Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang BIAYA PENYELENGGARAAN LATIHAN UJI KOMPETENSI DAN UJI KOMPETENSI BAGI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
Berlaku: 6 Tahun 1991
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa
- untuk mendukung terlaksananya Latihan Uji Kompetensi dan Uji Kompetensi bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, Pemerintah Daerah memberikan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Penyelenggaraan Latihan Uji Kompetensi dan Uji Kompetensi bagi SMK Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-UndSng
- Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan. Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembpran Negara Republik Indonesia Nomor 3452); '
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan^ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
SALINAN
Menetapkan :
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2014;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN LATIHAN UJI KOMPETENSI DAN UJI KOMPETENSI BAGI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
BAB V - BESARAN BIAYA
Pasal 6

Besaran biaya dihitung berdasarkan jumlah siswa, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Latihan Uji Kompetensi:
1. Kelompok Teknik Pariwisata Pertanian dan Perikanan sebesar Rp. 655.000, - (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) per siswa per tahun;
2. Kelompok Bisnis Manajemen sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) per siswa per tahun.
- b. Penyelenggaraan Uji Kompetensi:
1. Kelompok Teknik Pariwisata Pertanian dan Perikanan sebesar Rp. 700.000, - (tujuh ratus ribu rupiah) per siswa per tahun;
2. Kelompok Bisnis Manajemen sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per siswa per tahun.
<!-- formula-not-decoded -->
Penggunaan Biaya Penyelenggaraan Latihan Uji Kompetensi dan Uji Kompetensi di peruntukkan untuk:
- a. Pengadaan bahan praktik;
- b. Pengadaan perangkat uiian praktik keiuruan;
- c. Pengelolaan administrasi hasil penilaian dan/atau pencetakan sertifikat Latihan Uji Kompetensi dan Uji Kompetensi;
- d. Biaya cetak dan penggandaan bahan ujian;
- e. Pengadaan ATK ujian;
- f. Honorarium Tim Penguji, Pengawas dan Korektor;
- g. Belanj a J asa Transportasi; dan / atau
- h. Biaya Makan dan Minum.
BAB VII - PERSYARATAN ADMINISTRASI
Pasal 8

- (1) Pengajuan Biaya Penyelenggaraan Latihan Uji Kompetensi dan Uji Kompetensi harus menyampaikan persyaratan sebagai berikut:
- a. Surat Permohonan dari SMK Negeri;
- b. Data jumlah siswa kelas yang akan mengikuti Latihan Uji Kompetensi dan Uji Kompetensi;
- c. Lembar Keija Sekolah (LKS); dan
- d. Surat bukti pengeluaran dan nota/kuitansi atau tanda terima lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan;
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh SMK Negeri kepada Kepala Dinas Pendidikan;
- (3) Format Lembar Keija Sekolah dan surat bukti pengeluaran (BKP C5) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB VIII - PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA Pasal 9
Pasal 10

Pertanggungjawaban keuangan biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Lembar Kerja Sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah;
- b. Pembukuan dana yang diperoleh dari Biaya Penyelenggaraan Latihan Uji Kompetensi dan Uji Kompetensi berupa Buku Kas Umum;
- c. Bukti Pengeluaran, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah;
2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan bea materai. Untuk transaksi dengan nilai sampai Rp. 250.000,- tidak dikenai bea materai, sedangkan transaksi dengan nilai nominal antara Rp. 250.000,- sampai dengan Rp 1.000.000,dikenai bea materai dengan tarif sebesar Rp 3.000,- dan transaksi dengan nilai nominal lebih besar Rp. 1.000.000,- dikenai bea materai dengan tarif sebesar Rp 6.000,-
3. Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya;
4. Uraian tentang jenis barang,/j asa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk faktur sebagai lampiran kuitansi;
5. Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Dinas dan lunas dibayar oleh Bendahara; dan
6. Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh Bendahara Pengeluaran sebagai bahan bukti dan bahan laporan.