PERATURAN DAERAH Unknown Nomor 6 Tahun 2016
Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
Berlaku: 1 Juli 2016
N/A
Preamble

Menimbang :
- a. bahwa pajak daerah merupakan pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, dan keadilan bagi masyarakat wajib pajak serta menjawab persoalanpersoalan sosial ekonomi yang berkembang dimasyarakat, perlu kebijakan pajak daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
Mengingat
3
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
3. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar
4. Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Menetapkan :
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 1);
Dengan Persetujuan Bersama :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG
dan
BUPATI BANDUNG
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 1), diubah sebagai berikut :
6
1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan dan/atau yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak daerah.
7
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.
8. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
9. Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.
8
10. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
11. Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
12. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
13. Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan Hiburan.
14. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati umum.
15. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan Reklame.
16. Pajak Penerangan Jalan adalah Pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
17. Penggunaan Listrik Dari Sumber Lain adalah penggunaan tenaga listrik selain pengguna tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang bersumber baik tenaga listrik dari PLN maupun Non PLN, tenaga energi matahari, dan energi nuklir
9
18. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundangundangan di bidang mineral dan batubara.
19. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
20. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
21. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
22. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
23. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
24. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collokalia, yaitu collokalia fuchliap haga, collokalia maxina, collokalia esculanta, dan collokalia linchi.
25. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
26. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut di Daerah.
27. Bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
28. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Pajak atas Bumi dan Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
29. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
30. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
31. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
32. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
33. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
34. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
35. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
36. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak yang terutang.
37. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
38. Pajak Yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak dalam Tahun Pajak atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
39. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak Yang Terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
40. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
41. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
42. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
43. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang.
44. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
45. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
46. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
47. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari Pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak, atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
49. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
50. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
51. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
52. Putusan Banding adalah putusan badan penyelesaian sengketa Pajak atas banding terhadap surat keputusan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
53. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
54. Penghapusan Piutang Pajak adalah penghapusan secara akuntansi atas nilai piutang Pajak yang tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari Wajib Pajak.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagi berikut :
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3

- (1) Dengan nama Pajak Hotel dipungut Pajak atas setiap pelayanan yang disediakan oleh Hotel.
- (2) Objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan.
- (3) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.
- (4) Objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan juga terhadap pelayanan yang disediakan oleh:
- a. Hotel;
- b. motel;
- c. losmen;
- d. gubuk pariwisata;
- e. wisma pariwisata;
- f. pesanggrahan;
- g. rumah penginapan atau homestay;
- h. rumah kos yang memiliki kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar; dan
- i. vila yang disewakan.
- (5) Fasilitas olahraga dan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pusat kebugaran, kolam renang, tenis, karaoke, pub, dan/atau diskotik yang disediakan atau dikelola hotel.
- (6) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.
3. Ketentuan Pasal 6 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6

- (1) Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif Pajak Hotel untuk basis pungutan Rumah kos ditetapkan sebagai berikut :
- a. jumlah kamar 11 (sebelas) sampai dengan 20 (dua puluh) kamar ditetapkan sebesar 5% (lima persen); dan
- b. jumlah kamar diatas 20 (dua puluh) kamar ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen).
4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 8

- (1) Dengan nama Pajak Restoran dipungut Pajak atas setiap pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (2) Objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (3) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (4) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Restoran yang omzetnya tidak melebihi Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan.
- (5) Masa Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 1 (satu) bulan takwim.
5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11

- (1) Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- (2) Tarif Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan juga terhadap pelayanan Restoran yang diberikan kepada instansi dilingkungan pemerintahan Daerah.
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah serta ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 16

