Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 18 TAIIUII 2012
N/A
Preamble

Menimbang
•act■pt:
BUPATI SITUBONDO
PBRATVRAII BOPAfl SITUBOIIDO IIOMOR ~7 T.AIIUN 2012
TBIITAIIG
PBRUBA11A11 AT.AS PBRATURAR BUPAfl SITUBOIIDO IIOIIOR 18 TAIIUII 2012 TBIIT&amp;IIG PBDOIIAII OPBRASIOIIAL PBllYla.11:lffKM~~ JAIIIIL\JI KBSBHATAII IIASYARAKAT (J.4·►-8:IL\S), JAIDIIAII.\_.P,.\_B,..RBA ... I,JJIU (JAIIPBRSAL) DAIi JAIIDIAJI KBSBIIATA!I DABRAH CJAMKBS,&gt;A) SBRTA PROGRAM BAIITUAII OPBRASIOIIAL KBSBBATAII {BOK) PADA PDSlf E 4IIAS DAIi JARIIIGAIIIIYA DI B'.ABUPATBII SITUBOIIDO
DBllGAII JIABMAT TUIIAII YAIIG IL\IIA BSA
BUPATI SITUBOIIDO,
- bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin clan dalam upaya mcmpercepat pencapaian Millenium Development Goal's (MDG's) telah ditetapkan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Persalinan (Jampersal), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) serta Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas dan Jaringannya serta agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien, perlu merubah Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pedoman Operasional Penyclenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Persalinan (Jampersal) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) serta Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas dan Jaringannya di Kabupaten Situbondo.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepubliJc Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia TahWl 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang› Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. UndanirUndang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang RumahSakit {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Menreri Kesehatan Nomor : 903/Menkr:s/Per/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
14. Peraturan Mentcri Kesehatan Nomor: 2556/Menkes/ftr/2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan;
15. Peraturan Menreri Kesehabm Nomor 2562/Menkes/fu-/XD/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
Menetaplam
3
16. ~ Mentai Kesehatan Noou: 2581/Menkes/fb-/XIl/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Masyarakat;
17. Keputusan Menreri Kesehamn Ncoo128/M~/SK/11/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 t.entang Sistetn Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur;
19. Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 t.entang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lemhuan Daaah Kabupaten Situbondo Taln.m. 2008 Nomor 13);
23. Peraturan Daerah K.abupaten Situbondo Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi PeJayanan Kesehatan pada Puskesma.s dan Laboraturium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah K.abupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 21);
24. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 38 Tahun 2008 tentang Uraian Tu.gas clan Fungsi Dinaa Kesehatan K.abupaten Situbondo(Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 38};
25. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 60 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboraturium Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Situbondo {Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 60};
26. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Remunerasi pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboraturium Kesehatan Masyarakat Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 61}.
MEMUTUBKAN :
PERATURAN BUPATI TEIITAIIG PERUBAIIAII AT.AS PERATURAJI BUPATI SITUBORDO NOKOR 18 TAIIUN 2012 TDTAIIG PEDOIIAN OPBRASIOIIAL PEllYBLDGGARAAll JAIIUIAK KBSEBATAII IIASY ARAKAT IJA·k OIL\S), JAIIIIIAII PBRSALIIIAII (JAIIPBRBAL) DAIi JAIIDIAII KESBIIATAJI DAERAII {JA-kWDAJ SBRTA PROGRAII BAIITUAII OPBRASIOIIAL KESBIIATAII (BOK) PADA PUSKBSIIAS DAN JARDIGARNYA DI BABUPA.TBR SITUBOIIDO.
4
Puall
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pedoman Operasional Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jarninan Persalinan (JampersalJ dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesd.a) serta Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas dan Jaringannya di Kabupaten Situbondo diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 3 angka 1 diubah. sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
Pual3
- { 1) Peserta Jamkesmas adalah seluruh warga masyarakat miskin dan tidak mampu di Kabupaten Situbondo yang didata oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati, serta Peserta Program Keluarga Harapan (PKH), bayi dan anak yang lahir dari pasangan atau salah satu orang tuanya peserta Jamkesmas, penderita Kejadian lkutan Paska Imunisasi (KIPI), penderita Thalasemia Mayor, masyarakat miskin penghuni Lembaga pemasyarakatan (lapas) dan/atau Rumah Tahanan Negara (rutan), korban bencana paska tanggap darurat, t.ermasuk pula bagi gelandangan, pengemis, anak dan orang terlantar, masyarakat miskin yang tidak memiliki identitas dengan menunjukkan surat keterangan/ rekomendasi dari Dinas Sosial yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah warga terlantar dan ti.dale mampu.
