PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 31 Tahun 2015
Tentang No Description
Berlaku: 29 Mei 2015
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2015, perlu disusun Standar Biaya Khusus Anggaran untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2015 sebagai salah satu alat ukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Bupati;
Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1946);
3. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
11. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. 12.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 52/PMK.02/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;
13. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2015 Tentang standar Biaya Khusus Anggaran Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015
Menetapkan
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008 Nomor 1 );
2. 16.Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 Nomor 10 );
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 Nomor 72);
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 73 Tahun 2014 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 Nomor 73);
19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 Nomor 77);
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS ANGGARAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2015.
N/A
Pasal 2

Biaya yang ditetapkan adalah Standar Maksimal, juga dapat menggunakan biaya yang lebih rendah dari yang ditetapkan.
N/A
Pasal 3

Standar Biaya yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini mempedomani Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Standar Biaya Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 73 Tahun 2014 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Kabupaten Lima Puluh kota.
N/A
Pasal 4

- (1) Komisioner KPU dan Sekretaris KPU dapat diberikan uang perjalanan dinas yang disetarakan dengan pejabat eselon III dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 73 Tahun 2014 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Kabupaten Lima Puluh kota.
- (2) Panwas dan Sekretaris Panwas dapat diberikan uang perjalanan dinas yang disetarakan dengan pejabat Eselon III dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 73 Tahun 2014 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Kabupaten Lima Puluh kota.
N/A
Pasal 5

- (1) Komisioner dan Sekretaris KPU sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 ayat (1) dapat diberikan honor paling banyak 2 (dua) Kelompok Kerja dalam 1(satu) bulan.
- (2) Pejabat eselon IV, Kepala Sub Bagian dan staf pada KPU dapat diberikan honor paling banyak 3 (tiga) Kelompok Kerja dalan 1 (satu) bulan.
N/A
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
Ditetapkan di Sarilamak Pada Tanggal 29 Mei 2015
BUPATI LIMA PULUH KOTA
ALIS MARAJO
BAB I - IETENTUAN UMW.'
Pasal 3

