PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG PEMERINTAH Nomor 8 Tahun 1962
Tentang PERDAGANGAN BARANG-BARANG DALAM PENGAWASAN
Berlaku: 3 Agustus 1962
N/A
Preamble

Menimbang
:
1. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ekonomi Terpimpin dan Komando Tertinggi Operasi Ekonomi, perlu segera diambil tindakan-tindakan penertiban dan pengawasan tentang perdagangan barang-barang yang dianggap penting untuk kehidupan perekonomian, dengan maksud untuk mengamankan barang-barang tersebut;
2. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada sub 1, dianggap perlu:
- a. menunjuk barang-barang yang dianggap panting sebagai barang-barang dalam pengawasan Pemerintah;
- b. mengadakan penegasan tentang wewenang untuk mengatur hal tersebut pada sub 2a;
3. a. bahwa "Undang-undang Krisis Ekspor 1932", "Undangundang Barang-barang dalam pengawasan 1948" ,Undangundang Beras 1948", "Undang-undang No. 7/Drt tahun 1952" dan "Undang-undang Penimbunan Barang-barang 1951" sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini dan perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa oleh karena itu perlu segera diatur perdagangan barang-barang yang dianggap panting untuk ditunjuk sebagai barang-barang dalam pengawasan Pemerintah;
4. bahwa karena keadaan memaksa hal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
Mengingat :
Pertama :
Kedua :
1. Pasal 22 dan pasal 33 Undang-undang Dasar;
2. Ketetapan M.P.R.S. No. I dan H/MPRS/1960;
3. Instruksi Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No. 2/Ko. T.O.E. tertanggal 18 Mei 1962;
4. Undang-undang No. 7/Drt tahun 1955 sebagaimana telah dirobah dan ditambah;
5. "Undang-undang Krisis Ekspor 1933", "Undang-undang Barangbarang dalam pengawasan 1948", "Undang-undang Beras 1948", "Undang-undang No. 7/Drt tahun 1952", "Undang-undang Penimbunan Barang-barang 1951";
Memutuskan :
- Mentjabut:
"Undang-undang Krisis Ekspor 1933" (Lembaran-Negara 1933 No. 353), "Undang-undang Barang-barang dalam pengawasan 1948" (Lembaran-Negara 1948 No. 144). "Undang-undang Beras 1948" (Lembaran-Negara tahun 1948 No. 253), "Undang-undang No. 7/Drt tahun 1952" (Lembaran-Negara tahun 1952 No. 33) dan ,Undangundang Penimbunan Barang-barang 1951" (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 4) sebagaimana telah dirobah dan ditambah.
- Menetapkan:
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Perdagangan Barang-barang dalam pengawasan.
N/A
Pasal 1

.
Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dan Peraturan-peraturan pelaksanaannya, yang dimaksud dengan:
- a. Penguasa: Pejabat yang berwenang, yang ditunjuk: dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
- b. Perdagangan: Tindakan-tindakan penjualan dan/atau penyerahan dan/atau persediaan dan/atau pengangkutan dan/atau pengolahan barang-barang dalam pengawasan;
- c. Barang-barang dalam pengawasan: Semua barang berupa apapun, baik yang berasal dari impor maupun yang berasal dari hasil produksi dalam negeri,yang dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah, ditunjuk sebagai barang-barang dalam pengawasan Pemerintah;
- d. Persediaan Sejumlah barang dalam pengawasan yang dimiliki, dikuasai, disimpan, baik sendiri, maupun untuk atau bersama pihak lain, termasuk juga yang dalam angkutan;
- e. Peredaran: Penyaluran barang dalam pengawasan baik oleh penguasa, maupun dengan perantaraan para pedagang atau pihak lain;
- f. Pengangkutan: Pemindahan/pengeluaran barang dalam pengawasan dengan alat pengangkutan apapun juga didalam atau keluar wilayah Republik Indonesia;
- g. Pengolahan: Usaha untuk merobah bentuk dan/atau memperbaiki mutu barang-barang dalam pengawasan.
N/A
Pasal 2

.
Dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah dapat ditunjuk barangbarang sebagai barang dalam pengawasan.
N/A
Pasal 3

.
Dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan, bahwa guna kepentingan peredaran barang-barang dalam pengawasan dapat diadakan peraturan-peraturan tentang Perdagangan barang-barang tersebut.
N/A
Pasal 4

.
Dalam peraturan-peraturan yang dimaksud pada pasal 3 dapat ditetapkan:
- a. bahwa siapapun dilarang tanpa izin melakukan perdagangan barangbarang dalam pengawasan;
- b. syarat-syarat pemberian izin untuk melakukan perdagangan barangbarang dalam pengawasan termaksud sub a ayat ini;
- c. ketentuan-ketentuan mengenai organisasi-organisasi dan/atau golongan-golongan yang bekerja dalam lapangan perdagangan tersebut;
- d. ketentuan-ketentuan lain yang diperlukan untuk melaksanakan pasal 3 dengan sebaik-baiknya
N/A
Pasal 5

