PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 14 Tahun 2015
Tentang PEDOMAN TEKNIS DAN TATA CARA PENETAPAN BESARAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN BANYUWANGI
Berlaku: 24 Maret 2015
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI BANYUWANGI SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS DAN TATA CARA PENETAPAN BESARAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN BANYUWANGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, salah satu sumber pendapatan desa berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. bahwa untuk menentukan besaran alokasi Dana Desa yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara secara merata dan proporsional, perlu diatur indikator yang menjadi pedoman dalam menentukan besaran alokasi Dana Desa secara transparan dan akuntabel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyuwangi tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Banyuwangi.
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
1
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5539);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
Menetapkan
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS DAN TATA CARA PENETAPAN BESARAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN BANYUWANGI.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
3. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
4. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Dana perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
13. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
BAB II - SUMBER DANA DESA
Pasal 2

- (1) Sumber Dana Desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang penetapannya dilakukan setiap tahun dan disalurkan melalui Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah;
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dana transfer dari Pemerintah ke Pemerintah Daerah yang selanjutnya akan ditransfer kembali sesuai dengan ketentuan ke Rekening Pemerintah Desa sesuai dengan besaran Dana Desa untuk masing-masing desa.
BAB III - PENGANGGARAN
Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten setiap tahun anggaran mengalokasikan Dana Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Rekening Daerah berupa Dana tranfer ke Pemerintah Desa;
- (2) Besarnya alokasi anggaran pada APBD Kabupaten sesuai dengan besaran alokasi anggaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk alokasi Kabupaten;
- (3) Penghitungan pengalokasian besaran Dana Desa untuk setiap Kabupaten dilakukan dengan memperhitungkan jumlah desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
BAB III - PENGANGGARAN
Pasal 4

Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 merupakan bagian pendapatan dalam APBDesa yang wajib dianggarkan setiap tahun anggaran dalam APBDesa.
BAB IV - PENGALOKASIAN
Pasal 5

- (1) Berdasarkan alokasi besaran Dana Desa yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten, Bupati menetapkan besaran Dana Desa setiap desa setiap tahun anggaran;
- (2) Penghitungan Dana Desa setiap Desa dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk desa, luas wilayah, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis;
- (3) Jumlah penduduk desa, luas wilayah, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan bobot:
- a. 30% (tiga puluh perseratus) untuk jumlah penduduk desa;
- b. 20% (dua puluh perseratus) untuk luas wilayah desa;
- c. 50% (lima puluh perseratus) untuk angka kemiskinan.
- (4) Tingkat kesulitan geografis setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai faktor pengali hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Besaran Dana Desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung dengan rumus sebagai berikut:
9. P ((30% x ) + (20%x ) + (50% x )) x IKG per desa
Keterangan :
- P = pagu anggaran Dana Desa Kabupaten
- a = jumlah penduduk setiap Desa
- b = jumlah penduduk dalam Kabupaten
- c = jumlah luas wilayah Desa
- d = jumlah luas wilayah Kabupaten
- e = jumlah rumah tangga miskin dalam satu desa
- f = jumlah rumah tangga miskin dalam Kabupaten.
- IKG = indeks kesulitan geografis per desa yang ditetapkan oleh Bupati;
- (6) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan oleh faktor yang meliputi:
- a. ketersediaan pelayanan dasar;
- b. kondisi infrastruktur;
- c. transportasi;
- d. komunikasi Desa ke Kabupaten.
- (7) Data jumlah penduduk desa, luas wilayah, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Badan Pusat Statistik atau data lain yang validitasnya dapat dipertanggungjawabkan.
- (8) Besarnya pengalokasian Dana Desa setiap tahun untuk tiap-tiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
BAB V - PENGGUNAAN
Pasal 6

