PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 42 Tahun 2014
Tentang KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
Berlaku: 1 Januari 2015
N/A
Preamble

Mengingat
BUPATI MERANGIN
PERATURAN BUPATI MERANGIN NOMOR 42 TAHUN 2014
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MERANGIN,
Menimbang
- a. bahwa untuk mewujudkan transparasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah perlu dilaksanakan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang menganut prinsip tepat waktu dan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengikuti standar yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 239 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ditegaskan bahwa Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan;
- c. bahwa mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dipandang perlu menyusun Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Merangin yang berbasis akrual;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Merangin tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Merangin.
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan B ebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 20 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 7).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI MERANGIN TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Merangin.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
6. Anggaran adalah pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterprestasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.
9. Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada BUD.
10. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber- sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
11. Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
12. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (Dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
13. Basis Akuntansi adalah perlakuan pengakuan atas hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi keuangan.
14. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
15. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
16. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
17. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
18. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
19. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggara n.
20. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
21. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
22. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
23. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalty, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
24. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan dibank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
25. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan olehKepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
26. Kebijakan Akuntansi adalah dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas pendapatan belanja dan pembiayaan entitas serta laporan keuangan.
27. Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki.
28. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
29. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
30. Laporan Keuangan Daerah adalah laporan pertanggungjawaban Bupati atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan kebijakan akuntansi keuangan daerah.
31. Laporan Keuangan Konsolidasi adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.
32. Laporan Keuangan Interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan diantara dua laporan keuangan tahunan.
33. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
34. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
35. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
36. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
37. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
38. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
39. Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya suatu informasi atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan yang tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus dimana kekurangan atau salah saji terjadi.
40. Nilai Wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
41. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
42. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
43. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
44. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
45. Penyusutan adalah alokasi yang sistimatis atas nilai suatu aset tetap yang dapat diusutkan (depreciable aset) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
46. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan / atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
47. Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk dari wajib pajak/wajib bayar.
48. Piutang transfer adalah hak suatu etitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan.
49. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.
50. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
51. Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
52. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persesiaan, piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.
53. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menumpung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
54. Satuan Kerja Perangkan Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
55. Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.
56. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
57. Sisa Kurang Perhitungan Anggara yang selanjutnya disingkat SiKPA adalah selisih kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
58. Surplus/Defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.
59. Surplus/Defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
60. Tanggal Pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.
61. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari atau kepada entitas pelaporan lain,termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
62. Transaksi adalah kejadian penting yang dapat megubah keputusan pengguna laporan keuangan, dan oleh karenanya dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan (kejadian/peristiwa yang berpengaruh pada keuangan pemerintah).
63. Utang Transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB II - KEBIJAKAN AKUNTANSI
Pasal 2

- (1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Merangin menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.
- (2) Kebijakan akuntansi pemerintah Kabupaten Merangin terdiri atas kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun.
- (3) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.
- (4) Kebijakan akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan atas:
- a. Pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
- b. Pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.
BAB II - KEBIJAKAN AKUNTANSI
Pasal 3

- (1) Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan terdiri dari:
- a. Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Merangin;
- b. Penyajian Laporan Keuangan;
- c. Laporan Realisasi Anggaran;
- d. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- e. Neraca;
- f. Laporan Operasional;
- g. Laporan Arus Kas;
- h. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- i. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Kebijakan Akuntansi Akun terdiri dari:
- a. Akuntansi Aset;
- b. Akuntansi Kewajiban;
- c. Akuntansi Ekuitas;
- d. Akuntansi Pendapatan-LRA dan Belanja;
- e. Akuntansi Pendapatan-LO dan Beban;
- f. Akuntansi Pembiayaan; dan
- g. Akuntansi atas Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi Perubahan Estimasi Akuntansi, Dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan.
BAB III - PELAPORAN KEUANGAN
Pasal 4

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahunan, setidak-tidaknya terdiri dari:
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Entitas Akuntansi untuk unit pemerintahan daerah wajib menyusun Laporan Keuangan Tahunan, yang setidak-tidaknya terdiri dari:
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Operasional;
- c. Laporan Perubahan Ekuitas;
- d. Neraca; dan
- e. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (3) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah, BUD wajib menyusun Laporan Keuangan, yang setidak-tidaknya terdiri dari:
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Operasional;
- c. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
- d. Neraca;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.
BAB III - PELAPORAN KEUANGAN
Pasal 5

Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan dan Kebijakan Akuntansi Akun dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 6

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan mulai tahun 2015.
- (2) Penyusunan laporan keuangan tahun 2014 mengacu kepada kebijakan akuntansi sebelumnya yang berlaku pada pemerintah daerah.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.
Ditetapkan di Bangko Pada tanggal 2014 BUPATI MERANGIN
H. AL HARIS
Diundangkan di Bangko Pada Tanggal 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,
H. SIBAWAIHI
BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 NOMOR
- b. Laporan Operasional;
- c. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
- d. Neraca;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan dan Kebijakan Akuntansi Akun dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 6

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan mulai tahun 2015.
