PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 34 Tahun 2017
Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIMA NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA
Berlaku: 34 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan tertib administrasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi di Desa, perlu dilakukan penyesuaian mekanisme penanggungjawab teknis pelaksanaan pekerjaan khusus untuk pekerjaan konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bima Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bima Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4258);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);
14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan tentang Pedoman Tatacara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 27);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 05);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 29);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2015 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 66);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA.
N/A
Pasal 12

- (1) Penanggungjawab Teknis Pelaksanaan Pekerjaan Khusus untuk pekerjaan konstruksi adalah seseorang yang diberikan tanggungjawab untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki;
- (2) Pekerjaan khusus untuk pekerjaan konstruksi adalah pekerjaan yang bersifat kompleks yang dikhususkan sesuai dengan kemampuan seseorang;
- (3) Prinsip pelaksanaan pekerjaan khusus untuk pekerjaan konstruksi di desa adalah transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pelaksanaan pekerjaan khusus untuk pekerjaan konstruksi bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat desa.
- (4) Khusus untuk pekerjaan konstruksi ditunjuk 1 (satu) orang penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan oleh tim pelaksana kegiatan yang dianggap mampu atau mengetahui teknis pekerjaan.
- (5) Penunjukan penanggungjawab teknis pelaksanaan pekerjaan khusus untuk pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam rangka memfasilitasi tim pelaksana kegiatan untuk menyusun perencanaan kegiatan dalam bentuk gambar dan RAB pekerjaan konstruksi serta untuk melakukan pekerjaan pengawasan teknis dalam bentuk pengawasan kualitas/mutu dan kuantitas/volume pekerjaan.
- (6) Penunjukkan penanggungjawab teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan jika tidak mampu melakukan pembuatan gambar dan RAB pekerjaan konstruksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (7) Penanggungjawab teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah konsultan atau tenaga teknis yang memiliki kompetensi di bidang perencanaan/pengawasan.
- (8) Untuk membantu pelaksanaan tugas penanggungjawab teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait, tenaga ahli bidang teknik, dan/atau dapat dibantu oleh pekerja (tenaga tukang dan/atau mandor).
- (9) Konsultan atau tenaga teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditunjuk melalui surat penunjukan oleh Kepala Desa dan ditindaklanjuti dengan naskah perjanjian kerja sama.
- (10) Mekanisme penandatanganan perjanjian kerja sama penanggungjawab teknis pelaksanaan pekerjaan khusus untuk pekerjaan konstruksi di Desa dilakukan antara 2 (dua) pihak yaitu PIHAK PERTAMA sebagai pemberi pekerjaan dan PIHAK KEDUA sebagai penanggungjawab pelaksana kegiatan pekerjaan konstruksi di desa.
- (11) Tugas Penangungjawab Teknis Pelaksanaan Pekerjaan khusus untuk Pekerjaan Konstruksi di Desa adalah :
1. Tugas Perencanaan Teknis adalah :
- a. membuat gambar detail kegiatan pekerjaan konstruksi;
- b. menghitung rencana anggaran dan biaya untuk kegiatan konstruksi;
- c. membuat rekap harga pisah upah bahan pekerjaan;
- d. melaporkan dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada tim pelaksana kegiatan (Pemberi Pekerjaan) di desa.
2. Tugas Pengawasan teknis adalah :
- a. melakukan pengawasan pekerjaan konstruksi yang diberikan oleh tim pelaksana kegiatan di desa;
- b. pengawasan pekerjaan meliputi kualitas (mutu) dan kuantitas (volume pekerjaan);
- c. membuat gambar kerja pekerjaan konstruksi, jika ada perubahan pekerjaan di lokasi kegiatan;
- d. membuat gambar terbangun hasil pekerjaan konstruksi yang sudah seratus porsen selesai pekerjaannya;
- e. membuat laporan hasil pekerjaan konstruksi;
- f. menyerahkan laporan hasil pekerjaan konstruksi ke tim pelaksana kegiatan (pemberi pekerjaan) di desa dengan melampirkan laporan :
14. -Laporan mingguan,
15. -Laporan bulanan,
16. -Beck up data (detail data sesuai dengan potongan pekerjaan kegiatan konstruksi),
17. -Gambar kerja (jika ada), dan
18. -Gambar terbangun
2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 13

