PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor N/A Tahun 2023
Tentang WALIKOTA BANJARBARU
Berlaku: 9 Tahun 1999
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA BANJARBARU
Alamat Kantor : R. Panglima Batur No.1 Telp.(0511) 4774269 Fax. (0511) 4774269 Banjarbaru Kalsel
PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR
TAHUN 2008
TENTANG
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA KECAMATAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
WALIKOTA BANJARBARU
- a. bahwa dalam rangkamenunjang kelancaran pelaksanaan tugas Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna secara maksimal, dipandang perlu adanya tugas pokok, fungsi dan tata kerja;
- b. bahwa untuk maksud huruf a konsideran ini perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarbaru.
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 8 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389):
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437).sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
Menetapkan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun2008 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru(Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 02 Seri D Nomor 1);
4. 10 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan dalam Wilayah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor · Seri Nomor j?
MEMUTUSKAN
: PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA KECAMATAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kota Banjarbaru
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota Banjarbaru.
- c. Walikota adalah Walikota Banjarbaru
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru
- e. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Wilayah Kota Banjarbaru
- f. Camat adalah Camat path Kecamatan dalam Wilayah Kota Banjarbaru
- g. Sekretanat Kecamatan adalah Sekretariat Kecamatan pada Kecamatan dalam Wilayah Kota Banjarbaru
- h. Seksi adalah Seksi pada Kecamatan dalam Wilayah Kota Banjarbaru
- i. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Kecamatan dalam Wilayah Kota Banjarbaru
- j. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang oleh karena fungsinya diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok Kecamatan dalam Wilayah Daerah Kota Banjarbaru
BAB II - KEDUDUKAN. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2

Kecamatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang yang dipimpin seorang Camat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretariat Daerah.
Bagian Kedua
Tugas Pokok
BAB II - KEDUDUKAN. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3

Kecamatan mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota sesuai karakteristik wilayahnya, kebutuhan daerah dan melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan
Bagian Ketiga
Fungsi
BAB II - KEDUDUKAN. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada 3, Kecamatan mempunyai fungsi :
- (1) Prumusan dan penetapan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan kecamatan,
- (2) perumusan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengelenggaraan pemerintahan umum;
- (3) perumusan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum;
- (4) perumusan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengembangan perekonomian, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- (5) perumusan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengembangan kesejahteraan sosial, fasilitasi pendidikan, kehidupan keagamaan dan pembinaan mental spiritual;
- (6) perumusan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelayanan masyarakat;
- (7) perumusan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan tugas pemerintahan kelurahan; dan
- (8) pengelolaan Kesekretariatan Kecamatan.
Bagian Pertama Unsur-unsur Organisasi
BAB II - KEDUDUKAN. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 5

- Unsur - unsur Organisasi Kecamatan terdiri dari •
- (1) Sekretariat Kecamatan, yang membawahi
- a. Sub Bagian Perencanaandan Keuangan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- (2) Seksi Pemerintahan
- (3) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
- (4) Seksi Ekonomi dan Pembangunan
- (5) Seksi Kesejahteraan Sosial
- (6) Kelompk Jabatan Fungsional
Eagan Struktur organisasi Kecamatan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Bagian Kedua Sekretariat Kecamatan
BAB II - KEDUDUKAN. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 6

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan perencanaan administrasi keuangan, urusan umum dan administrasi kepegawaian sesuai petunjuk teknis dan ketentusan yang bertaku.
BAB II - KEDUDUKAN. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada pasal 6, Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :
- (1) Penyusunan program, pengolahan data administrasi keuangan, evaluasi dan pelaporan
- (2) Penyusunan kebijaksanaan pengelolaan surat-menyuratikearsipan,perlengkapan, rumah tangga, kehumasan, penatausahaan dan administrasi kepegawaian.
- (3) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pengendalian program perencanaan dan keuangan, administrasi umum dan kepegawaian.
BAB II - KEDUDUKAN. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 8

Sekretariat Kecamatan terdiri dari :
- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- a. Sub Bagran Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan tekrus administrasi perencanaan dan penyusunan program dan keuangan kepada semua satuan organisasi dilingkungan Kecamatan
4. b Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan teknis administrasi urusan umum. rumah tangga. perlengkapan, dan administrasi Kepegawaian
Bagian Ketiga Seksi Pemenntahan
BAB II - KEDUDUKAN. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 10

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemenntahan kecamatan, pembinaan pemerintahan kelurahan pembinaan keagrariaan/pertanahan. administrasi kependudukan dan cacatan sipil serta pembmaan politik dalam negeri.
BAB II - KEDUDUKAN. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas dimaksud pasal 10. Seksi Pemerintahan. mempunyai fungsi
- a. Penyusunan program, penyiapan dan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan pembinaan pemerintahan kelurahan serta pembinaan keagrariaarupertanahan.
2. b Penyusunan program penyiapan dan penyelenggaraan pembinaan evaluasi dan pengendalian administrasi kependudukan dan catatan
- c. Penyusunan program, penyiapan dan penyelenggaraan evaluasi dan pengendalian pembmaan kesatuan bangsa. idiologi, politik dan sosial budaya.
Bagian Keempat Seksi Ketentraman dan Ketertiban
BAB II - KEDUDUKAN. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 12

