PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 40 Tahun 2016
Tentang STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2017
Berlaku: 40 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 40 TAHUN 2016
TENTANG
STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2017
DEN GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMONGAN,
- bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka guna efisiensi serta efektifitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan, dipandang perlu menetapkan Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016 dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati.
.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Beri.ta Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang› Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Menetapkan
2
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola:an Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 738);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036):
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 206 Nomor 341);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2017
KETENTUAN UMUM
BAB II - TUJUAN DAN FUNGSI Pasal2
Pasal 3

- (1)
- SSH berfungsi sebagai: a. batas tertinggi ; b. estimasi.
- (2) Fungsi SSH sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.
- (3) Fungsi SSH sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan besaran biaya yang dapat dilampaui disesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip ekonomis, efisiensi, efektifitas, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB II - TUJUAN DAN FUNGSI Pasal2
Pasal 4

- (1) SSH yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran huruf A Peraturan Bupati ini.
- (2) SSH yang berfungsi sebagai estimasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran huruf B dan huruf C Peraturan Bupati ini.
BAB II - TUJUAN DAN FUNGSI Pasal2
Pasal 5

- (1) Standar biaya dan harga yang ditetapkan yang tidak tercantum dalam SSH Tahun Anggaran 2017 dan/atau standar biaya dan harga kondisi pasar lebih tinggi dari ketetapan SSH tersebut, dapat digunakan sesuai dengan harga pasar yang wajar dan disertakan dengan SPTJM yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/ Pengguna Anggaran.
- (2) SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bentuk surat pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran atas penggunaan satuan biaya dan harga.
Diundangkan di Lamongan pada tanggal
SEKRETARIS DAERAJI KABUPATE:'i