- (1) Penanggungjawab teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) yang ditunjuk oleh tim pelaksana kegiatan (pemberi pekerjaan) sebagai penanggungjawab teknis pelaksanaan pekerjaan konstruksi mendapatkan hak dialokasikan biaya perencanaan dan pengawasan pekerjaan konstruksi dari besaran nilai pekerjaan dimaksud.
- (2) Biaya perencanaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling banyak sebesar 2% (dua perseratus) untuk biaya perencanaan dan paling banyak sebesar 2% (dua perseratus) untuk biaya pengawasan.
- (3) Ketentuan hak dan kewajiban masing-masing pihak yaitu antara tim pelaksana kegiatan dengan penyedia jasa perencanaan dan pengawasan dituangkan dalam naskah perjanjian kerja sama.
- (4) Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan perencanaan dan pengawasan pekerjaan konstruksi dilakukan setelah pelaksanaan pekerjaan perencanaan dan pekerjaan pengawasan fisik telah selesai dilaksanakan oleh penanggungjawab teknis pekerjaan khusus pekerjaan konstruksi di Desa.
- (5) Pembayaran dilaksanakan setelah mendapat pengesahan dari tim pelaksana kegiatan (pemberi pekerjaan).
- (6) Pembayaran dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dilakukan serah terima hasil pekerjaan antara tim pelaksana kegiatan (pemberi pekerjaan) dengan pelaksana perencanaan teknis dan pengawasan teknis pekerjaan konstruksi di Desa.
- (7) Surat penunjukan dan naskah perjanjian kerjasama adalah bukti surat tugas penanggungjawab teknis pelaksanaan pekerjaan khusus untuk pekerjaan konstruksi di Desa;
- (8) Pertanggungjawaban kegiatan teknis pelaksanaan pekerjaan khusus untuk pekerjaan konstruksi harus disertakan dengan dokumen kegiatan sesuai ketentuan yang termuat pada pasal 12 ayat (11) peraturan ini.
- (9) Format surat penunjukan pekerjaan perencanaan/pengawasan, format naskah perjanjian kerjasama perencanaan/pengawasan, format rencana anggaran biaya (RAB), format pisah upah bahan, format gambar rencana dan detail, format gambar kerja, format gambar terbangun, format laporan fisik tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.
Ditetapkan di : Bima
BUPATI BIMA,
Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI
Diundangkan di : Bima
Pada tanggal : 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,
Drs. H.M. TAUFIK HAK, M.Si NIP. 19631231 198702 1 049
Pembina Utama Muda IVc
LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR
: TAHUN 2017
TANGGAL
: 2017
A. Contoh Format Surat Penunjukan Pekerjaan
PEMERINTAH KABUPATEN BIMA KECAMATAN ...XXXX...
DESA ...XXXX...
Jln. ... XXXX...
SURAT PENUNJUKKAN PEKERJAAN PENGAWASAN TEKNIK KEGIATAN ... BELANJA DESA APBDESA TA. 2016
Nomor
: ________________
Tanggal
: ________________
Dengan ini kami beritahukan bahwa bahwa Saudara \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ telah ditetapkan sebagai penanggungjawab teknis pekerjaan pengawasan kegiatan \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Pekerjaan Pengawasan Teknik Kegiatan ini Saudara diharuskan menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama.
Koordinator Perencana,
Kepala Desa,
DRS. AHMAD, SE NIAP. 19650715 199203 1 013
RUSTAM, SE NIAP. 19640615 199203 1 013
B.1. Contoh Format Surat Perjanjian Kerjasama
PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DESA ...XXXX... KECAMATAN ... XXXX ...
DENGAN
PETUGAS TEKNIS PERENCANAAN
Nomor
: ________________
Tanggal
: ________________
Pada hari ini ...... Tanggal ... Bulan ... Tahun ..., kami yang bertanda tangan dibawah ini :
1. RUSTAM, SE NIAP. 19640615 199203 1
013
- Kepala Desa ...xxxx... Kecamatan ... xxxx ..., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. DRS. HADI WIJAYA, MT
- Petugas Teknis Lokal Desa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penanggung jawab Perencanaan Teknis Kegiatan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK masing-masing dalam kedudukannya tersebut di atas, sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama Perencanaan Teknis Kegiatan ... dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut:
N/A
Pasal 1

