PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 10 Tahun 2012
Tentang No Description
Berlaku: 10 TAHUN 2012
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang N
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran serta Pungutan Retribusi Atasnya perlu untuk disesuaikan; 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Da maka Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 12 Ta 2008 tentang Ketentuan Pencegahan dan Penanggula Bahaya Kebakaran serta Pungutan Retribusi Atasnya p untuk disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dima pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Da Kota Kotamobagu tentang Retribusi Pemeriksaan Pemadam Kebakaran;
2. Mengingat : 1. Mengingat : 1.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1918) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselam Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon Nomor 1918)
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum A Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon Nomor 3209)
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317) 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 ten Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indon Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Repu Indonesia Nomor 3317)
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lemb
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Bahaya Kebakaran pada Bagunan Gedung;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU Dan WALIKOTA KOTAMOBAGU
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KOTAMOBAGU TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Kotamobagu;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Kotamobagu;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahaan Daerah ;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
6. Dinas adalah Dinas Tata Kota, Kota Kotamobagu ;
7. Alat Pemadam adalah Alat / benda untuk memadamkan kebakaran ;
8. Bangunan industri adalah bangunan yang diperuntukkan untuk segala macam kegiatan kerja untuk produksi ;
9. Bangunan Umum dan perdagangan adalah bangunan yang diperuntukkan untuk segala macam kegiatan kerja, seperti :
- a. Pekerjaan Umum
- b. Kantor
- c. Hotel, Penginapan dan sejenisnya
- d. Hiburan
- e. Rumah Sakit
- f. Lembaga Pemasyarakatan
- g. Toko,Supermarket dan sejenisnya
- h. Pendidikan
- i. Peribadatan
- j. Panti Asuhan
- k. Restoran dan sejenisnya.
10. Bangunan Perumahan adalah Bangunan yang di peruntukan untuk di pakai dan layak untuk kediaman orang;
11. Bangunan Campuran adalah Jenis - jenis Bangunan yang tidak termasuk pada sub f, g dan h diatas;
12. Daerah Kebakaran adalah Daerah terancam bahaya kebakaran yang mempunyai jarak 50 m dari titik api kebakaran terakhir;
13. Daerah Bahaya Kebakaran adalah Daerah terancam Bahaya Kebakaran terakhir.
BAB II - NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi atas pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Kota terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
BAB II - NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 3

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Kota terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
BAB II - NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 4

Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadaman Kebakaran adalah pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran dari Pemerintah Daerah.
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadaman Kebakaran termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.
BAB IV - TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pemeriksaan dan jumlah alat pemadaman kebakaran yang diperiksa
BAB V - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
BAB VI - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 8

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Daerah.
BAB VIII - PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI Pasal 10
Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi terutang harus dilakukan secara tunai/lunas
- (2) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB IX - PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 12

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Surat Peringantan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB X - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 13

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnyaretribusi, kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
- a. diterbitkannya Surat Teguran; atau
- b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya sendiri menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
BAB X - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 14

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan walikota.
BAB XI - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi Administratif berupa denda pembayaran sebesar
- 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
BAB XII - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 16

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
BAB XIII - PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 17

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
BAB XIV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
BAB XV - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 19

- (1) Pajabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang
Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukume Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti serta orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan-catatan dan dokumendokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. Menghentikan penyidikan.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, menurut hokum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Diundangkan di Kotamobagu pada tanggal April 2012 Plt. SEKRETARIS DAERAH,
Drs. MUSTAFA LIMBALO
LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2012 NOMOR
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Hal hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintakan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kotamobagu.
Disahkan di Kotamobagu pada tanggal April 2012 WALIKOTA KOTAMOBAGU,
Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT, ME
P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR TAHUN 2012
T E N T A N G
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN
I. U M U M
Dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan lebih memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah harus dipungut dan dikelola secara lebih bertanggung jawab.
Pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan perlu ditunjang oleh kegiatan penyediaan jasa pelayanan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan umum, peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah.
Penggunaan retribusi daerah atas penyediaan jasa Pemerintah Daerah perlu disederhanakan berdasarkan penggolongan jasa umum, jasa usaha dan perijinan tertentu. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah salah satu objek retribusi Jasa Umum.
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 1

Cukup Jelas
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 2

Cukup Jelas
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Cukup Jelas
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Cukup Jelas
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Cukup Jelas
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Cukup Jelas
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Cukup Jelas
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Cukup Jelas
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
pasal 9

Cukup Jelas
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Cukup Jelas
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Cukup Jelas
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Cukup Jelas
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Cukup Jelas
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Cukup Jelas
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Cukup Jelas
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Cukup Jelas
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Cukup Jelas
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Cukup Jelas
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Cukup Jelas
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Cukup Jelas
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR