PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 75 Tahun 1999
Tentang No Description
Berlaku: 3 September 1999
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Industri Sandang II, dipandang perlu untuk penambahan penyertaan penyertaan modal Negara ke dalam modal saham Perusahaan Perseoraan (PERSERO) PT. Industri Sandang II;
- b. bahwa kepemilikan seluruh saham Negara pada Perseroan Terbatas Kanebo Tomen Synthetic Mills (PT KTSM) dapat ditetapkan untuk dijadikan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Industri Sandang II;
- c. bahwa penambahan penyertaan modal Negara tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
Mengingat
:
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
Menetapkan
:
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1977 tentang Pengallihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Sandang menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 2);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara No. 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1998 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Perusahaan Perseroan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3758);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI SANDANG II.
BAB I - PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL Pasal 1
Pasal 2

- (1) Penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berasal dari pengalihan pemilikan seluruh saham Negara Republik Indonesia sejumlah 420 lembar pada Perseroan Terbatas Kanebo Tomen Synthetic Mills ( PT KTSM).
- (2) Besarnya nilai penambahan penyertaan modal Negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Rp. 1.369.200.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
BAB I - PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL Pasal 1
Pasal 3

Dengan penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka kedudukan Negara Republik Indonesia sebagai pemegang saham pada Perseroan Terbatas Kanebo Tomen Synthetic Mills (PT KTSM) beralih kepada Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Industri Sandang II.
BAB II - PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 4

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Industri Sandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilakukan menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 dengan memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1998, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 September 1999
ttd.
MULADI
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 September 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 32 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 57 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PONTIANAK,
- a. bahwa sesuai dengan hasil evaluasi dan penyesuaian terhadap Standar Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2016 agar dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2016;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah UndangUndang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
SALINAN
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Menetapkan :
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 10);
17. Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 57);
MEMUTUSKAN :
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 57 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2016
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 57) diubah, sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf b angka (1), huruf c, huruf d, huruf r, dan ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf s, dan huruf t sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 2
- (1) Peraturan Walikota ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS/CPNS, Pegawai Tidak Tetap, dan Tenaga Non PNS yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Perjalanan Dinas Luar Daerah;
- b. Perjalanan Dinas Luar Negeri; dan
- c. Perjalanan Dinas Dalam Kota.
- (3) Peraturan Walikota ini terdiri Atas :
- a. Lampiran I, Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah;
- b. Lampiran II, terdiri atas :
1. Fasilitas transportasi udara/darat perjalanan dinas luar daerah/luar negeri;
2. Tarif transportasi udara perjalanan dinas luar daerah;
3. Tarif transportasi antar kota;
4. Fasilitas transportasi udara/darat perjalanan dinas luar daerah;
5. Standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri;
6. Uang representasi; dan
7. Sewa kendaraan dalam kota;
- c. Lampiran III, Tarif Perjalanan Dinas Dalam Kota;
- d. Lampiran IV, terdiri atas :
1. Biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas luar daerah;
2. Satuan biaya uang harian diklat;
- e. Lampiran V, Rincian jumlah pemberian bahan bakar minyak (BBM) perjalanan dinas dalam daerah;
- f. Lampiran VI, Perjalanan dinas luar negeri;
- g. Lampiran VII, Satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri;
- h. Lampiran VIII, format Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan;
- i. Lampiran IX, Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas Jabatan;
- j. Lampiran X, Format Daftar Pengeluaran Riil;
- k. Lampiran XI, Format Rincian Biaya Perjalanan Dinas;
- l. Lampiran XII, Format Surat Perintah Tugas Pemerintah Daerah;
- m. Lampiran XIII, Format Surat Perintah Tugas Pimpinan/Anggota DPRD;
- n. Lampiran XIV, Format Surat Perjalanan Dinas Pemerintah Daerah;
- o. Lampiran XV, Format Halaman Belakang Surat Perjalanan Dinas Pemerintah Daerah;
- p. Lampiran XVI, Format Surat Perjalanan Dinas Pimpinan/Anggota DPRD;
- q. Lampiran XVII, Format Halaman Belakang Surat Perjalanan Dinas Pimpinan/Anggota DPRD;
- r. Lampiran XVIII, Format Bon Pesanan Tiket Pesawat/Tiket Bis Pulang Pergi/Transportasi Air (Pemesanan Manual);
- s. Lampiran XIX, Format Berita Acara Serah Terima Pemesanan Tiket Pesawat/Tiket Bis Pulang Pergi/Transportasi Air (Pemesanan Manual);
- t. Lampiran XX, Format Surat Perintah Pengadaan Tiket Jasa Penerbangan (Pemesanan menggunakan e-Katalog LKPP/GoVOS).
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (8) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 8
- (1) Besaran pemberian uang harian sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) huruf a, untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah, Luar Negeri dan Dalam Kota, diberikan sesuai Peraturan Walikota ini.
