UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TENTANG Tahun 1950
Tentang No Description
Berlaku: 27 Desember 1949
N/A
Preamble

Menimbang
- 1. bahwa Pemerintah Republik Indonesia Serikat dengan mempergunakan haknya yang termaktub dalam pasal 139 Konstitusi Republik Indonesia Serikat telah menetapkan Undangundang Darurat Republik Indonesia Serikat No. 6 tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat tahun 1950 No. 7) tentang pembentukan jabatan Gubernur Militer Ibu Kota;
2. bahwa Pemerintah Republik Indonesia dengan mempergunakan haknya yang termaktub dalam pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat No. 33 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 66) untuk mencabut kembali Undang-undang Darurat Republik Indonesia Serikat No.6 tahun 1950 yang tersebut pada angka 1 di atas;
3. bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam undangundang darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai undangundang;
- b. pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Mengingat
:
- a. pasal 127 dan 140 Konstitusi Republik Indonesia Serikat;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANGUNDANG DARURAT No. 33 TAHUN 1950 UNTUK MENCABUT KEMBALI UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA SERIKAT No. 6 TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKAN JABATAN GUBERNUR MILITER IBU KOTA, SEBAGAI UNDANG-UNDANG.
Pasal I.
Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 33 tahun 1950 untuk mencabut kembali Undang-undang Darurat No. 6 tahun 1950 tentang pembentukan jabatan Gubernur Militer Ibu Kota, ditetapkan sebagai undang-undang, yang berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 1

.
Undang-undang Darurat No. 6 tahun 1950 tentang pembentukan jabatan Gubernur Militer Ibu Kota, seperti yang termuat dalam lampiran, dicabut kembali terhitung mulai tanggal 1 Nopember 1950.
N/A
Pasal 2

.
- (1) Kekuasaan-kekuasaan dan kewajiban-kewajiban yang ada pada Gubernur Militer Ibu Kota diserahkan kepada instansi-instansi sipil, sekedar kekuasaan-kekuasaan dan kewajiban-kewajiban itu tidak bersifat militer seperti yang termaksud dalam ayat 2 pasal ini.
- (2) Kekuasaan-kekuasan dan kewajiban-kewajiban yang bersifat militer diserahkan kepada instansi-instansi militer yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan untuk memegang "Kekuasaan Militer" (Militer Gezag) di daerah bekas Gewes Jakarta dan Daerah-daerah sekitarnya.
N/A
Pasal 3

.
Peraturan-peraturan dan instruksi-instruksi yang telah dikeluarkan oleh Gubernur Militer Ibu Kota, lagi pula "Verordening Militer Gezag" yang diterbitkan oleh pemegang "Kekuasaan Militer" di daerah bekas Gewes Jakarta dan Daerah-daerah di sekitarnya selain Gubernur Ibu Kota, dan yang pada waktu dicabut kembali Undang-undang Darurat No. 6 tahun 1950 masih berlaku, tetap berlaku sampai dirubah, ditambah atau dicabut oleh instansi yang berhak, sebagaimana termaksud dalam ayat 2 pasal 2.
Pasal II.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Diundangkan pada tanggal 3 Juni 1955. Menteri Kehakiman, ttd. DJODY GONDOKUSUMO.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 1955. Presiden Republik Indonesia, ttd. SOEKARNO.
Menteri Pertahanan, ttd. IWA KUSUMASUMANTRI.
Menteri Dalam Negeri, ttd. SUNARYO.
PENJELASAN
Pasal 1

.
Adanya Gubernur Militer untuk Gewes Jakarta dan Daerah-daerah Sekitarnya dilangsungkan dengan sebutan "Gubernur Militer Ibu Kota." Gubernur Militer termaksud dalam ayat (1) pasal ini merangkap jabatan Komandan Territorial di daerahnya.
PENJELASAN
Pasal 2

.
Staatsblad 1940 No. 78 pasal 1 sub c ditambah kata-kata: "Gubernur Militer Ibu Kota untuk Gewes Jakarta dan Daerah-daerah Sekitarnya."
PENJELASAN
Pasal 3