- (1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut:
- a. tontonan/film :
1. harga tiket masuk di atas Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
2. harga tiket masuk Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan dibawah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); dan
3. harga tiket masuk dibawah Rp.10.000,00 ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
- b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau pagelaran busana (fashion show) yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
- c. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau pagelaran busana yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
- d. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau pagelaran busana yang berkelas nasional sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
- e. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau pagelaran busana yang berkelas internasional sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah uang yang seharusnya diterima;
- f. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya, yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen) dari harga tiket masuk atau dari jumlah uang yang seharusnya diterima;
- g. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya, yang berkelas nasional sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah uang yang seharusnya diterima;
- h. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya, yang berkelas internasional sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari harga tiket masuk atau dari jumlah uang yang seharusnya diterima;
- i. pameran yang bersifat non komersial sebesar 0% (nol persen);
- j. pameran yang bersifat komersial ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari jumlah pembayaran yang seharusnya diterima;
- k. diskotik, panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, karaoke, klab malam, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah pembayaran atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
- l. sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas lokal/tradisional ditetapkan sebesar 0% (nol persen);
- m. sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas nasional ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
- n. sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas internasional ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
- o. permainan bilyar dan boling ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) dari harga tiket masuk atau dari jumlah uang yang seharusnya diterima;
- p. pacuan kuda dan balapan berkelas lokal/tradisional ditetapkan sebesar 0% (nol persen);
- q. pacuan kuda berkelas nasional sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari harga tiket masuk atau dari jumlah uang yang seharusnya diterima;
- r. pacuan kuda berkelas internasional sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari harga tiket masuk atau dari jumlah uang yang seharusnya diterima;
- s. kendaraan bermotor berkelas nasional ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari harga tiket masuk atau dari jumlah uang yang seharusnya diterima;
- t. kendaraan bermotor berkelas internasional ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari harga tiket masuk atau dari jumlah uang yang seharusnya diterima;
- u. permainan ketangkasan dewasa ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen), sedangkan permainan ketangkasan anakanak ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen) dari harga tiket masuk atau dari jumlah pembayaran yang seharusnya diterima;
- v. pusat kebugaran ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah pembayaran yang seharusnya diterima;
- w. pertandingan olah raga yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);
- x. pertandingan olah raga yang berkelas nasional sebesar 15 % (lima belas persen) dari harga tiket masuk atau dari jumlah uang yang seharusnya diterima; dan
- y. pertandingan olah raga yang berkelas internasional sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari harga tiket masuk atau dari jumlah uang yang seharusnya diterima.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
7. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 18

- (1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut Pajak atas setiap penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua penyelenggaraan Reklame.
- (3) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. reklame papan, billboard , videotron , megatron , dan sejenisnya;
- b. reklame kain;
- c. reklame melekat atau stiker;
- d. reklame selebaran;
- e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. reklame udara;
- g. reklame apung;
- h. reklame suara;
- i. reklame film atau slide; dan
- j. reklame peragaan.
- (4) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. label atau merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut, dengan ketentuan tidak melebihi 1m² (satu meter persegi); dan
- d. reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah.
8. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 20

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan memperhatikan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan nilai jual objek Pajak Reklame ditambah nilai strategis pemasangan Reklame.
- (6) Ketentuan mengenai hasil perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.
9. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 22A sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 22

A
Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 22 diatur dengan Peraturan Bupati.
10. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 60

- (1) Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (7) dan ayat (8).
- (2) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tahun terjadinya perolehan, besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dengan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (7) dan ayat (8).
- (3) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dipungut di Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
11. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 64

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
- (2) Pejabat Pembuat Akta/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.
- (3) Kepala Kantor Bidang Pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Ketentuan ayat (1) Pasal 66 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 66

- (1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan surat ketetapan pajak atau penetapan Bupati meliputi:
- a. Pajak Air Tanah;
- b. Pajak Reklame; dan
- c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- (2) Jenis Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak meliputi:
- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Penerangan Jalan;
- e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- f. Pajak Parkir; dan
- g. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
13. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 68

- (1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena Pajak kepada Dinas meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan NPWPD.
- (2) Selain kepada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menetapkan tempat pendaftaran dan/atau tempat pelaporan usaha.
- (3) Apabila Wajib Pajak atau pengusaha kena Pajak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati secara jabatan dapat menerbitkan NPWPD.
- (4) Wajib Pajak yang diterbitkan NPWPD dan/atau yang dikukuhkan sebagai pengusaha kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan obyektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pengukuhan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
14. Diantara Pasal 68 dan Pasal 69 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 68A dan Pasal 68B, sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 68

