PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor :05 Tahun 2009
Tentang PEMERINTAHAN NAGARI
Berlaku: 05 TAHUN 2009
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR :05 TAHUN 2009
TENTANG PEMERINTAHAN NAGARI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PADANG PARIAMAN
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 200 sampai dengan Pasal 217 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang Nagari, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman:
- kahwa Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Nagari tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan Peraturan yang lebih tinggi sehingga perlu diganti: b.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Nagari.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara RITahun 1956 Nomor 25):
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389), 2
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 3
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438): 4.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587): 6. Ig N
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perobahan Batas Wilayah Kota Madya Dati II Padang(Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3164): 5.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2097 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor82Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 4737): 7.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 40Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4826): 8.
10. Keputusan Mendagri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Kelurahan:
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan: 9.
11. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Dan
BUPATI PADANG PARIAMAN
MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMERINTAHAN NAGARI
BABI
KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksud dengan:
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilingkungan Kabupaten Padang Pariaman.
1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. N n T
3. Pemerintah Daerah Propinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Propinsi Sumatera Barat.
5. Bupatiadalah Bupati PadangPariaman.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman. 7.
8. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Padang Pariaman. 8.
9. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. 9.
10. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
11. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul Adat Minangkabau ( Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabuliah ) dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Kabupaten Padang Pariaman.
12. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari beserta Perangkat Nagari sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Nagari.
13. Wali Nagari adalah pimpinan Pemerintah Nagari.
14. Sekretaris Nagari adalah unsur staf yang memimpin sekretariat pada Pemerintah Nagari.
15. Pemerintahan Nagari adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari berdasarkan asal usul Nagari di Wilayah Kabupaten Padang Pariaman yang berada dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Badan Permusyawaratan Nagari, yang selanjutnya disebut BAMUS Nagari adalah lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Nagari sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
17. Anak Nagari adalah warga masyarakatyang ada
18. di Nagari dan dirantau.
18. Korong adalah bagian dari Wilayah Nagari yang dipimpin oleh Wali Korong.
19. Wali Korong adalah unsur Perangkat Nagari yang merupakan perpanjangan tangan Wali Nagari di wilayah Korong.
20. Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disebut KAN adalah Lembaga Kerapatan dari Ninik Mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan Sako dan Pusako dalam Nagari. n|
21. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Nagari sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat.
22. Suku adalah himpunan beberapa kaum atau payung dalam sistem kekerabatan yang berlaku dan tumbuh dalam masyarakat.
23. Peraturan Nagari adalah Peraturan Perundangundangan yang dibuat oleh BAMUS Nagari bersama Wali Nagari.
24. Keuangan Nagari adalah Keuangan Pemerintahan Nagari.
26. Alokasi Dana Nagari adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariamanuntuk Nagari.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Nagari bersama BAMUS Nagari,yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari. 25.
27. Kerjasama Nagari adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Nagari atau Nagari dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usahaguna mencapai tujuan tertentu.
28. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangkapenyelenggaraan Pemerintahan.
BABII
NAGARI, PEMBENTUKAN NAGARI, PEMEKARAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN NAGARI
Bagian Pertama
Nagari
Pasal 2
Nagari berkedudukan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai beberapa suku dan wilayah penyelenggaraan Pemerintahan terdepan di Daerah.
Pasal 3
Wilayah Nagari meliputi wilayah hukum adat dengan batas-batas tertentu yang sudah berjalan secara turun temurun dan diakui oleh sepanjang adat.
Pasal 4
Setiap Nagari harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- I. Merupakankesatuan masyarakat Hukum adat:
2. Merupakan beberapa sukudan mempunyai KAN: 2
3. Mempunyai wilayah-wilayah dan batas-batas yang jelas:
4. Mempunyai harta kekayaan sendiri:dan 4.
5. Mempunyai sarana dan prasarana Pemerintahan 5.
Bagian Kedua
Pembentukan Nagari
Pasal 5
Nagari dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul Nagari dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat serta mempunyai beberapa suku 1g dan batas wilayah yang jelas dan dapat dilakukan perubahan setelah mencapai usia penyelenggara pemerintahan nagari paling sedikit 5 tahun.
Pasal 6
Pembentukan Nagari sebagaimana dimaksudpada Pasal 5 dapat berupa penggabungan beberapa Korong menjadi suatu Nagari yang mempunyai kesatuan adat istiadat, atau bagian Nagari yang bersandingan,atau pemekaran Nagari dari satu Nagari menjadi dua Nagari atau lebih, atau pembentukan Nagari diluar Nagari yang telah ada.
Pasal 7
Tata cara pembentukan Nagari adalah sebagai berikut:
- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk nagari:
- b. Masyarakat mengajukan usul pembentukan Nagari kepada BAMUS Nagari dan Wali Nagari: d
- C. BAMUS Nagari mengadakan rapat bersama Wali Nagari untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan Nagari dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BAMUS Nagari tentang pembentukan Nagari:
- d. Wali Nagari mengajukan usui pembentukan Nagari kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasi! Rapat BAMUS Nagari dan rencana wilayah administrasi Nagari yang akan dibentuk:
- e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Wali Nagari, Bupati menugaskan Tim Kabupaten dan Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Nagari yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati:
- f. Bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak dibentuk Nagari baru, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pem-bentukan Nagari:
9. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Nagari sebagaimana dimaksud huruf f, harus melibatkan Pemerintah Nagari,BAMUS Nagari
dan unsur masyarakat Nagari, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah Nagari yang akan dibentuk:
- Bupati mengajukann Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Nagari hasil pembahasan Pemerintahan Nagari, BAMUS Nagari, dan unsur masyarakat Nagari kepada DPRD dalam forum Rapat Paripurna DPRD: hn
- DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Nagari, dan bila diperlukan dapat mengikut sertakan Pemerintah Nagari, BAMUS Nagari, dan unsur masyarakat Nagari:
- Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Nagari yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada
- Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah:
- Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tetang Pembentukan Nagari sebagaimana dimaksud pada huruf j, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama: k
- Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Nagari sebagaimana dimaksud pada huruf k, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan tersebut disetujui bersama, dan:
- . Dalam hal syahnya Rancangan Peraturan Daerah m. tentang Pembentukan Nagari yang telah ditetapkan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf I, Sekretaris Daerah mengundangkan Peraturan Daerah tersebut dalam Lembaran Daerah.
Pasal 8
Pemekaran Nagari diluar Nagari yang telah ada, diusulkan oleh Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat, dengan tata cara pembentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 7.
Bagian Ketiga Pemekaran Nagari
Pasal 9
- (1) Untuk lebih efektif dan efisiennya penyelenggaraan tugas Pemerintahan di Daerah, khususnya dibidang pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka terhadap wilayah Pemerintahan Nagari dapat dilakukan Pemekaran Nagari sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemekaran Nagari bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pub!ik, guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
N/A
Pasal 10

- (7) Pemekaran Nagari dilakukan melalui musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan keutuhan adat dan sosial budaya setempat serta keharmonisan masyarakat.
- (2) Musyawarah dan mufakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dari/atau oleh unsur-unsur dan Lembaga Masyarakat Nagari melalui wadah Badan Musyawarah Nagari (BAMUS Nagari).
N/A
Pasal 11

Pemekaran Nagari sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9ayat (1) tersebut diatas harus memenuhi syarat:
- ad, Jumlah penduduk paling sedikit berjumlah 2500 jiwa atau 500 KK, 0
- b. Luas wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat:
- Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukukan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat: C
- Batas Nagari yang dinyatakan dalam bentuk Peta Nagariyang ditetapkan dengan Peraturan Daerah: d.
- Potensi Nagari berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia yang memadai, e,
- Wilayah Nagari Pemekaran minimal terdiri dari 4 tempat) Korong:
- Potensi ekonomi: 9
- Asetdan kekayaan yang dimiliki Nagari, h.
- Bagian wilayah kerja:
- Sarana dan prasarana Pemerintahan yaitu tersedianya k potensi infrastruktur Pemerintah Nagari dan perhubungan.
- Perangkat Nagari,dan, j
- (1) Pemekaran Nagari dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul Nagari, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempatnya dan sudah merupakan kebutuhan masyarakat dengan syarat-syarat yang tersebut pada Pasal 11 huruf a sampai dengan huruf k.
- (2) Pemekaran Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak berarti Pemekaran wilayah Kerapatan Adat Nagari (KAN).
- (3) Kedudukan aset dan kekayaan Nagari yang dimekarkan akan diatur dengan Peraturan Nagari yang bersangkutan.
N/A
Pasal 13

Tata cara Pemekaran Nagari adalah :
- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk Nagari.
- b. Masyarakat mengajukan usul Pemekaran Nagari kepada BAMUS Nagari dan Wali Nagari,
3. BAMUS Nagari mengadakan rapat bersama Pemuka Masyarakat untuk membahas Pemekaran Nagari dan kesepakatan rapat dituang dalam Berita Acara Hasil Rapat BAMUS Nagari tentang Pemekaran Nagari,
- d. Keputusan hasil musyawarah BAMUS Nagari disampaikan kepada Wali Nagari Induk:
- e. Wali Nagari Induk menyetujui Keputusan BAMUS Nagari dengan menerbitkan Keputusan Wali Nagari:
- f. Wali Nagari menyampaikan usulan Pemekaran Nagari kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan data sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) disertai Berita Acara Hasil Rapat BAMUS Nagari dan rencana wilayah administrasi yang akan dimekarkan:
- g. Dengan memperhatikan dokumen usulan Wali Nagari, Bupati menugaskan Tim Kabupaten untuk melakukan observasi ke Naaari yang akan dimekarkan dan nantinya merupakan bahan taporan dan menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati Padang Pariaman,
Penghapusan dan/atau Penggabungan Nagari
- (1) Nagari yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dengan Pasa! 11, dapat digabungkan dengan Nagari lain atau dihapus.
- (2) Penggabungan atau penghapusan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah Pemerintahan Nagari dan BAMUS Nagari dengan masyarakat Nagarimasing-masing.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bersama Wali Nagari yang bersangkutan.
- (4) Keputusan Bersama Wali Nagari sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan oleh salah satu Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Hasil penggabungan atau penghapusan Nagari sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Bagian Kelima
Pembentukan Korong
N/A
Pasal 15

- (1) Dalam wilayah Nagari dapat dibentuk Korong yang merupakan bagian wilayah kerja Pemerintahan Nagari dan ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
- (2) Usulan pembentukan Korong yang ditambahkan diusulkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Sebutan bagian wilayah kerja Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
N/A
Pasal 16

