Unknown Unknown Nomor 7 Tahun 2013
Tentang PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK SULAWESI SELATAN
Berlaku: 18 Oktober 2013
N/A
Preamble

Menimbang : a.
- bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka Pemerintah Daerah perlu mendorong peran serta Perusahaan Daerah dalam meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah diperlukan usaha yang nyata dari Pemerintah Daerah dengan memberdayakan Perusahaan Daerah yang berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat, dengan menunjang permodalan Perusahaan Daerah melalui penyertaan modal;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabilah jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Selatan dan Barat Kabupaten Sinjai;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Perubahan Kedua Undang-Undang
- Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -2-
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan danTanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -3-
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
Menetapkan :
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -4-
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupten Sinjai Nomor 5);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI dan BUPATI SINJAI
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK SULAWESI SELATAN DAN BARAT KABUPATEN SINJAI.
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -5-
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sinjai.
6. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah perusahaan daerah dan bentuk badan hukum lainnya dari Badan Usaha Milik Daerah.
8. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
9. Modal daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang, seperti; tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
10. Modal dasar adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
12. Penyertaan modal adalah penempatan dan/atau penambahan sejumlah dana dan/atau barang oleh Pemerintah Daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
13. Penyertaan modal daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Selatan dan Barat.
14. Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Selatan dan Barat yang selanjutnya disingkat PT. Bank Sulselbar adalah bank yang beroperasi di Kabupaten Sinjai.
15. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -6-
perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbadi dalam saham-saham.
16. Tahun berjalan adalah waktu menurut perhitungan tahun anggaran yang sedang berlangsung.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal Daerah adalah untuk memperkuat struktur permodalan PT. Bank Sulselbar dan meningkatkan kapasitas usaha serta menumbuh kembangkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan Perekonomian Daerah dan mendayagunakan asset Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang pembangunan daerah.
BAB III - PRINSIP PENYERTAAN MODAL
Pasal 4

- (1) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, maka APBD dapat digunakan untuk penyertaan modal (investasi) daerah kepada PT. Bank Sulselbar.
- (2) Dalam hal APBD defisit, maka penyertaan modal dapat dialokasikan melalui anggaran pembiayaan daerah.
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilaksanakan dalam rangka :
- a. pengembangan dan peningkatan kinerja PT. Bank Sulselbar; dan/atau b. menghasilkan pendapatan daerah, meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Sulselbar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa uang dan/atau barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang yang belum dipisahkan dari kekayaan Pemerintah Daerah.
- (5) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -7-
BAB IV - BENTUK DAN BESARAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 5

Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sulselbar:
- a. Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Sulselbar dalam bentuk uang yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sulselbar berupa pembelian saham.
- c. Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Sulselbar sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, harus mendapat persetujuan bersama DPRD Kabupaten Sinjai.
BAB IV - BENTUK DAN BESARAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 6

Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Bank Sulselbar dalam APBD Tahun Anggaran 2013 ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
BAB IV - BENTUK DAN BESARAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 7

- (1) Modal Kekayaan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah yang diserahkan kepada PT. Bank Sulselbar dalam bentuk uang tunai sebagai berikut :
- a. Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 6.994.000.000,-(enam milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta rupiah);
- b. Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 251.000.000,- (dua ratus lima puluh satu juta rupiah) ;
- c. Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- d. Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- e. Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (2) Besarnya jumlah modal kekayaan Pemerintah Daerah yang diserahkan kepada PT. Bank Sulselbar dalam bentuk uang terhitung Tahun 2009, Tahun 2010, Tahun 2011, Tahun 2012 dan Tahun 2013, berjumlah Rp. 9.245.000.000 (Sembilan milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah).
BAB IV - BENTUK DAN BESARAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 8

Dalam hal penyertaan modal Daerah kepada PT. Bank Sulselbar pada Tahun 2014 dan seterusnya akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah berdasarkan Alokasi dana yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun yang bersangkutan.
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -8-
BAB V - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha dari PT. Bank Sulselbar sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) PT. Bank Sulselbar berhak menerima penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b.
BAB V - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b.
- (2) PT. Bank Sulselbar berkewajiban mengelola modal yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.
BAB VI - AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 11

- (1) Perusahaan daerah yang menerima penyertaan modal daerah diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati setiap tahun berupa laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.
BAB VI - AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 12

Akuntansi pengelolaan dengan penyertaan modal daerah dilaksanakan oleh lembaga akuntan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 13

- (1) Pelaporan dan pertanggungjawaban dan penyertaan modal daerah pada pihak ketiga, harus disampaikan oleh pihak ketiga kepada Bupati secara periodik.
- (2) Pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpisah dengan dana-dana yang dikelola oleh pihak ketiga selain dana penyertaan modal daerah.
- (3) Pelaporan dan pertanggungjawaban secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -9-
BAB VII - PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan teknis dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Sulselbar.
- (2) Dalam hal melakukan pembinaan teknis dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Tim Pembina dan Pengendali.
- (3) Tim Pembina dan Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati.
BAB VII - PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 15

- (1) Dalam hal penyertaan modal daerah dalam bentuk pendirian dan/atau penanaman modal pada perseroan/badan usaha, Bupati dapat menunjuk pejabat yang duduk dalam Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bupati dapat menunjuk pejabat yang duduk dalam Dewan Pengawas BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bupati dapat menunjuk pejabat secara berkelanjutan untuk mengikuti pelaksanaan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.
- (4) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati paling lambat 1(satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (5) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan oleh Bupati.
BAB VIII - BAGI HASIL USAHA
Pasal 16

- (1) Seluruh keuntungan/pendapatan dari laba atas pelaksanaan penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Sulselbar yang menjadi hak Pemerintah Daerah, disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Keuntungan/laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukan pada pendapatan/penerimaan daerah pada tahun anggaran berikutnya.
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -10-
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyetoran keuntungan/laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.
Ditetapkan di Sinjai pada tanggal 18 Oktober 2013
BUPATI SINJAI, ttd
H. SABIRIN YAHYA
Diundangkan di Sinjai pada tanggal 26 Nopember 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2013 NOMOR 7
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -11-
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan pemerintah untuk melakukan investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi. Investasi tersebut merupakan wujud dari peran Pemerintah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengamanatkan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sehingga dengan demikian diharapkan dapat menjamin terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Sulselbar.
Disamping itu untuk memperluas investasi Pemerintahan Daerah khususnya dalam bentuk Investasi Langsung yaitu melalui penyertaan modal daerah, dan memberikan peluang kerjasama dalam berinvestasi, serta menjamin Badan Usaha dalam bekerjasama berinvestasi disadari perlunya membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah.
Penyertaan modal daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan juga salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian penetapan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat.
Hal ini menunjukan bahwa Pemerintah Daerah telah melakukan upaya dalam pengelolaan dan mendayagunakan aset potensi daerah berupa kekayaan daerah atau investasi dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian serta pembangunan daerah. Salah satu
## PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI -12-
upaya mendorong pembangunan daerah tersebut perlu didukung dengan sumber pembiayaan daerah melalui ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, yaitu dari hasil kegiatan pengelolaan kekayaan daerah atau investasi melalui penyertaaan modal daerah kepada Badan Usaha dan/atau Badan Hukum lainnya.
PENJELASAN
Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 49