PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 38 Tahun 2017
Tentang No Description
Berlaku: 8 September 2017
N/A
Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah berwenang mendaftarkan dan membiayai iuran jaminan kesehatan kepada BPJS Kesehatan bagi penduduk yang termasuk dalam kelompok tertentu beserta keluarga sebagaimana tercantum dalam kartu keluarga.
- (2) Keluarga kelompok tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi suami/istri beserta anak-anaknya.
- (3) Penduduk yang termasuk dalam kelompok tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. kelompok relawan HIV/relawan TB;
- b. kelompok Ibu Pemantau Jentik (Bumantik);
- c. kelompok kader sanitasi;
- d. kelompok kader Tanaman Obat Keluarga (TOGA);
- e. kelompok Upaya Kesehatan Kerja (UKK);
- f. kelompok kader Posyandu Lansia;
- g. kelompok kader Paliatif;
- h. kelompok kader Posyandu Balita;
- i. kelompok kader Pendampingan Ibu Hamil/Nifas;
- j. kelompok kader Posyandu Remaja;
- k. kelompok kader Kelurahan Siaga;
- l. kelompok petugas pemungut sampah kampung/RT/RW;
- m. kelompok juru kunci makam;
- n. kelompok pengurus panti asuhan;
- o. kelompok pengurus yayasan;
- p. kelompok tenaga kesejahteraan sosial Kecamatan;
- q. kelompok Taruna Siaga Bencana;
- r. kelompok Pekerja Sosial Masyarakat;
- s. kelompok karang taruna;
- t. kelompok pengurus rumah ibadah;
- u. kelompok Modin;
- v. kelompok Guru Tidak Tetap;
- w. kelompok Bunda PAUD;
- x. kelompok penjaga sekolah;
- y. kelompok guru ngaji;
- z. kelompok kader IMP;
10. aa. kelompok peserta pelatihan pemberdayaan masyarakat;
11. bb. kelompok akseptor KB Pria;
- cc. kelompok pertanian/perikanan/peternakan;
- dd. kelompok petambak garam;
14. ee. kelompok nelayan;
15. ff. kelompok pedagang pasar tradisional;
16. gg. kelompok pedagang sentra wisata kuliner;
17. hh. kelompok atlit dan pelatih berprestasi;
- ii. kelompok federasi olahraga dan rekreasi masyarakat;
19. jj. kelompok Organisasi Masyarakat;
20. kk. kelompok pemuda;
- ll. kelompok relawan PMI;
- mm. kelompok penyandang disabilitas;
23. nn. kelompok Penghuni Rumah Susun;
24. oo. kelompok Pengemudi Angkutan Umum;
25. pp. kelompok Tukang Becak;
26. qq. kelompok Tukang Tambal Ban;
27. rr. kelompok Wartawan;
28. ss. kelompok Veteran; dan
29. tt. kelompok Penghuni Panti Asuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan kriteria dan penetapan Penduduk yang termasuk dalam kategori Kelompok tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan kriteria dan penetapan Penduduk yang termasuk dalam kategori Kelompok tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf l dan huruf m ditetapkan oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau.
- (6) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan kriteria dan penetapan Penduduk yang termasuk dalam kategori Kelompok tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t, huruf u, huruf mm, huruf ss dan huruf tt ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial.
- (7) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan kriteria dan penetapan Penduduk yang termasuk dalam kategori Kelompok tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf v, huruf w, huruf x dan huruf y ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan kriteria dan penetapan Penduduk yang termasuk dalam kategori Kelompok tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf z, huruf aa dan huruf bb ditetapkan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (9) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan kriteria dan penetapan Penduduk yang termasuk dalam kategori Kelompok tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf cc, huruf dd dan huruf ee ditetapkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- (10) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan kriteria dan penetapan Penduduk yang termasuk dalam kategori Kelompok tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ff dan huruf gg ditetapkan oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.
- (11) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan kriteria dan penetapan Penduduk yang termasuk dalam kategori Kelompok tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf hh, huruf ii, huruf jj dan huruf kk ditetapkan oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga.
- (12) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan kriteria dan penetapan Penduduk yang termasuk dalam kategori Kelompok tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ll ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan berdasarkan usulan dari Kepala Palang Merah Indonesia yang berkedudukan di daerah.
- (13) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan kriteria dan penetapan Penduduk yang termasuk dalam kategori Kelompok tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf nn ditetapkan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah.
- (14) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan kriteria dan penetapan Penduduk yang termasuk dalam kategori Kelompok tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf oo ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan.
- (15) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan kriteria dan penetapan Penduduk yang termasuk dalam kategori Kelompok tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf pp dan huruf qq ditetapkan oleh Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
- (16) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan kriteria dan penetapan Penduduk yang termasuk dalam kategori Kelompok tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf rr ditetapkan oleh Kepala Bagian Hubungan Masyarakat.
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 8 September 2017
WALIKOTA SURABAYA, ttd.
TRI RISMAHARINI
Diundangkan di Surabaya pada tanggal 8 September 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA ,
ttd.
HENDRO GUNAWAN
BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2017 NOMOR 38