UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 28 Tahun 1959
Tentang URUSAN RUMAH-TANGGA DAN
Berlaku: 4 Juli 1959
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat (1) Undang-undang Dasar Sementara telah menetapkan Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 55) tentang pembentukan daerah tingkat II (dahulu Kabupaten otonom), Undang-undang Darurat No. 5 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 56) dan Undang-undang Darurat No. 6 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 57) tentang pembentukan Kotapraja (dahulu Kota Besar dan Kota Kecil), dalam lingkungan Daerah tingkat I Sumatera Selatan;
- b. bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam ketiga Undang-undang Darurat tersebut di atas perlu ditetapkan sebagai Undang-undang dengan perubahan-perubahan dan tambahan-tambahan;
- a. pasal-pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik
3. Mengingat : Indonesia;
- b. Undang-undang No.1 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 6) tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, sebagaimana sejak itu telah diubah;
Menetapkan
:
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN :
UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 4 TAHUN 1956 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1956 NO. 55), UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 5 TAHUN 1956 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1956 NO. 56) DAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 6 TAHUN 1956 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1956 NO. 57) TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II TERMASUK KOTAPRAJA, DALAM LINGKUNGAN DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN, SEBAGAI UNDANG-UNDANG.
Pasal I.
Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 4, 5 dan 6 tahun 1956 tentang pembentukan daerah tingkat II, termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 55, 56 dan 57) ditetapkan sebagai Undang-undang dengan beberapa perubahan dan tambahan, sehingga berbunyi sebagai berikut :
BAB I - KETENTUAN UMUM.
Pasal 1

