PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 3 Tahun 2011
Tentang PENGELOLAANPERTAMBANGANMINERALDANBATUBARA
Berlaku: 3 TAHUN 2011
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA NOMOR 3 TAHUN 2011
TENT ANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA,
- a. bahwa mineral dan batubara yang terkandung merupakan kekayaan alam tak
2. terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga pengelolaannya per1u dilakukan secara berdaya guna, berhasi1 guna, bertanggung jawab dan berkelanjutan serta pemanfaatannya ditujukan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah secara berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu mengatur Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Peraturan Daerah.
5. 1 . Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok A gr aria;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
5. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
15. 1 1 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan clan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
17. 1 3 . Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
•
-
- 1 5 . Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan U saha Pertambangan Mineral clan Batubara;
- 1 8 . Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah .
Dengan Persetujuan Bersama
DEW AN PERW AKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA dan
BUPA Tl MINAHASA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENTANG PENGELOLAANPERTAMBANGANMINERALDANBATUBARA
BABI KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- 1 . Daerah adalah Kabupaten Minahasa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Minahasa.
4. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Minahasa.
6. Masyarakat adalah masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Minahasa.
7. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batuan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
8. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik clan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
9. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh - tumbuhan.
10. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta pertambangan mineral dan batubara.
- 1 1 . Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam burni, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
12. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan clan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.
13. Badan usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak dibidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Wilayah Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara Indonesia adalah se1uruh wilayah daratan, perairan dan landasan kontinen Indonesia.
"
- 1 5 . Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat batas administrasi pemerintah yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
- 1 6. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
17. Wilayah lzin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
18. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
19. Wilayah lzin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WIPR, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IPR.
20. Wilayah Pencadangan Negara yang selanjutnya disebut WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan Strategis Nasional.
21. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
22. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
23. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang dlberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
24. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
25. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
26. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan telita tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan Iingkungan hidup.
27. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci
seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, terrnasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
28. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
29. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
30. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batubara dan mineral ikutannya.
4. 3 1 . Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/ atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
32. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/ atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
33. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual basil pertambangan mineral atau batubara.
34. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan bukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
35. Jasa Pertambangan adalahjasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
36. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.
10. tvTE 'GETAHCI / 1 37. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
•
38. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
39. Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Pertambangan mineral dan batubara dikelola berasaskan:
- a. Manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. Partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; dan
- d. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 3

Pengelolaan mineral dan batubara, bertujuan:
- a. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
- b. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
- d. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan intemasional;
- e. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat; dan
- f. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
BAB III - PENGUASAAN DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
Pasal 4

- (1) Mineral dan batubara sebagai sumber daya dan yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.
- (2) Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
Pasa/5
Kewenangan pemerintah kabupaten dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara antara lain, adalah :
- a. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
- b. Pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
..
- c. Pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten dan/atau wilayah Jaut sampai dengan 4 (empat) mil;
- d. Penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;
- e. Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten;
- f. Penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah kabupaten;
- g. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- h. Pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
7. 1 . Penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan Gubemur;
- J. Penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan Gubemur;
- k. Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan
- I. Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.
BAB III - PENGUASAAN DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
Pasal 6

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan untuk memperoleh data dan informasi.
- (2) Pelaksanaan penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya, apabila:
- a. Tidak berpotensi lintas wilayah Kabupaten/Provinsi;
- b. Berpotensi untuk dikembangkan; dan/atau
- c. Terdapat lembaga riset daerah di Kabupaten.
- (3) Penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi antara lain:
- a. Identifikasi daerah-daerah yang secara geologis mengandung indikasi dan endapan mineral atau batubara;
- b. Informasi tentang kondisi geografi, tata guna lahan dan aksesibilitas daerah;
- c. Kondisi lingkungan geologi;
- d. Aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
- e. Status legalitas; dan
- f. Lingkungan hidup.
BAB III - PENGUASAAN DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
Pasal 7

- ( 1 ) Data hasil penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikumpulkan dan diolah sesuai dengan standar nasional pengolahan data geologi oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (I) paling sedikit meliputi antara lain:
- a. Peta geologi yang antara lain memuat formasi batuan pembawa mineralisasi logam dan/atau batubara;
- b. Evaluasi data perizinan yang masih berlaku, yang sudah berakhir dan/atau yang sudah dikembalikan kepada pemerintah daerah;
- c. Evaluasi data geologi yang berasal dari kegiatan pertambangan yang sedang berlangsung, telah berakhir dan/atau telah dikembalikan kepada pemerintah daerah;
- d. Peta geokimia dan/atau peta geofisika; dan
- e. Interpretasi penginderaan jauh baik berupa pola struktur maupun sebaran litologi.
- (3) Bupati wajib menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan dilampiri peta wilayah potensi pertambangan kepada Menteri dan Gubemur.
- (4) Hasil penyelidikan dan penelitian termasuk peta wilayah potensi pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dievaluasi dan digunakan sebagai bahan penetapan WP.
BAB III - PENGUASAAN DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
Pasal 8

- ( 1) Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan eksplorasi dan melakukan inventarisasi data hasil eksplorasi.
- (2) Pelaksanaan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi oleh Bupati.
- (3) Data hasil eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus meliputi antara lain: a. Peta, yang terdiri dari atas :
- 1 . peta geologi dan peta formasi batuan pembawa; dan/ atau
2. peta geokimia dan peta geofisika,
- b. Bentuk dan sebaran estimasi sumberdaya dan cadangan ;
- c. Hasil evaluasi data terhadap perizinan dan perjanjian, antara lain;
- 1 . Masih berlaku;
2. Sudah berakhir ;dan
3. Sudah dikembalikan kepada Bupati sesuai dengan wewenangnya.
- d. Hasil evaluasi data atas informasi mengenai pemanfaatan diluar sektor pertambangan.
- (4) Bupati wajib menyampaikan laporan hasil eksplorasi dengan dilampiri peta wilayah potensi pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) kepada Menteri dan Gubemur.
BAB III - PENGUASAAN DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman evaluasi hasil ptpaKSaruuULpenyelidikan dan penelitian pertambangan dan eksplorasi diatur dengan Peraturan Bupati. MENGETAHU 1 · LNG[ � ... L iMN
Bagian Kedua Tata Cara Penugasan
BAB III - PENGUASAAN DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
Pasal 10

- ( 1 ) Bupati dapat mengusulkan kepada Menteri atau gubemur sesuai engan e'Wemllrgannya-s\:la wilayah untuk dilakukan penyelidikan dan penelitian dalam rangka penugasan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penugasan penyelidikan dan penelitian pertambangan diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - PENGUASAAN DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
Pasal 11

- ( 1 ) Peta wilayah penugasan penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (I) menjadi dasar dalam pemprosesan penerbitan penugasan penyelidikan dan penelitian.
- (2) Pemprosesan permohonan penugasan penyelidikan dan penelitian menerapkan system permohonan pertama yang telah mendapatkan peta wilayah penugasan penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), dan memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan finansial mendapatkan prioritas pertama untuk mendapatkan penugasan penyelidikan dan penelitian.
•
Bagian Ketiga Pengelolaan Data dan Informasi
Pasa/12
- (1) Setiap data yang berasal dari kegiatan usaha pertambangan merupakan milik Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan data diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan data diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - PENGUASAAN DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
Pasal 13

- ( 1 ) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi perolehan, pengadministrasian, pengolahan, penataari, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan data.
- (2) Pengelolaan data dilakukan dalam sistem informasi geografis dengan koordinat pemetaan menggunakan Datum Geodesi Nasional yang ditetapkan oleh instansi Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang survei dan pemetaan nasional.
- (3) Pemanfaatan data digunakan untuk:
- a Penetapan klasifikasi potensi dan WP.
- b. Penentuan neraca sumber daya dan cadangan mineral dan ba�
�PlHUI / MENGESAHKAN
- c. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mineral .hatiubffl!'a.coPY TELArl DIPERIKSA KEBENARANNYA
DAN SESU
D1
GAN, SLINY\
Bagian Keempat TarifData dan Informasi
BAB III - PENGUASAAN DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
Pasal 14

