PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor : Tahun 2006
Tentang PEMBENTUKAN KELURAHAN BONTOA KECAMATAN BINAMU, KELURAHAN BONTORANNU KECAMATAN BANGKALA DAN KELURAHAN BULUJAYA KECAMATAN BANGKALA BARAT KABUPATEN JENEPONTO
Berlaku: 10 TAHUN 2006
N/A
Preamble

Menimbang
PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR : 10 TAHUN 2006
TENTANG
PEMBENTUKAN KELURAHAN BONTOA KECAMATAN BINAMU, KELURAHAN BONTORANNU KECAMATAN BANGKALA DAN KELURAHAN BULUJAYA KECAMATAN BANGKALA BARAT KABUPATEN JENEPONTO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JENEPONTO,
:
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya kesadaran dan taraf hidup masyarakat di Desa Bontoa Kecamatan Binamu, Desa Bontorannu Kecamatan Bangkala dan Desa Bulujaya Kecamatan Bangkala Barat yang mengarah pada ciri masyarakat perkotaan sehingga berpengaruh terhadap efektivitas pelayanan masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu status Desa Bontoa, Desa Bontorannu dan Desa Bulujaya diubah dan dibentuk menjadi Kelurahan;
- b. bahwa perubahan status Desa Bontoa, Desa Bontorannu dan Desa Bulujaya menjadi Kelurahan merupakan tindak lanjut dari aspirasi dan prakarsa masyarakat Desa bersangkutan yang sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah
Mengingat
:
Kabupaten Jeneponto Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka Pembentukan Kelurahan Bontoa Kecamatan Binamu, Desa Bontorannu Kecamatan Bangkala dan Desa Bulujaya Kecamatan Bangkala Barat perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (LNRI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan LNRI Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LNRI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan LNRI Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LNRI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan LNRI Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LNRI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan LNRI Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
- dengan Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan LNRI Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (LNRI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan LNRI Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (LNRI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan LNRI Nomor 4262);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (LNRI Tahun 2003 Nomor 158, Tambahan LNRI Nomor 4857);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (LNRI Tahun 2003 Nomor 159, Tambahan LNRI Nomor 4588);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan LNRI Nomor 4593);
11. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten /Kota;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 124);
Menetapkan
:
Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO Dan
BUPATI JENEPONTO
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN BONTOA KECAMATAN BINAMU, KELURAHAN BONTORANNU KECAMATAN BANGKALA DAN KELURAHAN BULUJAYA KECAMATAN BANGKALA BARAT KABUPATEN JENEPONTO.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati Jeneponto dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan daerah;
- d. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Jeneponto;
- e. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Jeneponto dalam wilayah kerja Kecamatan;
- f. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Desa;
- h. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Desa;
BAB II - PEMBENTUKAN KELURAHAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :
- a. Kelurahan Bontoa dalam wilayah kerja Kecamatan Binamu;
- b. Kelurahan Bantorannu dalam wilayah kerja Kecamatan Bangkala;
- c. Kelurahan Bulujaya dalam wilayah kerja Kecamatan Bangkala Barat.
BAB II - PEMBENTUKAN KELURAHAN
Pasal 3

Dengan terbentuknya Kelurahan Bontoa, Kelurahan Bontorannu dan Kelurahan Bulujaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka :
- a. Nama Desa Bontoa, Desa Bontrorannu dan Desa Bulujaya dinyatakan dihapus;
- b. Semua nama Dusun yang berada dalam wilayah Desa Bontoa, Desa Bontrorannu dan Desa Bulujaya diganti dengan nama Lingkungan;
- c. Pejabat Perangkat meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota BPD Desa Bontoa, Desa Bontrorannu dan Desa Bulujaya diberhentikan dalam jabatannya.
- d. Pengisian Pejabat struktural pada Kelurahan Bontoa, Keluarahan Bontorannu dan Kelurahan Bulujaya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
BAB II - PEMBENTUKAN KELURAHAN
Pasal 4

- (1) Kewenangan Desa Bontoa, Desa Bontorannu dan Desa Bulujaya sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat, berubah menjadi kewenangan Wilayah Kerja Lurah Bontoa, Lurah Bontorannu dan Lurah Bulujaya sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Jeneponto dibawah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- (2) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik Pemerintah Desa Bontoa, Desa Bontorannu dan Desa Bulujaya maka dengan berlakunya Peraturan Daerah ini menjadi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto.
BAB III - PUSAT PEMERINTAHAN
Pasal 5

Pusat Pemerintahan Kelurahan:
- a. Bontoa berkedudukan di Bontoa;
- b. Bontorannu berkedudukan di Bontorannu;
- c. Bulujaya berkedudukan di Bulujaya.
BAB IV - BATAS WILAYAH
Pasal 6

Batas Wilayah Kelurahan Bontoa, Kelurahan Bontorannu dan Kelurahan Bulujaya disesuaikan dengan batas Wilayah sebelum terjadinya pembentukan/penggantian status dari Desa menjadi Kelurahan.
BAB V - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7

Selama belum dilakukan pengangkatan Lurah dan Perangkat Kelurahan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku maka secara ex officio pejabat sementara Lurah dan Perangkat Kelurahan adalah Camat dan perangkat Kecamatan dalam wilayah kecamatan bersangkutan;
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Bupati dan atau ditetapkan dengan Keputusan Bupati
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.
Ditetapkan di : JENEPONTO
Pada Tanggal : 20 JUNI 2006
BUPATI JENEPONTO
H. R A D J A M I L O
Diundangkan di : JENEPONTO
Pada Tanggal : 20 JUNI 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
Drs. H. IKSAN ISKANDAR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2006 NOMOR 158