PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 2 Tahun 2011
Tentang PAJAK DAERAH
Berlaku: 25 Januari 2011
N/A
Preamble

Menimbang : sumber Pendapatan Daerah yang hasilnya digunakan untuk membiayai Pelaksanaan Pemerintahan Daerah serta mewujudkan kemandirian
- a. bahwa Pajak Daerah adalah merupakan salah satu Daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara tentang Pajak Daerah Kabupaten Toraja Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara.
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA dan
BUPATI TORAJA UTARA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Toraja Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disebut Sekdakab.
7. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara.
8. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Toraja Utara, dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik Negara (BUMN), atau Badan usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
13. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
14. Pengusaha hotel adalah perorangan atau Badan yang menyelenggarakan usaha hotel untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
15. Penetapan Pajak secara jabatan adalah penetapan besarnya Pajak terutang yang dilakukan Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
16. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Toraja Utara.
17. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
18. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
19. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
20. Pengusaha Restoran adalah perorangan atau Badan yang menyelenggarakan usaha restoran untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
21. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
22. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau Badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
23. Panggung/lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame.
24. Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau Badan yang menyelenggarakan reklame, baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
25. Kawasan/Zone adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
26. Nilai jual Objek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh Pemilik atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran peragaan, pengecatan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat yang telah diizinkan.
27. Nilai strategis lokasi reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan, kemanfaatan ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan bidang usaha.
28. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
29. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
30. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan.
31. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten.
32. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
33. Nilai Jual Objek Pajak, selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
34. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
35. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
36. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam undangundang dibidang pertanahan dan bangunan.
37. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
38. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
39. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
40. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1(satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
41. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan Perpajakan Daerah.
42. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
43. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
44. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP , adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
45. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
46. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selajutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
47. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
52. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrtif berupa bunga dan denda.
53. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
54. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
55. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
56. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
BAB II - JENIS PAJAK
Pasal 2

- (1) Jenis Pajak Daerah terdiri dari :
- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Bagian Kesatu
- (1) Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas setiap pelayanan Hotel.
- (2) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (3) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotocopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.
- (4) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.
BAB II - JENIS PAJAK
Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
- (3) Wajib Pungut Pajak adalah Pengusaha Hotel.
BAB II - JENIS PAJAK
Pasal 5

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.
BAB II - JENIS PAJAK
Pasal 6

Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen).
BAB II - JENIS PAJAK
Pasal 7

- (1) Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pajak Hotel yang terutang dipungut dalam daerah.
BAB II - JENIS PAJAK
Pasal 8

- (1) Setiap Wajib Pajak Hotel wajib menggunakan bon penjualan (bill) untuk setiap transaksi di hotel, kecuali ditetapkan lain dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bagi Wajib Pajak yang wajib menggunakan bon penjualan (bill), tetapi tidak menggunakan bon penjualan (bill) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari dasar pengenaan pajak.
- (3) Tata cara penggunaan bon penjualan (bill) sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB II - JENIS PAJAK
Pasal 9

- (1) Setiap Wajib Pajak Hotel wajib melegalisasi/perporasi bon penjualan (bill) kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Bagi Wajib Pajak Hotel yang dikecualikan melegalisasi bon penjualan (bill), Wajib Pajak Hotel mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Bagian Kedua
Pajak Restoran
BAB II - JENIS PAJAK
Pasal 10

- (1) Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan Restoran.
- (2) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (4) Tidak termasuk Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan.
BAB II - JENIS PAJAK
Pasal 11

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.
BAB II - JENIS PAJAK
Pasal 12

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.
BAB II - JENIS PAJAK
Pasal 13

Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen).
BAB II - JENIS PAJAK
Pasal 14

- (1) Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Pajak Restoran yang terutang dipungut dalam daerah.
BAB II - JENIS PAJAK
Pasal 15

