Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 41 TAHUN 2001
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
' PEMERINTAH KABU~ATEN TE§O
PERATIJRAN DAERAJI KABUP ATEN TEBO
NOMOR 41 TAHUN 2001
TENT ANG
PERATIJRAN DESA
DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUP ATI TEBO,
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang berhasil guna dan berdaya guna perlu diatur · mengenai Peraturan Desa;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Peraturan Desa;
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903 );
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893 );
4. Undangundang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ):
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undangundang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 );
2
7. Peraturan Menteri Dalatn Negeri Nornor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalarn Negeri rnengenai pelaksanaan Undang-undang Nornor 5 Tahun 1979 tentang Pernerintahan Desa;
8. Keputusan Menteri dalarn Negeri Nornor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan penyesuaian Peristilahan Dalatn Penyelenggaraan Pernerintah Desa dan Kelurahan;
9. Keputusan Menteri Dalatn Negeri Nornor 64 Tahun 1999 tentang Pedornan Urnurn Pengaturan rnengenai Desa;
Dengan persetujuan
DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENTEBO
MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG PERA TIJRAN DESA.
Menetapkan
BAB!
KETENTUAN UMUM
Pasal l
Dalarn Peraturan Daerah ini yang dirnaksud dengan :
- a. Bupati adalah Bupati Tebo;
- b. Desa atau yang disebut dengan narna lain adalah kesatuan rnasyarakat hukurn yang rnerniliki kewenangan untuk rnengatur dan rnengurus kepentingan rnasyarakat seternpat yang diatur dalarn Sistern Pernerintahan Nasional dan berada di Daerah;
- c. Pernerintahan Desa adalah Kegiatan Pernerintah yang dilaksanakan oleh Pernerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- d. Pernerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- e. Peraturan Desa adalah segala ketentuan Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Pernerintah Desa bersarna BPD;
- f. Keputusan Kepala Desa adalah sernua Keputusan yang rnerupakan pelaksanaan dari sernua Peraturan Desa;
- g. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri dari Pernuka-pernuka rnasyarakat di Desa yang berfungsi rnengayorni adat istiadat, rnernbuat Peraturan Desa, rnenarnpung dan rnenyalurkan aspirasi rnasyarakat serta rnelakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pernerintahan Desa;
- h. Perangkat Desa adalah unsur Pelaksanan yang rnernbantu Kepala Desa dalam rangka rnelaksanakan tugas dan kewajibannya yang dipilih atau diangkat tanpa pernilihan dari penduduk Desa yang rnernenuhi persyaratan.
BAB II - SY ARAT-SY ARA T DAN TATA CARA PENET AP AN PERATIJRAN DESA
Pasal 2

1. Dalam rangka menetapkan Peraturan Desa, BPD mengadakan rapat yang harus dihadiri oleh :
- a. Sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota Badan Perwakilan Desa;
- b. Kepala Desa dan Perangkat Desa;
2. Dalam hal jumlah Anggota BPD yang hadir kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal 2, Rapat BPD dinyatakan tidak syah;
3. Apabila Rapat BPD dinyatakan tidak syah, maka Kepala Desa dan BPD menentukan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya selambatlambatnya 3 ( tiga ) hari setelah rapat pertama;
BAB II - SY ARAT-SY ARA T DAN TATA CARA PENET AP AN PERATIJRAN DESA
Pasal 3

1. Rencana Peraturan Desa dapat berasal dari Kepala Desa atau atas inisiatif BPD;
2. Rencana Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal 3 disampaikan kepada para Anggota BPD untuk dilakukan pembahasan;
BAB II - SY ARAT-SY ARA T DAN TATA CARA PENET AP AN PERATIJRAN DESA
Pasal 4

1. Untuk menampung aspirasi dan keinginan masyarakat, maka dalam penyusunan Rencana Peraturan Desa, Pemerintah Desa dan BPD mengadakan Rapat Desa;
2. Rapat Desa sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal 4, diberitahukan kepada Camat untuk dilaporan kepada Bupati;
BAB II - SY ARAT-SY ARA T DAN TATA CARA PENET AP AN PERATIJRAN DESA
Pasal 5

