PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 06 Tahun 2009
Tentang PAJAK RESTORAN.
Berlaku: 18 Mei 2009
N/A
Preamble

Mengingat
LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR : 06
TAHUN 2009
TLD NO : 05
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 06 TAHUN 2009
TENTANG
PAJAK RESTORAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARO JAMBI,
Menimbang : a. bahwa pemerintahan meningkatkan pajak dalam rangka penyelenggaraan daerah dan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat perlu dukungan biaya dari daerah;
- b. bahwa salah satu sumber pendapatan daerah berasal dari pajak hiburan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pajak Hotel dan Restoran tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran;
3. : 1. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2. Undang -Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4414);
4. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARO JAMBI
dan
BUPATI MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK RESTORAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Muaro Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah .
3. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
5. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga dan catering.
6. Pajak Restoran yang selanjutnya disebut Pajak adalah pemungutan daerah atas penjualan makanan di restoran.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungutan atau pemotong pajak tertentu.
8. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwin atau jangka waktu lain yang ditetapkan Bupati.
9. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwin kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwin.
10. Pajak yang terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, menurut ketentuan peraturan perundang - undangan Perpajakan Daerah.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
12. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang undangan perpajakan daerah.
14. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang Kebebasan Kas Daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya di singkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak, atau tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
20. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan denda.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 2

Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan Restoran.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 3

- (1) Objek Pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di Restoran.
- (2) Objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk didalamnya Rumah Makan, Warung Makan, Kafe, Bar, Pedagang Kaki Lima, Kolam Pemancingan dan atau usaha lain yang sejenis yang disertai dengan fasilitas penyantapannya atau disantap di tempat lain;
- (3) Dikecualikan dari Objek pajak adalah :
- a. Pelayanan Jasa Boga;
- b. Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang peredarannya 1 (satu) tahun terakhir kurang atau tidak melebihi dari 10.000.000,(sepuluh juta rupiah).
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 4

- (1) Subyek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan penjualan makanan dan minuman di restoran.
- (2) Wajib pajak restoran adalah pengusaha restoran termasuk didalamnya Rumah Makan, Warung Makan, Kafe, Bar, Pedagang Kaki Lima, Kolam Pancingan dan atau usaha lain yang sejenis yang disertai dengan fasilitas penyantapannya atau disantap di tempat lain.
BAB III - DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 5

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran termasuk didalamnya Rumah Makan, Warung Makan, Kafe Bar, Pedagang Kaki Lima, Kolam Pancingan dan atau usaha lain yang sejenis yang disertai dengan fasilitas penyantapannya atau disantap di tempat lain.
BAB III - DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 6

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (lima).
BAB IV - TATA CARA PEMUNGUTAN, WILAYAH PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN PAJAK Pasal 7
Pasal 8

- (1) Pajak dipungut berdasarkan penetapan Bupati atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak sendiri dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.
BAB IV - TATA CARA PEMUNGUTAN, WILAYAH PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN PAJAK Pasal 7
Pasal 9

Pajak terhutang dipungut di Wilayah Daerah Kabupaten
BAB IV - TATA CARA PEMUNGUTAN, WILAYAH PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN PAJAK Pasal 7
Pasal 10

Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
BAB IV - TATA CARA PEMUNGUTAN, WILAYAH PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN PAJAK Pasal 7
Pasal 11

- (1) Wajib Pajak diharuskan menggunakan Nota Penjualan sebagai bukti atas pembayaran yang dilakukan kepada Pengusaha Restoran termasuk didalamnya Rumah Makan, Warung Makan, Kafe Bar, Pedagang Kaki Lima, Kolam Pancingan dan atau usaha lain yang sejenis yang disertai dengan fasilitas penyantapannya atau disantap di tempat lain.
- (2) Nota Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disediakan Wajib Pajak dan/atau diberi tanda khusus oleh Pemerintah Daerah dengan terlebih dahulu diporporasi dan/atau diberi tanda khusus oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Apabila Wajib Pajak menggunakan mesin Cash Register wajib memasukan program pengenaan pajak restoran sebesar 10 % (sepuluh persen) dan kepada konsumen diberikan Nota Cash Register sebagai bukti pembayaran.
BAB V - MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN
Pasal 12

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin.
BAB V - MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN
Pasal 13

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan penjualan makanan dan minuman di restoran yang termasuk didalamnya Rumah Makan, Warung Makan, Kafe Bar, Pedagang Kaki Lima, Kolam Pancingan dan atau usaha lain yang sejenis yang disertai dengan fasilitas penyantapannya atau disantap di tempat lain;
BAB V - MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN
Pasal 14

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati selambat - lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
BAB VI - TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK Pasal 15
Pasal 16

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan
- a. SKPDKB.
- b. SKPDKBT.
- c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
- a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
- b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
- c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, maka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari kekurangan jumlah pajak tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan.
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 17

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 18

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut - turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mengansur dan menunda pembayaran dan tata caranya diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 19

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 20

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 21

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 22

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 23

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 24

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.
BAB VIII - TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 25

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Bupati.
BAB IX - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 26

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan keringan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan perundang - undangan yang berlaku.
BAB X - TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 27

- (1) Bupati karena jabatan atau permohonan Wajib Pajak dapat:
- a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang -undangan perpajakan daerah;
- b. membatalkan atau pengurangan ketetapan pajak yang tidak benar;
- c. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atau SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.
BAB XI - KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 28

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atas suatu :
- a. SKPD;
- b. SKPDKB;
- c. SKPDKBT;
- d. SKPDLB;
- e. SKPDN;
- f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang - undangan perpajakan yang berlaku;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak atau tanggal pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan yang jelas kecuali Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.
BAB XI - KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 29

- (1) Wajib Pajak dapat menagajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.
BAB XI - KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 30

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
BAB XII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 31

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.
BAB XII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 32

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan uang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
BAB XIII - DALUWARSA
Pasal 33

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Daluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
- a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
- b. Ada pengakuan utang dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung;
- c. Diterbitkan SKPDKB atau SKPDKBT.
BAB XIV - PENYIDIKAN
Pasal 34

- (1) Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khususnya sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari dan mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tertentu;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
- d. memeriksa buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB XIV - PENYIDIKAN
Pasal 35

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak.
BAB XV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 36

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi tidak benar atau tidak lengkap atau melampaui keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda sebanyak 2 (dua) kali pajak yang terutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.
- (3) Setiap Wajib Pajak yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana atau menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang.
14
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pajak Hotel dan Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2001 Nomor 6 Seri A Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 18 Mei 2009
BUPATI MUARO JAMBI,
Dto.
H.BURHANUDDIN MAHIR
Diundangkan di Sengeti
pada tanggal 18 Mei 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,
Dto.
H. SYAIFUDDIN ANANG
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2009 NOMOR 06.
15
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 9

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 11

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 12

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 13

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 14

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 15

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 16

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 17

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 18

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 19

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 20

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 21

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 22

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 23

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 24

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 25

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 26

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 27

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 28

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 29

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 30

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 31

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 32

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 33

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 34

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 35

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 36

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 37

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 38

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 39

Cukup Jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 05.