PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 3 Tahun 2011
Tentang RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
Berlaku: 9 Juni 2011
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI REJANG LEBONG,
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 141 huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu yang merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten;
- b. bahwa untuk meningkatkan potensi-potensi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya melalui pemberian izin gangguan, serta dalam rangka penataan, pengawasan dan pengendalian atas tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, maka perlu ditetapkan Retribusi Izin Gangguan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan.
4. : 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) stbl. Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan stbl. Tahun 1940 Nomor 450;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828 );
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091 );
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
:
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2407 );
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1997 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854 );
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2005 Nomor 7 Seri E);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2008 Nomor 20 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2008 Nomor 21 Seri D).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG DAN
BUPATI REJANG LEBONG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
7. Kantor Pelayanan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Rejang Lebong.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
14. Penyederhanaan Pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.
13. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
15. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
17. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang Pribadi atau Badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang telah ditentukan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
16. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus.
18. Tempat usaha adalah tempat-tempat melakukan usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan.
20. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
19. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
23. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
29. Insentif pemungutan retribusi adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
28. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
30. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II - NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan, dipungut retribusi atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam pemberian izin gangguan.
BAB II - NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (3) Tempat usaha/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan perundangundangan.
BAB II - NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin gangguan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Gangguan.
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa terhadap Retribusi Izin Gangguan, diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jenis tempat usaha/kegiatan.
BAB V - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin gangguan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin gangguan.
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

- (1) Struktur dan besaran Tarif Retribusi Izin Gangguan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penerimaan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disetorkan sepenuhnya ke kas daerah.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
BAB VII - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut dalam wilayah daerah Kabupaten Rejang Lebong.
BAB VIII - MASA RETRIBUSI
Pasal 10

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu 2 (dua) tahun atau jangka waktu tertentu bagi Wajib Retribusi untuk menggunakan dan/atau memanfaatkan Izin Gangguan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama Wajib Retribusi melaksanakan usaha/kegiatannya.
- (3) Terhadap pemegang izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melakukan pendaftaran ulang setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (4) Setiap pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan retribusi yang besarnya sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 ayat (1).
BAB IX - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB X - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 12

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus pada saat diterbitkannya SKRD.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XI - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 13

- (1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
BAB XII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
BAB XIII - KEBERATAN
Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasanalasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
BAB XIII - KEBERATAN
Pasal 16

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XIII - KEBERATAN
Pasal 17

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
BAB XIV - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XIV - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 19

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
- a. nama dan alamat wajib retribusi;
- c. besarnya kelebihan pembayaran;
- b. masa retribusi;
- d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung kepada Bupati atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat, merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.
BAB XV - PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 20

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan sepanjang adanya alasan yang jelas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XVI - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh jika:
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
BAB XVI - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 22

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XVII - KETENTUAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 23

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Bupati dapat menunjuk Pejabat dan/atau Perangkat Daerah tertentu untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pejabat dan/atau Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB XVIII - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 24

- (1) Kantor yang melaksanakan pemungutan Retribusi Izin Gangguan dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling tinggi 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
- (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XIX - KEWENANGAN PENGELOLAAN RETRIBUSI
Pasal 25

- (1) Kewenangan penandatanganan izin gangguan, dilakukan oleh Bupati atau Pejabat atau Kepala Kantor yang ditunjuk.
- (2) Pejabat atau Kepala Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB XIX - KEWENANGAN PENGELOLAAN RETRIBUSI
Pasal 26

- (1) Bupati menetapkan Kantor Pelayanan Terpadu sebagai pengelola Retribusi Izin Gangguan.
- (2) Kewenangan pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan Kantor pengelola sebagaimana dimaksud ayat (1), selanjutnya dapat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB XX - PEMANFAATAN
Pasal 27

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Izin Gangguan diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
BAB XXI - KETENTUAN KHUSUS
Pasal 28

Setiap pejabat dan/atau Kantor dilarang melakukan pungutan dalam bentuk dan jenis apapun, selain dari yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
BAB XXII - PENYIDIKAN
Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XXIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1), adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan negara.
BAB XXIV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 31

