PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 13 Tahun 2012
Tentang PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI TERMINAL
Berlaku: 10 Januari 2012
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa bidang memelihara peningkatan pendapatan asli daerah, perlu dukungan dan prasarana di dalam rangka meningkatkan pelayanan di transportasi agar penyelenggaraannya dapat keamanan, kebersihan, ketertiban serta Terminal Kabupaten Jember;
- b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu pengaturan lebih lanjut mekanisme pemungutan Retribusi Terminal dan Pengelolaan Terminal Kabupaten Jember;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
3. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
4. Negara (Lembaran Negara Republik Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
-
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 62 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2000 Nomor 60 Seri C);
-
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 47 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 47);
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 5);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI TERMINAL.
BAB III - SURAT IJIN PENEMPATAN
Pasal 3

Perijinan Penggunaan Kios adalah sebagai berikut :
- (1) Setiap orang atau badan yang akan menjalankan usaha di terminal harus mendapat Izin Penempatan dari Kepala Dinas.
-
- (2) Permohonan Izin Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh UPT Terminal.
- (3) Permohonan yang disetujui maka, kepada pemohon yang bersangkutan diberikan SIP.
- (4) SIP diberikan untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun dan dapat diperpanjang pada tahun berikutnya.
- (5) Isi dari SIP, mencantumkan identitas pedagang yang bersangkutan dan ketentuan-ketentuan yang harus ditaati oleh pedagang, adalah sebagai berikut :
- a. berkewajiban membayar retribusi tepat pada waktunya;
- b. berkewajiban memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan, kesehatan, dan keindahan lingkungan;
- c. dilarang merubah dan/atau menambah bangunan,memasang instalasi listrik tanpa seijin Kepala Dinas;
- d. dilarang untuk mengganti jenis barang dagangan tanpa seijin Kepala Dinas;
- e. dilarang untuk menjual barang dagangan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia; dan
- f. dilarang untuk menggunakan tempat usaha sebagai tempat tinggal.
- (6) Selain SIP, kepada para pedagang diberikan Kartu Tanda Pengenal Pedagang, termasuk karyawan yang bekerja pada pedagang di terminal.
BAB III - SURAT IJIN PENEMPATAN
Pasal 4

- (1) SIP diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan melakukan daftar ulang untuk 1 (satu) tahun berikutnya.
- (2) Kartu Tanda Pengenal Pedagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6), diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan melakukan daftar ulang.
BAB IV - PEMINDAHTANGANAN IJIN KERJASAMA
Pasal 5

- (1) Pemindahtanganan Ijin Kerjasama Pengelolaan Kios / Tempat Usaha karena pemegang Perjanjian Kerjasama Pengelolaan telah meninggal dunia atau kepentingan lain yang mengakibatkan tidak bisa meneruskan perjanjian pengelolan Kios/Tempat Usaha tersebut, pemegang Ijin Kerja Sama atau ahli warisnya mengajukan Permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas, dengan melampirkan :
-
- a. surat Pernyataan dari pemegang Surat Perjanjian Pengelolaan Kios / Tempat Usaha bahwa yang bersangkutan tidak dapat melanjutkan perjanjian tersebut;
- b. surat keterangan kematian pemegang Ijin Kerja Sama; dan
- c. tanda pelunasan retribusi kios/tempat usaha sampai bulan terakhir.
- (2) Bentuk dan Isi Surat Permohonan pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
BAB VI - TATA CARA PENYETORAN RETRIBUSI TERMINAL
Pasal 7

- (1) Paling lama dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam, penyelenggara/pemungut/juru parkir harus menyetor seluruh hasil pungutan retribusi kepada Dinas.
- (2) Hasil pungutan retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor langsung oleh Dinas ke Kas Daerah Kabupaten dengan menyampaikan bukti setor.