PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 4 Tahun 2014
Tentang TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
Berlaku: 1 September 2015
N/A
Preamble

Menimbang :
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,
- a. bahwa untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah, pemerintahan daerah berkewajiban untuk menggali potensi daerah dan potensi badan-badan usaha;
- b. bahwa untuk maksud huruf a di atas dapat terlaksana dengan baik bila terjalin hubungan sinergis antara pemerintah daerah dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat;
- c. bahwa badan-badan usaha sebagai mitra pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk menerapkan prinsip-prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan untuk bersama-sama dengan pemerintah daerah melakukan pemberdayaan masyarakat;
- d. bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung jawab Sosial Perusahaan;
Mengingat
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725 );
6. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756.);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4892);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2008 Tentang Pedoman pemberian insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4861);
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha;
17. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.07/2007 Tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2008, telah diganti menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2011 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2011.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGKAJENEDAN KEPULAUAN
dan
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
4. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
7. Instansi Daerah adalah perangkat daerah kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaga Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
8. Perusahaan adalah badan usaha yang bergerak dalam suatu bidang usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan modal, serta bertujuan memperoleh keuntungan.
9. Tanggung jawab Sosial Perusahaan, yang selanjutnya disingkat TJSP adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
10. Program TJSP adalah comunity development, program kemitraan dan bina lingkungan, kemitraan usaha, pemberdayaan masyarakat desa/nelayan, dan sejenisnya adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup mitra binaan serta masyarakat di lingkungan perusahaan, menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan sosial dilingkungan Mitra binaan dan masyarakat sekitar perusahaan yang pada gilirannya dapat memberikan iklim kondusif bagi perusahaan.
11. Program Pemberdayaan Masyarakat adalah program TJSP sebagai suatu upaya untuk memulihkan atau meningkatkan keberdayaan suatu komunitas agar mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak - hak dan tanggungjawabnya sebagai warga negara.
12. Program Kemitraan adalah program TJSP yang bertujuan menumbuhkan, meningkatkan dan membina usaha mikro, kecil dan menegah untuk mendukung kemandirian unit usaha masyarakat di wilayah masyarakat sasaran.
13. Program Bina Lingkungan adalah adalah program TJSP yang bertujuan untuk pemberdayaan dan perbaikan kondisi sosial masyarakat di wilayah masyarakat sasaran.
14. Program Investasi adalah program TJSP dalam bentuk penanaman modal,baik langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan yang untukmendirikan atau memperluas bidang usaha perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahtaraan karyawan maupun masyarakat umum yang memberikan keuntungan dalam jangka pendek, menengah maupun panjang bagi perusahaan.
15. Sumbangan atau Donasi adalah program TJSP dalam bentuk hibah dari kekayaan perusahaan yang diberikan kepada masyarakat yang bertujuan untuk memberikan bantuan dalam bentuk barang dan/atau uang dan/atau bentuk pemberian lainnya untuk membantu masyarakat yang tidak dapat diambil kembali.
16. Promosi adalah program TJSP sebagai bentuk upaya perusahaan untuk mengenalkan dan memasarkan produknya kepada masyarakat melalui kegiatan sosial yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.
17. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya dasar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, peningkatan kesejahteraan umum dan peningkatan ekonomi dengan menjaga mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
18. Peran serta masyarakat adalah bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya yang diaktualisasikan dalam partisipasi penyelenggaraan TJSP. Hak yang melekat pada setiap orang perseorangan dan/ atau kelompok masyarakat yang bisa menikmati kesejahteraan dan keadilan sosial untuk dapat berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan TJSP.
19. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan perusahaan maupun diluar lingkungan perusahaan, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan danperilaku perusahaan yang bersangkutan.
20. Fasilitas TJSP adalah bentuk penghargaan, kemudahan dan ataukeringanan yang diberikan pemerintah daerah bagi perusahaan yang melaksanakan TJSP
21. Perusahaan swasta lokal adalah perusahaan swasta yang modalnya dimiliki oleh masyarakat setempat dan/atau penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
22. Perusahaan Swasta Nasional adalah perusahaan swasta milik warga Negara Indonesia yang bukan masyarakat setempat dan/atau penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
23. Perusahaan Swasta Asing adalah perusahaan yang modalnya sebagian besar dan/atau seluruhnya dimiliki warga negara atau badan hukum.
24. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negaramelalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
25. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar/seluruhnya adalah milik pemerintah daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
26. Perusahaan UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang usaha mikro, kecil, dan menengah.
27. Cabang Perusahaan adalah perusahaan milik perusahaan induk , baik sebagai kantor cabang, kantor perwakilan maupun anak perusahaan yang membuka kantor diwilayah daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
28. Pembiayaan tanggung jawab sosial perusahaan adalah dana yang digunakan oleh perusahaan untuk Peyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
29. Forum Tanggung Jawab Sosial yang selanjutnya disebut Forum TJSP adalah forum yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, DPRD, kademisi, Asosiasi Pengusaha untuk membantu Bupati selaku Kepala Daerah untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan program pemerintah daerah dengan perusahaan.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Ruang lingkup tanggungjawab sosial perusahaan meluiputi :
- a. asa;
- b. program kerja;
- c. mekanisme dan prosedur;
- d. pembiayaan;
- e. organisasi/forum;
- f. pelaporan; dan
- g. peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan TJSP.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.
BAB III - MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS
Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan arah, kebijakan dan kepastian hukum atas pelaksanaan program TJSP agar sesuai dengan perencanaan pembangunan.
BAB III - MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS
Pasal 4

