PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 5 Tahun 2016
Tentang No Description
Berlaku: 5 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2014, tentang Penanaman Modal, maka untuk meningkatkan pelayanan terhadap penanam modal di daerah perlu menetapkan peraturan Bupati tentang tata cara dan mekanisme perizinan bidang penanaman modal di Kabupaten Kapuas Hulu;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
9. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/MDAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59/M-DAG/PER/9/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten / Kota;
17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal;
21. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolalaan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Penanaman Modal kepada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kapuas Hulu;
22. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 33 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Pada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kapuas Hulu;
23. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 42 Tahun 2012 tentang Standar Operating Procedure Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Penanaman Modal Pada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kapuas Hulu;
Menetapkan :
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN MEKANISME PERIZINAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN KAPUAS HULU.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu , yang selanjutnya disingkat KPMP2T adalah Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal, yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
7. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia, yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
8. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia, yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan pelaksanaan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan, yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
10. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban serta pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang yaitu Bupati Kapuas Hulu kepada Kepala KPMP2T yang ditetapkan dengan uraian yang jelas.
11. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal, yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Naskah Perizinan dan Non Perizinan adalah sertifikat yang diterbitkan oleh KPMP2T Kabupaten Kapuas Hulu yang bertuliskan dan berlogo Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang memiliki tanda kerahasiaan khusus.
14. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
15. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian ketentuan tertulis yang dibakukan mengenai pelaksanaan serangkaian kegiatan pelayanan penanaman modal sesuai substansi atau jenis pelayanan.
16. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
17. Pelayanan Perizinan adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang,dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
18. Sistem Informasi Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut SIMYANDU adalah sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang berdasarkan peraturan sektoral dan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
19. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan penanaman modal dalam bentuk dan tata cara sebagaimana yang ditetapkan.
20. Izin Prinsip Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Izin Prinsip adalah izin untuk memulai kegiatan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal.
21. Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas Izin Prinsip Penanaman Modal, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
22. Perluasan penanaman modal adalah penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah mendapat izin.
23. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba bersih, baik yang diselenggarakan oleh perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Permohonan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan untuk mendapatkan izin Pemerintah dalam melakukan perubahan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam Izin Prinsip/ Izin Prinsip Perluasan.
25. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perubahan adalah izin untuk melakukan perubahan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam Izin Prinsip/ Izin Prinsip Perluasan sebelumnya.
26. Permohonan Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan asing untuk mendapatkan izin Pemerintah guna mendirikan kantor perwakilan perusahaan di Indonesia.
27. Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) adalah izin mendirikan kantor perwakilan perusahaan asing yang berkedudukan di Indonesia.
28. Permohonan Izin Usaha Perluasan adalah adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan pada saat perusahaan telah siap melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial atas penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan, sebagai pelaksanaan atas Izin Prinsip Perluasan/Persetujuan Perluasan yang dimiliki perusahaan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
29. Izin Usaha Perluasan adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial atas penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan, sebagai pelaksanaan atas Izin Prinsip Perluasan/Persetujuan Perluasan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
30. Permohonan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger) adalah permohonan yang diajukan oleh perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha (surviving company) untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial setelah terjadinya merger.
31. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal ( merger ) adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha ( surviving company ) setelah terjadinya merger , untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial perusahaan merger.
32. Permohonan Izin Usaha Perubahan adalah permohonan yang disampaikan perusahaan untuk mendapatkan izin Pemerintah dalam melakukan perubahan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam Izin Usaha/ Izin Usaha Perluasan.
33. Izin Usaha Perubahan adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan perubahan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Izin Usaha/ Izin Usaha Perluasan sebelumnya sebagai akibat dari perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
34. Izin Usaha Perubahan adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan perubahan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Izin Usaha/ Izin Usaha Perluasan sebelumnya sebagai akibat dari perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
35. Permohonan fasilitas penanaman modal adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan yang memerlukan fasilitas dalam pelaksanaan penanaman modalnya.
36. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disebut SPIPISE merupakan merupakan sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara Nasional antara Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai pusat database dan sistem dengan berbagai Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Departemen (LPND) yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan terkait penanaman modal, serta antara BKPM dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani penanaman modal yang melaksanakan fungsi PTSP di bidang penanaman modal baik di provinsi dan di kabupaten.
37. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan yang selanjutnya disingkat BAPL merupakan laporan hasil pemeriksaan lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal dalam rangka pemberian fasilitas fiskal penanaman modal, pengenaan dan pembatalan sanksi, serta keperluan pengendalian pelaksanaan lainnya.
BAB II - ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP
Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan penanaman modal berdasarkan asas :
- a. kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas;
- b. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal;
- c. kebersamaan, efisiensi berkeadilan;
- d. berkelanjutan, berwawasan lingkungan;
- e. kemandirian serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah.
- (2) Pelayanan Perizinan penanaman modal bertujuan untuk :
- a. memperoleh kemudahan dalam pelayanan perizinan;
- b. menyerderhanakan pelayanan menjadi cepat dan akuntabel;
- c. memberikan informasi mengenai penanaman modal.
- (3) Prinsip Pelayanan Perizinan penanaman modal :
- a. kesederhanaan, yaitu prosedur pelayanan harus dilaksanakan secara mudah, cepat, tepat, lancar, tidak terbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan;
- b. kejelasan dan kepastian dalam hal :
1. prosedur tata cara pelayanan;
2. persyaratan baik persyaratan teknis maupun persyaratan administratif;
3. unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab;
4. biaya/tarif pelayanan, termasuk tata cara pembayarannya;
- c. kepastian waktu, artinya pemrosesan permohonan perizinan dan non perizinan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditetapkan;
- d. kepastian hukum artinya proses biaya dan waktu wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dokumen perizinan yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum yang menjadi hukum dan rasa aman bagi pemilik;
- e. kemudahan akses, artinya yang ditunjukkan dengan :
1. ketersediaan informasi yang dapat diakses dengan mudah dan langsung diakses oleh masyarakat;
2. pelayanan aparat yang responsif;
- f. kenyamanan, artinya pelayanan harus memiliki ruang pelayanan dan sarana pelayanan lainnya yang memadai sehingga memberikan rasa nyaman bagi para pemohon;
- g. kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, artinya :
1. disiplin dalam penyelesaian proses pelayanan perizinan sesuai waktu yang telah ditentukan;
2. sopan dan ramah dalam melayani insvestor baik dalam berkomunikasi, senyum, maupun bahasa tubuh.
BAB III - BIDANG USAHA
Pasal 3

