Unknown Unknown Nomor 6~ Tahun 2011
Tentang No Description
Berlaku: 28 Tahun 2009
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
PERATURAN DAER/~H KABUPATEN MERANGiN
NOMOR 6~ TAHUN 2011
TENT ANG
RETRIBUSI P.t\Ft~:113., DI TEP! JALAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHA.N YANG MAMA ESA
BUPATI MERANGIN,
a. bahwa dalam rangka melaksanekan ketentuan Pasal 127 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribust Oaerah serta dalarn upaya memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di lokasi parkir perlu dilakukan peningkatan fasiiitas sarans parkir:
- b .. bahwa ketentuan Peraturan Oaerah Kabupaten Merangln Nomor 16 Tahun 2000 tentang Retribusi Parklr sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pemakaian sarana parkir sehingga perlu porubahan tarif pernakaian sarana parkir;
- c. oahwa berdasarkan perUmbangan sebagairnana dimaksud dalarn huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi di ternpat parkir.
1.
Undang-Undang Nemer ·12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otor:om K.abupaten dalam L.ingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengal, (Lembaran Negma Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana te'ah diubah dengan Undang-Undang Notnor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sprolangun Bangko dan Daerah Tingkat 11 Tanju!lg Jabung (l.ernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 2755) ;
'
-f
'
}
.
-.
l
5
:,
1
,·
,.
':
I
~i
~
;
"
•..
i
;-:
\
- . Tanjung Jabung Timur (Lernbaran Negara Republik Indonesia · Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969) ; 2. Undang-Undanq l'-io!1lor 5,:~ Tahun 1999 tentang Pernbentukan Kab ~,...\_I V' r. a upaten ~~aro,cii:Q'.m, ,\,mupaten Tebo, Kabupaten Muaro .Jarnbi dan Kab.1pate:1 Tanjung .labunq Timur (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 132, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebaqairnana telah diubah denpan Undanq-undanq Nornor 14 Tahun 2000 tentanq Perubahan Atas Undanq-undanq 5,1,. Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten
3. Undang--Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundanq-Undanqan (Lembaran Neqara Republik Indonesia Tabur: 2004 Nomor 53, Tarnbahan Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nornor 32 Tanun 2004 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran ~~eqara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 125. Tarnbahan l.ernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undanq-undar g Nornor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undanq-undanq Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
- 4438); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pernerir.tah Pusat dan Pemerintah Daerah (l.embaran Neqara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahan Lernbaran Negara Republ'k Indonesia Nomor
- 4444); 6. Undang-Undang Nemer 38 Tahun 2084 tentang Jalan (l.ernbaran Neg8:·8 l~apubi;~ Indonesia Tahun 2004 Nornor 132, Tambahan t.ernbaran !.,legara Repub!ik Indcnes:a Nomor
,
::·
i
'
7. Undanq-Undanq Nornor ;:2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 96, Tarnbahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;
8. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor .5049) ;
8. Peraturan Pernerir.tah Norr.or 34 T ahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86);
4. Indonesia Nornor 4737) ; 9. Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsl dan Pernerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Dengan Persetujuan 8Grsa111a
BUPATI MER/\NGIN dan DEVVAN PERWAK!LAN RAKYA.T i&lt;ABUP,A.TEN IV1ER.A.NGIN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERATURAN DAER/1..H TENTANG RETRIBUSI DI TEPI jALAN UMUM
,, r.
.,
'
-\.
KE'TENTUAN UMUM
Pasal '1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintahan Daerah adalah penycienggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-!uasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalarn Undang-.Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Merangin.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Pervvakilan Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten iv'lerangin.
7. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Merangin.
8. Kas adalah Kas Pernerintah Daerah Kabupsten Merangin.
9. Pejabat adala Pegawai yang diberi tugas terter.tu dibidar.g Retribusi Daerah sesuai denagn Perundang-Undangan yang berlaku.
10. sementara. 10. Parkir adalah Keadaan tidak bergerak sesuatu kendaraan bermotor yang sifat
11. Sadan adalah suatu bentuk badan usaha yang rneliputi perseroan terbatas, Perseroan komanditer, perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lernbaqa dan pension. bentuk usaha tetap serta oentuk badan usaha lainnya.
12. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh crane pribadi atau badan.
13. Retribusi Di · Tepi Jslan Urnum · selanlutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penqqunaan tempat pa, klr di tepi jalan um urn yang ditetapkan oleh Supati.
14. \Najib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
15. ·15. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas terminal.
16. Surat pendaftaran ojek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhltunoan dan pem,bayaran retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
17. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jurnlah retribusi yang terhutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jurnlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Dae rah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bung~. ~tau denda.
20. Surat Keputusan Keberatan adalah Su:-2:t Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakar. dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian keqiatan untuk mencari, rnenqurnpulkan dan mengelola data dan/atau keterangannya dalarn rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan dan Perundanp-Undanqan Retribusi Oaerah.
BAB 1 - V
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jen.s kendaraan dan jangka waktu penggunaan Ternpat Parkir.
BAB XI
Pasal 11

