PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 37 Tahun 2017
Tentang BESARAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017
Berlaku: 3 Maret 2017
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI MALANG PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG
BESARAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALANG,
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu menetapkan Besaran dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dengan Peraturan Bupati;
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 6/A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 4/A);
1
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
2
23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 2 Seri D);
9
24. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 3 Seri A);
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 Nomor 4 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 37 Seri C);
27. Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 8 Seri A);
28. Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 17 Seri D);
29. Peraturan Bupati Malang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 10 Seri A);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
9. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
11. Dana Desa Minimal, yang selanjutnya disingkat DDM adalah pembagian Dana Desa secara merata setiap Desa.
12. Dana Desa Proporsional, yang selanjutnya disingkat DDP adalah pembagian Dana Desa yang diterima oleh Desa berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang di bahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disingkat RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disingkat BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
20. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBDesa.
21. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
22. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa).
23. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
24. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
25. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
26. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
27. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
28. Satu Desa Satu Produk Unggulan adalah upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa.
29. Jaring Komunitas Wira Desa adalah suatu upaya mengarusutamakan penguatan kapasitas dan kapabilitas manusia sebagai intisari pembangunan Desa sehingga masyarakat Desa menjadi subjek yang berdaulat atas pilihan-pilihan yang diputuskan secara mandiri.
30. Lumbung Ekonomi Desa adalah upaya mengoptimalkan sumber daya Desa secara mandiri dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Desa.
31. Lingkar Budaya Desa adalah proses pembangunan Desa sebagai bagian dari kerja budaya swadaya, gotong royong yang berdasarkan pada semangat kebersamaan, persaudaraan dan kesadaran melakukan perubahan dengan berdasarkan pada nilai, norma dan semangat Pancasila.
32. Hari adalah hari kerja.
BAB II - BESARAN DANA DESA
Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Besaran dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017.
BAB II - BESARAN DANA DESA
Pasal 3

- (1) Besaran Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dihitung berdasarkan rumusan: Dana Desa = DDM + DDP
- (2) Rumusan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. DDM = Alokasi Dasar per Desa (Rp720.442.000,00) x 378 Desa.
- b. DDP = (Dana Desa -DDM) x [(0,25 x Jumlah Penduduk) + (0,35 x Angka Kemiskinan) + (0,10 x Luas Wilayah) + (0,30 x Indeks Kesulitan Geografis)].
- (3) Besaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB III - PENYALURAN DANA DESA
Pasal 4

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah Dana Desa diterima di RKUD.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus);
- b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2017; dan
- b. Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016.
- (5) Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2017 dan Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan Kepala Desa kepada Camat.
- (6) Penyaluran Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan setelah Camat menyampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan tembusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari:
- a. Surat pengantar Camat;
- b. Surat pernyataan Camat yang isinya bahwa Desa telah menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2017 dan Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016.
- (7) Penyaluran Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I.
- (8) Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan Kepala Desa kepada Camat.
- (9) Penyaluran Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan setelah Camat menyampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan tembusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari:
- a. Surat pengantar Camat;
- b. Surat pernyataan Camat yang isinya bahwa Desa telah menyampaikan Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I.
- (10) Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (7), menunjukkan paling kurang Dana Desa Tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (11) Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I dan Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melalui Camat dengan tembusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (12) Rincian Dana Desa yang diterima Desa dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2017.
BAB IV - PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 5

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat di akses masyarakat Desa.
Bagian Kesatu Bidang Pembangunan Desa
BAB IV - PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 6

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain:
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
1. lingkungan permukiman;
2. transportasi;
3. energi; dan
4. informasi dan komunikasi.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
1. kesehatan masyarakat; dan
2. pendidikan dan kebudayaan.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan
3. usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
2. penanganan bencana alam;
3. penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
4. pelestarian lingkungan hidup.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
BAB IV - PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 7

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi:
- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan atau ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
Bagian Kedua
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
BAB IV - PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 8

Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi antara lain:
- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
- b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
- c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
- d. pengembangan sistem informasi Desa;
- e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
- f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
- h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
- i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- j. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
- k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
BAB IV - PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 9

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, yang meliputi:
- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
1. pembentukan usaha ekonomi warga dan/atau kelompok dan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
2. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
1. penguatan usaha ekonomi warga dan/atau kelompok dan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
2. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
3. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
1. perluasan atau ekspansi usaha ekonomi warga atau kelompok dan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
2. peningkatan kualitas dan kuantitas wirausahawan di Desa;
3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa;
4. perluasan atau ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- d. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Jaring Komunitas Wira Desa yang meliputi:
1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
4. pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel; dan
5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Lingkar Budaya Desa yang meliputi:
1. membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
2. membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Desa yang partisipatif dan komunikatif; dan
3. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.
BAB V - MEKANISME PENETAPAN
Pasal 10

Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah bagian dari perencanaan pembangunan Desa.
BAB V - MEKANISME PENETAPAN
Pasal 11

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan RKPDesa dan APBDesa.
- (3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan RKPDesa.
- (4) Pemerintah Daerah menyampaikan informasi tentang pagu indikatif Dana Desa sebagai informasi penyusunan RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) RKPDesa dan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.
BAB V - MEKANISME PENETAPAN
Pasal 12