Bupati atau pejabat yang ditunjuknya dapat menerima dan/atau menolak usulan pembentukan/penggabungan dan/atau penghapusan Nagari berdasarkan hasil observasi dariTim Kabupaten.
BAB III - KEWENANGAN NAGARI
Pasal 17

Urusan Pemeriritahan yang menjadi kewenangan Nagari mencakup:
- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Nagari.
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Nagari.
- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, dan
- d. Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan Perundang-undangan diserahkan kepada Nagari.
BAB III - KEWENANGAN NAGARI
Pasal 18

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Nagari sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf b adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. n
BAB III - KEWENANGAN NAGARI
Pasal 19

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyerahan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Nagari sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf b diatur dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.
- (2) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembiayaan.
BAB III - KEWENANGAN NAGARI
Pasal 20

- (1) Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten kepada Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf « disertai dengan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana,serta sumber daya manusia. a
- (2) Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagiamana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Nagari berhak menolak melaksanakan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.
PENYELENGGARA PEMERINTAHAN NAGARI
BAB III - KEWENANGAN NAGARI
Pasal 21

- 1) Pemerintahan Nagari terdiri dari Pemerintah Nagari dan BAMUS Nagari.
- (2) Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus kepentingan serta memberikan pelayanan pada masyarakat setempat.
Susunan Organisasi Pemerintah Nagari
- (1) Pemerintah Nagari terdiri dari Wali Nagari dan Perangkat Nagari.
- (2) Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Nagari dan Perangkat Nagari lainnya.
3. (3 Perangkat Nagari lainnya sebagaimana dimaksud padaayat (2) terdiriatas:
- a. Sekretariat Nagari, yaitu Sekretaris Nagari besertastaf,
- b. PelaksanaTeknis Lapangan,yaitu Kepala Urusan:
6. «. Unsur Kewilayahan, yaitu Wali Korong yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah Korong yang ada di tiap Nagari.
- (4) Bagan struktur Organisasi Pemerintahan Nagari adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB III - KEWENANGAN NAGARI
Pasal 23

- (2) Perangkat Nagari membantu Wali Nagari dalam pelaksanaantugas dan kewajibannya.
- (1) Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) dipilih oleh Wali Nagari yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari, kecuali Sekretaris Nagari yang diisi oleh PNS.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Nagari bertanggung jawab kepada Wali Nagari.
Paragraf 2
- (1) Wali Nagari mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagari berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BAMUS Nagari:
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Wali Nagari mempunyai wewenang:
- b. Mengajukanrancangan Peraturan Nagari:
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Nagari mengenai APB Nagari untuk dibahas dan ditetapkan bersama BAMUSNagari:
- C. Menetapkan Peraturan Nagari yang telah mendapat persetujuan bersama BAMUSNagari:
- e. Membina kehidupan masyarakat Nagari:
- f. Membina perekonomian Nagari,
- h. Mewakili Nagari di dalam dan diluar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan:dan
- g. Mengoordinasikan Pembangunan Nagari secara partisipatif:
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan.
- (3) dengan Peraturan Nagari,
Susunan organisasi, tugas dan wewenang Paga Nagari sebagaimana ayat (2) huruf d Pasal ini diatur
BAB III - KEWENANGAN NAGARI
Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 Wali Nagari mempunyai kewajiban :
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat: b.
- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia:
4. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat:
5. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Nagari yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme, e.
6. Melaksanakan kehidupan Demokasi: d.
7. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Nagari: f
8. Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Nagari yang baik, h.
9. Mentaati dan menegakkan seluruh Peraturan Perundang-undangan, 9.
10. Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan Nagari: 4.
11. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Nagari: k.
12. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Nagari, i
13. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan Nagari,
14. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosialbudaya dan adat istiadat, m.
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Nagari,
16. Oo. Mengembangkan potensi Sumber Daya Alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Nagari mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari kepada Bupati, memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BAMUS Nagari, serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari kepada masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintanan Nagari sebagaimana ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satutahun.
- (4) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BAMUS Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam Musyawarah BAMUS Nagari.
- (5) Menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat Nagari, Radio Komunitas atau media lainnya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dansebagaibahan pembinaan lebih lanjut.
- (7) Laporan akhir masa jabatan Wali Nagari disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BAMUS Nagari.
BAB III - KEWENANGAN NAGARI
Pasal 26

Wali Nagari dilarang :
- a. Menjadi pengurus Partai Politik:
- b. Merangkapjabatan sebagai Ketua dan/atau
Anggota BAMUS Nagari, dan Kerapatan Adat Nagari di Nagari yang bersangkutan,
- d. Terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah:
2. Merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD, p! C
- e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain:
4. fl Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/ atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya:
5. Menyaiahgunakan wewenang:dan
6. Melanggar sumpahj/janji jabatan. 7.
Bagian Ketiga
Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Wali Nagari Paragraf 1
- (1) BAMUS Nagari memberitahukan kepada Wali Nagari mengenai akan berakhirnya masa jabatan Wali Nagari secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan dan pelaksanaan teknis difasilitasi oleh Camat.
- (3) Untuk pencalonan dan pemilihan Wali Nagari, BAMUS Nagari membentukPanitia Pemilihan yang
- (2) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Wali Nagari menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari kepada Bupati melalui Camat, dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BAMUS Nagari.
terdiri dari unsur Perangkat Nagari, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat.
BAB III - KEWENANGAN NAGARI
Pasal 28

- (1) Pemilihan diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Panitia Pemilihan berhak membentuk Panitia Teknis yang bertugas membantu Panitia Pemilihan dalam melakukan penjaringan Bakal Calon Wali Nagari dengan penyelenggaraan pemungutan suara.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung,umum,bebas,rahasia, jujur dan adil.
- (4) Jumlah Panitia Pemilihan 7 (tujuh)orang disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan hasil rapat dengan BAMUS Nagari.
- (5) Panitia Pemilihan dapat membentuk Panitia Teknis sebanyak minimal 3 fiiga) orang dan maksimal 5 (lima) orang.
BAB III - KEWENANGAN NAGARI
Pasal 29

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1),mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut
- a. Merencanakan penyelenggaraan Pemilihan:
2. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan,
- b. Menetapkan tata cara pelaksanaan Pemilihan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam Peraturan Bupati,
4. Menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye,serta pemungutan suara Pemilihan: d.
5. Menerima dan meneliti administrasai Bakal Calon 'Wali Nagari sesuai dengan ketentuan persyaratan Wali Nagari, serta melakukan pemeriksaan identitas Bakal Calon Wali Nagari tersebut berdasarkan persyaratanyang ditentukan: e.
- f. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan,
7. berhak h. Melaksanakan pendaftaran Pemilihan dan pengesahan daftar nama-nama penduduk Nagari yang berhak memilih:
- g. Mengumumkan nama Calon Wali Nagari yang dipilih: ki
- i. Mempersiapkan seluruh kelengkapan administrasi pelaksanaan Pemilihan dan tempat Pemilihan:
- k. Melaksanakan pemungutan suara dan menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara serta mengumumkan hasil Pemilihan:
- j. Menetapkan Rancangan Anggaran Biaya Pemilihan:
12. I Melaporkan pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari kepada BAMUS Nagari.
BAB III - KEWENANGAN NAGARI
Pasal 30

Pemilih adalah penduduk Nagari Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hakmemilih.
BAB III - KEWENANGAN NAGARI
Pasal 31

- (1) Untuk dapat mengunakan hak pilih dalam pemilihan Wali Nagari, Anak Nagari yang ada di nagari harus terdaftar sebagai pemilih.
- a. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syaratsebagai berikut:
- b. Terdaftar sebagai Penduduk Nagari yang bersangkutan secara syah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk. 1
- c. Sudah mencapaiusia 17 (tujuh belas) tahun
6. pada saat pendaftaran dilaksanakan dan atau telah pernah menikah.
- d. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkanputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. k 1g Mm
8. Bagi anak Nagari yang berada diluar wilayah Nagari atau perantau yang ikut memilih harus telah mendaftarkan diri paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemilihan. e. 1
Paragraf 2
- (1) Wali Nagari dipilih langsung oleh Penduduk Nagari dari calon yang memenuhi persyaratan.
- (2) Pemilihan Wali Nagari dilaksanakan melalui pencalonan dan pemilihan.
- (3) Pencalonan dan pernilihan Wali Nagari dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.
BAB III - KEWENANGAN NAGARI
Pasal 33

- (1) Calon Wali Nagari adalah penduduk Nagari warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Bertagwa kepadaTuhan Yang Maha Esa,
- b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah:
4. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti G30 SPKI dan ataukegiatan organisasi terlarang lainnya. G
5. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah d
Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat:
- f. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari Dokter Pemerintah:
2. 2, Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun:
3. Bebas darinarkoba berdasarkan hasil tes urine:
4. ze Bersedia dicalonkan menjadi Wali Nagari,
5. Penduduk Nagari setempat, yang dinyatakan dengan SuratTanda Penduduk,
6. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih: k. n
7. Memahami adat istiadat dalam Nagari yng bersangkutan: j.
8. Tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran terhadap adat,
9. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap: m. n h
10. Belum pernah menjabat sebagai Wali Nagari paling lama 12 (dua belas) tahun atau dua kali masajabatan, n.
11. Bagi calon Wali Nagari yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, selain syarat sebagaimana dimaksud huruf a sampai o harus mendapatkan /melampirkan izin tertulis dari atasannyayang berwenang: p.
12. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri,
- a. Tidak dalam status Penjabat Wali Nagari.
- (2) Bagi Calon Wali Nagari yang berkedudukan sebagai pengurus atau anggota Partai Politik Peserta Pemilu
15. karena melakukan pelanggaran terhadap adat yang dikeluarkan oleh KAN Nagari yang bersangkutan:
- k. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap:
17. IL Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Wali Nagari paling lama 2 (dua) kali masajabatan:
- n. Melampirkan surat rekomendasi dari atasan langsung bagi calon Wali Nagari yang PNS.
- m. Pas photo calon ukuran 4 x 6 cm berwarna masing-masing sebanyak 3 lembar.
BAB III - KEWENANGAN NAGARI
Pasal 35

- Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan 34 diatas. (1
- (3) Bakal calon yang telah memenuhi persyaratan oleh panitia pemilihan diajukan kepada BAMUS Nagari untuk ditetapkan sebagai calon yang terpilih.
- Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan. (2)
- (4) Penetapan atau penentuan calon yang berhak dipilih dilaksanakan dalam Rapat Paripurna BAMUS Nagari.
- (6) Apabila calon yang diusulkan oleh panitia berjumlah lebih dari 5 (lima) orang BAMUS Nagari berhak untuk melakukan seleksi terhadap calon sampai terpilih 5 (lima) orang.
- (5) Bakal calon yang dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan BAMUS Nagari dengan jumlah calon sekurang-kurangnya 2 (dua)orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
BAB III - KEWENANGAN NAGARI
Pasal 36

- (1) BAMUS Nagari menyampaikan secara tertulis melalui Camat berkas dan kelengkapan Bakal Calon Wali Nagari yang telah lolos seleksi ditingkat Nagari dan selanjutnya diteruskan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mendapatkan persetujuan dari
2. Bupati. (2) Bupati dapat memberikan persetujuan apabila -berkas para Bakal Calon Wali Nagari dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Calon Wali Nagari yang akan dipilih.
- (4) Pengumuman sebagaiman dimaksud ayat (3) bersifat final dan mengikat.
- (3) Setelah mendapat persetujuan dari Bupati, Panitia Pemilihan mengumumkan secara luas kepada masyarakat Nagari.
- (5) Calon Wali Nagari yang berhak dipilih dan telah disyahkan oleh Bupati tidak dibenarkan mengundurkan diri dan apabila yang bersangkutan mengundurkan diri maka secara administrastif dianggap tidak mengundurkan diri.
- (7) Atas pembatalan perolehan suara sebagaiman dimaksud pada ayat (2) maka calon yang berhak dipilih yang mendapat dukungan suara terbanyak kedua dinyatakan sebagai calon terpilih.
- (6) Apabila Calon Wali Nagari yang berhak dipilih sebagaiman dimaksud ayat (1) dalam pemilihan ternyata memperoleh suara terbanyak, maka perolehan suara tersebut dinyatakan batal.
BAB III - KEWENANGAN NAGARI
Pasal 37

- (2) Kampanye dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemilihan.
- (1) Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan.
- (3) Kampanyedapat dilaksanakan melalui:
- a. Pertemuan terbatas:
- b. Tatap muka dan dialog:.
- c. Penyebaran bahan kampanye,
- (4) Calon Wali Nagari menyampaikan materi kampanye yang diwujudkan dalam visi, misi dan program secara lisan maupun tertulis.
- d. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan:
BAB III - KEWENANGAN NAGARI
Pasal 38

Dalam pelaksanaan kampanye, Calon Wali Nagari dilarang : n'
- Menghina seseorang, menghasut, menggunakan kekerasan, mengganggu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum. b.
- a. Mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1 1945. T
- Menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Cc is
- Setelah mendapat persetujuan dari Bupati yang berhak dipilih, maka Panitia pemilihan melaksanakan rapat untuk menetapkan waktu dan tempat pemilihan Wali Nagari.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk tertulis atau dalam bentuk lain dengan syarat bahwa yang berhak memilih dapat mengetahuinya.
- (2) Panitia Pemilihan memberitahukan kepada Masyarakat yang berhak memilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Wali Nagari pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud padaayat (1). ti
BAB III - KEWENANGAN NAGARI
Pasal 40

- (1) Pemungutan suara pemilihan diselenggarakan paling lama 30 (Tiga Puluh) hari sebelum berakhirnya masa 3jabatan Wali Nagari.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi Nomor, foto dan namacalon.
- (3) Pelaksanaan Pemungutan suara dimulai pukul 08.00dan berakhir pukul 14.00 setempat.
- Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencoblos atau dengan ketentuan lain yang ditetapkan Panitia Pemilihan untuk memilih salahsatu pasangan calon dalam suratsuara.
BAB III - KEWENANGAN NAGARI
Pasal 41

- (1) JumlahTPSdisesuaikan dengan kebutuhan Nagari.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditentukan oleh Panitia Pemilihan. T
2. TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya ditempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.
BAB III - KEWENANGAN NAGARI
Pasal 42

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dimulai pada pukul 14.00 sampai selesai.
- (3) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua TPS, Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan serta 2 orang anggota Panitia Pemilihan. Si 21 n:
- (4) Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Calon Wali Nagari terpilih.
- (5) Panitia Pemilihan Wali Nagari melaporkan hasil pemilihan Wali Nagari Kepada BAMUS Nagari.
- (6) Calon Wali Nagari terpilih ditetapkan dengan Keputusan BAMUS Nagari berdasarkan Laporan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan.
7. (? Calon Wali Nagari terpilih disampaikan oleh BAMUS Nagari kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Wali Nagari terpilih.
BAB III - KEWENANGAN NAGARI
Pasal 43

- (1) Apabila terjadi kecurangan atau sengketa dalam pelaksanaan pemungutan suara, diselesaikan oleh BAMUS Nagari dan difasilitasi oleh Camat.
- (2) Apabila persengketaan masih berlanjut maka penyelesaian masalah akan diteruskan kepada pihak penyidik.
Tata Cara Pengangkatan Dan Pelantikan
- @) Pengesahan pengangkatan Calon Wali Nagari terpilih dilakukan oleh Bupati.
- (2) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Nagari terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan.
- (3) Wali Nagari sebelum memangku jabatannya dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- (4) Pelantikan Wali Nagari dapat dilaksanakan di Nagari bersangkutan dihadapan masyarakat.
- (5) Wali Nagari sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah'/janji yang
dipandu oleh Pejabat yang melantik.
- (7) Wali Nagari sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua), memegang jabatan selama &amp; (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuksatu kali masajabatanlagi.
- (6) Sumpah/Janji Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ( Dua ) adalah sebagai Berikut: "Demi Allah (Tuhan). saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Wali Nagari dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadiladilnya: bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara: dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan UndangUndang Dasar 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan seluruslurusnya yang berlaku bagi Nagari, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
BAB III - KEWENANGAN NAGARI
Pasal 45

- Wali Nagari terpilih dilantik oteh Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang dilaksanakan dalam Rapat Paripurna BAMUS Nagari. (1)
- (3) Pada acara pelantikan Wali Nagari, dilaksanakan juga serah terima jabatan dihadapan pejabat yang melantik, kecuali dengan pertimbangan keadaan dan situasi yang tidak memungkinkan serah terima jabatan dilaksanakan.
- (2) Pelantikan Wali Nagari dilaksanakan di tempat yang layak dan telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari.
- (1) BAMUS Nagari memberitahukan kepada Wali Nagari secara tertulis mengenai akan berakhirnya
2. masa jabatan Wali Nagari 6 (enam) bulan sebelum masajabatan.
- (2) Atas dasar Pemberitahuan BAMUS Nagari sebagaimana dimaksudkan ayat (1) Wali Nagari yang bersangkutan mengajukan permohonan berhenti secara tertulis kepada Bupati melalui
4. Camat.
- (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelurn masa jabatan Wali Nagari, BAMUS Nagari segera memproses Pernilihan Wali Nagari yang baru.
- (3) Tiga bulan sebelum berakhir masa jabatannya, Wali Nagari menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BAMUSNagari.
BAB III - KEWENANGAN NAGARI
Pasal 47

- (1) Wali Nagari berhenti karena:
- a. Meninggal dunia: Cc
- b. Mengajukan permohonan berhenti, permintaan sendiri,
- c. Diberhentikan.
- a. Berakhir masajabatan dan telah dilantik pejabat yang baru,
- (2) Wali Nagari diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufc diberhentikan karena:
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turutsecara 6 (enam) bulan,
- d. Dinyatakan melanggar sumpah atau janji jabatan,
9. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wali Nagari: n
- e. Tidak melaksanakan kewajiban Wali Nagari dan/atau:
- (3) Usul pemberhentian Wali Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a,huruf b diusulkan oleh pimpinan BAMUS Nagari
- f. Melanggarlarangan bagi Wali Nagari.
13. kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan Keputusan Musyawarah BAMUS Nagari.
- (4) Usul pemberhentian Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf edan huruf f disampaikan oleh BAMUS Nagari kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan Musyawarah BAMUS Nagari yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BAMUS Nagari. Si
- (5) Pengesahan pemberhentian Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usulan diterima.
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Wali Nagari. -V
BAB III - KEWENANGAN NAGARI
Pasal 48

- (1) Wali Nagari diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melaiui usulan BAMUS Nagari apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam ' dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Wali Nagari diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BAMUS Nagari apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukumtetap.
BAB III - KEWENANGAN NAGARI
Pasal 49

Wali Nagari diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BAMUS Nagari karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi,tindak pidana terorisme, makar atau tindak pidana terhadap keamanan Negara lainnya. a'
BAB III - KEWENANGAN NAGARI
Pasal 50

- (1) Wali Nagari yang diberhentikan sementara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal! 48 ayat (1) dan Pasal 49 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Wali Nagari yang bersangkutan sampai dengan akhir masajabatan. -
- (2 Apabila Wali Nagari yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi Wali Nagari yang bersangkutan.
BAB III - KEWENANGAN NAGARI
Pasal 51

Apabila Wali Nagari diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 49, untuk pelaksanakan tugas dan kewajiban Wali Nagari sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh Sekretaris Nagari. |
BAB III - KEWENANGAN NAGARI
Pasal 52

- (1) Apabila Wali Nagari diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (!) dan Pasal 49 maka Bupati mengangkat Penjabat Wali Nagari dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Wali Nagari paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukumtetap.
- (2) Pejabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sekretaris Nagari yang bersangkutan atau pejabat di Kantor Camat setempat atas usul BAMUS Nagari.
BAB III - KEWENANGAN NAGARI
Pasal 53