- (4) Penyusunan laporan keuangan tahun 2014 mengacu kepada kebijakan akuntansi sebelumnya yang berlaku pada pemerintah daerah.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.
Ditetapkan di Bangko Pada tanggal 31 MEI 2014 BUPATI MERANGIN
H. AL HARIS
Diundangkan di Bangko Pada Tanggal 2 JUNI 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN, ttd
H. SIBAWAIHI
BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 NOMOR 42
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM
H. ZAINUL, SH. PEMBINA TKI NIP 19630811 199403 1 006
PEMERINTAH KABUPATEN MERANGINI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 dan ...
(Dalam Rupiah)
| NO. | URAIAN | Anggaran 20X1 | Realisasi 20X1 (%) | Realisasi 20X0 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|------------------|
| 1 PENDAPATAN | | | | |
| 2 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3 Pendapatan Pajak Daerah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 4 Pendapatan Retribusi Daerah Daerah yang Dipisahkan | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 5 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan 6 Lain-lain PAD yang Sah | xxx xxx | xxx xxx | xxx | xxx |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah | xxx | xxx | xxx xxx | xxx |
| 7 | | | | xxx |
| 8 9 PENDAPATAN TRANSFER | | | | |
| 10 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN 11 Dana Bagi Hasil Pajak | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 12 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 13 Dana Alokasi Umum | xxx xxx | xxx | xxx xxx | xxx xxx |
| 14 Dana Alokasi Khusus 15 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan | xxx | xxx xxx | xxx | xxx |
| 16 17 PUSAT - LAINNYA | | | | xxx |
| TRANSFER PEMERINTAH 18 Dana Otonomi Khusus | xxx xxx | xxx | xxx | xxx |
| 19 Dana Penyesuaian 20 Jumlah | xxx | xxx xxx | xxx xxx | xxx |
| Pendapatan Transfer Lainnya Pendapatan Transfer | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 21 Total | | | | |
| 22 23 SAH | | | | |
| LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG 24 Pendapatan Hibah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 25 Pendapatan Dana Darurat Lainnya | xxx | xxx | xxx | xxx xxx |
| 26 Pendapatan | xxx xxx | xxx xxx | xxx xxx | xxx |
| 27 Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah 28 JUMLAH PENDAPATAN | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 29 BELANJA 30 BELANJA OPERASI | | | | |
| 31 Belanja Pegawai | xxx | | | xxx |
| 32 Belanja Barang | xxx | xxx xxx | xxx xxx | xxx |
| 33 Bunga | xxx | xxx | xxx | xxx xxx |
| 34 Subsidi 35 Hibah | xxx xxx | xxx xxx | xxx | xxx |
| 36 Bantuan Sosial | xxx | xxx | xxx xxx | xxx |
| 37 Jumlah Belanja Operasi | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 38 39 BELANJA MODAL | | | | |
| 40 Belanja Tanah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 41 Belanja Peralatan dan Mesin | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 42 Belanja Gedung dan Bangunan | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 43 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | xxx | xxx xxx | xxx | xxx |
| 44 Belanja Aset Tetap Lainnya 45 Belanja Aset Lainnya | xxx xxx | xxx | xxx xxx | xxx xxx |
| 46 Jumlah Belanja Modal | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 47 | | | | |
| 48 BELANJA TAK TERDUGA 49 | | xxx | xxx | xxx |
| Belanja Tak Terduga 50 Jumlah Belanja Tak Terduga 51 Jumlah Belanja | xxx xxx xxx | xxx xxx | xxx xxx | xxx xxx |
| 53 TRANSFER 54 TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA 55 | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota 56 Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 57 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 58 Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan ke Kab./Kota | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 59 60 TRANSFER/ BANTUAN | | | | |
| KEUANGAN 61 Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya | xxx | xxx | xx | xxx |
| 62 Bantuan Keuangan Lainnya 63 Jumlah Transfer/Bantuan Keuangan | xxx xxx | xxx xxx | xx xxx | xxx xxx |
| 64 Jumlah Transfer | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 65 JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 66 67 SURPLUS/DEFISIT 68 | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 69 PEMBIAYAAN 70 | | | | |
| 71 | | | | |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN 72 | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Penggunaan SiLPA 73 Pencairan Dana Cadangan | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 74 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 75 | xxx xxx | xxx | xxx xxx | xxx xxx |
| Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat 76 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya | xxx | xxx xxx | xxx | xxx |
| 77 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank Dalam Negeri | xxx xxx | xxx | xxx | xxx |
| 78 Pinjaman - Lembaga Keuangan Bukan Bank 79 Pinjaman | xxx | xxx xxx | xxx xxx | xxx xxx |
| Dalam Negeri - Obligasi 80 Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 81 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 82 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah 83 | xxx Lainnya xxx | xxx xxx | xxx xxx | xxx xxx |
| Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah 84 Jumlah Penerimaan | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 85 86 | | | | |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN 87 Pembentukan Dana Cadangan | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 94 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 88 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri | xxx xxx | xxx xxx | xxx xxx | xxx xxx |
| - Pemerintah Pusat 89 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 90 91 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga | Keuangan Bukan Bank xxx | xxx | xxx | xxx |
| 92 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi 93 | xxx xxx | xxx xxx | xxx xxx | xxx xxx |
| Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya 95 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara 96 | xxx xxx | xxx xxx | xxx xxx | xxx xxx |
| Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah 97 Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah 98 | xxx xxx | xxx xxx | xxx xxx | xxx xxx |
| Lainnya Jumlah Pengeluaran 99 PEMBIAYAAN NETO | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 100 101 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran | xxx | xxx | xxx | xxx |
PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 dan ...
