PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 27 Tahun 2016
Tentang No Description
Berlaku: 27 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
- Mengingat
BUPATI MALUKU TENGAH PROVINSI MALUKU
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH NOMOR /G TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALUKU TENGAH,
- a. bahwa dalam rangka menjamin efektifitas dan konsistensi pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu dilakukan perubahan Lampiran Peraturan Bupati Maluku Tengah tentang Standar Biaya Masukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tengah tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
3. 1 . Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 1 11 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Bum dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lem�egara Nomor 3961);
·
j
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara {Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4356);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 661, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014AparaturSipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, D e w an Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568);
9. 1 1 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Leibaran Negara Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tam.bahan Lembaran Negara Nomor 3137);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedud7 �f tokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417) sebagaimana telah beberapa kali iubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Norn.or 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Tahun 206 Nomor 341);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2008 Nomor 45);
19. Peraturan Daerah Kabupaten. Maluku Tengah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2009 Nomor 16);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2012 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Nomor 107);
21. PeraturanDaerah Kabupaten Malukl!l Tengah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupakn Maluku Tengah Tahun 2013 - 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah T-;tr.;-13 Nomor 159);
22. Peratu.ran Bupati Maluku Tengah Nomor 07 Tahun 2009 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Maluku Tergah (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2009 Nomor 07);
23. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 08 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2011 Nomor 08); ·
24. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 09 Tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2011 Nomor 09).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2016 TENT ANG STAND AR BIA YA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2017
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
2. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA -- SKPD adalah .dokumen rencana keuangan tahunan Satuan,Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah. 3.
4. Standar Biaya Masukan adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan. 4.
5. Harga satuan biaya masukan adalah nilai suatu. barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan. 5.
6. Tarif biaya masukan adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu. untu.k penghitungan biaya komponen masukan kegiatan. 6.
7. Indeks biaya masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/ias},masukan untuk penghitungan biaya komponen amain «sat"· 4 {(r 7.
BAB II
Pasal 3

- ( 1 ) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini merupakan bagian,yang tidak terpisahkan. {tr?
- (2) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 yang berfungsi sebagai estimasi sebagaimana tercantum dalam. Lampiran II Peraturan Bupati in i merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
BAB II
Pasal 4

Selain Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bupati dapat menetapkan Standar Biaya Masukan lainnya dengan mempertimbangkan hal - hal sebagai berikut: ________________
- a. Kekhususan standar biaya yang dimiliki oleh SKPD;
- b. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik tertentu; dan atau
- c. Daerah terpencil / daerah perbatasan.
BAB II
Pasal 5

Perubahan Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini meliputi: Honor, Tambahan/:!��silan,Uang Duka, Uang Refresentase, Biaya Media Cetak dan Media Online. {(f
•
BAB III - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 6
Pasal 7

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 dinyatakan masih tetap berlaku.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
1 , �
f
N/A
Preamble

Menimbang
:
bahwa Pemerintah dengan mempergunakan haknya termaktub pada Pasal 139 ayat 1 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat telah menetapkan "Undang-undang, Darurat tentang mengadakan Pajak Peredaran 1950" (Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1950);
Menimbang
:
bahwa Pemerintah dengan mempergunakan haknya termaktub pada Pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan "Undang-undang Pajak Peredaran 1950" (Undang-undang Darurat Nomor 38 tahun 1950).
Menimbang
:
bahwa peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang;
Mengingat
:
Pasal 97 dan Pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Menetapkan
:
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat:
MEMUTUSKAN:
UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANGUNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1950 TENTANG MENGADAKAN PAJAK PEREDARAN 1950" dan "UNDANGUNDANG DARURAT NOMOR 38 TAHUN 1950 TENTANG TAMBAHAN DAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PAJAK PEREDARAN 1950" SEBAGAI UNDANG-UNDANG.
PASAL I
Peraturan-peraturan yang termaktub dalam "Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1950 tentang mengadakan Pajak Peredaran 1950" dan "Undang-undang Darurat No. 38 tahun 1950 tentang tambahan dan perubahan Undang-undang Pajak Peredaran 1950" ditetapkan sebagai Undang-undang dengan tambahan-tambahan dan perubahan-perubahan, sehingga berbunyi sebagai berikut.
BAB I - PERATURAN UMUM
Pasal 1

- (1) Yang dimaksud Undang-undang ini dengan:
ke-1. Indonesia: daerah Republik Indonesia;
- ke-2. barang-barang: barang-barang yang menurut sifatnya dianggap sebagai barang bergerak;
- ke-3. penyerahan barang-barang:
- a. penyerahan hak-milik atas barang-barang karena sesuatu perjanjian;
- b. pemberian barang-barang karena sesuatu perjanjian belisewa;
- c. pemindahan hak-milik atau barang-barang karena sesuatu tuntutan oleh atau dari pihak pemerintahan;
- ke-4. barang-barang yang berada dalam peredaran bebas. semua barang-barang yang berada di Indonesia, terkecuali barangbarang yang berada dalam daerah-pabean berasal dari luar daerah itu, selama syarat-syarat untuk memasukkannya tidak dipenuhi;
- ke-5. jasa. semua perbuatan selainnya penyerahan barang bergerak dan barang tetap yang dilakukan dengan penggantian, termasuk hal-hal berikut:
- a. mengadakan, menyerahkan dan melepaskan hak, selainnya hak kebendaan atas barang tetap;
- b. menyerahkan sesuatu borongan dalam keadaan tetap;
- ke-6. harga-jual: nilai berupa uang yang dipenuhi oleh pembeli atau pihak ketiga karena penyerahan barang-barang;
- ke-7. penggantian: nilai berupa uang yang dipenuhi oleh penerima jasa atau pihak ketiga karena jasa itu;
- ke-8. peredaran setahun: jumlah harga-jual dan penggantian, yang pajaknya terhutang menurut undang-undang ini selama setahun takwim;
- ke-9. peredaran setribulan: jumlah harga-jual dan penggantian, yang pajaknya terhutang menurut undang-undang ini selama setribulan takwim.
- (2) Dalam hal sesuatu barang diperdagangkan oleh lebih dari satu pengusaha, akan tetapi oleh pengusaha pertama dengan langsung diserahkan kepada penerima terakhir, maka meskipun demikian barang itu dianggap sebagai diserahkan oleh masing-masing pengusaha.
- (3) Penyerahan hak milik semata-mata buat jaminan hutang tidak dianggap sebagai penyerahan dalam arti kata undang-undang ini.
- (4) Dalam hal pengangkutan barang-barang, dengan atau tidak dengan perantaraan juru kirim, maka dianggap sebagai tempat dan saat penyerahan, yaitu tempat di mana dan saat mana pengusaha itu memberikan barang-barang itu pada juru kirim, pengusaha pengangkutan atau pengangkut untuk dikirimkan.
- (5) Harga-jual dapat dikurangi dengan:
- ke-1. harga alat pembungkus yang diambil kembali, sebanyak harga yang dibayar kembali pada penerima barang;
- ke-2. ongkos pengangkutan dan asuransi, sebanyak ongkos yang dibayar oleh pengusaha yang menyerahkan barang-barang itu pada pengusaha lain;
- (6) Penggantian dapat dikurangi dengan:
2. ke-1. pembayaran pajak termasuk bea masuk yang dilakukan terlebih dahulu untuk pemesan;
3. ke-2. ongkos pengangkutan yang termasuk dalam penggantian, sebanyak ongkos yang dibayar oleh pengusaha pengangkutan yang melakukan jasa pengangkutan itu pada pengusaha pengangkutan atau pengangkut lain.
BAB I - PERATURAN UMUM
Pasal 2

- (1) Yang dimaksud undang-undang ini dengan:
2. ke-1. pengusaha. setiap yang menjalankan perusahaan atau pekerjaan bebas di Indonesia;
3. ke-2. Inspektur. Kepala Inspeksi Keuangan, di dalam daerah jabatan siapa pengusaha itu bertempat tinggal atau berkedudukan;
4. ke-3. pembesar yang mengurus penetapan pajak. Inspektur atau komisi penetapan pajak.
- (2) Orang yang semata-mata menjalankan pekerjaan tertentu untuk kepentingan satu dua pengusaha dan atas petunjuk-petunjuk mereka, tidak dianggap sebagai pengusaha dalam arti kata Undang-undang ini.
BAB II - NAMA, OBYEK DAN JUMLAH PAJAK
Pasal 3

Dengan nama Pajak Peredaran dipungut pajak atas penyerahan barangbarang yang berada dalam peredaran bebas dan dari jasa, yang dilakukan di Indonesia oleh pengusaha dalam kalangan perusahaannya.
BAB II - NAMA, OBYEK DAN JUMLAH PAJAK
Pasal 4

- (1) Mengenai penyerahan barang-barang karena sesuatu perjanjian jualbeli atau beli-sewa, yang tidak dipengaruhi oleh suatu perhubungan istimewa antara pihak bersangkutan, maka pajak dihitung atas dasar harga-jual.
- (2) Mengenai penyerahan barang-barang yang tidak termasuk dalam ayat pertama, maka pajak dihitung atas dasar harga-jual yang dapat diminta pada ketika penjualan barang-barang itu, seandainya tidak ada perhubungan istimewa antara pihak bersangkutan.
- (3) Mengenai jasa, terkecuali yang ditentukan dalam ayat berikut, maka pajak dihitung atas dasar penggantian.
- (4) Mengenai jasa yang dilakukan karena suatu perjanjian yang dipengaruhi oleh suatu perhubungan istimewa antara pihak bersangkutan, maka pajak dihitung atas dasar penggantian, yang dapat diminta, seandainya tidak ada perhubungan itu.
BAB II - NAMA, OBYEK DAN JUMLAH PAJAK
Pasal 5

- (1) Jika melakukan penyerahan kepada suatu penerima untuk mendapat harga berupa uang atau berupa barang lain dan juga jika membuat jasa, maka dalam hal-hal tersebut, pajak terhutang selama tahun takwim, dalam mana penglunasan harga atau penggantian itu terjadi.
- (2) Jika wesel, cek atau surat-surat-berharga seperti itu diterima sebagai pembayaran, maka menguangkan atau menyerahkan surat-surat itu kepada pihak ketiga dianggap sebagai penglunasan.
- (3) Inspektur, atas suatu permintaan, dapat menetapkan, bahwa dengan menyimpang dari ayat pertama, dalam hal-hal dimaksud dalam ayat itu, pajak jadi terhutang selama tahun takwim, dalam tahun mana harga atau penggantian jadi terhutang.
- (4) Dengan menyimpang dari yang ditetapkan dalam ayat pertama dan ketiga, terhadap pengusaha yang ditunjuk menurut Pasal 17 ayat 1, maka pajak jadi terhutang bukan selama tahun-takwim, melainkan selama tribulan takwim, dalam tribulan mana penglunasan harga atau penggantian terjadi dan selama tribulan takwim, dalam tribulan mana harga atau penggantian jadi terhutang.
BAB II - NAMA, OBYEK DAN JUMLAH PAJAK
Pasal 6

- (1) Pajak itu besarnya dua setengah perseratus. Jika peredaran setahun tidak melebihi jumlah f 10.000,- maka pajak tidak terhutang.
- (2) Jika perusahaan atau pekerjaan tidak dijalankan selama setahun takwim penuh, maka jumlah yang disebut dalam ayat satu dikurangi dengan sekian perduabelasnya, sebanyak bulan penuh yang kurang dari tahun takwim.
BAB II - NAMA, OBYEK DAN JUMLAH PAJAK
Pasal 7

- (1) Pajak terhutang oleh pengusaha yang melakukan penyerahan atau membuat jasa, pada tempat ia bertempat tinggal atau berkedudukan.
- (2) Dalam hal-hal yang ditunjuk dalam atau dengan kuasa peraturan Pemerintah, maka pajak terhutang oleh pengusaha kepada siapa penyerahan itu dilakukan atau jasa itu diberikan, untuk menggantikan pengusaha termaksud dalam ayat pertama.
BAB II - NAMA, OBYEK DAN JUMLAH PAJAK
Pasal 8

- (1) Tempat tinggal atau kedudukan pengusaha ditentukan menurut keadaan.
- (2) Pengusaha yang tidak bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia dianggap bertempat tinggal atau berkedudukan di tempat di mana ia di Indonesia semata-mata atau terutama menjalankan perusahaannya atau pekerjaannya.
BAB III - PEMBERITAHUAN
Pasal 9

- (1) Untuk keperluan penetapan pajak pengusaha dapat diminta untuk melakukan pemberitahuan.
- (2) Kewajiban untuk melakukan pemberitahuan terjadi karena penyerahan suatu surat-pemberitahuan, yang surat-isiannya ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pajak.
- (3) Menteri Keuangan memberi peraturan umum tentang:
2. ke-1. hal-hal, dalam mana penyerahan surat pemberitahuan harus diminta oleh atau atas nama pengusaha;
3. ke-2. hal-hal, dalam mana Inspektur dapat menyerahkan suratpemberitahuan kepada orang lain daripada pengusaha,
4. ke-3 hal-hal lain yang bersangkutan dengan pemberitahuan, yang dianggapnya perlu untuk diatur.
BAB IV - PENETAPAN PAJAK
Pasal 10

Pengusaha dikenakan ketetapan untuk pajak yang terhutang selama setahun takwim.
BAB IV - PENETAPAN PAJAK
Pasal 11

- (1) Pengusaha dikenakan pajak pada tempat ia bertempat tinggal atau berkedudukan pada awal tahun takwim.
- (2) Barangsiapa menjadi wajib-pajak sesudahnya saat dimaksud dalam ayat pertama, dikenakan pajak di tempat ia bertempat tinggal atau berkedudukan pada saat kewajiban membayar pajak bermula.
BAB IV - PENETAPAN PAJAK
Pasal 12

- (1) Ketetapan pajak pengusaha, yang diwajibkan memasukkan pemberitahuan, ditetapkan oleh Inspektur.
- (2) Untuk menetapkan pajak pengusaha, yang tidak diwajibkan memasukkan pemberitahuan, dibentuk komisi penetapan pajak.
- (3) Menteri Keuangan memberi peraturan umum tentang:
2. ke-1. susunan, tempat kedudukan, daerah-urusan dan cara bekerja komisi penetapan pajak, dan juga pengangkatan dan penyumpahan ketua dan anggotanya;
3. ke-2. golongan wajib-pajak, untuk golongan mana komisi penetapan pajak dibentuk;
4. ke-3. lain-lain hal yang dianggapnya perlu untuk diatur guna melaksanakan yang disebut dalam ayat 2.
BAB IV - PENETAPAN PAJAK
Pasal 13

Pembesar yang mengurus penetapan pajak selekas mungkin menetapkan pajak sesudah akhir tahun takwim, jika perlu dengan menyimpang dari pemberitahuan.
BAB IV - PENETAPAN PAJAK
Pasal 14

- (1) Barangsiapa memasukkan pemberitahuan menurut pasal 9 ayat 2, jika diminta diwajibkan:
2. ke-1. memberi keterangan dengan lisan atau tulisan dalam tempo yang ditetapkan oleh Inspektur dengan surat tercatat;
3. ke-2. memperlihatkan pembukuan, surat-surat yang menjadi dasar pembukuan itu atau lain-lain surat, yang dapat menguatkan pemberitahuan atau lain-lain penuturan, kepada orang yang ditunjuk menurut Pasal 15 ayat 1, memberi kesempatan kepadanya untuk membuat salinan, petikan dan catatan, memberi semua keterangan tentang itu yang diperlukannya dan mengizinkan supaya pemeriksaan dilangsungkan selama dianggapnya perlu.
- 11 -
- (2) Untuk memberi keterangan dengan lisan atau tulisan, sebagai tersebut dalam ayat pertama, ia dapat diwakili oleh seorang kuasa atau dibantu oleh seorang ahli. Inspektur dapat menolak seseorang kuasa atau ahli karena alasan yang berlaku dan berhak untuk menuntut supaya kuasa itu disertai pemberitahu.
- (3) Orang yang diminta untuk memperlihatkan pembukuan dan suratsurat yang tersebut dalam ayat pertama ke-2, dianggap mempunyai atau dapat menyediakannya, kecuali jika ia dapat menyatakan, bahwa hal sebaliknya dapat masuk dalam akal.
- (4) Kewajiban merahasiakan, walaupun berdasar atas peraturan undangundang, tidak menjadi alasan yang sah bagi pengusaha untuk menolak memenuhi kewajibannya menurut ayat 1.
- (5) Pajak yang ditetapkan dinaikkan dengan dua puluh lima perseratus, jika.
5. ke-1. peraturan bersandar pada pasal 9 ayat 3 ke-1, tentang kewajiban meminta penyerahan surat-pemberitahuan, tidak dipenuhi,
6. ke-2. pemberitahuan tidak dimasukkan dalam tempo yang ditetapkan dalam surat tegoran yang dikirim dengan surat tercatat,
7. ke-3. yang berkepentingan melakukan tempo dimaksud dalam ayat pertama ke-1 dengan tidak dipergunakan,
8. ke-4. kewajiban tertera dalam ayat pertama ke-2 tidak dipenuhi segenapnya.
- (6) Kepala Jawatan Pajak berkuasa mengurangi atau membatalkan kenaikan menurut ayat 5, berdasarkan kekhilafan atau kelalaian yang dapat dimaafkan, asal kekhilafan atau kelalaian itu dinyatakan dengan cukup memuaskan oleh yang berkepentingan.
BAB IV - PENETAPAN PAJAK
Pasal 15

