Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 28 Tahun 1999
N/A
Preamble

Mengingat
- a. bahwa dalam rangka mendukung penqoperastan angkutan penyeberangan agar dapat benalan secara efektif serta mewuJudkan pelayanan yang optimal terhadap pengguna jasa angkutan penyeberangan d1 Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Beare, perlu mene(apkan tarif kc!as VIP, ekonomi. kendaraan dan barang pada penyeberangan pennUs nntas Ssau - Tagu!andang,
- b. bahwa berdasafkan perumbanqan sebagaimana dimaksud pada huruf a di alas. perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Srau Tagulandang Biaro
3. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 teritang Penyelenggaraan Negara Yang Bers1h dan Bebas dan Kceupsr, Kolusi, dan Nepotlsme (lernbaran Negara Republ1k lndones,a Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 3851);
4. 2 Undang - undang Nomo1 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Rep,\_iblik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. 3 Undang - undang Nomor 32 T ahun 2004 ten tang Pemennt,han Daerah (lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 N � mor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41137) sebagaimana tetah diubah beberapa kati terakfur dengan Undang undang Nomor 12 Tahun 2008 tenlang Perubahan Kedua � las Undang - undang Nomor 32 T ahun 2004 tcn\ang Pemerin � han Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 N9"1or 59. Tambahan Lernbaran Negara Repub!tk Indonesia nomor 4841);
4. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimba19an Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Datrah
-,
•
5. Undang - unclang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provmsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691):
6. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849),
7. Peraturan Pemerintah Repubhk Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan provmsr sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2000 NOl'OOf 54. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 135. Tambahan Lembaran Negara Republlk lndonesla Nomor 5053):
5. g Peraluran Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108:
6. 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Prociuk Hukum Oaerah :
7. 11 Peraturan Oaerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagufandang Biaro Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama alas Peraturan Oaerah Kabupaten Kepufauan Srev Tagulandang Biaro Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Ketja Oinas Oaerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Lembaran Oaerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2010 Nomor6).
12. Peraturan Oaerah Kabupaten Kepulauan Stau Tagulandang Biaro Nomor 11 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Qaerah Kabupaten Kepulauan Srau Tagulandang ararc Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Oaerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2010 Nomor 11).
13. Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang aiarc Nomor 22 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah Kabupaten Kepulauan Srau Tagulandang Bmro Tahun Anggaran 2011 (Senta Oaerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 22 Tahun 2010):
10. 14 Peraluran Bupab Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Alas Peraturan Bupati Keputauan Srau Tagulandang Biaro Nomor 13 Tahun 2009 tentang Kedudukan. Susunan, Uraian Tugas dan Fungsi Orgarnsasi dan Tata Ketja Perusahaan Pe!ayaran Oaerah (Serita Daerah Kabupaten Kepulauan Srau Tagulandang Biaro Tahun 2010 Nomor 6)
Memperhabkan: Kepvtusan Menteri Perhubungan tentang
Nomor 52 Tahun 200&lt;1 Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan
Menetapkan
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGUlANDANG BlARO TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTlS SIAU- TAGULANOANG
BAB!
KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Oa1am Peraturan Bupati mi yang dimaksud dengan :
- 1 Oaerah adalah Kabupaten Kepulauan s.au Tagulandang Biaro,
- 2 Pemermtah Oaerah adalah Bupati dan Perangkat Oaerah sebagai unsur penyelenggc1rac1n Pemenntahan Daerah;
3. Kepala Oaerah adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- 4 Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan legislatif Oaerah:
- 5 Sadan adalah suatu bentuk Sadan Usaha Milik Oaerah yaitu Perusahaan Oaerah Kabupaten Kepulauan S1au T agulandang Biaro:
6. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang 81aro;
7. Pelabuhan adalah Tempat yang terdiri dan daratan danlatau perairan dengan batas-batas tertentu sebaga1 !empat kegiatan pemerintahan dan kegialan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik tun.in penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat beliabuh kapal yang di!engkapi dengan fasihtas keselamalan dan keamanan Pefayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpil'ldahan intra dan antarmoda transportasi
- 8 Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayam kegiatan angkutan laut dalam negen dan mtemasional, ahh muatan angkutan laut dalam negeri dan intemasmnal da!am jumlah besar. dan sebagai tempat asal lujuan penumpang dan /atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayaran an\ar provinsi
- 9 Angkutan Penyeberangan adalah Angkutan yang berfungs1 sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan Jaringan jalan atau jaringan jalur kereta yang terputus karena adanya peralran. untuk mengangkut penumpang, kendaraan beserta muatannya dengan menggunakan kapal type Roll on - roll off
MAKSUO DAN TUJUAN
- (1) Menetapkan Tarif Angkutan Penyeberangan Ke1as VIP, Ekonomi, Kendarc1an dan Barang Untas Siau--Tagulandang di Kabupalen Kepulauan Siau Tagulandang Biaro:
- (2) MewuJudkan Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat.
..
.,
'
N/A
Pasal 3

