PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 8 Tahun 2014
Tentang BADAN USAHA MILIK LEMBANG
Berlaku: 9 Oktober 2014
N/A
Preamble

Mengingat :
BUPATI TORAJA UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG
BADAN USAHA MILIK LEMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TORAJA UTARA,
Menimbang
- a. bahwa Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Lembang merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Lembang melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Lembang yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Lembang;
- b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa/Lembang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan terutama pemenuhan kebutuhan pokok dengan pendirian Badan Usaha di Lembang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Lembang.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
1
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 10).
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Dengan Persetujuan Bersama KABUPATEN TORAJA UTARA
Dan
BUPATI TORAJA UTARA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : MILIK
PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA LEMBANG.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Toraja Utara.
7. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Lembang adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Lembang Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disebut BPMPL.
8. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsure perangkat daerah.
9. Desa adalah Desa dan desa adat atau yang disebut dengan Lembang, selanjutnya disebut Lembang adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Lembang adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Lembang adalah Kepala Lembang dibantu perangkat Lembang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Lembang.
12. Badan Permusyawaratan Lembang yang selanjutnya disingkat dengan BPL adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Lembang berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Musyawarah Lembang adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Lembang, Pemerintah Lembang, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Lembang untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Peraturan Lembang adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Kepala Lembang setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Lembang.
15. Badan Usaha Milik Lembang, yang selanjutnya disingkat BUM Lembang, adalah usaha yang dibentuk / didirikan oleh Pemerintah Lembang yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Lembang dan masyarakat.
16. Pembangunan Lembang adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan mayarakat Lembang.
17. Keuangan Lembang adalah semua hak dan kewajiban Lembang yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Lembang.
18. Aset Lembang adalah barang milik Lembang yang berasal dari kekayaan asli Lembang, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang atau perolehan hak lainnya yang sah.
19. Pemberdayaan Masyarakat Lembang adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,
keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Lembang.
20. Usaha Lembang adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi Lembang seperti usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang, selanjutnya disebut APB Lembang, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Lembang.
BAB II - BADAN USAHA MILIK LEMBANG
Pasal 2

- (1) Pemerintah Lembang dapat membentuk/mendirikan BUM Lembang dalam rangka meningkatkan sumber-sumber asli pendapatan Lembang dan menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat Lembang.
- (2) BUM Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Peraturan Lembang dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) BUM Lembang didirikan berdasarkan hasil musyawarah warga dan BPL.
- (4) Peraturan Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
- a. maksud dan tujuan;
- b. nama, tempat dan kedudukan wilayah usaha;
- c. asas, fungsi dan jenis usaha;
- d. permodalan;
- e. kepengurusan dan organisasi;
- f. kewajiban dan hak; dan
- g. penetapan dan penggunaan laba.
- (5) BUM Lembang yang dibentuk oleh 2 (dua) Lembang atau lebih ditetapkan dengan peraturan bersama antar Lembang yang dilakukan secara musyawarah mufakat yang dikoordinasikan oleh Camat.
- (6) BUM Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Lembang.
Bagian Kedua Bentuk Badan Usaha Milik Lembang
BAB II - BADAN USAHA MILIK LEMBANG
Pasal 3

BUM Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berbentuk Badan Usaha Lembang.
BAB III - PENGELOLAAN
Pasal 4

- (1) Organisasi BUM Lembang adalah milik Pemerintah Lembang, yang permodalannya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan Lembang yang dipisahkan, bukan milik kelompok ataupun perseorangan.
- (2) Organisasi Pengelolaan BUM Lembang terpisah dari struktur organisasi Pemerintahan Lembang.
- (3) BUM Lembang memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (4) Jenis kegiatan usaha BUM Lembang disesuaikan dengan perekonomian masyarakat Lembang.
Bagian Kedua Kepengurusan
BAB III - PENGELOLAAN
Pasal 5

- (1) Pengurus BUM Lembang terdiri dari: a. penasihat; dan
- b. pelaksana operasional.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat secara ex-officio oleh Kepala Lembang.
- (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Lembang.
- (4) Masa jabatan pelaksana operasional BUM Lembang adalah 3 (tiga) tahun.
BAB III - PENGELOLAAN
Pasal 6

Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Lembang dan lembaga kemasyarakatan Lembang.
Bagian Ketiga Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
BAB III - PENGELOLAAN
Pasal 7

