PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor MOR Tahun 2017
Tentang LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
Berlaku: 8 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA SINGKAWANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NO MOR 8 TAHUN 2017 TENTANG
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SINGKAWANG,
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang diperlukan komitmen bersama Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kota Singkawang untuk melaporkan harta kekayaannya;
- b. bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut diperlukan kerjasama yang sinergis antara pegawai aparatur sipil negara dengan pimpinan instansi masing-masing agar patuh dan tepat waktu dalam penyampaian laporan harta kekayaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Menetapkan
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG.
BABI KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan W alikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Perangkat Daerah Kota Singkawang yang selanjutnya disebut perangkat daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Singkawang.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian Kota Singkawang.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warganegara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan Aparatur Sipil Negara yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refonnasi Birokrasi.
11. Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara adalah harta benda yang dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh Aparatur Sipil Negara sebelum, selama dan setelah memangku jabatannya.
12. Wajib Lapar LHKASN adalah ASN yang ditetapkan oleh pimpinan instansi/ lembaga yang bersangkutan untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
13. Tim Pengelola LHKASN adalah tim yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan LHKASN.
BAB II - TUJUAN
Pasal 2

LHKASN bertujuan untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang jujur, bertanggungjawab dan berintegritas serta menaati asas-asas umum Aparatur Sipil Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
BAB III - PELAKSANAAN LHKASN
Pasal 3

- (1) Wajib lapor LHKASN adalah:
- a. Pejabat Administrator; dan
- b. Pejabat Pengawas.
- (2) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi pejabat struktural dan Aparatur Sipil Negara yang telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LH KPN).
- (3) Wajib Lapor LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala perangkat daerah masing-masing dan diperbaiki setiap terjadi perubahan wajib lapor LHKASN.
- (4) Keputusan Wajib Lapor LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Walikota melalui Inspektur.
BAB III - PELAKSANAAN LHKASN
Pasal 4

- (1) LHKASN disampaikan paling lambat:
- a. 1 (satu) bulan setelah penetapan Keputusan Wajib Lapor LHKASN; dan
- b. 1 (satu) bulan setelah wajib lapor LHKASN berhenti dari Jabatan.
- (2) Pegawai ASN sebagairnana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) melaporkan harta kekayaan yang dimiliki dengan mengisi formulir LHKASN.
- (3) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib menyampaikan kembali LHKASN apabila mengalami promosi dan/atau mutasi.
- (4) Fonnulir LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai format yang tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Pera tu ran W alikota ini.
BAB IV - TIM PENGELOLA LHKASN
Pasal 5

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKASN dibentuk Tim Pengelola LHKASN Tingkat Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
- a. Sekretariat Daerah;
- b. Pengawasan Daerah;
- c. Kepegawaian dan Pengern bangan Sumber Daya Manusia; dan
- d. unsur-unsur lain yang terkait.
- (3) Tim Pengelola LHKASN sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. memonitor kepatuhan penyampaian LHKASN oleh wajib lapor kepada pmpmannya;
- b. berkoordinasi dengan pejabat yang membidangi kepegawaian di setiap perangkat daerah ditunjuk menjadi pengelola LHKASN dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
- c. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas kepada Walikota dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refonnasi Birokrasi.
- (4) Tim Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dibantu oleh Tim Verifikasi dan Sekretariat yang berada di Inspektorat Daerah.
- (5) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN yang disampaikan;
- b. melakukan klarifikasi kepada wajib lapor jika verifikasi yang dilakukan mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
- c. melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi juga mengindikasikan adanya ketidakwajaran; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua/Koordinator LHKASN.
- (6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas membantu dan memfasilitasi pelaksanaan tugas Tim Pengelola LHKASN.
- (7) Tim Verifikasi dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB IV - TIM PENGELOLA LHKASN
Pasal 6

- (1) Pengelolaan LHKASN di setiap perangkat daerah dilaksanakan oleh pejabat yang membidangi kepegawaian.
- (2) Togas Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengumpulkan dan mengkoordinir LHKASN di masing-masing perangkat daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada Tim Pengelola LHKASN Kota.
SANKSI
BAB IV - TIM PENGELOLA LHKASN
Pasal 7

