PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor ' Tahun 2015
Tentang TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN BESARAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN MINAHASA TAHUN ANGGARAN 2015
Berlaku: 43 Tahun 2014
N/A
Preamble

Mengingat
l ,
BUPATI MINAHASA PROVINS! SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI MINAHASA NOMOR ' 2,J.{ TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN BESARAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN MINAHASA TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA,
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka dipandang perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian, Penetapan Besaran, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan Besaran, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2015.
3. 1 . Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah 'Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
' u
Menetapkan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
10. Peraturan Pernerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
3. 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengeioiaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 7 Tahun 2014 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2015.
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN BESARAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN MINAHASA TAHUN ANGGARAN 2015.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
- (1) Daerah adalah Kabupaten Minahasa.
- (2) Pemenntan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa.
3. (3); Bupati adalah Bupati Minahasa.
- (4) Hukum Tua adalah sebutan Kepala Desa di Kabupaten Minahasa.
- (5) Alokasi Dana Desa, selanjutnya disebut ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja , Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN ADD
Pasal 2

- ( 1 ) Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai penghasilan tetap, tunjangan dan operasional Hukum Tua, perangkat desa dan BPD serta mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Tujuan pemberian ADD :
- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di Tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka rnewujudkan peningkatan sosial;
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
BAB III - SASARAN DAN TATA CARA PENGALOKASIAN ADD
Pasal 3

Sasaran ADD adalah 227 desa yang ada di Kabupaten Minahasa. i
BAB III - SASARAN DAN TATA CARA PENGALOKASIAN ADD
Pasal 4

Tata Cara Pengalokasian ADD:
- (1) Pengalokasian ADD dihitung dengan mempertimbangkan variabelvariabel :
- a. Jumlah penduduk desa;
- b. Luas wilayah desa;
- c. Angka kemiskinan desa; dan
- d. Tingkat kesulitan geografis desa.
6. (2), Pengalokasian ADD mempertimbangkan juga kebutuhan penghasilan tetap Hukum Tua dan perangkat desa.
- (3) Perumusan yang digunakan untuk menghitung berdasarkan ketentuan: pengalokasian ADD
.
- a. 90% (sembilan puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
- b. 10% (sepuluh per seratus) dibagi secara proporsional berdasarkan variabel-variabel sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1).
3. (4)\ Pengalokasian ADD yang diterima oleh desa tertentu dihitung dengan menggunakan rumusan- sebagai berikut :
ADD Desa x = ADDM + ADDPx
dim an a
ADDM
ADDPx
: ADD Merata yang diterima semua desa
: ADD Proporsional untuk desa x
ADDPx = (BDx X 10% ADD) X IKGx
dimana
BDx
: Nilai Bo bot Desa untuk Desa x
ADD
: Total ADD
IKGx
: Indeks Kesulitan Geografis untuk Desa x
BAB III - SASARAN DAN TATA CARA PENGALOKASIAN ADD
Pasal 5

- ( 1 ) Nilai Bobot Desa (BDx) adalah nilai Desa yang ditentukan berdasarkan variabel-variabel:
- a. 30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk desa;
- b. 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah desa; dan
- c. 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan desa.
- (2) Variabel tingkat kesulitan geografis digunakan sebagai faktor pengali bobot desa dengan 10% ADD dalam bentuk IKG (Indeks Kesulitan Geografis).
- (3) Indeks Kesulitan Geografis ditentukan dari faktor-faktor seperti : ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi desa ke kabupaten/kota.
BAB IV - P�a16
Pasal 7

- ( 1 ) Penyediaan dana untuk ADD dianggarkan dalam APBD Kabupaten Minahasa.
- I (2)., Penganggaran ADD ditata dalam mata anggaran Badan Pengelola Keuangan clan Barang Milik Daerah Kabupaten Minahasa.
- (3)! ! I Teknis administrasi pelaksanaan ADD dikoordinasikan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Minahasa.
BAB IV - P�a16
Pasal 8