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan urusan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah. pengamanan dan penegasan peraturan daerah serta peraturan dan peruidang-undangan lainnya
BAB II - KEDUDUKAN. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 13

Untuk menyetenggarakan tugas tersebut pasal 12, Seksi Ketentraman dan Ketertiban. mempunyai fungsi
- (1) Penyusunan program, penyiapan dan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dibidang pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah
- (2) Penyusunan program. penyiapan dan penyelenggaraan pembinaan pengamanan dan penegasan peraturan daerah serta peraturan dan perundang-undangan lainnya
- (3) Penyusunan program. penyiapan dan penyelenggaraan pembmaan dan koonlinasi tugas-tugas kepada Satuan Polisi Pamong Praja di Wdayah Kecamatan
Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pembinaan perekonomian rakyat, produksi dan distribusi, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan pembangunan dan lingkungan hidup.
BAB II - KEDUDUKAN. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pasal 14. Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai funqsi
- (1) Penyusunan program, penyiapan dan penyelenggaraan pembinaan perekonomian rakyat, produksi dan distribusi, perbankan, perkriditan rakyat, perkoperasian, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan industri kecil dan usaha informal.
- (2) Penyusunan program, penyiapan dan penyelenggaraan pembinaan usaha pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup serta pengelolaan kebersihan.
- (3) Penyusunan program, penyiapan dan penyelenggaraan pembinaan kekayaan dan inventaris Kelurahan.
- (4) Penyusunan program. penyiapan dan penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana fisik, perencanaan pembangunan (button up) serta perizinan.
- (5) Pelayanan perizinan yang bekenaan dengan perekonomian dan pembangunan sesuai kewenangan yang dilimpahkan Pemerintah Kota.
Bagian Keenam Seksi Kesejahteraan Sosial
BAB II - KEDUDUKAN. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 16

Seksi Kesejahteraar Sosial mempunyai tugas melaksanakan mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan Kesejahteraan Sosial.
BAB II - KEDUDUKAN. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pasal 16, Seksi Kesejahteraan Sosial, mempunyai fungsi :
- (1) Penyusunan program, penyiapan dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan bantuan sosial, kepemudaan, peranan wanita dan olah raga.
- (2) Penyusunan program, penyiapan dan penyelenggaraan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat.
- (3) Penyusunan program, penyiapan dan penyelenggaraan pembinaan peran serta masyarakat, swadaya masyarakat dan upaya pemberdayaan masyarakat dan perempuan.
Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional
BAB II - KEDUDUKAN. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 18

Masing masing Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
BAB II - KEDUDUKAN. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatran Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Camat dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 20

- (1) Sekretariat Kecamatan Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Masng masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya Camat, Sekretaris dan Kepala Seksi wajib menerapkan konsep koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dilingkungan Kecamatan serta dengan semua unsure Perangkat Daerah Ian instansi terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas masing-masing.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 22

Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Kecamatan, wajib mengawasi bawahan masingmasing dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 23

Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Kecamatan, bertanggung jawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Kecamatan, wapb mengikuti dan memenuhi petunjuk atasan serta benanggung jawab dan melaporkan basil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masingmasing secara berkala dan tepat pada waktunya
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 25

Sekretans dan Kepala Seksi menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Camat dan selanjutnya disusun sebagai laporan berkala Kecamatan
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 26

Sekretaris dan pars Kepala Seksi menyampaikan bahan-bahan perencanaannya kepada Camat dan selanjutnya oleh Sekretanat Kecamatan diolah dan disusun untuk menjadi program Kecamatan
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setap satuan organisasi ddingkungan Kecamatan. wayb mengadakan rapat berkala
- (2) Dalam hal Carnal berhalangan maka ditunjuk Sekretans sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt)
- (3) Dalam hal Camat dan Sekretaris berhalangan. maka salah seorang Kepala Seksi ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt)
BAB V - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 28

- (1) Dalam mempersiapkan rencana. program Kecamatan, senantiasa memehhara hubungan kerja konsultatif dengan Bagian Pemenntahan Setdako serta hubungan kerja koordinatif dengan unit kerja terkait yang di Propinsi dan Kabupaten/Kota
- (2) Dalam melaksanakan rencana serta program kerja. Kecamatan mengusahakan keterpaduan antara kepentingan nasional dan daerah serta antar daerah
- (3) Kecamatan bersama Perangkat Daerah lainnya senantiasa melaksanakan pembinaan dan pengembangan secara berencana dan terpadu
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Hal-hal lain yang belum diatur dengan jelas dan bersifat tehnis akan diatur dalam Keputusan Camat.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memenntahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.
Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada tanggal
• •
WALIKO BANJARBARU,
RUDY RESNAWAN
Diundangkan di Banjarbaru Pada tanggal ·
SEKRETARIS DAE
KOTA BANJARBARU,
UDI YAMIN
Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor :