PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 2 Tahun 2017
Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
Berlaku: 12 Juli 2017
N/A
Preamble

Menimbang
- Mengingat
BUPATI LAMONGAN PROVINS! JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 30 TAHUN 2007 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMONGAN,
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah, terdapat beberapa kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan perlu untuk disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang› Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
SALINAN
[
l
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang› Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana teiah diubah dengan Undang› Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor I 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan International tentang Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dasen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20 I 5 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
- Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 ten tang Pengelolaan clan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Pengawasan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2014 ten tang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 ten tang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah;
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013
Menetapkan
- Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
29. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2014 tentang Mata Pelajaran Bahasa Daerah sebagai Muatan Lokal Wajib di Sekolah/Madrasah (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 19, Seri E);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 9/E).
Dengan Persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN dan
BUPATI LAMONGAN
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 30 TAHUN 2007 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Seri Nomor 19/E), diubah sebagai berikut:
--
1. Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 6, angka 10, angka 13, angka 30, angka 31 diubah dan setelah angka 32 ditambah 6 (enam) angka yakni angka 33, angka 34, angka 35, angka 36, angka 37 dan angka 38, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Kepala Daerah, adalah Bupati Lamongan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah, lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Instansi pelaksana adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang mengkoordinir penyelenggaraan pendidikan.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
6. Penyelenggaraan pendidikan adalah praktek pelaksanaan pendidikan pada berbagai jalur, jenjang dan jenis pendidikan yang dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika dan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
7. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
8. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
9. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
10. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan, mencakup jalur pendidikan formal, non formal dan informal.
11. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
12. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
13. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikanyang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.
14. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
15. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
16. Pendidikan in formal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
17. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
18. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat.
19. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
20. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
21. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.
22. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar di suatu lingkungan belajar.
23. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
24. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/ atau ~atuan pendidikan berdasarkan kinerja yang telah ditetapkan.
25. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang penduli pendidikan di Kabupaten Lamongan.
26. Sumber Daya Pendidikan adalah segala sesuatu yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.
27. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan yang keanggotaannya terdiri dari tokoh masyarakat, ulama, wali murid, birokrat, cendekiawan dan kelompok profesi dan perwakilan siswa.
28. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Dinas/ Kantor yang membidangi Pendidikan di Kabupaten Lamongan.
29. Satuan Pendidikan Asing adalah satuan pendidikan yang didirikan dan/ atau diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara yang berpusat di negara lain.
30. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, yang selanjutnya disebut BAN-S/M, adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
31. Dihapus.
32. Dihapus.
33. Sistem penyelenggaraan pendidikan adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu dalam praktek pelaksanaan pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan pada tingkatan satuan pendidikan hingga tujuan pendidikan nasional.
34. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.
35. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
36. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia, kurikulum ini merupakan kurikulum tetap diterapkan oleh Pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 yang dise but dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
37. Peran serta masyarakat adalah segala bentuk partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
38. Program khusus, adalah suatu rangkaian fasilitasi diberikan kepada peserta didik yang memiliki kecerdasan lebih dan/ atau berprestasi akademik maupun non akademik.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (6) diubah, dan diantara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan I (satu) ayat, yakni ayat (6a) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 3

- ( 1) Pendidikan diselenggarakan secara profesional, transparan dan akuntabel serta menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan peserta didik.
- {2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik secara berkesinambungan serta berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan secara adil, demokratis, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, kebhinnekaan dan nilai budaya lokal.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dalam suasana menyenangkan, mencerdaskan dan kompetitif dengan dilandasi keteladanan.
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan mengem bangkan keterampilan bahasa, budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- (6a)Pendidikan diselenggarakan untuk mengembangkan inovasi, kreativitas dan karakter pendidik, peserta didik dan warga sekolah.
- (7) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan seluruh komponen pemerintahan daerah clan masyarakat serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperanserta dalam penyelenggaraan dan pengendalian layanan mutu pendidikan.
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 4

- (1) Setiap warga masyarakat berhak memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu.
- (2) Warga masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat.
- (3) Warga masyarakat yang memiliki kelainan fisik, mental, emosional, intelektual dan mengalami hambatan sosial berhak memperoleh pendidikan dan layanan khusus.
- (4) Warga masyarakat yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mendapatkan pendidikan dan layanan khusus.
- (5) Warga masyarakat di wilayah terpencil dan/ atau mengalami bencana alam dan/ atau bencana sosial berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- (6) Warga masyarakat berperan serta dalam penguasaan, pemanfaatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, keluarga, bangsa dan umat manusia.
4. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 5