.
Undang-undang darurat ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 1949 sejak saat pemulihan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat.
LAMPIRAN
Diumumkan Tanggal 26 Januari 1950, Menteri Kehakiman, ttd. DJODY GONDOKUSUMO.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman undang-undang darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia Serikat.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Januari 1950. Presiden Republik Indonesia, ttd.
SOEKARNO.
Menteri Pertahanan, ttd. HAMENGKUBUWONOIX.
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI BUTON PROVINS! SULAWESI Tl!:NGGARA
PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 8 TAHUN 2017
TENT ANG
DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BUTON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUTON,
- e. bahwa untuk mcngupayakan tcrwujudnya ketahanan pangan daerah &gt;:«:bagai bagian dan ketahanan pangan nasional, pemerintah dacrah Lelah mcmbentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Buton;
- b. bahwa dengan adanya pcrubahan vuaunan organisasi pcrangkat daerah di lingkungan Pemenntah Kabupaten Buton, Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Buton yang dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2013 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Buton, pcdu ditinjau kembali dan disesuaikan,
3. c bahwa berdasarkan pertimlmngan sebagaimana dimaksud dalam hurur a, dan huruf b, perlu menetapkan Pemturan Bupat1 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Buton;
- I. Pasal 18 ayat (6) Undang-UndRng Oasar Negara Repubhk
5. Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tf'"ntnng Pembentukan Daerah-Dacrah Tingkat !I d, Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tcntang Penmbangan Keuang&lt;m antare Pemerintah Puaat dan Pcmcrintahan D,lf'"rah (Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
8. 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tent.mg Pangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang Pemcnntahan Daerah (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5587), sebagrurnana telah diubah beberapa kali terakhir dcngan Undang-Undang Nomor 9 Tahuo 2015 tcntang Perubahan Kedua Alas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemermtahan Oaerah {Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 rentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Pres id en Nomor 83 Tahun 2006 ten tang Dewan Ketahanan Pangan;
8. Peraluran Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemenntahan yang Menjadi Kewenangan Pemenntah Kabupaten Buton sebagai Dacrah Otonom (Lembaran Dae rah Kabupaten Bu ton Tahun 201 O Nomor 112);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupatcn Buton;
10. Pemturan Bupau Buton Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tu.gas dan Fung,,,.i, eerta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupalen Buton;
MEMUTUSKAN:
Mcnctapkan PERATURAN BUPATJ TENTANG ORGANTSASI, SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TATA KERJA DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BUTON.
BAB II - PEMBENTUKAN, TUGAS, SUSUNAN ORGANISASI DAN SEKRETARIAT
Pasal 2

- jl) Dengan Peraturan Bupati mi, d1benluk Dewan Ketahanan Pangan Kabupalen Butun.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meru.pakan lembaga non 8tru.ktural yang dipunpin olch seorang ketua.
Bagian Kedua
Tugas
BAB II - PEMBENTUKAN, TUGAS, SUSUNAN ORGANISASI DAN SEKRETARIAT
Pasal 3

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten mcmpunyru tugas mernbanru Bupati dalam :
- a. merumuskan keb1Jakan dalam rangka mewuJudkan ketahanan pangan daerah dengan mcmpcrhatikan kcbijakan yang d,ternpkan Dewan Kctahanan Pangan Pusat dan De,.,.an Ketahanan Pangan Provinsi,
- c. melaksanakan evaluast dan pengendalian mewujudkan ketahanan pangan Kabup,,ten. dalam
- b. merumuskan kebJjakan dalam rangka mendorong keikutscrtaan dalam penyeienggaraan kctahanan pangan; d=
- (2) Tugas Dewan Ket..i.hanan Pangan Kabupaten !!eba � aunana dimaksud dalam ayat (1), mr:"liput.1 kegtatan di bidang pcnyecliaan pangan, drstribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan pcnanggulangan masalah pangan dan gi7i
Bagian Ket..tga Susunan Organisasi
BAB II - PEMBENTUKAN, TUGAS, SUSUNAN ORGANISASI DAN SEKRETARIAT
Pasal 4