Izin gangguan yang masih berlaku pada saat Peraturan Daerah ini diberlakukan, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan habisnya jangka waktu izin dimaksud, dan untuk selanjutnya menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB XXIV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi Daerah yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 12 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Gangguan, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.
BAB XXV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 12 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Gangguan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XXV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XXV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
Ditetapkan di Curup Pada tanggal 9 Juni 2011
BUPATI REJANG LEBONG,
SUHERMAN
Diundangkan di Curup pada tanggal 13 Juni 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG,
SUDIRMAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2011 NOMOR 41 SERI C
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 3 TAHUN 2011 TANGGAL 13 JUNI 2011
KLASIFIKASI GANGGUAN, KELOMPOK JENIS USAHA DAN TARIF RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
| NO | KLASIFIKASI GANGGUAN | JENIS USAHA | TARIF (Rp) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | LINGKUNGAN | | |
| | ALIH FUNGSI LINGKUNGAN TANAH | | |
| 1 2) Tempat Agen | SPBU : 1) SPBU Pertamina | JASA TERTENTU - - | 1.450.000 450.000 |
| | 1) Pendirian Hotel Dan Cottage 2) Operasional Hotel Melati; 3) Operasional Hotel Bintang; | - - - - Kelas I Kelas II Kelas III Kelas I Kelas II Kelas III - JASA TERTENTU - - - - | 375.000 |
| 2 PERHOTELAN 3 | RESTORAN 1) Rumah Makan (Kapasitas diatas 41 Kursi) 2) Rumah Makan (Kapasitas 21 Kursi s/d 40 3) Rumah Makan (Kapasitas 11 Kursi s/d 20 4) Rumah Makan ( Kapasitas 10 Kursi) 5) Operasional Restoran 6) Usaha Operasional Rumah Makan 7) Usaha Operasional Pondok Wisata | JASA TERTENTU - Melati I Melati II Melati III Bintang I Bintang II Bintang III JASA TERTENTU | 750.000 350.000 450.000 550.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 277.500 255.000 232.500 210.000 300.000 200.000 175.000 150.000 |
| | Kursi) Kursi) GALIAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 1) Penambangan Daerah 2) Eksploitasi ≤ 2 Ha 3) Eksploitasi > 2 Ha | | 125.000 100.000 250.000 |
| 4 | 4) Perpanjangan PD | | |
| | | | 500.000 750.000 250.000 |
| 5 | SARANG BURUNG WALET | JASA TERTENTU - | |
| 6 a | Usaha Sarang Burung Walet | | 375.000 |
| b | KESEHATAN Penyelenggaraan Sarana Kesehatan, Pengelola Pestisida; 1) Luas Lantai s/d 100 M2 | JASA UMUM - - - - - | 200.000 250.000 300.000 350.000 |
| | 2) Luas Lantai > 100 M2 s/d 250 M2 3) Luas Lantai > 250 M2 s/d 500 M2 4) Luas Lantai > 500 M2 s/d 750 M2 5) Luas Lantai > 750 M2 s/d 1000 M2 6) Luas Lantai > 1000 M2, untuk kelebihannya dikenakan per m² | - - - - | 400.000 450.000 m² |
| | Penyelenggaraan Kesehatan Swasta 1) Rumah Sakit, Luas Lantai s/d 5000 | - | (+Rp.500/ |
| | 2) Rumah Sakit, Luas Lantai > 5000 M2 | | 1.000.000 (+Rp.500/ m²) |
| | | | 50% dari |
| | M2 3) Uji Coba Rumah Sakit | | ketentuan |
| | | | yang berlaku |
| c | Penyelenggaraan SIP,SIK Tenaga Medis | - | 200.000 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| | 1) Praktek Dokter Spesialis/Spesialis Gigi 2) Praktek Dokter/Dokter Gigi Umum | - | 175.000 |
| | 3) Praktek/Izin Kerja Bidan,Perawat,Fisioterafis, | - | 150.000 |
| | Nutrisionis. 4) Refraksionis Optisien | - | 100.000 |
| d | Penyelenggaraan Pengobatan Tradisonal | | |
| | 1) Sarana Pengobatan Tradisional | - | 200.000 |
| | 2) Pengobat Tradisional | - | 150.000 |
| 7 | PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN: 1. Pengolahan/Pengumpulan Sampah | JASA UMUM | |
| | dan Barang Bekas; | | |
| | 1) Usaha Pengolahan Sampah Plastik,Karton, | - | 250.000 |
| | dan sejenisnya 2) Usaha Pengumpulan Besi Tua, Aluminium, Seng/ Kaleng, dan sejenisnya | - | 200.000 |
| | | | 175.000 |
| | 2. Usaha Pengolahan Pupuk Organik | - | |
| 8 | PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS Usaha Penyediaan Pengelolaan Mandi/Cuci/Kakus | JASA UMUM - | 175.000 |
| | 1) | - | 375.000 |
| | 2) Kursus Montir Mobil/Motor | - | 360.000 |
| 9 | PENDIDIKAN | JASA UMUM | |
| | Penyelenggaraan Diklat Teknis | | |
| | 3) Kursus Menyetir Mobil | - | 345.000 |
| | 4) Kursus (Komputer,Menjahit,Bhs.Inggris, & | - | 210.000 |
| | Sejenisnya) Seni | | |
| | 5) Kursus | - | 100.000 |
| 10 1 | REKREASI, OLAH RAGA DAN SENI BUDAYA REKREASI | JASA USAHA | |
| a | Objek dan Daya Tarik Wisata 1) Objek dan Daya Tarik | (Per-Ha) | 150.000 |
| | Wisata Alam 2) Objek dan Daya Tarik Wisata Budaya/Lokasi | - | 150.000 |
| | 3) Pentas dan Lomba Satwa | ( 1 x Pertunjukan) | 150.000 |
| | 4) Objek Wisata Agro | - | 100.000 |
| b | Rekreasi Wisata | | |
| | 1) Pemandian Alam | - | 200.000 |
| | 2) Taman Rekreasi | Klasifikasi A (Lokasi | 175.000 |
| | | 4 Ha) Klasifikasi B (Lokasi 3 Ha) | 150.000 |
| | | Klasifikasi C (Lokasi Ha) | 100.000 |
| | 3) Pertunjukan Berpindah-Pindah | ( 1 x Pertunjukan) | 300.000 |
| | 4) Gedung Pertunjukan/Gedung Pementasan | - | 200.000 |
| 2 | OLAH RAGA DAN SENI BUDAYA | | |
| | 1) Sirkus dan Ketangkasan Olah Raga dan | ( 1 x Pertunjukan) | 250.000 |
| | Sejenisnya/unit 2) Gelanggang Renang | - | 100.000 |
| | 3) Lapangan Tennis/Unit | - | 100.000 |
| | 4) Lapangan Bulu Tangkis/Unit | - | 100.000 |
| | 5) Gelangang Permainan; Play Station, Dingdong, Video Game, dan Sejenisnya/Unit | - | 100.000 |
| | 6) Hiburan Kuda Lumping | - | 180.000 |
| | 7) Kesenian Wayang Kulit, Wayang | - | |
| | Golek/Orang 8) Sanggar Senam | - | 175.000 210.000 |
| | PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA | JASA USAHA | |
| | 1) Kapasitas diatas 41 Kamar | - | 375.000 |
| 11 | 2) Kapasitas 21 s/d 40 Kamar | | 360.000 |
| | 3) Kapasitas 21 Kamar | - | 345.000 |
| 12 | LINGKUNGAN TANAH LAINNYA | - JASA | |
| | ALIH FUNGSI 1) Usaha Industri: | TERTENTU | 1.500.000 |
| | 1. Golongan A (200.000.001 Ke Atas) 2. Golongan B (100.000.0001 s/d 200.000.000) | - - | 600.000 |
| 2) Operasional 3) Pembuatan 4) Pembuatan | 3. Golongan C 4. Golongan D | (50.000.001 s/d 100.000.000) (30.000.001 s/d 50.000.000) | - - | 450.000 300.000 | 450.000 300.000 |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ALIH PENGGUNAAN Usaha | FUNGSI AIR TANAH SUMBER Minuman Mineral Dalam | MATA AIR Kemasan | JASA TERTENTU | | |
| 1 | ALIH FUNGSI SUNGAI PENGAMBILAN BAHAN GOLONGAN GALIAN C 1) Keperluan Penambangan Daerah | ALIH FUNGSI SUNGAI PENGAMBILAN BAHAN GOLONGAN GALIAN C 1) Keperluan Penambangan Daerah | - JASA TERTENTU - | 450.000 | 450.000 |
| 2 5) tasi 6) Keperluan 7) Keperluan IZIN | ≤ 2 Ha/Tahun Eksploitasi > 2 Perpanjangan PENYEDIAAN WISATA 1) Perahu Bermesin/Unit 2) Perahu Tidak Bermesin/Unit 3) Sepeda Air/Unit ALIH FUNGSI UDARA SARANA PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI | Ha/Tahun PD TIRTA | - - - JASA UMUM | | |
| | 1) Penggunaan Tower Listrik Tegangan Tinggi 2) Penggunaan Tower Telkomsel 3) Keperluan Warung Telepon ( > 4 Kamar) 4) Keperluan Warung Telepon ( 4 Kamar ) 5) Penggunaan Tower Telpon Sesuler 6) Keperluan Warung telepon ( 3 Kamar ) 7) Keperluan Warung Telepon ( 2 Kamar ) 8) Penggunaan Tower Siaran Televisi 9) Keperluan Warung Telepon (1 KPU) 10) Penggunaan Tower Siaran Radio 11) Keperluan Frekuensi Radio Komunikasi/ORARI | 1) Penggunaan Tower Listrik Tegangan Tinggi 2) Penggunaan Tower Telkomsel 3) Keperluan Warung Telepon ( > 4 Kamar) 4) Keperluan Warung Telepon ( 4 Kamar ) 5) Penggunaan Tower Telpon Sesuler 6) Keperluan Warung telepon ( 3 Kamar ) 7) Keperluan Warung Telepon ( 2 Kamar ) 8) Penggunaan Tower Siaran Televisi 9) Keperluan Warung Telepon (1 KPU) 10) Penggunaan Tower Siaran Radio 11) Keperluan Frekuensi Radio Komunikasi/ORARI | | 1.250.000 1.000.000 | 1.250.000 1.000.000 |
| 1 | | | - - - - - - - - - | 400.000 385.000 375.000 365.000 355.000 750.000 335.000 500.000 450.000 | 400.000 385.000 375.000 365.000 355.000 750.000 335.000 500.000 450.000 |
| 1 | GANGGUAN BERSUMBER DARI GETARAN/ KEBISINGAN SUMBER GETARAN/KEBISINGAN 1) Vulkanisir Ban | GANGGUAN BERSUMBER DARI GETARAN/ KEBISINGAN SUMBER GETARAN/KEBISINGAN 1) Vulkanisir Ban | JASA TERTENTU - - - - - | 375.000 315.000 315.000 | 375.000 315.000 315.000 |