- (1) Yang berhak untuk mengadakan pemeriksaan buku dan surat-surat yang menjadi dasar pembukuan dan lain-lain surat menurut Pasal 14 ayat 1, ialah Inspektur, pegawai jawatan pajak dan jawatan akuntan pajak dan ahli serta juru bahawa yang ditunjuk oleh kepala jawatan pajak, dan pegawai jawatan bea cukai yang ditunjuk oleh kepala jawatan itu.
- (2) Sebelum memulai tugasnya, ahli dan juru bahasa dimaksud dalam ayat pertama mengangkat sumpah atau berjanji di hadapan Inspektur, bahwa ia akan menjalankan pekerjaannya dengan jujur, teliti dan sungguh hati dan akan merahasiakan apa yang harus dirahasiakan.
- (3) Kepala jawatan pajak berkuasa mengadakan peraturan lebih lanjut berkenaan dengan pemeriksaan dan tempat di mana pemeriksaan itu akan dilakukan, dan juga tentang penggantian kerugian untuk ahli dan juru bahasa.
BAB IV - PENETAPAN PAJAK
Pasal 16

- (1) Sambil menunggu ketetapan pajak ditetapkan pembesar yang mengurus penetapan pajak selekas mungkin sesudahnya awal tahun takwim mengenakan ketetapan pajak sementara berdasar atas jumlah yang dikiranya.
- (2) Ketetapan pajak sementara ini dianggap sebagai suatu ketetapan pajak dalam arti kata undang-undang ini semata-mata berkenaan dengan peraturan dalam Bab X dan Pasal 46.
- (3) Dari ketetapan pajak yang ditetapkan kemudian jumlah sebesar sama dengan ketetapan pajak sementara tidak termasuk tagihan. Jika ketetapan pajak yang ditetapkan kemudian ada lebih rendah, maka ketetapan pajak itu sama sekali tidak ditagih dan ketetapan pajak sementara dikurangi dengan bedanya.
- (4) Jika ketetapan pajak yang ditetapkan kemudian sama dengan ketetapan pajak sementara atau lebih rendah daripada ini, maka kepada pengusaha dikirim suatu pemberitaan, dalam mana dinyatakan tanggal pemberiannya.
- (5) Surat-isian pemberitaan itu ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pajak.
BAB V - PENGUSAHA YANG DITUNJUK
Pasal 17

- (1) Terhadap pengusaha yang ditunjuk oleh Inspektur dengan surat keputusan peraturan dalam Bab III dan pasal 10 sampai dengan 13 tidak berlaku.
- (2) Terhadap pengusaha yang memasukkan pemberitahuan menurut Pasal 19 ayat 1 berlaku juga Pasal 14 dan 15.
BAB V - PENGUSAHA YANG DITUNJUK
Pasal 18

Pengusaha yang ditunjuk berdasar Pasal 17 ayat 1 wajib melunaskan pajaknya dengan penyetoran di Kas Negeri dalam dua puluh lima hari sesudah akhir tribulan takwim, selama mana pajak itu terhutang.
- 14 -
- (1) Pengusaha yang ditunjuk berdasar Pasal 17 ayat 1 wajib memberitahukan jumlah yang harus dikenakan pajak kepada Inspektur dalam tempo satu bulan sesudah tribulan takwim berakhir, dengan mempergunakan surat-isian yang ditetapkan oleh kepala jawatan pajak 'untuk itu tentang sebab-sebabnya dalam hal yang terjadi di mana ia tidak berhutang pajak dan juga tentang segala halikhwal yang diperlukan untuk menjalankan Undang-undang ini.
- (2) Dalam pemberitahuan disebutkan juga tempat dan tanggal pembayaran pajak, yang terhutang menurut keterangan dalam pemberitahuan.
- (3) Surat pemberitahuan oleh pengusaha diisi dengan jelas, pasti dan dibuat dengan sebenarnya dengan tidak bersyarat serta ditandatangani.
- (4) Untuk koperasi dan lain-lain perkumpulan, yayasan dan perseroan tanda tangan salah satu anggota pengurus atau pesero pengurus dapat dianggap cukup.
- (5) Surat pemberitahuan dapat ditandatangani oleh lain orang atas nama yang diwajibkan memasukkan pemberitahuan, asalkan berdasar atas suatu surat kuasa yang dilampirkan pada surat pemberitahuan.
- (6) Pemberitahuan dianggap tidak dimasukkan, jika pengusaha tidak atau tidak segenapnya memenuhi apa yang ditentukan dalam ayatayat di atas.
BAB V - PENGUSAHA YANG DITUNJUK
Pasal 20

- (1) Pengusaha yang ditunjuk menurut Pasal 17 ayat 1 diwajibkan membikin catatan dari hari ke hari tentang:
ke- 1. ...
- ke-2. jumlah yang diterima dan dibayar kembali untuk itu yang berupa uang atau berupa barang lain;
- ke-3. barang-barang yang diterima dan diambil kembali dari orang lain.
- (2) Catatan itu disusun sedemikian jelas dan tegasnya dengan menyebutkan segala hal-ikhwal, sehingga dari catatan itu dapat dihitung pajak yang terhutang oleh pengusaha selama satu tribulan takwim dan dapat ditetapkan pembebasan dan pengembalian pajak.
- (3) Catatan dan surat-surat yang menjadi dasarnya itu harus disimpan selama lima tahun.
BAB VI - PAJAK MASUK
Pasal 21

- (1) Barangsiapa memasukkan barang-barang untuk dipakai dari sesuatu daerah di Indonesia, yang tidak termasuk daerah-pabean atau dari Luar Negeri, maka pajak masuk terhutang sejumlah dua setengah perseratus dari nilai barang-barang itu.
- (2) Pajak masuk tersebut tadi dipungut menurut cara seakan-akan pajak ini adalah bea masuk dengan kuasa Undang-undang Tarip Indonesia x) (Staatsblad 1924 No. 487) dengan pengertian, bahwa pembebasan dan pengecualian yang diberikan dalam atau dengan kuasa Undangundang Tarip Indonesia tidak berlaku untuk pajak ini.
<!-- formula-not-decoded -->
- (3) Yang dimaksud dengan nilai barang-barang ialah harga yang diterangkan dalam Pasal 31 dari Peraturan A yang dilampirkan pada
Ordonansi Bea (Staatsblad 1931 No. 471) ditambah dengan semua pajak dan pemungutan Indonesia.
- (4) Pajak masuk hanya terhitung pada waktu pemasukan barang-barang untuk pertama kalinya ke dalam daerah-pabean di Indonesia.
BAB VII - PENGECUALIAN DAN PENGEMBALIAN PAJAK
Pasal 22

Asalkan peraturan yang akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan diperhatikan, maka dikecualikan dari pajak:
ke-1. penyerahan kapal, bukan kapal-pesiar;
- ke-2. a. penyerahan barang-barang untuk dikeluarkan ke Luar Negeri;
- b. penyerahan barang-barang yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan yang menurut sifatnya dianggap sebagian besar untuk dikeluarkan ke Luar Negeri;
- ke-3. penyerahan barang-barang dengan percuma dalam hal-hal yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan;
- ke-4. a. penyerahan uang, juga penyerahan meterai dan merek-pajak Indonesia yang dikeluarkan dari pihak pemerintahan dan belum terpakai dan surat berharga termasuk obligasi, surat sero dan lain-lain efek;
- b. penyerahan emas pada atau oleh De Javasche Bank menurut cara peraturan yang ditetapkan dalam atau dengan kuasa
Ordonansi-Devisen 1940;
- ke-5. pengadaan, penyerahan dan pelepasan hak-turut dalam perseroan dan perkumpulan;
- ke-6. pemberian kredit, penyerahan, penguangan dan pembayaran tagihan-jang, termasuk peredaran-giro, peredaran-cek dan peredaran-rekening-koran,
- ke-7. asuransi
- ke-8. undian;
- ke-9. jasa dalam perhubungan pos, telegrap dan telepon dan jasa tertentu dari perusahaan pengangkutan untuk kepentingan perhubungan tersebut;
- ke-10. siaran radio pemerintahan dan dari perkumpulan dan badan yang berhak;
- ke-11. pengangkutan orang dan barang-barang dari tempat di Luar Negeri melalui Indonesia ke tempat di Luar Negeri, dan juga pengangkutan orang dan barang-barang dari tempat di Indonesia ke tempat di Luar Negeri atau sebaliknya, satu dan lain jika ternyata dari surat pengangkutan bahwa tempat yang dituju itu pada permulaan pengangkutan telah ditetapkan;
- ke-12. persewaan dan penebasan, juga penyerahan dan, pelepasan sewa dan tebasan dari barang tetap kecuali:
- a. mesin dan alat perusahaan;
- b. kamar yang telah diperaboti dalam rumah penginapan (hotel, pension dan tempat-tempat seperti itu, jika pembayaran atas penyewaan kamar ini tidak dikenakan pajak seperti dimaksud
- 18 - dalam Pasal 2 undang-undang pajak pembangunan I;
- ke-13. pemberian makan, tempat tinggal dan lain-lain upah berwujud barang menurut kebiasaan kepada orang yang bekerja pada pengusaha;
ke-14. jasa yang dibuat oleh penjabat agama dalam jabatannya,
- ke-15. pemberian pengajaran oleh yayasan dan perkumpulan yang mempunyai hak badan hukum, dalam hal-hal yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
BAB VII - PENGECUALIAN DAN PENGEMBALIAN PAJAK
Pasal 22

a
Dari pajak peredaran juga dikecualikan:
- ke-1. penyerahan padi, gabah dan beras, jagung, sagu, gaplek, sayur dan buah-buahan yang baru dipetik, roti, susu baru, air, garam, bambu, kayu bakar, arang, minyak tanah, gas, elektris, obatobatan (medicamenten), surat-kabar harian, majalah mingguan dan barang-barang yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan;
- ke-2. penyerahan barang-barang dan melakukan jasa-jasa dalam rumah makan dan penginapan, jika pembayaran-pembayaran dalam hal itu dikenakan pajak menurut Pasal 2 dari Undang-undang Pajak Pembangunan I,
- ke-3. penyerahan hasil tembakau, yang dikenakan cukai memenurut Ordonansi Cukai-tembakau Staatsblad 1932 No. 517;
ke-4. jasa-jasa dokter, dokter-gigi dan bidan.
- (1) Dikecualikan dari pajak masuk ialah:
2. ke-1. semua hasil dalam arti kata Undang-undang Tarip Indonesia x) keluaran dari sesuatu daerah di Indonesia, baik daerah itu termasuk dalam maupun di luar daerah-pabean;
3. ke-2. kapal, bukan kapal-pesiar;
4. ke-3. uang, emas batangan dan potongan dan meterai dan merekpajak Indonesia yang dikeluarkan dari pihak pemerintahan dan belum terpakai;
5. ke-4. barang-barang untuk mana tidak wajib dibayar bea masuk, yang termasuk dalam satu pemberitahuan-masuk, dan yang berharga tidak lebih dari f 75,-;
6. ke-5. barang-barang yang dibawa orang dalam bepergian untuk dipakai sendiri selama bepergiannya;
7. ke-6. barang-barang yang dikecualikan dari pembayaran bea masuk atau bea masuknya dikembalikan, berhubung dengan pemasukannya dilakukan untuk tujuan ilmu pengetahuan atau dianggap perlu untuk perhubungan internasional;
8. ke-7. barang-barang yang terhadapnya sewaktu dimasukkan berlaku Pasal 23 atau 23a 'dari Ordonansi Bea (Staatsblad 1931 No. 471), maka mengenai Pasal 23 jika syarat-syarat yang ditentukan dalam pernyataan-berlakunya itu dipenuhi, dan mengenai pasal 23a jika barang-barang itu dengan tidak dipungut bea diperkenankan masuk;
- ke-8. barang-barang yang didatangkan untuk atau atas tanggungan Negeri, jika barang-barang itu menurut Peraturan Pemerintah dikecualikan dari bea masuk.
- (2) Asalkan peraturan untuk itu yang akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan diperhatikan, maka pengecualian atau pengembalian pajak masuk diberikan untuk hal-hal berikut:
2. ke-1. barang pindahan, jika terdiri dari barang yang telah dipakai;
3. ke-2. alat pembungkus kosong, jika dapat dinyatakan, bahwa alat itu bekas dipergunakan untuk mengeluarkan barang-barang ke luar daerah-pabean;
4. ke-3. barang-barang yang dimaksudkan untuk disimpan dalam gedung arca umum atau pengumpulan;
5. ke-4. pengiriman hadiah terdiri dari obat-obatan dan keperluan sehari-hari dengan maksud untuk dibagikan oleh badan amal dengan percuma kepada rakyat.
BAB VII - PENGECUALIAN DAN PENGEMBALIAN PAJAK
Pasal 23

a
Dari pajak masuk juga dikecualikan:
- ke-1. padi, gabah dan beras, jagung, sagu, gaplek, sayur dan buahbuahan yang baru dipetik, roti, susu baru, air, garam, bambu, kayu bakar, arang, minyak tanah, obat-obatan (medicamenten), surat-kabar harian, majalah mingguan dan barang-barang yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan;
- ke-2. hasil tembakau yang dikenakan cukai menurut Ordonansi Cukaitembakau Staatsblad 1932 No. 517.
BAB VII - PENGECUALIAN DAN PENGEMBALIAN PAJAK
Pasal 24

Peredaran setahun, atau dalam hal berlakunya Bab V, peredaran setribulan, dikurangkan dengan jumlah yang dikembalikan
- 21 - berhubung dengan:
- ke-1. pengambilan kembali barang-barang yang belum dipakai-,
- ke-2. pemberian potongan atas harga-jual atau penggantian.
BAB VII - PENGECUALIAN DAN PENGEMBALIAN PAJAK
Pasal 25

- (1) Atas permohonan dengan tulisan oleh pengusaha, pajak yang menurut Pasal 18 telah dibayar lebih atau tidak semestinya, dapat dikembalikan.
- (2) Surat permohonan harus disampaikan kepada Inspektur dalam tempo tiga bulan setelah tribulan takwim berlalu, selama mana telah terjadi pembayaran lebih atau pembayaran tidak semestinya.
- (3) Pengembalian kepada pengusaha menurut ayat pertama ditetapkan dengan surat keputusan Inspektur.
- (4) Surat keputusan memuat alasan, jika permohonan tidak seluruhnya dikabulkan.
- (5) Kutipan surat keputusan oleh Inspektur dikirimkan kepada yang berkepentingan, setelah di dalamnya dinyatakan tanggal pengirimannya.
BAB IX - KEBERATAN DAN PERTIMBANGAN
Pasal 27

- (1) Barangsiapa keberatan terhadap pajak yang dikenakan padanya menurut Pasal 10 dapat memasukkan surat keberatan kepada pembesar yang mengurus penetapan pajak yang menetapkan pajak itu atau kepada pembesar lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dalam tempo setelah surat ketetapan pajak atau pemberitaan dimaksud dalam pasal 16 ayat 4 diberikan.
- (2) Sewaktu memasukkan surat keberatan diberikan tanda penerimaan, jika diminta.
- (3) Jika pengiriman dilakukan dengan perantaraan pos, maka tanggalcap kantor pos yang mengirimkan dianggap sebagai tanggal pemasukan surat keberatan.
- (4) Jika seseorang menerangkan tidak dapat menulis ia dapat memajukan keberatan dengan lisan dalam tempo yang telah ditetapkan, kepada salah seorang pembesar dimaksud dalam ayat pertama, yang seketika itu membikin atau menyuruh membikin surat yang dibubuhi tanggal dan tandatangan.
Surat ini dianggap sebagai surat keberatan.
- (5) Tempo tiga bulan itu tidak mengikat, jika dapat dinyatakan, bahwa tempo itu tidak dapat diperhatikan berhubung dengan keadaan istimewa.
- 24 -
- (6) Penarikan kembali sesuatu surat keberatan yang telah dimasukkan hanya dapat dilakukan dengan sah dengan mufakatnya Inspektur.
BAB IX - KEBERATAN DAN PERTIMBANGAN
Pasal 28

- (1) Atas surat keberatan diambil keputusan oleh Inspektur.
- (2) Pajak itu tidak diubah, selama tidak ternyata tidak benarnya:
3. ke-1. jika peraturan bersandar pada Pasal 9 ayat 3 ke-1 tentang kewajiban meminta penyerahan surat pemberitahuan tidak dipenuhi.
4. ke-2. jika pemberitahuan, meskipun telah dikirim surat tegoran sebagai dimaksud dalam Pasal 14 ayat 5 ke-2, tidak dimasukkan dalam tempo yang ditentukan dalam surat tadi;
5. ke-3. jika kewajiban tertera dalam Pasal 14 ayat 1 ke-1 dan tidak dipenuhi segenapnya.
- (3) Dalam mengambil keputusan atas surat keberatan yang dimasukkan dalam temponya, diperhatikan segala sesuatu yang tidak benar dalam penyelenggaraan penetapan pajak.
- (4) Dalam keputusan itu pajak dapat dinaikkan.
- (5) Surat keputusan memuat alasan, jika keberatan seluruhnya atau sebagian ditolak, atau tidak dapat diterima.
<!-- formula-not-decoded -->
- (6) Kutipan surat keputusan dikirim kepada yang berkeberatan menurut cara yang ditetapkan oleh Inspektur, setelah di dalamnya dinyatakan tanggal pengirimannya.
Barangsiapa berkeberatan terhadap keputusan diambil atas surat keberatannya atau terhadap pajak yang ditetapkan untuknya menurut Pasal 26 ayat 1 atau terhadap keputusan diambil baginya menurut Pasal 25, dapat memasukkan surat permohonan pertimbangan kepada Majelis Pertimbangan Pajak menurut cara, yang ditentukan dalam Peraturan Meminta Pertimbangan dalam urusan pajak, dalam tempo tiga bulan masing-masing sesudah kutipan surat keputusan dikirim, setelah tanggal surat ketetapan pajak diserahkan dan setelah tanggal surat keputusan dikirim.
BAB IX - KEBERATAN DAN PERTIMBANGAN
Pasal 30

