PERATURAN GUBERNUR GUBERNUR Nomor 28 Tahun 2017
Tentang No Description
Berlaku: 26 Mei 2017
N/A
Preamble

Menimbang
- bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan sebagai pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 20152019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 20052025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 20142019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 20142019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 1 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 71);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 2 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 67);
MEMUTUSKAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:
1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi.
7. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.
8. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
9. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang berbentuk dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakayat Daerah Provinsi Jawa Timur.
15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya, sebagai masukan ( input ) untuk menghasilkan keluaran ( output ), dalam bentuk barang dan jasa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 2

RKPD Tahun 2018 merupakan penjabaran program RPJMD, yang memuat Evaluasi Hasil Kinerja Pembangunan Daerah, Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018 serta Kaidah Pelaksanaannya.
BAB III - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1) Penetapan RKPD Tahun 2018 dimaksudkan sebagai pedoman dalam:
- a. penyusunan Renja Perangkat Daerah, KUA dan PPAS, serta APBD Provinsi Tahun Anggaran 2018; dan
- b. penyusunan RKPD Kabupaten/Kota.
- (2) Penetapan RKPD Tahun 2018 mempunyai tujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta dengan provinsi yang berbatasan.
BAB IV - SISTEMATIKA
Pasal 4

- (1) Sistematika RKPD Tahun 2018 meliputi:
- a. BAB I : PENDAHULUAN
Memuat Latar Belakang, Dasar Hukum, Hubungan Antar Dokumen, dan Sistematika Dokumen RKPD, serta Maksud dan Tujuan;
BAB II
BAB II : EVALUASI HASIL KINERJA PEMERINTAHAN
PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN PENYELENGGARAAN
Memuat Gambaran Umum Kondisi Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2016 dan Realisasi RPJMD, serta Permasalahan Pembangunan Daerah;
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 26 Mei 2017
GUBERNUR JAWA TIMUR
Dr. H. SOEKARWO
Diundangkan di Surabaya Pada tanggal 26 Mei 2017 an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR Kepala Biro Hukum ttd
Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH Pembina Utama Muda NIP. 19640319 198903 1 001
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 28 SERI E.
N/A
Preamble

Menimbang :
- a. bahwa untuk Penlrglgtttaraan pemerintahan daei'ah' Eupati perlu dibantr-i olch perangkal daerah yang dapat menyelenggarakanseluruhUi.Usanpemerintahanyang dilaksanakan oleh perneriniah an daerah:
- b. bahwa dengan dlundangkannya Undang-uindang Ncmoi' 25 Taliun 2008 tentaig Pemlientufan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi, sehingga fua1 lvilayah dan jumlah penciuduk K..abupaten Kerinci menji.Oi ber-kui-ang sehingga mengurangi nilai. skcr untuk p"n"trp-n besaran orgbnisasi perangkat daerah Kabupaten kerin;i, ma'r,,a organisasi Sekretanat Daerah Can Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinii, Organisasi Dinas Daerah Kabupaien f.erinci, dan br-ganisasi Lembaga Teknis Daerah, Organisasi Kecamatan dan Keiurahan Kabupe.ten Kerinci yang diatur deiam Peraturan Daerah Nornor 3, 4 dan 5 Tahun 2008 sudah sdak sesuai lag! dengan kondisi saat ini, sehingga prlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud dalam hu;'uf a dan huruf b perlu menbentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci;
Mengingat :
- i. UnCang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan U.":dang-Undang Dan-rrat Nomlr 2L Tahun 7957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun L956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalarn' Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat i Surnatera Tengah sebagai UndangUndang (l*ernbar-an Negara Republik indonesia Tahun 1958 Nonnor 108, Tambahan Lembai'an Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-UndanE Nomor 8 Tahun 1974 ientang Pokck-Pokok Kepegauraian (Lembaran Negara l{epublik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan !-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndanE Nomsr 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik incionesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran iriegara 3890);
3. Undang-Undang Ncmor i0 Tahun 2004 ientang Pembentukan Peratui.an Peruncang-undangan (Lembaran Negara F.epublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20C4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437j sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun ZACF' tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 l"lomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia it*;nor aM\;
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 teniang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 l{omor 92};
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Keoendudukan (Lembar':n Negara Republik Indonesia Tahun 20A6 Nomor 124, Tar=nbahan Lembaian Negara Republik indonesia Nomor 467fi;
7. Undang-Undanq Nomc:r 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsl Jambi (Lembaran Negai-a Repubiik indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
8. Peraturan Pernerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang PenEangkatan Pegawai Negeri Sipil Daiain iabatan Struktu;al (Lembaran tlegara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor !97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah ciengan Peraturan Pemerintah Nomor L3 Tahun 2C02 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negei'i Sipii Dalam iabatan Struktural (lembaran Negara Repubiik indonesia Tahun 2002 f''lomar 33, Tarnbahan Lembaran Neqara Repubilk Indonesia i'icmcr 4i94):
9. Peraturan Pernerintah l\iomcr 32 Tahun 2004 tentang Pedomati Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran I'jega;'a Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tarnbahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor a5BB);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2AA7 tentang Peiaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 teniang A.dministrasi Kependuciukan iLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20C7 i'Jomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanesia Nomor a736);
11. 1'!. Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Ui'usan Pemerintaharr Antara Pemeriirtaft, Pemerintaha:r Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Keta (Lembaran t'legara Republik Indonesia Tahr"rn 2G07 Nomar 82, Ta:rbahan Lembaran F,legar-a Republik li'idortesia l.tomor a737);
12. 'i2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahr,,1 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indsnesia l,lomor 47al;
13. Peraturan Pemerintah Nomr:r 19 Tahun 2008 tentang Keeamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2C0E Nomoi- 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aBZC);
14. '!4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun labatan Fungsional Fegarrua! i\iegeri Sipil;
15. i5. Feraturan Menteri Daiam Negeri Ftomor 57 Tahun 2007 tentanE Petunjuk Teknis Penataan C;-ganisasi Perangkat Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWANIT.Aii RAKYAT DAERAH KABUP.qTEH IGRINCI
dan
BUPATI I(ERIffCI
MEITIUTUSKAN:
llenetapkan :
PERATURAN DAERAIT KABUPATETT KERINCI TENTAftG PE}IBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KEPJA PERANGKAT DAERAH IGBUPATE]I KERINq,
BAB II - PE}IB€ITTUKAN
Pasal 3

