PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 11 Tahun 2014
Tentang No Description
Berlaku: 11 TAHUN 2014
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI SITUBONDO
PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN, BELANJA TIDAK TERDUGA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUBONDO,
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 133 ayat (3) dan Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan , serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2015.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3809) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang› Undang Nomor 12 Tahun 2008 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perim bangan Keuangan Antara Pemerintah Pu sat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistern Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067); ~
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 N omor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ten tang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik In donesia Tahun 2012 Nomor 155);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
4
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 ten tang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 446, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2006 Nomor 8);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13).
30. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sadan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 16);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 14 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 14);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sa.kit Umum Daerah Besuki Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 4);
Menetapkan
5
33. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Asembagus Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 5);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Susunan Organisasi dan Tata Kerja satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 5);
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, BERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN, BELANJA TIDAK TERDUGA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2015.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Pezwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Situbondo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pad a Pemerin tah Dae rah selaku Pengguna Anggaran / Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Bappeda Kabupaten Situbondo.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Situbondo.
10. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut DPKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).
6
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
14. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
15. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
16. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
6. 1 7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerin tahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD, yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah dokumen perencanaan kerja dan penganggaran pada DPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
20. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
21. Dokumen Pelaksanaan Angaran PPKD, yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran pada DPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
23. Hibah adalab pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah Lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib clan tidak mengikat, serta tidak secara terns menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
7
24. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/ barang dari Pemerintah Daerah kepada inclividu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
25. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenornena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalarn kondisi wajar.
26. Belanja Bantuan Keuangan adalah salah satu bentuk instrumen bantuan dalam bentuk uang yang dapat bersifat umum dan khusus, antara Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dan/ atau Kelurahan dalam rangka untuk mengatasi kesenjangan fiskal antar desa di wilayah Kabupaten Situbondo guna pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan serta penmtukan lainnya yang secara khusus pengelolaannya diarahkan / ditetapkan oleh Pem beri Bantuan.
27. Belanja Tidak Terduga adaJah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
28.
- Pengeluaran Pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
29. Naskah Perjanjian Hibah Daerah, yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Penerima Hibah.
30. Penduduk adalah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Situbondo.
31. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, atau suami, isteri dan anaknya atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya bertempat tinggal di Kabupaten Situbondo.
32. Masyarakat adalah kelompok orang maupun badan hukum sebagai penerima manfaat Hibah, Bantuan Sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkedudukan di Kabupaten Situbondo.
33. Kelompok masyarakat adalah sekelompok anggota masyarakat yang bertempat tinggaJ di Kabupaten Situbondo yang dengan kesadaran dan keinginan sendiri bergabung untuk menjalankan sebuah kegiatan bersama.
8
34. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dan/ a tau daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, termasuk dalam hal ini adalah organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur secara khusus.
35. Organisasi Semi Pemerintah/Non Pemerintah adalah organisasi-organisasi sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677 /SJ tanggal 8 Nopember 2007.
36. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat SKT adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk, yang menerangkan bahwa sebuah organisasi kemasyarakatan telah tercatat pada administrasi pemerintahan sesuai dengan tahapan dan persyaratan.
37. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan di bentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat, bangsa, dan Negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang› Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta monitoring dan evaluasi pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2015.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 3

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang, atau jasa.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.
- (3) Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dalam bentuk uang.
BAB Ill - HIBAH
Pasal 6

- (1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Daerah.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah , kepada Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rangka penerusan hibah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari Pemerintah dan/ a tau Pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang› undangan.
- (4) Hibah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada Kelompok Orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non› profesional yang berkedudukan dan \_ melakukan kegiatannya di dalam wilayah Kabupaten Situbondo.
- (5) Kelompok Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam hal ini termasuk pula :
- a. Rukun Tetangga (RT);
- b. Rukun Warga (RW);
- c. Badan Keswadayaan Masyarakat;
- d. Lembaga Nirlaba.
- (6) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, diberikan kepada Organisasi Kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkedudukan dan melakukan kegiatannya di dalam wilayah Kabupaten Situbondo.
- (7) Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan tidak diperkenankan digunakan untuk membiayai kegiatan keolahragaan yang bersifat profesional.
BAB Ill - HIBAH
Pasal 7

- ( 1) Hi bah kepada Masyarakat se bagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. memiliki akta pendirian bagi Badan Hulrum;
- b. telah berdiri minimal 3 (tiga) tahun bagi Badan Hukum dan Lembaga Nirlaba;
- (2)
memiliki kepengurusan/kepanitiaan yang jelas, dengan ketentuan bahwa:
1. kelompok orang, diketahui oleh Kepala Desa/ Lurah setempat, apabila wilayah kegiatannya berada dalam 1 (satu) desa/kelurahan dan diketahui oleh Camat setempat apabila wilayah kegiatannya lebih dari 1 (satu) desa dalam 1 (satu) kecamatan;
2. Badan Hukum dan/ a tau Lembaga Nirlaba susunan kepengurusannya diketahui oleh pejabat atau instansi yang berwenang;
3. Setiap seorang dilarang menjadi pengurus dan/ atau anggota kelompok organisasi pada bidang yang sama.
- d. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Situbondo dan/ atau surat keterangan domisili;
- e. memiliki maksud dan tujuan serta kegiatan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah; dan
- f. tidak pernah menerima hibah yang dananya bersumber dari Keuangan Negara lainnya yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan ditandatangani oleh semua pengurus dan anggota penerima hibah;
- g. persyaratan lainnya yang dipandang perlu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Hi bah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. memiliki akte pendirian atau statuta organisasi;
- b. memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- c. memiliki susunan pengurus yang sah sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. memiliki kantor dan/ atau sekretariat tetap;
- f. memiliki maksud dan tujuan serta kegiatan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
- g. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Situbondo dan/ a tau surat keterangan domisili;
- h. telah terdaftar pada Kantor Badan Kesatuan Bangsa&gt; Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Situbondo, sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)&gt; kecuali yang ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
1. tidak pernah menerima hibah yang dananya bersumber dari Keuangan Negara lainnya yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dan ditandatangani oleh semua pengurus dan anggota penerima hibah;
- J. persyaratan lainnya yang dipandang perlu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua Penganggaran
BAB Ill - HIBAH
Pasal 8

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan menyampaikan usulan berupa surat permohonan bantuan hibah secara tertulis yang disertai proposal kepada Bupati dengan tembusan SKPD yang membidangi.
- (2) Surat permohonan bagi Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi cap dan/ atau stempel yang ditandatangani oleh Pimpinan/Ketua/Kepala atau sebutan lain.
- (3) Sistematika penyusunan surat permohonan dan proposal hibah dalam bentuk uang, barang atau jasa sebagai'mana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (4) Bupati dengan suatu disposisi atau yang dipersamakan menunjuk SKPD yang membidangi, un tuk segera melakukan evaluasi usulan se bagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Untuk melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala SKPD dapat membentuk tim evaluasi.
- (6) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (7) Format rekomendasi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (8) Penyampaian hasil evaluasi berupa r ekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan oleh DPKD, yang selanjutnya dibawa dalam rapat pembahasan TAPD.
- (9) TAPD memberikan pertimbangan kepada Bupati atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.
10. ( 10) Format pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (9), sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
I"',.
- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) serta persetujuan Bupati menjadi dasar pengalokasian anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/ a tau jasa.
- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang› undangan.
- (4) Penganggaran belanja hibah sebagaimana ayat (3) dibedakan berdasarkan fungsi SKPD yang membidangi.
BAB Ill - HIBAH
Pasal 11

- (I) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
- (2) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah Lainnya;
- c. Perusahaan Daerah;
- d. Masyarakat; dan
- e. Organisasi Kemasyarakatan.
- (3) Hi bah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat pada SKPD.
BAB Ill - HIBAH
Pasal 12

- (1) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam Lampiran III Peraturan Bupati yang mengatur tentang Penjabaran APBD.
- (2) Format Larnpiran III Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Penjabaran APBD.
Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan
BAB Ill - HIBAH
Pasal 13

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.
BAB Ill - HIBAH
Pasal 14

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani oleh Bupati selaku Pemberi Hibah dan Penerima Hibah.
- (2) Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
- a. Pemberi dan Penerima Hibah;
- b. tujuan pemberian hibah;
- c. besaran/ rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
- d. hak dan kewajiban;
- e. tata cara penyaluran/ penyerahan hibah;
- f. tata cara pelaporan hibah; dan
- g. Ketentuan Sanksi.
- (4) Bupati dalam hal tertentu dapat menunjuk Pejabat/Kepala SKPD sesuai bidangnya yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.
12. {5) Penunjukan Pejabat/ Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang penetapannya bersamaan dengan penetapan pemberian hibah.
BAB Ill - HIBAH
Pasal 15

- (1) Kepala DPKD mengajukan usulan rancangan Keputusan Bupati tentang Pemberian Hibah dalam bentuk uang beserta besarannya dan memuat daftar rekening penerima yang akan dihibahkan kepada Penerima Hibah.
- (2) Kepala SKPD mengajukan usulan rancangan Keputusan Bupati tentang Pemberian Hibah dalam bentuk barang a tau jasa beserta besaran dan/ a tau jenis dan memuat daftar rekening penerima yang akan dihibahkan kepada Penerima Hibah.
- (3) Bupati menetapkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang atau jasa beserta besaran dan/ atau jenisnya yang akan dihibahkan kepada Penerima Hibah dengan suatu Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penyaluran hibah berupa uang dan penyerahan hibah dalam bentuk barang atau jasa.
- (5) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada Penerima Hi bah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (6) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (7) Pencairan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disalurkan langsung melalui rekening Penerima Hibah dan/ atau Kelompok Penerima Hi bah.
- (8) Penyaluran dana hibah dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan anggaran kas yang tersedia.
- (9) Pencairan dana hibah dapat diterbitkan dalam 1 (satu) SPP/SPM/SP2D, apabila dilakukan oleh lebih dari 10 (sepuluh) Penerima dan/atau Kelompok Penerima yang dibebankan pada kode rekening dengan penggunaan yang sama.
- (10) Persyaratan dan mekanisme pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
BAB Ill - HIBAH
Pasal 16

Pengadaan barang atau jasa dalam rangka pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat
Pertanggungjawaban dan Pelaporan
BAB Ill - HIBAH
Pasal 17

- (1) Penerima Hibah berupa uang berkewajiban menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
- (2) Penerima Hibah berupa barang atau jasa berkewajiban menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.
3. {3} SKPD terkait berkewajiban untuk memberikan peringatan kepada Penerima Hibah, apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Penerima Hibah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi berupa :
- a. ganti rugi dan pengembalian dana;
- b. pemblokiran dan/ a tau penghentian sementara bantuan yang diberikan;
- c. tidak dapat menerima program dalam bentuk apapun yang di biayai oleh Keuangan Negara;
- d. pidana, setelah melalui proses hukum seperti penyelidikan, penyidikan, peradilan dan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlalru.
BAB Ill - HIBAH
Pasal 18