- ( 1 ) Penetapan tarif data dan/atau informasi pertambangan diatur dalam peraturan daerah tersendiri.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hasil kegiatan penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi.
Bagian Kelima Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan
BAB III - PENGUASAAN DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
Pasal 15

- (1) Pemerintah daerah wajib mendorong, melaksanakan, dan/atau memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pengusahaan mineral dan batubara.
- (2) Pemerintah daerah wajib mendorong, melaksanakan, dan/atau memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan mineral dan batubara.
- (3) Hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan wajib dilaporkan kepada pemerintah daerah.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat.
WILAYAHPERTAMBANGANDANUSAHAPERTAMBANGAN
BAB III - PENGUASAAN DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
Pasal 16

- (1) WP ditetapkan oleh Menteri berdasarkan hasil koordinasi dengan gubemur, bupati dan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia .
•
- (2) WP dapat terdiri atas:
- a. WUP;
- b. WPR; dan
- c. WPN .
- (1) Usaha pertambangan dikelompok.kan atas:
- a. Pertambangan mineral; dan
- b. Pertambangan batubara.
- (2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas:
- a. Pertambangan mineral radioaktif;
- b. Pertambangan mineral logam;
- c. Pertambangan mineral bukan logam; dan
- d. Pertambangan batuan.
BAB III - PENGUASAAN DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
Pasal 18

Penggolongan komoditas dalam pertambangan mineral dan batubara terdiri atas 5 (lima) golongan sebagai berikut :
- 1 . Mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya;
2. Mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangaan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yitrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodymium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, stronium, germanium, dan zenotin;
3. Mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;
4. Mineral batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, garnet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan Jogam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan
5. Batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut.
BAB III - PENGUASAAN DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
Pasal 19

Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dilaksanakan dalam bentuk:
- a. Izin Usaha Pertambangan (IUP).
- b. Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
BAB VI - IZIN USAHA PERT AMBANGAN
Pasal 20

- (l) Kegiatan Usaha pertambangan dapat dilaksanakan di WIUP atau WIPR setelah mempunyai IUP atau IPR dari Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan IUP atau IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat WIUP atau WIPR.
- (3) WIUP dan WIPR sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan oleh Bupati.
BAB VI - IZIN USAHA PERT AMBANGAN
Pasal 21

- (1) IUP terdiri atas dua tahap:
- a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; dan
- b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ).
IUP diberikan kepada:
- a. badan usaha;
- b. koperasi; dan
- c. perseorangan.
IUP diberikan melalui tahapan:
- a. Pemberian WIUP; dan
- b. Pemberian IUP.
- (1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya :
- a. Nama perusahaan;
- b. Lokasi dan luas wilayah;
- c. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
- d. Jaminan kesungguhan;
- e. Modal investasi;
- f. Perpanjangan waktu tahap kegiatan;
- g. Hak dan kewajiban pemegang IUP;
- h. Jangka waktu berlakunya tahap kegiatan;
- i. Jenis usaha yang diberikan;
- j. Rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
- k. Perpajakan;
15. 1 . Penyelesaian perselisihan;
- m. Juran tetap dan iuran eksplorasi; dan
- n. Amdal atau dokumen pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peruntukkannya.
Pasa/ 24
- (2) IUP Operasi Produksi sebagairnana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya:
- a. Nama perusahaan;
- b. Luas wilayah;
- c. Lokasi penambangan;
- d. Rencana umum tata ruang;
- e. Lokasi pengolahan dan pemurnian;
- f. Pengangkutan dan penjualan;
- g. Modal investasi disertai dengan laporan keuangan terakhir yang diaudit oleh akuntan publik;
- h. Jangka waktu berlakunya IUP;
- i. Jangka waktu tahap kegiatan;
- j. Penyelesaian masalah pertanahan;
- k. Lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang;
- I. Dana jaminan reklamasi dan pascatambang;
- m. Perpanjangan IUP;
- n. Hak dan kewajiban pemegang IUP;
- o. Rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
- p. Perpajakan;
- q. Penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi;
- r. Penyelesaian perselisihan;
- s. Keselamatan dan kesehatan kerja;
- t. Konservasi mineral atau batubara;
- u. Pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri;
- v. Penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;
- w. Pengernbangan tenaga kerja Indonesia;
- x. Pengelolaan data mineral atau batubara;
- y. Penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara; dan
- z. Memiliki kepala teknik tambang yang bersertifikasi dan memperoleh rekomendasi dinas teknis.
- (3) Tata cara dan persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi di atur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - IZIN USAHA PERT AMBANGAN
Pasal 25

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral atau batubara disertai dengan hasil uji laboratorium yang terakredeitasi.
- (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
- (3) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.
- (5) Pemegang IUP yang tidak berminat untuk mengusah.akan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4), wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.
- (6) IUP untuk mineral lain sebagairnana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan kepada pihak Jain oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
BAB VI - IZIN USAHA PERT AMBANGAN
Pasal 26

IUP tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pe be· �TAHUI / MENGESAHKAN SALINAN FOTO COPY TE LAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
- (1) Dalam I (satu) WUP dapat terdiri atas I (satu) atau beberapa WIUP.
- (2) Setiap pemohon hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUP.
- (3) Dalam hal pemohon merupakan badan usaha yang telah terbuka (go public) dapat diberikan lebih dari l (satu) WIUP.
Paragraf2 Pemberian WIUP Mineral Logam dan Batubara
BAB VI - IZIN USAHA PERT AMBANGAN
Pasal 28

- (1) WIUP mineral logam dan/atau batubara diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara lelang.
- (2) Sebelum dilakukan pelelangan WIUP mineral logam dan/atau batubara, bupati mengumumkan secara terbuka WIUP yang akan dilelang kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan lelang.
- (3) Dalam pelaksanaan pelelangan WIUP mineral logam dan/atau batubara yang berada di dalam I (satu) wilayah Kabupaten dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil ditetapan oleh bupati.
- (4) Biaya lelang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten.
- (5) Ketentuan mengenai pelaksanaan pelelangan diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf3 Pemberian WIUP Mineral Bukan Logam Dan Batuan
BAB VI - IZIN USAHA PERT AMBANGAN
Pasal 29

- (I) WIUP mineral bukan logam dan batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin.
- (2) WIUP mineral bukan logam dan/atau WIUP batuan dalam 1 (satu) WUP diberikan oleh Bupati apabila WIUP berada di dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 ( empat) mil;
- (3) Bupati wajib menerapkan sistem permohonan pertama yang telah memenuhi persyaratan, membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta mendapat prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP mineral bukan logam dan/atau WIUP batuan.
- (4) Biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta diatur dalam peraturan daerah tersendiri.
Bagian Ketiga IUP Eksplorasi
BAB VI - IZIN USAHA PERT AMBANGAN
Pasal 30

- (I) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
•
- (3) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
2. ( 4) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun. .
BAB VI - IZIN USAHA PERT AMBANGAN
Pasal 31

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.
Pasa/32
- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektare dan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.
Pasa/33
- (1) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektar dan paling hanyak 5.000 (lima ribu) hektare.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batuan IlP\_kep.a,.,,...\_..,... �=-, untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya be be�ENGETAHUI / MENGESAHVAN
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) il��T&lt;s6tte¥a1i Jfflb'ailg'lfflfl d d . IU DAN SESUAI OEN ASLINYA pen apat an pemegang P pertama. TANGGAL: lc9-C:&gt;'&lt;t-�ber- �\!J.-
KEPALA
JABATAN
BAGIAN
HU KUM DAN
PERUNOANG ·
UNDJ NG1&lt;.1,
Pasa/34
- (1) Pemegang IUP Eksplorasi Batubara diberi WIUP deng luas paling sedikir5:ooo� fi:'ma ribu) hektare dan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektare. - --
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batubara dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral Jain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.
BAB VI - IZIN USAHA PERT AMBANGAN
Pasal 35