Tujuan umum TJSP adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan sendiri, masyarakat sekitar, maupun masyarakat pada umumnya.
BAB III - MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS
Pasal 5

Tujuan khusus TJSP Perusahaan meliputi:
- a. terwujudnya pedoman yang jelas tentang TJSPtermasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b. terpenuhinya penyelenggaraan TJSP yang terkoordinasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. terwujudnya kepastian hukum bagi perusahaan dalam melaksanakan TJSP secara terpadu dan berdaya guna;
- d. melindungi perusahaan dari pungutan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang;
- e. meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan bagi perusahaan sendiri, masyarakat sekitar, maupun masyarakat pada umumnya;
- f. terwujudnya pemerataan pembangunan melalui pelaksanaan TJSP; dan
- g. terealisasinya apresiasi kepada perusahaan yang telah melakukan TJSP dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.
BAB III - MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS
Pasal 6

Penyelenggaraan TJSP diselenggarakan dengan asas:
- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. keterpaduan;
- d. partisipatif dan aspiratif;
- e. keterbukaan;
- f. berkelanjutan;
- g. kemandirian;
- h. berwawasan lingkungan; dan
- i. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
BAB III - MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS
Pasal 7

TJSP di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan diselenggarakan dengan memperhatikan aspek kearifan lokal masyarakat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN
Pasal 8

Dalam melaksanakan TJSP, perusahaan berhak:
- a. menetapkan program TJSP yang akan dilaksanakan oleh perusahaan yang bersangkutan sesuai dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- b. mendapatkan penghargaan dan/atau kemudahan dari pemerintah bagi perusahaan yang telah melaksanakan TJSP.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN
Pasal 9

Dalam melaksanakan TJSP, perusahaan wajib:
- a. menyiapkan satuan tugas TJSP di perusahaan dan menetapkan komitmen bahwa TJSP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan di dalam peraturan perusahaan;
- b. menyusun rancangan dan melaksanakan kegiatan TJSP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggungjawab sosial perusahaan dengan memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat, perencanaan pembangunan.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN
Pasal 10

