PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 19 Agustus 2014
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
- bahwa untuk melaksanakan pemungutan Pajak Hiburan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang Pajak Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan;
:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan
- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang Pajak Daerah;
19. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 27 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
- otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di Bidang Pendapatan Daerah.
6. Kepala DPPKAD adalah Kepala DPPKAD Kabupaten Kapuas Hulu yang membidangi Pendapatan Daerah.
7. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah yang instansi membidangi Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
9. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Pajak, adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
13. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmat dengan dipungut bayaran.
14. Hiburan Insidentil adalah hiburan yang diselenggarakan secara insidentil atau tidak tetap dengan menggunakan Tanda Masuk, termasuk penyelenggaraan hiburan dalam acara menjelang pergantian tahun baru.
15. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
16. Tanda masuk atau tiket atau karcis adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dipergunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati hiburan.
17. Harga Tanda Masuk yang selanjutnya disingkat HTM, adalah nilai jual yang tercantum pada tanda masuk yang harus dibayar oleh penonton atau pengunjung.
18. Pembayaran adalah jumlah nilai uang atau yang dapat disamakan dengan itu yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa kepada penyelenggara hiburan.
19. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
20. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
22. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
23. Rekening Kas umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
24. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD, adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke SKPD Kabupaten Kapuas Hulu.
25. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
26. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak daerah yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
31. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
32. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
33. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
34. Banding adalah upaya hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
35. Putusan Banding adalah Putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
36. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
37. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
39. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, Tahun Pajak dan Bagian Tahun Pajak.
40. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
41. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
42. Self-Assessment adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besaran pajak yang terutang.
BAB II - TUJUAN
Pasal 2

Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman kepada Petugas dan Wajib Pajak dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan.
BAB III - TATA CARA PENDAFTARAN DAN PELAPORAN
Pasal 3

- (1) Setiap penyelenggara Hiburan wajib mendaftarkan dirinya dan melaporkan tempat hiburannya dengan media SPOPD.
- (2) Pendaftaran Penyelenggara Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan usaha dimulai.
- (3) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diambil sendiri oleh Penyelenggara Hiburan.
- (4) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Penyelenggara Hiburan dengan melampirkan:
- a. fotokopi identitas diri/penanggung jawab/penyelenggara/penerima kuasa (KTP, SIM, paspor);
- b. Surat Kuasa apabila pemilik/pengelola usaha/ penyelenggara/penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotocopy KTP/SIM/paspor dari pemberi kuasa;
- c. fotokopi Surat Izin Usaha atau Surat Keterangan Usaha (jika diperlukan).
- (5) SPOPD dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan kepada SKPD, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima.
- (6) Pengusaha Hiburan yang telah mendaftarkan dirinya dan melaporkan usahanya serta telah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka SKPD menetapkan sebagai Wajib Pajak Daerah.
- (7) Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan sendiri usahanya maka SKPD akan mendaftarkan usaha Wajib Pajak secara jabatan.
Bagian Kedua Pelaporan
BAB III - TATA CARA PENDAFTARAN DAN PELAPORAN
Pasal 4

- (1) Setiap Wajib Pajak Hiburan, wajib mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap, ditandatangani oleh Wajib Pajak dan disampaikan kepada SKPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil sendiri oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisikan pelaporan atas omzet penerimaan bruto Wajib Pajak atas penyerahan jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dasar untuk melakukan pembayaran pajak daerah sesuai dengan masa pajak.
- (5) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (6) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD bertepatan pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (7) Khusus terhadap penyelenggaraan hiburan insidentil, penyampaian SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah hiburan insidentil diselenggarakan.
- (8) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai lampiran dokumen berupa:
- a. rekapitulasi omzet penerimaan bulan yang bersangkutan;
- b. realisasi penggunaan tanda masuk bagi penyelenggara hiburan yang menggunakan tanda masuk;
- c. rekapitulasi penggunaan bon penjualan atau bill berikut tindasan atau struk cash register (bagi penyelenggara hiburan yang menggunakan bill atau struk register);
BAB III - TATA CARA PENDAFTARAN DAN PELAPORAN
Pasal 5

- (1) Bupati melalui Kepala SKPD atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPTPD paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Permohonan perpanjangan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5).
BAB III - TATA CARA PENDAFTARAN DAN PELAPORAN
Pasal 6