- ( 1) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada pemberi IUP.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.
Pasa/36
Izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) diberikan oleh Bupati.
Mineral atau batubara yang tergali sebagaimana dimaksud dal ��1�· K�N
Bagian Keempat IUP Operasi Produksi
BAB VI - IZIN USAHA PERT AMBANGAN
Pasal 38

- (1) IUP Operasi Produksi diberikan oleh Bupati apabila lok ban , lokasi-perrgetaharr+' pemurnian, serta pelabuhan berada dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten atau wilayah laut sampai dengan 4 ( em pat) mil.
- (2) Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelartjutan kegiatan usaha pertambangannya.
- (3) IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan atas hasil peleJangan WIUP mineral logam atau batubara yang telah mempunyai data basil kajian studi kelayakan.
BAB VI - IZIN USAHA PERT AMBANGAN
Pasal 39

- ( 1 ) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diprrpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (2) 1UP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (3) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing­ masing 5 (lima) tahun.
- (4) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 2 (dua) tahun.
- (5) IUP Operasi Produksi untuk Pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
BAB VI - IZIN USAHA PERT AMBANGAN
Pasal 40

- (1) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Bupati paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhimya jangka waktu IUP Operasi Produksi.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali wajib mengembalikan wilayah kepada Bupati.
- (3) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bermaksud untuk tetap mengusahakannya hams mengikuti lelang dengan mendapatkan hak penawaran pertama (first right o f refusal).
- (4) Keputusan diterima atau ditolak permohonan perpartjangan IUP Operasi Produksi diberikan dalam jangka waktu paling lambat sebelum berakhirnya IUP Operasi Produksi dimaksud.
BAB VI - IZIN USAHA PERT AMBANGAN
Pasal 41

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) hektare.
- (4) Pemegang IUP Operasi Produksi batubara diberi WIUP dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektare.
BAB VI - IZIN USAHA PERT AMBANGAN
Pasal 42

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral tertentu wajib melakukan pengolahan dan/atau pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah mineral yang diproduksi, baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan pihak lain di Kabupaten Minahasa, termasuk didalamnya dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, swasta, koperasi atau perseorangan di dalam negeri yang telah mendapatkan IUP.
- (2) Mineral yang tidak termasuk mineral tertentu dapat diolah dan/atau dimurnikan, baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan pihak lain di luar Kabupaten Minahasa tetapi masih di dalam negeri, termasuk didalamnya dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, swasta, koperasi atau perseorangan di dalam negeri yang tel ah mendapatkan IUP.
- (3) Yang termasuk dalam mineral tertentu adalah seluruh mineral logam, seluruh mineral bukan I logam, seluruh mineral batuan kecuali pasir urug, pasir pasang, sirtu, tanah, urukan tanah setempat.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus mendapatkan rekomendasi Bupati.
Bagian Kelima Hak Dan Kewajiban
Paragraf 1 Hak
BAB VI - IZIN USAHA PERT AMBANGAN
Pasal 43

Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.
BAB VI - IZIN USAHA PERT AMBANGAN
Pasal 44

Pemegang IUP dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasa/45
Pemegang IUP berhak memiliki mineral, tennasuk mineral ikutannya, atau batubara yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi, kecuali mineral ikutan radioaktif.
BAB VI - IZIN USAHA PERT AMBANGAN
Pasal 46

- (1) Pemegang IUP tidak boleh memindahkan IUP kepada pihak lain.
- (2) Untuk pengalihan kepemilikan dan atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu.
- (3) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaku.kan dengan syarat :
- a. harus memberitahu kepada Bupati; dan
- b. sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - IZIN USAHA PERT AMBANGAN
Pasal 47

Pemegang IUP dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf2 Kewajiban
BAB VI - IZIN USAHA PERT AMBANGAN
Pasal 48

Pemegang IUP wajib:
- a. Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- b. Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi In nesia;
J...:::-=-:-:::-:-���-
-�����---'
- c. Meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/ atau batubara;
- d. Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
- e. Mematuhi batas toleransi daya du.kung lingkungan.
BAB VI - IZIN USAHA PERT AMBANGAN
Pasal 49

Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP wajib melaksanakan:
- a. Ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- b. Keselamatan operasi pertambangan;
- c. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pasca tambang;
- d. Upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara; dan
- e. Pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.
Ptisa/50
- ( 1 ) Pemegang IUP wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik Kabupaten Minahasa.
- (2) Pemegang IUP wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemilik IUP wajib memberikan kompensasi akibat penurunan kualitas lingkungan kepada pemerintah daerah yang nilai besarannya diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - IZIN USAHA PERT AMBANGAN
Pasal 51

- ( 1 ) Dalam jangka waktu 6 ( enam) bulan sejak diperolehnya IUP Operasi Produksi, pemegang IUP Operasi Produksi wajib memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok pada WIUP.
- (2) Pembuatan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai sebelum dimulai kegiatan operasi produksi.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan batas wilayah pada WIUP Operasi Produksi, harus dilakukan perubahan tanda batas wilayah dengan pemasangan patok baru pada WIUP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasangan tanda batas WIUP diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - IZIN USAHA PERT AMBANGAN
Pasal 52

- ( 1 ) Pemegang IUP wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara.
- (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengolah dan memurnikan basil penambangan dari pemegang IUP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.
Pasa/53
- (1) Untuk pengolahan dan pemurnian, pemegang IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha, koperasi atau perseorangan yang telah mendapatkan IUP.
- (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan pengolahan dan pemurnian dari basil penambangan yang tidak memiliki IUP atau IPR.
BAB VI - IZIN USAHA PERT AMBANGAN
Pasal 54

- ( 1 ) Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/atau batubara yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) kali penjualan oleh Bupati.
- (3) Mineral atau batubara yang tergali dan akan dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai iuran produksi.
- (4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan laporan basil penjualan mineral dan/ atau batubara yang tergali kepada Bupati.
BAB VI - IZIN USAHA PERT AMBANGAN
Pasal 55

Pemegang IUP harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang danjasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - IZIN USAHA PERT AMBANGAN
Pasal 56

Dalam melakukan kegiatan operasi produksi, badan usaha pemegang IUP wajib mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - IZIN USAHA PERT AMBANGAN
Pasal 57

- (1) Pemegang IUP wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Penyusunan program dan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada pemerintah daerah dan masyarakat.
.
',.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - IZIN USAHA PERT AMBANGAN
Pasal 59

Pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati, melalui Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Minahasa.
BAB VI - IZIN USAHA PERT AMBANGAN
Pasal 60

- (1) Pemegang IUP wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Bupati, melalui Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Minahasa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, waktu, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - IZIN USAHA PERT AMBANGAN
Pasal 61

- ( I ) Setelah 5 (lima) tahun berproduksi, badan usaha pemegang IUP yang saharnnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham pada Pemerintah Kabupaten, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau badan usaha swasta nasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
WPR ditetapkan berdasar kriteria, antara lain :
- a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
- b. mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
- c. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
- d. luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektare;
- e. menyebutkan jenis komoditas yang akan di tam bang;
- f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang­ kurangnya 15 (lima belas tahun);
- g. tidak tumpang tindih dengan WUP dan WPN ;dan/atau
- h. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.
BAB VI - IZIN USAHA PERT AMBANGAN
Pasal 63

- ( 1 ) Dalam menetapkan WPR, Bupati berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana penetapan WPR, kepada masyarakat secara terbuka.
- (2) Pengumuman rencana penetapan WPR dilakukan oleh Bupati.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling Jama 30 (tiga puluh) hari kerja dan ditempatkan di kantor Pemerintah Daerah, dinas dan/atau media massa.
•
- ' ( 1) Bupati menetapkan WPR setelah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
- (2) Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.
- (3) WPR yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada menteri dan gubernur.
- (4) Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan pertimbangan berkaitan dengan data dan informasi yang dimiliki pemerintah provinsi yang bersangkutan.
- (5) Konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten untuk memperoleh pertimbangan.
BAB VI - IZIN USAHA PERT AMBANGAN
Pasal 65

