PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor : Tahun 2006
Tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN DAN RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU KELUARGA KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL
Berlaku: 04 TAHUN 2006
N/A
Preamble

Menimbang : a. pelaksanaanannya,
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan penerbitan dokumen kependudukan, maka perlu dilakukan penyesuaian tarif:
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pelayanan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil:
Mengingat 1
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jis Undangundang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undangundang Nomor 58 Tahun 1958 ( Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25 ):
- Staatsblad /'Tahun 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropah, 2.
- Staatsblad 'Tahun 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil bagi orang Bangsa Indonesia yang telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1927 Nomor 564: 4
- Staatsblad Tahun 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa yang tclah diubah dengan Staatsblad Tahun 1919 Nomor 81: 3
- Staatsblad Tahun 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil bagi Bangsa Indonesia,Kristen Jawa,Madura,dan Minahasa yang telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1936 Nomor 607, 5
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685): 6.
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2000 Nomor 246): 7
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422): 8
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Kependudukan: 9.
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 45):
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah.:
12 Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pelayanan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak KK, KTP dan Kutipan Catatan Sipil:
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN DAN RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.
BAB 1!
KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Pesisir Selatan
- d. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.
- . Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI maupun Warga Negara Asing yang dapat disingkat WNA yang memegang izin tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia. e.
- Kartu Keluarga yang selanjutnya dapat disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama,susunan hubungan dalam keluarga,serta karakteristik keluarga. £
- . Kartu Tanda Penduduk yang selnjutnya dapat disingkat KTP, adalah kartu sebagai tanda bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk dalam wilayah NKRI.
- . Akta Catatan Sipil adalah akta yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan. h.
- Surat Keterangan Kependudukan adalah surat keterangan mengenai data penduduk yang meliputi: Surat Pindah Datang WNI, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Pindah Sementara,Surat Keterangan Tinggal Sementara, Surat Pengantar Pindah Luar Negeri, Surat Keterangan Pindah Luar Negeri,Surat Keterangan Datang Luar Negeri, Surat Keterangan Tinggal Tetap Orang Asing Tinggal Terbatas,dan Surat Pindah Keluar Negeri untuk Penduduk Orang Asing.
- j. Tanda bukti pelaporan adalah Tanda bukti pelaporan WNI diluar negeri mengenai Tanda Bukti Pelaporan Kelahiran WNI di Luar Negeri, Tanda Bukti Pelaporan Kematian WNI di Luar Negeri dan Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan di Luar Negeri.
2. Pciayanan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga,Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan dan penggantian biaya cetak Kartu Keluarga,Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Catatan Sipil yang disediakan dan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. k
3. Jasa sarana adalah hal yang diterima daerah atas penjadian fasilitas, sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan yang dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam rangka kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan dan Tanda Bukti Pelaporan. 1
4. Jasa pelayanan adalah hak yang diterima pelaksanaan pelayanan yang dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam rangka kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan penerbitan KK,KTP,Surat Keterangan Kependudukan, Kutipan Akta Catatan Sipil dan Tanda Bukti Pelaporan. m.
Pasal 2
Penduduk yang mendapatkan pciayanan Penerbitan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk,Surat Keterangan Kependudukan,Akta Catatan Sipil dan Tanda Bukti Pelapor yang diberikan oleh instansi berwenang wajib membayar Jasa Pelayanan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak KK,KTP dan Kutipan Akta Catatan Sipil.
Pasal 3
- (1) Bagi penduduk korban bencana diberikan Kartu Tanda Penduduk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten tanpa dipungut biaya.
- (2) Bila terjadi pemekaran wilayah atau pembangunan yang mengakibatkan perubahan alamat penduduk,Pemerintah Daerah menerbitkan perubahan alamat dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dan tidak dipungut biaya.
Pasal 4
Bagi Penduduk yang melakukan Pencatatan setiap kelahiran berdasarkan laporan yang diterima dari penduduk dalam jangka waktu 60 (enam puluh ) hari kerja sejak tanggal kelahiran oleh Pemerintah Daerah diberikan Kutipan Akta Kelahiran tanpa dipungut biaya.
N/A
Pasal 6

Hasil pungutan Pelayanan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak KK, KTP, dan Kutipan Akta Catatan Sipil disetorkan ke Kas Daerah dengan ketentuan :
2. Tarif Pelayanan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak KK, KTP, dan Kutipan Akta Catatan Sipil sudah termasuk Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan.
2. Jasa Sarana disetorkan secara Bruto ke Kas Daerah dalam waktu 1 X 24 Jam. 3
3. Jasa Pelayanan Penggunaannya diatur oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil. 4
N/A
Pasal 7

Bcsarnya Jasa Pelayanan bagi Nagari dan Kecamatan ditetapkan sebagi berikut :
1. Jasa Pelayanan Nagari Rp. 3000,-
2. Jasa Pelayanan Kecamatan Rp. 2000,-
N/A
Pasal 8

Tidak dibenarkan melakukan pungutan di luar yang telah ditetapkan dalam peraturan ini.
N/A
Pasal 9

1. Pembayaran Pelayanan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Akta Kelahiran harus melalui tempat pembayaran yang sudah ditentukan.
2. Setiap Pembayaran harus disertai dengan pemberian bukti-bukti pembayaran yang sah.
N/A
Pasal 10

- I. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil membuat Rekapitulasi jumlah Penerbitan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
2. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas harus dilaporkan kepada Bupati dan ditembuskan kepada Kapenda dan Bawasda.
N/A
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
Ditetapkan di
: Painan
Pada tanggal
: 10 Maret 2006
BUPATI PESISIR SELATAN
dto
NASRUL ABIT
Diundangkan di: Painin Pada tanggal : 10 Maret 2006 SEKRETARIS DAEHAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
dto
Drs.H.ADRIL NIP. 010087271
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR : 04 TAHUN 2006