PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor TAHUN Tahun 2013
Tentang JUMLAH DAN WILAYAH KERJA BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
Berlaku: 1 Tahun 2009
N/A
Preamble

Menimbang
:
- Mengingat :
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
JUMLAH DAN WILAYAH KERJA BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Sangihe yang telah ditindak lanjuti dengan penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, serta jumlah dan wilayah kerja Balai Penyuluhan pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagai Pelaksana Teknis di lapangan, perlu dilaksanakan secara terkoordinasi, sinkronisasi dan terintegrasi berdasarkan fungsi organisasi.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkannya dengan Peraturan Bupati tentang Jumlah dan Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
1. Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah -daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822); sebagaimana yang telah diperbaharui dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4183); dan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4691);
2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
3.Undang.
- Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286); 3
- Undang - Undang Nomor 1Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355); 4
- Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844); 5
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4660);
8. Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau pulau Kecil (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4739);
9. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; &amp;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 2009,' Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5018);
15.Peraturan
Menetapkan
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 16);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok -pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
20. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 11 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN BUPATI TENTANG JUMLAH DAN WILAYAH KERJA BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan;
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe;
5.Dewan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah;
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kampung adalah Kesatuan masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
9. Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan yang selanjutnya disebut Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya sebagai upaya meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup;
10. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindistri, pemasaran dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;
11. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan;
12. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan;
13. Penyuluh Swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh;
14. Penyuluh Swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan;
15. Badan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang disingkat BP4K;
16.Balai.
16. Balai adalah Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat BP3K, sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan pada tingkat Kecamatan..
17. Pengawasan Penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyuluhan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang - undangan
18. Pembiayaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut pembiayaan adalah setiap pengeluaran untuk keperluan penyelenggaraan penyuluhan
19. Pembinaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan adalah upaya, tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil penyuluhan yang lebih baik
BAB II - KEDUDUKAN, FUNGSI DAN ORGANISASI
Pasal 2

Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
Bagian Kedua
TUGAS DAN FUNGSI
BAB II - KEDUDUKAN, FUNGSI DAN ORGANISASI
Pasal 3

Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas menggerakan dan menyelenggarakan sistim penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan pada tingkat Kecamatan sejalan dengan kebijakan penyuluhan Kabupaten.
BAB II - KEDUDUKAN, FUNGSI DAN ORGANISASI
Pasal 4

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi.
- a. Melaksanakan kegiatan -kegiatan forum bagi penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengembangkan usaha dan kelembagaannya serta kepastiannya;
Menyusun.
- b. Menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan pada tingkat Kabupaten;
- c. Melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan;
- d. Menyediakan dan menyebarkan informasi, teknologi, sarana prasarana, pembiayaan dan pasar;
- e. Melaksanakan proses pembelajaran melalui penerapan metode -metode penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- f. Sebagai home basenya Tim Penyuluhan Lapangan pada tingkat Kecamatan;
- g. Melaksanakan fungsi lainnya yang dibebankan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
BAB II - KEDUDUKAN, FUNGSI DAN ORGANISASI
Pasal 5

- . Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Balai, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
BAB II - KEDUDUKAN, FUNGSI DAN ORGANISASI
Pasal 6

Wilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan merupakan wilayah binaan Tim Penyuluh Lapangan dalam wilayah administrasi kecamatan atau kelipatan wilayah kecamatan dan/atau satu wilayah administrasi kecamatan dapat dibentuk dua wilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
Bagian Ketiga SUSUNAN ORGANISASI
BAB II - KEDUDUKAN, FUNGSI DAN ORGANISASI
Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terdiri dari :
- a. Kepala Balai
- b. Urusan Ketatausahaan
- c. Tim Penyuluh Lapangan
- (2) Bagan Struktur Organisasi Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, sebagaimana terlampir.
,
BAB III - URAIAN TUGAS
Pasal 8

Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah seorang tenaga fungsional penyuluh Pegawai Negeri Sipil senior yang mempunyai tugas :
- a. Memimpin dan mengkoordinasikan tugas dan fungsi Balai;
- b. Membantu Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pada tingkat kecamatan dan kampung dan/atau kelurahan;
- c. Memfasilitasi penyaluran aspirasi penyuluh lapangan maupun pelaku utama dan pelaku usaha untuk ditindak lanjuti oleh Badan dan/atau instansi terkait lainnya;
- d. Melaksanakan kegiatan administasi ketatausahaan Balai;
- e. Menyampaikan usul administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan;
- f. Menyampaikan daftar usul penetapan angka kredit penyuluh di lingkungan Balai kepada Tim Penilai Angka Kredit melalui Kepala Badan;
- g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan dan/atau pejabat di lingkungan Badan sesuai bidang tugas;
- h. Menyampaikan laporan keadaaan dan pelaksanaan tugas dan fungsi badan secara berkala dan tepat waktu.
BAB III - URAIAN TUGAS
Pasal 9