- (I) Susunan Orgamsas. Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten terdiri dari :
- a.Kt.&lt;lua
- b. Ketua Harian
- c. Wakil Ketua Hanan
Bupan Buton.
Wakil Bupati Buton.
Sckretaris Daerah Kabupaten Bu ton.
- d. Sekretans Merangkap Anggota
Kepala Dinas Kctahanan Pang&lt;1n Kabupaten Buton;
- Pertanian Kepala Dinas Kabupaten Buton;
- Penkanan Dinas
- Kesehatan 8. Kepale Dinas
- Perdagangan Kabupaten Buton,
- Pcrhubungan 11. Kepala Dinas Kabupaten Buton;
- Koperasi dan Menengah Dmas Kecli 13 Kepala Usaha Kabupaten Buton;
- l. Komandan Kodim 1413 Buton;
2. Kapolres Buton;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sek re tans Daerah Kabupaten Buton;
- 4 Kepala Badan Pcrcncanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daernh Kabupaten Buton;
- 6.
7. Kepala Kabupaten Buton;
- Kabupaten Buton;
9. Kepala Dinas
- 10 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buton;
12. Kcpala Dmas aosrer Kabupaten Buron;
- e. Anggota
14. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten l:luton;
15. Kcpala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pcmcrintahan Desa KabupaLen l:luton;
- 16 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupatcn Buton;
17. Kepala Dinas Komunikasi dan lnfonnal.ilw, clan Pcrsandian Kabupaten Buton;
18. Kepala Badan Penelit.Ian dan Pengembangan Kabupaten Bu ton,
20. Kepnla Dinas Penanggulangan Bencana Daerah Kabupatcn Buton;
19. Kepala Dinas Pariwisata Kabupatcn Buton;
4. 21 Kepa!a Badnn Pusat Statistik K.&lt;bupaten Buton;
22. Kepala Dina\. Kependudukan dan Pencatot.on Sipil Kabupaten Buton,
6. 23 Kepala Dmas Transmigra:.i dan Pemukunan Kabupatcn Buton;
25. Kepnla Dinas Perintlustnan Kabupaten Buton;
24. Kcpala Dinas Perurrw.han tlan Kawasan Pcmukiman Kabupatcn Buton;
9. 26 Kepala Dmas Pcmuda dan Oiah Rag,i Kahupaten Buton;
27. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buton;
11. 28 Kt&gt;tua Tim Pcnggerak PKK Kabupatcn Buton;
29. Kepala Sub D1vrc Dolog BauBau;
30. Pimpman BR! Ca.bang Pasarwajo,
14. 32 Pimpinan BPD Ca.bang Pasarwajo;
15. 31 Pimpman Bank Mandiri cabang Pasarwajo;
33. Kepala Bag11.1n Admuustrasi Pcrekonomian dan Sumber Daya Alam Sekrerariar Dae rah Kabupaten Buton;
34. Kcpala Bagian Organisa,:,1 dan Tata Laksana Sekretariat Dacrah Kabupaten Buton ; dan
35. Kenia Kelompok Tani Nelayan Anda.Ian Kahupatcn Buton.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Ketua Harian Dewan Kctahanan Pangan dapat mengundang pcjabat tertentu a.tau unsur-unsur lain yang terknit untuk hadir dRlam rapat forum Dewan Kctahanan Pangan Kabupaten dan mengikutsertakannya dalam upaya pcmantapan Ketahanan Pangan Dacrah.
- ( I) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Ketahanan dibantu o\eh Sekretariat Dewan Ketahanan Kabupaten. Pangan Pangan
- (2) Sekretariat sebagaimana dilaksanakan Bu ton. Dewan Ketahanan Pangan Kabupat.en dimaksud pada ayat (1) secara ex--officro oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
- (3) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupatcn mempunyai tugas mcmbcnkan pelayanan teknib dan administratif kepada Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bu ton.
- (4) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan dipimpm oleh seorang Sekretaris yang rlalam melaksanakan tugasnya bertanggungJawab kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupoten.
BAB II - PEMBENTUKAN, TUGAS, SUSUNAN ORGANISASI DAN SEKRETARIAT
Pasal 6

Apabtla dipandang pcr!u, untuk menunJang pdak0:&lt;anaan Togas Dewan Ketahanan Pangan Kahupaten, Ketua Hanan Dewan Kctahanan Pangan Kabupatcn dapat membentuk kclompok kerja yang terdiri dari tcnaga ahli dan pejabat yang lx:rkaitan dcngan penyelenggaraan pemantRpan kctahanan pangan daerah
BAB II - PEMBENTUKAN, TUGAS, SUSUNAN ORGANISASI DAN SEKRETARIAT
Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengcn..U suaunan kranggotaan, rincian tugas clan tata kerja, ke!ompok kel)a dttetapkan oleh Kctua Hanan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.
BAB III - TATA KERJA
Pasal 9

- {II Dewan Kctahanan Pangan Kabupaten mt:ngadakan rapaL konsultasi dan/atau koordina,si 1.kngan pcJabat lcrtentu, tokoh masyarakat dan unsur-unsur lam yang terkait paling kurang sckali dalarn sctahun.
- (2) Dalam mdaksanakan tugasnya Kelua Harian d1.1n anggota Dewan Ketahanan Pangan Kabupatcn scnannesn me\akukan koordinasi dcngan Kctua dan anggota Dewan Ketahanan Pangan Provins.i.
BAB III - TATA KERJA
Pasal 10

Setiap satuan organ,sasi d, hngkungan Dewan Kctahanan Pangan Kabupaten dalam mdaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di dalarn dan di luar D,;:wan Kctahanan Pangan Kabupalen
Pasa.l 11
Dewan Ketahamm Pangan Kabupaten menyampaikan laporan rnengenai keuihanan pangan di wilayahnya kepada Dewan Ketahanan Pangan Provmsi dengan tembusan kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan Pusat secara berkala sekali dalnm 6 (enam) bulan dan ,:,,;:waktu-waktu scsuai keperluan
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 12