- (1) Tanf Aogkutan Penyeberangan Kelas VIP. Ekonomi. Kendaraan dan Barang Untas S\au - Tagulandang ada\ah sebagaimana lercantum dalam Lampiran Keputusan mi,
- (2) Angkutan Penyeberangan untuk Kendaraan dibedakan dalam B (delapan) Golongan yaitu.
Sepeda Motor dibawah 500 cc dan gerobak Dorong.
Sepeda Motor Besar ('!: 500 cc dan kendaraan roda 3).
Kendaraan bermotor berupa Mobil Jeep, Sedan. Minicab. Minibus. Mrkrolet. Pick up. Staton Wagon dengan pan1ang sempar 5 meter dan setemsnya
Kendaraan bermotor berupa Mobil Bus. Mobil Barang (Truck) I Tangk1 ukuran sedang. dengan panjang sampar dengan 7 meter dan sejerusnva.
Kendaraan bermotor berupa Mob11 Bus. Mobil Barang (Truck) I Tangki dengan ukuran panJang lebih dan 7 meter samoer dengan 10 meter dan sejerusoya. dan kereta penank tanpa gandengan
- Kendaraan bermotor berupa Mobd Barang (Truck Tronton) I tangk1. kereta penank beriktit gandengan serta kendaraan ala! berat dengan parqanq leb1h dan 10 meter sampar dengan 12 meter dan sejenisnva
Kendaraan bermotor berupa Mobil Barang (Truck/Tronton) / tangk1, kendaraan alat berat dan kereta penarik gandengan dengan panjang lebrh 12 meter dan sejemsnya
Golongan VII
Golonganvm
Golongan VI
Golongan V
Golongan IV
Golongan II
Golongan m
Golongan I
Sepeda
Untuk pengangkutan ala\ - ala\ beral alau besar dengan beral dr alas 12 (dua belas) ton. harus terlebrh dahulu mendapa\ persetujcan dari Dinas Perhubungan Komunikas1 dan lnformahka Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Braro dan penetapan tar1f ketebman berat dr alas 12 ton ditenfukan berdasarkan tarif bidang
Pengemud1. Kondektur Kendaraan denaksud pada pasal 3 ayat 2 Mak dtkenakan tanf penumpang dengan ke\en\uan unluk kendaraan Golongan Ill adalah 1 (satu) orang, Golongan IV, V, VI. VII dan VIII maksenal 2 (dua) orang dan untuk pengemudi kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan sepeda dikenakan tarif penumpang
Tanf Angkutan Penyeberangan sebagaimana dunaksud pada pasat 2 ayal (1) belum termasuk luran Wa)lb Dana Pertanggungan Kecelakaan Penumpang dari PT. (Persero) Asuransi Kerug1an Jase Raharja.
N/A
Pasal 7

Kepada Pelaksana Angkutan Penyeberangan (Operator) diw.:ipbkan untuk menjaga, rremejoara keselamatan angkutan penyeberang.:in dan kelangsungan serta peningkatan pelayanan angkutan penyeberangan di Kabupaten Keputau.:in Siau Taguland.:ing Biaro.
Sel\ap pungutan yang berkanan dengan tarif .:ingkutan penyeberangan harus terleb1h dahulu mendapatkaf! perselujuan dari Dmas Perhubungan Komunikasi dan lnformatika Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Btaro.
N/A
Pasal 9

nmas Perhubungan Komumkasi dan lnformalika Kabupaten Kepulauan Siau Tagulanclang Biaro melakukan Pengawasan dan Pengendahan terhadap pel.:iksanaan Per.:ituran mi
8ABIV
KETENTUAN PENUTUP
P.:isa! 10
Peraturnn Bupali m1 mula1 berlaku pad.:i t.:inggal diundangkan Agar sellap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati tm dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Kepulau.:in Siau Tagulandang 61.:iro.
Ditetapkan d1 Ondong Siau pada t.:i a � 4 Februe.rt2011
IJl"C',!-� EP\l\_ � ,, � AN SIAU TAGULANDANG 81AR0,
SERITA OAERAH KA8llPATEN KEPUlAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN 2011 NOMOR 1 8
.,
'
'
TANGGAL
;,4 PEBRUARI 2011
1 8
TAHUN 2011
NOMOR
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN
SIAU TAGULANDANG BIARO
PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN KELAS VIP. EKONONU.
KENDARAAN DAN BARANG LINTAS SIAU TAGULANDANG (PP)
| NO | JENIS MUATAN | SATUAN | TARIF TERPAOU I RP\ |
|------|--------------------------------------------|----------|-----------------------|
| A | P£NUMPANG VIP: | | |
| | - KAMAR | Orang | 48.000 |
| | - KURSI | Orang | 30.200 |
| | EKONOMI: | | |
| | - or,,,.sA | Orang | 20.000 |
| | - ANAK-ANAK | Orang | 15.000 |
| B | KENDARAAN | | |
| | - GOLONGAN I (Sepeda) | Unit | 25.000 |
| | - GOLONGAN II ( Sepeda Motor < 500 cc | Unit | 50.000 |
| | - GOLONGAN II[ (Sepeda Motor > 500 cc ) | Unit | - |
| | - GOLONGAN IV (Sedan - l 300 Pnp - kosoog) | Unit | 205.000 |
| | - GOLONGAN IV (Pick Up - L 300 Brg Kosong) | Unit | 206.000 |
| | • GOlONGAN V {Bus JO Kursi - Kosong) | Unit | 328.000 |
| | - GOLONGAN V ( Truck Roda 4 Kosong) | Umt | 330.000 |
| | - GOLONGAN VI (Bus Kota 60 kursi kosoog) | Unit | 525.000 |
| | - GOLONGAN VI (Truck Roda 6) | Unit | 527.000 |
| | • GOLONGAN VI! ( Truck Roda 10) | Unit | 675.000 |
| | - GOLONGAN VIII ( Alat Berat Roda Bes, ) | Unit | 5.000.000 |
| c | BARANG | | |
| | • DIATAS KENDARAAN | M' | 22.000 |
| | · CURAH PACKING (rxetas Patet) | M' | 36 500 |
� UPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANOANG BlARO,
;:z
Jt
c::s.\_\_\_
TONI SUP1T
'""
Menimbang:
Mengingat
.
BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARD
pERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANOANG BIARO
� OMOR1 9 TAHUN 2011
TENT ANG
PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KARENA WARIS, HIBAH WASIAT DAN PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN
OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANOANG BtAfiO,
a.
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang aerc Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, d1pandang perlu menetapkan Peraturan Bupa\1 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Alas Tanah dan Bangunan pada Wans, Hibah wasnt dan Pemberian Hak Pengelolaan;
- b. bahwa berdasanlan pert1mbangan !.ebaga1mana dimaksud pada huruf a diatas. maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupat, Keputauan Siau Tagulandang B,aro.
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendanataan Negara {Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Repubnk Indonesia Nomor 4355):
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemermtahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4437), sebaqatmana telah d1ubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Alas Undang.undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemennlahan Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-ondang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Per,mbangan Keuangan Antara Pemermtah Pusat dan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndooes1a Nomor 4438);
4. Undang·undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Keputauan Siau TagulandallQ Brarc di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republ1k Indonesia Tahun 2007 Nornor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NomOf 4691);
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat
:
Menetapkan
:
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan mengenai penetapan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN);
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3760);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN).
N/A
Pasal 2

