Unknown Unknown Nomor TENTANG Tahun 2014
Tentang RENCANA KDRJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2014
Berlaku: 5 TAHUⅣ 2013
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
Ⅶ 「 ハ ユIKOTA TOMOHON
PERATURAN WALEKOTA TOMOHON ■ 5 TAHUⅣ 2013
NOMOR TENTANG
RENCANA KDRJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2014
DENGAN RATIMAT TT'I{A1T YAITG MAIIA ESA
WALIKOTA TOMOHOI{,
- bahwa sesuai d.engan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 101 ayat (1), ayat (2) huruf f, dan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksallaan Rencana Pembangunan Daerah; a.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Tahun 2Ol4;
- P  ¡  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, tambatran- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a273);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Ind.onesia Tahun 2, 04 Nomor L25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor +A+9;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 ilomot LO4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2ll;
]
¯
R
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OOT tentang Rencanl pembangunan .Iai-rgka Panjang Nasional Tahun 2005 ilOZS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4709;
6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 - 2014;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20i 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 illorrro, 82, Timbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523fl;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor g Ta[un 2OOg Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 5 Tahun 2}tl tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daeiah Kota Tomohon Tahun 2OL1- 2015; 9.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun z}lltentangPembentukanProdukHukumDaerah; 8.
10. Peratuian Daerah Kota Tomohon Nomor 15 Tahun 2Ol2 tentang Anggaran Pendapatat' g"t' Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2Ol3;
MEMUTUSKAN8
Menetapkan PERATURAN WALEXOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DADRAH XOTA TOMOHON TN2014.
BAB II - SISTEITIATII(A
Pasal 2

RKPDTahun2o|4disusundengansistematika.sebagaimanatercantumdalam Buku Lampiran dan merup"k"; bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
BAB III - MASA BERLAT(U
Pasal 3

- ト RKPD Tahun 2ll4adalah dokumen perencanaan pembangu-nan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun i"trtit""g mulai tanggal 1 Januari 2Ol4 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2Ot4'
BAB III - MASA BERLAT(U
Pasal 4

- (1) RKPD Tahun 2Ol4 berfungsi sebagai:
2. b.PedomanbagiSatuanKerjaPerangkatDaerah(SKPD)-.I1TPI menyempurnakan r"rrl"rrgrr,"i"r3" SXFO dan menyusun RKA-SKPD Tahun 2OL4'
- a. pedoman bagi p.*"firrt^t, Saerah untuk penyusunan Kebijakan UmumAnggaran*",t"-p.io'it"*danPlafonAnggaranSementara dalamrangkapenyusunanRancanganAnggaranPendapatandan Belanja Daerah Tahun 2Ol4'
4. (2lRKPDTahun2o!4merupakanpenjabarandariRPJMDTahun2oll2015 yang memuat ,*'..rrgt,, klrangka ekonomi daerah' prioritas pembang;; dan kewajiban"daerah, rJncana kerja yang terukur serta pendanaannya baik y"t g- aiiaksanakan 1a'gsung oleh pemerintah maupun V"rig ait.*prf, a"ig"tt mendorong parLisipasi masyarakat'
BAB V - KETENTUAN PERALIIIAN
Pasal 5

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuanga", 41 -Barang Milik Daerah menelaah kesesuaian antara RKA-SKID Taf,u n 2Ol4 hasil pembahasan bersama DPRD dengan RKPD Tahun 2014' O r
BAB V - KETENTUAN PERALIIIAN
Pasal 6

Dalam hal Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2OL4 yang telah ditetapkart ternyata berbeda Jerrg.r, hi.sil;;u"fr. bersama denga, DPRD, maka yang dipergunakan aahatr proerl; dan Kegiatan hasil pembahasan dengan DPRD.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

peraturan watikota ini mulai berlaku pada tanqsal diundangkan' Agar setiap .r;;;.rrg.t"h"i";;; ;;merintah-kan pengundansan Peraturan walikota ini dengan penemp"#;";;i; Beri;Da;,"1i rot* rZmohon'A Y
Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal ]1 lael
WAIIKO TOMOHON,
JIMMY FI IE EMAN
2013
Diundangkan di Tomohon
pada tanggal ]1- Mel
2013
SEKRETARIS DAERAII'
ARNOLD POLE
BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2013 NOMOR 54