Biaya yang diperlukan dalam peluksanann tugas Dewan Kctahanan Pangan Kabupaten drbcbankan pada APBD.
RAB V
PENUTUP
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 13

Pada saat Peraruran mi mulai berlaku, Peraturan Rupati Buton Nomor 11 tahun 2013 tentang Dewan Kctahanan Pangan Kabupaten Buton, dicabut dun dinyatakan tidak berlaku.
BAB IV - PEMBIAYAAN
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulat bertaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratunm Bupati rm dengan penetapannya dalam Bcrita Daerah Kabupaten Bulon.
D1tet.apkan di Pasarwajo pada tanggal " Mb," 2017
BUTON,
I.\_
Rlt
BAKRY
�
BAB V - PENUTUP
Pasal 13

Pada saat Pcraturan m, mulsu berlaku, Peraturan Bupati Bulan Nomor 11 tahun 2013 tentang Dewan Ketahannn Pangan Kabupaten Huton, drcabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pa!&gt;al 14
Peraturan Bupati mi mulai berlaku p11rla tanggal diundangkan. Agar seriap orang mengetahumya, memerintahkan pcngundangan Pcrcturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Derita Oaerah Kabupaten Buton
D,tetapkan dJ Pasarwajo pada tanggal ..lJ \_\_, � 2017
BUPA
BUTON,
BAKRY
N/A
Preamble

Menimbang
BUPATI KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 27 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA DAERAH YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BERSIFAT WAJIB TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAYONG UTARA,
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2015 telah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara untuk dibahas dan disetujui bersama antara Bupati Kayong Utara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara;
- b. bahwa dengan belum terbentuknya alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara mengakibatkan proses persetujuan bersama antara Bupati Kayong Utara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2015 tidak dapat dilaksanakan, sementara beberapa pengeluaran yang bersifat mengikat dan bersifat wajib harus segera dilaksanakan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengeluaran kas yang mengakibatkan beban anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah, kecuali belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengeluaran Anggaran Belanja Daerah Yang Bersifat Mengikat dan Bersifat Wajib Tahun Anggaran 2015.
Mengingat
Menetapkan
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4682);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan KeuanganDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2010 Nomor 36);
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA DAERAH YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BERSIFAT WAJIB TAHUN ANGGARAN 2015.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kayong Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara.
BAB II - ANGGARAN BELANJA DAERAH YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BERSIFAT WAJIB
Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan pengeluaran anggaran belanja daerah bersifat mengikat dan bersifat wajib Tahun Anggaran 2015.
- (2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
BAB II - ANGGARAN BELANJA DAERAH YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BERSIFAT WAJIB
Pasal 3

- (1) Jenis pengeluaran anggaran belanja daerah yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
- a. belanja dalam bentuk gaji dan tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil;
- b. honorarium pegawai tidak tetap;
- c. belanja penyediaan jasa surat menyurat;
- d. belanja penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik;
- e. belanja penyediaan jasa kebersihan kantor;
- f. belanja penyediaan alat tulis kantor;
- g. belanja penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- h. belanja penyediaan makanan dan minuman;
- i. belanja penyediaan bahan bakar minyak untuk kendaraan dinas dan genset kantor;
- j. belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah yang bersifat mendesak dan wajib dihadiri oleh pejabat/pegawai negeri sipil yang bersangkutan, dengan persetujuan dan atas perintah Bupati; dan
- k. belanja tidak terduga.
- (2) Jenis pengeluaran anggaran belanja daerah yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat di bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
BAB II - ANGGARAN BELANJA DAERAH YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BERSIFAT WAJIB
Pasal 4

Khusus belanja gaji pokok, uang representasi, dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, gaji pokok dan tunjangan Bupati, serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat dibayarkan atau tidak dapat dibayarkan menunggu keputusan dari Kementerian Dalam Negeri tentang sanksi administratif atas keterlambatan penetapan APBD Tahun Anggaran 2015.
BAB II - ANGGARAN BELANJA DAERAH YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BERSIFAT WAJIB
Pasal 5

Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk setiap bulannya adalah seperduabelas dari pagu anggaran yang dialokasikan pada Tahun Anggaran 2014 untuk masing-masing jenis belanja.
BAB II - ANGGARAN BELANJA DAERAH YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BERSIFAT WAJIB
Pasal 6

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengeluaran anggaran belanja daerah yang bersifat mengikat dan bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal diundangkannya Peraturan Bupati Kayong Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.
Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 31 Desember 2014
BUPATI KAYONG UTARA,
HILDI HAMID
Diundangkan di Sukadana pada tanggal 31 Desember 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,
HENDRI SISWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2014 NOMOR 27