Kegiatan pertambangan rakyat dikelompokkan sebagai berikut:
- a. Pertambangan mineral Iogam;
- b. Pertambangan mineral buk.an logam;
- c. Pertambangan batuan; dan/ atau
- d. Pertambangan batubara.
BAB VI - IZIN USAHA PERT AMBANGAN
Pasal 66

- (1) Usaha Pertambangan Rakyat dilarang pada wilayah yang tertutup untuk kepentingan umum, tempat-tempat kuburan, wilayah yang dianggap suci, tempat wilayah usaha pertambangan mineral dan batubara lain.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan rakyat harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
- a. Syarat kedalaman sumuran dan terowongan pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;
- b. Dapat menggunak:an pompa-pompa mekanik, penggulundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) horse power (HP) untuk 1 (satu) IPR; dan
- c. Tidak diperkenankan menggunakan alat-alat berat dan bahan peledak.
Bagian Kedua Wilayah Izin Pertambangan Rakyat
BAB VI - IZIN USAHA PERT AMBANGAN
Pasal 67

- (1) WIPR diberikan oleh bupati diprioritaskan berdasarkan permohonan pertama yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) atau beberapa IiPR dalam 1 (satu) WIPR berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.
Bagian Ketiga
Pemberian Izin Pertambangan Rakyat
SAUNAN FOTO COPY TElAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
- Pasal 68 (1) IPR diberikan oleh Bupati dengan memper�atikan kepentingan daerah. (2) Bupati memberikan IPR terutama kepada penduduk setem at, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi. 1 I MENGETAHUI / MENGESAHKAN
TANGGAL JABAT.A.N
1 &lt;9 - c,\&lt;:µ:,\:)e'(-
9,o[�
D�
SESlJl.4
�ASUNYA
KEPAI.AMGWfHUt&lt;UMOAN
PERUHOANG •
---�
UNDANGAN
- (3) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada Bupati.
- (4) Bupati wajib menerapkan sistem permohonan pertama yang telah memenuhi persyaratan, mendapat prioritas pertama untuk mendapatkan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Tata cara dan persyaratan pemberian IPR diatur dengan pera -b
at, t:" . . ----------
BAB VI - IZIN USAHA PERT AMBANGAN
Pasal 69

- (1) Luas wilayah untuk I (satu) IPR yang dapat diberikan kepa a. Perseorangan paling banyak I (satu) ha;
- b. Kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) ha; dan/ at u
- c. Koperasi paling banyak 10 (sepuluh) ha.
- (2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 ( dua) kali satu tahun.
BAB VI - IZIN USAHA PERT AMBANGAN
Pasal 70

- (1) IPR diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral logarn atau batubara disertai dengan hasil UJl laboratorium yang terakreditasi dalam I (satu) WIPR.
- (2) Pemegang IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (I) yang menemukan mineral lain di dalam WIPR yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
- (3) Pemegang IPR yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IPR baru kepada Bupati.
- (4) Pemegang IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.
- (5) Pemegang IPR yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.
- (6) IPR untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Bupati.
Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban pemegang IPR
BAB VI - IZIN USAHA PERT AMBANGAN
Pasal 71

Pemegang IPR berhak :
- a. Mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertarnbangan, dan manajemen dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan
- b. Mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - IZIN USAHA PERT AMBANGAN
Pasal 7

2
Pemegang IPR wajib:
- a. Melakukan kegiatan penambangan paling larnbat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselarnatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;
- c. Mengelola lingkungan hidup bersarna pemerintah daerah;
- d. Membayar iuran tetap dan iuran produksi; dan
- e. Menyarnpaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR, melalui Dinas Enerki Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Minahasa.
I
•
�
..
- (1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, pemegang IPR dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat wajib mentkti ketentuan persyaratan teknis pertambangan.
- (2) Persyaratan teknis pertambangan diatur dalam peraturan bupati . I
BAB VI - IZIN USAHA PERT AMBANGAN
Pasal 74

- ( 1) Pemerintah kabupaten melaksanakan pembinaan di bi dang pengusahaan, teknologi pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat.
- (2) Pemerintah kabupaten bertanggung jawab /terhadap pengamanan teknis pada usaha pertarnbangan rakyat yang meliputi:
- a. Keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. Pengelolaan lingkungan hidup; dan
- c. Pascatambang.
- (3) Untuk melaksanakan pengamanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemerintah kabupaten wajib mengangkat pejabat fuhgsional inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah kabupaten wajib mencatat hasil produksi dari seluruh kegiatan usaha pertambangan I rakyat yang berada dalam wilayahnya dan melaporkan secara berkala kepada gubemur dan menteri. I
BAB VIII - PENCIUTAN WILAYAN,�fN1�AHA PERTAMBANGAN
Pasal 76

- (1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP apabila terjadi:
- a. Keadaan kahar;
- b. Keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan; I
- c. Apabila kondisi daya dukung lingkung · · k da at menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber I a af E N}g dilakukan di wilayahnya. SALINAN FOTO COPY TEL.AH DIPERIKSA KEBENARANNYA DAN SESUAI DENGMI �LINYA
I
..
..
· •
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertafnbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP. I
- (3) Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati.
- (4) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh inspektur tambang atau dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat kepada Bupati.
- (5) Bupati wajib mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolak disertai alasannya atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima permohonan tersebut. I
PJsal 77
- ( 1 ) Jangka waktu penghentian sementara karenA keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk l (satu) tahun.
- (2) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara berakhir pemegang IUP sudah siap melakukan kegiatan operasinya, �egiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Bupati mencabut keputusan penghentian sementara setelah menerima laporan sebagaimana dirnaksud pada ayat (2).
BAB VIII - PENCIUTAN WILAYAN,�fN1�AHA PERTAMBANGAN
Pasal 78

- (1) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 afat (1) huruf a, kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah Daerah tidak berlaku. /
- (2) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan yang menghalangi kegiatan usaha pertambangan �ebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b, kewajiban pemegang IUP terhadap Pemettintah Daerah tetap berlaku.
- (3) Apabila penghentian sementara kegiatan hsaha pertambangan diberikan karena kondisi daya dukung lingkungan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf c, kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah Daerah tetap berlaku.
IUP dan IPR berakhir karena:
- a. Dikembalikan;
- b. Dicabut; atau
- c. Habis masa berlakunya.
4. ( I ) Pemegang IUP atau IPR dapat menyerahkah kembali IUP atau IPR-nya dengan pemyataan tertulis kepada Bupati dan disertai dengan alasan yang jelas.
- (2) Pengembalian IUP atau IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Bupati dan setelah memenuhi kewajibannya .
..
..
IUP atau IPR dapat dicabut oleh Bupati apabila:
- a. Pemegang IUP atau IPR tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IPR serta peraturan perundang- undangan; /
- b. Pemegang IUP atau IPR melakukan tifdak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini; atau I
- c. Pemegang IUP atau IPR dinyatakan pailit.
I
iasal 82
Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP dan IPR telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP dan IPR tersebut berakhir.
ljasal 83
- (1) IUP atau IPR yang telah dikembalikan,[ dicabut, atau habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dikembalikan kepada Bupati, melalui Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Minahasa. I
- (2) WIUP atau WIPR yang IUP-nya atau IPR-nya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditawarkan kepada badan usaha, koperasi,I atau perseorangan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
fasal 84
Apabila IUP atau IPR berakhir, pemegang IUP atau IPR wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati, melalui Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Minahasa.
iABXI USAHAJAS1PERTAMBANGAN
[asal 85
- (1) Pemegang IUP wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional.
- (2) Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasaJ pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), pemegang IUP dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan hukum Indonesia. . I
- (3) Khusus perusahaan jasa pertambangan nasional dan perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan hukum Indonesia harus memperoleh persetujuan dari Dinas.
- (4) Jenis usahajasa pertambangan meliputi:
/
- a. Konsultasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengujian peralatan di bidang:
2. I . Penyelidikan umum;
f
2. Eksplorasi;
3. Studi kelayakan;
4. Konstruksi pertambangan;
5. Pengangkutan;
6. Lingkungan pertambangan;
I
7. Pascatambang dan reklamasi; dan/ at u
8. Keselamatan dan kesehatan kerja.
- b. Konsultasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengujian peralatan di bidang:
2. I . Penambangan; atau
2. Pengolahan dan pemurnian.
Pral86
- (1) Dalam hal pemegang IUP menggunakan jasa pertambangan, tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP.
- (2) Pelaksana usaha jasa pertambangan dapat bfrupa badan usaha, koperasi, atau perseorangan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang telahJ ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pelaku usahajasa pertambangan wajib mengutamakan kontraktor dan tenaga kerja lokal.
BAB VIII - PENCIUTAN WILAYAN,�fN1�AHA PERTAMBANGAN
Pasal 87