T|fttatil:)aer-ah erdiri dari 3 (tiga) Asisten, yaitu:
- r. ffihn Hrrerintahan;
2. h frtnn Honornian dan Pembangunan; dan
3. c- ffiHrffiai Umum;
'
-
hsal4
ffiIn ffitnn sebagaimana dimaksud dalam Pasai 3 huruf a Hi Ai + (erp*) bagian dan masing masing-bagian terdiri dari 3fi9r}gro1fn,yatu:
- a- qE ffiai Fernerintahan Umum, membawahkan :
- |. qfia$an knerintaian Urnuffij
- f- 9frqfn kbrrafran; dan
- 3- S*lgEn Bffra Kmnabn cian Kelurairan.
- h' Sq*n tlftrn, nsnbarmhkan :
- L 9$barfftn ftrfiran bundang-undangan;
- 2- St6b$n Bant ar Hukum; dan
3. 9firyftn Fergkanan cian Dokumentasi Hukum.
- f- Ba*n Adninisfai knsintahan Desa, meriibawahkan :
- I Snbagi.rr Tab Fsnerinbhan Desa;
- 2!. StAbagian Fengendalian Administrasi Pemerintahan Desa; dan
3. S$ba$im Aset Dsa.
- d, h3ftrr lLrnas dan Protokol, membawahkan :
- L 9$bagbs hlayanan dan Media Informasi;
- L 9nbagian Peliputan dan Penyiaran; dan
- a E$bagian kotokol.
BAB II - PE}IB€ITTUKAN
Pasal 5

ftrtIn ftre*srornian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud ffi H 3 huruf b terdiri dari 3 (Uga) bagian dan masing-masing hlh E ei dai 3 (Uga) subbagian, yaitu:
- a q*n ldninistrail Perekononrian, membawahkan :
- L 9ftaghn Bina Sarana Perekonomian;
- a *egftn Produksi dan Penrasa,an; dan
- 3- 9$bagbn $rmber Daya Alam
'
- h, rf$Lnrffia$ Hnbargunan, membawahkan :
- g gu*qgpq fra Riogram;
- !1. 9ffiqgqr Ergendafan; dan
- n 9mqin hdsi tur Haporan.
- G. Efh Edistra$ Kescif*eraan Rakya! membawahkan :
-
- N* 9mqgfq Etffit dan Ptental Spiritual;
- L ryh Kedra0an dan Bna Sosial; dan
- IL {Itr!'nFr't ronfg6q@at hrernpuan
BAB II - PE}IB€ITTUKAN
Pasal 6

tffi ffiiisfa$ l,.hntrn sebagaimana dimaksud daiam Pasal 3 lHcEfi dni 3 ([ga) ba$an dan masing-masing bagian terdiri fiil t'fllnl stUajim, y:*hr:
- nuD;F llrun, membarrahkan :
- il. qrahatjinTe Usaha;
- nL ffi$n fepegarcian; dan
- &amp; gl|rngEn Rrmfi Tangga,
- |li f|h Ctgilisdi dan Perqolahan Data Elektronilq membawahkan L Slfftsi*rr l{dan!4Aan;
- [!. Srlrplinr lGtatdaksanaan &amp; Pendayagunaan Aparatur; dan
- L gths'&amp;n Ergddnn ffi Effiwrik
- lc. HtsHrym darr Aset, membarmhkan :
- L rlflrrjiti Frogrdn dan Perencanaan;
- I\_ singnn ftrnbiayaan dan Haporan; dan
- t ti*rngnr aeflengkapan dan As€t
Bagian Kedua
Sekretariat DPRD
BAB II - PE}IB€ITTUKAN
Pasal 7

Sekretariat DPRD ierdiri dari 4 (empat) bagian, dan inasing-masing bagian terdiri dari 2 (dua) subbagian, yaitu:
- a- Bagian Umum, membawahkan :
1. Subbagian Tata Usaha; o'an
2. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
- b. @ian Persidangan, membawahkan :
1. Subbagian Risalah dan Persidangan; dan
2. Subbagian Protokoler dan Kehunnasan; dan
- c. Bagian Hukum dan Dokumentasi, membawahkan :
1. Subbagian Perundang-undangan; dan
- Z $bbagian Dokumentasi dan Perpustakaan.
- d. Bagian Keuangan, mernbawahkan :
1. Subbagian Perencanaan dan Anggaran; dan
- L gibbagian Verifikasi rian Pembukuan.
Bagian Ketiga
Staf Ahli
- hpati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Siaf Ahli.
- 5H Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat {1) paiing banyak 3 Gba) Staf Ahli.
- St Ahli diangkat dan diber:hentikan oleh Bii;,l:ii dari Pegawai fFgeri Sipii.
- (a) Tugas dan Fungsi Staf Ahli Bupati ditetapkan oieh tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Bupati diluar
- (5) Sfiaf Ahii daiam pelaksanaan tugasnya secara dikoordin..si'.&lt;an oleh Seketaris Daerah. administrasi
Bagian Keernpat
lnspektorat
BAB II - PE}IB€ITTUKAN
Pasal 9

mspe*torat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hut'uf c tercfri dari 1. {satu} sekretariat dan 4 (empat) Inspektur Pembantu l$a1ffr, yaitu:
- a- Sekretarlat, membawahkan :
1. Subhagian Perencanaan;
- Z gibbagian Evaiuasi dan Peiaporan; dan
3. *rb Bagian Adnninistrasidan Umum.
Irapekrur Pembantu Wilayah I, membawahkan :
- t" Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerlntahan; cian
- 3- Sdcsi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- c hspe*firr Pembantu \tVilayah II, membawahkan :
- L Sdcsi Pengawas Pemeiintah Bidang Pembangunan;
- 2- Sdcsi Pengawas Pernerintah Bidang Pemerintahan; dan
- 3- Sdsi kngawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- d. Frpekui- Pembar,tu Wlai'ah lII, membawahkan :
- L Setsi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
2. Sdcf Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
- 3" SdLq Pargawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- u, ffiffimtffiffitatt IV, rnernba*ahkan :
- &amp; ffi Mrc mnelMt Beng P:mbangunan;
- &amp; mir mqyre Mam trdang i(emas,va'akatan.
- e." ffi mmgre frmerilffit fidilq Pemerintahan; dan
tegfran f,ellcna
BSan Perencanaan Pembangunan Daerah
BAB II - PE}IB€ITTUKAN
Pasal 10

