Unknown Unknown Nomor 21 Tahun 2013
Tentang CAGAR BUDAYA KOTA KENDARI
Berlaku: 21 TAHUN 2013
N/A
Preamble

Menimbang : a.
bahwa keberadaan Cagar Budaya di wilayah Kota Kendari, merupakan kekayaan kultural yang mengandung nilai-nilai kearifan budaya lokal yang penting sebagai dasar pembangunan kepribadian, pembentukan jati diri, serta benteng ketahanan sosial budaya masyarakat, sehingga upaya untuk menjaga kelestariannya menjadi tanggung jawab bersama semua pihak;
Mengingat:
1
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan manfaat cagar budaya bagi pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan, maka perlu dilakukan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Cagar Budaya merupakan salah satu kewenangan yang dapat diatur oleh Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Cagar Budaya;
N/A
Pasal 18

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Repulik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang nomor 6 Tahun 1995 tentang pembentukan Kotamadya daerah tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan :-'-ikyat Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2010 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI
dan
WALIKOTA KENDARI
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG CAGAR
Menetapkan : BUDAYA KOTA KENDARI
BAB I
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kendari yang terdiri dari Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Kendari.
3. Walikota adalah walikota Kendari
4. Cagar Budaya adalah Warisan Budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan yang dilestarikan melalui proses penetapan.
5. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagianbagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
6. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
7. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
8. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
9. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
10. 10..Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Kota dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Daerah dan Register Nasional Cagar Budaya.
11. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
12. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah Kota, atau setiap orang untuk Cagar
Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
13. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada negara.
14. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah Kota.
15. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat non-dana untuk mendorong Pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah Kota.
16. Tim Ahli Cagar Budaya yang selanjutnya disebut Tim Ahli adalah kelompok ahli Pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
17. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
18. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
19. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
20. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
21. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah cagar budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
22. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
23. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
24. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
25. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta Pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
26. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
27. Register Daerah adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di Daerah.
28. Etika Pelestarian Cagar Budaya adalah norma sosial yang diwujudkan dalam standar moral guna membimbing perilaku setiap orang yang melakukan Pelestarian Cagar Budaya.
29. Penetapan adalah pemberian status cagar budaya.
30. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengatur tentang pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya.
- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :
- a. Mengamankan aset kekayaan budaya yang mempunyai nilai penting di Daerah sebagai
ketahanan sosial budaya dengan landasan kearifan lokal;
- b. Mengamankan komponen mata rantai kesinambungan budaya masa lalu dengan masa kini dan memberi kontribusi bagi penentuan arah Pengembangannya di masa mendatang;
- c. Mendayagunakan Cagar Budaya bagi kepentingan agama, sosial-ekonomi, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan/atau kebudayaan;
- d. Meningkatkan kepedulian, kesadaran, dan apresiasi masyarakat terhadap cagar budaya.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :
- a. pelestarian, yang meliputi penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, pemugaran, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya;
- b. pengelolaan cagar budaya melalui pelaksanaan inventarisasi cagar budaya yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengkajian penetapan dan pencatatan cagar budaya;
- c. kelembagaan cagar budaya;
- d. peran serta masyarakat dalam pelestarian dan pengelolaan cagar budaya;
- e. pengawasan dalam pengelolaan cagar budaya.
BAB IV - TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH
Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dalam pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya mempunyai tugas :
- a. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan Warisan Budaya dan Cagar Budaya;
- b. Mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Warisan Budaya dan Cagar Budaya;
- c. Menyelenggarakan penelitian dan Pengembangan Warisan Budaya dan Cagar Budaya;
- d. Menyediakan informasi Warisan Budaya dan Cagar Budaya untuk masyarakat;
- e. Menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
- f. Memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan Pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
- g. Menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk Warisan Budaya dan Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;
- h. Melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya; dan
- i. Mengalokasikan dana bagi kepentingan Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya, Pemerintah Daerah berwenang:
- a. Membentuk Tim Ahli Cagar Budaya;
- b. Menerima benda, bangunan, struktur, lokasi dan satuan ruang geografis dari setiap orang untuk ditetapkan sebagai cagar budaya;
- c. Mengkoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
- d. Menghimpun data Cagar Budaya;
- e. Menetapkan peringkat Cagar Budaya;
- f. Menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
- g. Menyelenggarakan keija sama Pelestarian Cagar Budaya;
- h. Mengelola Kawasan Cagar Budaya;
- i. Mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang Pelestarian, penelitian, dan museum;
- j. Mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
- k. Memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;
23. 1 . Memindahkan dan / atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan Pengamanan;
- m. Menet&amp;p'-;&lt;;n situs Cagar Budaya, dan kawasan Cagar Bud ;\a;
- n. Menghentikan proses Pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagian; dan
- o. Menetapkan etika Pelestarian Cagar Budaya.
BAB V - KELEMBAGAAN
Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota Kendari membentuk Tim Ahli Cagar Budaya.
- (2) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
- (3) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata keija Tim Ahli Cagar Budaya diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kedua
Unit Pelaksana Teknis
BAB V - KELEMBAGAAN
Pasal 6