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) mempunyai tarif dalam bentuk satuan rupiah.
- (2) Dalam hal permintaan produk data pemotretan jarak jauh untuk pemanfaatan kegiatan :
- a. pertahanan keamanan dan penelitian oleh instansi pemerintah dan perguruan tinggi dikenakan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- b. penanganan bencana alam tidak dikenakan biaya.
N/A
Pasal 3

Seluruh penerimaan yang bersumber dari jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disetor langsung ke Kas Negara.
N/A
Pasal 4

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd ABDURRAHMAN WAHID
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2000 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd DJOHAN EFFENDI
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3

Pengertian Kas Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3994
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah.
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3.Undang-Undang . . . .
SALINAN
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11)
Menetapkan
MEMUTUSKAN
- PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAERAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom
3. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Batang Hari.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari.
8. Badan Keuangan Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari.
10. Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Jabatan fungsional adalah Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Jabatan fungsional Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari.
11. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
12. Unit Pelaksana Teknis Badan selanjutnya disingkat dengan UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2

- (1) Badan Keuangan Daerah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3

Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4

Badan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan penyiapan kebijakan teknis dibidang Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan;
- b. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum Bidang Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan;
- c. pembinaan dan Pelaksanaan tugas Bidang Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan;
- d. koordinasi dibidang Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan;
- e. penyelenggaraan Bendahara Umum Daerah (BUD);
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

- (1) Badan Keuangan Daerah terdiri atas :
- a. sekretariat;
- b. bidang PBB dan BPHTB;
- c. bidang Pajak Daerah Lainnya;
- d. bidang Retribusi Daerah;
- e. bidang Pendapatan Lain-Lain;
- f. bidang Anggaran dan Perbendaharaan;
- g. bidang Akuntansi dan Pelaporan; dan
- h. kelompok Jabatan Fungsional;
- i. UPTD.
- (2) Badan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 6

- (1) Sekretariat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Keuangan Daerah.
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan pembinaan dan perumusan kebijakan teknis ketatausahaan, administrasi perencanaan, evaluasi, kepegawaian, keuangan, umum dan aset;
- b. pelaksanaan analisis perencanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan fasilitasi;
- c. penyiapan materi dan rancangan peraturan, kebijakan teknis serta menghimpun Peraturan Perundang -undangan;
- d. pelaksanaan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan daerah;
- e. pelaksanaan urusan administrasi umum, aset dan kepegawaian;
- f. pelaksanaan urusan rumah tangga, urusan perlengkapan dan urusan administrasi perjalanan dinas dan aset;
- g. penyusunan dan pengajuan perencanaan kebutuhan dan penganggaran serta pelaksanaan pengadaan barang milik daerah (sarana dan prasarana);
- h. pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan serta penatausahaan barang milik daerah;
- i. pelaksanaan pengajuan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah;
- j. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah dilingkungan Badan yang ada dalam penguasaannya;
- k. pelaksanaan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
- l. penyusunan dan penyampaian laporan pengelolaan barang milik daerah;
- m. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan dibidang tugas; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi Sekretariat
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 9

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf terdiri atas :
- a. subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. subbagian Hukum dan Kepegawaian; dan
- c. subbagian Umum.
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas
Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 10

- (1) Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan berada dibawah Sekretariat.
- (2) Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
- (3) Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan melaksanakan tugas penatausahaan Keuangan, Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Subbagian Hukum dan Kepegawaian
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 11

- (1) Subbagian Hukum dan Kepegawaian berada dibawah Sekretariat.
- (2) Subbagian Hukum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Subbagian Hukum dan Kepegawaian melaksanakan tugas melakukan penelaahan, kajian hukum dan pelayanan urusan kepegawaian.
Paragraf 3
Kedudukan dan Tugas Subbagian Umum
BAB IV - SEKRETARIAT
Pasal 12

