Unknown Unknown Nomor PERIZINAN Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 28 Tahun 1999
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI SOMSANA
PROVINSISULAWESITENGGAJ:~
PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 1 TAHUN2017
TENT ANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DALAM PENEl~BITA 'J, PENANDATANGANAN JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN St·:RTA SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH / SURAT KETE A AN RETF&lt;IBUSI DAERAH KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELA Y. ANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOMBANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOMBANA,
a.
bahwa untuk menindaklanj u ti a man at P&lt; !re tu ran Daerah Kabupaten Bombana Nornor 3 Tahun 20] 6 tentang Pembentukan dan Susunan Pe-rangkat Daerah Kabupaten Bombana dan dalam rangk Peningkatan Pelayanan Prima Kepada Masy rakat di Bidang Perizinan, Non Perizinan dan Surat Ketetapan Pajak Daerah / Surat Ketetapan Fetribusi Daerah dipandang perlu rnendelegasikan . ebagian kewenangan Bupati;
- menetapkan Peraturan Bupati Bornbana tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dalam Penerbitan, Penandatanganan Sebagian Jenis Perizinan, Non Perizinan dan Surat Ketetaps n Pajak Daerah / Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pe lay a nan Terpadu Kabupaten Bombana. pertimbangan sebazaimana huruf a, dipa dang perlu b. bahwa berdasarkan dimaksud dalam
1.
Undang-Undang Republik Indonesia N011or 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Neg a yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolu si dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik [rdonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Len hara N ,rt,t. rU Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia N n Tahun 2003 tentang Keuangan N ga1rh (I Negara Republik Indonesia Tah 111 lt. ~!J le Tambahan Lembaran Negara t1 .. Iu :IH. I Nomor 4286);
"
.,
s
3. Undang-Undang Republik Indonesia Norr or 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi I'enggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 3 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 omor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik ndonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia N mor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 N mor 116, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nornor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 om.or 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Norr or 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 4846);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Norr or 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 N m r 122, Tambahan Lembaran Negara Republik ndonesia Nomor 5038); 8.
9. Undang-Undang Republik Indonesia Norr or 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5049). Indonesia
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nbl
9. 2014 tentang Aparatur Sipil
11. Undang-Undang Republik ' Tahun 2014 tentang (Lembaran Negara Rei,u, ... u.-.
..
,,
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana tela diubah beberapakali terakhir dengan Un.dang -undanga Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pem rintahan Daerah (Lembaran Negara Republik ndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tah n 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 omor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik ndonesia Nomor 4861);
2. 2004 tentang di Bidang Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penanaman Modal; 13.
14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Rep blik ndonesia Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang perubahan atas Peraturan Menteri esehatan Republik Indonesia Nomor 922/Menkes/Per/X/ 1993 tentang Ketent an dan Tata Cara Pemberian Izin Optikal;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor r 4 Tah n 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor r O Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daer
18. Peraturan Menteri Kesehatan Rep blik ndonesia Nomor 028/Menkes/Per/1/2011 tentang Klmik;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk · ukum (Berita Negara Republik Indonesia Tah Nomor 2036);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tahun 2005 tentang Retribusi Kontruksi;
21. Peraturan Daerah Kabupa Tahun 2008 tentang
Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2008 Nomor 19);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 5 Tahun 2008 ten tang Izin U saha Industri dan Perdagangan (Lembaran Daerah Ka bu paten Bombana Tahun 2008 Nomor 5 );
23. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 200 -:entang Izin Praktek Dokter (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2008 Nomor 18);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum Dan Izin Operasi Angkutan Barang (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2009 Nomor 11 ) ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2009 omor 8 );
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 9 Tahun 2009 tentang Izin Usaha erikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Ta un 2009 Nomor 9 );
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2013 Nomor 8);
28. Peraturan Daerah Ka bu paten Born bana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan S sunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupat n Bombana Tahun 2016 Nomor 3 );
29. Peraturan Daerah Kabupaten Born· ana Nomor 4 Tahun 2016 tentang APBD Tahun 2017;
30. Peraturan Bupati Bombana Nomor 2 Tah ten tang Tata Cara Pemberian Izin U saha Konstruksi;
31. Peraturan Bupati Bombana Nomor 43 tentang Kedudukan Susuna Org ti *·1 Fungsi serta Tata Cara Dinas Pertlhlf ~I n Pelayanan Terpadu Satu Pintu ktfl I fl
I
I
I
I
I
'·
Menetapkan
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTAN(l PE:UMP/\HAN SEBAGIAN KEWENANGAN DALAM PENERBITAN, PENANDATANGANAN JENIS PERIZINAN, NON PE ~IZINAN DAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH / SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELA YANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOMBANA.
N/A
Pasal 1

- Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bornbana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah clalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari ek retariat daerah, sekretariat DPRD ,dinas daerah, badan daerah, insp ktorat, lembaga teknis daerah, kecamatan, kelurahan dan Sat um 1 Polisi Pamong Praja.
5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpauu Satu Pintu Kabupaten Bombana.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Peiayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap peny -lesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
8. Penyelenggara PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Peiayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana.
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
10. Pelayanan Perizinan adalah segala bentuk perset ijuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pernerintah di · pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai de1111 ! ketentuan peraturan perundang-undangan. ..
11. Pelayanan Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pel Nllrul fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman M · I dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ill
12. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah claerah berdasarkan perarturan daerah atau peraturan lainny a yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbole kannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
13. Perizinan adalah pemberianlegalitas kepada seseorang atat pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
14. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan p raturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan pendu uk ata barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara publik.
15. Standar Operasional Prosedur selanjutnya disingkat SOP adalah panduan dalam melaksanakan kegiatan.
16. Pendelegasian atau Pelimpahan Kewenangan adalah Pe yerahan hak, kewajiban dan pertanggungjawaban di bidang perizinan yang diserahkan termasuk penandatanganan atas nama Bupati kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
17. Penandatanganan Jenis Perizinan dan Non Perizinan adalah kewenangan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Bombana untuk menandatangani dokumen perizinan dan. non penzman.
18. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau iberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi ata Badan.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi acuan d am rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan perizinan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau dilaksanakan suatu pelayanan terpadu satu pintu.
I
Bagian Kedua
Tujuan
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Tujuan pelimpahan kewenangan, penerbitan dan penandatanganan sebagian jenis perizinan dan non perizinan adalah :
- a. meningkatkan kualitas layanan publik, khususnya pe.ayanan perizinan dan non perizinan berusaha di daerah;
- b. memberikan akses yang lebih luas kepada rnasyarakat untuk memperoleh pelayanan publik;
- c. memberikan percepatan pemberian izin dan non izin beru ial a di daerah melalui lembaga PTSP.
BAB III - PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN
Pasal 4

Pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu abu paten Bombana dengan jenis pelayanan, yaitu;
- a. pelayanan perizinan;
- b. pelayanan non perizinan;
- c. pendelegasian surat ketetapan pajak daerah;
- d. pendelegasian surat ketetapan retribusi daerah.
BAB IV
Pasal 5

Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 h uruf a, meliputi;
- pendaftaran penanaman modal; a.
- izin prinsip penanaman modal; b.
- c. izin prinsip perluasan penanaman modal;
- d. izin prinsip perubahan penanaman modal;
- e. izin usaha penanaman modal;
- f. izin usaha perluasan penanaman modal;
- g. izin usaha perubahan penanaman modal;
- . . . . h. izin usaha penggabungan penanaman modal;
- 121n prmsrp; 1.
- J. izin mendirikan bangunan;
- k. izin gangguan dan atau izin tempat usaha;
1. surat izin usaha perdagangan;
r
- m. surat izin usaha industri;
- n. surat izin perluasan;
- o. izin usaha jasa konstruksi;
- p. surat izin usaha perikanan;
- q. surat izin penangkapan ikan;
- r. surat izin pengangkutan ikan;
- s. izin linear antar pulau dalam kabupaten;
- t. izin trayek;
- u. izin pendirian menara telekomunikasi;
- v. izin lingkungan;
- w. izin pembuangan limbah cair;
- x. izin tempat pembuangan sampah limbah b3;
- y. izin optik;
- z. izin laboratorium klinik;
15. aa. izin operasional apotik;
16. bb. izin operasional depot air minum;
- cc. izin operasional klinik;
- dd. izin radiografon;
19. ee. izin unit tranfusi darah;
20. ff. izin hemodialisa;
21. gg. izin operasional toko obat;
22. hh. izin praktek dokter;
11. izin praktek perawat;
24. jj. izin praktek bidan;
25. kk. izin praktek apoteker (kefarmasian);
11. izin pengobatan tradisional;
- mm. izin operasional rumah sakit;
28. nn. izin operasional puskesmas;
29. oo. izin salon kecantikan.
BAB IV
Pasal 6