| 2 | 2) Mesin Huller Padi, Jagung, Kopi 3) Mesin Bubut 4) Mesin Las Listrik/Ketok/Terali 5) Sawmil Kayu BERASAL DARI GETARAN/KEBISINGAN LAINNYA 1) Bengkel Mobil 2) Bengkel Motor 3) Bengkel Dinamo 4) Alat-alat Pembuatan Meubel 5) Tampal Ban 6) Parut Kelapa | 2) Mesin Huller Padi, Jagung, Kopi 3) Mesin Bubut 4) Mesin Las Listrik/Ketok/Terali 5) Sawmil Kayu BERASAL DARI GETARAN/KEBISINGAN LAINNYA 1) Bengkel Mobil 2) Bengkel Motor 3) Bengkel Dinamo 4) Alat-alat Pembuatan Meubel 5) Tampal Ban 6) Parut Kelapa | JASA TERTENTU - - - - - | 250.000 500.000 | 250.000 500.000 |
| | | | | 345.000 210.000 210.000 210.000 | 345.000 210.000 210.000 210.000 |
| | | | | 142.500 | 142.500 |
| | Pandai Besi | | - | | |
| | | Knalpot | | 127.500 | 127.500 |
| | Bengkel Las | | | | |
| 7) 8) | | | | | |
| | | | | 100.000 | 100.000 |
| | | | - | | |
| B | SOSIAL KEMASYARAKATAN | | |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1 | ANCAMAN KEMEROSOTAN MORAL 1) Operasional Bar dan Discotik | JASA TERTENTU - - | 1.000.000 750.000 600.000 500.000 |
| | TEMPAT KHUSUS PARKIR Pengelolaan Khusus Parkir Yang Disediakan | | 400.000 |
| | 2) Operasional Cafe Karaoke 3) Operasional Panti Pijat | - | |
| | 4) Operasional Sauna | - | |
| | 5) Operasional Warung Internet | - | 210.000 |
| | 6) Operasional Rumah Billyard/Unit | Meja Besar | 150.000 |
| | | Meja Sedang | 125.000 |
| | 7) Operasional Rental Musik | Meja Kecil - | 100.000 |
| 2 | 9) Berlangganan PENJUALAN MINUMAN BER Pengencer Minuman Beralkohol | - JASA | 195.000 |
| | 8) Operasional Rental VCD Operasional Digital | - | 142.500 |
| | 1) Gol.A [Kadar Ethanol (C2H5OH) 1% s/d 2) Gol.B [Kadar Ethanol (C2H5OH) 5% s/d 55%] 4) Golongan A dan B 5) Golongan AB dan C KETERTIBAN UMUM | TERTENTU - - | 100.000 |
| | ALKOHOL 1. Gol. A,B,C 2. Penjual Minuman Beralkohol Gol. A,B,C 3. Perdagangan Minuman Beralkohol: 3) Gol.C [Kadar Ethanol (C2H5OH) 20% s/d | Pengencer Pengencer Pengencer JASA USAHA - | 400.000 250.000 500.000 |
| 3 a b | | Penyalur(Subdistributor) Pengencer Penyalur(Subdistributor) Pengencer Penyalur(Subdistributor) Penyalur(Subdistributor) Penyalur(Subdistributor) | 150.000 600.000 200.000 700.000 500.000 800.000 600.000 |
| | KETERTIBAN UMUM LAINNYA 1) Pengelolaan Kios disekitar objek wisata 2) Penggunaan Terapi 3) Penyelenggaraan Balapan Mobil/Motor | | 100.000 |
| | | | 100.000 250.000 350.000 200.000 |
| | 4) Pendirian Organ Tunggal | JASA TERTENTU - - - - - - - - - - - - | 250.000 |
| | | - | 100.000 |
| | Pendirian Musik/Band Biro Perjalanan Wisata Angkutan Wisata Gedung Bioskop | - | 300.000 250.000 232.500 |
| | 13) Home Industri Alat Kesenian 14) Pendirian Sanggar Seni | | |
| | | | 1.000.000 700.000 |
| C | EKONOMI | | |
| | 5) 6) 7) | | |
| | 8) | | |
| | 9) Cabang Biro Perjalanan 10) Promosi/Pameran dan | | |
| | | | 200.000 100.000 |
| | Wisata Festival | | |
| | 11) Jasa Pariwisata 12) Salon Kecantikan dan | | 100.000 |
| | | | 100.000 |
| | Babershop | | |
| | PENURUNAN PRODUKSI USAHA MASYARAKAT SEKITAR | PENURUNAN PRODUKSI USAHA MASYARAKAT SEKITAR | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 1 | PASAR GROSIR: | PASAR GROSIR: | JASA USAHA | |
| | 1) | Grosir/Levelansir | - | 345.000 330.000 |
| | 2) 3) | Pengadaan Buku Sekolah | - - | 330.000 |
| | 4) | Pengadaan Barang Elektronik Pengadaan Alat Tulis dan | - | |
| | | Percetakan Belah | | 330.000 |
| | 5) | Pengadaan Barang Pecah Jadi | - | 315.000 |
| | 6) | Pengadaan Pakaian | - | 315.000 |
| | 7) | Pengadaan Meubel | - | 315.000 |
| | 8) | Pengadaan Onderdil Motor dan Mobil | - | 315.000 |
| | 9) | Pengadaan Keramik | - | 315.000 |
| | 10) | Pengadaan Mainan Anak-anak | - | 210.000 |
| | 11) | Pengadaan Sepatu | - | 210.000 |
| 2 | PERTOKOAN: | PERTOKOAN: | JASA USAHA | |
| | 1) | Mall/Supermarket | - | 1.000.000 |
| | 2) | Mini Market | - | 500.000 |
| | 3) | Toko Sepeda | - | 330.000 |
| | | | - | 330.000 |
| | 4) | Toko Buku | | |
| | 5) | Toko Kelontongan | - | 330.000 |
| | 6) | Toko Perhiasan (Emas,Berlian,Perak, dll) | - | 315.000 |
| | 7) | Toko Asesoris /Mobil/Motor/Ganti Oli | - | 315.000 |
| | 8) | Toko Meubel Kayu | - | 315.000 |
| | 9) | Toko Obat-obatan | - | 315.000 |
| | 10) | Toko Meubel Rotan | - | 277.500 |
| | 11) | Toko Manisan | - | 250.000 |
| | 12) | Toko Dagang Kain | - | 142.500 |
| | 13) | Toko Kaset Biasa/Tape Recorder | - | 112.500 |
| | 14) | Toko Bunga Plastik | - | 100.000 |
| 3 | PASAR LAINNYA: | PASAR LAINNYA: | JASA USAHA | |
| | 1) | Dealer Kendaraan Roda Enam, Empat dll) | - | 1.000.000 |
| | 2) | Gudang Hasil Perkebunan (kopi, jahe, | - | 375.000 |
| | 3) | Dealer Kendaraan Roda Dua | - | 500.000 |
| | 4) | Jual Beli Mobil Second | - | 345.000 |
| | 5) | Gudang Alat- Alat Bangunan | - | 345.000 |
| | 6) | Distributor Air Minum Dalam Kemasan | - | 345.000 |
| | 7) | Jual Beli Motor Second | - | 330.000 |
| | 8) | Gudang 9 Bahan Pokok (Gd. Manisan) | - | 330.000 |
| | 9) | Studio Fhoto | - | 315.000 |
| | 10) | Industri Pembuatan Roti | - | 315.000 |
| | 11) | Jasa Konsultan | - | 315.000 |
| | | Perkoperasian | | |
| | 12) | | - | 315.000 |
| | 13) | Penerbitan Surat Kabar | - | 315.000 |
| | 14) | Potocopy dan Perlengkapan | - | 315.000 |
| | 15) | Makanan Ternak | - | 300.000 |
| | 16) | Peternakan Unggas | - | 300.000 |
| | 17) | Penampungan Ayam Potong | - | 300.000 |
| | 18) | Gudang Onderdil Kendaraan Bermotor | - | |
| | 19) | | - | 255.000 |
| | | Gudang Rokok | | 232.500 |
| | 20) | Optikal | - | 210.000 |
| | 21) | Sarana Produksi Pertanian | - | 210.000 |
| | 22) 23) | Pembuatan Perabot Alluminium | - | 165.000 142.500 |
| | 24) | Penggilingan Cabe,Kopi, dan sejenisnya | - | |
| | 25) | Industri Rumah Tangga | - | 142.500 |
| | 26) | Obras | - | 142.500 |
| | | Kerajinan etalase | - | 100.000 |
| | 27) | Depot Burung | - | 100.000 |
| | | | | 100.000 100.000 |
| | 28) | Video Shoting | - - | |
| | 29) Gudang/Penyalur Jual Beli Sayur-Mayur PENURUNAN NILAI EKONOMI BENDA TETAP | 29) Gudang/Penyalur Jual Beli Sayur-Mayur PENURUNAN NILAI EKONOMI BENDA TETAP | | |
| | BENDA BERGERAK YANG | BENDA BERGERAK YANG | JASA USAHA | 250.000 |
| 1 | TEMPAT 1) Tempat | PELELANGAN Pelelangan Ternak | | |
| | DAN BERADA | DAN BERADA | - | |
| 2) Tempat Pelelangan Ikan 3) Tempat Pelelangan Hasil Bumi dan Hasil Hutan | - - | 200.000 175.000 |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| EKONOMI LAINNYA | JASA TERTENTU | |
| Jasa Perbankan: | | |
| A. Perbankan: | | |
| 1) Perseroan Terbatas | - | 1.000.000 |
| Kantor Pusat 2) Perseroan Terbatas Kantor Cabang | - | 500.000 |
| 3) Perseoran Terbatas Kantor Cabang | - | 250.000 |
| Pembantu/Unit B. Bukan Perbankan: | - | 500.000 |
| 1) Perseroan Terbatas K1 | - | 450.000 |
| 2) Perseroan Terbatas K2 3) Perseoran Terbatas K3 | - | 400.000 |
| C. Bentuk Lainnya: | | |
| 1. Bentuk Perusahaan lainnya (BPL); | | |
| a. Kantor | - | 250.000 |
| Pusat b. Kantor Cabang | - | 200.000 |
| 2. Perusahaan Asing (PA); a. Kantor Pusat | - | 1.000.000 |
| b. Kantor Cabang | - | 950.000 |
| Perdagangan: | | |
| 1. Usaha Kecil; | | |
| a. C1 (150.000.001 s/d 200.000.000) b. s/d 150.000.000) | - | 275.000 |
| C2 (100.000.001 | - | 225.000 |
| c. C3 ( 50.000.001 s/d 100.000.000) 50.000.000) | - | 175.000 |
| d. C4 (Sampai | - | 100.000 |
| dengan 2. Usaha Menengah; | | |
| a. B1 (400.000.001 s/d 500.000.000) b. B2 (300.000.001 s/d 400.000.000) | - - | 500.000 400.000 |
| s/d 300.000.000) | - | 300.000 |
| c. B3 (200.000.001 3. Usaha Besar; | - | 1.500.000 |
| a. A1 (500.000.001 S/D 750.000.000) b. A2 (750.000.001 Ke atas) | - | 1.000.000 |
| Perusahaan Jasa Pemborongan: | | |
| 3) 1. Klasifikasi M | - | 1.000.000 |
| Klasifikasi M1 | - | 500.000 |
| 2. 3. Klasifikasi M2 | - | 345.000 |
| 4. | | 330.000 |
| Klasifikasi K1 5. Klasifikasi K2, K3 | - - | 315.000 |
| Persekutuan Komanditer (CV)/, dan Firma: | | |
| 4) 1) K1 | - | 250.000 |
| 2) K2 | - | 225.000 |
| 3) K3 | - | 200.000 |
| Koperasi: | | |
| 5) 1. K1 | - | 135.000 |
| 2. K2 | - | 125.000 |
| 3. K3 | - | 100.000 |
| Perusahaan Perorangan (PO): | | |
| 6) C1 | - | 135.000 |
| 1. 2. C2 | - | 125.000 |
| 3. C3 | - | 100.000 |
| 7) Depot Kayu 8) Tukang Jahit | - - | 210.000 |
| 10) Servis Alat Elektronik (Kulkas, TV, AC dan | - | 200.000 |
| 9) Warung Manisan | - | 200.000 195.000 |
| sejenisnya 11) Pangkas Rambut Servis Jok | - - | 180.000 145.000 |
| 12) | | |
| 13) Rias Pengantin 14) Tukang Kaleng | - - | 145.000 135.000 |
| 15) Tukang Kasur | - | 125.000 |
|----------------------|-----|-----------|
| 16) Tukang Sapu Ijuk | - | 125 |
BUPATI REJANG LEBONG,
SUHERMAN
N/A
Preamble