- (2) Tidak termasuk dalam peserta Jamkesmas sebagaimana diroaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Masyarakat yang tidak miskin;
- b. Masyarakat yang mampu;
- c. Masyarakat yang sudah mempunyai jaminan kesehatan lainnya.
2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:
Pua19
- ( 1) Seluruh warga masyarakat miskin dan tidak mampu di Kabupaten Situbondo yang didata oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati termasuk puJa pemilik Surat Pemyataan Miskin (8PM) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang serta masyarakat yang memiliki kartu identitas di Kabupaten Situbondo.
5
- {2) Dilcecualikan dari keharusan memiliki kartu identitas di Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas khusus untuk kasus kecelakaan lalu litas yang terjadi di wilayah Kabupaten Situbondo.
- {3) Jenis pelayanan kesehatan bagi masyarakat non masyarakat miskin/masyarakat mampu hanya diberikan untuk pelayanan rawat jalan di Puskesmas dan jaringannya yakni untuk biaya karcis retribusi rawat jalan dan/atau di UGD serta biaya transport rujukan untuk kasus kecelakaan lalu lintas atau kasus rujukan kegawatdaruratan lainnya dengan ketentuan kasus tersebut terjadi di wilayah Kabupaten Situbondo.
3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:
Pual 10
- ( 1) Ketentuan mengenai Pelayanan Jamkesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 berlaku secara muta.tis mutandis terhadap Pelayanan Jamkesda dan diberikan pelayanan tambahan berupa
- (a) Penanggungan biaya tranportasi jenaz.ah;
- (b) Penanggungan biaya tranportasi rujukan kasus kecelakaan lalu lintas serta kegawatdaruratan lainnya ke RSUD dan/ atau luar Kabupaten Situbondo; untuk kasus dalain
- (c) Penanggungan biaya petugas pendamping rnjukan;
- (d) Penanggungan biaya akomodasi bagi keluarga penunggu pasien Jamkesmas dan/ atau Jamkesda yang di mwat inap di Puskesmas dan/ atau di RSU;
- (e} Penanggungan biaya rujukan dari RSU ke RSU luar Kabupaten Situbondo;
- (t) Biaya pelayanan kesehatan tingkat dasar dan pelayanan rawat inap kelas III bagi Kader Posyandu yang minimal aktif selama 2 (dua) ta.bun terakhir serta bagi masyaraka.t yang terkena dampak 1angsung KLB penyakit menular dan/atau bencana.
4. Ketentuan
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI BANYUWANGI
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG PAKAIAN DINAS BUPATI; WAKIL BUPATI DAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BANYUWANGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI
bahwa untuk memberikan identitas khusus pakaian dinas dan atribut kelengkapannya; dalam melaksanakan tugas sebagai Bupati, Wakil Bupati dan Kepala Desa di Kabupaten Banyuwangi,perlu diatur mengenai pakaian dinas Bupati, Wakil Bupati; dan Kepala Desa di Kabupaten Banyuwangi dalam suatu Peraturan Bupati.
1
- 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor tentang 53, 4389);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Nomor 158 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
3. 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1971, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
4. 6 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah; Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 Nomor 1/E).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS BUPATI, WAKIL BUPATI DAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BANYUWANGI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Bupati adalah Bupati Banyuwangi
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banyuwangi
3. Desa atau yang disebut dengan nama lain dipimpin oleh Kepala Desa.
4. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas.
5. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
6. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan Bupati/ Wakil Bupati dan Kepala Desa sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.
BAB II - PAKAIAN DINAS Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas Pasal 2
Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH terdiri dari :
- a. PDH Pria :
1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
2. Celana panjang warna khaki; dan
3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
- b. PDH Wanita :
1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
2. Rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna khaki; dan
3. Sepatu pantovel warna hitam.
- c. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
Bagian Ketiga Pakaian Dinas Upacara Pasal 5
PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dan ayat (2) huruf b dipakai dalam upacara pelantikan, upacara kenegaraan dan hari-hari besar lainnya.
BAB II - PAKAIAN DINAS Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas Pasal 2
Pasal 6