- (1) Perusahaan yang berbadan hukum, berada dan atau melakukan usaha di Kabupaten pangkajene dan Kepulauan wajib sebagai pelaksana TJSP.
- (2) Perusahaan yang berada di luar Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan berkeinginan melaksanakan TJSP di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dilakukan melalui forum TSJP.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berstatus pusat atau cabang perusahaan yang berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- (4) Perusahaan pelaksana TJSP tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik Negara dan/atau milik pemerintah daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.
BAB V - PROGRAM DAN BIDANG KERJA TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
Pasal 11

- (1) Program penerapan TJSP dapat berbentuk:
- a. pemberdayaan masyarakat;
- c. program langsung pada masyarakat;
- b. kemitraan dan bina lingkungan;
- d. promosi.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dikembangkan oleh perusahaan sebagai bentuk kontribusi dan/atau kepedulian pada persoalan sosial yang dihadapi masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan sendiri, masyarakat sekitar, maupun masyarakat pada umumnya sesuai dengan perencanaan dan percepatan pembangunan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
BAB V - PROGRAM DAN BIDANG KERJA TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
Pasal 12

Program Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, adalah suatu upaya untuk memulihkan dan/atau meningkatkan keberdayaan masyarakat agar mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat sehingga tercipta kemandirian masyarakat dalam melaksanakan hak-hak dan tanggungjawabnya sebagai warga negara.
BAB V - PROGRAM DAN BIDANG KERJA TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
Pasal 13

- (1) Program kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, adalah program TJSP yang bertujuan menumbuhkan, meningkatkan dan membina usaha mikro, kecil dan menengah untuk mendukung kemandirian unit usaha masyarakat di wilayah masyarakat sasaran.
- (2) Program Bina Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, adalah program TJSP yang bertujuan untuk pemberdayaan dan perbaikan kondisi sosial masyarakat di wilayah masyarakat sasaran.
BAB V - PROGRAM DAN BIDANG KERJA TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
Pasal 14

Program secara langsung kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, dapat berupa:
- a. hibah, yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan;
- b. penghargaan, berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
- c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
- d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
- e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olahraga dan santunan pekerja sosial; dan
- f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.
BAB V - PROGRAM DAN BIDANG KERJA TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
Pasal 15

Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d adalah program TJSP sebagai bentuk upaya perusahaan untuk mengenalkan dan memasarkan produknya kepada masyarakat melalui kegiatan sosial yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.
BAB V - PROGRAM DAN BIDANG KERJA TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
Pasal 16

Bidang Kerja Tanggung Jawab Sosial Perusahaan antara lain:
- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pendampingan Umum;
- d. olah raga dan seni;
- e. sosial keagamaan;
- f. pelestarian lingkungan hidup; dan
- g. bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat.
BAB VI - FORUM TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
Pasal 17

- (1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan TJSP di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dibentuk kelembagaan dengan nama Forum TJSP.
- (2) Pembentukan Forum TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dari dan oleh anggota Forum TJSP.
- (3) Anggota Forum TJSP sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Perusahaan.
- (4) Pembentukan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Struktur dan keanggotaan Forum TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikukuhkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Keanggotaan Forum TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku selama 2 (dua) tahun
BAB VI - FORUM TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
Pasal 18

- (1) Pemeritah Daerah menyampaikan program pembangunan sebagai sinkronisasi dalam perencanaan program TJSP kepada forum pelaksana TJSP.
- (2) Forum pelaksana TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi TJSP dari masingmasing perusahaan yang menjadi anggota kepada Pemerintah Daerah.
BAB VI - FORUM TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
Pasal 19

Forum TJSP mempunyai tugas-tugas yang meliputi :
- a. Perencanaan program;
- b. penyusunan program;
- c. pelaksanaan;
- d. pemantauan; dan
- e. evaluasi dan pelaporan TJSP.
BAB VII - MEKANISME DAN PROSEDUR PELAKSANAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
Pasal 20

Pelaksanaan TJSP dilakukan sesuai mekanisme dan prosedur yang telah ditentukan oleh Forum TJSP Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
BAB VII - MEKANISME DAN PROSEDUR PELAKSANAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
Pasal 21

