PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 39 Tahun 2013
Tentang TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANJARBARU
Berlaku: 20 Desember 2013
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan dan diundangkannya
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru, maka dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna secara maksimal, dipandang perlu adanya tugas pokok, fungsi dan tata ked a;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 6);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANJARBARU.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
- 1 Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banjarbaru.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru.
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru.
9. Bidang adalah Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru.
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru.
11. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru.
12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru.
13. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru.
14. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru.
16. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya di dasarkan pada keahlian dan/ atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
17. Unit Pelaksana Teknis adalah Unsur Pelaksana Teknis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua Tugas Pokok
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan kesatuan bangsa, politik dan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Ketiga Fungsi
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang politik, ideologi, wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- b. fasilitasi penyelengaraan kegiatan Pemerintah Daerah pada bidang politik, ideologi, wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonotni;
- c. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi di bidang politik dalam negeri;
- d. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional;
- e. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan pengendalian di bidang ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
- f. perigelolaan urusan kesekretariatan.
BAB III
Pasal 5

Unsur-unsur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:
Sekretariat;
- b. Bidang Politik;
- c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional;
- d. Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional;
1. Unit Pelaksana Teknis;
Bagian Kedua Sekretariat
BAB III
Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan kesekretariatan meliputi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
BAB III
Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. perencanaan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pengawasan/ monitoring dan evaluasi program/kegiatan lingkup kesekretariatan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan lingkup kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
BAB III
Pasal 8

Sekretariat terdiri dari:
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
BAB III
Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok merencanakan, menglcoordinasikan, melaksanakan, mengawasi/ memonitoring dan melaporkan kegiatan administrasi umum meliputi surat-menyurat, perjalanan dinas, hubungan masyarakat, kearsipan, pengadaan barang/jasa, pendistribusian, pemeliharaan, rumah tangga, peralatan dan perlengkapan kantor, serta administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, ijin/tugas belajar, pensiun, perkawinan, perceraian, kartu pegawai, usul mutasi/promosi, absensi dan data kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, memverifikasi, memvalidasi, mengawasi/memonitoring, mengumpulkan, menganalisa, mengevaluasi, clan mela.porkan kegiatan administrasi perencanaan meliputi penyusunan program dan kegiatan, penganggaran serta administrasi keuangan meliputi pembayaran, pembukuan dan pertanggung jawaban keuangan.
Bagian Ketiga Bidang Politik
BAB III
Pasal 10

- (1) Bidang Politik mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan hubungan dengan portal politik, lembaga politik dan lembaga legislatif serta pemberdayaan politik masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Politik mempunyai fungsi perencanaan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan/pengaturan, pengawasan, pengendalian dan monitoring serta evaluasi program/ kegiatan bidang politik.
- (3) Unsur-unsur organisasi Bidang Politik terdiri dari:
- a. Sub Bidang Demokratisasi dan Pendidikan Politik;
- b. Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitasi Pemilu.
BAB III
Pasal 11

- (1) Sub Bidang Demokratisasi dan Pendidikan Politik mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi implementasi kebijakan publik dan pendidikan politik masyarakat.
- (2) Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitasi Pemilu mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi hubungan antar partai politik, lembaga politik dan lembaga legislatif serta monitoring pernilihan umum dan evaluasi pemilihan umum.
Bagian Keempat
Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional
BAB III
Pasal 12

- (1) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagannana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional mempunyai fungsi perencanaan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan/pengaturan, pengawasan, pengendalian dan monitoring serta evaluasi program/kegiatan bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional.
- (3) Unsur-unsur organisasi Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional terdiri dari:
- a. Sub Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Kewaspadaan Dini dan Pemantauan Orang Asing;
- b. Sub Bidang Kerjasama Intelijen dan Bela Negara.
BAB III
Pasal 13

- (1) Sub Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Kewaspadaan Dini dan Pemantauan Orang Asing mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pembinaan dan sosialisasi, fasilitasi dan bimbingan petunjuk teknis pernantapan ketahanan ideologi, penghayatan nilai-nilai sejarah kebangsaan, pembauran, bela negara dan pemantauan orang asing.
- (2) Sub Bidang Kerjasarna Intelijen dan Bela Negara mempunyai tugas pokok meny - usun program, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kerjasama intelijen keamanan dan bela negara.
Bagian Kelima Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi
BAB III
Pasal 14

- (1) Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi mempunyai fungsi perencanaan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan/ pengaturan, pengawasan, pengendalian dan monitoring serta evaluasi program/ kegiatan bidang ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi.
- (3) Unsur-unsur organisasi Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi terdiri dari:
- a. Sub Bidang Ketahanan Seni, Budaya dan Ekonomi;
- b. Sub Bidang Ketahanan Agama dan Lembaga Kemasyarakatan.
BAB III
Pasal 15

- (1) Sub Bidang Ketahanan Seni, Budaya dan Ekonomi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pelestarian dan pengembangan nilai-nilai seni, kebudayaan dan ekonomi.
- (2) Sub Bidang Ketahanan Agama dan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, koordinasi dan fasilitasi ketahanan agama, kemasyarakatan dan kelembagaan.
Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional
BAB III
Pasal 16

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa clan Politik sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarlcan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III
Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri dari sejumLah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin clan dikoordinasilcan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis, jenjang dan tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis
BAB III
Pasal 18

- (1) Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana teknis operasional.
- (2) Pada organisasi Badan dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis.
- (3) Satu Unit Pelaksana Teknis dapat membawahi wilayah kerja 1 (satu) atau lebih wilayah kecamatan sesuai volume kerja, kebutuhan dan kemampuan daerah.
- (4) Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dengan Peraturan Walikota
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 19

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian dan para Kepala Sub Bidang wajib menerapkan konsep koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta dengan semua unsur Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas masing-masing.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 21

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, wajib mengawasi bawahan masing-masing dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 22

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, bertanggung jawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 23

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk atasan serta bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masingmasing secara berkala dan tepat pada waktunya.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 24

Sekretaris dan para Kepala Bidang menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan dan selanjutnya disusun sebagai laporan berkala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 25

Sekretaris dan para Kepala Bidang menyampaikan bahan-bahan perencanaannya kepada Kepala Badan dan selanjutnya oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan diolah dan disusun untuk menjadi program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 26

Dalam melaksanakan tugasnya setiap satuan organisasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik wajib mengadakan rapat berkala.
BAB IV - TATA KERJA
Pasal 27

- (1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan maka ditunjuk Sekretaris sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh).
- (2) Dalam hal Kepala Badan dan Sekretaris berhalangan, maka salah seorang Kepala Bidang ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh).
BAB V - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 28

- (1) Dalam mempersiapkan rencana, program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, senantiasa memelihara hubungan kerja konsultatif dan koordinatif dengan unit kerja terkait yang ada di Provinsi dan Kabupaten / Kota.
- (2) Dalam melaksanakan program kegiatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selalu mengusahakan keterpaduan antara kepentingan nasional dan daerah, serta antar daerah.
- (3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bersama Perangkat Daerah lainnya senantiasa melaksanakan pembinaan dan pengembangan secara berencana dan terpadu.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 33 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 20 Desember SEKRET S DAE H. SY RIANI
2013
BERITA D RAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2013 NOMOR 39
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.
Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 20 Desember 2013 WALIKOTA BANJARBARU,
H.M. RUZAIDIN MOOR