- (1) Subbagian Umum berada dibawah sekretariat.
- (2) Subbagian Umum dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Subbagian Umum melaksanakan tugas pelayanan administrasi umum (surat menyurat), pengelolaan aset, rumah tangga dan kehumasan.
BAB V - BIDANG PBB dan BPHTB
Pasal 13

- (1) Bidang PBB dan BPHTB berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang PBB dan BPHTB dipimpin oleh Kepala Bidang.
BAB V - BIDANG PBB dan BPHTB
Pasal 14

Bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian dan perumusan kebijakan teknis dibidang Pendataan, Pendaftaran, Penilaian, Penetapan, Keberatan dan Penagihan PBB dan BPHTB
BAB V - BIDANG PBB dan BPHTB
Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang PBB dan BPHTB menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan rencana program kerja dibidang PBB dan BPHTB;
- b. perumusan kebijakan teknis pendataan Pendaftaran, Penilaian, Penetapan, Penilaian, Keberatan dan Penagihan PBB dan BPHTB;
- c. melaksanakan koordinasi pengelolaan PBB dan BPHTB;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengarahan pengelolaan PBB dan BPHTB;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan PBB dan BPHTB;
- f. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pengelolaan PBB dan BPHTB;
- g. Pelaksanaan pelayanan PBB dan BPHTB;
- h. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan secara berkala.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi Bidang PBB dan BPHTB
BAB V - BIDANG PBB dan BPHTB
Pasal 16

Bidang PBB dan BPHTB, terdiri atas:
- a. subbidang Pendataan dan Pendaftaran PBB dan BPHTB;
- b. subbidang Penilaian, Penetapan dan Keberatan PBB dan BPHTB; dan
- c. subbidang Penagihan PBB dan BPHTB.
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas
Subbidang Pendataan dan Pendaftaran PBB dan BPHTB
BAB V - BIDANG PBB dan BPHTB
Pasal 17

- (1) Subbidang Pendataan dan Pendaftaran PBB dan BPHTB berada dibawah Bidang PBB dan BPHTB.
- (2) Subbidang Pendataan dan Pendaftaran PBB dan BPHTB dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang PBB dan BPHTB.
- (3) Subbidang Pendataan dan Pendaftaran PBB dan BPHTB, mempunyai tugas melaksanakan pendataan, pendaftaran dan pemprosesan PBB dan BPHTB.
Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas
Subbidang Penilaian, Penetapan dan Keberatan PBB dan BPHTB
BAB V - BIDANG PBB dan BPHTB
Pasal 18

- (1) Subbidang Penilaian, Penetapan dan Keberatan PBB dan BPHTB berada dibawah Bidang PBB dan BPHTB.
- (2) Subbidang Penilaian, Penetapan dan Keberatan PBB dan BPHTB dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang PBB dan BPHTB.
- (3) Subbidang Penilaian, Penetapan dan Keberatan PBB dan BPHTB, mempunyai tugas memeriksa, meneliti, memvalidasi, menilai, menetapkan PBB dan BPHTB dan keberatan PBB dan BPHTB.
Paragraf 3
Kedudukan dan Tugas Subbidang Penagihan PBB dan BPHTB
BAB V - BIDANG PBB dan BPHTB
Pasal 19

- (1) Subbidang Penagihan PBB dan BPHTB berada dibawah Bidang PBB dan BPHTB.
- (2) Subbidang Penagihan PBB dan BPHTB dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang PBB dan BPHTB.
- (3) Subbidang Penagihan PBB dan BPHTB, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mendistribusikan dan penagihan PBB dan BPHTB.
BAB VI - BIDANG PAJAK DAERAH LAINNYA
Pasal 20

- (1) Bidang Pajak Daerah Lainnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Pajak Daerah Lainnya dipimpin oleh Kepala Bidang.
BAB VI - BIDANG PAJAK DAERAH LAINNYA
Pasal 21

Bidang Pajak Daerah Lainnya mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian dan perumusan kebijakan teknis dibidang Pendataan, Pendaftaran, Penilaian, Penetapan, Penilaian, Keberatan dan Penagihan Pajak Daerah.
BAB VI - BIDANG PAJAK DAERAH LAINNYA
Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pajak Daerah Lainnya menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan rencana program kerja dibidang pajak daerah
- b. perumusan kebijakan teknis pendataan Pendaftaran, Penilaian, Penetapan, Penilaian, Keberatan dan Penagihan Pajak Daerah;
- c. melaksanakan koordinasi pengelolaan Pajak Daerah;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengarahan pengelolaan Pajak Daerah;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pajak daerah dibidang Pajak Daerah;
- f. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pengelolaan Pajak Daerah;
- g. pelaksanaan pelayanan Pajak Daerah; dan
- h. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan secara berkala.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi Bidang Pajak Daerah Lainnya
BAB VI - BIDANG PAJAK DAERAH LAINNYA
Pasal 23

Bidang Pajak Daerah Lainnya, terdiri atas:
- a. subbidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah;
- b. subbidang Penilaian, Penetapan dan Keberatan Pajak Daerah; dan
- c. subbidang Penagihan Pajak Daerah.
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas
Subbidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah
BAB VI - BIDANG PAJAK DAERAH LAINNYA
Pasal 24

- (1) Subbidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah berada dibawah Bidang Pajak Daerah Lainnya.
- (2) Subbidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya.
- (3) Subbidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah, mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan pendaftaran pajak daerah.
Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas
Subbidang Penilaian, Penetapan dan Keberatan Pajak Daerah
BAB VI - BIDANG PAJAK DAERAH LAINNYA
Pasal 25

