PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor }J Tahun 2016
Tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN TIPE C KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Berlaku: 6 Tahun 2016
N/A
Preamble

Mengingat
BUPATI MINAHASA TENGGARA PROVINS! SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR }j ?, TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN TIPE C KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATJ. MINAHASA TENGGARA,
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe C Kabupaten Minahasa Tenggara.
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Porncrinta..han D.1=1crAh (Lembaran Negara RepubJik lndonesia iahun '2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Menetapkan
2
Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6, Perature.n Pem�rinti:ih Republik lndoner.d;:L Notnot· l a Tahut-1 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 Nomor 98).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RA.KY AT DAN KA WASAN PERMUKIMAN 1'1PE C KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BAB JI KETENTUAl\l UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
- 1 . Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Perangkat Daerah Ka bu paten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan.
8. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
10. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C Kabupaten Minahasa Tenggara.
12. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi yang tugasnya melaksanakan fungsi non manajerial baik teknis maupun fasilitatif.
3. 1 1 . Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan jabatan fungsional keahlian dan/ atau jabatan fungsional ketrampilan yang mempunyai fungsi dan juga berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas pemerintahan.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2

- ( 1 ) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang yang menjadi kewenangan daerah;
- (2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
Bagian Kedua
Tu gas
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
Bagian Ketiga Fungsi
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 menyelenggarakan fungsi:
- b. pelaksanaan kebijakan teknis;
- a. perumusan kebijakan teknis;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas clan fungsinya.
- d. pelayanan administratif dinas; dan
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan beban kerja yang kecil.
Bil m
SUSUNAN OROANiSASI
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 6

- 1) Sekretaris Dinas membawahkan:
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C membawahkan :
- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; b. Subbagian Keuangan.
- 2) Bidang Perumahan membawahkan:
- a. Seksi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Perumahan; b. Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan Perumahan; c. Seksi Pembiayaan Perumahan
- 3) Bidang Kawasan Permukiman membawahkan :
- a. Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Pennukiman;
- b. Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman;
- c. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 7

Bagan struktur organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV - UlRAIAN 'll'UGAS
Pasal 8

Kepala Dinas mempunyai tugas :
- a. Perumusan kebijakan teknis;
- b. Penyusunan perencanaan, pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- d. Penyelenggaraan urusan administrasi kesekretariatan;
- e. Penyelenggaraan urusan di bidang perumahan;
- f. Penyelenggaraan urusan di bidang kawasan permukirnan;
- g. Penyelenggaraan urusan kelompok jabatan fungsional;
- h. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
1. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
Bagian Kedua
Sekretariat
- 1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas penyelengaraan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , Sekretaris mempunyai fungsi:
3. Q.. rnengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi
- umum, perencanaan program, dan anggaran dan kcte.ti.LUCIQn.C:U'i;
- b. pengkoordinasian, singkronisasi dan integrasi pelayanan administrasi kepegawaian;
- d. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan anggaran.
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- a. mengelola administrasi umum, perlengkapan dan kepegawaian dengan cara menyusun program, mengendalikan dan mengkoordinasikan serta memeriksa dan mengevaluasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sebagaimana mestinya;
- 3) Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
- b. menerima, memeriksa dan mengumpulkan bahan dan data barang milik negara serta mengklasifikasikan dan menyimpan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk tercapainya sasaran sesuai yang diharapkan;
- c. menyiapkan peralatan dan menyajikan kebutuhan sesuai perintah dan ketentuan yang berlaku, serta membersihkan dan merawat peralatan yang digunakan agar tetap terawat;
- d. mengadministrasikan setiap kegiatan pimpinan, menerima, mencatat, menyimpan surat serta dokumen lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan tugas pimpinan berjalan lancar;
- e. menerima, mencatat, menyimpan surat serta dokumen lainnya sesuai denganprosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- f. melaksanakan tugas protokol sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- g. menyiapkan peralatan dan menyajikan kebutuhan sesuai perintah dan ketentuan yang berlaku, serta membersihkan dan merawat peralatan yang digunakan agar tetap terawat, mengadministrasikan dan mengatur pengelolaan gudang dan peralatan kantor;
1. mengkoordinasikan usulan pensiun dan pembuatan SKP Aparatur Sipil Negara;
- h. menyusun program, mengendalikan dan mengkoordinasikan serta mengevaluasi kebutuhan perlengkapan rumah tangga sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sebagaimana mestinya;
- j. mengkoordinasikan pembuatan An jab dan ABK Aparatur Sipil Negara;
- k. mengkoordinasikan surat masuk keluar dan pengusulan cuti Aparatr Sipil Negara;
- m. mengkoordinasikan pembuatan laporan dan surat teguran disiplin Aparatur Sipil Negara;
1. Mengkoordinasikan usulan Kenaikan Pangkat dan Ijin belajar Aparatur Sipil Negara;
- n. mengkoordinasikan Data Aparatur Sipil Negara;
- o. mengkoordinasikan absensi Aparatur Sipil Negara;
- p. mengawasi pengarsipan data-data;
- q. mengkoordinasikan pelaksanaan urusan gaji berkala Ap9.r9.tur Sipil Negara;
- r. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
melaksanakan tugns ltai11
!;U")g diberikcu1 oleh ©okt'etti.1.rit1o.
- 4) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana anggaran dan pelaporan keuangan;
- b. menyusun rencana program kegiatan dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan;
- c. menganalisa laporan akuntabilitas keuangan;
- d. meneliti pelaksanaan administrasi keuangan;
- e. mengkordinasikan pengendalian anggaran, penerimaan kas dan pengeluaran kas;
- f. evaluasi monitoring penatausahaan pengelolaan keuangan;
- g. menyiapkan, menyusun rencana pengembangan sistem dan prosedur akuntansi;
- h. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
Bagian Ketiga Bidang Perumahan
BAB IV - UlRAIAN 'll'UGAS
Pasal 10

