Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 4 Tahun 2013
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI SINTANG,
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Ka\_bupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu diatur ketentuan lebih lanjut tentang tata car3: · ial Bumi penga\_iuan dan pcnyelesaian keberatan PaJ c . dan Bangunan P � rdesaan dan Perkotaan sebaga.1 pedoman bagi pengelola dan wajib pajak dalam pengajuan dan penyelesaian keberatan terhadap penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdcsaari dan Perkotaan di wilayah Kabupaten Sintang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati Sintang tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan · Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sintang;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat JI Di Kalimantan (Lembaran Negara Repu blik lndonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan � egara Yang Bers1h Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Nega Repu blik Indonesia Nomor 3851); ra
3.
- Undan g I&lt; g-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentan euangan Republlk lndo . Negara (Lembaga Negara a Re nesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negar PUbhk Indonesia Nomor 4286); 4.
llnct P ang-u d 999 tentang ember n ang Nomor 31 Tahun 1 . baran Negara � tasan Tindak Pidana Korups1 (Lem 140 l'atnbah epubiik Indonesia Tahun 1999 Nom � r esi � Nornor � Lembaran Negara Repubhk In d � gan Unctan 874) sebagaimana telah d1ubah b an Negar g-Unctang Nomor 20 Tahun 2001 (Lem ar34 l'atnb � Repu blik Indonesia Tahun 2001 Nomor 1 . ' Norn an Lembaran Negara Republik Indonesia or 4150);
- Upndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentru:g erbendah Repu bilk I araan Negara (Lembaran Negara ndonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Neg . ' ara Repubhk Indonesia Nomor 4355); S.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran . N ' egara Republik Indonesia Nomor 4355); 6.
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Ant.ara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retri\_busi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 � omor 130, Tamtahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11.
lJnct 110?7 Perri ang-lJnct O 11 teMro,g (L bentuk ang Nomor 12 Tahun 2 U dangan N ernbaran an Peraturan Perundangn 20 l l 1 °tnor 82 Negara Republik Indonesia Tahun blik lldonesia N Tambahan Lernbaran Negara Repu
- Peratur PengeJ � Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Repubf:an Keuangan Daerah (Lembaran Ne1 � ; Tamb 1 Indonesia Tahun 2005 Nomor . ' No111 ahan Lembaran Negara Republik Indonesia or 4578);
13. 0 mor 5234)· Peratur ' Dana � � emerintah Nomor 55 Tahun 2005 tent: � Inctones· enmbangan (Lernbaran Negara Rep � Lernbar ·a Tahun 2005 Nomor 137, Tamb . an an Negara Republik Indonesia Nomor 4575 ), 12
14. :e � aturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang p: 1 Otnan Penyusunan Dan Penerapan Standar I ayanan Minimal (Lembaran Negara Repubhk tdonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan embaran Negara Republik Indonesia Nomor 458 5 );
15. :eraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang embinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nornor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
t
1
,
Menetapkan
20
21.
� 0928 � tur � g ;enis Paj:merintah Nomor 91 Tahun 2010 tent � an enetap � Daerah Yang Dipungut Berdas\_ar leh � ajib Paj:ePala Daerah Atau Dibayar \_send �� isia ahun 201 (Lembaran Negara Repubhk In a Republik I O Nomor 153, Tambahan Lembaran Negar ndonesia Nomor 5179);
22. ���� Uran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 '.ahun (L tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Smtang N embaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 200 8 ?mor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Smtang Nomor 1);
p eratur � r 25 TaJiun 20 Daerah Kabupaten Sintang Nomo an Daera1i ( 06 tentang Pedoman Pengelolaan Keuang 2005 N Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tah � Kabu omor 26, Tambahan Lembaran Daer diub!aten Sintang Nomor 25), sebagaimana\_ telah Nom dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Sint or 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten D ang Tahun 2013 Nomor 3 Tambahan Lembaran aerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3 );
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2 008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Smtang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 [Lernbaran Daerah Kabupaten Sin tang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2013 ten tang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANG UN AN PERDF.SAAN DAN PERKOT AAN KABUPATEN SINTANG.
\
\'
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. rat Uran , . . . , . Daerah acta18UPctt1101 yang dimaksud dengan.
\_Pe
2. Bu ah Kabupaten Sintang.
2. D' Bupati Sintang. inas acta1 Sintan ah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten g.
3. Pati adalah 3.
4. 4.
5. S . Pajak D . kont lb a � rah Yang selanjutnya disebut PaJak adalah oran n U � 1 Wajib kepada Daerah yang terutang oleh b d g Pnbacti atau badan yang bersifat memaksa er asarkan Undang-Undang dengan tidak 1 d1'.enctapatkan imbalan seca;a langsung dan igunaka · b ar b n untuk keperluan Daerah bagi se es -esarnya kemakmuran rakyat.
6. Kepala D. Daerah K ;as adalah Kepala Dinas Pendapatan a upaten Sintang.
7. 6 · Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Yang\_ selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas burnt dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi arau Sadan untuk sektor Perdesaan dan Perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Sadan, yang meliputi pernbayar PBB-P2, pemotong PBB-P2, dan pemungut PBB-P2, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dacran.
8. PBB-P2 yang terutang adalah PBB-P2 yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Surat Pernberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk mernberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
11. IO. Surat ketetapan Pajak Daerah PBB-P2 yang selanjutnya disingkat SKPD adala.h surat ketetapan PBB-P2 yang menentukan besarnya jumlah pokok PBB-P2 yang terutang.
f
'
\
.
,
'\
I
11
12. S seharusnya. Urat I( atas keifrutusan Keberatan adalah surat keputusan Terutan atan terhadap Surat Pemberitahuan PaJak PBB-f&gt;2 g S PBB-P2, Surat Ketetapan Pajak Daerah PBs-p 2' uraj Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Pemun ' atau terhadap pemotongan atau WaJ.ib pgutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh a.Jak.
- Surat , SeJ . Keteta ang k &lt;lnJutny Pan Pajak Daerah Lebih Bayar Y k etetapan a disingkat SKPDLB adalah surat p elebihan PBB-P2 yang menentukan jumlah 8B-P2 let·embayaran PBB-P2 karena jumlah kredit atau tidak 1 h besar daripada PBB-P2 yang terutang
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

Wajib Pajak UJ.elalui K dapat mengajukan keberatan kepada Bupati a. SP � ·Pala Dinas atas:
- •
- b. SKPD; atau
- c. SKPDLB· ·
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3

- ( 1) W iib · a.JI Pajak dapat mengajukan keberatan dalam hal:
- a. Wajib Pajak berpendapat bahwa luas objek pajak bumi dan/atau bangunan atau nilai jual objek pajak bumi dan/atau bangunan tidak sebagaimana mestinya; dan / a tau
- b. terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan tentang PBB P2.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat diajukan secara:
- a. perorangan atau kolektif untuk SPPT PBB P2; atau
- b. perorangan untuk SKPD, SKPDLB.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4

- (1) Pengajuan keberatan SPPT secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diiakukan untuk setiap SPPT sampai dengan Rp.500.000,00 (lima ratus \_ribu rupiah) diajukan ecara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas � engan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
2. asli SPPT yang diajukan keberatan; a.
\
- b. p enghit lllenuru � ngan\_ jurnlah PBB-P2 yang terut: � lllenduk Wa.i1b Pajak disertai dengan alasan Y c Ung Pengajuan keberatannya;
- d. fotoko . . . . PI bukti kepemilikan tanah dan seJemsnya,
3. t . o �� -. . identi p1 ldentitas Wajib Pajak dan fotokop1 tas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan,
- e. fotok 0 · t keter Pl Izin Mendirikan Bangunan atau sura angan dart Lurah/Kepala Desa setempat; dan
- (2) Keberat ) d ayat an. sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 an Sejak ( 2) dlajukan dalam jangka waktu 3 (tig.a) bu Ian Pa·ak tangga1 diterimanya SPPT kecuali apab1la WaJtb ja � k atau kuas.anya dapat menunjukkan bahwa ctilJ a Waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan ar kekuasaannya.
- f. surat p . ah/K pala D ermohonan/keterangan dart Lur e . esa setempat yang berisi Daftar narna wajib paJak Yang mengajukan keberatan;
- (3) Su I rat Keberatan yang diajukan harus ditandatangani o eh w "b . a.1 1 Pajak atau kuasa yang ditunjuk.
- (4) Dal am ha! surat keberatan ditandatangani oleh Kuasa Yang ditunjuk Wajib Pajak, maka harus dilampiri dengan surat kuasa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5

