PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 1 Tahun 2016
Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
Berlaku: 7 TAHUN 2011
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI MINAHASA TENGGARA PROVINSISULAWESIUTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR 1, TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA TENGGARA,
- a. bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, klasifikasi urusan pemerintahan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian objek pajak daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b di atas, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 ten tang Retribusi Jasa Usaha dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- I. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
;
-
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Ka bu paten Minahasa Tenggara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2011 Nomor 61).
Dengan Peraetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA clan
BUPATI MllfAHASA TE.NGGARA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2011 Nomor 61) diubah sebagai berikut:
- 1 . Ketentuan Pasal 8 ayat ( 1) huruf f dihapus, huruf g diubah dan ditambah 1 point, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Paragraf IV Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 8
- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:
- a. Pemakaian tanah
Rp.150.000,-/m 2/ tahun
- b. Pemakaian gedung serbaguna
Rp.1.500.000,- / hari
- c. Pemakaian kios Terminal
Rp.3.500.000,- / tahun
- d. Pemakaian kendaraan alat-alat berat;
1. Mesin gilas 8.10 ton
2. Whell loader
Rp. 300.000,- / jam;
Rp. 400.000,- / jam;
3. Motor grader
4. Truck excavator
5. Tire roller
6. Vibrator roller
7. Bulldozer
8. Dump truck
- e. Pemakaian alat mesin pertanian;
1. Tractor
- a) Membajak tanah
- b) Menghancurkan/ meratakan
- c) Membuat bedeng
2. Hand tractor
3. Mesin pengering (dryer)
4. Mesin pemipil jagung
Rp. 200.000,- / jam;
Rp. 300.000,- / jam;
Rp. 150.000,- / jam;
Rp. 200.000,- / jam;
Rp. 200.000,- / jam;
Rp. 400.000,- /hari;
Rp. 115.000,- / jam;
Rp. 130.000,- / jam;
Rp. 115.000,- / jam;
Rp. 300.000,- / bulan;
Rp.1.500.000,- / tahun;
Rp.1.500.000,- / tahun;
- �
- (2) Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.
2. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
5. Freezer
6. Alat pencetak Bakso
7. Rumah Lindung (Galerry)
- f. Dihapus
- g. Pemakaian kendaraan darat;
- 1 . Truk roda empat
2. Pick up
3. Ambulance
4. Bus
- h. Pemakaian rumah dinas dan tanah milik daerah;
5. Type 2 1
6. Type 36
7. Type 45
8. Type 70
Rp. 600.000,- / tahun;
Rp.1.200.000,- / tahun;
Rp. 500.000,- / bulan;
Rp.
500.000,- /hari
Rp. 200.000,- /hari
Rp. 7.500,- /km
Rp.
500. ooo ,- I hari
Rp.
300. 000,- / bulan
Rp.
400. 000, - / bulan
Rp. 500 .ooo,- / bulan
Rp.
600.000,- /bulan
Pasal 54
- ( 1 ) Struktur dan besaranya tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah sebagai berikut:
a. Taman rekreasi: Rp.500.000,-/kegiatan;
Rp.250.000,-/kegiatan hari ke dua dst;
1. kendaraan roda dua:
Rp.3.000,-/kendaraan;
2. kendaraan roda empat: Rp. 5.000,-/kendaraan;
3. kendaraan roda enam: Rp.7.500,-/kendaraan;
- b. Kawasan wisata
1. kawasan wisata pantai: Rp.3.000,-/orang;
Rp.2.000,-/ anak-anak.
2. Kawasan wisat tirta : Rp.10.000,-/wisatawan lokal dewasa;
Rp.5.000,-/wisatawan lokal anak-anak;
Rp. 40.000,-/wisatawan asing;
. - •
3. Kawasan wisata agro: Rp.2.000,-/0rang dewas;
Rp.1.000,-/anak;
c. Panggung terbuka : Rp.1.000.000,-/kegiatan
Rp.500.000,-/kegiatan hari kedua dst;
d. Panggung tertutup : Rp.1.000.000,-/kegiatan;
Rp.500.000,-/kegiatan hari kedua dst;
- e. gelanggang Olah Raga :
1. Gelanggang renang: Rp.10.000/orang dewasa;
Rp.5.000/anak-anak;
2. Lapangan olahraga: Rp.1.000.000,-/kegiatan;
Rp.500.000,-/kegiatan hari ke dua dst.
- (2) Wajib retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.
N/A
Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
f
Ditetapkan di Ratahan
Pada tanggal '5 Oe,e.,1,,,-
2016
BUPATI MINAHASA TENGGARA,
JAMES SUMENDAP
Diundangkan di Ratahan pada tanggal l, Oe,ev,,be,-
2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENVSA TENGGARA,
FARRY FREYKE LIWE
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR IOS NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA PROVINS! SULAWESI UTARA L12/ :l-b\\,)