PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor MOR Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 29 Tahun 2005
N/A
Preamble

Menimbang
PEMERINTAH KABUPATEN SAROLA-NGUN
PERA TURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NO MOR Of T AHUN 2006
TENT ANG
BANTUAN KEUANGAN KEPA.DA PARTAI POLITIK YANG MENDAPAT KURSI DI DPRD KABUPA TEN SARO LANG UN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUFATISAROLANGUN
- a. bahwa keberadaan Partai Politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dalam mendukung kehidupan Demokrasi, untuk kelancaran administrasi maka Pemerintah Kabupaten Sarolangun perlu memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik.
- b. bahwa untuk tertib administrasi bantuan keuangan kepada Partai Politik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang bantuan keuangan kepada Partai Politik, Pemerintah Kabupaten Sarolangun perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Sarolangun.
1. Mengingat
4. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten 1cu~juug .iau,.;u0 Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903 );
5. '~\1dang-u~:;\_'.~;-.; "'.';c~-..-..~~2 l Tehun 2002 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251 );
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389),
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perirnbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Mernperhatikan
Menetankan
- . . Peraturan Pernerintah Nomor 10,:J. Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 Tentang Bantuan Keuangan v (''."'"rl 9 n.,,-t,,; Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2005 Tentang Pedoman Pengajuan, penyerahan dan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENSAROLANGUN DAN
BUPATISAROLANGUN
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERTAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPAT KUR.SI DI DPRD KABUPATEN SAROLANGUN
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Kabupaten adalah Kabupaten Sarolangun
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sarolangun
- c. Bupati adalah Bupati Sarolangun
- d. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun.
- c. Partai Politik adalah Organisasi Politik yang dibentuk oleh sekelompok warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan Negara melalui Pemilihan Umum.
- f. Lembaga Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut dengan DPR RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
f
- g. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disingkat OPP adalah pengurus Partai Politik di Tingkat Nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan MUNAS/KONGRES/MUKTAMAR atau sebutan yang sejenis yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Azazi Manusia.
- h. Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya di singkat DPD atau DPC dan I atau sebutan lainnya adalah pengurus Partai Politik di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah cabang dan I atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
BAB II - PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 2

- (l ). lJntuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan I atau Sekretariat Partai Politik, Pernerintah Kabupaten Sarolangun memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik.
- (2). Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (3). Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap Tahun Anggaran.
BAB 111 - BANTUAN KEUANGAN
Pasal 3

- (I) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pernilihan Umum Tahun 2004.
- (2) Besamya bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d·sesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Sarolangun.
BAB 111 - BANTUAN KEUANGAN
Pasal 4

- (I) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik Daerah Kabupaten Sarolangun ditetapkan sebesar Rp. 20.500.000,- (Dua Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per kursi.
- (2) Besarnya Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ), dapat diuhah setiap tahun anggaran, dan perubahan ditetapkan oleh Bupati Sarolangun sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
BAB 111 - BANTUAN KEUANGAN
Pasal 5

Bantuan keuangan kepada Partai Politik Daerah Kabupaten Sarolangun yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Sarolangun tidak melebihi bantuan yang diberikan kepada Partai Politik Tingkat Provinsi.
f
Anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik Daerah Kabupaten Sarolangun disampaikan Bupati Sarolangun kepada DPRD Kabupaten Sarolangun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN
Pasal 8

- ( l) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik Daerah Kabupaten Sarolangun dilakukan oleh tim penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik Daerah Kabupaten Sarolangun yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sarolangun.
- (2) Tim penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) Daerah Kabupaten Sarolangun diketuai oleh Kepala Dinas Kesos dan Kesbang Linmas Kabupaten Sarolangun yang anggotanya terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun, Dinas Kesos dan Kesbang Linmas Kabupaten Sarolangun serta unsur Sekretaris Daerah Kabupaten Sa.olangun.
f
- (3) Pernbentukan Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dcngan Keputusan Bupati Sarolangun.
- (4) Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun melalaui Anggaran Dinas Kesos dan Kesbang Linmas Kabupaten Sarolangun.
BAB IV - TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN
Pasal 9