- (1) Dalam hal pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat kemajuan Desa untuk penyusunan prioritas penggunaan Desa, Pemerintah Desa menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM).
- (2) Informasi penggunaan data IDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan secara terbuka oleh Pemerintah Daerah dan menjadi acuan dalam penyusunan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - PENGELOLAAN DANA DESA
Pasal 13

Pengelolaan keuangan Desa dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.
BAB VI - PENGELOLAAN DANA DESA
Pasal 14

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus di dukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti.
- (3) Pengeluaran Kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Bendahara Desa sebagai wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungut ke Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - PENGELOLAAN DANA DESA
Pasal 15

- (1) Kepala Desa melalui Camat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati cq. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan tembusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli Tahun 2017;
- b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari Tahun 2018.
BAB VI - PENGELOLAAN DANA DESA
Pasal 16

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati menunda penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2017 sebesar Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) Dana Desa dalam hal terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) pada akhir Tahun 2016.
- (4) Bupati memotong Dana Desa Tahun Anggaran 2018 sebesar SiLPA Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dalam hal pada Tahun Anggaran 2O17 masih terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus).
- (5) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (6) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 setelah mendapat persetujuan Bupati.
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 17

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah membina dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.
BAB VIII - PELAPORAN
Pasal 18

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyampaian Laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBDesa ditetapkan.
BAB IX - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 19

- (1) Ketentuan lebih lanjut tentang prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8, diuraikan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang prioritas penggunaan Dana Desa dan tipologi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 diuraikan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IX - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 20

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penggunaan dana desa, Bupati menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa yang pelaksanaannya dilakukan oleh kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa melalui fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Pemerintah Desa dan BPD melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa, dibahas dalam Musyawarah Desa, disesuaikan dengan format laporan Desa yang berlaku secara berkala.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh PD yang berwenang dan disampaikan kepada Bupati dan Menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB X - PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 21