- (1) Pengunaan Dana Desa yang dianggarkan dalam APBDesa digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
- a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. pembangunan desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan; dan
- d. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pengalokasian penggunaan Dana Desa wajib berpedoman pada RPJM Desa dan RKP Desa yang diarahkan sesuai dengan skala prioritas pembangunan daerah;
BAB VI - PENYALURAN
Pasal 7

- (1) Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten dan dari Pemerintah Kabupaten kepada Desa;
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Giro Pemerintah Desa;
BAB VI - PENYALURAN
Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dilakukan secara bertahap pada tahun angaran berjalan dengan ketentuan:
- a. Tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
- b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus);
- c. Tahap III pada bulan November sebesar 20% (dua puluh perseratus);
- (2) Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada minggu kedua bulan yang bersangkutan.
BAB VI - PENYALURAN
Pasal 9

- (1) Penyaluran dan pencairan Dana Desa dari RKUD ke Rekening Giro Pemerintah Desa dilakukan apabila telah memenuhi persyaratan sebegai berikut :
- a. Pemerintah Desa telah menyampaikan APBDesa tahun anggaran berjalan yang telah ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Desa kepada Bupati melalui Camat;
- b. Penyaluran Dana Desa untuk tahap II dilakukan apabila Pemerintah Desa telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa dengan ketentuan:
- 1) paling sedikit Dana Desa telah diserap sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari Dana Desa yang disalurkan;
- 2) pelaksanaan fisik kegiatan dan administrasi pertanggungjawaban telah diteliti oleh Camat yang dibuktikan dengan berita acara penelitian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan APBDesa;
- c. Penyaluran Dana Desa untuk tahap III dilakukan apabila Pemerintah Desa telah merealisasikan penggunaan Dana Desa sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari Dana Desa yang disalurkan melalui tahap I dan tahap II.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme penyaluran dan pencairan Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
BAB VII - PENGELOLAAN
Pasal 10

- (1) Pengelolaan Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa melalui APBDesa.
- (2) Tata cara pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pengadaan barang/jasa di desa yang dananya bersumber dari Dana Desa adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII - PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
Pasal 11

- (1) Pertanggungjawaban Dana Desa terintegrasi dengan pertanggung-jawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APB Desa;
- (2) Pertangungjawaban APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPD dengan tembusan Bupati dan Camat;
- (3) Bentuk Pertanggungjawaban APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa.
BAB VIII - PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
Pasal 12

- (1) Kepala Desa berkewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa yang terintegrasi dengan APBDesa kepada Bupati setiap semester;
- (2) Penyampaian laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan ; dan
- b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa, adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- (4) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Kepala Desa ke Camat dan dari Camat kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis yang menangani masalah pemerintahan desa;
- (5) Tata cara dan teknis pelaporan Dana Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
BAB VIII - PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
Pasal 13

Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Bupati dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana desa.
BAB IX - PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 14

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui Camat melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan dan penggunaan Dana Desa;
- (2) Hasil pemantauan dan evalausi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui SKPD Teknis yang membidangi Pemerintahan Desa.
- (3) Bupati melalui SKPD Teknis yang membidangi Pemerintahan Desa melaksanakan sosialisasi, pembinaan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Dana Desa kepada aparat di tingkat kecamatan dan desa.
- (4) Pemantauan oleh Camat terhadap pelaksanaan dan penggunaan Dana Desa dilaksanakan setiap semester, sebelum Kepala Desa menyampaikan laporan semesteran realisasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (5) Obyek pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Dana Desa meliputi:
- a. Pelaksanaan fisik kegiatan yang didanai oleh Dana Desa;
- b. Pelaksanaan pertanggungjawaban administratif yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.
- c. Permasalahan, hambatan dan solusi terhadap permasalahan Dana Desa;
- d. Sisa lebih perhitungan anggaran Dana Desa.
- (6) Hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Bupati melalui SKPD Teknis yang membidangi pemerintahan desa.
BAB X - SANKSI
Pasal 15