.
Daerah-daerah seperti tersebut di bawah ini No.1 sampai dengan No. 18 masing-masing dibentuk menjadi daerah yang berhak mengurus rumah-tangganya sendiri, dengan nama dan batas-batas seperti berikut :
1. Palembang-Banyuasin, dengan nama Daerah tingkat II Musi Banyuasin, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera Selatan tertanggal 20 Maret 1950 No. Gb/100/1950;
2. Ogan-Komering Ilir, dengan nama Daerah tingkat II Ogan-Komering Ilir, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubemur Propinsi Sumatera Selatan tertanggal 20 Maret 1950 No. Gb/100/1950;
3. Ogan-Komering Ulu, dengan nama Daerah tingkat II Ogan-Komering Ulu, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera Selatan tertanggal 20 Maret 1950 No, Gb/100/1 950;
4. Muara Enim, dengan nama Daerah tingkat II Muara Enim, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera Selatan tertanggal 20 Maret 1950 No. Gb/100/1950;
5. Lahat, dengan nama Daerah tingkat II Lahat, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera Selatan tertanggal 20 Maret 1950 No. Gb/100/ 1950;
6. Musi-Rawas, dengan nama Daerah tingkat II Musi-Rawas, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera Selatan tertanggal 20 Maret 1950 No. Gb/100/1950;
7. Lampung Utara, dengan nama Daerah tingkat II Lampung Utara, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Residen Lampung Negara Republik Indonesia tertanggal 15 Juni 1946 No. 304;
8. Lampung Tengah, dengan nama Daerah tingkat II Lampung Tengah, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Residen Lampung Negara Republik Indonesia tertanggal 15 Juni 1946 No. 304;
9. Lampung Selatan, dengan nama Daerah tingkat II Lampung Selatan, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Residen Lampung Negara Republik Indonesia tertanggal 15 Juni 1946 No. 304, terkecuali wilayah Kotapraja Tanjung Karang Telukbetung;
10. Bengkulu Utara, dengan nama Daerah tingkat II Bengkulu Utara, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan tertanggal 2 Pebruari 1950 No. Gb/30/1950, terkecuali wilayah Kotapraja Bengkulu;
11. Rejang-Lebong, dengan nama Daerah tingkat II Rejang-Lebong, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan tertanggal 2 Pebruari 1950 No. Gb/30/1 950;
12. Bengkulu Selatan, dengan nama Daerah tingkat II Bengkulu Selatan, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan tertanggal 2 Pebruari 1950 No. Gb/30/1950;
13. Bangka, dengan nama Daerah tingkat II Bangka, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Staatsblad 1947 No. 123, terkecuali wilayah Kotapraja Pangkal Pinang;
14. Biliton, dengan nama Daerah tingkat II Belitung, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Staatsblad 1947 No. 124;
15. Palembang, dengan nama Kotapraja Palembang, dengan batas-batas yang meliputi wilayah "Stadsgemeente Palembang" termaksud dalam Staatsblad 1911 No. 505 jo. Staatsblad 1938 No. 716, Staatsblad 1949 No. 37, Staatsblad Negara Sumatera Selatan dahulu tahun 1949 No. 27 dan 34;
16. Tanjungkarang-Telukbetung, dengan nama Kotapraja Tanjungkarang-Telukbetung, dengan batas-batas sebagai berikut :
Di sebelah Utara :
Mulai dari titik pertemuan Way Ham dengan Way Awi, menyusur sepanjang Way Ham melintasi jembatan pada jalan raya Tanjungkarang ke Metro di sebelah Selatan Makam Pahlawan. Dari sini ditarik garis lurus ke arah Barat menurut pinggir kebun karet Kedaton sampai pada titik pilaar kilometer 7 yang letaknya dipinggir jalan raya Tanjungkarang ke Gedungtataan;
Di sebelah Barat :
Dimulai dari pilaar kilometer 7 tersebut di atas ditarik garis lurus ke arah Selatan sampai ke titik pilaar pekarangan Gas-Maatschappij sebelah Barat yang berada dipinggir Way Kuripan sebelah kiri ke hilir sampai ke tepi laut atau muara sungai Kuripan tersebut.
Di sebelah Selatan :
Dari muara Sungai Kuripan menyusur sepanjang tepi pantai laut ke arah Timur sampai di muara sungai Kuala.
Di sebelah Timur :
Dari Muara sungai Kuala menurut jalannya sungai tersebut ke arah Utara sampai ke titik pertemuan Way Ham dengan Way Awi.
17. Bengkulu, dengan nama Kotapraja Bengkulu, dengan batas-batas sebagaimana ditetapkan dalam Bij blad No. 1111 2;
18. Pangkal Pinang, dengan nama Kotapraja Pangkal Pinang, dengan batas-batas sebagaimana ditetapkan dengan keputusan Directeur Binnenlands Bestuur dahulu tertanggal 30 September 1919 No. 2615/Btg.
BAB I - KETENTUAN UMUM.
Pasal 2

.
Dalam ketentuan-ketentuan Undang-undang ini selanjutnya, jika tidak diterangkan yang berlainan, "Daerah tingkat II" dan "Kotapraja" tersebut dalam pasal 1 disebut "Daerah".
BAB I - KETENTUAN UMUM.
Pasal 3

.
Pemerintah :
1. Daerah tingkat II Musi-Banyuasin berkedudukan di Palembang,
2. ,, Ogan-Komering Ilir
- ,, di Kayuagung,
3. ,, Ogan-Komering Ulu ,,
di Baturaja,
4. ,, Muara Enim
- ,, di Muara Enim,
5. ,, Lahat
- ,, di Lahat,
- 6.
- ,, Musi-Rawas ,,
- di Lubuklinggau,
7. ,, Lampung Utara
- ,,
- di Kotabumi,
- 8.
- ,, Lampung Tengah
- ,, di Metro,
9. ,, Lampung Selatan ,,
di Telukbetung,
10. ,, Bengkulu Utara
,,
di Bengkulu,
| 11. | ,, | Rejang-Lebong | ,, | di Curup, |
|-------|------|------------------|------|------------------|
| 12 | ,, | Bengkulu Selatan | ,, | di Manna, |
| 13 | ,, | Bangka | ,, | di Pangkalpinang |
| 14 | ,, | Belitung | ,, | di Tanjungpandan |
- (2) Jika perkembangan keadaan di daerah menghendakinya, maka tempat kedudukan pemerintah Daerah tersebut dalam ayat (1),atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan, setelah mendengar pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah tingkat I Sumatera Selatan, dengan keputusan Menteri Dalam Negeri dapat dipindahkan ke satu tempat lain dalam wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (3) Dalam keadaan luar biasa tempat kedudukan pemerintah Daerah seperti tersebut dalam pasal 1, untuk sementara waktu oleh Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan dapat dipindahkan ke lain tempat.
BAB I - KETENTUAN UMUM.
Pasal 4

