Unknown PEMERINTAH Nomor PENERBITAN Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 31 TAHUN 2014
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat ft
BUPATI BENGKAYANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 31 TAHUN 2014
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG BERBASIS AKRUAL TAHUN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BENGKAYANG,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah;
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999' tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang ^erubahan
- Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemer intah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 10.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemer intahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Neger i Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12.Peraturan Menteri Dalam Neger i Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 13.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemer intahan yang menjadi Kewenangan Pemer intah Kabupaten Bengkayang;
- 14.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2014;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG BERBASIS AKRUAL TAHUN 2014
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Pengertian
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah adalah pemer intah pusat dan pemer intah daerah.
2. Akuntansi adalah proses identif ikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasif ikasian, pengikht isaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
3. Standar Akuntansi Pemer intahan, selanjutnya disingkat SAP adalah prinsipprinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah/pemerintah daerah.
4. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah.
5. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan f inansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.
6. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
7. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
10. 10.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL
tahun pelaporan yang terdir i dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
- 11.Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
- 12.Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dar i suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
- 13.Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
- 14.Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdir i dar i ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
- 15.Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
- 16.Aset adalah Sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemer intah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dar i mana manfaat ekonomi da/atau social dimasa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemer intah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber - sumber daya yang dipelihara karena alas an sejarah dan budaya.
- 17.Aset tak berwujud adalah asset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainya termasuk hak atas kekayaan intelektual
- 18.Aset Tetap adalah set berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dar i 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemer intah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- 19.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relative besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- 20.Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemer intah daerah.
- 21.Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan oleh karenannya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD.
- 22.Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang - undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan pemda.
- 23.Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperolej manfaat ekonomik seperti bunga, deviden, dan royalty, atau manfaat social sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan masyarakat.
- 24.Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
- 25.Kas Umur a Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah.
- 26.Kewajiban adalah utang yang timbul dar i perist iwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
- 27.Laporan Keuangan Gabungan adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan tunggal.
- 28.Mata uang Asing adalah mata uang selain mata uang rupiah.
- 29.Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus dimana kekurangan atau salah saji terjadi.
- 30.Nilai Wajar adalah nilai tukar asset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melkukan transaksi wajar.
- 31.Pembiayaan (Financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun - tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup def isit atau memanfaatkan surflus anggaran.
- 32.Pendapatan adalah semua pener imaan Rekening Kas umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemer intah daerah.
- 33.Belanja adalah semua pengeluaran dar i rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancer dalam per iode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah
- 34.Penyusutan adalah penyesuain nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dar i suatu asset.
- 35.Persediaan adalah asset lancer dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang - barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 36.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota untuk menampung seluruh pener imaan daerah ddan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- 37.Selisih Kurs adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda.
- 38.Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pener imaan dan pengeluaran APBD selama satu per iode pelaporan.
- 39.Surplus/Def isit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu per iode pelaporan.
- 40.Tanggal Pelaporan adalah tanggal har i terakhir dan suatu per iode pelaporan.
41. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir per iode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada per iode yang berjalan.
BAB II - KETENTUAN KHUSUS
Pasal 2

Sistem Akuntansi Pemer intah Daerah memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan ident if ikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting kedalam buku besar, penyusunan neraca saldo ser ta penyajian laporan keuangan.
BAB II - KETENTUAN KHUSUS
Pasal 3

Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
- a. laporan realisasi anggaran;
- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. neraca;
- d. laporan operasional;
- e. laporan arus kas;
- f. laporan perubahan ekuitas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan.
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
- a. sistem akuntansi PPKD; dan
- b. sistem akuntansi SKPD
BAB II - KETENTUAN KHUSUS
Pasal 5

Sistem akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan keuangan PPKD ser ta penyusunan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah.
BAB II - KETENTUAN KHUSUS
Pasal 6

Sistem akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatanLO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD.
Penyusunan tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Berbasis Akrual sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB III - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati yang mengatur tentang Sistem Akuntansi dan Prosedur Penatausahaan serta Pertanggungjawaban APBD Pemer intah Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 30 Tahun 2013 masih berlaku sampai Tahun 2014 dan Penerapan Sistem Akuntansi Pemer intah Daerah Rerhasis Akrual Tahun 2014 berlaku mulai Tahun 2015.