- (1) Setiap Wajib Pajak Restoran wajib menggunakan bon penjualan (bill) untuk setiap transaksi pelayanan Restoran, kecuali ditetapkan lain dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bagi Wajib Pajak Restoran yang wajib menggunakan bon penjualan (bill), tetapi tidak menggunakan bon penjualan (bill) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari dasar pengenaan pajak.
- (3) Tata cara penggunaan bon penjualan (bill) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB II - JENIS PAJAK
Pasal 16

- (1) Setiap Wajib Pajak Restoran wajib melegalisasi/perporasi bon penjualan (bill) kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Bagi Wajib Pajak Restoran yang dikecualikan melegalisasi bon penjualan (bill), Wajib Pajak Restoran mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Bagian Ketiga
Pajak Hiburan
BAB II - JENIS PAJAK
Pasal 17

- (1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan Hiburan.
- (2) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
- (3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Tontonan film;
- b. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
- c. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
- d. Pameran;
- e. Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
- f. Sirkus, akrobatik, dan sulap;
- g. Permainan bilyar, golf dan bowling;
- h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
- i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan
- j. Pertandingan olahraga.
- (4) Dikecualikan dari penyelenggaraan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah jenis hiburan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
BAB II - JENIS PAJAK
Pasal 18

- (1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan.
- (2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.
BAB II - JENIS PAJAK
Pasal 19

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan.
- (2) Jumlah uang yang harus diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.
BAB II - JENIS PAJAK
Pasal 20

- (1) Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi 35% (tiga puluh lima persen).
- (2) Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat dan mandi uap/spa paling tinggi 50% (lima puluh persen).
- (3) Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan paling tinggi 10% (sepuluh persen).
BAB II - JENIS PAJAK
Pasal 21

- (1) Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Pajak Hiburan yang terutang dipungut dalam daerah.
BAB II - JENIS PAJAK
Pasal 22

- (1) Setiap penyelenggaraan Hiburan berupa diskotik, musik hidup, karaoke, klub malam, ruang musik (music room), balai gita (singing hall), pub, ruang salesa musik (musik lounge), klub eksekutif dan kegiatan lainnya wajib menggunakan bon penjualan (bill) yang memperlihatkan terjadinya pesanan atau transaksi pembayaran kecuali ditentukan lain dengan Keputusan Bupati dalam hal ini kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Bagi Wajib Pajak yang wajib menggunakan bon penjualan (bill), tetapi tidak menggunakan bon penjualan (bill) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari dasar pengenaan pajak.
BAB II - JENIS PAJAK
Pasal 23

- (1) Bon penjualan (bill) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), harus mendapat pengesahan berupa legalisasi/perporasi dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Terhadap penyelenggaraan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), dapat dikecualikan dari kewajiban melegalisasi/perporasi bon penjualan (bill) dengan persetujuan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, setelah Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis.
- (3) Tata cara pengajuan dan persyaratan, yang dikecualikan dari kewajiban untuk melegalisasi/perporasi bon penjualan (bill) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Bagian Keempat
Pajak Reklame
BAB II - JENIS PAJAK
Pasal 24

- (1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (3) Objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
- b. Reklame kain;
- c. Reklame melekat, stiker;
- d. Reklame selebaran;
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. Reklame udara;
- g. Reklame apung;
- h. Reklame suara;
- i. Reklame film/slide; dan
- j. Reklame peragaan.
- (4) Tidak termasuk sebagai Objek Pajak Reklame adalah:
- a. Penyelengaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. Label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
BAB II - JENIS PAJAK
Pasal 25

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3).
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame sebagaimana tersebut dalam Pasal 24 ayat (3).
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.
BAB II - JENIS PAJAK
Pasal 26

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3).
- (5) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud adalah Nilai Sewa Reklame = bahan x jenis x lokasi x waktu penempatan.
- (6) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB II - JENIS PAJAK
Pasal 27

Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).
BAB II - JENIS PAJAK
Pasal 28

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6).
- (2) Pajak Reklame yang terutang dipungut dalam daerah.
Bagian Kelima
Pajak Penerangan Jalan
BAB II - JENIS PAJAK
Pasal 29

