PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor T Tahun 2012
Tentang No Description
Berlaku: 5 Tarun 2009
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Republik I ndonesia Nomor 5 Tarun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada partai politik, I ' 1 1 I I I I , . I . perlu diatur mekanisme penyerahan Bantuan Keuangan kepada partai politik di Kabupaten Miriahasa Tenggara;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan kepada partai politik di Kabupaten Minahasa Tenggara.
Mengingat
- 1 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1 9 9 9 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 9 9 9 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 8 5 1 );
2. Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik tndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan , Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 8 6 };
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43 5 5 );
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1 2 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443 7); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang·Undang Nomor 1 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas ,Undang-Undang Nomor 3 2 Tahun I I I I I I · · I · I I 2004 tentang Pernerlntahan Daerah (l!.�'i11baran Negara Republik Indonesia . , ,
I
,
Tahun 2008 Nemer 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 4844 );
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nemer 1 2 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 443 8 );
6. Undan�1tUndang Norryor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Pro�insi 'Sulawesi Ut'ara (Lerhbaran Negara Republik I ndonesia Tahun 2007 Nemer 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik I ndonesia Nemer: 42 62 );
7. Undang-Undang Nemer 2 Tahun 2011 tentang Partel Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nemer 2, Tambahan Lembaran Ne�aria 1 R�pubik i'hdonesia Nemer 4801 );
8. Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang­ undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nemer 8 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuanpan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1 40, Tambahan Lembaran Negara Republik I ndonesia Nemer 4513 );
6. 1 0 . Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada partai politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972 );
7. 1 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. 1 2 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD, pengajuan, penyaluran, dan l aporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuanqan partai politik. ·�/
9. 1 3 . Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara\_Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2012. I
'
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
- 1 . Daerah adalah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;
2. Pemrr,·n 1 tah 1 [j)aerr,h adalah . Pemerintah Daerah Ka bu paten Minahasa I I , I , Tenggara,
3. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;
5. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ka bu paten Minahasa Tenggara;
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan · penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik;
7. Partai Politik adalah Organisasi Politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat, Bangsa dan Negara melalui Pemilihan Umum;
8. DPD/DPC adalah Dewan Pimpinan Daerah /Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan l ainnya adalah pengurus partai politik di Kabupaten Minahasa Tenggara yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah yang telah disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik/Dewan Pimpinan Daerah/ Wilayah Partai Politik;
9. Bantuan Keuangan selanjutnya disebut sebagai "Bantuan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pernerlntah Daerah kepada partai politik 1 1 I I t 1 yang rnehdapatkan kurs: di Dewan 1 ,Re,rrwakilan Rakyat baerah Kabupaten I l J · I Minahasa Tenggara.
'
..,
BAB Ill - PENELITIAN. �Af':J �EME 1 RIKS�AN KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN
Pasal 7

- ( 1 ) Bantu an keuangan kepada Partai Politik yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 500.000.000,(Lima Ratus Juta Rupiah);
- ( 2 ) Jumlah perolehan suara sah partai politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara hasil Pemilu Tahun 2009 berjumlah 51.047 suara;
- ( 3 ) Nilai bantuan per suara adalah total bantuan tahun anggaran sebagaimana terse but pad a angka ( 1 ) dibagi dengan perolehan suara sah Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD sebagaimana tersebut pada angka ( 2) yaltu Rp 9.794 (sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah)
I
- ( 4 ) Tata cara penghittJngan .bantuan k�uarlgan kepada partai politik yaitu jumlah I I perolehan suara sah dari masing,-m�sihb partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten dikalikan dengan nilai bantuan persuara;
- ( 5 ) Ada pun perolehan bantuan keuangan yang akan diterima oleh masingmasing partai politik di Kabupaten Minahasa Tenggara T.A. 2012 adalah sebagai berikut:
- a. Partai h�longan Karya : 1 4. 8 90 x Rp. 9.794 = 1 4 5 . 8 3 2 . 6 6 0 (l Kurtv
- b. Partai De'mok�si Indonesia Perjuangan : 1 2 . 0 8 5 x Rp ... 9.7'94 = 1 1 8 . 3 6 0 . 4 9 0 ' ( S Kursi)
- c. Partai Demokrat 4.868 x Rp. 9.794 = 47.677.192 ( 3 Kursi)
- d . (2 Kurs,)
- Partai Amanat Nasional
3.278 x Rp. 9.794 = 32.104.732
- e. (2
- Partai Karya Peduli Bangsa = «orst)
- 2.499 x Rp. 9.794 24.475.206
'
-·
- 1 ' 1 1 I , , , .
| f. | Partai Gerakan Indonesia Raya (! Kursi) | 2.406 x Rp. 9.794 | = 23.564.364 |
|------|-----------------------------------------------|---------------------|----------------|
| g. | Partai Keadilan Persatuan Indonesia (! Kurs1) | 2.086 x Rp. 9.794 | = 20.430.284 |
| h. | Partai Damai Sejahtera ( ! Kursi) | 3.283 x Rp. 9.794 | = 32.153.702 |
| i. | Partai Matahari Bangsa (I Kurs1) | 1.169 x Rp. 9.794 | = 11.449.186 |
| j. | Partai Penegak Demokrasi Indonesia (I Kurs1) | 2.605 x Rp. 9.794 | = 25.513.370 |
| k. | Partai Bintang Reformasi (I Kurs1) | 1.878 x Rp. 9.794 | = 18.393.132 |
PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
- ( 1 ) Bantuan keuangan partai . politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.
- ( 2 ) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam angka (satu) I berkaitan den�an; . ' , ' 1 1 , 1
I
.
- a. peningkatan kesadaran hak dan kewatiban masyarakat dalam kehidupan ' I bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- c. peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa �alam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
4. Kegiatan �endi?ikan politik dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetar'aanll gender untuk m�n:,bangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila. ( 3 )
5. ( 4 ) Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) berkaitan dengan:
- a. administrasi umum;
7. b . . berlangganan daya dan jasa;
- c. pemeliharaan data dan arsip;
- d. pemeliharaan peralatan kantor .
.
.
r
I
'
'
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
- ( 1 ) Partai politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.
- ( 2 ) Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- ( 3 ) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) terdiri dari:
- a. rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik perkegiatan;
- b. barang i nventaris/modal(fisik), barang persediaan pakai habis dan pengadaan/penggunaanjasa.
- ( 4) Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan penqeluararr keuangan, yang q,�$Umber dari dana bantuan APBD I J · · I · I I secara berkala 1 (satu) tabun sekali '�pada Pemerintah Daerah setelah . , , diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- ( S ) Laporan pertanggung jaw a ban sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 4 ) disampaikan paling lam bat 1 (satu) bu Ian setelah diperiksa oleh Sadan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- ( 6 ) Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat I I ( 4) diken�i, sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam i�hun anggaran .berkenaan sampai laporan diterima oleh Bupati Minahasa Tenggara .
.
.
r
.
.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati Minah-4sa Tenggara ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
---r---v•·-·------P--•�--
| NO. | 1 PEJABAT PENGOLAH | PARAF l<OORDINASI | KETERANGAN |
|---------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 1. .___ | BUPATI ... | ,. | Oh. Untuk mohon Ditanda tangani |
| 2. | SEKRETARIS DAERAH | | |
| 3.. | Kt PALA SADAN | | |
| 4. | KABAG HUKUM | | |
| $. | ScKRETARIS BADAN | ·----,--·---- | |
| 6. | Kf PALA BIDANG POlll lK | | |
| | .___.__PtLAKSANA _ _l | | _i__ _ |
A
SERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2012 NOMOR ... SERI ...
{
I
!
I