.
- (1) Dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan, bahwa perdagangan barang-barang dalam pengawasan:
- a. dapat dikuasai dan diusahakan oleh Penguasa;
- b. dapat dikuasai dan diusahakan oleh Penguasa bersama-sama dengan pengusaha/organisasi swasta;
- c. dapat dikuasai dan diusahakan oleh pengusaha/organisasi swasta.
- (2) Dalam Peraturan Pemerintah yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat juga ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang bimbingan serta bantuan Penguasa kepada dan koordinasi antara pengusaha/organisasi swasta termaksud pada ayat (1) pasal ini.
N/A
Pasal 6

.
- (1) Apabila syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan termaksud pada pasal 4 tidak dilaksanakan dengan baik atau dilalaikan dalam pelaksanaannya, maka dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan ketentuan-ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan pembebanan biaya-biaya kepada yang bersangkutan disebabkan kelalaiannya.
- (2) Dalam memenuhi kewajiban yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, yang menimbulkan kerugian pada yang bersangkutan, kepadanya dapat diberikan ganti kerugian atau penggantian kerusakan-kerusakan dalam hal-hal termaksud pada pasal 4 yang diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah
N/A
Pasal 7

.
Dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah ditetapkan pejabatpejabat yang dikuasakan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.
N/A
Pasal 8

.
- (1) Pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini serta peraturan-peraturan pelaksanaannya adalah tindak-pidana ekonomi.
- (2) Dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah yang melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dapat pula diadakan ketentuan-ketentuan mengenai pidana-penjara, pidanakurungan dan pidana-denda tertinggi, pidanatambahan dan tindakantindakan lain unguk menjamin terlaksananya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.
N/A
Pasal 9

.
Untuk menampung segala akibat berhubung dengan pencabutan semua peraturan yang mengatur/turut mengatur dan/ atau ada hubungannya dengan perdagangan barang-barang dalam pengawasan, maka semua peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan berdasarkan Ordonansiordonansi/Undang-undang yang dicabut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, masih tetap berlaku selama belum diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.
N/A
Pasal 10

.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dinamakan: "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Perdagangan Barangbarang dalam pengawasan tahun 1962".
N/A
Pasal 11

.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada haridiundangkannya
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 1962. Presiden Republik Indonesia, ttd
SUKARNO.
Diundangkan di Jakarta, pada tanggal 3 Agustus 1962. Sekretaris Negara, ttd MOHD. ICHSAN
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 42
PENJELASAN
Pasal 1

.
Untuk menghindarkan kesulitan-kesulitan dalam interpretasi istilah-istilah yang penting dan yang akan sering dijumpai dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, maka perlu diadakan penjelasan mengenai istilah-istilah itu.
PENJELASAN
Pasal 2

, 3 dan 4 ayat 1.
Untuk mengamankan barang-barang yang dianggap penting untuk kehidupan perekonomian, maka dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah dapat ditunjuk barang-barang sebagai barang-barang dalam pengawasan.
Apabila suatu atau golongan barang ditunjuk sebagai barangbarang dalam pengawasan dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah, maka siapapun dilarang tanpa izin melakukan tindakan-tindakan yang berupa penjualan dan/atau penyerahan dan/atau persediaan dan/atau pengangkutan dan/atau pengolahan barangbarang termaksud.
Kemudian dapat diatur pemberian izin untuk melakukan tindakan-tindakan perdagangan barang-barang dalam pengawasan dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.
PENJELASAN
Pasal 4

.
Untuk keperluan pembiayaan administrasi pemberian izin melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan termaksud, maka diatur kemungkinan adanya pemungutan retribusi terhadap mereka yang diberikan izin tersebut. Besarnya jumlah uang retribusi ditetapkan dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
PENJELASAN
Pasal 5

.
Dalam pasal ini diletakkan dasar kewenangan Pemerintah dalam rangka ekonomi terpimpin dengan menetapkan bidang-bidang mana yang dilaksanakan oleh Penguasa mana yang diusahakan bersama oleh Penguasa dengan swasta dan manakah yang dapat diusahakan oleh swasta saja.
Dalam rangka ekonomi terpimpin, ditetapkan pula adanya kewajiban Penguasa untuk memberi bimbingan dan bantuan serta mengadakan koordinasi, walaupun sebetulnya ketentuan seperti yang meliputi bidang hidup perekonomian bangsa sebagai keseluruhan sebaiknya diatur tersendiri. Maka dari itu dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini diletakkan dasar-dasar seperlunya.
PENJELASAN
Pasal 6

.
Dalam ayat 1 Penguasa menghendaki suatu jaminan, bahwa syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, sungguh-sungguh ditaati oleh yang bersangkutan, akan tetapi sebaliknya dalam ayat 2 ditetapkan bahwa Penguasa akan mengganti kerugian yang diakibatkan karena yang bersangkutan dalam memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tersebut terpaksa menderita kerugian.
PENJELASAN
Pasal 7

.
Cukup jelas dan penunjukan dengan memberi kuasa kepada pejabat-pejabat untuk pekerjaan pelaksanaan adalah perlu.
PENJELASAN
Pasal 8

.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9

.
Peraturan peralihan dalam pasal ini perlu untuk mencegah adanya kekosongan peraturan berhubung dengan dicabutnya peraturan-peraturan lama diatas.
PENJELASAN
Pasal 10

dan 11.
Cukup jelas.
Diketahui Sekretaris Negara ttd
MOHD. ICHSAN.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 2469