- (l) Pengajuan keberatan SPPT/SKPD/SKPDLB secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- diajukan yang a. asli SPPT /SKPD/SKPDLB keberatan;
- b. penghitungan jumlah PBB-P2 yang terutang menurut Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya;
- c. fotokopi identitas Wajib Pajak dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
- ct. fotokopi bukti kepemilikan tanah ctan sejenisnya; dan
- e. fotokopi lzin Mendirikan Bangunan atau surat keterangan dar: .. Lurah/KepaJa Desa setempat.
- ('.2)
- ( 3) Surat K b gani Oleh W � eratan yang diajukan harus ditandatan a.Jib Pajak atau Kuasa yang ditunjuk.
- l&lt;eb ) d. erata.n d ayat ( 1 t 1a.il.1ka.n d sebagaimana dimaksud . pa a Ian sejak &lt;ingga.1 . a.lam jangka waktu 3 (uga) bu kecuali apabiia � t � rimanya SPPT/SKPD/SKPDLB � a oesa s\_etellJ.Pat aJ1b Pajak melalui Lu rah/ xep aktU ttu tidal( diapat m\_enunjukkan bahwa jangka w diluar kekua Pat d1penuhi karena keadaan saannya ..
- (4) Da.1ain hal · 1 Yang dit � urat keberatan ditandatangant O deng 1 UnJuk Wajib Pajak, rnaka harus 1
- h Kuasa ed'lampiri an surat kuasa.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6

- a t untuk memproses surat keberatan a · hal · dangga1 terima surat keberatan, dalam . k IS "b Paja ampaikan secara Jangsung oleh WaJI atau kuasanya kepada Dinas; atau
- Tdangga1 Penerimaan surat keberatan yang dijadikan asar dalah · ( 1)
- b. tangga1 tanda pengiriman surat keberatan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.
- Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau Pasal 5, dianggap bukan sebagai surat keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan. (2)
- Dalarn hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Wajib Pajak masih ciapat mengajukan keberatan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) atau Pasal 5 ayat (2). (3)
- Bentuk format dan isian formulir pengajuan keberatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (5)
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 7

- ( 1) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar PBB P2 yang terutang dan pelaksanaan penagihannya.
- (2) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran PBB-P2 dikembaJikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (3) Jmbalan bunga sebagairnana dimaksun pada ayat ( l) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
\
\
t
Dai abuJk
eberatan
Wajib
Pajak d1to .
.
dik atn.
hai
k
.
·
lak atau
actrninist:n. sebagian,
Wajib
Pajak dikenru
sank
Persen1
�
keberatan an JUmlah PBB-P2 berdasarkan keputus:
d at
�
f \_berupa denda sebesar
50%
(lima pulu
- (S) dibayar Seb dikurangi dengan PBB-P2 yang tel Daiaxn. elum mengajukan keberatan. banctin hat Wajib Pajak mengajukan permohonan SO% (lig, sanksi administratif berupa denda sebesar ayat (4)rn � PUluh persen) sebagaimana dimaksud pada
- (6) Da1arn lidak dikenakan. . dikabuJ hat permohonan banding d1tolak atau adrniniskan. sebagian, Wajib Pajak dikenru sanksi Perse ) tranr berupa denda sebesar 100°/ 0 (seratus banct·n dari jumlah PBB-P2 berdasarkan putusan te1a1/ � fb dikurangi dengan pembayaran PBB-P2 yang ayar sebelum mengajukan keberatan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8

Keputusan D SKPDLB ct· a\_tas pengajuan keberatan SPPT, SKP · a ibenkan oleh :
- K · s epa1a\_ Dinas, dalam hal jumlah PBB-P2 yang terutang r � pai. dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta k blah) Yang diajukan secara perorangan/badan dan e eratan yang diajukan secara kolektif;
- b. Bupati, dalam hal jumlah PBB-P2 yang terutang lebih � ar. 1 Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang 1 a.iukan secara perorangan/badan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 9

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan berdasarkan hasil penelitian administrasi di Dinas dan apabila diperlukan dapat dilanju tkan dengan penelitian di lapangan oleh pejabat yang ditunjuk Kepala Dinas atau Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan, terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan penelitian di lapangan kepada Wajib Pajak.
- (4) Bentuk dan isian laporan hasil penelitian permohonan keberatan PBB-P2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang mer � p\_akan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati mi.
- {l) I( Pasal 10 eputu Seb san I( . keberatan I agairnan epaia Dinas atas pengaJuan f disertai aporan h a\_ d1maksud dalam PasaJ 8 huru a aling 1 arna 6 ( asn penelitian keberatan d1benkan P t Perrnoho � nam) bulan sejak tanggaJ diterimanya sura
- ( 3) ApabiJa · . d pada ayat ( Jangka waktu sebagaimana d1maksu . l] t lah . t san belum d1terb· e terlampaui dan kepu u . lk dan dl � kan, pengajuan keberatan dianggap dikabuw � b 1te bi · n aJ1 Pa·ak r itkan keputusan sesuai pengaJua te/hit dalam jangka waktu paling Jama l (satu) butan ung sejakjangka waktu dimaksud berakhir.
- (2) ke an keberatan. PUtusan d pada ayat ( 1 keberatan sebagaimana dimaksu Sebagiali dapat berupa menerima seluruhnya ! �� PBB-p2 ' menolak, atau menambah besarnya JU Yang terutang.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11

- ( 1) Kepal · K a Dinas meneruskan berkas pengaJuan s:bera � an kepada Bupati atas pengajuan keberatan . baga.imana dirnaksud dalarn Pasa.l 8 huruf b dalarn Jai:1gka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja SeJak tanggal diterimanya surat permohonan keberatan.
- ( 2 ) Bu � ati sesuai kewenangannya da.lam jangka w � tu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tangga.J diterimanya surat permohonan keberatan, harus memberikan keputusan atas pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud da.lam Pasa.l 8 huruf b disertai laporan hasil penelitian keberatan.
- (3) Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah PBB- P2 yang teru tang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan Keberatan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 12

- (l) Dalam hal keputusan Keberatan menyebabkan perubahan data · dalam SPPT, SKPD, dan/atau SKPDLB, Dinas menerbitkan SPPT, SKPD, SKPDLB baru berdasarkan keputusan Keberatan tanpa mengubah saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) SPPT, SKPD, SKPD � B �� u sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) tidak bisa diajukan Keberatan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 13

...
0935
- (1) 13 Paaal 13 entuk y form K b ratan Lang diajuk at Keputusan atas permohonan e � alarn ampiran I an secara perorangan tercantum\_ dari Perat I Yang rnerupakan bagian tidak terp1sahkan
- (2) &lt;&gt; Uran ini oent . Uk form K b atan Yang ct· at Keputusan atas permohonan e er Lampir � ajukan secara kolektif tercantum . dalarn dari Per III Yang merupakan bagian tidal&lt; terp1sahkan aturan Bupati ini.
BAB Ill - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