- I (1),: Pengajuan ADD dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melampirkan , 1 I beberapa persyaratan.
- (2)1 Persyaratan-persyaratiifi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : , a. Laporan pertanggungjawaban ADD Tahun Anggaran 2014;
- b. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
I
:Ii
- c. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2015;
- d. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
- e. Surat Keputusan Hukum Tua tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa;
- f. Surat Keputusan Hukum Tua tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan;
- g. Proposal ADD terdiri dari:
- i) Surat Pengajuan Dana ADD yang ditujukan kepada Bupati, dengan persetujuan Camat;
7. ii) Rencana Anggaran Biaya (RAB) tiap jenis kegiatan;
8. iii) Rencana Penggunaan Dana {RPO);
9. iv) Sketsa/Gambar Kerja Pekerjaan Fisik;
- v) Peta Desa yang memuat lokasi pekerjaan;
11. vi) Foto Kegiatan Fisik 0%;
12. vii) Surat Pernyataan bersedia melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku, ditandatangani oleh Hukum Tua di atas materai Rp. 6.000,-; dan
13. viii) Fotokopi buku tabungan rekening kas desa di Bank Sulut Cabang Tondano.
BAB IV - P�a16
Pasal 9

- ( 1 ) Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa ditunjuk oleh Hukum Tua dengan kornposisi sebagai berikut :
- a. Hukum Tua, selaku Pemegang Kekuasaan Keuangan Desa;
- b. Sektetaris Desa, selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa;
- c. Kepala Seksi yang bertindak selaku pelaksana kegiatan di bidangnya; dan
- d. Bendahara.
· f . . . .
- (2) I Tim Pelaksana Kegiatan ditunjuk oleh Hukum Tua dari unsur perangkat desa.
BAB IV - P�a16
Pasal 10

ADD akan disalurkan setelah seluruh persyaratan sebagaimana tersebut pada Pasal (8) diverifikasi oleh Sekretariat ADD Tingkat Kabupaten Minahasa dan telah mendapatkan persetujuan Bupati.
BAB IV - P�a16
Pasal 1

1
- (�) Penyaluran ADD dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:
- a. Tahap I sebesar 40% [empat puluh per seratus);
- b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
J
- c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh per seratus).
2. (�) Penyaluran tahap II dilakukan setelah pengajuan dana dari Pemerintah Desa dilengkapi dengan laporan realisasi APB Desa Semester Pertama (minimal 90% dari anggaran tahap I) dan Rencana Penggunaan Dana Tahap II.
- (3) Penyaluran tahap III dilakukan setelah pengajuan dana dari Pemerintah I Desa dilengkapi dengan Rencana Penggunaan Dana Tahap III.
BAB IV - P�a16
Pasal 12