Bentuk Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal (8) ayat ( 1) tercantum dalam lampiran I Peraturan ini. ·
BAB VI - PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PART Al POLITiK
Pasal 10

Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik Daerah Kabupaten Sarolangun dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesos dan Kesbang Linmas Kabupaten Sarolangun, atas nama Bupati Sarolangun atau pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara DPD atau DPC Partai Politik Kabupaten Sarolangun.
r asal 1 1-
Pcnyerahan bantuan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 dengan persyaratan adminisirasi :
- a. Surat Keterangan Bank yang menyatakan memiliki Nomor Rekening Bank atas nama DPD atau DPC Partai Politik Kabupaten Sarolangun.
- b. Surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditanda tangani oleh Ketua dan Bendahara DPD atau DPC Partai Politik Kabupaten Sarolangun dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik.
- c. Berita Acara Serah Terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditanda tangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagai Pihak Pertama dan Oleh Ketua serta Bendahara DPD atau DPC Partai Politik Kabupaten Sarolangun sebagai Pihak Kedua.
BAB VI - PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PART Al POLITiK
Pasal 12

Bentuk Serita Acara Serah Terima Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagairnana dimaksud pada pasal ( 11) huruf c tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah.
BAB VII - LAPORANPENGGUNAANBANTUAN KEUANG~N PARTAI POLITIK
Pasal 13

- ( 1) Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik Daerah Kabupaten Sarolangun disampaikan kepada Bupati Sarolangun melalui Kepala Dinas Kesos dan Kesbang Linmas Kabupaten Sarolangun.
- (2) Laporan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), terlebih dahulu hams diaudit Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Sarolangun.
l . ./
- (3) Laporan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun.
BAB VII - LAPORANPENGGUNAANBANTUAN KEUANG~N PARTAI POLITIK
Pasal 14

