Unknown Unknown Nomor 5} Tahun 2016
Tentang No Description
Berlaku: 3 TAHUN 2014
N/A
Preamble

Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 201 1 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menyatakan tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungiawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur iebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 32 Tahun 2O11 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Dibiayai Oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. bahwa beberapa ketentuan yang terdapat pada Peraturan Walikota Nomor 3 tahun 2014 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungiawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 20t6;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan Peraturan Walikota Tentang perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2OI4 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring Dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.
Mengingat : 1
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun Pembentukan Daerah Otonom Kota 1956 Kecil tentang Dalam
- Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO7 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2OO9 tentang Kesejahteraan Sosial (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1l tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 I Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O05 Nomor 140, Tambahan
\,
Menetapkan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 1 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2Ol2 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2lTahun 2O11 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 20i1 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH NOMOR 3 PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN
TAHUN 2OI4 TENTANG TATA CARA BANTUAN SOSIAL
V
Pasal I
Beberapa ketentuan yang terdapat pada Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2O14 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungiawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut;
BAB III - Bagian Kesatu HIBAII Pasal 4
Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada:
- a. pemerintah Pusat;
- b. pemerintah Daerah lain;
- c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau;
- d. Badan, Lembaga dan Organisasi kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:
BAB III - Bagian Kesatu HIBAII Pasal 4
Pasal 6

- (1) Hibah kepada Pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Kota Payakumbuh.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
4. (a) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga:
- a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. yang bersifat nirlaba,sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Walikota Payakumbuh; atau
- c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut
BAB III - Bagian Kesatu HIBAII Pasal 4
Pasal 7

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. memiliki kepengurusan yang jelas di wilayah administrasi Kota Payakumbuh;
- b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah setempat.
- c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kota Payakumbuh;
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. telah terdaftar pada Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kota Payakumbuh; dan
- c. memiliki sekretariat tetap di Kota Payakumbuh.
6. Ketentuan Pasal berikut: B ayat (1) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai
- (1) Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan dan Lembaga serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Kepala Daerah.
- (2) Penyampaian usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh paling lambat bulan Maret tiap tahunnya.
- (3) Walikota Payakumbuh menunjuk SKPD terkait melalui Sekretaris Daerah untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Penunjukan SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan urusan pemerintah daerah yang menjadi tugas pokok dan fungsinya, antara lain :
- a. Urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas pendidikan;
- b. Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan;
- c. Urusan Pekerjaan Umum dan Urusan Perumahan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum;
- d. Urusan Penataan Ruang dan Urusan Pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang Dan Kebersihan;
- e. Urusan Perencanaan Pembangunan dilaksanakan oleh Bappeda;
- f. Urusan Perhubungan dan Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Komunikasi;
- g. Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Kantor Lingkungan Hidup;
- h. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- i. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana;
- j. Urusan Sosial dan urusan Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
- k. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Urusan Perdagangan dan Urusan Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Keperasi, UMKM dan Perindustrian, Perdagangan;
1. Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
\ Y
- m. Urusan Kebudayaan, urusan kepemudaan dan olah raga dan urusan pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah raga;
- n. Urusan Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- o. Urusan Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan;
- p. Urusan Kearsipan dan urusan perpustakaan dilaksanakan oleh Kantor Arsip dan Perpustakaan;
- q. Urusan Pertanian dan Urusan Kehutanan oleh Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan, Khusus untuk sub urusan peternakan dilaksanakan oleh Dinas perikanan dan peternakan;
- r. Urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan;
- s. Urusan lainnya yang tidak termasuk dalam urusan pada huruf a sampai huruf r dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah.
- (5) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (41 menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Walikota Payakumbuh melalui TAPD paling lambat 30 (tiga puluh) hari dan/atau paling lambat minggu pertama bulan Mei setiap tahunnya.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), juga mencakup kelayakan dari rencana kerja dan biaya yang diusulkan oleh calon penerima hibah.
- (7) TAPD memberi pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (8) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7\ disertai Daftar Norminatif Calon Penerima Hibah kepada Kepala Daerah.
- (9) Kepala Daerah menetapkan persetujuan atau penoiakan Daftar Norminatif Calon Penerima Hibah berdasarkan hasil evaluasi SKPD dan pertimbangan TAPD.
7. Ketentuan Pasal 17 ayal (2\ diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :
v
- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1), dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek beianja hibah pada PPKD.
- (2) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ;
- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah lain;
- c. Badan Usaha Milik Negara atau Bagan Usaha Milik Daerah; dan /atau
- d. Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2\ dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek beianja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat pada SKPD.
8. Ketentuan pasal 14 ayat (3) diubah sehingga pasal 14 berbunyi sebagai berikut:
BAB III - Bagian Kesatu HIBAII Pasal 4
Pasal 14

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Kepala daerah dengan Penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
- a. pemberi dan penerima hibah;
- b. tujuan pemberian hibah;
- c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
- d. hak dan kewajiban;
- e. tata cara penyaluran/ penyerahan hibah; dan
- f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) melimpahkan kewenangan penandatanganan NPHD kepada Kepala SKPD terkait, sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (4).
9. Ketentuan Pasal berikut : 15 ayat (4) diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai
BAB III - Bagian Kesatu HIBAII Pasal 4
Pasal 15

- (1) Kepala daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/ penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Ketentuan Pasal 23 ayat (21 diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :
BAB IV - Bagian Kesatu BANTUAN SOSIAL
Pasal 23

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/ kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
11. Ketentuan Pasal 25 ayat (3) diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagar berikut:
BAB IV - Bagian Kesatu BANTUAN SOSIAL
Pasal 25

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (l) memenuhi kriteria paling sedikit:
- a. selektif;
- b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
- c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
- d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. memiliki identitas yang jelas (KTP, Kartu Keluarga); dan
- b. berdomisili dalam wilayah administratif Pemerintah Kota Payakumbuh yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Lurah setempat.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
- a. rehabilitasi sosial;
- b. perlindungan sosial;
- c. pemberdayaan sosiai;
- d. jaminan sosial;
- e. penanggulangan kemiskinan; dan
- f. penanggulangan bencana.
12. Diantara Pasal 45 dan Pasal 46 disisip dengan Pasal 45a yang berbunyi sebagai berikut :