Klegiatan-kegiatan yang dapat dibiayai melalui dana ADD, seperti:
- a[' Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, meliputi :
- i) Biaya Penghasilan Tetap dan Tunjangan:
- Belanja Pegawai .: Penghasilan Tetap Hukum Tua dan Perangkat Desa serta Tunjangan Hukum Tua, Perangkat Desa dan BPD.
- ii) Biaya Operasional Perkantoran, meliputi :
- -Belanja Barang dan Jasa : alat tulis kantor, benda pos, pakaian dinas dan atribut, alat dan bahan kebersihan, perjalanan dinas, pemeliharaan, air, listrik dan telepon, honor dan lain-lain;
- Belanja Modal : belanja komputer, meja dan kursi, mesin tik dan lain-lain.
- iii) Bia ya Operasional BPD;
- iv) Biaya penetapan dan penegasan batas desa;
- v) Biaya pendataan desa;
- vi) Biaya penyusunan tata ruang desa;
- vii) Biaya penyelenggaraan musyawarah desa;
- viii) Bia ya pengelolaan informasi desa;
- ix) Biaya penyelenggaraan perencanaan desa;
- x) Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa;
- xi) Biaya penyelenggaraan kerjasama antar desa;
- xii) Kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi desa.
I
,
i
I
i
I
. \_j \_
Bidang Pembangunan Desa, antara lain :
- i) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa;
2. ii) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan;
3. iii) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan saran-a dan prasarana pendidikan dan kebudayaan;
4. iv) Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi;
- v) Pelestarian lingkungan hidup.
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, antara lain:
- i) Biaya Pembinaan lembaga kemasyarakatan;
2. ii) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
3. iii) Pembinaan kerukunan umat beragama;
4. iv) Pengadaan sarana dan prasarana olahraga;
- v) Pembinaan lembaga adat;
6. vi) Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat;
7. vii) Pemberian bantuan sosial;
8. viii)Pembiayaan operasional distribusi Raskin dari Titik Distribusi (TD) ke Titik Bagi (TB) rumah tangga sasaran dan pengadaan alat timbang beras; dan
9. ix) Kegiatan lain sesuai dengan kondisi desa.
10. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, antara lain:
- i) Biaya pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
12. ii) Biaya pelatihan teknologi tepat guna;
13. iii) Biaya pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi Hukum Tua, perangkat desa, bendahara desa dan BPD;
14. iv) Biaya peningkatan kapasitas masyarakat .
\_
ak
\_
.
BAB IV - P�a16
Pasal 13

\_
\_
\_
ADD tid dapat digunakan untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan I (PBB) dan membangun sarana publik dalam skala besar, termasuk I pembangunan/perbaikan kantor/balai desa.
BAB IV - P�a16
Pasal 14

- ( 1 ) 1 Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap hukum tua dan perangkat I desa digunakan maksimal 60% (enam puluh per seratus) dari besaran ADD yang diterima oleh desa yang bersangkutan.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyusunan APB Desa merupakan bagian dari belanja desa dengan ketentuan maksimal 30% (tiga puluh per seratus) diperuntukkan bagi:
'
,
1.
- Penghasilan tetap dan tunjangan Hukum Tua dan Perangkat Desa;
- -Operasional Pemerintah Desa;
- Tunjangan dan operasional BPD.
BAB IV - P�a16
Pasal 15

- (1) Hukum Tua berhak menerima penghasilan tetap maupun tunjangan.
- (2) Perangkat Desa berhak menerima penghasilan tetap atau tunjangan.
- (3) I Hukum Tua yang berasal dari PNS hanya berhak menerima tunjangan.
4. (�) I Penghasilan tetap Hukum Tua dan Perangkat Desa sudah mencakup jaminan kesehatan.
5. (t) i r Perangkat Desa yang berstatus sebagai PNS hanya berhak menerima tunjangan.
BAB IV - P�a16
Pasal 16

- ( 1 ) Besaran penghasilan tetap diatur sebagai berikut:
- a. Penghasilan tetap Hukum Tua paling banyak sebesar Rp. 1.500.000,­ (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan.
- b. Penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) dari penghasilan tetap Hukum Tua.
- c. Penghasilan tetap Perangkat Desa lainnya paling sedikit sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari penghasilan tetap Hukum Tua.
- (2) Besaran tunjangan BPD diatur sebagai berikut:
- a. Tunjangan Ketua BPD paling banyak sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per triwulan.
- b. Tunjangan Wakil Ketua dan Sekretaris BPD paling banyak sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) per triwulan.
- c. Tunjangan Anggota BPD paling banyak sebesar Rp. 450.00;0,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per triwulan.
BAB IV - P�a16
Pasal 17

- (1) Tunjangan Hukum Tua paling banyak sebesar Rp. 540.000,- (Lima Ratus I Empat Puluh Ribu Rupiah) per bulan. I
- (2) Tunjangan Sekretaris Desa yang berstatus sebagai PNS paling banyak sebesar Rp. 490.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) per bulan.
- (3) Tunjangan Perangkat Desa yang berstatus sebagai PNS paling banyak I sebesar Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per bulan.
I
, I
I
111
BAB IV - P�a16
Pasal 18