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.
BAB Ill - HIBAH
Pasal 19

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hi bah berupa uang, barang a tau jasa, meliputi:
- a. usu.Ian berupa surat permohonan dari calon Penerima Hibah kepada Bupati yang telah direkomendasi Kepala SKPD dan dipertimbangkan oleh TAPD serta disetujui Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang pemberian hibah kepada Penerima Hibah dalam bentuk uang, barang atau jasa beserta besaran dan/ a tau jenisnya dan memuat daftar rekening penerima;
- c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- d. Pakta Integritas dari Penerima Hibah yang menyatakan bahwa, hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan apa yang telah dituangkan dalam NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang atau jasa atas pemberian hi bah berupa barang atau jasa.
Pasa120
- (1) Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban bagi Penerima Hibah, meliputi:
- a. laporan penggunaan hibah;
- b. surat pemyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa, hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
- c. salinan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi Penerima Hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang atau jasa bagi Penerima Hibah berupa barang atau jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c disampaikan kepada Bupati melalui Kepala DPKD dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah penerimaan hibah dan/atau paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dibuat rangkap 3 (tiga), Lembar Kesatu/ asli disimpan clan dipergunakan oleh Penerima Bantuan Sosial selalru obyek pemeriksaan, Lembar Kedua disampaikan kepada SKPD terkait dan Lembar Ketiga disamprukan kepada Inspektorat.
BAB Ill - HIBAH
Pasal 21

- ( 1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada Penerima Hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
BAB Ill - HIBAH
Pasal 22

- ( 1) Realisasi hibah berupa barang atau jasa dikonversikan sesuai sta.ndar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Persyaratan dan mekanisme penyampaian pertanggungjawaban belanja hibah tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
Bagi.an Kesatu Umum
BAB Ill - HIBAH
Pasal 23

- { 1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada Anggota/ Kelompok Masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
~
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan rnemperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
Anggota/Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), meliputi:
- a. Individu, Keluarga dan/ atau Masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. Lembaga Non Pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/ a tau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
BAB Ill - HIBAH
Pasal 25

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/ atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang le bih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (4) Pagu alokasi anggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran bantuan social yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
BAB Ill - HIBAH
Pasal 26

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
- a. selektif;
- b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
- c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
- d. sesuai tujuan penggunaan.
- {2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. memiliki identitas yang jelas; dan
- b. berdomisili dalam wilayah administratif Pemerintahan Daerah.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan Sosial tidak wajib clan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Kriteria keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
- a. rehabilitasi sosial;
- b. perlindungan sosial;
- c. pemberdayaan sosial;
- d. jaminan sosial;
- e. penanggulangan kemiskinan;dan
- f. penanggulangan bencana.
BAB Ill - HIBAH
Pasal 27

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, dan kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasamya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- {5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- {6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
BAB Ill - HIBAH
Pasal 28

- {1) Bantuan sosial berupa uang atau barang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan bagi putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, dan bantuan ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- (4) Teknis pelaksanaan pemberian bantuan sosial diatur tersendiri dan disusun oleh SKPD yang membidangi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua Penganggaran
BAB Ill - HIBAH
Pasal 29

- (1) Anggota/Kelompok Masyarakat menyampaikan usulan berupa surat permohonan bantuan sosial yang disertai proposal kepada Bupati dengan tembusan SKPD yang membidangi.
- (2) Sistematika penulisan surat permohonan dan penyusunan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Bupati dengan suatu disposisi atau yang dipersamakan menunjuk SKPD yang membidangi untuk segera melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Untuk melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala SKPD dapat membentuk tim evaluasi.
- (5) Kepala SKPD yang membidangi se bagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan basil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (6) Format Rekomendasi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (7) Penyampaian hasil evaluasi berupa rekomendasi sebagaimana ayat (5), dikoordinasikan oleh DPKD yang selanjutnya dibawa dalam rapat pembahasan TAPD.
- (8) TAPD memberikan pertimbangan kepada Bupati atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (9) Format pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (10) Dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) terhadap bantuan sosial kepada individu dan/ atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, mekanisme pengusulannya dilakukan oleh Kepala D PKO.
BAB Ill - HIBAH
Pasal 30

- ( l) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) dan ayat (8) serta persetujuan Bupati menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi anggaran bantuan sosiaJ berupa uang dan/atau barang.
BAB Ill - HIBAH
Pasal 31

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA› PPKD.
- (2) Bantual sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB Ill - HIBAH
Pasal 32

- ( 1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD.
'
- (2) Obyek belanja bantuan sosial dan rincian obyek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Individu dan/ atau Keluarga;
- b. Masyarakat; dan
- c. Lembaga Non Pemerintahan.
- (3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.
BAB Ill - HIBAH
Pasal 33

- (1) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/ atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Format Lampiran Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
Bagian Ketiga Pelaksanaan clan Penatausahaan
- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.
BAB Ill - HIBAH
Pasal 35

- (1) Kepala DPKD mengajukan usulan rancangan Keputusan Bupati tentang Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang beserta besarannya dan memuat daftar rekening penerima yang akan diberikan kepada Penerima Bantuan Sosial.
- (2) Kepala SKPD terkait, mengajukan usulan rancangan Keputusan Bupati tentang Pemberian Bantuan Sosial berupa barang beserta besaran dan/ atau jenisnya dan memuat daftar rekening penerima yang akan diberikan kepada Penerima Bantuan Sosial.
- (3) Bupati dapat menetapkan Pemberian Bantuan Sosial dalam bentuk uang dan/ atau barang kepada Penerima Bantuan Sosial beserta besaran dan/ a tau jenisnya kepada Penerima Bantuan Sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (4) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada Keputusan Bupati tentang Pemberian Bantuan Sosial kepada Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kecuali bantuan sosial kepada Individu dan/ a tau Keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3).
- (5) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada Individu dan/ a tau Keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/ atau keluarga yang bersangkutan dan/ a tau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.
- (6) Bantuan sosial kepada individu dan/ atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan evaluasi oleh Tim Evaluasi pada SKPD terkait.
- (7) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS) melalui mekanisme SPP / SPM / SP2D-LS.
- (8) Pencairan bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disalurkan langsung kepada Penerima Bantuan Sosial dan/ atau Kelompok Penerima Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pencairan dana bantuan sosial dapat diterbitkan dalam 1 (satu) SPP /SPM/SP2D, apabila dilakukan oleh lebih dari 10 (sepuluh) atau lebih anggota kelompok masyarakat penerima pada kode rekening dan penggunaan yang sama.
- (10) Dalam hal bantuan sosial berupa uang, dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme Tambah Uang (TU) Persediaan.
- (11) Penyaluran bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 10) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi.
- (12) Penyaluran dana bantuan sosial kepada Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial dan penyaluran bantuan sosial berupa barang dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang membidangi dalam bentuk Berita Acara Serah Terima Barang.
- (13) Persyaratan dan mekanisme pencairan dana dari belanja se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
~
Pengadaan barang dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat Pertanggungjawaban dan Pelaporan
BAB Ill - HIBAH
Pasal 37

- (1) Penerima Bantuan Sosial berupa uang, wajib menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan Kepada SKPD terkait.
- (2) Penerima Bantuan Sosial berupa barang, wajib menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui SKPD terkait.
- (3) SKPD terkait berkewajiban untuk memberikan peringatan kepada Penerima Bantuan Sosial apabila tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Penerima Bantuan Sosial yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi :
- a. ganti rugi dan pengembalian dana;
- b. pemblokiran dan/atau penghentian sementara bantuan yang diberikan;
- c. tidak dapat menerima program dalam bentuk apapun yang dibiayai oleh Keuangan Negara;
- d. pidana, setelah melalui proses hukum seperti penyelidikan, penyidikan, peradilan dan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.
- (3) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/ a tau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.
.
'
-
.
- ( 1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial, meliputi:
- a. U sulan berupa surat pennohonan dari calon Penerima Bantuan Sosial dan/atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati yang telah direkomendasi oleh Kepala SKPD dan dipertimbangkan oleh TAPD serta disetujui Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang Pemberian Bantuan Sosial dalam bentuk uang dan/ a tau barang beserta besaran dan jenis barang serta memuat daftar rekening penerima kepada Penerima Bantuan Sosial;
- c. Pakta integritas dari Penerima Bantuan Sosial, yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan diguna.kan sesuai dengan usulan; dan
- d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi Individu dan/ atau Keluarga yang tidak &lt;la.pat direncanakan sebelumnya.
Pasa140
- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban Penerima Bantuan Sosial meliputi:
- a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh Penerima Bantuan Sosial;
- b. surat pemyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa, bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
- c. salinan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi Penerima Bantuan Sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi Penerima Bantuan Sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c disampaikan kepada Bupati dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya bantuan sosial dan/atau paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang› undangan .
'
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dibuat rangkap 3 (tiga), Lembar Kesatu/ asli disimpan dan dipergunakan oleh Penerima Bantuan Sosial selaku obyek pemeriksaan, Lembar Kedua disampaikan kepada SKPD terkait dan Lembar Ketiga disampaikan kepada lnspektorat.
BAB Ill - HIBAH
Pasal 41

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada Penerima Bantuan Sosial sampai dengan akhir tahun anggaran dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca SKPD.
- (1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversi sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Persyaratan dan mekanisme penyampaian pertanggungjawaban belanja bantuan sosial sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
BAB V - BANTUAN KEUANGAN
Pasal 44

- (1) SKPD yang membidangi wajib menghitung besaran Alokasi Dana Desa (ADD), PTKPD dan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), diusulkan kepada Bupati melalui TAPD.
- (3) Pemerintah Desa dan/ atau Kelurahan mengajukan bantuan keuangan khusus dengan menyampaikan usulan berupa surat permohonan Bantuan Keuangan yang disertai proposal atau dokumen yang dipersamakan kepada Bupati dengan tembusan SKPD yang membidangi.
- (4) Sistematika penulisan surat permohonan dan penyusunan proposal a tau dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (5) Bupati dengan suatu disposisi atau yang dipersamakan menunjuk SKPD yang membidangi untuk segera melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (7) Format rekomendasi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (8) Penyampaian hasil evaluasi berupa rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan oleh DPKD, yang selanjutnya dibawa dalam rapat pembahasan TAPD.
- (9) TAPD memberikan pertimbangan kepada Bupati atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (10) Format rekomendasi TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (11) Usulan dan Rekomendasi SKPD yang membidangi serta pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (6) dan ayat (8) berikut pula persetujuan Bupati menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan keuangan dalam rancangan KUA dan PP:AS.
BAB V - BANTUAN KEUANGAN
Pasal 45

- (1) Bantuan keuangan yang bersifat umum dan/atau khusus kepada Pemerintah Desa dan/ a tau Kelurahan, Pemerintah Daerah Lainnya dan kepada Partai Politik dianggarkan pada RKA-PPKD.
- (2) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar penganggaran ban tuan keuangan dan bantuan keuangan khusus dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan bersifat umum/ k.husus dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (4) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan nama desa, kecamatan dan besaran bantuan keuangan.
Bagian Ketiga .
Pelaksanaan clan Penatauaahaan
BAB V - BANTUAN KEUANGAN
Pasal 46