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan surat peryataan tertulis kepada Kepala SKPD, sepanjang belum dilakukan tindakan pemeriksaan untuk masa pajak atau tahun pajak yang dimaksud.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat berakhirnya penyampaian SPTPD yang dibetulkan sampai dengan tanggal pembayaran akibat dari pembetulan SPTPD tersebut.
BAB IV - TATA CARA DAN DASAR PERHITUNGAN PAJAK
Pasal 7

Tarif pajak untuk setiap jenis hiburan ditetapkan sebagai berikut:
- a. pengenaan pajak untuk tontonan film ditetapkan, sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. pengenaan pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari, busana dan sejenisnya ditetapkan, sebesar 10% (sepuluh persen);
- c. pengenaan pajak untuk kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya ditetapkan, sebesar 10% (sepuluh persen);
- d. pengenaan pajak untuk pameran dan sejenisnya ditetapkan sebesar 8% (delapan persen);
- e. pengenaan pajak untuk diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya sebesar 15% (lima belas persen);
- f. pengenaan pajak permainan billyar ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- g. pengenaan pajak untuk permainan keterampilan /ketangkasan/ tv-game , video-game , dan arena bermain anak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- h. pengenaan pajak untuk panti pijat ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
- i. pengenaan pajak untuk wisata permainan di air dan sejenisnya ditetepkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- j. jenis sirkus, akrobat, sulap dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
- k. pengenaan pajak untuk pertandingan olah raga ditetapkan sebesar 8% (delapan persen);
- l. pengenaan pajak untuk mandi uap/spa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- m. pengenaan pajak untuk pusat kebugaran (fitness center) dan sejenisnya ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
- n. pengenaan pajak untuk balap kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
BAB IV - TATA CARA DAN DASAR PERHITUNGAN PAJAK
Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh Penyelenggara Hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima oleh Penyelenggara Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi pemberian potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.
- (3) Perhitungan Pajak Hiburan yang terhutang dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud atas Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dicantumkan pada setiap bon penjualan atau bill , faktur, tiket masuk, cash register atau sejenisnya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak atas jumlah yang akan dibayar oleh penerima jasa Hiburan.
BAB V - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 9

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
Bagian kedua Tata Cara Pemungutan
BAB V - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 10

- (1) Pajak Hiburan dipungut dengan sistem self-assessment yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang kepada SKPD.
- (2) Wajib Pajak dalam menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan SPTPD.
BAB V - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 11

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati dibayarkan dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis dan nota perhitungan.
- (5) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT.
BAB V - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 12

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak,melalui Kepala SKPD dapat menerbitkan :
- a. SKPDKB dalam hal:
- 1) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
- 2) apabila SPTPD tidak disampaikan kepada SKPD dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dan telah ditegur secara tertulis tetapi tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
- 3) apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, maka pajak yang terutang dihitung secara jabatan;
- b. SKPDKBT, apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;
- c. SKPDN, apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.
- (3) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak dan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang tidak dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri kekurangan pajak yang terutang sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (6) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diterbitkan sebelum didahului dengan penerbitan SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterbitkan lebih dari 1 (satu) kali untuk masa pajak atau tahun pajak yang sama, sepanjang ditemukan lagi data yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang.
- (8) Kewajiban mengisi SPTPD dianggap tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, apabila
SPTPD tidak disampaikan kepada SKPD dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya masa pajak.
BAB V - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 13

- (1) Penetapan Pajak terutang yang dihitung secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dilakukan oleh Kepala SKPD, berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki SKPD.
- (2) Penetapan pajak terutang yang dihitung secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan apabila:
- a. Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan omzet usahanya;
- b. Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan tetapi tidak lengkap dan/atau tidak benar;
- c. Wajib Pajak tidak mau menunjukkan pembukuan dan/atau menolak untuk diperiksa dan/atau menolak memberikan keterangan pada saat dilakukan pemeriksaan;
- d. Wajib Pajak tidak menggunakan bon penjualan atau bill /tiket masuk yang berseri dan bernomor urut, dan/atau;
- e. Wajib Pajak yang wajib melegalisasikan bon penjualan atau bill atau tiket masuk tetapi tidak melegalisasikannya tanpa ada persetujuan Kepala SKPD.
- (3) Sebelum dikenakan perhitungan pajak secara jabatan, petugas SKPD telah melakukan prosedur pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan pajak terutang yang dihitung secara jabatan dapat didasarkan pada data omzet yang diperoleh melalui salah satu atau lebih dari 3 (tiga) cara/metode pemeriksaan sebagai berikut:
- a. berdasarkan hasil pembukuan;
- b. berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi tempat usaha Wajib Pajak;
- c. berdasarkan data pembanding.
- (5) Dalam Penetapan pajak terutang yang dihitung secara jabatan tetap dibuatkan SPTPD dengan ditandatangani oleh Kepala SKPD melalui Pejabat yang ditunjuk.
Bagian Ketiga Tata Cara Pembayaran
BAB V - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 14