TUGAS DAN LINGKUP PEKERJAAN
PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, yaitu Kegiatan
untuk melaksanakan Pekerjaan Perencanaan Teknis ...
N/A
Pasal 2

DASAR PERJANJIAN DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
Pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 di atas harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA atas dasar referensi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini, yaitu:
1. Sumber Dana APBDesa TA. 2016
Nomor
: ________________
Tanggal : ________________
2. Surat Penunjukan Pekerjaan Perencanaan Teknik Kegiatan ...
Nomor
: ________________
Tanggal
: ________________
N/A
Pasal 3

TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN
- (1) Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA harus mengikuti ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja sama ini.
- (2) PIHAK KEDUA akan melaksanakan tugasnya dengan segala kemampuan, keahlian dan pengalaman yang dimilikinya.
- (3) Semua tugas pekerjaan yang tercantum dalam Pasal 1 perjanjian ini dan ketetapan waktu pelaksanaan pekerjaan merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KEDUA tidak diperkenankan memberikan seluruhnya atau sebagian tugas yang diterima dari PIHAK PERTAMA kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA.
- (5) PIHAK KEDUA harus bersedia memberikan dokumen-dokumen yang merupakan hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakannya kepada PIHAK PERTAMA apabila sewaktu-waktu dibutuhkan dengan biaya dari PIHAK KEDUA.
- (6) PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh secara profesional atas isi dokumen perencanaan teknik kegiatan.
N/A
Pasal 4

KOORDINASI DAN KOSULTASI
- (1) Guna kelancaran penyusunan pekerjaan perencanaan teknik kegiatan, diperlukan koordinasi dan konsultasi secara berkesinambungan antara PARA PIHAK.
- (2) Koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilakukan dalam rangka mengarahkan, memberi informasi/data dan mengoreksi hasil pekerjaan.
N/A
Pasal 5

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
- (1) Pekerjaan ini harus diselesaikan tahap demi tahap, setelah mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dalam perjanjian kerja sama ini ditetapkan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak ditetapkan Surat Penunjukan Pekerjaan Perencanaan Teknik Kegiatan ..., yaitu sejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016.
- (3) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas tidak dapat diubah oleh PIHAK KEDUA
kecuali adanya keadaan memaksa seperti diatur pada Pasal 10 perjanjian kerja sama ini, atau adanya perintah perubahan tugas pekerjaan dari PIHAK PERTAMA secara tertulis, yang mengakibatkan terdapat perpanjangan/penambahan waktu penyelesaian pekerjaan dan diatur dalam perjanjian kerja sama tambahan ( addendum ).
N/A
Pasal 6

BIAYA PEKERJAAN DAN CARA PEMBAYARAN
- (1) Jumlah biaya pelaksanaan pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 perjanjian kerja sama ini ditetapkan sebesar 2 % (dua porsen) dari pagu anggaran kegiatan fisik.
- (2) Pembayaran dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA yaitu dengan cara Bendahara Desa melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA.
N/A
Pasal 7

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
Hak PIHAK PERTAMA :
- a. menerima dokumen teknik kegiatan berupa Gambar dan RAB kegiatan ... dari PIHAK KEDUA;
- b. menerima laporan dari PIHAK KEDUA atas pelaksanaan kegiatan ...;
- c. menerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung dari hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1.
Hak PIHAK KEDUA :
- a. menerima pembayaran dana kegiatan yang besarnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) perjanjian kerja sama ini;
- b. memanfaatkan besaran dana kegiatan sesuai rencana anggaran biaya yang telah ditetapkan.
Kewajiban PIHAK PERTAMA :
- a. memberikan dana kegiatan yang besarnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) perjanjian kerja sama ini;
- b. penyerahan dana kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a oleh PIHAK PERTAMA dilakukan secara keseluruhan kepada PIHAK KEDUA;
- c. melakukan evaluasi dan monitoring terhadap realisasi pencairan keuangan dana kegiatan kepada PIHAK KEDUA.
Kewajiban PIHAK KEDUA :
- a. menerima besaran dana untuk membiayai pelaksanaan kegiatan;
- b. memberikan manfaat sesuai dengan maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 1 perjanjian kerja sama ini;
- c. menyampaikan dokumen teknik kegiatan berupa Gambar dan RAB kegiatan ... kepada PIHAK PERTAMA;
N/A
Pasal 8

