PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 15 Tahun 2006
Tentang No Description
Berlaku: 15 TAHUN 2006
N/A
Preamble

Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kerinci, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kerinci Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir perlu ditinjau kembali ;
- b. bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci.
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan
15 2006.doc./ Zh@-06
Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478 );
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685 ) sebagaimana Undang-Undang 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885 ) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493), yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 );
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perpakiran Di Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI DAN BUPATI KERINCI
M E M U T U S K A N :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
15 2006.doc./ Zh@-06
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Kerinci ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kerinci
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kerinci ;
- d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kerinci
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci
- f. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci
- g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci
- h. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundangundangan Daerah yang berlaku.
- i. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun Bentuk Usaha Tetap serta bentuk usaha lainnya;
- j. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor;
15 2006.doc./ Zh@-06
- k. Parkir adalah keadaan tidak bergerak kendaraan bermotor yang bersifat sementara;
- l. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir ;
- m. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- n. Retribusi Tempat Parkir Khusus adalah Retribusi Tempat Parkir Khusus yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Daerah dan Pihak Swasta;
- o. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah;
- p. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan ;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- r. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku ;
- s. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat di sebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
- membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- t. Pelataran/lingkungan Parkir adalah pelataran/lingkungan parkir yang khusus disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagai Tempat Parkir Khusus;
- u. Taman Parkir adalah tempat parkir yang khusus disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagai Tempat Parkir Khusus;
- v. Gedung Parkir adalah gedung parkir atau suatu ruangan gedung yang khusus disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat parkir khusus.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2
Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat khusus parkir yang meliputi :
- a. Pelataran / lingkungan parkir
- b. Taman Parkir
- c. Gedung Parkir
- (2) Tidak termasuk Objek Retribusi adalah tempat khusus parkir yang dimiliki dan atau dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak Swasta.
15 2006.doc./ Zh@-06
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2
Pasal 4

Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat khusus parkir.
BAB V - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA TARIF
Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tariff retribusi berdasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
15 2006.doc./ Zh@-06
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 8

- (1) Struktur tariff retribusi digolongkan berdasarkan jenis tempat parkir yang disediakan dan jenis kendaraan bermotor;
- (2) Besarnya tariff ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah Daerah.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsure-unsur tarif yang meliputi :
- a. Unsur biaya persatuan penyediaan jasa
- b. Unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a meliputi :
- a. Biaya operasional langsung yang meliputi belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodic lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa.
- b. Biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa.
- c. Biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan asset.
- d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal
15 2006.doc./ Zh@-06
- (6) Struktur dan Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut ;
| JENIS TEMPAT PARKIR | JENIS KENDARAAN BERMOTOR | TARIF |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| PELATARAN / LINGKUNGAN |  Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya  Bus, Truk dan alat besar lainnya  Sepeda Motor | Rp. 1.500 / sekali Parkir Rp. 3.000 / sekali Parkir Rp. 1.000 / sekali Parkir |
| TAMAN |  Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya  Bus, Truk dan alat besar lainnya  Sepeda Motor | Rp. 2.000 / sekali Parkir Rp. 3.500 / sekali Parkir Rp. 1.000 / sekali Parkir |
| GEDUNG |  Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya  Bus, Truk dan alat besar lainnya  Sepeda Motor | Rp. 2.000 / Jam Rp. 3.000 / Jam Rp. 1.000 / Jam |
BAB VIII - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 13
Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 13
Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten kerinci.
Ditetapkan di Sungai Penuh Pada tanggal
BUPATI KERINCI dto H. FAUZI SIIN
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci
Nomor
: Tahun 2006
Tanggal :
SEKRETARIS DAERAH KERINCI
dto
Ir. ZUBIR MUCHTAR Pembina Utama Muda NIP. 430 004 969
15 2006.doc./ Zh@-06