Pembayaran retribusi harus dilakukan sekaliqus atau lunas:
BAB XI
Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas Daerah atau di ternpat fain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan mengpunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersarnakan, SSRO, dan STRD;
-
I
i
:.s\_;
'&lt;fl(
i
"'11:;J
\
•I-~;;
(
.(
;~·
'
;
- \ o (21 Dalarn h31 pernbayaran dilakukan di ternpat lain yang dituniuk, maka hasil retribusi harus disetor ke kas Daerah selambat-larnbatnva ,x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bui)eti; dan/atau
- (3) Penqaturan lebih lanjut tentano tata cara pernbayaran dan penyetoran hasil retribusi dite .. apkan oleh Bupati.
- (1) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat mernberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi dalam kurun waktu tertentu atau menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan ciikenakan bunga 2 % (dua persen) setiap bulan;
- (2) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan/atau menunda pernbayaran sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
Pasa! 14
- (1) Setiap pembayaran ret 'ibusi ciberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat oalarn buku penerimaan;
- (2) Untuk jenis, isi, ukuran buku dan tanda bukti pernbayaran ditetapkan oleh Bupati.
BAB X - PENGEMBALIAN l&lt;ELEBIH.A.N PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 15

- (1) P..tas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan perrnohonan pengembalian kepada Bupatl:
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangr.ya menyebutkan :
- a. Nama dan alamat wajib retribusi;
- b. Masa retribusi;
- c. Besarnya kelebihan pernbayaran: dan/atau
- d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (3) Bupati dalarn jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan p\_engembalian kelebihan pernbayaran retribus! retribusi harus member! keputusan:
.
'
J
:
:
\
f·
- Apabila permohonan pengembalian kelebihan retribusi dikabulkan harus diterbitkan SKRDLB dalam janqka wak t1 paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan. (4)
BAB X - PENGEMBALIAN l&lt;ELEBIH.A.N PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 16

- Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi Iainnya Kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahu!.u hutang retribusi tersebut;
- Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi · dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan Si(R.DLB; dan/atau (2)
- imbalan bunga sebesar 2 % (cua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribus! waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. Bupati memberikan (3) Apabila pengembalian kelebihan pernbayaran retribusi dilakukan setelah lewat
Pc1sal 17
- (1) Pengembalian ke!ebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Apabiia kelebihan pernbayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 23 ayat (1) pembayaran dilakukan dengan cara memindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
BAB Xi - TAT!"' CAPA PEN/l\_GIHAN
Pasal 19

- Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, STRD dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi tepat pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penaqihan retribusi dengan surat oaksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang beriaku.
BAB XII - TATA CARA PENGHAPUSAN PIUT,A.NG R.ETRIBUSI YANG KADAl\_UARSA
Pasal 21

