PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor !&AMP; Tahun 2007
Tentang PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NO. 14 TAHUN 2007 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007
Berlaku: 16 Tahun 2007
N/A
Preamble

Menimbang
:
BUPATI PADANG PARIAMAN
Jln. Mohd. Syafei No. 10 Telp. (0751) 91101, 91501, 91601 Fax. 91195 Pariaman
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR !&amp; TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NO. 14 TAHUN 2007 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PADANG PARIAMAN
- a. bahwa sesuai dengan surat dari Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, Nomor : B.2144a/KMK/SES/XI/2007 perihal Revisi PO Penanganan pasca Bencana Tahap II Tahun 2007 Kab. Padang Pariaman Prop. Sumatera Barat, tanggal 29 November 2007:
- b. bahwa sesuai dengan Naskah Perjanjian Bantuan Sosial antara Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 239/KEP/SESMENKO/KESRA/XI/2007 dan Nomor 177IBKL/XI/2007 tentang Pelaksanaan Dana Bantuan Penanganan Pasca Bencana Tahun 2007 (Tahap !!!)
- C. bahwa berdasarkan maksud huruf a dan b diatas perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati No. 14 Tahun 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2007 Kabupaten Padang Pariaman:
4. Mengingat 11.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah:
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048):
1
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): 3.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355): 4
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548): 5.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438): 6.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138): 7.
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139), 8.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), 9.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503):
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Menetapkan
:
Negara Republik Indonesia Nomor 4576),
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577),
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614):
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
17. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah:
18. Peraturan. Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2007:
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007
N/A
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 semula berjumlah Rp. 491.157.915.150 bertambah sejumlah Rp. 115.736.410.983 dengan rincian sebagai berikut :
- 1.
Pendapatan
- a. Semula Rp.
448.557.441.820
- b. Bertambah/(berkurang)
Rp.
107.181.575.675
Jumlah pendapatan setelah perubahan
Rp. 555.739.017.495
2. Belanja
- a.Semula
Rp.
491.157.915.150
- b.Bertambah/(berkurang)
Rp.
115.736.410.983
Jumlah belanja setelah
Perubahan
Rp. 606.894.326.133
3. Pembiayaan
- a. Penerimaan
- 1) Semula
Rp.
45.371.167.345
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp.
8.878.835.308
Jumlah penerimaan
pembiayaan setelah
perubahan
Rp. 54.250.002.653
- b. Pengeluaran
- 1) Semula Rp.
2.770.694.015
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp.
324.000.000
Jumlah pengeluaran
pembiayaan setelah
perubahan
Rp. 3.094.694.01'
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan
Rp. 51.155.308.6:.
Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) tahun berkenan
Rp. 0
N/A
Pasal 2

Penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran peraturan ini.
N/A
Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
4
N/A
Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah.
Ditetapkan di :
Pariaman
Pada tanggal
:/8 Desember 2007
BUPATI PADANG PARIAMAN
Diundangkan di
: Pariaman
Pada Tanggal
1131 Povam her2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PADANG PARZAM
'
SUDIRMAN GA 0005857 Pembina Utama Madya Nip
BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2007 NOMOR 1G