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
- (2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT STPD, Surat Keputusan Pembetulan, surat Keputusan Keberatan dan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Pembayaran terhadap pajak terutang dengan media SPTPD harus dilakukan sekaligus ke Kas Daerah atau melalui Bendahara Penerimaan SKPD, paling lama 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan SSPD.
- (4) Apabila pembayaran masa pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan.
- (5) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (6) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (7) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan dengan peraturan perundang-undangan.
BAB V - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 15

- (1) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD, yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
BAB V - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 16

Penyelenggara Hiburan selaku Wajib Pajak Hiburan bertanggung jawab terhadap pemungutan dan pembayaran pajak atas penyelenggaraan usaha Hiburan tersebut.
Bagian Ketiga Pembayaran Pajak Atas Penyelenggaraan Hiburan Insidentil
BAB V - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 17

- (1) Tata cara penyerahan pembayaran Pajak Hiburan insidentil ditentukan sebagai berikut:
- a. wajib Pajak atau kuasanya wajib melaporkan SPTPD berikut laporan penyelenggaraan hiburan selambatlambatnya 3 (tiga) hari setelah hiburan insidentil diselenggarakan kepada SKPD;
- b. berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a, SKPD melakukan verifikasi perhitungan pajak Hiburan yang harus disetor ke kas daerah;
- c. hasil penghitungan besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dituangkan ke dalam SSPD untuk kemudian ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya;
- d. berdasarkan SSPD sebagaimana dimaksud dalam huruf c, petugas yang ditunjuk dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam menyetorkan pajak terutang ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerima SKPD.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata Wajib Pajak dalam menyelenggarakan hiburan insidentil melakukan pelanggaran administrasi perpajakan, dapat diterbitkan SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 oleh Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk.
Bagian Keempat Pembayaran Angsuran Dan Penundaan Pembayaran
BAB V - PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 18

- (1) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, yang sudah dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (2) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotocopy SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang diajukan permohonannya;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus sudah diterima SKPD paling lama 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang ditentukan;
- c. permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus melampirkan rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta alasanalasan yang mendukung diajukannya permohonan;
- d. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Bupati dituangkan dalam Surat Keputusan, baik Surat Keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran, baru dapat dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan dari Kepala SKPD;
- e. persetujuan terhadap angsuran pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan lebih lanjut dalam Surat Perjanjian.
- f. pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 5 (lima) kali angsuran dalam jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal Surat Keputusan angsuran, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
- g. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
- h. penundaan pembayaran diberikan paling lama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
- i. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:
- 1) perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
- 2) jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
- 3) pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
- 4) bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen);
- 5) besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen);
- j. terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi tiap bulan;
- k. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:
- 1) perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
- 2) besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) sebulan;
- 3) penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- l. terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk Surat Ketetapan Pajak yang sama.
BAB VI - PENAGIHAN
Pasal 19

- (1) Bupati melalui Kepala SKPD dapat menerbitkan STPD apabila:
- a. Pajak Hiburan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Pajak yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dan ditagih dengan STPD.
BAB VI - PENAGIHAN
Pasal 20

- (1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Tahapan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, diatur sebagai berikut:
- a. Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan dan menyampaikan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis kepada Wajib Pajak dalam waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding dengan meminta tanda penerimaan Surat Teguran;
- b. Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal dikeluarkannya surat teguran/peringatan atau sejenisnya yang terakhir;
- c. jika dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dilaksanakan pembayaran, maka Bupati dapat menutup sementara usaha wajib pajak.
BAB VII - Bon Penjualan (Bill)
Pasal 21