Mt krencanaan Pembangunan Daerah ffinlrrn Pasal 2 a;'at (i) huruf d terdiri dari 1 sebagaimana dimaksud (satu) sekretariat dan 5 [*hng, yaitu:
- Sdffiiat membawahkan:
- t* gl&amp;aghn Unrunn dan KePegawaian;
- f. 9lffiogtan P,"ograrn, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- &amp; 9ffiagEan Kei:angan.
- MfuilS Mqernbanga n Sistem Pei-enca na* i:, m€.i']bawa h ka n :
- fr- Mdaq D-:kumen Perencanaan; dan
8. effiHdarg Pengembangan Perencanaan'
- milnilE Ebsni dan Peltanarman Moda!, mernbawahkan :
- U- W*darg Perekonomian; dan
- l Sffiftg Penanaman Modal.
- @ Sr$d Br-rdaya, membawahkan:
- tr $##rtarg Pendidikan, Kebudayaan dan Tenaga Kerja; dan
- I!" e,effirg Pemei'intahan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
- e- Bidang Fisik dan Prasarana, inemba,rsahkan :
1. Subbidang Perhubungan, Pengairan dan Pe;'nukiman; dan
2. Subbidang Tata Ruang, Lingkungan liidup dan Energi Sumber Daya Minera!.
- f. Bidang Peneiitian dan Pengembangan (Litbang), i'nembawahkan :
1. Suobidang Penelitian dan Statistik; dan
2. Subbidang Monitor-lng, Pengendalian dan Evaluasi.
Bagiaa Keenam
Dinas Pendidikan
[nras Pendlciikan sebagaimana dirnai&lt;sud ejaia',r Pasal 2 ayat (2) tf,ri.f a ierdiri dari i isatu) sekretariat, 4 {empai) bidang yaitu:
Selretariat membawahkan :
- l. Suifagian Umum dan KepeEawaian;
2. Z $bbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
3. 3- Sr$bagian i(euangan.
4. e, lECilg Pendidikan Dasar, membawahkan :
5. L Seksi Kesiswaan dan Kurikulum TVSD dan SMP;
6. Z Seksi Sarana dan Prasarana TIVSD dan SMP; dan
7. 3- S*si Program dan Perencanaan T(/SD dan Si'lP.
8. (- eiig Pendidikan Menengah, membawahkan :
9. fsekE Kesiswaan dan Kurikulum Sekolah i{enengah;
10. t.Sekd Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah; dan
11. 3-Selcsi Program dan Perencanaan Sekolah Menengah.
- d- Edarg Peningkatan Mutu Pendidik, dan Tenaga Kependidikan, tlenrbawahkan :
1. Seksi Pi'ofesi;
- L Seksi Mutasi dan Promosi; dan
3. Seksi Program dan Pei'encanaan'
- e- Hdang Pendidikan Formal dan Informal, nnembawahka, i
1. Seloi Kesetaraan;
- Z Seksi PAUD; dan
3. S€ksi Pendidikan MasYarakat.
Bagian Ketujuh Dinas Kesehatan
BAB II - PE}IB€ITTUKAN
Pasal 12

lltrnr36l(esefiatan sebagaimana dimal'.sud dalam Pasa! 2 ayat (2i huruf b Mm &amp;si 1 (saiu) sekretariat, 4 (empat) bldang yaitu;
- Sekle*aria.,, membawahkan :
- tr* S.Obagian Umurn dan KePega,;alan;
- 2- Srrtt€ian Program, Evaluasi dan Pelapci-an; dan
- 3- li.fibagian Keuangan'
- mdttB Hayanan Kesehatan dan Farmasi, membawahkarr :
- It sefti Upaya Pelayanan Kesehatan Dasar, Ruiukan dan Ldratorium
- i- *i Farmakrnin dan A'lat Kesehatan; dan
- 3, SskE Pelayanan Kesehatan Swasta'
- ffirg Fensegahan Penyakii Menular (Pztvl), membavrahkan :
- L SS Pengamatan Penyakit 'Jan Imunisasi;
- Il! ffii Pmcegahan dan Pemberantasan Penyakit Manular tarysrtg (P2ML); dan
- &amp; $!d Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Bersumber ffia*=ng (P3BZ)'
- d ilidang Penyehatan Lingkungan dan Penyuluhan Kesehatan Mas;rarakat membawahkan :
1. Seksi Penyehatan Lingkungan;
3. Seksi Pengawasan Tempat-tempat Umum fi ru), Tempat Pengolahan Makanan {TPM), dan Tempat Penyimpanan Pengamanan Pestisida (TP3).
2. Seksi Penyuluhan Keseliatan Masyarakat; dan
- e- Hdang Kesehatan Keluai'ga Can Gizi, membawahkan:
2. Seksi Gizi; dan
- L Seksi Kesehatan Keluarga;
- J. Seksi Kesehatan Institusi.
Bagian Kedeiapan
Dinas Sosial, T- enaga Keqa clan Transmig;asi
Pasai 13
Hm Sosaal, Tenaga Kerja cian Transmigrasi sebagaimana dimaksud {hfu,rn hal 2 a,;at (2} huruf c terdiri dari i {s:tu} sekreiariat, +{sr$) bidang yaitu:
a, SMria! membawahkan :
- I- Etbagian Umum dan Kepegawaian;
- t- Sfibagian Keuangan.
- L S.ibagian Program, Evaluasi cian Pelaporan; dan
- rut ffing F.esejahteraan dan Bantuan Sosial, membawahkan :
- L S€lcd Pemherdayaan Kelembagaan Sosial dan Jamsos;
- t- Selci Pemberdayaan Keluarga dan Fakir Miskin.
- L 5*i Bantuan Sosial, Orang Tedantar dan Korban llndak fiefterasan; dan
- m. rffiig FHay'anan dan Rehabilitasi Sosial, rnemcawahkan :
- |. Sekd Pelayanan Perlindungan Anak dan Lansia;
- 3- Selci kla'yanan Rehabilitasi Scsial Penyandang Cacat.
- I- Sdsi Felayanan Rehabilitasi Sosial Korban Napza dan Tuna Scbl;
.
- ttdang Ketenagakerjaan dan Pengawasan Tenaga Kerja, nnrnbawahkan:
- 1- Seksi Pendataan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial;
- 3, Seksi Pengawasan, Peningkatan Produktifitas dan Pelatihan Tenaga Kerja.
- 2- Seksi Penempatan Tenaga Kerja, Jamsosnaker dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); dan
\_e- mdang TransmiEi'asi, membawahkan :
- L Seksi Penyiapan Areal;
3. Sdcsi Pernbinaan Transmigrasi.
- L Sdssi Penempatan Transmigrasi; dan
Bagian Keserribilan
Dhrs Perhubunga;r, Komunikasi dan Informatika
BAB II - PE}IB€ITTUKAN
Pasal 14