�� U � 13 ... . 2014. upat1 tru mulai berlaku pada tanggal l Januan
Agar setiap · ahk Pengunct orang mengetahuinya, memennt an penem angan Peraturan Bupati ini dengan patannya dalam Serita Daerah Kabupaten Sin tang.
Ditetapkan di Sintang pada tanggal :,\ b e(i:.l"''°'' 2013 � ::7ANG(
t
� ILTON CROSBY
Diundangkan di Sintang pada tanggal 3 &lt; t&gt;e-Ce4'\l&gt;.r 2013
S DAERAH KABUPATEN SINTANG,q
HAJI AHMAD
BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013 NOMOR 92a
N/A
Preamble

Menimbang
- Mengingat
bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pengelolaan Belanja Tidak Terduga Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru,
1. Pasal.18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia . Nomor 4350):
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),
C
Menetapkan
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657),
|
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nompr 567 9):
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) :
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU.
KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksudkan dengan:
1. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya termasuk untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah Tahun-Tahun sebelumnya.
2. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya balik yang berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. | | 2
3. sg Tanggap Darurat Bencana yang selanjutnya dapat disebut Tanggap Darurat adalah kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang yang disebabkan oleh bencana dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan Pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Daerah. 3
4. Keperluan Mendesak adalah keperluan untuk memenuhi program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam Tahun Anggaran berjalan dan keperluan lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat. 4
5. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. 5.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya dapat disebut APBD adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 6
7. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. 7
C
- Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat bencana dan rehabilitasi akibat bencana. 8.
- Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, berupa bencana alam atau bencana sosial yang mengakibatkan timbuinya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. 9.
10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya dapat disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Belanja bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terusmenerus dan terus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam Tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.
12. Keadaan Darurat adalah keadaan yang bukan merupakan kegiatan norma! dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan, tidak diharapkan terjadi secara berulang, berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah dan memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran. Tg |
13. Kelompok Rentan adalah anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan karena keadaan yang disandangnya yang meliputi orang lanjut usia, penyandang cacat, bayi, anak usia di bawah lima Tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui.
14. Korban adalah orang atau sekelompok orang yang menderita dan/atau mengalami penderitaan atau meninggal dunia akibat bencana.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
16. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya dapat disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Aru. | | |
17. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
|
|
Rn
L
)
18. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya dapat disingkat Kantor Kesbanglinmas adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru.
19. Konflik Sosial adalah suatu proses sosial di mana orang perorangan afau kelompok Manusia berusaha untuk memenuhi apa yang menjadi tujuannya dengan jalan menentang pihak lain disertai dengan ancaman dan/atau kekerasan.
20. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya dapat disingkat TAPD, adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah untuk memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam hal menetapkan kebijakan anggaran Daerah.
21. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya dapat disingkat RKASKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
22. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya dapat disingkat PPKD, adalah Kepala BPPKAD yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya dapat disingkat DPA-SKPD, adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
24. Dokumen Pelaksana Anggaran PPKD yang selanjutnya dapat disingkat DPA-PPKD, adalah Dokumen Pelaksana Anggaran BPPKAD selaku Bendahara Umum Daerah. | |
29. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKPKD adalah BPPKAD yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah. |
26. Tim Kaji Bencana adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam menetapkan keadaan darurat atau Status Tanggap Darurat Bencana.
27. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya dapat disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
28. Bendahara Pengeluaran SKPKD adalah pelaksana pada BPPKAD yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dengan tertib dan teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. |
29. Bendahara Pengeluaran SKPD adalah Pejabat Fungsional pada SKPD yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan yang dibiayai dari Belanja Tidak Terduga untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang dari Belanja Tidak Terduga yang diterima. |
30. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya dapat disingkat SPP, adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. |
31. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya dapat dingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan. untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
32. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya dapat disingkat SP2D, adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
16. 33, Kuasa Umum Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya dapat disingkat Kuasa BUD, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
34. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya dapat disingkat BUL, adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
35. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD yang selanjutnya dapat disingkat PPK-SKPKD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPKD.
36. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/ diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban Pengeluaran DPASKPD atau DPA-SKPKD. 0 W -
C
- 37.Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya dapat disingkat SPM-LS, adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga atau pihak lain.
38. SPP Langsung yang selanjutnya dapat disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar Perjanjian Kontrak Kerja atau Surat Perintah Kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah penerimaan, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Maksud diterapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam 'pengelolaan, pencairan dan pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar pengelolaan, pencairan dan pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. |
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
- kriteria kegiatan yang dibiayai dari Belanja Tidak Terduga, a.
- pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk mendanai Keadaan Darurat, Tanggap Darurat dan Keperluan Mendesak, b.
- c. tata cara pengajuan, persetujuan dan pencairan Belanja Tidak Terduga, dan
- d. tatacara pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga..
mm
BAB III - KRITERIA KEGIATAN YANG DIBIAYAI! DARI BELANJA TIDAK TERDUGA
Pasal 5

Belanja Tidak Terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
- a. kegiatan tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti kebutuhan untuk Keadaan Darurat dan Tanggap Darurat yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan, dan
2. pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah Tahun-Tahun b. sebelumnya yang telah ditutup.
BAB III - KRITERIA KEGIATAN YANG DIBIAYAI! DARI BELANJA TIDAK TERDUGA
Pasal 6

- Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dipergunakan untuk membiayai keperluan dengan kondisi sebagai berikut: a. keadaan darurat, (1
- b. tanggap darurat, dan
- Cc. keperluan mendesak.
- Keadaan Darurat yang dibiayai dari Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut: (2)
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, |
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang,
- c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, dan
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh Keadaan Darurat.
- (3) Tanggap Darurat yang dibiayai dari Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut: | 0
- a. merupakan kejadian yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor, dan
|
- b. merupakan kejadian yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh Manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat.
- (4) Keperluan Mendesak yang dibiayai dari Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut : |
3. a..merupakan Program dan Kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam anggaran Tahun berjalan, dan
- b. keperluan mendesak lainnya apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (5) Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut : |
- a. program dan kegiatan pelayanan dasar mencakup sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang harus segera dilaksanakan:
- b. program dan kegiatan pelayanan dasar yang telah tercantum dalam APBD Tahun anggaran berjalan, namun pagu dana yang disediakan tidak mencukupi, penambahan anggaran hanya diarahkan untuk memenuhi belanja modal dan/atau belanja barang dan jasa dengan mengubah terlebih dahulu capaian kinerja,
- c. usulan program dan kegiatan pelayanan dasar baru yang belum tercantum dalam APBD Tahun Anggaran berjalan, namun merupakan program dan kegiatan yang masuk prioritas dalam RKPD Tahun Anggaran berjalan dengan besaran tidak melampaui pagu RKPD Tahun -Anggaran berjalan. |
- (6) Keperluan Mendesak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, mencakup : |
- a. program dan kegiatan yang bersumber dari dana Pemerintah, dana Pemerintah Provinsi Maluku atau dana Pemerintah Daerah lainnya dan diperoleh setelah APBD ditetapkan, namun pendukung berupa administrasi proyek, biaya perencanaan dan pengawasan .belum tersedia, |
- b. program dan kegiatan dalam rangka penanggulangan bencana yang didanai oleh Pemerintah dan/ atau Pemerintah Provinsi Maluku, namun dananya tidak masuk ke Rekening Kas Umum Daerah dan membutuhkan dana pendukung dari APBD:
- c. belanja yang bersifat mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan seperti belanja Pegawai, belanja barang dan jasa, dan |
- d. keperluan mendesak lainnya sebagai dampak dari kebijakan Pemerintah pada Tahun anggaran berjalan.
BAB IV - JENIS KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI BELANJA TIDAK TERDUGA
Pasal 7

Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dapat digunakan untuk jenis-jenis kegiatan seperti : |
|
- a. pemulihan prasarana dan sarana vital yang mengalami kerusakan akibat Bencana, |
- b. perlindungan terhadap Kelompok Rentan akibat Bencana, dan
3. kegiatan-kegiatan lain yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2). | c.
BAB IV - JENIS KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI BELANJA TIDAK TERDUGA
Pasal 8

Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), hanya dapat digunakan untuk jenis-jenis kegiatan sebagai berikut:
- pencarian dan penyelamatan korban, a.
- pertolongan darurat, b.
- evakuasi korban:
- kebutuhan air bersih, d.
- kebutuhan pangan, e.
- kebutuhan sandang, £
- pelayanan kesehatan, 8.
- penampungan, dan/atau h.
- tempat hunian sementara. L
:
- (1) Belanja Tidak Terduga untuk alokasi jenis-jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, digunakan oleh SKPD antara lain untuk :
- a. biaya operasional dan biaya pengadaan barang/jasa pemulihan prasarana dan sarana vital yang dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana,
3. . biaya operasional dan biaya pengadaan barang/jasa dalam upaya perlindungan terhadap Kelompok Rentan akibat bencana, dan b.
4. biaya operasional dan biaya pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan lain yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2). C
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh SKPD teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi terkait.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh BPBD.
BAB IV - JENIS KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI BELANJA TIDAK TERDUGA
Pasal 19

- Belanja Tidak Terduga untuk membiayai jenis-jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dipergunakan antara lain untuk: (1
- a. biaya operasional dan biaya: pengadaan barang jasa dalam upaya pencarian dan penyelamatan korban, pertolongan darurat dan evakuasi korban,
- biaya operasional dan biaya pengadaan barang jasa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi, kebutuhan pangan dan kebutuhan sandang, b.
- biaya operasional dan biaya pengadaan barang jasa pemberian pelayanan kesehatan: dan
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berkaitan dengan bencana alam dilaksanakan oleh BPBD sedangkan yang berkaitan dengan Konflik Sosial dilaksanakan oleh Kantor Kesbanglinmas. (2)
- d. biaya operasional dan biaya pengadaan barang jasa penyediaan tempat penampungan dan/atau tempat hunian sementara.
BAB IV - JENIS KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI BELANJA TIDAK TERDUGA
Pasal 11

Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah Tahun-Tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, harus didukung dengan bukti-bukti yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.
|
BAB V
Pasal 12

- (1) Pengeluaran untuk mendanai Keadaan Darurat dan untuk mendanai Keperluan Mendesak yang belum tersedia anggarannya, dapat menggunakan dana Belanja Tidak Terduga.
2. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mekanisme pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga ke belanja SKPD berkenaan. | (2)
|
Tn
- Permohonan pendanaan Keadaan Darurat dan Keperluan Mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan oleh Kepala SKPD kepada Bupati untuk mendapatkan pertimbangan TAPD. (3
- Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan pengantar yang ditandatangani Kepala SKPD memuat alasan dan besaran dana yang diperlukan, dilampiri dengan RKA-SKPD. (4
- Pertimbangan dari TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) dan penelaahan RKA-SKPD, selanjutnya pertimbangan TAPD tersebut disampaikan dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD dan dilaporkan kepada Bupati. (S)
- Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) yang menurut pertimbangan dari TAPD telah memenuhi kriteria dan sesuai dengan RKA-SKPD yang bersangkutan, selanjutnya diajukan kepada: Bupati dalam bentuk Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran berjalan. (6)
- Apabila Bupati menyetujui Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka penetapan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD diberitahukan kepada pimpinan DPRD. (7)
- Berdasarkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka : | (8)
- a. SKPD menyusun DPA-SKPD, mengisi anggaran kas, melakukan posting anggaran kas dan mencetak DPA-SKPD: dan
- b. PPKD menyusun DPA-PPKD, mengisi anggaran kas, melakukan posting anggaran kas dan mencetak DPA-PPKD.
C
- (9) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8), ditandatangani oleh Kepala SKPD dan unsur TAPD serta disahkan oleh PPKD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan/atau pengeluaran belanja.
- (10) Pelaksanaan kegiatan dan/atau pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (9), mengacu pada Petunjuk Pelaksana APBD Tahun anggaran berjalan.
BAB V
Pasal 13

Pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk membiayai Keadaan Darurat dan Keperluan Mendesak, apabila dilakukan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
BAB V
Pasal 14

- (1) Pengeluaran untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah Tahun-Tahun sebelumnya yang telah ditutup, menggunakan dan Belanja Tidak Terduga.
- (2) Permohonan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Kepala SKPD/SKPKD kepada Bupati untuk mendapat pertimbangan TAPD. | |
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan pengantar yang ditandatangani oleh Kepala SKPD/SKPKD yang memuat alasan dan besaran dana yang diperlukan, dilampiri dengan bukti-bukti yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pertimbangan dari TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan hasilnya disampaikan dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dan dilaporkan kepada Bupati.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menurut pertimbangan TAPD telah memenuhi kriteria dan sesuai ketentuan yang berlaku selanjutnya diajukan kepada Bupati dalam bentuk Rancangan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian atas Kelebihan Penerimaan sesuai pertimbangan TAPD.
- (6) Apabila Bupati menyetujui Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka penetapan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga diberitahukan pada Pimpinan DPRD paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.
S
- (7) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala SKPD/ SKPKD mengajukan permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga.
BAB VI - TATA CARA PENCAIRAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK MEMBIAYAI TANGGAP DARURAT
Pasal 15

- Pencairan Belanja Tidak Terduga untuk membiayai Kegiatan Tanggap (1 Darurat harus didasarkan pada Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana dan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk membiayai Kegiatan Tanggap Darurat Bencana.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk kejadian Bencana Alam, Kepala pelaksanaan BPBD menyampaikan laporan kejadian bencana alam yang terjadi di Daerah -kepada Bupati,
- untuk kejadian Konflik Sosial, Kepala Kantor Kesbanglinmas menyampaikan laporan kejadian Konflik Sosial yang terjadi di Daerah kepada Bupati, | | b.
- laporan kejadian bencana sebagaimana dimaksud pada huruf 4 atau huruf b, ditindaklanjuti oleh Tim Kaji Bencana dengan penelaahan dan penelitian terhadap laporan tersebut, | C
- hasil penelaahan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf c, dituangkan dalam Berita Acara yang memuat rekomendasi tindak lanjut, | d.
- berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf d, untuk kejadian Bencana Alam maka Kepala Pelaksana BPBD mengajukan penerbitan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana dan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk membiayai Kegiatan Tanggap Darurat Bencana, e. dan
- f. berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf d, untuk kejadian Konflik Sosial maka Kepala Kantor Kesbanglinmas mengajukan penerbitan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana dan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk membiayai Kegiatan Tanggap Darurat Bencana.
Bagian Kedua
Pencairan Belanja Tidak Terduga untuk Kegiatan Tanggap Darurat
BAB VI - TATA CARA PENCAIRAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK MEMBIAYAI TANGGAP DARURAT
Pasal 16

