PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 21 Tahun 2016
Tentang PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA CAMAT DI KABUPATEN KETAPANG
Berlaku: 17 Juni 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
:
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperhatikan kondisi geografis daerah, perlu mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik dengan memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan baik dibidang perizinan maupun non perizinan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 226 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan disebutkan bahwa pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat meliputi bidang perizinan dan non perizinan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat di Kabupaten Ketapang;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
14. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perijinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
Menetapkan
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 276);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1814;
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ketapang Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2015 Nomor 3);
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA CAMAT DI KABUPATEN KETAPANG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD Kabupaten Ketapang.
8. Kewenangan Bupati adalah hak kewajiban Bupati untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9. Pelimpahan Kewenangan adalah pendelegasian atau penyerahan kewenangan dari Bupati kepada Camat untuk memberikan perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, penyelenggaraan, pengawasan, penetapan serta pengumpulan data dan informasi, dan kewenangan lain yang dilimpahkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
10. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.
11. Perizinan adalah salah satu tindakan dari Pemerintah Daerah untuk membolehkan suatu kegiatan yang dimohonkan oleh masyarakat atau badan hukum.
12. Izin mendirikan bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB, adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
13. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
14. Pemutihan atau dengan sebutan nama lainnya adalah pemberian IMB terhadap bangunan yang sudah terbangun di kawasan yang belum memiliki RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK.
15. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
16. Izin Usaha Mikro adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dalam bentuk satu lembar.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud pelimpahan kewenangan adalah mewujudkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor/badan pelayanan terpadu di kabupaten.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Tujuan dari pelimpahan kewenangan adalah untuk:
- a. mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat sehingga menjadi lebih cepat, mudah dan terjangkau;
- c. mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah dalam memberikan pelayanan publik; dan
- d. mendorong tumbuhnya akuntabilitas kinerja aparatur kecamatan.
BAB III - PELIMPAHAN KEWENANGAN
Pasal 4

- (1) Bupati melimpahkan sebagian kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan kepada Camat.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk melakukan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (3) Dalam pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dengan SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1), Camat wajib mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dengan memperhatikan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
BAB III - PELIMPAHAN KEWENANGAN
Pasal 5

Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:
- a. pemberian IMB rumah tunggal tempat tinggal 1 (satu) lantai;
- b. pemberian IMB untuk bangunan sementara;
- c. pemberian IMB pemutihan rumah tempat tinggal;
- d. pemberian IMB tunggal bangunan usaha 1 (satu) lantai dengan luas ≤100 m 2 (khusus ruko dan bangunan usaha IUMK); dan
- e. izin usaha mikro yaitu usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.
BAB III - PELIMPAHAN KEWENANGAN
Pasal 6

Izin Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e antara lain :
- a. pemberian izin usaha batako, tegel, genteng, kerawang dan sejenisnya;
- b. pemberian izin usaha es batu rumah tangga;
- c. pemberian izin usaha penggilingan rempah;
- d. pemberian izin usaha penggilingan cabe dan sejenisnya;
- e. pemberian izin usaha pemotongan hewan;
- f. pemberian izin usaha pemintalan benang;
- g. pemberian izin usaha pembuatan batu bata;
- h. pemberian izin usaha pencucian kendaraan bermotor;
- i. pemberian izin usaha gilingan padi;
- j. pemberian izin usaha servis alat-alat elektronik (radio, TV, kulkas dan sejenisnya);
- k. pemberian izin usaha jual/beli ayam potong dan sejenisnya;
- l. pemberian izin usaha jual/beli batako, kerawang, genteng, batu bata dan sejenisnya;
- m. pemberian izin usaha perbengkelan sepeda;
- n. pemberian izin usaha jual/beli bunga, tanaman hias dan sejenisnya;
- o. pemberian izin usaha jual beli HP dan aksesoris;
- p. Pemberian izin usaha jual beli barang bekas kecuali pakaian import;
- q. pemberian izin usaha usaha penjahit dan jual bahan;
- r. pemberian izin usaha salon;
- s. pemberian izin usaha pangkas rambut;
- t. pemberian izin usaha jual beli tahu dan tempe;
- u. pemberian izin usaha penyewaan tenda dan perlengkapan hiburan;
- v. pemberian Izin usaha penyewaan kaset, video game dan sejenisnya;
- w. pemberian izin usaha penangkaran hewan;
- x. pemberian izin usaha toko kelontong;
- y. pemberian izin usaha toko sembako; dan
- z. pemberian izin usaha warung kopi.
BAB III - PELIMPAHAN KEWENANGAN
Pasal 7

Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:
- a. rekomendasi permohonan izin operasional sekolah swasta jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanan-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan jenis pendidikan di wilayah kerja kecamatan;
- b. rekomendasi permohonan sekolah swasta untuk berubah status menjadi sekolah negeri pada seluruh jenjang dan jenis pendidikan;
- c. rekomendasi tempat pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) di seluruh jenjang dan jenis pendidikan;
- d. rekomendasi Penetapan lokasi Tempat Pembuangan Sampah Akhir dan Tempat Pembuangan Sampah Sementara;
- e. rekomendasi izin pendaftaran Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang sosial, organisasi sosial, panti sosial, pengumpulan uang di wilayah kerja kecamatan;
- f. rekomendasi proposal bantuan;
- g. rekomendasi penelitian ilmiah;
- h. keterangan pindah domisili;
- i. rekomendasi izin kursus/keterampilan; dan
- j. rekomendasi penyelenggaraan pendidikan non formal yang ada di lingkungan wilayah kecamatan.
BAB III - PELIMPAHAN KEWENANGAN
Pasal 8

- (1) Retribusi yang diterima terkait pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dikelola oleh petugas retribusi kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Retribusi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah.
BAB IV - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Bupati dapat membentuk Tim yang dikoordinir oleh Sekretaris Daerah yang anggotanya terdiri dari SKPD terkait perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk sosialiasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan teknis tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria masing-masing bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh SKPD.
BAB IV - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 10

Tugas Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) antara lain:
- a. memonitoring pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan yang dilaksanakan oleh kecamatan;
- b. mengevaluasi pelaksanaan pelimpahan kewenangan;
- c. melaksanakan identifikasi permasalahan yang terjadi akibat adanya pelimpahan kewenangan pada setiap kecamatan;
- d. melaporkan hasil pembinaan tersebut kepada Bupati Ketapang; dan
- e. merumuskan kebijakan terkait pelaksanaan pelimpahan kewenangan.
BAB V - PEMBIAYAAN
Pasal 11

- (1) Dalam hal pelaksanaan pelimpahan kewenangan menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut merupakan pendapatan daerah dan wajib disetorkan ke kas daerah.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan tarif pajak dan retribusi daerah.
BAB V - PEMBIAYAAN
Pasal 12

Segala biaya yang timbul akibat diundangkannya peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang.
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 13

Pelimpahan Kewenangan kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak dapat dilimpahkan kembali oleh Camat kepada unit kerjanya di wilayah kecamatan.
Diundangkan di Ketapang pada tanggal 17 Juni 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,
M. MANSYUR
BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2016 NOMOR 21
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ketapang,
EDI RADIANSYAH, SH, MH
Pembina
NIP. 19700617 200003 1 001
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Ketapang Nomor 270 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Ketapang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.
Ditetapkan di Ketapang pada tanggal 17 Juni 2016
BUPATI KETAPANG,
MARTIN RANTAN