UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1997
Tentang PERATURAN MILITER
Berlaku: 31 TAHUN 1997
BAB V - HUKUM ACARA TATA USAHA MILITER
Pasal 284

- (1) Penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari gugatannya hanya sampai dengan replik, asalkan disertai dengan alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan Tergugat, dan hal tersebut harus dipertimbangkan dengan saksama oleh Hakim.
- (2) Tergugat dapat mengubah alasan yang mendasari jawabannya hanya sampai dengan duplik, asalkan disertai dengan alasan yang cukup, serta tidak merugikan kepentingan Penggugat, dan hal tersebut harus dipertimbangkan dengan saksama oleh Hakim.
BAB V - HUKUM ACARA TATA USAHA MILITER
Pasal 285

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban.
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan Militer Tinggi hanya apabila disetujui Tergugat.
BAB V - HUKUM ACARA TATA USAHA MILITER
Pasal 286

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan Militer Tinggi dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan Militer Tinggi apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan Militer Tinggi tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan Militer Tinggi diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan Militer Tinggi hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.
BAB V - HUKUM ACARA TATA USAHA MILITER
Pasal 287

- (1) Seorang Hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan suatu perkara apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, hubungan suami atau istri meskipun sudah bercerai dengan Hakim Ketua, salah seorang Hakim Anggota atau Panitera.
- (2) Seorang Hakim atau Panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau istri meskipun sudah bercerai dengan Tergugat atau Penggugat atau dengan Penasihat Hukum.
- (3) Hakim atau Panitera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diganti dan apabila tidak diganti atau tidak mengundurkan diri sedangkan sengketa sudah diputus, sengketa tersebut wajib segera diadili ulang dengan susunan yang lain.
BAB V - HUKUM ACARA TATA USAHA MILITER
Pasal 288

- (1) Seorang Hakim atau Panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia berkepentingan langsung atau tidak langsung atas suatu sengketa.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas kehendak Hakim atau Panitera atau atas permintaan salah satu atau pihak yang bersengketa.
- (3) Apabila ada keragu-ragguan atau perbedaan pendapat mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat Pengadilan yang berwenang yang menetapkan.
- (4) Hakim atau Panitera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diganti, dan apabila tidak diganti atau tidak mengundurkan diri sedangkan sengketa sudah diputus, sengketa tersebut wajib segera diadili ulang dengan susunan yang lain.
BAB V - HUKUM ACARA TATA USAHA MILITER
Pasal 289

Demi kelancaran pemeriksaan sengketa di dalam sidang, Hakim Ketua berhak memberikan petunjuk kepada para pihak yang bersengketa mengenai upaya hukum dan alat bukti yang dapat digunakan oleh mereka dalam sengketa.
BAB V - HUKUM ACARA TATA USAHA MILITER
Pasal 290

Penggugat, Tergugat, dan Penasihat Hukum dapat mempelajari berkas perkara dan surat resmi lainnya yang bersangkutan di kepaniteraan dan membuat kutipan seperlunya dengan izin Kepala Pengadilan Militer Tinggi.
BAB V - HUKUM ACARA TATA USAHA MILITER
Pasal 291

Para pihak yang bersangkutan dapat membuat atau menyuruh membuat salinan atau petikan segala surat pemeriksaan perkaranya dengan biaya sendiri, sesudah memperoleh izin Kepala Pengadilan Militer Tinggi yang bersangkutan.
BAB V - HUKUM ACARA TATA USAHA MILITER
Pasal 292

- (1) Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Militer Tinggi, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan maupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata dan bertindak sebagai:
- a. pihak yang membela haknya; atau
- b. peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikabulkan atau ditolak oleh Pengadilan Militer Tinggi dengan putusan yang dicantumkan dalam berita acara sidang.
- (3) Permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diajukan tersendiri, tetapi harus bersama-sama dengan permohonan banding terhadap putusan akhir dalam pokok sengketa.
BAB V - HUKUM ACARA TATA USAHA MILITER
Pasal 293

- (1) Apabila dalam persidangan penerima kuasa melakukan tindakan yang melampaui batas wewenangnya, pemberi kuasa dapat mengajukan sangkalan secara tertulis, disertai dengan tuntutan agar tindakan kuasa tersebut dinyatakan batal oleh Pengadilan Militer Tinggi.
- (2) Apabila sangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Hakim wajib menetapkan dalam putusan yang dimuat dalam berita acara sidang bahwa tindakan kuasa itu dinyatakan batal dan selanjutnya dihapus dari berita acara pemeriksaan.
- (3) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibacakan dan/atau diberitahukan kepada para pihak yang bersangkutan.
BAB V - HUKUM ACARA TATA USAHA MILITER
Pasal 294

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan dan apabila Hakim Ketua memandang perlu, ia dapat memerintahkan pemeriksaan terhadap surat yang dipegang oleh Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata atau Pejabat lain yang menyimpan surat atau yang meminta penjelasan dan keterangan tentang sesuatu yang bersangkutan dengan sengketa.
- (2) Selain hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim Ketua dapat memerintahkan pula supaya surat tersebut diperlihatkan kepada Pengadilan Militer Tinggi dalam persidangan yang akan ditentukan untuk keperluan itu.
- (3) Apabila surat itu merupakan bagian dari sebuah daftar, sebelum diperlihatkan oleh penyimpanannya, dibuat salinan surat itu sebagai ganti yang asli selama surat yang asli belum diterima kembali dari Pengadilan Militer Tinggi.
- (4) Apabila pemeriksaan tentang kebenaran suatu surat menimbulkan suatu persangkaan bahwa surat itu dipalsukan oleh seseorang yang masih hidup, Hakim Ketua dapat mengirimkan surat tersebut kepada Penyidik yang berwenang, dan pemeriksaan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata dapat ditunda sampai putusan perkara pidananya dijatuhkan.
BAB V - HUKUM ACARA TATA USAHA MILITER
Pasal 295

- (1) Atas permintaan salah satu pihak atau karena jabatannya, Hakim Ketua dapat memerintahkan 1 (satu) orang Saksi untuk didengar di persidangkan.
- (2) Apabila Saksi tidak dapat tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan meskipun sudah dipanggil dengan patut dan Hakim cukup mempunyai alasan untuk menyangka bahwa Saksi sengaja tidak datang, Hakim Ketua dapat memberi perintah supaya Saksi dibawa oleh petugas Polisi Militer/polisi ke persidangan.
- (3) Seorang Saksi yang tidak bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi, yang bersangkutan tidak diwajibkan datang di Pengadilan Militer Tinggi tersebut, tetapi pemeriksaan Saksi itu dapat diserahkan kepada Pengadilan Militer Tinggi yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Saksi.
BAB V - HUKUM ACARA TATA USAHA MILITER
Pasal 296

- (1) Saksi dipanggil ke persidangan seorang demi seorang.
- (2) Hakim Ketua menanyakan kepada Saksi nama lengkap, pangkat, nomor registrasi pusat, jabatan, kesatuan, tempat dan tanggal lahir/umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, tempat tinggal, pekerjaan, derajat hubungan keluarga, dan hubungan kerja dengan Penggugat atau Tergugat.
- (3) sebelum memberi keterangan, Saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya.
BAB V - HUKUM ACARA TATA USAHA MILITER
Pasal 297

Yang tidak boleh didengar sebagai Saksi ialah:
- a. keluarga sedarah atau semenda menurut garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat kedua salah satu pihak yang bersengketa;
- b. istri atau suami salah seorang pihak yag bersengketa meskipun sudah bercerai;
- c. anak yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun; atau
- d. orang sakit ingatan.
BAB V - HUKUM ACARA TATA USAHA MILITER
Pasal 298

- (1) Orang yang dapat meminta pengunduran diri dari kewajiban untuk memberikan kesaksian ialah:
- a. saudara laki-laki atau perempuan, ipar laki-laki atau perempuan salah satu pihak; atau
- b. setiap orang yang karena martabat, pekerjaan, atau jabatannya diwajibkan merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan martabat, pekerjaan, atau jabatannya itu.
- (2) Ada atau tidak adanya dasar kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diserahkan kepada pertimbangan Hakim.
- (1) Pertanyaan yang diajukan kepada Saksi oleh salah satu pihak disampaikan melalui Hakim Ketua.
- (2) Apabila pertanyaan tersebut menurut pertimbangan Hakim Ketua tidak ada kaitannya dengan sengketa, pertanyaan itu ditolak.
BAB V - HUKUM ACARA TATA USAHA MILITER
Pasal 300

- (1) Apabila Penggugat atau Saksi tidak memahami bahasa Indonesia, Hakim Ketua dapat mengangkat seorang ahli alih bahasa.
- (2) Sebelum melaksanakan tugasnya, ahli alih bahasa tersebut wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya untuk mengalihkan bahasa yang dipahami oleh Penggugat atas Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam bahasa Indonesia dan sebaliknya dengan sebaik-baiknya.
- (3) Orang yang menjadi Saksi dalam sengketa tidak boleh ditunjuk sebagai ahli alih bahasa dalam sengketa tersebut.
BAB V - HUKUM ACARA TATA USAHA MILITER
Pasal 301

- (1) Dalam hal Penggugat atau Saksi bisu dan/atau tuli dan tidak dapat menulis, Hakim ketua dapat mengangkat orang yang pandai bergaul dengan Penggugat atau Saksi sebagai juri bahasa.
- (2) Sebelum melaksanakan tugasnya, juru bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya.
- (3) Dalam hal Penggugat atau Saksi bisu dan/atau tuli tetapi pandai menulis, Hakim Ketua dapat menyuruh menuliskan pertanyaan atau teguran kepadanya, dan menyuruh menyampaikan tulisan itu kepada Penggugat atau Saksi tersebut dengan perintah supaya ia menuliskan jawabannya, kemudian segala pertanyaan dan jawaban harus dibacakan.
BAB V - HUKUM ACARA TATA USAHA MILITER
Pasal 302

Pejabat yang dipanggil sebagai Saksi wajib hadir di persidangan.
BAB V - HUKUM ACARA TATA USAHA MILITER
Pasal 303

- (1) Saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji dan didengar di persidangan Pengadilan Militer Tinggi dengan dihadiri oleh para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila yang bersengketa sudah dipanggil secara patut, tetapi tidak datang tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, Saksi dapat didengar keterangannya tanpa kehadirannya pihak yang bersengketa.
- (3) Dalam hal Saksi yang akan didengar tidak dapat hadir di persidangan karena halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum, Hakim dibantu oleh Panitera datang ke tempat kediaman Saksi untuk mengambil sumpah atau janjinya dan mendengar Saksi tersebut.
BAB V - HUKUM ACARA TATA USAHA MILITER
Pasal 304

- (1) Apabila suatu sengketa tidak dapat diselesaikan pemeriksaannya pada suatu hari persidangan, pemeriksaan dilanjutkan pada hari persidangan berikutnya.
- (2) Lanjutan sidang harus diberitahukan kepada kedua belah pihak dan bagi mereka pemberitahuan ini disamakan dengan panggilan.
- (3) Dalam hal salah satu pihak yang datang pada hari persidangan pertama ternyata tidak datang pada hari persidangan selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan Panitera untuk memberitahukan waktu, hari, dan tanggal persidangan berikutnya kepada pihak tersebut.
- (4) Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap tidak hadir tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sekalipun ia telah diberitahu secara patut, pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa kehadirannya.
BAB V - HUKUM ACARA TATA USAHA MILITER
Pasal 305

Dalam hal selama pemeriksaan sengketa ada tindakan yang harus dilakukan dan memerlukan biaya, biaya tersebut harus dibayar dahulu oleh pihak yang mengajukan permohonan untuk dilakukannya tindakan tersebut.
BAB V - HUKUM ACARA TATA USAHA MILITER
Pasal 306

- (1) Dalam hal pemeriksaan sengketa sudah diselesaikan, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan masing-masing.
- (2) Setelah kedua belah pihak mengemukakan kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim Ketua menyatakan bahwa sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada Majelis Hakim bermusyawarah secara tertutup dan rahasia untuk mempertimbangkan segala sesuatu guna putusan sengketa tersebut.
- (3) Putusan dalam musyawarah majelis yang dipimpin oleh Hakim Ketua merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali apabila sesudah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai permufakatan bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak.
- (4) Apabila musyawarah majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat menghasilkan putusan, musyawarah ditunda sampai musyawarah majelis berikutnya.
- (5) Apabila dalam musyawarah majelis berikutnya tidak dapat diambil suara terbanyak, suara terakhir Hakim Ketua yang menentukan.
- (1) Putusan Pengadilan Militer Tinggi dapat dijatuhkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada kedua belah pihak.
BAB V - HUKUM ACARA TATA USAHA MILITER
Pasal 307

- (2) Putusan Pengadilan Militer Tinggi dapat berupa:
- a. gugatan ditolak;
- b. gugatan dikabulkan;
- c. gugatan tidak diterima; atau
- d. gugatan gugur.
- (1) Apabila gugatan dikabulkan, dalam putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang mengeluarkan keputusan tersebut.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pencabutan Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang bersangkutan;
- b. pencabutan Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang baru; atau
- c. penerbitan Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata dalam hal gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disertai dengan pembebanan ganti rugi.
- (4) Dalam hal putusan Pengadilan Militer Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkut bidang personel, di samping kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat disertai pemberian rehabilitasi.
BAB V - HUKUM ACARA TATA USAHA MILITER
Pasal 308