Rancangan Peraturan Desa yang menyangkut bidang Pembangunan Desa didalam penyusunannya Kepala Desa dan BPD dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan yang mengurus mengenai Pembangunan Desa;
BAB II - SY ARAT-SY ARA T DAN TATA CARA PENET AP AN PERATIJRAN DESA
Pasal 6

Peraturan Desa ditetapkan dengan musyawarah/mufakat dan hams mencerminkan kebutuhan masyarakat Desa yang bersangkutan serta tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
BAB ID - BE1'i1TIJK PERA TtJRAl,J DESA
Pasal 7

Bentuk Peraturan Desa ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku;
BAB IV - TATA CARA PENET AP AN PERATURAN DESA
Pasal 8

1. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dapat dilaksanakan setelah ditetapkan oleh Kepala Desa dan disetujui BPD;
2. Peraturan Desa sebagimana dimaksud ayat 1 pasal 8 adalah Peraturan Desayang:
- a. Bersifat mengatur;
- b. Menyangkut kepentingan masyarakat Desa;
- c. Yang menimbulkan beban bagi Keuangan Desa;
3. Peraturan Desa yang telah ditetapkan sebagimana dimaksud dalam ayat 1 pasal 8 selambat-lambatnya 15 ( lima belas ) hari tembusannya disampaikan kepada Bupati dan Camat;
PELAKSANAAN
BAB IV - TATA CARA PENET AP AN PERATURAN DESA
Pasal 9

1. Peraturan Desa ditanda tangani oleh Kepala Desa.
2. Peraturan Desa yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa harus terlebih dahulu disosialisasikan untuk dilaksanakan oleh seluruh masyarakat desa;
3. Dalam melaksamakan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal 9 Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang mengatur mengenai Pembangunan Desa;
BAB IV - TATA CARA PENET AP AN PERATURAN DESA
Pasal 10

1. Untuk melaksanakan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 9 pada Peraturan 1111 Kepala Desa menetapkan kebijaksanaan Pelaksanaannya dengan Keputusan Kepala Desa;
2. Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal 10 tembusannya disampaikan kepada Bupati dan Camat;
BAB VI - PERTANGGUNGJAWABANDANPENGAWASAN
Pasal 11

1. Kepala Desa memberikan pertanggungjawaban setiap tahun kepada BPD;
2. Kepala Desa memberikan keterangan pertanggungjawaban setiap tahun kepada Bupati melalui Camat;
BAB VI - PERTANGGUNGJAWABANDANPENGAWASAN
Pasal 12

Dalam rangka pengawasan, Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten selambat-lambatnya 2 ( dua ) minggu setelah ditetapkan;
5
BAB VI - PERTANGGUNGJAWABANDANPENGAWASAN
Pasal 13

1. Pemerintah Kabupaten Dapat membatalkan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang apabila bertentangan dengan Kepentingan umum atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya;
2. Keputusan pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal 13 diberitahukan kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan dan BPD dengan menyebutkan alas an-alasannya;
3. Pemerintah Desa yang tidak dapat menerima Keputusan Pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal 13, dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah Kabupaten dengan berbagai pertimbangan dan alas an keberatan;
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati;
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo;
Ditetapkan di Muara Tebo . Pada Tanggal 9 Nopember 2001
HAMADJDD AZ
H.DARKUTNI, SH Pembina Utama Muda NIP.430004928
Diundangkandi :tv!:~1~ra T~]?Q \_ Pada tanggal 10 Nopember 2001
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO
LEMBARAN DAERAH l(,AJ3UP A TEN TEBO TAHUN2001 NOMOR 41
\_
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
..
·
PROVINS!- JAMB!
PERATURAN BUPATI SAROLANGUN NO MOR I~ TAHUN 2015
TENT ANG
PEDOMAN PELAKSANAAN AWKASI DANA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
: a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memerlukan adanya Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dalam Penyaluran Dana tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
1.
.
- Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diu bah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 21 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2007 Nomor 21);
..
~.
.
c·
-
·----~--
.
.:
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 20 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2007 Nomor 20);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 9 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2007 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2007 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2012 Nomor S);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2014 Nomor 8);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA. Menetapkan
BAB 1
KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun;
3. Dewan Perwakilan rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Sadan Legislatif Daerah Kabupaten Sarolangun;
2. Bupati adalah Bupati Sarolangun;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Kecamatan adalah wilayah Kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten;
5. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonom dan asas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-Iuasnya . dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
7. Carnat adalah perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat Kecamatan dalam Kabupaten Sarolangun;
·,.
c·
/"&gt; l
8. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Kawasan Pedesaan adalah Wilayah Kesatuan masyarakat hokum yang mempunyai kegiatan utama dibidang pengelolaan sumber daya manusia, yang berfungsi sebagai tempat pemukiman, pelayanan jasa social dan kegiatan ekonomi;
10. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Sadan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Repu blik Indonesia;
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa;
13. Sumber Pendapatan Desa adalah Penadapatan Asli Desa , bagi hasil pajak dan retribusi Daerah, bagian dana perimbangan pusat dan daerah, bantuan pemerintah, bantuan dari pemerintah Provinsi, bantuan pemerintah Kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ketiga;
14. Anggaran Pendapatan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
15. Peraturan Desa adalah perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
16. Perangkat Desa adalah unsur staf pelaksana tekhnis lapangan dan unsur kewilayahan yang membantu tugas dan kewenangan Kepala Desa selain Sekretaris Desa;
17. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah Dana yang di Alokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabu paten/ Kota;
18. Pemegangan Kekuasaan Pengelolaaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa;
19. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa;
20. Serkretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa;
21. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa;
22. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Sadan Permusyawaratan Desa;
BAB III - PENERIMAAN AWKASI DANA DESA
Pasal 4