- (1) Dalam hal sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa yang telah disalurkan kepada Pemerintah Desa terdapat sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) yang tidak wajar, Bupati dapat memberikan sanksi administrasi kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan Dana Desa sebesar SiLPA.
- (2) SiLPA yang tidak wajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terjadi karena :
- a. Penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa, pedoman umum atau pedoman teknis kegiatan;
- b. Penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan;
- (3) Pengurangan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi dasar pengurangan Dana Desa untuk Desa pada tahun anggaran berikutnya.
Diundangkan di Banyuwangi Pada Tanggal 24 Maret 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
Ttd.
Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si. Pembina Utama Madya NIP 19561008 198409 1 001
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015 NOMOR 14
BAB X - SANKSI
Pasal 16

- (1) Dalam hal sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa yang telah disalurkan kepada Pemerintah Desa terlambat dipertanggungjawabkan sesuai jadual yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bupati dapat memberikan sanksi administrasi kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa yang telah disalurkan kepada Pemerintah Desa tidak dipertanggung-jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bupati melalui aparat pengawas fungsional melakukan pemeriksaan khusus kepada Desa;
- (3) Apabila pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud ayat (2) terdapat indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang atas penggunaan Dana Desa dan menyebabkan kerugian desa/daerah/negara, Bupati dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.
Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 24 Maret 2015
BUPATI BANYUWANGI,
Ttd.
H. ABDULLAH AZWAR ANAS
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR : 14 Tahun 2015 TANGGAL : 24 Maret 2015
PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN BANYUWANGI
I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa memiliki sumber pendapatan Desa berupa pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten serta hibah dan sumbangan pihak ke III yang tidak mengikat.
Pendapatan desa tersebut digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan yang menjadi kewenangan pemerintah desa yang menjadi tanggungjawabnya. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemberian beberapa kewenangan kepada Pemerintah Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berimplikasi pada bertambahnya kewajiban Pemerintah Desa yang harus dilaksanakan sebagai salah satu wujud dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakatnya. Hal ini berdampak pula pada bertambahnya kegiatan-kegiatan yang harus dibiayai oleh Pemerintah Desa. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu untuk memberikan bantuan dana kepada Pemerintah Desa guna menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Adanya pergeseran paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dari obyek menjadi subyek dalam pembangunan juga membawa inspirasi pemikiran bahwa pemerintah tidak lagi berada pada posisi yang menentukan dalam menetapkan berbagai kebijakan, namun masyarakat akan lebih diberdayakan untuk meningkatkan kesejahteraannya.
Berlandaskan permasalahan-permasalahan tersebut, dan sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengalokasikan bantuan keuangan kepada desa dalam bentuk Dana Desa (DD) yang didasarkan pada beberapa indikator, antara lain :
- a. Jumlah Penduduk dalam wilayah Desa;
- b. Jumlah angka Kemiskinan ditinjau dari pemegang kartu perlindungan sosial;
- c. Luas Wilayah Desa; dan
- d. Indeks kesulitan geografis.
10
1.2. Maksud
Maksud pemberian bantuan Dana Desa dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Desa adalah untuk memberikan daya dukung bagi Pemerintah Desa untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan prioritas pengalokasian untuk mengentaskan kemiskinan.
1.3. Tujuan
Tujuan pemberian bantuan Dana Desa di Kabupaten Banyuwangi dalam rangka untuk:
- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa ;
- b. meningkatkan kualitas hidup manusia untuk masyarakat di Desa;
- c. penanggulangan kemiskinan.
1.4. Sasaran
Sasaran yang hendak dicapai dalam penggunaan Dana Desa di Kabupaten Banyuwangi diarahkan pada:
- a. Meningkatnya kemampuan Aparatur Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan kewenangan desa;
- b. Meningkatnya peran Pemerintah Desa dalam memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan desa dengan pola partisipatif;
- c. Meningkatnya sarana dan prasarana fisik (infrastruktur) desa;
- d. Meningkatkan daya dukung kemampuan keuangan desa dalam melaksanakan otonomi desa sesuai dengan asal usul adat istiadat setempat;
- e. Meningkatkan kemampuan pemerintah desa untuk turut serta akftif dalam upaya-upaya pengentasan kemiskinan.
1.5. Prinsip Pengelolaan Dana Desa
Dana Desa (DD) dilaksanakan dengan prinsip tertib, transparan, akuntabel dan berkualitas sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah desa kepada publik.
II. PENGELOLA DANA DESA (DD)
Dalam rangka menjamin pelaksanaan Program Bantuan Dana Desa agar tepat sasaran, pengelolaan DD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa melalui APBDesa.
Sedangkan Tata cara pengelolaan keuangan desa dan tata cara pengadaan barang/jasa di desa adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
III. MEKANISME PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
3.1. Penentuan Besaran Dana DD
Penentuan besarnya dana DD yang akan diterima setiap desa di Kabupaten Banyuwangi ditentukan berdasarkan penghitungan DD yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN. Besaran alokasi DD untuk setiap desa ditentukan berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung berdasarkan indicator yang telah ditetapkan dan dirumuskan oleh SKPD Teknis yang membidangi pemerintahan desa serta ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
3.2. Perencanaan DD
Pada tahap perencanaan penggunaan DD didahului dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dengan melibatkan BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat lainnya.
Selanjutnya berdasarkan hasil Musrenbangdes, Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk dibahas bersama-sama dengan BPD. RPJMDes dimaksud dijadikan dasar dalam menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) tahunan.
Selanjutnya RKPDesa menjadi dasar dalam menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Rencana pengalokasian dana ADD wajib dituangkan dalam APBDesa tahun berkenaan.
3.3. Persiapan Pelaksanaan DD
Dalam tahap persiapan pelaksana DD, terdapat beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa, antara lain:
- a. Mensosialisasikan program-program pemberdayaan masyarakat yang direncanakan oleh desa melalui forum tingkat Dusun dan pemberitahuan besaran DD untuk Tahun Anggaran berjalan;
- b. Melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dengan melibatkan stakeholders yang ada di desa (diantaranya; BPD, LPMD, PKK, RT, RW dan lembaga kemasyarakatan lainnya);
- c. Berdasarkan hasil Musrenbangdes, Pemerintah Desa menyusun RKPDesa yang dituangan dalam Peraturan Kepala Desa tentang RKPDesa;
- d. Berdasarkan RKPdesa dimaksud, Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang akan disampaikan kepada BPD untuk di bahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa;
- e. Berdasarkan APBDesa, Kepala Desa menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan yang bersifat fisik.
- f. Kepala Desa setiap tahun anggaran menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa dan Nomor Rekening Desa, Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, Pemeriksa Barang/Jasa, Pengurus dan Penyimpan Barang pada Sekretariat Desa serta Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD).
3.4. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Dana Desa
Penyaluran dan pencairan DD dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
- a. Dana Desa untuk masing-masing desa merupakan dana bantuan dan harus dipertanggungjawabkan baik secara teknis dan administrasi;
- b. Dana Desa dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banyuwangi;