Dalam melakukan penyelenggaraan prioritas penggunaan Dana Desa yang akuntabel dan transparan, masyarakat dapat ikut serta melalui:
- a. pengaduan masalah penggunaan Dana Desa melalui Pusat Pengaduan dan Penanganan Masalah ( crisis center ) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan/atau website LAPOR Kantor Sekretariat Presiden;
- b. pendampingan Desa terhadap proses penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. studi, pemantauan dan publikasi terhadap praktek baik dan buruknya dalam penerapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.
Ditetapkan di Kepanjen pada tanggal 3 Maret 2017
BUPATI MALANG,
ttd.
H. RENDRA KRESNA
Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 3 Maret 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG, ttd.
ABDUL MALIK
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2017 Nomor 5 Seri D
LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 37 TAHUN 2017
TENTANG
BESARAN
DAN PRIORITAS
PENGGUNAAN DANA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2017
BESARAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017
| NO. | KECAMATAN | NAMA DESA | NAMA DESA | BESARAN DANA DESA PER DESA |
|-------|-------------|-------------|---------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | (Rp) 4 |
| 1. | Donomulyo | 1 | Tulungrejo | 843.011.000,00 |
| | | 2 | Banjarejo | 883.578.000,00 |
| | | 3 | Kedungsalam | 917.308.000,00 |
| | | 4 | Tlogosari | 803.399.000,00 |
| | | 5 | Tempursari | 805.612.000,00 |
| | | 6 | Donomulyo | 885.060.000,00 |
| | | 7 | Purworejo | 829.438.000,00 |
| | | 8 | Sumberoto | 879.776.000,00 |
| | | 9 | Mentaraman | 853.634.000,00 |
| | | 10 | Purwodadi | 827.177.000,00 |
| 2. | Pagak | 11 | Sumbermanjing Kulon | 824.493.000,00 |
| | | 12 | Pandanrejo | 811.053.000,00 |
| | | 13 | Sumberkerto | 829.797.000,00 |
| | | 14 | Sempol | 835.430.000,00 |
| | | 15 | Pagak | 856.260.000,00 |
| | | 16 | Tlogorejo | 816.196.000,00 |
| | | 17 | Gampingan | 803.114.000,00 |
| | | 18 | Sumberejo | 823.594.000,00 |
| 3. | Bantur | 19 | Wonokerto | 812.527.000,00 |
| | | 20 | Rejosari | 811.544.000,00 |
| | | 21 | Bantur | 889.050.000,00 |
| | | 22 | Wonorejo | 775.977.000,00 |
| | | 23 | Srigonco | 823.729.000,00 |
| | | 24 | Sumberbening | 871.456.000,00 |
| | | 25 | Bandungrejo | 922.241.000,00 |
| | | 26 | Pringgondani | 872.350.000,00 |
| | | 27 | Rejoyoso | 834.829.000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
|-----|---------------------|-----|---------------------|----------------|
| | | 28 | Karangsari | 837.367.000,00 |
| 4. | Sumbermanjing Wetan | 29 | Tambakasri | 859.609.000,00 |
| | | 30 | Tegalrejo | 826.033.000,00 |
| | | 31 | Sekarbanyu | 800.839.000,00 |
| | | 32 | Klepu | 860.279.000,00 |
| | | 33 | Ringinkembar | 846.495.000,00 |
| | | 34 | Kedungbanteng | 868.733.000,00 |
| | | 35 | Sitiarjo | 851.950.000,00 |
| | | 36 | Sumberagung | 863.340.000,00 |
| | | 37 | Argotirto | 839.979.000,00 |
| | | 38 | Harjokuncaran | 849.466.000,00 |
| | | 39 | Sumbermanjing Wetan | 782.344.000,00 |
| | | 40 | Ringinsari | 810.127.000,00 |
| | | 41 | Druju | 850.860.000,00 |
| | | 42 | Tambakrejo | 856.891.000,00 |
| | | 43 | Sidoasri | 869.462.000,00 |
| 5. | Dampit | 44 | Sukodono | 880.236.000,00 |
| | | 45 | Sumbersuko | 850.046.000,00 |
| | | 46 | Srimulyo | 927.455.000,00 |
| | | 47 | Baturetno | 822.777.000,00 |
| | | 48 | Bumirejo | 874.809.000,00 |
| | | 49 | Amadanom | 836.980.000,00 |
| | | 50 | Pamotan | 939.939.000,00 |
| | | 51 | Majangtengah | 891.234.000,00 |
| | | 52 | Rembun | 801.906.000,00 |
| | | 53 | Pojok | 773.659.000,00 |
| | | 54 | Jambangan | 853.591.000,00 |