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Wali Nagari dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis
dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan:
3. 9g Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 hari setelah tindakan sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini. (3
- b. Diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
Pasai 54
- Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Wali Nagari diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri. (1
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),sekurang-kurangnya memuat :
- a. Mekanisme pembentukan Panitia Pemilihan:
- pb. Susunan, tugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia Pemilihan,
- Hakmemilih dan dipilih:
- Penyaringan bakal calon:
- Persyaratan dan alat pembuktiannya, Penjaringan bakai calon: MD An
- Penetapan calon berhak dipilih: 9
- Kampanye calon,
- Pemungutan suara: Mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah: TIrAa
- Penetapan calon terpilih, k
- I. Pengesahan pengangkatan:
- m. Pelantikan:
- n. Sanksi pelanggaran:
- o. Biaya pemilihan.
- (1) Perangkat Nagari terdiri dari :
- a. Unsurstaf yaitu Sekretris Nagari.
3. bh. Unsur pelaksanayaitu Kepala Urusan.
- c. Unsur Wilayah h:yaitu Wali Korong.
- (2) Jumlah Kepala Urusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, adalah maksimal 5 (lima) urusan yaitu: Kepala Urusan Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Kesejahteraan Rakyat dan Umum dan Keuangan.
- (0) Sekretaris Nagari berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Wali Nagari dan memimpin Sekretariat Nagari.
- (3) Untuk melaksanakan tugassebagaimana dimaksud ayat (2) Sekretaris Nagari mempunyai fungsi :
- (2) Sekretaris Nagari mempunyai tugas membantu Wali Nagari dalam melaksanakan tugas pemerintahan,pembangunan dan kemasyarakatan di Nagari.
- a. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan:
- b. Melaksanakan urusan keuangan,
- d. Melaksanakan tugas dan fungsi Wali Nagari
- c. Melaksanakan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan,
8. apabila Wali Nagari berhalangan melaksanakan tugasnya:
- (4) Wali Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksudkan ayat (2) dan (3), Sekretaris Nagari bertanggung jawab pada Wali Nagari.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Nagari. N
BAB III - KEWENANGAN NAGARI
Pasal 57

- (2) Wali Korong mempunyai tugas menjalankan kegiatan Wali Nagari dalam kepemimpinan Wali Nagari diwilayah kerjanya.
- (1) Wali Korong berkedudukan sebagai pelaksana tugas Wali Nagari dalam wilayah Korong.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Wali Korong mempunyai fungsi :
- b. Melaksanakan Keputusan Nagari di Wilayah kerjanya:
- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya:
- c. Melaksanakan kebijakan Wali Nagari.
- (5) Wali Korong diangkat dan diberhentikan oleh Wali Nagari sesuai dengan usulan dan musyawarah pemuka masyarakat dalam wilayah Korong dengan persetujuan BAMUS Nagari.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagairnana dimaksud ayat (2) dan (3),Wali Korong bertanggungjawab pada Wali Nagari.
BAB III - KEWENANGAN NAGARI
Pasal 58

yang berada di bawah Sekretaris Nagari. Kepala Urusan mempunyai tugas menjalankan kegiatan Sekretariat Nagari sesuai dengan bidang urusannya.
Kepala Urusan berkedudukan sebagai pelaksana teknis dalam bidang tugasnya membantu Sekretaris Nagari
Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kaur mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Kepala Urusan Pemerintahan mempunyaifungsi :
- melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat: 2.
- l. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan,
- melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang kependudukan dan pertanahan/ keagrariaan sesuai peraturan perundangundanganyang berlaku: 3
- membantu Wali Nagari dalam membuat Rancangan Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari dibidang Pemerintahan, 5.
- membantu tugas-tugas dibidang pemungutan pajak bumi dan bangunan: 4.
- membantu Wali Nagari dalam membuat laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Nagari kepada BPRN dan laporan pertanggungjawaban Wali Nagari kepada Bupati. 6
1. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pembangunan:
- b. Kepala Urusan Pembangunan mempunyai fungsi:
- melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang pembangunan, 2.
- membantu pembinaan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan 4. memsgilihara sarana dan prasarana fisik dilingkungan Nagari:
- melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan dan pelaksanaan pembangunan: 3.
- melakukan administrasi pembangunan di 5
Nagari:
- mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang pembangunan. 7.
- membantu, membina dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka persiapan musyawarah di Nagari, 6.
- Cc. Kepala Urusan Perekonomian mempunyai fungsi:
- melakukan kegiatan pembinaan terhadap perekonomian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat: 2
1. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang perekonomian:
- melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang perekonomian: 3
- melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya masyarakat dalam meningkatkan perekonomian: 5
- membantu pembinaan dalam melakukan kegiatan dibidang pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan: 4
6. melakukan administrasi perekonomian di Nagari:
- Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai funysi: d.
7. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang perekonomian.
1. melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesejahteraan rakyat,
- melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat: 2.
- membantu mengumpulkan dan 3
- menyalurkan dana/ bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya:
- membantu pelaksanaan pembinaan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).karang taruna, pramuka dan Organisasi kemasyarakatan lainnya: 4.
6. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang kesejahteraan rakyat.
- 5, membina kegiatan pengumpulan zakat, infakdan shadagah:
- e. Kepala Urusan Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:
2. menyiapkan dan mengatur acara rapat, pelantikan, diskusi yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari:
1. mengumpulkan, mencatat surat masuk dan keluar:
- membantu Sekretaris Nagari dalam bidang tugasnya, dibidang penyediaan alat perlengkapan kantordan perabot Nagari: 3 .
- membantu Sekretaris Nagari mengumpulkan data untuk monografi Nagari, 5.
- membantu Sekretaris Nagari dalam melayani tamu baik yang datang dari atas maupun dari masyarakat, 4
- membantu Sekretaris Nagari membuat catatan harian Wali Nagari: 6.
8. mengelola dan melaksanakan administrasi keuangan Nagari.
7. mengumpulkan bahan penyusunan, perubahan dan perhitungan APB Nagari,
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud ayat (3), Kepala Urusan bertanggung jawab pada Sekretaris Nagari.
BAB III - KEWENANGAN NAGARI
Pasal 59

- (1) Perangkat Nagari wajib melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Perangkat Nagari wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif dan tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada manyarakat.
Paragraf 2
- » Sekretaris Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) diisi dari Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS.
- a. Berpendidikan paling rendah lulusan SLTA atau sederajat,
- (2) Pengisian jabatan Sekretaris Nagari harus memenuhi persyaratan.yaitu:
- b. Mempunyai pengalaman kerja minimal 4 Tahun khusus bagi pengisian jabatan Sekretaris Nagari Non PNS:
- Cc. Memahami sosial budaya masyarakat setempat, dar.
- d. Bersedia tinggal di Nagari yang bersangkutan.
- (3 Sekretaris Nagari PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati setelah mendengar pertimbangan Camat atas usul Wali Nagari.
- (4) Sekretaris Nagari Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Wali Nagari.
Untuk dapat diangkat menjadi Perangkat Nagari adalah Penduduk Nagari yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- b. Setia dan taat Kepada Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945.
- a. Bertagwa kepada Tuhan Yang MahaEsa.
3. Berpendidikan sekurang-kurangnya SLTP atau sederajat.
4. . Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 fenam puluh) tahun.
5. Sehatjasmani danrohani. e.
6. Berkelakuan baik,jujur dan nadil. 0
7. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya. f
8. Tp . Tidak pernah dihukum penjara paling lama 5 tahun atau lebih karena melakukan tindak pidana.
9. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
10. Terdaftar sebagai Penduduk Nagari dan bertempat tinggal tetap di Nagari yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus, kecuali Anak Nagari yang berada diluar Nagari yang bersangkutan. J
BAB III - KEWENANGAN NAGARI
Pasal 62

- (1) Kepala Urusan dan Staf Nagari diangkat oleh Wali Nagari yang bersangkutan dengan Keputusan Wali Nagari.
- (2) Untuk pengangkatan Kepala Urusan dan Staf Nagari, Wali Nagari mengumumkan kepada Warga Nagari bahwa akan ada pengangkatan Kepala
3. Urusan dan Staf Nagari dengan persyaratan sebagaimana tersebut dalam Pasal! 61
- (4) Apabila peminat yang memenuhi syarat untuk menjadi Perangkat Nagari melebihi: jumlah personil yang dibutuhkan maka Wali Nagari membentuk Tim untuk melakukan seleksi terhadap pelamar.
5. Apabila peminatnya memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan, maka Wali Nagari menetapkannya sebagai Kaur dan Staf dengan Keputusan Wali Nagari. (3)
BAB III - KEWENANGAN NAGARI
Pasal 63

- (1) Jabatan Sekretaris Nagari, Kepala Urusan, Wali Korong dan Staf Korong karena berhenti karena:
- a. Meninggaldunia
- (2) Jabatan Sekretaris Nagari, Kepala Urusan, Wali Korong dan Staf lowong karena diberhentikan oleh Wali Nagari karena :
- b. Atas permintaan sendiri.
- a. Telah diangkat pejabat yang baru.
- C. Tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat, serta menghilangkan kepercayaan pendudukterhadap kepemimpinannya sebagai Penjabat Pemerintah Nagari.
- b. Tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan sebagaimana tersebut dalam Pasal 61.
- d. Dipindah tugaskan oleh Atasan dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Padang Pariaman, bagi Sekretaris Nagari yang berkedudukan sebagai PNS.
- (3) Jabatan sekretaris nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberhentikan oleh Bupati atas usul Wali Nagari.
- e. Sebab-sebab yang lainnya yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan atau norma-norma dalam kehidupan masyarakat Nagari yang bersangkutan.
Apabila jabatan Kepala Urusan dan Wali Korong lowong, maka Wali Nagari menunjuk seorang Pejabat Sementara dari Perangkat Nagari lain untuk melaksanakari tugas dan kewajibannya selambatlambatnya 6 (enam) bulan harus pejabat yang defenitif.
BAB III - KEWENANGAN NAGARI
Pasal 64

- (1 Kepala Urusan, atau Wali Korong yang diduga terlibat dalam suatu tindak pidana diberhentiksn sementara oleh Wali Nagari.
- (2) Selama Kepala Urusan atau Wali Nagari dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehariharinya dilaksanakan oleh Wali Nagari atau pejabat lainyang ditunjuk oleh Wali Nagari. a n Ss W 9:
- Berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Wali Nagari mencabut keputusan pemberhentian sementara yang bersangkutan dan dikukuhkan kembali apabila yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah,atau diberhentikan apabila bersalah.
Bagian Ketujuh Kedudukan Keuangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari
BAB III - KEWENANGAN NAGARI
Pasal 65