kr-trunhrngan, Konrunikasi dan Informatika sebagairnana huruf d terdiri dari 1 (satu) dalam Pasai 2 ayat {Z) 3 itiga) bidang yaitu:
- ffilart, membal*;ehkan:
- U[- &amp;ffia$an Umum dan Kepegawaian;
- U Si''ilftaghn Program, Evaluasr dan Pelaporan; dan
- lffig tlanajernen Lalu Lintas dan Angkutary membawahkan :
- &amp; gdee$an Keuangan.
- Ut &amp;kS il$ana-iemen dan Rekayasa Lalu Lirrtas;
- I[- ffis- Arqkuran Orang dan Barang; dan
- S, ffi kEendaiian dan Operasi.
- ,Wg Str-dna dan Prasarana Tra nspoftasin membawahkan :
- @* gsfrS Terminal tian Parkir;
8. ffi$ Maraan dan Perbengkeian; dan
- S, Sffi krnbinaan Keselamatan Transportasi"
- d- ffia::g Pos, Teiekomunikasi dan Inforrnaiika, membawahkan:
- 1- Seksi Pengembangan Pos dan Telekornunikasi;
- Z S€k$ Pernberdayaan Teknologi Infarrnatika; dan
- 3- SekS Kelembagaen Komunikasi dan inicrmatika'
Eaglan KesePr:luh
Dinas Kependudukan dar Catatan Sipil
BAB II - PE}IB€ITTUKAN
Pasal 15

tf5 l@pendudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksutl dalam hsd 2 ayat (2) huruf e terdiri dari 1 {satu) sekretariat. 3 (tiga) ffiU yaihi:
- a, Sek:eGriat membawehkan :
- L- S.rbbagian Umuin da* Kepegawaian;
- 2- Subbagian Pi-ograrn, Evaluasi dan Peiapcran; dan
- 3- 9:bbagian Keuangan.
- b. frdarq Kependudukan, membawahkan :
- !.- S*si Pendaft,aian dan Pendataan Penduduk;
- L Seksi Pelayanan Kartu Keluarga (KK) dan Kafru Tanda Fen&lt;iuduk (KTP); dan
- a Seks! Mutasi Penduduk.
- c- ffiig Pencatatan Sipil, membawahkan :
- L Seksi Pencatatan AKa;
- tSeksi Pelayanan Ai€a; dan
- 3" Seksi Penataan Kearsipan Dckumen Administrasi X=pendudukan.
- dt ffirrg Pencatatan dan Pelaporan, membawahkan :
- !-Seksi Perkembangan dan Perencanaan Penduduk;
- L Seksi Advokasi darr Informasi Penduduk;
3. Seisi Monev dan Wasdal.
.
Bagian Keebelas
Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan
BAB II - PE}IB€ITTUKAN
Pasal 15

Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f terdiri dari i (satu) seketariat, 4 (empat) bidang yaitu:
- a. Seketarial membawahkan:
1. Subbagian Umurn dan Kepegawaian;
2. Subbagian Program, Evaluasidan Pelaporan; dan
3. fubbagian Keuangan.
- b. Bidang Kepemudaan, membawahkan:
1. Seksi Pernbinaan Kelembagaan;
2. Seksi Produktivitas dan Kepemudaan; dan
3. Seks! Pengembangan Remaja dan Pemuda.
- c. Bidang Oiah Raga, membawahkan:
1. Seksi Pembinaan Prestasi;
2. Seksi Olah Raga Tradisinnal, Glah Raga Penyandang Cacat dan Olah Raga Rekeasi; dan
3. Seksi Sarana dan Prasarana.
- d. Bidang Kepariwisataan, membawahkan:
1. Seksi Sarana dan Daya Tarik Wsata;
2. Seksi Pe,ryuluhan dan InformasiWisata; dan
3. Seksi Usaha lasa Wisata
- e. Bidang Kebudayaan, membawahkan:
1. Seksi Pembinaan dan Pergelaran Seni Budaya; dan
2. Seksi Pelestarian Nilai Budaya, Sejarah dan Kepurbakalaan.
-
-
Eegien Kduabelas
Dinas Pekerjaan Umum
Paspri 17
Dinas Pekerjaan Umum sebag:is36a dirnaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g terdiri dari 1 (satu) sekretariat, 4 (empat) bidang yaitu:
- a. Sekretariaf membawahkan :
2. 1.. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
3. Subbagian Keuangan.
- b. Bidang Pengendalian dan Tata Ruang, rnembawahkan :
1. Seksi Perencanaan Tata Ruang dan Perkotaan;
2. Seksi Pengendalian, EvaluasiTata Ruang dan Perkotaan; dan
3. Seksi Peralatan, Perbekalan dan Tanggap Darurat.
- c. Bidang Surnber Daya Air, membawahkan :
1. Seksi Pereitcanaan Sunber Daya Air;
2. Seksi Pelaksan:an dan Pengawasan Sumber Daya Air; dan
3. Seksi Operasional dan Pemeliharaan.
- d. Bidang Bina Marga, rnembawahkan :
1. Seksi Perencanaan Bina Marga;
2. Seksi Pelaksanaan dan Pengawasan Bina Marga; dan
3. Seksi Pemeliharaan lalan dan Jembatan.
- e. Bidang Cipta Karya, membawahkar :
1. Seksi Perencanaan Cipta Karya;
2. Seksi Pelaksanaan dan Pengawasan Cipta Karya; dan
3. Seksi Operasiona! dan Pemeliharaan Gpta Karya.
Bagian Ketigabelas
Dinas Kopemsi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
BAB II - PE}IB€ITTUKAN
Pasal 18