Paragraf 2
Acara Pemeriksaan Cepat
BAB V - HUKUM ACARA TATA USAHA MILITER
Pasal 309

- (1) Apabila terdapat kepentingan Penggugat yang cukup mendesak yang harus dapat disimpulkan dari alasan permohonannya, Penggugat dalam gugatannya dapat memohon kepada Pengadilan Militer Tinggi supaya pemeriksaan sengketa dipercepat.
- (2) Kepala Pengadilan Militer Tinggi dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengeluarkan penetapan tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan tersebut.
- (3) Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat digunakan upaya hukum.
BAB V - HUKUM ACARA TATA USAHA MILITER
Pasal 310

- (1) Pemeriksaan dengan acara pemeriksaan cepat dilakukan dengan Hakim Tunggal.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 ayat (1) dikabulkan, Kepala Pengadilan Militer Tinggi dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah dikeluarkannya penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 ayat (2) menentukan hari, tempat, dan waktu sidang tanpa melalui prosedur pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277.
- (3) Tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian bagi kedua belah pihak, masing-masing ditentukan paling lama 14 (empat belas) hari.
Paragraf 3 Pembuktian dan Putusan
BAB V - HUKUM ACARA TATA USAHA MILITER
Pasal 311

- (1) Alat bukti ialah:
- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan Saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan
- e. pengetahuan hakim.
- (2) Keadaan yang sudah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan.
BAB V - HUKUM ACARA TATA USAHA MILITER
Pasal 312

Surat sebagai alat bukti terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu:
- a. akta autentik, adalah surat yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum, yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya;
- b. akta di bawah tangan, adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya; dan
- c. surat-surat lain yang bukan akta.
BAB V - HUKUM ACARA TATA USAHA MILITER
Pasal 313

- (1) Keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengetahuan dan pengalamannya.
- (2) Seseorang yang tidak boleh didengar sebagai Saksi berdasarkan Pasal 297 tidak boleh memberikan keterangan ahli.
BAB V - HUKUM ACARA TATA USAHA MILITER
Pasal 314

- (1) Hakim Ketua karena jabatannya atau atas permintaan kedua belah pihak atau salah satu pihak dapat menunjuk 1 (satu) orang atau beberapa orang ahli untuk didengar di persidangan.
- (2) Seorang ahli dalam persidangan harus memberi keterangan baik dengan surat maupun dengan lisan, yang dikuatkan dengan sumpah atau janji menurut kebenaran sepanjang pengetahuan dan pengalamannya yang sebaik-baiknya.
BAB V - HUKUM ACARA TATA USAHA MILITER
Pasal 315

Keterangan Saksi dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat dan/atau didengar oleh saksi sendiri.
BAB V - HUKUM ACARA TATA USAHA MILITER
Pasal 316

Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Hakim.
BAB V - HUKUM ACARA TATA USAHA MILITER
Pasal 317

Pengetahuan Hakim adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya.
BAB V - HUKUM ACARA TATA USAHA MILITER
Pasal 318

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim.
BAB V - HUKUM ACARA TATA USAHA MILITER
Pasal 319

- (1) Putusan Pengadilan Militer Tinggi harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (2) Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir pada waktu putusan Pengadilan Militer Tinggi diucapkan, atas perintah Hakim Ketua, salinan putusan itu disampaikan dengan surat pos tercatat kepada yang bersangkutan.
- (3) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat putusan Pengadilan Militer Tinggi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
BAB V - HUKUM ACARA TATA USAHA MILITER
Pasal 320

- (1) Putusan Pengadilan harus memuat:
- a. kepala putusan yang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
- b. nama lengkap, pangkat, nomor registrasi pusat, jabatan, kesatuan, tempat dan tanggal lahir/umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, tempat tinggal para pihak yang bersengketa;
- c. ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas;
- d. pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi di persidangan selama sengketa itu diperiksa;
- e. alasan hukum yang menjadi dasar putusan;
- f. amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara; dan
- g. hari tanggal putusan, nama Hakim yang memutus, nama Panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak.
- (2) Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyebabkan batalnya putusan Pengadilan.
- (3) Surat putusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera segera sesudah putusan itu diucapkan.
- (4) Apabila Hakim Ketua pada pemeriksaan dengan acara biasa atau pemeriksaan dengan acara cepat berhalangan menandatangni, putusan Pengadilan Militer Tinggi ditandatangani oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi dengan menyatakan berhalangannya Hakim Ketua tersebut.
- (5) Apabila Hakim Anggota berhalangan menandatangani, putusan Pengadilan Militer Tinggi ditandatangani oleh Hakim Ketua dengan menyatakan berhalangannya Hakim Anggota tersebut.
BAB V - HUKUM ACARA TATA USAHA MILITER
Pasal 321

Pihak yang dikalahkan untuk seluruhnya atau sebagian dihukum membayar biaya perkara.
BAB V - HUKUM ACARA TATA USAHA MILITER
Pasal 322

Yang termasuk dalam biaya perkara ialah:
- a. biaya kepaniteraan dan biaya materai;
- b. biaya saksi, ahli, dan alih bahasa dengan catatan bahwa pihak yang meminta pemeriksaan lebih dari 5 (lima) orang saksi harus membayar biaya untuk saksi yang lebih itu meskipun pihak tersebut dimenangkan;
- c. biaya pemeriksaan di tempat lain dari ruang sidang dan biaya lain yang diperlukan bagi pemutusan sengketa atas perintah Hakim Ketua.
BAB V - HUKUM ACARA TATA USAHA MILITER
Pasal 323

Jumlah biaya perkara yang harus dibayar oleh Penggugat dan/atau Tergugat disebut dalam amar putusan akhir Pengadilan Militer Tinggi.
BAB V - HUKUM ACARA TATA USAHA MILITER
Pasal 324

- (1) Putusan Pengadilan Militer Tinggi yang bukan putusan akhir meskipun diucapkan dalam sidang tidak dibuat sebagai putusan tersendiri, tetapi hanya dicantumkan dalam berita acara sidang.
- (2) Pihak yang berkepentingan langsung dengan putusan Pengadilan Militer Tinggi dapat meminta salinan resmi putusan itu dengan membayar biaya salinan.
BAB V - HUKUM ACARA TATA USAHA MILITER
Pasal 325

- (1) Pada setiap pemeriksaan, Panitera harus membuat berita acara sidang yang memuat segala sesuatu di sidang.
- (2) Berita acara sidang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera dan apabila salah seorang dari mereka berhalangan, hal ini dinayatakan dalam berita acara tersebut.
- (3) Apabila Hakim Ketua dan Penitara berhalangan menandatangani, berita acara ditandatangani oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi dengan menyatakan berhalangannya Hakim Ketua dan Panitera tersebut.
Bagian Ketiga Pemeriksaan Tingkat Banding
BAB V - HUKUM ACARA TATA USAHA MILITER
Pasal 326

Terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh Penggugat atau Tergugat kepada Pengadilan Militer Utama.
BAB V - HUKUM ACARA TATA USAHA MILITER
Pasal 327

- (1) Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Militer Tinggi yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan Pengadilan Militer Tinggi itu diberitahukan kepadanya secara sah.
- (2) Permohonan pemeriksaan banding disertai dengan pembayaran uang muka biaya perkara banding lebih dahulu, yang besarnya ditaksir oleh Panitera.
BAB V - HUKUM ACARA TATA USAHA MILITER
Pasal 328

Putusan Pengadilan Militer Tinggi yang bukan akhir, hanya dapat dimohonkan pemeriksaan banding bersama-sama dengan putusan akhir.
BAB V - HUKUM ACARA TATA USAHA MILITER
Pasal 329

- (1) Permohonan pemeriksaan banding dicatat oleh Panitera dalam buku register perkara.
- (2) Panitera memberitahukan hal tersebut kepada pihak terbanding.
BAB V - HUKUM ACARA TATA USAHA MILITER
Pasal 330

- (1) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sesudah permohonan pemeriksaan banding dicatat, Panitera memberitahukan kepada kedua belah pihak bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara di kantor Pengadilan Militer Tinggi dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah mereka menerima pemberitahuan tersebut.
- (2) Salinan putusan, berita acara, dan surat lain yang bersangkutan harus dikirimkan kepada Panitera Pengadilan Militer Utama paling lambat 60 (enam puluh) hari sesudah pernyatakan permohonan pemeriksaan banding.
- (3) Para pihak dapat menyerahkan memori banding dan/atau kontra memori banding serta surat keterangan dan bukti kepada Panitera Pengadilan Militer Utama dengan ketentuan bahwa salinan memori dan/atau kontra memori diberikan kepada pihak lainnya dengan perantaraan Panitera Pengadilan Militer Tinggi.
BAB V - HUKUM ACARA TATA USAHA MILITER
Pasal 331

- (1) Pengadilan Militer Utama memeriksa dan memutus perkara banding dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim.
- (2) Apabila Pengadilan Militer Utama berpendapat bahwa pemeriksaan Pengadilan Militer Tinggi kurang lengkap, Pengadilan Militer Utama tersebut dapat menagdakan sidang sendiri untuk melakukan pemeriksaan tambahan atau memerintahkan Pengadilan Militer Tinggi yang bersangkutan melaksanakan pemeriksaan tambahan itu.
- (3) Terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi yang menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara yang diajukan kepadanya, sedangkan Pengadilan Militer Utama berpendapat lain, Pengadilan Militer Utama tersebut dapat memeriksa dan memutus sendiri perkara itu atau memerintahkan Pengadilan Militer Tinggi yang bersangkutan supaya memeriksa dan memutuskannya.
- (4) Panitera Pengadilan Militer Utama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari mengirimkan salinan putusan Pengadilan Militer Utama beserta surat pemeriksaan dan surat lain kepada Pengadilan Militer Tinggi yang memutus pada pemeriksaan tingkat pertama.
BAB V - HUKUM ACARA TATA USAHA MILITER
Pasal 332

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 dan Pasal 288 berlaku juga bagi pemeriksaan pada tingkat banding.
- (2) Ketentuan tentang hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 ayat (1) berlaku juga antara Hakim dan/atau Panitera pada tingkat banding dengan Hakim atau Panitera pada tingkat pertama yang sudah memeriksa dan memutus perkara yang sama.
- (3) Apabila seorang Hakim yang memutus pada tingkat pertama kemudian menjadi Hakim pada Pengadilan Militer Utama, Hakim tersebut dilarang memeriksa perkara yang sama pada pada tingkat banding.
BAB V - HUKUM ACARA TATA USAHA MILITER
Pasal 333

Sebelum permohonan pemeriksaan banding diputus oleh Pengadilan Militer Utama, permohonan tersebut dapat dicabut kembali oleh Pemohon, dan dalam hal permohonan pemeriksaan banding sudah dicabut, tidak dapat diajukan lagi meskipun tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pemeriksaan banding belum lampau.
BAB V - HUKUM ACARA TATA USAHA MILITER
Pasal 334

Dalam hal salah satu pihak sudah menerima dengan baik putusan Pengadilan Militer Tinggi, ia tidak dapat mencabut kembali pernyataan tersebut, meskipun tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pemeriksaan banding tersebut belum lampau.
Bagian Keempat Pemeriksaan Tingkat Kasasi
BAB V - HUKUM ACARA TATA USAHA MILITER
Pasal 335

- (1) Terhadap putusan Pengadilan tingkat banding, dapat dimohonkan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung.
- (2) Acara pemeriksaan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
Bagian Kelima
Pemeriksaan Peninjauan Kembali Putusan yang Sudah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap
BAB V - HUKUM ACARA TATA USAHA MILITER
Pasal 336

- (1) Terhadap putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.
- (2) Acara pemeriksaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
Bagian Keenam
Pelaksanaan Putusan Pengadilan
BAB V - HUKUM ACARA TATA USAHA MILITER
Pasal 337

Hanya putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan.
BAB V - HUKUM ACARA TATA USAHA MILITER
Pasal 338

- (1) Salinan putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap dikirimkan kepada para pihak dengan surat pos tercatat oleh Penitera Pengadilan Militer Tinggi setempat atas perintah Kepala Pengadilan Tinggi yang mengadilinya pada tingkat pertama paling lambat dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari.
- (2) Dalam hal 4 (empat) bulan sesudah putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 ayat (2) huruf a, keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.
- (3) Dalam hal Tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 ayat (2) huruf b dan huruf c dan kemudian sesudah tenggang waktu 3 (tiga) bulan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakannya, Penggugat mengajukan permohonan kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi sebagaimana di maksud pada ayat (1), supaya Pengadilan Militer Tinggi memerintahkan Tergugat melaksanakan putusan Pengadilan tersebut.
- (4) Apabila Tergugat masih tetap tidak mau melaksanakannya, Kepala Pengadilan Militer Tinggi mengajukan hal itu kepada instansi atasannya menurut jenjang jabatan.
- (5) Instansi atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan sesudah menerima pemberitahuan dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi harus sudah memerintahkan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk melaksanakan putusan Pengadilan tersebut.
- (6) Dalam hal instansi atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Pengadilan Militer Tinggi mengajukan hal itu kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi untuk memerintahkan pejabat yang bersangkutan untuk melaksanakan putusan Pengadilan tersebut.
BAB V - HUKUM ACARA TATA USAHA MILITER
Pasal 339

