PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor ..?S) Tahun 2014
Tentang URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DIMAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN SITUBONDO
Berlaku: 3 Tahun 2014
N/A
Preamble

Mengingat
BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR ..?S) TAHUN 2014 TENTANG
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DIMAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN SITUBONDO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUBONDO,
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo, perlu mengatur Uraian 1'ugas dan Fungsi Dinas Pekcrjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembcntukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik lndonesi Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); tentang Republik Lembaran
4. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tcntang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Dacrah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pcrubahan Atas Pcraturan Pcmerintah Nomor 9 Tahun 2003 tcntang Wewcnang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Ncgeri Sipil (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
15. Peraturan Pcmcrintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang lrigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4624, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
19. Peraturdll Pcmcrintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pcmcrintah, Pcmerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Dacrah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 737};
20. Peraturan Pcmcrintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
"
'
23. Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tent.ang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
27. Peraturan Mentcri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemcliharaan Jaringan Irigasi;
28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian› bagian Jalan;
29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penetapan Garis Scmpadan Jaringan irigasi;
30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Aset lrigasi;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02) ;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 18}.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN SITUBONDO
BABI
KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adaJah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabu paten Situbondo.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pcmbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistcm dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagimana dimaksud dalam Undang› Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Situbondo.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Situbondo.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana operasional Dinas.
N/A
Pasal 3

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan tugas membantu Bupati dalam mclak.sanakan dibidang bina marga dan pengairan. mempunyai kewenangan
N/A
Pasal 4

Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis bidang bina marga dan pengruran;
- b. penyusunan program dibidang bina marga dan pengairan;
- c. pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang bina marga dan pengairan;
- d. pelaksanaan pengaturan pengelolaan dan pengawasan sarana, prasarana; ·
- e. pelaksanaan pelayanan umum bidang bina marga dan pengairan;
- f. pembinaan Unit Pelaksana Tcknis Dinas dalam lingkup Dinas;
- g. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
1. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu KEPALA DINAS Pasal 7
Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijaksanaan teknis operasional pengelolaan jalan dan jembatan;
- b. pembinaan dan pengawasan pembangunan jalan dan jembatan;
- c. pelaksanaan analisis dan evaluasi fungsi clan status jalan dan jembatan;
- d. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 1
- (1) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 1, mempunyai tugas memelihara fungsi jalan clan jcmbatan serta kelengkapannya sesuai pada tingkat kecepatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jalan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan menyelenggarakan f ungsi :
- a. penyiapan dan pengawasan pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan serta kelengkapannya;
- b. pelaksanaan survei dan rehabilitasi/penanganan darurat akibat bencana alam;
- c. pelaksanaan ketatausahaan;
- d. pelaporan basil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Bina Marga; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (1) Seksi Pembangunan dan Pcrencanaan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 2, mempunyai tugas pelaksanaan, pengumpulan data teknis dan pembuatan estimasi biaya kegiatan bidang kebinamargaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Pem bangunan dan Percncanaan Teknis menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan kegiatan surve1 dan penelitian dalam penyusunan dokumen perencanaan dan kelengkapannya pada setiap kegiatan kebinamargaan;
- b. pelaksanaan kegiatan peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- c. pengawasan pelaksanaan kegiatan peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- d. pengadaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dibidang kebinamargaan;
- e. pelaksanaan survei dan rehabilitasi/ penanganan darurat akibat bencana alam;
- f. pelaksanaan ketatausahaan;
- g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Bina Marga; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (1) Seksi Pembinaan Jalan scbagaimana dimaksud dalam Pasal S huruf c angka 3, mempunyai tugas mcngadakan pembinaan kondisi jalan termasuk bahu jalan untuk kelayakan pelayanan bagi pengguna jalan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengaturan dan Pembinaan Jalan menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan inventarisasi dan aktualisasi data kondisi jalan dan jembatan serta kelengkapannya;
- b. pelaksanaan studi kelayakan dan analisa mengenai dampak lingkungan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan serta kelengkapannya;
- c. pelaksanaan pemberian dispensasi, rekomendasi pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan;
- d. pelaksanaan penelitian, bahan/ agregat melalui ditunjuk; analisa laboratorium dan evaluasi bahan yang
- e. pelaksanaan survci dan rehabilitasi/penanganan darurat akibat bencana alam;
- f. pclaksanaan ketatausahaan;
- g. pclaporan hasil pclaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Bina Marga; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Pengairan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan tugas Dinas Bina Marga dan Pengairan dibidang pengairan.