- (1) Pemerintah Kota Kendari membentuk Unit Pelaksana Teknis di bidang Pelestarian, Penelitian dan Pengembangan dalam rangka mengoptimalkan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB VI - INVENTARISASI CAGAR BUDAYA
Pasal 7

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib mendaftarkannya kepada Pemerintah Daerah tanpa dipungut biaya.
- (2) Setiap orang dapat berpartisispasi dalam melakukan pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pendaftaran Cagar Budaya yang dikuasai oleh Negara atau yang tidak diketahui pemiliknya.
- (4) Hasil pendaftaran sebgaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasinya.
- (5) Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya, dapat diambil oleh Pemerintah Daerah.
Bagian Kedua
Pengkajian
BAB VI - INVENTARISASI CAGAR BUDAYA
Pasal 8

- (1) Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dikaji kelayakannya sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang di usulkan untuk di tetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (3) Dalam melakukan kajian, Tim Ahli Cagar Budaya dapat bekeijasama dengan pihak terkait.
- (4) Selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebgai Cagar Budaya.
Bagian Ketiga
Penetapan
BAB VI - INVENTARISASI CAGAR BUDAYA
Pasal 9

- (1) Walikota mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (2) Setelah tercatat dalam Register Cagar Budaya, pemilik Cagar Budaya berhak memperoleh jaminan hukum berupa :
- a. Surat keterangan Cagar Budaya; dan
- b. Surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah.
- (3) Penemu benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bagunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya berhak mendapatkan Kompensasi.
- (4) Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Keempat
Pencatatan
BAB VI - INVENTARISASI CAGAR BUDAYA
Pasal 10

- (1) Cagar Budaya yang telah ditetapkan, dicatat dalam Registrasi Cagar Budaya.
- (2) Pengelolaan Registrasi Cagar Budaya dilakukan oleh Unit Pelaksana Tenis bidang Pelestarian.
BAB VII - PEMILIKAN DAN PENGUASAAN
Pasal 11

- (1) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan status sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar-menukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan atau penetapan pengadilan.
BAB VII - PEMILIKAN DAN PENGUASAAN
Pasal 12

- (1) Cagar Budaya yang dimiliki setiap orang dapat dialihkan kepemilikannya kepada Pemerintah Daerah atau perseorangan. t
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki hak untuk didahulukan atas pengalihan kepemilikan Cagar Budaya.
- (3) Pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan cara diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dijual, diganti rugi, dan atau penetapan atau putusan pengadilan.
- (4) Cagar Budaya yang telah dimiliki oleh Pemerintah Daerah tidak dapat dialihkan kepemilikannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB VII - PEMILIKAN DAN PENGUASAAN
Pasal 13

- (1) Setiap orang dilarang mengalihkan kepemilikan cagar budaya baik seluruh atau sebagian, kecuali dengan izin Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota
BAB VII - PEMILIKAN DAN PENGUASAAN
Pasal 14

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai cagar budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya cagar budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang, atau musnah, wajib melaporkan kepada unit pelaksana teknis.
- (2) Setiap orang yang tidak melapor sebagaimana disebutkan pada ayat (1), dapat diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah.
BAB VII - PEMILIKAN DAN PENGUASAAN
Pasal 15

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai cagar budaya berhak memperoleh kompensasi dan/atau insentif apabila telah melakukan kewajibannya melindungi cagar budaya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang kompensasi dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB VIII - PELESTARIAN
Pasal 16

- (1) Pelestarian cagar budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis dan administratif.
- (2) Tata cara pelestarian cagar budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian pada kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian.
- (3) Pelestarian cagar budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.
Bagian Kedua
Penyelamatan
BAB VIII - PELESTARIAN
Pasal 17

- (1) Setiap orang berhak melakukan penyelamatan cagar budaya yang dimiliki atau yang dikuasainya dalam keadaan darurat atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan
- (2) Penyelamatan cagar budaya dilakukan untuk :
- a. mencegah kerusakan karena factor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya;
- b. mencegah pemindahan dan beralihnya pemilikan dan/atau penguasaan cagar budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Pengamanan
BAB VIII - PELESTARIAN
Pasal 18

