PERATURAN GUBERNUR GUBERNUR Nomor 36 Tahun 2017
Tentang PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN
Berlaku: 21 Juli 2017
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
GUBERNUR JAWA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TIMUR,
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (6), Pasal 10 ayat (5), Pasal 25 ayat (6), Pasal 28 ayat (5), Pasal 30 ayat (3), dan Pasal 33 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan;
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2690);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
4. Undang-Undang
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulaupulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Zonasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2009 tentang Mitra Bahari;
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.27/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Industrialisasi Kelautan dan Perikanan;
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.29/MEN/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan di Bidang Penangkapan Ikan;
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Negara Republik Indonesia;
21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34/PERMEN-KP/2014 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
22. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan;
23. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16/PERMEN-KP/2016 tentang Kartu Nelayan;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2005 tentang Usaha Perikanan dan Usaha Kelautan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 2 Seri E);
Menetapkan:
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 57);
27. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 97 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil Tahun 2011-2030;
28. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Izin Bidang Kelautan dan Perikanan di Jawa Timur;
29. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 137 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu;
MEMUTUSKAN:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Timur.
5. Perlindungan nelayan adalah segala upaya untuk membantu nelayan dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha perikanan.
6. Pemberdayaan nelayan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan nelayan untuk melaksanakan usaha perikanan yang lebih baik.
7. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan.
8. Nelayan kecil adalah nelayan melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehar-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT).
9. Nelayan tradisional adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
10. Nelayan pemilik adalah nelayan yang memiliki kapal penangkap ikan yang digunakan dalam usaha penangkapan ikan dan secara aktif melakukan penangkapan ikan.
11. Nelayan buruh adalah nelayan yang menyediakan tenaganya turut serta dalam usaha penangkapan Ikan.
12. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
13. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
14. Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi perikanan, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan yang berkedudukan di Indonesia.
15. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
16. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem perikanan.
17. Usaha perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran.
18. Komoditas perikanan adalah hasil dari usaha perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
19. Asuransi perikanan adalah perjanjian antara nelayan dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan.
20. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh perusahaan penjaminan atas pemenuhan kewajiban finansial nelayan kepada perusahaan pembiayaan dan bank.
21. Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk nelayan berdasarkan kearifan lokal.
22. Kartu Nelayan adalah kartu identitas nelayan dalam melakukan penangkapan ikan yang diterbitkan oleh dinas kabupaten/kota yang membidangi kelautan dan perikanan.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:
- a. pemberian subsidi;
- b. perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil penangkapan ikan;
- c. penyediaan penyuluh perikanan;
- d. penyediaan informasi;
pendataan
- e. pendataan dan penerbitan kartu nelayan;
- f. peran serta masyarakat; dan
- g. tata cara pengenaan sanksi administratif.
BAB III - PEMBERIAN SUBSIDI
Pasal 3

- (1) Subsidi yang diberikan kepada nelayan meliputi air bersih dan/atau es kepada nelayan kecil dan/atau nelayan tradisional.
- (2) Selain subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Provinsi dapat memberikan subsidi bahan bakar minyak kepada nelayan kecil dan/atau nelayan tradisional.
- (3) Pemberian subsidi bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB III - PEMBERIAN SUBSIDI
Pasal 4

- (1) Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan oleh Dinas.
- (2) Dinas dapat menganggarkan program pemberian subsidi setiap tahun sesuai dengan kebutuhan dan didasarkan atas kemampuan keuangan daerah.
BAB III - PEMBERIAN SUBSIDI
Pasal 5

Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan secara tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat jumlah.
BAB III - PEMBERIAN SUBSIDI
Pasal 6

- (1) Untuk menjamin pemberian subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas melakukan pengawasan atas penggunaan bahan yang disubsidi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas.
BAB III - PEMBERIAN SUBSIDI
Pasal 7

Untuk menjamin pemberian subsidi yang tepat sasaran, pemberian subsidi dilakukan dengan syarat:
- a. nelayan penerima subsidi telah memiliki Kartu Nelayan;
- b. memiliki izin usaha perikanan, izin pengadaan kapal penangkapan ikan, dan tanda daftar kapal penangkapan ikan, kecuali bagi nelayan tradisional;
- c. tidak sedang mendapatkan subsidi yang sama dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- d. melakukan kegiatan penangkapan ikan.
BAB III - PEMBERIAN SUBSIDI
Pasal 8

- (1) Air bersih dan/atau es yang diberikan subsidi harus berkualitas sesuai dengan kebutuhan nelayan atau sesuai dengan standar kebiasaan yang digunakan oleh nelayan sehari-hari.
- (2) Subsidi diberikan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan wajar nelayan dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan.
BAB III - PEMBERIAN SUBSIDI
Pasal 9

Pemberian subsidi air bersih dan/atau es dilakukan dengan cara penyaluran atau pemberian air bersih dan/atau es kepada nelayan secara langsung oleh unit pelaksana teknis Dinas.
BAB IV
Pasal 10

- (1) Pemilik dan penyewa kapal yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan melibatkan nelayan buruh wajib membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil secara tertulis.
- (2) Dinas bersama Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pembuatan perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Bagian Kedua Perjanjian Kerja
BAB IV
Pasal 11

- (1) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibuat bersama antara perusahaan atau pemilik kapal dengan nelayan buruh.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam hal perusahaan atau pemilik kapal mempekerjakan nelayan buruh dengan sistem pengupahan.
Bagian Ketiga Perjanjian Bagi Hasil
BAB IV
Pasal 12

- (1) Perjanjian bagi hasil dibuat dalam hal suatu usaha kegiatan penangkapan ikan dilaksanakan berdasarkan sistem bagi hasil.
- (2) Perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memuat paling sedikit:
- a. nama dan alamat para pihak;
- b. besaran bagi hasil;
- c. jangka waktu perjanjian; dan
- d. tempat dan tanggal perjanjian dibuat dan tanda tangan para pihak.
BAB IV
Pasal 13

- (1) Besaran bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dibuat berdasarkan prinsip adil, menguntungkan bagi kedua belah pihak, dan mempertimbangkan kearifan lokal.
- (2) Selain prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besaran bagi hasil dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dalam hal dipergunakan perahu layar, maka paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari hasil bersih merupakan hak nelayan buruh; dan
- b. dalam hal dipergunakan kapal motor, maka paling sedikit 40% (empat puluh perseratus) dari hasil bersih merupakan hak nelayan buruh.
BAB IV
Pasal 14

- (1) Hasil bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) merupakan hasil ikan yang diperoleh dari penangkapan dengan ketentuan:
- a. setelah diambil sebagian untuk keperluan makan sehari-hari pada saat melakukan penangkapan ikan bagi para nelayan buruh menurut kebiasaan setempat; dan
- b. dikurangi dengan beban dan/atau biaya yang menjadi tanggungan bersama dari pemilik dan para nelayan buruh.
- (2) Beban dan/atau biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. biaya pelelangan ikan;
- b. biaya perbekalan untuk para nelayan buruh selama di laut; dan
- c. biaya untuk sedekah laut atau selamatan bersama sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat.
BAB IV
Pasal 15

- (1) Jangka waktu perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c paling sedikit 1 (satu) tahun dengan ketentuan jika setelah jangka waktu itu berakhir diadakan pembaharuan perjanjian maka para nelayan buruh yang lama yang diutamakan.
- (2) Perjanjian bagi hasil tidak terputus karena pemindahan hak atas perahu/kapal, alat-alat penangkapan ikan kepada orang lain.
- (3) Dalam hal terjadinya pemindahan hak atas perahu/kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka semua hak dan kewajiban pemilik lama beralih kepada pemilik yang baru.
- (4) Dalam hal nelayan buruh meninggal dunia, maka ahli warisnya berhak melanjutkan perjanjian bagi hasil yang bersangkutan, dengan hak dan kewajiban yang sama hingga berakhirnya jangka waktu perjanjian.
- (5) Perjanjian bagi hasil dapat berakhir sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian dengan ketentuan antara lain:
- a. atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan;
- b. atas kehendak pemilik, jika nelayan buruh yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya dan harus mendapatkan persetujuan dari Dinas dan Pemerintah Kabupaten/Kota; atau
- c. jika nelayan buruh tanpa persetujuan pemilik kapal menyerahkan pengusahaan penangkapan ikan kepada orang lain.
- (6) Dalam hal berakhirnya perjanjian bagi hasil baik karena berakhirnya jangka waktu perjanjian maupun karena salah satu sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (5), nelayan buruh wajib menyerahkan kembali kapal/perahu, alat-alat penangkapan ikan kepada nelayan pemilik dalam keadaan baik.
BAB V - PENYEDIAAN INFORMASI
Pasal 16

- (1) Dinas membangun atau menyediakan Pusat Informasi Perikanan di setiap Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Pusat Informasi Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan sistem terpadu berbasis teknologi informasi.
- (3) Pusat Informasi Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh nelayan, pelaku usaha, dan/atau masyarakat.
BAB V - PENYEDIAAN INFORMASI
Pasal 17