- (1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas penggunaan tenaga listrik.
- (2) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (3) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (4) Dikecualikan dari objek pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
- c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.
- (1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.
BAB II - JENIS PAJAK
Pasal 31

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
- a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;
- b. dalam hal Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku dalam daerah.
BAB II - JENIS PAJAK
Pasal 32

- (1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen).
- (2) Penggunaan Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).
- (3) Penggunaan Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).
BAB II - JENIS PAJAK
Pasal 33

- (1) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut dalam daerah.
- (3) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
Bagian Keenam
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
BAB II - JENIS PAJAK
Pasal 34

- (1) Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi :
- a. Asbes;
- b. Batu tulis;
- c. Batu setengah permata;
- d. Batu kapur;
- e. Batu apung;
- f. Batu permata;
- g. Bentonit;
- h. Dolomit;
- i. Feldspar;
- j. Garam batu (halite);
- k. Grafit;
- l. Granit/andesit;
- m. Gips;
- n. Kalsit;
- o. Kaolin;
- p. Leusit;
- q. Magnesit;
- r. Mika;
- s. Marmer;
- t. Nitrat;
- u. Opsidien;
- v. Oker;
- w. Pasir dan Kerikil;
- x. Pasir Kuarsa;
- y. Perlit;
- z. Phospat;
25. aa. Talk;
26. bb. Tanah serap (fullers earth);
- cc. Tanah diatome;
- dd. Tanah liat;
29. ee. Tawas (alum)
30. ff. Tras;
31. gg. Yarosit;
32. hh. Zeolit;
- ii. Basal;
34. jj. Trakkit; dan
35. kk. Mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;
- b. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya yang tidak dimanfaatkan secara komersial.
BAB II - JENIS PAJAK
Pasal 35

- (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
BAB II - JENIS PAJAK
Pasal 36

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalihkan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masingmasing jenis mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal ini nilai pasar dari hasil produksi mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan.
BAB II - JENIS PAJAK
Pasal 37

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).
BAB II - JENIS PAJAK
Pasal 38

- (1) Besaran pokok pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dipungut dalam daerah.
Bagian Ketujuh
Pajak Parkir
BAB II - JENIS PAJAK
Pasal 39

- (1) Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan Tempat Parkir.
- (2) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (3) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
- c. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.
BAB II - JENIS PAJAK
Pasal 40

- (1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Tempat Parkir.
BAB II - JENIS PAJAK
Pasal 41

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara Tempat Parkir.
- (2) Dasar Pengenaan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.
BAB II - JENIS PAJAK
Pasal 42

Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen).
BAB II - JENIS PAJAK
Pasal 43

- (1) Besaran Pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (2) Pajak Parkir yang terutang dipungut dalam daerah.
Bagian Kedelapan
Pajak Air Tanah
BAB II - JENIS PAJAK
Pasal 44

- (1) Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (3) Dikecualikan dari Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan.
BAB II - JENIS PAJAK
Pasal 45

- (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
BAB II - JENIS PAJAK
Pasal 46

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
- a. Jenis sumber air;
- b. Lokasi sumber air;
- c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- d. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
- e. Kualitas air; dan
- f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB II - JENIS PAJAK
Pasal 47

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen).
BAB II - JENIS PAJAK
Pasal 48

- (1) Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terhutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3).
- (2) Pajak Air Tanah yang terutang dipungut dalam daerah.
Bagian Kesembilan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
BAB II - JENIS PAJAK
Pasal 49

- (1) Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dikenakan pajak atas bumi dan bangunan.
- (2) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (3) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah :
- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
- b. Jalan tol;
- c. Kolam renang;
- d. Pagar mewah;
- e. Tempat olah raga;
- f. Galangan kapal dermaga;
- g. Taman mewah;
- h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
2. i.
3. Menara.
- (4) Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang :
- a. digunakan oleh Pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan Pemerintahan;
- b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
- d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (5) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebesar Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
BAB II - JENIS PAJAK
Pasal 50