Menimbang
PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TORAJA UTARA,
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, kebijakan pemungutan retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan cara penyediaan atau perbaikan fasilitas, sarana dan prasarana khususnya dalam pengendalian dan pengawasan terhadap gangguan yang ditimbulkan, membutuhkan pembiayaan sehingga dapat dipungut retribusi berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas;
- c. bahwa Retribusi Izin Gangguan menurut UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, merupakan kewenangan yang diberikan kepada Daerah untuk mewujudkan kemandirian Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan.
1
Mengingat
2
- 1. Undang-Undang Gangguan (HO) Staatsblad Nomor 226 Tahun 1926 yang diubah dan disempurnakan terakhir dengan Staatsblad Nomor 14 dan Nomor 450 Tahun 1940;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
3
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
dan
BUPATI TORAJA UTARA
Menetapkan
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Toraja Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disebut Sekdakab.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disebut Setdakab.
8. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara.
9. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5
6
10. Peraturan Daerah adalah peraturan perundangundangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
11. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Toraja Utara.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun persekutuan, perkumpulan, yayasan atau organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Tempat Usaha adalah tempat-tempat untuk melakukan kegiatan usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud untuk mencari keuntungan.
14. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman, dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
15. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Gangguan/Hinder Ordonantie (HO) Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 yang diubah dan disempurnakan dengan staatsblad Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450.
7
16. Tim Kerja Izin Gangguan adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk memberikan pertimbangan dalam rangka memberikan atau menolak atas permohonan Izin Gangguan.
17. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
18. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam Pemberian Izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari Pemerintah Daerah.
21. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
22. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan
8
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi atas pemberian izin gangguan.
27. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II - NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2
Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terusmenerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
BAB II - NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2
Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin gangguan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Gangguan
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
BAB IV - PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN PEMBERIAN IZIN
Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu mengisi formulir dan disertai keterangan yang sejelas-jelasnya, jika diperlukan dapat dilengkapi gambar lokasi tempat usaha beserta lingkungan sekitarnya, termasuk tentang mesin-mesin, perkakas dan alat penolong serta cara memasangnya yang dilengkapi keterangan tentang fungsi dan cara kerjanya dan keterangan tentang apa yang dikerjakan, dibuat, dikumpulkan untuk disimpan dalam bangunan tempat usaha tersebut.
- (3) Permohonan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1, harus dilengkapi persyaratan yang terdiri dari :
- a. fotocopy sertifikat atau bukti kepemilikan/penguasaan tanah/atau bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha;
- b. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- c. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Domisili atau Dokumen Kependudukan lainnya;
- d. fotocopy Sertifikat AMDAL atau Dokumen lainnya yang bertujuan untuk mengelola lingkungan hidup;
- e. akta Pendirian Perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum;
- f. surat pernyataan persetujuan dan tidak berkeberatan dari pemilik rumah/tanah apabila tempat usaha tersebut bukan miliknya sendiri;
10
11
- g. pernyataan tidak keberatan dari warga masyarakat (tetangga) yang berdiam disekitar tempat usaha minimal 4 (empat) Kepala Keluarga (KK);
- h. bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir;
- i. foto pemilik usaha berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- j. Surat Pernyataan bersedia mentaati segala aturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terhadap jenis-jenis usaha tertentu yang memerlukan persyaratan khusus akan ditetapkan tersendiri dengan Keputusan dan/atau Peraturan Bupati.
BAB IV - PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN PEMBERIAN IZIN
Pasal 7