- c. Kepala Desa menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) DD dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan yang bersifat fisik;
- d. Kepala Desa mengirimkan RPD dimaksud kepada Camat untuk dilakukan verifikasi/penelitian kesesuaian pengajuan anggaran dengan APBDesa, Standar Harga, Harga Satuan Barang dan kelayakan bangunan fisik dengan dana yang dialokasikan;
- e. Kepala Desa mengusulkan surat permohonan pencairan DD beserta lampirannya kepada Bupati melalui Camat dan apabila permohonan pencairan telah dinyatakan lengkap dan benar, Camat menindaklanjuti dengan mengajukan berkas permohonan pencairan dana beserta lampirannya kepada BPKAD Kabupaten Banyuwangi untuk diproses pencairannya;
- f. Pengajuan pencairan DD oleh Kepala Desa dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Tahap I, persyaratan yang harus dicukupi antara lain:
- a) Surat permohonan pencairan DD Tahap I;
- b) Surat Pernyataan Kepala Desa bermaterai;
- c) Kwitansi penerimaan;
- d) Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa dan Nomor Rekening Pemerintah Desa;
- e) Rekapitulasi Penggunaan DD, Rencana Penggunaan DD dan alur kas rencana penyerapan DD;
- f) Rencana Anggaran Biaya (RAB) khusus untuk kegiatan fisik berikut gambar penampangnya dan Analisa biaya yang berlaku dan photo 0% (nol persen);
- 2) Tahap II, persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
- a) Surat permohonan pencairan DD Tahap II;
- b) Kwitansi penerimaan;
- c) Laporan Penyerapan dan pemanfaatan DD Tahap I telah mencapai 80% (delapan puluh perseratus) dari dana yang telah direalisasikan (DD Tahap I).
- d) Berita acara penelitian pelaksanaan kegiatan tahap I oleh Camat.
- 3) Tahap III, persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
- a) Surat permohonan pencairan DD Tahap III;
- b) Kwitansi penerimaan;
- c) Laporan Penyerapan dan pemanfaatan DD Tahap I dan II telah mencapai 80% (delapan puluh perseratus) dari dana yang telah direalisasikan (DD Tahap I).
- d) Berita acara penelitian pelaksanaan kegiatan tahap I dan II oleh Camat.
3.5. Penggunaan Dana Desa
Dana Desa dipergunakan sesuai dengan kebutuhan desa berdasarkan hasil musyawarah desa yang telah dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Rencana Kinerja Pemerintahan Desa (RKPDesa). Secara umum Dana Desa dapat digunakan antara lain sebagai berikut :
- a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. pembangunan desa;
- c. pemberdayaan masyarakat; dan
- d. pemberdayaan lembaga-lembaga kemasyarakatan.
- e. Kegiatan lainnya yang mendukung program kegiatan pemerintah kabupaten/provinsi/pusat.
Penggunaan DD sebagaimana tersebut diatas, diarahkan dan diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan penyelenggaraaan pemerintahan desa, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat desa dan pengentasan kemiskan.
Dalam penggunaan DD, Kepala Desa wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
1. Untuk kegiatan yang sudah dianggarkan dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah/APBD ataupun program lainnya tidak diperkenankan dianggarkan dalam DD;
2. Apabila penggunaan DD tidak sesuai dengan perencanaan awal yang ditetapkan atau adanya pengalokasian DD yang disesuaikan dengan tingkat skala prioritas kebutuhan desa, dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan persetujuan perubahan pengalokasian DD Kepada Camat;
3. Dalam hal dana DD dipergunakan untuk belanja barang atau jasa (misalnya; pembelian alat tulis kantor, peralatan dan lain sebagainya) harus pula diperhatikan besarnya pungutan pajak (PPN atau PPh) yang harus dipungut oleh Bendahara Desa berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;
4. Pengalokasian DD wajib memperhatikan standar barang dan harga satuan barang kebutuhan yang ditetapkan Bupati;
5. Bendahara Desa berkewajiban untuk membukukan setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3.6. Pelaksanaan DD
3.6.1. Pola Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang bersumber dari DD sepenuhnya dilaksanakan oleh Kepala Desa selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan yang ada di desa.
Pola pelaksanaan DD dilakukan dengan metode :
