PERATURAN GUBERNUR GUBERNUR Nomor N/A Tahun 2016
Tentang PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DAN PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU PROVINSI JAMBI TAHUN 2016
Berlaku: 15 Januari 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
GUBERNUR JAMBI
PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 02 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DAN PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU PROVINSI JAMBI TAHUN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAMBI
- Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menggerakan, mendorong dan melaksanakan kegiatan pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di wilayahnya sesuai dengan prioritas dan karakteristik daerah masing-masing untuk kegiatan peningkatan kualitas bahan baku tembakau bagi daerah penghasil serta pembinaan lingkungan sosial bagi kabupaten/kota non penghasil maka perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Pedoman Umum Penggunaan dan Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Jambi Tahun 2016.
- 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembantukan DaerahDaerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646 );
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan DBH CHT dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi DBH CHT sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Perubahan Penggunaan DBH CHT dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi DBH CHT;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/PMK.07/2013 tentang Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Anggaran Transfer ke Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1469);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2013 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1278);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DAN PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2016.
BAB II - ALOKASI DANA BAGI HASIL
Pasal 2

Alokasi DBH CHT ditetapkan sebagai berikut :
- a. 30 % (tiga puluh persen) untuk Pemerintah Provinsi Jambi;
- b. 40 % ( empat puluh persen) untuk Kabupaten/Kota Penghasil; dan
- c. 30 % ( tiga puluh persen) untuk Kabupaten /Kota Non Penghasil.
BAB II - ALOKASI DANA BAGI HASIL
Pasal 3

- (1) Kabupaten/Kota penghasil sebagaimana yang dimaksud pasal 2 huruf b adalah Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin dan Kota Sungai Penuh sebagai daerah produksi tembakau.
- (2) Kabupaten/ Kota non penghasil sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf c adalah
- a. Kota Jambi;
- b. Kabupaten Sarolangun
- c. Kabupaten Bungo;
- d. Kabupaten Tebo;
- e. Kabupaten Batanghari;
- f. Kabupaten Muaro Jambi;
- g. Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan
- h. Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (3) Besarnya alokasi DBH CHT Kabupaten/Kota penghasil ditentukan oleh variabel luas kebun, produksi tembakau dan jumlah petani tembakau.
- (4) Besarnya alokasi DBH CHT Kabupaten/Kota non penghasil dibagi rata dan atau ditentukan dengan variabel : jumlah penduduk miskin, luas wilayah, indeks pembangunan manusia, jumlah tenaga kerja dan jumlah pengangguran.
BAB II - ALOKASI DANA BAGI HASIL
Pasal 4

Besarnya alokasi dana bagi hasil penerimaan cukai hasil tembakau Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
BAB III - TATA CARA PELAKSANAAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
Pasal 5

- (1) DBH CHT akan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah penerima DBH CHT.
- (2) Penyaluran DBH CHT dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap yaitu :
- a. tahap I pada bulan April;
- b. tahap II pada bulan Agustus; dan
- c. tahap III bulan Nopember.
- (3) Penyaluran DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut :
- a. penyaluran tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu perkiraan alokasi;
- b. penyaluran tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu perkiraan alokasi; dan
- c. penyaluran tahap III didasarkan pada selisih antara pagu perkiraan alokasi/perubahan perkiraan alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada tahap I dan tahap II.
BAB IV - PENGGUNAAN, RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENGANGGARAN DAN PELAPORAN DANA HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
Pasal 6

- (1) DBH CHT dialokasikan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (2) Besaran Alokasi DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
BAB IV - PENGGUNAAN, RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENGANGGARAN DAN PELAPORAN DANA HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
Pasal 7

- (1) DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 digunakan untuk kegiatan :
- a. peningkatan kualitas bahan baku tembakau bagi daerah penghasil; dan/atau
- b. pembinaan lingkungan sosial bagi kabupaten/kota non penghasil.
- (2) Pemerintah Daerah Penerima DBH CHT bertanggung jawab untuk menggerakkan, mendorong dan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prioritas dan karateristik daerah masing-masing.
BAB IV - PENGGUNAAN, RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENGANGGARAN DAN PELAPORAN DANA HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
Pasal 8

Rencana Program Kegiatan dan Penganggaran DBH CHT disusun bersama dengan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran SKPD Provinsi, Kabupaten/Kota masing-masing penerima DBH CHT.
BAB IV - PENGGUNAAN, RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENGANGGARAN DAN PELAPORAN DANA HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
Pasal 9