Bentuk laporan penggunaan bantuan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal (13) ayat (1) tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah.
BAB VIII - KETENTUANPENUTUP
Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Sarolangun.
BAB VIII - KETENTUANPENUTUP
Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Sarolangun.
Ditetapkan di:
Sarolangun
Pada Tanggal:
~o,j ~ 2006
BUPATI S
LANGUN
H. HMSANBASRI AGUS
Drs. ABD. ZAKI. M.
PEMBINA TK. I
NIP.430008999
SEKRET S DAERAH
KABUP . EN SAROLANGUN
Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Sarolangun
Tahun
a~.~
tanggal..?:9.$~~~
2006
Nomor
~1
5itt1 "!.
ftol&gt;!ott
:
O}
J
LAMPIRAN I : PERA TORAN DAERAH
NOMOR
: orTahun 2006
TANGGAL
: ~ ~~~tf?..2006
DERITA ACARA
PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSY ARAT AN ADMINISTRASI PENGAJUAN BANTU AN KEUANGAN PART AI POLITIK PESERTA PEMILU T AHUN 2004
Nomor : 200/
/KSKL/2006
Pada hari ini Tanggal bulan tahun Dua Ribu Enam Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk: berdasarkan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor Tahun dua ribu enam tanggal.. Bulan telah melaksanakan penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik tahun dua ribu enam yang diajuk:an oleh DPP/DPD/DPC Partai .
Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi, pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai Politik . . . . . . . . . . . . . . . . . . telah memenuhi persyaratan untuk: mendapatkan bantuan keuangan dari pemerintah yang didasarkan pada hasil perolehan kursi pada Pemilihan Umum tahun 2004 sebanyak kursi X Rp.20.500.000, (Dua Puluhjuta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Demikian Berita Acara Hasil Penelitian dan Pemeriksaan ini dibuat untuk: dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
TIMPENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BANTU AN KEUANGAN KEP ADA PART AJ fOLITIK.
)
)
)
)
)
)
)
| 1 . | Ketua | ( |
|-------|------------|-----|
| 2 . | Sekretaris | ( ) |
| 3 . | Anggota | ( |
| 4 . | Anggota | ( ) |
| 5 . | Anggota | ( ) |
| 6 . | Anggota | ( ) |
| 7 . | Anggota | ( |
LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH
NOMOR
: 01Tahun 2006
TANGGAL
: ~ 5~ 2006
BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
Nomor :200/ /KS.KU2006
(
)
Bendahara
(
)
Nip
.
(
)
Pihak Pertama An. Bupati Kepala Dinas Kesos dan Kesbang Linmas
Pihak Kedua DPPIDPDIDPC . Kabupaten Sarolangun
Berita Acara Serah terima ini dinyatakan sah setelah Copy SPM Giro Bank /Kas Daerah /Kwitansi pembayaran diterima oleh DPD/DPC Partai Poltik GOLKAR
Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan bantuan keuangan Partai Politik tahun 2005 kepada DPP/DPD/DPC sejumlah Rp dan Pihak Kedua telah menerima bantuan keuangan tersebut dan KPPN/Kas Daerah Sarolangun Melalui Rekening Bank Partai Politik .
- 2.
- Ketua Umum dan Bendahara Umum DPP/DPD/DPC Partai Politik . , atau sebutan lainnya selanjutnya disebut Pihak Kedua
1. An. Bupati Sarolangun Kepala Dinas Kesos dan Kesbang Linmas Kabupaten Sarolangun selanjutnya disebut Pihak Pertama
Pada hari Tanggal Bulan Tahun Dua ribu enam yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama Partai Politik
NPWP
Nomor Rekening Bank
Alamat
Jumlah Kursi
Jumlah Dana
LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH
NOMOR
: Of Tahon 2006
TANGGAL
: ao Jte-pn,mlj'~P-
KOP SURAT PARTAI POLITIK
BENTUKLAPORANPENGGUNAANBANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK T AHUN ANGGARAN 2006
BAB VIII - KETENTUANPENUTUP
Pasal 11

PP Nomor 29 Tahun 2005
Kegiatan Administrasi dan/atau Sekretariat
Pelaksa naan Audit: Tgl..
Bin
Ton
2006
Sarolangun,
Kepada
Yth. Bupati Sarolangun
Cq. Kepala Dinas Kesos dan Kesbang Linmas
Kabupaten Sarolangun di-
Sarolangun
Bersama ini disampaikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik Sebagai berikut :
| NO | JENIS BELANJA | JUMLAH UANG | KETERANGAN |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. 2. 3. | Belanja Kebutuhan Administrasi Belanja Daya dan Jasa Lain-lain Pengeluaran | | |
Terbilang:
BENDAHARA UMUM
(
)
Telah di audit Banwasda Kabupaten Sarolangun
(
)
I
KETUA UMUM/KETUA
(
)
2006
.
PENJELASAN
Pasal 1

cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2

cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3

cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4

cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5

Jumlah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik untuk setiap kursi ditingkat Propinsi tidak melebihi bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik di tingkat Pusat dan jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik untuk setiap kursi di tingkat Kabupaten/Kota tidak melebihi bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik ditingkat Propinsi di dasarkan pada pertimbangan bahwa volume kegiatan Sekretariat Partai Politik Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota tidak sama dengan kegiatan Partai Politik Tingkat Pusat.
.
.
| Pasal | 6 cukup jelas |
|---------|-----------------|
| Pasal | 7 cukup jelas |
| Pasal | 8 cukup jelas |
| Pasal | 9 cukup j elas |
| Pasal | 10 cukup jelas |
| Pasal | l l cukup jelas |
| Pasal | 12 cukup jelas |
| Pasal | 13 cukup jelas |
| Pasal | 14 cukup jelas |
| Pasal | 15 cukup jelas |
| Passi | 16 cukup jelas |