Pajak, seperti telah ditetapkan terakhir, oleh Majelis Pertimbangan Pajak tidak diubah, jika kepada majelis tidak ternyata tidak benarnya:
- ke-1. jika peraturan bersandar pada Pasal 9 ayat 3 ke-1 tentang kewajiban meminta penyerahan surat pemberitahuan tidak dipenuhi;
- ke-2. jika pemberitahuan, meskipun telah dikirim surat tegoran sebagai dimaksud dalam Pasal 14 ayat 5 ke-2, tidak dimasukkan dalam tempo yang ditentukan dalam surat tadi;
- ke-3. jika kewajiban tertera dalam Pasal 14 ayat 1 ke:1 dan ke-2 tidak dipenuhi segenapnya.
BAB X
Pasal 31

- (1) Ketetapan pajak, begitupun kenaikan pajak, juga kenaikan dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Meminta Pertimbangan dalam urusan pajak, dimasukkan dalam kohir, kecuali ketetapan pajak yang ditetapkan kemudian yang besarnya sama dengan atau lebih rendah daripada penetapan sementara yang lebih dahulu.
- (2) KOhir ditetapkan oleh Inspektur.
- (3) Surat-isian untuk kohir ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pajak.
BAB X
Pasal 32

- (1) Segera setelah kohir ditetapkan, maka kepada tanggung-pajak diberitahukan ketetapan yang dimasukkan dalam kohir dengan jalan mengirim surat ketetapan pajak atau pemberitaan dimaksud dalam Pasal 16 ayat 4.
- (2) Penyelenggaraan pengiriman surat ketetapan pajak dan pemberitaan diatur oleh pembesar yang mengurus penetapan pajak.
- (3) Tanggal pengiriman dinyatakan, baik dalam kohir maupun dalam surat ketetapan pajak atau pemberitaan.
- (4) Surat-isian untuk surat ketetapan pajak ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pajak.
BAB X
Pasal 33

- (1) Ketetapan pajak dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 26 ayat 1
- 27 - ditagih seluruhnya sejak hari kesepuluh setelah surat ketetapan pajak diserahkan.
- (2) Ketetapan sementara dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 ditagih dengan angsuran yang banyaknya sama dengan banyaknya bulan yang masih tersisa dari tahun takwim sehabisnya bulan, dalam mana surat ketetapan pajak diserahkan. Hari-pembayaran ialah pada tiap tanggal limabelas dari bulan-bulan itu.
- (3) Jika penyerahan surat ketetapan pajak dimaksud dalam ayat dua terjadi sesudah tanggal 31 Juli dari tahun takwim untuk mana pajak ditetapkan, maka pajak itu ditagih dengan lima angsuran yang sama besarnya, dan hari-pembayarannya berturut-turut pada tanggal limabelas dari tiap-tiap bulan, dimulai bulan, yang mengikuti bulan, dalam mana surat ketetapan pajak diserahkan.
- (4) Dalam hal penurunan ketetapan pajak sementara, jumlah yang masih terhutang, dibagi atas angsuran yang belum terbit.
- (5) Kepada pengusaha, yang dapat mengunjukkan, bahwa peredaran setahun, disebabkan oleh hal-hal terjadi setelah pajak sementara ditetapkan, mungkin akan kurang daripada tiga perempatnya dari peredaran setahun, atas dasar mana ketetapan sementara dihitung, atas permintaannya dapat diberi penundaan pembayaran untuk sejumlah dari pajak sementara itu, yang dikira akan melebihi banyaknya pajak yang akan ditetapkan kemudian.
<!-- formula-not-decoded -->
- (6) Jumlah, untuk mana diberi penundaan pembayaran, dibagi rata atas angsuran ketetapan sementara, yang belum dilunasi.
- (7) Pemberian penundaan pembayaran sewaktu-waktu dapat ditarik kembali, jika pengiraan besarnya pajak yang akan ditetapkan kemudian, memberi alasan untuk itu.
BAB X
Pasal 34

Pajak dapat ditagih seketika:
- ke-1. jika jumlah yang tidak dibayar ada melebihi jumlah satu angsuran;
- ke-2. jika tanggung-pajak dinyatakan pailit atau berada dalam keadaan penglaksanaan pembayaran di bawah pengawasan hakim begitu pula dalam hal disitanya barang bergerak atau barang tetap oleh pihak Negeri atau dalam hal penjualan barang itu disebabkan penyitaan atas nama pihak ketiga;
- ke-3. jika tanggung-pajak menghentikan atau sangat mengecilkan perusahaan atau pekerjaannya yang bebas di Indonesia atau memindah-tangankan barang tetapnya yang terletak di Indonesia.
BAB X
Pasal 35

Kewajiban membayar tidak ditangguhkan oleh pemasukan surat keberatan terhadap pajak itu.
BAB X
Pasal 36

- (1) Jika pajak dihutang oleh dua orang atau lebih atau oleh badan, maka meraka tanggungrenteng atas pembayaran pajak itu.
- (2) Wakil pengusaha yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia juga turut bertanggung-jawab atas pembayaran pajak.
- 29 -
- (3) Orang dan badan dimaksud dalam ayat satu dan dua wajib memenuhi segala kewajiban yang oleh undang-undang ini dibebankan kepada pengusaha.
- (4) Tanggung-jawab menurut pasal ini juga meliputi kewajiban membayar biaya tuntutan.
BAB X
Pasal 37

- (1) Kas Negeri mempunyai hak mendahulu atas semua barang kepunyaan pengusaha tanggung-pajak, juga atas barang kepunyaan mereka, yang menurut Pasal 36 bertanggung-jawab atas pembayaran pajak.
- (2) Hak mendahulu diberi dalam ayat pertama, mendahului segala hak mendahulu, kecuali terhadap piutang-didahulukan tersebut dalam pasal 1139 No. 1 dan 4 dan pasal 1149 No. 1 Kitab Undang-undang Sipil dan dalam pasal 80 dan 81 Kitab Undang-undang Perniagaan, terhadap gadai-panen x) dan terhadap hak gadai dan hipotek diatur dalam Kitab Undang-undang Sipil, yang telah diadakan pada sebelum saat pajak terhutang, atau jika pengadaan itu terjadi sesudah saat itu, hanya jika guna keperluan itu diberikan surat keterangan sebagai dimaksud dalam ayat 5.
- (3) Mengenai tanah yang dimiliki menurut hukum Indonesia, hak mendahulu diberi dalam ayat pertama, tidak mendahului pinjaman atas tanah hak-milik Indonesia xx) diadakan sebelum saat pajak terhutang atau dalam hal diadakannya sesudah saat itu, hanya jika guna keperluan itu diberikan surat keterangan sebagai dimaksud dalam ayat 5. Terhadap tanah dan barang digadaikan menurut hukum adat, hak mendahulu Kas Negeri tidak mendahului hak pemegang
- 30 - gadai atas pembayaran jumlah uang gadai.
- (4) Hak mendahulu tidak berlaku lagi setelah lewat dua tahun dihitung dari tanggal penyerahan surat ketetapan pajak, atau jika dalam tempo ini telah diberitahukan surat paksa untuk membayar, setelah lewat dua tahun terhitung dari tanggal pemberitahuan surat tuntutan terakhir. Jika pembayaran pajak ditunda, maka tempo tersebut di atas diperpanjang dengan sendirinya menurut hukum dengan waktu selama penundaan.
- (5) Sebelum atau sesudah mengadakan hipotek dalam arti kata Kitab Undang-undang Sipil, pemberi-hipotek dapat memohon surat keterangan, bahwa hipotek itu didahulukan dari hak mendahulu yang diberi dalam ayat 1. Surat keterangan itu diminta pada Inspektur. Inspektur memberi surat keterangan itu, jika tidak ada pajak yang mendahului hipotek itu atau menurut pendapatnya ada jaminan, bahwa pajak yang mendahului hipotek itu akan dilunasi. Dalam surat keterangan itu masa yang bersangkutan harus disebut. Jika permohonannya ditolak maka pemberi-hipotek dapat mengemukakan keberatannya kepada Kepala Jawatan Pajak yang akan menyuruh memberi surat keterangan itu juga, jika menurut pendapatnya ada alasan. Peraturan ini berlaku juga terhadap pinjaman atas tanah hakmilik Indonesia xx).
- (6) Peraturan tentang hak mendahului berlaku juga terhadap biaya tuntutan.
- (7) Pajak yang terhutang sesudah tanggal hari pengusaha dinyatakan pailit atau berada dalam keadaan penglaksanaan pembayaran di bawah pengawasan hakim, masuk hutang harta-benda.
BAB X
Pasal 38

Tagihan-pembayaran pajak lewat waktu oleh karena lewat lima tahun, dihitung dari akhir masa selama mana pajak itu terhutang.
BAB XI - IZIN PERUSAHAAN
Pasal 39

- (1) Pengusaha tidak boleh memulai perusahaan atau pekerjaannya, ataupun meneruskannya, jika ia tidak mempunyai izin atau izin sementara yang tiap tahun diberikan oleh atau atas nama pembesar yang mengurus penetapan pajak.
- (2) Pembesar yang mengurus penetapan pajak memutuskan tentang pemberian izin tersebut dalam ayat 1.
- (3) Izin tidak diberi atau hanya diberi izin sementara kepada pengusaha, yang tidak melunasi ketetapan pajak peredarannya, jika ketetapan pajak itu dapat ditagih pada saat pemutusan pemberian izin itu.
- (4) Pemasukan surat keberatan terhadap ketetapan pajak tidak memberikan hak atas pemberian izin sementara.
<!-- formula-not-decoded -->
- (5) Sesudah pajak tersebut dalam ayat tiga dilunasi, maka atas permintaan yang berkepentingan izin masih dapat diberi.
- (6) Jika semula izin sementara tidak diberi, maka izin sementara itu setiap waktu oleh pembesar yang mengurus penetapan pajak atas permintaan yang berkepentingan masih dapat diberi, jika untuk itu menurut pendapatnya ada alasan.
BAB XI - IZIN PERUSAHAAN
Pasal 40

- (1) Izin atau izin sementara diberi dengan memberikan kartu kepada pengusaha, contoh dan warna kartu ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pajak.
- (2) Pengusaha wajib menyimpan kartu itu selama tahun takwim yang bersangkutan dan jika diminta memperlihatkannnya kepada pegawai yang diserahi mengusut delik, juga termasuk yang dimaksud dalam Pasal 59 ayat 1, jika ia tidak dapat memperlihatkan kartu, maka ia dianggap tidak mempunyai izin yang diwajibkan itu.
BAB XI - IZIN PERUSAHAAN
Pasal 41

- (1) Izin sementara setiap waktu dapat ditarik kembali oleh pegawai yang berhak untuk mengeluarkan surat paksa untuk ketetapan pajak peredaran yang dikenakan kepada pengusaha.
- (2) Izin dapat ditarik kembali oleh pegawai tersebut dalam ayat 1,segera apabila ketetapan pajak peredaran yang dikenakan kepada pengusaha sejak pemberian izin samasekali dapat ditagih dan belum dibayar lunas.
- (3) Penarikan kembali itu ia nyatakan dengan membutuhkan catatan pada kartu dimaksud dalam Pasal 40.
- (4) Pengusaha wajib memberi kesempatan kepada pegawai yang diserahi membuat catatan dimaksud dalam ayat tiga untuk melakukannya.
- (5) Oleh penarikan kembali dimaksud dalam ayat 1 dan 2 maka kartu dimaksud dalam Pasal 40 kehilangan sahnya sebagai bukti izin atau
- 33 - izin sementara, meskipun-seandainya yang dimaksud dalam ayat 3 tidak dilakukan.
BAB XI - IZIN PERUSAHAAN
Pasal 42

Yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat 1 tidak berlaku untuk:
- ke-1. golongan pengusaha yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan;
- ke-2. pengusaha yang tidunjuk menurut Pasal 17 ayat 1.
BAB XII - PERATURAN KHUSUS
Pasal 43

- (1) Pengusaha dilarang memasukkan pajak sebagai jumlah tersendiri dalam rekening kepada penerima penyerahan barang-barang atau penerima jasa.
- (2) Larangan dimaksud dalam ayat 1 tidak berlaku terhadap jumlah harga-jual atau penggantian ditetapkan menurut tarip tersebut dalam undang-undang.
- (3) Syarat dalam perjanjian yang bertentangan dengan pasal ini, adalah batal.
BAB XII - PERATURAN KHUSUS
Pasal 44

- (1) Siapapun dilarang mengumumkan lebih lanjut apa yang ternyata atau
- 34 -
diberitahukan kepadanya dalam jabatan atau pekerjaannya dalam menjalankan undang-undang ini atau bersangkutan dengan itu, selain daripada yang perlu untuk melakukan jabatan atau pekerjaan itu.
- (2) Larangan itu juga berlaku terhadap ahli dan juru bahasa bukan pegawai dimaksud dalam Pasal 15 ayat 1.
BAB XII - PERATURAN KHUSUS
Pasal 45

- (1) Setiap orang wajib memberikan keterangan yang diminta daripadanya untuk menjalankan undang-undang ini dengan jelas dan dengan sebenarnya kepada pegawai, ahli dan juru bahasa yang ditunjuk menurut atau dengan kuasa pasal 15 ayat 1.
- (2) Keterangan harus diberikan baik dengan tulisan, maupun dengan lisan, ataupun dengan memperlihatkan buku dan lain-lain surat, terserah pada pilihan peminta keterangan itu, dalam bentuk dan dalam tempo yang ditetapkannya.
- (3) Barangsiapa diminta untuk memperlihatkan buku dan lain-lain surat untuk diperiksa, dianggap mempunyainya, kecuali jika hal sebaliknya dapat masuk dalam akal.
- (4) Kewajiban merahasiakan, walaupun berdasar atas peraturan undangundang tidak menjadi alasan yang sah bagi siapa pun untuk menolak memenuhi kewajiban yang dibebankan padanya menurut atau dengan kuasa pasal ini.
- (5) Keluarga-sedarah dan semenda menurut keturunan lurus dan sampai dengan derajat kedua menurut keturunan menyimpang, begitu juga suami (istri) dan bekas suami (istri) mereka, yang dimintai
- 35 - keterangan, dapat menolak dengan sah kewajiban memberi keterangan.
BAB XII - PERATURAN KHUSUS
Pasal 46

- (1) Inspektur karena jabatannya atau atas permohonan wajib-pajak dapat membetulkan kesalahan tulisan dan kesalahan hitungan sesaktu membuat kohir atau surat ketetapan pajak dan mengurangkan atau membatalkan pajak yang salah ditetapkan karena kekeliruan dalam peristiwa penetapan pajak.
- (2) Kekuasaan tersebut dalam ayat 1 tidak berlaku lagi karena lewatnya dua tahun sesudah tanggal hari pemberian surat ketetapan pajak, kecuali jika dalam tempo itu oleh yang bersangkutan dimajukan surat permohonan supaya kekuasaan tersebut di atas dilaksanakan.
BAB XII - PERATURAN KHUSUS
Pasal 47

- (1) Kepala Jawatan Pajak dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang salah, jika oleh terlambatnya memasukkan surat keberatan atau surat permohonan atau oleh alasan lain yang bersifat formil yang berkeberatan atau pemohon tidak dapat diterima dan ia menurut pendapat Kepala Jawatan Pajak sepatutnya masih berhak akan pengurangan atau pembatalan atas ketetapan pajak itu.
Pengurungan atau pembatalan tidak diberi:
- ke-1. jika sejak awal tahun takwim, yang bersangkutan dengan ketetapan pajak, telah lewat lima tahun, kecuali jika dalam masa itu dimasukkan permohonan untuk itu;
- ke-2. jika harus dianggap, bahwa yang berkeberatan atau pemohon dengan sengaja mengabaikan tempo untuk memasukkan surat keberatan atau surat permohonan.
BAB XII - PERATURAN KHUSUS
Pasal 48

- (1) Untuk memasukkan surat keberatan, surat pertimbangan dan surat permohonan maka dapat diwakili:
2. ke-1. koperasi dan perkumpulan lain, yayasan dan perseroan oleh salah seorang anggota pengurus atau pesero pengurus;
3. ke-2. ahli waris wajib pajak oleh salah satu dari mereka, penjalankan surat wasiat atau penguasa warisan itu,ke-3.orang di bawah umur, orang gila dan orang di dalam hajar oleh wakilnya menurut undang-undang.
- (2) Surat keberatan, surat permohonan pertimbangan dan surat permohonan yang ditandatangani oleh kuasa semata-mata dianggap sah, jika surat kuasa dilampirkan.
BAB XII - PERATURAN KHUSUS
Pasal 49

Untuk ketetapan tagihan susulan yang ditetapkan sesudah meninggalnya wajib pajak, dan untuk kenaikan ketetapan tersebut dalam Pasal 15 dari Peraturan Minta Pertimbangan dalam urusan pajak maka setiap ahli waris menanggung hanya hingga jumlah bagiannya dalam warisan itu ditambah dengan jumlah wasiat istimewa yang diberikan padanya.
BAB XII - PERATURAN KHUSUS
Pasal 50

- ke-1. menetapkan peraturan umum untuk menjalankan undang-undang ini,
- ke-2. dalam hal-hal yang tertentu atau kumpulan hal menghapuskan ketidakadilan yang mencolok, yang mungkin timbul dalam menjalankan undang-undang ini.
BAB XIII - PERATURAN YANG BERSIFAT HUKUM PIDANA
Pasal 51

- (1) Barangsiapa dengan sengaja memasukkan surat pemberitahuan seperti dimaksud dalam Bab III dan pasal 19 ayat 1, yang tidak benar atau kurang lengkap untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, jika oleh karena itu mungkin diderita kerugian oleh Negeri, dihukum penjara setinggi-tingginya setahun atau didenda sebanyak-banyaknya tiga puluh ribu rupiah.
- (2) Peraturan dalam ayat 1 tidak dilakukan, jika pengusaha, selama kejaksaan belum diberitahukan, dengan kemauan sendiri memasukkan surat pemberitahuan lagi yang benar dan lengkap, asalkan. ketetapan pajak belum ditetapkan dan pengusaha belum lagi diminta untuk memberi keterangan atau memperlihatkan pembukuan atau surat-surat lainnya menurut Pasal 14, ataupun ketetapan pajak itu terlampau rendah ditetapkan.
BAB XIII - PERATURAN YANG BERSIFAT HUKUM PIDANA
Pasal 52

Dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun dihukum:
- ke- 1. barangsiapa dengan sengaja memberikan atau memperlihatkan buku palsu atau dipalsukan atau surat-surat lainnya yang palsu atau dipalsukan seakan-akan buku dan surat-surat itu adalah benar dan tidak dipalsukan, kepada pembesar yang mengurus penetapan pajak atau kepada pegawai, ahli atau juru bahasa, menurut Pasal 15 ayat 1 ditunjuk untuk memeriksa pembukuan dan surat-surat lain yang menjadi dasar pembukuan;
- 38 -
- ke-2. barangsiapa, berhubung dengan suatu tuntutan dimaksud dalam Pasal 45, dengan sengaja memberikan keterangan palsu atau dipalsukan seakan-akan keterangan itu adalah benar dan tidak dipalsukan;
- ke-3. barangsiapa, ketika pemeriksaan apakah peraturan Bab XI diturut, dengan sengaja memperlihatkan kartu dimaksud dalam Pasal 40 ayat 1 yang palsu atau dipalsukan kepada pegawai yang berkewajiban memeriksanya.
BAB XIII - PERATURAN YANG BERSIFAT HUKUM PIDANA
Pasal 53

- (1) Barangsiapa dengan sengaja melanggar kewajiban menyimpan rahasia, dimaksud dalam Pasal 44, dihukum penjara setinggitingginya enam bulan atau didenda sebanyak-banyaknya dua ribu rupiah.
- (2) Barangsiapa dipersalahkan melanggar kewajiban menyimpan rahasia dihukum kurungan setinggi-tingginya tiga bulan atau didenda sebanyak-banyaknya seribu rupiah.
<!-- formula-not-decoded -->
- (3) Penuntutan tidak diadakan selain daripada atas pengaduan orang, terhadap siapa kewajiban menyimpan rahasia dilanggar.
BAB XIII - PERATURAN YANG BERSIFAT HUKUM PIDANA
Pasal 54

Barangsiapa dengan sengaja tidak atau tidak selengkapnya memenuhi sesuatu kewajiban tersebut dalam pasal 45 atau dengan sengaja oleh tindakan atau oleh tak-bertindaknya mengakibatkan atau dengan sengaja turut mengakibatkan, bahwa kewajiban itu tidak atau tidak selengkapnya dipenuhi, dihukum penjara setinggi-tingginya tiga bulan atau didenda
- 39 - sebanyak-banyaknya lima belas ribu rupiah.
BAB XIII - PERATURAN YANG BERSIFAT HUKUM PIDANA
Pasal 55

- (1) Barangsiapa tidak, tidak selengkapnya atau tidak pada temponya membayar pajak menurut Pasal 18, dihukum denda sebanyakbanyaknya sepuluh kali jumlah pajak yang kurang dibayar.
- (2) Penuntutan hukuman karena pelanggaran tersebut dalam ayat pertama tidak diadakan, jika Inspektur menganggap ada alasan untuk menetapkan pajak menurut Pasal 26 ayat 1.
BAB XIII - PERATURAN YANG BERSIFAT HUKUM PIDANA
Pasal 56

Dengan denda sebanyak-banyaknya seribu rupiah dihukum.
- ke-1. barangsiapa tidak atau tidak segenapnya memenuhi sesuatu kewajiban tersebut dalam Pasal 20 dan 45,
- ke-2. barangsiapa melanggar sesuatu larangan tersebut dalam Pasal 39 ayat 1 dan Pasal 43 dyat 1,
- ke-3. barangsiapa tidak atau tidak segenapnya menuruti peraturan umum yang ditetapkan dengan kuasa undang-undang ini oleh Menteri Keuangan.
BAB XIII - PERATURAN YANG BERSIFAT HUKUM PIDANA
Pasal 57

Peristiwa yang dapat dihukum menurut Pasal 51, 52, 53 ayat 1 dan 54 dianggap kejahatan.
Peristiwa yang dapat dihukum menurut Pasal 53 ayat 2, 55 dan 56
- 40 - dianggap pelanggaran.
BAB XIII - PERATURAN YANG BERSIFAT HUKUM PIDANA
Pasal 58

- (1) Apabila sesuatu peristiwa dalam undang-undang ini dapat dihukum dilakukan oleh atau dari pihak badan hukum maka penuntutan dimuka hakim diadakan terhadap dan hukuman dijatuhkan kepada anggota pengurus.
- (2) Hukuman tidak dijatuhkan kepada seseorang pengurus, jika ternyata bahwa hal itu terjadi di luar pengetahuannya.
BAB XIII - PERATURAN YANG BERSIFAT HUKUM PIDANA
Pasal 59

- (1) Untuk mengusut peristiwa yang dapat dihukum dalam undangundang ini juga turut berkewajiban pegawai Jawatan Pajak, Jawatan Bea Cukai dan Jawatan Akuntan Pajak yang ditunjuk menurut atau dengan kuasa Pasal 15 ayat 1.
<!-- formula-not-decoded -->
- (2) Mereka yang diserahi kewajiban untuk mengusut, jika perlu dengan pertolongan polisi, setiap hari, kecuali pada hari besar dimaksud dalam pasal 171 a Kitab Undang-undang Perniagaan, dapat masuk ke dalam semua barang tetap di mana menurut angkaannya sekiranya terdapat benda, yang dapat dipergunakan untuk mendapatkan peristiwa-peristiwa yang dapat dihukum, akan tetapi mengenai bangunan hanya dapat dimasuki antara jam enam pagi dan jam dua siang dan petang hari antara jam empat dan enam.
Ia berhak mensita benda-benda itu dan menuntut penjarahannya.
BAB XIII - PERATURAN YANG BERSIFAT HUKUM PIDANA
Pasal 60

Menteri Keuangan dapat berdamai atau menyuruh berdamai untuk mencegah penuntutan di muka hakim mengenai peristiwa yang dapat dihukum menurut Pasal 55 dan 56.
BAB XIII - PERATURAN YANG BERSIFAT HUKUM PIDANA
Pasal 61

Apabila suatu hukuman menurut Pasal 51 tidak dapat diubah lagi, maka tagihan susulan ditetapkan, juga sesudahnya lewat tempo menurut pasal 26.
BAB XIV - PERATURAN PENUTUP
Pasal 62

- (1) Mengenai penyerahan barang-barang dan jasa yang dibuat sebelum undang-undang ini berlaku, tidak dikenakan pajak, juga jika pajak terhutang sesudah saat tersebut dalam Pasal 5 ayat 1.
- (2) Pengusaha yang menyerahkan barang-barang atau membuat jasa sesudah saat undang-undang ini berlaku karena suatu perjanjian diadakan sebelum undang-undang ini berlaku, berhak meminta kembali pajak yang terhutang dalam hal ini dari orang yang
- 42 -
menerima barang-barangnya atau untuk siapa jasa itu dibuat.
Syarat dalam perjanjian yang bertentangan dengan ini adalah batal.
- (3) Untuk tahun takwim 1951 Pasal 6 ayat 2 dibaca sebagai berikut. Jumlah tersebut dalam ayat pertama dikurangkan sampai sekian perdua belasnya, sebanyak bulan yang masih berjalan dari tahun takwim 1951 pada waktu undang-undang ini berlaku.
Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Pajak Peredaran 1951" dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1951.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 1953 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO
MENTERI KEUANGAN, ttd ONG ENG DIE
MENTERI KEHAKIMAN, ttd JODY GONDOKUSUMO
Diundangkan pada tanggal 28 Desember 1953 MENTERI KEHAKIMAN, ttd JODY GONDOKUSUMO
LEMBARAN NEGARA NOMOR 75 TAHUN 1953
MENGENAI
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG, PENETAPAN UNDANG DARURAT NO. 12 TAHUN 1950 TENTANG MENGADAKAN PAJAK PEREDARAN 1950" DAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 38 TAHUN 1950 TENTANG TAMBAHAN DAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PAJAK PEREDARAN 1950" SEBAGAI UNDANG-UNDANG.
BAGIAN UMUM.
1. Berhubung dengan keadaan keuangan Negara pada dewasa ini, maka terpaksa diambil tindakan-tindakan ke arah memperluas pendapatanpendapatan Negara. Perluasan ini tidak akan dapat dicapai dengan menaikkan tarip pajak-pajak yang telah ada.
Oleh karena kini nyata, bahwa maksud tadi tidak dapat dicapai hanya dengan melanjutkan pemungutan-pemungutan yang ada sekarang saja berdasarkan suatu sistem pajak yang telah tumbuh dalam edaran sejarah, maka perlulah diadakan pajak baru yang dasar dan sifatnya berlainan daripada yang sudah-sudah. Pada umumnya telah diakui, bahwa pembagian yang betul dari kewajiban membayar pajak berdasarkan pendapatan dan kekayaan untuk menggambarkan kekuatan memikul berat pajak, adalah sangat sukar adanya. Ini pulalah alasan untuk mengadakan pajak baru ini.
Agar supaya sesuatu pajak yang baru, dapat diterima, maka pajak itu harus memenuhi bermacam-macam syarat. Salah satu syarat yang terpenting ialah bahwa pajak itu tidak merusak sendi hidup ekonomis di Negeri ini. Bangunnya pun harus sedemikian sederhananya, sehingga pelaksanaannya yang pantas dapat dijamin.
2. Pajak peredaran adalah satu macam pajak, yang diadakan di hampir semua Negeri di dunia ini dalam masa antara perang dunia pertama dan kedua. Pajak sedemikian dapat memenuhi syarat-syarat tersebut di atas.
Pajak peredaran bermaksud merupakan suatu pajak pemakaian yang meliputi sebanyak mungkin bilangan barang-barang yang dipakai atau terpakai habis di Indonesia.
Maka dari itu yang dikenakan pajak ialah penyerahan barang- barang yang ada di peredaran bebas.
Pajak peredaran mengenal dua macam cara mengenakan pajak. Dalam perjalanan barang-barang dari produsen atau pabriknya sampai pada konsumen biasanya barang-barang itu melalui beberapa tingkatan. Lajur produksi ini membujur dari produsen ke pedagang besar, dari ini ke pedagang perantara, selanjutnya pedagang kecil dan akhirnya ke konsumen.
Salah satu dari cara memungut pajak peredaran ialah: dipungut pajak tiap kali ada pemindahan barang-barang bersangkutan ke tingkat berikutnya.
Lain cara ialah: pemungutan sekaligus yang bermaksud mengenakan hasil akhir sekali saja.
Pemungutan ini dapat dilakukan pada awal lajur produksi, yakni pada waktu penyerahan oleh produsen atau pabrikan maupun pada salah satu mata rantai berikutnya.
Sungguhpun bilangan pengusaha, yang akan dimasukkan dalam pajak ini dalam pemungutan berkali akan berjumlah lipat ganda dari pemungutan sekali, namun sistim yang disebut terlebih dahulu itulah yang diwujudkan dalam Undang-undang, karena sistem inilah menurut sifatnya mempunyai bentuk yang lebih sederhana, lagi pula dengan pemungutan yang rendah, dapatlah dijamin sesuatu hasil, yang tidak mungkin diperoleh dengan sistem pemungutan sekali.
Kesederhanaan sistem tadi sangat bertambah pula oleh karena jumlah pengecualian dibatasi sedikit-dikitnya dan juga tidak diadakan perbedaan tarip antara berbagaibagai jenis barang dan antara beraneka mata rantai lajur produksi dan selanjutnya terutangnya pajak dipindahkan daripada saat-saat penyerahan ke saat-saat pembayaran harga jugal, sehingga pajak dapat ditetapkan berdasar jumlah peredaran dalam sesuatu masa tertentu.
Mengenakan pajak atas jasa ada cocok pula dalam sistem pemungutan berkali.
Biasanya pajak terhutang oleh pengusaha yang menyerahkan barang-barang atau yang membuat jasa. Sesuai dengan sifatnya sebagai suatu pajak pemakaian, maka dimaksud supaya pajak ini pada akhirnya dipikul oleh konsumen.
Membebaskan pajak ini pada konsumen mau tidak mau akan mengakibatkan kenaikan harga barang-barang dan jasa. Akan tetapi hal ini adalah suatu keharusan yang mesti dipenuhi pemungutan ini.
3. Di samping pajak peredaran ini dalam Undang-undang dicantumkan pula suatu pajak masuk.
Menurut rencana maka pajak peredaran tidak dikenakan langsung dari pemakaian atau pemakaian habis barang-barang, akan tetapi secara tidak langsung dari matamata rantai lajur produksi duluan, yakni: dari tingkatan produksi dan satu atau lebih tingkatan distribusi.
Dengan diadakannya pajak peredaran, maka barang-barang yang dihasilkan di dalam Negeri terdesak dalam suatu keadaan yang merugikan, sebab bukankah bagi barang-barang import tingkatan-tingkatan produksi dan/atau tingkatan-tingkatan distribusi duluan untuk sebagian besar berada di luar Negeri? Mata-mata rantai lajur produksi tersebut tidak dapat dikenakan pajak peredaran, yang hanya dipungut dari penyerahan yang dilakukan di dalam Negeri.
Justru itu pajak masuk jadi mengganti pajak peredaran, yang tidak dapat dipungut dari mata-mata rantai lajur produksi di luar Negeri.
Nama pajak masuk - selaku pajak yang memberi perseimbangan - diberikan pada pemungutan ini, agar supaya tegas adanya perbedaan dengan bea masuk.
BAGIAN KHUSUS.
Bab i - ni memberikan definisi-definisi tentang pengertian yang banyak diketemukan dalam Undang-undang itu
Pasal 1