- (2) Penghasilan dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Wali Nagari sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB Nagari.
- (1) Wali Nagari dan Perangkat Nagari diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan Nagari.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini yang diberikan dalam Alokasi Dana Nagari akan ditetapkan setiap tahunnya dengan Peraturan Bupati.
4. (4)
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan keuangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari diatur dengan Peraturan Bupati. (5)
6. Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Wali Nagari dan atau Perangkat Nagari yang berasal dari PNS, dibayarkan setengah (5096) dari yang seharusnya diterima oleh yang bukan PNS
- (1) Anggota BAMUS Nagari terdiri dari unsur Ninik Mamak/Kepala Suku, Alim Ulama/Tokoh Agama, Cadiak Pandai/Cendikiawan, Bundo Kanduang/ Tokoh Perempuan dan komponen masyarakat lainnya yang tumbuh dan berkembang dalam Nagari bersangkutan dengan mempertrimbangkan representasi korong yang di tetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (3) Pimpinan BAMUS Nagari dipilih dari dan oleh anggota BAMUS Nagari.
- 2) Masa jabatan anggota BAMUS Nagari adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masajabatan berikutnya.
- (4) Jumlah anggota BAMUS Nagari ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan 49 luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Nagari.
Paragraf 1 Tata Cara Penentuan Anggota BAMUS Nagari
BAB III - KEWENANGAN NAGARI
Pasal 67

Tata cara penentuan anggota BAMUS Nagari dimaksud ditentukan oleh Nagariyang bersangkutan.
BAB III - KEWENANGAN NAGARI
Pasal 68

- (1) Yang dapat dipilih atau diangkat manjadi anggoata BAMUS Nagari adalah Warga Negara Republik Indonesia Penduduk Nagari yang bersangkutan dengan syarat-syarat sebagai berikut :
2. Setia dan taat kepada pancasila dan undangundang dasar 1945. b.
3. Bertagwakepadatuhanyang maha esa a.
4. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) dan atau yang sederajat. «
5. Sehatjasmani dan rohani. e.
6. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun. d. t
7. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatannya f
8. Berkelakuan baik. 9.
9. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 8
10. Tidak pernah dihukum penjara paling lama $ tahun atau lebih karena melakukan tindak pidana. h
11. | Bersedia dicalonkan menjadi Anggota Badan Musyawarah Nagari.
- (2) Keanggotaan BAMUS Nagari disyahkan secara administratif dengan Keputusan Bupati.
- k. Syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Nagari yang bersangkutan (kalau ada).
BAB III - KEWENANGAN NAGARI
Pasal 69

- (1) BAMUS Nagari sebagai lembaga Musyawarah merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.
- (2) BAMUS Nagari berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Nagari.
- (1) BAMUS Nagari mempunyai fungsi sebagai berikut :
2. Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari. b.
3. ad. Mengayomi adat istiadat yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Nagari yang bersangkutan sepanjang menunjang kelancaran pembangunan.
4. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Nagari. Cc
5. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada Pejabat atau Badan, Dinas, Kantor dan Bagian yang berwenang. d.
- (2) Pelaksanaan fungsi BAMUS Nagari sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan dan Tata Tertib BAMUS Nagari. 3 n
BAB III - KEWENANGAN NAGARI
Pasal 71

- (1) BAMUS Nagari mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. Menetapkan calon Wali Nagari.
3. Bersama dengan Wali Nagari menetapkan dan atau membentukPeraturan Nagari. c
- b. Mengusulkan pengesahan,pengangkatan dan pemberhentian Wali Nagari.
5. Bersama Wali Nagari menetapkan Anggaran Pendapatan DanBelanja Nagari. d.
- I. Pelaksanaan Peraturan Nagari dan Peraturan Perundang-undangan lainnya pada tingkat Nagari.
7. Melaksanakan pengawasan terhadap: E
- ii. Pelaksanaan Keputusan Wali Nagari.
- iv. Kebijakan Pemerintah Nagari.
- iii. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.
- v. Pelaksanaankerja sama yang dilakukan oleh Nagari.
Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam tata tertib Badan Musyawarah Nagari (BAMUS).
- (1) BAMUS Nagari mempunyai hak:
- a. Meminta keterangan kepada Wali Nagari,
- b. Menyatakan pendapat.
4. (2 Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur dalam Peraturan Tata Tertib BAMUS Nagari.
BAB III - KEWENANGAN NAGARI
Pasal 73

Dalam meiaksanakan tugasnya BAMUS Nagari berhak meminta pejabat Pemerintah Nagari dan pejabat yang bertugas di Nagari yang bersangkuatan serta warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang suatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan Negara, Daerah dan atau Nagari yang bersangkutan.
BAB III - KEWENANGAN NAGARI
Pasal 74

- a. Mengajukan Rancangan Peraturan Nagari:
- (1) Anggota BAMUS Nagari mempunyai hak:
- b. Pengajuan pertanyaan,
- vi. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian yang akan dilaksanakan apabila menyangkut kepentingan Nagari.
5. Cc. Menyampaikan usul dan pendapat:
- d. Memilih dan dipilih:
- e. Memperoleh tunjangan.
- (2) Pelaksanaan hak sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib BAMUS Nagari. JSUI
BAB III - KEWENANGAN NAGARI
Pasal 75

BAMUS Nagari mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. Mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kewenanganyang dimiliki.
2. Mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang serta mentaati segala Peraturan Perundangundangan. b.
3. Membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
4. Meningkatkan kesejahteraan rakyat di Nagari berdasarkan Demokrasi ekonomi. d.
5. Memperhatikan dan manyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya e
- f. Memproses Pemilihan Wali Nagari
7. . Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat h. istiadat masyarakat.
8. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi,kelompok dan golongan. 9.
9. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja denganLembaga Kemasyarakatan. i.
Paragraf 4
- (1) Pimpinan BAMUS Nagari terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua.
- (3) Pimpinan BAMUS Nagari sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan anggota BAMUS Nagari secara langsung dalam rapat BAMUS Nagari yang dilaksanakan secara khusus.
2. Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 2 (dua) orang sesuai dengan jumlah BAMUS Nagari.
- (4) | Rapat pemilihan pimpinan BAMUS Nagari untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda usianya.
- (6) Tata cara pemilihan pimpinan BAMUS Nagari diatur dalam Peraturan Tata Tertib BAMUS Nagari.
- (5) Sebelum pimpinan BAMUS Nagari terpilih, maka pimpinan sementara dijabat oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda usianya.
- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya pimpinan BAMUS Nagari dibantu oleh Sekretaris BAMUS Nagari.
- (3) Sekretaris BAMUS Nagari dapat diangkat dari Pegawai Negeri dari Sipil.
- (2) Sekretaris BAMUS Nagari sebagaimana dimaksudkan ayat (1) dipimpin oleh secrang Sekretaris BAMUS Nagari dan dibantu oleh staf sesuai dengan kebutuhan yang diangkat oleh Wali Nagari atas persetujuan BAMUS Nagari dan bukan dari Perangkat Nagari.
Paragraf 5
- (1) Sebelum memangku jabatannya anggota Badan Musyawarah Nagari bersumpah atau berjanji serta secara bersama-sama yang pengucapannya dipandu oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
2. Pejabat yang ditunjuk dalam rapat paripurna untuk peresmian anggota yang dihadiri dan diikuti oleh (2
anggota-anggota yang sudah ditetapkan menurut Perundang-undangan yang berlaku serta dipimpin oleh anggota tertua dan termuda usianya.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Badan Musyawarah Nagari memandu pengucapan sumpah atau janji anggota yang belum bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1)Pasal ini. u
- (4) Tata cara pengucapan sumpah atau janji dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Bunyi sumpah atau janji sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 76 ayat (1) adalah sebagai berikut:
'Demni Allah saya bersumpah/berjanji,bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota (Ketua/Wakil Ketua) Badan Musyawarah Nagari dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Daerah serta Nagari"
- (D Untuk keperluan kegiatan BAMUS Nagari disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan Nagari yang dikelola oleh Sekretariat Badan Musyawarah Nagari. hn JV
- (2) Biayasebagaimanadimaksudkanpadaayat (1) Pasal ini ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari.
Paragraf 7
- (1) Anggota dan pimpinan Bamus Nagari tidak dibenarkan merangkap jabatan dengan Wali Nagari dan Perangkat Nagari. p n
- (2) Pimpinan dan anggota BAMUS Nagari di larang :
- a. b. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga golongan masyarakat lain,
3. Sebagaipelaksana proyek Nagari,
- c. Melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta menerima uang, barang dan/jasa dari pihak lain yang dapat memenuhi keputusan atau tindakanyang akan dilakukannya.
- d. Menyalahgunakan wewenang, HA
- (3) Bagi anggota atau pimpinan BAMUS Nagari yang terpilih manjadi Wali Nagari keanggotaannya dalam BAMUS Nagari gugur dengan sendirinya pada saat dilaksanakan pelantikan Wali Nagari.
- e. Melanggarsumpahjjanji jabatan.
BAB III - KEWENANGAN NAGARI
Pasal 82

- a. Meninggal dunia.
- (1) Anggota BAMUS Nagari berhenti antara waktu sebagai anggota karena:
- b. Permintaan sendiri secara tertulis kepada Nagari.
- d. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksudkan Pasal 68 ayat (1).
5. pimpinanBAMUS Cc. Bertempat tinggal di luar wilayah Nagari yang bersangkutan. Y
- e. Dinyatakan melanggar sumpah'janji sebagai anggota BAMUS Nagari.
- f. Terkenalarangan rangkapjabatan dan atau
pekerjaan.
- 9g. Anggota BAMUS Nagari yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini digantikan oleh calon yang diusulkan oleh unsur dari mana anggota BAMUS Nagari tersebut berasal.
- (2) Anggota pengganti antar waktu menyelesaikan masa kerja anggota yang digantikannya.
- (3) Pemberhentian anggota Badan Musyawarah Nagari diresmikan secara adminisratif dengan Keputusan bupati.
- (4) Pemberhentian anggota karena tidak memenuhi syarat lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, huruf h,dan hurufi dan atau karena yang bersangkutan melanggar sumpah atau janji anggota BAMUS Nagari sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 79 adalah pemberhentian dengan tidak hormat.
BAB III - KEWENANGAN NAGARI
Pasal 83

- (1) Anggota Badan Musyawarah Nagari tidak dapat dituntut dimuka pengadilan karena penyataan atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat Nagari, baik terbuka maupun tertutup yang diajukannya secara lisan rnaupun tertulis, kecuali jika yang bersangkutan mengumumkan apa yang disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau halhal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia Negara dalam Buku Kedua Bab I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. (2 Anggoat BAMUS Nagari tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan dan atau pendapat yang dikemukakannya dalam rapat BAMUS Nagari.
BAB III - KEWENANGAN NAGARI
Pasal 84