- (1) Pelaksana operasional BUM Lembang wajib menyusun dan menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga setelah mendapatkan pertimbangan Kepala Lembang.
- (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat rincian nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha kepengurusan jangka waktu berdirinya BUM Lembang organisasi pengelola serta tata cara penggunaan dana dan pembagian keuntungan.
- (3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat hak dan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan jenis usaha, sumber permodalan, serta keuntungan dan kepailitan.
- (4) Penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui musyawarah Lembang.
- (5) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diubah paling singkat 1 (satu) tahun anggaran melalui rapat pengurus.
- (6) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga disahkan oleh Kepala Lembang dan BPL serta disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
Bagian Keempat
Mekanisme Pengangkatan Badan Pengurus BUM Lembang
BAB III - PENGELOLAAN
Pasal 8

- (1) Pengurus pelaksana operasional diangkat oleh Kepala Lembang berdasarkan usulan dari BPL.
- (2) Pengangkatan pengurus pelaksana operasional BUM Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan persyaratan:
- a. warga negara Indonesia;
- b. bertempat tinggal dan menetap di Lembang paling kurang 2 (dua) tahun;
- c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. berpengalaman, berkepribadian baik, jujur, adil, ulet, cakap, loyal, kredibel dan bertanggungjawab, serta memiliki jiwa kewirausahaan;
- e. tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit, dan tidak
- pernah dihukum;
- f. berpendidikan minimal SLTA atau sederajat;
- g. sehat jasmani dan rohani, berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; dan
- h. syarat-syarat lain sebagaimana yang tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
BAB III - PENGELOLAAN
Pasal 9

- (1) Anggota pengurus BUM Lembang berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; atau
- c. diberhentikan.
- (2) Anggota pengurus BUM Lembang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena;
- a. berakhir masa jabatannya;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut;
- c. melakukan tindakan tercela yang merugikan BUM Lembang;
- d. sakit keras yang memungkinkan kecil untuk sembuh; dan
- e. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Bagian Kelima Tugas dan Wewenang
BAB III - PENGELOLAAN
Pasal 10

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha Lembang.
- (2) Penasihat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional mengenai pengelolaan usaha Lembang.
BAB III - PENGELOLAAN
Pasal 11

- (1) Pengurus pelaksana operasional mempunyai tugas menata, melaksanakan dan mengembangkan usaha-usaha perekonomian yang dijalankan oleh BUM Lembang.
- (2) Pengurus pelaksana operasional bertugas menyusun laporan kegiatan usahanya dan disampaikan kepada Kepala Lembang setiap bulan.
- (3) Pengurus pelaksana operasional atau direksi bertanggungjawab kepada Pemerintah Lembang atas segala
kegiatan yang dijalankan oleh BUM Lembang dan mewakili BUM Lembang di dalam dan di luar pengadilan.
- (4) Pengurus pelaksana operasional mempunyai kewenangan untuk menjalin kerjasama dengan pihak ketiga.
BAB IV - JENIS USAHA, PERMODALAN DAN BAGI HASIL USAHA
Pasal 12

- (1) BUM Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memiliki jenis usaha yang meliputi:
- a. penyaluran sembilan bahan pokok;
- b. perdagangan hasil pertanian, perikanan, dan peternakan;
- c. industri kecil dan rumah tangga; dan
- d. usaha jasa.
- (2) Usaha penyaluran sembilan bahan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
- a. beras;
- b. gula;
- c. garam;
- d. minyak goreng;
- e. kacang kedelai; dan
- f. bahan pangan lainnya.
- (3) Usaha perdagangan hasil pertanian, perikanan, dan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
- a. jagung;
- b. kopi;
- c. buah-buahan;
- d. sayuran;
- e. markisa;
- f. tamarella;
- g. ikan; dan
- h. hasil ternak.
- (4) Usaha industri kecil dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain:
- a. makanan;
- b. minuman;
- c. kerajinan rakyat;
- d. bahan bakar alternatif; dan
- e. bahan bangunan.
- (5) Usaha jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain:
- a. rekening listrik; dan
- b. rekening PDAM.
Bagian Kedua Permodalan
BAB IV - JENIS USAHA, PERMODALAN DAN BAGI HASIL USAHA
Pasal 13

