Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 28 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI SITUBOhIDO PROVINSI JAWATIMUR
PER.ATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR II T'AHUN 2OL6
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 28 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI I(ABUPATEN SITUBONDO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUBONDO,
- bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2t Tahun 2Ol5 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2OL6 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 IPMK. A7 I 2OL6 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Per:aturan Bupati Situbondo Nomor 28 Tahun 2OLS tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Situbondo.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara lRepublik Indonesia Tahun 1950 Nomor L9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27301; !
2. Undang-Undang Nomor 25 'lahun 2000 tentang Program Pembangunan l.lasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2l);
3. Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 'lahutn 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar'alr I.leger::a }Republik Indonesia Nomor a286);
4. Undang-Urrdang Nomor l Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaall Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, 'Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ltliulor aa2\;
6. Undandtunt{ang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbarr.g€:rr Ketrangan antara Pemerintah Pusat dan PernUrintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3$;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OOT tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2OOS-2O25 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 33, Tambahan Lembaran Ne$ara Republik Indonesia Nomor aTOOl;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lenili,aran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Noittor' 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a95);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, ,llambahan Lembaran Negara Republik Indonesia,Nsrn or 567 9l;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun L972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Republik Indonesia Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
9. 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor L37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45'75);
12. Peraturan ' Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang l)engelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor t4O, Tambahan Lembaraln Negara Republik Indonesia Nomor a578);
3
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2OL4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OI4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor L23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2Ot4 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia f'ahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 586a);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2L Tahun 201 1;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2Ol4 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. L7. Peraturan \{enteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2t Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa'lahr-rn 2016;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 IPMK.OT l2OL6 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pembrintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OO7 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor L2 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OOT Nomor l2l;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sumber-Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OO7 Nomor 13);
10. 22.Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor L7 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OO7 Nomor l7l;
Menetapkan
4
- 23.Peraturan Bupati Situbondo Nomor 85 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2OL 1-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OLO Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 54 Tahun 2OL4 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014, Nomor 54).
- 24.Peraturan Bupati Situbondo Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Situbondo
MEMUTUSI(AN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 28 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI I(ABUPATEN SITUBONDO.
Pasal I
Beberapa Ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2015, Nomor 28), diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 6
Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 7
- (1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menjadi prioritas kegiatan anggaran dan belanja desa yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah desa.
- (21 Hasil keputusan mLrsyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APBDesa.
- (3) Rencana Kerja Desa dan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal I
- a. pembangunan, pergembangan, dan pemeliharaan infrasruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman ;
- (1) Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, meliputi:
- b. pembangunan, peflgembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
- c. pembangunan, pergembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dankebudayaan;
- d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; dan f atau
- e. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- (2) Pemerintah Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa dapat mengembangkan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan terhadap penyusunan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
6
4. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 3 (tiga) Pasal baru, yakni Pasal 8A, Pasal 88 dan Pasal 8C sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 8A
Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, meliputi:
- a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, menglrtermakan kegiatan pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat Desa;
- b. Desa berkembang, memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar baik pendidikan dan kesehatan masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan kapasitas masyarakat desa; dan
- c. Desa nraju dan/atau mandiri memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan investasi desa, termasuk prakarsa Desa dalam membuka lapangan kerja, padat teknologi tepat guna dan investasi melalui pengembangan BUM Desa.
Pasal 88
Prioritap penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonorni individu warga atau kelompok masyarakat da.n desa, antara lain:
- a. peningkatan invest4si ekonomi desa melalui pengaclaan, pengembangan atau bantuan alat=alat produksi, permodalan, dan per:ingkatan kapas,.tas melalui pelatihan dan pemagangan;
- b. dukungan kegiatan ; ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, m€rupun oleh kelompok dan atau lembaga e!.orhomi masyarakat Desa lainnya; r
- C. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
- d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (Communitg Centre);
3. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa; e.
4. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/ Pantai Desa dan Hutan/ Pantai Kemasyarakatan; f.
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan latau
- h. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
Pasal 8C
Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, yaitu:
- a. Desa tertinggal danlatau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan kerja dan atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa;
- b. Desa berkembang, memprioritaskan pemberclayann masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja danlatau proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan;
- c. Desa maJu danlatau mandiri, mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan desa sebagai lumbung ekonomi atau capital ralgrat, dimana desa dapat menghidupi dirinya sendiri atau memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu mengembangkan potensi atau sumberdaya ekonomi atau manusia dan kapital desa secara berkelanjutan.
5. Ketentuan dalam Pasal berbunyi sebagai berikut : 11 diubah, sehingga
N/A
Pasal 1

1
- Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan. (1)
- Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : (2t
- a. Tahap I sebesar 6OVo (enam puluh perseratus) pada bulan Maret tahun anggaran berjalan dari keseluruhan pagu DD masing-masing desa, dengan cara :
- Kepala Desa mengajukan permohonan permintaan pembayaran kepada Kepala DPPKAD selaku PPKD Cq. Kepala Bagian Pemerintahan, dengan melampirkan dokumen persyaratan antara lain :
1. surat permohonan pencairan DD kepada Bupati Situbondo Cq. Kepala Bagian Pemerintahan;
2. Rencana Penggunaan Dana ;
3. Bukti Pengeluaran Uang Pencairan Dana Desa ;
4. Fotokopi buku rekening rekening kas pemerintah desa;
5. Fotokopi NPWP Bendahara Kas Pemerintah Desa ;
6. Pakta Integritas ;
7. Surat pernyataan bendahara kesanggupan laporan desa tentang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan dana dengan dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang sah;
8. Foto copy APBDesa.
- b. Tahap II sebesar 4OYo (empat puluh perseratus) pada bulan Agustus tahun anggaran berjalan dari keseluruhan pagu DD masing-masing desa, dengan cara :
4. Kepala Desa mengajukan permohonan permintaan pembayaran kepada Kepala DPPKAD selaku PPKD Cq. Kepala Bagian Pemerintahan, dengan melampirkan dokumen persyaratan antara lain :
1. surat permohonan pencairan DD kepada Bupati Situbondo Cq. Kepala Bagian Pemerintahan;
2. Laporan realisasi penggunaan dana dari pencairan Tahap I ;
3. Rencana Penggunaan Dana Tahap II;
4. Bukti Pengeluaran Uang Pencairan Dana Desa Tahap II ;
5. Fotokopi buku rekening rekening kas pemerintah desa;
6. Fotokopi NPWP Bendahara Kas Pemerintah Desa ;
7. Pakta Integritas ;
8. Surat pernyataan bendahara desa tentang kesanggupan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dengan dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang sah;
9. Pertanggungf awaban Penggunaan Dana Tahap I.
Diundangkan di Situbondo pada tanggal 0 7 APR 2016
SEKRETARIS DAERAH I{ABUPATEN SITUBONDO
SYAIr.ULLAH
BERITA DAERATI r{ABUPATEN STTUBONDO TAHUN 2OL6 NOMOR ll
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.
Ditetapkan di Situbondo pada tanggal 0 7 APII 20lo
BUPATI SITUBONDO,
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
0
BERIT A DAE RAH KABUPATEN NIAS SELATAN
PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN NOMOR 16 TAHUN 2015
TENT ANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAH MAT TU HAN YANG MAHA ESA
BUPATI NIAS SELATAN,
- a. bahwa sebagai pelaksanaan pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2015, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2015, sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2015;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
SERI :A
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahn Lembaran Negara RI Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 );
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4540);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor4574);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Menetapkan dan lnformasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4548);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-204 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.12-205 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Aset Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Oaerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 01 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
34. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 09 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
35. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2015.