Bupati/Walikota menyampaikan rencana program kegiatan dan penganggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Gubernur.
BAB IV - PENGGUNAAN, RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENGANGGARAN DAN PELAPORAN DANA HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
Pasal 10

Rencana Program Kegiatan dan Penganggaran konsolidasi Provinsi/Kabupaten/Kota disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.
BAB IV - PENGGUNAAN, RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENGANGGARAN DAN PELAPORAN DANA HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
Pasal 11

Kabupaten/Kota Penghasil dan Non Penghasil yang realisasi penyerapan dananya kurang dari 60%, naka alokasi DBH CHT tahun berikutnya akan dialihkan kepada Kabupaten /Kota Penghasil dan Non Penghasil yang realisasi penyerapan dananya di atas 60 % dengan mempertimbangkan variabel pada pasal 3 ayat (3) dan (4).
BAB V - MONITORING EVALUASI
Pasal 12

- (1) Guna mengetahui perkembangan pelaksanaan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau perlu dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dana evaluasi dilaksanakan untuk :
- a. mengetahui kemajuan dan perkembangan pencapaian program;
- b. menilai kesesuaian pelaksanaan program dan kebijakan;
- c. tujuan mekanisme yang telah ditetapkan; dan
- d. mendokumentasikan berbagai kegiatan sebagai bahan untuk menyusun tindakan perbaikan program.
- (3) Monitoring dan evaluasi penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dilakukan oleh tim Koordinasi dan Pembinaan penggunaan DBH CHT yang bertempat pada Kantor Bappeda Provinsi Jambi dan untuk Kabupaten penghasil dan non penghasil tembakau bertempat pada Bagian Ekonomi Pembangunan Setda Kabupaten/Kota.
- (4) Tim Koordinasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.
BAB V - MONITORING EVALUASI
Pasal 13

- (1) Kabupaten/Kota yang tidak mentaati atau dinilai melanggar ketentuan atas penggunaan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau, dapat mengakibatkan dialihkan alokasi DBH CHT sampai dengan pencabutan alokasi dana untuk tahun anggaran berikutnya.
- (2) Apabila terjadi pelanggaran hukum oleh pengelola program atau pihak lainnya akan diselesaikan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

Sepanjang Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana pasal 6 ayat (2) belum diterbitkan, maka Peraturan Gubernur tentang penetapan alokasi DBH CHT Provinsi Jambi dan atau Peraturan Menteri Keuangan tahun anggaran berjalan dijadikan pedoman untuk menyusun Rencana program Kegiatan dan Penganggaran tahun anggaran berikutnya.
BAB VII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 15

Bupati/Walikota menetapkan Petunjuk Pelaksanaan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dengan mengacu pada Peraturan Gubernur ini.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi
Ditetapkan di Jambi pada tanggal 15 Januari 2016
Pj. GUBERNUR JAMBI
H.IRMAN
Diundangkan di Jambi Pada tanggal 15 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI
H. RIDHAM PRISKAP.
BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2016 NOMOR 02
LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 02 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DAN PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI TEMBAKAU PROVINSI JAMBI TAHUN 2016
PERKIRAAN ALOKASI DAN STATUS DAERAH DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DALAM PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2016
| NO | URAIAN | JUMLAH (.000) | KETERANGAN |
|------|--------------------------------|-----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Provinsi Jambi | 3.050.836 | |
| 2. | Kabupaten Batanghari | 305.084 | |
| 3. | Kabupaten Bungo | 305.084 | |
| 4. | Kabupaten Kerinci | 3.606.313 | Penghasil |
| 5. | Kabupaten Merangin | 618.908 | Penghasil |
| 6. | Kabupaten Muaro Jambi | 305.084 | |
| 7. | Kabupaten Sarolangun | 305.084 | |
| 8. | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | 305.084 | |
| 9. | Kabupaten Tanjung Jabung Timur | 305.084 | |
| 10. | Kabupaten Tebo | 305.084 | |
| 11. | Kota Jambi | 305.084 | |
| 12. | Kota Sungai Penuh | 452.725 | Penghasil |
| | JUMLAH | 10.169.454 | |
Pj. GUBERNUR JAMBI
H.IRMAN