(Dalam Rupiah)
| NO. | URAIAN Anggaran 20X1 | Realisasi 20X1 | (%) | Realisasi 20X0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 1 PENDAPATAN | | | | |
| 2 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3 Pendapatan Pajak Daerah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 4 Pendapatan Retribusi Daerah Daerah yang | xxx | xxx xxx | xxx xxx | xxx |
| 5 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan 6 Lain-lain PAD yang Sah | Dipisahkan xxx | xxx | | xxx |
| 7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah | xxx xxx | xxx | xxx xxx | xxx xxx |
| 8 | | | | |
| 9 PENDAPATAN TRANSFER | | | | |
| 10 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN 11 | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Dana Bagi Hasil Pajak 12 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 13 Dana Alokasi Umum | xxx | xxx | xxx xxx | xxx |
| 14 Dana Alokasi Khusus 15 Jumlah | xxx xxx | xxx xxx | xxx | xxx xxx |
| Pendapatan Transfer Dana Perimbangan 16 17 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA | | | | xxx |
| 18 Dana Otonomi Khusus 19 Dana Penyesuaian | xxx xxx | xxx xxx | xxx xxx | xxx |
| 20 Jumlah Pendapatan Transfer Pusat - Lainnya | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 21 22 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI | | | xxx | xxx |
| 23 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 24 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya | xxx xxx | xxx xxx | xxx | xxx |
| 25 Jumlah Transfer Pemerintah | | xxx | xxx | xxx |
| Provinsi 26 Total Pendapatan Transfer 27 | xxx xxx | xxx | xxx | xxx |
| 28 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH | xxx | xxx | | xxx |
| 29 Pendapatan Hibah 30 Pendapatan Dana Darurat | xxx | xxx | xxx xxx | xxx |
| 31 Pendapatan Lainnya 32 Jumlah | xxx xxx | xxx xxx | xxx xxx | xxx xxx xxx |
| Pendapatan Lain-lain yang Sah 33 JUMLAH PENDAPATAN | xxx | xxx | xxx | |
| 34 35 BELANJA 36 | | | | |
| BELANJA OPERASI | | | xxx | xxx |
| 37 Belanja Pegawai 38 Belanja Barang | xxx xxx | xxx xxx | xxx | xxx |
| 39 Bunga | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 40 Subsidi 41 Hibah | xxx xxx | xxx xxx | xxx xxx | xxx xxx |
| 42 Bantuan Sosial | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 43 Jumlah Belanja Operasi | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 44 45 BELANJA | | | | |
| MODAL 46 Belanja Tanah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 47 Belanja Peralatan dan Mesin | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 48 Belanja Gedung dan Bangunan 49 Jaringan | xxx xxx | xxx xxx | xxx | xxx xxx |
| Belanja Jalan, Irigasi dan 50 Belanja Aset Tetap Lainnya | xxx | xxx | xxx xxx | xxx |
| 51 Belanja Aset Lainnya Modal | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 52 Jumlah Belanja | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 54 BELANJA TAK TERDUGA | | | | xxx |
| 53 | | | | |
| 55 Belanja Tak Terduga 56 Jumlah Belanja Tak Terduga 57 | xxx xxx | xxx xxx xxx | xxx xxx xxx | xxx xxx |
| Jumlah Belanja 58 59 TRANSFER 60 TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA 61 Bagi Hasil Pajak | xxx xxx | xxx | xxx | xxx |
| 62 Bagi Hasil Retribusi 63 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya | xxx xxx | xxx xxx | xxx xxx | xxx xxx |
| 64 Jumlah Transfer Bagi Hasil Ke Desa | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 65 66 TRANSFER/ BANTUAN KEUANGAN | | | | |
| 67 Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya | xxx | xxx | xx | xxx |
| 68 Bantuan Keuangan Lainnya 69 Jumlah Transfer/Bantuan Keuangan | xxx xxx | xxx xxx | xx xxx | xxx xxx |
| 70 Jumlah Transfer 71 JUMLAH BELANJA DAN | xxx TRANSFER xxx | xxx xxx | xxx xxx | xxx xxx |
| 72 73 SURPLUS/DEFISIT | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 74 75 PEMBIAYAAN 76 | | | | |
| 77 PENERIMAAN PEMBIAYAAN | | | | |
| 78 Penggunaan SiLPA | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 79 Pencairan Dana Cadangan | xxx xxx | xxx | xxx | xxx |
| 80 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | xxx | xxx | xxx |
| 81 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat 82 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah | xxx xxx | xxx xxx | xxx xxx | xxx xxx |
| Lainnya 83 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank 84 Keuangan Bukan Bank | xxx xxx | xxx | xxx | xxx |
| Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga 85 Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi | xxx | xxx xxx | xxx xxx | xxx |
| 86 Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya | xxx | xxx | xxx | xxx xxx |
| 87 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah | xxx | xxx xxx | xxx | xxx |
| 88 kepada Pemerintah Daerah Lainnya | xxx xxx | xxx | xxx | xxx |