- (1) Piutang retribusi yang munqkin ditagih lagi karena hak untuk rnelakukan penaqihan sudah kadaluarsa daoat cihapus.
2. t ' h J;I nano retrtbusi da erah vang sud ah (2) Bupati rnen&lt;::1.am~an p-::,ng. atA.isan ! i. .. ~ ,,\_; ~ "'-, -kadatuwarsa dengan keputusan i.-3up8ti.
-..
- (3) Ketentuan lebih lanjut menge : , · na, rata cara penghapusan piu ... ang R t ib . t en us: yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIII - SANKS! ADMINISTRASI
Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk rnelakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah atau retribusi sebagaimana dimaksud dalarn U-ndang-ur1d~ing Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keteranqan atau laporan . berkenaan · dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan je!as;
4. b .. .Meneliti, mencari dan rnenqurnpulkan xeteranqan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakuakn sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- c. Meminta keterangan dan bad an buktl dari oranq pribadi atau · bad an sehubungan denagn tindak pidana dibidanq retribusi daerah:
6. berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; d. Merneriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-doi&lt;umen lain
- e. Mela!&lt;:ukan pengeledahan untuk rnendapatkan bahan bukti pembukuan. Pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta rr:elakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
8. retribusi daerah: f. Meminta bar.tuan tenaga ahli dalam rangka pelaksar·aan tuqas di bidang
·.
'
·-
.
.
I
- g. Menyuruh berhenti, rnelaranq ses eoranq meninggaikan ruangan atau tempat pada saat perneriksaan sedanq berlanqsunq dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yanq dibawa sebagaimana cimaksud paca huruf a;
- h. Mernotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
3. sebagaimana tersangka atau saksi: i. Memanggil orang untuk cidenqar keterangannya dan diperiksa
- J. Menqhentikan penyidikan:
5. dipertanggungjawabkan. dapat yang hukurn retribusi dibidanc pidana k. Melakukan tindakan lain :,rang per:u untuk kelancara-i penyidikan tindak menurut
- (3) Penyidik sebagaimanan dimaksud pad a ayat (1) memberitahukan d'rnulainya penyidikan dan penyampaian hasi: kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Bf\B XV
SAr·J}&lt;SI PIDANA
Pasa' 24
- (1) VVajib Retribusi yang tidak rnelaksariakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancarn pidana kurunqan paiing lama 3 (tiga) bulan kurungan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dirnaksud pada ayat (1.) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pad a ayat ('!) merupakan penerimaan neqara
BAB XVI - K.ETENTUA~i PENUTUP
Pasal 2

!5
Pada saat Peraturan Oaerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 18 Tahun 2000 tentanq Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lernbaran Oaerah Nemer 18 Tahun 2000) dinvatakan dicabut tidak berlaku.
.
}
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya. memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalsrn Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.
Disah di Bangko
pada tanggal ~ - ;; ... 2011
Diundangkan di Bangko
pada tanggal
).. \_ 5 \_
21J11
SEKRET ARfS DAERAH KABUPATEN MERANGIN
H.A. KHAFIDMOEIN PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19610619 198403 1 002
LEMBARAN.DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2011 NOMOR O.~ ..
;
.
.
.
';
?j
,}
·,
''\
PENJEL.ASAN
TENT ANG PERATURAN DAER.AH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 02- TAHUN 2011
RETRISUSI PAF{KIR DITEPI jALAN UMUM
Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Urnurn dalam Kabupaten Meranqin Penyusunan Peraturan Daerah ini adalah pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 18 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum dalam Kabupaten rv1era:1gin dan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dirnana retribusi terminal termasuk dalam jenis retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 110 huruf e Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang ?ajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Penetapan Peraturan Daerah ini agar dapst menjamin terlaksananya usaha Pemerintah dalam meninqkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dengan kemampuan keuanqan yang sernakin meningkat akan member: rnanfaat besar bagi pernbiayaan pernerintah dan pembangunan daerah. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalarn menunjang otonomi daerah yang mernuuo peran penting didalam pembiayaan pembangunan daerah adalah melaiui punqutan atas retribusi terminal segingga diharapkan akan rneninqkatkan efektifitas dan ~fisiensi retribusi daerah serta menigkatkan mutu dan jenis pelayanan keoada rnasyarakat.
BAB XVI - K.ETENTUA~i PENUTUP
Pasal 1