- (1) Pemegang IUP dilarang melibatkan anak pebsahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usahajasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan izin Bupati.
- (2) Pemberian izin Bupati sebagaimana dimaks!d pada ayat (1) dilakukan apabila:
- a. tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sejenis di wilayah tersebut; atau
- b. tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang berminat/ u.
l MIL1[
I
1:N(JJ:;'SAHKAN
·,
'
FOTO
MENGE
SALINAN
TANGGAL
R/asal 88
- (I) Pemegang IUP atau IPR wajib membayar pendapatan dae ah.
- ( 2 ) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud a. Pajak daerah;
1&lt;9-
-,
RANNYA
o\&lt;�be�-
,
GE�
Q,%
T
JV
1
,N
�9-
Srl
8 6
'.SC.
� 0 � 1 2
- II ada ayat (1) ter m atas:
- b. Retribusi daerah; dan
- c. Pendapatan lain yang sah berdasarkan kellentuan peraturan perundang-undangan.
iasal 89
- (I) Pemegang IUP atau IPR tidak dikenai paj� daerah dan retribusi daerah atas tanah/batuan yang ikut tergali pada saat penambangan yang tidak dimanfaatkan.
- (2) Pemegang IUP atau IPR dikenai pajak da4 retribusi daerah atas pemanfaatan tanah/batuan yang ikut tergali pada saat penambangan.
BAB XIII - PENGGUNAAN T ANAH UNTUK rGIAT AN USAHA PERT AMBANGAN
Pasal 93

Pemegang IUP atau IPR yang telah melaksanJan penyelesaian terhadap bidang-bidang tanah dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuaJ peraturan perundang-undangan,
1asal94
Hak atas IUP atau IPR bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.
BAB XIV - PEMBINAAN, PENGAWASAN ol.\:N PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Pasal 95

- ( 1 ) Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan, melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mine�al Kabupaten Minahasa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;
- b. Pemberian bimbingan, supervisi, dan korlshltasi;
- c. Pendidikan dan pelatihan; dan
I
- d. Perencanaan, penelitian, pengemb�gan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan . penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batubara.
- (3) Bupati bertanggung jawab melakukan pem inaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP dan IrR, melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Minahasa.
B . k d agian e ua Pengawasan
I P�agrafl Umum
I Pasal 96
- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan, melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Minahasa.
- (2) Bupati melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP dan IPR, melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Minahasa,
. -
- DAN "f '� l�tti�rupa: \ $ - c?\&lt;c',:.O\:.e, g&amp;\ 9JABATA iU� D '' ( 1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Jasal 96, antar
- a. Teknis pertambangan;
- b. Pemasaran;
- c. Keuangan;
- d. Pengolahan data mineral dan batubara;
- e. Konservasi sumber daya mineral dan bat bara;
- h. Pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pascatambang;
- £ Keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan; g. Keselamatan operasi pertambangan; l
- i. Pemanfaatan barang, jasa, teknologi, d�n kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri; /
- j . Pengembangan tenaga kerja teknis pertarnbangan;
- k. Pengembangan dan pemberdayaan rnasyarakat setempat;
- 1 . Penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
- m. Kegiatan - kegiatan lain di bidang kegiatkQ usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan urn um; l n. Pengelolaan IUP atau IPR; dan o. Jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pert bangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada a�at (1) huruf a, huruf e, huruf f , huruf g, huruf h dan huruf I dilakukan oleh inspektur tambrg sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ undangan.
- (3) Dalam ha! belum mempunyai inspektur tambang, pelaksanaan pengawasan melalui penugasan oleh Kepala Inspektur Tambang atau Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Minahasa.
1 asal 98
Bupati wajib melaporkan pelaksanaan usaha Prrtambangan di wilayahnya masing-masing sekurang­ kurangnya sekali dalam 6 ( enam) bulan kepada Menteri dan Gubenur.
BAB XIV - PEMBINAAN, PENGAWASAN ol.\:N PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Pasal 99

"" 99
Ketentuan lebih Ianjut mengenai pembinaan dan pengawasan IUP dan IPR diatur dengan peraturan bupati.
Paragraf2
Pengawasan Pengelolr lzin Usaha Pertambangan
- (1) Pengawasan pengelolaan IUP sebagaimanl dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf n, meliputi antara lain : /
- a. prosedur perizinan, meliputi eksplorasi dan operasi produksi;
- b. pelaksanaan kegiatan usaha pertambangdn.
- (2) Pengawasan pelaksanaan eksplorasi sebag�imana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi antara Iain tahap penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
- (3) Pengawasan pelaksanaan operasi produksi /sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b meliputi antara lain konstruksi, operasi produksi, per.golahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang.
- (4) Pengawasan pengelolaan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala oleh Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Miheral Kabupaten Minahasa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan pengelolaan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIV - PEMBINAAN, PENGAWASAN ol.\:N PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Pasal 101

- (I) Pemerintah Kabupaten melakukan pengal asan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.
- 1 (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada a)lat (I) meliputi antara lain:
- a. Administrasi/tata laksana; dan
- b. Operasional.
BAB XIV - PEMBINAAN, PENGAWASAN ol.\:N PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Pasal 102

- (1) Bupati melakukan pengawasan atas pelaklanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP dan IPR; /
- (2) Bupati melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertarnbangan yang dilakukan oleh: /
- a. pemegang IUP, yang WIUP-nya berada pada wilayah Kabupaten dan operasi produksi kegiatannya berada di wilayah Kabupate� dan/atau wilayah laut sarnpai dengan 4 (empat) mil;
- b. pemegang IPR, yang WIUPR-nya berkda pada wilayah Kabupaten dan operasi produksi kegiatannya berada di wilayah Kabupater clan/atau wilayah laut sampai dengan 4 ( em pat) mil.
Pra/103
- ( 1 ) Pengawasan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 102 dapat dilakukan secara administratif dan operasional. /
- b. Evaluasi laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.
- (2) Pengawasan administratif sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) meliputi: a. Evaluasi laporan perencanaan kegiatan 4aha pertambangan;
- (3) Pengawasan operasional sebagaimana din}aksud pada ayat (I) meliputi pengawasan langsung seluruh kegiatan di lapangan yang dilaksanakan oleh pernegang IUP dan IPR.
Pasa/104
- (1) Pemegang IUP dan Pemegang IPR wajib Lenyampaikan laporan tertulis secara berkala setiap I ( satu) bulan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat ( 1) kepada Bupati, melalui Dinas Energi Dan Sumber Daya M1· 1 n�ral Kabupaten Minahasa.
- (2) Bupati wajib meneruskan laporan tertulis pemegang IUP dan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) kepada Menteri dan Gubemur secara berkala setiap 6 ( enam) bulan.
Paragraf 3
lnspetur Tambang
.
1asal 105
- (1) Inspektur tambang rnempunyai tugas melrukan pemeriksaan, penyelidikan, dan pengujian dan wajib menyampaikan laporannya kepada Kepala Inspektur Tambang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaks pad&lt;Layat ( · ur ban mempunyai kewenangan:
MENGETAHUI / MENGESAHKAN SAUNAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARA.NNYA D� SESUAI OENGAN ASLINYA TANGGAL: t8o��\;,e&lt;'9-e'\� JABATAN : KEMLAM.GIAN HUKUM DAN PERUNOANG-UNDANGAN
- a. Memasuki tempat kegiatan usaha pertamlangan setiap saat;
- b. Menghentikan atau menutup untuk f.ementara waktu sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan mineral dan batubara ap'tb�la kegiatan dimaksud dinilai dapat membahayakan keselamatan pekerja tambang, keselamatan umum, atau menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; /
- c. Mengusulkan penutupan secara tetap seblagian atau seluruh kegiatan pertambangan mineral dan batubara apabila kegiatan dimaksud dinilai dapat membahayakan keselamatan pekerja tambang, keselamatan umum, atau menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan kepada kepala lnspektur Tambang.
- (3) Inspektur Tambang melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pertambangan melalui:
- a. evaluasi terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu;
- b. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu;
- c. penilaian atas keberhasilan pelaksanaan �rogram dan kegiatan.
- (4) Untuk diangkat menjadi lnspektur Tambang harus memenuhi persyaratanjabatan.
Bagian Ketiga
Perlindu9gan Masyarakat
iJasal 106
- ( 1 ) Masyarakat yang terkena dampak negatif 1lgsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak:
- a. Memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perun�ang-undangan.
- b. Mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan. /
- (2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
�ABXV
PENGEMBANGANDANPiMBERDAYAANMASYARAKAT
BAB XIV - PEMBINAAN, PENGAWASAN ol.\:N PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Pasal 107