| 89 Penerimaan Kembali Pinjaman 90 Jumlah Penerimaan | xxx | xxx | xxx xxx | xxx xxx |
| 91 92 PENGELUARAN PEMBIAYAAN | | | | |
| 93 Pembentukan Dana Cadangan | xxx | xxx | xxx | xxx xxx |
| 94 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 95 | xxx xxx | xxx xxx | xxx xxx | xxx |
| Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat 96 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Lainnya Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 97 98 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga 99 | Keuangan Bukan Bank xxx xxx | xxx xxx | xxx xxx | xxx xxx |
| Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi 100 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya 101 | xxx xxx | xxx xxx | xxx xxx | xxx xxx |
| Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara 102 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah | xxx | xxx xxx | xxx xxx | xxx xxx |
| 103 Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya 104 Jumlah Pengeluaran | xxx xxx xxx | xxx | xxx | xxx |
| 105 PEMBIAYAAN 106 107 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran | NETO xxx | xxx xxx | xxx xxx | xxx xxx |
PEMERINTAH KQBUPATEN MERANGIN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0
(Dalam rupiah)
| No | URAIAN 20X1 | 20X0 | Kenaikan/ Penurunan | (%) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-----------------------|---------|
| KEGIATAN OPERASIONAL | | | | |
| 1 2 PENDAPATAN | | | | |
| 3 PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 4 Pendapatan Retribusi Daerah Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | | | xxx |
| 5 6 Pendapatan Hasil Pengelolaan Lain-lain PAD yang Sah | xxx xxx | xxx xxx | xxx xxx | xxx |
| 7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 8 9 PENDAPATAN TRANSFER | | | | |
| 10 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN | | | | |
| 11 Dana Bagi Hasil Pajak | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 12 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 13 14 Dana Alokasi Umum | xxx xxx | xxx xxx | xxx xxx | xxx xxx |
| Dana Alokasi Khusus | | | | |
| 15 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 16 17 PEMERINTAH PUSAT LAINNYA | | | | |
| TRANSFER | xxx | | xxx | xxx |
| 18 19 Dana Otonomi Khusus | xxx | xxx xxx | xxx | xxx |
| 20 Dana Penyesuaian Jumlah Pendapatan Transfer | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Pendapatan Transfer Lainnya | xxx | | | |
| 21 Jumlah | | xxx | xxx | xxx |
| 22 23 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH | | | | |
| 24 Pendapatan Hibah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 25 Pendapatan | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 26 Lainnya Jumlah Lain-lain Pendapatan Sah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 27 JUMLAH PENDAPATAN Yang | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 28 29 | | | | |
| BEBAN 30 BEBAN OPERASI | | | | xxx |
| 31 Beban Pegawai 32 Beban Barang Jasa | xxx xxx | xxx xxx | xxx xxx | xxx |
| 33 Beban Bunga | xxx | | | xxx |
| 34 | xxx | xxx | xxx xxx | xxx |
| Beban Subsisdi 35 | xxx | xxx xxx | xxx | xxx |
| Beban Hibah 36 Bantuan Sosial | xxx | | xxx | xxx |
| Beban 37 Beban Penyusutan | xxx | xxx xxx | xxx | xxx |
| 38 Beban Lain-lain | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 39 Jumlah Beban Operasi | | | xxx | xxx |
| | xxx | xxx | | |
| 40 41 BEBAN TRANSFER | | | | |
| 42 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 43 Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Daerah Lainnya | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 44 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 45 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 46 Beban Transfer Keuangan Lainnya | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 47 BEBAN Jumlah Beban Transfer | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 48 JUMLAH | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 49 50 JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI OPERASI | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 52 SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL | | | | |
| 53 SURPLUS NON OPERASIONAL 54 Surplus Penjualan Aset Non Lancar | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 55 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 56 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 57 Jumlah Surplus Non Operasional | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 58 59 DEFISIT NON OPERASIONAL | | | | |
| 60 Defisit Penjualan Aset Non Lancar | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 61 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 62 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 63 | xxx xxx | xxx xxx | xxx xxx | xxx xxx |