- (1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
- (2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
BAB II - JENIS PAJAK
Pasal 51

- (1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk wilayah objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan wilayah.
- (3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati.
BAB II - JENIS PAJAK
Pasal 52

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi 0,3% (nol koma tiga persen).
BAB II - JENIS PAJAK
Pasal 53

Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena pajak (NJOPTKP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5).
BAB II - JENIS PAJAK
Pasal 54

- (1) Tahun pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.
- (3) Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang dipungut dalam daerah.
BAB II - JENIS PAJAK
Pasal 55

- (1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).
- (2) Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.
BAB II - JENIS PAJAK
Pasal 56

- (1) Berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Bupati menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).
- (2) Bupati dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dalam hal-hal sebagai berikut :
- a. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.
- b. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang disampaikan oleh wajib pajak.
Bagian Kesepuluh
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BAB II - JENIS PAJAK
Pasal 57

- (1) Dengan nama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dikenakan Bea atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (2) Objek pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (3) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. Pemindahan hak karena :
1. Jual beli;
2. Tukar menukar;
3. Hibah;
4. Hibah wasiat;
5. Waris;
6. Pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lain;
7. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
8. Penunjukan pembeli dalam lelang;
9. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Penggabungan usaha;
11. Peleburan usaha; atau
12. Pemekaran usaha;
13. Hadiah.
- b. Pemberian hak baru karena:
1. Kelanjutan pelepasan hak; atau
2. Di luar pelepasan hak.
- (4) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. Hak milik;
- b. Hak guna usaha;
- c. Hak guna bangunan;
- d. Hak pakai;
- e. Hak milik atas satuan rumah susun; dan
- f. Hak pengelolaan.
- (5) Objek Pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh :
- a. Perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- b. Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
- c. Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan organisasi tersebut;
- d. Orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
- e. Orang pribadi atau Badan karena Wakaf; dan
31. f . Orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.
- (6) Atas permohonan wajib pajak, Bupati dapat memberikan pengurangan pajak yang terutang kepada wajib pajak, karena :
- a. Kondisi tertentu wajib pajak yang ada hubungannya dengan objek pajak; atau
- b. Kondisi tertentu wajib pajak yang ada hubungannya dengan sebab akibat tertentu; atau
- c. Tanah dan/atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak mencari keuntungan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pengurangan pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB II - JENIS PAJAK
Pasal 58

- (1) Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
BAB II - JENIS PAJAK
Pasal 59

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.
- (2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal :
- a. Jual beli adalah harga transaksi;
- b. Tukar menukar adalah nilai pasar;
- c. Hibah adalah nilai pasar;
- d. Hibah wasiat adalah nilai pasar;
- e. Waris adalah nilai pasar;
- f. Pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
- g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
- h. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
- i. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
- j. Pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak adalah nilai pasar;
- k. Penggabungan usaha adalah nilai pasar;
- l. Peleburan usaha adalah nilai pasar;
- m. Pemekaran usaha adalah nilai pasar;
- n. Hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
- o. Penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.
- (3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
- (4) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
BAB II - JENIS PAJAK
Pasal 60

Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi 5 % (lima persen).
BAB II - JENIS PAJAK
Pasal 61

- (1) Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) atau Pasal 59 ayat (5).
- (2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dipungut dalam daerah.
BAB II - JENIS PAJAK
Pasal 62

- (1) Saat terutangnya Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ditetapkan untuk :
- a. Jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- b. Tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- c. Hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- d. Hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- e. Waris adalah sejak yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke Kantor Bidang Pertanahan;
- f. Pemasukan dalam perseroan atau Badan Hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- h. Putusan hakim adalah sejak tanggal putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
Pemberian hak baru atas Tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
- j. Pemberian hak baru di luar pelepasan adalah sejak tanggal diterbitkannya keputusan pemberian hak;
- k. Penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- l. Peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- m. Pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- n. Hadiah adalah sejak tanggal dan ditandatanganinya akta; dan
- o. Lelang adalah sejak tanggal penunjukkan pemenang lelang.
- (2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
BAB II - JENIS PAJAK
Pasal 63