- (1) Untuk membantu Bupati dalam memberikan izin atau menolok izin dapat dibentuk Tim Kerja Izin Gangguan.
- (2) Tim Kerja Izin Gangguan mempunyai tugas dan fungsi pokok melakukan verifikasi izin gangguan dan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan pemberian izin gangguan.
- (3) Keanggotaan Tim Kerja Izin Gangguan adalah perwakilan instansi yang berhubungan dengan pemberian Izin Gangguan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi serta keanggotaan Tim Kerja Izin Gangguan ditetapkan dengan Keputusan dan/atau Peraturan Bupati.
BAB IV - PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN PEMBERIAN IZIN
Pasal 8

- (1) Dalam hal persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) telah benar dan lengkap maka akan dilakukan verifikasi dengan peninjauan ke lokasi usaha untuk melihat kebenaran data-data dan mendapatkan informasi dari masyarakat.
12
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak berkas persyaratan diterima secara benar dan lengkap.
- (3) Apabila hasil verifikasi telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pemerintah daerah dapat menerbitkan Izin Gangguan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal selesainya verifikasi.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3) tidak dipenuhi oleh Pemerintah Daerah maka permohonan izin gangguan dianggap disetujui.
BAB IV - PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN PEMBERIAN IZIN
Pasal 9