| 64 JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL Jumlah Defisit Non Operasional | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 65 66 SURPLUS/ DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA | xxx | xxx | | xxx |
| 67 | | | | |
| | | | xxx | |
| 68 POS LUAR BIASA | | | | |
| 69 PENDAPATAN LUAR BIASA | | | | |
| 70 Pendapatan Luar Biasa 71 Jumlah Pendapatan Luar Biasa | xxx xxx | xxx xxx | xxx xxx | xxx xxx |
| 72 73 | | | | |
| BEBAN LUAR BIASA 74 Beban Luar Biasa | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 75 Jumlah Beban Luar Biasa 76 POS LUAR BIASA | xxx xxx | xxx xxx | xxx xxx | xxx xxx |
| 77 78 SURPLUS/ DEFISIT - LO | xxx | xxx | xxx | xxx |
PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0
(Dalam rupiah)
| No | URAIAN 20X1 | 20X0 | Kenaikan/ Penurunan | (%) |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|-----------------------|---------|
| 1 KEGIATAN OPERASIONAL | | | | |
| PENDAPATAN | | | | |
| 2 3 PENDAPATAN ASLI DAERAH | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 4 Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 5 Pengelolaan Kekayaan Daerah yang | xxx Dipisahkan | xxx | xxx | xxx |
| 6 Pendapatan Hasil Lain-lain PAD yang Sah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 8 9 PENDAPATAN TRANSFER | | | | |
| 10 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN | | | | xxx |
| 11 Dana Bagi Hasil Pajak | xxx | xxx | xxx | |
| 12 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 13 14 Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus | xxx xxx | xxx xxx | xxx xxx | xxx xxx |
| 15 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 16 17 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA | | | | |
| 18 Dana Otonomi Khusus | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 19 Dana Penyesuaian | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 20 Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 21 22 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI | | | | |
| 23 Pendapatan Bagi Hasil Pajak | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 24 Pendapatan Bagi Hasil | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Lainnya 25 Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 26 Jumlah Pendapatan Transfer | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 27 28 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH | | | | |
| 29 Pendapatan Hibah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 30 Pendapatan Lainnya | xxx | xxx | xxx | xxx xxx |
| 31 Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah | xxx | xxx | xxx | |
| 32 JUMLAH PENDAPATAN | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 33 | | | | |
| 34 BEBAN 35 BEBAN | | | | |
| OPERASI 36 Beban Pegawai | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 37 Beban Barang Jasa | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Beban Bunga | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 38 39 Beban Subsisdi | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 40 Beban Hibah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 41 Beban Bantuan Sosial Beban Penyusutan | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 42 43 | xxx xxx | xxx | xxx | xxx |
| Beban Lain-lain | | xxx | xxx | xxx |
| 44 Jumlah Beban Operasi | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 45 46 BEBAN | | | | |
| TRANSFER 47 Beban Transfer Bagi Hasil | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Pajak 48 Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 49 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya ke Desa | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 50 Beban Transfer Bantuan Keuangan Keuangan Lainnya | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 51 Beban Transfer | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 52 53 JUMLAH Jumlah Beban Transfer | xxx xxx | xxx xxx | xxx xxx | xxx xxx |
| BEBAN 54 | | | | |
| 55 JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI OPERASI | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 56 57 SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL | | | | |
| 58 SURPLUS NON OPERASIONAL | | | | |
| 59 Surplus Penjualan Aset Non Lancar | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 60 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | xxx xxx | xxx | xxx | xxx |
| 61 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 62 Jumlah Surplus Non Operasional | xxx | xxx xxx | xxx xxx | xxx xxx |
| 63 | | | | |
| 64 DEFISIT NON OPERASIONAL | | | | |