- (1) Subbidang Penilaian, Penetapan dan Keberatan Pajak Daerah berada dibawah Bidang Pajak Daerah Lainnya.
- (2) Subbidang Penilaian, Penetapan dan Keberatan Pajak Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya.
- (3) Subbidang Penilaian, Penetapan dan Keberatan Pajak Daerah, mempunyai tugas memeriksa, meneliti, memvalidasi, menilai, menetapkan Pajak Daerah dan keberatan Pajak Daerah.
Paragraf 3 Kedudukan dan Tugas Subbidang Penagihan Pajak Daerah
BAB VI - BIDANG PAJAK DAERAH LAINNYA
Pasal 26

- (1) Subbidang Penagihan Pajak Daerah berada dibawah Bidang Pajak Daerah Lainnya.
- (2) Subbidang Penagihan Pajak Daerah dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya.
- (3) Subbidang Penagihan Pajak Daerah, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mendistribusikan dan penagihan pajak daerah.
BAB VII - BIDANG RETRIBUSI DAERAH
Pasal 27

- (1) Bidang Retribusi Daerah berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Retribusi Daerah Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang.
BAB VII - BIDANG RETRIBUSI DAERAH
Pasal 28

Bidang Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian dan perumusan kebijakan teknis dibidang Pendataan, Pendaftaran, Penilaian, Penetapan, Keberatan dan Penagihan Retribusi Daerah.
BAB VII - BIDANG RETRIBUSI DAERAH
Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan rencana program kerja dibidang Retribusi Daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis pendataan Pendaftaran, Penilaian, Penetapan, Penilaian, Keberatan dan Penagihan Retribusi Daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi pengelolaan Retribusi Daerah;
- d. pembinaan dan pengarahan pengelolaan Retribusi Daerah;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan Retribusi Daerah;
- f. pengendalian dan pengawasan pengelolaan Retribusi Daerah;
Bagian Kedua
Susunan Organisasi Bidang Retribusi Daerah
BAB VII - BIDANG RETRIBUSI DAERAH
Pasal 30

Bidang Retribusi Daerah, terdiri atas:
- a. subbidang Pendataan dan Pendaftaran Retribusi Daerah;
- b. subbidang Penilaian, Penetapan dan Keberatan Retribusi Daerah; dan
- c. subbidang Penagihan Retribusi Daerah.
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas
Subbidang Pendataan dan Pendaftaran Retribusi Daerah
BAB VII - BIDANG RETRIBUSI DAERAH
Pasal 31

- (1) Subbidang Pendataan dan Pendaftaran Retribusi Daerah berada dibawah Bidang Retribusi Daerah.
- (2) Subbidang Pendataan dan Pendaftaran Retribusi Daerah dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Retribusi Daerah.
- (3) Subbidang Pendataan dan Pendaftaran Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan Pendataan dan Pendaftaran Retribusi Daerah.
Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas
Subbidang Penilaian, Penetapan dan Keberatan Retribusi Daerah
BAB VII - BIDANG RETRIBUSI DAERAH
Pasal 32

- (1) Subbidang Penilaian, Penetapan dan Keberatan Retribusi Daerah berada dibawah Bidang Retribusi Daerah.
- (2) Subbidang Penilaian, Penetapan dan Keberatan Retribusi Daerah dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Retribusi Daerah.
- (3) Subbidang Penilaian, Penetapan dan Keberatan Retribusi Daerah, mempunyai tugas memeriksa, meneliti, memvalidasi, menilai, menetapkan Retribusi Daerah dan Keberatan Retribusi Daerah.
Paragraf 3
Kedudukan dan Tugas
Subbidang Penagihan Retribusi Daerah
BAB VII - BIDANG RETRIBUSI DAERAH
Pasal 33

- (1) Subbidang Penagihan Retribusi Daerah berada dibawah Bidang Retribusi Daerah.
- (2) Subbidang Penagihan Retribusi Daerah dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Retribusi Daerah.
- (3) Subbidang Penagihan Retribusi Daerah mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mendistribusikan dan penagihan Retribusi Daerah.
BAB VIII - BIDANG PENDAPATAN LAIN-LAIN Bagian Kesatu
Pasal 34

- (1) Bidang Pendapatan Lain-Lain berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Pendapatan Lain-Lain dipimpin oleh Kepala Bidang.
BAB VIII - BIDANG PENDAPATAN LAIN-LAIN Bagian Kesatu
Pasal 35

Bidang Pendapatan Lain-Lain mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian dan perumusan kebijakan teknis dibidang Pendapatan Lain-Lain.
BAB VIII - BIDANG PENDAPATAN LAIN-LAIN Bagian Kesatu
Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bidang Pendapatan Lain-Lain menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan rencana program kerja dibidang Pendapatan lain-lain;
- b. perumusan kebijakan teknis pendataan, Penilaian, dan Penetapan;
- c. koordinasi pengelolaan Pendapatan Lain-Lain;
- d. pembinaan dan pengarahan pengelolaan Pendapatan Lain-Lain;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan Pendapatan Lain-Lain;
- f. pengendalian dan pengawasan pengelolaan Pendapatan Lain-Lain;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan secara berkala.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi Bidang Pendapatan Lain-Lain
BAB VIII - BIDANG PENDAPATAN LAIN-LAIN Bagian Kesatu
Pasal 37

