PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 10 Tahun 2016
Tentang RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
Berlaku: 10 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Mengingat :
BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PATI,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 terhadap permohonan Uji Materi Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 124 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- b. bahwa akibat dari putusan tersebut ketentuan tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, sebagaimana di atur pada
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Pati yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Pati yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
8. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi dengan ketinggian tertentu.
9. Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.
10. Site audit menara telekomunikasi adalah serangkaian prosedur teknis dalam mengenali, mengidentifikasi, dan menguji secara detail informasi dan fakta yang ada di lapangan atas keberadaan menara telekomunikasi.
11. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
12. Kawasan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu.
13. Zona menara adalah zona yang diperbolehkan terdapat menara telekomunikasi sesuai kreteria teknis yang ditetapkan, termasuk menara yang disyaratkan untuk bebas visual.
14. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
15. Kawasan bukan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang fungsinya bukan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
16. Tim Teknis Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya dapat disebut Tim Pengawasan dan Pengendalian adalah Tim Teknis yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian terhadap keberadaan Menara Telekomunikasi.
17. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
18. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
19. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat di nikmati orang pribadi atau badan.
20. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi, pelayanan di bidang pengawasan dan pengendalian baik ditinjau dari aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum yang besaran nilai retribusi dikaitkan dengan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
24. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
27. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
28. Insentif pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
29. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
30. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2
Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menara Telekomunikasi yang digunakan untuk kepentingan pertahanan, kemanan dan ketertiban;
- b. Menara Telekomunikasi yang dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Menara Telekomunikasi yang dibangun semata-mata untuk kepentingan non komersial atau bukan untuk mendapatkan keuntungan.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2
Pasal 4

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang untuk pendirian/pembangunan menara telekomukasi.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan ke dalam jenis Retribusi Jasa Umum.
BAB V - PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 7

- (1) Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan setiap tahun dengan rumus sebagai berikut :
2. Retribusi = Tingkat Penggunaan Jasa X Tarif dasar penarikan retribusi.
- (2) Tingkat Penggunaan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) dihitung berdasarkan frekuensi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (3) Tarif dasar penarikan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian variabel penghitungan menara dengan biaya operasional.
- (4) Variabel penghitungan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
- a. variabel I, terdiri atas :
| Zona Menara | Wilayah | Indeks |
|---------------|------------------|----------|
| Sub Zona I | Permukiman | 0,5 |
| Sub Zona I | Bukan Permukiman | 1 |
| Sub Zona II | Permukiman | 1,5 |
| Sub Zona II | Bukan Permukiman | 2 |
b. Variabel II, terdiri atas :
| Ketinggian Menara | Ukuran | indeks |
|---------------------|----------|----------|
| Ketinggian Menara | > 60 m | 2 |
| Ketinggian Menara | 46-60 m | 1,75 |
| Ketinggian Menara | 31-45 m | 1,5 |
| Ketinggian Menara | 16-30 m | 1,25 |
| Ketinggian Menara | 0-15 m | 1 |
- (5) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan biaya untuk menutup sebagian biaya yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan Pengawasan dan Pengendalian menara telekomunikasi, dengan komponen terdiri dari Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Honorarium Tenaga Teknis.
- (6) Satuan harga untuk Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Standar Satuan Harga dan Biaya.
BAB VII - MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 9

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.
- (2) Masa Retribusi terutang adalah sejak saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB VIII - WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan diberikan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
BAB IX - PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI
Pasal 11

- (1) Peninjauan kembali tarif retribusi jasa umum dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
BAB X - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran
BAB X - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 13

- (1) Retribusi terutang terhitung pada saat wajib retribusi memperoleh pemanfaatan dan fasilitas pelayanan dari Pemerintah Daerah
- (2) Jumlah retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB X - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil Retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
BAB X - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 15

- (1) Wajib retribusi harus membayar seluruh retribusi yang terutang secara tunai/lunas paling lambat pada saat jatuh tempo pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga Pemanfaatan
BAB X - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 16

Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
Bagian Keempat
Keberatan
BAB X - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
BAB X - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 18

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB X - PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 19

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
BAB XIII - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
BAB XIII - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 23

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB XIV - PEMERIKSAAN
Pasal 24

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB XV - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 25

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB XVI - PENGAWASAN DAN PENERTIBAN
Pasal 26

- (1) Pengawasan atas Peraturan Daerah ini secara teknis dan operasional dikoordinasikan oleh SKPD.
- (2) Untuk kepentingan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap instansi Pemerintah atau swasta wajib memberikan kesempatan kepada petugas pengawas untuk mengadakan pemeriksaan serta memperlihatkan/memberikan data yang diperlukan.
- (3) Kegiatan Penertiban atas Peraturan Daerah ini secara teknis dan operasional dikoordinasikan oleh SKPD.
BAB XVII - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 27