-
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 2 ayat (2) huruf h terdiri dari - 1 (satu) sekretariat 3 (tiga) bidang yaitu:
- a. Seketariat membawahkan :
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
3. 2, Subbagian Program, Evaluasi dan pelaporan; dan
3. Subbagian Keuangan.
- b. Bidang Koperasi, membawahkan :
1. Seksi Keiembagaan Koperasi;
2. Seksl Usaha Koperasi; dan
3. Seks! Pendataan Koperasi.
- c. Bidang Usaha l'liko Kecil dan i,lenengah, rrembawahkan :
- i. Seksi Kelembagaan UMKM;
2. Seksi Usaha dan Kemitraan; Can
3. Seksi Pengembangan Surnber Daya Manusia UMKM.
- d. Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Permodalan, membawahkan:
1. Seksi Pembiayaan dan Permodalan Koperasi; dan
2. Seksi Pembiayaan dan Permodaian Non Koperasi;
Di\_\_^ \_ Bagian Keernpatbetas '"H:ilHffi?#ffi:Handan
Mineral
- a. rnembawah;;:".
IFIH#,r"tf T.*xtr,il3;*:.,r%,#jri,"",;r; Dinas dan
- z' ,uaoug,'un Umum dan Ke*gawaian;
- Sekretariaq, 1. subbag.
- srooa# ;ffi;:valuasi dan Peraporan; oan Br-dang pent 3
- r. **, r-.,lllltin* Industq rnembawahkan :
3. Seki Bimt s. gidang Produki.
- z. s"ro, u,ur,:ij:ff::,;;."'
r"nnun"nnan
- I *", **.llll"J"lTiil?il nernbawahkan :
- 2..\_ Seks, promr
- seksi Perrin:o
- 3' o* Pemasaran; dan
- a. Bidane ;;r#tns\_an Fonsumen d
- *o,**ffij#;il-l'":"'*'
- Ser.an d dan"::: 3. Prasarana
- 2. Seki
- seksi pembin, Pasai-; rian aan dan pengembangan pedagang.
- e. Bidang Pengembangan Energi dan sumber Daya Mineral, membawahkan:
1. Seksi Inventarisasi dan Pemetaan;
2. Seki Pertambangan; dan
3. Seksi Energi, l"iigas dan Kelistrik-"n.
Bagian Kelimabelas
Dinas Pertanian .Tanaman Pangnn
BAB II - PE}IB€ITTUKAN
Pasal 2

O
Dinas Pertanian Tanaman Pangan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf j terdiri dari 1 (satui sekretariat, 3 (tiga) bidang yaitu:
- a. Sekretariat membawahkan :
1. Subbagian Umum dan KePegawaian;
7. Subbagian Program, Evalr:asi dan Pelaporan; dan
3. Subbaglan Keuangan.
- b. Bidang Tanaman Pangan, membawahkan :
1. Seksi Bina ProdiksiTanaman Pangan;
2. Seksi Pengembangan Kpmoditi dan Perluasana Areal; dan
3. Seksi Sarana, Prasarana dan Perlintan.
- c. Bidang Tanaman Hokikultura, memba'r,tahkan :
1. Seksi Bina Fi'oduksi Hoiiikultura;
2. Seksi Pengembangan Komoditl dan Perluasan Areal; dan
3. Seksi Sarana, Prasarana dan Perlintan.
- d. Eidang Agribrsr-ris, membawatrkan :
1. Seki Birnbingan Usaha;
2. Seksi Pasce Panen dan pengolahan l-lasil;
3. Seksi Pemasaran Hasil.
Sagian Keenambelas
Dinas PeErnakan dan perikanan
BAB II - PE}IB€ITTUKAN
Pasal 21