- (1) Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan yang penetapannya diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanam modal yang akan melakukan kegiatan penanaman modal harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan.
BAB IV - JENIS PELAYANAN
Pasal 4

- (1) Jenis pelayanan yang diselenggarakan KPMP2T dibidang penanaman modal, yaitu :
- a. pelayanan perizinan; dan
- b. pelayanan non perizinan.
- (2) Jenis pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. Izin prinsip penanaman modal;
- b. Izin usaha untuk berbagai sektor usaha;
- c. Izin prinsip perluasan penanaman modal;
- d. Izin usaha perluasan untuk berbagai sektor usaha;
- e. Izin prinsip perubahan penanaman modal;
- f. Izin usaha perubahan untuk berbagai sektor usaha;
- g. Izin prinsip penggabungan perusahaan penanaman modal;
- h. Izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal untuk berbagai sektor usaha;
- i. Izin pembukaan kantor cabang;
- j. Izin kantor perwakilan perusahaan asing (KPPA); dan
- k. Surat izin usaha perwakilan perusahaan perdagangan asing (SIUP3A).
- (3) Jenis pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang dilayani, adalah :
- a. pelayanan informasi tentang penanaman modal;
- b. kemudahan penanaman modal; dan
- c. pengaduan tentang penanaman modal.
- (4) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup :
- a. bidang usaha perindustrian;
- b. bidang usaha perdagangan;
- c. bidang usaha pertanian;
- d. bidang usaha kehutanan;
- e. bidang usaha perikanan;
- f. bidang usaha pekerjaan umum;
- g. bidang usaha kebudayaan dan pariwisata;
- h. bidang usaha energi dan sumber daya mineral, khususnya izin pemanfaatan langsung panas bumi;
- i. bidang usaha perhubungan;
- j. bidang usaha tenaga kerja dan transmigrasi;
- k. bidang usaha pendidikan;
- l. bidang usaha kesehatan; dan
- m. bidang usaha jasa berbagai sektor, seperti sektor perindustrian, perdagangan, pertanian, kehutanan, perikanan, pekerjaan umum, kebudayaan dan pariwisata, perhubungan, tenaga kerja, pendidikan dan kesehatan.
- (5) Izin usaha yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah izin usaha mikro dan kecil.
BAB IV - JENIS PELAYANAN
Pasal 5

- (1) Pelayanan perizinan penanaman modal yang dapat dilayani oleh KPMP2T adalah pelayanan perizinan penanaman modal dalam negeri.
- (2) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB V - MEKANISME PELAYANAN
Pasal 6