- (2) Uang harian terdiri dari uang makan, uang transport lokal dan uang saku. Uang makan dibayarkan sebesar 30% (Tiga puluh persen) dari uang harian, uang transport lokal dibayarkan sebesar 25% (Dua puluh lima persen) dari uang harian, sedangkan uang saku dibayarkan sebesar 45% (Empat puluh lima persen) dari uang harian.
- (3) Uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.
- (4) Uang harian dibayarkan sesuai dengan jumlah hari riil pelaksanaan Perjalanan Dinas, yang tertuang dalam Surat Perintah Tugas (SPT).
- (5) Bagi Pelaksana SPD yang melakukan Perjalanan Dinas untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan dan mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3 dibayarkan uang harian 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan/atau 1 (satu) hari pada saat kepulangan.
- (6) Uang harian dapat diberikan kepada peserta pendidikan dan pelatihan dalam hal tidak disediakan asrama/ penginapan dan akomodasi tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara.
- (7) Uang harian diklat diberikan kepada peserta pendidikan/pelatihan dalam hal telah disediakan asrama/penginapan dan akomodasi oleh panitia penyelenggara.
- (8) Apabila Pelaksana SPD mengikuti rapat koordinasi, seminar/diseminasi, dan sosialisasi dimana akomodasi dan konsumsi ditanggung oleh panitia penyelenggara kegiatan, maka uang harian yang dibayarkan berupa uang saku sebesar 45% (empat puluh lima persen) dan uang transport lokal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai total uang harian.
- (9) Untuk perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi Kalimantan Barat, maka besaran uang harian dan uang penginapan mengacu kepada besaran biaya Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana lampiran IV huruf A angka (25).
3. Ketentuan Pasal 9 ayat (10) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 9
- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. tiket pesawat/tiket bis pulang pergi/transportasi air;
- b. biaya taksi bandara.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas dapat dibayarkan untuk :
- a. perjalanan dinas dalam kota sampai dengan 8 (delapan) jam;
- b. perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam; atau
- c. perjalanan dinas melewati batas kota (luar daerah dan luar negeri).
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost) . Mekanisme pengajuan pembelian tiket transportasi dilakukan menggunakan bon pesanan yang ditandatangani oleh PPTK pada kegiatan yang bersangkutan sebagaimana format pada lampiran XVIII.
- (4) Biaya taksi bandara pulang atau pergi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf c dibayarkan secara lumpsum .
- (5) Dalam hal pelaksana SPD memiliki kendaraan dinas, biaya taksi ke bandara (PP) di tempat kedudukan tetap dapat dibayarkan.
- (6) Biaya perjalanan dinas dalam kota hingga 8 (delapan) jam dan/atau dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam dibayarkan secara lumpsum . Pelaksana SPD untuk pejalanan dinas dalam kota dibawah 8 (delapan) jam dan diatas 8 (delapan) jam berhak mendapatkan uang makan minum harian.
- (7) Sepanjang transportasi ke tempat tujuan tugas dapat ditempuh dengan perjalanan dinas langsung, tidak diperkenankan menggunakan jalur transit yang menyebabkan adanya penambahan biaya transportasi.
- (8) Apabila pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas tidak sesuai dengan jadwal penerbangan atau karena keadaan/alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan, maka dapat dilaksanakan dengan penerbangan transit.
- (9) Apabila harga tiket dibawah harga yang tercantum dalam Standar Biaya yang ditetapkan, maka pelaksana perjalanan dinas, yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan biaya tiket kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan.
- (10) Dalam kondisi tertentu, apabila harga tiket kelas ekonomi tidak tersedia ( fullbooked ), dan pelaksana SPD harus berangkat maka dapat dialihkan menjadi tiket kelas bisnis dengan melampirkan dukungan keterangan dari maskapai yang menyatakan tiket kelas ekonomi tidak tersedia.
- (11) Apabila terjadi penundaan kegiatan secara mendadak oleh pihak penyelenggara, dimana tiket sudah diperoleh dan yang bersangkutan belum berangkat ketempat tujuan, maka tiket untuk keberangkatan dapat diganti dengan melampirkan bukti pembatalan kegiatan dari penyelenggara dan mengisi formulir surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas.
- (12) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang bersangkutan sudah berangkat ketempat tujuan, maka tiket dan biaya lainnya yang telah dikeluarkan dapat diganti dengan melampirkan bukti pembatalan kegiatan dari penyelenggara, disertai bukti pengeluaran lainnya dengan mengisi formulir surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas dan formulir surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas.
4. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 17

- (1) Pelaksana SPD yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya ( mark up ), dan/atau Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh daerah, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.
- (2) Kerugian daerah akibat pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya ( mark up ) yang bukan merupakan kesalahan pelaksana SPD, maka pihak yang bertanggung jawab adalah pihak travel agent dan pihak lain yang terkait.
