PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 3 Tahun 2016
Tentang IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR DAN RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR
Berlaku: 12 Agustus 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR DAN RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KETAPANG,
- a. bahwa setiap orang berhak sejahtera dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, oleh karena itu lingkungan hidup perlu dijaga kelestariannya;
- b. bahwa untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dari pencemaran, terutama dari limbah cair, diperlukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah melalui izin pembuangan limbah cair;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pungutan dalam bentuk Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- d. bahwa Retribusi Pengelolaan Limbah Cair merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendorong kemandirian daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Pembuangan Limbah Cair dan Retribusi Pengolahan Limbah Cair.
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG
dan BUPATI KETAPANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR DAN RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR.
BAB II - IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR Pasal 2
Pasal 3

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
- a. Gambar konstruksi Instalasi Pengolahan Air Limbah beserta saluran pembuangan limbah cair;
- b. Rekaman hasil analisa kualitas limbah cair yang dibuang dari laboratorium rujukan;
- c. Surat pernyataan akan melakukan pengelolaan limbah cair sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- d. Surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan pembayaran ganti rugi dan/atau pemulihan kualitas sumber air yang tercemar akibat pembuangan limbah cair dari kegiatannya.
- (2) Bupati dapat menentukan persayaratan tambahan yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian dalam rangka pemberian izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB II - IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR Pasal 2
Pasal 4

- (1) Setiap kegiatan pembuangan limbah cair, wajib melakukan pengelolaan.
- (2) Limbah cair yang dibuang ke sumber air dan/atau media lingkungan harus memenuhi baku mutu limbah cair yang telah ditetapkan.
- (3) Pengelolaan limbah cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. tersedianya sarana dan prasarana pengolahan atau Instalasi Pengolahan Air Limbah;
- b. tersedianya saluran pembuangan yang memudahkan pengawas melakukan pemeriksaan;
- c. tersedianya alat ukur debit limbah;
- d. melakukan pencatatan harian debit limbah yang dibuang;
- e. dikecualikan terhadap huruf c, dan d adalah bagi usaha kecil/home industri;
- f. melakukan analisa kualitas limbah cair yang dibuang melalui laboratorium rujukan paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun;
- g. melaporkan hasil analisa kualitas limbah cair yang dibuang secara rutin dalam setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui instansi yang menangani bidang lingkungan hidup; dan
- h. tidak melakukan proses pengenceran.
BAB II - IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR Pasal 2
Pasal 5

- (1) Untuk memproses permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diperlukan adanya saran teknis dari Tim Peneliti.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan Tim Peneliti dan tata cara penelitian ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB II - IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR Pasal 2
Pasal 6

- (1) Persetujuan atau penolakan izin diberikan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah berkas permohonan izin diterima secara lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan izin ditolak, maka penolakan izin disampaikan secara tertulis dengan disertai penjelasan yang mendasari penolakan dimaksud.
BAB III - BENTUK DAN MASA BERLAKUNYA IZIN
Pasal 7

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berlaku selama jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB III - BENTUK DAN MASA BERLAKUNYA IZIN
Pasal 8

- (1) Setiap 1 (satu) tahun sekali pemegang izin diwajibkan untuk melakukan daftar ulang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - BENTUK DAN MASA BERLAKUNYA IZIN
Pasal 9

- (1) Izin dinyatakan tidak berlaku apabila:
- a. habis masa belakunya;
- b. berakhirnya kegiatan; atau
- c. pencabutan izin.
- (2) Pencabutan izin dilakukan apabila:
- a. pemegang izin tidak melakukan kegiatan usaha selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya izin;
- b. melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini; dan/atau
- c. izin dipindahtangankan tanpa melalui persetujuan Bupati.
BAB III - BENTUK DAN MASA BERLAKUNYA IZIN
Pasal 10

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), terlebih dahulu dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu setiap 10 (sepuluh) hari kalender.
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diindahkan, maka dilanjutkan dengan pembekuan sementara izin untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Apabila pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, maka izin dicabut.
BAB III - BENTUK DAN MASA BERLAKUNYA IZIN
Pasal 11