- (1) Selain Pusat Informasi Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Dinas dapat menyediakan sistem terpadu berbasis teknologi informasi di Kantor/Balai Desa yang mempunyai potensi perikanan.
- (2) Sistem terpadu berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) berupa fasilitas teknologi informasi.
- (3) Fasilitas teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi tentang:
- a. potensi sumber daya ikan dan migrasi ikan;
- b. harga ikan;
- c. peluang dan tantangan pasar;
- d. prakiraan iklim, cuaca, dan tinggi gelombang laut;
- e. wabah penyakit ikan;
- f. pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan;
- g. pemberian subsidi dan bantuan modal; dan
- h. data pertumbuhan nelayan.
BAB VI - PENDATAAN DAN PENERBITAN KARTU NELAYAN
Pasal 18

- (1) Untuk mendapatkan program perlindungan dan pemberdayaan nelayan, setiap nelayan wajib memiliki Kartu Nelayan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota belum mampu mencetak Kartu Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kartu Nelayan dapat dicetak oleh Dinas.
BAB VI - PENDATAAN DAN PENERBITAN KARTU NELAYAN
Pasal 19

Dalam penyelenggaraan Kartu Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilakukan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
BAB VI - PENDATAAN DAN PENERBITAN KARTU NELAYAN
Pasal 20

- (1) Dinas melakukan pengelolaan dan penyajian data Kartu Nelayan.
- (2) Pengelolaan dan penyajian data Kartu Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem yang berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan database yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan instansi terkait lainnya.
BAB VI - PENDATAAN DAN PENERBITAN KARTU NELAYAN
Pasal 21

Dinas melakukan pendataan terhadap nelayan yang belum memiliki kartu nelayan.
BAB VI - PENDATAAN DAN PENERBITAN KARTU NELAYAN
Pasal 22

- (1) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kartu Nelayan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. pendataan nelayan yang belum memiliki Kartu Nelayan;
- b. pencetakan Kartu Nelayan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. distribusi Kartu Nelayan; dan
- d. pengelolaan database Kartu Nelayan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan pembinaan.
BAB VI - PENDATAAN DAN PENERBITAN KARTU NELAYAN
Pasal 23

- (1) Dinas menerima laporan pelaksanaan penerbitan, perubahan, perpanjangan, dan penggantian Kartu Nelayan dari Pemerintah Kabupaten/Kota setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan Kartu Nelayan kepada Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas teknis dibidang perikanan tangkap setiap 6 (enam) bulan.
BAB VI - PENDATAAN DAN PENERBITAN KARTU NELAYAN
Pasal 24

- (1) Dinas melakukan pembinaan pelaksanaan Kartu Nelayan berupa:
- a. koordinasi penyelarasan dan pengintegrasian pelaksanaan program Kartu Nelayan antar kabupaten/kota;
- b. pemberian bimbingan, pemantauan, evaluasi dan konsultasi pelaksanaan kartu nelayan; dan
- c. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan kartu nelayan.
- (2) Dinas melaporkan hasil pembinaan pelaksanaan Kartu Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
BAB VII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 25

- (1) Masyarakat secara perorangan maupun berkelompok mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan nelayan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam tahap:
- a. penyusunan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.
BAB VII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 26

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyusunan program perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dilakukan melalui usulan program perlindungan dan pemberdayaan nelayan yang berdaya guna dan berhasil guna.
Usulan
- (2) Usulan yang berdaya guna dan berhasil guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usulan program perlindungan dan pemberdayaan nelayan yang disesuaikan dengan permasalahan dan kebutuhan yang dihadapi oleh nelayan di suatu wilayah tertentu.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa atau Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota.
BAB VII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 27

Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui:
- a. konsistensi pada program yang telah ditetapkan;
- b. melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya perikanan dengan memperhatikan keberadaan masyarakat hukum adat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menjaga, memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta kelestarian fungsi lingkungan di wilayah penangkapan ikan;
- d. melaksanakan program pemberdayaan nelayan dan keluarga nelayan secara mandiri dan sukarela;
5. memantau pelaksanaan program perlindungan dan
- e. pemberdayaan nelayan; dan
- f. memberikan informasi atau laporan dalam pelaksanaan program perlindungan dan pemberdayaan nelayan.
BAB VII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 28