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- (2) Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- (3) Kepala Kantor Bidang Pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
BAB II - JENIS PAJAK
Pasal 64

- (1) Pejabat Pembuat akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB II - JENIS PAJAK
Pasal 65

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
- (2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap pelaporan.
- (3) Kepala Kantor Bidang Pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
BAB III - TATA CARA PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 66

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati adalah :
- a. Pajak Reklame;
- b. Pajak Air Tanah;
- c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (3) Jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak adalah :
- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Penerangan Jalan;
- e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- f. Pajak Parkir;
- g. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
BAB III - TATA CARA PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 67

- (1) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis dan nota perhitungan.
- (3) Tata cara penetapan pajak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BAB III - TATA CARA PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 68

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :
- a. SKPDKB dalam hal :
- 1) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
- 2) Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam teguran;
- 3) Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan;
- b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;
- c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebsesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
BAB III - TATA CARA PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 69

- (1) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri, dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) Wajib pajak BPHTB wajib mengisi SSPD.
- (4) Dokumen SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berfungsi sebagai SPTPD.
- (5) Bentuk, isi, dan tatacara pengisian SSPD dan SPTPD diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - TATA CARA PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 70

- (1) Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Surat Tagihan Pajak
BAB III - TATA CARA PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 71

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika ;
- a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar;
- b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi admnistrasi berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak terhutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.
Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan
BAB III - TATA CARA PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 72

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terhutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
- (2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran Pajak diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - TATA CARA PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 73

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
Bagian Keempat Keberatan dan Banding
BAB III - TATA CARA PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 74

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, atas suatu :
- a. SPPT;
- b. SKPD;
- c. SKPDKB;
- d. SKPDKBT;
- e. SKPDLB;
- f. SKPDN; dan
- g. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada
- ayat (1) kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.
BAB III - TATA CARA PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 75

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB III - TATA CARA PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 76

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap Keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Keputusan diterima, dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Keputusan Banding.
BAB III - TATA CARA PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 77

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding berupa sanksi administrasi berupa denda 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian Wajib Pajak dikenai sanksi admnistrasi berupa denda 100% (seratus persen) dari jumlah pajak
berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
Bagian Kelima Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi
BAB III - TATA CARA PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 78

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan / atau kesalahan hitung dan / atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Bupati dapat :
- a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- b. mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
- c. mengurangkan atau membatalkan STPD;
- d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau ditertibkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
- e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaiman dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 79

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (5) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB V - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 80

- (1) Hak untuk melakukan penagihan kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
- b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
BAB V - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 81

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan pengahapusan piutang pajak kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 82

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omset paling sedikit Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 83

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundangundangan Perpajakan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
3. a Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
4. b Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau;
5. c Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 84

Pemeriksaan dilakukan oleh Dinas yang menangani Perpajakan, Instansi dari Inspektorat dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan atas permintaan Bupati.
BAB VII - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 85

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
BAB VIII - KETENTUAN KHUSUS
Pasal 86

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib Pajak dalam rangka jabatan
atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
- a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang Pengadilan;
- b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga Negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan dalam perkara Pidana atau Perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara Pidana atau Perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.
BAB IX - PENYIDIKAN
Pasal 87

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Perpajakan Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB X - KETENTUAN PIDANA
Pasal 88

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling panyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
BAB X - KETENTUAN PIDANA
Pasal 89

Tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) Tahun sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak atau berakhirnya bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.
BAB X - KETENTUAN PIDANA
Pasal 90

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) dan ayat (2), merupakan Penerimaan Negara.
BAB XI - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 91

Wajib Pajak dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha dan/atau pemasangan tanda/stiker pada obyek pajak yang bentuk dan tata cara pemasangannya ditetapkan oleh Bupati.
BAB XII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 92