| 6. | Ampelgading | 55 | Lebakharjo | 858.121.000,00 |
| | | 56 | Wirotaman | 808.070.000,00 |
| | | 57 | Tamanasri | 794.467.000,00 |
| | | 58 | Tirtomarto | 790.745.000,00 |
| | | 59 | Purwoharjo | 788.941.00000, |
| | | 60 | Sidorenggo | 823.920.000,00 |
| | | 61 | Tirtomoyo | 831.333.000,00 |
| | | 62 | Argoyuwono | 808.367.000,00 |
| | | 63 | Mulyoasri | 828.454.000,00 |
| | | 64 | Tawangagung | 788.908.000,00 |
| 1 | | 3 | 3 | 4 |
|-----|-------------|-----|--------------|----------------|
| | | 65 | Simojayan | 805.342.000,00 |
| | | 66 | Tamansari | 802.710.000,00 |
| | | 67 | Sonowangi | 813.303.000,00 |
| 7. | Poncokusumo | 68 | Dawuhan | 865.129.000,00 |
| | | 69 | Sumberejo | 891.027.000,00 |
| | | 70 | Pandansari | 921.134.000,00 |
| | | 71 | Ngadireso | 820.577.000,00 |
| | | 72 | Wonorejo | 813.375.000,00 |
| | | 73 | Karangnongko | 880.564.000,00 |
| | | 74 | Karanganyar | 835.966.000,00 |
| | | 75 | Jambesari | 840.679.000,00 |
| | | 76 | Ngebruk | 803.565.000,00 |
| | | 77 | Pajaran | 819.457.000,00 |
| | | 78 | Argosuko | 809.745.000,00 |
| | | 79 | Wonomulyo | 816.946.000,00 |
| | | 80 | Belung | 829.151.000,00 |
| | | 81 | Wringinanom | 825.997.000,00 |
| | | 82 | Poncokusumo | 835.730.000,00 |
| | | 83 | Gubugklakah | 817.572.000,00 |
| | | 84 | Ngadas | 807.137.000,00 |
| 8. | Wajak | 85 | Sumberputih | 845.571.000,00 |
| | | 86 | Wonoayu | 789.925.000,00 |
| | | 87 | Bambang | 871.321.000,00 |
| | | 88 | Bringin | 801.028.000,00 |
| | | 89 | Dadapan | 848.155.000,00 |
| | | 90 | Patokpicis | 815.108.000,00 |
| | | 91 | Blayu | 849.509.000,00 |
| | | 92 | Codo | 850.013.000,00 |
| | | 93 | Sukolilo | 838.177.000,00 |
| | | 94 | Kidangbang | 823.891.000,00 |
| | | 95 | Sukoanyar | 850.671.000,00 |
| | | 96 | Wajak | 909.872.000,00 |
| | | 97 | Ngembal | 863.539.000,00 |
| 9. | Turen | 98 | Tawangrejeni | 806.334.000,00 |
| | | 99 | Kemulan | 796.528.000,00 |
| | | 100 | Sawahan | 822.791.000,00 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
|-----|--------------|-----|-------------------|----------------|
| | | 101 | Undaan | 792.979.000,00 |
| | | 102 | Gedok Kulon | 778.663.000,00 |
| | | 103 | Gedok Wetan | 809.254.000,00 |
| | | 104 | Talok | 813.144.000,00 |
| | | 105 | Tanggung | 832.909.000,00 |
| | | 106 | Jeru | 811.008.000,00 |
| | | 107 | Pagedangan | 851.656.000,00 |
| | | 108 | Sanankerto | 801.622.000,00 |
| | | 109 | Sananrejo | 825.479.000,00 |
| | | 110 | Kedok | 815.791.000,00 |
| | | 111 | Talangsuko | 828.778.000,00 |
| | | 112 | Tumpukrenteng | 809.828.000,00 |
| 10. | Gondanglegi | 113 | Putat Kidul | 792.661.000,00 |
| | | 114 | Gondanglegi Kulon | 827.673.000,00 |
| | | 115 | Sukosari | 774.312.000,00 |
| | | 116 | Gondanglegi Wetan | 832.664.000,00 |
| | | 117 | Sukorejo | 803.458.000,00 |
| | | 118 | Bulupitu | 809.064.000,00 |
| | | 119 | Panggungrejo | 785.347.000,00 |
| | | 120 | Ganjaran | 856.247.000,00 |
| | | 121 | Putat Lor | 819.080.000,00 |
| | | 122 | Urek-Urek | 841.037.000,00 |
| | | 123 | Ketawang | 785.916.000,00 |
| | | 124 | Putukrejo | 814.425.000,00 |
| | | 125 | Sumberjaya | 793.280.000,00 |
| | | 126 | Sepanjang | 902.847.000,00 |
| 11. | Kalipare | 127 | Putukrejo | 798.984.000,00 |
| | | 128 | Kalipare | 874.648.000,00 |
| | | 129 | Sumberpetung | 826.249.000,00 |
| | | 130 | Sukowilangun | 807.919.000,00 |
| | | 131 | Tumpakrejo | 803.439.000,00 |
| | | 132 | Arjosari | 837.027.000,00 |
| | | 133 | Kalirejo | 792.051.000,00 |
| | | 134 | Arjowilangun | 897.488.000,00 |
| | | 135 | Kaliasri | 800.283.000,00 |
| 12. | Sumberpucung | 136 | Ternyang | 815.650.000,00 |
| | | 137 | Senggreng | 842.522.000,00 |