Alokasi Dana Desa diberikan kepada Desa secara proporsional paling sedikit 10°/o (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumberdaya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai.
BAB III - PENERIMAAN AWKASI DANA DESA
Pasal 5

Alokasi Dana Desa dapat diterima oleh Desa yang telah melaksanakan kewajibankewajiban sebagaimana yang ditetapkan petunjuk teknis lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB III - PENERIMAAN AWKASI DANA DESA
Pasal 6

- (1) Kepala Desa. bersama BPD membuat peraturan Desa tentang Kornitmen Penggunaan Alokasi Dana Desa Yang dijalankan secara partisipatif, transparansi dan akuntabilitas;
- a. Perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa disusun melalui mekanisme perencanaan partisipatif;
- (2) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- b. Adanya keterlibatan masyarakat Desa secara luas dalam proses pembuatan keputusan sampai dengan evaluasi.
- (4) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah bahwa setiap dana yang diperoleh dan dipergunakan harus dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah bahwa masyarakat dapat mengetahui secara terbuka semua infonnasi yang berkaitan dengan perencanaan, penggunan dan pelaporan Alokasi Dana Desa;
BAB IV - PENGGUNAAN AWKAS.I DANA DESA
Pasal 7

Alokasi Dana Desa. sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, diberikan langsung kepada Desa. untuk dikelola oleh Pemerintah Desa setelah dikurangi Tunjangan Pemerintahan Desa, dengan ketentuan 300/o (tiga puluh perseratus) digunakan untuk biaya operasional dan 700/o (tujuh puluh perseratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.
(":
'\_.
,a·----
...
·~~:i.&amp;D
BAB IV - PENGGUNAAN AWKAS.I DANA DESA
Pasal 8

Penggunaan Alokasi Dana Desa dirnusyawarahkan antara Pernerintah Desa, BPD dan masyarakat yang dituangkan dalarn Peraturan Desa tentang APB Desa tahun yang bersangkutan.
BAB IV - PENGGUNAAN AWKAS.I DANA DESA
Pasal 9

- (1) Penggunaan Alokasi Dana Desa untuk tunjangan Aparat Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pasal 7 digunakan untuk
- a. Tunjangan Pemerintahan Desa
- a) Kepala Desa
- c) Kasi/Kaur
- b) Sekretaris Desa
- d) Kepala Dusun
- e) Ketua RT
- b. Tunjangan Sadan Permusyawaratan Desa
- b) Wakil Ketua
- a) Ketua
- c) Sekretaris
- d) Anggota
Dan dapat dilakukan pencairan setiap triwulan berdasarkan usulan permintaan Pemerintah desa yang disarnpaikan kepada Bupati Kabupaten Sarolangun melalui Sadan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sarolangun untuk dilanjutkan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun.
- (2) Besaran Tunjangan yang diterima oleh Aparat Pemerintah Desa sebagairnana dimaksud ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.
BAB IV - PENGGUNAAN AWKAS.I DANA DESA
Pasal 10