5. Lampiran II, huruf B dan huruf E diubah, sehingga Lampiran II berbunyi sebagai berikut :
- B. Tarif Transportasi Udara Perjalanan Dinas Luar Daerah (PP)
| No. | Kota Tujuan | Tarif Per Kelas | Tarif Per Kelas |
|-------|---------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | Bisnis | Ekonomi |
| 1. | Pontianak - Jakarta | Rp. 4.353.000 | Rp. 3.317.200 |
| 2. | Pontianak - Yogyakarta | Rp. 6.910.000 | Rp. 3.840.000 |
| 3. | Pontianak - Batam | Rp. 7.594.000 | Rp. 4.396.000 |
| 4. | Pontianak - Surabaya | Rp. 8.140.000 | Rp. 4.204.000 |
| 5. | Pontianak - Semarang | Rp. 6.685.000 | Rp. 3.765.000 |
| 6. | Pontianak - Solo | Rp. 6.685.000 | Rp. 3.904.000 |
| 7. | Pontianak - Balikpapan | - | Rp. 3.000.000 |
| 8. | Pontianak - Banjarmasin | Rp. 5.000.000 | Rp. 3.000.000 |
| 9. | Pontianak - Palangkaraya | Rp. 4.800.000 | Rp. 1.400.000 |
| 10. | Pontianak - Bandung | - | Rp. 3.000.000 |
| 11. | Pontianak - Denpasar | Rp. 7.990.000 | Rp. 4.738.000 |
| 12. | Pontianak - Banda Aceh | Rp. 9.990.000 | Rp. 5.840.000 |
| 13. | Pontianak - Bandar Lampung | Rp. 5.380.000 | Rp. 3.220.000 |
| 14. | Pontianak - Biak | Rp. 15.873.000 | Rp. 4.396.000 |
| 15. | Pontianak - Jambi | Rp. 6.878.000 | Rp. 4.011.000 |
| 16. | Pontianak - Jayapura | Rp. 16.322.000 | Rp. 9.177.000 |
| 17. | Pontianak - Manado | Rp. 12.953.000 | Rp. 6.396.000 |
| 18. | Pontianak - Mataram | Rp. 8.001.000 | Rp. 4.706.000 |
| 19. | Pontianak - Medan | Rp. 9.733.000 | Rp. 5.230.000 |
| 20. | Pontianak - Padang | Rp. 8.193.000 | Rp. 4.460.000 |
| 21. | Pontianak - Palembang | Rp. 6.685.000 | Rp. 3.840.000 |
| 22. | Pontianak - Pangkal Pinang | Rp. 6.279.000 | Rp. 3.733.000 |
| 23. | Pontianak - Pekanbaru | Rp. 8.247.000 | Rp. 4.514.000 |
| 24. | Pontianak - Makassar | Rp. 9.915.000 | Rp. 5.241.000 |
| 25. | Pontianak - Timika | Rp. 15.659.000 | Rp. 8.535.000 |
| 26. | Jakarta - Surabaya | Rp. 5.466.000 | Rp. 2.674.000 |
| 27. | Jakarta - Malang | Rp. 4.599.000 | Rp. 2.695.000 |
| 28. | Jakarta - Denpasar | Rp. 5.305.000 | Rp. 3.262.000 |
| 29. | Jakarta - Banda Aceh | Rp. 7.519.000 | Rp. 4.492.000 |
| 30. | Jakarta - Medan | Rp. 7.252.000 | Rp. 3.808.000 |
| 31. | Jakarta - Bengkulu | Rp. 4.364.000 | Rp. 2.621.000 |
| 32. | Jakarta - Pekan Baru | Rp. 5.583.000 | Rp. 3.016.000 |
| 33. | Jakarta - Padang | Rp. 5.530.000 | Rp. 2.952.000 |
| 34. | Jakarta - Palembang | Rp. 3.861.000 | Rp. 2.268.000 |
| 35. | Jakarta - Pangkal Pinang | Rp. 3.412.000 | Rp. 2.139.000 |
| 36. | Jakarta - Solo | Rp. 3.861.000 | Rp. 2.342.000 |
| 37. | Jakarta - Jambi | Rp. 4.065.000 | Rp. 2.460.000 |
| 38. | Jakarta - Bandar Lampung | Rp. 2.407.000 | Rp. 1.583.000 |
| 39. | Jakarta - Jayapura | Rp.14.568.000 | Rp. 8.193.000 |
| 40. | Jakarta - Manokwari | Rp.16.226.000 | Rp.10.824.000 |
| 41. | Jakarta - Biak | Rp.14.065.000 | Rp. 7.519.000 |
| 42. | Jakarta - Timika | Rp.13.830.000 | Rp. 7.487.000 |
| 43. | Jakarta - Gorontalo | Rp. 7.231.000 | Rp. 4.824.000 |
| 44. | Jakarta - Banjarmasin | Rp. 5.252.000 | Rp. 2.995.000 Rp. 2.984.000 |
| 45. | Jakarta - Palangkaraya Jakarta - Balikpapan | Rp. 4.984.000 | Rp. 3.797.000 |
| 46. | | Rp. 7.412.000 | |
| No. | Kota | Tarif Per Kelas | Tarif Per Kelas |
|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| No. | Tujuan | Bisnis | Ekonomi |
| 47. | Jakarta - Ambon | Rp.13.285.000 | Rp. 7.081.000 |
| 48. | Jakarta - Ternate | Rp.10.001.000 | Rp. 6.664.000 |
| 49. | Jakarta - Kendari | Rp. 7.658.000 | Rp. 4.182.000 |
| 50. | Jakarta - Manado | Rp.10.824.000 | Rp. 5.102.000 |