A
- (1) Bupati berwenang melakukan penghapusan NPWPD.
- (2) Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
- a. diajukan permohonan penghapusan NPWPD oleh Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya karena Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan;
- b. Wajib Pajak yang berbentuk Badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha;
- c. Wajib Pajak menghentikan kegiatan usahanya; atau
- d. dianggap perlu oleh Bupati untuk menghapuskan NPWPD dari Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (3) Bupati melalui Dinas setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan untuk Wajib Pajak orang pribadi atau paling lama 12 (dua belas) bulan untuk Wajib Pajak Badan, sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Bupati melalui Dinas setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan pencabutan pengukuhan pengusaha kena Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 68

B
- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD dengan bahasa Indonesia secara benar, lengkap, jelas, menggunakan huruf latin, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Dinas atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati melalui Dinas.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengambil sendiri SPTPD atau mengambil dengan cara lain ditempat yang ditetapkan oleh Bupati melalui Dinas.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri Pajak terutang.
- (4) SPTPD yang telah diisi oleh Wajib Pajak harus disampaikan kepada Dinas paling lama 15 (lima belas) hari setelah akhir Masa Pajak.
- (5) Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diterbitkan surat teguran.
- (6) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila:
- a. tidak ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- b. tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang diperlukan; dan/atau
- c. disampaikan setelah Bupati melalui Dinas melakukan pemeriksaan atau menerbitkan SKPD.
- (7) Dalam hal SPTPD dianggap tidak disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati melalui Dinas wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi SPTPD, keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan, serta tata cara pengambilan dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.
15. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 70

- (1) Paling lama 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak, Bupati dapat menerbitkan:
- a. SKPDKB, apabila:
- 1) berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;
- 2) SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68A ayat (5) dan setelah ditegur secara tertulis paling lama 7 (tujuh) hari sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
- 3) kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak yang terutang dihitung secara jabatan;
- 4) kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan serta memberikan kemudahan kepada Bupati dalam melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya Pajak yang terutang; atau
- 5) kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 3.
- b. SKPDKBT, apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak yang terutang.
- c. SKPDN, apabila jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
- (2) Terhadap jumlah kekurangan Pajak Yang Terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan per bulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.
- (3) Terhadap jumlah kekurangan Pajak Yang Terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak Yang Terutang tersebut.
- (4) Kenaikan Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Terhadap jumlah Pajak Yang Terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak Yang Terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan per bulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.
16. Ketentuan Pasal 71 dihapus.
17. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 73

- (1) Setiap Wajib Pajak membayar Pajak terhutang dengan menggunakan SSPD.
- (2) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
- a. diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya; dan
- b. disampaikan kepada Dinas atau Pejabat.
- (3) SSPD pada Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan berfungsi sebagai SPTPD.
- (4) Wajib Pajak yang telah membayar Pajak diberi bukti pembayaran berupa SSPD yang telah mendapatkan validasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk isi dan tata cara pengisian serta validasi SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
18. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 75

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya Pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
- (2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan Pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan dan/atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Pajak diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (4) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan dan/atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak harus melunasi Pajak yang terutang.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Wajib Pajak belum melunasi Pajak yang terutang, Bupati berwenang untuk menutup sementara kegiatan usahanya.
- (6) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Dinas.
- (7) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dengan Peraturan Bupati.
19. Ketentuan Pasal 76 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat baru yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut:
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 76

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan dan/atau surat lain yang sejenis, jumlah Pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (3) Bupati menerbitkan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan dan/atau surat lain yang sejenis diterbitkan.
- (4) Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah tanggal pemberitahuan surat paksa, Bupati segera menerbitkan surat pelaksanaan penyitaan.
20. Ketentuan Pasal 77 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (7), sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 77

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu:
- a. SPPT;
- b. SKPD;
- c. SKPDKB;
- d. SKPDKBT;
- e. SKPDLB;
- f. SKPDN; dan
- g. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan jika Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Wajib Pajak menerima bukti atas keberatan yang diajukannya berupa tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat.
- (7) Wajib Pajak yang mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Pajak tersebut.
21. Diantara Pasal 77 dan Pasal 78 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 77A sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 77