.
- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1957, Dewan Perwakilan Rakyat :
| 1. | Daerah tingkat II Musi-Banyuasin terdiri dari | Daerah tingkat II Musi-Banyuasin terdiri dari | 25 | orang |
|------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|---------|
| 2 | ,, Ogan-Komering Ilir | ,, | 32 | ,, |
| 3 | ,, Ogan-Komering Ulu | ,, | 30 | ,, |
| 4 | ,, Muara Enim | ,, | 29 | ,, |
| 5 | ,, Lahat | ,, | 26 | ,, |
| 6. | Daerah tingkat II Musi-Rawas terdiri dari | Daerah tingkat II Musi-Rawas terdiri dari | Daerah tingkat II Musi-Rawas terdiri dari | 15 orang | 15 orang |
|---------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|------------|
| 7. | ,, | Lampung Utara | ,, | 30 | ,, |
| 8. | ,, | Lampung Tengah | ,, | 30 | ,, |
| 9. | ,, | Lampung Selatan | ,, | 35 | ,, |
| 10. | ,, | Bengkulu Utara | ,, | 15 | ,, |
| 11. | ,, | Rejang-Lebong | ,, | 15 | ,, |
| 12. | ,, | Bengkulu Selatan | ,, | 15 | ,, |
| 13. | ,, | Bangka | ,, | 18 | ,, |
| 14. | ,, | Belitung | ,, | 15 | ,, |
| 15. | Kotapraja Palembang | Kotapraja Palembang | ,, | 28 | ,, |
| 16. 17. | Daerah tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung ,, | Bengkulu | ,, | 15 15 | ,, ,, |
| 18. | ,, | Pangkal Pinang | ,, | 15 | ,, |
- (2) Jumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah terdiri dari sekurang-kurangnya 3 dan sebanyak-banyaknya 5 orang dengan ketentuan bahwa dalam jumlah tersebut tidak termasuk Kepala Daerah anggota-Ketua D.P.D.
BAB II - KEWAJIBAN DAERAH.
Pasal 5

.
Pemerintah Daerah menyelenggarakan segala sesuatu yang dipandang perlu untuk melancarkan jalannya pemerintahan Daerahnya, antara lain :
- a. menyusun dan menyelenggarakan sekretariat Daerah serta bagian-bagiannya (dinas-dinas dan urusan-urusan);
- b. menyelenggarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan kepegawaian, perbendaharaan, pemeliharaan harta dan milik serta lain-lain hal yang dipandang perlu.
BAB II - KEWAJIBAN DAERAH.
Pasal 6

.
- (1) Daerah mengatur dan mengurus urusan-urusan :
1. pekerjaan umum,
2. kesehatan,
3. kehewanan,
4. pertanian,
5. perikanan darat,
6. sosial, dan
7. perindustrian kecil.
1 s/d 7 yang diserahkan oleh Daerah tingkat I Sumatera Selatan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan-peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan penyerahan sebahagian urusan yang bersangkutan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah tingkat I Sumatera Selatan.
- (2) Bilamana timbul kesulitan dalam pelaksanaan ketentuan termaksud dalam ayat (1) di atas Pemerintah Pusat mengambil tindakan-tindakan seperlunya.
BAB II - KEWAJIBAN DAERAH.
Pasal 7