- (1) Pemegang IUP waji� menyusun program plngembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP .
- (2) ;;: � sebagaimana dimaksud pada r' yat (1) harus dikonsultasikan dengan pemerintah kabupaten dan masyarakat setempat.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada r,yat (2) dapat mengajukan usulan program kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada bupati untuk diteruskan kepada pemegang illP. . I
- (4) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar WillP yang terkena dampak langsung akibat aktifitas pertambangan.
- (5) Prioritas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan masyarakat yang berada dekat kegiatan operasional penambangan dengan tidak melihat batas administrasi wilayah kecamatan. j
- (6) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dibiayai dari alokasi biaya program pengernbangan dan pemberdayaan masyarakat pada anggaran dan biaya pemegang IUP setiap tahun. /
7. MENGETAHUI / MENGESAHKAN (7) Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana d.imaksud pada ayat (6) dikelola oleh pemegang IUP.
Pemegang IUP setiap tahun wajib menyarppaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran biaya tahunan kepada bupati untuk mendapat persetujuan, melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Minahasa.
BAB XIV - PEMBINAAN, PENGAWASAN ol.\:N PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Pasal 109

Setiap pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 ( enam) bulan kepada bupati, melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Minahasa.
l d l an O
P e n g e mb an p i g an a / Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati. dan gn
- (1) Pemegang IUP dan IPR wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang.
- (2) Reklamasi wajib dilaksanakan pada lahan terganggu akibat kegiatan pertambangan.
- (4) Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) wajib memenuhi prinsip-prinsip lingkungan hidup pertambangan,keselamatan dan kesehatan kerja, serta konservasi mineral dan batubara.
- (3) Pascatambang wajib dilaksanakan untuk 1 1 emulihkan fungsi lingkungan menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
BAB XIV - PEMBINAAN, PENGAWASAN ol.\:N PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Pasal 11

2
Prinsip-prinsip lingkungan hidup pertambanra:::�aimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (I) meliputi antara lain: l
- c. Stabilitas dan keamanan timbunan bat an penutup, kolam tailing, lahan bekas tambang serta struktur buatan (man-made structure) laiF,ya;
- a. Perlindungan terhadap kualitas air pe ukaan, pertambangan mineral dan batubara, air laut, dan tanah serta udara sesuai dengan stan�b baku mutu lingkungan; b. Perlindungan keanekaragaman hayati; j
- d. Pemanfaatan lahan bekas tambang sesu�i dengan peruntukannya; dan
- e. Menghormati nilai-nilai sosial dan budaya setempat.
.
I iasa/113
Prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (1), meliputi antara lain : /
- a. perlindungan keselamatan terhadap setiap pekerja; dan
- b. perlindungan setiap pekerja dari penyakit akibat kerja.
•
.
.
'
.
Prinsip-prinsip konservasi mineral dan batubclfa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) meliputi antara lain : I
- a. Penambangan yang optimum dan penggupaan teknologi pengolahan yang efektif dan efisien;
- b. Pengelolaan dan/atau pemanfaatan ca&amp;mgan marginal kualitas rendah dan mineral kadar rendah serta.mineral ikutan; /
- c. Pendataan sumberdaya cadangan mineral dan batubara yang tidak tertambang (yang tidak mineable) serta sisa pengolahan atau pemurnian.
PLal 115
- (1) Setiap pemegang IUP wajib menyerahkan rlncana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Prodtiksi.
- (2) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pemegang IUP Eksplorasi berdasarkan AM[)AL atau UKL dan UPL, atau dokumen pengelolaan lingkungan yang telah disetujui oleh instan�i yang berwenang sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan. /
- (3) Rencana reklamasi dan rencana pasca,bang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan:
- a. Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
- b. Peraturan perundang-undangan yang ter�ait;
- c. Sistem dan metode penambangan;
- d. Kondisi spesifik daerah.
Bagian Kedua
Rencta Reklamasi
- 1 sal 116 (1) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksu dalam Pasal 115, disusun untuk pelaksanaan setiap jangka waktu 5 (lima) tahun dengan rincian tahunan.
- (2) Dalam hal umur tambang kurang dari 5 (hma) tahun, rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disusun sesuai dengan umur t4mbang.
- (3) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2) meliputi antara lain:
- a. Tata guna lahan sebelum dan sesudah dii�bang;
- b. Rencana pembukaan lahan;
- c. Program reklamasi; dan
- d. Rencana biaya reklamasi.
Bagian Ketiga
Rencant Pascatambang
Ras a l 117
- a. Profil wilayah;
2. J (1) Rencana pascatambang sebagaimana dim sud dalam Pasal 1 1 5 , meliputi antara lain:
- b. Deskripsi kegiatan pertambangan;
- c. Rona Jingkungan akhir Jahan pascatambang;
- d. Kriteria keberhasilan;
- e. Program pascatambang;
- f. Organisasi; dan
- g. Rencana biaya pascatambang.
.
'
- (2) Rencana pascatambang sebagaimana dimaks d pada ayat (1) merupakan basil konsultasi dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan masyJakat.
Bagia Keempat Penilaian dan Persetu1uan Rencana Rek.lamasi
Pafl 118
- (1) Bupati memberikan penilaian dan persetuju� atau penolakan atas rencana reklamasi dalamjangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerjj sejak menerima rencana reklamasi, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan rencana reklamasi.
- (2) Apabila persetujuan tidak diberikan dalam j"gka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja dan tanpa saran penyempumaan, rencana reklamasi yang diajran dianggap disetujui.
BAB XIV - PEMBINAAN, PENGAWASAN ol.\:N PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Pasal 119

- (I) Pemegang !UP wajib melakukan perubahan lencana reklamasi yang telah disetujui apabila terjadi perubahan atas 1 (satu) atau lebih hal-hal sebagai berikut:
- a. Sistem penambangan;
- b. Tingkat produksi;
- c. Umur tambang;
- d. Tata guna lahan; dan
- e. AMDAL atau UKL dan UPL atau dokumrpengelolaan lingkungan.
- (2) Pengajuan perubahan rencana reklamasi se agaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan pul ) hari kerja sebelum pelaksanaan reklamasi periode tahun berikutnya.
- (3) Bupati memberikan penilaian dan persetuju atau penolakan atas perubahan rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam [angka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima perubahan rencana reklam i, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempumaan perubahan rencana reklamas.
Bagir Kelima
Penilaian dan Persetuj an Rencana Pascatambang
Pa al 120
- ( I ) Bupati memberikan penilaian clan persetuj+. atau penolakan alas rencana pascatambang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) h 1 · kerja sejak menerima rencana pascatambang, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk enyempumaan rencana pascatambang.
- (2) Apabila persetujuan tidak diberikan dalam j gka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dan tanpa saran penyempumaan, rencana pascat bang yang diajukan dianggap disetujui.
BAB XIV - PEMBINAAN, PENGAWASAN ol.\:N PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Pasal 121