- Untuk kejadian Bencana Alam, Kepala Pelaksana BPBD menyampaikan permohonan pencairan dana Belanja Tidak Terduga kepada Bupati c.g. Kepala BPPKAD, dengan dilampiri : (1
- a. Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana,
- b. Keputusan Bupati tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk membiayai Kegiatan Tanggap Darurat Bencana,
- c. Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) untuk membiayai kegiatan Tanggap . Darurat, dan |
- d. Fotokopi buku rekening Bendahara Pengeluaran BPBD.
-
- Untuk kejadian Konflik Sosial, Kepala Kantor Kesbanglinmas menyampaikan permohonan pencairan dana Belanja Tidak Terduga kepada Bupati c.g. Kepala BPPKAD, dengan dilampiri : (2)
- a. Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana,
- b. Keputusan Bupati tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk membiayai Kegiatan Tanggap Darurat Bencana,
- c. Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) untuk membiayai kegiatan Tanggap Darurat, dan |
- d. Fotokopi buku rekening Bendahara Pengeluaran Kantor Kesbanglinmas. |
- (3) Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c atau ayat (2) huruf c, penetapan besarannya didasarkan pada perhitungan rincian kebutuhan biaya yang dibuat oleh BPBD (untuk kejadian Bencana Alam) atau dibuat oleh Kantor Kesbanglinmas (untuk penanganan Konflik Sosial).
- (4 Kepala Seksi Dana Bantuan pada BPPKAD berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk membiayai Tanggap Darurat dan RKB, mengajukan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), kepada Bendahara SKPKD dengan dilengkapi kwitansi dan Pakta Integritas yang sudah ditandatangani Kepala Pelaksana BPBD (untuk kejadian Bencana Alam) atau ditandatangani Kepala Satpol PP funtuk penanganan Konflik Sosial). |
- (S) Bendahara Pengeluaran: SKPKD berdasarkan SPD dan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB), menerbitkan SPP-TU dilengkapi dengan dokumen lain yang terdiri dari : |
- a. surat pengantar SPP-TU:
- b. ringkasan SPP-TU,
- c. rincian rencana penggunaan TU dan dilampiri dengan salinan SPD,
- d. surat pernyataan untuk ditandatangani oleh Kepala BPPKAD selaku PPKD untuk menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain yang tercantum dalam Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) saat pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD:
- e. surat keterangan yang dibuat oleh Kepala BPPKAD selaku PPKD memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang persediaan yang diajukan oleh Kepala Pelaksana BPBD (untuk kejadian Bencana Alam) atau ditandatangani Kepala Kantor Kesbanglinmas (untuk penanganan Konflik Sosial), dan
- f. persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), ayat (2) dan ayat (4). |
- (6) Penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan oleh PPK-SKPKD.
- (7) Dalam hal dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (S5) dinyatakan lengkap dan sah oleh PPK-SKPKD, maka PPKD menerbitkan SPM-TU.
- (8) Dalam hal dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (S) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, PPK-SKPKD mengembalikan dokumen SPP-TU kepada Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk dilengkapi.
- (9) 'Dalam hal PPKD berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM-TU.
- (10) PPKD menyerahkan SPM-TU kepada Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D '
- dengan dilengkapi dokumen yang meliputi: a. surat pengantar SPM-TU::
|
C
- ringkasan SPM-TU) b.
- rincian SPM-TU dan dilampiri dengan Salinan SPD: dan C
- persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (S5). d.
- (11) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dan keabsahan SPM-TU, jika dinyatakan lengkap, maka Kuasa BUD menerbitkan SP2D paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak pengajuan RKB.
- (12) Kuasa BUD menyerahkan SP2D kepada Bank dan selanjutnya Bank memindahbukukan dana sesuai dengan besaran dalam SP2D ke nomor rekening Bendahara Pengeluaran SKPKD.
- (13) mmg pom sg --Bendahara Pengeluaran 'SKPKD selanjutnya mengajukan permohonan pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran SKPKD ke rekening Bendahara Pengeluaran BPBD funtuk kejadian Bencana Alam) atau Bendahara Pengeluaran Kantor Kesbanglinmas (untuk Penanganan Konflik Sosial).
- 149) Untuk pengesahanbelanja tambahan uang persediaan oleh fungsi perbendaharaan SKPKD, Bendahara Pengeluaran SKPKD mengajukan SPP-TU Nihil.
- (15) Bendahara Pengeluaran SKPKD mengajukan SPP-TU Nihil paling lambat (dua) hari setelah penggunaan TU dipertanggungjawabkan oleh Kepala Pelaksana BPBD (untuk kejadian Bencana Alam) atau Kepala, Kantor Kesbanglinmas (untuk penanganan Konflik Sosial). 2
- (16) Pengajuan SPP-TU Nihil sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dilakukan dengan ketentuan :
- a. besarnya SPP-TU Nihil sebesar SPJ, yang disahkan oleh SKPD,
- b. rincian penggunaan dana untuk SPP-TU Nihil diuraikan sesu i dengan ai Rencana Kebutuhan Biaya (RKB), dan
- penyetoran sisa SP2D TU merupakan satu kesatuan dengan pertanggungjawaban tambahan uang persediaan.
- Penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen SPP-TU Nihi 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (16), Penerbitan SPM-TU Nihil, hingga Penerbitan SP2D TU Nihil dilaksanakan oleh PPK-SKPKD.
- (18) Dalam hal dokumen SPP-TU Nihil sebagaimana dimaksud pada ayat (16) dinyatakan lengkap dan sah, maka PPKD menerbitkan SPM-TU Nihil.
- (19) Dalam hal dokumen SPP-TU Nihil sebagaimana dimaksud pada ayat (16) dinyatakan tidak lengkap dan/ atau tidak sah, PPK-SKPKD mengembalikan dokumen SPP-TU Nihil kepada Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk dilengkapi.
|
- (20) Dalam hal PPKD berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM-TU Nihil.
-
- (21) PPKD menyerahkan SPM-TU Nihil kepada Kuasa BUD untuk penerbitan . SP2D dengan dilengkapi dokumen yang meliputi :
- a. surat pengantar SPM-TU Nihil,
- b. ringkasan SPM-TU Nihil,
|
- Cc. rincian SPM-TU U Nihil dan dilampiri dengan salinan SPD: dan
- d. persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (16).
- ATA (22) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dan. keabsahan SPM-TU Nihil, jika dinyatakan lengkap, maka Kuasa BUD menerbitkan SP2D paling lambat 2 (dua) hari kerja ssejak pengajuan SPM-TU Nihi! diterima.
BAB VI
Pasal 17

