sub Unit Operasional dan Pengendalian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Sub Unit Operasional dan Pcngendalian sebaguimana dimaksud Pasal S ayat (I) humid mcmpunyai togas schagai bcrikut :
- a. melaksartakan penyusunan rencana dan program kerja bidang operasional, pcncegahan, pengendalian dan penanggulangan balmy° kcbakaran usual dengan kebijakan teknis yang tekth ditctapkan olch Kepala Dines:
- IL mclaksanakan laxmlinass dengan pthnk terkait duhtm upaya pcnggulangan bcncana kcbakaran;
- c, mclaksanakan norms, standar, pedornan don petunjuk operusional sistem operastonal pencegahan, ',engem:Italian dan penanggulangan bohaya kcbakaran;
- d. melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi pcncegahan dan pcnangulattgan bahaya kebakartm.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 10

Dalam mclaksanakan tugasnya. Unit Pclaksana Teknis Prmadam Kcbakaran wajib mencrapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisosi balk dalam lingkungan kenanya maupun antar satuan nrgarasasi sesual dengan tugus masing-masing.
BAR VI PEMB1AYAAN
BAB V - TATA KERJA
Pasal 11

- (I) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pada Unit Pelaksana Tcknis Pemadam Kebakarun dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Sosial dun Tenaga Kerja Kota Banjarbaru.
- (2) Dengan tidak mengurangt ketentuan syat II) di alts, kepada Unit Pclaksana Tcknis Penmdam Kebakaran &amp;pat diberikan bantuan sexual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAR VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM .1ARATAN
BAB V - TATA KERJA
Pasal 12

- (I) Kepala Unit Pelaksana Tektite Pemadam Kebakaran dan Kepala Sub Bagian Tam Usaha diangkat don herhentikan sesuat dengan peraturan perundang-undangan yang bcrlaku.
- 12) Kepala Sub Unit pada Unit Pelaksana Teknis Prmadam Kebakaran diangkat don berhentikan °Leh Kepala Dinas alas usul Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemadarn Kcbakaran.
BAB VIII - ESELONISASI
Pasal 13

Ketentuan yang mengatur organisasi dan esclonisaai Unit Pelaksann Teknis Pernadarn Kcbakaran datum Peraturan Walikota iS mcngneu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Dacrah. BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VIII - ESELONISASI
Pasal 14

UPT Pemadam Ktbakaran yang suduh ada pada sant berlakunya Peraturan Walikota min tetap mcnjalankan tugasnyn sanipai terbcntuknyn Unit Pclaksana Teknis Pemadam Kebakarun berdasarkun ketentuan dalam Pemturan Walikota ini.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Dengan berhileunya Peraturan Walikota ini, maks Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 23 Tabun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pemadam Kebakaran pada Baden Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjarbaru dinyatakan dicahut dan tidak berlaku lagi.
Pcraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memenntahkan pengundangan Peratur a n Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kota Banjurbarti.
Dactapkan di Banjarbaru pada tanggal Ar'fr-r 2013
WALIKOTA BANJARBARU,
Diunclangkan di Banjarbaru path. tanggal 2013 SEKRETARIS DAERAH,
H.
BERITA-DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2013 NOMOR
LAMPIRAN PERATU RAN WAUKOTA BANJARBARU
NOMOR
TAHUN 2013
TANGGAL :
TAHUN 2013
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 30 TAHUN 2015
TENTANG
TANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN DOKUMEI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 huruf f Peraturan Bupati Sintang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, dinyatakan bahwa salah satu fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah pelaksana kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tenta Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lemb ng Negara Republ Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) si~..,'; Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran N Republik Indonesia Nomor 1820); egara
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentan Penyelenggaraan\_ Negara Yang Bersih Dan Bebas p.[; Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Leib Negara Republik Indonesia Nomor 3851); aran
a
4
Ad
I,
t
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones1a Nomor 4286);
3. tentang Republik Lembaran 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 665, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4647) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
"
11. :. 9 Thu 2003 tentang Peraturan Pemerintah Nomor anu »mberhentian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Per ,A ; » Re ·blik Intones1a Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara «cpu Negara Tahur 2003 Nome" 15, Tambahan Lembaran 8 n or ', . telah diubah Republik Indonesia Nomor 4263) sebagamma, 2009 d · · tah Nomor 63 un engan Peraturan Pemerint , n 2009 Nomor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 164);
12. 58 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Nomor N Republik Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembara,\_"f"", ~baran Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tam a an Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentan£ an Penyelenggaraan Pedoman Pembinaan dan Pengawas Re ublik Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara P Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
I
''
Menetapkan
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 20l5 tentang Sistem Administrasi Kependudukan (Lembaran Dacrah Kabupaten Sintang Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3).
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN BUPAT TENTANG STANDAR OPERAS!O' PROSEDUR PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINTANG
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sintang.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang.
6. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah proses standar pengolahan pelayanan secara internal yang menjadi pedoman/panduan bagi setiap pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan proses pelayanan tah tahe le 1ap derm ap, agar proses pelayanan dapat berjalan secara konsisten sehingga dapat menghasilkan pelayanan yan memenuhi standar yang telah ditetapkan. 8
7. Pelayanan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil sebagai warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yakni lembaga pemerintahan.
"
'
$
ti
m
8. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum scbagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 8.
9. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. 9
10. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
11. Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
12. Kartu Tanda Penduduk Elektronik adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh lnstansi Pelaksana.
13. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya SOP Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan sipil ±aa.""&lt;umen memberikan acuan dalam memperoleh ~,'' untuk pelayanan terhadap penerbitan dokumen 1% ,[[7endali pencatatan sipil. epen u'ukan dan
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan ini agar d d memperoleh dokumen kependudukan dan pen uluk dapat dal aktu r ktif pencatatan sipil am we yang efektif dan efisien yang diberik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 1 n an oleh
'
,I
'
;
'