Dinas Feternakan dan perikanan sebagaimana &lt;jimaksud daiam pasal 2 ayat (2) hui-uf k terdiri dai'i 1 (satu) sekretariet, 3 (tiga) bidang yaitu:
- a. Sekretariaf rnembawahkan :
1. Subbagian Umr\_rrn dan Kepegawaian;
2. Subbagian Pi-ogram, Evaluasi dan pelaporan; &lt;ian
3. Subbagian KeuanEan.
- b. Eidang Petemakan, membau.rahkan :
1. Seksi Budidaya petemakan;
7. -2. Seksi Bina Usaha peternakan; dan
3. Seksi Sarana dan prasarana peternakan.
- c. Bidang Perikanan, nnenbawahkan :
1. Seksi Budidaya perikanan;
2. SeksiEina Usaha perikanan; dan
3. Seksi Sarana dan prasarana perikanan.
Bidang Kes€fiaftn tlewan dan tlama Penyakt llcn, menbawahkan:
1. Seksi Kdetan llan*an;
2. 2, Seksi Pengenda$an Harna dan Pwryaklt lkan; dan
3. Seksi Penggwwan Obat Flewan dan Kesffffi'ef'
tqria* retSuhbelaE
finar l(chstanan dur Fertchnan
Pafd lt
Dinas Kdrutanan dan pgfkebr.rnan s$agnimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf I tefdifi d6ti I {satu} s€kraaxat, 3 ttua} bktang yaitu;
Sekretartat membawahbn :
1. Subbagian Urnum dan Kepqmralan;
2. 2, Susaghn Program, Evalumi&amp;n Pelaporan; dan
3. Subbagian Keuargnn.
- b. Bidang Eina Hutan dan Konservasi Aam, menrb*rahkan:
1. Sgk$ Rel|Ebtlitasi Htrtan dan Manalennn Drerah Aliran $rgal {DAS);
2. Seksi Areka 6una Hubn dan Hutan Kemasyarak#ri; dan
3. Sksi Bina Hutsn Adat dan Korsery*i Alam.
- c. Bidarg Perlindungnn Hubn dan Bina Usaha Ketutarfftn, rnernbawahkan:
9. 1, selai Pengamanan Hr*an, Pengefdalhfi Kehaksan Hubn dan tahan;
2. Seksi Bina Pnrduksidan Tertib Usaha Kefrdanani dan
3. Seksi Penataan, Pernetaan dan Inventarisasl Hutan'
- d. Bidang Tanaman Perkebu*an, membawahkan
1. Seksi Bina ProduksiTanaman Perkebunan;
3. ?. Seksi Pengembangan Komoditi dan Pernasaran Hasil Per*ebunan; dan
3. Seksi Sarana/Prasarana dan Perlintan Perkebunan.
Bagian Kedelapanbelas
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
BAB II - PE}IB€ITTUKAN
Pasal 23

Dinas Pendapatan, Pengeiolaan Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf m terdlr! dari 1 (satu) sekretariat 5 (lirna) bidang yaitu:
- a. Sekretariat mernbawahkan :
2. 1.. Subbagian Unrunr dan Kepegawaian;
2. Subbagian Prograrn, Evaluas! dan Pelaporan; dan
3. Subbagian Keuangan.
- b. Bidang Pendapatan, membawahkan :
1. Seksi Pendapatan Asli Daerah;
2. Seksi Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya; dan
3. Seksi Pembukuan Pendapatan
- c. Bidang Pendataan Can Penetapan, membawahkan :
1. Seksi Pendaiaan, Pendaftaran dan Penetapan;
2. Seksi renagihan; dan
3. Seksi Keberatan dan Restitusi.
'
-
-
'
- d. Bidang Anggara4 mernbawahkan :
1. Seksi Anggaran Belanja Langsung;
2. Seksi Anggaran Belanja Tdak Langsung; dan
3. SeksiA.nalisis dan Regulasi Keuangan.
- e. Bidang Akuntansi dan Penatausahaan Keuangan, membawahkan:
1. Seksi Akuntansi dan Pen,bukuan;
2. Seksi Perbendaharaan dan Pembiayaan; dan
3. Seisi Pencatatan oan Rekonsolidasi.
9. f . Bidang Aset, membawahkan:
1. Seksi Perencanaan dan Inventarisasi;
2. Seksi Pemeliharaan dan Penyimpanan Surat Berharga; dan
3. Seksi Fengadaan dan Penghapusan Aset.
Bagian Kesembilanbelas Badan Kepegawalan Daerah
Fa;al 34
Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang, yaitu:
- a. Seketariat membawahkan:
2. LSubbagian Umrlm dan Kepegawaian;
3. 2.Subbagian Program, Evaluasidan Pelaporan; dan
4. 3.Sribbagian Keuangan.
- b. Bidang Pendataan dan Pengembangan. membawahkan :
6. l.Subbidang Pendataan Pegawai; dan
7. z.Subbidang Pengembangan Karir dan Kesejahteraan Pegawai.
F
t
.
'
'
-
'
- c. Bidang Pengadaan, Kepangkatan, Mutasi dan Pensiun, membawahkan:
2. l.Subbidang Kepangkatan dan Mutasi; dan
3. 2.Subbidang Pengadaan dan Pensir"in.
- d. Bidang Pembinaan dan Disiplin, rnembawahkan :
1. Subbidang Pembinaan dan Penyuluhan Disiplin; dan
2. Subbidang Izin, Cuti, dan Evaluasi Kinerja.
- e. Bidang Diklat, membawahkan:
8. l.subbidang Diklat StruKurai; dan
9. 2.Subbidang Diklat Fungsional dan Teknis.
Eagian KeduaPuluh
Badan Pemberdayaan Masyarakat" Pemberdayaan Perempuan dan Keluatga Berencana
BAB II - PE}IB€ITTUKAN
Pasal 25

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bida;rg, yaitu:
- a. Sekretariat membawahkan :
1. Subbagian Umum dan KePegawaian;
2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
3. SubbaEian Keuangan.
- b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahkan :
- i. Subbidang Pengembangan Usaha Ek'onomi Masyarakat; dan
2. S ubbidang Pemberdayaan Masyarakat dan PKK.
.
,
.
- c. Bidang Ketahanan Masyaraka! membaw\_ahkan :
1. Subbidang Peningk\_atan Peranan Kelembagaan Masyarakat;
2. Subbidang Peningkatan Keffampilan dan Bimbingan Motivasi Masyarakat.
- d. Bideng Pemberdayaan Perempuan, membawahkan :
1. Subbidang Keiembagaan Pengarusutamaan Gender; dan
2. Subbidang Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Perempuan dan Anak.
7. e Eidang Keluarga Berencana dan Keiuarga Sejahtera, mernbawahkan :
8. l.Subbidang Keluarga Berencana; dan
9. 2.Subbidang Keluarga Sejahtera-
Bagian Keduapuluhsatu
Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Fangan
BAB II - PE}IB€ITTUKAN
Pasal 26