| | | 138 | Sambigede | 831.398.000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
|-----|------------|-----|------------------|----------------|
| | | 139 | Ngebruk | 843.249.000,00 |
| | | 140 | Jatiguwi | 836.071.000,00 |
| | | 141 | Sumberpucung | 854.007.000,00 |
| | | 142 | Karangkates | 846.686.000,00 |
| 13. | Kepanjen | 143 | Kemiri | 811.143.000,00 |
| | | 144 | Sengguruh | 777.828.000,00 |
| | | 145 | Mangunrejo | 806.465.000,00 |
| | | 146 | Jenggolo | 796.391.000,00 |
| | | 147 | Kedungpedaringan | 782.164.000,00 |
| | | 148 | Tegalsari | 794.813.000,00 |
| | | 149 | Panggungrejo | 792.525.000,00 |
| | | 150 | Talangagung | 800.113.000,00 |
| | | 151 | Dilem | 791.621.000,00 |
| | | 152 | Sukoraharjo | 810.573.000,00 |
| | | 153 | Curungrejo | 792.355.000,00 |
| | | 154 | Jatirejoso | 782.786.000,00 |
| | | 155 | Ngadilangkung | 796.239.000,00 |
| | | 156 | Mojosari | 803.770.000,00 |
| 14. | Bululawang | 157 | Sudimoro | 822.049.000,00 |
| | | 158 | Kasri | 795.717.000,00 |
| | | 159 | Bakalan | 813.912.000,00 |
| | | 160 | Krebet | 801.230.000,00 |
| | | 161 | Gading | 824.535.000,00 |
| | | 162 | Sukonolo | 793.672.000,00 |
| | | 163 | Lumbangsari | 788.658.000,00 |
| | | 164 | Wandanpuro | 828.543.000,00 |
| | | 165 | Sempalwadak | 773.860.000,00 |
| | | 166 | Bululawang | 777.210.000,00 |
| | | 167 | Krebet Senggrong | 806.368.000,00 |
| | | 168 | Kuwolu | 798.413.000,00 |
| | | 169 | Kasembon | 793.321.000,00 |
| | | 170 | Pringu | 815.947.000,00 |
| 15. | Tajinan | 171 | Gunungsari | 800.534.000,00 |
| | | 172 | Gunungronggo | 840.746.000,00 |
| | | 173 | Purwosekar | 842.501.000,00 |
| | | 174 | Ngawonggo | 804.941.000,00 |
| | | 175 | Pandanmulyo | 840.689.000,00 |
| 1 | | | 3 | 4 |
|-----|---------|-----|----------------|----------------|
| | | 176 | Jatisari | 805.892.000,00 |
| | | 177 | Tajinan | 789.793.000,00 |
| | | 178 | Randugading | 806.387.000,00 |
| | | 179 | Jambearjo | 790.048.000,00 |
| | | 180 | Tangkilsari | 793.569.000,00 |
| | | 181 | Sumbersuko | 816.796.000,00 |
| | | 182 | Tambakasri | 781.104.000,00 |
| 16. | Tumpang | 183 | Ngingit | 831.138.000,00 |
| | | 184 | Kidal | 862.510.000,00 |
| | | 185 | Kambingan | 812.797.000,00 |
| | | 186 | Pandanajeng | 813.246.000,00 |
| | | 187 | Pulungdowo | 917.689.000,00 |
| | | 188 | Bokor | 797.555.000,00 |
| | | 189 | Slamet | 849.587.000,00 |
| | | 190 | Wringinsongo | 838.658.000,00 |
| | | 191 | Jeru | 855.378.000,00 |
| | | 192 | Malangsuko | 774.275.000,00 |
| | | 193 | Tumpang | 848.375.000,00 |
| | | 194 | Tulusbesar | 891.153.000,00 |
| | | 195 | Duwet | 876.597.000,00 |
| | | 196 | Benjor | 800.923.000,00 |
| | | 197 | Duwet Krajan | 825.714.000,00 |
| 17. | Jabung | 198 | Taji | 795.636.000,00 |
| | | 199 | Ngadirejo | 808.953.000,00 |
| | | 200 | Kenongo | 820.397.000,00 |
| | | 201 | Sidorejo | 820.781.000,00 |
| | | 202 | Sukopuro | 834.775.000,00 |
| | | 203 | Pandansari Lor | 856.692.000,00 |
| | | 204 | Sidomulyo | 859.905.000,00 |
| | | 205 | Gadingkembar | 825.294.000,00 |
| | | 206 | Argosari | 844.584.000,00 |
| | | 207 | Kemantren | 829.154.000,00 |
| | | 208 | Sukolilo | 822.494.000,00 |
| | | 209 | Gunungjati | 821.235.000,00 |
| | | 210 | Jabung | 863.587.000,00 |
| | | 211 | Slamparejo | 829.005.000,00 |
| 1 | | 3 | 3 | 4 |
|-----|----------|-----|----------------|----------------|
| | | 212 | Kemiri | 874.006.000,00 |
| 18. | Pakis | 213 | Kedungrejo | 825.148.000,00 |
| | | 214 | Banjarejo | 849.035.000,00 |
| | | 215 | Pucangsongo | 800.020.000,00 |
| | | 216 | Sukoanyar | 823.104.000,00 |
| | | 217 | Sumberpasir | 831.373.000,00 |
| | | 218 | Pakiskembar | 828.824.000,00 |
| | | 219 | Sumberkradenan | 842.373.000,00 |