Setiap pemegang izin gangguan diwajibkan memasang tanda nomor izin di lokasi tempat usahanya yang mudah dilihat oleh umum.
BAB IV - PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN PEMBERIAN IZIN
Pasal 10

- (1) Pemegang izin gangguan diwajibkan mengajukan permohonan izin baru apabila :
- a. memperluas pekerjaan (tempat kerja/usaha) atau mengerjakannya dengan cara lain, sehingga mengubah bentuk dan sifat pekerjaannya semula;
- b. suatu pekerjaan yang sudah terhenti selama 3 (tiga) tahun tetapi ingin dimulai kembali baik dengan nama/jenis usaha yang sama maupun nama/jenis usaha yang berbeda;
- c. memperbaiki tempat kerja/usaha yang telah hancur (binasa).
- (2) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan izin gangguan, pelaku usaha tidak wajib mengajukan permohonan izin baru.
BAB IV - PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN PEMBERIAN IZIN
Pasal 11

- (1) Izin gangguan diberikan atas nama pemohon.
- (2) Izin gangguan dapat dialihkan kepada pihak lain.
- (3) Pengalihan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan syarat-syarat yang baru baik persyaratan administrasi maupun teknis kepada pemegang izin gangguan yang baru serta dengan menyebutkan alasan-alasan pemindahannya.
- (4) Dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diberitahukan persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga), maka pihak yang menerima pengalihan hak harus memenuhi persyaratanpersyaratan pengalihan hak.
- (5) Apabila persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi maka pemindahan izin gangguan tidak dapat dilakukan.
- (6) Pihak yang mendapatkan hak sebagai akibat adanya pengalihan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengajukan permohonan balik nama kepada Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang pengalihan hak diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB V - PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN GANGGUAN
Pasal 12

- (1) Penolakan terhadap izin gangguan dilakukan dengan Surat Ketetapan dan disertai dengan alasan mengapa izin tersebut ditolak.
- (2) Yang dapat menyebabkan izin ditolak :
- a. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
13
14
- b. tempat usaha berada di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- c. tempat usaha tersebut menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan terhadap masyarakat sekitar dan/atau kerusakan lingkungan;
- d. tempat usaha tersebut menggunakan sebagian atau bahkan keseluruhan fasilitas umum dan sosial, sehingga masyarakat tidak dapat menggunakan fasilitas tersebut dengan selayaknya;
- e. penyebaran kotoran (limbah) atau penguapan yang memuakkan atau bau yang memuakkan.
BAB V - PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN GANGGUAN
Pasal 13

Kekhawatiran akan mendapatkan persaingan usaha dalam suatu perusahaan, yang datang dari orang atau orang-orang yang berkepentingan tidak boleh dijadikan alasan penolakan izin.
BAB V - PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN GANGGUAN
Pasal 14

Apabila dengan persyaratan-persyaratan dapat diusahakan hilangnya keberatan tentang bahaya, kerugian atau gangguan maka izin dapat diberikan dengan bersyarat.
BAB VI - MASA BERLAKU
Pasal 15

- (1) Izin gangguan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat mengajukan pendaftaran ulang.
- (2) Untuk kepentingan pembinaan, pengawasan dan pengendalian maka setiap 3 (tiga) tahun sekali pemegang izin gangguan wajib mendaftar ulang.
- (3) Permohonan untuk mendapatkan izin gangguan dan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) akan dikenakan retribusi berdasarkan Peraturan Daerah ini.
15
- (4) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (5) Sebagai tanda bukti telah dilakukan pendaftaran ulang maka kepada pemegang izin akan diberikan pengesahan daftar ulang.
BAB VI - MASA BERLAKU
Pasal 16