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan keuangan berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Kepala DPKD mengajukan usulan rancangan Keputusan Bupati tentang Pemberian Bantuan Keuangan beserta besarannya dan memuat daftar rekening penerima yang akan diberikan kepada Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan.
- (3) Bupati dapat menetapkan Pemberian Bantuan Keuangan beserta besarannya yang akan diberikan kepada Pemerintah Desa dan/ a tau Kelurahan dengan suatu Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (4) Penyaluran bantuan keuangan didasarkan Keputusan Bupati tentang pemberian bantuan keuangan beserta besarannya dan memuat daftar rekening penerima yang akan diberikan kepada Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pencairan bantuan keuangan dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (6) Bantuan keuangan sebagaimana pada ayat (3) disalurkan langsung pada rekening kas masing-masing Pemerintah Desa dan/ atau Kelurahan.
- (7) Persyaratan dan mekanisme pencairan dana dari belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
Bagian Keempat Pertanggungjawaban clan Pelaporao
BAB V - BANTUAN KEUANGAN
Pasal 47

- (1) Penerima bantuan keuangan wajib menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan Kepala SKPD terkait.
- (2) SKPD terkait berkewajiban untuk memberikan peringatan kepada Penerima Bantuan Keuangan se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1), apabila Penerima Bantuan Keuangan belum menyampaikan laporan penggunaan sampai batas waktu yang ditentukan.
- (3) Penerima Bantuan Keuangan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa:
- a. ganti rugi dan pengembalian dana;
- b. penundaan realisasi dan/ atau penghentian sementara bantuan yang diberikan;
- c. tidak dapat menerima program dalam bentuk apapun yang dibiayai oleh Keuangan Negara;
- d. pidana, setelah melalui proses hukum seperti penyelidikan, penyidikan, peradilan dan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Bantuan Keuangan Umum dan Bantuan Keuangan Khusus dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan keuangan pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
~
r'\
Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan keuangan, meliputi:
- a. usu.Ian SKPD, terhadap pemberian bantuan keuangan yang bersifat umum dan usulan Pemerintah Desa dan/ atau Kelurahan, terhadap pemberian bantuan keuangan yang bersifat khusus yang telah disetujui oleh Bupati.
- b. Keputusan Bupati tentang Pemberian Bantuan Keuangan beserta besarannya dan memuat daftar rekening penerima yang akan diberikan kepada Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan.
- c. Pakta integritas dari penerima bantuan keuangan yang menyatakan bahwa bantuan keuangan .yang diterima akan digunakan sesuai dengan ketentuan; dan
- d. Bukti transfer/ penyerahan uang atas pemberian Bantuan. Keuangan Umum dan Bantuan Keuangan Khusus.
- (1) Penerima Bantuan Keuangan Umum dan Bantuan Keuangan Khusus bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban Penerima Bantuan Keuangan Umum dan Bantuan Keuangan Khusus, meliputi:
- a. laporan penggunaan Bantuan Keuangan oleh Penerima Bantuan Keuangan Umum dan Bantuan Keuangan Khusus;
- b. surat pemyataan tanggungjawab, yang menyatakan bahwa Bantuan Keuangan Umum dan Bantuan Keuangan Khusus yang diterima telah digunakan sesuai dengan ketentuan;
- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi Penerima Bantuan Keuangan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c disampaikan kepada Bupati dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya bantuan keuangan dan/atau paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang› undangan.
- (4) Salinan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disimpan dan dipergunakan oleh Penerima Bantuan selaku obyek pemeriksaan.
BAB V - BANTUAN KEUANGAN
Pasal 51

- (1) Realisasi bantuan keuangan dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
;•
- -.
. -
.
.
- (2) Persyaratan dan mekanisme penyampaian pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
BAB VI - BELANJA TIDAK TERDUGA
Pasal 52

- (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), merupakan belanja untuk kegiatan yang t:?ersifat tidak biasa atau tidak diharapkan berulang/ tidak terns menerus seperti, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu, untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Daerah.
- (3) Pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan. bukti-buk.ti yang sah.
- (4) Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, berdasarkan kebutuhan yang diusulkan oleh SKPD / unit kerja yang membidangi dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBD untuk mendanai Tanggap Darurat, Penanggulangan Bencana Alam dan/ atau Bencana Sosial, temasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup dan ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya .
BAB VI - BELANJA TIDAK TERDUGA
Pasal 53

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. bukan mcrnpakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
'
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD. Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan belanja tidak terduga. Dalam hal anggaran belanja tidak terduga tidak mencukupi, dapat dilakukan dengan cara : a. menggunakan dana dari basil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/ a tau b. memanfaatkan uang kas yang tersedia. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimanadimaksud pada ayat (5), mencakup: a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang le bih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat. Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan bagi pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a► diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD. Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ► diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana.
Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.
Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (8), digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana; pertolongan darurat, evakuasi korban bencana► kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
- ( 11) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
••
...
- (12) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan se bagaimana dimaksud pada ayat ( 11}. diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua
Penganggaran
BAB VI - BELANJA TIDAK TERDUGA
Pasal 54

- (1) Perencanaan anggaran belanja tidak terduga dianggarkan pada RKA-PPKD.
- (2) Belanja yang dianggarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan transfer dana dari PPKD kepada Penerima Belanja tersebut dan merupakan kelompok belanja tidak langsung pada PPKD.
- (3) Belanja tidak terduga dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung dan jenis, obyek, rincian obyek belanja tidak terduga.
Bagian Ketiga
Pelaksanaan clan Penatausahaan
BAB VI - BELANJA TIDAK TERDUGA
Pasal 55

- ( 1) Setelah pernyataan tanggap darurat bencana dikeluarkan oleh Bupati, kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku BUD.
- (2) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat membentuk tim untuk melakukan verifikasi dan asistensi RKB tanggap darurat bencana.
- (3) PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lam bat 1 ( satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB.
- ( 4) Pencairan tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme TU dan/atau LS dan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana dan/ a tau SKPD yang terkait.
- (5) Penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana dan/ atau SKPD yang terkait.
- (6) Persyaratan dan mekanisme pencairan dana dari belanja tidak terduga sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
Bagian Keempat Pertanggungjawaban dan Pelaporan
BAB VI - BELANJA TIDAK TERDUGA
Pasal 56

- (1) Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana dan/ a tau SKPD yang terkait bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya.
- (2) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana dan/ atau SKPD yang terkait kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap serta surat pernyataan tanggungjawab belanja.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya belanja tidak terduga, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang› undangan.
- (4) Persyaratan dan mekanisme penyampaian pertanggungjawaban belanja tidak terduga sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
BAB VI - BELANJA TIDAK TERDUGA
Pasal 57

Pengadaan barang / jasa dalam rangka belanja tidak terduga sebagairnana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII - PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Pasal 60

- (1) Pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan Daerah berupa uang bedasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Penyaluran/ pencairan pembentukan dana cadangan, penyertaan modal/ investasi Pemerintah Daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman Daerah dila.kukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (3) Penyaluran pembentukan pembayaran pokok utang dan Daerah dilaksanakan setelah Keputusan Bupati. dana cadangan, pemberian pinjaman ditetapkan dengan
4. (4} Penyaluran penyertaan modal/ investasi Pemerintah Daerah, dilaksanakan setelah ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan ditandatanganinya Surat Perjanjian penyertaan modal/ investasi Pemerintah Daerah.
Bagian Keempat
Pertanggu.ngjawaban clan Pelaporan
BAB VII - PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Pasal 61

- ( 1) Penerima manfaat wajib menyampaikan laporan penggunaan dananya kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan Kepala SKPD terkait.
- (2) SKPD terkait berkewajiban untuk memberikan peringatan kepada Penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila Penerima belum menyampaikan laporan penggunaan sampai batas waktu yang ditentukan.
- (3) Penerima manfaat yang tidak: melak:sanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Persyaratan dan mekanisme penyampaian pertanggungjawaban pengeluaran pembiayaan tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
BAB VII - PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Pasal 62

Pengeluaran pembiayaan dicatat sebagai realisasi Jems belanja pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan. ·
BAB VII - PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Pasal 63

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pengeluaran pembiayaan, meliputi:
- a. usulan SKPD terkait yang telah disetujui Bupati;
- b. Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan;
- c. Keputusan Bupati tentang penetapan dana cadangan, penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman Daerah;
- d. bukti transfer uang atas dana cadangan, penyertaan modal/ investasi Pemerintah Daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman Daerah;
- e. surat perjanjian penyertaan modal/ investasi Pemerintah Daerah dan/atau bukti kepemilikan saham.
- (1) Penerima pengeluaran pembiayaan daerah, bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana yang diterimanya
- (2) Pertanggungjawaban penerima manfaat meliputi:
- a. laporan penggunaan investasi oleh Penerima;
- b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa investasi yang diterima telah digunakan sesuai dengan ketentuan;
- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi Penerima investasi.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimak:sud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Bupati dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya dana · cadangan, penyertaan modal/ investasi Pemerintah Daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman Daerah dan/ atau paling lam bat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundangundangan.
,-.,...,
- ( 4) Pertanggungjawaban se bagaimana dimaksud pad a ayat (3) huruf c, disimpan dan dipergunakan oleh Penerima investasi selaku obyek pemeriksaan.
BAB VII - PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Pasal 65

- (1) Realisasi pengeluaran pembiayaan Daerah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Persyaratan dan mekanisme penyampaian pertanggungjawaban pengeluaran pembiayaan se bagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
BAB VIII - MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 67

Apabila dari hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3), terdapat penggunaan dana hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, maka bagi Penerima hibah. bantuan sosial, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
•,,, ,,.
.
.
BAB IX - KETENTUANPERPAJAKAN
Pasal 68

- (1) Bendahara Umum Kas Daerah dan Bendahara Pengeluaran PPKD tidak wajib memotong dan/ atau memungut PPh dan PPN atas pelaksanaan pemberian hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan.
- (2) Kewajiban pemotongan dan/ atau pemungutan PPh dan PPN merupakan kewajiban bendahara organisasi/ lembaga/ panitia, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyetoran kewajiban pemotongan dan/ a tau pemungutan PPh dan PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor sesuai dengan tanggal transaksi.
BAB X - KEWAJIBAN MENYETOR SJSA DANA
Pasal 69

Penerima hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan apabila dalam pelaksanaan akhir kegiatannya masih terdapat sisa dana dan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, harus segera menyetorkan sisa dananya ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
BAB XI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 70

- (1) Pennohonan hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan yang tidak mengikuti ketentuan sesuai Peraturan Bupati ini tidak dapat diproses permohonannya.
- (2) Penerima hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan, dilarang mengalihkan bantuan yang diterima kepada pihak lain.
- (3) Bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dipublikasikan kepada masyarakat melalui media elektronik/website dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 71