- a. Pencairan DD yang telah ditranfer ke rekening desa dipergunakan sesuai dengan RPD DD dan teknis serta mekanisme untuk pengeluarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Untuk pelaksanaan kegiatan DD baik infrastruktur maupun non infrastruktur dan terkait dengan pengadaan barang/jasa wajib berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
Ketentuan yang harus dipenuhi terkait dengan kegiatan DD yang bersifat fisik (pembangunan infrastruktur) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Infrastruktur yang dibangun adalah infrastruktur perdesaan harus sesuai dengan standar kualitas dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta gambar penampang yang ditetapkan sebelumnya;
- 2) Masyarakat desa setempat harus mendapat prioritas untuk turut bekerja dalam pelaksanaan kegiatan terutama bagi penduduk miskin;
- c. Bendahara Desa setiap bulan melaporkan pertanggungjawaban penggunaan DD kepada Kepala Desa dengan melampirkan Buku Kas Umum dan Buku Pembantu per kegiatan disertai dengan buku pajak serta dokumen lainnya;
- d. DD yang tidak dapat direalisasikan dan dipertanggungjawabkan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berjalan atau terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Camat paling lambat tanggal 10 bulan januari tahun angggaran berikutnya;
- e. Apabila pelaporan sebagaimana dimaksud huruf d tidak dilaksanakan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka Bupati dapat memberikan sanksi.
3.6.2. Pengendalian DD
Pengendalian pelaksanaan DD dilakukan dalam rangka untuk menjamin penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
Tujuan dilakukan pengendalian adalah untuk menjamin setiap proses pelaksanaan DD memiliki kesesuaian dengan maksud, tujuan dan sasaran yang akan dicapai dan efektifitas serta efisiensi anggaran yang akuntabel.
3.6.2.1. Pengawasan
Pola pengawasan terhadap pengelolaan DD dilakukan oleh:
- a. Pengawasan Fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Banyuwangi;
- b. Pengawasan Teknis atau fisik dan administratif dilakukan oleh Camat
- c. Pengawasan Operasional dilakukan oleh masyarakat melalui BPD.
Tahapan pengawasan terhadap pelaksanaan DD dan pengelolaan dilaksanakan antara lain:
- a. Proses perencanaan penggunaan DD;
- b. Proses pencairan DD dan penggunaannya;
- c. Proses pelaksanaan kegiatan yang di danai dari DD terkait dengan jadwal, efisiensi, kelayakan pembiayaan, dan tertib administrasi pembukuan pengelolaan dana DD;
Dalam hal terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan DD pada tingkat desa, sedapat mungkin diselesaikan oleh Camat dengan ketentuan:
- a. melaporkan setiap permasalahan yang ada kepada Bupati melalui SKPD teknis;
- b. apabila hasil penelitian awal mengindikasikan adanya penyimpangan atau penyalahgunaan DD, maka dilakukan pemeriksaan sesuai dengan tata cara yang berlaku oleh Aparat Pengawas Fungsional.
3.6.2.2. Pelaporan
Bentuk pelaporan Dana Desa adalah sebagai berikut:
- a. Laporan semester, yakni laporan mengenai pelaksanaan penggunaan DD dibuat setiap enam bulan sekali yang menjadi satu kesatuan dengan laporan realisasi APBDesa dan paling lambat disampaikan kepada Bupati paling bulan Juli tahun anggaran berjalan;
- b. Laporan akhir dari penggunaan Dana Desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian permasalahan penggunaan DD yang disampaikan kepada Bupati paling lambat bulan Januari tahun anggaran berikutnya. Laporan akhir DD menjadi satu kesatuan dengan laporan realisasi APBDesa.
Penyampaian laporan sebagaimana tersebut di atas dilaksanakan secara berjenjang yaitu dari Kepala Desa kepada Camat untuk dilaporkan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi pemerintahan desa.
3.6.3. Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban DD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.
Penanggungjawab Operasional Pengelolaan DD secara keseluruhan adalah Kepala Desa. Bentuk dan tata cara pertanggungjawaban secara administratif dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
IV. PENUTUP
Demikian Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Banyuwangi, agar dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan bantuan Dana Desa.
BUPATI BANYUWANGI,
Ttd.
H. ABDULLAH AZWAR ANAS