- (1) Sepanjang mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 ayat (4), apabila Tergugat tidak dapat dengan sempurna melaksanakan putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap disebabkan oleh berubahnya keadaan yang terjadi sesudah putusan Pengadilan dijatuhkan dan/atau memperoleh kekuatan hukum tetap, Tergugat wajib memberitahukan hal itu kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 337 ayat (1) dan Penggugat.
- (2) Dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penggugat dapat mengajukan permohonan kepada kepada Kepala Pengadilan Milliter yang sudah mengirimkan putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut agar Tergugat dibebani kewajiban membayar sejumlah uang atau kompensasi lain yang diinginkan.
- (3) Kepala Pengadilan Militer Tinggi sesudah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerintahkan memanggil kedua belah pihak untuk mengusahakan tercapainnya persetujuan tentang jumlah uang atau kompensasi lain yang harus dibebankan kepada Tergugat.
- (4) Apabila sesudah diusahakan untuk mencapai persetujuan tetapi tidak dapat diperoleh kata sepakat mengenai jumlah uang atau kompensasi lain tersebut, Kepala Pengadilan Militer Tinggi dengan penetapan yang disertai dengan pertimbangan yang cukup menentukan jumlah uang atau kompensasi lain yang dimaksud.
- (5) Penetapan Kepala Pengadilan Militer Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat kepada Mahkamah Agung untuk ditetapkan kembali.
- (6) Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib ditaati kedua belah pihak.
BAB V - HUKUM ACARA TATA USAHA MILITER
Pasal 340

- (1) Dalam hal putusan Pengadilan Militer Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 ayat (4) berisi kewajiban bagi Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), pihak ketiga yang belum pernah ikut serta atau diikut sertakan selama waktu pemeriksaan sengketa yang bersangkutan menurut ketentuan Pasal 292 dan ia khawatir kepentingannya akan dirugikan dengan dilaksanakannya putusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap itu, dapat mengajukan gugatan perlawanan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan tersebut kepada Pengadilan Militer Tinggi yang mengadili sengketa itu pada tingkat pertama.
- (2) Gugatan perlawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan pada saat sebelum putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap itu dilaksanakan dengan memuat alasan tentang permohonannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 dan terhadap permohonan perlawanan itu berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 dan Pasal 277.
- (3) Gugatan perlawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dengan sendirinya mengakibatkan ditundanya pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut.
BAB V - HUKUM ACARA TATA USAHA MILITER
Pasal 341

Kepala Pengadilan Militer Tinggi wajib mengawasi pelaksanaan putusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Bagian Ketujuh Ganti rugi dan Rehabilitasi
BAB V - HUKUM ACARA TATA USAHA MILITER
Pasal 342

- (1) Salinan putusan Pengadilan yang berisi kewajiban membayar ganti rugi dikirimkan kepada Penggugat dan Tergugat dalam waktu 3 (tiga) hari sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Salinan Putusan Pengadilan yang berisi kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan pula oleh Pengadilan Militer Tinggi kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang dibebani kewajiban membayar ganti rugi tersebut dalam waktu 3 (tiga) hari sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Besarnya ganti rugi beserta tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB V - HUKUM ACARA TATA USAHA MILITER
Pasal 343

- (1) Dalam hal gugatan yang berkaitan dengan administrasi personel dikabulkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 ayat (4), salinan putusan pengadilan yang berisi kewajiban tentang rehabilitasi dikirimkan kepada Penggugat dan Tergugat dalam waktu 3 (tiga) sesudah putusan itu memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Salinan putusan pengadilan yang berisi kewajiban tentang rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan pula oleh Pengadilan Militer Tinggi kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang dibebani kewajiban melaksanakan rehabilitasi tersebut dalam waktu 3 (tiga) hari sesudah putusan itu memperoleh kekuatan hukum tetap.
BAB VI - KETENTUAN LAIN
Pasal 344

- (1) Dalam hal Pengadilan memeriksa dan memutus perkara yang memerlukan keahlian khusus, Kepala Pengadilan dimaksud dapat menunjuk seorang atau lebih Hakim Ad Hoc sebagai Anggota Majelis.
- (2) Untuk dapat ditunjuk sebagai Hakim Ad Hoc seorang Prajurit harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kecuali syarat berijazah Sarjana Hukum dan syarat berpengalaman di bidang peradilan dan/atau hukum.
- (3) Persyaratan sumpah jabatan dan larangan merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 berlaku bagi Hakim Ad Hoc.
- (4) Tata cara penunjukan Hakim Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VI - KETENTUAN LAIN
Pasal 345

- (1) Hakim Ketua memimpin pemeriksaan dan memelihara tata tertib di persidangan.
- (2) Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Hakim Ketua untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan cermat.
BAB VI - KETENTUAN LAIN
Pasal 346

Saksi atau ahli yang hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberi keterangan pada semua tingkat berhak mendapat penggantian biaya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI - KETENTUAN LAIN
Pasal 347

- (1) Siapapun dilarang membawa senjata api, bahan peledak, senjata tajam, atau alat/benda yang dapat membahayakan keamanan sidang dan siapa yang membawanya wajib menitipkan di tempat yang khusus disediakan untuk itu.
- (2) Petugas keamanan sidang Pengadilan berhak mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata api, bahan peledak, senjata tajam atau alat/benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan apabila terdapat petugas mempersilakan yang bersangkutan untuk menitipkannya.
BAB VI - KETENTUAN LAIN
Pasal 348

- (1) Dalam ruang sidang siapa pun wajib menunjukkan sikap hormat kepada Pengadilan.
- (2) Siapa pun yang hadir dalam sidang pengadilan yang tidak mentaati tata tertib persidangan dan sesudah diperintahkan oleh Hakim Ketua, tetap tidak menaati, atas perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang.
- (3) Hakim Ketua dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang.
BAB VI - KETENTUAN LAIN
Pasal 349

- (1) Sidang Pengadilan dilangsungkan di gedung Pengadilan atau di tempat lain yang ditentukan oleh Kepala Pengadilan.
- (2) Tata ruang, pakaian seragam, dan tata tertib persidangan lain-lain diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 350

Pada saat berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan pelaksanaan sudah ada mengenai susunan dan kekuatan Pengadilan dan Oditurat serta Hukum Acara Pidana Militer dinyatakan tetap berlaku selama ketentuan peraturan perundang-undangan baru berdasarkan Undang-undang ini belum dikeluarkan dan sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 351

Semua Hakim, Oditur, dan Panitera pada Peradilan Militer yang pada saat Undang-undang ini mulai berlaku sudah diangkat secara sah pada jabatan-jabatan yang bersangkutan, dianggap sudah diangkat dengan sah menurut ketentuan dalam Undang-undang ini.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 352

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini maka:
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang Menetapkan Undang-undang Darurat tentang Susunan dan Kekuatan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan (Undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1950) sebagai Undang-undang Federal (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 22 Pnps Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2781);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1950 tentang Menetapkan Undang-undang Darurat tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara (Undang-undang Darurat Nomor 17 Tahun 1950) sebagai Undang-undang Federal (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Drt Tahun 1958 tentang Perubahan Undang-undang Nomor ... Tahun 1950 (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 53) tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Ketentaraan (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1493);
3. Undang-undang Nomor 5 Pnps Tahun 1965 tentang Pembentukan Pengadilan Bersama Angkatan Bersenjata (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2739);
4. Undang-undang Nomor 3 Pnps Tahun 1965 tentang Memperlakukan Hukum Pidana Tentara, Hukum Acara Pidana Tentara dan Hukum Disiplin Tentara bagi Anggota-anggota Angkatan Kepolisian (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2737), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Pnps Tahun 1965 tentang Perubahan dan Tambahan Pasal 2 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2782);
dinyatakan tidak berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 353

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, khusus mengenai Hukum Acara Tata Usaha Militer, penerapannya diatur dengan Peraturan Pemerintah selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 1997
ttd.
MOERDIONO
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 1997
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
SOEHARTO
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6

Karena fungsi pembinaan teknis pengadilan dan pengawasan tertinggi ada pada Mahkamah Agung, Mahkamah Agung berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pengadilan yang sehari-hari dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Utama.
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9

Angka 1
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah orang sipil yang menurut kenyataan bekerja pada Angkatan Bersenjata yang diberi kewajiban untuk memegang rahasia militer, melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan kewajibannya, dengan ketentuan bahwa orang tersebut tidak termasuk pada ketentuan huruf a, huruf b, dan huruf c.
Angka 2
Wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 2 ini berada pada Pengadilan Militer Tinggi sebagai Pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Militer Utama sebagai Pengadilan tingkat banding.
Angka 3
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10

Syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a lebih kuat daripada syarat sebagaimana dimaksud pada huruf b.
PENJELASAN
Pasal 11

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 12

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 13

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 14

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi dapat bersidang di luar daerah hukumnya, misalnya sidang di lapangan untuk memeriksa barang bukti yang terletak di luar daerah hukumnya.
PENJELASAN
Pasal 15

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 16

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Di persidangan Pengadilan Militer Tinggi pada tingkat pertama yang Terdakwanya berpangkat Kolonel, Hakim Anggota, dan Oditur berpangkat paling rendah Kolonel, sedangkan apabila Terdakwanya perwira tinggi misalnya Brigadir Jenderal/Laksamana Pertama/Marsekal Pertama, Hakim Ketua, Hakim Anggota, dan Oditur paling rendah berpangkat Brigadir Jenderal/Laksamana Pertama/Marsekal Pertama.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 17

Dalam persidangan dibantu oleh seorang Panitera yang melaksanakan tugas kepaniteraan.
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 18

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Seorang Prajurit yang akan diangkat menjadi Hakim Militer diutamakan selain harus memenuhi syarat berpangkat paling rendah Kapten dan berijazah Sarjana Hukum juga yang sudah lulus pendidikan Hakim.
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 19

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 20

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 21

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 22

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 23

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 24

Huruf a
Yang dimaksud dengan "alih jabatan" adalah perpindahan dari jabatan yang satu kepada jabatan yang lain, yang tidak dapat dirangkap dengan jabatan Hakim, misalnya dari jabatan Hakim kepada jabatan Oditur.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud dengan "sakit jasmani atau rohani terus menerus" adalah sakit yang menyebabkan si penderita tidak mampu lagi melaksanakan tugas kewajibannya dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "masa pensiun" adalah masa pensiun sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia jo Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
Huruf e
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 25

Yang dimaksud dengan "dipidana" adalah dipidana dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
Yang dimaksud dengan "melakukan perbuatan tercela" adalah apabila Hakim yang bersangkutan mempunyai sikap dan melakukan perbuatan atau tindakan baik di dalam maupun di luar kedinasan merendahkan martabat Hakim.
Yang dimaksud dengan "tugas jabatan" adalah semua tugas fungsional Hakim.
Apabila alasan yang dicantumkan pada ayat ini juga merupakan alasan bagi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Prajurit, pemberhentian tidak dengan hormat seorang Hakim dari jabatannya dapat diikuti dengan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Prajurit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
dan Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "Majelis Kehormatan Hakim" adalah suatu badan nonstruktural yang dibentuk oleh Panglima untuk setiap kasus yang diajukan, yang berfungsi memberikan pertimbangan kepada Panglima tentang layak tidaknya seorang Hakim untuk diusulkan diberhentikan tidak dengan hormat kepada Presiden. Kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim adalah sepanjang yang menyangkut pelaksanaan tugas dalam jabatan fungsionalnya.
PENJELASAN
Pasal 26

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 27

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 28

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 29

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 30

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 31

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 32

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 33

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 34

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 35

Huruf a
Yang dimaksud dengan "alih jabatan" adalah perpindahan dari jabatan yang satu kepada jabatan yang lain yang tidak dapat dirangkap dengan jabatan Panitera, misalnya dari jabatan Panitera kepada jabatan Oditur.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud dengan "sakit jasmani atau rohani terus-menerus", lihat Penjelasan Pasal 24 ayat (1) huruf c.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "masa pensiun", lihat Penjelasan Pasal 24 ayat (1) huruf d.
Huruf e
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 36

Yang dimaksud dengan "dipidana" adalah dipidana dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
Yang dimaksud dengan "melakukan perbuatan tercela" adalah apabila Panitera yang bersangkutan mempunyai sikap dan melakukan perbuatan atau tindakan baik di dalam maupun di luar kedinasan merendahkan martabat Panitera.
Yang dimaksud dengan "tuhas jabatan" adalah semua tugas fungsional Panitera yang dibebankan kepadanya.
Apabila alasan yang tercantum pada ayat ini juga merupakan alasan bagi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Prajurit, pemberhentian tidak dengan hormat seorang Panitera dari jabatannya dapat diikuti dengan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Prajurit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PENJELASAN
Pasal 37

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 38

Menyelenggarakan administrasi perkara berarti mengatur dan membina kerja sama, mengintegrasikan dan menyinkronkan kegiatan dan tugas Panitera dan/atau Panitera Pengganti dalam menyelenggarakan seluruh administrasi perkara.
Cukup jelas
Yang dimaksud dengan "biaya perkara" adalah mengenai biaya perkara Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
PENJELASAN
Pasal 39

Larangan membawa ke luar meliputi segala bentuk apapun juga memindahkan isi daftar, catatan risalah, berita acara, serta berkas ke luar ruang kerja kepaniteraan.
PENJELASAN
Pasal 40

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Penentuan tingkat pangkat Kapten ke bawah didasarkan atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Sebagai contoh, orang sipil yang Pegawai Negeri Sipil dengan golongan III/c setingkat kepangkatannya dengan Kapten.
Huruf c
Yang dimaksud dalam ketentuan ini, lihat Penjelasan Pasal 9 angka 1 huruf d
PENJELASAN
Pasal 41