- (1) Setiap warga masyarakat yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar sampai tamat.
- (2) Setiap warga masyarakat bertanggungjawab atas kelangsungan penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Setiap warga masyarakat berkewajiban menciptakan dan mendukung terlaksananya budaya membaca, keteladanan dan budaya belajar di lingkungannya.
5. Ketentuan Pasal 7 ayat (1), dan ayat (2) diubah serta setelah ayat (4) ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 7

- ( 1) Orang tua mempunyai tugas memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan yang layak.
- (2) Orang tua mempunyai tugas memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk berfikir dan berekspresi di bidang seni dan budaya sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya.
- (3) Orang tua mempunyai tugas untuk mendidik anaknya sesuai dengan kemampuan dan minatnya serta menetapkan waktu belajar setiap hari di rumah bagi anaknya.
- (4) Orang tua mempunyai tugas untuk membiayai pendidikan anaknya sesuai dengan kemampuannya kecuali bagi orang tua
yang tidak mampu dibebaskan dari kewajiban tersebut dan menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (5) Orang tua yang tidak mampu dibebaskan dari kewajiban pembiayaan pendidikan anaknya dan pembiayaannya dapat dilakukan melalui mekanisme subsidi silang dan pemanfaatan program Corporate Social Responsibility.
6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:
Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi yang tidak mampu.
7. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 10

- ( 1) Setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.
- (2) Setiap peserta didik yang memiliki kelebihan kecerdasan berhak mendapatkan dan menjalani kesempatan program khusus
- (3) Setiap peserta didik berhak mendapatkan pelayanan pendidikan, pembelajaran, bimbingan dan counseling, bimbingan karierdalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan, dan kemampuannya.
- (4) Peserta didik yang berprestasi dan/ atau yang orang tuanya tidak mampu mem biayai pendidikan berhak mendapatkan beasiswa dan/ atau bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/ atau Masyarakat.
- (5) Setiap peserta didik berhak memperoleh penilaian hasil belajarnya.
- (6) Setiap peserta didik berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektual dan usianya demi pengembangan dirinya sepanJang sesua1 dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- (7) Setiap peserta didik berhak pindah ke jalur atau satuan pendidikan lain yang setara.
- (8) Setiap peserta didik berkewajiban menyelesaikan program pendidikan sesuai kecepatan belajarnya dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
8. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf f diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Pelaksanaan norma-norma pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan cara :
- a. menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya;
- b. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. mengikuti proses pembelajaran dengan menjunjung tinggi kejujuran akademik dan mematuhi semua peraturan yang berlaku;
- d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial di an tara teman;
- e. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi sesama;
- f. mencintai sumberdaya dan lingkungan, bangsa serta negara;
- (2) Pelaksanaan norma-norma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan bimbingan dan keteladanan pendidik dan tenaga kependidikan, serta pembiasaan peserta didik.
9. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf e, dan ayat (2) huruf a dan huruf d diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 14

- ( 1) Guru se bagaimana dimaksud dalam Pas al melaksanakan tugas berhak : 13, dalam
- a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimal dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
- e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunJang kelancaran tugas keprofesiannya;
- f. memiliki kebebasan dalam memberikan tugas penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/ atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
- h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya;
1. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
- j. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi, dan/ atau
- k. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, guru berkewajiban :
- a. merencanakan clan melaksanakan proses pembelajaran bermutu serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- b. memberikan tauladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
- c. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
- d. memotivasi peserta didik untuk mengambangkan inovasi, kreativitas dan karakter peserta didik.
- e. memotivasi peserta didik untuk memanfaatkan waktu belajar di luar jam sekolah;
- f. memberikan keteladanan dan menciptakan budaya membaca dan budaya belajar
- g. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik terten tu a tau la tar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- h. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, kode etik guru serta nilai-nilai agama, dan estetika;
1. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
10. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf c diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 16

- (1) Tenaga Kependidikan meliputi pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang pustakawan, laboran dan teknisi sumber belajar.
- (2) Tenaga Kependidikan berhak mendapatkan :
- a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak dan memadai;
- b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kuali tas tugasnya;
- d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas.
- (3) Tenaga Kependidikan berkewajiban :
- a. menciptakan menyenangkan, bermartabat; suasana kreatif, pendidikan yang dinamis, dialogis, bermakna, inovatif, dan
- b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
- c. memberikan tauladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
- d. memberikan keteladanan dan menciptakan budaya membaca dan budaya belajar;
- e. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Ketentuan Pasal 17 huruf b dan huruf c diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 17

