PERATURAN GUBERNUR GUBERNUR Nomor 23 Tahun 2017
Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
Berlaku: 23 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 23 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,
- a. bahwa berdasarkan Pasal 257 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh Pejabat Penyidik sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- b. bahwa agar pelaksanaan penegakan atas pelanggaran Peraturan Perundang-undangan terutama Peraturan Daerah berjalan secara optimal, terkoordinasi, terarah, terpadu dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, maka diperlukan standar tentang teknis operasional;
- c. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dalam Penegakan atas pelanggaran Peraturan Daerah, masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung apa yang menjadi kebutuhan dan kewajiban dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam pelaksanaan tugas, sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
5. : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
SALINAN
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-UndangHukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
Menetapkan
:
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.08-UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pelimpahan Wewenang Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
15. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.08-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
16. Keputusan Kepala Kepolisian Nomor JUKNIS/17/VII/1991 tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
17. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.18-PW.07.03 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 1987 Nomor 10 Seri D).
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85);
22. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 34);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH.
Pasal I
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakan Peraturan Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 14) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan ayat (2), ayat (3) Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 3
- (1) PPNS Daerah dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Pimpinan Unit Organisasinya.
- (2) PPNS Daerah melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah serta peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan daerah sesuai peraturan yang berlaku ditempat PPNS Daerah ditugaskan.
- (3) PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.
2. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 8A dan Pasal 8B, sehingga Pasal 8A dan Pasal 8B berbunyi sebagai berikut :
Pasal 8A
- (1) PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas operasional penyidikan harus :
- b. dilengkapi kartu tanda pengenal PPNS; dan
- a. sudah dilantik dan mengangkat sumpah janji sebagai PPNS;
- c. dilengkapi Surat Perintah Penyidikan.
- (2) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditandatangani oleh Pimpinan PPNS Daerah di Satuan Organisasi Perangkat Daerah.
- (3) Apabila atasan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan PPNS Daerah, Surat Perintah Penyidikan ditandatangani oleh PPNS Daerah yang bersangkutan diketahui oleh pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas operasional penyidikan sesuai dengan bidangnya, PPNS Daerah di lingkungan Satuan Organisasi Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Sekretariat PPNS Daerah.
- (5) Pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPNS berkoordinasi dengan Penyidik POLRI selaku koordinator Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (6) PPNS Daerah di lingkungan Satuan Organisasi Perangkat Daerah wajib melaporkan pelaksanaan tugas operasional penyidikan kepada Gubernur melalui pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS Daerah.
Pasal 8B
- (1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberdayaan PPNS Daerah dibentuk Sekretariat PPNS Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Sekretariat PPNS Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Sekretariat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara ex officio diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan dibantu pelaksana tugas harian yang dijabat oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (3) Struktur Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:
Pembina
: Gubernur/Walikota.
Pengurus Ketua
: Sekretaris Daerah Provinsi Kabupaten / kota.
Pelaksana Tugas Harian : Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi/ Kabupaten/ kota.
Sekretaris
: Kepala Biro/Kepala Bagian Hukum.
Wakil Sekretaris
: Sekretaris Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi/ Kabupaten/Kota.
Koordinator Operasional : Kepala
Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan/atau sebutan lain pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi/ Kabupaten/Kota.
Koordinator Teknis
: Kordinator Pengawas PPNS (dari Polda/Polres).
Anggota
: Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi/ Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan PPNS Provinsi dan PPNS Kabupaten/Kota.
N/A
Pasal 11

- (1) PPNS Daerah dan Koordinator PPNS Daerah yang bertugas pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi, Kabupaten/Kota diberikan honorarium.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi/Kabupaten/Kota dengan memperhitungkan beban dan resiko kerja.
Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 12 Juni 2017
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, ttd
SYAHRIN DAULAY
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 23
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd
AGUS RESKINOF NIP. 19601103 199303 1 003
6
- (3) Honorarium sebagaimana disebutkan pada ayat (2), diberikan dan/atau dibayarkan kepada PPNS Daerah dan Koordinator PPNS Daerah setiap bulannya.
- (4) PPNS Daerah dan Koordinator PPNS Daerah sebagaimana dalam ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (5) Biaya pelaksanaan Operasi Penegakan Perda dan/atau Perkada serta Operasi Yustisi sebagaimana dimaksud pasal 8 Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing Dinas/Badan/Instansi yang ada PPNS Daerah di Provinsi/Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah.
- (6) Biaya sebagai akibat pelaksanaan Peraturan ini sepanjang mengenai Pembinaan Teknis, Yuridis dan Administrasi, termasuk kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Tugas-Tugas Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan oleh PPNS Daerah dibebankan pada pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing Dinas/Badan/Instansi yang ada PPNS Daerah di Provinsi/Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah.
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 12 Juni 2017
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH , ttd SUGIANTO SABRAN