| 65 Defisit Penjualan Aset Non Lancar | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 66 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Lainnya | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 67 Defisit dari Kegiatan Non Operasional 68 Jumlah Defisit Non Operasional | xxx xxx | xxx xxx | xxx xxx | xxx xxx |
| 69 JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN | NON OPERASIONAL xxx | xxx | xxx | xxx |
| 70 71 SURPLUS/ DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 72 | | | | |
| 73 POS LUAR BIASA 74 | | | | |
| PENDAPATAN LUAR BIASA 75 Pendapatan Luar Biasa | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 76 Jumlah Pendapatan Luar Biasa | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 77 78 | | | | |
| LUAR BIASA | | | | |
| BEBAN 79 Beban Luar Biasa | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 80 Jumlah Beban Luar Biasa 81 | xxx xxx | xxx xxx | xxx xxx | xxx xxx |
| POS LUAR BIASA 82 83 SURPLUS/ DEFISIT - LO | xxx | xxx | xxx | xxx |
PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
(Dalam Rupiah)
| No. | Uraian | 20X1 | 20X0 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1 | ASET | | |
| 2 3 | ASET LANCAR | | |
| 4 | Kas di Kas Daerah | xxx | xxx |
| 5 | Kas di Bendahara Pengeluaran | xxx | xxx |
| 6 | Kas di Bendahara Penerimaan | xxx | xxx |
| 7 8 | Investasi Jangka Pendek | xxx | xxx |
| | Piutang Pajak | xxx | xxx |
| 9 | Piutang Retribusi | xxx | xxx |
| 10 11 | Penyisihan Piutang | xxx | xxx |
| 12 | Belanja Dibayar Dimuka | xxx | xxx |
| | Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara | xxx | xxx |
| 13 14 | Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah | xxx | xxx xxx |
| 15 | Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat Daerah Lainnya | xxx xxx | xxx |
| 16 | Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran | xxx | xxx |
| 17 | Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi | xxx | xxx |
| 18 | Piutang Lainnya | xxx | xxx |
| 19 | Persediaan | xxx | xxx |
| 20 21 | Jumlah Aset Lancar | xxx | xxx |
| 22 | INVESTASI JANGKA PANJANG | | |
| 23 | Investasi Nonpermanen | | |
| 24 | Pinjaman Jangka Panjang | xxx | xxx |
| 25 | Investasi dalam Surat Utang Negara | xxx | xxx |
| 26 | Investasi dalam Proyek Pembangunan | xxx | xxx |
| 27 | Investasi Nonpermanen Lainnya | xxx | xxx |
| 28 29 | Jumlah Investasi Nonpermanen | xxx | xxx |
| 30 | Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | xxx | xxx |
| 31 | Investasi Permanen Lainnya | xxx | xxx xxx |
| 32 33 | Jumlah Investasi Permanen Jumlah Investasi Jangka Panjang | xxx xxx | xxx |
| 34 35 | TETAP | | |
| 36 | ASET Tanah | xxx | xxx |
| 37 | Peralatan dan Mesin | xxx | xxx |
| 38 | Gedung dan Bangunan | xxx | xxx |
| 39 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | xxx | xxx |
| 40 | Aset Tetap Lainnya | xxx | xxx |
| 41 | Konstruksi dalam Pengerjaan | xxx | xxx |
| 42 | Akumulasi Penyusutan | xxx | xxx |
| 43 | Jumlah Aset Tetap | xxx | xxx |
| 44 45 | DANA CADANGAN | | |
| 46 | Dana Cadangan | xxx | xxx |
| 47 | Jumlah Dana Cadangan | xxx | xxx |
| 48 49 | | | |
| 50 | ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran | xxx | xxx |
| 51 | Tuntutan Ganti Rugi | xxx | xxx |
| 52 53 | Kemitraan dengan Pihak Ketiga | xxx xxx | xxx xxx |
| 54 | Aset Tak Berwujud Aset Lain-laim | xxx | xxx |
| 55 56 | Jumlah Aset Lainnya | xxx | xxx |
| 57 58 | JUMLAH ASET | xxx | xxx |
| 59 60 | KEWAJIBAN | | |
| 61 | KEWAJIBAN JANGKA | | |
| 62 | PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | xxx | xxx |
| 63 | Utang Bunga | xxx | xxx |
| 64 | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang | xxx | xxx |
| 65 | Pendapatan Diterima Dimuka | xxx | xxx |
| 66 67 | Utang Belanja | xxx xxx | xxx xxx |
| 68 | Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Pendek | xxx | xxx |
| 69 70 | KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | | |
| 71 | Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan | xxx | xxx |
| 72 | Utang Dalam Negeri - Obligasi | xxx | xxx |
| 73 | Premium (Diskonto) Obligasi | xxx | xxx |
| 74 75 | Utang Jangka Panjang Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Panjang | xxx xxx | xxx xxx |
| 76 | JUMLAH KEWAJIBAN | xxx | xxx |
| 77 78 | | | |
| | EKUITAS | | |
| 79 80 | Ekuitas JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA | xxx xxx | xxx xxx |
PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
| NO | URAIAN | 20X1 | 20X0 |
|------|-------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1 | Saldo Anggaran Lebih Awal | XXX | XXX |
| 2 | Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan | (XXX) | (XXX) |
| 3 | Subtotal (1 + 2) | XXX | XXX |
| 4 | Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) | XXX | XXX |
| 5 | Subtotal (3 + 4) | XXX | XXX |
| 6 | Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya | XXX | XXX |
| 7 | Lain-lain | XXX | XXX |