Peraturan Bupati ini mulai berlaku mulai tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerin tahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.
Ditetapkan di Situbondo pada tanggal Q 6 \! , ' - • 1 r
Diundangkan di Situbondo ada tanggal O r
P
I : : '
i
--
'
'
4
\_
•,
-
-
•
. -
I' f
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,
~
BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHON 2014 NOMOR 17
| i'GL ! UNIT i<ERJA |
|----------------------|
| (Ak |
'
LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo
Tanggal
:
0
6 -~ :\_: •:
,
~
~
1
Nomor
17
Tahun 2014
- I. SISTEMATIKA PENYUSUNAN PROPOSAL HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN, BELANJA TIDAK TERDUGA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN SERTA DOKUMEN YANG DIPERSAMAKAN DENGAN PROPOSAL UNTUK BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
1.1 SISTEMATIKA PENYUSUNAN PROPOSAL HIBAH
Sistematika Proposal, adalah sebagai berikut :
Pendahuluan
Pendahuluan memuat :
- Latar belakang, memuat gambaran umum mengenai fakta› fakta dan permasalahan-permasalahan serta alasan-alasan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan perlunya bantuan pembiayaan.
- Maksud dan tujuan, memuat uraian/rumusan mengenai maksud dan tujuan yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan kegiatan.
Rencana pemanfaatan, memuat uraian mengenai bentuk kegiatan
- b. Rencana Pemanfaatan yang akan dilaksanakan.
- c. Waktu dan Lokasi Waktu dan Lokasi, kegiatan.
memuat waktu dan tempat pelaksanaan
- d. Jenis Yang Diusulkan Jenis yang diusulkan, memuat bentuk dari pada hibah/bantuan sosial/bantuan yang diharapkan berupa uang, barang atau jasa.
- e. Nilai/Rencana Anggaran Biaya mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan
Nilai/ Rencana Anggaran Bia ya memuat rumusan perhitungan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya.
1.2
- f. Penutup Penutup, memuat rangkuman mengenai pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan kegiatan yang telah diuraikan dalam bagian sebelumnya.
- g. Tanda tangan yang disertai nama lengkap pemohon bantuan (pimpinan/ketua) serta stempel/cap organisasi.
SISTEMATIKA PENYUSUNAN PROPOSAL BANTUAN SOSIAL Sistematika Proposal, adalah sebagai berikut :
Pendahuluan
Pendahuluan memuat:
- Latar belakang, memuat gambaran umum mengenai fakta› fakta dan permasalahan-permasalahan serta alasan-alasan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan perlunya bantuan pembiayaan.
- Maksud dan tujuan, memuat uraian/rumusan mengenai maksud dan tujuan yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan kegiatan.
Rencana pemanfaatan, memuat uraian mengenai bentuk kegiatan
- b. Rencana Pemanfaatan yang akan dilaksanakan.
- c. Waktu Dan Lokasi Waktu dan Lokasi, memuat waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.
- d. Jenis Yang Diusulkan Jenis yang diusulkan, memuat bentuk dari pada hibah/bantuan sosial/bantuan yang diharapkan berupa uang, barang atau jasa.
- Nilai/Rencana Anggaran Biaya Nilai/ Rencana Anggaran Biaya memuat rumusan perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya.
- f. Penutup Penutup, memuat rangkuman mengenai pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan kegiatan yang telah diuraikan dalam bagian sebelumnya.
- g. Tanda tangan yang disertai nama lengkap pemohon bantuan (pimpinan/ketua) serta stempel/ cap organisasi.
1.3 SISTEMATJKA PENYUSUNAN PROPOSAL BANTUAN SOSIAL YANG TJDAK DIRENCANAKAN
Sistematika Proposal, adalah sebagai berikut:
Pendahuluan
Pendahuluan memuat :
- Latar belakang, memuat gambaran umum mengenai fakta› fakta dan permasalahan-permasalahan serta alasan-alasan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan perlunya bantuan pembiayaan.
- Maksud dan tujuan, memuat uraian/ rumusan mengenai maksud dan tujuan yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan kegiatan.
- Dasar hukum, memuat peraturan-peraturan yang menjadi dasar bantuan sosial yang tidak direncanakan diberikan.
Rencana pemanfaatan, memuat uraian mengenai bentuk kegiatan
- b. Rencana Pemanfaatan yang akan dilaksanakan.
Waktu dan Lokasi, memuat waktu dan tempat pelaksanaan
- c. Waktu dan Lokasi kegiatan.
- d. Jenis yang Diusulkan Jenis yang diusulkan, memuat bentuk dari pada hibah/bantuan sosial/bantuan yang diharapkan berupa uang, barang ataujasa.
- Nilai/Rencana Anggaran Biaya
- Nilai/Rencana Anggaran Biaya memuat rumusan perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya.
- f. Penutup Penutup, memuat rangkuman mengenai pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan kegiatan yang telah diuraikan dalam bagian sebelumnya.
- g. Tanda tangan yang disertai nama lengkap pemohon bantuan (Kepala SKPD yang membidangi) serta stempel SKPD yang membidangi.
- I.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN PROPOSAL BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK Sistematika Proposal, adalah sebagai berikut :
Pendahuluan
Pendahuluan memuat :
- Latar belakang, memuat gambaran umum mengenai fakta› fakta dan permasalahan-permasalahan serta alasan-alasan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan perlunya bantuan pembiayaan.
- Maksud dan tujuan, memuat uraian/rumusan mengenai maksud dan tujuan yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan kegiatan.
Rencana pemanfaatan, memuat uraian mengenai bentuk kegiatan
- b. Rencana Pemanfaatan yang akan dilaksanakan.
Waktu dan Lokasi, memuat waktu dan tempat pelaksanaan
- c. Wa.ktu Dan Lokasi kegiatan.
- d. Jenis Yang Diusulkan Jenis yang diusulkan, memuat bentuk dari pada hibah/bantuan sosial/bantuan yang diharapkan berupa uang, barang atau jasa.
Nilai/Rencana Anggaran Biaya
- Nilai/ Rencana Anggaran Biaya memuat rumusan perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya.
- f. Penutup Penutup, memuat rangkuman mengenai pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan kegiatan yang telah diuraikan dalam bagian sebelumnya.
- g. Tanda tangan yang disertai nama lengkap pemohon bantuan (pimpinan/ ketua) serta stempel/cap organisasi.
- 1.5 SISTEMATIKA PENYUSUNAN DOKUMEN YANG DIPERSAMAKAN DENGAN PROPOSAL UNTUK BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
- LAINNYA Sistematika Dokumen yang dipersamakan dengan Proposal, adalah
sebagai berikut :
Pendahuluan
Pendahuluan memuat :
- Dasar Hukum, memuat peraturan-peraturan yang mendasari bantuan keuangan dimaksud diberikan termasuk diantaranya petunjuk teknis (juknis) atau petunjuk pelaksanaan (juklak).
- Latar belakang, memuat gambaran umum mengenai fakta› fakta dan pennasalahan-permasalahan serta alasan-alasan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan perlunya bantuan pembiayaan.
- Maksud dan tujuan, memuat uraian / rumusan mengenai maksud dan tujuan yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan kegiatan.
- b. Rencana Pemanfaatan Rencana pemanfaatan, memuat uraian mengenai bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan.
- c. Waktu dan Lokasi Waktu dan Lokasi, memuat waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.
- d. Jenis yang Diusulkan Jenis yang diusulkan, memuat bentuk dari bantuan keuangan khusus yang diharapkan berupa uang.
- e. Nilai/Rencana Anggaran Biaya Nilai/ Rencana Anggaran Biaya memuat rumusan perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk rincian nama penerima dan alamtanya.
- memuat rangkuman mengenai pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan kegiatan yang telah
- f. Penutup Penutup, diuraikan dalam bagian sebelumnya.
- g. Tanda tangan yang disertai nama lengkap pemohon bantuan keuangan (kepala SKPD yang membidangi ) serta stempel SKPD yang membidangi.
. . -
'
1.6 LAMPIRAN PENDUKUNG :
- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Pemohon Bantuan/Pimpinan/Ketua yang masih berlaku;
- b. Fotokopi Akta Pendirian (khusus Badan Hukum, Organisasi Kemasyarakatan) dan bentuk lainnya (khusus Kelompok Masyarakat);
- c. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (khusus Organisasi Kemasyarakatan);
- d. Surat Keterangan Domisili;
- e. Susunan pengurus;
- f. Kartu Susunan Keluarga yang masih berlaku (khusus bantuan sosial kepada keluarga);
- g. Pakta lntegritas;
- h. Khusus untuk pembangunan fisik, melampirkan rencana dan gambar bangunan serta sertifikat tanah/bukti kepemilikan lainnya;
1. Surat Keterangan Terdaftar (khusus hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan).
- II. PERSYARATAlf DAN MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN SOSIAL TIDAK DIRENCANAKAN, BANTUAN KEUANGAN, BANTUAN KEUANGAN KHUSUS, BELANJA TIDAK TERDUGA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN (INVESTASI DANA BERGULIR)
II.I HIBAH
- a. Surat permohonan pencairan kepada Bupati melalui Kepala DPKD;
- b. Surat pertimbangan dari Kepala SKPD terkait yang menerangkan bahwa, pengajuan telah dilengkapi secara lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Keputusan Bupati tentang Pemberian hibah kepada Penerima bantuan beserta besarannya dan memuat daftar rekening .penerima;
- d. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang dilampiri Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan ditandatangani bersama Bupati dan Ketua Penerima Hibah bermaterai cukup;
., .~
~
- e. Pakta integritas yang ditandatangani ketua;
- f. Nomor rekening Bank Jatim yang masih aktif dan divalidasi oleh pejabat yang berwenang;
- g. Susunan pengurus yang masih aktif;
- h. Pengajuan dimasukkan ke dalam snelhecter plastik warna merah rangkap 4 {empat), dengan rincian masing-masing 2 (dua) bendel untuk DPKD, 1 (satu) bendel SKPD terkait dan 1 (satu) bendel . . ars1p penenma.
11.2 BANTUAN SOSIAL
- a. Surat permohonan pencairan kepada Bupati Situbondo melalui Kepala DPKD;
- b. Surat pertimbangan dari Kepala SKPD terkait yang menerangkan bahwa pengajuan telah dilengkapi secara lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Keputusan Bupati tentang Pemberian Bantuan Sosial kepada Penerima Bantuan Sosial beserta besarannya dan memuat daftar rekening Penerima;
- d. Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai SK Bupati;
- e. Pakta integritas yang ditandatangani Ketua/pimpinan;
- f. N omor rekening Bank J atim yang masih aktif dan divalidasi oleh pejabat yang berwenang;
- g. Susunan pengurus yang masih aktif;
- h. Pengajuan dimasukkan ke dalarn snelhecter plastik warna putih/bening rangkap 4 (empat), dengan rincian masing-masing 2 (dua) bendel untuk DPKD, 1 (satu) bendel SKPD terkait dan 1 (satu) bendel arsip penerima.
111.3 BANTUAN SOSIAL TIDAK DIRENCANAKAN
- a. Surat permohonan pencairan kepada Bupati Situbondo;
- b. Surat pertimbangan dari Kepala SKPD terkait yang menerangkan bahwa pengajuan telah dilengkapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Surat persetujuan Bupati tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial yang tidak direncanakan dari SKPD yang membidangi;
- d. Pakta integritas yang ditanda tangani Kepala SKPD yang membidangi;
- e. Nomor rekening Bank Jatim Bendahara Pengeluaran SKPD yang masih aktif dan divalidasi oleh pejabat yang berwenang;
- f. Pengajuan dimasukkan kc dalam snelhecter plastik warna putih/bening rangkap 4 (empat), dengan rincian masing-masing 2 (dua) bendel untuk DPKD, 1 (satu) bendel SKPD terkait dan 1 (satu) bendel arsip penerima.
II.4 BANTUAN KEUANGAN UMUM DAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
- a. Surat permohonan pencairan kepada Bupati Situbondo melalui Kepala DPKD;
- b. Surat pertimbangan dari Kepala SKPD terkait yang menerangkan bahwa pengajuan telah dilengkapi secara lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Keputusan Bupati Situbondo tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Penerima beserta besarannya dan memuat daftar rekening penerima;
- d. Pakta integritas yang dit.andatangani Kepala Desa dan/ atau Lurah (khusus Bantu.an Keuangan Kepada Desa dan/atau Kelurahan);
- e. Pakta integritas yang ditandatangani ketua parpol (khusus bantuan keuangan kepada partai politik);
- f. Proposal yang telah disetujui Bupati Situbondo atau dokumen yang dipersamakan dengan proposal dari SKPD yang membidangi (khusus bantuan keuangan yang bersifat khusus dan bantuan kepada partai politik);
- g. Nomor rekening Bank Jatim yang masih aktif dan divalidasi pejabat yang berwenang;
- h. Susunan pengurus yang masih aktif;
1. Pengajuan dimasukkan ke dalam snelhecter plastik warna kuning rangkap 4 (empat) dengan rincian masing-masing 2 (dua) bendel untuk DPKD, 1 (satu) bendel SKPD terkait dan 1 (satu) bendel arsip penerima.
II.5 BELANJA TIDAK TERDUGA
- a . Surat pennohonan dari SKPD terkait kepada Kepala BPBD yang dilengkapi :
- -RAB masing-masing SK.PD
- -Pakta Integritas Kepala SKPD
- b. Dokumen yang harus dilengkapi BPBD, diantaranya:
- Selain tersebut sebagaimana angka satu di atas, dilengkapi pula:
- -Rekapitulasi RAB yang di tandatangani oleh Kepala Pelak:sana BPBD
- Pertimbangan dari Kepala Pelaksana BPBD bahwa pengajuan telah dilengkapi secara lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- -Pakta Integritas Kepala Pelaksana BPBD
- c. Dari dokumen tersebut diatas sebagaimana angka satu dan dua , Kepala Pelaksana BPBD mengajukan usulan SK Bupati tentang Alokasi Belanja Tidak Terduga
- d. Syarat-syarat pencairan Belanja Tidak Terduga:
- Surat permohonan pencairan kepada Bupati melalui Kepala DPKD dari Kepala Pelaksana BPBD;