| 51. | Jakarta - Makasar | Rp. 7.444.000 | Rp. 3.829.000 |
| 52. | Jakarta - Palu | Rp. 9.384.000 | Rp. 5.113.000 |
| 53. | Jakarta - Mamuju | Rp. 7.295.000 | Rp. 4.867.000 |
| 54. | Jakarta - Mataram | Rp. 5.316.000 | Rp. 3.230.000 |
| 55. | Jakarta - Kupang | Rp. 9.413.000 | Rp. 5.081.000 |
| 56. | Jakarta - Bandung | Rp. 2.064.000 | Rp. 1.476.000 |
E. Standar Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Sekali Jalan)
| No. | Propinsi | Jumlah |
|-------|---------------------|-------------|
| 1 | Aceh | Rp. 123.000 |
| 2 | Sumatera Utara | Rp. 232.000 |
| 3 | Riau | Rp. 100.000 |
| 4 | Kepulauan Riau | Rp. 105.000 |
| 5 | Jambi | Rp. 128.000 |
| 6 | Sumatera Barat | Rp. 192.000 |
| 7 | Sumatera Selatan | Rp. 124.000 |
| 8 | Lampung | Rp. 148.000 |
| 9 | Bengkulu | Rp. 100.000 |
| 10 | Bangka Belitung | Rp. 150.000 |
| 11 | Banten | Rp. 200.000 |
| 12 | Jawa Barat | Rp. 118.000 |
| 13 | D.K.I. Jakarta | Rp. 250.000 |
| 14 | Jawa Tengah | Rp. 100.000 |
| 15 | D.I Yogyakarta | Rp. 141.000 |
| 16 | Jawa Timur | Rp. 148.000 |
| 17 | Bali | Rp. 160.000 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | Rp. 218.000 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | Rp. 100.000 |
| 20 | Kalimantan Barat | Rp. 200.000 |
| 21 | Kalimantan Tengah | Rp. 100.000 |
| 22 | Kalimantan Selatan | Rp. 141.000 |
| 23 | Kalimantan Timur | Rp. 401.000 |
| 24 | Kalimantan Utara | Rp. 353.000 |
| 25 | Sulawesi Utara | Rp. 310.000 |
| 26 | Gorontalo | Rp. 134.000 |
| 27 | Sulawesi Barat | Rp. 217.000 |
| 28 | Sulawesi Selatan | Rp. 128.000 |
| 29 | Sulawesi Tengah | Rp. 151.000 |
| 30 | Sulawesi Tenggara | Rp. 332.000 |
| 31 | Maluku | Rp. 340.000 |
| 32 | Maluku Utara | Rp. 403.000 |
| 33 | Papua | Rp. 354.000 |
| 34 | Papua Barat | Rp. 130.000 |
6. Lampiran IV, huruf A dan B diubah, sehingga keseluruhan Lampiran IV berbunyi sebagai berikut :
- A. Biaya Penginapan Dan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah
| | | Besarnya | Besarnya | Besarnya | Besarnya | Besarnya |
|-----|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| | | Tingkat A | Tingkat B | Tingkat | Tingkat | Tingkat |
| No. | Komponen Uang Harian / Penginapan | Walikota / Wakil Walikota | Pimpinan / Anggota DPRD / Sekretaris Daerah (Eselon IIa) / Eselon IIb | Eselon III/ Golongan IV | Eselon IV / Golongan III | PNS Non Struktural Golongan I dan II |
| | | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) |
| 1 1 | 2 DKI Jakarta | 3 4.275.000 | 4 1.816.000 | 5 1.575.000 | 7 1.385.000 | 9 1.175.000 |
| | - Penginapan | 3.500.000 | 1.086.000 | 800.000 | 610.000 | 400.000 |
| | - Uang Harian | 775.000 | 775.000 | 775.000 | 775.000 | 775.000 |
| 2 | Banten | 4.520.000 | 2.142.000 | 1.736.000 | 1.509.000 | 1.112.000 |
| | - Penginapan | 3.808.000 | 1.430.000 | 1.024.000 | 1.024.000 | 400.000 |
| | - Uang Harian | 712.000 | 712.000 | 712.000 | 712.000 | 712.000 |
| 3 | D.I Yogyakarta | 5.297.000 | 2.011.000 | 1.424.000 | 1.306.000 | 1.138.000 |
| | - Penginapan | 4.620.000 | 1.334.000 | 747.000 | 629.000 | 461.000 |
| | - Uang Harian | 677.000 | 677.000 | 677.000 | 677.000 | 677.000 |
| 4 | Jawa Barat | 4.367.000 | 2.456.000 | 1.652.000 | 1.218.000 | 1.166.000 |
| | - Penginapan | 3.664.000 | 1.753.000 | 949.000 | 515.000 | 463.000 |
| | - Uang Harian | 703.000 | 703.000 | 703.000 | 703.000 | 703.000 |
| 5 | Jawa Timur | 5.099.000 | 2.058.000 | 1.540.000 | 1.198.000 | 1.028.000 |
| | - Penginapan | 4.400.000 | 1.359.000 | 841.000 | 499.000 | 329.000 |
