UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 12 Tahun 1952
Tentang KEWAJIBAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG UNTUK TETAP DINAS KETENTARAAN
Berlaku: 1 Januari 1953
N/A
Preamble

Mengingat :
Mendengar :
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1952
TENTANG KEWAJIBAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG UNTUK TETAP DINAS KETENTARAAN
Presiden Republik Indonesia,
Menimbang
- 1. bahwa waktu perjanjian ikatan dinas seperti yang dimaksud pada pasal 2 Undang-undang Darurat Nr 4 tahun 1950 pada akhir tahun 1952 ini akan selesai;
2. bahwa ternyata masih perlu menahan dalam dinas ketentaraan anggota Angkatan Perang yang ingin keluar, tetapi tenaganya berhubung dengan pengalaman dan/atau keahliannya masih sangat dibutuhkan untuk pemeliharaan dan pembangunan Angkatan Perang;
3. bahwa perlu diadakan peraturan sementara tentang pelaksanaan kewajiban warga negara turut serta dengan sungguh dalam pertahanan negara, untuk mencukupi kebutuhan tersebut di atas;
4. bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak peraturan tersebut di atas perlu segera ditetapkan, sambil menunggu keluarnya Undang-undang mengenai hal ini;
- pasal-pasal 24 dan 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- Dewan Menteri dalam rapatnya ke 63 tanggal 19 Desember 1952;
Memutuskan:
Undang-undang Darurat tentang kewajiban anggota Angkatan Perang untuk tetap dalam dinas ketentaraan.
N/A
Pasal 1

.
Anggota Angkatan Perang yang diterima berdasarkan Undang-undang Darurat Nr 4 tahun 1950 yang berhubung dengan selesainya waktu ikatan dinas seperti yang dimaksud dalam pasal 2 Undang-undang Darurat itu, tidak menyatakan ingin diberhentikan dari dinas ketentaraan, dianggap tetap dalam dinas ketentaraan.
N/A
Pasal 2

.
Menteri Pertahanan diberi kekuasaan untuk mewajibkan anggota Angkatan Perang yang menyatakan ingin diberhentikan dari dinas ketentaraan, baik karena selesainya waktu ikatan dinas tersebut di atas, ataupun karena hal-hal lainnya, tetap dalam dinas ketentaraan, apabila tenaga anggota itu masih dibutuhkan.
Menteri Pertahanan,
HAMENGKUBUWONO.
Diumumkan pada tanggal 24 Desember 1952. Menteri Kehakiman,
LOEKMAN WIRIADINATA.
N/A
Pasal 3

.
1. Ketentuan-ketentuan yang ada sampai berlakunya Undang-undang Darurat ini tetap berlaku,
2. Undang-undang mengatur akibat-akibat dari pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal 1 dan pasal 2.
N/A
Pasal 4

.
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1953.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta, Pada tanggal 24 Desember 1952. Presiden Republik Indonesia,
SOEKARNO.