| | | 220 | Ampeldento | 795.494.000,00 |
| | | 221 | Sekarpuro | 806.494.000,00 |
| | | 222 | Mangliawan | 844.342.000,00 |
| | | 223 | Tirtomoyo | 860.153.000,00 |
| | | 224 | Saptorenggo | 818.337.000,00 |
| | | 225 | Asrikaton | 827.822.000,00 |
| | | 226 | Bunut Wetan | 839.975.000,00 |
| | | 227 | Pakisjajar | 842.915.000,00 |
| 19. | Pakisaji | 228 | Permanu | 807.886.000,00 |
| | | 229 | Karangpandan | 783.997.000,00 |
| | | 230 | Glanggang | 800.336.000,00 |
| | | 231 | Wonokerso | 786.548.000,00 |
| | | 232 | Karangduren | 798.990.000,00 |
| | | 233 | Sutojayan | 807.266.000,00 |
| | | 234 | Pakisaji | 789.688.000,00 |
| | | 235 | Jatisari | 809.284.000,00 |
| | | 236 | Wadung | 827.236.000,00 |
| | | 237 | Genengan | 804.481.000,00 |
| | | 238 | Kendalpayak | 797.141.000,00 |
| | | 239 | Kebonagung | 850.409.000,00 |
| 20. | Ngajum | 240 | Ngajum | 873.320.000,00 |
| | | 241 | Palaan | 792.050.000,00 |
| | | 242 | Ngasem | 906.347.000,00 |
| | | 243 | Banjarsari | 805.594.000,00 |
| | | 244 | Kranggan | 828.244.000,00 |
| | | 245 | Kesamben | 792.345.000,00 |
| | | 246 | Babadan | 875.417.000,00 |
| | | 247 | Balesari | 887.075.000,00 |
| | | 248 | Maguan | 808.804.000,00 |
| 1 | | 3 | 3 | 4 |
|-----|-------------|-----|---------------|----------------|
| 21. | Wagir | 249 | Sumbersuko | 865.844.000,00 |
| | | 250 | Mendalanwangi | 842.867.000,00 |
| | | 251 | Sitirejo | 828.198.000,00 |
| | | 252 | Parangargo | 787.408.000,00 |
| | | 253 | Gondowangi | 829.657.000,00 |
| | | 254 | Pandanrejo | 795.014.000,00 |
| | | 255 | Petungsewu | 804.083.000,00 |
| | | 256 | Sukodadi | 796.535.000,00 |
| | | 257 | Sidorahayu | 835.871.000,00 |
| | | 258 | Jedong | 810.120.000,00 |
| | | 259 | Dalisodo | 835.406.000,00 |
| | | 260 | Pandanlandung | 810.607.000,00 |
| 22. | Dau | 261 | Kucur | 828.523.000,00 |
| | | 262 | Kalisongo | 809.648.000,00 |
| | | 263 | Karangwidoro | 783.064.000,00 |
| | | 264 | Petungsewu | 775.218.000,00 |
| | | 265 | Selorejo | 793.951.000,00 |
| | | 266 | Tegalweru | 777.771.000,00 |
| | | 267 | Landungsari | 797.271.000,00 |
| | | 268 | Mulyoagung | 807.507.000,00 |
| | | 269 | Gadingkulon | 817.822.000,00 |
| | | 270 | Sumbersekar | 788.041.000,00 |
| 23. | Karangploso | 271 | Tegalgondo | 809.810.000,00 |
| | | 272 | Kepuharjo | 780.077.000,00 |
| | | 273 | Ngenep | 886.761.000,00 |
| | | 274 | Ngijo | 868.422.000,00 |
| | | 275 | Ampeldento | 792.315.000,00 |
| | | 276 | Girimoyo | 774.795.000,00 |
| | | 277 | Bocek | 876.720.000,00 |
| | | 278 | Donowarih | 848.561.000,00 |
| | | 279 | Tawangargo | 901.494.000,00 |
| 24. | Singosari | 280 | Wonorejo | 878.379.000,00 |
| | | 281 | Dengkol | 837.056.000,00 |
| | | 282 | Baturetno | 820.974.000,00 |
| | | 283 | Watugede | 803.230.000,00 |
| | | 284 | Banjararum | 846.011.000,00 |
| 1 | | 3 | 3 | 4 |
|-----|----------|-----|--------------|----------------|
| | | 285 | Tunjungtirto | 828.978.000,00 |
| | | 286 | Lang-Lang | 803.336.000,00 |
| | | 287 | Purwoasri | 801.770.000,00 |
| | | 288 | Klampok | 856.155.000,00 |
| | | 289 | Gunungrejo | 845.371.000,00 |
| | | 290 | Tamanharjo | 794.302.000,00 |
| | | 291 | Ardimulyo | 806.542.000,00 |
| | | 292 | Toyomarto | 858.906.000,00 |
| | | 293 | Randuagung | 833.718.000,00 |
| 25. | Lawang | 294 | Sidoluhur | 855.628.000,00 |
| | | 295 | Srigading | 852.543.000,00 |
| | | 296 | Sidodadi | 810.859.000,00 |
| | | 297 | Bedali | 851.797.000,00 |
| | | 298 | Mulyoarjo | 805.627.000,00 |
| | | 299 | Sumberngepoh | 815.410.000,00 |
| | | 300 | Sumberporong | 784.314.000,00 |
| | | 301 | Turirejo | 832.726.000,00 |
| | | 302 | Ketindan | 813.294.000,00 |
