PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG PEMERINTAH Nomor 39 Tahun 1960
Tentang PENYALURAN MILITER WAJIB DARURAT KEDALAM RANGKA WAJIB MILITER
Berlaku: 15 Oktober 1960
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dianggap perlu menampung para Militer Wajib Darurat yang diadakan menurut peraturan-peraturan Penguasa Perang Pusat berdasarkan Undang-undang Keadaan Bahaya 1957 dan penyaluran mereka kedalam rangka wajib militer sebagai yang diatur dalam Undang-undang Wajib Militer;
- b. bahwa karena keadaan memaksa soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- Mengingat : 1. a. Peraturan Penguasa Perang Pusat untuk Angkatan Darat No. Prt/Peperpu/038/1959 tertanggal 26 Pebruari 1959 serta keputusan-keputusan pelaksanaannya;
- b. Keputusan Penguasa Perang Pusat Angkatan Laut No. Z 1/ 4/11 tertanggal 18 Nopember 1959;
- a dan b berhubungan dengan pasal 61 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139) tentang Keadaan Bahaya juncto Peraturan Pemerintah Pengganti Undan-undang No. 22 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 66);
2. Undang-undang No. 66 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 117) tentang Wajib Militer;
3. Pasal 30 dan pasal 22 ayat (1) dari Undang-undang Dasar;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10,tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 31);
Mendengar :
Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 21 September 1960;
Memutuskan :
Menetapkan :
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang penyaluran Militer Wajib Darurat kedalam rangka wajib Militer.
N/A
Pasal 2

.
- (1) Militer Wajib Darurat yang telah menyelesaikan pendidikan pertama dengan atau tidak dengan disertai dinas wajib dan telah mendapat pengangkatan sebagai Prajurit/Bintara Wajib Militer Darurat /Perwira Cadangan Darurat dan yang selanjutnya masih tetap aktip dalam dinas tentara dianggap sebagai Prajurit/ Bintara. Wajib Militer/Perwira Cadangan menurut Undang-undang Wajib Militer dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- a. Apabila yang bersangkutan itu menjalankan dinas militernya berdasarkan kesukarelaan sebagai Militer Wajib Darurat, maka ia dianggap sebagai Militer Wajib menurut ketentuan dalam Undang-undang Wajib Militer yang sedang menjalankan dinas wajib militer secara sukarela seperti dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf g;
- b. Apabila yang bersangkutan menjalankan dinas militernya secara wajib berdasarkan penetapan Penguasa Perang menurut Undangundang Keadaan Bahaya 1957. maka ia dianggap sebagai Militer Wajib menurut ketentuan dalam Undang-undang Wajib Militer, yang menjalankan dinas wajib militer seperti dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf h;
- c. Apabila yang bersangkutan diangkat sebagai Militer Sukarela berdasarkan Undang-undang Militer Sukarela, maka ia dianggap sebagai Militer Wajib menurut ketentuan dalam Undang-undang Wajib Militer yang menjalankan dinas militer sebagai Militer Sukarela dimaksud dalam pasal 53.
- (2) Militer Wajib Darurat yang masih aktip dalam dinas tentara karena sedang memenuhi pendidikan pertama dan atau dinas wajibnya, dianggap sebagai Militer Wajib menurut ketentuan dalam Undangundang Wajib Militer yang sedang menjalani pendidikan dan dinas pertama seperti dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf a.
N/A
Pasal 3

.
Militer Wajib Darurat yang telah menyelesaikan pendidikan pertama dengan atau tidak dengan disertai dinas wajib dan telah dikembalikan kemasyarakat dengan disertai pengangkatan sebagai Prajurit Wajib
Militer Darurat/Bintara Wajib Militer Darurat/ Perwira Cadangan Darurat, dianggap sebagai Militer Wajib menurut ketentuan dalam Undang-undang Wajib Militer yang telah menyelesaikan pendidikan dan dinas pertama seperti dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf a Undangundang Wajib Militer: mereka itu dianggap sebagai Prajurit Wajib Militer/Bintara Wajib Militer/Perwira Cadangan sejak pengangkatannya dan yang selanjutnya berada dalam keadaan diluar dinas
N/A
Pasal 4

.
Para Militer Wajib tersebut dalam pasal-pasal 2 dan 3 dianggap sebagai Militer Wajib termasuk golongan penerimaan tahun mereka masuk dalam pendidikan/dinas militer.
N/A
Pasal 5

.
Bagi mereka tersebut dalam pasal-pasal 2 dan 3 selanjutnya berlaku semua ketentuan-ketentuan termaktub dalam Undang-undang No. 66 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 117) tentang Wajib Militer dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
N/A
Pasal 6

.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Diundangkan di JakartaIndonesia, pada tanggal 15 Oktober 1960. Ajun Sekretaris Negara,
SANTOSO.
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NOMOR 124.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 1960. Pejabat Presiden Republik
DJUANDA.
PENJELASAN
Pasal 1

s/d pasal 6.
Tidak memerlukan penjelasan. Selanjutnya vide Penjelasan Umum.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2062.
--------------------------------
CATATAN
Kutipan : LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 YANG TELAH DICETAK ULANG