Badan Wooten Coca Banarbiru rrerupakan Le Gaga Non Struktural yang berkeduclutan 6 bawah dan benanggungatab lan9.tsng koala Nepa° Deccan.
Badan Narkotea Kota Bardarbau mempunya togas mangantu Magda Das3h darn nal
- a mengkoordinaskan rtrangi'M daerah clan Instant Pemenntah Kota. Oran rnengirneernereaSean Irebearan clan petalsanam °occasional dibdang kekusedaan dan pencegahati, pemberontadas penydagunaan can peredaan gam Nerfsites Pseeefepike. Prektcsor clan basin add' lannya (P4GN)clas
- membenta Saban Tugas sesta keteakan opermional Baden Natko0a Nasional yang Wan eras unsur gametal daerah clan Instate' Pemenntan Kota
Pisa 5
UreLe crenyelenggaaan Togas sotagarnana dimaksud pada 'nasal 4 Badan Natalia Kota Bararbau mempunya lungs
- a penglaordmasian perangkal daerah clan Insiansi Pemericaan Kota Balaban'. loam pennapan dan genyusunat kebdakan oelacsanaan Opecaslonal chttdang PION -
- 0 pengoponsan satuan togas yang Wan alas untie perangliat (lama, Can Instansi Pernenntan Kota Bantarbaru dittdarc P4GN
- c petaksanaan penutman faingan peredaran gelap narlanka. psnotooka. pekursor dan bahan alkel lannya meladu sakiam togas 6 lingtungan Pernenntie Kota Baniarbas sesua dengan koteakan operasional Badan Narkotaa Nasoral (BNN), dan
- d pernbangunan clan peneernbangan sistein irdcaras sesua congan kebjakan Oporasanal Baden Palatka Nasional IBNNI
ORGANISAS
SUSUNAN ORGANISAS
Pasa 5
- I Sauna% Organism' Badan Nakotka Kota Baniarbaiu 'wan cl an
- a Ketua
Veaki Kepata Daman
- b Sekretaris merangkap Mggota Kepaia Pelaksana Haan Badan NarkoSsa Kota Baniarbau
- c Anggota
1. Waltapotres Kota Bansabau
2. Kepala Dmas Kebudayaan Parana,. Pernitda d Otatwaga Kota Bargarbacu
3. Kepala Dinas Soya 6 Tonaga Kew Kota Bangtbaru
4. Kepis Dinas Koperast Usaha KocA 8 alenengan Kota Bartarbau
5. Kepala Oinas Pendictkan Kota BaRarbau
6. Napa Doss Penn:fustian, Perdagangan Pertanbangan 8 Errero Kcta BaNartrani
- 7 Kepala Divas Kependudokan. Catatan SO Kota Barratbau
- 8 Kepata Kant Depanemen Agana Kota flanarbau
- 9 Napa Saga PP Kota Bamarbaru
- 2 Sagan &amp;Nikko Crgansaa Badan Narkobla Kara Barsabaru soap:nen lereariturn dam Samoan Pr:Vegan in dan merupakan &amp;igen yang Sda). Sermankart
PELAKSANA HAINAN BAOAN NARK011KA KOTA Pasa 7
- I Urea( manoenancat paksanan dan penyelenggawan tugas dan longer Baaan Nartobka Kota BaNarbaro Morita( Pelaksana Harlan Badan Narkotka Kora yang selanpanya dseout Lakha Badan Nakooka Kota dengan Peraturan °away
- 2 Lana Badan Nahoska Kota Barkarbaru frempurryar togas wernbenkan dukungan Teams, Acrtuestrabl dan Operasiorai kepada Boon Narkotika Kota *Mang P4C1N,
- 3 I. akhar Badan Narkdaka Kota Baniarbau beads dare/rah don tenandgungrawab kepada Kelua Baden Nalco:Ka Kota Baniartaro
- 4 Lana Badan Narsotka Kota ffarkaberu dipirrpin oleh Kepala PeLossana Hanan Badan Nakceka Kota Baniarbaru
BARN
TATA KERJA
nasal 8
Darn maassanakan ergasnya Sadao Narkoilla Kota Barsa -baru wapb ucnuapkan rasp keen:Was. integrasi dan smkronisadr balk dalarn fingkungan korjanya maul:ion Mar &amp;Yuan organism sesua dengan box mang-rnasing.
Pasta 9
Ketua Badan Natkodka Kota Binarba -u meloorkin pelaksataan dot perrfelanciontan Pips clan kings: kepada Kepala Daeran secara berkia atau sewanaldu #2 **ands% palu Van lenturannya alsarroPakan ' , nada 8NN dan SNP Nabmantan SSW
Paso' 10
melaksanakan tugasnya Sadao Nandeka Kota BaNarbarb daPal ik asertakan paw sorb
Darn rnasyarasat
am3 V PEMERAYAAN
Pass 1
- 1 Sega Baaya yang clopenukan untuk pelakkanoon kegran Badan Narkoeka Kota 8aNartatu chbevason pada aniptaxan Pentlapatan than ttelarla Dawn Kota aantabou
- 2 Dengan Ddak mengurana ayat (1) ti alas. Dada, Naiotka Kota caoa olberkan tanNan tan sesua dervan Peraturas pertaidang.undangan yang benaku
BAB VII - PENUTUP
Pasal 14

Hal-hal yang betum dialer dalam Peraturan Watikota any sepaniang mengenat pelaksanannya altan dialer label Lenge dengan Keputusan Kepala Daerah
Neal . *
Penatwan W311kOta ni meta bedaku se* langyal chunclangkan
Agar whop sang dapat mengetathanya, rremermtahkan pc-ngundangan Peraturan WakkOla ni dengan penempalannya &amp;Ilan Boma Daemh Kota Banyarbaru
Dinetwkan di &amp;smart:am Pada langga: 2008
/ •
WAIT ljfA BANJARBARU,
Sena Daara Kota Barharbam Tahun 2008 Nomor