PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 22 Tahun 2014
Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT/PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
Berlaku: 16 Oktober 2014
N/A
Preamble

Menimbang : . a.
b.
Mengingat · . 1.
WALIKOTA SINGKAWANG PROVINS! KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 22 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT/PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SINGKAWANG,
bahwa beberapa komponen dalam ketentuan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang tidak sesuai dengan kebutuhan nyata saat ini, sehingga perlu dilalrukan perubahan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kata Singkawang;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 197 4 ten tang Pokok. Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan . Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Menetapka
n
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik · Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namar 5234);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor l 13/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
6. Peraturan Daerah Kata Singkawang Namar 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kata Singkawang Namar 14);
7. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2013 Nomor 14).
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT/PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita. Daerah Kota Singkawang Tahun 2013 Nomor 14) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah, diantara ayat (2) dengan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2.a) dan ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 12

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas 3 (tiga) kompanen dengan kamposisi sebagai berikut: a. uang makan sebesar 20 %(dua puluh persen);
- b. uang transpar lakal sebesar 20 %(dua puluh persen); dan c. uang saku sebesar 60 o/o(enam puluh persen).
- (2) Komponen uang harian berupa uang makan tidak dibayarkan apabila Pelaksana SPD mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya dengan paket meeting fullboard (akomodasi clan konsumsi ditanggung pihak penyelenggara) sesuai jumlah hari rill pelaksanaan kegiatan tersebut.
4. (2.a) Kamponen uang transpar lokal digunakan untuk biaya transpor selama Pelaksana SPD berada ditempat tujuan.
- (3) Biaya transpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri atas :
- a. perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan .sampai Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan, termasuk biaya ke terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan;
- b. retribusi yang dipungut di terminal bus/ stasiun/bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
4. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c
- (4) merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap : a. di hotel; atau
- b. di tempat menginap lainnya.
- (5) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan; dan
- b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.
- (6) Biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan untuk Perjalanan Dinas mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya yang clilaksanakan dengan paket meeting fullboard (akomodasi dan konsumsi clitanggung pihak penyelenggara) sesuai hari riil pelaksanaan kegiatan.
2. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) cliubah clan clitambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 15

- (1) Biaya perjalanan clinas Pelaksana SPD sebagaimana climaksucl dalam Pasal 11 cligolongkan dalam 3 (tiga) tlngkat yaitu :
- a. Tingkat A untuk Walikota, Wakil Walikota dan Pejabat lainnya yang disetarakan yaitu Ketua/Wakil Ketua DPRD;
3. b.Tingkat B yaitu untuk:
4. 1). Sekretaris Daerah clan Pejabat lainnya yang clisetarakan yaitu Anggota DPRD; dan
5. 2). Pejabat Eselon II.b.
- c. Tingkat C yaitu untuk :
7. 1). Pejabat Eselon III Kep8.Ia SK.PD;
8. 2). Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV;
9. 3). Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III; dan
10. 4}. PNS Golongan II dan I.
- (2) Pejabat Eselon IV yang mempunyai pangkat/ golongan ruang IV clapat memilih tingkat biaya perjalanan dinas berdasarkan pangkat/ golongan ruang yang dimilikinya.
..
- (3) Apabila Walikota/Wakil Walikota didampingi ajudan dalam perjalanan dinas untuk acara atau kegiatan tertentu dan pergi dengan pesawat yang sama serta menginap di hotel yang sama, maka khusus tiket pesawat dan biaya penginapan disetarakan dengan biaya tiket pesawat dan tingkat penginapan Walikota/Wakil Walikota yang dibayarkan secara ad cost.
- (4) Apabila Walikota/\Vakil Walikota menggunakan tenaga supir dalam perjalanan dinas dalam Provinsi Kalimantan Barat untuk acara atau kegiatan tertentu dan menginap di hotel yang sama, maka khusus biaya penginapan disetarakan dengan tingkat biaya penginapan Pejabat Eselon III.a Kepala SKPD yang dibayarkan secara ad cost.
- (5) Dalam hal Pelaksana SPD yang mengikuti rapat/kegiatan di hotel yang telah ditetapkan penyelenggara dan tidak ditanggung, namun tarif hotel tempat penyelenggara rapat/kegiatan tersebut lebih tinggi dari standar biaya penginapan yang telah ditetapkan bagi Pelaksana SPD, maka biaya penginapan Pelaksana SPD dapat dibayarkan sesuai dengan standar hotel tempat pelaksanaan kegiatan dengan melampirkan bukti pembayaran yang sah dari hotel yang sama dengan tempat pelaksanaan rapat/kegiatan dan tidak berlaku ketentuan penginapan yang dibayarkan 30 %.
3. Ketentuan Pasal 21 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3}, sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 21

- (1) Dalam hal Perjalanan Dinas dilalrukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegi~tan tertentu, maka seluruh Pelaksana SPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama, sesuai dengan kelas kamar penginapan/hotel yang telah ditetapkan untuk masing-masing Pelaksana SPD.
2. (2J Dalam hal Perjalanan Dinas mengikuti seminar, rapat dan lain-lain yang salah satu atau beberapa komponen biaya perjalanan dinasnya telah ditanggung oleh pihak pelaksana/ penyelenggara kegiatan, maka kepada Pelaksana SPD hanya diberikan biaya diluar komponen yang ditanggung.
- (3) Apabila perjalanan dinas mengikuti seminar, rapat dan lain-lain yang mewajibkan Pelaksana SPD membayar kontribusi/ setoran pelaksanaan kegiatan, maka dapat dibayarkan sesuai dengan besaran kontribusi yang dibuktikan dengan kwitansi atau bukti kontribusi/ setoran yang sah dari Pelaksana kegiatan, dengan ketentuan diluar komponen yang dibayarkan dalam rincian biaya perjalanan dinas guna menghindari dua kali pembayaran pada komponen yang sama.
4. Ketentuan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) ayat diantara ayat (1) dengan ayat (2), yakni ayat ( 1.a), sehingga berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 32

- (I) Dengan berlakunya peraturan walikota 1n1, maka Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Pemerintah Kata Singkawang dicabut clan dinyatakan tidak berlaku.
- ( 1.a) Pada saat peraturan walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan walikota ini
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Biaya Perjalanan Dinas ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1Januari2015.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kata Singkawang.
Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 16 Oktober 2014
WALIKOTA SINGKAWANG, ttd AWANGISHAK
Diundangkan di Singkawang pada tanggal 16 Oktober. 2014 SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG
Drs. SYECH BANDAR. M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19601116 198002 1 002
BERITA DAER.All KOTA SINGKAW.ANG TAHUN 2014 NOMOR 22