BAB IV - PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu KEPALA DINAS Pasal 7
Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pengairan menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijaksanaan teknis operasional pengelolaan sumberdaya air dan jaringan irigasi beserta fasilitasnya;
- b. pembinaan dan pengawasan pembangunan sarana dan prasarana sumberdaya air dan jaringan irigasi;
- c. pelaksanaan analisis dan evaluasi fungsi dan status sumberdaya air dan jaringan irigasi beserta fasilitasnya;
- d. pelaksanaan kcgiatan ketatausahaan;
- c. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 1 Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
BAB IV - PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu KEPALA DINAS Pasal 7
Pasal 20

- (1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 1, mempunyai tugas menyusun program operas1 dan pemeliharaan, pengembangan, perencanaan, penyediaan air irigasi, menyelenggarakan pem binaan, pengawasan, pengendalian operasi, pemeliharaan jaringan irigasi serta merencanakan dan menetapkan tata tanam.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program operasi scrta pemeliharaan jaringan irigasi dan bangunan pelengkapnya;
- b. perencanaan operasi serta pemeliharaan jaringan dan bangunan pelengkapnya;
- c. perencanaan serta penetapan tata tanam dan pembagian air irigasi;
- d. perencanaan dan pelaksanaan penyediaan air irigasi;
- e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian operasi serta pemeliharaan Janngan irigasi dan bangunan pelengkapnya;
- f. pelaksanaan pengendalian banjir dan penanggulangan akibat bencana alam pada jaringan irigasi serta bangunan pelengkapnya;
- g. pengelolaan hidrologi dan hidrometri;
- h. pengembangan jaringan irigasi dalam rangka pencetakan sawah dan intensitas tanam;
- i. peningkatan dan pengembangan sumber daya air permukaan;
12. J· pelaksanaan pemeliharaan, perbekalan; pengadaan, penggunaan, peny1mpanan, inventarisasi barang peralatan dan
- k. pelaksanaan ketatausahaan;
1. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pengairan; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengairan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf2
- (1) Seksi Pembangunan dan Perencanaan Teknis Pengairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal S huruf d angka 2, mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan program kegiatan dibidang pengairan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembangunan dan Perencanaan Teknis Pengairan menyclenggarakan fungsi:
- a. pengumpulan data teknis pembangunan, rehabilitasi dan perbaikan jaringan irigasi dan sungai;
- b. penghimpunan, penyusunan dan penyiapan dokumen perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang pengairan;
- c. penyiapan Rencana Anggaran Biaya Teknis kegiatan bidang pengairan;
- d. pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pengendalian dan pengawasan jaringan irigasi dan bangunan di sungai;
- e. pemantauan dan evaluasi dampak lingkungan serta manfaat pembangunan pengairan;
- f. pelaksanaan survey dan rehabilitasi/ penanganan darurat akibat bencana alam;
- g. pelaksanaan ketatausahaan;
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pengairan; dan
1. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengairan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf3
- (1) Seksi Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal S huruf d angka 3, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, evaluasi terhadap kegiatan irigasi pedesaan atau irigasi non teknis, irigasi kecil atau irigasi tersier, inventarisasi sumber daya mineral pertambangan bahan galian golongan C dan konservasi serta melaksanakan koordinasi pelayanan perijinan asset pengairan, dan rekomendasi teknis untuk kegiatan pengembangan eksploitasi pertambangan bahan galian golongan C dan pemakaian aset pengairan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan pembinaan, pengendalian serta pengawasan pembangunan maupun perbaikan jaringan irigasi tersier;
- b. pengadaan inventarisasi, pengendalian, pengawasan serta evaluasi pertambangan bahan galian golongan C;
- c. pelaksanaan pemberian rekomendasi pertambangan bahan galian golongan C dan penggunaan lahan pengruran;
- d. pembinaan/pelatihan, penyuluhan pengauan, pemantauan dan evaluasi pemanfaatan serta dampak pembangunan pengairan;
- e. pengadaan invctarisasi, pengendalian pengawasan, terhadap sumber sumber daya air;
- f. pelaksanaan ketatausahaan;
- g. pelaksanaan survei dan rehabilitasi/ penanganan darurat akibat bencana alam;
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pengairan; dan
1. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengairan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Sarana Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan tugas Dinas Bina Marga dan Pengairan di bidang sarana prasarana.