Urusan ketatausahaan mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan kegiatan kegiatan administrasi dan ketatausahaan Balai;
- b. Melaksanakan kegitan surat menyurat, agenda arsip, ekspedisi dan pengetikan;
- c. Mengajukan saran tentang metode kerja, bahan kerja, perlengkapan kerja, tata ruang dan tata kerja demi tercapainya efisiensi dan efektifnya kerja Balai;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Balai.
BAB III - URAIAN TUGAS
Pasal 10

Tim Penyuluh Lapangan mempunyai tugas :
- a. Sebagai koodinator Tim Penyuluh Lapangan;
- b. Menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penyuluhan;
Melaksanakan
- c. Melaksanakan identifikasi potensi wilayah dan agroekosistem serta kebutuhan teknologi pelaku utama dan pelaku usaha;
- d. Melaksanakan penyusunan rencana kerja, program penyuluhan;
- e. Melaksanakan penyusunan materi penyuluhan dan penerapan metode penyuluhan;
- f. Melaksanakan pengembangan swadaya dan swakarsa pelaku utama dan pelaku usaha;
- g. Melaksanakan kegiatan evaluasi dampak penyuluhan dan melaporkan hasil pelaksanaan penyuluhan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Balai.
BAB IV - JUMLAH DAN WILAYAH KERJA BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
Pasal 11

Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kabupaten Kepulauan Sangihe berjumlah 19 Balai tersebar di 15 Kecamatan, dengan wilayah binaan meliputi 22 Kelurahan dan 145 Kampung.
Bagian Kedua
WILAYAH KERJA BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
BAB IV - JUMLAH DAN WILAYAH KERJA BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
Pasal 12

- '(1) Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kolongan Mitung, Kecamatan Tahuna Barat, meliputi :
- a. Kelurahan Kolongan Akembawi
- b. Kelurahan Kolongan Beha
- c. Kelurahan Kolongan Beha Baru
- d. Keluarahan Kolongan Mitung
- e. Kelurahan Angges
- f. Kelurahan Pananekeng
- (2) Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Manente, Kecamatan Tahuna, meliputi :
- a. Kelurahan Santiago
- b. Kelurahan Manente
- c. Kelurahan Mahena
- d. Kelurahan Apengsembeka
- e. Kelurahan Bungalawang
Kelurahan
- f. Kelurahan Sawang Bendar
- g. Kelurahan Soataloara I
- h. Kelurahan Soataloara II
- (3) Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Mala, Kecamatan Tabukan Utara, meliputi:
- a. Kampung Utaurano
- b. Kampung Kalasuge
- c. Kampung Bahu
- d. Kampung Mala
- e. Kampung Kalekube I
- f. Kampung Kelekube II
- g. Kampung Naha
- h. Kampung Naha I
- i. Kampung Beha
- (4) Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tarolang, Kecamatan Tabukan Utara, meliputi:
- a. Kampung Kalurae
- b. Kampung Lenganeng
- c. Kampung Pusunge
- d. Kampung Tarolang
- e. Kampung Tola
- f. Kampung Bengketang
- g. Kampung Likuang
- h. Kampung Peta
- i. Kampung Peta Selatan
- j. Kampung Peta Barat
- k. Kampung Peta Timur
- I. Kampung Bowongkulu
27. m.Kampung Bowongkulu I
- n. Kampung Raku
- (5) Wilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Lelipang, Kecamatan Tamako, meliputi:
- a. Kampung Ulung Peliang
- b. Kampung Lelipang
- c. Kampung Pokole
- d. Kampung Nagha I
- e. Kampung Nagha II
- f. Kampung Binala
- g. Kampung Balane
- h. Kampung Hesang
- i. Kampung Menggawa I
- j. Kampung Menggawa II
- (6) Wilayah.
- (6) Wilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Dagho, Kecamatan Tamako, meliputi :
- a. Kampung Mahumu
- b. Kampung Mahumu I
- c. Kampung Mahumu II
- d. Kampung Kalama Darat
- e. Kampung Dagho
- f. Kampung Pananaru
- g. Kampung Makalekuhe
- h. Kampung Bebu
- i. Kampung Kalinda
- j. Kampung Kalinda I
- (7) Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Salurang, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, meliputi:
- a. Kampung Salurang
- b. Kampung Tenda
- c. Kampung Hangke
- d. Kampung Bowone
- e. Kampung Tambung
- f. Kampung Lehupu
- g. Kampung Beng Darat
- h. Kampung Beng Laut
- i. Kampung Aha Patung
- (8) Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Basauh, Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara, meliputi:
- a. Kampung Basauh
- b. Kampung Malisade
- c. Kampung Pintareng
- d. Kampung Tumalede
- e. Kampung Dalokaweng
- f. Kampung Sampakang
- (9) Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Birahi, Kecamatan Tabukan Selatan, meliputi :
- a. Kampung Birahi
- b. Kampung Mandoi
- c. Kampung Malamenggu
- d. Kampung Kalagheng
- e. Kampung Batuwingkung
- f. Kampung Palareng
- g. Kampung Binebas
- h. Kampung Laotongang
- i. Kampung Bukide
- j. Kampung Simueng
Kampung
- k. Kampung Lesabe
1. Kampung Bentung
3. m.Kampung Lesabe 1
- n. Kampung Bulo
- (10) Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Mahengetang, Kecamatan Tatoareng, meliputi:
- a. Kampung Mahengetang
- b. Kampung Kahakitang
- c. Kampung Para
- d. Kampung Para I
- e. Kampung Kalama
- f. Kampung Dalako Bembanehe
- g. Kampung Taleko Batusaiki
- (11) Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Hiung, Kecamatan Manganitu, meliputi :
- a. Kampung Karatung I
- b. Kampung Karatung II
- c. Kampung Pinebentengan
- d. Kampung Mala
- e. Kampung Barangka
- f. Kampung Taloarane
- g. Kampung Taloarane I
- h. Kampung Hiung
- i. Kampung Manumpitaeng
- j. Kampung Nahepese
- k. Kampung Tawoali
- I. Kampung Bakalaeng
26. m.Kampung Bengka
- (12) Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kauhis, Kecamatan Manganitu, meliputi :
- a. Kampung Kauhis
- b. Kampung Sesiwung
- c. Kampung Lebo
- d. Kampung Belengan
- e. Kampung Barangkalang
- (13) Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Laine, Kecamatan Manganitu Selatan, meliputi :
- a. Kampung Pindang
- b. Kampung Laine
- c. Kampung Lapepahe
- d. Kampung Lapango
- e. Kampung Lapango I
- f. Kampung Sowaeng
- g. Kampung Ngalipaeng I
Kampung
| h. | Kampung Ngalipaeng II i. Kampung Batunderang j. Kampung Mawira k. Kampung Bebalang 1. Kampung Kaluwatu (14) Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kendahe, Kecamatan Kendahe, meliputi : a. Kampung Kendahe I b. Kampung Kendahe II c. Kampung Talawid d. Kampung Tariang Lama e. Kampung Pempalaraeng f. Kampung Mohongsawang g. Kampung Lipang |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| h. Kampung Kawaluso (15) Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan Kehutanan Kawio, Kecamatan Marore, meliputi : a. Kampung Marore b. Kampung Kawio c. Kampung Matutuang (16) Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan | dan dan |
| i. Kampung Miulu (17) Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan Kehutanan Biru, Kecamatan Tabukan Tengah, meliputi : a. Kampung Gunung b. Kampung Talengen c. Kampung Palahanaeng d. Kampung Biru e. Kampung Malung f. Kampung Timbelang | dan |
- m.Kelurahan Tapuang
- n. Kelurahan Batulewehe
- o. Kelurahan Enengpahembang
- p. Kelurahan Lessa
- (19) Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Nusa, Kecamatan Nusa Tabukan, meliputi:
- a. Kampung Nanedakele
- b. Kampung Nusa
- c. Kampung Bukide
- d. Kampung Bukide Timur
- e. Kampung Nanusa
- f. Kampung Moade
BAB V - SARANA DAN PRASARANA
Pasal 13