1. Kegiatan Operasional
2. Penggunaan Alokasi Dana Desa untuk kegiatan Operasional sebesar 30°/o (tiga puluh perseratus) dan Pemberdayaan masyarakat sebesar 70°/o (tujuh puluh perseratus) sebagairnana dimaksud Pasal 7 dapat digunakan untuk : -
3. 1). Operasional Pemerintah Desa;
4. 3). Operasional Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa.
5. 2). Operasional Badan Permusywaratan Desa;
2. Kegiatan Pern berdayaan Masyarakat :
2. Kegiatan Kepemudaan dan Keagamaan;
1. Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong masyarakat ;
3. Kegiatan PKK Desa;
4. Kegitan pelatihan dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manuisia (SOM) aparat Pemerintah Desa.
BAB V - INSTITUSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 11

Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dibentuk institusi yang mempunyai tugas untuk melakukan fasilitasi di Tingkat Kabupaten, Pendanping ditingkat Kecarnatan dan Pelaksanaan ditingkat Desa.
\_
r:
BAB V - INSTITUSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 12

Pembentukan susunan Organisasi dan tugas Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa Tingkat Kabupaten dan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB V - INSTITUSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 13

- (1) Tim Pelaksa.na Alokasi Dana Desa Tingkat Desa Pembentukannya, susunan Organisasi dan Tata Kerjanya diatur lebih lanjut dengan Keputusa.n Kepala Desa;
- (3) Togas Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa Tingkat Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa antara lain sebagai berikut :
- (2) Sebagai Ketua Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa Tingkat Desa adalah Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa;
- a. Melakukan musyawarah dengan masyarakat dalam menentukan penggunaan Alokasi Dana Desa dan dituangkan dalam Rencana Kegiatan Pembangunan dengan berpedoman pada rencana pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa;
- b. Melakukan pengajuan Alokasi Dana Desa sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disefakati dalam musyawarah Desa;
- d. Melakukan pencatatan dan pembukuan semua penerimaan dan pengeluaran keuangan dari Alokasi Dana Desa.
- c. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa sesuai dengan ketentuan penggunaan;
BAB VI - PENENTUAN BESARNYA ALOKASI DANA DESA
Pasal 14

- (1) Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten mempunyai kewenangan untuk menentukan besarnya jumlah Alokasi Dana Desa untuk masing-masing Desa;
- (2) Alokasi Dana Desa yang diterima masing-masing desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan besarnya Nilai Bobot Desa berdasarkan beberapa Variable Independen setelah dikurangi Tunjangan Pemerintahan Desa yang meliputi:
- b. Vanabel Independen Tambahan yang meliputi variabel jumlah penduduk, luas wilayah, penerimaan PBB dan Luas Tanah Kas Desa.
- a. Variabel Independen Utama, yang meliputi variabel kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan dan keterjangkauan;
BAB VII - PENGELOLAAN
Pasal 15

- (1) Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APB Desa;
- (3) Susunan keanggotaan Tim terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota dengan keanggotaan maksimal berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (2) Untuk mengefektifkan pelaksanaan penggunaan dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan dengan Keputusan Kepala Desa;
BAB VII - PENGELOLAAN
Pasal 16

- (1) Untuk menerima Alokasi Dana Desa, Desa membuka Rekening di Lembaga Keuangan milik Pemerintah yang ditunjuk;
.--
r
"'-
-
-·
.
.
- (2) Bendahara Desa/Bendahara Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa dalam mencairkan dana wajib sepengetahuan Kepala Desa;
- (4) Penggunaan dana yang dikelola oleh Tim Pelaksana harus sepengetahuan Ketua Tim Pelaksana atau Kepala Desa;
- (3) Bendaharawan Desa bertugas menerima, menyimpan dan mengeluarkan Alokasi Dana Desa sesuai dengan keten tuan yang berlaku;
- (5) Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa Tingkat Desa berkewajiban menyampaikan pajak atas pembelian barang-barang kegiatan Alokasi Dana Desa sebagaiman telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
TAHAPAN PENCAIRAN AWKASI DANA DESA
BAB VII - PENGELOLAAN
Pasal 17