PDU Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. PDU Bupati/Wakil Bupati Pria terdiri atas
1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
2. Celana panjang warna putih; dan
3. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna putih.
- b. PDU Bupati/Wakil Bupati Wanita terdiri atas :
1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
2. Rok warna putih 15 cm dibawah lutut; dan
3. Sepatu fantovel warna putih.
- c. PDU Bupati/Wakil Bupati Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
BAB II - PAKAIAN DINAS Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas Pasal 2
Pasal 7

PDU Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri atas :
- a. PDU Kepala Desa Pria terdiri atas :
1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak;
2. Celana panjang warna putih; dan
3. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna putih.
- b. PDU Kepala Desa Wanita terdiri atas :
1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak;
2. Rok warna putih 15 cm dibawah lutut; dan
3. Sepatu fantovel warna putih.
- c. PDU Kepala Desa Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (1) PSH Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
PSH Pria :
- a. Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
- b. Leher berdiri dan terbuka;
- c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
- d. Kancing lima buah.
- (3) PSH Wanita :
- a. Jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
- b. Leher berdiri dan terbuka;
- c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
- d. Kancing lima buah.
- (4) PSH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
Bagian Kelima Pakaian Sipil Resmi Pasal 9
- (1) PSR Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai dimalam hari.
- (2) PSR Bupati/Wakil Bupati Pria terdiri atas;
- a. Jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
- b. Leher berdiri dan terbuka;
- c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
- d. Kancing lima buah.
- (3) PSR Bupati/Wakil Bupati Wanita terdiri atas;
- a. Jas lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
- b. Leher berdiri dan terbuka;
- c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
- d. Kancing lima buah.
PSR Bupati/Wakil Bupati wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
Bagian Keenam
Pakaian Sipil Lengkap
BAB II - PAKAIAN DINAS Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas Pasal 2
Pasal 10

- (1) PSL Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.
- (2) PSL Bupati/Wakil Bupati pria terdiri atas:
- a. Jas warna gelap;
- b. Celana panjang warna sama; dan
- c. Kemeja dengan dasi.
- (3) PSL Bupati/Wakil Bupati wanita terdiri atas;
- a. Jas warna gelap;
- b. Rok 15 cm di bawah lutut warna sama; dan
- c. Kemeja dengan dasi
- (4) PSL Bupati/Wakil Bupati wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
BAB II - PAKAIAN DINAS Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas Pasal 2
Pasal 11

Model Pakaian Dinas Bupati/Wakil Bupati dan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.
BAB III - ATRIBUT PAKAIAN DINAS Bagian Kesatu Jenis Atribut Pakaian Dinas Pasal 12
Pasal 14

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b adalah atribut yang dipakai oleh Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas;
- a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan
- b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.
BAB III - ATRIBUT PAKAIAN DINAS Bagian Kesatu Jenis Atribut Pakaian Dinas Pasal 12
Pasal 15

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b adalah atribut yang dipakai oleh Kepala Desa.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Tanda Pangkat Marian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna perak; dan
- b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna perak.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.
Bagian Keempat Tanda Jabatan
BAB III - ATRIBUT PAKAIAN DINAS Bagian Kesatu Jenis Atribut Pakaian Dinas Pasal 12
Pasal 16

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c menunjukkan jabatan seiaku Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dan bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.
Bagian Kelima Lencana KORPRI Pasal 17
- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf d untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (2) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.
- (3) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas kecuali PSR dan PSL.
Bagian Keenam
- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara,
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Pita Tanda Jasa; dan
- b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa dipakai oleh Bupati/Wakil Bupati dan Kepala Desa sesuai dengan jenis pakaian dinasnya.
- (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kin di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan iumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.
Bagian Ketujuh Papan Nama Pasal 19
- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f menunjukkan nama Bupati/Wakil Bupati dan Kepala Desa.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. bahan dasar ebonit/ plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU; dan
- b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.
- (3) Papan nama dipakai didada sebelah kanan.
Bagian Kedelapan
Nama Pemerintah Daerah
BAB III - ATRIBUT PAKAIAN DINAS Bagian Kesatu Jenis Atribut Pakaian Dinas Pasal 12
Pasal 20

- (1) Nama Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Kabupaten ditempatkan dilengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu untuk Bupati/Wakil Bupati.
- (3) Bahan dasar Nama Pemerintah Kabupaten berupa kain dengan jahitan bordir tertulis 'PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI.'
Bagian Kesembilan
Lambang Daerah Pasal 21
- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h menggambarkan landasan filosofis daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Kabupaten Banyuwangi.
- (2) Lambang Daerah ditempatkan di tengah sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
BAB III - ATRIBUT PAKAIAN DINAS Bagian Kesatu Jenis Atribut Pakaian Dinas Pasal 12
Pasal 22

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tercantum dalam lampiran II Peraturan ini.
BAB IV - PEMAKAIAN ATRIBUT
Pasal 23