Bidang Pendapatan Lain-Lain, terdiri atas:
- a. subbidang Dana Transfer Daerah;
subbidang . . .
subbidang Penyertaan Modal dan Pemakaian Kekayaan Daerah; dan b. c. subbidang Pendapatan Asli Daerah lainnya.
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas Subbidang Dana Transfer Daerah
BAB VIII - BIDANG PENDAPATAN LAIN-LAIN Bagian Kesatu
Pasal 38

- (1) Subbidang Dana Transfer Daerah berada dibawah Bidang Pendapatan Lain-Lain.
- (2) Subbidang Dana Transfer Daerah dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bidang Pendapatan Lain-Lain.
- (3) Subbidang Dana Transfer Daerah mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengolah data, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas urusan penatausahaan Dana Transfer Daerah.
Paragraf 2 Kedudukan dan Tugas
Subbidang Penyertaan Modal dan Pemakaian Kekayaan Daerah
BAB VIII - BIDANG PENDAPATAN LAIN-LAIN Bagian Kesatu
Pasal 39

- (1) Subbidang Penyertaan Modal dan Pemakaian Kekayaan Daerah berada dibawah Bidang Pendapatan Lain-Lain.
- (2) Subbidang Penyertaan Modal dan Pemakaian Kekayaan Daerah dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendapatan Lain-Lain.
- (3) Subbidang Penyertaan Modal dan Pemakaian Kekayaan Daerah mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengolah data, menilai, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas urusan Penyertaan Modal dan Pemakaian Kekayaan Daerah.
Paragraf 3
Kedudukan dan Tugas Subbidang Pendapatan Asli Daerah Lainnya
BAB VIII - BIDANG PENDAPATAN LAIN-LAIN Bagian Kesatu
Pasal 40

- (1) Subbidang Pendapatan Asli Daerah Lainnya berada dibawah Bidang Pendapatan Lain-Lain.
- (2) Subbidang Pendapatan Asli Daerah Lainnya dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendapatan Lain-Lain.
- (3) Subbidang Pendapatan Asli Daerah Lainnya mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengolah data, menilai, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas urusan Pendapatan Asli Daerah Lainnya.
BAB IX - BIDANG ANGGARAN DAN PERBENDHARAAN
Pasal 41

- (1) Bidang Anggaran dan Perbendaharaan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Anggaran dan Perbendaharaan dipimpin oleh Kepala Bidang.
BAB IX - BIDANG ANGGARAN DAN PERBENDHARAAN
Pasal 42

Bidang Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan menyiapkan bahan pembinaan, pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis dibidang Anggaran dan Perbendaharaan
BAB IX - BIDANG ANGGARAN DAN PERBENDHARAAN
Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Bidang Anggaran dan Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan pembinaan, pengoordinasian dan penyusunan kebijakan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan daerah;
- b. perumusan prosedur penyusunan kebijakan dan pedoman teknis Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
- c. pengkoordinasian penyelenggaran pengelolaan keuangan yang meliputi anggaran, perbendaharaan,Kas daerah dan belanja pegawai;
- d. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan administrasi keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan pedoman petunjuk teknis;
- e. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan anggaran;
- f. pengendalian anggaran dan kas;
- g. penyusunan kebijakan umum anggaran dan Belanja dalam rangka pelaksanaan anggaran kegiatan satuan kerja perangkat daerah;
- h. pelaksanaan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- i. pelaksanaan pengendalian anggaran kegiatan satuan kerja perangkat daerah;
- j. penyiapan, penetapan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran;
- k. pemantauan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD);
- l. penyelenggaraan penyiapan anggaran kas daerah;
- m. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan anggaran;
- n. pengolahan data perencanaan anggaran daerah dan belanja daerah;
- o. penyusunan kebijakan dan pedoman teknis operasional penyelenggaraan perbendaharaan;
- p. perumusan kebijakan teknis di bidang penerimaan dan pengeluaran kas;
- q. penyelenggaraan Fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
- r. pelaksanaan administrasi penerimaan dan pengeluaran daerah yang berupa kas dan yang setara kas;
- s. pelaksanaan dan pengendalian, penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;
- t. penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas;
- u. penyelenggaraan pembinaan bidang perbendaharaan;
- v. pelaksanaan pengujian atas tagihan dan memerintahkan/menolak pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;
- w. melakukan penatausahaan dana transfer daerah sesuai dengan rekening kas umum daerah;
- x. pengesahan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD;
- y. pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan secara berkala.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi Bidang Anggaran dan Perbendaharaan
BAB IX - BIDANG ANGGARAN DAN PERBENDHARAAN
Pasal 44

Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, terdiri atas:
- a. subbidang Anggaran;
- b. subbidang Perbendaharaan; dan
- c. subbidang Belanja Pegawai.
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas Subbidang Anggaran
BAB IX - BIDANG ANGGARAN DAN PERBENDHARAAN
Pasal 45

- (1) Subbidang Anggaran berada dibawah Bidang Anggaran dan Perbendaharaan
- (2) Subbidang Anggaran dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan.
- (3) Subbidang Anggaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi serta pembinaan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (1) Subbidang Perbendaharaan berada dibawah Bidang Anggaran dan Perbendaharaan.
- (2) Subbidang Perbendaharaan dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan.
- (3) Subbidang Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi serta pembinaan dalam pelaksanaan Perbendaharaan.
Paragraf 3
Kedudukan dan Tugas Subbidang Belanja Pegawai
BAB IX - BIDANG ANGGARAN DAN PERBENDHARAAN
Pasal 47

