Unknown Unknown Nomor M Tahun 2009
Tentang No Description
Berlaku: 58 Tahun 1958
N/A
Preamble

Menimbang :
- a. bahwa dalam rang?a panyelanggaraan pemetlntahan daerah perlu adanya perencanaan pembangunan daerah yang disusun secara transparan, refresif, efisien, efekUf, akuntabel, paftisipatif, terukur, furkerrdilan dan bertelanJutan;
- b. bahwa untuk melalaanakan ketentuan Pasal 150 Ayat 3 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 200'l tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 15 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 20@ tentang Tafrapan, Tata Cara Perryusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dipandang pedu membentuk Penturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 - 2fiL4;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangnn sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, peilu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2W - 2014;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pemhntukan Daerah Swatantra T'inglcat II dalam Llngkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Lffi3);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusl dan Nepotlsme (Lembaran Negara Republlk Indonesla Tahun 1999 Nomor 75, Tamhhan Lembaran Negara Republlk Indonela Nomor 3851);
3. UndanE-Undang Nomor L7 Tahun 2m3 tenEng KeuanEan Negara (Lembaran Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negnra Republik Indonsia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2W tenbng Perbendaharaan Negara (Lembaran Nqara Republlk Indonesla Tahun 2W4 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesla Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubillk Indonesla Tahun 2W4 Nomor #, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentanE Pemerlksaan Pengelolaan dan Tanggungpwab Keuangan Negara (Lembaran NeEara Republlk Indone$a Tahun 20O4 Nomor 66, Tambahan lembaran Negnra Nomor 44;W); Republik Indonda
- T. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2W tentang Slstem Perencanaan Pembangunan Naslonal (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2@1 Nomor 104);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerlntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonsla Tahun 20O4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesla Nomor +$n sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor t2 Tahun 2m8 tentang Perubahan Kedua Abs Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemer{ntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RepuHik Indonesla 484/.);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2fi)4 tentang Perlmbangan Keuangan antara PemednEh Prlsat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesla Tahun 2@4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Nqara Republlk Indonesia Nomor s38);
10. Undang-UndanE Nomor 17 Tahun 2fr)7 tentang Rencana Pembangunan Janglo Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republk Indonesi Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsla Nomor 47W);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangnn Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2W4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)i
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesla Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentanE Pembentukan KoE Sungai Penuh di Provinsi lambl (Lembaran Negara Republlk Indonesla Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesla Nomor 87L);
14. Peruturan Pemerlntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republlk Indonesla Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemer{ntah Nomor 79 Tahun 2005 tentanE Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemer{ntah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 2005 l"lomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesla Tahun 2m6 Nomor 2A, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesla Nomor 46Gr);
17. Peraturan Pemerlntah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangnn dan KinerJa Instansi Pemedntah (Lembaran Negara Republlk Indonesla Tahun 20ffi Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncia Nomor 46L4);
18. Feraturan Pemerlntah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelalaanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republlk Indonesla Tahun 2W7 Nomor 140, Tambahan tembaran Negara Republik Indonesla Nomor 4663);
19. Peraturan Pemer{ntah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Naslonal (Lembaran NeEara Republlk Indonesla Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara RepuHik Indoneia Nomor 4663);
20. Peraturan Pemer{ntah Nomor 38 Tahun 2M7 tentang Pembaglan Urusan Pemerintahan Antara Pemerlntah, Pemerlntahan Daerah Proplnsl, dan Pemerlntahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran NeEara Republlk Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerlntah Nomor 4t Tahun 2ffi7 tentang Organlsasi Peranglot Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 474L);
9. 22.Perafiran Pemerintah Nomor I Tahun 2008 tentanE Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasl Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. 2S.Peraturan Pemerlntah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
24. Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 hntang Pedoman Pengelolaan Keungan Daerah sebaEalmana telah dlubah dengan Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2@7;
25. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentanE Produk Hukum Daerah (lembaran Daerah l€bupaten Kerinci Tahun 2007 Nomar t2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6);
DEi,I,AIT PERWAKT1AIT RAIffAT DAERAH KABUPATEI{
Dqnn PersefirJuan Bersama KERITIICI
dan
BUPATI KERII{CI
llEllUTUSl(ANr
I{eretapkan :
PERATURATT DAERAH KABUPATEN KERINCI TEI{TANG REflCAilA PEHBATGUilAil TAilGKA I,IEilEilGAH DAERAH KABUPATETT KERI'{CI TAHUT{ 2/ffit.2814
BAB II - HAI(ST'D DAT TUJUAH
Pasal 2

- (1) RPJMD l€bupaten Kerinci dimaksudkan sebagai arah kebiJalon pmbangunan dldalam mewuJudkan Visl,dan Msi pmbangunan lGbupaten l(erinci Tahun 2009-2014.
- (2) RPJMD Kabupaten Kerlncl bettujuan untuk ffenJadl pedoman bagi unit kerJa dalam menyusun Rencana S0ategl Satuan KerJa Perangkat Daerah (Ren*ra-SKPD) dan menJadl acuan baEl stakehotder (pemerlntah, swasta dan masyarakat) dl dalam mewujudkan cih-cita dan tujuan pembangunan Kabupaten Kerinci.
- (3) RPJMD Kabupaten Kerlncl dapat dfladlkan sebagai tolak ukur untuk menilai klnerJa pelaksanaan program dan kegiatan unblk mencapai vl$ pmbangunan yang telah dlteta$&lt;an.
EAB III
RUAI{G IJT{GKUP RP'IID
BAB II - HAI(ST'D DAT TUJUAH
Pasal 3

RPJM Daerah merupakan penJabaran darl vlsl, mlsl, dan proEftim Kepala Daerah yang Fnyusunanrrya hrpedonan pada RPIPD dan memperhafikan RPJM Naslonal, memuat arah keb$akan keuanEan Daerah, strategi pmbangunan Daerah, keblJakan umum, dan proEram Satuan KerJa PeranElot Daerah, llntas satuan kerJa perangkat Daerah, dan program kewilaphan dlsetbl dengan rcncana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif
SISTE}IATIKA RP'TID
BAB II - HAI(ST'D DAT TUJUAH
Pasal 4

RPJMD sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 2 tereantum dalam Lampiran I Perda inl dengan sistemafika terdiri dari:
Bab X
Pasal 6

RPJMD Kabupaten KerlnelTahun 20fJF,-20t4. setlap tahun dflabarkan oleh Pemerintah lGbupaten Kerincl ke dalam Rencana Keria Pemerlntah Daerah (RKPD) Kabupaten Kertncl sebaEal reneana tahunan yang memuat prqram, keglatan dan rencana anggaran.
Bab X
Pasal 7

RPJMD Kabupaten Kerlncl Tahun 20fJ9,-2A14, dffabarlon olelt setlap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ke dalam Rencana Strateglk Satuan KerJa Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) sebaEal dokumen perencanaan llma tahunan SKPD.
Bab X
Pasal 8

Bupatl melakukan pengendallan dan waluasl setlap tahun terhadap pelaksanaan RPJMD.
Bab X
Pasal 9

RPJMD sebagalmana tercantum dalam Lamplran Peraturan Dearah lnl merupakan satu ksatuan yang tidak terpisahkan.
Bab X
Pasal 10

Hal-hal yang belum dlatur dalam Peraturan Daerah lnl sepanJang mengenai teknis pelalsanaannya akan diatur kemudlan dengan Peraturan Bupati Kerinci.