SANKSI DAN DENDA
- (1) Jika PIHAK KEDUA terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan pada Pasal 5 ayat (2) perjanjian kerja sama ini akibat kelalaian PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan pemutusan perjanjian kerja sama dan PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu perseratus) dari biaya pekerjaan perencanaan teknik kegiatan untuk setiap hari kelambatan penyelesaian pekerjaan.
- (2) Apabila terbukti bahwa pelaksanaan pekerjaan bertentangan dengan perjanjian kerja sama ini dan mengakibatkan kerugian bagi PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas kerugian tersebut.
N/A
Pasal 9

PERUBAHAN TUGAS PEKERJAAN
Jika PIHAK PERTAMA mengadakan perubahan dalam bagian pekerjaan, maka pada saat itu pula PIHAK PERTAMA bersama-sama dengan PIHAK KEDUA mengadakan penilaian terhadap bagian pekerjaan yang telah dilakukan PIHAK KEDUA.
N/A
Pasal 10

KEADAAN MEMAKSA ( FORCE MAJURE )
- (1) Yang dimaksud dengan 'keadaan memaksa' dalam perjanjian kerja sama ini adalah peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang dapat mempengaruhi kinerja dan pelaksanaan kegiatan kedua belah pihak, yaitu :
- a. bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, badai dan banjir)
- b. perang, revolusi, makar, huru-hara, pemberontakan, kerusuhan dan kekacauan
- c. kebakaran (kecuali disebabkan dalam pelaksanaan pekerjaan atau kelalaian PIHAK KEDUA)
- d. keadaan memaksa yang dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah.
- e. situasi di lapangan/pemerintah setempat sehingga tidak memungkinkan untuk melanjutkan/menyelesaikan pekerjaan.
- (2) Apabila terjadi 'keadaan memaksa', maka :
- a. PIHAK PERTAMA menyatakan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA bahwa telah terjadi 'keadaan memaksa'.
- b. apabila selama 14 (empat belas) hari sejak terjadinya 'keadaan memaksa' PIHAK PERTAMA tidak membuat pernyataan tersebut pada ayat (2) huruf a, maka PIHAK KEDUA berhak
mengajukan keadaan tersebut kepada PIHAK PERTAMA untuk mendapatkan persetujuan tertulis.
- c. jika dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tentang 'keadaan memaksa' tersebut, PIHAK PERTAMA tidak memberikan jawaban, maka PIHAK KEDUA dianggap menyetujui terjadinya 'keadaan memaksa' tersebut.
- d. PIHAK KEDUA wajib mengamankan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan dan segera menghentikan seluruh kegiatan pekerjaan setelah menerima pernyataan/persetujuan tertulis tentang keadaan memaksa dari PIHAK PERTAMA.
- e. PIHAK KEDUA segera melaporkan kemajuan pekerjaan pada saat 'keadaan memaksa' setelah diperiksa oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) Apabila 'keadaan memaksa' itu ditolak oleh PIHAK KEDUA maka berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 5 perjanjian ini.
N/A
Pasal 11

PEMUTUSAN PERJANJIAN
- (1) PIHAK PERTAMA dapat membatalkan secara sepihak perjanjian kerja sama ini tanpa menggunakan ketentuan pasal 1266 dan 1267 KUHP setelah PIHAK PERTAMA memberikan peringatan/teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut tetapi PIHAK KEDUA tetap tidak mengindahkannya dalam hal :
- a. PIHAK KEDUA tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya yang dimaksud pada Pasal 1 perjanjian kerja sama ini.
- b. jika jangka waktu yang ditetapkan pada Pasal 5 ayat (2) perjanjian kerja sama ini tidak ditepati, karena kelalaian PIHAK KEDUA.
- c. dalam waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal Surat Penunjukan tidak atau belum memulai melaksanakan pekerjaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 perjanjian ini.
- d. secara langsung atau tidak langsung dengan sengaja memperlambat penyelesaian pekerjaan.
- e. PIHAK KEDUA nyata-nyata tidak melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA.
- f. PIHAK KEDUA memberikan keterangan tidak benar yang merugikan atau dapat merugikan PIHAK PERTAMA sehubungan dengan pekerjaan ini.
- g. denda kumulatif telah mencapai maksimum 5 % (lima persen) dari jumlah biaya pekerjaan.
- (2) Jika terjadi pemutusan perjanjian pekerjaan ini, maka PIHAK PERTAMA dapat menunjuk pihak lain untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.
- (3) Selain yang tersebut dalam ayat (1) sebagaimana tersebut di atas, maka perjanjian ini hanya dapat dibatalkan dengan persetujuan tertulis dari kedua belah pihak.
N/A
Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN
- (1) Apabila muncul perbedaan penafsiran atas pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dan/atau terdapat hal-hal lain yang belum cukup di atur atau yang tercantum dalam perjanjian kerja sama ini akan diselesaikan secara kekeluargaan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai maka akan ditempuh jalur hukum dan oleh karena itu PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat memilih didomisili hukum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba-Bima.
N/A
Pasal 13