| | | 303 | Wonorejo | 830.974.000,00 |
| 26. | Pujon | 304 | Bendosari | 830.675.000,00 |
| | | 305 | Sukomulyo | 973.173.000,00 |
| | | 306 | Pujon Kidul | 831.968.000,00 |
| | | 307 | Pandesari | 869.306.000,00 |
| | | 308 | Pujon Lor | 880.457.000,00 |
| | | 309 | Ngroto | 824.670.000,00 |
| | | 310 | Ngabab | 860.807.000,00 |
| | | 311 | Tawangsari | 881.972.000,00 |
| | | 312 | Madiredo | 928.359.000,00 |
| | | 313 | Wiyurejo | 863.598.000,00 |
| 27. | Ngantang | 314 | Pagersari | 832.339.000,00 |
| | | 315 | Sidodadi | 833.139.000,00 |
| | | 316 | Banjarejo | 847.196.000,00 |
| | | 317 | Purworejo | 833.172.000,00 |
| | | 318 | Ngantru | 835.208.000,00 |
| | | 319 | Banturejo | 785.404.000,00 |
| | | 320 | Pandansari | 855.561.000,00 |
| | | 321 | Mulyorejo | 798.060.000,00 |
| 1 | | 3 4 | 3 4 | 3 4 |
|-----|-----------|-------|---------------|----------------|
| | | 322 | Sumberagung | 801.834.000,00 |
| | | 323 | Kaumrejo | 790.826.000,00 |
| | | 324 | Tulungrejo | 840.452.000,00 |
| | | 325 | Waturejo | 798.931.000,00 |
| | | 326 | Jombok | 820.689.000,00 |
| 28. | Kasembon | 327 | Pondokagung | 864.070.000,00 |
| | | 328 | Bayem | 899.615.000,00 |
| | | 329 | Pait | 909.555.000,00 |
| | | 330 | Wonoagung | 812.252.000,00 |
| | | 331 | Kasembon | 802.401.000,00 |
| | | 332 | Sukosari | 828.586.000,00 |
| 29. | Gedangan | 333 | Sidodadi | 887.150.000,00 |
| | | 334 | Gajahrejo | 860.361.000,00 |
| | | 335 | Sindurejo | 894.428.000,00 |
| | | 336 | Gedangan | 859.573.000,00 |
| | | 337 | Segaran | 837.403.000,00 |
| | | 338 | Sumberejo | 832.928.000,00 |
| | | 339 | Tumpakrejo | 880.053.000,00 |
| | | 340 | Girimulyo | 844.338.000,00 |
| 30. | Tirtoyudo | 341 | Pujiharjo | 857.017.000,00 |
| | | 342 | Sumbertangkil | 835.738.000,00 |
| | | 343 | Kepatihan | 859.383.000,00 |
| | | 344 | Jogomulyan | 817.028.000,00 |
| | | 345 | Tlogosari | 770.037.000,00 |
| | | 346 | Tirtoyudo | 803.402.000,00 |
| | | 347 | Sukorejo | 796.162.000,00 |
| | | 348 | Ampelgading | 831.934.000,00 |
| | | 349 | Tamankuncaran | 832.213.000,00 |
| | | 350 | Gadungsari | 792.291.000,00 |
| | | 351 | Wonoagung | 802.148.000,00 |
| | | 352 | Tamansatriyan | 848.840.000,00 |
| | | 353 | Purwodadi | 816.902.000,00 |
| 31. | Kromengan | 354 | Slorok | 784.231.000,00 |
| | | 355 | Jatikerto | 811.705.000,00 |
| | | 356 | Ngadirejo | 789.894.000,00 |
| | | 357 | Kromengan | 817.936.000,00 |
| | | 358 | Peniwen | 785.973.000,00 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
|--------|-----------|--------|--------------|--------------------|
| | | 359. | Jambuwer | 792.223.000,00 |
| | | 360. | Karangrejo | 803.434.000,00 |
| 32. | Wonosari | 361 | Kluwut | 808.446.000,00 |
| | | 362. | Plandi | 796.697.000,00 |
| | | 363. | Plaosan | 852.619.000,00 |
| | | 364. | Kebobang | 861.321.000,00 |
| | | 365. | Sumbertempur | 804.556.000,00 |
| | | 366. | Sumberdem | 814.817.000,00 |
| | | 367. | Wonosari | 822.273.000,00 |
| | | 368. | Bangelan | 806.783.000,00 |
| 33. | Pagelaran | 369. | Clumprit | 809.702.000,00 |
| | | 370. | Suwaru | 769.331.000,00 |
| | | 371. | Kademangan | 864.686.000,00 |
| | | 372. | Balearjo | 801.380.000,00 |
| | | 373. | Kanigoro | 897.874.000,00 |
| | | 374. | Brongkal | 891.880.000,00 |
| | | 375. | Pagelaran | 822.908.000,00 |
| | | 376. | Banjarejo | 828.161.000,00 |
| | | 377. | Karangsuko | 807.268.000,00 |
| | | 378. | Sidorejo | 813.876.000,00 |
| Jumlah | Jumlah | Jumlah | Jumlah | 312.979.737.000,00 |
BUPATI MALANG,
ttd.
H. RENDRA KRESNA
1
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG BESARAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017
BAB II - PENGATURAN DANA
Pasal 19