- (1) Tindakan penyidikan terhadap anggota Badan Musyawarah Nagari dapat dilaksanakan atas persetujuan tertulis dari Bupati, kecuali yang
bersangkutan tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan.
Dalam hal anggota BAMUS Nagari tertangkap tangan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) maka selambatlambatnya dalam waktu 2 x 24 jam diberitahukan secara tertulis kepada Bupati.
Bab V - LEMBAGA LAIN Bagian pertama KAN
Pasal 87

KAN mempunyaifungsi :
- b. Sebagai lembaga pendidik dan pengembangan adat Nagari:
2. ad. Sebagai lembaga yang mengurus dan mengelola adat Nagari:
3. Sebagai lembaga peradilan adat Nagari, «
4. Memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat guna kepentingan e.
5. Mengurus urusan hukum adat dan istiadat dalam Nagari, d. '1
hubungan keperdataan adat, juga dalam hal adanya persengketaan atau perkara perdata adat:
- f Bersama Pemerintah Nagari meningkatkan kualitas hubungan emosional Perantau dengan Nagari.
- (2) Fungsi-fungsi sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh KAN berdasaarkan azas musyawarah menurut "alue jo patuik' sepanjang tidak bertentangan dengan adat basandi syara', syara" basandikitabullah.
Bab V - LEMBAGA LAIN Bagian pertama KAN
Pasal 88

- (1) Setiap keputusan yang dilahirkan oleh KAN ditetapkan melalui rapat lengkap KAN.
2. Setiap rapat KAN yang melahirkan keputusan sebagaiman dimaksud ayat (1) harus dibuat risalahnya. (2)
- (1) Keanggotan KAN terdiri dari ninik mamak pemangku adat dan ditambah dengan unsur sesuai dengan adat yang glberlakusalingka Nagari.
- (2) Pimpinan KAN terdiri dari seorang Ketua dan dapat mengangkat Wakil Ketua sesuai kebutuhan masing masing KAN.
Bab V - LEMBAGA LAIN Bagian pertama KAN
Pasal 90

- (1) Susunan organisasi KAN disesuaikan dengan susunan yang telah ada dan hidup ditengahtengah Nagari.
- (2) Kepengurusan KAN dipilih dari dan oleh anggota KAN dalam rapat lengkap yang dihadiri sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah anggota,pengukuhan
pengurus terpilih secara administratif dilakukan oleh formatur atau pimpinan sidang dan disampaikan kepada Wali Nagari, BAMUS Nagari, LKAAM Kecamatan,LKAAM Kabupaten dan Bupati.
- (3) Peresmian kepengurusan KAN dilakukan sendiri oleh kepengurusan yang bersangkutan dan dipandu oleh salah seorang pengurus yang ditunjuk dan atau oleh Ketua LKAAM Kecamatan . -atau LKAAM Kabupaten.
Bab V - LEMBAGA LAIN Bagian pertama KAN
Pasal 91

- (1) KAN mempunyai sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris. 9
- (2) Sekretaris KAN dipilih oleh dan dari anggota KAN.
- (3) Sekretaris KAN bertanggung jawab kepada Ketua KAN.
4. (4 Sekretaris KAN mempunyai tugas mengatur dan menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan KAN yang meliputi:
- a. Mengelola urusan ketatausahaan dan ketatalaksanaan KAN.
- b. Urusan pedoman adat Nagari.
7. €&amp;. Urusan pembinaan dan pengembangan adat Nagari.
- d. Urusankeuangan dan pendapatan KAN.
- e. Urusansako,pusako,dan persidangan.
Paragaraf 4
- (1) Untuk melaksanakan fungsi KAN sebagai lembaga peradilan adat sebagaimana dimaksud 87 ayat (1) huruf c, KAN membentuk Komisi penyelesaian sengketa yang ditetapkan dengan keputusan KAN. n n d 9g
- (2) Komisi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
- a. Seorang Ketua, yang berasal dari unsur pimpinan KAN K
-
- b. 4 (empat) orang anggota yang ditetapkan oleh pimpinan KAN.
2. Ninik mamak dari pihak-pihak yang bersengketa menjadi nara sumber dalam penyelesaian
- C. Seorangpencatat persidangan.
- (3) masalah/sengketa.
- (5) Sidang Komisi terbuka untuk umum, kecuali menurut penilaian Komisi perlu dilakukan secara tertutup.
6. Komisi wajib segera menyelesaikan setiap sengketa/perkara yang diajukan kepadanya. (4
- (6) Komisi wajib memelihara kehormatan sidang, sehingga sidang dapat berjalan dengan tertib dan khidmat.
8. ) Pedoman peradilan adat lebih lanjut ditetapkan dengan KAN sesuai dengan adat salingka Nagari.
- (7) Kesimpulan hasil penyelesaian sengketa oleh Komisi ditetapkan dengan keputusan dalam rapat lengkap KAN.
Bab V - LEMBAGA LAIN Bagian pertama KAN
Pasal 93

Pelaksanaan tugas dan fungsi KAN sebagaimana dimaksud Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 86 ayat (1), serta tata Cara pelaksanaan peradilan adat sebagaimana dimaksud Pasal 92 ayat (1) diatur dalam PeraturanTata Tertib KAN.
Bab V - LEMBAGA LAIN Bagian pertama KAN
Pasal 94

- Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri (2) dari anggota-anggota KAN dan unsur-unsur lainnya yang diperlukan.
- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas tertentu, KAN dapat membentuk panitia yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan KAN.
- (1) Kepengurusan KAN dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada anggota.
- (2) Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dan panitia sebagaimana dimaksud pada Pasal 94, bertanggung jawab kepadaKAN. 21
- (1) Pembinaan KAN dilakukan LKAAM Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi, Camat, Bupati beserta Gubernur.
- a. Pembinaan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi KAN:
3. (2j Pembinaan sebagaimana ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
4. Panduan administrasi:
5. Bantuan keuangan: nc
- d. Dan lain-lain dalam rangka memberdayakan KAN.
Bab V - LEMBAGA LAIN Bagian pertama KAN
Pasal 97

- (7) Hubungan kerja sama KAN dengan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Daerah bersifat konsultatif fungsional.
- a. Saling memberi dan menerima informasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat:
- (2) Hubungan kerja antara KAN dengan Pemerintahan Nagari adalah:
- b. Saling menghormati fungsi dan peran masingmasing lembaga.
- (3) Hubungan kerja antara KAN dengan LKAAM Kecamatan dan Kabupaten bersifat konsultatif koordinatif.
- Pendapatan KAN diperoleh dari :
- a. Bagian hasil dari harta kekayaan Nagari:
- b. Bantuan dari Pemerintah Nagari:
- Cc. Bantuan dari Pemerintah lebih atas,
- d. Uangadat:
- e. Pendapatanlainnyayang syah.
- (2) Pendapatan KAN sebagaimana dimaksud ayat (1) dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi KAN.
- 3) Setiap tahun KAN menyusun dan menetapkan program kerja internalorganisasi.
- (5) Penatausahaan keuangan harus dilakukan secara jelas dan dipertanggungjawabkan setiap tahun kepada anggota dalam rapat lengkap KAN.
- (4) Program kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) mencerminkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan dan mengacu kepada progran kerja Pemerintah Nagari.
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (5) dilaksanakan selambat-lambatnya3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun kerja KAN. 3
Di Nagari dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.
Bab V - LEMBAGA LAIN Bagian pertama KAN
Pasal 100

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) mempunyai tugas membantu Pemerintah Nagari dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat.
Bab V - LEMBAGA LAIN Bagian pertama KAN
Pasal 101

Tugas Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 meliputi:
- b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunansecara partisipatif.
- a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif.
3. Cc Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi gotong royong dan swadaya masyarakat.
- d. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis rnasyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
Bab V - LEMBAGA LAIN Bagian pertama KAN
Pasal 102

Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud dalam Pasal 100, Lembaga Kemasyarakatan mempunyai fungsi :
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuandan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. ad. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan.
3. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat. «
4. Penyusunan rencana pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil! pembangunan secara partisipatif. d.
5. Menumbuh kembangkan dan menggerakkan prakasa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat. e.
6. Perberdayaan hak dan kewajiban masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. 9.
7. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga. f
Bab V - LEMBAGA LAIN Bagian pertama KAN
Pasal 103

Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan ditunjuk untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan melalui :
- a. Peningkatan pelayanan kemasyarakatan:
- b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan:
- c. Pengembangan kemitraan:
- d. Pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisimasyarakat setempat.
Bab V - LEMBAGA LAIN Bagian pertama KAN
Pasal 104

- (1) Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.
- (2) Susunan dan jumlah pengurus lembaga kernasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.
Bab V - LEMBAGA LAIN Bagian pertama KAN
Pasal 105

Hubungan kerja antar lembaga kemasyarakatan dengan pemerintah Nagari bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
Bab V - LEMBAGA LAIN Bagian pertama KAN
Pasal 106

Dana kegiatan Lembaga Kemasyarakatan dapat bersumber dari :
- a. Swadaya masyarakat:
- b. APB Nagari:
- c. APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi,
- d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah:
- e. Bantuan lain yang syah dan tidak mengikat.
Bab V - LEMBAGA LAIN Bagian pertama KAN
Pasal 107

Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga kemasyarakatan lainnya diatur dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan sosial budaya masyarakat.
BAB VI - PERATURAN NAGARI Pasal 108
Pasal 109

Peraturan Nagari dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
BAB VI - PERATURAN NAGARI Pasal 108
Pasal 110

Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Nagari.
BAB VI - PERATURAN NAGARI Pasal 108
Pasal 111

Peraturan Nagari disampaikan oleh Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
BAB VI - PERATURAN NAGARI Pasal 108
Pasal 112

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Nagari, Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari dan/atau Keputusan Wali Nagari.
- (3) Untuk pengawasan dan pengamanan pelaksanaan Peraturan Nagari dilaksanakan oleh Paga Nagari.
- (2) Peraturan Wali Nagari dan/atau Keputusan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
BAB VI - PERATURAN NAGARI Pasal 108
Pasal 113

- 1 Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari dimuat dalam Lembaran Nagari dan Berita Nagari.
- (3) Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) disebarluaskan oleh Pemerintah Nagari.
- (2) Pemuatan Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Nagari.
BAB VI - PERATURAN NAGARI Pasal 108
Pasal 114

- 1» Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari yang telah disetujui bersama sebeium ditetapkan oleh Wali Nagari paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Wali Nagari kepada Bupati untuk dievaluasi.
- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu dimaksud, Wali Nagari dapat menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari menjadi Peraturan Nagari.
- (2) Hasil evaluasi Bupati terhadap Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kepada Wali Nagari.
BAB VI - PERATURAN NAGARI Pasal 108
Pasal 115