BAB IV - PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu KEPALA DINAS Pasal 7
Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Sarana Prasarana menyelenggarakan fungsi :
- a. perencanaan Bidang sarana dan prasarana Dinas;
- b. pelaksanaan pengaturan dan pengelolaan sarana dan prasarana Dinas;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sarana dan prasarana Dinas;
- d. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Paragraf 1
- (1} Seksi Operasi dan Pemeliharaan Alat-Alat Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 1, mempunyai tugas mengelola penggunaan alat-alat berat, kendaraan dan peralatan mekanik serta melakukan evaluasi kelayakan operasionalnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Operasi dan Pemeliharaan Alat Alat Berat menyelenggarakan f ungsi :
- a. pengadaan invcntarisasi, menghitung penyusutan efisicnsi alat, dan merencanakan kebutuhan suku cadang mekanik;
- b. pengaturan, penyimpanan, pemakaian dan perawatan/ perbaikan alat-alat berat, kendaraan dan peralatan mekanik;
- c. pengadaan koordinasi dengan seksi/bidang lain dalam hal menentukan rencana pemakaian, pengiriman dan penempatan peralatan di lokasi pekerjaan;
- d. pembinaan personil sebagai operator alat-alat berat, kendaraan clan peralatan mekanik;
- e. pelaksanaan ketatausahaan;
- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Sarana Prasarana; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana Prasarana sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf2
- (1) Seksi Pembangunan dan Perencanaan Teknis Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 2, mempunyai tugas rncngurnpulkan data teknis pembangunan dan pemeliharaan fasilitas operasional bidang kebinamargaan dan pcngairan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi Pembangunan dan Perencanaan Teknis Sarana Prasarana menyclenggarakan fungsi :
- a. pcnghimpunan data yang bcrkaitan dengan kebutuhan fasilitas operasional;
- b. pengadaan perencanaan operasional; surve1, teknis penelitian untuk kepentingan pengadaan/ perbaikan fasilitas
- c. perencanaan dan melaksanakan pengawasan pemasangan patok-patok pengenal ruas jalan dan patok› patok batas tanah sempadan;
- d. pembuatan · rencana anggaran biaya teknis pembangunan/perbaikan rumah dinas dan kantor UPTD;
- e. pelaksanaan pembangunan/perbaikan rumah dinas, kantor dinas, dan sarana prasarana lainnya;
- f. pclaksanaan ketatausahaan;
- g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Sarana Prasarana;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kcpala Bidang Sarana Prasarana sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 3
- (1) Seksi Pembinaan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 3, mempunyai tugas pengelolaan retribusi air permukaan dan aset Dinas untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Sarana Prasarana menyelenggarakan fungsi :
- a. pembinaan dan pengawasan penggunaan air irigasi dan penggunaan tanah sempadan saluran/ sungai dan bahu jalan;
- b. pemberian rekomendasi penambangan bahan galian mineral, batuan dan pasir pada alur sungai oleh masyarakat;
- c. pengawasan pemanfaatan lahan dan rumah dinas serta melaksanakan proses penindakan apabila terjadi pelanggaran;
- d. pelaksanaan sosialisasi dan monitoring guna pengamanan aset Dinas;
- e. pelaksanaan ketatausahaan;
- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Sarana Prasarana; dan
- g. pelaksanaan t.ugas kedinasan Iain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana Prasarana sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Diundangkan di Situbondo pada tanggal 1 ~ . . ~ .. = 1 i
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,
~
BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2014 NOMOR aJ
Sela
Bs
BAB IV - PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu KEPALA DINAS Pasal 7
Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 52 Tahun 2010 tentang Uraian Togas dan Fungsi Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Situbondo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB IV - PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu KEPALA DINAS Pasal 7
Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar sctiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.
Ditetapkan di Situbondo pada tanggal 1 .~ .:, ,.. .: \_ \_ I·,
BUPATI SITUBONDO,