.
. ke 1. Indonesia.
Daerah Republik Indonesia disebut dalam Undang-undang ini ini dengan nama singkatan "Indonesia", untuk memudahkan pembacaan Undang-undang.
ke 2. Barang-barang.
Pengertian disesuaikan dengan apa yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Sipil. Hanya yang menurut sifatnya dianggap menjadi harta benda bergerak jadi yang berwujud benda bergerak termasuk kapal-kapal dan perahu-perahu dianggap barang-barang dalam arti kata Undang-undang. Penyerahan hak milik atas barang tetap tidak dikenakan. Dianggap tidak patut lagi jika di samping pemungutan 5% bea pemindahan hak yang dikenakan dari sesuatu perjanjian untuk penyerahan hak milik atas barang tetap, masih akan dipungut pajak peredaran. Berdasarkan itu pula maka penyerahan kapal dan perahu terkecuali kendaraan air untuk pesiar dalam pasal 22 dikecualikan pajak peredaran, antara lain oleh karena dari akte pendaftaran pembukuan dan penyerahan telah dipungut 5% bea pemindahan hak.
ke 3. Penyerahan barang-barang.
- a. Penyerahan yang disebut dalam huruf a penyerahan hak milik disebabkan sesuatu perjanjian dianggap adalah penyerahan biasa, sebagaimana juga artinya dalam hukum sipil. Penyerahan hak milik disebabkan oleh lain macam perjanjian jual belilah yang paling banyak terdapat, akan tetapi juga ada penyerahan hak milik disebabkan oleh lain macam perjanjian misalnya perjanjian pemberian percuma, tukar menukar termasuk juga dalam penyerahan tersebut dalam huruf a.
- b. Pemberian barang-barang disebabkan suatu perjanjian beli sewa dengan kuasa Undang-undang dinyatakan sebagai penyerahan. Jika aturan ini tidak diadakan, pemungutan pajak barulah dapat dijalankan sesudah dibayar
- 5 - angsuran beli sewa penghabisan oleh karena baru pada saat itu terjadi penyerahan menurut hukum. Ini adalah tidak diinginkan, oleh karena jika pemberi penyewa sebelum pembayaran angsuran penghabisan menghentikan pembayaran, tidak dapat dipungut pajak peredaran lagi dari angsuran-angsuran yang telah dilunasi.
- c. Pemindahan hak milik disebabkan sesuatu tuntutan oleh pemerintahan tidak berdasarkan sesuatu perjanjian, sehingga jika aturan tersebut dalam huruf c dilupakan maka pemungutan pajak peredaran tidak mungkin. Untuk mencegah penggangguan hubungan konkurensi telah dipertimbangkan untuk menganggap sebagai penyerahan dengan kuasa Undang-undang; mempergunakan barang-barang untuk barang tetap oleh pabrikan barangbarang itu serta mempergunakan barang-barang yang dibikin sendiri untuk kepentingan perusahaan.
Berdasarkan pendapat, bahwa memuat aturan serupa itu tidak sesuai dengan syarat mutlak untuk bentuk sederhana bagi Undang-undang, maka peraturan tersebut di atas tidak dicantumkan.
Dalam pada itu tidak dilupakan, bahwa dengan tidak mengenakan pajak dalam hal barang-barang perbuatan sendiri dipergunakan dalam perusahaannya, adanya konsentrasi produksi dipercepat. Agar tidak membahayakan pelaksanaan Undang-undang, maka terpaksa meniadakan niat untuk mempertimbangkan kepentingan konkurensi dengan sangat teliti. Demikianpun tidak ada alasan untuk memasukkan barang-barang yang disediakan bagi penguasaha sendiri atau bagi anak isterinya dalam golongan penyerahan-penyerahan yang dikenakan pajak.
Memasukkan perbuatan-perbuatan dengan kuasa Undang- undang selaku penyerahan untuk dikenakan pajak harus dikurangkan sebanyak mungkin, karena umumnya pembukuan kebanyakan pengusaha adalah terlalu tidak lengkap sehingga perbuatan-perbuatan itu tidak dapat dinyatakan dalam tata usaha uang (buku kas) mereka; pun agar supaya tidak memberatkan alat pemeriksaan. Lagi pula ada alasan untuk mengecualikan pemakaian sendiri dari pemungutan ini oleh karena pengecualian atas pengecualian
- 6 - sedemikian tidak akan dapat diabaikan. Dalam hal ini dapatlah kiranya diambil sebagai contoh pemakaian sendiri dari hasil usaha penduduk petani.
ke 4. Barang-barang yang berada dalam peredaran bebas.
Hanya penyerahan barang-barang yang berada dalam peredaran bebas dapat dijadikan alasan untuk memungut pajak. Dengan kuasa definisi itu maka semua barang-barang yang berada di Indonesia dianggap berada dalam peredaran bebas; tetapi dikecualikan barang-barang yang berada dalam daerah-pabean, barangbarang mana berasal dari luar Negeri atau dari daerah-daerah Indonesia yang tidak termasuk daerah pabean selama syarat-syarat untuk memasukannya belum dipenuhi. Oleh sebab ini maka barang-barang yang ada di Indonesia tetapi di luar daerah pabean kepulauan Riouw dianggap berada dalam peredaran bebas.
Sedemikian juga harus dianggap hasil tembakau dalam pabrikpabrik dalam arti kata "Ordonansi Cukai Tembakau", hasil mana dalam menyelenggarakan ordonansi tersebut sebagaimana disebut dalam pasal-pasal 12 ayat 3, 27 ayat 1 dan 29 ayat 1 harus dianggap sebagai tidak berada dalam peredaran bebas.
Sebagai barang-barang yang tidak berada dalam peredaran bebas dapat dianggap barang-barang berasal dari luar Negeri atau daerah Indonesia yang tidak termasuk daerah pabean, untuk mana setelah dimasukkan dalam daerah pabean syarat-syarat untuk memasukkan tidak dipenuhi dan oleh sebab itu belum dibebaskan oleh pabean.
Barang-barang yang tidak berada dalam peredaran bebas ditinjau dari sudut pelaksanaan Undang-undang ini sama kedudukannya dengan barang-barang di luar Negeri.
Terhadap jasa maka syarat berada dalam peredaran bebas tidak diadakan, sehingga pembuat jasa dalam suatu entrepot untuk barang-barang luar Negeri dapat dikenakan.
ke 5. Jasa.
Jasa adalah semua perbuatan selainnya penyerahan barang bergerak dan barang tetap yang dilakukan dengan penggantian.
Semua perbuatan, asalkan dilakukan dengan penggantian, termasuk dalam definisi itu. Redaksi definisi yang dipilih itu antaranya mengecualikan penyerahan barangbarang bergerak, karena penyerahan sedemikian menjadi dasar tersendiri untuk dikenakan pajak.
Bagi pelaksanaan Undang-undang ini sesungguhnya tidak menjadi soal besar apakah sesuatu perbuatan dianggap sebagai penyerahan ataupun sebagai melakukan jasa. Dalam pada itu diusahakan supaya penyerahan barang-barang dan melakukan jasa mempunyai akibat-akibat yang seberapa mungkin sama adanya. Kesederhanaan bentuk pemungutan pajak ini karenanya bertambah sekali.
Sesungguhnya sebermula cita-cita untuk menghilangkan perbedaan itu sama sekali telah dipertimbangkan dan secara ringkas semua perbuatan juga penyerahan, dikenakan sebagai jasa. Tetapi dilihat dari sudut tata bahasa ada juga perbedaan antara kedua macam perbuatan ini, sehingga dirasa perlu menyesuaikan kata-kata istilah Undang-undang dengan perbedaan itu.
Definisi arti kata "jasa" adalah sebegitu luas, sehingga tambahan "dengan penggantian" tidak dapat dilupakan, jika misalnya: menjalankan reparasi di dalam perusahaan sendiri atau meminjamkan uang dengan tidak menerima penggantian, tidak dianggap sebagai suatu dasar untuk dikenakan.
Juga penyerahan barang tetap dan mengadakan, menyerahkan dan melepaskan hak-hak kebendaan atas barang tetap tidak dianggap sebagai jasa. Dimaksudkan, supaya penyerahan sedemikian sama sekali tidak dikenakan, dan oleh karenanya ditempatkan di luar lingkungan kekuasaan Undang-undang ini.
Definisi mengartikan juga pengadaan, penyerahan dan pelepasan hak, lain daripada hak kebendaan atas harta benda tetap, sebagai jasa; juga menyerahkan suatu buatan dalam keadaan tetap. Tambahan ini tidak sangat diperlukan, akan tetapi dicantumkan pula untuk menghindarkan segala keragu-raguan tentang yang wajib dikenakan. Mengadakan, menyerahkan atau melepaskan hak atas harta benda bergerak tidak merupakan penyerahan barang-barang dalam arti kata Undangundang ini, karena semata-mata hanya penyerahan benda bergerak termasuk dalam pengertian itu tadi. Akan tetapi perbuatan itu dapat dimasukkan dalam arti kata "jasa".
Menyerahkan sesuatu buatan dalam keadaan tetap termasuk pula dalam arti kata jasa. Pengusaha bangunan, yang memborong mendirikan bangunan pabrik atau rumah atau lain barang tetap, melakukan jasa dalam arti kata Undang-undang ini. Akan tetapi suatu pengusaha bangunan yang mendirikan rumah di atas tanahnya sendiri dan selanjutnya menjualnya pada pihak ketiga tidak termasuk dalam arti kata ini.
Perbuatan ini adalah penyerahan barang tetap, yang dikecualikan dari pajak peredaran, akan tetapi dikenakan bea pemindahan hak.
ke 6. Harga jual: adalah nilai berupa uang yang dipenuhi.
Pelunasan dari harga nilai timbal balik tidak senantiasa terdiri dari uang. Berhubung dengan itu maka "nilai berupa uang" dianggap nama yang betul untuk jasa sebaliknya itu. "Nilai berupa uang" menentukan, bahwa harga yang dihitung dalam mata uang berupa apapun jasa sebaliknya itu adalah dasar penetapan pajak. Sebagaimana telah dinyatakan dalam penjelasan bagian umum,maka ada perlu sekali supaya saat penyerahan tidak dijadikan saat terhutangnya pajak, akan tetapi saat penerimaan harga juallah yang ditetapkan menjadi saat terhutangnya pajak. memang memperhatikan itu dengan menentukan penetapan
Definisi harga jual harga jual.
Menjadi tidak harga jual yang diminta sewaktu perjanjian diadakan, akan tetapi apa yang dibayarkan itulah menjadi pedoman penetapan.
Hanya semata-mata apa yang dipenuhi "sebagai akibat penyerahan" merupakan bagian harga jual. Jadi tidak misalnya meterai kwitansi, yang oleh si pembeli dibayar pada si pengirim barang. Meterai ini tidak dibayar berhubung dengan penyerahan akan tetapi berhubung dengan surat bukti pembayaran, yang diperlukan oleh sipembeli.
Siapa yang membayar nilai berupa uang itu tidak menjadi soal. Ini dijelaskan dengan tambahan, bahwa pembayaran nilai berupa uang oleh pihak ketiga, asalkan bersangkut paut dengan penyerahan, adalah bagian harga jual.
ke 7. Penggantian.
Lebih daripada penyerahan barang-barang pada melakukan jasa akan terjadi perbuatan sebaliknya tidak atau tidak sama sekali terdiri uang, dari sebab itu pada jasa perbuatan sebalik-juga diterangkan dengan "nilai berupa uang". Seperti ditetapkan pada harga jual, juga pada penggantian nilai berupa uang itu harus dilunasi kepada atau tidak kepada orang yang melakukan jasa, karena jasa yang dilakukan.
Umumnya pemberian jasa itu berdasar atas suatu perjanjian. Tetapi ini tidak perlu untuk mengenakan jasa. Pembayaran suatu jumlah pada pemain-pemain musik di jalan tidak berdasar atas suatu perjanjian. Tetapi pembayaran itu dilakukan karena perbuatan yang dijalankan jasa dan karena itu harus dikenakan pajak, walaupun mungkin sekali tidak akan terhutang pajak berhubung dengan penyusunan peraturan tarip.
Tidak termasuk penggantian: ialah jumlah-jumlah yang dibayar oleh pengusaha atas nama dan atas tanggung jawab orang, yang menerima jasa itu dan diterima kembali lagi dari orang itu.
ke 8. Peredaran setahun.
Jumlah harga jual dan penggantian, yang pajaknya terutang menurut peraturanperaturan pajak ini selama setahun takwim, perlu dinamakan "peredaran setahun".
ke 9. Peredaran setribulan.
Menurut pasal 17 ayat 1 Inspektur dengan surat keputusannya dapat mewajibkan pengusaha untuk membayar pajak peredaran yang terhutang dengan menyimpang dari tehnik pemungutan pajak yang umumnya menjadi dasar Undang-undang setribulan sekali.
Jumlah harga jual dan penggantian yang pajaknya terutang selama setribulan takwim, menurut bagian pasal ini dinamakan "peredaran setribulan".
. Perdagangan barang-barang tidak dengan penyerahan hakmilik.
Peraturan ini memberi kemungkinan untuk memungut pajak dalam hal-hal, dalam mana barang-barang diperdagangkan berturut-turut oleh pelbagai pengusaha atas namanya sendiri, sedang hanya sekali terjadi penyerahan hak milik.
Perdagangan barang-barang yang tidak disertai penyerahan, menurut kehendak Undang-undang disamakan dengan penyerahan.
. Penyerahan hak milik fidiciair.
Penyerahan hak milik persediaan barang-barang dan alat- alat perusahaan kepada pemberi kredit sebagai tanggungan kredit yang diberikan, sedang barang-barang itu masih ditangan debitur, yang lazim dalam perdagangan dinamakan penyerahan hak milik fidiciair tidak dianggap sebagai penyerahan menurut kata Undang-undang ini.
. Tempat dan saat penyerahan.
Tempat penyerahan ialah penting, karena ini menentukan jawaban atas pertanyaan apakah suatu penyerahan dikenakan pajak atau tidak, karena hanya penyerahan dalam daerah dapat menyebabkan pemungutan pajak.
Selama penyerahan terjadi secara dari tangan ke tangan penetapan tempat dan saat penyerahan tidak memberi kesulitan.
Pada penyerahan barang-barang dengan cara menyerahkan surat-surat atau kunci-kunci, maka dianggap sebagai tempat dan saat penyerahan ialah tempat dimana barang-barang itu berada pada saat penyerahan surat-surat atau kunci-kunci.
Yang tidak ada ketentuan tentang tempat dan saat penyerahan ialah dalam hal-hal mana langganan menggunakan jasa sesuatu pengusaha pengangkutan dengan atau tidak dengan bantuan jurukirim. Di sini harus dibedakan antara pengangkutan barang-barang di darat dan di sungai tiada
- 11 -
tempat penyerahan menurut suatu peraturan dari Kitab Undang-undang Perniagaan. Ini terjadi pada pengangkutan di laut.
Yang dianggap sebagai tempat penyerahan pada pengangkutan barangbarang di laut menurut pasal 517a Kitab Undang-undang tadi, ialah tempat dimana barang-barang itu berada pada saat penyerahan konosemen.
Tempat penyerahan ini tidak dapat dipakai buat pajak peredaran dalam semua hal, dalam mana barang-barang pada penyerahan konosemen masih di kapal yang berada di luar bilangan Negeri.
Pemungutan pajak tidak akan dapat dilakukan pada hal-hal pengangkutan intersular yang sering terjadi.
Karena itu dengan menyimpang dari pasal 517a Kitab Undang-undang Perniagaan, peraturan ini menentukan untuk melakukan Undang-undang ini baik pada pengangkutan di darat dan di sungai maupun, pada pengangkutan di laut sebagai tempat dan saat penyerahan, pada tempat dan saat mana pengusaha menyerahkan barang-barang itu pada juru-kirim, pengusaha pengangkutan atau pengangkut untuk dikirimkan. Menurut peraturan ini tempat penyerahan barang-barang ditunjukkan hanya jika ada suatu penyerahan yang sungguh yang harus dinyatakan dari hal-hal lain. Jika ada pertentangan mengenai pertanyaan apakah barang-barang diserahkan atau tidak, selamanya tidak akan dapat diambil alasan dari peraturan ini.
. Jumlah-jumlah yang dapat dikurangi dari harga jual.
ke 1.Peraturan ini mengenai hal-hal dalam mana pembungkusan dikembalikan sesudah harga jual telah dibayar oleh penerima barang dan oleh karena itu penerima barang itu menerima kembali harga pembungkusan yang dikembalikan.
Tidak perlu membikin peraturan tentang hal-hal dalam mana pembungkusan telah dikirim kembali sebelumnya pelunasan harga jual, karena pada waktu harga pembungkusan dapat dikurangi dari harga jual.
Pengusaha dapat mengurangkan harga pembungkusan yang telah dibayar kembali dari peredaran untuk masa dalam mana pembayaran kembali terjadi.
ke 2.Peraturan ini berlaku, bilamana pengusaha yang menyerahkan barang-barang menurut perjanjian harus mengurus pengangkutan dan penanggungan barang-barang sama sekali atau sebagiannya, selama ia tidak membayar sendiri pengangkutan atau penanggungan, akan tetapi membayar ongkosongkos pengangkutan dan asuransi kepada pengusaha lain.
. Jumlah yang dikurangkan dari penggantian.
ke 1.Ongkos-ongkos yang dilunasi oleh yang menyerahkanbarang-barang atau melakukan jasa untuk menerima barang atau penerima jasa umumnya dapat dikurangkan dari harga jual atau penggantian.
Menurut ayat dari pasal ini pembayaran pajak termasuk bea masuk dapat dikurangkan dari penggantian, juga jika pembayaran itu dilunasi atas nama pengusaha yang melakukan fisa itu sendiri pada khususnya hal-hal ini terjadi pada jurukirim yang mengurus pemasukan barang-barang untuk langgganan. Dalam hal ini bea masuknya terutang oleh jurukirim sendiri.
Maka dari itu pembayaran pajak ini yang dikurangkan dari penggantian adalah adil.
ke 2.Umumnya pengangkutan barang-barang tidak atau tidak sama sekali diurus oleh pengusaha pengangkutan.
Jika peraturan ini tidak ada, maka selama pengangkutan sama sekali atau sebagiannya diserahkan pada pengusaha pengangkutan atau pengangkut lain, maka ongkos-ongkos pengangkutan yang dibayar pada pengusaha lain akan termasuk penggantian yang harus dikenakan pajak.
Akibat ini tidak diingini karena pengusaha pengangkutan tingkat ke 2 atau pengangkut tingkat ke 2 telah terutang pajak peredaran berhubung dengan penggantian yang diterimanya.
Adalah adil bahwa pengusaha pengangkutan hanya harus membayar pajak peredaran dari bagian pengangkutan yang diurus sendiri olehnya.
Bab i - ni memberikan definisi-definisi tentang pengertian yang banyak diketemukan dalam Undang-undang itu
Pasal 2

.
ke 1.Pengusaha.
Undang-undang tidak membedakan pengusaha, yang menjadi pengusaha pabrik, pedagang besar atau pedagang kecil, berhubung dengan keadaan bahwa jika pengusaha mempunyai suatu sifat tertentu, maka ini tidak berakibat apa-apa.
Menurut pembatasan "setiap orang" dapat menjadi pengusaha, maka dari itu maupun orang maupun badan hukum termasuk badan-badan hukum berdasarkan hukum publik dapat menjadi pengusaha.
Badan hukum yang berdasarkan hukum publik semata-mata dianggap sebagai pengusaha, selama penyerahan barang-barang dan jasa yang dilakukannya tidak merupakan melakukan pekerjaan sebagai badan pemerintahan. Badan hukum berdasarkan hukum publik hanya dianggap sebagai pengusaha jika dan selama mengikuti perhubungan masyarakat biasa dengan melakukan penyerahan dan jasa kepada pihak ke 3.
Dalam arti kata Undang-undang selainnya orang dan badan hukum dapat juga dianggap sebagai pengusaha lembaga-lembaga yang berdasarkan hukum sipil atau hukum perniagaan.
Hanya syarat ini harus dipenuhi, bahwa lembaga-lembaga mempunyai kebebasan dalam masyarakat.
Tindakan bebas atau tidak terhadap pihak ke 3 tidak mempunyai arti yang menentukan. Setiap lembaga sosial yang dapat dianggap mempunyai suatu penghidupan fiskal sendiri, mempunyai kebebasan itu dalam masyarakat seperti yang dapat dianggap mempunyai suatu penghidupan fiskal sendiri, mempunyai kebebasan itu dalam masyarakat seperti persekutuan, firma dan perseroan commanditair.
Syarat kedua yang harus dipenuhi untuk dianggap sebagai suatu pengusaha ialah menjalankan suatu perusahaan atau pekerjaan.
- 14 -
Menjalankan suatu perusahaan atau pekerjaan tidak membawa berbagaibagai akibat hukum, maka dari itu perbedaan ini tidak mempunyai arti untuk melakukan peraturan pajak.
Juga untuk pengusaha-pengusaha yang tidak bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia suatu "tempat yang tetap" bukan suatu syarat untuk menjalankan perusahaan.
Suatu pengusaha harus menjalankan perusahaan atau pekerjaan di Indonesia untuk dapat dikenakan pajak. Karena sekarang suatu tempat yang tetap tidak dikemukakan sebagai syarat untuk menjalankan perusahaan, maka juga suatu perusahaan dapat dikatakan dijalankan di Indonesia meskipun pengusahanya yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Negeri tidak mempunyai suatu cabang di Indonesia. Sebagai contoh disebut suatu penjual yang bekerja pada suatu pengusaha yang tidak bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia, yang sering membuat perjanjian jual di Indonesia.
Syarat yang terakhir bahwa perusahaan atau pekerjaan harus dijalankan bebas, mempunyai maksud mengecualikan orang-orang yang bekerja pada orang lain.
ke 2. Inspektur.
Kekuasaan relatip dari Kepala-kepala Inspeksi Keuangan ditentukan oleh tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha.
ke 3. Pembesar yang menetapkan pajak.
Menurut pasal 12 ketetapan pajak dari pengusaha yang harus memasukan pemberitahuan ditetapkan oleh Inspektur dan ketetapan pajak pengusaha yang tidak diwajibkan untuk memasukkan pemberitahuan oleh komisi penetapan pajak. Dalam hal-hal mana akibat-akibat hukum dari suatu ketetapan pajak yang ditetapkan oleh Inspektur sama dengan ketetapan pajak yang ditetapkan oleh komisi penetapan pajak, maka cukuplah pembesar-pembesar itu dinamakan "pembesar yang mengurus penetapan pajak".
Bab i - ni memberikan definisi-definisi tentang pengertian yang banyak diketemukan dalam Undang-undang itu
Pasal 3