- (1) Modal usaha BUM Lembang bersumber dari APB Lembang, dan dapat bersumber dari masyarakat Lembang.
- (2) Kekayaan BUM Lembang merupakan kekayaan Lembang yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
3. (3)
4. Modal BUM Lembang terdiri atas: a. penyertaan modal Lembang; dan
- b. penyertaan modal masyarakat Lembang.
- (4) Penyertaan modal Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari APB Lembang dan sumber lainnya.
7. Penyertaan modal Lembang yang berasal dari APB Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bersumber dari:
- (5) a. dana segar;
- b. bantuan Pemerintah;
- c. bantuan Pemerintah Daerah; dan
- d. aset Lembang yang diserahkan kepada APB Lembang.
- (6) Bantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah kepada BUM Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c disalurkan melalui mekanisme APB Lembang.
BAB IV - JENIS USAHA, PERMODALAN DAN BAGI HASIL USAHA
Pasal 14

Modal usaha BUM Lembang selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah yang diserahkan kepada Lembang dan/atau masyarakat melalui Pemerintah Lembang.
Bagian Ketiga Bagi Hasil Usaha
BAB IV - JENIS USAHA, PERMODALAN DAN BAGI HASIL USAHA
Pasal 15

- (1) Besarnya bagi hasil keuntungan usaha antara BUM Lembang dengan pihak Pemerintah Lembang diatur dengan Peraturan Lembang.
- (2) Peraturan Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
- a. besarnya bagi hasil;
- b. penambahan modal usaha; dan
- c. penambahan kas Lembang.
- (3) Besarnya bagi hasil keuntungan usaha antara BUM Lembang dengan pihak ketiga dihitung oleh kedua belah pihak melalui musyawarah mufakat.
- (4) Penentuan besarnya bagi hasil antara BUM Lembang dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus bersifat saling menguntungkan kedua belah pihak.
BAB V - KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA
Pasal 16

- (1) BUM Lembang dapat melakukan kerjasama dengan BUM Lembang lainnya dan/atau dengan pihak ketiga.
- (2) Dalam menjalin kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada prinsip ekonomi yang saling menguntungkan kedua belah pihak.
- (3) Dalam menjalin kerjasama antar BUM Lembang dan/atau dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Pemerintah Lembang.
Bagian Kedua Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama
BAB V - KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA
Pasal 17

- (1) Pelaksanaan kerjasama antar BUM Lembang dan/atau dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus dituangkan dalam sebuah Naskah Perjanjian Kerjasama.
- (2) Naskah Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Camat melalui Kepala Lembang paling lama 14 (empat belas) hari sejak naskah kerjasama ditandangani kedua belah pihak.
BAB VI - MEKANISME PENGELOLAAN, PELAPORAN
Pasal 18

- (1) BUM Lembang dikelola oleh masyarakat yang ditunjuk oleh Pemerintah Lembang untuk kegiatan ekonomi produktif yang dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, berkelanjutan dan akseptabel.
- (2) Kepala Lembang melakukan evaluasi kinerja badan pengurus BUM Lembang paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun.
- (3) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
BAB VI - MEKANISME PENGELOLAAN, PELAPORAN
Pasal 19

Pelaksana operasional bertanggungjawab atas pengelolaan BUM Lembang kepada Kepala Lembang.
Bagian Kedua Pelaporan
BAB VI - MEKANISME PENGELOLAAN, PELAPORAN
Pasal 20

- (1) Pelaksana Operasional BUM Lembang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala kepada Kepala Lembang.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang terdiri dari laporan semester dan laporan tahunan.
- (3) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat perkembangan BUM Lembang, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran dan besarnya keuntungan yang diperoleh selama periode tertentu.
- (4) Apabila Laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan BUM Lembang yang disampaikan kepada Kepala Lembang ditolak, maka dikembalikan untuk disempurnakan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung dari tanggal jatuh tempo.
- (5) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan alasan-alasan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Apabila laporan yang telah disempurnakan belum dapat diterima, dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk dilakukan audit sampai dengan pemberhentian pelaksana operasional.
Bagian Ketiga Pertanggungjawaban
BAB VI - MEKANISME PENGELOLAAN, PELAPORAN
Pasal 21

