PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 34 Tahun 2012
Tentang PRODUK - PRODUK UNGGULAN KOTA BANJARBARU
Berlaku: 34 TAHUN 2012
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA BAMARBARIJ
PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 34 TAHUN 2012
TENTANG
PRODUK - PRODUK UNGGULAN KOTA BANJARBARU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARBARU,
- a, bahwa dalam rangka pengembangan ekonomi kerakyatan serta meningkatkan nilai tambah produk serta dapat menjadi simbol dan ciri daerah maka perlu ditentukan produk unggidan daerah;
- b. bahwa untuk penetapan produk unggulan daerah adalah produk yang dihasilkan dan dikembangkan secara turun temurun serta berbasis sumber daya lokal serta memiliki peluang usaha yang luas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walilcota;
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembenhikan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undwag Nomor 33 Tabun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Menetapkan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeioiaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4578);
3. 7, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999 tcntang Pemberdayaan Usaha Mencngah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah kota Banjarbaru Tabun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor Seri 5) sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nornor 11 Tahun Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 20).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG PRODUK - PRODUK UNGGULAN KOTA BANJARBARU
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan
1. Daerah adalah Daerah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarbaru beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat daerah Kota Banjarbaru.
7. Produk Ungguian adaiah produk yang potensiai untuk dikembangkan dalam suatu wiiayah dengan memanfaatkan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia setempat, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah.
8. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat Diskop dan UMKM adalah Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Banjarbaru.
9. Dinas Teknis adalah dinas yang menangani urusan teknis pemerintahan di bidangnya masing-masing sesuai kewenangannya.
10. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya betdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasiaan.
11. 1 L Usaha Mikro adalah usaha yang produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
12. Usaha keel adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian balk langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah maupun usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dean Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
13. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan rnerupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian balk langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur di dalam UndangUndang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Keel dan Menengah.
14. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
15. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
16. &amp;Jim usaha adalah kondisi yang diupayakan pemerintah untuk memberdayakan usaha mikro, usaha keel dan usaha menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundanganundangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah memperoieh pemihakan, kepastian, perlindungan, dan dukungan berusaha seluasluasnya.
17. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro, keel dan menengah melalui petnberian fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah.
BAB 11 - TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Tujuan Pengembangan Produk Unggulan
- I. mengembangkan Produk Unggulan agar memiliki potensi pemasaran lokal maupun internasional;
2. mengembangkan dan meningkatkan kualitas serta niiai tambah produk agar dapat bersaing dengan produk dari luar;
3. meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat setempat.
Ruang Lingkup pengembangan Produk Ungguian meliputi peningkatan SDM pengrajin, pemenuhan bahan baku, permodalan serta meningkatan promosi dan perluasan pemasaran basil produksi.
BAB III - PRODUK UNGGULAN
Pasal 3

Komoditas produk unggulan Kota Banjarbaru yang dikembangkan meliputi:
- a. kerajinan arguci;
- b. kerajinan sasirangan bordir;
- c. sayuran;
- d. produk tahu;
- e. produk batu bata;
- f. aneka kue.
BAB IV - SASARAN DAN STRATEG1
Pasal 4

Sasaran pengembangan Produk Unggulan dilakukan melalui pembinaan dan pemberdayaan pengrajin Produk Unggulan meliputi
- a. meningkatkan SDM pengrajin;
- b. mengembangkan produk Unggulan;
- c. perluasan promosi dan jaringan pemasaran;
- d. diterapkannya hak paten dan HAM.
BAB IV - SASARAN DAN STRATEG1
Pasal 5

Strategi pengembangan Produk Unggulan meliputi:
- a. penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi Produk Unggulan;
- b. pelaksanaan kemitraan baik dalam hal permodalan, penyediaan bahan baku serta pemasaran;
- c. promosi dan pemasaran produk Unggulan;
- d. pemanfaatan tehnologi.
BAB V - IJNSUR PENUNJANG
Pasal 6

- (1) Unsur penunjang pengembangan Produk Ungguian meiiputi:
- a. sumber daya manusia (SDM);
- b. pengembangan desain dan tehnologi;
- e. pasar;
- d. permodalan.
- (2) Sumber Daya Manusia (SDM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikembangkan melalui:
- a. peningkatan kemampuan teknis pengelola Produk Unggulan;
- b. peningkatan kemampuan KUMKM untuk melakukan promosi dan pemasaran di tingkat nasional dan intemasional;
- (3) Pengernbangan desain dan tehnologi yang dimaksud pada ayat (1) bumf b dikembangkan melalui:
- a. lomba desain ;
- b. pemanfaatan tehnologi dan IT;
- c. pelatihan.
- (4) Pasar yang dimaksud pada ayat (1) huruf c dikembangkan melalui
- a. penguatan brand image;
- b. peningkatan efisiensi pemasaran;
- c. promosi dan perluasan pemasaran.
- (5) Permodalan yang dimaksud pada ayat (I) huruf d dikembangkan melalui:
- a. kemitraan dengan BUMN;
- b. akses perbankan;
- c. koperasi.
BAB VII - MONITORING DAN PEMBINAAN
Pasal 8

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan pengembangan produk unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan monitoring terhadap kinerja pengrajin produk unggulan dan pembinaan terhadap pengembangan produk unggulan.
Pasai 9
- (1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas tindakan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh seluruh instansi terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (3) Monitoring scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud path ayat (3) dapat dilakukan dengan penyampaian laporan dan / atau pengaduan kepada instansi teknis pembina.
BAB VII - MONITORING DAN PEMBINAAN
Pasal 10

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat berupa:
- a. sosiaiisasi dan motivasi optimalisasi kelompok pengrajin Produk Ungguian
- b. pemberian bimbingaan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pengembangan Produk Unggulan.
- c. pendidilcan dan pelatihan.
- d. penelitian dan pengembangan.
- e. pengembangan sistem informasi dan komunikasi pengembangan Produk Unggulan.
- f. Penyebarivasan informasi pengembangan produk ungguian Produk Ungguian kepada masyarakat.
- g. Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.