- (1) Pengamanan cagar budaya dilakukan untuk menjaga dan mencegah agar cagar budaya tidak hilang, rusak, hancur atau musnah.
- (2) Pengamanan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kewajiban pemilik dan/atau yang menguasainya.
BAB VIII - PELESTARIAN
Pasal 19

Pengamanan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, harus memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan pariwisata.
BAB VIII - PELESTARIAN
Pasal 20

- (1) Setiap orang dilarang memindahkan dan/atau memisahkan cagar budaya baik seluruhnya maupun bagian-bagiannya kecuali dengan izin Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB VIII - PELESTARIAN
Pasal 21

- (1) Cagar budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya hanya dapat dibawa keluar daerah untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan dan/atau pameran dan izin Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Keempat
Zonasi
BAB VIII - PELESTARIAN
Pasal 22

- (1) Perlindungan cagar budaya dilakuksn dengan menetapkan batas-batas keluasannya dan pemanfaatan ruang melalui system zonasi berdasarkan hasil kajian.
- (2) Sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Pemanfaatan zona pada cagar budaya dapat dilakukan untuk tujuan rekratif, edukatif, dan/atau religi.
Bagian Kelima
Pemeliharaan
BAB VIII - PELESTARIAN
Pasal 23

- (1) Setiap orang wajib memelihara cagar budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara merawat cagar budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan cagar budaya diatur dengan peraturan walikota
Bagian Keenam
Pemugaran
BAB VIII - PELESTARIAN
Pasal 24

- (1) Pemugaran bangunan cagar budaya dan struktur cagar budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki dan/atau
mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi
- (2) Pemugaran cagar budaya harus memperhatikan ;
- a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya dan/atau teknologi pengerjaan;
- b. kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;
- c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak; dan
- d. kompetensi pelaksana di bidang pemugaran.
- (3) Pemugaran harus memungkinkan dilakukannya penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan cagar budaya.
- (4) Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negative terhdap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului dengan analisis dampak lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemugaran bangunan cagar budaya dan sturktur cagar budaya wajib memperoleh izin Walikota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemugaran, diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Ketujuh
Pengembangan
BAB VIII - PELESTARIAN
Pasal 25

- (1) Pengembangan cagar budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian dan nilai-nilai yang melekat padanya.
- (2) Setiap orang dapat melakukan pengembangan cagar budaya setelah memperoleh :
- a. izin Walikota;
- b. izin pemilik dan/atau yang menguasai cagar budaya;
- (3) Pengembangan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk pemeliharaan · cagar budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (4) Setiap kegiatan pengembangan cagar budaya disertai dengan pendokumentasian.
Bagian Kedelapan
Pemanfaatan
BAB VIII - PELESTARIAN
Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dan setiap orang dapat memanfaatkan cagar budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Setiap orang yang akan memanfaatkan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendapatkan izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
BAB IX - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 27

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelestarian dan pengelolaan cagar budaya.
- (2) Peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan cara :
- a. menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan cagar budaya;
- b. menjaga kelstarian cagar budaya;
- c. mencegah dan menanggulangi kerusakan cagar budaya.
- (3) Tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB X - PENGAWASAN
Pasal 28

- (1) Pengawasan pelestarian Cagar Budaya dilakukan secara berkala oleh instansi yang menangani Cagar Budaya melalui pemantauan dan evaluasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan Pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB XI - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 29

- ( 1 ) Setiap orang yang melanggar ketentuan perizinan dalam Peraturan Daerah ini, dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud meliputi :
- a. Teguran tertulis;
- b. Daya paksa;
- c. Denda administratif;
- d. Pencabutan izin.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi, diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB XII - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 30

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidikan terhadap pelanggaran dalam Pelestarian Cagar Budaya dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan Cagar Budaya yang diberi wewenang khusus melakukan penyidikan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana Cagar Budaya;
- b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana Cagar Budaya;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
- h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. membuat dan menandatangi berita acara; dan
- j. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Cagar Budaya.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
BAB XII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 31

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 13, Pasal 20, Pasal 23, dapat di pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
Peraturan Daerah ini
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kendari.
Ditetapkan di Kendari pada tanggal, 31-12-2013
WALIKOTA KENDARI,
H. A S R U N
Diundangkan di Kendari pada tanggal, 3 1 - 12-2013
ERAH KOTA KENDARI TAHUN 2013 NOMOR 21