| | - Uang Harian | 699.000 | 699.000 | 699.000 | 699.000 | 699.000 |
| 6 | Jawa Tengah | 4.808.000 | 2.140.000 | 1.686.000 | 1.159.000 | 1.012.000 |
| | - Penginapan | 4.146.000 | 1.478.000 | 1.024.000 | 497.000 | 350.000 |
| | - Uang Harian | 662.000 | 662.000 | 662.000 | 662.000 | 662.000 |
| 7 | Bali | 5.613.000 | 2.542.000 | 2.036.000 | 1.636.000 | 1.390.000 |
| | - Penginapan | 4.881.000 | 1.810.000 | 1.304.000 | 904.000 | 658.000 |
| | - Uang Harian | 732.000 | 732.000 | 732.000 | 732.000 | 732.000 |
| 8 | Nangroe Aceh Darussalam | 5.166.000 | 2.054.000 | 1.826.000 | 1.156.000 | 1.116.000 |
| | - Penginapan | 4.420.000 | 1.308.000 | 1.080.000 | 410.000 | 370.000 |
| | - Uang Harian | 746.000 | 746.000 | 746.000 | 746.000 | 746.000 |
| 9 | Sumatera Utara | 5.727.000 | 1.981.000 | 1.470.000 | 1.272.000 | 1.077.000 |
| | - Penginapan | 4.960.000 | 1.214.000 | 703.000 | 505.000 | 310.000 |
| | - Uang Harian | 767.000 | 767.000 | 767.000 | 767.000 | 767.000 |
| 10 | Bengkulu | 2.068.000 | 1.558.000 | 1.480.000 | 1.367.000 | 1.278.000 |
| | - Penginapan | 1.300.000 | 790.000 | 712.000 | 599.000 | 510.000 |
| | - Uang Harian | 768.000 | 768.000 | 768.000 | 768.000 | 768.000 |
| 11 | Kepulauan Riau | 5.132.000 | 2.142.000 | 1.507.000 | 1.359.000 | 1.137.000 |
| | - Penginapan | 4.275.000 | 1.285.000 | 650.000 | 502.000 | 280.000 |
| | - Uang Harian | 857.000 | 857.000 | 857.000 | 857.000 | 857.000 |
| 12 | Riau | 4.638.000 | 1.989.000 | 1.689.000 | 1.271.000 | 1.201.000 |
| | - Penginapan | 3.817.000 | 1.168.000 | 868.000 | 450.000 | 380.000 |
| | - Uang Harian | 821.000 | 821.000 | 821.000 | 821.000 | 821.000 |
| | | Tingkat A | Tingkat A | Tingkat A | Tingkat A | Tingkat A |
|------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| No. | Komponen Uang Harian / Penginapan | Walikota / Wakil Walikota | Pimpinan / Anggota DPRD / Sekretaris Daerah (Eselon IIa) / Eselon IIb | Eselon III/ Golongan IV | Eselon IV / Golongan III | PNS Non Struktural Golongan I dan II |
| 1 13 | 2 Sumatera Barat | 3 4.981.000 | 4 1.896.000 | 5 1.625.000 | 7 1.188.000 | 9 1.111.000 |
| | - Penginapan | 4.240.000 | 1.155.000 | 884.000 | 447.000 | 370.000 |
| | - Uang Harian | 741.000 | 741.000 | 741.000 | 741.000 | 741.000 |
| 14 | Sumatera Selatan | 5.468.000 | 2.016.000 | 1.393.000 | 1.302.000 | 1.098.000 |
| | - Penginapan | 4.680.000 | 1.228.000 | 605.000 | 514.000 | 310.000 |
| | - Uang Harian | 788.000 | 788.000 | 788.000 | 788.000 | 788.000 |
| 15 | Bangka Belitung | 4.150.000 | 2.125.000 | 1.665.000 | 1.348.000 | 1.119.000 |
| | - Penginapan | 3.335.000 | 1.310.000 | 850.000 | 533.000 | 304.000 |
| | - Uang Harian | 815.000 | 815.000 | 815.000 | 815.000 | 815.000 |
| 16 | Jambi | 4.757.000 | 1.933.000 | 1.454.000 | 1.139.000 | 1.047.000 |
| | - Penginapan | 4.000.000 | 1.176.000 | 697.000 | 382.000 | 290.000 |
| | - Uang Harian | 757.000 | 757.000 | 757.000 | 757.000 | 757.000 |
| 17 | Lampung | 4.693.000 | 2.032.000 | 1.523.000 | 1.107.000 | 1.089.000 |
| | - Penginapan | 3.960.000 | 1.299.000 | 790.000 | 374.000 | 356.000 |
| | - Uang Harian | 733.000 | 733.000 | 733.000 | 733.000 | 733.000 |
| 18 | Papua | 4.381.000 | 3.199.000 | 2.285.000 | 1.991.000 | 1.945.000 |
| | - Penginapan | 2.850.000 | 1.668.000 | 754.000 | 460.000 | 414.000 |
| | - Uang Harian | 1.531.000 | 1.531.000 | 1.531.000 | 1.531.000 | 1.531.000 |
| 19 | Papua Barat | | 2.486.000 | 1.980.000 | 1.802.000 | 1.374.000 |
| | - Penginapan - Uang Harian | 3.754.000 2.750.000 1.004.000 | 1.482.000 1.004.000 | 976.000 1.004.000 | 798.000 1.004.000 | 370.000 1.004.000 |