- rencana pascatambang apabila terjadi perubahan (1) Pemegang IUP wajib melakukan perubah rencana reklamasi.
- (2) Bupati memberikan penilaian dan perse tujuan atau penolakan atas perubahan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada yat (]) dalamjangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak menerima perubah rencana pascatambang, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempumaan peru ahan rencana pascatambang.
1
- (3) Perubahan rencana pascatambang sebagai a dimaksud ada � W harus sudah disetu.ui (satu) tahun sebelwn pelaksanaan kegiatan p scatamb g. MENGETAHUI / MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY TELAH DPERIKSA KEBENARANNYA
TANGGAL: lG
DN-4 SESUAI OENGAN�YA
JABATAN
-C&gt;xc�\:,et-
'.}&lt;? 1 9,
PEIUIDANG·UNDMGAN
:
�MQIM HUl&lt;UM
DAN
30
.
-
-
.
Bagian Keenam Pelaksanaan dan Pelaporan
BAB XIV - PEMBINAAN, PENGAWASAN ol.\:N PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Pasal 122

- (1) Pemegang IUP atau IPR wajib melaksanak reklamasi dan ascatambang sesuai"cfeitgaf2Cfencana reklamasi dan rencana pascatambang yang tel mendapat persetujuan Bupati.--(2) Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang waiib dipimpin oleh seorang Kepala Teknik Tambang. (3) Kepala Teknik Tambang sebagaimana dim sud pada ayat (2) wajib menunjuk dan mengangkat petugas reklamasi dan pascatambang yang r:
Pa al 123
- (1) Pelaksanaan reklamasi dan pascatamb g dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang.
- (2) Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang w �ib dilakukan sesuai dengan rencana reklamasi dan rencana pascatambang yang telah disetujui.
Bagi� Ketujuh
Pelaksanaan dan / elaporan Reklamasi
Pafal 124
- ( l ) Pelaksanaan reklamasi wajib dilakukan pada �ahan terganggu akibat kegiatan pertambangan.
- (2) Lahan terganggu sebagaimana dimaksud pa?a ayat (1) meliputi lahan bekas tambang dan lahan diluar bekas tambang yang tidak digunakan lf gi.
- (3) Lahan yang tidak digunakan lagi sebagai ana dimaksud pada ayat (2) meliputi lahan yang ditinggalkan sementara dan/atau permanen.
- (4) Laban di Iuar bekas tambang sebagaimana di aksud pada ayat (2) meliputi antara lain:
- a. Timbunan tanah penutup;
- b. Timbunan bahan baku/produksi;
- c. Jalan transportasi;
- d. Pabrik/instalasi pengolaban/pemurnian;
- e. Kantor dan perumahan; dan/atau
- f. Pelabuhan,
- (5) Pelaksanaan reklamasi wajib dilakukan dalam jangka waktu paling Iambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tidak ada kegiatan usaha pert bangan pada lahan terganggu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimak d pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dinyatakan selesai apabila telah memenuhi kriteria kebe hasilan reklamasi.
BAB XIV - PEMBINAAN, PENGAWASAN ol.\:N PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Pasal 125

Dalam hal pelaksanaan reklamasi terdapat i dalam kawasan hutan, maka perencanaan dan pelaksanaan reklamasinya dilaksanakan sesuai d ngan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB XIV - PEMBINAAN, PENGAWASAN ol.\:N PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Pasal 126

Pemegang IUP dan IPR wajib menyampaikan I poran pelaksanaan kegiatan reklamasi setiap 1 (satu) tahun kepada Bupati, melalui Dinas Energi dan umber Daya Mineral Kabupaten Minahasa.
,
-
Bagian edelapan Pelaksanaan dan Pe' aporan Pascatambang
BAB XIV - PEMBINAAN, PENGAWASAN ol.\:N PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Pasal 127

- (1) Pelaksanaan pascatambang untuk pemegang IUP wajib dilakukan setelah sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan pada lahan tergang akibat kegiatan pertambangan di dalam dan/atau di luar WIUP berakhir.
- (2) Dalam hal kegiatan usaha pertambangan b rakhir sebelum masa yang telah ditentukan dalam rencana pascatambang yang telah disetujui, pemegang IUP wajib melaksanakan pascatambang padalahanterganggu.
- (3) Pelaksanaan pascatambang sebagaimana d', aksud pada ayat (1) dan (2) wajib dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 30 (titpuluh) hari kerja setelah kegiatan pertambangan berakhir.
- (4) Pelaksanaan pascatambang sebagaimana · aksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dinyatakan selesai apabila telah memenuhi 1teria keberhasilan pascatambang
RJa/ 128
Pemegang lUP atau IPR wajib menyampaikan l poran pelaksanaan kegiatan pascatambang setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati, melalui Dinas Energi an Sumber Daya Mineral Kabupaten Minahasa.
Bagiantsembilan
J 'nan
P agraf 1 I um
Pa al 129
- (1) Pemegang IUP wajib menyediakan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang sesuai dengan perhitungan Rencana Biaya Reklamasi dan rerhitungan rencana biaya Pascatambang yang telah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Jaminan reklamasi dan jaminan pascata,m1 ang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempatkan dalam jangka waktu paling l bat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah jadwal yang ditentukan.
Paagraf2 Jam inf Reklamasi
R sal 130
Pemegang IUP dapat menempatkan jaminan rekl masi dalam b ntuk :
- a. Deposito Berjangka;
- c. Cadangan Akuntansi (Accounting Reseru ).
- b. Bank Garansi atau Asuransi; atau
...
a/131
- (1) Jaminan reklamasi sebagaimana dalam Pasal 1 3 0 harus menutup seluruh biaya pelaksanaan reklamasi. dimaksud
- (2) Bia ya pelaksanaan reklamasi sebagaim a dimaksud pada ayat ( 1 ) dihitung berdasarkan pelaksanaan reklamasi oleh pihak ketiga.
-
- (3) Penempatan Jaminan Reklamasi tidak , enghilangkan kewajiban pemegang IUP untuk melaksanakan reklamasi.
- (4) Tata cara dan persyaratan mengenaijaminan eklamasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
P a/132
- ( I ) Dalam hal pemegang IUP tidak memenuhi kriteria keberhasilan pelaksanaan reklamasi berdasarkan evaluasi laporan dan/atau penila an lapangan, Bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan reklamasi deng n menggunakan jaminan reklamasi.
- (2) Dalam hal jaminan reklamasi yang telah ditetapkan tidak menutupi untuk menyelesaikan reklamasi, kekurangan biaya reklamasi tetap enjadi tanggungjawab pemegang IUP.
BAB XIV - PEMBINAAN, PENGAWASAN ol.\:N PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Pasal 133

Pemegang IUP dapat mengajukan pencairan atau elepasan dana jaminan reklamasi kepada Bupati.
P agraf3 Jaminan f ascatambang
Pa al 134
Jaminan pascatambang ditempatkan setiap tahun alam bentuk De osito 13 .
P, i.al 135
- (1) Jaminan pascatambang harus menutup sel h biaya pelaksanaan pekerjaan pascatambang.
- (2) Bia ya pelaksanaan pekerjaan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan pascatambang yang dilakukan o eh pihak ketiga.
- (3) Penempatan jaminan pascatambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP untuk melaksanakan pascatambang.
- (4) Tata cara dan persyaratan mengenai jamin n pascatambang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
a/136
- (I) Dalam hal pemegang IUP tidak nuhi kriteria keberhasilan pelaksanaan kegiatan pascatambang berdasarkan evaluasi lap ran dan/atau penilaian lapangan, Bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaks akan kegiatan pascatambang dengan menggunakan jaminan pascatambang.
- (2) Dalam hal kegiatan usaha pertambangan erakhir sebelum masa yang telah ditentukan dalam rencana pascatambang yang telah disetuj i maka pemegang IUP wajib menyediakan jaminan pascatambang sesuai dengan yang telah dite�apkan.
- (3) Dalam hal jaminan pascatambang yang Jtelah ditetapkan tidak cukup untuk menyelesaikan pascatambang, kekurangan biaya pascatam ang tetap menjadi tanggungjawab pemegang IUP.
BAB XIV - PEMBINAAN, PENGAWASAN ol.\:N PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Pasal 137