- (1) Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap;
- (3) Setiap Tahap pencairan Alokasi Dana Desa, Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa tingkat Desa harus membuat laporan pertanggunjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa yang telah dicairkan pada ta.hap sebelumnya;
- (2) Tahap pertama akan dicairkan Alokasi Dana Desa sebanyak 700/o (tujuh puluh perseratus) dan tahap kedua dapat dicairkan 30% (tiga puluh perseratus) dari flapon ADD yang telah ditetapkan setelah dikurangi Tunjuangan Pemerintahan Desa dan Peningkatan SOM Aparat Pemerintahan Desa;
- (4) Pemerintahan Desa dapat mencairkan Alokasi Dana Desa yang diperuntukkan bagi Tunjangan Aparat Pemerintah Desa setiap bulan sesuai dengan permohonan yang disampaikan.
BAB IX - PELAPORAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 18

- (1) Pelaporan Alokasi Dana Desa diperlukan dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa dalam bentuk laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa;
- a. Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ)
- (2) Jenis Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa mencakup;
- b. Jenis Kegiatan yang dilaksanakan;
- c. Tingkat Partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan;
- (3) Bendaharawan Desa Alokasi Dana Desa sebagai pemungut diwajibkan menyetor pemotongan PPn, PPh dan Pajak lainnya yang disetor ke rekening Kas Negara sebagai mana yang diatur dalam perundang-undangan tentang perpajakan;
- (5) Tim Pendarnping Tingkat Kecamatan membuat Laporan dari seluruh laporan tingkat Desa di wilayahnya dan melaporkannya kepada Bupati Cq.Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten (BPMPD Kabupaten Sarolangun);
- (4) Laporan Pertanggungjawaban dan berita acara dikirimkan oleh Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa diketahui oleh Kepala Desa kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan;
- (6) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tersedia di Kantor Kepala Desa untuk dapat diakses dengan mudah oleh siapa saja yang membutuhkan;
--
L
,-·
- (7) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (2) diterima oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten setelah di verifikasi oleh Tim Pendarnping Tingkat Kecamatan.
PENGAWASAN
BAB IX - PELAPORAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 19

- (1) Pengawasan Pelaksanaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa secara langsung dilakukan oleh BPD dan masyarakat Desa;
- (2) Pengawasan dalam bentuk monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan;
- (3) Badan Pengawas Daerah selaku pengawas fungsional melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan Alokasi Dana Desa;
BAB XI - PENG HARGAAN DAN SANKS I
Pasal 20

- (1) Bupati memberikan penghargaan terhadap Pemerintah Desa yang dinilai berhasil/berprestasi dalarn pengelolaan dan penggunaan ADD;
- (3) Indikator Penilaian keberhasilan /prestasi dalarn pengelolaan ADD, yaitu :
- (2) Penilaian keberhasilan/prestasi dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dengan menggunakan indikator-indikator tertentu;
- a. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang ADD;
- c. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan ADD;
- b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalarn kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan, baik ditingkat RT /RW maupun Tingkat Desa;
- (4) lndikator penilaian prestasi dalam penggunaan ADD, yaitu :
- b. Realisasi keuangan sesuai dengan yang ditargetkan;
- a. Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang direncanakan dalam APB Desa ;
- c. Penyerapan Tenaga Kerja yang tinggi;
- e. Tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung penggunaan ADD;
- d. Besamya jumlah penerimaan manfaat, terutama dari kelompok warga miskin;
- f. Terjadi peningkatan Pendapatan Asli daerah;
- g. Marnpu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di Desa;
BAB XI - PENG HARGAAN DAN SANKS I
Pasal 21

- (1) Bupati dengan persetujuan DPRD, berhak mengurangi jumlah Alokasi Dana Desa tertentu pada tahun berikutnya dari jumlah yang seharusnya secara proporsional bagi Desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa secara partisipatif, transparan dan akuntabel;
- (2) Bagi siapapun yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa akan dilakukan tindakan hukum sesuai peraturan yang berlaku;
.,
..