PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 20 Januari 2015
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, dan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Sintang, serta agar tercapai tertib administrasi, efisien, efektif, dan akuntabel sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dipandang perlu untuk mengatur ten tang Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Pembangunan dimaksud;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Sintang;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sin tang;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalirnantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas � ari Korup � i, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembe � antasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 Tambahan Lemb � an Negara Republik Indonesia N � mor 3874) sebagaimaria telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelengaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957));
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peratur � Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Repubill{ Indonesia Nomor 5533)
Menetapkan:
22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang tentang perubahan keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kebupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lernbarari Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008, Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SINTANG.
N/A
Pasal 1

� alam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
- pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh em · enntah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonom· d · · t · 1 1 d 1. an azas tugas pembantuan dengan prms1\_p o onom1\_se uas- u.asnya d � s1stem dan prinsip Negara Kesatuan Repubhk Indonesia sebagaimana l �� SUd dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
- 2· � aerah adalah Kabupaten Sintang.
- erintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur J. peJll eJenggara Pemerintahan Daerah. penY ti adalah Bupati Sintang.
- PbU aturan Perundang-Undangan adalah Peraturan tertulis yang dibentuk oleh er p . b 6. 1,embaga Negara atau eja at yang berwenang dan mengikat secara um um.
- aupa . Si t 4. p aturan Bupati m ang adalah Peraturan Perundang-Undangan yang di 5 er . Si tan . at oleh Bupatl in g.
- p ngundangan adalah Penempatan Peraturan Perundang-Undangan dalam 7. � mbaga Negar � Republik Indone � ia, Tamb � an Lembaran Neg � ra Republik Indonesia, Berita Acara Republik . Indonesia, Tambahan Bentan Negara I donesia, Lembaran Daerah dan Benta Daerah.
- Pernegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah 9 · yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
- ;ggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah S. Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
- O Satuan Kerja Perangkat Daeran yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 1 · perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang.
- 12 . Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Pengguna Anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.
- 1 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah 1 · Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendarawan Umum Daerah.
13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk mengggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
14. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPKSKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
15. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
16. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
17. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah Unit Organisasi Kernen trian / Lembaga/ Pemerintah Daerah / Institusi yangberfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/ J asa bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
- 19 . · Pengadaan Barang/Jasa Pemenntah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/lnstitusi yang Prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya SC!uruh kegiatan untuk memperoleh Barang/ Jasa.
- 18 · Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah Unit Kerja/Tim untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan berang/jasa secara elektronik. . .
- I{ IIlentrian/ � mbaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/lnstitusi, yang zo. � anjutnya disebut K/L/D/I adalah Instansi/Institusi yang menggunakan se ggaran Pendapat � Dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran An dapatan dan Belanja Daerah (APBD). :uan
- pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat . Keahlian zz. pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa yang ditunjuk guna\_ melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan E-Purchaszng. .
- � Kei:!a .Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah zJ. 1 stansi/Institus1 yang menggunakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja ;egara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ..
- panitia/Pejabat Penenma Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang 23 · ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
- 25 \_ Penyedia Barang/ Jasa ad � lah badan usaha a tau orang perseorar\_ig yang menyediakan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa lamnya.
- Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau Pengawas Intern Pada Institusi 24 · Jain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit,reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lam terhadap penyelenggaraan dan fungsi organisasi.
- pakta Integritas adalah Su � at Pemy\_ataan yang\_ berisi ikrar untuk mencegah
- 2 1. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
- 26 . dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan riepotisrne dalam pengadaan barang / jasa.
28. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
29. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adalah olah pikir (brainware).
30. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas didunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekcrjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan Barang.
31. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/1 sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
32. Pelelangan Umum adalah metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang /pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memenuhi syarat.
- 34 · Pe � elangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/ Jasa � ny � \_untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 5.000.000.000,00 35 � � iliar rupiah).
- 33 Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan penyedia Barang/ pekerjaan konstruksi dengan jumlah penyedia yang diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks.
- p · ernilihan Langsung adalah Metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Unt � k pekerjaan yang bemilai paling tinggi Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar l'U.pJah).
f
'
T
- 1 ksi urnum adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk 36. s;:erjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia Jasa Konsultansi yang P enuhi syarat.
