PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 12 Tahun 1999
Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG
Berlaku: 29 Januari 1999
N/A
Pasal 8

Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik diberhentikan dari jabatan negeri dan diberikan uang tunggu sebesar gaji pokok terakhir selama satu tahun.
N/A
Pasal 9

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah diberhentikan dari jabatan negeri karena keanggotaan dan atau kepengurusannya dalam partai politik, dapat diaktifkan kembali dalam jabatan negeri apabila ia melepaskan keanggotaan dan atau kepengurusannya.
- (2) Pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan sebelum jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 berakhir.
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd.
AKBAR TANDJUNG
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8

Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik dan diberhentikan dari jabatan negeri tidak kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
Apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan pada saat diberhentikan dari
jabatan negeri atau pada masa menjalani uang tunggu telah berusia 56 tahun atau lebih dan mempunyai masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
Uang tunggu tersebut diberikan untuk paling lama 1 (satu) tahun. Apabila setelah habis menjalani masa uang tunggu Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan belum berusia 56 tahun tetapi memiliki masa kerja pensiun 20 tahun atau lebih, maka Pegawai Negeri Sipil tersebut diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun pada saat mencapai usia 50 tahun atau lebih. Sedangkan apabila memiliki masa kerja pensiun kurang dari 20 tahun meskipun telah berusia 50 tahun atau lebih tetapi belum berusia 56 tahun maka Pegawai Negeri Sipil tersebut diberhentikan dengan hormat tanpa hak pensiun.
Disamping menerima uang suap tunggu, kepada yang bersangkutan diberikan juga kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia, setelah habis menjalani masa menerima uang tunggu dan memiliki masa kerja pensiun 20 tahun atau lebih, dianggap diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan kepada janda/dudanya diberikan pensiun janda/duda.
PENJELASAN
Pasal 9

Cukup jelas
Pasal II Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3808