- (1) Atribut PDH Bupati/Wakil Bupati, terdiri dari nama pemerintah Kabupaten, lambang daerah, lencana Korpri, dan papan nama, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.
- (2) Atribut PDU Bupati/Wakil Bupati terdiri dari lencana korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.
- (3) Atribut PSH terdiri dari papan nama, lencana korpri dan tanda jabatan.
- (4) Atribut PSR papan nama dan tanda jabatan
- (5) PSL tidak memakai atribut.
- (1) Atribut PDH Kepala Desa terdiri dari nama dan lambang Kabupaten, Lencana Korpri, papan nama, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.
- (2) Atribut PDU Kepala Desa terdiri dari lencana korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 26

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas Bupati/ Wakil Bupati dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas Kepala Desa dilakukan oleh Bupati.
- (3) Pembinaan dan pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada Camat.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
- (1) Pakaian Linmas dan pakaian Korpri dipakai sesuai kebutuhan dan ditetapkan oleh Bupati
- (2) Penggunaan Batik, Tenun Ikat;, kain ciri khas daerah pada hari tertentu ditetapkan oleh Bupati
N/A
Preamble

Menimbang : a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2012;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peaturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standard Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
29. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 45 Tahun 2012 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
30. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Kapuas Hulu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
dan
BUPATI KAPUAS HULU
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.
N/A
Pasal 2

- (1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah
Rp. 20.000.000.000,00
- b. Dana Perimbangan sejumlah
Rp. 800.838.195.000,00
- c. Lain - Lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah
Rp. 5.000.000.000,00
- (2). Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- (3). Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- (4). Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak daerah sejumlah
Rp. 2.691.000.000,00
- b. Retribusi daerah sejumlah
Rp. 5.800.000.000,00
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah
Rp. 4.100.000.000,00
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah
Rp. 7.409.000.000,00
- a. Dana bagi hasil sejumlah
Rp. 36.500.000.000,00
- b. Dana alokasi umum sejumlah
Rp. 686.858.835.000,00
- c. Dana alokasi khusus sejumlah
Rp. 77.479.360.000,00
- a. Hibah sejumlah
Rp. 0,00
- b. Dana darurat sejumlah
Rp. 0,00
- c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah
Rp. 5.000.000.000,00
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah
Rp 0,00
- e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah
Rp. 0,00
N/A
Pasal 3

- (1). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- (2). Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- d. Belanja tidak langsung sejumlah
Rp. 377.280.278.602,00
- e. Belanja langsung sejumlah
Rp. 520.338.987.880,00
- a. Belanja pegawai sejumlah
Rp. 303.991.995.800,00
- b. Belanja bunga sejumlah
Rp. 0,00
- c. Belanja subsidi sejumlah
Rp. 0,00
- d. Belanja hibah sejumlah
Rp. 16.685.000.000,00
- e. Belanja bantuan sosial sejumlah
Rp. 945.000.000,00
- f. Belanja bagi hasil sejumlah
Rp. 0,00
- g. Belanja bantuan keuangan sejumlah
Rp. 51.831.550.000,00
- h. Belanja tidak terduga sejumlah
Rp. 3.826.732.802,00
- (3). Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai sejumlah
Rp. 28.105.662.800,00
- b. Belanja barang dan jasa sejumlah
Rp. 219.055.762.381,00
- c. Belanja modal sejumlah
Rp. 273.177.562.699,00
N/A
Pasal 4

- (1). Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan sejumlah
Rp. 79.667.508.482,00
- b. Pengeluaran sejumlah
Rp. 7.886.437.000,00
- (2). Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah
Rp. 79.667.508.482,00
- b. Pencairan dana cadangan sejumlah
Rp. 0,00
- c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah
Rp. 0,00
- d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah
Rp. 0,00
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah
Rp. 0,00
- f. Penerimaan piutang daerah sejumlah
Rp. 0,00
- (3). Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan dana cadangan sejumlah
Rp. 0,00
- b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah daerah sejumlah
Rp. 6.250.000.000,00
- c. Pembayaran pokok utang sejumlah
Rp. 1.636.437.000,00
- d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah
Rp. 0,00
N/A
Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
1. Lampiran I
: Ringkasan APBD;
2. Lampiran II
: Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- 3.
- Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Orgasnisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV
- Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V
: Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI
- Daftar Jumlah Pagawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII
: Daftar piutang daerah;
- 8.
Lampiran VIII : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9. Lampiran IX
: Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X
: Daftar perkiraan Penambahan dan Pengurangan aset lainnya;
11. Lampiran XI
: Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam
tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII
: Daftar dana cadangan daerah; dan
- 13.
Lampiran XIII : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
N/A
Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.
N/A
Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.
Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 10 Januari 2012
BUPATI KAPUAS HULU,
A. M. NASIR