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 42

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 43

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Sengketa tentang wewenang mengadili antara Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer, misalnya tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa Prajurit yang pangkatnya berlainan, yaitu ada Kapten ke bawah bersama-sama Mayor ke atas.
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 44

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan "Hakim" adalah Hakim Militer, Hakim Militer Tinggi, dan Hakim Militer Utama kecuali yang merangkap jabatan sebagai Kepala Pengadilan Militer Utama.
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 45

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 46

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 47

Cukup jelas
Yang dimaksud dengan "Oditurat adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan" adalah satu landasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang di bidang penuntutan yang bertujuan memelihara kesatuan kebijaksanaan di bidang penuntutan sehingga dapat menampilkan ciri-ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja Oditurat.
PENJELASAN
Pasal 48

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 49

Cukup jelas
Pembentukan unit pelaksanaan teknis Oditurat Militer, terutama didasarkan kepada pertimbangan luas daerah hukum Oditurat Militer dan/atau banyaknya perkara, guna kecepatan penyelesaian perkara dan pendekatan pelayanan hukum bagi satuan Angkatan Bersenjata.
PENJELASAN
Pasal 50

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 51

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 52

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Seorang Prajurit yang akan diangkat menjadi Oditur diutamakan selain harus memenuhi syarat berpangkat rendah Kapten dan berijazah Sarjana Hukum juga yang sudah lulus pendidikan Oditur.
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 53

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 54

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 55

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 56

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 57

Jabatan Oditur dan Oditur Jenderal sebagai jabatan fungsional, terkait dengan fungsi yang secara khusus dijalankan oleh Oditur dan Oditur Jenderal dalam bidang penuntutan sehingga memungkinkan organisasi Oditurat menjalankan tugas pokoknya.
Oditur dan Oditur Jenderal dalam melaksanakan jabatan fungsional di bidang penuntutan bertindak sebagai wakil dari kesatuan, masyarakat, pemerintah, dan negara. Oleh karena itu, pelaksanaan penuntutan harus memperhatikan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat pada umumnya di lingkungan Angkatan Bersenjata pada khususnya.
Di samping itu, arah penuntutan harus pula diselaraskan dengan kebijaksanaan pemerintah, negara, dan kepentingan pertahanan keamanan negara dalam penanganan perkara pidana.
Yang dimaksud dengan "bertanggung jawab menurut saluran hirarki" adalah Oditur dalam melaksanakan tugas fungsional yang diembannya harus bertanggung jawab kepada pejabat Oditurat yang secara organisatoris membawahkan Oditur tersebut.
Sebagai contoh, Kepala Unit Pelaksana Teknis Oditurat bertanggung jawab kepada Kepala Oditurat Militer. Demikian pula Kepala Oditurat Militer bertanggung jawab kepada Kepala Oditurat Militer Tinggi dan Kepala Oditurat Militer Tinggi bertanggung jawab kepada Oditur Jenderal.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 59

Huruf a
Yang dimaksud dengan "alih jabatan" adalah perpindahan dari jabatan yang satu kepada jabatan yang lain, yang tidak dapat dirangkap dengan jabatan Oditur dan Oditur Jenderal, misalnya dari jabatan Oditur kepada jabatan Hakim.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud dengan "sakit jasmani atau rohani terus menerus", lihat Penjelasan Pasal 24 ayat (1) huruf c.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "masa pensiun", lihat Penjelasan Pasal 24 ayat (1) huruf d.
Huruf e
Cukup jelas
Cukup jelas
Oditur Jenderal dalam melaksanakan tugas di bidang teknis penuntutan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia selaku penuntut umum tertinggi di Negara Republik Indonesia melalui Panglima, sedangkan dalam pelaksanaan tugas pembinaan Oditurat bertanggung jawab kepada Panglima.
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 60

Yang dimaksud dengan "dipidana" adalah dipidana dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
Yang dimaksud dengan "melakukan perbuatan tercela" adalah apabila Oditur atau Oditur Jenderal yang bersangkutan mempunyai sikap dan melakukan perbuatan atau tindakan baik di dalam maupun di luar kedinasan merendahkan martabat Oditur atau Oditur Jenderal.
Yang dimaksud dengan "tugas jabatan" adalah semua tugas fungsional Oditur atau Oditur Jenderal yang dibebankan kepadanya.
Apabila alasan yang dicantumkan pada ayat ini juga merupakan alasan bagi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Prajurit, pemberhentian tidak dengan hormat seorang Oditur atau Oditur Jenderal dari jabatannya dapat diikuti dengan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Prajurit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Majelis Kehormatan Oditur adalah suatu badan nonstruktural yang dibentuk oleh Panglima untuk setiap kasus yang diajukan, yang berfungsi memberikan pertimbangan kepada Panglima tentang layak tidaknya seorang Oditur diberhentikan tidak dengan hormat.
Kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Oditur adalah sepanjang menyangkut pelaksanaan tugas dalam jabatan fungsionalnya.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 61

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 62

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 63

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 64

Huruf a
Angka 1)
Cukup jelas
Angka 2)
Penentuan tingkat kepangkatan Kapten ke bawah, lihat Penjelasan Pasal 40 huruf b.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Pemeriksaan tambahan dilakukan terhadap Tersangka atau Saksi guna melengkapi berkas perkara untuk memenuhi persyaratan penuntutan baik formal maupun materiil.
Yang dimaksud dengan "penyidikan" adalah penyidikan yang sejak awal dilakukan sendiri oleh Oditur atas perintah Oditur Jenderal, baik untuk tindak pidana umum maupun untuk tindak pidana tertentu.
PENJELASAN
Pasal 65

Huruf a
Angka 1)
Cukup jelas
Angka 2)
Penuntutan terhadap Terdakwa yang tingkat kepangkatannya Mayor ke atas didasarkan atas Keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman yang harus diadili oleh Pengadilan Militer Tinggi. Sebagai contoh orang sipil yang Pegawai Negeri Sipil dengan golongan IV/a setingkat kepangkatannya dengan Mayor.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud dengan "pemeriksaan tambahan", lihat Penjelasan Pasal 64 ayat (1) huruf c.
Yang dimaksud dengan "penyidikan", lihat Penjelasan Pasal 64 ayat (2).
PENJELASAN
Pasal 66

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Untuk menyelenggarakan pengkajian masalah kejahatan antara lain dengan cara menyelenggarakan data administrasi proses penyelesaian perkara pidana di lingkungan Angkatan Bersenjata secara terpusat.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "perkara tindak pidana tertentu yang acaranya diatur secara khusus", antara lain adalah tindak pidana subversi, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana ekonomi.
PENJELASAN
Pasal 67

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Yang dimaksud dengan "tugas khusus" antara lain adalah tugas lain selain dari tugas fungsional Oditurat.
PENJELASAN
Pasal 68

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 69

Huruf a
Sesuai dengan asas Kesatuan Komando, Komandan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya, kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh bawahan yang berada di bawah wewenang komandonya merupakan wewenang yang melekat pada Atasan yang Berhak Menghukum, supaya dapat menentukan nasib bawahan yang dimaksud dalam penyelesaian perkara pidana yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada Penyidik Polisi Militer dan/atau Oditur.
Huruf b
Penyidik Polisi Militer adalah salah seorang pejabat yang mendapat pelimpahan wewenang dari Panglima selaku Atasan yang Berhak Menghukum tertinggi untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit.
Huruf c
Penyidik Oditur adalah salah seorang pejabat yang mendapat pelimpahan wewenang dari Panglima selaku Atasan yang Berhak Menghukum tertinggi untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit.
Provos adalah bagian organik satuan yang tugasnya membantu Komandan/Pimpinan pada markas/kapal/ kesatrian/pangkalan dalam menyelenggarakan penegakan hukum, disiplin, tata tertib, dan pengamanan lingkungan kesatuannya.
PENJELASAN
Pasal 70

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 71

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Dalam perkara desersi yang Tersangkanya tidak diketemukan, cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Tersangka.
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Yang dimaksud dengan "tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab" adalah tindakan dari Penyidik untuk kepentingan penyidikan dengan syarat:
1. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
2. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
3. tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk di lingkungan jabatannya;
4. atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa; dan
5. menghormati hak asasi manusia dan dalam pelaksanaan kewenangan tersebut di atas Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 72

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 73

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 74

Demi efektifnya pelaksanaan kewenangan penyidikan dari Atasan yang Berhak Menghukum tersebut dan untuk membantu supaya Atasan yang Berhak Menghukum dapat lebih memusatkan perhatian, tenaga, dan waktu dalam melaksanakan tugas pokoknya, pelaksanaan penyidikan tersebut dilakukan oleh Penyidik Polisi Militer atau Oditur.
PENJELASAN
Pasal 75

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 76

Yang dimaksud dengan "bukti permulaan yang cukup" adalah bukti permulaan yang sekurang-kurangnya terdiri dari laporan polisi ditambah salah satu bukti lainnya yang berupa berita acara pemeriksaan Saksi, berita acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara, laporan hasil penyidikan sebagai alasan atau syarat untuk dapat menangkap seseorang yang diduga sudah melakukan tindak pidana.
Cukup jelas
Yang dimaksud dengan "1 (satu) hari" adalah waktu selama 24 (dua puluh empat) jam.
PENJELASAN
Pasal 77

Perintah penangkapan dikeluarkan oleh Atasan yang Berhak Menghukum/Komandan yang bersangkutan, dan dikeluarkan sebelum penangkapan dilaksanakan.
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 78

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 79

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 80

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 81

Penangguhan penahanan yang dimaksud pada ayat ini tidak berdasarkan jaminan. Yang dimaksud dengan "persyaratan yang ditentukan" adalah baik persyaratan umum bahwa ia tidak akan menyulitkan jalannya pemeriksaan, tidak melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi melakukan tindak pidana, maupun persyaratan khusus ialah yang ditentukan oleh Atasan yang Berhak Menghukum atau Perwira Penyerah Perkara, misalnya wajib lapor.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 82

Penggeledahan terhadap wanita dilakukan oleh pejabat Penyidik wanita atau wanita lain yang bukan penyidik yang ditunjuk oleh Penyidik.
Dalam hal Penyidik berpendapat perlu dilakukan pemeriksaan rongga badan, Penyidik meminta bantuan kepada dokter atau pejabat lain yang ditunjuknya.
PENJELASAN
Pasal 83

Yang dimaksud dengan "rumah" adalah bangunan, gedung, atau tempat lain yang dipakai sebagai tempat tinggal.
Cukup jelas
Yang dimaksud dengan "kena lingkungan" adalah pelaksana fungsi pemerintahan daerah yang senama dengan fungsi ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga. Pengertian kepala desa atau ketua lingkungan termasuk pimpinan asrama di lingkungan Angkatan Bersenjata.
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 84

Yang dimaksud dengan "keadaan yang sangat perlu dan mendesak" adalah apabila ditempat yang akan digeledah diduga keras terdapat Tersangka yang patut dikhawatirkan segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan, sedangkan Surat Perintah Penggeledahan dari Penyidik tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dan dalam waktu yang singkat.
Pengertian tempat lain adalah termasuk penginapan dan tempat umum lainnya.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 85

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 86

Yang dimaksud dengan "Polisi Militer" adalah Polisi Militer yang bukan Penyidik.
Penggeledahan badan dilakukan dengan ketentuan, lihat Penjelasan Pasal 82.
PENJELASAN
Pasal 87

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 88

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 89

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 90

Yang dimaksud dengan "surat yang diperuntukkan bagi Tersangka atau yang berasal dari padanya" adalah termasuk surat kawat, surat teleks, dan surat lain yang sejenis yang mengandung suatu berita yang diperlukan dalam penyidikan.
PENJELASAN
Pasal 91

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 92

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 93

Selama belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara dimaksud, benda sitaan negara tersebut disimpan di kantor Polisi Militer, atau kantor Oditurat, atau kantor Pengadilan, atau gedung Bank Pemerintah, dan dalam keadaan memaksa di tempat lain atau di tempat semula benda itu disita.
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 94

Huruf a
Yang dimaksud dengan "diamankan" adalah tindakan penempatan atau penyimpanan terhadap benda-benda tertentu yang karena sifatnya mudah terbakar, meledak atau dapat membahayakan kesehatan orang dan lingkungan.
Huruf b
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Yang dimaksud dengan "benda sitaan yang bersifat terlarang" adalah benda yang dari keadaan hakikinya membahayakan bagi orang atau masyarakat, antara lain obat terlarang, ganja, narkotik dan sejenisnya, serta bahan peledak.
Yang dimaksud dengan "benda sitaan yang dilarang untuk diedarkan" adalah benda yang pada dasarnya tidak bersifat membahayakan tetapi karena dibuat untuk maksud atau memuat hal-hal tertentu yang terlarang sehingga dilarang untuk diedarkan, antara lain film porno, majalah porno, buku yang memuat faham atau ajaran aliran kepercayaan yang terlarang.
PENJELASAN
Pasal 95

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 96

Yang dimaksud dengan "surat lain" adalah surat yang tidak langsung mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang diperiksa tetapi dicurigai dengan alasan yang kuat.
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 97

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 98

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 99

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 100

Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh Pelapor. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh Penyidik dan ditandatangani oleh Pelapor dan Penyidik. Sesudah menerima laporan atau pengaduan, Penyidik atau Atasan yang Berhak Menghukum harus memberikan tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan. Pengaduan hanya dilakukan oleh orang yang berhak menurut ketentuan delik aduan.
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 101