Badan Peiaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan sebagalmana dinnaksuci dalam Pasal 2 ayat {3i huruf c terdiri dari L (saiu) seketariat dan 4 (empat) bidang, yaitu:
- a. Sekretariat membawahkan :
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Program, Evaluasidan Pelaporan; dan
3. Subbagian Keuangan.
- b. Bidang Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan dan petani, membawahkarr;
1. Subbidang Pengembangan Kelembagaan Penyuli.rhan; dan
2. Subbidang Pengembangan Kelembagaan Petani.
'
-
-
''
- c. Bidang Diklat dan Penerapan Teknologi, membawahkan :
1. Subbidang Diklat; dan
2. Subbidang Diklat dan Penerapan Teknologi.
- d. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, membawahkan :
1. Subbidarrg Keterseciiaan Pangan;dan
2. Subbidang Distribusi dan Harga Pangan.
- e. Bidang Konsumsi, Kewaspadaan Pangan dan Gizl, membawahkan
8. l.subbidang Konsumsi, Kewaspadaan Pangan; clan
9. 2.Subbidang Mutu Pangan cjan Gizi.
Badan Kesatuan Bangsa, Folitik dan Perlindungan
Bagian Keiuapuluhdua Flasyarakat
Pasp,l27
Badan Ksatuan Sngsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaks'ud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang, yaitu:
- a. Seketariat, membawahkan :
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Prograrrt, Evaluasi dan Felaporan; dan
3. Subbagian Keuangan.
- b. Bidang Penqembangan NilaFnilai Kebangsaan, membawahkan:
1. Subbidang Ketahanan Bangsa; dan
7. 2 .Subbidang Pranata Sosial dan Budaya Bangsa.
.
'
i
- -c' Bidang Fenanganan Konflik cjan Fasiritas ormas, membawahkan :
1. Subbidang penanganan Konflik; dan
2. Subbidang Fasilitas Ormas.
- o. BiCang perlindungan Masyaraka! membawahkan:
'
.
1. subbidang peningkatan sumber Daya Manusia dan perlinaungan Masyarakat; dan
- Z. Subbidang Ketentraman.
- e. Bidang pembinaan politik, membawahkan:
4. LSubbidang Fasilitas pemilu; dan
5. z.subbidang Komunikasi dan pendidikan poritik.
BAB II - PE}IB€ITTUKAN
pasal 2

g
untuk pembentukan uprD dan uprB akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Sagian Keduapuluhtiga
Kantor Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan Kebersihan
pasai 29
Kantor ungkungan Hidup, sumber Daya Aram dan Kebersihan sebagairnana dimaksud datam pasar 2 uvot tii iurur e terdiri dari 1 (satu) bagian dan 3 (tiga) seksi, yaitu: ' \-' .
- a. Bagian Tata Usaha.
- b. Seksi Lingkung3n Hidup;
- c. SekiSurnber Daya Alam; dan
- d. Seksi Kebersihan;
- c. Bidang Penanganan Konflik dan Fasilitas Ormas, membawahkan :
1. Subbidang Penanganan Konflik; dan
2. Subbidang Fasilitas Ormas.
- d. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan:
-
1. Subbidang Peningkaian Sumber Daya Manusia dan Perlindungan MasyarakaU Can
-
2. Subbidang Ketentraman.
- e. Bidang Pembinaan Politilq membawahkan:
3. l.subbidang Fasilitas Pemllu; dan
2. subbidang Komunikasi dan Pendidikan Politik.
BAB II - PE}IB€ITTUKAN
Pasal 28

Untuk pembentukan UPTD dan UPTB akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Kantor Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan
Bagian Keduapuluhtiga Kebersihan
BAB II - PE}IB€ITTUKAN
Pasal 29

Kantor Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan K.ebersihan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 ayat (3) huruf e terdiri dari 1 (satu) bagian dan 3 (tiga) seki, yaitu:
- a. Bagian Tata Usaha.
- b. Seksi Lingkungan Hidup;
- c. Seksi Sumber Daya Alam; dan
- d. Seksi Kebersihan;
t
"
Kantor Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat -(3) hurur f terdiri dari I (satu) su-bbagian dan 3 (tiga) seksi, yiiiu, -
- a. Subbagian Tata tJsaha;
- b. Seksi Informasi dan pelayanan;
- c. Seksi penerbitan perizinan; dan
- d. Seksi Evaluasi dan pengendalian;
Bagian Keduapuluhlima
ntor perpushkaan, Arsip dan Dokumentasi
BAB II - PE}IB€ITTUKAN
Pasal 31

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam pasar 2\_ ayat (3) huruf g angka z teriiri dari r Gu) subbagian dan 3 (tiga) sersi, yaitu:
- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi pembinaan dan pengennbangan;
- c. Seksi perpustakaan; dan
- d. SeksiArsip dan Dokumentasi;
Bagian Keduapuluhenam
Rumah Sakit Umum Daerah
BAB II - PE}IB€ITTUKAN
pasal 32

Rumah Sakit umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf h terdiri dari 1 (satuf bagian dan 3 (tiga) bidang, vuitu
'
- a. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
1. Subbagian Umum dan Perlengkapan;
2. Subbagian Kepegawaian dan Diklaq dan
3. Subbagian Rekam Medik dan Pelaporan.
- b. Bidang Perawatan, membawahkan :
1. Seksi Mutu Asuhan Kepera',vatan; dan
2. Seksi Mutu Sumber Daya Manusla &amp; Logistik Keperawatan.
- c. Bidang Pelayanan, membawahkan :
1. Seksi Pelayanan Medis; dan
2. Seksi Pelayanan Non Medis dan Penunjang Medis.
- d. Bidang Keuangan dan Anggaran, membawahkan :
12. l.Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran; dan z.Seksi Perbendaharaan.
- e. Komite Medik.
14. f . Komite Keperawatan.
- g. Satuan Pengawas Interen (SPD.
- h. Instalasi.
Eagian Keduapuluhtujuh Satuan Polisi Pamong Praja
BAB II - PE}IB€ITTUKAN
Pasal 33