- Surat Pernyataan Bupati yang menerangkan telah terjadi bencana alam/ sosial/ penyakit di Kabupaten Situbondo;
- Surat pertimbangan dari Kepala SKPD Terkait yang menerangkan bahwa pengajuan telah dilengkapi secara lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- SK. Bupati tentang daftar penerima beserta besarannya dan memuat daftar rekening penerima.
- Pakta integritas yang ditanda tangani Kepala Pelaksana BPBD;
- Nomor rekening Bank Jatim yang masih aktif dan dilegalisir pejabat yang berwenang;
- Surat keputusan penunjukan bendahara ;
- Pengajuan dibungkus dalam snelhekter plastik dengan warna hijau rangkap 4 (empat) dengan rincian masing-masing 2 (dua) bendel untuk DPKD, 1 (satu) bendel SKPD terkait dan 1 (satu) bendel arsip penerima.
11.6 PENGELUARAN PEMBIA Y AAN (INVESTASI DANA BERGULIR)
- a. Surat permohonan pencairan kepada Bupati melalui Kepala DPKD;
- b. Surat pertimbangan dari Kepala SKPD terkait yang menerangkan bahwa pengajuan telah dilengkapi secara lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. SK Bupati tentang daftar penerima beserta besarannya dan memuat daftar rekening penerima;
- d. Pakta integritas yang ditanda tangani ketua;
- e. Nomor rekening Bank Jatim yang masih aktif dan dilegalisir pejabat yang berwenang;
- f. Susunan pengurus yang masih aktif;
- g. Pengajuan dimasukkan ke dalam snelhecter plastik warna biru rangkap 4 (empat), dengan rincian masing-masing 2 (dua) bendel untuk DPKD, 1 (satu) bendel SKPD terkait dan 1 (satu) bendel arsip penerima.
PERSYARATAII DAR IIEKAIIISIIE PBIIYAIIP.AIAII PERTAIIGGUIIOJAWABAII
Persyaratan dan Mekanisme Penyampaian Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:
- a. Surat pengantar dari Penerima yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala PPKD dengan tembusan Kepala SKPD Terkait;
- b. Buku Kas Umum yang disusun setiap akhir bulan yang disertai bukti› bukti yang lengkap dan syah sesuai dengan peraturan perundang› undangan;
- c. Melampirkan SP2D dan bukti transfer yang dananya telah cliterima oleh Penerima;
- d. Melampirkan salinan SK Bupati tentang Pemberian Bantuan kepada Penerima beserta besarannya dan memuat daftar rekening Penerima;
- e. Melampirkan hasil verifikasi dari SKPD (sesuai dengan juknis/juklak program/kegi.atan);
- f. Melampirkan salinan bukti pembayaran pajak yang telah dilegilisir pejabat yang berwenang;
- g. Penyusunan SPJ hendaknya dimasukkan ke dalam snelhecter plastik dengan warn.a sebagai berikut:
8. Warna merah Hibah.
9. Warna putih
10. Bantuan Sosial.
11. Wamahijau
12. Bantuan Keuangan.
13. -Warn.a biru. Pengeluaran
Belanja Tidak Terduga dan Pembiayaan
- h. Penyusunan SPJ dibuat dalam rangkap 3 (tiga), disampaikan kepada:
- ~
- -Bupati melalui Kepala DPKD;
- -SKPD terkait;
- -Salinan untuk Arsip Penerimva.
IV. KE\YAJIBAII PEIIU!IGUTAN DAIi PENYETORAN PAJAK
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang› Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang› Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.03/2008 tentang Badan-Badan dan Orang Pribacli Yang Menjalankan Usaha Mikro dan Kecil Yang Menerima Harta Hibah, Bantuan Atau Sumbangan Yang Tidak Tennasuk Obyek Pajak Penghasilan, bahwa ketentuan kewajiban perpajakan atas pelaksanaan hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan sesuai ketentuan berikut ini :
- a. Bendahara Umum Kas Daerah dan Bendahara Pengeluaran PPKD tidak wajib memotong PPh dan PPN atas pelaksanaan pemberian hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan.
- b. Kewajiban pemotongan/pemungutan PPh/PPN ada pada Bendahara Organisasi/Lembaga ketika belanja barang danjasa dilaksanakan.
- Penghasilan pegawai tetap yang bersifat teratur, seperti Bantuan PTKPD, Honorarium Guru Swasta, Guru Pendidik PAUD dan sejenisnya yang dialokasikan setiap bulan, meskipun tidak dibayarkan secara bulanan, pemotongan pajak penghasilannya (PPb 21) menyesuaikan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PfKP) masing-masing pegawai, dengan ketentuan PrKP sebagai berikut:
- c. Apabila Honorarium yang sifatnya merupakan insentif atau tambahan dan hanya diberikan dalam hal pegawai tersebut melaksanakan pekerjaan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi
- Untuk diri wajib pajak orang pribadi
- Tambahan wajib pajak yang kawin
: Rp. 15.840.000
: Rp. 1.320.000
- Tambahan untu.k setiap anggota keluarga : Rp. 1.320.000
penghasilan dan bersifat tidak berkesinambungan, maka penghasilan tersebut clipotong PPh 21 sebesar 5 % (lima persen) penghasilan bruto.
- d. Sedangkan honorarium yang tersebut huruf d, di atas diberikan kepada peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keilrutsertaannya dalam suatu. kegiatan, maka atas penghasilan tersebut dipotong PPh 21 sebesar 5 % (lima persen) dari penghasilan bruto.
- e. Atas pembayaran yang dilalrukan oleh kelompok/organisasi/lembaga/ Partai Politik dll atas pembelian barang (misalnya pembelian 20 juta), maka organisasi/lembaga tersebut tidak boleh memungut PPh 22 dan PPN karena tidak ditunjuk sebagai Pemungut PPh 22 dan PPN, tetapi kewajiban.nya adalah membayar PPN yang dipungut oleh penjual.
- f. Apabila kelompok/ organisasi/lembaga/Partai Politik dll melakukan pembelian jasa yang merupakan obyek PPh 23 dan obyek PPh final, maka wajib memungut dan menyetor pajak yang terutang.
V. FORMAT PENGAJUAN USULAN PROPOSAL DARI ORGANJSASI/ LEMBAGA
V.I Contoh Format Usulan/Proposal Hibah/Bansos
KOP ORGANISASI/LEMBAGA
Situbondo, ... 2014
Kepada Yth. Bpk. Bupati Situbondo di-
SITUBONDO
Sehubungan dengan upaya percepatan pembangunan dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Desa ... Kecamatan ... di wilayah Kabupaten Situbondo, dan dalam rangka menunjang kegiatan Kelompok / Lembaga / Organisasi / Pemerintah ... 1 kami mengharapkan kiranya dapat diberikan bantuan dalam bentuk hibah berupa Uang/Barang/Jasa sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi kami dapat berjalan secara optimal dan berperan aktif dalam percepatan pembangunan daerah dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan didaerah.
I""\. Hibah dimaksud akan dipergunakan untuk kegiatan:
...
,
.
... .
.
... .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dst
Berkaitan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kiranya berkenan untuk dapat membantu kami dalam bentuk pemberian hi bah ... . Sebagai bahan pertimbangan Bapak, terlampir kami sampaikan proposal permohonan hibah dimaksud.
Demikian pennohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.
Hormat kami, Pemohon
(Ketua Kelompok/ Lembaga/ Organisasi/
Perorangan)
V.2 Contoh Format Daftar Penerima Hibah Dan Jumlah Yang Disalurkan Pemerintah Kabupaten Situbondo
DAFTAR PENERIMA HIBAH DAN JUMLAH YANG DISALURKAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
| NO | PENERIMA HIBAH | JUMLAH (Rp} |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 2 | 3 | |
| 1 | POKMAS MAWAR | 5.000.000,00 |
| 2 | KPUD | 8.750.000,00 |
| 3 | ARMANDO | 3.000.000,00 |
| 4 ... ■■ •• ■■ ■■ ■ ■ ■ ■■ | - | ••••••••••• |
| . .. ... ... .. .. .. ... .. .. . .. . . . .. .. .. . .. . .. .. ... 5 | - | |
| ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | - | 6 |
| ... ,, ... | - | 7 |
| ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | - | 8 |
| •••••••••••••• ■ f ... ■ dst | - | ■ ... ' •••• |
| JUMLAH 16.750.000,00 | JUMLAH 16.750.000,00 | JUMLAH 16.750.000,00 |
••.-
..
--
,,,...,,,
VI. CONTOH FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL BESERTA DOKUMEN KELENGKAPANNYA
VI.1 Hibah
LAPORANPENGGUNAANDANA HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA OLEH KPUD KABUPATEN SITUBONDO TRIWULAN : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TA ... .
Kepada Yth. BAPAK BUPATI SITUBONDO Cq. KEPALA DPKD
di
SITUBONDO
Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati Situbondo Laporan Penggunaan Dana Hibah untuk (KPUD) Kab. Situbondo Triwulan ... sejumlah Rp ... ( ... )
Dana Hibah yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukannya dengan rincian segai berikut:
RINCIAN PENGGUNAAN DANA HIBAH TRIWULAN ...
| NO | PENGGUNAAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|--------|------------------------------------------------|----------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Percetakan Daftar Pemilih | Rp. | |
| 2 | Pengadaan Kotak Suara | Rp. | |
| 3 | •••••••••• t ... ■ ... | Rp. | |
| 4 | • • • • .. • • • • • ■ ... ■ ... | Rp. | |
| 5 | ... , ... | Rp. | |
| 6 | ... | Rp. | |
| 7 | • • • ■ •••••• ■ ••• • •••• ■ ... | Rp. | |
| 8 | ... | Rp. | |
| 9 | ... , .. , ... | Rp. | |
| 10 | • ■ ••••••••••••••• '1'' f • '1' '' • t. | Rp. | |
| 11 | ••t••t •••• , ... | Rp. | |
| 12 | Dst• | Rp. | |
| JUMLAH | JUMLAH | Rp. | |
Demikian disarnpaikan untuk menjadi maklum
Hormat Kami,
Penerima Hibah
' '
...
...
VJ.2 Bantuan Sosial
LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANSOS BERUPA UANG YANG DITERIMA OLEH ... . TRIWULAN : ________________ TA ... .
Situbondo, ... .
Kepada Yth Bapak BUPATI SITUBONDO Cq. Kepala DPKD
di
SITUBONDO
Bersama ini kami- sampaikan kepada Bapak Bupati Situbondo Laporan Penggunaan Dana Bansos untuk triwulan... sejumlah Rp ... ( ... Rupiah )
Dana Bansos yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukkannya dengan rincian sebagai berikut:
RINCIAN PENGGUNAAN DANA BANSOS TRIWULAN
... .
| NO | PENGGUNAAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|-------|----------------------------------------|----------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Makanan dan Minuman anggota pantijompo | Rp. | |
| 2 | Pengadaan Perabot Panti Jompo | Rp. | |
| 3 | Pemeliharaan Rumah Panti Jompo | Rp. | |
| 4 | Ost | Rp. | |
| TOTAL | TOTAL | Rp. | |
Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.
Hormat kami Penerima Bansos
Vl.3 CONTOH FORMAT DOKUMEN KELENGKAPAN
BUKTI PENGELUARAN UANG
NOMOR :
TERIMADARI
SEJUMLAH
UNTUK PEMBAYARAN
KODE REKENING :
•••...•••••...•
TANGGAL:
BUPATI SITUBONDO
Rp.8. 750.000 DELAPAN JUTA TUJUH RA TVS LIMA PULUH RIBU RUPIAH
BANTUAN BELANJA HIBAH KEPADA{ KPUD) KAB. SITUBONDO
SITUBONDO, ••••.•••.•• ,
(SEKRETARIS KPUDJ KAB. SITUBONDO
•••••••••••••••••••••••••••••••••
VI.4 CONTOH SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB
KOPLEMBAGA
...
,.
.
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB
Sa.ya yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama
.
...
Jabatan
Bertindak untuk dan atas nama
Dalam rangka pelaksanaan belanja hibah atas kegiatan ... ... ... Tahun Anggaran 2014, dengan m1 menyatakan bahwa :
1. Dana hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah ( NPHD) yang ditanda tangani oleh pihak pertama dan pihak kedua.
2. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam pakta integritas ini, bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Situbondo, ... .
Lembaga Penerima
Ketua
VII. CONTOH FORMAT NPHD HIBAH (UKURAN KBRTAS A4) VII.1 Hibah Berupa Uang
PERJANJIAN HIBAH DAERAH
Antara
PEMERINTAH KABUPATEN SJTUBONDO
dengan
KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS)"
... "
NOMOR:
... .
NOMOR:
... .
TENTANG
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••,••••••••••••••••••••••••
Pad a hari ini, ... , Tanggal ... , Bulan ... , Tah un ... , bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jalan PB. Sudirman Nomor 1 Situbondo, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
- I. H. DADANG WJGIARTO, S.H, Jabatan Bupati Situbondo, berkedudukan di Jl. PB. Sudirman Nomor 1 Situbondo, dalam perbuatan hukum ini dari dan karenanya sah secara hukum bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Situbondo, yang selanjutnya disebut ... . PJHAK KESA TU.
II.
(NAMA
KETUA),
Jabatan
Ketua
Kelompok
Masyarakat
(Pokmas)
",
beralamat
di
RT ... /RW...
Desa
... .
Kecamatan ... Kabupaten Situbondo, dalam perbuatan hukum ini
dari dan karenanya sah secara hukum bertindak untuk dan atas nama
Kelompok
Masyarakat
(Pokmas)
" ...•...• "
Desa
... ..
Kecamatan ... Kabupaten
Situbondo,
selanjutnya
disebut ...
. PIHAK KEDUA.
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut juga KEDUA BEL.AH PJHAK saling mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Hibah Daerah, dengan memperhatikan ketentuan:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
-•--
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ten.tang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah ~engan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengdolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah se bagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran ... ;
13. Peraturan Bupati Nomor Tahun ten tang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran ... ;
14. Peraturan Bupati Situbondo Nomor ... Tahun ... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran ... ;
15. Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/ ... /P/004.2/ ... tentang Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, dan Pengeluaran Pembiayaan Sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Ka bu paten Situbondo Tahun Anggaran ... .
Berdasarkan hal-hal dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, KEDUA BELAH PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Hibah paerah sebagaimana diatur dalarn pasal-pasal berikut:
~
,- . .
~
~
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 1

RUANG LINGKUP
Ruang lingkup perjanjian ini adalah Hibah Daerah dari Pemerintah Kabupaten Situbondo kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas) " .•..••... " Desa ... Kecamatan .. ... Kabupaten Situbondo berupa uang s~besar Rp. . . . . . . . . . . . . . ... ,- ( ... ... ... ... ) untuk pelaksanaan Hibah Daerah Bantuan ... Kabupaten Situbondo Tahun ... berupa hibah modal usaha yang bersifat bantuan hibah yang tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus bagi PIHAK KESATU.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN
- ( 1) Maksud Perjanjian Hibah Daerah ini adalah sebagai kepedulian Pemerintah Daerah dalam mendukung upaya peningkatan penguasaan tekonolo'gi bagi masyarakat melalui Hibah Daerah Program
- (2) Tujuan Perjanjian Hibah Daerah ini adalah untuk :
. ... '
b .
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,
.. ,
C.
• . . . . . . . .. .. ... .. ... ... .
KEDUDUKAN KEDUA BELAH PIHAK
- (1) PIHAK KESATU Rp ... ... ... ,- ( ... •••••• ... ).
- adalah pemberi Hibah Daerah berupa uang sebesar
- (2) PIHAK. KEDUA adalah penerima Hibah Daerah dari berupa uang sebesar Rp . ... ,- ( ... ).
- PIHAK KESATU
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAD KEDUA BELAH PIHAK
PIHAK KESATU :
- a. menyerahkan uang sebesar Rp ... ,- ( ... ) sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 1 kepada PIHAK KEDUA ;
- b. menerima Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan Dana Hibah Daerah disertai bukti-bukti terlampir dengan waktu 3 (tiga) bulan setelah penerimaan hibah dan selambat-lambatnya tanggal IO Januari Tahun Berikutnya dari PIHAK KEDUA ;
- c. men,erima sisa penggunaan Dana Hibah Daerah yang tidak dapat direalisasikan oleh PIHAK KEDUA selambat-lambatnya tanggal 10 Januari Tahun Berikutnya melalui Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Situbondo;
~
-.~
'
~
- d. melalui SKPD terkait melakukan evaluasi dan monitoring atas penggunaan dana Hibah Daerah sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Hibah Daerah oleh PIHAK KEDUA;
- e. menunda pencairan dana hibah daerah apabila PIHAK KEDUA tidak atau belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
PIHAK KEDUA :
- a. menerima uang sebesar Rp. .. ... ... , ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hanya untuk pelaksanaan Hi bah Daerah Bantuan ... ;
- b. bertanggungjawab penuh terhadap pengelolaan Dana Hibah Daerah sesuai dengan rincian Proposal/Rencana Anggaran Belanja (RAB)/Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- c. menyampaikan Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan Dana Hibah Daerah disertai bukti-bukti terlampir kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo · dengan tembusan kepada Dinas ... . Kabupaten Situbondo dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah penerimaan hibah dan selambat-lambatnya tanggal 10 Januari Tahun Anggaran berikutnya kepada PIHAK KESATU;
- d. menyetorkan sisa penggunaan Dana Hibah Daerah yang tidak dapat direalisasikan kepada PIHAK KESATU selambat-lambatnya tanggal 10 Januari Tahun Anggaran berikutnya melalui Rekening Kas Daerah, Penierintah Kabupaten Situbondo.
Pasa15
KETENTUAN LAIN-LAIN
- ( 1) Togas dan tanggung jawab KEDUA BELAK PIHAK dalam Perjanjian Kerjasama ini tidak berakhir karena sebab meninggalnya atau berakhimya masa jabatan KEDUA BELAH PIHAK.
- (2) Apal:;&gt;ila salah satu pihak meninggal dunia atau berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam ayat {1}, maka tugas dan tanggung jawabnya wajib dilaksanakan oleh Pengganti Hak . (Rechtsopvolge,) dari masing-masing pihak.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