Izin dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dalam hal:
- a. perolehan izin dilakukan dengan cara melawan hukum; dan/atau
- b. setelah melalui hasil evaluasi.
BAB V
Pasal 13

Dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
BAB V
Pasal 14

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya.
BAB V
Pasal 15

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengolahan limbah cair yang selanjutnya disebut wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.
Retribusi Pengolahan Limbah Cair digolongkan sebagai jenis Retribusi Jasa Umum.
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pada penggolongan air pembuangan limbah cair.
Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi Pasal 18
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pengolahan limbah cair.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, dan penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (1) Tarif retribusi dihitung berdasarkan rumus: a. Jenis limbah B3 = 80% kali biaya pengolahan b. Jenis limbah non B3 = 50% kali biaya pengolahan
- (2) Biaya pengolahan dihitung berdasarkan rumus Biaya Tetap ditambah Biaya Beban.
- (3) Biaya tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan rumus Biaya Pengelolaan Kualitas Air x Indeks Badan Air Penerima.
- (4) Biaya beban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan rumus Nilai Parameter Kunci Limbah atau Nilai Baku Mutu Parameter Kunci x Tarif Pembuangan Perparameter x Volume Pembuangan Limbah Cair M 3 atau Bulan.
BAB V
Pasal 20

Biaya Pengelolaan Kualitas Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) adalah sebagai berikut:
| VPLC M 3 /Bln | BPKA Rp. /Bln | TABEL INDEX BADAN AIR PENERIMA (IBAP) | TABEL INDEX BADAN AIR PENERIMA (IBAP) |
|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| VPLC M 3 /Bln | BPKA Rp. /Bln | BADAN AIR PENERIMA | NILAI INDEX (IBAP) |
| 0 - 3000 | 300.000 | Sungai dengan tingkat pencemaran rendah | 1 |
| 3001 - 5000 | 400.000 | Sungai dengan tingkat pencemaran sedang | 2 |
| 5001 - 8000 | 500.000 | Sungai dengan tingkat pencemaran tinggi | 3 |
| > 8000 | 600.000 | Lainnya | 2 |
BAB V
Pasal 21

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan parameter kualitas air.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
| NO | PARAMETER KUALITAS AIR | SATUAN | (TPP) TARIF A Rp./M 3 | (TPP) TARIF B Rp./M 3 |
|------|--------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| | FISIKA | | | |
| 1. | Temperatur | Derajat celcius | 250 | 500 |
| 2. | Residu Terlarut | Mg/1 | 250 | 500 |
| 3. | Residu Tersuspensi | Mg/1 | 250 | 500 |
| 4. | Warna | PtCo | 250 | 500 |
KIMIA
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
pH
Besi Terlarut (Fe)
Mangan Terlarut (Mn)
Barium (Ba)
Tembaga (Cu)
Seng (Zn)
Krom Heksavalen (Cr
6+)
Krom ToUI (Cr)
Cadmium (Cd)
Mg/1
Mg/1
Mg/1
Mg/1
Mg/1
Mg/1
Mg/1
Mg/1
Mg/1
500
250
250
250
250
750
500
500
500
1000
500
500
500
500
1500
1000
1000
1000
| 14. | Air Raksa (Hg) | Mg/1 | 750 | 1500 |
|-------|----------------------|--------|-------|--------|
| 15 | Timbal (Pb) | Mg/1 | 500 | 1000 |
| 16 | Stanum | Mg/1 | 250 | 500 |
| 17 | Arsen (As) | Mg/1 | 250 | 500 |
| 18 | Selenium (Se) | Mg/1 | 250 | 500 |
| 19 | Nikel (Ni) | Mg/1 | 250 | 500 |
| 20 | Kobalt (Co) | Mg/1 | 250 | 500 |
| 21 | Sianida (CN) | Mg/1 | 50 | 150 |
| 22 | Sulfida (H2S) | Mg/1 | 750 | 1500 |
| 23 | Flourida (F) | Mg/1 | 250 | 500 |
| 24 | Klorin Bebas (C12) | Mg/1 | 500 | 1000 |
| 25 | Amonia Bebas (NH3-N) | Mg/1 | 250 | 500 |
| 26 | Nitrat (NO3-N) | Mg/1 | 250 | 500 |
| 27 | Nitrit (NO2-N) | Mg/1 | 500 | 1000 |
| 28 | BOD 5 | Mg/1 | 500 | 1000 |
| 29 | COD | Mg/1 | 500 | 1000 |
| 30 | Detergen (MBAS) | Mg/1 | 500 | 1000 |
| 31 | Fenol | Mg/1 | 750 | 1500 |
| 32 | Minyak Nabati | Mg/1 | 500 | 1000 |
| 33 | Minyak Mineral | Mg/1 | 500 | 1000 |
- (3) Khusus untuk parameter pH dan Temperatur perhitungan didasarkan pada penurunan kenaikan nilai parameter dari nilai Baku Mutu per satuan nilai pH dan Temperatur.
- (4) Jika nilai NPKLC/NBMPK lebih kecil atau sama dengan 1 (satu), maka perhitungan Biaya Beban menggunakan Tabel TPP Tarif A.
- (5) Jika nilai NPKLC/NBMPK lebih besar dari 1 (satu), maka perhitungan Biaya Beban menggunakan Tabel TPP Tarif B.
BAB V
Pasal 22

