PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG PEMERINTAH Nomor TENTANG Tahun 1969
Tentang BENTUK-BENTUK USAHA NEGARA
Berlaku: 7 April 1969
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
:
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR1TAHUN1969 TENTANG
BENTUK-BENTUK USAHA NEGARA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa Perusahaan-perusahaan Negara sebagai unit ekonomi yang tidak terpisahkan dari sitim ekonomi Indonesia, perlu segera disesuaikan pengaturan dan pembinaannya menurut isi dan jiwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1966.
- b. bahwa dalam kenyataannya terdapat usaha Negara dalam bentuk Perusahaan Negara berdasarkan Undang-undang No. 19 Prp. tahun 1960 yang dirasakan tidak effisien, sehingga dipandang perlu untuk segera menertibkannya kembali;
- c. bahwa karena keadaan memaksa, sehubungan dengan perlu segera adanya tindakan yang cepat guna mengamankan kekayaan Negara yang tertanam dalam usaha-usaha Negara. maka pengaturannya dikeluarkan alam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang.
1. Pasal 20 ayat (1). pasal 22 ayat (1) dan pasal 33 Undang- undang Dasar 1945;
2. Ketatapan Majelis Permusayawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1966:
3. Indonesische Bedrijvenwet (Stbl. 1927 : 419 sebagaimana yang telah beberapa kali dirubah dan ditambah);
4. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Stbl. 1847 : 23 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah);
5. Undang-undang No. 19 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1960 No. 59, Tambahan LembaranNegara No. 1989);
MEMUTUSKAN ...
Menetapkan
MEMUTUSKAN :
: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Bentuk-bentuk
- Usaha Negara.
BAB I - KETENTUAN UMUM.
Pasal 1

.
Kecuali dengan atau berdasarkan Undang-undang, ditetapkan lain, usahausaha Negara berbentuk perusahaan dibedakan dalam:
1. Perusahaan Jawatan, disingkat PERDJAN;
2. Perusahaan Umum, disingkat PERUM;
3. Perusahaan Perseroan, disingkat PERSERO.
BAB I - KETENTUAN UMUM.
Pasal 2

.
- (1) PERJAN adalah Perusahaan Negara yang didirikan dan diatur menurut ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Indonesische Bedrijvenwet (Stbl. 1927: 419 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah).
- (2) PERUM adalah Perusahaan Negara yang didirikan dan diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Undangundang No. 19 Prp. tahun 1960.
- (3) PERSERO adalah penyertaan Negara dalam perseroan terbatas seperti diatur menurut ketentuan-ketentuan Kitab Undang- undang Hukum Dagang (Stbl. 1847: 23 sebagaimana yang telah beberapa kali duubah dan ditambah).
BAB I - KETENTUAN UMUM.
Pasal 3

.
- (1) Penyertaan Negara dalam suatu PERSERO sebagaimana yang tersebut dalam ayat (3) pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini berupa dan berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
- (2) Pemisahan kekayaan Negara untuk dijadikan modal penyertaan Negara dalam PERSERO dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Cara-cara penyertaan dan penata-usahaan pemilikan Negara atas PERSERO akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB II
Pasal 4

.
Semua Perusahaan Negara yang didirikan berdasarkan Undang-undang No. 19 Prp. tahun 1960 yang akan dialihkan ke dalam bentuk PERJAN dan PERSERO sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat-ayat (1) dan (3) pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, dengan ketentuan bahwa kekayaan Negara yang telah tertanam dalam Perusahaan Negara yang bersangkutan dapat dilanjutkan kegunaannya langsung dalam perusahaan penggantinya itu.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dapat disebut "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara 1969."
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

.
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 April 1969.
Sekretaris Negara Republik Indonesia,
ALAMSJAH Mayor Jenderal TNI
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkannya.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 April 1969. Presiden Republik Indonesia,
SOEHARTO
Jenderal TNI
PENJELASAN
Pasal 1

.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2

.
.
Cukup jelas.
.
Cukup jelas.
.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3

.
.
Cukup jelas.
.
Cukup jelas.
.
Walaupun modal penyertaan Negara dalam PERSERO berupa dan berasal dan kekayaan Negara yang dipisahkan, namun mengingat bahwa pemisahan kekayaan Negara untuk dijadikan modal PERSERO merupakan penanaman kekayaan Negara ini sangatlah erat hubungannya dengan kebijaksanaan keuangan Negara, maka dianggap perlu untuk mensentralisasi-kan penatausahaan pemilikan Negara atas perusahaan-perusahaan tersebut; hal mana akan diatur dalam suatu Peraturan Pemerintah.
Dalam Peraturan Pemerintah ini dimuat hal-hal lainnya yang perlu diatur yakni mengenai tata-cara, penyertaan modal saham Negara dalam PERSERO.
PENJELASAN
Pasal 4

.
Menurut ketentuan pasal 32 Undang-undang No. 19 Prp. tahun 1 960, maka secara formil dengan pengalihan bentuk ini Perusahaan Negara yang bersangkutan harus dilikwidir dan hasil likwidasinya harus disetor ke Kas Negara. Dengan ketentuan peralihan ini dimungkinkan penggunaan kekayaan Perusahaan yang lama oleh Perusahaan yang baru/penggantinya akan tetapi yang diberi bentuk hukum yang lain. Untuk Perusahaan yang akan dialihkan bentuknya, tetap harus dibuat/disusun neraca likwidasinya. Neraca likwidasi ini harus diperiksa dan disahkan oleh Direktorat Akuntan Negara.
REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pasal 5

.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6

.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7

.
Cukup jelas.
--------------------------------
CATATAN
Kutipan : LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1969 YANG TELAH DICETAK ULANG