- (1) Setiap penyelenggara hiburan berupa diskotik, klab malam, karaoke, ruang musik (music room) , balai gita (singing hall) , pub, ruang musik (music lounge) , dan kegiatan hiburan lainnya yang menyatu dengan penyelenggaraan hiburan tersebut, wajib menggunakan bon penjualan atau bill yang memperlihatkan terjadinya pesanan atau transaksi pembayaran, kecuali ditentukan lain dengan persetujuan Kepala SKPD.
- (2) Bon penjualan atau bill sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat/dicetak atas biaya yang ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan sebelum digunakan dalam transaksi/penerimaan pembayaran, terlebih dahulu diporporasi SKPD.
- (3) Wajib Pajak yang menggunakan bon penjualan atau bill yang tidak diporporasi oleh SKPD, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari dasar pengenaan pajak.
BAB VII - Bon Penjualan (Bill)
Pasal 22

Tata cara penggunaan bon penjualan atau bill sebagai berikut:
- a. bon penjualan atau bill dibuat sekurang-kurangnya rangkap 3 (tiga) dengan warna berbeda dan harus memuat:
- 1) catatan tentang pemakaian fasilitas hiburan dan fasilitas penunjang lainnya;
- 2) penyerahan pesanan makanan dan/atau minuman termasuk juga tambahannya apabila ada;
- 3) nomor urut dan/atau seri;
- 4) nama dan alamat usaha;
- 5) jumlah Pajak Hiburan yang harus dipungut.
- b. bon penjualan atau bill harus digunakan secara berurutan dimulai dari nomor bill terkecil dan seri huruf menurut aksara;
- c. bon penjualan atau bill harus diserahkan kepada Subjek Pajak atau pengunjung/tamu pada saat Wajib Pajak mengajukan jumlah yang harus dibayar oleh Subjek Pajak atau pengunjung/tamu;
- d. bon penjualan atau bill yang telah dibayar oleh Subjek Pajak atau konsumen, diserahkan:
- 1) lembar kesatu, untuk Subjek Pajak atau pengunjung/tamu;
- 2) lembar kedua, untuk SKPD;
- 3) lembar ketiga, untuk Wajib Pajak yang bersangkutan.
BAB VII - Bon Penjualan (Bill)
Pasal 23

- (1) Semua jenis hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, namun tidak dapat menggunakan bon penjualan atau bill sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, wajib menggunakan tanda masuk/tiket/karcis dan mencantumkan harga tanda masuk.
- (2) Tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disahkan atau diporporasi oleh SKPD PPD sebelum digunakan oleh penyelenggara hiburan.
BAB VII - Bon Penjualan (Bill)
Pasal 24

- (1) Bentuk tanda masuk untuk penyelenggaraan hiburan tetap/rutin dan hiburan insidentil harus memuat kode seri dan bernomor urut serta mencantumkan harga tanda masuk.
- (2) Tanda masuk untuk penyelenggaraan hiburan tetap/rutin berbentuk buku dengan isi 100 (seratus) lembar atau 50 (lima puluh) lembar per buku, dan untuk hiburan insidentil dapat
berbentuk lembaran lepas atau undangan sesuai dengan permohonan penyelenggara.
BAB VII - Bon Penjualan (Bill)
Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan hiburan yang diwajibkan menggunakan tanda masuk dan mencantumkan harga tanda masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), tetapi tidak menggunakan tanda masuk atau tidak mencantumkan harga tanda masuk, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari dasar pengenaan pajak.
- (2) Wajib Pajak yang wajib melegalisasi atau memperporasi tanda masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), tetapi menggunakan tanda masuk yang tidak dilegalisasi/diperporasi, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari dasar pengenaan pajak.
BAB VII - Bon Penjualan (Bill)
Pasal 26

Setiap Wajib Pajak yang menyelenggarakan hiburan dengan menggunakan tanda masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) berkewajiban:
- a. memasang pengumuman yang memuat daftar harga tanda masuk untuk setiap kelas di tempat pembayaran tanda masuk;
- b. menjual tanda masuk yang telah dilegalisasi (diperporasi) SKPD secara berurutan dimulai dari seri dan/atau nomor urut kecil, kecuali tanda masuk yang merupakan lembaran lepas;
- c. menyobek setiap tanda masuk yang dipergunakan pada saat penonton atau pengunjung memasuki tempat hiburan sehingga tidak dapat digunakan lagi;
- d. menyimpan bagian tanda masuk sebagai bukti pengawasan;
- e. membuat laporan tentang keadaan atau penjualan tanda masuk kepada Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini.
BAB VII - Bon Penjualan (Bill)
Pasal 27