- � enunjukan Langsung adalah metode pemilihan penyedia Barang/ Jasa 38. d ngan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/ Jasa.
- �� :si Sederhan'.3- adalah me\_tode p � milihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk J7. J sa Konsultans1 yang bernilai palmg tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus .:ta rupiah).
- / gadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/ Jasa tanpa melalui J9. p! � iangan/Seleksi/Penunjukan \_L\_angsung.
- Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang memperlombakan 4 1. barang/benda t � rtentu yan � tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan. .
- S yernbara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang memperlombakan 40. :gasan orisinal, kreativitas dan inovasi tertentu yang harga/biayanya tidak � apat ditetapkan berdasar � \_harga satuan.
- Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertu lis 42 yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yan � dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asurarist yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/Kelompok Kerja ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/ Jasa.
- 44 \_ £-Tendering adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.
- 43 Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, · mempunyai resiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus dan/atau pekerjaan yang bernilai diatas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus roiliar rupiah).
45. Katalog elektronik atau E-Catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/ Jasa Pemerintah.
46. E-Purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.
47. Usaha Mikro adalah usaha prod uktif milik orang perseorangan dan / a tau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
48. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan a tau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
'
3
'
j
BAB Ill - RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan ini, meliputi
- a. Pejabat Pengelola Kegiatan Pembangunan;
- b. Pelaksanaan kegiatan pembangunan;
- c. Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa;
- d. Pengendalian administrasi pembangunan;
- e. Syarat-syarat pencairan dana kegiatan pembangunan;
- f. Mekanisme penggunaan dana sisa tender dan pekerjaan tambah kuran (CO);
- g. Masa pemeliharaan dan uang jarninan;
- h. Pengawasan pelaksanaan kegiatan pembangunan;
- i. Monitoring dan evaluasi;
- j. Mekanisme penyerahan kegiatan untuk kegiatan fisik dan laporan akhir untuk kegiatan non fisik;
- k. Struktur pelaksanaan kegiatan pembangunan;
- l. Contoh-contoh dan format.
BAB Ill - RUANG LINGKUP
Pasal 4

- (l) Rincian ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d huruf e huruf I, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k tercantum' dalam iampiran I yang- merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- c te � ntoh-contoh dan Format sebagaimane dimaksud dalam Pasal 3 huruf 1 cantum dalam larnpiran II Peraturan mi.
BAB V - PENUnTP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2015. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Sintang.
Ditetapkan di Sintang pada tanggal 1o � · 2015
Diundangkan di Sintang
Pada tanggal j.O 1o-.J(Ki
2015
SEKRETARis DAERAH KABUPATEN SINTANG,
YOSEPI-IA HASNAH
BF;RJ1'A DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR �
�
PIRAlf I
PERATUR.\N Bl.JPATI SINTANQ
NOMOR
:
TAHON
2015
TANOGAL
2015
TENT ANO
PETUNJUK
TEKNIS
PENGELOLAAN
KEGIATAN
DI KABUPATEN SINTANO
PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN
p&amp;NGELOLA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN I,
1. Pen1elola Keei,atan
Pengelola Kegiatan dan Pejabat Pelaksanaan Kegiatan Anggaran A. Peme � g Kekuaaaan Pengelolaan Keuangan Daerah
- a. Bupati selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- b. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan:
- 1) menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
- 3) menetapkan pengguna anggaran/pengguna barang;
- 2) menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
- 4) menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;
- S) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
- 6) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- 7) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang rnilik daerah; dan
- 8) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- c. Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada:
- 1) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah;
- 2) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku PPKD; dan
- 3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang.
- d. Pelimpahan kekuasaan dimaksucl ditetapkan dengan keputusan Bupati berdasarkan prinsip pemisahan k � wenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menenma atau mengeluarkan uang.
- e. Untuk melaksanakan APBD, Bupati menetapkan:
- 1) Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD); · s ·
- 3) Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan Surat Pertanggung-
19. p h 2) Pejabat yang diberi wewenang menandatangam urat ennta Membayar (SPM);
20. jawaban (SPJ); . . datangani Surat Perintah 4) Pejabat yang diberi wewenang menan Pencairan Dana (SP'2D); .
21. Bendahara penenm � embantu dan 6) Bendahara penenmaan P pengeluaran pembantu;
bendahara
- 1 5) . an dan bendahara penge uaran,