- Pencairan Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian kelebihan atas penerimaan Daerah Tahun-Tahun sebelumnya didasarkan pada Keputusan Bupati tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian kelebihan atas penerimaan Daerah Tahun-Tahun sebelumnya. |
- Kepala SKPD/SKPKD menyampaikan permohonan pencairan dana kepada Bupati c.g. Kepala BPPKAD, dengan dilampiri: (2) d Bi
- a. Keputusan Bupati tentang. Penggunanaan Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Kelebihan atas Penerimaan Daerah Tahun-Tahun sebelumnya:
- b. surat Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD tentang pertimbangan TAPD,
- Cc. bukti-bukti yang sah atas kelebihan penerimaan Daerah Tahun-Tahun sebelumnya yang disahkan oleh PPKD selaku BUD atau Pejabat lain Ns herwer Hi HG 53
- d. fotocopi buku rekening tabungan atau giro atas nama penerima: dan
|
- e. kwitansi tanda terima.
2. 3 Bendahara Pengeluaran SKPKD berdasarkan SPD, menerbitkan SPP-LS dilengkapi dengan dokumen lain yang terdiri dari :
|
|
- a. surat pengantar SPP-LS,
2. Kh Tinsk SDPT &amp; 38. ngkasan 3 3 0 LAI,
3. . rincian SPP-LS dan dilampiri dengan salinan SPD: dan c SI
4. TT 4m, am Aa aAA M 0. persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
.
- Penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh PPK-SKPKD. |
- Dalam hai dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Uinyatakan lengkap dan sah oleh PPK-SKPKD, maka PPKD menerbitkan SPM-L »)
- Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, PPK-SKPKD mengembalikan dokumen SPP-LS kepada Bendahara Pengeluaran SKPKD (6) 4 fr 1 1 : untuk dilengkapi paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP-LS.
- Dalam bai PPKD berhalangan, yang bersangkutan dapat menunju Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM-LS.
- PPKD menyerahkan SPM-LS kepada Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D dengan dilengkapi dokumen yang meliputi:
- a. Surat pengantar SPP-LS,
- b. ringkasan SPP-LS,
- c. rincian SPP-LS dan dilampiri dengan salinan SPD, dan
- d. persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- Kuasa BUD meneliti kelengkapan SPM-LS, jika dinyatakan lengkap, maka Kuasa BUD menerbitkan SP2D paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak pengajuan SPM-LS diterima. | (9)
- (10) Dalam hal dokumen SPM-LS dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, Kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D. |
- Penolakan penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (10) paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM-LS. 1
- Kuasa BUD menyerahkan SP2D kepada Bank dan selanjutnya Bank memindahbukukan dana sesuai dengan besaran dalam SP2D ke nomor 1121 S5 Pri
RAR Tit
TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
1 ali Pa
- Tata cara penatausahaan dan pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk kegiatan Keadaan Darurat termasuk untuk Keperiuan Mendesak, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Pelaksana Anggaran Pendapatan dan . Belanja Daerah Kabupaten nogaran berkenaan. (1 1nd Am A
D
C
$
- AA 4 1 2 A 1 Tata cara penatausahaan dan pert tangg gungjawaban Belanja Tidak 4 Terduga untuk kegiatan Tanggap Darurat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Bendahara Pengeluaran BPBD (untuk kejadian Bencana Alam) atau Bendahara Kantor Kesbanglinmas (untuk kejadian Konflik Sosial), 'mencatat setiap penggunaan dan Belanja Tidak Terduga untuk 1 ata Paa! Ya Tyagng rlipga kegiatan Tanggap Darurat pada Buku Kas Umum tersendiri,
- Kepala Pelaksanaan BPBD (untuk kejadian Bencana Alam) atau Kepala b. tor Kesbanglinmas funtuk cjadian Konflik Sesial,. ke bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan 5, dana Belanja Tidak Terduga untuk kegiatan Tanggap Darurat yang dikelolanya, dan ta
- Kepala Pelaksana BPBD (untuk kejadian Bencana Alam) atau Kepala Kantor Kesbanglinmas (untuk kejadian Konflik Sosial), menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga untuk kegiatan Tanggap Darurat kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti yang lengkap dan sah. » €.
pengeluaran
Pasai 19
.
|
- Bendahara Pengeluaran BPBD (untuk kehadiran Bencana Alam) atau (4) Bendahara Pengeluaran Kantor Kesbanglinmas (untuk kejadian Konflik 1 : 4 an Bag, | -osial), secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga untuk kegiatan Tanggap Darurat kepada PPKD paling lambat:10 (sepuluh) hari kerja setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- Penggunaan Belanja Tidak Terduga untukTanggap Darurat dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun anggaran berkenaan. {2)
- Dokumen yang digunakan dalam menatausahakan pertanggungjawaban (3) -Li 1. penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: surat pengantar, a.
- laporan penggunaan dana, b.
- surat pernyataan tanggungjawab atas penggunaan Belanja Tidak TP ata ga, ILLULL Cc.
- d. buku kas umum: dan
- bukti-bukti yang lengkap dan sah. e.
@)
'
BAB IX - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 20

4
Teknis pelaksanaan kegiatan atas penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Pp yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini, dilaksanakan dengan berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran berjalan.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku semua ketentuan mengenai Pengelolaan Belanja Tidak Terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dinyatakan tidak berlaku.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. d
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
Diundangkan di Dobo
pada tanggal PRA TARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
26 oktowert
Lo.
255 NOMOR
4!
Nu
Salinan Sesuai dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM
N/A
Pasal 3