SANKSI
PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajiban laboran penggunaan hibah dapat dikenakan sanksi:
- a. Ganti rugi dan pengembalian dana;
2. b: Penundaan realisasi dan/ atau penghentian sementara bantuan yang diberikan;
- c. Tidak diperbolehkan untuk menerima program dalam bentuk apapun yang dibiayai oleh Keuangan Negara;
~
- d. Pidana, setelah melalui proses hukum seperti penyelidikan, penyidikan, peradilan dan lainnya.
PENUTUP
- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan belum disebutkan dalam Perjanjian Hibah Daerah ini akan diatur dan ditetapkan kemudian . dalam Perjanjian Tambahan/ Perubahan {Addendum) oleh QDUA BEL.AH PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini termasuk dalam lampiran-lampirannya;
- (2) Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dengan sebenar-benamya di Situbondo pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal Perjanjian ini, dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing 2 (dua) rangkap dibubuhi materai yang cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh KEDUA BEL.AH PIHAK dengan membubuhi cap/ stempel instansi.
PIHAK KEDUA,
PIHAKKESATU,
NAMAKETUA H. DADANG WIGIARTO, S.H
.-• -.
VII.2 Hibah Berupa Baran:c
PERJANJIAN HIBAH DAERAH
Antara
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
Dengan
~
- •.-
. KELOMPOK MASYARA.KAT (POKMAS)" ... "
NOMOR:
... .
?fOMOR:
... .
TENTANG
••• •••••• ••••••••••
•••••
••••• •••••• •••••• ••••• ••••••• ••••••••••
••••••••••••
••
\_ Pada hari ini, ... , Tanggal ... , Bulan ... , Tahun ... ... , •bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jalan PB. Sudirman Nomor 1 Situbondo, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
- I. H. DADANG WIGIARTO, s.• H, Jabatan Bupati Situbondo, berkedudukan di Jl. PB. Sudirman Nomor 1 Situbondo, dalam perbuatan hukum ini dari dan karenanya sah secara hukum bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Situbondo, yang selanjutnya disebut ... . PIHAK KESATU.
II.
(NAMA
KETUA),
Jabatan
Ketua
Kelompok
Masyarakat
(Pokmas)
" ... ",
beralamat
di
RT ... . / RW... ..
Desa
... ... .
Kecamatan ... Kabupaten Situbondo, dalam perbuatan hukum ini
dari dan karenanya sah secara hukum bertindak untuk dan atas nama
Kelompok
Masyarakat
(Pokmas)
" ... "
Desa
... .. ... ... .
Kecamatan ... Kabupaten
Situbondo,
selanjutnya
disebut ..•...
... ... ... PIHAK KEDUA.
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut juga KEDUA BELAH PIHAK saling mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Hibah Daerah, dengan memperhatikan ketentuan:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagairnana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. ~eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nornor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran ... ;
14. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran ... ;
15. Peraturan Bupati Situbondo Nomor ... Tahun ... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran ... ;
16. Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/ ... /P/004.2/ ... tentang Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, dan Pengeluaran Pembiayaan Sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah {APBD) Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran ... .
Berdasarkan hal-hal dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, KEDUA BEL.AH PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut:
.-• . -
••.~
RUANO LINGKUP
Ruang lingkup perjanjian ini adalah Hibah Daerah dari Pemerintah Kabupaten Situbondo kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas) " " D ••• •• ••• •• •• •••••••• •••• esa ... Kecamatan . . . . . . . . . . . . . . Kabupaten Situbondo berupa (jenis barang) ... untuk pelaksanaan Hibah Daerah Bantuan .. . . .. . . . . . . . . . Ka bu paten Situbondo Tahun .. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . .. yang bersifat bantuan hibah yang tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus bagi PIHAK KESATU.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN
- (1) Maksud Perjanjian Hibah Daerah ini adalah sebagai kepedulian Pemerintah Daerah dalam mendukung upaya peningkatan penguasaan tekonologi bagi masyarakat melalui Hibah Daerah Program
• ••• ••• • • ••••••••••••••••••••• •••• •••
t
•
• • •••• •• • •••• ••• •••
- (2) Tujuan Perjanjian Hibah Daerah ini adalah untuk :
• •
I
t
t
t
f
♦
•
•
•
♦
t
I
f
I
f
•
♦
•
♦
t
♦ ♦ ♦ ♦ ♦
•
•
•
t
f
I
t
f
•
•
•
•
f
♦
t
t
t
t
J
. .. ... ... ... '
. ... ... ... ... .. ... ... ... ... .. .
KEDUDUKAN KEDUA BELAH PIHAK
- (1) PIHAK KESATU adalah pemberi Hibah Daerah berupa {jenis barang)
- (2) P1HAK KEDUA adalah penerima Hibah Daerah dari ~rupa (jenis barang) ... .
3. PIHAK KESATU
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KEDUA BELAH PIHAK
( 1) PIHAK KESATU :
- a. menyerahkan barang berupa (jenis barang) ... sebagaimana dimaksud dalam Pasal · I kepada PIHAK KEDUA ;
- b. menerima Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan Dana Hibah Daerah disertai bukti-bukti terlampir dengan waktu 3 (tiga) bulan setelah penerimaan hibah dan selambat-lambatnya tanggal 10 Januari Tahun Berikutnya dari PIHAK KEDUA ;
- c. melalui SKPD terkait melakukan evaluasi dan monitoring atas penggunaan dana Hibah Daerah sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Hibah Daerah oleh PIHAK KEDUA·;
- d. menunda penyerahan hibah daerah apabila PIHAK KEDUA tidak atau belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
:-
'
.
(2) PIHAK KEDUA :
- a. menerima barang berupa (jenis barang) ... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hanya untuk pelaksanaan Hibah Daerah Bantuan ... ;
- b. bertanggungjawab penuh terhadap pengelolaan Hibah Daerah sesuai dengan rincian Proposal/Rencana Anggaran Belanja (RAB)/Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- c. tidak menjual, mengalihkan atau memindahtangankan bantuan hibah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada pihak lain;
- d. menyampaikan Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan Hibah Daerah disertai bukti-bukti terlampir kepada Bupati melalui · Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo dengan tembusan kepada Dinas ... Kabupaten Situbondo dalam waktu 3 (tiga} bulan setelah penerimaan hibah dan selambat› lambat~ya tanggal 10 Januari Tahun Anggaran berikutnya kepada PIHAK KESATU.
KETENTUAN LAIN-LAIN
- ( l') Tugas dan tanggung jawab KEDUA BELAH PIHAK dalam Perjanjian Kerjasama ini tidak berakhir karena sebab meninggalnya atau berakhirnya masa jabatan KEDUA BEL.AH PIHAK.
- (2) Apabila salah satu pihak meninggal dunia a tau berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tu.gas dan tanggung jawabnya wajib dilaksanakan oleh Pengganti Hak {Rechtsopuolgei; dari masing-masing pihak.
SANKSI
PIHAK KEDUA yang tidak rilelaksanakan kewajiban laporan penggunaan hibah dapat dikenakan sanksi;
- a . Ganti rugi dan pengembalian dana;
- b. Penuridaan realisasi dan/ atau penghentian sementara bantuan yang dinerikan;
- c. Tidak diperbolehkan untuk menerima program dalam bentuk apapun yang dibiayai oleh Keuangan Negara;
- d. Pidana, setelah melalui proses hukum seperti penyelidikan, penyidikan, peradilan clan lainnya.
I""'\
Pasa17
PENUTUP
- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan belum disebutkan dalam Perjanjian Hibah Daerah ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Perjanjian Tambahan/Perubahan (Addendum) oleh KEDUA BEL.AH PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini termasuk dalam lampiran-lampirannya.
- (2) Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dengan sebenar-benarnya di Situbondo pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal Perjanjian ini, dalam rangkap 3 (tiga} masing-masing 2 (dua) rangkap dibubuhi materai yang cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yarig sama setelah ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK dengan membubuhi cap/stempel instansi.
PIHAK KEDUA, PIHAKKESATU,
NAMAKETUA
H. DADANG WIGIARTO, S.H
VIII. CONTOH FORMAT REKOMENDASI SKPD
VIII. I Hibah
KOPSKPD
Situbondo, ... .
Nomor
Sifat
: xxxxx
: Penting
Kepada
Yth. Bapak Bupati Situbondo Melalui Tim Aggaran Pemerintah Daerah KabupatenSitubondo
Lampiran
-
di-
Prihal
: Rekomendasi Pemberian
Hibah
SITUBONDO
Membaca proposal yang diajukan oleh... .. melalui surat nomor ... tanggal ... , setelah dilakukan evaluasi terhadap proposal pemohon yang meliputi penilaian antara lain:
| NO | URAIAN | PENILAIAN | PENILAIAN |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | KelenrzkapanAd.ministrasi | Lenrzk:ap | Tdk Lemzkap |
| 2 | Domisili | Jelas | Tdk Jelas |
| 3 | Keberadaan Organisasi | Fiktif | Tdk Fiktif |
| 4 | Kepenirurusan (masyarakat) | Jelas | Tdk Jelas |
| 5 | Sekretariat tetap {organisasi kemasvarakatanl | Ada | Tdk ada |
| 6 | Organisasi Terdaftar di Bakesbangpol dan Linmas (organisasi kemasyarakatanl | Ya | Tidak |
| 7 | Nilai vanli':diaiukan | Waiar | TdkWajar |
| 8 | Kepemilikan Tanah ( khusus konstruksi ) | Sah | Tdk Sah |
| 9 | Pernah menerima hibah dari pemerintah Kah. Situbondo | Pemah | Belum Pemah |
| 10 | Pengelompokan penerima Hibah: | Pemerintah | Pemerintah |
| 10 | Pengelompokan penerima Hibah: | Pemerintah Lainnya | Daerah |
| 10 | Pengelompokan penerima Hibah: | Perusahaan Daerah | Perusahaan Daerah |
| 10 | Pengelompokan penerima Hibah: | Masvarakat | Masvarakat |
| 10 | Pengelompokan penerima Hibah: | Organisasi Kemasvarakatan | Organisasi Kemasvarakatan |
Catatan:
Usulan Pemohon : Barang ... Uang
Rp ... .
Usulan SKPD
: Barang ... Uang
Rp ... .
Kesimpulan :
Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, dapat disetujui terhadap proposal yang diajukan.
Demikian untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut sesuai prioritas dan kemampuan Keuangan Daerah.
TANDA TANGAN TIM EVALUASI
1.
...
2.
Dst ...
KEPALA SKPD ... .
Nama Nip.
PEMOHON
Nama
KOPSKPD
Situbondo, ... .
Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal
:XXXXX
: Penting
Kepada,
Yth. Bapak Bupati Situbondo Melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah KabupatenSitubondo
: Rekomendasi Pemberian
.,.B=a,.,,.,n...,t=u=a..,n"""S=o=s=ial=-----
Di -
SITUBONDO
Membaca proposal yang diajukan oleh ... melalui surat nomor... tanggal ... , setelah dilakukan evaluasi terhadap proposal pemohon yang meliputi penilaian antara lain:
| NO | URAIAN | PENILAIAN | PENILAIAN | PENILAIAN |
|------|--------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------|
| 1 | Kelene:kaoan Administrasi | Lene:kao | Tdk Lenl!kap | |
| 2 | Domisili. | Jelas | Tdk Jelas | |
| 3 | Identitas Inclividu, Keluare:a | Jelas | Tdk Jelas | |
| 4 | Keberadaan Organisasi (lembaga non oemerintahanl | Fiktif | Tdk Fiktif | |
| 5 | Kepengurnsan (lembaga non oemerintahanl | Jelas | TdkJelas | |
| 6 | Nilai yang diaiukan | Waiar | TdkWaiar | |
| 7 | Pemah menerima Bantuan sosial dari Pemda | Pemah | Belum Pernah | |
| 8 | Pengelompokan penerima Bantuan Sosial : | Individu | Individu | |
| 8 | Pengelompokan penerima Bantuan Sosial : | Keluanza | Keluanza | |
| 8 | Pengelompokan penerima Bantuan Sosial : | Masvarakat | Masvarakat | |