Untuk meningkatkan kapasitas Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berlangsung secara efektif dan produktif.
BAB V - SARANA DAN PRASARANA
Pasal 14

Pemerintah Daerah melalui Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Sangihe berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
BAB VI - PEMBIAYAAN
Pasal 15

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) secara efektif dan produktif diperlukan pembiayaan yang memadai guna memenuhi biaya operasional kelembagaan Balai sebagai unit pelaksana teknis Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K).
BAB VI - PEMBIAYAAN
Pasal 16

- (1) Pembiayaan operasional Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Sangihe, APBD Provinsi Sulawesi Utara, APBN serta sumber - sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- (2) Pengelolaan Sumber dana untuk pembiayaan operasional sebagaimana ayat (1) pasal ini terpusat di Badan Pelaksana Penyuluhan pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Kepulauan Sangihe.
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ,
Pasal 17

Pembinaan Kelembagaan Penyuluh Pegawai Negeri Sipil di wilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pembinaan bagi Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Bagian Kedua
PENGAWASAN
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ,
Pasal 18

Pengawasan pelaksanaan kegiatan di wilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) dilaksanakan melalui supervisi, monitoring dan evaluasi oleh BP4K atas kinerja penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan di wilayah BP3K.
BAB VIII
Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Keputusan Bupati yang mengatur hal yang sama yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.
BAB VIII
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Ditetapkan di Tahuna pada tanggal, 7 Cictober :x13
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,
Diundangkan di Tahuna
pada tanggal
" Ck;ooer 2)1;
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,
WILLY ELFIANUS CARRY KUMENTAS
BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2013 NOMOR 33
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR :
33
TAHUN 2013
TANGGAL
:
? Okto:&lt;r
2013
TENTANG
:
JUMLAH DAN WILAYAH KERJA BALAIPENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
STRUKTUR ORGANISASI BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN (BP3K)
BALAI PENYULUHAN PERTANIAN
PERIKANAN DAN KEHUTANAN
KEPALA BALAI
TIM PENYULUH LAPANGAN TPL
URUSAN KETATAUSAHAAN
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,