| 8 | Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7) | XXX | XXX |
PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI
DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
| NO | URAIAN | 20X1 | 20X0 |
|------|----------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1 | EKUITAS AWAL | XXX | XXX |
| 2 | SURPLUS/DEFISIT-LO | XXX | XXX |
| 3 | DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR: | | |
| 4 | KOREKSI NILAI PERSEDIAAN | XXX | XXX |
| 5 | SELISIH REVALUASI ASET TETAP | XXX | XXX |
| 6 | LAIN-LAIN | XXX | XXX |
| 7 | EKUITAS AKHIR | XXX | XXX |
PEMERINTAH KABUPATEN MERANGINI
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0
Metode Langsung
(Dalam Rupiah)
| No. Uraian | 20X1 | 20X0 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi 2 | | |
| Arus Masuk Kas 3 Penerimaan Pajak Daerah | XXX | XXX |
| 4 Penerimaan Retribusi Daerah Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang | XXX | XXX |
| 5 Dipisahkan 6 Penerimaan Lain-lain PAD yang | XXX XXX | XXX XXX |
| sah 7 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak | XXX | XXX |
| 8 Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | XXX | XXX |
| 9 Penerimaan Dana Alokasi Umum | XXX | XXX |
| 10 Penerimaan Dana Alokasi Khusus | XXX | XXX |
| 11 Penerimaan Dana Otonomi Khusus | XXX | XXX |
| 12 Penerimaan Dana Penyesuaian | XXX | XXX |
| 13 Penerimaan Hibah 14 Penerimaan Dana | XXX XXX | XXX XXX |
| Darurat 15 Penerimaan Lainnya | XXX | XXX |
| 16 Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa | XXX | XXX |
| 17 Jumlah Arus Masuk Kas | XXX | XXX |
| 18 Arus Keluar Kas | | |
| 19 Pembayaran Pegawai | XXX | XXX |
| 20 Pembayaran Barang | XXX | XXX |
| 21 Pembayaran Bunga | XXX | XXX |
| 22 Pembayaran Subsidi | XXX | XXX |
| 23 Pembayaran Hibah Sosial | XXX | XXX |
| 24 Pembayaran Bantuan 25 Pembayaran Tak | XXX XXX | XXX XXX |
| Terduga 26 Pembayaran Bagi Hasil Pajak | XXX | XXX |
| ke Kabupaten/ Kota 27 Pembayaran Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/ Kota | XXX | XXX |
| 28 Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten Kota | XXX | XXX |
| 29 Pembayaran Kejadian Luar Biasa | XXX | XXX |
| 30 Jumlah Arus Keluar Kas | XXX | XXX |
| 31 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi | XXX | XXX |
| 32 Arus Kas dari Aktivitas Investasi 33 Arus Masuk Kas | | |
| 34 Pencairan Dana | XXX | XXX |
| Cadangan 35 Penjualan atas Tanah | XXX | XXX |
| 36 Penjualan atas Peralatan dan Mesin | XXX | XXX |
| 37 Penjualan atas Gedung dan Bangunan Jaringan | XXX | XXX |
| 38 Penjualan atas Jalan, Irigasi dan | XXX | XXX |
| 39 Penjualan Aset Tetap 40 Penjualan Aset Lainnya | XXX XXX | XXX XXX |
| 41 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | XXX | XXX |
| 42 Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen Jumlah Arus Masuk Kas | XXX XXX | XXX XXX |
| 43 44 Arus Keluar Kas | | |
| 45 Pembentukan Dana Cadangan | XXX | XXX |
| 46 Perolehan Tanah | XXX | XXX |
| 47 Perolehan Peralatan dan Mesin 48 Perolehan Gedung dan Bangunan | XXX XXX | XXX XXX |
| 49 Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan | XXX | |
| 50 Perolehan Aset Tetap Lainnya | XXX | XXX XXX |
| 51 Perolehan Aset Lainnya | XXX | XXX |
| 52 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | XXX | XXX |
| 53 Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen | XXX | XXX |
| 54 Jumlah Arus Keluar Kas 55 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi | XXX XXX | XXX XXX |
| 56 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 57 Arus Masuk Kas | | |
| 58 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat | XXX | XXX |
| 59 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya 60 | XXX XXX | XXX XXX |
| Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank 61 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank | XXX | XXX |
| 62 Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi | XXX | XXX |
| 63 Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya | XXX | XXX |
| 64 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara | XXX | XXX |
| 65 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Daerah Lainnya | XXX | XXX |
| 66 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Kas | XXX | XXX |
| 67 Jumlah Arus Masuk 68 Arus Keluar Kas | XXX | XXX |
| 69 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat | XXX | XXX |
| 70 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya Keuangan Bank | XXX | XXX |
| 71 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga | XXX | XXX |
| 72 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank | XXX | XXX |
| 73 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi 74 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya | XXX XXX | XXX XXX |