- (1) Kepala perangkat daerah wajib memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan kepada Pegawai ASN yang tidak menyampaikan LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Tim Pengelola LHKASN, Tim Verifikasi dan Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pengelola LHKASN perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang membocorkan informasi tentang harta kekayaan Aparatur Sipil Negara diberikan sanksi administrasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kepala perangkat daerah dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan apabila tidak memberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
BAB VIII - KETENTU AN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan dan mengundangkan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota Singkawang.
Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 4 Mei 201 7 WALIKOTA SINGKAWANG, ttd AWANG ISHAK
Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 11 Juli 2017
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SINGKAWANG,
SYECH BANDAR
SERITA DAERAH KOTA SING KA WANG TAHUN 2017 NOMOR 8
Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
YASMALIZAR, S.H
NIP. 19681016 199803 1 004
1
1 1 1 1
0 1
| G | tv . | 1--' � ) | z; 0 . |
|-----|--------|------------|-----------------------------------------|
| | | l- � | c 0 ts d fl) ; � ,... $ |
| | | j ° | > ,... p rn z E %5 z° Si 5 r ::s 0: ts |
| | | $ r,._.; | C r; E E • U p t s p ts |
| | | o % | ; + "U 0 3 d C :t' $ ::s - d "O - z |
| | | o I | = p - C, £ E ( 5 » et Ui 0 l p od 0 g p |
f
F
| vJ | b r;::; . • | z 0 . |
|------|---------------|-----------------------------------------------------|
| t | I I | C 0 ::s l g � $ ,... 3 ::s rn od o ::i. % pl |
| | a. [. | d ) Q L; r < k; @ (D ""' i& E k 9 • a. ea% c ... |
| | 2 [. | > el p rn z4 mE %E i f' E 5± 3 5 £ ::s 3 ::s |
| | o • | z = p - 3 ... 0 pt 0 ::r" p ::s - � 'o - |
| | z p. | a4 p - 0 d. C s:: E U d t p we "U 0 d 0 u 0 $ p ::s |
l
io
.
�
$
z
ti
I
=
bf io . l · ? $ et ] g p ::s rn e 0 g et $ 0 --' 0 OJ % p ,... et , $ ... p2 .. ; 5 !. tew z ,... .. ; 0 U .. r Un 0 o 0 · p ; 0 ,... 0 g « a: 0 0 l ::s tew E ::s £ -
| C tv | - .4 - | z4 o |
|--------|-------------|----------------------------------------------|
| | 0 • | C 0 ::s le 0 = £ et p |
| | i:; ' | t s $ ti p it EP s F E s % |
| | a ... | ' p % z $ a p |
| | a ' | t S "U 0 g 0 - 0 :t' p ::s - � o |
| | a :' | - z4 C 0 d rJl $ p e d 0 - $ u 0 g 5 - � o - |
£ rj 0 s3 5 l £ t ti ; = z e Go ; z% -I £ = ? &gt; 5 5 &gt;
pd . pl . £ 3 z -
| w l\.) | .l | a h.d - | z4 0 . |
|----------|------|-----------|-------------------------------------------|
| | | � - | » et E 4 E % 5 $ E $ 3 3 5 s = $ = |
| | | a - | z4 $ ? A a td p pl a pr u p M 0 ? , r p $ |
| | | 3 - | z 0 a 0 4 � 0 ' 0 = i ::s ( |
| | | a ..._: | G s5 e bl p |
o
.
1
| ( N | t | [- - | z4 o |
|-------|-----|----------|------------------------------------------------|
| | | 0 - | C 0 ::s ... VJ ' % |
| | | a - | > e $ en a ° C a i p' £ 5 g £ ::s � ::s |
| | | 3 L | z4 $ ? 9 & g pi i p t = n, SD a =:s er 5 |
| | | o ..._: | z 0 a 0 g d 0 i,;' 0 = $d = (q |
| | | [o � | l'IJ E £. 0 Go p $ el .,, 0 - p 'o 0 3 - � o - |
5
1
t,
d
t
0
0
g
e
..
d
0
..
g
1
L i
t
| C t | d | - e | z% o |
|-------|-----|----------|------------------------------------------------|
| | | I [..- | C¢ 0 ::s - • Go r 3 et t 0 ... ::r s |
| | | a f- | > ep $ A z4 P %5 i p £ $ ± " 5 st = : |
| | | $ [ | G r E 0 p e $: EB -0" EE ts ... R 0 |
| | | o ..._: | z $ a p "'d 0 2 • p ::r $ p ts |
