PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor MOR Tahun 2017
Tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA TANGGAP DARURAT KEPADA PEMERINTAH KELURAHAN DALAM KABUPATEN BANYUASIN
Berlaku: 8 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Mengingat
PERATURAN BUPATI BANYUASIN NO MOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA TANGGAP DARURAT KEPADA PEMERINTAH KELURAHAN DALAM KABUPATEN BANYUASIN
BUPATI BANYUASIN,
- Menimbang a. bahwa untuk mempercepat Pembangunan di Kelurahan dalam masyarakat, pembangunan sosial kemasyarakatan dan peningkatan Iman dan kepada
- bidang Infrastruktur, peningkatan ekonomi Taqwa, perlu memberikan Dana Tanggap Darurat Pemerintah Kelurahan;
- b. bahwa untuk mempercepat normalisasi situasi yang terganggu sebagai akibat bencana yang disebabkan oleh alam dan atau manusia perlu memberikan Dana Tanggap Darurat kepada Pemerintah Kelurahan;
- c. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran kegiatan dimaksud, maka perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan Dana Tanggap Darurat Kepada Pemerintah Kelurahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyuasin tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Tanggap Darurat Kepada Pemerintah Kelurahan Dalam Kabupaten Banyuasin.
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4181) ;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) ;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) ;
5. Undang ...
787. P7fZl • Wain-I
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan I-lidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
2. 6 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang› Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nornor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828) ;
6. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829) ;
7. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga lnternasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830) ;
8. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
10. 14.Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial bagi Korban Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 77 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 t ,...,, ·. , , ,. ... !. n · ' 1 ... , ,.. 0 , .. , · , , . -rr \_ 1 ···, :"
1
'
:
,
f
•
•
•
l
1
I
I•
'•
~
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 063);
- 16.Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 871 Tahun 2011 tentang Pedomari, Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2011 Nomor 79), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 586 Tahun 2014 (Serita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 Nomor 63);
17. Peraturan .. .
Menetapkan
17. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 209 Tahun 2016 tentang Penjabaran Togas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuasin {Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 209);
- 18.Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Akibat Bencana Di Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 19);
19.Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 203 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Kecamatan Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 203).
MEMUTUSKAN :
PETUNJUK PELAKSANMN PENGGUNAAN DANA TANGGAP DARURAT KE PAD A PEMERINTAH KELURAHAN DALAM KABUPATEN BANYUASIN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia Yang Memegang Kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah Adalah Penyelenggaraan Urusan Oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang inemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
7. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Banyuasin yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Banyuasin yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin dan DPRD Kabupaten Banyuasin serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/ atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
11. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
12. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
13. Bencana Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat sebagai dampak . krisis sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
14. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi serta pemulihan sarana dan prasarana.
15. Drainase merupakan salah satu fasilitas dasar yang dirancang sebagai sistem guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan merupakan komponen penting dalam perencanaan kota (perencanaan infrastru ktu r khususnya).
16. Sungai atau Anak Sungai adalah Bagian dari muka bumi yang karena sifatnya menjadi tempat air mengalir dari mata air
17. Sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai makna dan tujuan.
18. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.
19. Jembatan adalah suatu struktur kontruksi yang memungkinkan route transfortasi melalui &amp;ungai, danau, kali, jalan raya, jalan kereta api dan lain-lain.
20. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaari tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
21. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa untuk berperan serta dalam pembangunan guna mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk Organisasi non Pemerintah yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang› Undangan seperti Organisasi/Perhimpunan yang dibentuk Pemerintah Praja Muda ¥.arana {PRAMUK.A), Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dan lain sebagainya.
22. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi lembaga yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status Siaga Darurat, Tanggap Darurat, dan Transisi Darurat ke Pemulihan.
23. Status Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas basil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/ dampak yang terjadi di masyarakat. Penetapan status siaga darurat bencana dilakukan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah atas usul Kepala BNPB/BPBD.
24. Status Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
25. Status Transisi Darurat Bencana ke Pemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara/permanen (berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang) dengan tujuan agar sarana prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai.
BAB II - TUJUAN
Pasal 2

- (1) Dana Tanggap Darurat yang diberikan pada Pemerintah Kelurahan yang bertujuan untuk :
- a. meningkatkat pelayanan pemerintah kelurahan;
- b. mempercepat pembangunan infrastruktur kelurahan;
- c. memberikan bantuan soslal kemasyarakatan dan keagamaan;
- d. meningkatkan iman dan taqwa;
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- (2) Dana Tanggap Darurat yang diberikan pada Pe~erintah Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya diperuntukkan pembangunan sarana dan prasarana fisik.
(3}. Dana ...
- ([J
- (3) Dana Tanggap Darurat yang diberikan pada Pemerintah Kelurahan dapat digunakan membangun sarana dan prasarana fisik dalam mengatasi dampak bencana pada saat status keadaan darurat bencana (status siaga darurat, status tanggap darurat dan status transisi darurat), serta dapat digunakan untuk pengerukan dan perbaikan drainase atau normalisasi anak sungai, serta penanganan perbaikan gorong-gorong.
BAB 111 - SASARAN DAN BESARAN DANA
Pasal 3

- (1) Sasaran pemberian Dana Tanggap Darurat yang diberikan pada Pemerintah Kelurahan adalah Kelurahan yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang terdiri dari 16 (enam belas) Kelurahan.
- (2) besaran Alokasi Dana Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk setiap tahun.
BAB IV - PENGELOLAAN PENGGUNAAN DANA
Pasal 4

Pengelolaan penggunaan Dana Tanggap Darurat yang diberikan pada Pemerintah Kelurahan, dikelola Petnerintah Kelurahan bersama Lembaga Pemberdayaan masyarakat Kelurahan secara swakelola dengan musyawarah mufakat Kelurahan.
BAB IV - PENGELOLAAN PENGGUNAAN DANA
Pasal 5

Penerima Dana Tanggap Darurat harus mepertanggungjawabkan dana secara administrasi, fisik dan keuangan atas pelaksanaan kegiatan serta menyampaikan laporan dimaksud kepada Bupati Banyuasin melalui Camat.
MEKANISME PENCAIRAN DAN PENY ALURAN DANA TANGGAP DARURAT
BAB IV - PENGELOLAAN PENGGUNAAN DANA
Pasal 6

- (1) Pemerintah Kelurahan mengajukan permohonan pencairan dilengkapi dengan proposal clan rencana penggunaan dana tanggap darurat kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Camat menindaklanjuti dengan menyusun rekapitulasi permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat memproses pencairan dana tanggap darurat ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin.
- (4) Dana Tanggap Darurat untuk Pemerintah Kelurahan dialokasikan dalam Dokumen Pengelolaan Anggaran (DPA) Kecamatan pada APBD Kabupaten Banyuasin Tahun 2017.
BAB VI - MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 7

- (1) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian Dana Tanggap Darurat untuk Pemerintah Kelurahan.
- (2) Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Kabupaten Banyuasin yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.
BAB VI - MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 8

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), jika terdapat penggunaan Dana Tanggap Darurat yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
BAB VIL - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Banyuasin.
Ditetapkan di Pangkalan Balai I pada tanggal IGJt:lYitu/'{} 2017
WAKIL BUPATI BANYUASIN SELAKU PELAKSANA TUGAS ~ BUPATI BANYUASIN, t-
S. A. SUPRIONO
Diundangkan di Pangkalan Balai pada tanggal t G ~ r1 UN t 2 O 1 7 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUASIN,
H. FIRMANSYAH,
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2017 NOMOR
8