Masa berlaku izin dapat berkurang atau dinyatakan tidak berlaku apabila :
- a. atas permintaan pemegang izin;
- b. pemegang izin mengubah tempat dan jenis usahanya tanpa pemberitahuan dan pengesahan kepada Bupati;
- c. tidak melaksanakan daftar ulang;
- d. pemegang izin tidak memenuhi kewajiban dan/atau melanggar ketentuan yang tercantum dalam izin gangguan.
BAB VI - MASA BERLAKU
Pasal 17

Setiap pemegang izin gangguan apabila ingin menghentikan atau menutup kegiatan usahanya wajib memberitahukan kepada Bupati.
BAB VIII - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 19

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
BAB VIII - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 20

- (1) Untuk mendapatkan izin gangguan baru dan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) akan dikenakan retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi izin gangguan berdasarkan indeks, ditentukan sebagai berikut :
- a. Indeks Modal;
1. Modal &lt; Rp. 50.000.000,-
: Indeks 2
2. Modal Rp. 51.000.000,- Rp. 100.000.000,- : Indeks 4
3. Modal &gt; Rp.100.000.000,-
: Indeks 6
- b. Indeks Luas Tempat Usaha;
1. Luas 1 -10 m2
: Indeks 2
2. Luas 11 - 25 m2
: Indeks 4
3. Luas 26 - 50 m2
: Indeks 6
4. Luas 51 - 100 m2
: Indeks 8
5. Luas 101 - 200 m2
: Indeks 10
- 6.
- Luas 201 - 500 m2
: Indeks 12
7. Luas 501 - 1000 m2
: Indeks 14
8. Luas &gt;1000 m2
: Indeks 16
16
- c. Indeks Kepadatan Penduduk (org/km2);
- (3) Besarnya tarif retribusi untuk izin gangguan baru adalah dengan mengalihkan tingkat pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dengan tarif harga dasar izin gangguan ditambah biaya leges.
- (4) Besarnya tarif dasar izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan itensitas gangguan yakni :
- (5) Besarnya tarif retribusi pendaftaran ulang izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif retribusi yang berlaku ditambah leges.
- (6) Besarnya tarif retribusi permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan pengalihan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dikenakan syarat-syarat yang baru termasuk dalam penentuan besaran tarif retribusi.
1. Sangat Jarang &lt;200
: Indeks 2
2. Jarang 201 - 400
: Indeks 4
3. Kurang Padat 401 - 600
: Indeks 6
4. Padat 601 - 800
: Indeks 8
- 5.
- Sangat Padat &gt;800
: Indeks 10
- d. Indeks Lokasi;
- 1.
- Dekat Jalan Negara
: Indeks 8
2. Dekat Jalan Provinsi
: Indeks 6
3. Dekat Jalan Kabupaten
: Indeks 4
4. Dekat Jalan Desa
: Indeks 2
- a.
- Gangguan Kecil
- Rp. 100.000,-
- b. Gangguan Sedang
- Rp. 200.000,-
- c.
- Gangguan Besar : Rp. 300.000,-
BAB VIII - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 21

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
17
18
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB X - MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 23
Pasal 24

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB XI
Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
BAB XII - PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 26

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan jumlah retribusi terutang bertambah, maka langsung ditagih dengan STRD.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
BAB XIII - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 27

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan dan penagihan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
19
Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran
BAB XIII - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 28

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus untuk 1 (satu) bulan.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga
Pemanfaatan
BAB XIII - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 29

Pemanfaatan dari Retribusi Izin Gangguan diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan Izin Gangguan.
Bagian Keempat
Keberatan
BAB XIII - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
20
21
BAB XIII - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 31

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XIII - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 32

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
BAB XV - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 34

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika : a. diterbitkan Surat Teguran; atau b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
BAB XV - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 35

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
23
24
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XVI - PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN Pasal 36
Pasal 37

Pemeriksaan dilakukan oleh Dinas yang menangani Retribusi, Instansi dari Inspektorat dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan atas permintaan Bupati.
BAB XVII - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 38

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
25
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundangundangan.
BAB XIX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 40

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XX - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 41

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 35 Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2009 Nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.
27
Diundangkan di Rantepao pada tanggal 31 Desember 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA,
LEWARAN RANTELA'BI'
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2011 NOMOR 17
28
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.
Ditetapkan di Rantepao pada tanggal 30 Desember 2011
BUPATI TORAJA UTARA,
FREDERIK BATTI SORRING
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pungutan retribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada Daerah untuk mewujudkan otonomi daerah yang mandiri dan bertanggungjawab. Kewenangan pemungutan retribusi dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya yang bersumber dari retribusi daerah diperlukan pengelolaan yang bertanggungjawab, terutama dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Upaya peningkatan retribusi daerah dilakukan dengan cara penyempurnaan pengelolaan, peningkatan kinerja pemungutan dan pengaturan retribusi yang dapat dipungut di Kabupaten Toraja Utara.
Retribusi yang dapat dipungut di wilayah Kabupaten Toraja Utara adalah Retribusi Izin Gangguan. Objek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan, sehingga digolongkan dalam Retribusi Jasa Usaha.
Kebijakan pemungutan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi yang ada di Kabupaten Toraja Utara. Kebijakan pemungutan dan penetapan tarif retribusi sudah seharusnya tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan/atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah serta kegiatan ekspor - impor.
PENJELASAN
Pasal 4 Cukup jelas. |