| | | 2.067.000 | | | | 987.000 |
| | - Uang Harian | | 1.134.000 | | | |
| 20 | Gorontalo | | 1.881.000 | 1.657.000 | 1.170.000 | |
| | - Penginapan | 1.320.000 | | 910.000 | 423.000 | 240.000 |
| 21 | Kalimantan Selatan | 5.041.000 | 2.470.000 | 1.607.000 | 1.291.000 | 1.170.000 |
| | | 747.000 | 747.000 | 747.000 | 747.000 | 747.000 |
| 22 | - Uang Harian | 791.000 | 791.000 | 791.000 | 791.000 | 791.000 |
| | - Penginapan | 4.250.000 | 1.679.000 | 816.000 | 500.000 | 379.000 |
| | Kalimantan Tengah | 3.824.000 | 2.420.000 | 1.747.000 | 1.382.000 | 1.260.000 |
| | - Penginapan | | 1.596.000 | 923.000 | 558.000 | 436.000 |
| 23 | - Uang Harian | 3.000.000 824.000 | 824.000 | 824.000 | 824.000 | 824.000 |
| | Kalimantan Timur | 4.798.000 | 3.819.000 | 2.394.000 | 1.348.000 | 1.248.000 |
| | - Penginapan | 4.000.000 | 3.021.000 | 1.596.000 | 550.000 | 450.000 |
| | - Uang Harian | 798.000 | 798.000 | 798.000 | 798.000 | 798.000 |
| 24 | Kalimantan Utara | 4.815.000 | 3.836.000 | 2.411.000 | 1.365.000 | 1.265.000 |
| | - Penginapan | 4.000.000 | 3.021.000 | 1.596.000 | 550.000 | 450.000 |
| 25 | - Uang Harian | 815.000 | 815.000 | 815.000 | 815.000 | 815.000 |
| | - Penginapan | 2.400.000 | 1.130.000 | 866.000 | 505.000 | 400.000 |
| | Kalimantan Barat | 3.273.000 | 2.003.000 | 1.739.000 | 1.303.000 | 1.234.000 |
| | - Uang Harian | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| 26 | Maluku | 3.833.000 | 1.863.000 | 1.513.000 | 1.378.000 | 1.247.000 |
| | - Penginapan | 3.000.000 | 1.030.000 | 680.000 | 545.000 | |
| | | | | | | 414.000 |
| | | Besarnya Uang Harian | Besarnya Uang Harian | Besarnya Uang Harian | Besarnya Uang Harian | Besarnya Uang Harian |
|-----|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| | | Tingkat A | Tingkat B | Tingkat | Tingkat | Tingkat |
| No. | Komponen Uang Harian / Penginapan | Walikota / Wakil Walikota | Pimpinan / Anggota DPRD / Sekretaris Daerah (Eselon IIa) / Eselon IIb | Eselon III/ Golongan IV | Eselon IV / Golongan III | PNS Non Struktural Golongan I dan II |
| | | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 |
| | - Uang Harian | 833.000 | 833.000 | 833.000 | 833.000 | 833.000 |
| 27 | Maluku Utara | 4.051.000 | 2.453.000 | 1.514.000 | 1.419.000 | 1.321.000 |
| | - Penginapan | 3.110.000 | 1.512.000 | 600.000 | 478.000 | 380.000 |
| | - Uang Harian | 941.000 | 941.000 | 941.000 | 941.000 | 941.000 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 2.645.000 | 1.865.000 | 1.597.000 | 1.283.000 | 1.215.000 |
| | - Penginapan | 1.850.000 | 1.070.000 | 802.000 | 488.000 | 420.000 |
| | - Uang Harian | 795.000 | 795.000 | 795.000 | 795.000 | 795.000 |
| 29 | Sulawesi Utara | 4.077.000 | 2.430.000 | 1.517.000 | 1.426.000 | 1.219.000 |
| | - Penginapan | 3.200.000 | 1.553.000 | 640.000 | 549.000 | 342.000 |
| | - Uang Harian | 877.000 | 877.000 | 877.000 | 877.000 | 877.000 |
| 30 | Sulawesi Selatan | 5.526.000 | 2.618.000 | 1.674.000 | 1.245.000 | 1.084.000 |
| | - Penginapan | 4.820.000 | 1.912.000 | 968.000 | 539.000 | 378.000 |
| | - Uang Harian | 706.000 | 706.000 | 706.000 | 706.000 | 706.000 |
| 31 | Sulawesi Tengah | 2.721.000 | 1.989.000 | 1.585.000 | 1.184.000 | 1.080.000 |
| | - Penginapan | 2.030.000 | 1.298.000 | 894.000 | 493.000 | 389.000 |
| | - Uang Harian | 691.000 | 691.000 | 691.000 | 691.000 | 691.000 |
| 32 | Sulawesi Barat | 2.016.000 | 1.786.000 | 1.666.000 | 1.181.000 | 1.116.000 |
| | - Penginapan | 1.260.000 | 1.030.000 | 910.000 | 425.000 | 360.000 |