Sesuai dengan ketentuan pasal 31 ayat (3) Undang-undang No. 1 tahun 1957, urusan rumah-tangga Daerah dimaksud dalam pasal 6 dengan Peraturan Pemerintah ditambah dengan urusan-urusan lain yang masih ada dalam tangan Pemerintah Pusat, antara lain ditambah pula dengan urusan-urusan yang mengenai
1. urusan agraria,
2. ,, perburuhan,
3. ,, penerangan,
4. ,, pendidikan, pengajaran dan kebudayaan.
BAB II - KEWAJIBAN DAERAH.
Pasal 8

.
Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 6 dan 7 di atas, maka Pemerintah Daerah dengan ## Pasal 10.
Peraturan-peraturan Daerah, yang mengandung penetapan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah tidak dapat berlaku sebelum disahkan oleh penguasa-penguasa yang dimaksud dalam Undang-undang tentang peraturan umum pajak dan retribusi daerah.
BAB II - KEWAJIBAN DAERAH.
Pasal 11

.
Apabila dalam "Algemene verordeningen" dahulu atau dalam peraturan Undang-undang lama lainnya terdapat kewenangan, hak, tugas dan kewajiban yang telah diberikan kepada daerah-daerah yang berhak
- 12 -
mengatur rumah-tangganya sendiri berdasarkan Undang-undang desentralisasi Staatsblad 1903 No. 329 (sejak telah diubah dan ditambah) atau alat-alat perlengkapannya, sepanjang peraturan Undang-undang lama dimaksud kini masih berlaku, maka dengan ## BAB III.
TENTANG HAL-HAL YANG BERSANGKUTAN DENGAN PENYERAHAN KEKUASAAN CAMPUR TANGAN DAN PEKER JAAN-PEKERJAAN YANG DISERAHKAN KEPADA DAERAH.
BAB II - KEWAJIBAN DAERAH.
Pasal 12

.
Tentang pegawai Daerah.
- (1) Dengan tidak mengurangi hak untuk mengangkat pegawai daerah, daerah yang termaksud dalam pasal 52, 53 dan 54 Undang- undang No. 18 tahun 1957 maka untuk menyelenggarakan hal-hal yang termasuk urusan rumah-tangga dan kewajiban Daerah, dengan keputusan Menteri yang bersangkutan dapat :
- a. diserahkan pegawai Negara untuk diangkat menjadi pegawai Daerah yang bersangkutan;
- b. diperbantukan pegawai Negara untuk dipekerjakan kepada Daerah yang bersangkutan.
- (2) Dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan yang ada tentang pegawai Negara, maka dengan Peraturan Pemerintah atau dengan keputusan Menteri yang bersangkutan dapat diadakan ketentuan-ketentuan tentang kedudukan pegawai Negara yang diangkat menjadi pegawai Daerah atau yang diperbantukan kepada Daerah.
- (3) Penempatan pegawai yang diperbantukan kepada Daerah di dalam lingkungan Daerahnya diselenggarakan oleh Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan, dengan memberitahukan hal itu kepada Kementerian yang bersangkutan, melalui Dewan Pemerintah Daerah tingkat I Sumatera Selatan.
- (4) Pemindahan pegawai yang diperbantukan kepada Daerah dari sesuatu Daerah tersebut ke daerah swatantra lain, diselenggarakan oleh Kementerian yang bersangkutan, setelah mendengar pertimbangan Dewan-dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (5) Penetapan dan kenaikan pangkat dan gaji dari pegawai yang diperbantukan menurut ayat (1) sub b di atas, diselenggarakan oleh Kementerian yang berwajib, dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah yang berkepentingan, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan yang berlaku bagi pegawai Negara yang ada mengenai hal tersebut.
BAB II - KEWAJIBAN DAERAH.
Pasal 13