Cukup jelas
Yang dimaksud dengan "penghentian penyidikan" adalah suatu tindakan untuk menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau bukan merupakan tindak pidana atau karena demi kepentingan hukum.
PENJELASAN
Pasal 102

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 103

Cukup jelas
Cukup jelas
Apabila tidak ada petugas Polisi Militer, ditunjuk petugas lain. Sesuai dengan kewajiban hukum bahwa setiap orang yang diperlukan sebagai Saksi di peradilan negara wajib hadir, dalam perkara yang Terdakwanya Prajurit, Saksi yang bukan prajurit wajib hadir memenuhi panggilan dan apabila tidak hadir tanpa alasan sah, dapat dikenakan upaya paksa.
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 104

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 105

Untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, sejak dalam taraf penyidikan kepada Tersangka sudah dijelaskan bahwa Tersangka berhak didampingi Penasihat Hukum pada pemeriksaan di sidang Pengadilan.
PENJELASAN
Pasal 106

Penasihat Hukum mengikuti jalannya pemeriksaan secara pasif.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 107

Apabila Saksi diambil sumpahnya, Penyidik wajib membuat berita acara pengambilan sumpah.
Cukup jelas
Yang dimaksud dengan "Saksi yang dapat menguntungkan Tersangka" antara lain adalah Saksi a de charge.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 108

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 109

Apabila penyidikan di luar daerah hukumnya dilakukan oleh Penyidik semula, ia wajib didampingi leh Penyidik dari daerah hukum di tempat penyidikan itu dilakukan.
PENJELASAN
Pasal 110

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 111

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 112

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 113

Cukup jelas
Yang dimaksud dengan "penghuni" adalah bisa Tersangka baik ia sebagai pemilik rumah maupun bukan, bisa keluarga Tersangka, pemilik atau orang lain yang tinggal bersama Tersangka dalam waktu yang relatif lama.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 114

Yang dimaksud dengan "penuntupan tempat yang bersangkutan" adalah tindakan pembatasan kebebasan keluar masuknya orang di tempat penggeledahan selama penggeledahan berlangsung.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 115

Penyidik yang melakukan penyitaan terlebih dahulu memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang atau keluarganya dari siapa benda tersebut disita dan dapat minta keterangan tentang benda tersebut dengan disaksikan oleh kepala desa, lurah atau ketua lingkungan termasuk komandan asrama/kompleks Angkatan Bersenjata dengan 2 (dua) orang Saksi. Atas pelaksanaan penyitaan, Penyidik membuat berita acara yang sebelum ditandatangani oleh masing-masing terlebih dahulu dibacakan kepada orang atau keluarganya dari siapa benda tersebut disita, atau memberi kesempatan kepadanya untuk membaca berita acara. Benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat mengenai berat dan jumlah menurut jenis masing-masing, ciri-ciri maupun sifat khas, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas orang dari mana benda tersebut disita, dan lain-lainnya yang kemudian diberi lak dan cap jabatan dan ditandatangani oleh Penyidik. Dalam hal benda sitaan tidak mungkin dibungkus, Penyidik memberikan catatan seperti tersebut di atas, yang ditulis pada tanda sitaan yang ditempelkan pada benda tersebut.
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 116

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 117

Cukup jelas
Yang dimaksud dengan "pejabat penyimpan umum" antara lain adalah pejabat yang berwenang dari Lembaga Arsip Nasional, Catatan Sipil, Balai Harta Peninggalan, Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 118

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 119

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 120

Yang dimaksud dengan "penggalian mayat" termasuk pengambilan mayat dari semua jenis tempat dan cara penguburan.
PENJELASAN
Pasal 121

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 122

Cukup jelas
Pejabat-pejabat di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang setingkat dengan jabatan Komandan Komando Resor Militer disesuaikan dengan ketentuan tingkat-tingkat jabatan (nevelering) yang berlaku di lingkungan Angkatan Bersenjata.
PENJELASAN
Pasal 123

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud dengan "upaya paksa" adalah upaya menghadapkan seseorang di luar kemauannya kehadapan Penyidik.
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Penyerahan perkara kepada Pengadilan yang berwenang mengandung maksud memerintahkan Oditur supaya perkara tersebut dilakukan penuntutan di persidangan Pengadilan.
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Perkara ditutup demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum/militer" berarti perkara yang bersangkutan dihentikan penyidikannya atau dihentikan penuntutannya dan perkaranya tidak diserahkan ke Pengadilan.
Perkara ditutup demi kepentingan hukum antara lain karena tidak terdapat cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana, perkaranya kedaluwarsa, Tersangka/Terdakwa meninggal dunia, nebis in idem, telah dibayarkannya maksimum denda yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang ancaman pidananya berupa denda saja, atau dalam delik aduan pengaduannya sudah dicabut.
Perkara ditutup demi kepentingan umum/militer adalah perkara tidak diserahkan ke Pengadilan karena kepentingan negara, kepentingan masyarakat/umum dan/atau kepentingan militer lebih dirugikan dari pada apabila perkara itu diserahkan ke Pengadilan.
Cukup jelas
Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan wewenang penyerahan perkara sehari-hari dilakukan oleh Oditur Jenderal.
PENJELASAN
Pasal 124

Cukup jelas
Permintaan Oditur kepada Penyidik untuk melengkapi persyaratan formal dilakukan secara tertulis atau lisan.
Penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk Oditur dan menyampaikan kembali berkas perkara.
Dalam hal perkara desersi yang Tersangkanya tidak diketemukan, pemeriksaan Tersangka dengan bentuk Berita Acara Pemeriksaan Tersangkanya tidak dimungkinkan. Oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara tidak diketemukannya Tersangka, menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan perkara tanpa hadirnya Terdakwa (in absensia).
PENJELASAN
Pasal 125

Cukup jelas
Jawaban tertulis dari Perwira Penyerah Perkara yang berisi pertimbangan terhadap pendapatnya akan menjadi dasar pengajuan perbedaan pendapatnya dengan Oditur ke Pengadilan Militer Utama untuk diputuskannya.
PENJELASAN
Pasal 126

Huruf a
Surat Keputusan Penyerahan Perkara diserahkan kepada Pengadilan yang berwenang melalui Oditur sebagai dasar pelimpahan dan penuntutan perkara yang bersangkutan di persidangan Pengadilan dan tembusannya diserahkan kepada Tersangka.
Huruf b
Surat Keputusan tentang penyelesaian menurut Hukum Disiplin Prajurit diserahkan kepada Atasan yang Berhak Menghukum melalui Oditur supaya Atasan yang Berhak Menghukum menjatuhkan hukuman disiplin Prajurit.
Huruf c
Surat Keputusan Penutupan Perkara diserahkan kepada Oditur sebagai dasar penyelesaian perkara yang tembusannya disampaikan kepada Atasan yang Berhak Menghukum, Penyidik, Tersangka, atau Penasihat Hukumnya.
Dalam hal Tersangka ditahan, Oditur wajib segera membebaskannya dan apabila terdapat barang bukti, Oditur wajib segera mengembalikannya kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak.
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 127

Cukup jelas
Yang dimaksud dengan "wajib" adalah Perwira Penyerah Perkara yang bersangkutan tidak boleh menolak untuk mengirimkan permohonan Oditur.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 128

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan "tindak pidana yang bersangkutpaut satu dengan yang lain" adalah apabila tindak pidana tersebut dilakukan:
oleh...
- 1) oleh lebih dari seorang yang bekerja sama dan dilakukan pada saat yang bersamaan;
- 2) oleh lebih dari seorang pada saat dan tempat yang berbeda tetapi merupakan pelaksanaan dari permufakatan jahat yang dibuat oleh mereka sebelumnya;
- 3) oleh seorang atau lebih dengan maksud mendapatkan alat yang akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lain atau menghindarkan diri dari pemidanaan karena tindak pidana lain.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut-paut satu dengan yang lain tetapi satu dengan yang lain itu ada hubungannya" adalah bahwa masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri dan terpisah satu dengan yang lain, tetapi karena menyangkut objek atau perbuatan yang sama atau berkaitan, tindak pidana yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya.
PENJELASAN
Pasal 129

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 130

Cukup jelas
Huruf a
Dalam hal Terdakwanya sipil, yang dimaksud dengan "jabatan" adalah pekerjaan. Mengenai pangkat, nomor registrasi pusat dan kesatuan tidak diberlakukan kepadanya.
Huruf b
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 131

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 132

Pelimpahan perkara berlaku terhitung sejak berkas perkara diterima dan diregistrasi oleh Pengadilan.
PENJELASAN
Pasal 133

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 134

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 135

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 136

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 137

Huruf a
Kewenangan menahan beralih kepada Pengadilan dan berlaku sejak berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan dan diregistrasi.
Huruf b
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 138

Yang dimaksud dengan "kepentingan pemeriksaan" adalah pemeriksaan yang belum dapat diselesaikan dalam waktu penahanan yang ditentukan.
Yang dimaksud dengan "gangguan fisik atau mental yang berat" adalah gangguan kesehatan fisik dan mental Terdakwa yang tidak memungkinkan untuk diperiksa di persidangan.
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 139

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 140

Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 141

Yang dimaksud dengan "orang lain" adalah keluarga atau Penasihat Hukum Terdakwa.
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Yang dimaksud dengan "jawaban secara tidak bebas" adalah jawaban yang diberikan tidak berdasarkan kemauannya sendiri karena adanya rasa ketakutan atau tertekan akibat adanya tekanan atau paksaan atau ancaman dari yang memeriksa.
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 142

Pengawalan adalah tindakan pengamanan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan tata tertib persidangan dan dimaksudkan supaya tidak melarikan diri.
Cukup jelas
Cukup jelas
Kehadiran Terdakwa di persidangan merupakan kewajiban baginya sehingga Terdakwa harus hadir di persidangan.
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 143

Yang dimaksud dengan "pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dalam pengertian in absensia" adalah pemeriksaan yang dilaksanakan supaya perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin Prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, termasuk dalam hal ini pelimpahan perkara yang Terdakwanya tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, untuk keabsahannya harus dikuatkan dengan surat keterangan dari Komandan atau Kepala Kesatuannya. Penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.
PENJELASAN
Pasal 144

Dalam hal Terdakwanya sipil yang dimaksud dengan "pangkat, jabatan, nomor registrasi pusat dan kesatuan", lihat Penjelasan Pasal 130 ayat (2) huruf a.
Cukup jelas
Dalam hal keadaan tertentu yang tidak memungkinkan Terdakwa berdiri dengan sikap sempurna, Hakim Ketua dapat menentukan lain.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 145

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 146

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 147

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 148

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 149

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 150

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 151

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 152

Yang dimaksud dengan ayat ini adalah untuk mencegah jangan sampai terjadi saling mempengaruhi diantara para Saksi, sehingga keterangan Saksi tidak diberikan secara bebas.
Menjadi Saksi adalah salah satu kewajiban hukum setiap orang. Orang yang menjadi Saksi ke suatu sidang Pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Demikian pula halnya dengan ahli.
PENJELASAN
Pasal 153

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.
PENJELASAN
Pasal 154

Huruf a
- 1) Pengawalan adalah tindakan pengamanan terhadap diri Saksi sesuai dengan tata tertib persidangan.
- 2) Dalam hal Saksi berstatus sebagai Tersangka, Terdakwa, atau nerapidana dalam perkaranya sendiri, pengawalan dimaksudkan untuk mencegah Saksi melarikan diri.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "pertimbangan Hakim Ketua" adalah termasuk mempertimbangkan apakah Saksi korban atau Saksi lainnya yang akan didengar keterangannya terlebih dahulu.
Huruf c
Cukup jelas
Dalam hal Saksi sipil, yang dimaksud dengan "jabatan" adalah pekerjaan. Mengenai pangkat, nomor registrasi pusat dan kesatuan tidak diberlakukan kepadanya.
Yang dimaksud dengan Saksi pada ayat ini termasuk saksi ahli.
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 155

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 156

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 157

Cukup jelas
Cukup jelas
Pertanyaan dapat ditolak Hakim Ketua, apabila pertanyaan tersebut diajukan tidak berhubungan dengan perkara.
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 158

Untuk melancarkan jalannya pemeriksaan Saksi, dalam hal Hakim Ketua menganggap bahwa Saksi yang sudah didengar keterangannya mungkin akan merugikan Saksi berikutnya yang akan memberikan keterangan, sehingga perlu Saksi pertama tersebut untuk sementara diperintahkan ke luar dari ruang sidang selama Saksi berikutnya masih didengar keterangannya.
Apabila Terdakwa atau Oditur keberatan terhadap dikeluarkannya Saksi dari ruang sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), misalnya diperlukan kehadiran Saksi tersebut supaya ia dapat ikut mendengarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi berikutnya demi kesempurnaan hasil keterangan Saksi, keberatan tersebut tidak diterima.
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 159

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 160

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 161

Jabatannya atau pekerjaan yang menentukan adanya kewajiban untuk menyimpan rahasia ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
Apabila tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan atau pekerjaan yang dimaksud, seperti yang ditentukan pada ayat ini Hakim yang menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mendapatkan kebebasan tersebut.
PENJELASAN
Pasal 162

Mengingat bahwa anak yang belum berumur 15 (lima belas) tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun hanya kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut psikopat, mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana, mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja.
PENJELASAN
Pasal 163