| | | lo I | z = z C r I!?. l- U ? 5 - ,... ' ¢ - $ u 0 g 5 |
5 9
$:
'
-
5
| Co | 2 | 1--' I- | z% - 0 . |
|------|-----|-----------|-------------------------------------------------|
| | | 2 ' | � 0 ::s - rn 1 ::s ¢q ::r $0 VI - bed $ a |
| | | a e | w 0 2 p 3 |
| | | ¢ - | ] 0 et e?. i 0 ::s g ::r % r p ::s ti 0 % d ::r |
1 1
'
'
b4
M
t
.
d E $ m p 5 g i · E
pt � pl . � � £ $&gt; U pt tu E
z t :--0 bl o 0 0 ... o j. O ... o o 0o o 0 ... o 0 D&gt;
en $ !±: ti I p &gt;-::s 5 £ ° ° a° 0. 2.@ ¢ a5 ! 9 ! g =5 $
-
" 5 z � 1 1
Lampiran II: Peraturan Walikota Singkawang
Nomor
: 8 Tahun 2017
Tanggal
: 4 Mei 201 7
Tentang
: Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang
Contoh Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Penetapan Wajib Lapor Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara
KOP SKPD
KEPUTUSAN KEPALA
(nama perangkat daerah)
NO MOR
TAHUN
.
TENTANG
WAJIB LAPOR LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LING KU NGAN (narna perangkat daerah)
KEPALA
(nama perangkat daerah),
Menimbang
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor Tahun tentang
- bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Walikota Nomor ... Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, perlu menetapkan Keputusan Kepala ... (nama perangkat daerah) tentang Wajib Lapor Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan . . . . . . . (nama perangkat daerah ) ;
- ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nornor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );
2. Undang-Undang
Nomor
Tahun
tentang
... (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );
3. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );
4. Peraturan Pernerintah Nomor . . . . . . Tahun .. . . .. ten tang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor ··.., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ... );
5. Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang .. . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun ... Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor ) ;
6. Peraturan Daerah Nomor Tahun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Lembaran Daerah tentang Kota Singkawang Tahun Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor );
Menetapkan
- Peraturan Walikota Nomor Tahun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Berita Daer ah Singkawang Tahun Nomor ...); tentang Kota 7.
8. dan seterusnya ... ;
MEMUTUSKAN :
KESATU
KEDUA
Wajib Lapor Laporan Hart.a Kekayan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan (nama perangkat daerah) sebagaimana tercan tum dalam lampiran Kepu tusan ini.
- Keputusan Kepala ... (nama perangkat daerah) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan biaya akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kata Singkawang Tahun Anggaran 2017.
Ditetapkan di Singkawang pada tanggal .
Kepala,
(nama tanpa gelar dan pangkat)
,f
Lampiran Keputusan Kepala ... (nama perangkat daerah) Nomor Tahun . Tentang Wajib Lapor Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan (nama perangkat daerah)
DAFTAR NAMA WAJIB LAPOR LAPORAN HARTA KEEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN) DI LINGKUNGAN (nama perangkat daerah)
| NO. | NAMA / NIP | JABATAN | T KE |
|-------|--------------|-------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | --- | 1------------· -· | |
·---
Kepala,
(nama tanpa gelar dan pangkat)
WALIKOTA SINGKAWANG, ttd AWANG ISHAK
Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM
YASMALIZAR,
S.H
NIP. 19681016 199803 1 004