- (1) Klasifikasi NJOP Bumi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V Peraturan W alikota ini.
2. (la) Terhadap klasifikasi dan besarnya NJOP berupa tanah pada wilayah Kecamatan Rasanae Barat khususnya pada Kelurahan Dara dan Kelurahan Pane, wilayah Kecamatan Rasanae Timur khususnya pada Kelurahan Oi Fo'o dan wilayah Kecamatan Mpunda khususnya pada Kelurahan Monggonao adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Ia, Lampiran Ila dan Lampiran IVa Peraturan Walikota ini.
- (2) Pengenaan atas NJOP Bumi sebagai dasar penerbitan pajak terutang bumi dan bangunan ditetapkan berdasarkan Zona Nilai Tanah (ZNT) pada masing-masing wilayah kecamatan, kelurahan, jalan, gang dan/ a tau objek pajak tertentu.
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari Tahun 2017.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.
~M. QURAIS H. ABIDIN
Ditetapkan di Kota Bima pada tanggal rt O-t&lt;to bef' 2016
f ·
W ALIKOTA BIMA, ),
\_
Diundangkan di Kota Bima pada tanggal l"i" l&gt;~tobev2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,
BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2016 NOMOR ~~'1
LAMPIRAN la
PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR ~~ TAHUN 2016 TENT ANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL OBYEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA BIMA TAHUN 2016
KLASIFIKASI DAN BESARNYA NJOP BERUPA TANAH PADA WILAYAH KECAMATAN RASANAE BARAT
A. KLASIFIKASI NJOPTANAH PADA WILAYAH KELURAHAN DARA
| KODEZNT | NJOPBUMI TAHUN 2016 (Rp/m2) | Besaran Perubahan NJOP (Rp) | TAHUN |
|-----------|-------------------------------|-------------------------------|---------|
| KODEZNT | NJOPBUMI TAHUN 2016 (Rp/m2) | Besaran Perubahan NJOP (Rp) | 469 |
| AA AB | 50.400 7.000 | 418.600 392.000 | 399 |
| AC | 2.380 | 221.620 | 224 |
| AD | 37.800 | 29.400 | 67.2 |
| AE | 1.680 | 65.520 | 67.2 |
| AF | 50.400 | 229.600 | 280 |
| AG | 37.800 | - | 37.8 |
| AH | 1.680 | 142.520 | 144.2 |
| Al | 1.680 | 36.120 | 37.8 |
| AJ | 37.800 | 77.000 | 114.8 |
| AK | 2.380 | 396.620 | 399 |
| AL | 28.000 | - | 28 |
| AM | 37.800 | 186.200 | 224 |
| AN | 37.800 | 186.200 | 224 |
| AO | 10.010 | 134.190 | 144.2 |
| AP | 7.000 | 333.000 | 340 |
| AQ | 37.800 | 361.200 | 399 |
| AR | 1.274 | 177.926 | 179.2 |
| AS | 1.274 | 222.726 | 224 |
| AT | 1.274 | 278.726 | 280 |
| AU | 2.380 | 277.620 | 280 |
| AV | 28.000 | 252.000 | 280 |
| AW | 19.600 | 260.400 | 280 |
| AX | 28.000 | 61.600 | 89.6 |
| AV | 7.000 | - | 7 |
| AZ | 2.380 | - | 2.38 |
| BA | 37.800 | - | 37.8 |
| BB | 28.000 | - | 28 |
| BC | 28.000 | - | 28 |
| BD | 37.800 | - | 37.8 |
| BE | 28.000 | - | 28 |
| BF | 2.380 | - | 2.38 |
| BH | - | 1.274 | 1.274 |
| Bl | - | 19.600 | 19.6 |
8. KLASIFIKASI NJOP TANAH PADA WILAYAH KELURAHAN PANE
| KODEZNT | NJOPBUMI TAHUN 2015 (Rp/m2) | Prosentase Kenaikan 400'6 | NJOP BUMI TAHUN 2016 |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| | | | (Rp/m2) |
| AA | 200,000 | 80,000 | 280,000 |
| AB | 285,000 | 114,000 | 399,000 |
| AC | 103,000 | 41,200 | 144,200 |
| AD | 285,000 | 114,000 | 399,000 |
| AE | 103,000 | 41,200 | 144,200 |
| AF | 64,000 | 25,600 | 89,600 |
| AG | 335,000 | 134,000 | 469,000 |
| AH | 128,000 | 51,200 | 179,200 |
| Al | 82,000 | 32,800 | 114,800 |
~
M. QURAIS H. ABIDIN
./
v
LAMPIRAN IVa PERATURAN WALIKOTA NOMOR Uo TAHUN 2016 TENT ANG
BIMA PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA BIMA TAHUN 2016
KLASIFIKASI DAN BESARNYA NJOP BERUPA TANAH PADA WILAYAH KECAMATAN MPUNDA
A. KLASIFIKASI NJOPTANAH PADA WILAYAH KELURAHAN MONGGONAO
| KODEZNT | NJOP BUMI TAHUN 2015 (Rp/m2) | Prosentase Kenaikan 400'6 | NJOP BUMI TAHUN 2016 (Rp/m2) |
|-----------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| AA | 160,000 | 64,000 | 224,000 |
| AB | 128,000 | 51,200 | 179,200 |
| AC | 82,000 | 32,800 | 114,800 |
| AL | 64,000 | 25,600 | 89,600 |
| AM | 64,000 | 25,600 | 89,600 |
| AO | 48,000 | 19,200 | 67,200 |
| AP | 64,000 | 25,600 | 89,600 |
| AQ | 82,000 | 32,800 | 114,800 |
| AR | 64,000 | 25,600 | 89,600 |
| AT | 103,000 | 41,200 | 144,200 |
| AS | 20,000 | 8,000 | 28,000 |
v
LAMPIRAN Ila PERATURAN WALIKOTA SIMA NOMOR 9-b TAHUN 2016 TENT ANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILA! JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA BIMA TAHUN 2016
KLASIFIKASI DAN BESARNYA NJOP BERUPA TANAH
PADA WILAYAH KECAMATAN RASANAE TIMUR
A. KLASIFIKASI NJOP TANAH PADA WILAYAH KELURAHAN 01 FO'O
| KODEZNT | NJOPBUMI TAHUN 2015 (Rp/m2) | Prosentase Kenaikan 20% | NJOPBUMI TAHUN 2016 (Rp/m2) |
|-----------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| AA | 2,450 | 490 | 2,940 |
| AB | 2,450 | 490 | 2,940 |
| AC | 2,450 | 490 | 2,940 |
| AD | 3,500 | 700 | 4,200 |
| AE | 2,450 | 490 | 2,940 |
| AF | 2,450 | 490 | 2,940 |
| AG | 7,150 | 1,430 | 8,580 |
| AH | 3,500 | 700 | 4,200 |
| Al | 2,450 | 490 | 2,940 |
| AJ | 3,500 | 700 | 4,200 |
| AK | 3,500 | 700 | 4,200 |
| AL | 3,500 | 700 | 4,~ |
| AM | 7,150 | 1,430 | 8,580 |
| AN | 2,450 | 490 | 2,940 |
| AO | 2,450 | 490 | 2,940 |
| AP | 2,450 | 490 | 2,940 -- |
| AQ | 2,450 | 490 | 2,940 |
| AR | 3,500 | 700 | 4,200 |
| AS | 2,450 | 490 | 2,940 |
| AT | 2,450 | 490 | 2,940 |
| AU | 2,450 | 490 | 2,940 |
| AV | 2,450 | 490 | 2,940 |
| AW | 2,450 | 490 | 2,940 |
| AX | 2,450 | 490 | 2,940 |
| AZ | 5,000 | 1,500 | 6,500 |
| BC | 20,000 | 6000 | 26,000 |
I/"
M. QURAIS H. ABIDIN
I· WALIKOTA BIMA ~
/
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA BANJARBARU
PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 28 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR BAG1 PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMER1NTAH KOTA BANJARBARU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARBARU,
- a. bahwa dalam rangka pengembangan sumber daya aparatur secara berdaya guna dan berhasil guna serta meningkatkan kompetensi pegawai dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan, perlu memberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru untuk mengikuti pendidikan melalui jalur izin belajar;
- b. sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 892/303/SJ tanggal 09 Januari 1990 tentang Petunjuk Pemberian Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil, maka dalam rangka untuk kelancaran dan kepentingan manajemen kepegawaian serta tertib administrasi dalam pemberian izin belajar terhadap Pegawai Negeri Sipil yang belajar pada Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan Formal lainya yang terakreditasi, dipandang perlu untuk mengatur kembali tata cara dan persyaratan izin belajar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat 11 Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4332);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32. Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4194) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1) ;
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 4) :
Menetapkan
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor Seri 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubatahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 20);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 12 Seri D Nomor Seri 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan alas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 21);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 13 Seri D Nomor 7);
18. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 32 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan, Pelatihan Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 32 Seri D Nomor 15).
MEMUTUSKAN
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Banjarbaru ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarbaru beserta perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan di Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Pejabat yang berwenang adalah Walikota Banjarbaru atau pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Walikota Banjarbaru untuk memberikan izin atas permohonan izin belajar.
5. Pembina izin belajar adalah SKPD yang menangani bidang kepegawaian dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
6. Mahasiswa izin belajar adalah Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan izin melanjutkan pendidikan di luar jam dinas dan tidak meninggalkan tugas dan kewajibanya ditempat kerja, yang ditetapkan pejabat yang berwenang.
7. lain Belajar adalah izin yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan pada Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan Formal Iainya diluar jam kerja atas biaya sendiri dan tidak boleh meninggalkan tugas dinas sehari-hari.
8. 8 Izin Prinsip adalah izin yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti pendidikan dengan status izin belajar sebelum yang bersangkutan terdaftar pada lembaga pendidikan.
9. Lembaga pendidikan adalah lembaga pendidikan tinggi yang secara fungsional memiliki kewenangan dan kemampuan untuk mengembangkan sumber daya manusia.
10. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas dan digaji oleh APBD Pemerintah Kota Banjarbaru.
11. I I . Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai honorer yang bertugas dan digaji oleh APBD Pemerintah Kota Banjarbaru.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud pemberian izin belajar adalah memberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) untuk mengikuti program pendidikan formal diluar jam kedinasan guna meningkatkan kompetensi dan profesionalisme agar mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
- (2) Izin Belajar bertujuan :
- a. meningkatkan pengetahuan dan pendidikan formal kejenjang yang lebih tinggi secara mandiri;
- b. meningkatkan profesionalisme dalam bidang tugasnya;
- c. menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pemersatu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. terwujudnya aparatur yang memiliki loyalitas dan kompetensi akademis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah;
BAB III - TATA CARA DAN PERSYARATAN
Pasal 3

- (1) Pemberian izin belajar merupakan komitmen strategis instansi dalam upaya pengembangan sumber daya aparatur secara mandiri sebagai bentuk kemampuan untuk mengembangkan diri.
- (2) Pemberian izin belajar didasarkan pada proyeksi kebutuhan sumber daya aparatur (formasi) yang berkaitan dengan upaya peningkatan kinerja.
- (3) Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan izin belajar apabila memenuhi persyaratan kepegawaian yang telah ditentukan dengan memperhatikan formasi yang tersedia.
- (4) Sebelum diberikan izin belajar Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti pendidikan formal harus mendapat izin prinsip dari Walikota Banjarbaru atau pejabat lain yang berwenang.
BAB III - TATA CARA DAN PERSYARATAN
Pasal 4

- (1) Dalam pemberian izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti pendidikan formal hams dipertimbangkan keterkaitan pendidikan yang ditempuh sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan kebutuhan formasi dan misi organisasi yang bersangkutan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti pendidikan dengan status izin belajar tidal( boleh meninggalkan pekerjaan sehari-hari yang ditugaskan kepadanya.
BAB III - TATA CARA DAN PERSYARATAN
Pasal 5

Izin belajar untuk mengikuti pendidikan dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. berstatus Pegawai Negeri Sipil ;
- b. pendidikan tidak meninggalkan tugas dan dilaksanakan di luar jam kerja/ kedinasan ;
- c. kegiatan pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang terakreditasi dan atau memperoleh izin penyelenggaraan program studi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat lain yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. bukan kelas jauh yang dilarang oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. tidak sedang menjalani dan/atau dalam proses hukuman disiplin;
- f. pendidikan yang diikuti ada relevansinya dengan bidang tugas yang bersangkutan;
- g. tidak sedang mengikuti pendidikan formal yang sejenis dan setingkat;
- h. tidak menuntut penyesuaian ijazah kecuali formasi memungkinkan;
- i. biaya pendidikan sepenuhnya ditanggung oleh yang bersangkutan ;
- j. pegawai Negeri Sipil dapat mengikuti pendidikan di luar daerah apabila jenis dan atau tingkat / strata pendidikan yang dibutuhkan sesuai formasi didalam daerah tidak ada.
BAB III - TATA CARA DAN PERSYARATAN
Pasal 6