Setiap Wajib Pajak yang menyelenggarakan hiburan dengan menggunakan tanda masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dilarang:
- a. menggandakan, menyediakan, memberi, menjual dan menyebarkan:
- 1) tanda masuk tanpa mencantumkan harga tanda masuk;
- 2) tanda masuk tanpa diporporasi SKPD;
- 3) tanda masuk tanpa dipungut pajak atau tiket cumacuma/gratis.
- b. mengubah tanda masuk yang telah diperporasi tanpa persetujuan Kepala SKPD;
- c. memberikan atau menjual tanda masuk yang telah dipakai kepada penonton atau pengunjung;
- d. memungut atau menerima pembayaran tanda masuk melebihi harga yang tercantum dalam harga tanda masuk.
BAB VII - Bon Penjualan (Bill)
Pasal 28

Wajib Pajak yang menyelenggarakan hiburan dengan tidak mengindahkan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 24 dan Pasal 25, pajak terutang ditetapkan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 12.
BAB VII - Bon Penjualan (Bill)
Pasal 29

- (1) Untuk menampung perkembangan teknologi perekaman data transaksi usaha, Wajib Pajak dapat menggunakan peralatan komputer atau mesin cash register dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala SKPD untuk dikecualikan atau dibebaskan dari kewajiban melegalisasi bon penjualan atau bill dan tanda masuk hiburan.
- (2) Kepala SKPD dapat menyetujui atau menolak permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara tertulis berdasarkan pertimbangan, antara lain peredaran usaha dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, intensitas pelayanan dalam transaksi usahanya, dan kapasitas serta kemampuan teknis peralatan komputer atau mesin cash register .
- (3) Dalam hal Kepala SKPD menyetujui permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak berkewajiban:
- a. melaporkan hasil transaksi penerimaan atas penggunaan komputer atau mesin cash register secara berkala dengan melampirkan print out hasil transaksi pada waktu menyampaikan SPTPD, kepada Kepala SKPD;
- b. menghubungkan perangkat komputer atau mesin cash register yang digunakannya dengan sistem pengawasan perpajakan dalam jaringan sistem informasi SKPD secara online apabila diperlukan.
BAB VIII - PEMBUKUAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 30

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha atau omzet lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun, wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan dimaksudkan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam mengelola usahanya dan untuk mengetahui jumlah peredaran atau omzet yang menjadi dasar dalam pengenaan pajak untuk setiap masa pajak.
- (3) Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.
- (4) Apabila Wajib Pajak tidak dapat menunjukkan pembukuan atau pencatatan pada saat pemeriksaan, maka jumlah pajak yang terhutang akan ditetapkan secara berkala.
- (5) Pembukuan atau pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari Wajib Pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.
BAB VIII - PEMBUKUAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 31

Tata cara Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan atas setiap transaksi penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) adalah sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan tentang pendapatan bruto usahanya secara lengkap dan benar;
- b. pencatatan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
- c. apabila Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) unit usaha, maka pencatatan dilakukan secara terpisah;
- d. pencatatan didukung dengan dokumen yang menjadi dasar penghitungan pajak berupa bon penjualan atau bill atau dokumen lainnya.
Bagian Kedua
Pemeriksaan
BAB VIII - PEMBUKUAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 32

- (1) Bupati atau Kepala SKPD berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
- daerah oleh Wajib Pajak Hiburan dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dengan cara menurunkan petugas pemeriksa untuk melaksanakan pemeriksaan.
- (3) Petugas pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melaksanakan tugas harus dilengkapi dengan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- (4) Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya wajib membantu Petugas Pemeriksa dalam hal:
- a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan,serta dokumen yang menjadi dasar dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak daerah yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu guna kelancaran pemeriksaan;
- c. memberi kesempatan kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan kas (kas opname), stock bon penjualan atau bill dan arsip tanda masuk maupun mesin cash register yang ada pada penyelenggara.
- d. memberikan data potensi dan keterangan yang diperlukan secara benar, lengkap dan jelas.
- (5) Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai pendapatan bruto, maka pengenaan besarnya pajak terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan omzet atau penerimaan yang tertinggi dalam 1 (satu) tahun pajak terakhir dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang seharusnya dibayar.
- (6) Hasil perhitungan besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diusulkan oleh petugas pemeriksa untuk ditetapkan secara jabatan.
- (7) Dalam hal pemeriksaan pembukuan, Kepala SKPD dengan persetujuan Bupati dapat menunjuk Konsultan Pajak atau Auditor untuk mendampingi petugas Pemeriksa Pajak.
- (8) Untuk kepentingan pengamanan petugas Pemeriksa Pajak, SKPD dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum, atau SKPD terkait lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak yang
terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan.
Bagian Ketiga Pengawasan
BAB VIII - PEMBUKUAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 33