Satuan Polisi Pamong Praja sebaga{mana dirnaksud dalam Pasal 2 ayat (4) terdiri dari 1 (satu) subbagian dan 3 (tiga) seksi, yaitu:
- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pembinaan dan PenYuluhan;
- c. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
- d. Seksi Penyidikan dan Pemeriksaaan.
,
'
.
Bagian KeduaPuluhdelaPan Kecamatan
BAB II - PE}IB€ITTUKAN
Pasal 34

- Kecamatal sebagaimana dimaksuct dalam Pasal 2 ayat (5) terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan 4 {empat) seksi, yaitu:
- . a. Sekretariat membawahkan :
1. Subbag Tata Usaha; dan
2. Subbag Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- b. Seksi'seksi, terdiri dari:
1. Seksi Pemerintahan;
2. Seksi Ketentraman dan Kete*iban;
3. Seksi Ekonomi dan Pembarqunan; dan
4. Seksi Kesejahteraan sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
Bagian Kedua Puluhsembilan Kelurahan
BAB II - PE}IB€ITTUKAN
Pasal 35

Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6), terdiri dari |($tu) sekretariat tian 3 (tiga) seksi, yaitu:
- a. Seketariat;
- b. Seksi Umum;
- c. Seksi Pembangunan; dan
- d. Seksi Pemerintahan.
BAB IV - KEDUDUKAN
Pasal 37

Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua
sekretariat DPRD
BAB IV - KEDUDUKAN
Pasal 38

- (1) Seketariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Sekretaris DPRD secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPP.D dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Seketaris Daerah.
KELOF{ POK JABATAN FU NGSIONAL
BAB IV - KEDUDUKAN
Pasal 39

- (1) Pada masing-masing Perangkat' Daerah dapat ditetapkan labatan Fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan'
.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahllan dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan'
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsiona! y.ang diatur dan citetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ciipimpin oleh seorang tenaga fungsionai senior Yang ditunjuk.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Kelompok jabatan fungsional beftanggungJawab kepada - -Seketaris Daerah atau Seketaris DPRD dan dalam pelaksanaan tugnsnya berkc.rordinasi dengan unit kerja dalam iingkungan Sekretariat Daerah dan Seketariat DPRD.
,
VI
"AB
ESELON DAN KOMPETENSI JABATAN
BAB IV - KEDUDUKAN
Pasal 40

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struKural selon IIa.
- (2) Asisten, Staf Ahll Bupatl, Seketaris Dewan Perwakilan R-akyat Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (3) Kepala Karttor, Camat Kepala Bagian pada Seketariat Daerah dan Seketariat DPRD , Seketaris pada Dinas, Badan dan Inspektorat, Inspektur Pembantu, DireKur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C merupakan jabatan sffiukural eselon IIIa.
- (4) Kepala Bidang pada Dlnas dan Badan, Seketarls Camat merupakan jabatan esclon Iiib.
- (5) Kepala Subbagian pada Seketariat Daerah dan Seketariat DPRD, Lurah, Kepala Seksi, Kepala Subbidang, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan. merupakan jabatan $ruktural eselon IVa.
- (6) Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kipala Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis, Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan dan Kepala Subbagian pada Sekretariat Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IVb.
- (7) Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Peftama dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah merupakan jabatan struKural eselon Va.
PENGANGKATAil DAN PEH BERHEilTIAN DAIAFi JABATAN
BAB IV - KEDUDUKAN
Pasal 41

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah ditakukan oleh Gubernur atas usul Bupati.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat eselon II b dilakukan oleh Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat eselon III dan eselon IV di lingkungan Sekretariat Daerah dilakukan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat eselon III dan eselon Iv di lingkungan seketariat DPRD dilakukan oleh Bupati atas usul Sekretaris DPRD.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat eselon III dan eselon IV di lingkungan Dinas dan Badan dilakukan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian kelompok jabatan fungsional sesuai dcngan mekanisme dan Peraturan Perundangundangan.
4. {7) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan profesionalisme, sesuai dengan kompetensi, prestasi kerJa, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan, sesuai peraturan perundangundanEan.
BAB VIII - TATA KER'A
Pasal 42

Dalam melaksanakan tugasnya Seketariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sefta kelompok Jabatan fungsional waJib menerapkan prlnsip-prlnsip koordinasi, integrasi, sinkonisasi dan simplikasi baik dilingkungan satuan unit kerjanya maupun antar instansi terkait lainnya.
BAB IX - PEIIIBIAYAAT{
Pasal 43

Segala blaya yang timbul akibat ditetapkannya peraturan Daerah ini dibebankan kepada A.-gg:ran Pendapatan Can &amp;lanja Daerah Kabupaten Kerinci.
8AB X
,
KETEI{TUAH PERALIHATT
BAB IX - PEIIIBIAYAAT{
Pasal 44

Pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah ini berlaku secara efektif mulai tanggal 2 lanuar.i 2010.
348 XI
KETETITUAT{ PEI{UTUP
BAB IX - PEIIIBIAYAAT{
Pasal 45

struktur organisasi Perangkat Daerah sebagaimana ierlarnpir daiam Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.
BAB IX - PEIIIBIAYAAT{
Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai beriaku, Feraturan Daerah : Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Seketariat DPRD Kabupaten Kerinci,\_ Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kerinci, dan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kerinci Tahun 2008 (Lemba;-an Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 3, 4 dan 5, ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Fasg,f47
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang rnengetahuinya, rnemerintahkan Pengundangan Perafui-an Daerah ini dengan penempatanrrya"'dilam-''Li:ihbaran Daerah Kabupaten Kerinci.
Ditetapkan di Sungai Penuh pada tanggal 9 November 2009
BUPATT KERff.lCr, dto H. FIURAS}IAFI
Diundangkan di Sungai Fenuh padatanggal 12 November2009
SEKRETARTS DAERAH KERTNCI,
LEMBARAil DAERAH KABUPATEN KERI]TCT TAHUI{ 2AO9 flOFIOR 11
.10