| | - Uang Harian | 756.000 | 756.000 | 756.000 | 756.000 | 756.000 |
| 33 | NTB | 4.057.000 | 3.384.000 | 1.383.000 | 1.186.000 | 1.006.000 |
| | - Penginapan | 3.429.000 | 2.738.000 | 737.000 | 540.000 | 360.000 |
| | - Uang Harian | 646.000 | 646.000 | 646.000 | 646.000 | 646.000 |
| 34 | NTT | 3.713.000 | 1.713.000 | 1.413.000 | 1.375.000 | 1.113.000 |
| | - Penginapan | 3.000.000 | 1.000.000 | 700.000 | 662.000 | 400.000 |
| | - Uang Harian | 713.000 | 713.000 | 713.000 | 713.000 | 713.000 |
7. Lampiran XVIII diubah, sehingga Lampiran XVIII berbunyi sebagai berikut :
Format : Format Bon Pesanan Tiket Pesawat/Tiket Bis Pulang Pergi/Transportasi Air (Pemesanan Manual)
BON PESANAN
Nomor
: ________________
Kepada Yth. : ________________
Sehubungan dengan adanya pelaksanaan perjalanan dinas pada kegiatan ..... pada ... Kota Pontianak Tahun Anggaran ..., dengan ini kami memesan tiket ..... sebagai berikut :
No
Uraian
Banyaknya
Ket
1
Nama Pelaksana SPD : ________________
Kota Kedudukan : ________________
Kota Tujuan : ________________
Tanggal keberangkatan : ________________
Tanggal Kepulangan : ________________
2
3
Total
Demikian pesanan ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Pontianak, ...
PPTK Kegiatan ......
...
NIP.
8. Lampiran XIX, sehingga Lampiran XIX berbunyi sebagai berikut :
Format : Format Berita Acara Serah Terima Pemesanan Tiket Pesawat/Tiket Bis Pulang Pergi/Transportasi Air (Pemesanan Manual)
BERITA ACARA SERAH TERIMA
Nomor : / / /
Pada hari ini, hari .... Tanggal .... Tahun ..... yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
:
....
Jabatan
:
....
Alamat
:
....
------------------------- Selaku Pihak Pertama yang menyerahkan -------------------------------
Nama Jabatan Alamat
:
....
:
....
:
....
------------------------- Selaku Pihak Kedua yang menerima -------------------------------
Pihak Pertama telah menyerahkan kepada Pihak kedua dan Pihak Kedua telah menerima dari Pihak Pertama berupa Tiket Pesawat/Tiket Bis Pulang Pergi/Transportasi Air, dengan rincian sebagai berikut :
No
Uraian
Banyaknya
Harga Satuan
Jumlah
1
Nama Pelaksana SPD : ________________
Kota Kedudukan : ________________
Kota Tujuan : ________________
Tanggal keberangkatan : ________________
Tanggal Kepulangan : ________________
2
3
Total
Demikian pesanan ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Pontianak, ...
Yang Menerima
Yang Menyerahkan (Pelaksana SPD)
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
.....
...
NIP.
9. Lampiran XX, sehingga Lampiran XX berbunyi sebagai berikut :
Penerbangan
Format : Format Surat Perintah Pengadaan Tiket Jasa (Pemesanan menggunakan e-Katalog LKPP/GoVOS)
K O P S K P D
Pontianak, 2016
Kepada :
Nomor
:
Yth. Booker SKPD (Pejabat Pengadaan Tiket Jasa Penerbangan
Lampiran :
Perihal
:
di-
Pontianak
Dengan Hormat,
Sesuai dengan :
1. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta perubahannya.
2. Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2016, beserta perubahannya.
- 3.
- Surat Keputusan Kepala SKPD Nomor : ________________ tentang Penunjukkan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- 4.
- Surat Keputusan Kepala SKPD Nomor : ________________ tentang Penunjukkan sebagi petugas pengadaan tiket jasa penerbangan.
Dengan ini kami sampaikan daftar pembelian tiket secara elektronik/e-Katalog LKPP penerbangan maskapai PT. Garuda Indonesia agar dapat segera diproses melalui e-Katalog LKPP (aplikasi GoVOS), dengan rincian sebagai berikut :
No
Uraian
Keterangan
1.