Apabila menurut pendapat Hakim seorang Saksi itu akan merasa tertekan atau tidak bebas dalam memberikan keterangan apabila Terdakwa hadir dalam sidang, untuk menjaga hal yang tidak diinginkan, Hakim dapat memerintahkan supaya Terdakwa dikeluarkan untuk sementara dari persidangan selama Hakim mengajukan pertanyaan kepada Saksi.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 164

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 165

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 166

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 167

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 168

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 169

Yang dimaksud dengan:
- a. pertanyaan yang bersifat menjerat" adalah pertanyaan yang dapat memperdaya Terdakwa atau Saksi, sehingga baik Terdakwa maupun Saksi yang diperiksa tidak ada pilihan lain, kecuali menerangkan sesuatu sesuai dengan yang diinginkan oleh yang memeriksa;
- b. pertanyaan yang mempengaruhi atau bertentangan dengan kehormatan Prajurit" adalah pertanyaan yang bersifat menekan dengan tanpa mengindahkan kedudukan, pangkat, harga diri, harkat dan martabat Prajurit yang diperiksa baik sebagai Terdakwa maupun sebagai Saksi, sehingga Prajurit tersebut terpaksa menerangkan sesuatu di luar kehendaknya.
PENJELASAN
Pasal 170

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 171

Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang.
PENJELASAN
Pasal 172

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 173

Dalam keterangan Saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau testimonium de auditu.
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Yang dimaksud dengan "Hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan" adalah untuk mengingatkan Hakim supaya memperhatikan keterangan Saksi harus diberikan secara bebas, jujur, dan objektif.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 174

Keterangan Ahli ini dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik atau Oditur yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah yang diucapkan pada waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.
Apabila hal itu tidak diberikan waktu pemeriksaan oleh Penyidik atau Oditur pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan.
Keterangan tersebut diberikan sesudah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Hakim.
PENJELASAN
Pasal 175

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 176

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan "surat yang dibuat oleh pejabat" adalah termasuk surat yang dikeluarkan oleh suatu majelis yang berwenang untuk itu.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 177

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 178

Apabila yang diganti adalah Hakim Ketua, Hakim Ketua yang mengganti harus mendengar kembali secara langsung keterangan Terdakwa dan Saksi yang pernah diberikan di sidang.
Cukup jelas
Apabila Terdakwa menggunakan Penasihat Hukum dari luar dinas bantuan hukum yang ada di lingkungan Angkatan Bersenjata dan ternyata berhalangan Terdakwa segera menunjuk penggantinya.
PENJELASAN
Pasal 179

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 180

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 181

Tenggang waktu yang ditentukan dalam Undang-undang ini dihitung hari berikutnya sesudah hari pengumuman, perintah, atau penetapan dikeluarkan.
PENJELASAN
Pasal 182

Cukup jelas
Cukup jelas
Dalam hal Terdakwa tidak dapat menulis, Panitera mencatat pembelaannya.
Cukup jelas
Sidang dibuka kembali dimaksudkan untuk menampung fakta tambahan sebagai bahan untuk musyawarah Hakim.
PENJELASAN
Pasal 183

Maksud penggabungan perkara gugatan pada perkara pidana ini adalah supaya perkara gugatan tersebut pada suatu ketika yang sama diperiksa serta diputus sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan "kerugian bagi orang lain" adalah termasuk kerugian pihak korban.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 184

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 185

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 186

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 187

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 188

Musyawarah Hakim dilakukan di ruang musyawarah Hakim yang tertutup untuk umum.
Cukup jelas
Yang dimaksud dengan "tertunda" adalah didasarkan atas pengertian atasan bawahan, menurut Hukum Disiplin Prajurit.
Apabila tidak terdapat mufakat bulat, pendapat lain dari salah seorang Hakim Majelis dicatat dalam berita acara sidang majelis yang sifatnya rahasia.
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 189

Yang dimaksud dengan "perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan" adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian Hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan Undang-undang ini.
Cukup jelas
Apabila Terdakwa tetap dikenai penahanan atas dasar alasan lain yang sah, alasan tersebut secara jelas diberitahukan kepada Kepala Pengadilan tingkat pertama sebagai pengawas dan pengamat terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan.
Yang dimaksud dengan "pengembalian perkara kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Prajurit" adalah apabila dalam persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa dalam perkara tersebut belum dijatuhi hukuman disiplin.
PENJELASAN
Pasal 190

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 191

Cukup jelas
Penetapan mengenai penyerahan barang bukti tersebut misalnya apabila sangat diperlukan untuk mencari nafkah, seperti kendaraan, alat pertanian dan lain-lain.
Penyarahan barang bukti tersebut dapat dilakukan meskipun Putusan Pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi harus disertai syarat tertentu antara lain barang bukti tersebut setiap waktu dapat dihadapkan ke Pengadilan dalam keadaan utuh.
PENJELASAN
Pasal 192

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 193

Cukup jelas
Sesudah diucapkan, Putusan tersebut berlaku baik bagi Terdakwa yang hadir maupun yang tidak hadir. Ketentuan bermaksud melindungi kepentingan Terdakwa yang hadir dan menjamin kepastian hukum secara keseluruhan dalam perkara ini.
Dengan pemberitahuan ini dimaksudkan supaya Terdakwa mengetahui haknya.
PENJELASAN
Pasal 194

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Dalam hal Terdakwanya sipil yang dimaksud dengan "pangkat, nomor registrasi pusat, jabatan dan kesatuan", lihat Penjelasan Pasal 130 ayat (2) huruf a.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Yang dimaksud dengan fakta dan keadaan di sini ialah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan dalam sidang oleh pihak dalam proses, antara lain Oditur, Saksi, Ahli, Terdakwa, Penasihat Hukum, dan Saksi korban.
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h...
PENJELASAN
Pasal 195

Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas
Huruf k
Cukup jelas
Huruf l
Cukup jelas
Kecuali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e, huruf f, dan huruf h, apabila terjadi kekhilafan dan/atau kekeliruan dalam penulisan, kekhilafan dan kekeliruan dalam penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.
Cukup jelas
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Yang dimaksud dengan "pernyataan rehabilitasi" adalah memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya. Pernyataan rehabilitasi hanya dapat diberikan terhadap putusan bebas dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum kecuali yang ditentukan dalam Pasal 189 ayat (4).
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 196

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 197

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 198

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 199

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 200

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 201

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 202

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 203

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 204

Cukup jelas
Yang dimaksud dengan "memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama dan terakhir" adalah putusan yang sudah dijatuhkan tidak dapat dimintakan upaya hukum banding tetapi dapat diajukan kasasi.
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 205

Huruf a
Yang dimaksud dengan "pengetahuan Hakim" adalah hal apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri oleh Hakim di luar sidang mengenai hal-hal yang bersangkutpaut dengan perkara yang disidangkannya dan karenanya diyakini kebenarannya.
Huruf b
Surat keterangan yang dibuat atas sumpah oleh pejabat yang bersangkutan tersebut memuat antara lain jenis barang, jumlah barang, tempat, serta waktu penyitaan dan/atau ditemukan.
PENJELASAN
Pasal 206

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 207

Cukup jelas
Hukuman mati tidak dapat dijalankan sebelum keputusan Presiden diterima oleh Kepala Oditurat.
Adapun pelaksanaan pidana mati dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PENJELASAN
Pasal 208

Cukup jelas
Prosedur permohonan grasi adalah sebagai berikut:
- a. permohonan grasi disampaikan kepada Pengadilan yang sudah memutus pada tingkat pertama, untuk selanjutnya berkas perkara yang dimintakan grasi diteruskan kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Militer Utama;
- b. Pengadilan Militer Utama, sesudah menerima berkas perkara yang dimintakan grasi, melengkapi pendapat dan pertimbangan hukum sesudah mendengar pendapat Oditur Jenderal untuk selanjutnya diteruskan kepada Mahkamah Agung;
- c. Mahkamah Agung segera meneruskan berkas perkara yang dimintakan grasi tersebut kepada Presiden melalui Menteri Kehakiman.
PENJELASAN
Pasal 209

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 210

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 211

Yang dimaksud dengan "perkara pelanggaran tertentu" adalah:
- a. menggunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi, membahayakan ketertiban dan keamanan lalu lintas, atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan;
- b. mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan, surat tanda uji kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan atau ia dapat memperlihatkannya tetapi masa berlakunya sudah kedaluwarsa;
- c. membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang yang tidak memiliki surat izin mengemudi;
- d. tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan, dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain;
- e. membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan;
- f. pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan, dan/atau isyarat alat pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu/marka jalan atau tanda yang ada di permukaan jalan;
- g. pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang, dan/atau cara memuat dan membongkar barang; atau
- h. pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.
Berita acara pelanggaran lalu lintas berisi identitas Tersangka, tempat dan waktu terjadinya pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, jenis pelanggaran dan pasal yang dilanggar, serta ditandatangani oleh Tersangka dan Penyidik.
Surat dakwaan sekaligus berisi tuntutan pidana yang ditandatangani oleh Oditur.
Cukup jelas
Petikan surat keputusan segera disampaikan kepada Terpidana melalui Oditur dicatat dalam buku perkara dan berita acara sidang. Bukti bahwa Oditur sudah menyampaikannya kepada Terpidana dikirim kepada Panitara.
Permohonan banding dari Terdakwa diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari sesudah putusan diucapkan.
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 212

Yang dimaksud dengan "alat bukti" adalah alat bukti surat yang berupa berita acara pelanggaran lalu lintas.
PENJELASAN
Pasal 213

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 214

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 215

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 216

Yang dimaksud dengan "bantuan hukum yang diberikan atas perintah" adalah bantuan hukum yang diberikan oleh dinas bantuan hukum yang ada di lingkungan Angkatan Bersenjata, sedangkan yang dimaksud dengan "bantuan hukum yang dengan seizin dari Perwira Penyerah Perkara" adalah bantuan hukum yang disediakan oleh Terdakwa sendiri dari luar dinas bantuan hukum yang ada di lingkungan Angkatan Bersenjata.
Dalam hal perkara koneksitas disidangkan di Pengadilan, Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa sipil di samping harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya, juga harus seizin Kepala Pengadilan menurut Undang-undang ini.
PENJELASAN
Pasal 217

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 218

Yang dimaksud dengan "pengawasan" adalah melihat hubungan dan/atau mendengar isi pembicaraan antara Penasihat Hukum dengan Tersangka atau Terdakwa. Pengawasan dilakukan oleh Penyidik, Oditur, atau petugas Rumah Tahanan Militer.
Yang dimaksud dengan "menyalahgunakan haknya" adalah menggunakan hak menghubungi dan berbicara dengan Tersangka atau Terdakwa untuk kepentingan lain selain kepentingan pembelaan perkara yang bersangkutan.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 219

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 220

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Pengumuman dilaksanakan melalui papan pengumuman Pengadilan yang memutus atau melalui surat kabar.
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 221

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 222

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 223

Cukup jelas
Yang dimaksud "selama 7 (tujuh) hari" adalah waktu yang diberikan kepada Terdakwa dan/atau Oditur untuk mempelajari berkas perkara, dihitung mulai hari berikutnya sesudah yang bersangkutan menyatakan banding.
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 224

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 225

Cukup jelas
Apabila dalam perkara pidana Terdakwa menurut undang-undang dapat ditahan, sejak permintaan banding diajukan, Pengadilan Militer Tinggi/Pengadilan Militer Utama yang menentukan ditahan atau tidaknya.
Apabila penahanan yang dikenakan kepada Terdakwa mencapai tenggang waktu yang sama dengan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi kepadanya, ia harus dibebaskan seketika itu.
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 226

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 227

Perbaikan dalam hal ada kelalaian dalam penerapan hukum acara harus dilakukan sendiri oleh Pengadilan tingkat pertama yang bersangkutan.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 228

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 229

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 230

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 231

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 232

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 233

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 234

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 235

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 236

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 237

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 238

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 239

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 240

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 241

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 242

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 243

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 244

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 245

Permohonan kasasi demi kepentingan hukum merupakan kewenangan yang melekat pada Oditur Jenderal selaku pimpinan dan penanggung jawab tertinggi penuntutan di lingkungan Angkatan Bersenjata.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 246

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 247

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 248

Pasal ini memuat alasan secara limitatif untuk dapat dipergunakan meminta peninjauan kembali suatu putusan perkara pidana yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap.
PENJELASAN
Pasal 249

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 250

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 251

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 252

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 253

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 254

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 255

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 256

Yang dimaksud dengan "pidana kurungan" adalah termasuk kurungan pengganti denda.
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 257

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 258

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 259

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 260

Cukup jelas
Yang dimaksud dengan "secara berimbang" adalah pembebasan ganti rugi kepada Terpidana seimbang berdasarkan penilaian Hakim.
PENJELASAN
Pasal 261

Yang dimaksud dengan "tenggang waktu 1 (satu) bulan" adalah waktu selama 30 (tiga puluh) hari dihitung hari berikutnya sesudah putusan dijatuhkan.
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 262

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Yang dimaksud dengan "pengawasan oleh Atasan yang Berhak Menghukum" adalah pengawasan pelaksanaan pidana bersyarat yang dijatuhkan kepada Terpidana yang berada di bawah wewenang komandonya.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 263