KETENTUAN LAIN-LAIN
Hal-hal yang belum di atur dan ditentukan dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur kemudian dalam perjanjian kerja sama tambahan atau addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan perjanjian kerja sama ini.
N/A
Pasal 14

PENUTUP
Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) asli, 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup oleh karenanya sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
PIHAK KEDUA,
PIHAK PERTAMA,
DRS. HADI WIJAYA, MT
RUSTAM, SE NIAP. 19640615 199203 1 013
B.2. Contoh Format Surat Perjanjian Kerjasama
DESA ... XXXX ...
Jln. ... XXXX ...
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH DESA ...XXXX... KECAMATAN ...XXXX... DENGAN
PETUGAS TEKNIS PENGAWASAN
Nomor
: ________________
Tanggal
: ________________
Pada hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ..., kami yang
bertanda tangan dibawah ini :
1. RUSTAM, SE
NIAP. 19640615 199203 1 013
- Kepala Desa ... xxxx ... Kecamatan ... xxxx ..., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. DRS. AHMAD, MT
NIP. 19650615 199203 1 013
- Kepala UPTD Dinas PU Kec. Monta Kab. Bima, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penanggung jawab Pengawasan Teknis Kegiatan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK masing-masing dalam kedudukannya tersebut di atas, sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama Pengawasan Teknis Kegiatan ... dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut:
N/A
Pasal 1

TUGAS DAN LINGKUP PEKERJAAN
PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, yaitu untuk melaksanakan Pekerjaan Pengawasan Teknis Kegiatan
...
N/A
Pasal 2

DASAR PERJANJIAN DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
Pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 di atas harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA atas dasar referensi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini, yaitu:
- a. Sumber Dana APBDesa TA. 2016
Nomor
: ________________
Tanggal
: ________________
- b. Surat Penunjukan Pekerjaan Pengawasan Teknik Kegiatan ...
Nomor
: ________________
Tanggal
: ________________
N/A
Pasal 3

TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN
- (7) Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA harus mengikuti ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja sama ini.
- (8) PIHAK KEDUA akan melaksanakan tugasnya dengan segala kemampuan, keahlian dan pengalaman yang dimilikinya.
- (9) Semua tugas pekerjaan yang tercantum dalam Pasal 1 perjanjian ini dan ketetapan waktu pelaksanaan pekerjaan merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (10) PIHAK KEDUA tidak diperkenankan memberikan seluruhnya atau sebagian tugas yang diterima dari PIHAK PERTAMA kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA.
- (11) PIHAK KEDUA harus bersedia memberikan dokumen-dokumen yang merupakan hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakannya kepada PIHAK PERTAMA apabila sewaktu-waktu dibutuhkan dengan biaya dari PIHAK KEDUA.
- (12) PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh secara profesional atas isi dokumen Pengawasan teknik kegiatan.
N/A
Pasal 4

KOORDINASI DAN KOSULTASI
- (3) Guna kelancaran penyusunan pekerjaan Pengawasan teknik kegiatan, diperlukan koordinasi dan konsultasi secara berkesinambungan antara PARA PIHAK.
- (4) Koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilakukan dalam rangka mengarahkan, memberi informasi/data dan mengoreksi hasil pekerjaan.
N/A
Pasal 5