A
- (1) Wajib Pajak berhak untuk hadir memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya.
- (2) Jika Wajib Pajak tidak menggunakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses keberatan tetap dapat diselesaikan.
- (3) Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
22. Ketentuan BAB V dan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB V - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 83

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
- a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
- b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Jika diterbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa kedaluwarsa penagihan Pajak dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengakuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
23. Diantara Pasal 83 dan Pasal 84 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 83A, Pasal 83B, Pasal 83C, dan Pasal 83D, sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB V - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 83

A
- (1) Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah tanggal pemberitahuan surat paksa, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan surat perintah pelaksanaan penyitaan
- (2) Pelaksanaan surat paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati
BAB V - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 83

B
- (1) Terhadap Wajib Pajak yang mempunyai utang Pajak dapat dilakukan pencegahan.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak yang mempunyai jumlah utang Pajak paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan tidak melakukan itikad baik dalam melunasi utang Pajak.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Wajib Pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang Pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan Pajak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pencegahan Wajib Pajak yang mempunyai utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB V - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 83

C
Setelah kantor lelang negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, jurusita memberitahukan dengan secara tertulis kepada Wajib Pajak.
BAB V - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 83

D
Apabila setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan Wajib Pajak belum melunasi utang pajaknya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk segera mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada kantor lelang negara.
24. Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB V - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 84