- (1) Bupati atau Kepala SKPD berwenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha atau penyelenggaraan kegiatan di tempat penyelenggaraan hiburan baik bersifat rutin atau insidentil yang dilaksanakan oleh wajib pajak.
- (2) Terhadap penyelenggaraan kegiatan yang bersifat insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Wajib Pajak Hiburan berkewajiban melaporkan kepada Kepala SKPD paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum penyelenggaraan.
- (3) Kepala SKPD berwenang menempatkan Petugas pengawas yang dilengkapi surat tugas.
BAB VIII - PEMBUKUAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 34

- (1) Penempatan Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), dilakukan dengan maksud untuk melaksanakan pengawasan operasional dan penghitungan data omzet penjualan dengan batas waktu tertentu dan/atau dengan pertimbangan-pertimbangan teknis tertentu.
- (2) Setelah dilakukan pengawasan dengan batas waktu tertentu yang ditetapkan oleh Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk, maka Wajib Pajak berkewajiban untuk mengisi dan menandatangani Berita Acara Hasil Pengawasan.
BAB IX - KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 35

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD Pajak Hiburan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas Ketetapan Pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.
- (4) Surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dilampirkan dengan Surat Kuasa.
- (5) Surat permohonan keberatan diajukan untuk satu Surat Ketetapan Pajak dan untuk satu tahun pajak atau masa pajak dengan melampirkan fotokopinya.
- (6) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat atau tanggal pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),sampai dengan ayat (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
BAB IX - KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 36

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak terutang.
- (3) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, tidak dianggap sebagai pengajuan keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (4) Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6), Kepala SKPD dapat meminta Wajib Pajak melengkapi persyaratan tersebut.
- (5) Dalam hal pengajuan keberatan memerlukan pemeriksaan lapangan dan maka SKPD dapat melaksanakan pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan lapangan.
- (6) Terhadap pengajuan keberatan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, Kepala SKPD dapat berkoordinasi dengan Kepala Bidang Pendapatan untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan atas keberatan Wajib Pajak, dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil koordinasi pembahasan keberatan.
- (7) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan
- dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (8) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (9) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk membayar pajaknya dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (10) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
Bagian Kedua Banding
BAB IX - KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 37

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap Keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Keputusan Keberatan diterima, dengan dilampirkan salinan Surat Keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
BAB IX - KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 38

- (1) Terhadap satu Keputusan keberatan, diajukan 1 (satu) Surat banding.
- (2) Wajib Pajak dapat mengajukan Surat Pernyataan Pencabutan kepada Pengadilan Pajak.
- (3) Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihapus dari daftar sengketa dengan:
- a. Penetapan Ketua dalam Surat Pernyataan Pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan;
- b. Putusan Majelis Hakim/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam Surat Pernyataan Pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.
BAB IX - KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 39

- (1) Jika permohonan banding sebagaimana dimaksud pasal 37 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan terbitnya SKPDLB.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
BAB X - PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 40

- (1) Bupati atau Kepala SKPD atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan peraturan daerah.
- (2) Pelaksanaan pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
- a. permohonan diajukan kepada Bupati atau Kepala SKPD dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- b. terhadap SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD yang akan dibetulkan baik karena jabatan atau
- atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penelitian administrasi atas kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan;
- c. apabila dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b ternyata terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan, maka SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD tersebut dapat dibetulkan;
- d. pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembetulan Tagihan Pajak oleh Bupati atau Kepala SKPD yang disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkan;
- e. surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembetulan Tagihan Pajak harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan;
- f. setelah diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembetulan Tagihan Pajak maka SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD semula dibatalkan dan disimpan sebagai arsip dalam administrasi perpajakan yang diberi tanda silang dan paraf serta dicantumkan kata-kata 'Dibatalkan';
- g. dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak maka Kepala SKPD segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD.
BAB X - PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 41