Nama Pelaksana SPD : ________________
Kota Kedudukan : ________________
Kota Tujuan : ________________
Tanggal keberangkatan : ________________
Tanggal Kepulangan : ________________
2.
Dst.
Demikian kami sampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
...
NIP.
Diundangkan di Pontianak pada tanggal 29 Juni 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, ttd
MOCHAMAD AKIP
BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2016 NOMOR 32
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.
Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 29 Juni 2016
WALIKOTA PONTIANAK, ttd
SUTARMIDJI
N/A
Preamble

Menimbang
:
BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS HULU,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bupati wajib mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 yang dijabarkan dalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD;
3. c . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4442);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perautran Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 trntang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
26. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 643/BPKAD/2014 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang Aanggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
27. Keputusan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2014 tentang Peersetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernut Kalimantan Barat.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU dan BUPATI KAPUAS HULU
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.
N/A
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 berjumlah Rp. 1.313.951.400.125,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan Daerah
Rp.1.274.982.240.125,00
2. Belanja Daerah
Suplus/(Defisit)
Rp.1.269.076.400.125,00(-)
Rp. 5.905.840.000,00
3. Pembiayaan Daerah :
- a. Penerimaan
- b. Pengeluaran
Rp. 38.969.160.000,00
Rp. 44.875.000.000,00 (-)
Pembiayaan Netto
Rp. 5.905.840.000,00(-)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan
Rp. 0,00
N/A
Pasal 2

- (1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- (2). Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- (3). Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil sejumlah
- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah
Rp. 57.269.569.125,00
- b. Dana Perimbangan sejumlah
Rp.1.064.119.612.000,00
- c. Lain - Lain pendapatan daerah yang sah sejumlah
Rp. 153.593.059.000,00
- a. Pajak daerah sejumlah
Rp. 12.673.571.125,00
- b. Retribusi daerah sejumlah
Rp. 14.933.473.400,00
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah
Rp. 7.500.000.000,00
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah
Rp. 22.162.524.600,00
Rp. 67.226.537.000,00
- b. Dana alokasi umum sejumlah
Rp. 913.007.845.000,00
- c. Dana alokasi khusus sejumlah
Rp. 83.885.230.000,00
- (4). Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah sejumlah
Rp. 0,00
- b. Dana darurat sejumlah
Rp. 0,00
- c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah
Rp. 20.000.000.000,00
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah
Rp 133.593.059.000,00
- e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah
Rp. 0,00
N/A
Pasal 3

- (1). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- d. Belanja tidak langsung sejumlah
Rp. 685.927.691.170,00
- e. Belanja langsung sejumlah
Rp. 583.148.708.955,00
- (2). Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai sejumlah
Rp. 485.881.435.970,00
- b. Belanja bunga sejumlah
Rp. 0,00
- c. Belanja subsidi sejumlah
Rp. 0,00
- d. Belanja hibah sejumlah
Rp. 51.522.635.000,00
- e. Belanja bantuan sosial sejumlah
Rp. 2.806.950.000,00
- f. Belanja bagi hasil sejumlah
Rp.
0,00
- g. Belanja bantuan keuangan sejumlah
Rp. 142.716.670.200,00
- h. Belanja tidak terduga sejumlah
Rp. 3.000.000.000,00
- (3). Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai sejumlah
Rp. 36.188.218.400,00
- b. Belanja barang dan jasa sejumlah
Rp. 293.811.649.325,00
- c. Belanja modal sejumlah
Rp. 253.148.841.230,00
N/A
Pasal 4

- (1). Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan sejumlah
Rp. 38.969.160.000,00
- b. Pengeluaran sejumlah
Rp. 44.875.000.000,00
- (2). Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. sebelumnya (SiLPA) sejumlah
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
Rp. 38.969.160.000,00
- b. Pencairan dana cadangan sejumlah
Rp. 0,00
- c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah
Rp. 0,00
- d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah
Rp. 0,00
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah
Rp. 0,00
- f. Penerimaan piutang daerah sejumlah
Rp. 0,00
- (3). Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan dana cadangan sejumlah
Rp. 0,00
- b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah daerah sejumlah
Rp. 32.875.000.000,00
- c. Pembayaran pokok utang sejumlah
Rp. 12.000.000.000,00
- d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah
Rp. 0,00
N/A
Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
1. Lampiran I
: Ringkasan APBD;
- 2.
- Lampiran II
: Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III
- Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Orgasnisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV
- Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V
- Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI
: Daftar Jumlah Pagawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII
: Daftar piutang daerah;
8. Lampiran VIII
: Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9. Lampiran IX
- Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X
- Daftar perkiraan Penambahan dan Pengurangan aset lainnya;
11. Lampiran XI
- Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII
: Daftar dana cadangan daerah; dan
13. Lampiran XIII
: Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
N/A
Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.
Diundangkan di Putussibau pada tanggal 31 Desember 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,
MUHAMMAD SUKRI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2014 NOMOR 19
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (1) / (2015)
N/A
Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
pada tanggal 31 Desember 2014
Ditetapkan di Putussibau
BUPATI KAPUAS HULU,
A.M. NASIR