- a. Non Perizinan:
1. Tanda Daftar Perusahaan;
2. Tanda Daftar Industri;
3. Tanda Daftar Gu dang;
4. Tanda Daftar Usaha Penggilingan Padi, Huller, dan Penvosohan Beras.
5. Pajak Reklame.
7. Pemberian Insentif Daerah : b.
1. Fiskal;
2. Nomor Pokok Wajib Pajak.
- c. Pelayanan Informasi dan Layanan Pengaduan.
J/
..
BAB IV
Pasal 7

- (1) Selain pendelegasian kewenangan sebagaimana tersebut dalarn Pasal 5 dan Pasal 6, bupati dapat mendelegasikan kewenangan atau tugas lain kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana;
- (2) Pendelegasian kewenangan dibidang penzman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi penerimaan, proses perizinan, penandatanganan surat keputusan tentang perizinan, pene 'pan dan pemungutan pajak/ retribusi;
- (3) Penerbitan, Penandatanganan keputusan tentang perizinan an surat ketetapan pajak daerah/ surat ketetapan retribusi daerah dilakukan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terp du Satu Pintu Kabupaten Bombana atas nama Bupati Bombana.
BAB IV
Pasal 8

- (1) Permohonan penzman kegiatan atau kegiatan usaha tertentu dan/ atau berdampak pen ting terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bupati Bombana.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. pendirian pusat perbelanjaan, toko modern dan sejenisnya;
- b. pendirian hotel dan sejenisnya;
- c. pendirian rumah sakit;
- d. pendirian tower/menara telekomunikasi dan sejenisnya;
- e. pendirian media reklame konstruksi besar;
- f. pendirian stasiun pengisian bahan bakar umum dan sejenisnya;
- g. pendirian usaha industri skala besar;
- h. pendirian bangunan gedung/ gudang dan perumahan dengan luas di atas 1 (satu) hektar.
KOORDINASI DAN PELAPORAN
BAB IV
Pasal 9

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana melakukan koordinasi dengan instan i/ sa an kerja yang terkait dengan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Bupati ini.
BAB IV
Pasal 10

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpad u Sa :u Pin Kabupaten Bombana wajib melaporkan pelaksanaan penyele ggar pelimpahan sebagian wewenang bupati di bidang pelayana perizman non perizinan setitdaknya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepad bu melalui sekretaris Daerah Kabupaten Bombana.
.
•
,~
BAB VI - PEMBIAYAAN
Pasal 11

Semua biaya yang timbul sebagai akibat diundangkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana.
BAB VII - PENUTUP
Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati Bombana ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bombana Nomor 25 Tahun 2015 ten tang Pendelegasian S bagian Wewenang Penandatanganan Surat Izin Kepada Kepala Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bombana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB VII - PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Ka upaten Bombana.
Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, lj JAl-ftlA-17-t 2017
Pj. BUPATI BOMBANA,
Hj. SITTF SALEHA
Diundangkan di Rumbia pada tanggal, b JtlHUtl ~' 201 7
RIS DAE~ ~UPATEN BOMBANA SEKR
...
H. BURHANUDDIN A. HS. NOY
BERITA DAERAH .KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2017 NOMOR. .. i.
N/A
Preamble