- ( 1 ) , Pemerintah Desa diwajibkan menyampaikan laporan pelaksanaan I
- penggunaan dana ADD dalam APB Desa kepada Bupati Minahasa, yakni :
- a. Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir Bulan Juli tahun berjalan;
- b. Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa semester akhir disampaikan paling lambat pada akhir Bulan Januari tahun berikutnya.
- tahun berikutnya. c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa akhir Tahun Anggaran disampaikan paling lambat pada akhir Bulan Januari
Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) harus dengan sepengetahuan Camat.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 19

- ( 1 ). Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Minahasa, berupa :
- a. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD;
- b. Memberikan birnb-ingan dan pelatihan penyelenggaraan keuangan desa;
- c. Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa serta pendayagunaan aset desa;
- d. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa;
- Pembinaan dan pemeriksaan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Minahasa. (2)
- (3) Pembinaan dan pengawasan oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan, berupa:
- a. Memfasilitasi administrasi keuangan desa;
I
I
I
I
I
1
- b. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- c. Memfasilitasi pelaksanaan ADD;
- d. Memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa.
4. Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam ADD, maka penyelesaiannya dilakukan secara berjenjang. pelaksanaan 20{-
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 20

- ( 1 ) Desa yang dianggap berprestasi dalam penggunaan ADD akan diberi penghargaan. I
- (3) Kriteria untuk penetapan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi dirumuskan oleh Sekretariat ADD Tingkat Kabupaten Minahasa.
- (�) Desa yang penggunaan ADD-nya tidak sesuai dengan ketentuan akan I I dikenai sanksi. I
BAB VII - SEKRETARIAT ADD DAN TIM PENDAMPING
Pasal 21

- n) Sekretariat ADD Tingkat Kabupaten Minahasa ditetapkan dengan i Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Minahasa.
- (2) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Surat ,, 111 Penunjukan Camat, diangkat dari Perangkat Kecamatan dan diketuai 1 1 oleh Camat.
i i
I
I
I
1 1
BAB VII - SEKRETARIAT ADD DAN TIM PENDAMPING
Pasal 22

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. I
· 1
J'
I
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Pdraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. A�ar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan/ B)lpati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa}
Ditetapkan di Tondano pada tanggal 30 J A1'\ u A t1 20 \S"
BUPATI MINAHASA,
Diundangkan di Tondano P�da tanggal 3(:) JA�U�l.l · z.ot5' S6kretaris Daerah Kabupaten Minahasa,
J� R. KORE GKENG, SH, MSi P�MBINA UTAMA MADYA N1P. 19610427 198710 1 003
I
BlERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2015 NOMOR 3L( !
I
I .
I I
I
I
I
I !
d
-
'II i.,i ti � ... § t o � � � � � 'II i ! &gt; t � tl:I i � � � 8 8 � i to) ti 0 t ... (JI &gt; ti � &gt;
-'l
-'l
�
(\)
§
§
8:l l)Q
a
� -'l Sll 0 pj :,;-lD 0 s. e; tJ Sll § '"Cl lD (\) ::, t) OO (\) e:. (/) 0 Sll :,;-p. lD -· (/) � §. O" . c '"Cl 'O (\) ,:,, ::, ... (\) (\) ... ::, Sll 3:: 'O -· § ::, � w I!&gt; (/) (/) e; � § � -c ;i' ::, ::, ?; � 8:l E; e; § § c, Iv § 8 � Ul ::, � ::, ID §
,,\_
I ,
'
1·
I
I,
I
'
I
1
,
I
I
I
I
!
I
I
I
I
I
I
I
I
I
'
'
!
'
..
..
..
--
&lt;
I
I
1 1
I
i
1