- (1) Peran serta masyarakat dalam pembinaan dan pengawasan program perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c dapat dilakukan dengan cara:
- a. melaporkan kerugian yang menimpa dirinya dan nelayan yang berkaitan dengan pelaksanaan program perlindungan dan pemberdayaan nelayan;
- b. melaporkan dugaan pencemaran, dan/atau perusakan wilayah pengkapan ikan;
- c. melaporkan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau kerusakan;
- d. melaporkan dugaan penyimpangan penggunaan bahan subsidi dan/atau bantuan lainnya yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau
- e. melaporkan tindakan pengrusakan, pencurian dan/atau perbuatan melawan hukum lainnya terhadap Pusat Informasi Perikanan.
- (2) Peran serta masyarakat dalam pembinaan dan pengawasan terhadap program perlindungan dan pemberdayaan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara perseorangan atau melalui organisasi kemasyarakatan kepada pihak yang berwenang dan/atau aparat penegak hukum.
BAB VIII - TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF Bagian Kesatu Sanksi Administratif Bagi Pelaku Usaha
Pasal 29

Pelaku usaha yang melakukan usaha di wilayah laut yang menjadi kewenangan Provinsi wajib memberikan ruang atau alur penangkapan ikan bagi nelayan kecil dan/atau nelayan tradisional.
BAB VIII - TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF Bagian Kesatu Sanksi Administratif Bagi Pelaku Usaha
Pasal 30

- (1) Setiap pemegang pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran tertulis;
- b. pembekuan izin; dan/atau
- c. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi semua jenis perizinan yang telah diberikan oleh Pemerintah Provinsi kepada pelaku usaha sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF Bagian Kesatu Sanksi Administratif Bagi Pelaku Usaha
Pasal 31

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. teguran tertulis kesatu;
- b. teguran tertulis kedua; dan
- c. teguran tertulis ketiga.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara berjenjang dan setiap teguran tertulis tersebut berlaku dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Dalam hal pelaku usaha telah mematuhi teguran tertulis kesatu sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dapat mencabut teguran tertulis dimaksud dan tidak perlu diterbitkan surat teguran kedua serta menyampaikan surat pemberitahuan kepada pelaku usaha untuk tetap dapat melakukan aktifitas sebagai pemegang izin.
- (4) Dalam hal pelaku usaha tidak mematuhi teguran tertulis kesatu dan/atau menanggapi tapi tidak sesuai dengan substansi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dapat menjatuhkan teguran tertulis kedua.
- (5) Dalam hal pelaku usaha telah mematuhi teguran tertulis kedua sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dapat mencabut teguran tertulis dan tidak perlu diterbitkan surat teguran ketiga serta menyampaikan surat pemberitahuan kepada pelaku usaha untuk tetap dapat melakukan aktifitas sebagai pemegang izin.
Dalam
- (6) Dalam hal pelaku usaha tidak mematuhi teguran tertulis kedua dan/atau menanggapi tapi tidak sesuai dengan substansi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dapat menjatuhkan teguran tertulis ketiga.
- (7) Dalam hal pelaku usaha telah mematuhi surat teguran ketiga sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka tidak perlu dilakukan tindakan pembekuan izin dan Gubernur menyampaikan surat pemberitahuan kepada pelaku usaha untuk tetap dapat melakukan aktifitas sebagai pemegang izin.
BAB VIII - TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF Bagian Kesatu Sanksi Administratif Bagi Pelaku Usaha
Pasal 32

- (1) Dalam hal pelaku usaha pernah dijatuhi teguran tertulis kesatu sebanyak 2 (dua) kali, Gubernur dapat menjatuhkan teguran tertulis kedua.
- (2) Dalam hal pelaku usaha pernah dijatuhi peringatan tertulis kedua sebanyak 2 (dua) kali, Gubernur dapat menjatuhkan teguran tertulis ketiga.
BAB VIII - TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF Bagian Kesatu Sanksi Administratif Bagi Pelaku Usaha
Pasal 33

- (1) Sanksi pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b dapat dijatuhkan oleh Gubernur apabila pelaku usaha tidak mematuhi dan/atau menanggapi tapi tidak sesuai dengan substansi teguran tertulis ketiga dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2).
- (2) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, pelaku usaha dapat melakukan klarifikasi kepada Gubernur.
- (3) Dalam hal pelaku usaha menyampaikan klarifikasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan substansinya diterima oleh Gubernur, maka Gubernur menyampaikan surat pemberitahuan kepada pelaku untuk melaksanakan kegiatan sebagai pemegang izin.
- (4) Dalam hal pelaku usaha tidak melakukan klarifikasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/ atau melakukan klarifikasi tapi substansinya tidak diterima, maka Gubernur dapat menetapkan sanksi pencabutan izin.
Bagian Kedua Sanksi Administratif Bagi Pemilik atau Penyewa Kapal
BAB VIII - TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF Bagian Kesatu Sanksi Administratif Bagi Pelaku Usaha
Pasal 34