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
- (4) Pekerjaan ini harus diselesaikan tahap demi tahap, setelah mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA.
- (5) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dalam perjanjian kerja sama ini ditetapkan selama 30 (tiga puluh) hari kalender ( jumlah waktu ditulis sesuai dengan kompleksitas pekerjaan fisik/minimal 30 hari ) terhitung sejak ditetapkan Surat Penunjukan Pekerjaan Pengawasan Teknik Kegiatan ..., yaitu sejak tanggal 20 Mei 2016 ( tanggal ditulis sejak pekerjaan fisik dimulai ) sampai dengan tanggal 20 Juni 2016 ( tanggal ditulis sesuai tanggal terakhir scedule pekerjaan fisik ).
- (6) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas tidak dapat diubah oleh PIHAK KEDUA kecuali adanya keadaan memaksa seperti diatur pada Pasal 10 perjanjian kerja sama ini, atau adanya perintah perubahan tugas pekerjaan dari PIHAK PERTAMA secara tertulis, yang mengakibatkan terdapat perpanjangan/penambahan waktu penyelesaian pekerjaan dan diatur dalam perjanjian kerja sama tambahan ( addendum ).
N/A
Pasal 6

BIAYA PEKERJAAN DAN CARA PEMBAYARAN
- (3) Jumlah biaya pelaksanaan pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 perjanjian kerja sama ini ditetapkan sebesar 2 % (dua porsen) dari pagu anggaran kegiatan fisik.
- (4) Pembayaran dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA yaitu dengan cara Bendahara Desa melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA.
N/A
Pasal 7

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
Hak PIHAK PERTAMA :
- d. menerima laporan kegitan fisik dalam bentuk laporan mingguan dan bulanan kegiatan ... dari PIHAK KEDUA;
- e. menerima gambar shop drawing dan ass buil drawing sebagai back up data kegaitan fisik dari PIHAK KEDUA atas pelaksanaan kegiatan ...;
- f. menerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung dari hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1.
Hak PIHAK KEDUA :
- c. menerima pembayaran dana kegiatan yang besarnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) perjanjian kerja sama ini;
- d. memanfaatkan besaran dana kegiatan sesuai rencana anggaran biaya yang telah ditetapkan.
- (7) Kewajiban PIHAK PERTAMA :
- d. memberikan dana kegiatan yang besarnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) perjanjian kerja sama ini;
- e. penyerahan dana kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a oleh PIHAK PERTAMA dilakukan secara keseluruhan kepada PIHAK KEDUA;
- f. melakukan evaluasi dan monitoring terhadap realisasi pencairan keuangan dana kegiatan kepada PIHAK KEDUA.
- (8) Kewajiban PIHAK KEDUA :
- d. melaksanakan pengawasan fisik kegiatan di lapangan sesuai dengan dokumen teknik pengawasan kegiatan;
- e. bertanggung jawab atas kualitas dan kuantitas fisik pekerjaan;
- f. membuat dan menyampaikan laporan fisik pekerjaan dalam bentuk laporan mingguan dan bulanan serta gambar shop drawing dan ass buil drawing kegiatan... kepada PIHAK PERTAMA;
- g. bertanggung jawab penuh atas laporan yang dibuat;
- h. memberikan manfaat sesuai dengan maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 1 perjanjian kerja sama ini.
N/A
Pasal 8

SANKSI DAN DENDA
- (3) Jika PIHAK KEDUA terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan pada Pasal 5 ayat (2) perjanjian kerja sama ini akibat kelalaian PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan pemutusan perjanjian kerja sama dan PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu perseratus) dari biaya pekerjaan pengawasan teknik kegiatan untuk setiap hari kelambatan penyelesaian pekerjaan.
- (4) Apabila terbukti bahwa pelaksanaan pekerjaan bertentangan dengan perjanjian kerja sama ini dan mengakibatkan kerugian bagi PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas kerugian tersebut.
N/A
Pasal 9

PERUBAHAN TUGAS PEKERJAAN
Jika PIHAK PERTAMA mengadakan perubahan dalam bagian pekerjaan, maka pada saat itu pula PIHAK PERTAMA bersama-sama dengan PIHAK KEDUA mengadakan penilaian terhadap bagian pekerjaan yang telah dilakukan PIHAK KEDUA.
N/A
Pasal 10