Khusus untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan yang diatur dalam Pasal 49 akan diberlakukan pada Januari Tahun 2014.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 93

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
1. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pajak Bahan Galian Golongan C (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 9);
2. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pajak Hotel (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 26);
3. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 27);
4. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 40);
5. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 7);
6. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pajak yang masih terutang masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 94

Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 95

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.
Ditetapkan di Rantepao pada tanggal 25 Januari 2011
Pj. BUPATI TORAJA UTARA,
TAUTOTO T.R. SARONGALLO
Diundangkan di Rantepao pada tanggal 25 Januari 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA,
LEWARAN RANTELA'BI'
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2010 NOMOR 2
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 13

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 15

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 16

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 17

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 18

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 19

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 20

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan 'hiburan kesenian rakyat/tradisional' adalah hiburan
kesenian rakyat/tradisional yang perlu dilestarikan dan diselenggarakan di tempat yang dapat dikunjungi oleh semua lapisan masyarakat.
PENJELASAN
Pasal 21

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 22

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 23

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 24

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 25

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 26

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 27

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 28

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 29

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 30

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 31

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 32

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 33

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 34

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 35

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 36

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 37

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 38

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 39

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 40

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 41

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 42

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 43

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 44

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 45

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 46

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 47

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 48

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 49

Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan 'kawasan' adalah semua tanah dan bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan, kehutanan dan pertambangan di tanah yang diberi hak guna usaha perkebunan, tanah yang diberi hak pengusahaan hutan dan tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan.
Cukup jelas
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan 'tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan' adalah bahwa objek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan yang bergerak dalam bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional. Termasuk dalam pengertian ini adalah hutan wisata milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 50

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 51

Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan:
- a. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
- b. Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan caramenghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.
- c. Nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.
Penetapan NJOP adalah 3 (tiga) tahun sekali.
Untuk daerah tertentu yang perkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, maka penetapan NJOP dapat ditetapkan setahun sekali.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 52

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 53

Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan NJOP tidak kena pajak (NJOPTKP) sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
contoh:
wajib pajak 'A' mempunyai objek berupa:
- -Tanah seluas 800 𝑚 2 dengan harga jual Rp. 300.000,00/ 𝑚 2 ;
- -Bangunan seluas 400 𝑚 2 dengan nilai jual Rp. 350.000,00/ 𝑚 2 ;
- -Taman seluas 200 𝑚 2 dengan nilai jual Rp. 50.000,00/ 𝑚 2 ;
- -Pagar sepanjang 120 m dan tinggi pagar ± 1,5 m dengan nilai jual Rp. 175.000,00/ 𝑚 2 .
Besarnya nilai pokok pajak terhitung adalah sebagai berikut:
1. NJOP Bumi: 800 x Rp. 300.000,00
- = Rp. 240.000.000,00
2. NJOP Bangunan:
- a.
- Rumah dan garasi
400 x Rp. 350.000,00
= Rp. 140.000.000,00
- b. Taman
200 x Rp. 50.000,00
- = Rp. 10.000.000,00
- c.
- Pagar (120 x 1,5) x Rp. 175.000,00 Total NJOP Bangunan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Nilai Jual Bangunan Kena Pajak
- = Rp. 31.500.000,00 + Rp. 181.500.000,00
- = Rp. 10.000.000,00 -
- = Rp. 171.500.000,00 +
3. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak
- = Rp. 411.500.000,00
4. Tarif pajak efektif yang ditetapkan 0,3%
5. PBB terutang: 0,2% x Rp. 411.500.000,00
- = Rp. 823.000,00
PENJELASAN
Pasal 54

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 55

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 56

Cukup jelas.
Penetapan SKPD ini hanya untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
PENJELASAN
Pasal 57

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 58

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 59

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 60

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 61

Contoh:
Wajib pajak 'A' membeli tanah dan bangunan dengan
Nilai Perolehan Objek Pajak
- = Rp. 65.000.000,00
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak
- = Rp. 60.000.000,00 (-)
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak
- = Rp. 5.000.000,00
Pajak yang terutang: 5% x Rp. 5.000.000,00
- = Rp. 250.000,00
PENJELASAN
Pasal 62

