PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor TAHUN Tahun 2012
Tentang PtNJAbAKAN ANGGAKAN PhNUAPAIAN DAN UtLANJA UAfcKAH IAHUN ANGGAKAN 2Uld
Berlaku: 28 Tahun 1999
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
*
*
'
.
i
.
v
BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR TAHUN 2012
PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN NOMOR ££ TAHUN 2012
TENTANG
PtNJAbAKAN ANGGAKAN PhNUAPAIAN DAN UtLANJA UAfcKAH IAHUN ANGGAKAN 2Uld
UkNGAN KAHMAI IUHAN YANG MAHA ESA
ttUPAII SltVIALUI ' lGUIN,
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 11Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Bupati Simalungun tentang Penjabaran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
- 1. Undang - Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Suniatera Utara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyeienggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomoi . 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); &lt; 2 .
3. Undang- ' Jndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6- . Urnleng - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengeiolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, : 7 ' 1 Vdmuyrrah! Lfembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); · v
6.
- Uhda ^ bn^ang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran NeftaAaJi &amp;pjJDlik Indonesia Nomor 4421);
4
- . O ^ eQdfcUnilang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nnmor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor , . i ) Sj 2 Tahun 2 ^ 04 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Z / ndang-Untlang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 bvrrrrtLM -T26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indomesia Nomor 5233);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyeienggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
.
. .
r . a
r
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lemoa ' an Negara Republik Indonesia Nomor 4139); ,
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indones ' a Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 te ' tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Reoublik Indonesia Nomor 4540);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 f . omor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tamba'an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembc'an Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lemba'an Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. . yj :, PS73TCTJTl ' Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 13S, Tambahan Lembaran . " ' Weg r ' I ipiblik Indonesia Nomor 4576);
8. i ^ L ^ Crfyb . ran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tamba'an Lembaran Negara RApuoiik Insonesia Nomor 4578);
9. ^ ^ 20. Peraturan Phmerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Rep. .olik Indonesia Nomor 4577); . . '
10. 22,-ffiraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik lndones : a Tahun 2005 Nomor W' 0, Tambdhan Lembaran Negara Reoublik Indonesia Nomor 4584);
11. Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21Tahun 2011tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2005 Nomor 1Seri D Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 200S tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 7 Sen D Nomor 6);
28. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungu " Tahun 2008 Nomor 17 Seri D Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2011Nomor 2 Seri D Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2010 Nomor 6 Seri D Nomor 6);
30. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Ke -ja Pada Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 107);
3. Pembiayaan
- a. Penerimaan
- b. Pengeluaran
.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp:
Rp.
Rp
M E M U T U S K A N :
' Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN JENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut :
N/A
Pasal 1

1 . Pendapatan
- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah
Jumlah Pendapatan
2 . Belanja
- a. Belanja Tidak Langsung
- 1) Belanja Pegawai
- 2) Belanja Bunga
- 3) Belanja Hibah
- 5) Belanja Bantuan Keu . mgan
- 4) BelanjaBantuanSosi . il
- 6) Belanja Tidak Terdugn
rJ» ftelpnja:tangsu . ne ·
- . 1 ) · . Belanja Pegawai
- 7) / ftelanja . B ' aTtpJgUan'J . isa 3) Belanja ' IVloPSl "
Jumlah Beljmja
Surplus / ( Defisit )
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp -
Rp.
Rp.
Jumlah Pembiayaan Netto
63.73S. 493.998,00
1.120. 933.256.953,00
249.742.156.67? 00
982.743. 458.078,00
2.548.400.037,00
IS. 500.000.000,00
15.7. 1 1.789.151 ,00
25.S. 10.000.000,00
4.000. 000.000,00
54.297. 510.400,00
M7.3S5.832.22S,00
146.130.283.938 nn
500.000.000,00
37.786, 633.791.00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaari
1.434.413.907.623,00
1.049.313.64 7.266,00.
347.813.626.566,00
1.397.127.273.832,00
37.286.633.791,00
( 37.286. 633.791 ,00)
Rp.
N/A
Pasal 1

tercantum dalam Lampiran IPeraturan Bupati ini. Penjabaran APBD sebagaimana dim . iksud dalam
3
4 L
-
N/A
Pasal 3

Tirwra -rfirnttfesud dalam Pasal 1dirind lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
N/A
Pasal 4

' -impiratiShai ^ cjjfTT$ ? . ^ .d. dafim Pasal 2 dan Pasal 3 merupikan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
N/A
Pasal 5

P3riakiac MJI ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
N/A
Pasal 6

Feraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1Januari 2013
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempa ' annya dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun.
D undangkan di
pada tanggal
Pamatang Raya
5.8 y ^ 015 .
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,
^ GIDION PURBA BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TA.HUN 2012 NOMOR I 66
Ditetapkan cli
Pamatang Raya
pada tanggal
25 - 9 9-ciS .
BUPATI SIMALUNGUN,
dtp
J.R SARAGIH