.
Tentang tanah, bangunan, gedung dan lain-lain sebagainya.
- (1) Tanah, bangunan, gedung dan barang-barang tidak bergerak lainnya milik Pemerintah yang dibutuhkan oleh Daerah untuk memenuhi tugas kewajibannya menurut Undang-undang ini, di-serahkan kepada Daerah dalam milik atau diserahkan untuk dipakai atau diserahkan dalam pengelolaan guna keperluannya.
- (2) Barang-barang inventaris dan barang bergerak lainnya, yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan urusan rumah-tangga dan kewajiban Daerah, diserahkan kepada Daerah tersebut dalam hak milik.
- (3) Segala hutang-piutang yang bersangkutan dengan hal-hal yang diserahkan kepada Daerah, mulai saat penyerahan tersebut menjadi tanggungan Daerah tersebut, dengan ketentuan, bahwa penyelesaian soal-soal yang timbul mengenai hal itu dapat diminta pada Pemerintah Pusat.
- (4) Untuk penyelenggaraan tugas kewajiban Daerah, Kementerian yang bersangkutan c.q. Daerah tingkat I Sumatera Selatan menyerahkan kepada Daerah tersebut, sejumlah uang yang ditetapkan dalam ketetapan Menteri yang bersangkutan atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat I Sumatera Selatan, sekedar perbelanjaannya yang dimaksud sebelum diselenggarakan oleh Daerah tersebut, termasuk dalam anggaran belanja Kementerian yang bersangkutan atau dalam anggaran belanja Daerah tingkat I Sumatera Selatan.
BAB II - KEWAJIBAN DAERAH.
Pasal 14

.
Tentang dana-dana setempat.
Dana-dana setempat yang masih ada, dan dahulu diadakan khusus untuk menampung segala kebutuhan umum setempat, yang keuangannya tidak dipergunakan melulu untuk kepentingan persekutuan-persekutuan adat, oleh petugas Pemerintah Pusat yang berwenang diserahkan kepada Daerah yang bersangkutan, di mana dana-dana setempat itu berada.
BAB IV
Pasal 15

.
- (1) Semua pegawai daerah yang dahulu telah diangkat oleh Pemerintah Daerah-daerah yang bersangkutan sebelum pembentukan menurut Undang-undang ini, yang masih ada pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, menjadi pegawai dari Daerah yang bersangkutan.
- (2) Penyelesaian soal-soal yang timbul mengenai hal-hal yang tersebut dalam ayat (1) dapat diminta kepada Pemerintah Pusat.
BAB IV
Pasal 16

.
- (1) Segala milik berupa barang bergerak, barang tidak bergerak dan perusahaan-perusahaan dari daerah-daerah lama yang bersangkutan sebelum pembentukannya menurut Undang-undang ini, yang ada pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, menjadi milik dan tanggungan Daerah-daerah yang bersangkutan.
- (2) Segala hutang-piutang dari daerah-daerah lama yang bersangkutan sebelum pembentukannya menurut Undang-undang ini, yang ada pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, menjadi tanggungan dan urusan Daerah yang bersangkutan.
- (3) Penyelesaian soal-soal yang timbul mengenai hal-hal yang tersebut dalam ayat (1) dan (2) dapat diminta kepada Pemerintah Pusat.
BAB IV
Pasal 17

.
Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-daerah yang ada pada waktu mulai berlakunya Undang-undang ini, meletakkan keanggotaannya pada waktu pelantikan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 19 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 44).
BAB V - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 18

.
Pada waktu mulai berlakunya Undang-undang ini, maka segala ketentuan dalam peraturan-peraturan atau ketentuan tata-usaha yang bertentangan dengan Undang-undang ini tidak berlaku lagi.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 19

.
Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Pembentukan Daerah tingkat II di Kotapraja di Sumatera Selatan".
Pasal II.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Diundangkan pada tanggal 4 Juli 1959.
Menteri kehakiman,
G.A. MAENGKOM.
Menteri Dalam Negeri,
SANOESI HARDJADINATA.
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 73
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta, pada tanggal 26 Juni 1959.
Pejabat Presiden Republik Indonesia,
SARTONO.