PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 8 Tahun 2016
Tentang MEKANISME SELEKSI CALON DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PASURUAN
Berlaku: 3 Maret 2016
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat
:
- a. bahwa dalam rangka pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pasuruan, perlu dilakukan seleksi calon Direktur dengan mengatur mekanismenya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Mekanisme Seleksi Calon Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pasuruan;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahan Daerah Air Minum;
Menetapkan :
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2003 Seri D Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 02);
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007, Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010, Nomor 08);
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010-2025 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 05);
15. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG MEKANISME SELEKSI CALON DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PASURUAN.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan;
1. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pasuruan.
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Pasuruan.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pasuruan.
5. Direktur adalah Direktur PDAM.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM.
7. Panitia Seleksi adalah Panitia Seleksi Calon Direktur.
8. Tim Ahli adalah Tim Ahli Seleksi Calon Direktur.
N/A
Pasal 2

- (1) Seleksi calon Direktur dilaksanakan oleh Panitia Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Susunan keanggotaan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
- a. menyusun rencana dan langkah-langkah pelaksanaan seleksi calon Direktur;
- b. menyusun pedoman umum seleksi calon Direktur;
- c. menyusun anggaran untuk pelaksanaan seleksi calon Direktur;
- a.
- Pelindung
: Walikota
- b. Wakil Pelindung
:
Wakil Walikota
- c. Penanggung Jawab :
Sekretaris Daerah
- d.
- Koordinator :
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah
- e. Ketua : Ketua Dewan Pengawas
- f. Sekretaris
: Unsur pada Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah
- g.
- Anggota
- - Unsur pada Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah
- Anggota Dewan Pengawas
- d. mengumumkan formasi jabatan calon Direktur;
- e. menyeleksi dokumen administratif calon Direktur;
- f. menetapkan calon Direktur yang lolos seleksi administratif dan menyelenggarakan uji Visi dan Misi serta uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon Direktur;
- g. melaporkan hasil seleksi calon Direktur kepada Walikota melalui Dewan Pengawas dilengkapi berita acara hasil seleksi.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Seleksi dibantu oleh Sekretariat Panitia Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
N/A
Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan uji Visi dan Misi serta uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon Direktur, Walikota menunjuk Tim Ahli yang terdiri dari 3 (tiga) orang unsur independen.
- (2) Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menentukan susunan keanggotaan Tim AhIi, materi yang diujikan, dan tata cara pelaksanaan pengujian sesuai dengan standar pengujian yang dapat dipertanggungjawabkan.
PasaI 4
Calon Direktur harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pemerintah yang sah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Warga Negara Indonesia;
- d. berpendidikan minimum Strata 1 (S1);
- e. mempunyai pengalaman kerja minimal 10 (sepuluh) tahun bagi calon Direktur yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan bagi calon Direktur yang bukan berasal dari PDAM, yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
- f. batas usia Direktur saat diangkat pertama kali setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun bagi calon Direktur yang berasal dari PDAM dan setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun bagi calon Direktur yang bukan berasal dari PDAM;
- g. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dan dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
- h. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
- i. mengajukan lamaran pekerjaan;
- j. tidak pernah dihukum;
- k. sehat jasmani dan rohani;
- l. bersedia bekerja penuh waktu;
- m. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/ Wakil Walikota, Dewan Pengawas, atau Direktur lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau ke samping termasuk menantu dan ipar; dan
- n. lulus uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang dilaksanakan oleh Tim Ahli yang ditunjuk oleh Walikota.
PasaI 5
Seleksi calon Direktur dilaksanakan dengan mekanisme, sebagai berikut:
- a. Panitia Seleksi mengumumkan formasi jabatan calon Direktur melalui papan pengumuman, media cetak dan elektronik, serta organisasi profesi;
- b. calon Direktur mengajukan lamaran secara tertulis yang ditujukan kepada Panitia Seleksi melalui Sekretariat Panitia Seleksi atau melalui media lainnya yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi, dengan dilampiri persyaratan yang telah ditentukan;
- c. Panitia Seleksi melaksanakan seleksi administratif;
- d. calon Direktur yang lulus seleksi administratif minimal 9 (sembilan) orang dapat dilanjutkan mengikuti uji visi dan misi PDAM, uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) , dan psikotest ; dan
- e. Tim Ahli menyampaikan laporan hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Walikota melalui Panitia Seleksi.
N/A
Pasal 6

- (1) Calon Direktur yang mendapatkan nilai terbaik pertama berhak diusulkan kepada Walikota untuk diangkat menjadi Direktur.
- (2) Dalam hal calon Direktur yang mendapatkan nilai terbaik pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengundurkan diri, meninggaI dunia, atau karena sesuatu hal tidak dapat diusulkan kepada Walikota untuk diangkat menjadi Direktur maka digantikan oleh calon Direktur yang mendapatkan nilai terbaik berikutnya.
- (3) Pengusulan calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Dewan Pengawas berdasarkan hasil seleksi calon Direktur.
N/A
Pasal 7

Berkas asli lamaran calon Direktur yang telah diangkat menjadi Direktur, Berita Acara Pelantikan, dan Keputusan Pengangkatan Direktur diarsipkan di Dewan Pengawas PDAM dan salinan dokumen tersebut disampaikan kepada Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kota Pasuruan.
N/A
Pasal 8

Biaya pelaksanaan seleksi calon Direktur dibebankan pada Anggaran PDAM.
N/A
Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.
Ditetapkan di Pasuruan pada tanggal 3 Maret 2016
WALIKOTA PASURUAN, ttd.
SETIYONO
Diundangkan di Pasuruan pada tanggal 3 Maret 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN, ttd.
BAHRUL ULUM
BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2016 NOMOR 8
SALINAN
sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd.
YUDHI HARNENDRO, SH.MSi.
Pembina Tingkat I
NIP. 19681027 199403 1 008