- (1) Subbidang Belanja Pegawai berada dibawah Bidang Anggaran dan Perbendaharaan
- (2) Subbidang Belanja Pegawai dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan.
- (3) Subbidang Belanja Pegawai mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan, melaksanakan penghitungan dan penyusunan belanja pegawai.
BAB X - BIDANG AKUNTASI DAN PELAPORAN Bagian Kesatu
Pasal 48

- (1) Bidang Akuntansi dan Pelaporan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Akuntansi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Bidang.
BAB X - BIDANG AKUNTASI DAN PELAPORAN Bagian Kesatu
Pasal 49

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, utang piutang dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya dalam rangka menyusun laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.
BAB X - BIDANG AKUNTASI DAN PELAPORAN Bagian Kesatu
Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Bidang Akuntansi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
- a. mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja bidang akuntansi dan pelaporan;
- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan pemerintah daerah;
- c. penyiapan rancangan peraturan daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
- d. melakukan pembinaan kepada unit kerja dalam rangka pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah maupun akuntansi satuan kerja perangkat daerah (SKPD);
- e. melakukan Koordinasi dengan unit kerja terkait dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. menghimpun, memeriksa dan melaksanakan pembukuan pendapatan daerah;
- g. menghimpun, memeriksa dan pembukuan belanja daerah;
- h. menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- i. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan secara berkala.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi Bidang Akuntansi dan Pelaporan
BAB X - BIDANG AKUNTASI DAN PELAPORAN Bagian Kesatu
Pasal 51

Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri atas:
- a. subbidang Akuntansi Pendapatan Daerah;
- b. subbidang Akuntansi Belanja Daerah; dan
- c. subbidang Pelaporan Keuangan Daerah.
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas Subbidang Akuntansi Pendapatan Daerah;
BAB X - BIDANG AKUNTASI DAN PELAPORAN Bagian Kesatu
Pasal 52

- (1) Subbidang Akuntansi Pendapatan Daerah berada dibawah Bidang Akuntansi dan Pelaporan.
- (2) Subbidang Akuntansi Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan.
- (3) Subbidang Akuntansi Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang Akuntansi Pendapatan Daerah.
Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Subbidang Akuntansi Belanja Daerah
BAB X - BIDANG AKUNTASI DAN PELAPORAN Bagian Kesatu
Pasal 53

- (1) Subbidang Akuntansi Belanja Daerah berada dibawah Bidang Akuntansi dan Pelaporan.
- (2) Subbidang Akuntansi Belanja Daerah dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan.
- (3) Subbidang Akuntansi Belanja Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang akuntansi belanja daerah.
Paragraf 3
Kedudukan dan Tugas Subbidang Pelaporan Keuangan Daerah
BAB X - BIDANG AKUNTASI DAN PELAPORAN Bagian Kesatu
Pasal 54

- (1) Subbidang Pelaporan Keuangan Daerah berada dibawah Bidang Akuntansi dan Pelaporan.
- (2) Subbidang Pelaporan Keuangan Daerah dipimpin oleh Kepala Subbidang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan.
- (3) Subbidang Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi serta pembinaan dalam penyusunan laporan keuangan daerah.
BAB XI - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 55

- (1) Di lingkungan Badan Keuangan Daerah dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
BAB XI - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 56

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
BAB XII
Pasal 57

- (1) Di lingkungan Badan Keuangan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan sebagai pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang Badan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
BAB XIII - TATA KERJA
Pasal 59

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Badan Keuangan Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Badan Keuangan Daerah serta dengan instansi lain diluar lingkungan Badan Keuangan Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
BAB XIII - TATA KERJA
Pasal 60

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Badan Keuangan Daerah:
- a. bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masingmasing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan; dan
- b. wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB XIII - TATA KERJA
Pasal 61

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pemimpin satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
BAB XIII - TATA KERJA
Pasal 62

- (1) Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Badan Keuangan Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan organisasi wajib diolahdan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secarafungsional mempunyai hubungan kerja.
BAB XIII - TATA KERJA
Pasal 63

Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan penunjang pemerintahan dibidang keuangan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
BAB XIII - TATA KERJA
Pasal 64

Badan Keuangan Daerah harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Badan Keuangan Daerah.
BAB XIII - TATA KERJA
Pasal 65

Kepala Badan harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Badan Keuangan Daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
BAB XIII - TATA KERJA
Pasal 66

Badan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas Pembantuan :
- a. wajib berkoordinasi dengan Badan yang membidangi keuangan dan Instansi lain yang relevan; dan
- b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Keuangan dan Badan yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan di Provinsi.
BAB XIV - JENIS JABATAN
Pasal 67

- (1) Jabatan yang mengisi Struktur Organisasi Badan terdiri atas;
- a. Kepala Badan merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- b. Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- d. Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Kepala UPTB Kelas A merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- e. Kepala UPTB Kelas B, Kepala Subbagian pada UPTB Kelas A merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.
- f. Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan; dan
- (2) Selain jabatan sebagaimana diaksud pada ayat (1) terdapat jabatan pelaksana.
- (3) Setiap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
BAB XIV - JENIS JABATAN
Pasal 67

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan perundangundangan.
BAB XIV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 68