Pemerintah Daerah wajib :
- a. mengatur, menyelenggarakan, mengarahkan, membimbing, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan;
- b. menetapkan standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan Anak Usia Dini, satuan pendidikan dasar;
- c. menetapkan standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan dasar;
- d. memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat tanpa diskriminasi;
- e. menyediakan dana guna penuntasan wajib belajar 9 (sembilan) tahun;
- f. menyediakan dana guna terselenggaranya wajib belajar 9 (sembilan) tahun khususnya bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu dan anak terlantar;
- g. pemberian beasiswa atas prestasi atau kecerdasan yang dimiliki peserta didik;
- h. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk memperoleh pendidikan;
1. memfasilitasi satuan penclidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
- J. memfasilitasi tersedianya pusat-pusat bacaan bagi masyarakat, sekurang-kurangnya 1 {satu) di setiap desa/kelurahan;
- k. mendorong dan mengawasi pelaksanaan kegiatan jam wajib belajar peserta didik di rumah;
1. mendorong pelaksanaan budaya membaca dan budaya belajar;
- m. membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat;
- n. menumbuhkembangkan sumber daya pendidikan secara terus menerus untuk terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
- o. memfasilitasi sarana dan prasarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung pendidikan yang bermutu;
- p. memberikan dukungan kepada perguruan tinggi dalam rangka kerjasama pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- q. menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan;
- r. mendorong dunia usaha/ dunia industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.
12. Ketentuan Pasal 19 huruf c dan huruf d dihapus, serta huruf g diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 19

Jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk :
- a. pendidikan anak usia dini;
- b. pendidikan dasar;
- c. dihapus;
- d. dihapus;
- e. pendidikan nonformal;
- f. pendidikan informal;
- g. pendidikan berbasis keunggulan daerah;
- h. pendidikan khusus dan layanan khusus;
1. pendidikan jarak jauh;
- J. pendidikan keagarnaan.
13. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Pendidikan Anak Usia Dini berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal, sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahapan perkembangannya agar rnemiliki kesempatan untuk menempuh pendidikan selanjutnya.
- (2) Pendidikan Anak Usia Dini, bertujuan :
- a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan menjadi warga masyarakat yang demokratis dan bertanggung jawab;
- b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain dan belajar yang edukatif dan menyenangkan.
14. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) diubah, dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 22

- (1) Bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, meliputi:
- a. Taman Kanak-Kanak (TK), Raudlotul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA) atau bentuk lain yang sederajat;
- b. Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Dihapus
- (3) Bentuk satuan Pendidikan Anak U sia Dini pada jalur pendidikan informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, merupakan pendidikan yang dilaksanakan dalam bentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang dilaksanakan oleh lingkungan masyarakat setempat.
15. Ketentuan Pasal 34 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi se bagai beriku t :
- (1) Peserta didik pada Sekolah Dasar (SD), Madrasah lbtida'iyah (Ml) atau bentuk lain yang sederajat dapat berusia sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun.
- (2) Bagi peserta didik yang berusia kurang dari 6 (enam) tahun se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dapat diterima setelah memperoleh rekomendasi tertulis dari psikolog.
- (3) Peserta didik pada Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat adalah lulusan Sekolah Dasar (SD), Madrasah lbtida'iyah (Ml), dan Paket A atau bentuk lain yang sederajat.
Dihapus.
Dihapus.
18. Ketentuan Pasal 38 dihapus
Dihapus.
19. Ketentuan Pasal 39 dihapus
Dihapus.
20. Ketentuan Pasal 40 dihapus
Dihapus.
21. Ketentuan Pasal 41 dihapus
Dihapus.
Dihapus.
N/A
Pasal 38

Pasa\39
Pasal40
N/A
Pasal 42

'""
Dihapus.
- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Pendidikan berbasis keunggulan daerah berfungsi se bagai sarana pembelajaran untuk menghasilkan peserta didik yang mampu mengembangkan keunggulan daerah.
- (4) Pendidikan berbasis keunggulan menyiapkan peserta didik yang daerah bertujuan untuk memiliki pengetahuan, keterampilan dan kepribadian yang mampu menunJang pengembangan potensi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat kota.
26. Ketentuan Pasal 60 ayat (1) dihapus, serta ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut :
- ( 1 I Dihapus.
- (2) Pendidikan berbasis keunggulan daerah diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan/ atau informal.
N/A
Pasal 43

Dihapus.
25. Ketentuan Bagian Kedelapan diubah, serta Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 59 diubah sebagai berikut :
Bagian Kedelapan Pendidikan Berbasis Keunggulan Daerah
Paragraf 1 Fungsi dan Tujuan
N/A
Pasal 59

- ( 3) Pendidikan berbasis keunggulan daerah pada jalur pendidikan formal berbentuk TK, SD, MI, SMP, MTs serta satuan pendidikan lain yang sederajat.
- (4) Pendidikan berbasis keunggulan daerah pada jalur pendidikan nonformal berbentuk lembaga kursus, lembaga pelatihan serta satuan pendidikan lain yang sederajat.
27. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga pasal 62 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 62