Persyaratan kepangkatan dan persyaratan administrasi untuk program pendidikan
- a. Jenjang Pendidikan Sekolah Lanjutan Pertama (SMP) dan yang sederajat
- Pangkat minimal Juru Muda (I/a) dengan masa kerja golongan telah 2 (dua) tahun;
- b. Jenjang Pendidikan Sekolah Lanjutan Atas (SLTA) sederajat dan Diploma I
(dua) tahun;
- Pangkat minimal Juru Muda Tk. I (I/b) dengan masa kerja golongan telah 2
- c. Jenjang Pendidikan Diploma II dan Diploma III
- Pangkat minimal Pengatur Muda (II/a) dengan masa kerja golongan telah 2 (dua) tahun ;
- d. Jenjang Pendidikan Sarjana (S1) atau Diploma IV
- Pangkat minimal Pengatur Muda Tk. I (II/b) dengan masa kerja golongan telah 2 (dua) tahun ;
- e. Jenjang Pendidikan Master (S2) dan PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
- Pangkat minimal Penata Muda Tk. I (III/b) dengan masa kerja golongan telah 2 (dua) tahun atau 2 (dua) tahun setelah menyelesaikan pendidikan Sarjana SI ;
- f. Jenjang Pendidikan Doktor (S3)
- Pangkat minimal Penata dengan masa kerja golongan telah 2 (dua) tahun atau 2 (dua) tahun setelah menyelesaikan pendidikan Program S2.
BAB III - TATA CARA DAN PERSYARATAN
Pasal 7

- (1) Pegawai Tidak Tetap (PTT) dapat diberikan izin belajar selama pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan mendapatkan rekomendasi dari pimpinan instansinya serta izin prinsip dari Walikota Banjarbaru.
- (2) Pegawai Tidak Tetap (PIT) yang telah mendapatkan izin belajar, pada saat selesai pendidikan, ijazah yang diterima tidak menjadi jaminan untuk penyesuaian tingkat pendidikan dan gaji.
BAB III - TATA CARA DAN PERSYARATAN
Pasal 8

Usul izin belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 harus melampirkan :
- a. surat permohonan kepada Walikota Banjarbaru melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan Kota Banjarbaru yang telah direkomendasikan kepala unit kerjanya;
- b. surat izin prinsip dari Walikota Banjarbaru
- c. foto copy sah surat keputusan pangkat terakhir untuk PNS dan bagi PTT melampirkan fotocopy surat keputusan pengangkatan sebagai PTT ;
- d. foto copy sah daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai setiap unsur rata-rata bernilai baik ;
- e. foto copy sah ijazah atau transkrip nilai terakhir
- f. uraian tugas yang bersangkutan yang disahkan oleh kepala unit kerjanya;
- g. daftar riwayat hidup ;
- h. daftar penetapan angka kredit terakhir khusus pejabat fungsional tertentu ;
- i. surat pernyataan yang menyatakan sanggup untuk menyelesaikan pendidikan dalam batas waktu yang telah ditentukan dan bersedia tidak akan menunut penyesuaian ijazah kecuali bila formasi memungkinkan ;
- j. surat pernyataan tidak pernah dan atau sedang menjalani atau dalam proses penjatuhan disiplin tingkat sedang maupun tingkat berat dalam 2 (dua) tahun terakhir
- k. semua berkas kelengkapan permohonan izin belajar dibuat dalam rangkap dua dan dilegalisir oleh pejabat pengelola kepegawaian tempatnya bertugas ;
- I. ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan izin belajar akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan Kota Banjarbaru.
BAB III - TATA CARA DAN PERSYARATAN
Pasal 9

- (1) Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang akan mengikuti pendidikan dengan status izin belajar harus mendapatkan izin prinsip atau persetujuan Walikota Banjarbaru sebelum yang bersangkutan mendaftarkan diri pada lembaga pendidikan dan selanjutnya baru dapat diberikan izin belajar.
- (2) Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang mengikuti pendidikan atas kemauan sendiri di luar jam kerja dan tanpa ada izin belajar dari Walikota Banjarbaru, yang bersangkutan tidak akan diberikan Civil Effect kepegawaian terhadap ijazah yang diperolehnya.
BAB III - TATA CARA DAN PERSYARATAN
Pasal 10

Prosedur pengusulan untuk mengajukan izin prinsip dan izin belajar adalah sebagai berikut :
- a. penyampaian usul izin prinsip atau persetujuan Walikota Banjarbaru adalah sesuai dengan kalender akademik perguruan tinggi tempat belajar dan harus sudah diterima oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan Kota Banjarbaru selambat-lambatnya pada tanggal 01 April untuk semester ganjil dan tanggal 01 Oktober untuk semester genap pada tahun akademik yang bersangkutan dan akan dibahas dalam rapat Tim Khusus yang ditetapkan keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan
- b. pengusulan baru bagi Pegawai yang telah mendapat izin prinsip/persetujuan Walikota adalah dengan menyampaikan surat keterangan lembaga pendidikan yang menyatakan bahwa Pegawai tersebut benar-benar terdaftar pada semester awal tahun akademik yang bersangkutan sesuai usul pada waktu memohon untuk mendapatkan izin prinsip/persetujuan dari Walikota;
- c. terhadap usul yang melewati batas waktu yang telah ditentukan, maka usul yang bersangkutan tersebut tidak akan dipertimbangkan dan hams melalui usul baru untuk semester berikutnya pada tahun akademik.
BAB III - TATA CARA DAN PERSYARATAN
Pasal 11

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mutasi dan daerah lain dan telah memiliki izin belajar dan Instansi asalnya, maka surat izin belajar tersebut dapat diberikan penetapan kembali izin belajar apabila pendidikan yang diikuti tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, namun tidak menjadi jaminan untuk dapat diberikan pemutihan.
- (2) Prosedur pengusulan mengikuti pendidikan dengan status izin belajar pada lembaga pendidikan tinggi atau lembaga pendidikan formal lainya dilakukan setelah mendapat rekomendasi pimpinan unit kerjanya dan dilaksanakan secara berjenjang untuk diteruskan kepada Walikota Banjarbaru.
- (3) Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidal( Tetap yang melanggar ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan ini, maka terhadap izin belajar yang telah diberikan akan ditinjau kembali.
- (4) Tanpa mengurangi minat Pegawai Negeri Sipil yang akan meningkatkan kemampuan dan ketrampilannya melalui jenjang pendidikan formal, maka dalam rangka tertib administrasi izin belajar akan diberikan secara berjenjang sesuai dengan pangkat dan ijazah yang dimiliki dan telah dicantumkan atau diakui dalam data kepegawaiannya.
- (5) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki ijazah lebih tinggi dan telah memiliki izin belajar dapat diberikan pemutihan izin belajar sepanjang kompetensi keilmuannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan formasi yang tersedia.
BAB V - KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR
Pasal 12

- (1) Walikota mendelegasikan kewenangan pemberian izin prinsip permohonan izin belajar kepada Wakil Walikota Banjarbaru.
- (2) Walikota mendelegasikan kewenangan penandatanganan izin prinsip dan izin belajar kepada Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Dengan diberlakukannya Peraturan Walikota ini, make Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 42 Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Izin Belajar di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kota Banjarbaru.
Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 29 Oktober
1SEKRETARIS DAERAH,
Dr. H. S AHRIANI, M.Si Pembi a Utama Madya NIP. 196 312 198503 1 024
BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2012 NOMOR 28
2012
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.
Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 29 Oktober
2012
WALIKOTA BANJARBARU,