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Sebelum piutang Pajak dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penyisihan atas piutang Pajak yang diragukan tertagih.
- (3) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.
Ditetapkan di Soreang pada tanggal 1 Juli 2016
BUPATI BANDUNG,
DADANG M. NASER
Diundangkan di Soreang pada tanggal 1 Juli 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG,
SOFIAN NATAPRAWIRA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT : (6/102/2016)
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup jelas. Angka 4 Pasal 8 Cukup jelas. Angka 5 Pasal 11 Cukup jelas. Angka 6 Pasal 16 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan 'pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau pagelaran busana (fashion show) yang berkelas lokal/tradisional' adalah pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau pagelaran busana (fashion show) yang penyelenggara dan/atau pesertanya berdomisili di wilayah Kabupaten Bandung. Huruf c Yang dimaksud dengan 'pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau pagelaran busana yang berkelas lokal/tradisional' adalah pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau pagelaran busana yang penyelenggara dan/atau pesertanya berdomisili di wilayah Kabupaten Bandung.
Huruf d
Yang dimaksud dengan 'pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau pagelaran busana yang berkelas nasional' adalah pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau pagelaran busana yang penyelenggara dan/atau pesertanya berasal dari luar wilayah Kabupaten Bandung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Huruf e
Yang dimaksud dengan 'pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau pagelaran busana yang berkelas internasional' adalah pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau pagelaran busana yang penyelenggara dan/atau pesertanya berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Huruf f
Yang dimaksud dengan 'kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya yang berkelas lokal/tradisional' adalah kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya yang penyelenggara dan/atau pesertanya berdomisili di wilayah Kabupaten Bandung.
Huruf g
Yang dimaksud dengan 'kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya yang berkelas nasional' kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya yang penyelenggara dan/atau pesertanya berasal dari luar wilayah Kabupaten Bandung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Huruf h
Yang dimaksud dengan 'kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya yang berkelas internasional' adalah kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya yang penyelenggara dan/atau pesertanya berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Yang dimaksud dengan 'sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas lokal/tradisional' adalah sirkus, akrobat, dan sulap yang penyelenggara dan/atau pesertanya berdomisili di wilayah Kabupaten Bandung.
Huruf m
Yang dimaksud dengan 'sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas nasional' adalah sirkus, akrobat, dan sulap yang penyelenggara dan/atau pesertanya berasal dari luar wilayah Kabupaten Bandung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Huruf n
Yang dimaksud dengan 'sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas internasional' adalah sirkus, akrobat, dan sulap yang penyelenggara dan/atau pesertanya berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Huruf o Cukup jelas. Huruf p
Yang dimaksud dengan 'pacuan kuda dan balapan yang berkelas lokal/tradisional' adalah pacuan kuda dan balapan yang penyelenggara dan/atau pesertanya berdomisili di wilayah Kabupaten Bandung.
Huruf q Yang dimaksud dengan 'pacuan kuda dan balapan yang berkelas nasional' balapan dan/atau pesertanya berasal dari luar wilayah Negara adalah pacuan kuda dan yang penyelenggara Kabupaten Bandung dalam Kesatuan Republik Indonesia.
Huruf r
Yang dimaksud dengan 'pacuan kuda dan balapan yang berkelas internasional' adalah pacuan kuda dan balapan yang penyelenggara dan/atau pesertanya berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Huruf s
Yang dimaksud dengan 'kendaraan bermotor berkelas nasional' adalah kegiatan ketangkasan mengemudi yang dilaksanakan di dalam arena tertentu seperti sirkuit dan sebagainya yang memungut bayaran yang penyelenggara dan/atau pesertanya berasal dari luar wilayah Kabupaten Bandung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Huruf t
Yang dimaksud dengan 'kendaraan bermotor berkelas internasional' adalah kegiatan ketangkasan mengemudi yang dilaksanakan di dalam arena tertentu seperti sirkuit dan sebagainya yang memungut bayaran yang penyelenggara dan/atau pesertanya berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Huruf u
Yang dimaksud dengan 'permainan ketangkasan dewasa' antara lain meliputi:
1. Permainan ketangkasan manual, seperti arena menembak, lempar bola, lempar gelang, outbound , paint ball , dan sebagainya.
2. Permainan ketangkasan mekanik, seperti pinball , kiddyride , permainan mesin koin, bom-bom car , gokar , ATV , dan sebagainya.
3. permainan ketangkasan elektronik yang menggunakan alat elektronik, seperti monitor, komputer, dan sebagainya.
4. wisata air termasuk water boom , water park , dan sebagainya.
Huruf v
Cukup jelas.
Huruf w
Yang dimaksud dengan pertandingan olah raga yang berkelas lokal/tradisional' adalah pertandingan olah raga yang penyelenggara dan/atau pesertanya berdomisili di wilayah Kabupaten Bandung.
Huruf x
Yang dimaksud dengan 'pertandingan olah raga yang berkelas nasional' adalah pertandingan olah raga yang penyelenggara dan/atau pesertanya berasal dari luar wilayah Kabupaten Bandung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Huruf y
Yang dimaksud dengan 'pertandingan olah raga yang berkelas internasional' adalah pertandingan olah raga yang pesertanya Negara penyelenggara dan/atau berasal dari luar wilayah Kesatuan Republik Indonesia.
```
Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Angka 7 Pasal 18 Cukup jelas Angka 8 Pasal 20 Cukup jelas. Angka 9 Pasal 22A Cukup jelas. Angka 10 Pasal 60 Cukup jelas. Angka 11 Pasal 64 Cukup jelas. Angka 12 Pasal 66 Cukup jelas.
```
```
Angka 13 Pasal 68 Cukup jelas. Angka 14 Pasal 68A Cukup jelas. Pasal 68B Cukup jelas. Angka 15 Pasal 70 Ayat (1) Huruf a Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Yang dimaksud dengan 'Pajak yang terutang dihitung secara jabatan' adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
```
```
Cukup Jelas Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup Jelas Angka 16 Cukup jelas. Angka 17 Pasal 73 Cukup jelas. Angka 18 Pasal 75 Cukup jelas. Angka 19 Pasal 76 Cukup jelas. Angka 20 Pasal 77 Cukup jelas. Angka 21 Pasal 77A Cukup jelas. Angka 22 Pasal 83 Cukup jelas. Angka 23 Pasal 83A Cukup jelas. Pasal 83B Ayat (1) Yang dimaksud dengan 'pencegahan' adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Wajib Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
```
```
Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 83C Cukup jelas. Pasal 83 D Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas.
```
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 20