Lokasi pelaksanaaan TJSP meliputi wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
BAB VIII - PEMBIAYAAN TANGGUNGJAWAB
Pasal 22

Pembiayaan pelaksanaan TJSP didanai oleh Perusahaan yang dialokasikan dari anggaran operasional perusahaan yang direncanakan setiap tahun anggaran dan tercemin dalam Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) dapat berupa uang, barang dan/atau bentuk kontribusi lainnya.
BAB IX - FASILITAS TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
Pasal 23

- (1) Pemerintah memberikan fasilitas kepada perusahaan yang melaksanakan TJSP.
- (2) Fasilitas yang diberikan kepada perusahaan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk sebagai berikut: a. kemudahan pelayanan; dan
- b. pemberian penghargaan.
- (3) Publikasi pelaksanaa TJSP oleh perusahaan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
BAB X - PELAPORAN DAN EVALUASI
Pasal 24

- (1) Forum TJSP wajib memberikan laporan pelaksanaan TJSP setiap 6 (enam) bulan kepada Pemerintah Daerah.
2. (2). Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. realisasi pelaksanaan TJSP setiap perusahaan;
- b. realisasi penggunaan biaya TJSP; dan
- c. capaian program pelaksanaan TJSP;
- (3) Evaluasi terhadap pelaporan Forum TJSP dimaksudkan untuk :
- a. mengetahui permasalahan yang dihadapi; dan
- b. merumuskan rencana tindak lanjut.
- (4) Laporan dan evaluasi pelaksanaan TJSP bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan dan evaluasi pelaksanaan TJSP diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XI - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 25

- (1) Setiap orang dan/atau kelompok masyarakat dapat mengajukan usul dan pendapat terhadap rencana perusahaan dalam pelaksanaan TJSP melaluiForum TJSP.
- (2) Setiap orang dan/atau kelompok masyarakat dapat berperan dalam penyelenggaraan program TJSP baik secara mandiri atau kelompok sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang dan/atau kelompok masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan pelaksanaan TJSP, dan harus berkoordinasi dengan Forum TJSP.
BAB XII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 26

- (1) Program TJSP Perusahaan yang sudah divalidasi oleh Forum TJSP disampaikan kepada Pemerintah Daerah sebagai acuan untuk Pembinaan dan Pengawasan.
- (3) Instansi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan senantiasa melakukan koordinasi pada pihak-pihak terkait sesuai dengan jenis kegiatan TJSP.
- (2) Dalam melakukan tugas Pembinaan dan Pengawasan Bupati Pangkajene dan Kepulauan melimpahkan kepada Instansi Teknis yang membidangi Perusahaan pelaksana TJSP.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup pengawasn berkala maupun insidentil (sewaktu-waktu) terhadap perkembangan pelaksanaan TJSP dan pemenuhan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan pada setiap kegiatan.
- (6) Hasil Pengawasan dan Pembinaan disampaikan secara berkala Kepada Bupati Pangkajene dan Kepulauan dan ditembuskan kepada pihak-pihak terkait.
- (5) Dalam rangka pembinaan, Instansi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkewajiban untuk secara aktif bersinergi dengan Forum TJSP menghimpun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan TJSP dan membantu menyelesaikan permasalahan.
BAB XIII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 27

- (1) Forum TJSP yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIV - PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 28

- (1) Semua pihak yang berkepentingan baik pemerintah, masyarakat, perusahaan asosiasi bisnis Lembaga Swadaya Masyarakat dapat mengajukan pengaduan atas pelanggaran pelaksanaan TJSP melalui forum TJSP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara pengaduan aka diatur dalam Peraturan yang ditetapkan oleh forum TJSP.
BAB XIV - PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 29