Pemegang IUP dapat mengajukan pencairan dana jaminan pascatambang kepada Bupati.
Bagi I �esepuluh Reklamasi dan Pascati!bang Bagi Pemegang IPR
•
.
-
BAB XIV - PEMBINAAN, PENGAWASAN ol.\:N PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Pasal 138

- (I) Pemegang IPR wajib melaksanakan reklamas dan pascatambang.
- (2) Bupati menetapkan rencana reklamasi dan re cana pascatambang bagi pemegang IPR.
Bagian Kesebelas asi dan Pascatambang
Pengawasan Rekl
BAB XIV - PEMBINAAN, PENGAWASAN ol.\:N PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Pasal 139

- (1) Pengawasan pelaksanaan reklamasi dan pasc tambang dilakukan oleh Bupati,
- (2) Untuk melaksanakan tugas pengawasan B pati menugaskan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Minahasa, dan atau Inspe Tambang.
- (3) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kab paten Minahasa, dan atau Inspektur Tambang dalam melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi engan instansi terkait.
Bagian Keduabelas Penyerahan Lahan Pascatambang
Pa al 140
- (1) Pemegang IUP yang telah melaksanakan reklamasi atau pascatambang dapat menyerahkan lahan yang telah direklamasi atau lahan pascatambang pada Bupati.
- (2) Dalam hal lahan pascatambang yang telah 1iserahkan masih memerlukan pemeliharaan dan/atau pemantauan jangka panjang Bupati dap[t memerintahkan ke ada me an IUP untuk menempatkan dana amanah (trust fund). MENGETAHUI , MENGESAHKAN
BAjB XVII PEjDIKAN
Piaf 141
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertenf di lingkungan pemerintah daerah diberi w e w \_ e \_ n \_ an \_ g ..., khusus sebagai penyidik untuk melakuk penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, seba aimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1 adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangka oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksu ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan d meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan pe�ambangan mineral dan batubara agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jell;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan k terangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pengelolaan pertambangan mineral dan batubara terse ut;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara;
Memeriksa buku-buku, catatan-catatan ; an dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan pertamban an mineral dan batubara;
- e. Melakukan penggeledahan untuk men apatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam r gka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan pertambangan mine l dan batubara;
- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang s seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan emeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
•
,,,,
•
•
'
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara; L
- i. Memanggil orang untuk didengar keterang ya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
/
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untF, kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan pertambangan mineral dan biabara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. ·
2. ( 4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada aya ( 1 ) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan basil penyidikannya kepada enuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BA XVIII SANK 1-SANKSI
Bagi Kesatu Sanksi 1dministratif
Palat 142
Bupati mengenakan sanksi administratif kepada /pemegang IUP atau IPR atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), f asal 26 ayat (5), Pasal 27, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2),Pasal 42 ayat (1), Pasal 46 ayat (1), Pasal 53 ;at (2), Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57 ayat (1), Pasal 60 ayat (I ), Pasal 61 ayat ( 1 ), Pasal 7 3 ayat(l ) , dan lasal 87 ayat( 1 ), Pasal 88 a yat (I).
Pa al 143
- ( 1 ) Peringatan tertulis di berikan kepada pem . gang IUP atau IPR apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu peringatan masing-masi g 1 (satu) bulan.
Pra/144
Pemegang IUP atau IPR setelah mendapatkan p ringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 tetap melakukan pengulangan pelanggaran, Bupati menghentikan sebagian atau seluruh kegiatan penambangan.
P sa/145
Bupati dapat mencabut penzman usaha pe bangan, apabila pemegang IUP atau IPR setelah diberikan teguran tertulis dan penghentian se agian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 dalam jangka waktu paling ama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya penghentian sebagian atau seluruh kegiatan tidak memper aiki kesalahannya atau memenuhi persyaratan yang ditetapkan tersebut. MENGETAHUI f MENGESAHKAN
si Pidana
BAB XIV - PEMBINAAN, PENGAWASAN ol.\:N PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Pasal 146

Setiap orang yang melakukan usaha penamban · an tanpa IUP atau I.PR ebagaimana-dimaksud-daf Pasal 20 ayat (1 ), Pasal 26 ayat (3 ), Pasal 3 8 ayat (1 ), Pasal 69 ayat (1 ), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan enda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
•
..
Pemegang !UP atau IPR yang dengan sengaja m�nyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 72 huruf e dengan tidak bei.'ar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp I 0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
BAB XIV - PEMBINAAN, PENGAWASAN ol.\:N PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Pasal 148

- (I) Setiap orang yang melakukan eksplorasi t a memiliki IUP dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling , anyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksp orasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling I a 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Pa al 149
Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Pro , uksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP atau izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp I 0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
BAB XIV - PEMBINAAN, PENGAWASAN ol.\:N PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Pasal 150

Setiap orang yang merintangi atau menggangg kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP yang telah memenuhi syarat-syarat, dipidana de, gan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp I 00.000.000,00 (seratus juta rupiah).
al 151
- J (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dim sud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap engurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana dend dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu pertiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yan� dijatuhkan.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaks d pada ayat (1) badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
- a. Pencabutan izin usaha; dan/ atau
- b. Pencabutan status badan hukum.
BAB XIV - PEMBINAAN, PENGAWASAN ol.\:N PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Pasal 152

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, Pasal 14 7, Pasal 148, Pasal 149 dan Pasal 1 5 0 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai idana tambahan berup,r-·-------------
- a. Perampasan barang yang digunakan dal melakukan tindak p d NGETAHUJ / MENGESAHKAN
- b. Perampasan keuntungan yang diperoleh ari tindak pidana; d af&gt;A\:iNAN FOTOCOPYTELAHOIPERIKSAKEBENARANNYA
- c. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.
TANGGAL. � �����!t JABATAN : KEPI\LABAGIAN HUKUM DAN PERUNOANG-UNOANGAN
BAB XIV - PEMBINAAN, PENGAWASAN ol.\:N PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Pasal 153

GEESJE TOMBOKAN, SH. MSC.
Setiap orang yang mengeluarkan IUP atau3.yang bertentangan engan Pera'fflrtti9 · menyalahgunakan kewenangannya diberi s i pidana paling lama 2 (dua) un penjara an en paling banyak Rp. 200.000.000,00 ( dua ratus ju rupiah).
•
•
•
•
B XIX KETENTUA PERALIHAN
Pas 1154
Kuasa pertambangan, surat izin pertambangan �aerah, dan surat izin pertambangan rakyat, yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan peruadang-undangan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhir serta wajib:
- a. Disesuaikan menjadi IUP atau IPR sesuai ?engan ketentuan Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak b4riakunya Peraturan Daerah ini;
- b. Menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah kuasa pertambangan (KP) dan surat ijin pertambangan daerah (SIPD) sampai dengan jangka waktu berakhimya kepada Bupati;
- c. Melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak berlakunya Undang-U dang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batuan.
xx NPENUTUP
BAB XIV - PEMBINAAN, PENGAWASAN ol.\:N PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Pasal 155

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Da rah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih !anjut dengan Peraturan Bupati dan atau Kertusan Bupati.
Para/ 156
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal itetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerin I an pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah .
Diundangkan di Tondano pada tanggal ff April
MINAHASA,
Drs. OUW AN, MM. PEMBINA UTAMAMUDA NIP 19560728 197812 1 003
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIN SA TAlillN 2011 NOMOR 3
•
•
..
I
..
PENJELASAN
Pasal 1

s/d Pasal 50 Cukup Jelas Pasal 51 s/d Pasal 100 Cukup Jelas Pasal 1 0 1 s/d Pasal 156 Cukup Jelas