- ( 1) Bidang Perumahan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan;
- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanan, monitoring dan evaluasi perumahan, penyediaan pelaksanaan perumahan dan pembiayaan perumahan;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bidang Perumahan, mempunyai fungsi:
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanan, monitoring dan evaluasi perumahan, penyediaan pelaksanaan perumahan dan pembiayaan perumahan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bi dang perencanan, monitoring dan evaluasi perumahan, penyediaan pelaksanaan perumahan dan pembiayaan perumahan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanan, monitoring dan evaluasi penyediaan pelaksanaan perumahan dan perumahan; di bidang perumahan, pembiayaan
- f. pelaksanaan administrasi perencanan, monitoring dan evaluasi perumahan, penyediaan pelaksanaan perumahan dan pembiayaan perumahan;
- (3) Seksi perencanaan, monitoring dan evaluasi perumahan, mempunyai tugas :
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.
- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bi dang perencanaan, monitoring dan evaluasi perumahan;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bi dang perencanaan, monitoring dan evaluasi perumahan:
- c. Melaksanakan kebijakan operasional di bidang perencanaan, monitoring dan evaluasi perumahan;
- d. Memantau, mengevaluaai dan melaporkan pelaksanaan Kenijakan operasional di bidang perencanaan, monitoring dan evaluasi perumahan;
- e. Melaksanakan pelayanan adrninistrasi dan mengkoordinasikan pela.ksanaan tugas;
- f. Membuat dan menyusun laporan kegiatan;
- (4) Seksi penyediaan pelaksanaan perumahan mempunyai tugas:
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan pelaksanaan perumahan;
- b. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan pelaksanaan perumahan;
- c. memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang penyediaan pelaksanaan perumahan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- d. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
- (5) Seksi Pembiayaan Perumahan mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang Pembiayaan Perumahan;
- b. melaksanakan kebijakan operasional di bidang Pembiayaan Perumahan;
- c. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di Pembiayaan Perumahan;
- d. memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pembiayaan Perumahan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh kepala bidang.
- e. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
Bagian Keempat Bidang Kawasan Permukiman
BAB IV - UlRAIAN 'll'UGAS
Pasal 1

1
- ( 1) Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kawasan Permukiman.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugasnya, Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi:
- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman, Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman, Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman, Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman, Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman, Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman, Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman;
- d. pemantauan evaluasi, clan pelaporan di bidang Pendamru\ dan Perencanaan Kawasan Permukiman,
- Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman, Pemanfaatan dan Pengendc:t.lktn Ktl.WdS&amp;I1 Perrnukiman; dan
- e. pelaksanaan tugas lain diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- a. mengkoordinasi dan fasilitasi bidang Pendataan clan Perencanaan Kawasan Perrnukiman;
- (3) Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman mempunyai tugas:
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman;
- d. memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman;
- c. melaksanakan kebijakan operasional di bidang Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman;
- b. melaksanakan kebijakan operasional di bidang pelayanan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman;
- c. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- d. memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman;
- (5) Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman;
- b. melaksanakan kebijakan operasional di bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman;
BAB IV - UlRAIAN 'll'UGAS
Pasal 12

Bidang, Sub Bagian, Seksi dipimpin oleh seorang Kepala.
BAB V
Pasal 13

- 2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon Illa atau jabatan administrator;
- 1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon Ilb atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- 3) Kepala Bidang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan jabatan struktural eselon Illb atau jabatan administrator;
- 4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas;
BAB V
Pasal 14

Selain jabatan pada sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, pada Perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
BAB V
Pasal 15

- ( 1 ) Dalam melaksanakan tugas setiap pirnpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas . . masmg-masmg;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk mernberikan petunjuk kepada bawahannya;
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja; dan
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-rnasing, wajib mengadakan rapat berkala.
BAB VIII - KELOMPOJC J'ADA.'!'AN Ji'UNCSIONAL
Pasal 16

Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional program sesuai keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
lBAIB IX KETENTUANPENUTUP
BAB VIII - KELOMPOJC J'ADA.'!'AN Ji'UNCSIONAL
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara
JAMES SUMENDAJP
Diundangkan di Ratahan
Pada tanggal ..1J \l&gt;V�r
2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASArrNGGARA
FARRY FREYKE LIWE
BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2016 NO MOR 519
1
1
1
f
...
0
tr:
z
�
::,
z
Cl
&lt;t:
1 1
1
1
EH
H