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 264

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 265

Hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subjek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Angkatan Bersenjata untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata. Badan atau pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Angkatan Bersenjata untuk mengugat Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata. Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata tersebut. Gugatan Yang diajukan disyaratkan dalam bentuk tertulis karena gugatan itu akan menjadi pegangan Pengadilan dan para pihak selama pemeriksaan.
Mereka yang tidak pandai baca tulis dapat mengutarakan keinginannya untuk menggugat kepada Panitera Pengadilan yang akan membantu merumuskan gugatannya dalam bentuk tertulis.
Berbeda dengan gugatan di muka pengadilan perdata, hal yang dapat dituntut di muka Pengadilan Tata Usaha Angkatan Bersenjata ini terbatas pada 1 (satu) macam tuntutan pokok yang berupa tuntutan supaya keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang sudah merugikan kepentingan Penggugat itu dinyatakan batal atau tidak sah. Tuntutan tambahan yang dibolehkan hanya berupa tuntutan ganti rugi dan hanya dalam sengketa urusan administrasi Prajurit sajalah dibolehkan adanya tuntutan tambahan lainnya yang berupa tuntutan rehabililtasi.
Ketentuan-ketentuan pada ayat ini:
- a. memberikan petunjuk kepada Penggugat dalam menyusun gugatannya supaya dasar gugatan yang diajukan itu mengarah kepada alasan yang dimaksudkan pada huruf a, huruf b, dan huruf c;
- b. merupakan dasar pengujian dan dasar pembatalan bagi pengadilan dalam menilai apakah Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang digugat itu bersifat melawan hukum atau tidak, untuk kemudian keputusan yang digugat itu perlu dinyatakan batal atau tidak.
Suatu Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata dapat dinilai "bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku" apabila keputusan yang bersangkutan itu:
- a. bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal.
2. Contoh: Sebelum keputusan pemberhentian tidak dengan hormat dikeluarkan seharusnya Prajurit yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
- b. bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil/substansial.
4. Contoh: Keputusan di tingkat banding administratif, yang sudah salah menyatakan gugatan Penggugat diterima atau tidak diterima.
- c. dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang tidak berwenang.
Contoh: Peraturan dasarnya sudah menunjuk pejabat lain yang berwenang untuk mengambil keputusan.
Dasar pembatalan ini sering disebut penyalahgunaan wewenang. Setiap penentuan norma-norma hukum di dalam tiap peraturan itu tentu dengan tujuan dan maksud tertentu.
Oleh karena itu, penerapan ketentuan tersebut harus selalu sesuai dengan tujuan dan maksud khusus diadakannya peraturan yang bersangkutan. Dengan demikian, peraturan yang bersangkutan tidak dibenarkan untuk diterapkan guna mencapai hal-hal yang di luar maksud tertentu. Dengan begitu wewenang materiil Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang bersangkutan dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata juga terbatas pada ruang lingkup maksud bidang khusus yang sudah ditentukan dalam peraturan dasarnya.
Yang dimaksud dengan "upaya administrasi" adalah upaya mengajukan keberatan dan memperoleh keputusan dari Badan/Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang bersangkutan.
Upaya administrasi yang akan diatur dengan Keputusan Panglima adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang Prajurit atau yang dipersamakan dengan prajurit apabila ia tidak menerima Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan Angkatan Bersenjata, dalam bentuk penyelesaian yang harus dilakukan oleh atasan Badan/Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang mengeluarkan keputusan yang tidak diterima.
PENJELASAN
Pasal 266

Yang dimaksud dengan "tempat kedudukan Tergugat" adalah tempat kedudukan secara nyata atau tempat kedudukan menurut hukum.
Cukup jelas
Apabila tempat kedudukan tergugat berada di luar daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi tempat kediaman Penggugat, gugatan dapat disampaikan kepada Pengadilan Militer Tinggi tempat kediaman Penggugat untuk diteruskan kepada Pengadilan Militer Tinggi yang bersangkutan. Tanggal diterimanya gugatan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Militer tersebut dianggap sebagai tanggal diajukannya gugatan kepada Pengadilan Militer Tinggi yang berwenang. Panitera Pengadilan Tinggi tersebut berkewajiban memberikan petunjuk secukupnya kepada Penggugat mengenai gugatan Panitera Pengadilan Tinggi Militer tersebut dianggap sebagai tanggal diajukannya gugatan kepada Pengadilan Militer Tinggi yang berwenang. Panitera Pengadilan Tinggi tersebut berkewajiban memberikan petunjuk secukupnya kepada Penggugat mengenai gugatan Penggugat tersebut. Sesudah gugatan itu ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya, atau dibubuhi cap jempol Penggugat yang tidak pandai baca tulis, dan dibayar uang muka biaya perkara, Panitera yang bersangkutan:
- a. mencatat gugatan tersebut dalam daftar perkara khusus untuk itu;
- b. memberikan tanda bukti pembayaran uang muka biaya perkara dan mencantumkan nomor registrasi perkara yang bersangkutan;
- c. meneruskan gugatan tersebut kepada Pengadilan Militer Tinggi yang bersangkutan.
Cara pengajuan gugatan tersebut di atas tidak mengurangi kompentensi relatif Pengadilan Militer Tinggi yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan tersebut.
Cukup jelas
Penggugat yang berada di luar negeri dapat mengajukan gugatannya dengan surat atau menunjuk seseorang yang diberi kuasa yang berada di Indonesia.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 267

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 268

Dalam hal Penggugatnya orang sipil yang dimaksud dengan "pangkat, nomor registrasi pusat, jabatan dan kesatuan", lihat Penjelasan Pasal 130 ayat (2) huruf a.
Cukup jelas
Dalam kenyataan Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang hendak disengketakan itu mungkin tidak ada dalam tangan Penggugat. Dalam hal keputusan itu ada padanya, untuk kepentingan pembuktian, ia harus melampirkan pada gugatan yang diajukan. Tetapi, baik Penggugat yang tidak memiliki Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang bersangkutan maupun pihak ketiga yang terkena akibat hukum keputusan tersebut tentu tidak mungkin melampirkan pada gugatan terhadap keputusan yang hendak disengketakan itu.
Dalam rangka pemeriksaan persiapan , Hakim selalu dapat meminta kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang bersangkutan untuk mengirimkan Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang sedang disengketakan itu kepada Pengadilan Militer Tinggi yang berwenang.
Dengan kata "sedapat mungkin" tersebut ditampung semua kemungkinan termasuk apabila tidak ada keputusan yang dikeluarkan menurut ketentuan Pasal 3.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 269

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Surat kuasa dalam ayat ini dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara tempat surat kuasa tersebut dibuat.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 270

Yang dimaksud dengan "uang muka biaya perkara" adalah biaya yang dibayar lebih dahulu sebagai uang panjar oleh pihak Penggugat terhadap perkiraan biaya yang diperlukan dalam proses berperkara seperti biaya kepaniteraan, biaya meterai, biaya saksi, biaya ahli, biaya alih bahasa, biaya pemeriksaan di tempat lain dari ruang sidang, dan biaya lain yang diperlukan bagi pemutusan sengketa atas perintah Hakim.
Uang muka biaya perkara tersebut akan diperhitungkan kembali kalau perkaranya sudah selesai. Dalam hal Penggugat kalah dalam perkara dan ternyata masih ada kelebihan uang muka biaya perkara, uang kelebihan tersebut akan dikembalikan kepadanya.
Apabila ternyata uang muka biaya perkara tersebut tidak mencukupi, ia wajib membayar kekurangannya. Sebaliknya, dalam hal Penggugat menang dalam perkara, uang muka biaya perkara dikembalikan seluruhnya kepadanya.
Uang muka biaya perkara yang harus dibebankan kepada Penggugat tersebut di atas hendaknya ditetapkan serendah mungkin sehingga dapat dipikul oleh Penggugat selaku pencari keadilan. Ketentuan tentang pembayaran uang muka biaya perkara dalam pasal ini berlaku juga dalam hal gugatan yang diajukan menurut Pasal 266 ayat (3).
Sesudah pembayaran uang muka biaya perkara dipenuhi, kepada Penggugat diberikan tanda bukti penerimaan yang berisi nomor registrasi perkara serta jumlah uang muka biaya perkara yang sudah dibayarkan.
Pembayaran biaya perkara diwajibkan bagi mereka yang mampu.
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 271

Cukup jelas
Atasan Penggugat yang dimaksud pada ayat ini adalah Komandan/Kepala dari Kesatuan Administrasi Pangkal setingkat Komandan Batalyon.
Ketidakmampuan ini ditentukan oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi berdasarkan penilaiannya yang obyektif
PENJELASAN
Pasal 272

Cukup jelas
Dalam hal permohonan bersengketa dengan cuma-cuma dikabulkan, Pengadilan Militer Tinggi mengeluarkan penetapan yang salinannya diberikan kepada Pemohon dan biaya perkara ditanggung oleh Negara.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 273

Huruf a
Yang dimaksud dengan "pokok gugatan" adalah fakta yang dijadikan dasar gugatan.
Atas dasar fakta tersebut Penggugat mendalilkan adanya suatu hubungan hukum tertentu dan oleh karena itu mengajukan tuntutannya.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d...
PENJELASAN
Pasal 275

Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan "surat pos tercatat" termasuk penyampaian melalui caraka atau sejenisnya.
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Sesudah menerima salinan surat gugatan, Tergugat dapat mengirim jawaban secara tertulis kepada Pengadilan dan salinannya dikirim juga kepada Penggugat. Pengiriman surat jawaban atas gugatan Penggugat oleh Tergugat tersebut tidak mengurangi kewajiban Tergugat hadir di persidangan.
Cukup jelas
Tanggal yang tercantum dalam bukti penerimaan surat pos tercatat yang ditandatangani oleh para pihak atau kuasanya merupakan tanggal dimulainya perhitungan tenggang waktu minimum antara panggilan dan hari sidang.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 276

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 277

Ketentuan ini merupakan kekhususan dalam proses pemeriksaan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata. Hakim diberi kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan persiapan sebelum memeriksa pokok sengketa. Dalam kesempatan ini, Hakim dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pajabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang bersangkutan demi lengkapnya data yang diperlukan untuk gugatan itu. Wewenang Hakim ini untuk mengimbangi dan mengatasi kesulitan seseorang sebagai Penggugat dalam mendapatkan informasi atau data yang diperlukan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata mengingat bahwa kedudukan Penggugat dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata tidak sama.
Cukup jelas
Karena tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a itu tidak bersifat memaksa, Hakim tentu akan berlaku bijaksana dengan tidak begitu saja menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima kalau Penggugat baru sekali diberi kesempatan untuk memperbaiki gugatannya.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 278

Berbeda dengan Hukum Acara Perdata, dalam Hukum Acara Tata Usaha Militer, Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan itu selalu berkedudukan sebagai pihak yang mempertahankan keputusan yang sudah dikeluarkannya terhadap tuduhan Penggugat bahwa keputusan yang digugat itu melawan hukum. Akan tetapi, selama hal itu belum diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi, Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata itu dianggap sah menurut hukum. Proses di muka Pengadilan Militer Tinggi memang dimaksudkan untuk menguji apakah dugaan bahwa Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang digugat itu melawan hukum beralasan atau tidak. Itulah dasar Hukum Acara Tata Usaha Militer yang bertolak dari anggapan bahwa Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata itu selalu menurut hukum. Dari segi perlindungan hukum, Hukum Acara Tata Usaha Militer merupakan sarana hukum untuk menolak anggapan tersebut dalam keadaan konkret. Oleh karena itu, pada asasnya selama hal tersebut belum diputuskan oleh Pengadilan Militer Tinggi, Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang digugat itu tetap dianggap menurut hukum dapat dilaksanakan. Akan tetapi, dalam keadaan tertentu, Penggugat dapat mengajukan permohonan supaya selama proses berjalan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang digugat itu diperintahkan untuk ditunda.
Pengadilan Militer Tinggi akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata tersebut hanya apabila:
- a. terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu apabila kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata tersebut; atau
- b. Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan militer dalam rangka menunjang kepentingan pertahanan keamanan negara.
PENJELASAN
Pasal 279

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 280

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 281

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 282

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 283

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 284

Perubahan gugatan diperkenankan hanya dalam arti menambah alasan menjadi dasar gugatan sampai dengan tingkat replik. Penggugat tidak menambah tuntutannya yang akan merugikan tergugat di dalam yang boleh
pembelaannya. Jadi yang diperkenankan ialah perubahan yang bersifat mengurangi tuntutan semula. Sebagaimana hal nya dengan Penggugat, Tergugat pun dapat mengubah alasan yang menjadi dasar jawabannya hanya sampai dengan tingkat duplik. Pembatasan ini dimaksudkan supaya dapat diperoleh kejelasan tentang hal yang menjadi pokok sengketa antara para pihak.
PENJELASAN
Pasal 285

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 286

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 287

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 288

Cukup jelas
Cukup jelas
Yang dimaksud dengan "Pejabat Pengadilan yang berwenang" adalah Pejabat yang secara hirarkis berkedudukan lebih tinggi dari pada Hakim yang bersangkutan;
Misalnya:
Apabila sengketa diadili oleh Hakim Pengadilan Militer Tinggi, Pejabat yang berwenang adalah Kepala Pengadilan Militer Tinggi. Apabila sengketa diadili oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi, Pejabat yang berwenang adalah Kepala Pengadilan Militer Utama.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 289

