Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang BATASDESA RAWANGBESAR KECAMATAN SIRAHPULAUPADANG KABUPATENOGANKOMERINGILIR
Berlaku: 28 Tahun 1959
N/A
Preamble

Mengingat
BUPATI OGAN KOMERING ILIR
PERATURANBUPATIOGANKOMERINGILIR NOMOR: 33 TAHUN2017
TENTANG
BATASDESA RAWANGBESAR KECAMATAN SIRAHPULAUPADANG KABUPATENOGANKOMERINGILIR
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATIOGANKOMERINGILIR,
- a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, tcrhadap perlu Menimbang a
memberikan kejelasan ri.m kepastian hukum, maka Desa Rawang Besar Kecamatan Sirah Pulau Padang ditetapkan batas wilayahnya;
- b. bahwa penetapan dan penegasan batas wilayah dcsu bertujuan untuk memberikan kejelasan batas -batas kewenangan administrasi Pemerintah Desa secara pac,!, i sebingga memberi kemudahan penentuan yuridis pelaksanaan krwenangan; b
- c. bahwa peIaksanaan penetapan dan penegasun wilayah harus berpegang pada kerangka Negara hi &gt;.'.ltuan Republik Indonesia yang didukung dengan kelengk. Ii)' 111 dokurncn otentik berupa peta batas dan tanda fisik dilap»: i"Hl1 berupa llliar batas;
- d. bahwa berdasarkan i \dsil pelacakan dan penegasanj pemasangan pi, q batas yang dilakukan oleh Tim Penetapan Bat.is Desai Kclurahan, telah ditentukan batas wilayah Desa Rawang Besar Kccamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Korne ring Ilir: d
- e. bahwa berdasarkan l~ertinlb(\ngan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai «ngan huruf d diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan i 'eratt i ,,11 Bupati Ogan Komering Ilir. e
1. Undang-Undang N«rnor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat IT dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Ind. \ sj a Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negm') Rep .iblik Indonesia Nomor 1821); 1
2. Undang-Undang i\\il.nOlr 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negaira Republik Indonesia Tabun 2007 Nomor 68, Tambah. in L,,"rnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 472S); 2
3. Undang-Undang
...
2
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tabun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);
7. Keputusan Bupati Nomor 18/KEP/I/2017 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURANBUPATITENTANGBATASDESA RAWANGBESAR PADANG KABUPATEN OGAN
KECAMATAN SIRAH PULAU KOMERING ILIR
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal I
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan
:
1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala' Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas ...
--"\_"----
--------
3
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda- tanda alam seperti igir j punggung gunungj pegunungan (watersheci), median sungai danjatau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik darr/ atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
9. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak un sur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Des KabupatenjKota adalah Tim yang dibentuk oleh BupatijWalikota.