mengatur bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Karenanya, kegiatan yang diproritaskan untuk dibiayai Dana Desa harus memenuhi tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dimandatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan pembangunan Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa:
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
- a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
- b) selokan;
- c) tempat pembuangan sampah;
- d) gerobak sampah;
- e) kendaraan pengangkut sampah;
- f) mesin pengolah sampah; dan
- g) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
- a) tambatan perahu;
- b) jalan pemukiman;
- c) jalan poros Desa;
- d) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
- e) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
- f) jembatan Desa;
- g) gorong-gorong;
- h) terminal Desa; dan
- i) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
- a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
- b) pembangkit listrik tenaga diesel;
- c) pembangkit listrik tenaga matahari;
- d) instalasi biogas;
- e) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
- f) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
- a) jaringan internet untuk warga Desa;
- b) website Desa;
- c) peralatan pengeras suara ( loudspeaker );
- d) telepon umum;
- e) radio Single Side Band (SSB); dan
- f) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar:
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
- a) air bersih berskala Desa;
- b) sanitasi lingkungan;
- c) jambanisasi;
- d) mandi, cuci, kakus (MCK);
- e) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
- f) alat bantu penyandang disabilitas;
- g) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
- h) balai pengobatan;
- i) posyandu; dan
- j) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- a) taman bacaan masyarakat;
- b) bangunan PAUD;
- c) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
- d) wahana permainan anak di PAUD;
- e) taman belajar keagamaan;
- f) bangunan perpustakaan Desa;
- g) buku/bahan bacaan;
- h) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
- i) sanggar seni;
- j) film dokumenter;
- k) peralatan kesenian; dan
- l) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa.
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) bendungan berskala kecil;
- b) pembangunan atau perbaikan embung dan/atau sistem pengairan;
- c) irigasi Desa;
- d) percetakan lahan pertanian;
- e) kolam ikan;
- f) kapal penangkap ikan;
- g) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
- h) kandang ternak;
- i) mesin pakan ternak;
- j) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
- k) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
- b) lumbung Desa;
- c) gudang pendingin (cold storage ); dan
- d) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) mesin jahit;
- b) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
- c) mesin bubut untuk mebeler; dan
- d) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) pasar Desa;
- b) pasar sayur;
- c) pasar hewan;
- d) tempat pelelangan ikan;
- e) toko online ;
- f) gudang barang; dan
- g) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
- a) pondok wisata;
- b) panggung hiburan;
- c) kios cenderamata;
- d) kios warung makan;
- e) wahana permainan anak;
- f) wahana permainan outbound ;
- g) taman rekreasi;
- h) tempat penjualan tiket;
- i) rumah penginapan;
- j) angkutan wisata; dan
- k) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) penggilingan padi;
- b) peraut kelapa;
- c) penepung biji-bijian;
- d) pencacah pakan ternak;
- e) sangrai kopi;
- f) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
- g) pompa air;
- h) traktor mini; dan
- i) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1) pembuatan terasering;
- 2) kolam untuk mata air;
- 3) plesengan sungai;
- 4) pencegahan abrasi pantai; dan
- 5) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
- 2) pembangunan gedung pengungsian;
- 3) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- 4) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
- 5) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Undang-undang Desa menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa merupakan perwujudan kemandirian Desa dalam melakukan gerakan
bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan melalui upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:
- a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
1. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
- a) penyediaan air bersih;
- b) pelayanan kesehatan lingkungan;
- c) penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
- d) pengelolaan balai pengobatan Desa;
- e) perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui;
- f) pengobatan untuk lansia;
- g) fasilitasi keluarga berencana;
- h) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas; dan
- i) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- a) bantuan insentif guru PAUD;
- b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
- c) penyelenggaraan pelatihan kerja;
- d) penyelengaraan kursus seni budaya;
- e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
- f) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
- g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
1. pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
- a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
- b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
- c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
- a) pengelolaan terminal Desa;
- b) pengelolaan tambatan perahu; dan
- c) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. pengembangan energi terbarukan, antara lain:
- a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
- b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
- c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
- d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
- e) pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
- a) sistem informasi Desa;
- b) koran Desa;
- c) website Desa;
- d) radio komunitas; dan
- e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
1. pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) pembibitan tanaman pangan;
- b) pembibitan tanaman keras;
- c) pengadaan pupuk;
- d) pembenihan ikan air tawar;
- e) pengelolaan usaha hutan Desa;
- f) pengelolaan usaha hutan sosial;
- g) pengadaan bibit/induk ternak;
- h) inseminasi buatan;
- i) pengadaan pakan ternak; dan
- j) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) tepung tapioka;
- b) kerupuk;
- c) keripik jamur;
- d) keripik jagung;
- e) ikan asin;
- f) abon sapi;
- g) susu sapi;
- h) kopi;
- i) coklat;
- j) karet; dan
- k) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) meubelair kayu dan rotan;
- b) alat-alat rumah tangga;
- c) pakaian jadi/konveksi;
- d) kerajinan tangan;
- e) kain tenun;
- f) kain batik;
- g) bengkel kendaraan bermotor;
- h) pedagang di pasar;
- i) pedagang pengepul; dan
- j) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:
- a) pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
- b) penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
- c) penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama.
5. pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) pengelolaan hutan Desa;
- b) industri air minum;
- c) industri pariwisata Desa;
- d) industri pengolahan ikan; dan
- e) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
- a) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
- b) pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
- c) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
- d) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
7. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
- b) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
- c) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
8. pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) sosialisasi TTG;
- b) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa
- c) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
- d) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
9. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) penyediaan informasi harga/pasar;
- b) pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
- c) kerjasama perdagangan antar Desa;
- d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
- e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
- 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
- 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
- 4) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1) pembibitan pohon langka;
- 2) reboisasi;
- 3) rehabilitasi lahan gambut;
- 4) pembersihan daerah aliran sungai;
- 5) pemeliharaan hutan bakau;
- 6) perlindungan terumbu karang; dan
- 7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis antara lain:
- 1) Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
- a) pengembangan sistem informasi Desa;
- b) pengembangan pusat kemasyarakatan atau balai rakyat; dan
- c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
- a) penyusunan arah pengembangan Desa;
- b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
- c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
- a) pendataan potensi dan aset Desa;
- b) penyusunan profil Desa/data Desa;
- c) penyusunan peta aset Desa; dan
- d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
- a) sosialisasi penggunaan dana Desa;
- b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
- c) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
- d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
- a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
- b) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
- c) pengembangan sistem informasi Desa; dan
- d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, antara lain:
- a) pengembangan lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat;
- b) pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat; dan
- c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
7. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain:
- a) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
- b) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
- c) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
8. Melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan, antara lain:
- a) pelatihan kepemimpinan;
- b) pembentukan kader pemberdayaan masyarakat Desa;
- c) pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
9. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
- b) pelatihan teknologi tepat guna;
- c) pelatihan pembentukan dan pengembangan koperasi;
- d) pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa, antara lain:
1. warga Desa pengelola usaha ekonomi produktif;
2. tenaga kerja usia produktif;
3. kelompok usaha ekonomi produktif;
4. kelompok perempuan;
5. kelompok pemuda;
6. kelompok tani;
7. kelompok nelayan;
8. kelompok pengrajin; dan
9. warga Desa dan/atau kelompok yang lainnya sesuai kondisi Desa.
- e) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk pengembangan dan penguatan kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
10. Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
- a) Pemantauan berbasis komunitas;
- b) Audit berbasis komunitas;
- c) Pengembangan unit pengaduan di Desa;
- d) Pengembangan bantuan hukum dan paralegal untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
- e) Penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
- f) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa
- a. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan Desa berwenang untuk mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya di luar daftar kegiatan yang tercantum dalam pedoman umum ini, dengan syarat kegiatan-kegiatan yang dipilih harus:
- 1) tercantum dalam Peraturan Bupati Desa tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 2) tercantum dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan
- 3) termasuk dalam lingkup urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- b. Pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan Dana Desa Dalam hal Desa bermaksud membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau pembinaan kemasyarakatan, dan ## BAB III
PENDAMPINGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
A. PENDAMPINGAN
Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat Desa. Intinya adalah masyarakat Desa didampingi untuk terlibat aktif dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, sehingga Dana Desa dipastikan membiayai kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa.
UU Desa memandatkan bahwa penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Desa dilakukan dengan memberikan pendampingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa. Pendampingan Desa dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. Pendampingan Desa pada level Desa secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah Kabupaten dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
B. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
1. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten wajib membina dan mengawasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa;
2. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten meliputi :
- a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Dana Desa;
- b. membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari Dana Desa;
- c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan penggunaan Dana Desa; dan
- d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.
3. Pembinaan dan Pengawasan Camat meliputi:
- a. memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan Dana Desa;
- b. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait penggunaan dan pengelolaan Dana Desa; dan
- c. melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan Dana Desa.
27