PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 6 Tahun 2015
Tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BERAS BAG! RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN AGAM TAHUN 2015
Berlaku: 1 Januari 2015
BAB II - TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT
Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Program Beras bagi Rumah Tangga Miskin (Raskin) Kabupaten Agam Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB II - TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT
Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Program Beras bagi Rumah Tangga Miskin ( Raskin ) Kabupaten Agam Tahun 2015, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman bagi para pelaksana di lapangan, untuk kelancaran operasional sampai dengan pertanggungjawaban administrasi.
BAB II - TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT
Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.
Diundangkan di Lubuk Basunaq pada tanggal 11 Maret 2015
,
-
ete SEKRETARIS D H KABUPATEN AGAM,
BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2015 NOMOR : 6
©
BUPATI AGAM
PERATURAN BUPATI AGAM NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BERAS BAG! RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN AGAM TAHUN 2015
BUPATI AGAM,
Menimbang :
}
Mengingat~:
- a. bahwa program Beras untuk Keluarga Miskin ( Raskin ) bertujuan -memberikan bantuan bidang pangan ( beras ) kepada keluarga miskin guna memenuhi kebutuhan gizi dan mengurangi beban pengeluaran (belanja) keluarga melalui penjualan beras pada tingkat harga bersubsidi dengan jumlah yang telah ditentukan;
2. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Raskin sebagaimana dimaksud huruf a, dan sesuai dengan Keputusan Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Raskin, periu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras Bagi Rumah Tangga Miskin Kabupaten Agam Tahun 2015; b.
1
.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5368), 2.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 4
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telatr diubanh dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 5.
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254); 6.