KEADAAN MEMAKSA ( FORCE MAJURE )
- (4) Yang dimaksud dengan 'keadaan memaksa' dalam perjanjian kerja sama ini adalah peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang dapat mempengaruhi kinerja dan pelaksanaan kegiatan kedua belah pihak, yaitu :
- f. bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, badai dan banjir)
- g. perang, revolusi, makar, huru-hara, pemberontakan, kerusuhan dan kekacauan
- h. kebakaran (kecuali disebabkan dalam pelaksanaan pekerjaan atau kelalaian PIHAK KEDUA)
- i. keadaan memaksa yang dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah.
- j. situasi di lapangan/pemerintah setempat sehingga tidak memungkinkan untuk melanjutkan/menyelesaikan pekerjaan.
- (5) Apabila terjadi 'keadaan memaksa', maka :
- f. PIHAK PERTAMA menyatakan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA bahwa telah terjadi 'keadaan memaksa'.
- g. apabila selama 14 (empat belas) hari sejak terjadinya 'keadaan memaksa' PIHAK PERTAMA tidak membuat pernyataan tersebut pada ayat (2) huruf a, maka PIHAK KEDUA berhak mengajukan keadaan tersebut kepada PIHAK PERTAMA untuk mendapatkan persetujuan tertulis.
- h. jika dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tentang 'keadaan memaksa' tersebut, PIHAK PERTAMA tidak memberikan jawaban, maka PIHAK KEDUA dianggap menyetujui terjadinya 'keadaan memaksa' tersebut.
- i. PIHAK KEDUA wajib mengamankan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan dan segera menghentikan seluruh kegiatan pekerjaan setelah menerima pernyataan/persetujuan tertulis tentang keadaan memaksa dari PIHAK PERTAMA.
- j. PIHAK KEDUA segera melaporkan kemajuan pekerjaan pada saat 'keadaan memaksa' setelah diperiksa oleh PIHAK PERTAMA.
- (6) Apabila 'keadaan memaksa' itu ditolak oleh PIHAK KEDUA maka berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 5 perjanjian ini.
N/A
Pasal 11

PEMUTUSAN PERJANJIAN
- (4) PIHAK PERTAMA dapat membatalkan secara sepihak perjanjian kerja sama ini tanpa menggunakan ketentuan pasal 1266 dan 1267 KUHP setelah PIHAK PERTAMA memberikan
peringatan/teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut tetapi PIHAK KEDUA tetap tidak mengindahkannya dalam hal :
- a. PIHAK KEDUA tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya yang dimaksud pada Pasal 1 perjanjian kerja sama ini.
- b. jika jangka waktu yang ditetapkan pada Pasal 5 ayat (2) perjanjian kerja sama ini tidak ditepati, karena kelalaian PIHAK KEDUA.
- c. dalam waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal Surat Penunjukan tidak atau belum memulai melaksanakan pekerjaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 perjanjian ini.
- d. secara langsung atau tidak langsung dengan sengaja memperlambat penyelesaian pekerjaan.
- e. PIHAK KEDUA nyata-nyata tidak melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA.
- f. PIHAK KEDUA memberikan keterangan tidak benar yang merugikan atau dapat merugikan PIHAK PERTAMA sehubungan dengan pekerjaan ini.
- g. denda kumulatif telah mencapai maksimum 5 % (lima persen) dari jumlah biaya pekerjaan.
- (5) Jika terjadi pemutusan perjanjian pekerjaan ini, maka PIHAK PERTAMA dapat menunjuk pihak lain untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.
- (6) Selain yang tersebut dalam ayat (1) sebagaimana tersebut di atas, maka perjanjian ini hanya dapat dibatalkan dengan persetujuan tertulis dari kedua belah pihak.
N/A
Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN
- (3) Apabila muncul perbedaan penafsiran atas pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dan/atau terdapat hal-hal lain yang belum cukup di atur atau yang tercantum dalam perjanjian kerja sama ini akan diselesaikan secara kekeluargaan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (4) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai maka akan ditempuh jalur hukum dan oleh karena itu PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat memilih didomisili hukum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba-Bima.
N/A
Pasal 13

KETENTUAN LAIN-LAIN
Hal-hal yang belum di atur dan ditentukan dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur kemudian dalam perjanjian kerja sama tambahan atau addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan perjanjian kerja sama ini.
N/A
Pasal 14

PENUTUP
Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) asli, 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup oleh karenanya sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
PIHAK KEDUA,
PIHAK PERTAMA,
DRS. AHMAD, MT NIP. 19650615 199203 1 013
RUSTAM, SE NIAP. 19640615 199203 1 013