- (1) Bupati atau Kepala SKPD dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak, apabila terdapat:
- a. novum atau fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sementara batas waktu pengajuan keberatan telah terlampaui;
- b. novum atau fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkannya pengajuan keberatan/pengajuan pembetulan Surat Ketetapan Pajak/pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi akibat pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa
bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak.
- (3) Pengurangan atau pembatalan Ketetapan pajak atas dasar permohonan Wajib Pajak, ditentukan sebagai berikut:
- a. Surat permohonan Wajib Pajak didukung oleh novum atau fakta baru yang meyakinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- b. dalam Surat Permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotokopi:
- 1) surat Ketetapan Pajak;
- 2) dokumen pendukung;
- 3) berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- c. Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dapat dikembalikan kepada Wajib Pajak.
- (4) Bupati atau Kepala SKPD karena jabatan dapat menolak atau menyetujui pengurangan atau pembatalan Ketetapan pajak berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru dalam bentuk Surat Keputusan.
- (5) Apabila diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak, maka Wajib Pajak harus melakukan pembayaran paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Surat Ketetapan Pajak yang baru.
- (6) Apabila diterbitkan Surat Keputusan Penolakan pengurangan atau pembatalan Ketetapan Pajak, maka Surat Ketetapan Pajak yang lama dikukuhkan dengan surat keputusan ini.
BAB X - PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 42

- (1) Bupati atau Kepala SKPD karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak yang terutang.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap:
- a. sanksi administrasi berupa bunga disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak;
- b. sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam surat ketetapan pajak atau STPD.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dilakukan sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan /penghapusan sanksi administrasi secara tertulis kepada Bupati atau Kepala SKPD dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas serta melampirkan:
- 1) Surat pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- 2) Surat ketetapan pajak yang menetapkan adanya kenaikan pajak terutang atau pengenaan sanksi administrasi.
- c. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Kepala SKPD melakukan penelitian administrasi tentang kebenaran dan alasan Wajib Pajak.
- d. berdasarkan hasil penelitian, Bupati atau Kepala SKPD dapat menyetujui atau menolak permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
- (4) Apabila permohonan yang diterima, maka Bupati atau Kepala SKPD mengeluarkan Surat Keputusan Pengurangan atau Pembebasan Sanksi Administrasi.
- (5) Apabila permohonan ditolak, maka Bupati atau Kepala SKPD menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administasi.
- (6) Wajib pajak melakukan pembayaran pajak paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi.
BAB X - PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 43

- (1) Bupati atau Kepala SKPD paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (2) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan, Bupati atau Kepala SKPD tidak memberikan keputusan, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dikabulkan.
BAB XI - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 44

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Hiburan kepada Bupati melalui Kepala SKPD.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan adanya kelebihan pembayaran pajak yang telah disetorkan ke Kas Daerah atau Bendahara Khusus Penerimaan SKPD berdasarkan:
- a. perhitungan dari Wajib Pajak;
- b. Surat Keputusan Keberatan atau Surat Keputusan pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapan, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
- c. Putusan banding atau putusan peninjauan kembali;
- d. kebijakan pemberian pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan Wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1), diajukan secara tertulis paling lambat 2 (dua) bulan sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran pajak dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
- a. nama dan alamat wajib pajak;
- b. masa pajak;
- c. besarnya kelebihan pembayaran pajak.
- (4) Surat permohonan Wajib Pajak yang dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan dokumen:
- a. identitas penduduk/KTP pemohon Wajib Pajak;
- b. surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
- c. dokumen perpajakan;
- d. bukti pembayaran pajak;
- e. uraian perhitungan pajak menurut Wajib Pajak.
- (5) Bupati atau Kepala SKPD harus memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui dan Bupati atau Kepala SKPD tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (7) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak dapat langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (8) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (9) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.
- (10) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
BAB XII - KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 45

- (1) Hal untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
- a. diterbitkan surat teguran dan/atau Surat Paksa;
- b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maunpun tidak langsung;
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
BAB XII - KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 46

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB XIII - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 47

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
BAB XIV - KETENTUAN KHUSUS
Pasal 48

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
- a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi ahli dalam sidang pengadilan;
- b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan Kepada Pejabat Lembaga Negara atau Instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan daerah, Bupati berwenang member izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar
memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat member izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.