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 69

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 Nomor 64), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang uraian tugas dan fungsi serta tata kerja di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah wajib menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Bupati ini.
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 70

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.
Ditetapkan di Muara Bulian Pada Tanggal, 25 Oktober 2016
BUPATI BATANG HARI, ttd
SYAHIRSAH SY
Diundangkan di Muara Bulian Pada Tanggal, 25 Oktober 2016
Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
ttd BAKHTIAR
BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 NOMOR : 55
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
bahwa dalam rangka tertib administrasi bantuan keuangan kepada partai politik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
Menetapkan
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Pengganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN KAPUAS HULU.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik, anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Reoublik Indonesia Tahun 1945.
6. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik, selanjutnya disingkat DPP adalah Pengurus Partai Politik tingkat Pusat.
7. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik, selanjutnya disingkat DPC adalah Kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
8. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang perhitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara, dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
10. Badan Pemeriksa Keuangan, selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
BAB II - PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
Pasal 2

- (1) Pengurus partai politik tingkat Kabupaten mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Bupati.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa :
- a. surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC partai politik tingkat Kabupaten atau sebuatan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
- b. foto copy Nomor Wajib Pajak;
- c. surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD Kabupaten Kapuas Hulu yang dilegalisir oleh Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu;
- d. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
- e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik.
- f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten Kapuas Hulu tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan
- g. surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC tingkat Kabupaten atau sebutan lainnya di atas materai cukup dengan menggunakan kop surat partai politik.
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu dan Bupati Kapuas Hulu melalui Kepala Bagian Kesatuan Bangsa Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
BAB II - PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
Pasal 3

Dalam hal partai politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pada tahun anggaran berjalan, bantuan dana yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.
BAB III - VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK
Pasal 4

- (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik di Kabupaten Kapuas Hulu dilakukan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di ketuai oleh Kepala Bagian Kesatuan Bangsa Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang anggotanya terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu dan unsur Sekretariat Daerah.
- (3) Pembentukan Tim Penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
BAB III - VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK
Pasal 5

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik dibuat dalam berita acara.
- (2) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB III - VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK
Pasal 6

Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik disampaikan oleh tim verifikasi Kabupaten Kapuas Hulu kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
BAB IV - PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
Pasal 7

Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik tingkat kabupaten dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan daerah Kabupaten Kapuas Hulu atas persetujuan Bupati.
BAB IV - PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
Pasal 8

Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat kabupaten menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
BAB V - PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 9

Bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.
BAB V - PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 10

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berkaitan dengan :
- a. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- c. peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Kegiatan pendidikan politik dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.
BAB V - PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 11

Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berkaitan dengan :
- a. administrasi umum;
- b. berlangganan daya dan jasa;
- c. pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. pemeliharaan peralatan kantor.
BAB VI - LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
Pasal 12

Partai Politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.
BAB VI - LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
Pasal 13

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggunjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Rekapitulasi Realisasi Penerimaan dan Belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian Realisasi Belanja Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Perkegiatan; dan
- b. Barang Inventaris/Modal (Fisik), Barang Persediaan Pakai Habis dan Pengadaaan/Penggunaan Jasa.
- (3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB VI - LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
Pasal 14

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
BAB VI - LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
Pasal 15

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat Kabupaten kepada Bupati.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaskud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
BAB VI - LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
Pasal 16

Laporan pertanggunjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terbuka untuk diketahui masyarakat.
BAB VI - LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
Pasal 17

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Bupati.
BAB VII
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 21 April 2014
BUPATI KAPUAS HULU, ttd
A.M. NASIR
Diundangkan di Putussibau pada tanggal 22 April 2014
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,
YOHANA ENDANG
BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2014 NOMOR 14
LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN KAPUAS HULU
FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI...
Pada hari ini...tanggal...bulan...Tahun..., Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor... Tahun ...tanggal... telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan partai politik tahun ... yang diajukan oleh DPC Partai...
Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai... telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yand didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp...
Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai... ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN KAPUAS HULU
1...
Ketua
(...)
2...
3...
4...
5...
6...
Sekretaris
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
7...
Anggota
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN KAPUAS HULU
FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK ... TAHUN ANGGARAN...
Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik sebesar Rp..., yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal... bulan...tahun... sebagai berikut :
| NOMOR | JENIS PENGELUARAN | JUMLAH (Rp) | REALISASI (Rp) | KETERANGAN |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. | PENDIDIKAN POLITIK | | | |
| | a. Seminar; | | | |
| | b. Lokakarya; | | | |
| | c. Dialog interaktif; | | | |
| | d. Sarasehan; dan | | | |
| | e. Workshop | | | |
| B. | OPERASIONAL SEKRETARIAT | | | |
| | 1. Administrasi Umum | | | |
| | a. Keperluan ATK | | | |
| | b. Rapat Internal Sekretariat | | | |
| | c. Ongkos Perjalanan Dinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat | | | |
| | 2. Langganan Daya dan | | | |
(...)
BUPATI KAPUAS HULU,
A.M. NASIR
Jasa
- a. Telepon dan listrik
- b. Air Minum
- c. Jasa Pos dan Giro
- d. Surat menyurat
3. Pemeliharaan data dan arsip
4. Pemeliharaan peralatan kantor.
Jumlah
Mengetahui :
KETUA UMUM/KETUA,
(...)
BENDAHARA UMUM/BENDAHARA,
(...)
BUPATI KAPUAS HULU,
A.M. NASIR