Pasal ini menerangkan peristiwa yang dapat dikenakan pajak. Pokok-pokok yang terpenting sudah diterangkan dalam pasal 1 dan 2.
Berhubung dengan itu telah cukup kiranya dengan memberikan keterangan lebih lanjut tentang pokok-pokok itu:
- a. di Indonesia;
- b. dalam lingkungan perusahaan itu.
3. ad a. Penyerahan barang-barang dan melakukan jasa hanya dapat dikenakan pajak, jika perbuatan itu dilakukan di Indonesia. Hal ini sesuai dengan sifat pajak peredaran sebagai pajak pemakaian umum;
- ayat 2. Memberi petunjuk tentang jawaban pertanyaan apakah pekerjaan yang tertentu dapat dianggap sebagai dilakukan dalam hubungan kerja atau sebagai pengusaha.
Terutama pada pekerjaan yang dilakukan di rumah, yang sering terjadi di Negeri ini, yang dilakukan atas perintah dan menurut petunjuk-petunjuk pengusaha dapat menimbulkan keraguan tentang pertanyaan apakah dalam hal ini ada suatu perusahaan yang dijalankan bebas atau pekerjaan yang dilakukan dalam hubungan jabatan.
Dalam pada itu dapat dicari hubungan dengan ordonansi pajak upah dengan pengertian bahwa orang-orang yang dianggap sebagai kaum buruh dalam ordonansi tersebut, berhubung dengan jasa yang dibuat, bukan pengusaha dalam arti kata peraturan pajak peredaran.
BAB II - NAMA, OBYEK DAN JUMLAH PAJAK.
Pasal 4

Dengan menyerahkan barang-barang karena perjanjian jual beli dan beli sewa harus dipisahkan antara perjanjian yang tidak dan perjanjian yang dipengaruhi oleh perhubungan istimewa yang ada antara pihak-pihak itu.
Dalam hal pertama maka harga jual akan jadi dasar untuk menghitung pajak itu dan dalam hal kedua harga yang dapat dijanjikan jika perhubungan istimewa tidak ada.
Harga jual sebagai dasar pajak tidak dapat dipakai semata-mata jika perjanjian antara pihak-pihak dipengaruhi oleh keadaan- keadaan lain seperti misalnya oleh peraturan-peraturan pemerintahan, maka harga jual tadi dapat dipakai sebagai dasar pajak.
Dalam penyerahan barang-barang karena perjanjian tentang penyerahan hak milik lain daripada perjanjian jual beli dan perjanjian tentang penyerahan hak milik lain daripada perjanjian jual beli dan perjanjian beli sewa, juga dalam pemindahan hak milik karena tuntutan oleh atau dari pihak pemerintahan, maka senantiasa harga jual yang dapat dituntut dalam perjanjian jual beli yang tidak dipengaruhi oleh perhubungan istimewa antara pihak-pihak akan jadi dasar pengenaan pajak.
Juga dalam penyerahan barang-barang yang menurut pasal 1 ordonansi "Gecontroleerde Goederen 1948" ditunjuk sebagai barang-barang tertilik, maka jika penyerahan itu dilakukan menurut aturan pembebasan dimaksud dalam pasal 10 dari "Prijsbeheersing-verordening 1948" harga jual akan jadi dasar untuk menghitung pajak, jadi bukan harga yang ditetapkan, yakni harga yang ditetapkan
- 17 -
oleh atau dari pihak Kementerian Perdagangan dan Perindustrian menurut Prijssbeheersing-verordening 1948.
Dalam melakukan jasa maka penggantian kerugian jadi dasar pengenaan pajak, jika jasa tadi tidak dilakukan karena sesuatu perjanjian yang dipengaruhi oleh perhubungan istimewa antara pihak-pihak. Jikalau dipengaruhi oleh perhubungan istimewa maka untuk penghubungan sedemikian itu tidak ada.
Dalam melakukan jasa yang tidak berdasarkan sesuatu perjanjian maka selamanya penggantian itu jadi dasar pengenaan pajak.
BAB II - NAMA, OBYEK DAN JUMLAH PAJAK.
Pasal 5

Suatu pajak seperti pajak peredaran yang dikenakan karena melakukan penyerahan atau jasa maka jika tidak ada ketentuan yang nyata jadi terhutang pada saat penyerahan atau jasa itu dilakukan.
Umumnya penetapan dan penilikan atas pajak yang terhutang itu, jika dalam banyak hal tidak ada pembukuan yang sempurna, harus dilakukan dari buku kas dan catatan-catatan. Oleh karena itu sudah tentu untuk mengenakan pajak itu harus diambil keterangan-keterangan dari administrasi dengan memindahkan pengenaan pajak itu dari saat penyerahan barang-barang atau saat melakukan jasa ke saat penerimaan jumlah uang yang menjadi harga dari penyerahan atau jasa itu.
Bukan saja pajak itu baru jadi hutang oleh karena penerimaan, tetapi jumlah yang diterima itu juga menjadi dasar pajak.
Dengan mencicil jumlah pembelian maka pajak itu tiap kali harus dibayar dari cicilan itu.
Dengan penyerahan prodeo maka hutang pajak terjadi pada saat penyerahan itu, oleh karena dalam hal ini harga tidak menjadi soal.
Untuk perusahaan dengan pembukuan yang teratur, dan sempurna dapat ditetapkan oleh Inspektur, jika pengusaha meminta sedemikian itu, bahwa dengan menyimpang dari ayat pertama dari pasal 5 pajak tadi terutang pada saat penyerahan barang-barang atau pada saat melakukan jasa, jadi pada saat biasa menurut anggapan yang lazim.
BAB II - NAMA, OBYEK DAN JUMLAH PAJAK.
Pasal 6

Undang-undang ini hanya mengenal satu macam persentase dari dua setengah perseratus dari penjualan setahun yang melebihi jumlah f. 10.000,-
Menetapkan tarip dua setengah perseratus dari penjualan untuk bermacam barang mengakibatkan kenaikan harga dengan kira-kira 9%, dalam hal ini dianggap bahwa lajur produksi terdiri dari tiga atau empat mata rantai. Kenaikan harga lebih dari itu dianggap tidak akan terjadi.
Dalam hal itu perlu juga dicatat bahwa kenaikan harga dapat diharapkan tidak akan melebar kepada semua barang dan jasa. Dengan begitu maka pajak peredaran ini dalam hidup desa akan sedikit atau tidak sama sekali mempengaruhi harga, jika perlengkapan barang berada dalam tangan penduduk sendiri atau dengan tidak memakai peredaran uang. Tetapi juga dengan memasukkan peredaran uang maka dalam hidup desa tertutup, kenaikan harga tentu akan banyak terbatas berhubung dengan pengecualian yang luas dan penting dari peredaran setahun yang tidak melebihi f. 10.000.-
Akhirnya dapat diharapkan pula, bahwa oleh kekurangan barang sekarang ini harga dari yang dikatakan barang-barang bebas tidak akan terpengaruh banyak karena pengenaan pajak peredaran.
Seperti telah diterangkan dalam bagian umum dari penjelasan ini maka ## BAB III PEMBERITAHUAN
BAB II - NAMA, OBYEK DAN JUMLAH PAJAK.
Pasal 9

dan 2.
Kewajiban untuk memberitahukan terjadi karena pengiriman surat pemberitahuan. Berhubung dengan teknik pemungutan dari Undang-undang ini, maka dikehendaki bahwa kepada semua pengusaha, yang sesudahnya Undang-undang pajak pendapatan diadakan, mendapat surat pemberitahuan pajak ini, dikirim surat
.
- 21 -
pemberitahuan pajak peredaran, keculai kepada pengusaha yang ditunjuk oleh Inspektur menurut pasal 17 ayat 1, untuk mana diadakan cara pemungutan yang berlainan.
Oleh karena dalam persiapan Undang-undang pajak pendapatan batas antara pajak besar dan pajak kecil mungkin ditetapkan pendapatan bersih sebesar ¦. 2.400.setahun, surat pemberitahuan pajak peredaran akan dikirim kepada pengusaha yang mempunyai pendapatan bersih setahun ¦. 2.400.- atau lebih, kecuali kepada mereka yang menurut pasal 17 ayat 1 ditunjuk oleh Inspektur.
Sebagai dapat disimpulkan dari yang tersebut di atas, maka Undang-undang pajak pendapatan nanti mungkin akan mewajibkan wajib pajak yang mempunyai pendapatan setahun f. 2.400,- atau lebih untuk meminta diberi surat pemberitahuan selama pengiriman surat pemberitahuan itu belum dilakukan.
Untuk pajak peredaran aturan kewajiban yang tersebut tadi harus dipersesuaikan.
Akan tetapi selama Undang-undang pajak pendapatan belum ada dan karenanya cara tentang mewajibkan pemberitahuan belum tetap, untuk pajak peredaranpun peraturan tentang hal ini belum pula dapat ditetapkan dengan pasti.
Berhubung dengan itu kepada Menteri Keuangan diberikan kekuasaan untuk menetapkan peraturan umum tentang kewajiban untuk memberitahukan. Menurut kehendak segera sesudah adanya Undang-undang pajak pendapatan peraturan itu dikeluarkan dengan disesuaikan dengan apa yang berlaku menurut Undang-undang itu.
Selanjutnya ayat 2 memberi kekuasaan kepada Menteri Keuangan untuk mengadakan peraturan dalam hal surat pemberitahuan dapat dikirimkan pada lain orang daripada pengusaha sendiri, misalnya pada curatornya atau pada walinya, pula dalam hal-hal lain mengenai pemberitahuan, satu dan lain dengan pertimbangan, bahwa memasukkan peraturan ini dalam Undang-undang sendiri ada tidak pada tempatnya.
BAB II - NAMA, OBYEK DAN JUMLAH PAJAK.
Pasal 10

Tehnik pemungutan dan Undang-undang ditetapkan dalam pasal ini. Pajak peredaran yang dihutang selama tahun takwim oleh pengusaha ditetapkan dengan penetapan pajak.
Tehnik pemungutan sebagai dimaksud ada dianggap terbaik berdasarkan pertimbangan, bahwa sebagian besar dari pengusaha-pengusaha kecil tidak berpendidikan begitu tinggi, sehingga mereka tidak akan mungkin menghitung besarnya pajak yang hanya dibayarnya menurut aturan-aturan data Undangundang.
Terhadap Undang-undang pajak upah kemungkinan ini ada meskipun dengan sedikit terkecualian.
Tetapi kesukaran yang terdapat dalam penyelenggaraan Undang-undang pajak peredaran akan lebih besar jika dibandingkan dengan kesukaran yang didapat dalam penyelenggaraan pajak upah, oleh karena mana menetapkan pajak dengan jalan penetapan ada paling tepat.
Dalam pada itu terhadap semua pengusaha yang dianggap dapat menghitung besar pajaknya sendiri dipikulkan kewajiban untuk menghitungnya sendiri.
Cara pemungutan untuk pengusaha-pengusaha ini diatur dalam bab V.
BAB II - NAMA, OBYEK DAN JUMLAH PAJAK.
Pasal 11

Penetapan tempat, dimana pengusaha harus dikenakan pajak, tempat kediaman atau tempat kedudukan pada awal tahun takwim adalah menentukan, kecuali kalau kewajiban dipajaki terjadi pada saat sesudah awal tahun takwim, dalam hal mana saat ini menjadi pengganti awal tahun itu.
BAB IV - PENETAPAN PAJAK.
Pasal 12

Dalam pasal ini ditetapkan pembesar mana berkuasa untuk menetapkan pajak. Penetapan pajak untuk pengusaha, yang diwajibkan memberitahukan, dikerjakan oleh Inspektur.
Kekuasaan relatief dari Inspektur terdapat di pasal 2 dengan dihubungkan dengan pasal 11.
Karena pengusaha yang akan diwajibkan memberitahukan menurut pasal 9 dari Undang-undang pajak pendapatan juga akan diberi kewajiban yang bersamaan terhadap pajak peredaran, terdapat kemungkinan untuk menetapkan pajak pendapatan dari pajak peredaran pada saat yang bersamaan. Kalau diingat bahwa dalam pemberitahuan pajak peredaran akan banyak terdapat keterangan yang juga penting untuk penetapan pajak pendapatan, maka penetapan pada saat bersamaan itu ada tepat sekali.
Pengusaha yang akan dikenakan "pajak pendapatan besar" sebagai dapat disimpulkan dan apa yang tersebut di atas, akan juga dikenakan "pajak peredaran besar".
Sebagai juga "pajak pendapatan kecil" akan ditetapkan oleh komisi penetapan pajak, juga "pajak peredaran kecil" akan ditetapkan oleh komisi-komisi itu.
Penetapan pajak yang tepat untuk pengusaha kecil oleh komisi penetapan pajak yang disusun dengan seksama, ada cara yang paling tepat untuk mencapai hasil yang memuaskan.
Pada umumnya orang-orang yang akan duduk dalam komisi penetapan pajak pendapatan seyogyanya ditunjuk juga untuk duduk dalam komisi penetapan pajak peredaran, agar supaya pekerjaan penetapan pajak pendapatan dan pajak peredaran dapat dilakukan sesaat.
Peraturan penyelenggaraan yang perlu diadakan untuk melakukan apa yang ditetapkan dalam ayat 2, yang kurang tepatnya jika dimasukkan dalam Undangundang akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
BAB IV - PENETAPAN PAJAK.
Pasal 13

Pasal ini berdasarkan atas pikiran bahwa baik untuk kepentingan pengusaha yang dapat dimengerti, maupun untuk kepentingan Negeri, penetapan pajak harus dilakukan selekas mungkin.
Pembesar pengurus pajak dalam hal ini Inspektur berhak untuk menyimpang dari pemberitahuan.
Pemberian hak ini tidak dapat ditiadakan dengan tidak berakibat buruk untuk pemungutan. Akan tetapi jaminan kepastian hukum pengusahapun sebetulnya dengan adanya hak itu tidak dikurangkan, oleh karena dalam Undang-undang kepadanya diberikan hak untuk memajukan keberatan dan hak untuk meminta pertimbangan kepada majelis pertimbangan pajak terhadap surat keputusan yang diambil atas surat keberatan.
Undang-undang telah memberikan kelonggaran seluasnya kepada komisi penetapan pajak untuk memilih cara sendiri dalam menetapkan pajak setepattepatnya dengan tidak bersandarkan pemberitahuan.
Sebagai juga terhadap pajak yang ditetapkan oleh Inspektur, maka pajak yang ditetapkan oleh komisi penetapan pajak juga harus dihitung dari jumlah harga jual jasa yang menurut Undang-undang harus dibayar pajaknya. Tentang ini dalam Undang-undang pajak pendapatan dan Undang-undang pajak upah terdapat aturanaturan yang berlainan.
Bahwa komisi dengan tidak adanya pemberitahuan dan buku dagang wajib pajak tidak akan dapat menetapkan pajak setepatnya akan tetapi harus bekerja dengan jalan perkiraan berdasarkan atas semua alat keterangan yang ada padanya, penetapan secara ini tidak akan menyalahi prinsipnya.
BAB IV - PENETAPAN PAJAK.
Pasal 14

Pasal ini sesuai sekali dengan antara lain pasal 50 Undangundang pajak pendapatan 1932.
BAB IV - PENETAPAN PAJAK.
Pasal 15

Untuk mengadakan pemeriksaan buku-buku dan surat-surat yang menjadi dasar dan buku-buku itu dan lain-lain surat yang dimaksud dalam pasal 14 ayat 1, selainnya Inspektur juga berhak pegawai-pegawai jabatan pajak dan jabatan akuntan pajak dan juga ahli-ahli dan jurubahasa-jurubahasa yang ditunjuk untuk keperluan itu oleh Kepala Jawatan Pajak.
Kerja sama erat yang diperlukan dengan jawatan bea masuk keluar dan cukai, antara lain dalam penyelenggaraan pajak masuk, pemungutan pajak peredaran atas barang cukai dan pengawasan atas import bebas dari bea, membutuhkan bahwa pemberian hak pemeriksaan yang dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 itu juga diberikan pada pegawai jabatan bea dan cukai, yang ditunjuk oleh Kepala Jawatan ini.
Berhubung dengan pemberian hak mengusut dan kekuasaan yang bersangkut paut dengan pemberian hak ini menurut pasal 59 juga pada pegawai yang ditunjuk oleh atau dengan kuasa pasal 15 ini, maka penunjukan pegawai-pegawai ini harus dilakukan dengan seksama.
Dalam ayat 2 diatur penyumpahan ahli-ahli dan jurubahasa-jurubahasa, sedang menurut ayat 3 Kepala Jawatan Pajak mempunyai hak untuk mengeluarkan peraturan lebih luas mengenai pemeriksaan yang akan dilakukan oleh pegawaipegawai, ahli-ahli dan jurubahasa-jurubahasa.
BAB IV - PENETAPAN PAJAK.
Pasal 16