Ketentuan ini menunjukkan bahwa peranan Hakim Ketua dalam proses pemeriksaan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata adalah aktif dan menentukan serta memimpin jalannya persidangan supaya pemeriksaan tidak berlarut-larut.
Oleh karena itu, cepat atau lambatnya penyelesaian sengketa tidak semata-mata bergantung pada kehendak para pihak, tetapi Hakim harus selalu memperhatikan kepentingan militer dan kepentingan umum yang tidak boleh terlalu lama dihambat oleh adanya sengketa itu.
PENJELASAN
Pasal 290

Para pihak dapat mempelajari berkas perkara sebelum, selama, atau sesudah pemeriksaan, dan pemutusan perkara.
PENJELASAN
Pasal 291

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 292

Ayat ini mengatur kemungkinan bagi orang atau badan hukum perdata yang berada di luar pihak yang sedang berperkara untuk ikut serta atau diikutsertakan dalam proses pemeriksaan perkara yang sedang berjalan.
Masuknya pihak ketiga tersebut dalam hal sebagai berikut:
- a. pihak ketiga itu dengan kemauan sendiri ingin mempertahankan atau membela hak dan kepentingannya supaya ia jangan sampai dirugikan oleh putusan Pengadilan Militer Tinggi dalam sengketa yang sedang berjalan.
Untuk itu, ia harus mengajukan permohonan dengan mengemukakan alasan
-84 - serta hal yang dituntutnya. Putusan sela Pengadilan Militer Tinggi atas permohonan tersebut dimasukkan dalam Berita Acara Sidang.
Apabila permohonan itu dikabulkan, ia di pihak ketiga akan berkedudukan sebagai pihak yang mandiri dalam proses perkara itu dan disebut Penggugat Intervensi.
Apabila permohonan itu tidak dikabulkan, terhadap putusan sela Pengadilan Militer Tinggi itu tidak dapat dimohonkan banding. Sudah tentu pihak ketiga tersebut masih dapat mengajukan gugatan baru di luar proses yang sedang berjalan asalkan ia dapat menunjukkan bahwa ia berkepentingan untuk mengajukan gugatan itu dan gugatannya memenuhi syarat.
Contoh: B istri Kapten A menggugat Panglima Komando Daerah Militer supaya surat izin kawin yang kedua dengan wanita C dibatalkan dengan alasan persyaratan, yaitu surat persetujuan dari B selaku istri dan surat keterangan dokter yang dibuat oleh Dokter N yang menyatakan bahwa B tidak dapat melahirkan keterunan adalah palsu. C yang mengetahui adanya gugatan dari B, dengan kehendak sendiri, ingin membela atau mempertahankan kepentingannya sebagai istri sah Kapten A, yaitu supaya ia jangan sampai dirugikan oleh Putusan Peradilan Militer Tinggi dalam sengketa yang sedang berjalan. Untuk itu, C mengajukan permohonan yang disertai dengan alasan dari hal yang dituntut.
Apabila permohonannya dikabulkan, C sebagai pihak ketiga akan berkedudukan sebagai pihak yang mandiri dalam proses perkara itu dan disebut Penggugat Intervensi.
- b. Adakalanya masuknya pihak ketiga dalam proses perkara yang sedang berjalan karena permintaan salah satu pihak (Penggugat atau Tergugat).
Di sini pihak yang memohon agar pihak ketiga itu diikutsertakan dalam proses perkara, dengan maksud supaya pihak ketiga selama proses tersebut bergabung dengan dirinya untuk memperkuat posisi hukum dalam sengketanya.
Ayat (3)
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 293

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 294

Cukup jelas
Contoh:
B istri Kapten A menggugat Panglima Komando Daerah Militer supaya surat izin kawin Kapten A dengan wanita C dibatalkan karena surat persetujuan dari B selaku istri dan surat keterangan dokter yang dibuat oleh Dokter N yang menyatakan bahwa B tidak dapat melahirkan keterunan adalah palsu. Menurut Dokter N keterangan yang dibuatnya itu memang benar palsu dan terpaksa dibuat karena dipaksa oleh Kapten A. Untuk itu, B memohon supaya Dokter N sebagai pihak ketiga untuk dikutsertakan dalam proses perkara. Hal itu dimaksudkan supaya Dokter N bergabung dengan B untuk memperkuat posisi hukum dalam sengketanya. Dalam hal itu, Dokter N sebagai pihak ketiga akan berkedudukan sebagai Penggugat Intervensi II karena permintaan salah satu pihak, yaitu Penggugat.
- c. Masuknya pihak ketiga ke dalam proses perkara yang sedang berjalan dapat terjadi atas prakarsa Hakim yang memeriksa perkara itu.
Contoh:
B istri Kapten A menggugat Panglima Komando Daerah Militer agar surat izin kawin Kapten A dengan wanita C dibatalkan karena yaitu surat persetujuan dari B selaku istri dan surat keterangan dokter yang dibuat oleh Dokter N yang menyatakan bahwa B tidak dapat melahirkan keterunan adalah palsu. Apabila C tidak diikutkan dalam proses gugatan B ini akan merugikan kepentingannya. Walaupun C tidak mempunyai keinginkan sendiri untuk memasuki proses gugatan B ini, atas prakarsa Hakim yang memeriksa perkara gugatan B dimasukkan sebagai pihak ketiga dalam proses perkara sebagai Tergugat Intervensi II.
PENJELASAN
Pasal 295

Cukup jelas
Menjadi Saksi adalah salah satu kewajiban hukum setiap orang.
Seseorang yang dipanggil menghadap sidang pengadilan untuk menjadi Saksi tetapi menolak kewajiban itu dapat dipaksa untuk dihadapkan di persidangan dengan bantuan Polisi Militer/Polisi.
Ketentuan ini mengatur pendelegasian wewenang pemeriksaan Saksi. Kepala Pengadilan Militer Tinggi yang mendelegasikan wewenang itu mencantumkan dalam penetapannya dengan jelas hal atau persoalan yang harus ditanyakan kepada Saksi oleh Pengadilan Militer Tinggi yang diserahi delegasi wewenang tersebut. Dari pemeriksaan Saksi tersebut dibuat berita acara yang ditandatangni oleh Hakim dan Panitera Pengadilan Militer Tinggi yang kemudian dikirimkan kepada Pengadilan Militer Tinggi yang memberikan delegasi wewenang di atas.
PENJELASAN
Pasal 296

Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh Hakim Ketua. Saksi yang sudah diperiksa harus tetap di dalam ruang sidang kecuali Hakim Ketua menganggap perlu mendengar Saksi yang lain di luar kehadiran Saksi yang sudah didengar itu, misalnya apabila Saksi lain yang akan diperiksa itu berkeberatan memberikan keterangan dengan tetap hadirnya Saksi yang sudah didengar.
Dalam hal Saksinya sipil yang dimaksud dengan "pangkat, nomor registrasi pusat, jabatan dan kesatuan", lihat Penjelasan Pasal 154 ayat (2).
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 297

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 298

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Pekerjaan atau jabatan yang menentukan adanya kewajiban menyimpan rahasia ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Martabat yang menentukan adanya kewajiban menyimpan rahasia misalnya kedudukan seorang pastor yang menerima pengakuan dosa, kedudukan seseorang tokoh pimpinan masyarakat yang banyak mengetahui rahasia anggota masyarakatnya.
Apabila tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pekerjaan atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat ini. Hakimlah yang menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk pengunduran diri tersebut. Hakim pulalah yang menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mengundurkan diri yang berkaitan dengan martabat.
PENJELASAN
Pasal 299

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 300

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 301

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 302

Biaya perjalanan pejabat yang dipanggil sebagai Saksi di Pengadilan tidak dibebankan sebagai biaya perkara.
PENJELASAN
Pasal 303

Cukup jelas
Cukup jelas
Yang dimaksud dengan "halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum", misalnya Saksi sudah sangat tua, atau menderita penyakit yang tidak memungkinkannya hadir di persidangan.
PENJELASAN
Pasal 304

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 305

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 306

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 307

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 308

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dikaitkan dengan isi tuntutan PEnggugat.
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata ini dikeluarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 309

Kepentingan Penggugat dianggap cukup mendesak apabila menyangkut Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang misalnya berisikan perintah kepada seorang Prajurit untuk mengosongkan rumah dinas yang ditempatinya. Sebagai kriteria mendesak dapat digunakan alasan-asalan permohonan yang memang dapat diterima. Dalam hal ini, yang dipercepat bukan hanya pemeriksaannya melainkan juga keputusannya.
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 310

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 311

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 312

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 313

Yang dimaksud dengan "termasuk keterangan ahli" adalah keterangan yang diberikan oleh juru taksir.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 314

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 315

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 316

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 317

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 318

Pasal ini mengatur ketentuan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiil. Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Angkatan Bersenjata dapat menentukan sendiri:
- a. apa yang harus dibuktikan;
- b. siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara, dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;
- c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktikan; dan
- d. kekuatan pembuktian bukti yang sudah diajukan.
PENJELASAN
Pasal 319

Cukup jelas
Pengertian surat pos tercatat, lihat Penjelasan Pasal 273 ayat (2) huruf b.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 320

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Dalam hal Penggugatnya orang sipil, yang dimaksud dengan pangkat, nomor registrasi pusat, jabatan, dan kesatuan, lihat Penjelasan Pasal 268 ayat (1).
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Yang dimaksud dengan "Panitera" adalah mencakup juga Panitera Pengganti yang membantu Hakim dalam persidangan.
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 321

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 322

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 323

Dalam hal ada putusan Pengadilan Militer Tinggi yang bukan putusan akhir, penetapan tentang biaya perkaranya ditangguhkan, dan dicantumkan dalam amar putusan akhir Pengadilan Militer Tinggi.
PENJELASAN
Pasal 324

Cukup jelas
Panitera hanya boleh memberikan salinan putusan Pengadilan apabila putusan tersebut sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila diperlukan, salinan putusan Pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap pada salinan tersebut harus dibubuhi keterangan "belum memperoleh kekuatan hukum tetap".
PENJELASAN
Pasal 325

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 326

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 327

Yang dimaksud dengan "14 (empat belas) hari" adalah 14 (empat belas) hari menurut perhitungan tanggal kalender.
Yang dimaksud dengan "uang muka biaya perkara", lihat Penjelasan Pasal 270 ayat (1).
PENJELASAN
Pasal 328

Sesuai dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, terhadap putusan Pengadilan Militer yang bukan putusan akhir tidak dapat diajukan permintaan pemeriksaan banding secara tersendiri.
Prinsip tersebut selalu berusaha menghindarkan dijatuhkannya putusan Pengadilan Militer Tinggi yang tidak merupakan putusan akhir.
PENJELASAN
Pasal 329

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 330

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 331

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 332

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 333

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 334

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 335

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 336

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 337

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 338

Meskipun putusan Pengadilan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, para pihak yang berperkara dapat memperoleh salinan putusan yang dibubuhi catatan Panitera bahwa putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
Tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung sejak saat putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
Cukup jelas
Tenggang waktu 3 (tiga) bulan tidak bersifat memaksa.
Kepala Pengadilan Tinggi tentu akan berlaku bijaksana sebelum menyurati atasan Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang bersangkutan mengenai apa yang dimaksud pada ayat ini.
Cukup jelas
Cukup jelas
Dalam hal atasan Tergugat bukan Panglima, Pengadilan Militer Tinggi mengajukan hal itu kepada Presiden melalui Panglima.
Dalam hal atasan Tergugat adalah Panglima, Pengadailan Militer Tinggi dapat mengajukan hal itu langsung kepada Presiden.
PENJELASAN
Pasal 339

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 340

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 341

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 342

Cukup jelas
Cukup jelas
Besarnya ganti rugi ditentukan dengan memperhatikan keadaan yang nyata.
PENJELASAN
Pasal 343

Cukup jelas
Putusan Pengadilan yang berisi kewajiban rehabilitasi hanya terdapat pada sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata dalam bidang administrasi personel. Rehabilitasi ini merupakan pemulihan hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, dan harkatnya sebagai Prajurit seperti semula sebelum ada keputusan yang disengketakan. Dalam pemulihan hak tersebut termasuk juga yang ditimbulkan oleh kemampuan hak tersebut termasuk juga yang ditimbulkan oleh kemampuan, kedudukan dan harkatnya sebagai Prajurit. Dalam hal haknya menyangkut suatu jabatan dan pada waktu putusan Pengadilan Jabatan tersebut ternyata sudah diisi oleh pejabat lain, yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan lain yang setingkat dengan jabatan semula.
Akan tetapi, apabila hal itu tidak mungkin, yang bersangkutan akan diangkat kembali pada kesempatan pertama sesudah ada formasi dalam jabatan yang setingkat atau dapat di tempuh acara kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339.
PENJELASAN
Pasal 344

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 345

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 346

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 347

Cukup jelas
Yang dimaksud dengan "petugas keamanan" adalah Polisi Militer. Apabila yang bersangkutan meninggalkan ruang sidang, petugas wajib mengembalikan benda titipannya.
PENJELASAN
Pasal 348

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 349

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 350

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 351

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 352

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 353

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer yang selama ini hanya berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, berdasarkan Undang-undang ini juga berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
Untuk mempersiapkan pelaksanaan kedua kewenangan tersebut di atas, khususnya dalam menyiapkan kemampuan tenaga Hakim serta penataan kelembagaab dan administrasi peradilannya, Pemerintah perlu melakukan persiapan yang cukup guna kemapanan terselenggaranya peradilan perkara pidana dan perkara sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata sebaik-baiknya.
Guna mewadahi upaya persiapan tersebut di atas, sementara waktu pelaksanaan ketentuan tentang Hukum Acara Tata Usaha Militer, penerapannya perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan.