PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor Ÿ Tahun 2016
Tentang No Description
Berlaku: 53 Tahun 2014
N/A
Preamble

Menimbang : a. Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrsasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Peijanjian Kineija, Pelaporan Kineija dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kineija Instansi Pemerintah; Bahwa dalam rangka penyusunan Peijanjian Kineija,
- b. Pelaporan Kineija dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kineija Instansi Pemerintah maka diperlukan peraturan sebagai pedoman penyusunan Laporan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud c . pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Kendari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lemnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO6Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Inclonesia Nomor 4614);
- 5 Ündang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 224,
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 2O/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- 10 Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kendari Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 13);
- (9) Pelaporan riviu adalah merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan reviu yang intinya mengungkapkan prosedur reviu yang dilakukan, kesalahan atau kelemahan yang ditemui, langkah perbaikan yang disepakati, langkeh perbaikan yang telah dilakukan dan atau belum dilaksanakan, laporan tersebut merupakan dasar penyusunan pernyataan telah direviu.
- (10) Sakip adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Bagian Kedua Maksud dan Tujuan
Pasal 2
- 1 Maksud ditetapkannya peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman atau acuan dalam penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja, Reviu Laporan Kinerja
- 2 Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur
Bagian Ketiga Ruang Lingkup
Pasal 3
- Ruang lingkup dari Peraturan Walikota ini meliputi
1. Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah dan SKPD /Unit Kerja
2. Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dan SKPD (Unit Kerja.
3. Tata cara Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daereh.
N/A
Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dokumen Perjanjian Kinerja tingkat Pemerintah Daerah setelah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan.
- (2) Dalam penyusunan dokumen perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar memperhatikan
- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah;
5. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Daerah; dan
- d. Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) memuat pernyataan dan lampiran formulir yang berisi sasaran strategis, indicator kinerja utama Pemerintah Daerah, beserta target kinerja Ieserta program dan anggaran.
- (4) Bentuk pernyataan dan lampiran dokumen Perjanjian Kinerja sebagaiman dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.
- (5) Bentuk Rencana Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud (2) huruf c adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini pada ayat
N/A
Pasal 5

- (1) Dokumen Perjanjian Kinerja sebagimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) disampaikan Walikota kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah dokumen anggaran disahkan.
- (2) Dokumen Pcrjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen Perjanjian Kinerja SKPD.
Pagal 6
Perjanjian Kinerja sebagiamana dimaksud dalam pasal 5 dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut
- a. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- c. Perubahan preoritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.
- b. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian, tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
Bagian Kedue Perjanjian Kinerja SKPD /Unit Kerja
- (1) Kepala SKPD (Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Kota menyusun dokumen perjanjian Kinerja SKPD paling lambat satu bulan setelah menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD
- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- (2) Dalam penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja sebagimana dimaksud dalam ayat (1) harus memperhatikan:
- b. Dokumen Rencana Strategis;
- c. Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD;
- d. Rencana Kinerja Tahunan (RKT); dan
7. e Dokumen Penganggaran dan atau Pelaksanaan Anggaran.
- (3) Dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) memuat pernyataan dan lampiran formulir yang berisi sasaren strategie; indicator kinerja utama Pemerintah Daerah, beserta target kinerja beeerta program dan anggaran.
- (4) Bentuk pernyataan dan lampiran dokumen dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.
10. Tahunan sebagaimana (2) huruf d sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini. ayet
N/A
Pasal 8

- (1) Dokumen Perjanjian Kinerja sebagiaman dimaksud pada ayat (1) setelah ditandatangani oleh Walikota dan pimpinan SKPD {Unit Kerja.
- (2) Dokumen sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) setelah ditandatangani pimpinan SKPD/Unit Kerja, disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Kendari.
N/A
Pasal 9

- Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:
- b Perubahan dalan strategi yang mempengaruhi pencapaian, tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- a. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- C\_ Perubahan preoritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.
Bagian Ketiga
Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah dan SKPD
N/A
Pasal 10

- (1) Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah maupun SKPD dilakukan dengan membandingkan antara kinerja (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan.
- (3) Hasil Pengukuran Kinerja secara berkala (tiap triwuan) dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Kendari paling lambat tanggal 10 setelah berakhirnya tribulan yang bersangkutan
- (2) Pengukuran Kinerja sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala (tiap triwulan) dan tahuran.
- (4) Pengukuran dan pembandingan kinerja dalam laporan Kinerja harus cukup menggambarkan posisi Kinerja Instansi Pemerintah.
- (5) Bentuk Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang menjadi bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Walikota ini.
BAB III - LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH DAN SKPD/UNIT KERJA
Pasal 11

- (1) Setiap akhir tahun Daerah wajib menyusun Laporan Kinerja Daerah.
- (3) Tim Penyusun Laporan Kinerja Daerah merekap dan mengolah Laporan Kinerja SKPD dimaksud sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Daereh untuk selanjutnya dilakukan verifikasi.
- (2) Walikota menetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Daerah.
- (4) Sekretaris Daerah melakukan koordinasi dan verifikasi terhedap Laporan Kinerja Daerah.
- (5) oleh sekretaris Daerah
- (6) Walikota bertanggungjawab atas kebenaran dan ketepatan penyampaian Laporan Kinerja Daerah.
BAB III - LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH DAN SKPD/UNIT KERJA
Pasal 12

- (1) Bentuk Laporan Kinerja sebagaimana dinaksud dalam 11 sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini pasal
- a. Perjanjian Kinerja;
- (2) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Lampiran sebagai berikut:
- b. Lain-lain yang dianggap perlu.
BAB III - LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH DAN SKPD/UNIT KERJA
Pasal 13