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman Pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Nagari diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.
BAB VII - PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN NAGARI Pasal 116 Pemerintahan
Pasal 118

- (1) Perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada Pasal 115 ayat (1) didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) mencakup:
- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari:
4. Keuangan Nagari: 1g) 1
- b. Organisasi dan tata laksana Pemerintahan Nagari:
- d. Profil Nagari: T N
- e. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan pemberdayaan masyarakat.
BAB VII - PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN NAGARI Pasal 116 Pemerintahan
Pasal 119

Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Nagari diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - KEUANGAN NAGARI
Pasal 120

- (1) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Nagari yang menjadi kewenangan Nagari didanai dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari, bantuan Pemerintah dan bantuan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Nagari didanai dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- (3) Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Nagari didanai dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- Sumber Pendapatan Nagari terdiri atas : (1
- a. Pendapatan asli Nagari, terdiri dari hasil usaha Nagari, hasil kekayaan Nagari, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lainlain pendapatan asli Nagari yangsah: N
- Bagi hasil pajak daerah Kabupaten paling sedikit 10 Yo (sepuluh per seratus) untuk Nagari dan dari retribusi Kabupaten sebagian diperuntukkan bagi hasil retribusi Kabupaten sebagian diperuntukkan bagi Nagari, b.
- Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oteh Kabupaten/untuk Nagari paling sedikit 1096 (sepuluh per seratus), yang pemkbagiannya untuk setiap Nagari secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Nagari, «.
- Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan, d.
- e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d disalurkan melaluikas Nagari.
- (3) Sumber pendapatan Nagari yang telah dimiliki dan dikelola oleh Nagari tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
BAB VIII - KEUANGAN NAGARI
Pasal 122

- (1) Kekayaan Nagari terdiri dari:
- a. Kekayaan Nagari yang dimiliki oleh KAN, g
- b. Kekayaan Pemerintahan Nagari.
- (2) Kekayaan Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) hurufaterdiri atas :
5. Tanah Nagari, a
6. Pasar Nagari: b.
7. Pasar hewan: C
8. Tambatan perahu: d.
9. Bangunan Nagari: e.
10. Pemandian umum yang diurus oleh Nagari: 4.
11. Objek rekreasi yang diurus oleh Nagari: f
12. Hutan Nagari: h.
13. Perairan dalam batas tertentu yang diurus oleh Nagari, i.
- j. Jalan Nagari,
15. IL dan lain-lain kekayaan milik Nagari.
- k. Pelelangan ikan yang dikelola oleh Nagari:
- (3) Kekayaan Pemerintahan Nagari sebagaimana atas :
3. Aset bekas Nagari yang menjadi aset Pemerintahan Nagari:
19. dimaksud ayat (1) huruf bterdiri
- b. Tanah kas Nagari:
- C. Kantor Wali Nagari yang dibangun dengan APBD dan partisipasi masyarakat Nagari,
- d. Lain-lain kekayaan Pemerintahan Nagari.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini tentang kekayaan Nagari akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan tersendiri.
BAB VIII - KEUANGAN NAGARI
Pasal 123

- (1) Sumber Pendapatan Daerah yang berada di Nagari baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Provinsi atau Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Nagari.
2. (2 Pungutan retribusi dan pajak Jainnya yang telah dipungut oleh Nagari tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Provinsi atau
Pemerintah Kabupaten.
- (3) Bagian Nagari dari perolehan bagian pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan pengalokasiannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - KEUANGAN NAGARI
Pasal 124

- (1) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf e tidak mengurangi kewajibanpihak penyumbang kepada Nagari.
2. (2 Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik Nagari sesuai dengan ketentuan Peraturan PerundangUndangan. )
- (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB Nagari.
Bagian Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
BAB VIII - KEUANGAN NAGARI
Pasal 125

- (1) APB Nagari terdiri atas bagian pendapatan Nagari, belanja Nagari dan pembiayaan.
- (2) Rancangan APB Nagari dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Nagari.
- (3) Wali Nagari bersama BAMUS Nagari menetapkan APB Nagari setiap tahun dengan Peraturan Nagari.
BAB VIII - KEUANGAN NAGARI
Pasal 126

Pedoman penyusunan APB Nagari,perubahan APB Naga ri, perhitungan APB Nagari, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Nagari ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (1) Wali Nagari adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Nagari.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Nagari dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan,. pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan kepada Perangkat Nagari.
BAB VIII - KEUANGAN NAGARI
Pasal 123

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan Nagari sebagairnana dimaksud dalam Pasal 127 diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2 Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Nagari berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- (1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Nagari, Pemerintah Nagari dapat mendirikan Badan Usaha Milik Nagari sesuai dengan kebutuhan dan potensi Nagari.
- (3) Bentuk Badan Usaha Milik Nagari sebagaimana dimaksud padaayat (1) harus berbadan hukum.
BAB VIII - KEUANGAN NAGARI
Pasal 130

- Permodalan Badan Usaha Milik Nagari dapat berasal dari: (2)
- ») Badan Usaha Milik Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) adalah usaha Nagari yang dikelola oleh Pemerintah Nagari.
2. Pemerintah Nagari:
- Tabungan masyarakat, b.
- Cc. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten:
- Pinjaman:dan/atau d.
- e. Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
- (3) Kepengurusan Badan Usaha Milik Nagari terdiri dari Pemerintah Nagari dan masyarakat.
BAB VIII - KEUANGAN NAGARI
Pasal 131

- (1) Badan Usaha Milik Nagari dapat melakukan pinjaman sesuai dengan Peraturan Perundangundangan.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BAMUS Nagari.
BAB VIII - KEUANGAN NAGARI
Pasal 132

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari diatur dengan nPeraturan Daerahtersendiri. d
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
3. Bentuk badan hukum:
4. Kepengurusan, b.
5. Hak dan kewajiban: «
6. Permodalan: d
7. Bagi hasil usaha: e.
8. Kerjasama dengan pihak ketiga: £
9. Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban. 9.
BAB IX - KERJA SAMA NAGARI Pasal 133
Pasal 134

- (» Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2) berlaku juga bagi Nagari yang melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang :
- a. Peningkatan perekonomian masyarakat Nagari :
- Peningkatan pelayanan pendidikan: b.
- Kesehatan, Ke
- Sosial budaya: d.
- Ketentraman dan ketertiban: dan/atau e.
- Pemanfaatan sumber daya alam dan teknoiogi tepat guna dengan memperhatikan kelestarianlingkungan. t
BAB IX - KERJA SAMA NAGARI Pasal 133
Pasal 135

Untuk pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 dan Pasal 132 dapat dibentuk Badan Kerjasama.
BAB IX - KERJA SAMA NAGARI Pasal 133
Pasal 136

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Kerja sama Antar Nagari,dan Kerja sama Nagari dengan
Pihak Ketiga diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),sekurang-kurangnya memuat:
- a. Ruanglingkup:
3. Tugas dan tanggung jawab: 9g b
4. Pelaksanaan:
5. Penyelesaian perselisihan, an
6. Tenggang waktu:
7. Pembiayaan. mp
BAB IX - KERJA SAMA NAGARI Pasal 133
Pasal 137

- (1) Perselisihan kerja sama antar Nagari dalam satu Kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
2. Perselisihan kerja sama antar Nagari pada Kecamatan yang berbeda difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati atau Badan, Dinas, Kantor dan Bagianterkait. (2)
3. Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud (3) pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara adil dan tidak memihak.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud padaayat(1) dan ayat (2) bersifat final.
BAB IX - KERJA SAMA NAGARI Pasal 133
Pasal 138

- (1) Perselisihan kerja sama Nagari dengan pihak ketiga dalam satu Kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
2. Perselisihan kerja sama Nagari dengan pihak ketiga pada Kecamatan yang berbeda difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati atau Badan, Dinas, Kantor dan Bagianterkait.. (2
- (3) Apabila pihak ketiga tidak menerima penyetesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan penyelesaian ke pengadilan.
- (1) Pemerintah dan Pemerintah Provinsi melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Pernerintahan Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan di li Nagari.
- (2) Pemerintah Daerah dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan di Nagari.
BAB IX - KERJA SAMA NAGARI Pasal 133
Pasal 140

Pembinaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139ayat(1), meliputi :
- memberikan pedoman tentang bantuan pembiayaan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten kepada Nagari, b.
- a. Memberikan pedoman dan standar pelaksanaan urusan Pemerintahan Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan,
- Memberikan pedoman pendidikan dan pelatihan, Cc
- Memberikan pedoman dan standar tanda Jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Wali Nagari serta perangkat Nagari: e.
- Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif: d.
- Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan Pemerintahan Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan: £
- Menetapkan bantuan keuangan langsung kepada Nagari: h. a|
- Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan, 9
- Melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu
kepada aparatur Pemerintah Daerah yang bertugas membina Pemerintahan Nagari,
- Melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan Nagari pada Nagari tertentu, 1
- Melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan Nagari.dani k Pp
- Pembinaan lainnya yang diperlukan.
BAB IX - KERJA SAMA NAGARI Pasal 133
Pasal 141

Pembinaan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1),meliputi :
- a. Memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari Propinsi:
- b. Menetapkan bantuan keuangan dari Pemerintah Propinsi:
3. Mernfasilitasi penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten:
4. Melakukan pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten,
5. Memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan Pemerintahan Nagari, e.
6. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan tertentu skala Propinsi, f
7. Melakukan penelitian tentang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari pada Nagari-Nagari tertentu, 9
8. Memberikan penghargaan atas prestasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Propinsi, dan h
9. Melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan Nagari skalaPropinsi.
BAB IX - KERJA SAMA NAGARI Pasal 133
Pasal 142

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2),meliputi:
- b. Memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari Kabupaten ke Nagari:
- a. Menetapkan pengaturan kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Nagari:
- C. Memberikan pedoman pelaksanaan Peraturan Kabupaten dan Peraturan Wali Nagari:
- e. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif:
- d. Memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan,
6. f Melakukan penelitian tentang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari,
- h. Menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Nagari:
8. 9g. Melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Nagari:
- i. Mengawasi pengelolaan keuangan Nagari dan pendayagunaan aset Nagari,
- k. Memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan Pemerintahan Nagari,
- j. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan,
12. Il. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintahan Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan:
- m. Menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari dan BAMUS Nagari sesuai dengan kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat:
- n. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan:dan
15. Oo. Memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Wali Nagari sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan:
- p. Melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan Nagari.
BAB IX - KERJA SAMA NAGARI Pasal 133
Pasal 143

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalamPasal 139ayat (2), meliputi:
- a. Memfasilitasi penyusunan Peraturan Nagaridan Peraturan Wali Nagari:
- b. Memfasilitasi administrasi tata Pemerintahan Nagari:
3. €. Memfasilitasi pengelolaan keuangan Nagari dan pendayagunaan aset Nagari,
- d. Memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi Daerah Kabupaten yang diserahkan kepada Nagari:
- e. Memfasilitasi penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan:
- f. Memfasilitasi pelaksanaan tugas Wali Nagari dan perangkat Nagari,
- g. Memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,
Memfasilitasi pelaksanaan
tugas, fungsi, dan
kewajiban lembaga kemasyarakatan:
- j. Memfasilitasi kerjasama antar Nagari dan kerjasama Nagari dengan pihak ketiga:
- i. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif:
- k. Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Nagari:
4. Il. Memfasilitasi kerjasama antar lembaga
- m. Memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan: dan
kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga:
- n. Memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.
BAB XI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 144

- Masa jabatan Wali Nagari yang ada pada saat ini tetap berlakusampaihabis masajabatannya.
(2
- (3) Sekretaris Nagari yang ada selama ini yang bukan Pegawai Negeri Sipil secara bertahap diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai calon Pegawai Negeri Sipil.
AnggotaBAMUS Nagariyang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.
- (4) Sekretaris Nagari yang bukan Pegawai Negeri Sipil akan diisi dengan Pegawai Negeri yang berada di wilayah Kabupaten Padang Pariaman.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 145
Pasal 146

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tangga! diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman. g
Ditetapkandi
: Pariaman
PadaTanggal
:
Juni 2009
BUPATI PADANG PARIAMAN,
MUSLIM KASIM
Diundangkan di Pariaman
Juni 2009
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,
H.YUEN KARNOVA,SE.
Pembina Utama Muda, NIP 196301111988031003
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN2009NOMOR 05
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Pasat 11
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 12

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 13

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 15

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 17

Huruf a
Yang dimaksud dengan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hal asal usul Nagari adalah mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
PENJELASAN
Pasal 18

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 20

Cukup jelas Pp
PENJELASAN
Pasal 23

Cukupjelas
Pasa! 24
Yang dimaksud dengan Urusan Pemerintahan antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan Nagari seperti pembuatan Peraturan Nagari, pembentukan Lembaga Kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Nagari, kerja sama antar
Yang dimasud dengan Urusan Kernasyarakatan antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan dan adat istiadat. 3
Nagari. Yang dimaksud dengan Urusan Pembangunan antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum Nagari seperti jalan Nagari, jembatan Nagari, irigasi Nagari dan pasar Nagari.
Hurufi
Yang dimaksud dengan mengkoordinasikan pembangunan Nagari secara partisipasi adalah menfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan dan pelestarian pembangunan di Nagari.
PENJELASAN
Pasal 25

Ayat Yang dimaksud dengan Laporan Penyelenggaraan PemerintahNagari adalah laporan semua kegiatan Nagari berdasarkan kewenangan Nagari yang ada serta tugas-tugas dan keuangan dari Pemerintah,Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah.
Yang dimaksud dengan memberikan keterangan pertanggung jawaban adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan Peraturan-peraturan Nagari termasuk APB Nagari.
BAMUS Nagari dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan atas laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Nagari tetapi tidak dalam kapatitas menolakatau menerima.
Yang dimaksud dengan pembinaan dapat berupa sanksi dan/atau penghargaan.
Yang dimaksud dengan laporan akhir masa jabatan adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari disampaikan kepada Bupati dan BAMUS Nagari selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masajabatan.
PENJELASAN
Pasal 27

ti
Pemberitahuan secara tertulis tentang akan berkhirnya masa jabatan Wali Nagari tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
PENJELASAN
Pasal 28

Cukup jelas
|
PENJELASAN
Pasal 29

Cukup jelas p
PENJELASAN
Pasal 30

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 31

Cukup jelas p
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 32

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 33

Huruf k
Tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran terhadap adat maksudnya adalah bahwa yang bersangkutan tidak atau belum pernah dijatuhi hukuman oleh majelis adat atau Kerapatan Adat Nagari yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
PENJELASAN
Pasal 34

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 35

Cukup jelas p
PENJELASAN
Pasal 36

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 37

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 38

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 39

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 40

Cukup jelas p
PENJELASAN
Pasal 41

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 42

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 43

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 44

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 45

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 46

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 47

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 48

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 49

Cukup jelas ip
PENJELASAN
Pasal 50

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 51

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 52

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 53

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 54

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 55

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 56

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 57

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 58

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 59

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 60

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 61

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 62

Cukup jelas
| Pasal 63 Cukup Pasal 64 Cukup Pasal 65 |
|------------------------------------------|
| jelas jelas |
| Cukup jelas |
| Pasal 66 |
| Cukup jelas |
| Pasal 67 Cukup jelas |
| Pasal 68 Cukupjelas |
| Cukupjelas Pasal 70 |
| Cukup jelas |
| Pasal 71 Cukup jelas |
| Pasal 72 Cukupjelas |
| Pasal 73 |
| Cukup jelas |
| Pasal 74 |
| Cukup jelas |
| Pasal 75 |
| Cukupjelas 76 |
| Pasal |
| Cukupjelas Pasal 77 |
| Cukupjelas |
| 78 |
| Pasal |
| Cukup jelas |
- -Komisi penyelesaian sengketa dibentuk apabila ada sengketa yang diajukan melalui proses peradilan adat tingkat KAN.
- -Penyelesaian sengketa dilakukan secara berjanjang naik bertanggo turun: maksudnya adalah bahwa penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh KAN adalah sengketa yang telah diproses penyelesaiannya oleh mamak kepala waris dan mamak kepala kaum.
- -Masa tugas komisi berakhir apabila proses penyelesaian sengketa telah selesai.
Kesimpulan hasil sidang komisi, agar mempunyai kekuatan hukum bagi para pihak yang bersengketa ditetapkan dengan keputusan KAN setelah melalui rapat paripurna.
PENJELASAN
Pasal 93

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 94

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 95

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 96

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 97

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 98

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 99

Lembaga kemasyarakatan dalam ketentuan ini misalnya rukun tetangga, rukun warga, pemberdayaan kesejahteraan keluarga,karang taruna,lembaga pemberdayaan masyarakat atau sebutan iain. n Pp
Yang dimaksud dengan dapat dibentuk adaiah didasarkan atas pertimbangan bahwa kehadiran lembaga tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maksud dan tujuannya jelas, bidang kegiatannya tidak tumpang tindih dengan lembagayang sudah ada.
PENJELASAN
Pasal 100

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 101

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 102

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 103

Hurufc
Yang dimaksud dengan pengembangan kemitraan adalah mengembangkan kerja sama yang saling menguntungkan,saling
PENJELASAN
Pasal 104

Yang dimaksud dengan 'kemampuan' adalah kesadaran atau keyakinan pada dirinya bahwa dia mempunyai kemampuan, bisa berupa pikiran/tenaga/waktu atausarana dan material lainnya.
Yang dimaksud dengan 'mempunyai kemauan" adalah minat dansikap seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan sukarela. 4
Yang dimaksud dengan 'kepedulian' adalah sikap atau perilaku seseorang terhadap hal-hal yang bersifat khusus, pribadi dan strategis dengan ciri keterkaitan, keinginan dan aksi untuk melakukan sesuatu kegiatan.
PENJELASAN
Pasal 105

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 106

Cukup jelas p
PENJELASAN
Pasal 107

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 108

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10

1
Hak masyarakat dalam ketentuan ini dilaksanakan sesuaitatatertib.
PENJELASAN
Pasal 111

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 102

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 114

Yang dimaksud dengan"evaluasi"dalam ketentuan iniadalah percaya dan saling mengisi.
bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan Nagari dengan kebijakan Daerah, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur Nagari.
PENJELASAN
Pasal 115

Cukup jelas Ip
PENJELASAN
Pasal 116

Ayat Yang dimaksud dengan partisipasi dalam ketentuan ini adalah melibatkan pihak terkait dalam penyusunan perencanaan pembangunan Nagari.
Yang dimaksud dengan Lembaga Kemasyarakatan Nagari adalah rukun tetangga,rukun warga,karang taruna, PKK, dan lembaga pemberdayaan masyarakat. d
PENJELASAN
Pasal 117

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 118

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 119

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 120

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 121

Huruf c
Dana dari daerah diberikan langsung kepada Nagari untuk dikelola oleh Pemerintah Nagari, dengan ketentuan 30 94 (tiga puluh perseratus) digunakan untuk biaya operasional pemerintah Nagari dan Bamus Nagari dan 704 (tujuh puluh perseratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Yang dimaksud dengan 'bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah adalah terdiri dari dana hasil bagi pajak dan suber daya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurang belanja pegawai. h
Hurufd
Bantuan dari pemerintah diutamakan dengan tunjangan penghasilan Wali Nagari dan Perangkat Nagari. Bantuan dari Propinsi dan Daerah digunakan untuk percepatan atau akselerasi Pembangunan Nagari.
Hurufe
Yang dimaksud dengan sumbangan dari pihak ketiga' dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf dan atau lain-lain sumbangan serta pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurangi pihak penyumbang.
Yang dimaksud dengan 'wakaf' dalam ketentuan ini adalah pembuatan hukum wakaf untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluanibadah dan/atau kesejahteraanumum menurut syariah.
PENJELASAN
Pasal 122

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 123

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 124

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 125

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 126

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 127

Cukup jelas
Fasal 128
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 129

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 130

.
Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 131

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 132

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 133

Cukup jelas Ip
PENJELASAN
Pasal 134

Cukup jelas IP
PENJELASAN
Pasal 135

Cukup jelas Pp
PENJELASAN
Pasal 136

Cukup jelas ip
PENJELASAN
Pasal 137

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 138

Cukup jelas IP
PENJELASAN
Pasal 139

Cukup jelas Ip
PENJELASAN
Pasal 140

Cukup jelas ip
PENJELASAN
Pasal 141

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 142

Cukup jelas p.
PENJELASAN
Pasal 143

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 144

Cukup jelas Ip
PENJELASAN
Pasal 145

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 146

Cukup jelas
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
: 15 TAHUN 2009
MI 2009
: PEMERINTAHAN NAGARI
STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH NAGARI