Menurut pasal 13 pajak peredaran baru ditetapkan setelah tahun takwim berlaku yang disebabkan oleh karena pada waktu itulah baru dapat diketahui dasar-dasar yang harus dihitung pajaknya. Akan tetapi oleh karena uang pajak yang pengusaha harus bayar akan tetapi olehnya dibebankan lagi kepada pemakai sebenarnya dalam tahun takwim telah berada ditangannya, tentu dapat diinsyafi bahwa perlu sekali diadakan aturan agar uang pajak sementara selekas mungkin pada permulaan tahun-takwim. Karena dengan pembesar yang mengurus penetapan
BAB IV - PENETAPAN PAJAK.
Pasal 17

Sebagai telah diuraikan di dalam penjelasan mengenai pasal 10 maksud tegasnya ialah semua pengusaha yang dapat dipandang sanggup menetapkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar menurut Undang-undangnya, diberi kewajiban itu pula.
Peraturan ini yang menyimpang dari teknik pemungutan umumnya dimasukkan dalam Bab ke V. Pengusaha yang menurut pertimbangan Inspektur dapat diwajibkan untuk menghitung pajaknya sendiri dengan memperhatikan apa yang ditetapkan di dalam Bab ke V, ditunjuk dengan keputusan (beslit) menurut pasal 17.
- 26 - pajak juga dimaksud komisi penetapan pajak, maka juga oleh komisi-komisi ini harus dikeluarkan ketetapan pajak sementara.
Undang-undang hanya memerintahkan, bahwa ketetapan sementara ini berdasarkan atas angka yang dikira oleh pembesar yang mengurus penetapan pajak. Pembesar ini seharusnya mengira peredaran setahun yang pada waktunya harus dikenakan pajak dengan sebaik-baiknya dengan memperhatikan segala keterangan-keterangan yang ada padanya dan angka menurut pengiraan ini dipakainya sebagai dasar ketetapan sementara.
Tidak dapat dipungkiri, bahwa peraturan dalam pasal 10 ayat 1, juga berhubung dengan ayat 2 yang menetapkan berlakunya peraturan dalam Bab X dalam hal kewajiban membayar, telah memberikan kekuasaan yang luas kepada pembesar yang mengurus penetapan pajak. Akan tetapi ini tidak usah menjadi soal karena dalam pasal 33 telah diadakan peraturan penyicilan pembayaran yang lunak.
sampai dengan 4 berdasar pasal 53 Undang-undang pajak pendapatan 1932.
BAB V - PENGUSAHA YANG DITUNJUK.
Pasal 18

.
Pengusaha yang ditunjuk diwajibkan menyetor (membayar) pajak yang dihitung sendiri di dalam tempo 25 hari sesudah tiap-tiap tribulan takwim dengan tidak ada surat-penetapan terlebih dahulu.
BAB V - PENGUSAHA YANG DITUNJUK.
Pasal 19

Berdasarkan pasal 19 ayat 1 pengusaha wajib memasukkan pemberitahuan kepada Inspektur mengenai jumlah-jumlah untuk mana di dalam tribulan takwim yang lalu harus membayar pajak c.q. keadaan yang menyebabkan tak ada keharusan membayar pajak.
Pemberitahuan ini selanjutnya memuat segala keteranganketerangan yang diperlukan untuk menjalankan Undang-undang ini; keterangan-keterangan apakah
- 28 -
yang diperlukan, dapat diketahui dari surat isian (formulir). Pemberitahuan ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pajak.
menetapkan bahwa pemberitahuan harus memuat pula tempat keterangan dalam pemberitahuan. Oleh sebab inilah tempo untuk memasukkan pemberitahuan lebih lama daripada tempo untuk pembayaran pajak yang terhutang.
, 3, 4 dan 5 memuat peraturan formil yang lazim dan tidak diperlukan penjelasan khusus.
Menurut ayat 6 pemberitahuan tidak akan dipandang dimasukkan jika peraturanperaturan disebut dalam ayat 1 sampai dengan 5 sama sekali tidak atau tidak lengkap dipenuhinya, sehingga ancaman (sanctie) fiscaal mengenai tidak memasukkan pemberitahuan berlaku pula.
BAB V - PENGUSAHA YANG DITUNJUK.
Pasal 20

Menurut pasal 6 Kitab Undang-undang Perniagaan tiap-tiap orang yang menjalankan perusahaan diwajibkan mempunyai catatan-catatan dari keadaan kekayaannya dan segala yang bersangkutan dengan perusahaannya menurut keperluan perusahaannya, demikian rupa sehingga dari catatannya sewaktu-waktu dapat diketahui hak-hak dan kewajiban-kewajibannya.
Di samping itu perlulah kiranya diadakan beberapa peraturan yang harus dipenuhi untuk mengurus buku guna mempermudah pemeriksaan apakah peraturanperaturan mengenai pajak ini di jalankan sebagai mestinya.
Berdasarkan pertimbangan bahwa tiap-tiap pengusaha yang dapat dipandang sanggup mengurus buku yang memenuhi syaratsyarat pantas akan ditunjuk menurut pasal 17 ayat 1 untuk memenuhi syarat-syarat pantas sesuai dengan peraturan ditetapkan di dalam Bab ke V, maka pasal 20 hanya berlaku untuk pengusaha itu.
BAB VI - PAJAK MASUK.
Pasal 21

Daerah kekuasaan pajak ini yang ditilik dari sudut teknik dapat disamakan dengan bea ialah seluas daerah pabean Indonesia seluruhnya.
Sebagai telah diuraikan dalam bagian umum dari penjelasan pajak ini bertujuan mencegah merugikan barang-barang yang dihasilkan dalam Negeri dengan berlakunya pajak peredaran dibandingkan dengan barang import.
Walaupun sudah tentu ada kemungkinan lebih dari satu penyerahan telah berlaku sebelumnya barang-barang masuk (ke dalam Negeri), berdasarkan pertimbangan praktis ditetapkan bahwa diluar Negeri hanya ada satu perusahaan, oleh sebab itu besarnya pajak masuk ditetapkan dua setengah perseratus (21/2 persen) sesuai dengan pajak peredaran akan tetapi pengurangan ¦ 4.000,-dari dasar yang harus dikenakan pajak ditiadakan.
Pajak masuk ini sedapat mungkin disesuaikan dengan cara pemungutan bea, oleh sebab itu perhitungan dan pemungutan jumlah yang harus dibayar dapat dilakukan bersamaan dengan pemungutan bea. Ayat kedua menetapkan bahwa pemungutan pajak ini dilakukan sebagai bea menurut Undang-undang Tarip Indonesia, oleh karena itu untuk pemungutan peraturan-peraturan mengenai pemasukan (import), pengeluaran (export) dan penerusan (transito), berlaku untuk bea.
Oleh sebab Undang-undang Tarip Indonesia dan lain-lain peraturan-peraturan dari padanya hanya berlaku untuk bagian- bagian dari Indonesia, dimana bea masuk dan keluar dipungut -yang disebut daerah pabean (sekarang termasuk seluruh Indonesia kecuali pulau-pulau Riouw), maka pajak masuk hanya dipungut pada pemasukan barang barang dalam daerah pabean itu.
Barang-barang yang dari luar Negeri masuk ke Riouw tidak dikenakan pajak masuk ini. Dengan tidak adanya alat-alat kekuasaan dounae di tempat itu untuk dapat menetapkan nilai dan menyelidiki barang-barang, maka tidak mungkin menjalankan pemungutan pajak ini dalam daerah-daerah tersebut. Susunan kalimat ayat ke 1 dipilih demikian rupa, sehingga jika barang-barang berasal dari luar
Negeri diangkut dari Riouw ke dalam daerah pabean, maka pajak masuk harus dibayar.
Pembebasan diberikan oleh atau menurut Undang-undang Tarip Indonesia - jadi juga yang termasuk dalam tarip bea - hanya dapat sebagian dilakukan untuk pajak ini, berhubung dengan tujuan pajak masuk. Bertalian dengan ini, maka guna menyederhanakan serta mempermudah bentuk pajak ini, dianggap lebih sempurna mengatur pembebasan tersendiri dalam pasal 23.
BAB VI - PAJAK MASUK.
Pasal 21

memberi pembatasan yang lebih jauh tentang apa yang harus dimasukkan dalam pengertian nilai.
Menurut begitu saja arti nilai sebagai diuraikan dalam reglemen A yang tercantum dalam pasal 31 Ordonansi bea guna menghitung beanya, tidak mungkin. Dengan nilai diartikan di situ ialah "nilai entrepot", yaitu harga beli untuk importir sampai saat penimbunan dalam entrepot, dengan lain perkataan ialah harga jual pedagang besar di tempat asal barang-barang itu ditambah dengan lain-lain ongkos yang belum termasuk terlebih dahulu pada penyerahan sampai penimbunan dalam entrepot.
Guna mencapai supaya pada barang-barang import dibebankan jumlah pajak masuk yang sedapat mungkin sama dengan jumlah pajak peredaran yang dibebankan pada barang-barang dihasilkan dalam Negeri, maka nilai entreport harus ditambah dengan pajak-pajak dan bea-bea Indonesia yang harus dibayar untuk memasukan barang-barang. Pajak masuk dipungut atas nilai yang praktis sama dengan harga beli seseorang untuk siapa pemasukkan barang itu dilakukannya, suatu nilai yang sederajat dengan harga jual yang dimintakan oleh pengusaha dalam Negeri untuk hasil-hasilnya.
Akhirnya didalam pasal 21 ayat 4 ditetapkan, bahwa pajak hanya harus dibayar pada waktu pertama kali memasukkan barang dalam daerah pabean. Peraturan ini penting sekali untuk pengangkutan antara pulau-pulau dari barang-barang luar Negeri, dalam hal mana selalu batas daerah pabean -batas tiga mil laut -dilampaui, sehingga menurut pendirian sempit lebih dari satu kali ada pemasukan barang-barang ini ke dalam daerah pabean dan dengan tak ada aturan khusus akan dipungut pajak masuk beberapa kali.
Peraturan dibicarakan di atas bermaksud menghindarkan akibat yang tidak dihendaki buat barang-barang yang telah dimasukkan dalam pengangkutan antara pulau-pulau. Dari barang-barang yang dimasukkan hanya akan dipungut satu kali pajak pemasukan sebagai juga halnya dengan bea.
Mengenakan pajak masuk untuk barang-barang dihasilkan dalam Negeri dalam hal pengangkutan antara pulau-pulau tak akan diadakan pula yaitu berdasarkan pembebasan dimuat dalam pasal 23 ayat 1 kesatu.
BAB VII - PENGECUALIAN DAN PENGEMBALIAN PAJAK.
Pasal 22

sampai dengan 25
BAB VII - PENGECUALIAN DAN PENGEMBALIAN PAJAK.
Pasal 22

ke 1. Cara menyerahkan kapal sebesar sedikit-dikitnya 20 m3 menurut hukum perdata dalam garis besarnya sama dengan barang-barang tetap.
Perlakuan sama antara barang-barang tetap dan kapal-kapal ini mempunyai pula akibat-akibat fiscaal pada penyerahan kapal-kapal.
Walaupun dalam hal barang-barang tetap persetujuan penyerahan telah menyebabkan pemungutan bea balik nama sedangkan dalam hal kapal-kapal akte pembukuan atau penyerahan yang dikenakan bea ini, namun dalam kedua hal penyerahan syah baru dapat dilakukan setelah bea balik nama dipenuhinya.
Oleh sebab barang-barang tetap berada di luar lingkungan pajak peredaran, maka ada alasan memperlukan kapal demikian pula.
Menurut keadilan maka dalam pengecualian ini harus dimasukkan pula kapal-kapal sebesar kurang dari 20m3.
Pengecualian segala macam kapal-kapal terlepas dari tujuan mempergunakannya, dipandang terlampau luas. Tidak membebani kapal pesiar tak akan memuaskan perasaan hukum (keadilan hukum). Bersangkutan dengan itu maka pengecualian tak berlaku untuk kapal-kapal tersebut. Hal ini berakibat, bahwa dalam hal penyerahan kapal-kapal yang tak dikecualikan, jika besarnya 20
- 32 - m3 atau lebih, harus dibayar 21/2 pajak peredaran dan mungkin pula 5% bea balik nama.
Sebagai kapal pesiar harus dipandang segala macam kapal belajar yang dipergunakan untuk kemewahan, olah-raga atau sukaria, dengan tak memperhatikan apakah digerakkan oleh kekuatan tangan, angin atau mesin.
- ke 2. Sifat-sifat pajak peredaran sebagai pajak pemakaian umumnya berakibat bahwa hanya pemakaian dalam Negeri yang semata-mata dibebankan. Oleh sebab itu penyerahan barang-barang dan menjalankan jasa hanya dikenakan pajak jika dilakukan didalam Indonesia.
Perlu kiranya diadakan peraturan untuk hal-hal, dalam mana penyerahan dilakukan di dalam Indonesia, akan tetapi sudah dapat dipastikan bahwa penyerahan bertujuan mengeluarkan barang-barang itu keluar Negeri. Kejadiankejadian ini akan sering timbul teristimewa karena Undang-undang memandang sebagai tempat penyerahan ialah tempat, dimana barang-barang itu diserahkan kepada pengusaha pengangkutan untuk dikirimkannya. Maka penyerahan hasil bumi guna diekspor selalu harus dipandang sebagai terjadi di dalam Indonesia.
Peraturan pada huruf a mengatur hal ini sebagian dengan memberi pengecualian pajak untuk barang-barang yang dikeluarkan ke luar Negeri, jika syarat-syarat dipenuhi, syarat mana bermaksud memberi kemungkinan penilikan yang tepat atas barang-barang sungguh diekspor.
Permulaannya pengecualian itu dirancang demikian rupa, sehingga akan termasuk hanya barang-barang yang "langsung" dikirim ke luar Negeri. Oleh karena karena redaksi sekarang diperluas dengan menghapuskan kata "langsung", maka penyerahan barang-barang yang dilakukan dengan perantaraan pihak ketiga dapat juga dikecualikan.
Pada penyerahan hasil dari penduduk biasanya tidak dapat dipenuhi peraturan-peraturan yang tersebut di atas, yakni antara lain mengadakan surat pemberitahuan dua ganda untuk ekspor itu.
Untuk mengecualikan barang-barang yang ditujukan kepada ekspor sebanyak mungkin, maka pada huruf b ditetapkan, bahwa barang-barang yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dan menurut sifatnya dianggap sebagian besar untuk dikeluarkan keluar Negeri, dengan tidak ada batas dikecualikan dari pajak peredaran.
Daftar dari barang-barang yang akan ditunjuk harus terbatas, oleh karena dengan penunjukan itu pemakaian di dalam Negeri juga dikecualikan dari pajak.
Tujuan yakni pengecualian sama sekali dari hasil-hasil untuk ekspor diusahakan mencapainya dengan jalan tersebut di atas dan oleh karena keadaan bahwa produsen dari hasil penduduk barulah dikenakan pajak, jika peredaran setahun berjumlah lebih dari f. 10.000,-, hal mana biasanya tidak akan tercapai.
- ke 3. Penyerahan barang-barang dengan percuma menimbulkan kejadian yang dikenakan pajak. Mungkin dalam beberapa hal pemungutan pajak dapat memberi akibat yang tidak adil. Sebagai contoh dapat disebut pemberian air dengan percuma oleh Haminte Jakarta, dan pemberian obat-obat dengan percuma kepada lembaga-lembaga derma untuk disampaikan kepada rakyat dengan percuma pula.
Aturan ini memberi kekuasaan kepada Menteri Keuangan untuk mengecualikan dari pajak, penyerahan- penyerahan dengan percuma dalam hal-hal yang dapat dipandang beralasan.
- ke 4. a. Umumnya uanglah merupakan pembayaran (balasan) untuk melakukan penyerahan barang-barang atau pekerjaan. Sudah tentu perbuatan balasan ini tidak dikenakan pajak pula.
Penyerahan dari meterai-meterai Indonesia yang tak terpakai dan dikeluarkan oleh Pemerintah dikecualikan juga.
Dalam hal ini termasuk antara lain penyerahan juga jika dilakukan oleh orang lain daripada Pemerintah dari meterai upah, meterai pos dan
- 34 - lain-lain meterai, demikian juga merek pajak untuk sepeda dan lain-lain kendaraan.
Penyerahan meterai dan merek pajak ini oleh penghasilannya kepada Pemerintah harus membayar pajak, karena meterai dan merek pajak belum dapat dikatakan "telah dikeluarkan oleh Pemerintah" jadi penyerahan dapat dipandang sebagai penyerahan barang-barang biasa.
Penyerahan meterai yang telah terpakai kepada misalnya pengumpul meterai bekas harus dikenakan pula.
Penyerahan surat berharga termasuk obligasi, sero dan lain-lain effek-effek dikecualikan juga dari pajak.
Membebankan pajak pada penyerahan surat-surat itu, yang diterbitkan (dihidupkan) guna menyempurnakan peredaran uang dan barang, akan merupakan akibat yang tidak dikehendaki dari pengertian luas mengenai arti "jasa".
- b. Pengecualian ini didasarkan atas pertimbangan bahwa mengenakan pajak peredaran untuk penyerahan emas kepada dan oleh Javasche Bank menurut aturan- aturan diberikan oleh atau dengan kuasa Ordonansi-Deviezen 1940 akan menimbulkan ketidakadilan berhubung dengan peraturan cara memberi penggantian tentang hal itu.
2. ke 5. Pengecualian ini memberi pembebasan pajak misalnya jika ke luar sebagai anggota dari suatu perseroan atau penjualan hak keanggotaan sero oleh seorang anggota kepada orang lain.
Menjadi anggota sesuatu perkumpulan dengan membayar uang pangkal perkumpulan itu melakukan suatu jasa untuk anggota baru itu dengan memberi hak-hak yang bertalian dengan keanggotaan. Melakukan jasa ini termasuk pula dalam pengecualian ini.
- ke 6. Pengecualian ini penting sekali untuk perusahaan Bank. Pengertian luas tentang jasa harus dipersempitkan guna mencegah agar supaya jangan termasuk
- 35 - perbuatan-perbuatan disebut dalam pengecualian ini, yang seharusnya tidak perlu dikenakan pajak peredaran.
Pengecualian terbatas pada perbuatan-perbuatan yang disebut dengan jelas satu persatu. Pengecualian ini tak berlaku untuk urusan depot, pengecapan sero, penukaran effek-effek menjalankan pemeriksaan accountan, memberi nasehat-nasehat dalam lapangan keuangan, mengurus kekayaan dan lain-lain.
- ke 7. Pengecualian ialah perbuatan pengusaha asuransi, yang menanggung risiko, yang tertentu.
Untuk pembayaran premi oleh yang dijamin yaitu yang merupakan perbuatan balasan dari pemikulan tanggungan tidak diharuskan membayar pajak.
Pertanyaan apakah dalam hal yang tertentu dapat dikatakan ada suatu asuransi, harus dijawab dengan menguji perjanjian pada aturanaturan yang bersangkutan dengan asuransi di dalam Kita Undangundang Perniagaan.
Pengecualian ini tidak berlaku untuk penggantian yang diberikan kepada agen perusahaan asuransi untuk perantaraannya.
- ke 8. Pengecualian ini berlaku untuk lotre-lotre termasuk pinjaman premi untuk mana menurut peraturan mengenai lotre-lotre (Staatsblad 1923 No. 351) telah diberi izin yang diperlukannya.
Dari lotre-lotre yang diperkenankan telah dikenakan pajak sebesar 25% untuk Negara dan 7% untuk fakir miskin.
- ke 9. Semua jasa dalam perhubungan pos, telegrap dan telepon termasuk perhubungan radio-telepon dan radio telegrap dikecualikan pula dari pajak. Dikecualikan pula jasa-jasa dilakukan oleh pengusaha pengangkutan seperti Koninklijke Luchtvaart My., Garuda Indonesian Airways, KPM. dan Jawatan Kereta Api yang berdasarkan kontrak tetap jika jasa ini langsung bersangkutan dengan perhubungan pos, telegrap dan telepon.
- 36 -
ke 10. Pengecualian ini semata-mata bersangkutan dengan penyiaran radio, yang langsung diterima dari aether.
Jasa ditimbulkan oleh pengusaha pembagian radio yang tidak diusahakan oleh Jawatan PTr harus dikenakan pajak.
- ke 11. Sesuai dengan beberapa peraturan luar Negeri, maka pengangkutan orang dan barang dalam lingkungan internasional dikecualikan dari pajak. Peraturanperaturan luar Negeri kebanyakan membatasi pengecualian pengangkutan orang ini sampai pada pengangkutan dengan kapal laut dan kapal terbang. Pembatasan ini untuk Negeri ini tak perlu, karena untuk perhubungan internasional sematamata mempergunakan alat-alat pengangkutan untuk tersebut di atas.
Pengecualian ini dimuat bukan saja karena keberatan yang praktis dan politis, yang bersangkutan dengan pemungutan pajak mengenai pengusaha pengangkutan yang berada di luar Negeri, akan tetapi juga berdasarkan keinginan jangan mengganggu perimbangan persaingan internasional dengan merugikan perusahaan pengangkutan yang berada dalam Negeri.
Pengecualian mengenai pengangkutan perusahaan barang-barang dan pengangkutan barang-barang dari Indonesia keluar Negeri bertalian erat pula dengan sifat pajak peredaran, yang semata-mata bertujuan membebankan pajak pada pemakaian dalam Negeri.
Pengecualian pajak untuk pengangkutan barang-barang yang tak akan dipakai di dalam Negeri berhubungan rapat dengan pengecualian pajak untuk barangnya sendiri.
Pengecualian lebih lanjut misalnya untuk memuat dan membongkar barangbarang yang dapat pengecualian pajak untuk pengangkutannya dan untuk pinjaman dan pemakaian pelabuhan dan tempat-tempat di pelabuhan berhubung dengan keberatan-keberatan praktis tak dapat dilakukan, selama pembayaran dari penyewaan ini tidak dikenakan pajak seperti dimaksud dalam pasal 2 Undangundang Pajak Pembangunan I. Pembatasan dari pemungutan pajak atas penyewaan kamar perlu diadakan, oleh karena atas semua pembayaran di dalam hotel dan oleh
- 37 -
karena itu juga atas pembayaran menyewakan kamar dipungut pajak pembangunan 10%.
ke 12. Menyewakan dan menggadaikan barang-barang tetap sering dilakukan oleh orangorang yang tak dapat dipandang sebagai pengusaha dalam arti kata Undangundang ini. Mengenakan pajak untuk hal ini akan berakibat perlakuan yang tidak sama rata antara penyewa dan yang menyewa barang-barang tetap dari pengusaha atau bukan pengusaha. Bukankah dalam hal pertama pajaknya akan diperhitungkan dalam harga sewanya, sedangkan dalam hal kedua tidak akan ada kenaikan harga sewanya.
Bukan saja berdasarkan keadaan ini pemungutan pajak diabaikan, akan tetapi juga berdasarkan pertimbangan bahwa dalam keadaan sekarang kenaikan harga sewa dari barang tetap tak dapat dipertanggungkan.
Selainnya sewa dan gadai barang-barang tetap dikecualikan pula pajak penyerahan atau pelepasan sewa barang-barang tetap, teristimewa dengan bab itu tidak pada tempatnya, mengenakan pajak.
Badan-badan yang menurut pandangannya dapat memperoleh pengecualian ini harus mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan, dengan
- 39 - melampirkan keterangan yang diperlukan guna ## BAB VIII. TAGIHAN SUSULAN
BAB VII - PENGECUALIAN DAN PENGEMBALIAN PAJAK.
Pasal 26