Menimbang
BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 3 TAHUN 2014
TENT ANG
BIAYA TRANSPORTASI JEMAAH HAJI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KERINCI,
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam penyediaan transportasi ibadah haji bagi masyarakat Kabupaten Kerinci perlu diatur biaya transportasi haji;
- b. bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 35 (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji jo Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Peneyelenggaraan Ibadah Haji, wajib membiayai transportasi haji;
- c. bahwa untuk kepastian hukumnya biaya transportasi jemaah haji perlu diatur dalam peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Biaya Transportasi Jemaah Haji;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Mengingat
- Kesatuan Repulik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844};
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelengaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845};
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 ten tang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 6);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
dan
BUPATI KERINCI
MEMUTUSKAN:
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah Haji.
5. Jemaah Calon Haji adalah masyarakat Kabupaten Kerinci yang telah terdaftar sebagai jemaah haji sesuai periode keberangkatan, yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
6. Biaya transportasi Jemaah Calon Haji dan/ atau Jemaah Haji yang selanjutnya disebut Biaya Transportasi Jemaah Haji adalah biaya yang dibebankan pada APBD yang peruntukannya membantu pembiayaan transportasi Jemaah Calon Haji dan/ atau Jemaah Haji dalam kegiatan pemberangkatan dari daerah ke embarkasi dan pemulangan Jemaah Haji dari embarkasi kembali ke daerah.
BAB II
Pasal 2

Tujuan pemberian biaya Transportasi Jemaah Haji adalah untuk membantu dan meringankan biaya Jemaah Calon Haji/ Jemaah Haji demi meningkatkan pelayanan dan kenyamanan, serta agar terlaksananya penyelenggaraan Ibadah Haji secara aman, tertib, dan lancar.
Bagian Kedua
Sasaran
BAB II
Pasal 3

Adanya tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam membantu biaya Transportasi Jemaah Haji Kabupaten Kerinci dari Daerah ke embarkasi dan dari embarkasi kembali ke Daerah.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup biaya transportasi jemaah haji adalah :
- a. transportasi jemaah haji dari daerah ke embarkasi; dan
- b. transportasi jemaah haji dari debarkasi ke daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dirnaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah Haji.
5. Jemaah Calon Haji adalah masyarakat Kabupaten Kerinci yang telah terdaftar sebagai jemaah haji sesuai periode keberangkatan, yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
6. Biaya transportasi Jemaah Calon Haji dan/ atau Jemaah Haji yang selanjutnya disebut Biaya Transportasi Jemaah Haji adalah biaya yang dibebankan pada APBD yang peruntukannya membantu pembiayaan transportasi Jemaah Calon Haji dan/ atau Jemaah Haji dalam kegiatan pemberangkatan dari daerah ke embarkasi dan pemulangan Jemaah Haji dari embarkasi kembali ke daerah.
BAB II
Pasal 2

TUJUAN DAN SASARAN
Bagian Kesatu
Tujuan
Tujuan pemberian biaya Transportasi Jemaah Haji adalah untuk membantu dan meringankan biaya Jemaah Calon Haji/Jemaah Haji demi meningkatkan pelayanan dan kenyamanan, serta agar terlaksananya penyelenggaraan Ibadah Haji secara aman, tertib, dan lancar.
Bagian Kedua
Sasaran
BAB II
Pasal 3

Adanya tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam membantu biaya Transportasi Jemaah Haji Kabupaten Kerinci dari Daerah ke embarkasi dan dari embarkasi kembali ke Daerah.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup biaya transportasi jemaah haji adalah :
- a. transportasi jemaah haji dari daerah ke embarkasi; dan
- b. transportasi jemaah haji dari debarkasi ke daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
- a. meningkatkan pelayanan pada Jemaah Calon Haji dan/ atau Jemaah Haji;
- b. terpenuhinya kebutuhan Jemaah Calon Haji dan/ atau Jemaa Haji akan pelayanan transportasi yang cukup, aman, dan bermutu;
- c. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan gangguan dan Zatat: pungutan liar terhadap biaya transportasi; dan
- d. memberikan kemudahan dalam rangka menunjan] pelaksanaan Ibadah Haji.
Bagian Kedua
Pengawasan
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 9

Pengawasan terhadap pengelolaan dan pelaksanaan Biay: Tranportasi Haji dilaksanakan oleh Bupati.
BAB VIII - KETENTUANPENUTUP
Pasal 10

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan palin, lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
BAB VIII - KETENTUANPENUTUP
Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangai Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembarai Daerah Kabupaten Kerinci.
Ditetapkan di Sungai Penuh
pad tanggal
3
A,11s-rt1~
B
2014
AT KERINCI,
ADIRO~L
ZULFAH
Diundangkan di Sungai Penuh padatanggal 2014
SEK ARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2014 NO MOR