|------------------------||
PENJELASAN
Pasal 17 jelas. |

| Cukup
PENJELASAN
Pasal 18 |

| Cukup jelas. ||
PENJELASAN
Pasal 19 |

30##
PENJELASAN
Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas.Ayat (2)Huruf aCukup Jelas.Huruf bCukup Jelas.Huruf cIndeks kepadatan penduduk dihitung berdasarkan hasil pembagian antara jumlah penduduk dan luas wilayah (Km2). Data mengenai kepadatan penduduk berpedoman pada hasil Sensus Penduduk yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik dan atau Laporan Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Perhitungan indeks kepadatan kependudukan berlaku pada tahun berjalan dan bilamana pada saat perhitungan retribusi belum ada pedoman indeks kepadatan penduduk pada tahun tersebut dapat dipergunakan data tahun terakhir sebagai dasar perhitungan retribusi.Huruf dCukup Jelas.Ayat (3)Cukup Jelas.Ayat (4)Intensitas gangguan yang dimaksud berdasarkan tingkat gangguan terhadap kesehatan, keselamatan, ketenteraman, dan pencemaran lingkungan hidup. Jenis tempat usaha yang lain dan belum termasuk didalamnya akan ditetapkan dengan Keputusan dan atau Peraturan Bupati :1. Jenis tempat usaha dengan intensitas gangguan kecil :- 1) Usaha yang tidak mengerjakan, menyimpan atau memproduksi Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);- 2) Usaha yang tidak menggunakan peralatan produksi yang dijalankan dengan memakai tenaga motor lebih dari 3 KW (4 PK);3132- 3) Usaha yang tidak menggunakan atau memakai asap, gas-gas atau uap-uap dengan hasil buangan yang besar.2. Jenis tempat usaha dengan intensitas gangguan sedang :- 1) Perusahaan percetakan;- 2) Pengelolaan gedung-gedung perkantoran/pertokoan;- 3) Perusahaan studio rekaman;- 4) Pengelola TV Kabel;- 5) Stasiun radio dan TV;- 6) Tower Telekomunikasi;- 7) Bengkel perbaikan sepeda, sepeda motor, mobil, aki dan dynamo;- 8) Tempat penampungan dan penjualan kertas bekas, besi bekas, kayu bekas, plastik bekas, dan barang-barang bekas lainnya;- 9) Pengepakan barang-barang dagangan, sortasi, perusahaan ekspedisi;- 10) Ruang pameran;- 11) Tempat pembuatan makanan dan minuman;- 12) Warung makanan dan minuman;- 13) Peredaran produk makanan, minuman dan rokok;- 14) Apotek, toko obat;- 15) Ruang/gedung/tempat penyimpanan penimbunan barangbarang dagangan;- 16) Tempat penyimpanan/garasi/pool kendaraan angkutan barang maupun orang;- 17) Tempat pencucian kendaraan bermotor (sepeda motor, mobil dan lain-lain);- 18) Travel;- 19) Perusahaan jasa Tenaga Kerja Indonesia (TKI)- 20) Usaha rekreasi dan hiburan umum yaitu taman rekreasi, gelanggang renang, permandian alam, usaha sarana fasilitas olahraga dan balai pertemuan;- 21) Tempat penginapan kelas losmen/wisma/home stay/guest home.333. Jenis tempat usaha dengan intensitas gangguan berat :- 1) Usaha yang dijalankan dengan alat kerja/motor tenaga uap, air dan gas bertekanan tinggi;- 2) Tempat yang dipergunakan untuk membuat, mengerjakan dan menyimpan mesin dan bahan peledak lainnya termasuk pabrik dan tempat penyimpanan petasan;- 3) Tempat yang dipergunakan untuk mengerjakan lemak-lemak dan damar;- 4) Tempat yang dipergunakan untuk memperoleh, mengerjakan dan menyimpan bahan-bahan atsiri (vluchting) atau yang mudah menguap;- 5) Tempat yang dipergunakan untuk menyimpan dan mengerjakan sampah;- 6) Pabrik minyak, pabrik spritus, pabrik cuka, pabrik tepung, pabrik porselin dan pecah belah;- 7) Tempat pembuatan batu merah, genteng, ubin/tegel, tempat pembakaran gamping, gips dan pembuatan kapur;- 8) Tempat pertukangan besi, tempat penempaan logam, tempat pemipihan logam;- 9) Tempat penggergajian, penimbunan kayu dan tempat pertukangan kayu;- 10) Tempat persewaan kendaraan;- 11) Klub malam, diskotik, panti pijat, panti mandi uap, salon kecantikan, pusat kesehatan/health centre, pusat kesegaran jasmani/fitness centre.- 12) Restoran, bar dan tempat penyelenggaraan musik hidup/discotik;- 13) Stasiun bahan bakar umum dan penjualan minyak pelumas;- 14) Tempat penyimpanan dan penjualan eceran minyak tanah, minyak solar, residu, spritus, alkohol, gas elpiji dan karbit;- 15) Klinik spesialis, rumah sakit bersalin, rumah sakit umum, laboratorium, pengobatan, industri farmasi, klinik kecantikan;- 16) Tempat peternakan unggas, sapi, sapi perah dan sejenisnya;- 17) Tempat penginapan kelas hotel berbintang.## Contoh Perhitungan :Seorang pengusaha ingin mendirikan bengkel sepeda motor yang terletak di Kecamatan Rantepao, mempunyai luas bangunan 100 m2, lokasi usaha berada di jalan kabupaten. Modal usaha Rp. 70.000.000,-## Diketahui :1. Modal usaha : Indeks 42. 2.3. Luas bangunan 100 m2 : Indeks 83. Lokasi Kec. Rantepao : Indeks 10 ( Indeks kepadatan penduduk berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik )4. Dekat jalan Kabupaten : Indeks 45. Tergolong usaha dengan intensitas gangguan sedang.## Hasil Perhitungan :1. Retribusi izin baru2. = (Tingkat Pengguna Jasa x Harga Dasar Izin Gangguan)3. = [{(4+8+10+4) / 4} x Rp. 200.000,-] + Rp. 10.000,-4. = {6,5 x Rp. 200.000,-} + Rp. 10.000,-5. = Rp. 1.310.000,-2. Retribusi pendaftaran ulang 3 (tiga) tahun sekali7. = (25 % x Rp. 1.300.000,-)8. = Rp. 325.000,- + Rp. 10.000,-9. = Rp. 335.000,-## Ayat (5)Yang dimaksud dengan 'tarif retribusi yang berlaku' adalah besaran tarif retribusi saat penerbitan izin gangguan baru.## Ayat (6)Cukup Jelas.##
PENJELASAN
Pasal 22

Cukup jelas.

3435```
PENJELASAN
Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Ayat (1)

```Yang dimaksud dengan 'instansi yang melaksanakan pemungutan' adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan retribusi.36Ayat (2) Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan DewanPerwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.Ayat (3) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 43 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 19