cukup jelas
Pas al 2 cukup jelas
BAB XVI - K.ETENTUA~i PENUTUP
Pasal 3

cukup jelas
BAB XVI - K.ETENTUA~i PENUTUP
Pasal 4

cukup jelas
BAB XVI - K.ETENTUA~i PENUTUP
Pasal 5

cukup jelas
BAB XVI - K.ETENTUA~i PENUTUP
Pasal 6

cukup jelas
BAB XVI - K.ETENTUA~i PENUTUP
Pasal 7

cukup jelas
BAB XVI - K.ETENTUA~i PENUTUP
Pasal 8

cukup jelas
BAB XVI - K.ETENTUA~i PENUTUP
Pasal 9

cukup ielas
\
-
| Pasal | 10 | cukup | jelas |
|---------|------|---------|---------|
| Pasal | 11 | cukup | jelas |
| Pasal | 12 | cukup | jelas |
| Pasal | 13 | cukup | jelas |
| Pasal | 14 | cukup | jelas |
| Pasa! | 15 | cukup | jelas |
| Pasal | 16 | cukup | je!as |
| Pasal | 17 | cukup | jelas |
| Pasal | 18 | cukup | jelas |
| Pasal | 19 | cukup | jelas |
| Pasal | 20 | cukup | je!as |
| Pasal | 21 | cukup | jelas |
| Pasal | 22 | cukup | jelas |
| Pasa! | 23 | cukup | jelas |
| Pasal | 24 | cukup | jelas |
| Pasal | 25 | cukup | jelas |
| Pasai | 26 | cukup | je!as |
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI BENGKULU UTARA
PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 43 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU UTARA,
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Kepada Desa Tahun Anggaran 2015;
- 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
SALINAN
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 334);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2014 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2014 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2014 Nomor 2);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2015.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan yang berada di Kabupaten Bengkulu Utara.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah dana yang dialokasikan kepada Desa se-Kabupaten Bengkulu Utara yang berasal dari 10% (sepuluh perseratus) dari pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Bengkulu Utara yang dipungut tahun sebelumnya yang pengalokasiannya bervariasi dengan menggunakan prosentase tertentu sesuai dengan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah yang ada di desa yang bersangkutan.
7. Bagian Secara Merata adalah 60% (enam puluh perseratus) dari total Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dibagi secara merata ke seluruh desa se-Kabupaten Bengkulu Utara.
8. Bagian Secara Proporsional adalah 40% (empat puluh perseratus) dari total Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dibagi berdasarkan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah masing-masing desa.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud pemberian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kepada desa adalah membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Tujuan pemberian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kepada desa adalah untuk memotivasi pemerintah desa agar lebih giat dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi guna kesinambungan pelaksanaan pembangunan.
BAB III - SUMBER DANA
Pasal 3

Sumber pendapatan desa yang dapat diberikan sebagai bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kepada desa adalah:
- (1) Pajak Daerah yang terdiri dari :
- a. PBB;
- b. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- c. Pajak Restoran;
- d. Pajak Hotel;
- e. Pajak Hiburan;
- f. Pajak Reklame;
- g. Pajak Penerangan Jalan;
- h. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- i. Pajak Parkir;
- j. Pajak Air Tanah;
- k. Pajak Sarang Burung Walet;
- (2) Retribusi Daerah yang terdiri dari :
- a. Retribusi Pelayanan Pasar;
- b. Retribusi Jasa Usaha Lingkungan Hidup;
- c. Retribusi Izin Pengujian Air Limbah;
- d. Retribusi Izin Pengujian Kualitas Udara;
- e. Retribusi Izin Pengujian Kualitas Air;
- f. Retribusi Izin Usaha Budidaya Perikanan;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Izin Trayek;
- i. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- j. Retribusi Surat Izin Gangguan Usaha;
BAB III - SUMBER DANA
Pasal 4

Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Bengkulu Utara kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2015 berjumlah Rp.1.229.500.000.- (satu milyar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
BAB IV - TATA CARA PENGALOKASIAN
Pasal 5

Pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan berdasarkan ketentuan:
- a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara dengan dana sejumlah Rp.737.700.000,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan prosentase realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi dari desa masing-masing dengan dana sejumlah Rp.491.800.000,- (empat ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- c. Pengalokasian untuk masing-masing desa sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan dengan rumusan, yaitu jumlah realisasi pajak daerah dan retribusi daerah dari desa masing-masing dibagi total realisasi pajak daerah dan retribusi daerah se-Kabupaten Bengkulu Utara dikalikan dengan jumlah bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah proporsional.
BAB IV - TATA CARA PENGALOKASIAN
Pasal 6

Besaran bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Bengkulu Utara kepada Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 26 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Kepada Desa Tahun Anggaran 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
Ditetapkan di Arga Makmur pada tanggal 23 Desember 2014 BUPATI BENGKULU UTARA
H.M. IMRON ROSYADI
Diundangkan di Arga Makmur pada tanggal 23 Desember 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
SAID IDRUS ALBAR
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2014 NOMOR 43
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM Setdakab.Bengkulu Utara
ZULKARNAIN Pembina Tingkat I (IV/b) Nip.196407051988031010
N/A
Preamble

Menimbang a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual aparatur dan organisasi secara keseluruhan dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan, maka perlu menyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang;
- Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Menetapkan
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
10. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2009 Nomor 6);
11. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 45);
PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSED UR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DIN AS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SINGKAWANG.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, yang selanjutnya disingkat DISDUKCAPIL.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada di Lingkungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang.
7. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya di singkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
8. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya di singkat SOP AP adalah standar operasional prosedur dari berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerin tahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.