- (1) Penyelesaian sengketa pelaksanaan TJSP dilakukan secara mediasi untuk mencapai musyawarah mufakat melalui Forum TJSP.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya hukum lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
Ditetapkan di Pangkajene pada Tanggal 1 September 2015
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN Cap/ttd RUSLAN ABU
Diundangkan di Pangkajene pada tanggal, 28 September 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
ANWAR RECCA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2015 NOMOR 4
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2015
PENJELASAN
Pasal 6 huruf a

Yang dimaksud dengan Asas kepastian hukum adalah bahwaasas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pelaksanaan TJSP.## huruf bYang dimaksud dengan Asas kepentingan umum adalah bahwa dalam pelaksanaan TJSPmendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.## huruf cYang dimaksud dengan Asas keterpaduan adalah bahwa pelaksanaan dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.## huruf dYang dimaksud dengan Asas partisipatif dan aspiratif adalahbahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan TJSP, baik secara langsung maupun tidak langsung.## huruf eYang dimaksud dengan Asas keterbukaan adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan pelaksanaan TJSP.## huruf fYang dimaksud dengan Asas berkelanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pelaksanaan TJSP untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.## huruf gYang dimaksud dengan Asas kemandirian adalah bahwa pelaksanaan TJSP dilakukandengan tetap mengedepankan potensi daerah demi terwujudnyapertumbuhan ekonomi daerah.## huruf hYang dimaksud dengan Asas berwawasan lingkungan adalah bahwa pelaksanaan TJSP dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.## huruf iYang dimaksud dengan Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.##
PENJELASAN
Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud TJSP sebagai Komitmen yang tidak terpisahkandari managemen perusahaan karena TJSP merupakan bagian dari aktifitas operasional perusahaan secara keseluruhan.Huruf bCukup jelas
PENJELASAN
Pasal 13

Yang dimaksud Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dalamPasal ini meliputi aspek-aspek kegiatan sebagai berikut:

- a. penelitian dan pengkajian kebutuhan masyarakat; dan- b. penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat;- c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;- d. pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;- e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk, dan disain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;- f. meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan- g. mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.##
PENJELASAN
Pasal 16 Huruf a

Yang dimaksud Pendidikan adalah bidang kerja TJSP dalam bentuk bantuan pendidikan, fasilitas penunjang pendidikan, yang diberikan dalam bentuk dana atau barang guna meningkatkan kecerdasan masyarakat.## Huruf bYang dimaksud Kesehatan adalah bidang kerja TJSP dalam bentuk bantuan pelayanan kesehatan, fasilitas penunjang kesehatan, yang diberikan dalam bentuk dana atau barang guna meningkatkan kesehatan masyarakat.## Huruf cYang dimaksud Pendampingan Umum adalah bidang kerja TJSP dalam bentuk bantuan pelatihan atau pembimbingan kepadamasyarakat guna menyelesaikan persoalan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.## Huruf dYang dimaksud olah raga dan seni adalah bidang kerja TJSP dalam bentuk bantuan pelayanan dan atau fasilitas, yang diberikan dalam bentuk dana, barang atau fasilitas lainnya kepada masyarakat untuk menunjang peningkatan kegiatan seni dan olah raga masyarakat.## Huruf eYang dimaksud Sosial keagamaan adalah bidang kerja TJSP dalam bentuk bantuan pelayanan dan atau fasilitas, yang diberikan dalam bentuk dana, barang atau fasilitas lainnya kepada masyarakat untuk menunjang peningkatan ketentraman sosial dan kualitas keagamaan masyarakat.## Huruf fYang dimaksud Pelestarian lingkungan hidup adalah bidang kerja TJSP dalam bentuk upaya menjaga lingkungan dan melestarikan lingkungan hidup kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya kerusakan sumber daya alam.##
PENJELASAN
Pasal 28

ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)Yang dimaksud dengan dapat menempuh upaya hukum lainnya dalam ayat ini antara lain dapat berupa mediasi, arbitrase, dll.
PENJELASAN
Pasal 30

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 4