- (1) Laporan pertanggungjawaban BUM Lembang disampaikan oleh Pelaksana Operasional kepada Pemerintah Lembang dan BPL dalam forum musyawarah Lembang dan disaksikan oleh Camat sebagai wakil Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat tentang: a. laporan keuangan;
- b. neraca rugi laba usaha;
- c. perkembangan aset BUM Lembang; dan
- d. daftar utang piutang serta hak dan kewajiban BUM Lembang kepada pihak ketiga.
BAB VII - PEMBUBARAN BUM LEMBANG
Pasal 22

- (1) BUM Lembang dapat dibubarkan berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau apabila selama 2 (dua) tahun berturut-turut mengalami kerugian.
- (2) Pembubaran BUM Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Peraturan Lembang dengan berpedoman pada peraturan perundanganundangan yang berlaku.
- (3) Semua aset dan kekayaan BUM Lembang yang telah dibubarkan dibagi menurut nilai nominal saham/ keikutsertaan pihak-pihak yang terkait.
- (4) Kekayaan Lembang yang tersisa pada BUM Lembang yang telah dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi hak milik Lembang dan harus disetor langsung ke kas Lembang.
BAB VIII - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN AUDIT
Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Lembang mendorong perkembangan BUM Lembang dengan:
- a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
- b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
- c. memprioritaskan BUM Lembang dalam pengelolaan sumber daya alam di Lembang.
- (2) Bupati melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelatihan teknis terhadap manajemen BUM Lembang.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelatihan teknis pengelolaan manajemen BUM Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat melimpahkan tugas-tugas tersebut kepada Pejabat yang membidangi.
Bagian Kedua Pengawasan
BAB VIII - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN AUDIT
Pasal 24

- (1) BPL dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui Musyawarah Lembang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BUM Lembang.
- (2) Inspektorat Daerah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BUM Lembang.
Bagian Ketiga Audit
BAB VIII - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN AUDIT
Pasal 25

BPL bersama Kepala Lembang dapat meminta auditor independen untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan dan pengelolaan BUM Lembang yang dilaksanakan secara berkala setiap masa jabatan kepengurusan dan/atau sesuai kebutuhan.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, BUM Lembang yang telah ada tetap dapat menjalankan kegiatannya dan segera menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 ( satu ) tahun sejak diundangkan.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 27

Seluruh modal BUM Lembang yang berasal dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah serta yang berasal dari dana bantuan yang diterima sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun harus diterbitkan dan dicatat oleh Pemerintah Lembang menjadi kekayaan Lembang.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Badan Usaha Milik Lembang (BUMLem) (Berita Daerah
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.
Ditetapkan di Rantepao pada tanggal 9 Oktober 2014
BUPATI TORAJA UTARA,
FREDERIK BATTI SORRING
Diundangkan di Rantepao pada tanggal 10 Oktober 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA,
LEWARAN RANTELA'BI'
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2014 NOMOR 8.
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA, PROVINSI SULAWESI SELATAN : NOMOR 8 TAHUN 2014
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa atau disebut dengan nama Lembang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Lembang. Lembang juga berhak menetapkan dan mengelola kelembagaan Lembang serta mendapatkan sumber pendapatan. Dalam Undang-Undang ini ditegaskan salah satu kewajiban Lembang adalah meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Lembang. Hal yang sama ditegaskan dalam Peraturan Daerah ini sebagai wujud dari pembinaan.
Dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Lembang, meningkatkan sumber pendapatan Lembang, dan menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat Lembang, Lembang dapat membentuk Badan Usaha Milik Lembang. Pendirian Badan Usaha Milik Lembang disepakati melalui Musyawarah Lembang. Pembentukan BUM Lembang ditetapkan dengan Peraturan Lembang.
Pemanfaatan hasil usaha BUM Lembang digunakan untuk:
- a. pengembangan usaha;
- b. pembangunan Lembang;
- c. pemberdayaan masyarakat Lembang; dan
- d. pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APB Lembang.
Dalam rangka mendorong perkembangan BUM Lembang, pemerintah daerah dan pemerintah Lembang membina dengan cara:
- a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
- b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
- c. memprioritaskan pengelolaannya terhadap sumber daya alam di Lembang.
PENJELASAN
Pasal 3

```

Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.```
PENJELASAN
Pasal 4

```

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2) Cukup jelas.Ayat (3)Yang dimaksud pihak ketiga antara lain adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Lembang.Ayat (4) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas.

```TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2014 NOMOR 45