PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor I Tahun 2015
Tentang PENGHASILAN TE'l'AP? TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUN,.JANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN INSENTIF RUKUN TETANGGA
Berlaku: 6 Tahun 2014
N/A
Preamble

Menimbang
BUPATI MUARO JAMBI
PROVINS! JAMBI
PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI NOMOR I !J TAHUN 2015
TENTANG
PENGHASILAN TE'l'AP? TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUN,.JANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN INSENTIF RUKUN TETANGGA
DENGAN RAHlVIAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARO JAMBI,
a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 81 dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Penghasilan Tetap, Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Tetangga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permu.syawaratan Desa dan Insentif Rukun Tetangga;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupa.ten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana. telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangu.n, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
J
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pernerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tcntang Pernbentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
I
1
Menetapkan
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN INSENTIF RUKUN TETANGGA.
BABI KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupa.ten Muaro Jambi.
2. Pernerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pernerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Muaro .Jambi.
4. Desa. adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak a.sal usul d.an/ a tau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerin.tahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kepala desa adalah adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga d.esanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala desa.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Perangkat desa adalah unsur pembantu kepala desa yang terdiri dari sekretaris desa, kepala urusan dan bendahara desa.
11. Peraturan desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Peraturan kepala desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa sebagai aturan pelaksana atas peraturan desa.
•
13. keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
14. Anggara.n Pendapatan da.n Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersarna oleh pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan peraturan desa.
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17. Penghasilan Tetap Kepala desa dan Perangkat Desa adalah penghasilan yang diberikan kepada kepala desa dan perangkat desa setiap bulan secara terus menerus dianggarkan dalarn APB Desa yang bersumber dari ADD. .
16. Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya disingkat PADesa, adalah dana pendapatan yang bersumber dari penghasilan tanah kas desa dan penerimaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
18. Tunjangan BPD adalah tunjangan yang diberikan kepada ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota BPD dalarn rangka fungsi pengawasan pada pemerintah desa.
19. Insentif Rukun Tetangga adalah bantuan kelernbagaan yang diberikan untuk operasional Rukun Tetangga.
BAB II - PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
Pasal 2

- (1) Kepala desa dan perangkat desa diberikan gaji sebagai penghasilan tetap setiap bulannya.
- (2) Penghasilan tetap dibebankan pada APB Desa.
- (4) Besaran penghasilan tetap sekretaris desa paling sedikit 70 %, (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala desa per bulan.
- (3) Besaran penghasilan tetap kepala desa 45 o/o (empat puluh lima perseratus) dari besaran rata-rata pagu ADD masing-rnasing desa.
- (5) Penghasilan tetap kepala urusa.n dan bendahara desa paling sedikit 50 0/o (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala desa per bulan.
- (6) Penghasilan tetap kepala dusun paling sedikit :?5 °/o (dua puluh lima perseratus) dari penghasilan tetap kepala desa p-rbulan.
- (7) Penjabat kepala desa dan sekretaris desa yang berstatus PNS tidak berhak menerima Penghasilan Tetap dari APB De sa.
•
\_,,/
'
BAB II - PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
Pasal 3

TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
Kepala desa dan perangkat desa diberikan tunjangan setiap bulannya sesuai kernampuan keuangan desa dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa .
BAB II - PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
Pasal 4

Bagi kepala desa dan sekretari.s desa yang berstatus PNS berhak menerima tunjangan dari APB Desa, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
BAB III - ' fUNJANGAN ANGGOTA BADAN PERMUSYA VfARATAN DESA
Pasal 5

- ( l) Anggota Badan Permusyawaratan Desa diberikan tunjangan.
- (3) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan adalah besaran minimal sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini yang selanjutnya besaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dalam APB Desa.
- (2) Tunjangan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
BAB IV - INSENTIF RUKUN TETANGGA
Pasal 6

- (1) Rukun tetangga diberikan insentif sebagai operasional Rukun Tetangga.
- (3) Besaran insentif rukun tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan adalah besaran minimal sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini yang selanjutnya besaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dalam APB Desa.
- (2) Insentif rukun tetangga diberikan setiap bulan.
BAB IV - INSENTIF RUKUN TETANGGA
Pasal 7

Insentif rukun tetangga diberikan kepada ketua rukun tetangga yang berkcdudukan di desa.
•
•
Ditetapkan di Sengeti padatanggal
2015
SUl\1:BER PENGHASILAN TETAP , TUNJANGAN DAN INSENTIF
BAB IV - INSENTIF RUKUN TETANGGA
Pasal 8

Penghasilan tetap, tunjangan kepala desa dan perangkat desa, tunjangan BPD clan insentif rukun tetan.gga di desa bersumber dari Alokasi Dana Desa clan termasuk dalam belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa pada APB Desa sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.
BAB VI - ICETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 9

Penghasilan tetap kepala desa clan perangkat desa dikenakan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini clengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muaro Jam bi.
Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 2015
BUPATI MUARO JAMBI ,
BERITA DAERAH KABUPATEN MUARO JAMB! TAHUN 2015 NOMOR
•
•
Lampiran :
PERATURAN BUPATI MUARO '"JAMBI
NOMOR
TAHUN 2015
TANGGAL :
2015
BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN ANGGOTA BAD.AN PERMUSYAWARATAN DESA DAN INSENTIF RUKUN TETANGGA
A. Besaran Penghasilan Tetap Kepala desa dan Perangkat Desa :
| No. | JAB.ATAN | BESARAN | BESARAN | KETERANGAN |
|---------|-------------------------|-----------|-------------|--------------|
| | l~t-KEPALA DESA ·- | ~ Rp. | 2.100.000,- | Perbulan |
| 2. | SEKRETARIS DESA NON PNS | Rp. | 1.470.000,- | Perbulan |
| 3. | KEPALA URUSAN | Rp. | 1.050.000,- | Perbulan |
| 4. ,___ | BENDAHARA | Rp | 1.050.000,- | Perbulan |
| 5. | KEPALA DUSUN | Rp. | 525.000,- | Perbulan |
µ·-·---
- B.
- Besaran Tunjangan Kepala Desa PNS : Rp. 1.000.000 Perbulan
- C. Besaran Tunjangan Sekretaris Desa PNS:
- Rp. 500.000 Perbulan
- D. Besaran Minimal Tunjangan BPD.
| No. | JABATAN' | BESARAN | KETERANGAN |
|-------|---------------------|---------------|--------------|
| 1 | KETUABPD - | Rp. 500.000,- | Perbulan |
| 2 | WAKILKF~TUABPD | Rp. 450.000,- | Perbulan |
| 3 | SEKRETARIS BPD ---· | Rp. 400.000,- | Perbulan |
| 4 | ANGGOTA BPD | Rp. 300.000,- | Perbulan |
-
- E. Besaran Minimal Insentif rukun tetangga: Rp. 300.000 Perbulan.
BUPATI MUARO JAMBI,
BURHANUDDIN MAHIR