| 8 | Pengelompokan penerima Bantuan Sosial : | Lembaga pemerintahan | non | |
catatan:
Usulan Pemohon : Barang ... Uang Rp ... .
Usulan SKPD
: Barang ... ... Uang Rp ... ... .
Keslmpulan :
Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, dapat disetujui terhadap proposal yang diajukan. Demikian untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut sesuai prioritas dan kemampuan Keuangan Daerah.
TANDA TANGAN TIM EVALUASI
1.
...
2.
Dst ...
KEPALA SKPD ... ..
Nama
Nip.
Pemohon
Nama
VIII.3 Bantuan Keuangan Khusus
KOPSKPD
Situbondo, ... ... . .
Kepada,
Yth. Bapak BupatiSitubondo
Melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah KabupatenSitubondo
di-
Nomor
Sifat
Lampiran
. Prihal
Kepada,
:XXXXX
: Penting
Yth. Bapak BupatiSitubondo
:
Rekomeodasl Pemberlan Bantuan Keuaogan Khusus
Melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah KabupatenSitubondo
di-
SITUBONDO
Mcmbaca proposal yang diajukan oleh ... melalui surat nomor... tanggal ... , setelah dilakukan evaluasi terhadap proposal pemohon yang meliputi penilaian antara lain :
| NO | . URAIAN | PENILAlAN |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1 | Kelenakapan Administrasi | Lemzkap Tdk Lemzkap |
| 2 | | TdkJelas |
| 3 | Domisili Jelas Identitas Individu, Keluarga Jelas | Tdk Jelas |
| 4 | Keberadaan Organisasi Fiktif (lembaga non oemerintahan) | Tdk Fiktif |
| 5 | Kepengurusan (lembaga Jelas non oemerintahan) | Tdk Jelas |
| 6 | Nilai yang diaiukan Wajar | TdkWajar |
| 7 | Pemah menerima Bantuan Pemah sosial dari Pemda | Belum Pemah |
| 8 | Pengelompokan penerima | lndividu |
| 8 | Bantuan Sosial : | Keluar2a |
| 8 | Pengelompokan penerima | Masvarakat |
| 8 | Pengelompokan penerima | Lembaga non pemerintahan |
catatao:
Usulan Pemohon
Usulan SKPD
Uang Rp ... .
Uang
Rp ... .
Kesimpulan:
Berdasarkan basil evaluasi tersebut diatas, dapat disetujui terhadap proposal yang diajukan.
Demikian untuk menjadi bahan pertimbangan lebih Ian.jut sesuai prioritas dan kemampuan Keuangan Daerah.
TANDA TANGAN TIM EVALUASI
1.
... . ...
2.
Ost ...
KEPALA SKPD ... .
Nama
Nip.
Pemohon
Nama
VIJI.4 Belanja Tidak Terduga
KOPSKPD
Situbondo, ... ..
Nomor
Sifat
Lampiran
Prihal
: xxxxx
: Penting
: Rekomendasi
Belanja Tidak Terduga
Kepada,
Yth. Bapak BupatiSitubondo Melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah KabupatenSitubondo
di-
SITUBONDO
Berdasarkan data yang dikirimkan oleh :
1 ... ..
2.
3.
| NO | URAIAN | PENILAIAN |
| | | |
Berdasarkan basil evaluasi tersebut diatas, dapat disetujui terhadap permohonan usulan belanja tidak terduga yang diajukan. Demikian untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut sesuai prioritas dan kemampuan Keuangan Daerah.
Situbondo, ... ..
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo
Nama
Nip.
TANDA TANGANTIM EVALUASI
1.
...
1.
2.
.
...
2.
3.
• ••••••••••••• ,
ttf
3.
, - ~ .
r\
CONTOH PERTIMBANGAN TAPD DAN PERSETUJUAN TAPD
IX. IX.I Hibah
SERITA ACARA PERTIMBANGAN TAPD KABUPATEN SITUBONDO ATAS PEMBERIAN HlBAH BERUPA UANG DAN BARANG/JASA TAHON ... .
NO MOR
: ________________ .
Memperhatikan :
- I. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Surat Rekomendasi SKPD ... Ka bu paten Situbondo Nomor: ________________ Tanggal ... .
Pada hari ini ... Tanggal ... ... ... ... , telah dilaksanakan rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo tentang pertimbangan terhadap pemberian hibah berupa uang dan/ a tau barang/ jasa Tahun Anggaran . . . . . . . . . . . . . . . yang telah memperoleh rekomendasi SKPD-yang membidangi.
Adapun jenis hibah berupa uang dan/atau barang/jasa akan diberikan kepada Pemerintah, Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan dengan pertimbangan sebagai berikut:
- a. memiliki kepengurusan yang jelas;
- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo;
- c. memiliki Sekretariat tetap;
- d. bagi Organisasi Kemasyarakatan telah terdaftar pada Badan Kesbangpol Kabupaten Situbondo.
Sedangkan daftar nama penerima hibah dan besarannya sebagaimana terlampir.
Demikian Pertimbangan TAPD Kabupaten Situbondo untuk diperguna.kan sebagaimana mestinya.
| NO | TAPD | TANDA TANGAN | NO | TAPD | TANDA TANGAN |
|------|--------|----------------|------|--------|----------------|
| 1 | | | 6 | | |
| 2 | | | 7 | | |
| 3 | | | 8 | | |
| 4 | | | 9 | | |
| 5 | | | 10 | | |
. .
-
IX.2 Bantuan Sosial
DERITA ACARA PERTIMBANGAN TAPD KABUPATEN SITUBONDO ATAS PEMBERIAN BANTUAN SOSJAL BERUPA UANG DAN BARANG/JASA TAHUN ... .
NOMOR
: ________________ .
Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Surat Rekomendasi SKPD ... Kabupaten Situbondo Nomor : ________________ Tanggal ... .
Pada hari 1m . .. .. . . . . . . Tanggal ... , telah dilaksanakan rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo tentang pertimbangan terhadap pemberian bantuan sosiasl berupa uang dan/atau barang/jasa Tahun Anggaran . . . . . . . . . . . . . . . yang telah memperoleh rekomendasi SKPD yang membidangi.
Ada pun jenis bantuan sosial berupa uang dan/ atau barang/ jasa akan diberikan kepada individu, keluarga, masyarakat dan lembaga non pemerintahan dengan pertimbangan sebagai berikut:
- a. memiliki identitas yang Jelas;
- b. berdomisili dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo;
- c. memiliki kepengurusan yang jelas.
Sedangkan daftar nama penerima bansos dan besarannya sebagaimana terlampir.
Demikian Pertimbangan TAPD Kabupaten Situbondo untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .
| NO | TAPD | TANDA TANGAN | NO | TAPD | TANDA TANGAN |
|------|--------|----------------|------|--------|----------------|
| 1 | | | 6 | | |
| 2 | | | 7 | | |
| 3 | | | 8 | | |
| 4 | | | 9 | | |
| 5 | | | 10 | | |
n
IX.3 Bantuan Keuangan Khusus
BERITA ACARA PERTIMBANGAN TAPD KABUPATEN SITUBONDO ATAS PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS TAHON ... .
NOMOR
: ________________ .
Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari A.nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Surat Rekomendasi SKPD ... ... Kabupaten Situbondo Nomor : ________________ Tanggal ... .
Pada hari m1 . .. .. . . . .. . Tanggal ... &gt; telah dilaksanakan rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo tentang pertimbangan terhadap pemberian bantuan sosial berupa uang dan/ atau barang/ jasa Tahun Anggaran . .. . . . . . . .. .. . . yang telah memperoleh rekomendasi SKPD yang membidangi.
Adapun jenis bantuan sosial berupa uang dan/ atau barang/ jasa akan diberikan kepada individu, keluarga, masyarakat dan lembaga non pemerintahan dengan pertimbangan sebagai berikut:
- a. memiliki identitas yang jelas;
- b. berdomisili dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo;
- c. memiliki kepengurusan yang jelas.
Sedangkan daftar nama penerima bansos dan besarannya sebagaimana terlampir.
Demikian Pertimbangan TAPD Kabupaten Situbondo untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
| NO | TAPD | TANDA TANGAN | NO | TAPD | TANDA TANGAN |
|------|--------|----------------|------|--------|----------------|
| 1 | | | 6 | | |
| 2 | | | 7 | | |
| 3 | | | 8 | | |
| 4 | | | 9 | | |
| 5 | | | 10 | | |
..
•""'
IX.4 Belanja Ticlak Terduga
SURAT PERSETUJUAN TAPD KABUPATEN SITUBONDO ATAS PEMBERIAN BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ... .
Memperhatikan:
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan. Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Surat Rekomendasi SKPD . . . . . . . . . . . . . . . ... ... Kabupaten Situbondo Nomor : ________________ Tanggal ... ..
Pada hari 1m .. .. . .. .. .. Tanggal ... , telah dilaksanakan rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo tentang pertimbangan terhadap pemberian belanja tidak terduga Tahun Anggaran . . . . . . . . . . . . . . . yang telah memperoleh rekomendasi SKPD yang membidangi.
Adapun jenis bantuan tidak terduga akan diberikan kepada individu, keluarga, masyarakat dan lembaga. non pemerintahan berdasarkan pertimbangan SKPD yang membidanginya.
Sedangkan daftar Rincian Belanaja Tidak Terduga dan 'qesarannya sebagaimana terlampir.
Demikian Persetujuan TAPD Kabupaten Situbondo untuk dipergunakan se bagaimana mestinya.
| NO | TAPD | TANDA TANGAN | NO | TAPD | TANDA TANGAN |
|------|--------|----------------|------|--------|----------------|
| 1 | | | 6 | | |
| 2 | | | 7 | | |
| 3 | | | 8 | | |
| 4 | | | 9 | | |
| 5 | | | 10 | | |
;:
..
-
X. CONTOH FORMAT PAKTA INTEGRITAS
KOPLEMBAGA
PAKTA INTEGRITAS
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama
Jabatan.
Bertindak untuk dan
Atas nama
Dalam rangka pelaksanaan belanja hi bah atas kegiatan ... .
Tahun Anggaran 2015, dengan ini menyatakan bahwa:
- i. Daha hibah/bansos/bantuan keuangan khusus/bantuan • sosial yang tidak dapat direncanakan/belanja tidak terduga yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
2. Tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
3. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam pakta integritas ini, bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Situbondo, ... .
Lembaga Penerima
KETUA
)
PROSES DAN MEKANJSME PENYALURAN DANA BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BAlfTUAN KEUANGAN, BELANJA TIDAK. TERDUGADANPENGELUARANPgMBJAYAAN
| PENERIMA | SKPD TERKAIT | PPKD | KUASABUD | BANKJATIM |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Berdasarkan SK Bupati Situbondo, Penerima mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati Situbondo melalui Kepal~ DPKD Kab. Situbondo dengan melampirkan persyaratan yang dibutuhkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Persyaratan yang dibutuhkan antara lain: a) Salinan SK Bupati Situbondo tentang Daftar Penerima dan Besarannya; b) Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang besarannya sesuai dengan SK Bupati; c) Salinan Rekening Bank J atim yang masih aktif dan diligalisir pejabat yang berwenang; d) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) asli (khusus hibah); e) Pak.ta integritas; f) Surat Keputusan tentang Penunjukan Bendahara; g) Pengajuan disusun rangkap 4 (empat) dan dimasukkan ke dalam snelhecter plastik sesuai ketentuan sebagai berikut: - DPKD : Rangkap 2 (dua) - SKPD Terkait : Rangkap 1 (satu) - Arsip Penerima : RanJi:kap 1 (satul | • Menindaklanjuti dengan membuat surat pertimbangan/persetl,ljuan yang menerangkan bahwa pengajuan permohonan pencairan dari penerima telah dilengkapi dengan persyaratan yang lengkap sesuru. dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. • Penerbitan Surat Pertimbangan/ Persetujuan maksimal 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya pengajuan. • Tidak lengkap dik.embalikan ke penerima. • SKPD terkait segera menindaklanjuti kekurangan persyaratan sesuai dengan ketentuan. | • Menindaklanjuti dengan melakukan penelitian berkas pengajuan. • Jika dinyatakan lengkap segera menerbitkan SPP/SPM. • Penerbitan SPP/SPM maksimal 4 (empat) hari kerja. • Tidak lengkap dikembalikan ke SK.PD Terkait. | Menerbitkan SP2D m~simal 2 (dua) hari kerja dan menyampaikan ke Bank Jatim | Setelah menerima SP2D dan Penguji segera mentransfer dana ke rekening masing-masing penerima |