Laporan Kinerja Daerah dikirimkan kepada Presiden lewat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran
Bagian Kedua
Pagal 14
- Pedoman atau Standar Operasiaonal Prosedur (SOP) Pengumpulan Data dan Pengolahan Data Kinerja.
- (2) Kepala SKPD /Kepala Unit Kerja bertanggung jawab atas kebenaran dan ketepatan waktu penyampaian Laporan Kinerja.
- bahan penyusunan Laporan Kinerja Daerah Kota Kendari.
- (3) Laporan Kinerja yang sudah ditandatangani Kepala SKPD /Unit Kerja dilaporkan kepada Walikota Kendari melalui Bagian Tata Pemerintahan dengan tembusan - Inspektorat selambat-lambatnyal (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
Pagal 15
- (1) Format Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini;
2. a Perjanjian Kinerja;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran sebagai berikut:
- b. Lain-lain yang dianggap perlu.
BAB IV - TATA CARA REVIU LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 16

- (1) Pihak yang melaksanakan reviu adalah auditor aparat pengawasan intern pemerintah atau tim yang dibentuk untuk itu
- (3) Reviu sebagaimana dimaksud pada (2) harus sudah selesai sebelum ditanda tangani pimpinan dan sebelum disampaikan kepada menteri PAN dan RB. ayat
- (2) Waktu pelaksanaan reviu dilakukan secara parallel dengan pelaksanaan manajemen Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja.
- (4) Ruang lingkup pelaksanaan reviul terdiri dari
- b. Penelaahan penyelenggaraan SAKIP secara ringkas dilekukan untuk menilai keselarasan keselarasan sasaran, indikaor kinerja, Program dan kegiatannya;
- a. Metode pengumpulan data/informasi dilakukan untuk menguji keandelan dan akurasi data/informasi kinerja yang disejikan dalam Laporan Kinerja;
7. Penyusunan kertas kerja reviu setidaknya mencakup dimaksud pada huruf (a) dan (b) hal yang direviu dan langkah-langkah reviu yang dilaksanakan serta hasil pelaksanaan langkah-langkah reviu dan kesimpulan /catatan reviu; dan
- (5) Bentuk surat pernyataan sebagaiaman dimaksud pada ayat (4) huruf d sebagaiamana tercantum dalam Lampiran IX yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan walikota ini
- d. Reviu membuat surat pernyataan telah di reviu dan surat tersebut merupakan bagian dari laporan kinerja.
- (6) Contoh formulir check list reviu tercantum dalam Lampiran X yang menjadi bagian terpisahkan dari Peraturan Walikota ini
Diundangkan diKendari
Pada tanggal 18
2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI
ALAMSYAH LOTUNANI
BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2016 NOMOR
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku tanggal diundangkan. pada
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota kendari.
Ditetapkan di Kendari Pada tanggal, 2016
WALIKOTA KENDARI,
H. ASRUN
LAM PIRAN
PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR A TAHUN 2016
T BNTANG
PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN KINBRJA, PELAPORAN KINERJA DAN TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA SKPD KOTA KENDARI TAHUN 2016
LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KENDARI
NOMOR
TAHUN 2016
TANGGAL
2016
4
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
~Logo Lembaga-
PERJANJIAN KINERJA TAHUN
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
Jabatan
Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
WALIKOTA KENDARI,,
H ASRUN k
LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA KENDARI
NOMOR
TAHUN 2016
TANGGAL
2016
PORMULIR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
PEMERINTAH KOTA KENDARI
| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|------|---------------------|---------------------|----------|
| 1) | (21 | | (4) |
Program
Anggaran
1
2.
Rp.-
Walikota Kenndari
Rp..
- Penjelasan pengisian terhadap lampiran diatas adalah sebagai berikut
1. Pada kolom (1) diisi no urut;
3. Pada kolom (3) diisi dengan indicator kinerja utama dan indicator lain dari K/L/Pemda yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan;
2. Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis ateu kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan;
4. Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh K/L/Pemda;
6. Pada kolom Anggaran diisi dengan besaran anggaren yang dialokasikan untuk mewujudkan sasaran yang diperjanjikan
5. Pada kolom Program diisi dengan dengan sasaran yang akan dicapai
WALIKOTA KENDARI,
LAMPIRAN VI PERATURAN WALIKOTA KENDARI
NOMOR
TAHUN 2016
TANGGAL
2016
PORMULIR RENCANA KINERJA 'TAHUNAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (BKPD)
SKPD
(a)
Tahun
(b)
| Sasaran Strategis | Indikator Kineria | Target |
|---------------------|---------------------|----------|
| (1) | (2) | (3) |
Petunjuk Pengisian:
1. Header (a) diisi nama SKPD;
3. Kolom (1) diisi dengan sasaran strategis SKPD sesuai dengan dokumen rencana perencaraan jangka menengah;
2. Header (b) diisi dengan tahun anggaran;
4. Kolom (2) diisi dengan indicator kinerja atas saseuran strategis dari SKPD dalam kolom (1);
5. Kolom (3) diisi dengan angka target dari masing-masing indikator kinerja sasaran strategis.
NOMOR
TANGGAL
4
TAHUN 2016
~
2016
~Logo Lembaga -
PERJANJIAN KINERJA TAHUN
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: pada
Nama
Jabatan
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama
Jabatan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
- seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
- Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan daiam rangka pemberian penghargaan dan sanksi
Kendari,
Pihak Kedua
(Walikota Kendari)
Pihak Pertama
WALIKOTA KENDARI.
LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR TAHUN 2016 TANGGAL 8 2016
PERJANJIAN KINERJA TAHUJ 2016 SKPD
No
Indikator Kiperia
Turget\_
(3
(4
Program
Anggaran
Keterangan
1
2
2016
Walikota
Pimpinan SKPD
Rp.-
Rp.-