Hal-hal yang dapat mengakibatkan tagihan susulan dapat dibedakan antara pertama hal-hal, dalam mana pajak kekurangan dipungut dan kedua hal-hal dalam mana oleh pengusaha-pengusaha yang ditunjuk oleh pengusaha-pengusaha yang ditunjuk menurut pasal 17 ayat 1 pajaknya tidak atau kurang dibayarnya, atau pajaknya tidak seharusnya dibayar kembali.
Pasal ini kira-kira sesuai dengan peraturan-peraturan tentang hal ini dalam ordonansi pajak peralihan 1944, akan tetapi pajak yang termasuk dalam ketetapan tagihan susulan ditambah dengan 200% dan tidak dengan 100% dan waktu untuk mengadakan suatu tagihan susulan diperpendekkan dari lima sampai tiga tahun segala sesuatu sesuai dengan beberapa peraturan-peraturan pajak lain.
BAB IX - KEBERATAN DAN MINTA PERTIMBANGAN.
Pasal 27

- 30
Peraturan-peraturan pasal-pasal ini pada hakekatnya sesuai dengan peraturanperaturan tentang hal ini dalam ordonansi pajak pendapatan 1932.
Inspektur mengambil keputusan atas semua surat-surat keberatan, oleh sebab itu juga terhadap ketetapan pajak yang ditetapkan oleh komisi penetapan pajak.
Karena dalam ketetapan pajak yang dikenakan oleh komisi- komisi itu termasuk pula jumlah-jumlah besar dan jika terhadap ketetapan itu diminta pertimbangan, maka untuk kepastian hukum dari pengusaha yang berkepentingan pemeriksaan terhadap ketetapan harus dilakukan setepat-tepatnya. Dan Inspekturlah lebih pada tempatnya dalam hal ini daripada komisi penetapan pajak.
Tidak hanya ketetapan pajak yang ditetapkan oleh komisi penetapan pajak, juga yang ditetapkan oleh Inspektur dapat ditambah dengan keputusan atas suatu surat keberatan. Berhubung dengan ini, peraturan tentang penarikan kembali suatu surat keberatan berlaku dengan sah hanya seizin Inspektur, tidak dapat diabaikan.
BAB X
Pasal 31

- 38
Pasal-pasal 31, 32, 34 dan 35 umumnya sesuai dengan pasalpasal tentang hal ini dalam ordonansi pajak pendapatan 1932.
Dengan menyimpang dari hal itu dalam pasal 34 ke 1 ditentukan bahwa suatu ketetapan pajak akan ditagih sekaligus jika lebih dari satu angsuran tidak dibayar. Kemungkinan untuk mengadakan penagihan lebih dahulu berdasar atas pertimbangan bahwa pelunasan suatu ketetapan pajak peredaran tidak lain dan tidak bukan melainkan suatu pembayaran pajak yang telah dipungut oleh
- 45 - pengusaha untuk Negara. Tunggakan pembayaran pajak ini yang tak dipikul oleh pengusaha tak dapat diabaikan.
BAB X
Pasal 33

sebagian besar sama dengan pasal 17 dan 18 Ordonansi Pajak Peralihan 1944.
Ayat ke 4 dimasukkan guna menghindarkan perselisihan pendirian mengenai cara pembayaran sisa yang belum dibayar harus dipenuhi mengenai cara pembayaran sisa yang belum dibayar harus dipenuhi dalam hal ada pengurangan penetapan sementara.
Pasal-pasal 36, 37 dan 38 mutatis mutandis (dengan perubahan-perubahan yang perlu diadakan) sesuai dengan aturan-aturan serupa itu dalam Ordonansi Pajak Upah.
BAB XI - IZIN PERUSAHAAN.
Pasal 39

- 41
Berdasarkan keadaan sama, yang dalam tahun 1934 memaksa mengadakan cara (stelsel) izin perusahaan untuk pajak penghasilan, maka untuk pajak peredaran cara ini tak dapat ditiadakan.
Sebaliknya, ada alasan cukup untuk memperluas cara itu. Bukankah dapat dianggap patut, karena pembayaran pajak peredaran umumnya tidak lain daripada suatu penyetoran pajak yang dipungut untuk Negara, mengikat pemberian izin guna menjalankan suatu perusahaan atau pekerjaan dengan, syarat bahwa tidak akan menunggak dalam hal pembayaran jumlah-jumlah untuk Negara, jumlahjumlah mana berada di bawah kekuasaan pengusaha disebabkan menjalankan perusahaan atau pekerjaan.
Hal ini membawa akibat bahwa selainnya tak dapat memberi izin jika pajak terutang untuk tahun-tahun yang lalu belum dipenuhi, pun izin yang telah diberikan dapat ditarik kembali jika pengusaha tidak memenuhi pajak terhutang untuk tahun yang berjalan pada waktunya.
BAB XI - IZIN PERUSAHAAN.
Pasal 43

Undang-undang ini tak melarang membebankan pajak peredaran ini pada pemakai. Sebaliknya peraturan pajak ini memandang membebankan pajak ini pada pemakai adalah syarat mutlak, yang sedapat mungkin diutamakan guna menghindarkan jangan sampai pajak ini merupakan beban perusahaan yang berat yang harus dipikul oleh pengusaha.
Sebagai aturan umum semua pengusaha, terlepas dari kewajiban memasukkan pemberitahuan atau tidak, diwajibkan mempunyai izin perusahaan.
Dengan sama sekali tidak membatasi syarat ini akan menyebabkan memperbanyak pekerjaan yang tak terhingga. Oleh sebab ini didalam pasal 42 diberikan kekuasaan kepada Menteri Keuangan untuk mengecualikan golongan pengusaha yang tertentu dari kewajiban mempunyai izin perusahaan ini. Maksudnya ialah supaya kekuasaan ini dipergunakan demikian rupa, sehingga semata-mata golongan pengusaha yang tak dikenakan pajak peredaran dapat diterima untuk pengecualian ini. Dalam hal ini teristimewa ## BAB XII
PERATURAN KHUSUS.
Pasal ini tak melarang memperhitungkan pajak dalam harga-harga, akan tetapi hanya pembayaran terpisah dari pajak ini.
Dalam harga jual dan penggantian harus selalu termasuk pajak peredaran, dengan tidak menyebut pajak peredaran yang termasuk dalam harga dan penggantiannya. Menurut ayat kedua aturan tersebut di atas ditobros dalam hal-hal, dimana jumlah harga jual atau penggantian ditetapkan dengan tarip-tarip menurut Undangundang. Kecualian ini berlaku misalnya untuk pembayaran notaris berdasarkan tarip honorariumnya.
Dalam hal-hal berlakunya ayat kedua, maka guna menghitung pajak terutang itu, pajak ini dianggap sebagai tidak merupakan bagian dari harga jual atau penggantian.
Mengenai harga-harga ditetapkan menurut Ordonansi Pengendalian Harga 1948 dan yang bersangkutan dengan itu Peraturan Pengendalian Harga 1948, maka ayat 1 tetap berlaku sehingga pajak peredaran harus diperhitungkan dalam harganya.
Apakah harga yang ditetapkan perlu dirubah dan jika perlu berapa berhubung dengan berlakunya pajak peredaran, akan ditimbang dengan menghitung kembali harga yang ditetapkan, dalam hal mana pajak peredaran akan dipandang sebagai factor ongkos.
BAB XI - IZIN PERUSAHAAN.
Pasal 44

Kira-kira sama dengan peraturan-peraturan bersangkutan dalam beberapa aturan pajak.
BAB XI - IZIN PERUSAHAAN.
Pasal 45

Kira-kira sama dengan aturan mengenai hal ini dalam Ordonansi Pajak Penjualan bebas 1949.
BAB XI - IZIN PERUSAHAAN.
Pasal 46

dan 47
Kira-kira sama dengan aturan-aturan mengenai hal ini dalam Ordonansi Pajak Peralihan 1944 dan aturan-aturan dalam Peraturan Pemerintah guna menjalankannya.
BAB XI - IZIN PERUSAHAAN.
Pasal 48

dan 49
Sebagian besar sama dengan aturan mengenai hal ini dalam Ordonansi Pajak Penghasilan 1932.
BAB XI - IZIN PERUSAHAAN.
Pasal 50

Karena Indonesia tidak mempunyai pengalaman mengenai soal-soal khusus sebagai akibat dari menjalankan suatu pajak pemakaian umum, maka perlulah untuk menghindarkan penghidupan ekonomi terganggu diberikan kesempatan agar supaya peraturan menjalankan dapat disesuaikan dengan segera pada kebutuhan dalam praktek.
Pasal ini di bawah kesatu memberi kemungkinan untuk hal diuraikan di atas dengan memberi kekuasaan pada Menteri Keuangan menetapkan peraturan umum guna menjalankannya.
Tidak ada pengalaman sama sekali mengenai pajak seperti ini membawa pula keperluan mengadakan kemungkinan untuk memperbaiki kejadian-kejadian yang tidak adil yang mungkin terjadi pada waktu melakukan peraturan ini.
BAB XI - IZIN PERUSAHAAN.
Pasal 50

ke 2 dapat memenuhi kebutuhan yang perlu ini.
BAB XIII - PERATURAN BERSIFAT HUKUM PIDANA.
Pasal 51

- 61
Pasal-pasal 51 sampai dengan 61 berisi aturan-aturan bersifat hukum pidana.
- 49 -
Kejadian-kejadian yang dapat dihukum ditetapkan dalam pasal 51 sampai dengan 54 kira-kira sama dengan peraturan semacam itu dalam Ordonansi Pajak Penghasilan, Kekayaan dan Perseroan.
Perlu kiranya denda diikat dengan maksimum yang lebih tinggi karena merosotnya nilai alat penukar, maksimum-maksimum terdapat dalam aturan-aturan bersifat hukum pidana dari ordonansi-ordonansi tersebut di atas dapat dianggap tidak mempunyai kekuatan mencegah dalam keadaan yang berubah ini.
Aturan-aturan yang bersifat hukum pidana dimuat dalam pasal-pasal 55, 58, 59 dan 60 sama dengan aturan-aturan semacam itu dalam Ordonansi Pajak Penjualan Bebas.
BAB XIV - PERATURAN PENUTUP.
Pasal 62

dan 63
Kejadian-kejadian yang menyebabkan pemungutan pajak ini ialah penyerahan barang-barang dan melakukan jasa.
Untuk hal-hal dalam mana perbuatan dilakukan sebelum Undangundang ini berlaku, walaupun pembayaran harga jual atau penggantian dibayar sesudah saat itu, tidak akan dikenakan pajak, meskipun pasal 5 ayat 1 menyatakan berlainan, karena saat penyerahan barang atau menjalankan jasa harus dipandang sebagai saat yang menentukan apakah dikenakan pajak atau tidaknya.
Oleh sebab ini maka penyerahan barang atau menjalankan jasa dilakukan sesudah Undang-undang ini berlaku selalu akan mengakibatkan mengenakan pajak ini. Berhubung dengan hal ini berdasarkan pertimbangan keadilan, maka dalam pasal ini di bawah kedua ditetapkan bahwa sepanjang penyerahan barang dan menjalankan jasa sesudah Undang-undang ini berlaku disebabkan perjanjian ditutup sebelum saat itu, maka pengusaha dapat menagih pajak peredaran yang terutang dari orang kepada siapa barang itu diserahkan atau untuk kepentingan siapa jasa itu dilakukannya.
Dalam hal-hal ini pajak dapat dihitung dari harga jual atau penggantian dengan tidak memasukkan pajaknya yang harus dibayar.
Mengenai menjalankan jasa yang dimulai sebelum Undang-undang ini berlaku, akan tetapi masih terus dijalankan sesudah saat itu, maka pajaknya hanya terutang untuk sebagian penggantian yang bersangkutan dengan bagian jasa yang dilakukan sesudah berlakunya Undang-undang.
BAB XIV - PERATURAN PENUTUP.
Pasal 62

bermaksud menjalankan tarip yang tepat jika saat berlakunya Undang-undang ini ditetapkan lain daripada tanggal 1 Januari 1951.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 480 TAHUN 1953