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini selain dilakukan oleh Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB XVIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban untuk membayar retribusinya.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerimaan negara.
BAB XIX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pasal 1 angka 45 sampai dengan angka 47, Pasal 3 huruf h, Pasal 51 sampai dengan Pasal 56 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 61 ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XIX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.
Ditetapkan di Pati BUPATI PATI,
pada tanggal 15 September 2016 ttd. HARYANTO
Diundangkan di Pati pada tanggal 15 September 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, ttd.
DESMON HASTIONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2016 NOMOR 10
Salinan sesuai dengan aslinye KEPALA BAGIAN HUKUM
SITI SUBIATL\_SH MM
Pembina NIP . 19720424 199703 2 010
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUXII/2014 diucapkan pada tanggal 26 Mei 2015, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai dasar pemungutan Retribusi.
Akibat dari putusan tersebut, Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum tidak dapat dipakai sebagai dasar pemungutan retribusi.
Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S349/PK/2015 Perihal Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), penghitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang akan diatur dalam peraturan daerah harus berpedoman pada tata cara penghitungan tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 151, Pasal 152, dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Berdasarkan ketentuan tersebut maka penghitungan tarif retribusi harus didasarkan pada biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, antara lain honorarium petugas pengawas, biaya perjalanan dinas, biaya bahan bakar, serta disesuaikan dengan ketinggian menara, jarak menara dan frekuensi pengawasan/ pengendalian.
Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
PENJELASAN
Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Penetapan nilai atau angka Tingkat Penggunaan Jasa adalah jumlah menara yang ada dikaitkan dengan Hasil Kinerja Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Menara dalam 1 (satu) kali frekuensi kegiatan dalam 1(satu) hari kerja.Tingkat Penggunaan Jasa merupakan angka Jumlah Menara sebagai Hasil Kinerja dalam 1 (satu) kali frekuensi kegiatan pengawasan dan pengendalian dalam 1(satu) hari kerja.Contoh :Jumlah menara di Kabupaten Pati : 261 buahKegiatan Pengawasan dan Pengendalian Menara dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan dan setiap bulan dilaksanakan kegiatan selama 9 (sembilan) hari kerja.1 hari jam kerja di Pemerintah Kabupaten Pati adalah 7 jam.Jumlah waktu perjalanan yang dibutuhkan dalam 1 (satu) kegiatan pengawasan dan pengendalian adalah 2,5 jam pulang pergi (pp)Waktu Total Jam Kerja 7 jam - 2,5 jam = 4,5 jam ( 270 menit) Waktu 4,5 jam (270 menit) merupakan waktu yang dipakai untuk kegiatan pengawasan dan pengendalian menara.Pengawasan per menara membutuhkan waktu rata-rata 30 menitJadi dalam waktu 270 menit kegiatan diperoleh obyek pengawasan sejumlah = 270 : 30 = 9 buah menara.Jadi angka Jumlah Menara sebagai Hasil Kinerja dalam 1 (satu) kali frekuensi kegiatan pengawasan dan pengendalian dalam 1(satu) hari kerja adalah : 9 buah menaraTingkat Penggunaan Jasa untuk penghitungan Besarnya Retribusi Terutang ditetapkan : 9 (sembilan)Ayat (3) Cukup Jelas.## Ayat (4)## Huruf a.- -Kawasan yang termasuk Sub Zona I adalah Kawasan Perkotaan yang dibagi dalam wilayah Permukiman dan wilayah Bukan Permukiman.- -Kawasan yang termasuk Sub Zona I adalah Kawasan Perdesaan yang dibagi dalam wilayah Permukiman dan wilayah Bukan Permukiman.## Ayat (5)Biaya Operasional terdiri atas :- a) Perjalanan Dinas Dalam Daerah untuk :- 1) (Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gol III Struktural X 1)- 2) (Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gol III Staf X 1)- 3) (Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gol II Staf X 1)- b) Honorarium Tenaga Teknis.Besaran Biaya Operasional untuk 1 (satu) kali kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Menara berdasarkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga dan Biaya Kegiatan, seperti diuraikan dibawah ini :| Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah | Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah | Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah | Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah | Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah | Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ||---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|| a | 115.000 | x | 1 | = | 115.000 || b | 110.000 | x | 1 | = | 110.000 || c | 100.000 | x | 1 | = | 100.000 || Honorarium Tenaga Teknis | Honorarium Tenaga Teknis | Honorarium Tenaga Teknis | Honorarium Tenaga Teknis | Honorarium Tenaga Teknis | Honorarium Tenaga Teknis || d | 250.000 | x | 1 | = | 250.000 || JUMLAH | JUMLAH | JUMLAH | JUMLAH | = | 575.000 |Jadi Untuk Biaya Operasional untuk 1 (satu) kali kegiatan pengawasan dan pengendalian menara adalah : Rp. 575.000,-Contoh Penghitungan retribusi menara telekomunikasi :Menara Telekomunikasi sebuah Operator Telekomunikasi berada pada Sub Zona I wilayah permukiman dengan ketinggian menara 72 meter.## Diketahui :- a.- Tingkat Penggunaan Jasa : 9- b. Menara Berada di Sub Zona I untuk Wilayah Permukiman. Indeks Variabel Zona Menara : 0,5- c. Ketinggian menara 72 meter, Indeks Ketinggian Menara : 2- d. Biaya Operasional : Rp. 575.000,-## Rumus :Retribusi = Tingkat Penggunaan Jasa X Tarif dasar penarikan retribusi.<!-- formula-not-decoded -->Retribusi = 9 X 1,25 X 575.000Retribusi = Rp. 6.468.750,-Jadi Retribusi terutang untuk Menara Telekomunikasi pada Sub Zona I untuk Wilayah Permukiman dengan ketinggian menara 72 meter adalah : Rp. 6.468.750,-
PENJELASAN
Pasal 20

Ayat (1)

Dasar pemberian pengurangan dan keringanan dikaitkan dengan kemampuan Wajib Retribusi. sedangkan pembebasan retribusi dikaitkan dengan fungsi obyek retribusi.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 30

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 96