PP Unknown Nomor 02 Tahun 2010
Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Berlaku: 02 TAHUN 2010
N/A
Preamble

Menimbang
- a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi standar organisasi perangkat daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, maka dipandang perlu meninjau Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Menetapkan :
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2008 Nomor 01);
11. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2008 Nomor 04);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
dan
BUPATI SIDENRENG RAPPANG
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 04) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari :
- a. Badan Kesbang dan Linmas
- b. Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
- c. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
- d. Badan Kepegawaian Daerah
- e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- f. Badan Pengelola Keuangan Daerah
- g. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
- h. Badan Lingkungan Hidup
- i. Inspektorat Kabupaten
- j. Kantor Arsip dan Perpustakaan
- k. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
- l. Rumah Sakit Nene Mallomo
- m. Rumah Sakit Arifin Nu'man.
2.
BAB XII - BADAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :
- a. Kepala;
- b. Sekretariat :
1. Sub Bagian Perencanaan;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Tata Lingkungan dan Amdal :
1. Sub Bidang Konservasi dan Tata Lingkungan;
2. Sub Bidang Amdal.
- d. Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan, Pemulihan Lingkungan dan Pengelolaan Limbah :
1. Sub Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan;
2. Sub Bidang Pengelolaan Limbah.
- e. Bidang Penataan Lingkungan dan Komunikasi Lingkungan :
1. Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan;
2. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Komunikasi Lingkungan.
- f. UPT Badan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
BAB XII - BADAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 28

- (1) Badan Lingkungan Hidup berkedudukan sebagai unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan dan melakukan koordinasi bidang lingkungan hidup sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Badan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
- a. merumuskan kebijakan bidang lingkungan hidup, yang meliputi perencanaan, pengendalian, pengawasan dampak lingkungan hidup, termasuk pengembangan model-model konservasi keanekaragaman hayati, strategi penegakan hukum, pengembangan instrument ekonomi dalam rangka pelestarian Lingkungan Hidup;
- b. melaksanakan pengendalian dan pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan meliputi kegiatan : pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air; Pengelolaan kualitas udara dan pengendalian pencemaran air; Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah untuk kegiatan produksi biomassa; Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana (banjir, longsor, kekeringan dan kebakaran hutan); Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan perlindungan atmosfer;
- c. memfasilitasi kegiatan instansi terkait dalam hal pengendalian dampak lingkungan, yang meliputi : Penerapan AMDAL; Penerapan instrument baru dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan; Monitoring kualitas air; Penerapan system manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih dan teknologi ramah lingkungan; Penerapan standar nasional Indonesia (SNI) dan standar kompetensi personil bidang lingkungan hidup; Kajian lingkungan strategis (KLS); dan Laboratorium lingkungan;
- d. melakukan penegakan hukum lingkungan baik secara administrasi, perdata maupun pidana terhadap pelaku pencamaran dan perusakan lingkungan hidup dengan mengembangkan skema insentif-disinsentif dan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan;
- e. melaksanakan pelayanan bidang lingkungan hidup dengan mengacu pada standar pelayanan minimal (SPM) bidang lingkungan hidup;
- f. melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan meliputi kegiatan pendidikan dan pelatihan;
- g. melakukan koordinasi dan pengawasan dalam rangka konservasi sumber daya alam;
- h. melakukan pengendalian kegiatan tata ruang, melalui koordinasi dan peningkatan keterpaduan dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi dalam pengelolaan lingkungan hidup terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- i. menyelenggarakan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) meliputi kegiatan antara lain: UPT Laboratorium Lingkungan; UPT Pendidikan dan Pelatihan; UPT Penelitian dan Pengembangan; dan/atau UPT Pengelolaan Informasi;
- j. melakukan pembinaan jabatan fungsional di bidang lingkungan hidup;
- k. melakukan pembinaan dan peningkatan partisipasi Masyarakata, Lembaga Non Pemerintah dan Swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- l. melaksanakan kegiatan-kegiatan tambahan yang meliputi: Pelaksanaan dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus (DAK) bidang lingkungan hidup; Pelaksanaan program strategis bidang lingkungan hidup antara lain: Adipura, Menuju Indonesia Hijau (MIH), dan PROPER.
- (4) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
Ditetapkan di Pangkajene pada tanggal, 21 Juni 2010
BUPATI SIDENRENG RAPPANG,
Cap/Ttd
RUSDI MASSE
Diundangkan di Pangkajene pada tanggal, 28 Juni 2010
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,
RUSLAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2010 NOMOR 02