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan tarif berdasarkan hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keenam
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang
BAB V
Pasal 23

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Retribusi Pengolahan Limbah Cair dipungut di daerah tempat pelayanan penyediaan fasilitas yang dikelola oleh pemerintah daerah.
- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 2
Keberatan
BAB V
Pasal 26

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaa wajib retribusi.
Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
BAB V
Pasal 27

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- (1) Retribusi disetor ke rekening kas umum daerah pada Bank Pemerintah yang ditunjuk dan dianggap sah setelah kuasa Bendahara Umum Daerah menerima nota kredit.
- (2) Retribusi yang disetor ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
- a. disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga;
- b. disetor melalui badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; atau
- c. disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagai tanda bukti pembayaran oleh pihak ketiga kepada bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan dan disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (4) Bupati dapat menunjuk bank, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan.
- (5) Bank, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.
- (6) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyetor seluruh uang yang diterima ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.
- (7) Dalam hal daerah yang karena situasi atau kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi sehingga melebihi batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (8) Bendahara penerimaan pembantu mempertanggungjawabkan bukti penerimaan dan bukti penyetoran dari seluruh uang kas yang diterimanya kepada bendahara penerimaan.
BAB V
Pasal 29

- (1) Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus di muka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.
- (2) Pembayaran retribusi disetor ke kas umum daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB V
Pasal 30

- (1) Bupati atas pemohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) setiap bulan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Penundaan Pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pungutan retribusi setelah mendapat pertimbangan dari instansi teknis terkait.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar Retribusi yang terutang, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas Retribusi terutang tersebut dengan mengunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 3 (tiga) hari kerja sejak jatuh tempo.
- (4) Dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya STRD atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penagihan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB V
Pasal 34

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:
- a. diterbitkan surat teguran; atau
- b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.
- (6) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (7) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 38

- (1) Pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengendalian dan Pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka Pemerintah menyerahkan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah, sehingga daerah diberi peluang untuk secara leluasa melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap daerah.
Atas dasar ketentuan di atas, untuk kebijakan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan jasa pengolahan limbah cair, Daerah diberi kewenangan secara utuh untuk melaksanakannya. Untuk mengoptimalkan pemberian izin pembuangan limbah cair dan jasa pengolahan limbah cair, diperlukan landasan hukum berupa Peraturan Daerah tentang Izin Pembuangan dan Retribusi Pengolahan Limbah Cair, agar dalam pengendalian, pengawasan pembuangan limbah cair, dan pemungutan retribusi atas jasa yang diberikan Pemerintah Kabupaten Ketapang dapat memiliki dasar dan landasan hukum yang kuat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat mengendalikan pembuangan limbah cair pada sumber air dan/atau media lingkungan, dan di sisi lain dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ketapang, guna membiayai pembangunan Daerah yang adil, serasi dan berkesinambungan.
PENJELASAN
Pasal 5

```

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas.

```-
PENJELASAN
Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup Jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas.

```TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 54