Cukup jelas. Pasal 63 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan 'risalah lelang' adalah kutipan risalah lelang yang ditandatangani oleh Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 64 Cukup jelas. Pasal 65 Cukup jelas. Pasal 66 Cukup jelas. Pasal 67 Cukup jelas. Pasal 68 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Ketentuan ini mengatur tata cara pengenaan pajak, yaitu ditetapkan oleh Bupati atau dibayar sendiri oleh wajib pajak. Cara partama, pajak dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Bupati melalui SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. Cara kedua, pajak dibayar sendiri adalah pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.
Wajib pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara membayar sendiri, diwajibkan melapor pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD. memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya, dapat diterbitkan SKPDKB dan/atau
Jika wajib pajak diberi kepercayaan menghitung, SKPDKBT yang menjadi sarana penagihan.
PENJELASAN
Pasal 69

Ketentuan ini mengatur penerbitan surat ketetapan pajak atas pajak yang dibayar sendiri. Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPTPD atau karena ditemukannya data fiskal tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.
Ketentuan ini memberi kewenagan kepada Kepala Daerah untuk dapat memberikan SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDN hanya terhadap kasus-kasus tertentu, dengan perkataan lain hanya terhadap Wajib Pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan/atau kewajiban material.
Contoh:
1. Seorang wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD pada tahun pajak 2009. Setelah ditegur dalam jangka waktu tertentu juga belum menyampaikan SPTPD, maka dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun Kepala Daerah dapat menerbitkan SKPDKB atas pajak yang terutang.
2. Seorang wajib pajak menyampaikan SPTPD pada tahun pajak 2009. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, ternyata atas hasil pemeriksaan SPTPD yang disampaikan tidak benar. Atas pajak yang terutang kurang bayar tersebut, Kepala Daerah dapat menerbitkan SKPDKB ditambah dengan sanksi administratif.
3. Wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam contoh yang telah diterbitkan SKPDKB, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah pajak yang terutang ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, kepala daerah dapat menerbitkan SKPDKBT.
4. Wajib pajak berdasarkan hasil pemeriksaan Kepala Daerah ternyata jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan SKPDN.
Huruf a
Angka 1)
Cukup jelas.
Angka 2)
Cukup jelas.
Angka 3)
Yang dimaksud dengan 'penetapan pajak secara jabatan' adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ketentuan ini mengatur sanksi terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu mengenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari pajak yang tidak atau terlambat dibayar. Sanksi administratif berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.
Dalam hal wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu dengan ditemukannya data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang berasal dari hasil pemeriksaan sehingga pajak yang terutang bertambah, maka terhadap Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak. Sanksi administratif ini tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkannya sebelum diadakan tindakan pemeriksaan.
Cukup jelas.
Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3), yaitu Wajib Pajak tidak mengisi SPTPD yang seharusnya dilakukannya, dikenakan sanksi administrasi 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang. Dalam kasus ini, Kepala Daerah menetapkan pajak yang terutang secaa jabatan melalui penerbitan SKPDKB.
Selain sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang juga dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Sanksi administratif berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.
PENJELASAN
Pasal 70

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 71

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 72

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 73

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 74

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 75

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 76

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 77

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 78

Cukup jelas
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan 'kondisi tertentu objek Pajak', antara lain, lahan pertanian yang sangat terbatas, bangunan ditempati sendiri yang dikuasai atau dimiliki oleh golongan wajib pajak tertentu.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 79

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 80

Cukup jelas
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
```
Cukup jelas. Pasal 81 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 82 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 83 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 84 Cukup jelas. Pasal 85 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
```
```
PENJELASAN
Pasal 86

Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 87 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas.
```
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 88

Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 89

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 90

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 91

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 92

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 93

Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 94

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 95

Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 5