Unknown BUPATI Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 4 Tahun 2007
BAB IV - PEJIGBLOLAAll
Pasal 7

Kekayaan Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, perekonomian desa dan pelayanan masyarakat Desa.
Paaa.18
Perencanaan kebutuhan kekayaan desa disusun dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa setelah memperhatikan ketersediaan barang milik Desa yang ada.
PuaJ.9
Tata cara pengelolaan kekayaan desa selanjutnya diatur dengan Peraturan Kepala Desa.
PBIIAlll'AATAN
BAB IV - PEJIGBLOLAAll
Pasal 10

J enis Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa :
- a . sewa;
- b. pinjam pakai;
- c. kerjasama pemanfaatan; dan
- d. bangun serah guna dan bangun guna serah.
Pual 11
- (1) Pemanfaatan Kekay~sa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pa 11 huruf a dilakukan atas dasar menguntungkan Desa.
- (2) Kekayaan desa yang disewakan tidak merubah status hukum atau status kepemilikannya.
- (3) Kekayaan desa yang disewakan dilaksanakan oleh Kepala Desa.
,,-..
- (4) Jangka waktu penyewaan kekayaan desa palinE tiga tahun sesuai dengan jenis kekayaan desa c dipertimbangkan untuk diperpanjang.
- (5) Penetapan tarif sewa ditetapkan dengan ~ Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD. ------------
- (6) sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perjanjian sewa menyewa, yang sekurang› ku.rangnya memuat :
- a. pihak-pihak. yang terikat dalam perjanjian;
- b. obyek perjanijian sewa menyewa;
- c. jangka-waktu;
- d. hak dan kewajiban para pihak;
- e. penyelesaian perselisihan;
- f. keadaan di luar kemampuan para pihak (Force Majeure);
- g. peninjauan pelaksanaan perjanjian; dan
- h. persyaratan lain yang dianggap perlu.
Pua112
- ( 1) Pemanfaatan Kekayaan Desa ~pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalarn Pa 9 uruf b hanya dilakukan oleh Pemerintah Desa. den merintah Desa.
- (2) Pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali tanah dan bangunan.
- (3) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- (4) Jangka waktu pinjam pakai paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.
- (5) Pinjam pakai dilakukan dengan surat perjanjian pinjam pakai yang sekurang-kurangnya memuat:
- a. pihak-pihak yang terikat dalarn perjanjian;
- b. obyek perjanijian pinjam pakai;
- c. jangka waktu;
- d. hak dan kewajiban para pihak;
- e. penyelesaian perselisihan;
- f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure);
- g. peninjauan pelaksanaan perjanjian; dan
- h. persyaratan lain yang dianggap perlu.
BAB IV - PEJIGBLOLAAll
Pasal 13

- ( 1) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa Kerjasamv pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Huruf c dilakukan atas dasar:
- a. mengoptimalkan daya guna dan basil guna kekayaan Desa;
- b. meningkatkan pendapatan desa;
- (2) Kerjasama pemanfaatan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap tanah dan/atau bangunan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
9
- (3) Kerjasama Pemanfaata.n Kekayaan Desa dilak: dengan ketentuan sebagai berikut:
2. a . tidak tersedia atau tidak cukup tersedia clan APBDes untuk memenuhi biaya oix-------› / pemeliharaan/ perbaikan Kekayaan Desa;
- b. penetapan mitra kerjasama pemanfaatan berdasarkan musyawarah mufakat antara Kepala Desa dan BPD;
- c. ditet.apkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD, dikecualikan terhadap tanah dan/atau bangunan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
5. d . mitra kerjasama tidak diperbolchkan menggadaikan/ memindahtangankan kepada pihak lain; dan
6. e . jangka waktu kerja sama pemanfaatan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak perjanjian ditandatangani serta sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang;
- (4) Kerjasama pemanfaatan Kekayaan Desa dilakukan dengan surat perjanjian kerjasama sekurang-kurangnya memuat:
- a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
- b. obyek perjanjian pinjam pakai;
- c. jangka waktu;
- d. hak dan kewajiban para pihak;
- e. penyelesaian perselisihan;
- f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure);
- g. peninjauan pelaksanaan perjanjian; dan
- h. persyaratan lain yang dianggap perlu.
Pual 14
- ( 1) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa bangun serah guna dan~gun guna serah sebagaimana dimaksud dalam Pa 9 uruf d, dilakukan atas dasar :
- a. merintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa untuk kepentingan pelayanan umum;
- b. tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas.
- (2) Pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan oleh Kepala desa setelah mendapat ijin tertulis dari Bupati dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (3) Jangka waktu pemanfaatan kekayaan desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Kepala Desa.
- (4) Hasil kajian Tim sebagaimana dimaksud pads disampaikan kepada Pemerintahan Desa dijadikan bahan pertimbangan.
- (5) Pemanfaatan kekayaan desa berupa bangun se
3. dan bangun guna serah dilalrukan dengan--sura--t----perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
- a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
- b. obyek perjanjian bangun serah guna clan bangun guna serah;
- c. jangka waktu;
- d. hak dan kewajiban para pihak;
- e. penyelesaian perselisihan;
- f. keadaan di luar kemarnpuan para pihak (force majeure);
- g. peninjauan pelaksanaan perjanjian; dan
- h. persyaratan lain yang dianggap perlu.
Pual 15
- ( 1) Hasil perolehan kekayaan desa dan hasil pemanfaatan kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 11, Pasa~ Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal ~ merupakan penerimaan / pendapatan Desa.
- (2) Penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) wajib seluruhnya disetorkan pada rekening Desa.
TABAR KAS DESA
Bagian Kesata Pelepaaan Bak Tanah Kaa Deaa
Paul 16
- ( 1) Kekayaan Desa yang berupa Tanah Kas Desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.
- (2) Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesual harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar clan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- (3) Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di Desa setempat.
- (4) Pelepasan hale kepemilikan tan.ah kas desa sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati/Walikota dan Gubernur.
Paul 17
Penggunaan dan/ at.au pengelo~. tanah k sebagaimana dimaksud dalam Pa 8 at (2) tid, mengubah status dan hak tanah kas tersebut.
Bagian Kedua Pengawuan Rak Tana.h Ku Desa.
---------
Pasa118
- (1) Untuk pelaksanaan persewaan tanah kas desa, Kepala Desa dan BPD wajib membentuk Panitia Lelang yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Panitia Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. 1 (satu) orang dari LPMD sebagai ketua;
- b. Sekretaris Desa sebagai Sekretaris;
- c. 2 (dua) orang dari unsur perangkat desa sebagai anggota; dan
- d. 1 (satu) orang dari unsur LPMD sebagai anggota.
- (3) Panitia Letang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengadakan lelang persewaan tanah kas desa. dimuka umum, dengan ketentuan:
- a. Mengutamakan calon penyewa dari masyarakat desa setempat;
- b. Harga sewa sesuai dengan dan/at.au lebih tinggi dari harga umum;
- c. Hasil persewaan dimasukkan clan dikelola dalarn APBDesa;
- d. Lama persewaan l(satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun berikutnya ~ persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pa~
~~
- a. Kepala Desa. menyampaikan laporan basil pengelolaan kekayaan desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran dan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- b. Laporan hasil pengelolaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
PEIIBINAAII DAif PENGAWASA?f
•~
- a. Cama melakukan pembinaan dan pengawasan ngelolaan Kekayaan Desa.
- b. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan dan melindungi Kekayaan Desa.
- b. Bupati dapat melakukan pengawasan pengelolaan kekayaan desa melalui audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.