PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 4 Desember 2013
N/A
Preamble

Menimbang
BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 66 TAHUN 2013
TENTANG
STANDAR BIAVA p DI LINGKUNG ERJALANAN DINAS TETAP BAGI PENYULUH PERIKANAN :: BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, ANGGARAN PEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN ATAS BEBAN NDAPATAN DAN BELAN,JA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGAF!AN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- a. bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pernerintah Nornor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa Standar Satuan Harga merupakan salah satu dasar penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa scsuai denga n Ke ten tuan Pasal 35 ayat ( l) Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2013 ten tang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014 dinyatakan bahwa Keterituanketentuan bagi Pcgawai Ncgeri Si pil yang karena Jabatannya harus melukuknn 1--'erjakinan Dinas Tetap dalarn Wilayah .Jabatunnya dnput dibcrikan 13iaya Perjalanun Dinus Tctup, yang selanjutnya akan diatur lebih lanjut dcngan Perut urun Bupati Siru.ang;
- b. bahwa dalam rangka :nenunjang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Sintang serta melaksanakan pelayanan ke pada rnasyarakat berdasarkan tugas pokok dan fungsi pemerintahan terutama dalam bidang penyuluhan, maka dipandang erlu untuk menetapkan Standar Biaya Perjalanan � inas Tetap Bagi . Pcnyuluh di Lingkungan Badan Penyuluhan Pertarnan, Penkanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Atas be ban . Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Smtang Tahun Anggaran 2014;
Mengingat
- b k d tersebut pada c. ahwa untuk melaksanakan ":a s'u 1 ditetapkan h'uruf a, huruf b dan huruf c di atas per u dengan Peraturan Bupati Sintang;
- 1 u h 1959 tentang · ndang-Undang Nomor 27 Ta un 3 Tahun Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor II Di 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingka\_t ah Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia T br � 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Repu 1 Indonesia No � or 352) Sebagai . Undang-� nf; �� (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu bl" k Nornor 72, Tarnbahan Lembaran Negara Repu 1 Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Ur.dang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik · Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 200 l (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Le � baran Negara Republik Indonesia Nornor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 te t . · n ang Pemenksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran N . Republik Indonesia Nomor 4400); egara
8. Undang-Undang ...
- 8 U 2004 tentang · ndang-Undang Nomor 32 Tahun R blik Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara epbu ran Indonesia Tahun 2004 Nornor 125, Tambahan Lem\_ aana Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaidm t I . . khi d ngan Un ange ah diubah beberapa kali tera ir e Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Nb � ra Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tam an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48 44 );
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nornor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4438);
10. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, Tambahan lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5234);
11. Peraturan Pernerintah Nornor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nornor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Pcraturan Pcmerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu\_n 2010 Nornor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Menetapkan
16. . or 13 Tahun 2006 Peraturan Menteri Dalarn Negen Norn n oaerah, t I Keuanga entang Pedoman Pengelo aan kali dengan sebagaimana telah diubah . beberap; 1 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor
17. . or 27 Tahun 2013 Peraturan Menteri Dalarn Negen Norn Pendapatan tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20l 4 ;
18. . Nornor 25 Tahun Peraturan Daerah Kabupaten Smtang h (Lembaran 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daera N 26 D . Tah n 2006 omor ' aerah Kabupaten Smtang u . Nomor Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten SmtangD h 25 h d n Peraturan aera ) sebagaimana telah diuba enga (Lembaran Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 20 13 3 Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor ' Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Smtang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Sintang Nomor 36 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, Dan Pegawai Tidak Tetap Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sin tang Tahun Anggaran 2014 (Beri ta Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 163);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP BAGI PENYULUH DI LINGKUNGAN BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2014.
BAB II - BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP PENYULUH
Pasal 2

Biaya Perjalanan Dinas Tetap Bagi Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah dana yang dapat digunakan langsung oleh Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan di Kabupaten Sintang yang berhak menerimanya, untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan.
BAB II - BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP PENYULUH
Pasal 3

Biaya Perjalanan Dinas Tetap Bagi Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi biaya Perjalanan Dinas Tetap Penyuluh Dari Kecarnatan Ke Wilayah Kerja Binaan Penyuluh (WKBP).
- (1) Biaya Perjalanan Tetap Penyuluh sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 huruf a merupakan biaya perjalanan rutin Penyuluh setiap bulan dalam rangka melaksanakar:1 sistem kerja Latihan � an Kunjungan (LAKU) yang merupakan suatu sistern y � ng mengatur jadwal kerja dan kegiatan penyuluhan sehingga interaksi antara penyuluh dengan pelaku utama dan pelaku usaha dapat berjalan dengan baik.
- (2) Biaya Perjalanan Din � s Tetap Penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan tempat kedudukan Ibukota Kecamatan ke Wilayah Kerja Binaan Penyuluh (WKBP) di kelurahan/desa dan kembali ke kedudukan semula.
Biaya ...
- P . I d h perjalanan (3) Biaya � rJa anan Tetap Penyuluh diba ar set.elum atau sesu a dinas dilaktrkan Y
- P · I di ksud dalam (4) B1aya erja anan Dinas Tetap Penyuluh sebagaimana ima . P I 3 h f dib ' · p uluh Pertaman, asa uru a I ayar sekali setiap bulan bagi set rap eny Perikanan dan Kehutanan.
BAB Ill - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 5

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Tetap Bagi Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan dibebankan pada Anggaran SKPD yang mengeluarkan SPT yang bersangkutan.
- (2) Rincian Biaya Perjalanan Dinas Tetap Sudah termasuk Transport, Makan, Uang Saku, Angkutan Setempat dan Penginapan.
- (3) Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini berlaku untuk Perjalanan Dinas Dalam Tetap Bagi Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Be la nja Daerah Kabupaten Sintang.
BAB Ill - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 6

Ketentuan yang tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran lll, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
BAB Ill - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 7

Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan 1111 mulai dilaksar.akan sejak tanggal 1 Januari 2014.