- (1) Pemilik dan/atau penyewa kapal yang terbukti:
- a. tidak membuat perjanjian;
- b. tidak melaksanakan isi perjanjian; atau
- c. memalsukan perjanjian;
5. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran tertulis;
- b. pembekuan izin; dan/atau
- c. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi semua jenis izin usaha perikanan dan izin pengadaan kapal penangkapan ikan yang telah diberikan oleh Pemerintah Provinsi kepada pemilik dan/atau penyewa kapal sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF Bagian Kesatu Sanksi Administratif Bagi Pelaku Usaha
Pasal 35

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. teguran tertulis kesatu;
- b. teguran tertulis kedua; dan
- c. teguran tertulis ketiga.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara berjenjang dan setiap teguran tertulis tersebut beraku dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Dalam hal pemilik dan/atau penyewa kapal telah mematuhi teguran tertulis kesatu sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dapat mencabut teguran tertulis dimaksud dan tidak perlu diterbitkan surat teguran kedua serta menyampaikan surat pemberitahuan kepada pelaku usaha untuk tetap dapat melakukan aktifitas sebagai pemegang izin.
- (4) Dalam hal pemilik dan/atau penyewa kapal tidak mematuhi teguran tertulis kesatu dan/atau menanggapi tapi tidak sesuai dengan substansi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dapat menjatuhkan teguran tertulis kedua.
- (5) Dalam hal pemilik dan/atau penyewa kapal telah mematuhi teguran tertulis kedua sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dapat mencabut teguran tertulis dan tidak perlu diterbitkan surat teguran ketiga serta menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemilik dan/atau penyewa kapal untuk tetap dapat melakukan aktifitas sebagai pemegang izin.
- (6) Dalam hal pemilik dan/atau penyewa kapal tidak mematuhi teguran tertulis kedua dan/atau menanggapi tapi tidak sesuai dengan substansi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dapat menjatuhkan teguran tertulis ketiga.
- (7) Dalam hal pemilik dan/atau penyewa kapal telah mematuhi surat teguran ketiga sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka tidak perlu dilakukan tindakan pembekuan izin dan Gubernur menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemilik dan/atau penyewa kapal untuk tetap dapat melakukan aktifitas sebagai pemegang izin.
BAB VIII - TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF Bagian Kesatu Sanksi Administratif Bagi Pelaku Usaha
Pasal 36

- (1) Dalam hal pemilik dan/atau penyewa kapal pernah dijatuhi teguran tertulis kesatu sebanyak 2 (dua) kali, Gubernur dapat menjatuhkan teguran tertulis kedua.
- (2) Dalam hal pemilik dan/atau penyewa kapal pernah dijatuhi peringatan tertulis kedua sebanyak 2 (dua) kali, Gubernur dapat menjatuhkan teguran tertulis ketiga.
BAB VIII - TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF Bagian Kesatu Sanksi Administratif Bagi Pelaku Usaha
Pasal 37

- (1) Sanksi pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b dapat dijatuhkan oleh Gubernur apabila pemilik dan/atau penyewa kapal tidak mematuhi dan/atau menanggapi tapi tidak sesuai dengan substansi teguran tertulis ketiga dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).
- (2) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, pemilik dan/atau penyewa kapal dapat melakukan klarifikasi kepada Gubernur.
- (3) Dalam hal pemilik dan/atau penyewa kapal menyampaikan klarifikasi dalam tenggat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan substansinya diterima oleh Gubernur, maka Gubernur menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemilik dan/atau penyewa kapal untuk melaksanakan kegiatan sebagai pemegang izin.
- (4) Dalam hal pemilik dan/atau penyewa kapal tidak melakukan klarifikasi dalam tenggat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/ atau melakukan klarifikasi tapi substansinya tidak diterima, maka Gubernur dapat menetapkan sanksi pencabutan izin.
BAB VIII - TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF Bagian Kesatu Sanksi Administratif Bagi Pelaku Usaha
Pasal 38

Selain pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4), Pemerintah Provinsi memberikan sanksi tambahan berupa penolakan memberikan izin baru atau memperpanjang perizinan usaha perikanan.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 21 Juli 2017
GUBERNUR JAWA TIMUR
Dr. H. SOEKARWO
Diundangkan di Surabaya Pada tanggal 21 Juli 2017 an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR Kepala Biro Hukum ttd
Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH
Pembina Utama Muda NIP. 19640319 198903 1 001
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 36 SERI E.