| 75 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara | XXX | XXX |
| 76 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah | XXX | XXX |
| 77 Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya 78 Jumlah Arus Keluar Kas | XXX XXX | XXX XXX |
| Arus Kas dari Aktivitas Transitoris | | |
| 81 Arus Masuk Kas 82 Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga | XXX | XXX |
| 83 Jumlah Arus Masuk Kas 84 | XXX | XXX |
| Arus Keluar Kas 85 Pengeluaran Perhitungan | XXX | XXX |
| Fihak Ketiga (PFK) 86 Jumlah Arus Keluar Kas | XXX | XXX |
| 87 Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris | XXX XXX | XXX XXX |
| 88 Kenaikan/Penurunan Kas 89 Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran 90 Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara | XXX XXX | XXX XXX |
| 91 Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan 92 Saldo Akhir Kas | XXX XXX | XXX |
| | | XXX |
PEMERINTAH KABUPATEN MRANGIN
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0
Metode Langsung
(Dalam Rupiah)
| No. | Uraian | 20X1 | 20X0 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1 | Arus Kas dari Aktivitas Operasi | | |
| 2 3 | Arus Masuk Kas Penerimaan Pajak Daerah | XXX | XXX |
| 4 5 | Penerimaan Retribusi Daerah Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | XXX | XXX |
| 6 | Penerimaan Hasil Pengelolaan Penerimaan Lain-lain PAD | XXX XXX | XXX XXX |
| 7 | yang sah Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak | XXX | XXX |
| 8 | Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | XXX | XXX |
| 9 | Penerimaan Dana Alokasi Umum | XXX | XXX |
| 10 | Penerimaan Dana Alokasi Khusus | XXX | XXX |
| 11 | Penerimaan Dana Otonomi Khusus | XXX | XXX |
| 12 13 | Penerimaan Dana Penyesuaian Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak | XXX XXX | XXX XXX |
| 14 | Penerimaan Bagi Hasil Lainnya | XXX | XXX |
| 15 | Penerimaan Hibah | XXX | XXX |
| 16 17 | Penerimaan Dana Darurat Penerimaan Lainnya | XXX XXX | XXX XXX |
| 18 | Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa | XXX | XXX |
| 19 | Jumlah Arus Masuk Kas | XXX | XXX |
| 20 | Arus | | |
| 21 | Keluar Kas Pembayaran Pegawai | XXX | XXX |
| 22 | Pembayaran Barang | XXX | XXX |
| 23 | Pembayaran Bunga | XXX | XXX |
| 24 | Pembayaran Subsidi | XXX | XXX |
| 25 26 | Pembayaran Hibah Pembayaran Bantuan | XXX | XXX XXX |
| 27 | Sosial Pembayaran Tak Terduga | XXX XXX | XXX |
| 28 29 | Pembayaran Bagi Hasil Pajak | XXX | XXX XXX |
| | Pembayaran Bagi Hasil Retribusi Lainnya | XXX | XXX |
| 30 31 | Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Pembayaran Kejadian Luar Biasa | XXX XXX | XXX |
| 32 | Jumlah Arus Keluar Kas | XXX | XXX |
| 33 | Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Arus | XXX | XXX |
| 34 35 | Kas dari Aktivitas Investasi Masuk Kas | | |
| 36 | Arus Pencairan Dana Cadangan | XXX | XXX |
| 37 38 | Penjualan atas Tanah | XXX | XXX XXX |
| 39 | Penjualan atas Peralatan dan Mesin Penjualan atas Gedung dan Bangunan | XXX XXX | XXX |
| 40 | Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan | XXX | XXX |
| 41 | Penjualan Aset Tetap | | XXX |
| 42 | Penjualan Aset Lainnya | XXX XXX | XXX |
| 43 44 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen | XXX XXX | XXX XXX |
| 45 | Jumlah Arus Masuk Kas | XXX | XXX |
| | Arus Keluar Kas | | |
| 46 | | | |
| 47 | Pembentukan Dana Cadangan | XXX | XXX |
| 48 | Perolehan Tanah | XXX | XXX |
| 49 | Perolehan Peralatan dan Mesin | XXX | XXX |
| 50 | Perolehan Gedung dan Bangunan | XXX | XXX |
| 51 52 | Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan Perolehan Aset Tetap Lainnya | XXX XXX | XXX XXX |
| 53 | Perolehan Aset Lainnya | XXX | XXX |
| 54 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | XXX XXX | XXX |
| 55 | Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen Jumlah Arus Keluar Kas | XXX | XXX |
| 56 57 | Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi | XXX | XXX XXX |
| 58 | Kas dari Aktivitas Pendanaan | | |
| 59 60 | Arus Masuk Kas Pinjaman Dalam Negeri | XXX | XXX |
| 61 | - Pemerintah Pusat Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya | XXX | XXX |
| 62 | Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank | XXX XXX | XXX XXX |
| 63 64 | Pinjaman Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi | XXX | XXX |
| 65 | Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya | XXX | XXX |
| 66 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara | XXX | XXX |
| 67 68 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Pemerintah Daerah Lainnya | XXX XXX | XXX XXX |
| 69 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Jumlah Arus Masuk Kas | XXX | XXX |
| | Arus | | |
| 70 | Keluar Kas | | |
| 71 | Pembayaran Pokok P