- (1) Pemohon mencari informasi di Loket Informasi (Loket 1) untuk mendapat penjelasan terkait dengan persyaratan, biaya, waktu, dan informasi lain yang diperlukan mengenai izin yang dimohon.
- (2) Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan yang ditetapkan, kemudian menyerahkan berkas permohonan tersebut kepada petugas di Loket 1.
- (3) Petugas di loket 1 memeriksa berkas pemohon dan kelengkapan persyaratan;
- a. jika persyaratan tidak lengkap, berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
- b. jika persyaratan lengkap petugas melakukan entry data SPIPISE, dan mencetak serta memberikan Tanda Terima dokumen permohonan izin kepada pemohon.
- (4) Petugas back office / Loket 2, melakukan pemeriksaan / pembahasan terhadap berkas permohonan;
- a. jika hasil pemeriksaan/pembahasan ternyata tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka permohonan ditolak dan berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon.
- b. jika hasil pemeriksaan/pembahasan, telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka ditindaklanjuti dengan pembuatan naskah perizinan.
- (5) Untuk permohonan yang memerlukan pemeriksaan lapangan ditindak lanjuti oleh tim teknis yang dikoordinir oleh KPMP2T Kabupaten Kapuas Hulu.
- (6) Hasil pemeriksaan lapangan dimuat dalam BAPL yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Teknis yang melakukan pemeriksaan lapangan.
- (7) Berkas BAPL diserahkan kepada kepala SKPD terkait untuk ditandatangani sesuai rekomendasi tim teknis, selanjutnya diserahkan ke KPMP2T Kabupaten Kapuas Hulu maksimal satu hari untuk ditindaklanjuti :
- a. jika hasil pemeriksaan lapangan merekomendasikan permohonan tersebut ditolak, maka petugas front office menginformasikan secara tertulis dan mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon; atau
- b. jika pemeriksaan lapangan merekomendasikan pemohon disetujui, ditindaklanjuti dengan proses pembuatan naskah perizinan.
- (8) Kepala KPMP2T Kabupaten Kapuas Hulu menandatangani Naskah Perizinan.
- (9) Pemohon menyerahkan Tanda Terima dokumen permohonan izin untuk mengambil Surat Izin pada Loket Pengambilan (Loket 3).
- (10) Mekanisme pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB V - MEKANISME PELAYANAN
Pasal 6

- (1) Waktu penyelesaian pelayanan penanaman modal diperhitungkan sejak saat permohonan diterima dan dilengkapi dengan semua persyaratan yang ditentukan, sampai dengan produk layanan yang diperlukan diterima oleh pemohon.
- (2) Waktu penyelesaian pelayanan penanaman modal diatur dan ditetapkan dalam prosedur tetap atau SOP masing-masing jenis pelayanan.
BAB V - MEKANISME PELAYANAN
Pasal 7

- (1) Guna menunjang kelancaran pelayanan penanaman modal, pelayanan perizinan dilengkapi dengan segala sarana penunjang teknis dan administatif berupa perangkat keras, perangkat lunak, dan sarana pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pelayanan penanaman modal juga ditunjang oleh prasarana pelayanan yang aman, nyaman, bersih dan sehat.
- (3) Pelayanan perizinan bidang penanaman modal di KPMP2T Kabupaten Kapuas Hulu telah didukung dengan SPIPISE.
BAB V - MEKANISME PELAYANAN
Pasal 8

- (1) Pelayanan Perizinan diselenggarakan dengan melibatkan unsurunsur terkait dalam pelayanan.
- (2) Setiap unsur pelayanan penanaman modal wajib berkomitmen tinggi terhadap penyelesaian setiap pelayanan sesuai dengan kaidah pelayanan yang mudah, cepat, lancar dan transparan.
- (3) Setiap unsur pelayanan pananaman modal ditunjang oleh kompetensi yang sesuai dengan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan berdasarkan substansi atau jenis pelayanan.
BAB VI - MEKANISME PENGADUAN
Pasal 9

- (1) Bentuk pengaduan masyarakat atas pelayanan perizinan, meliputi :
- a. pengaduan langsung, yaitu pengaduan melalui petugas di Loket Pengaduan ( front office );
- b. pengaduan tidak langsung, yaitu pengaduan yang disampaikan melalui kotak pengaduan, email, telepon, pesan singkat, dan faksimili.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat harus selesai ditanggapi dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengaduan diterima petugas.
- (3) Mekanisme pelayanan pengaduan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB VII - EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 10

- (1) Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan perizinan di bidang penanaman modal dilaksanakan oleh KPMP2T Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.
BAB VIII - PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 11

Pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaran pelayanan perizinan di bidang penanaman modal dilaksanakan oleh KPMP2T dan diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati Kapuas Hulu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kapuas Hulu ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
Ditetapkan di Putussibau pada tanggal
PENJABAT BUPATI KAPUAS HULU,
MARIUS MARCELLUS TJ.
LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA DAN MEKANISME PERIZINAN BIDANG PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN KAPUAS HULU
MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BIDANG PENANAMAN MODAL
| PEMOHON | LOKET PELAYANAN INFORMASI (FO) | PROSES PENERBITAN PERIZINAN (BO) | TIM TEKNIS | LOKET PENGAMBILAN |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| Mencari Informasi Menyiapkan dan menyerah kan permohonan | Memberikan informasi perizinan Penerimaan berkas dan verifikasi awal | Verifikasi berkas, pembuatan dokumen perizinan, penerbitan dokumen perizinan | Peninjau an ke lokasi proyek (apabila diperluk an | Pengambilan dokumen perizinan |
PENJABAT BUPATI KAPUAS HULU,
MARIUS MARCELLUS TJ.
LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA DAN MEKANISME PERIZINAN BIDANG PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN KAPUAS HULU
MEKANISME PELAYANAN PENGADUAN
PENJABAT BUPATI KAPUAS HULU,
MARIUS MARCELLUS TJ.