Jenis Pendidikan berbasis keunggulan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61 dapat berupa pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, dan khusus.
28. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat menyelenggarakan satuan pendidikan dasar untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan berbasis keunggulan daerah.
- (2) Pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) pada satuan pendidikan dasar untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan berbasis keunggulan daerah.
- (3) Pemerintah Daerah membimbing dan membantu masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengembangan satuan pendidikan berbasis keunggulan daerah.
29. Ketentuan Pasal 167 ayat (2) huruf d dihapus dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 167 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 167

- (1) Komite sekolah/madrasah atau nama lain yang sejenis adalah mitra satuan pendidikan yang bekerja secara mandiri.
- (2) Fungsi komite sekolah/madrasah adalah :
- a. memberikan pertimbangan kepada satuan pendidikan dalam pengelolaan pendidikan;
- b. memberikan dukungan sumberdaya pendidikan kepada satuan pendidikan;
- c. mengawasi penyelenggaraan pendidikan; pendidikan pada satuan
- d. Dihapus.
- e. menjadi mediator hubungan berbagai kelompok kepentingan satuan pendidikan dengan di masyarakat dalam rangka peningkatan mutu pelayanan pendidikan.
- (3) Komite sekolah/madrasah atau nama lain yang sejenis tidak mempunya1 hubungan hirarkhis dengan dewan pendidikan maupun dengan lembaga pemerintahan.
4. {4) Komite sekolah/madrasah dapat mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan dewan pendidikan, kepala satuan pendidikan atau pihak-pihak yang dibutuhkan dalam rangka mengupayakan peningkatan mutu layanan pendidikan.
- (5) Komite sekolah/madrasah atau nama lain yang sejenis menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepada wali peserta didik, kepala satuan pendidikan, dan/ atau pihak-pihak yang terkait.
- (6) Komite sekolah/ madrasah atau nama lain yang sejenis dibentuk di satuan pendidikan atau gabungan satuan pendidikan formal atau pada pendidikan nonformal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama.
- (7) Bagi satuan pendidikan yang memiliki peserta didik kurang dari 50 (lima puluh) komite sekolah/madrasahnya dapat bergabung dengan komite sekolah/ madrasah dari satuan pendidikan lain.
Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.
Diundangkan di Lamongan pada tanggal 17 Juli 2017
Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 12 Juli 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMON GAN, ttd. YUHRONUR EFENDl
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN, PROVINS! JAWA TIMUR NOMOR: 147-3/2017
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha sadar agar manus1a dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/ a tau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun I 945 dalam Pasal 31 ayat (!) menyebutkan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang.
Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, terdapat beberapa kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan perlu untuk disesuaikan.
Berdasarkan hal tersebut, perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah.
PENJELASAN
Pasal 3 Cukup jelas. Angka 3 Pasal4 Cukup jelas.

```Angka 4
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 5
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 6Pasal9Cukup jelas.Angka 7
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 8
PENJELASAN
Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 9
PENJELASAN
Pasal 14

## ayat (1)

huruf aYang dimaksud dengan penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum adalah pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup guru dan keluarganya secara waJar, baik sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, rekreasi, maupun jaminan hari tua.huruf bCukup jelas.huruf cCukup jelas.huruf dCukup jelas.huruf eCukup jelas.huruf fCukup jelas.huruf gCukup jelas.huruf hCukup jelas.huruf iCukup jelas.huruf jCukup jelas.huruf kCukup jelas.ayat (2)Cukup jelas.Angka 10
PENJELASAN
Pasal 16

Cukup jelas.

Angka 11
PENJELASAN
Pasal 17

Cukup jelas.

Angka 12
PENJELASAN
Pasal 19

Cukup jelas.

Angka 13Pasal20Cukup jelas.Angka 14
PENJELASAN
Pasal 22

Cukup jelas.

Angka 15
PENJELASAN
Pasal 34

Cukup jelas.

Angka 16
PENJELASAN
Pasal 36

Cukup jelas.

Angka 17
PENJELASAN
Pasal 37

Cukup jelas.

```Angka 18 Pasal38 Cukup jelas. Angka 19
PENJELASAN
Pasal 39 Cukup jelas. Angka 20 Pasal 40 Cukup jelas. Angka 21 Pasal 41 Cukup jelas. Angka 22 Pasal42 Cukup jelas. Angka 23 Pasal43 Cukup jelas. Angka 24 Pasal 44 Cukup jelas. Angka 25 Pasal 59 Cukup jelas. Angka 26 Pasal60 Cukup jelas. Angka 27 Pasal62 Cukup jelas. Angka 28 Pasal 63 Cukup jelas.

```## Angka 29