Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009
Berlaku: 1 Januari 2009
N/A
Pasal 2

- (1). Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli daerah sejumlah
Rp.
18.677.703.663,46
- b. Dana Perimbangan Sejumlah
Rp.
258.955.786.878,85
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang Rp.
- sah sejumlah
5.463.815.714,00
- (2). Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- (3). Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil Pajak dan Bukan Pajak sejumlah Rp. 15.250.576.878,85
- b. Dana alokasi umum sejumlah
- a. Pajak Daerah sejumlah
Rp.
1.282.555.210,30
- b. Retribusi daerah sejumlah
Rp. 3.205.036.648,00
- c. Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 2.496.070.698,00
- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 11.694.041.107,16
Rp. 205.837.210.000,00
- c. Dana Alokasi khusus sejumlah
Rp.
37.868.000.000,00
- (4). Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a.
- Hibah sejumlah
- Rp. 0,00
- b.
- Dana darurat sejumlah Rp.
0,00
- c. Dana bagi hasil pajak sejumlah
Rp.
5.163.815.714,00
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus sejumlah Rp.
0,00
- e. Bantuan Keuangan dari propinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp.
300.000.000,00
N/A
Pasal 3

- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung Sejumlah
Rp.
181.532.440.987,52
- b. Belanja langsung Sejumlah
Rp. 176.370.112.646,00
- (2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai sejumlah
Rp.
163.197.440.987,52
- b. Belanja Bunga sejumlah
Rp.
500.000.000,00
- c. Belanja subsidi sejumlah
Rp.
0,00
- d. Belanja Hibah sejumlah
Rp. 10.000.000.000,00
- e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah
Rp.
4.835.000.000,00
- f. Belanja bagi hasil
Rp.
0,00
- g. Belanja bantuan keuangan
Rp.
0,00
- h. Belanja tidak terduga sejumlah
Rp.
3.000.000.000,00
Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai sejumlah
Rp.
19.734.835.747,00
- b. Belanja barang dan jasa sejumlah
Rp.
70.137.435.043,00
- c. Belanja Modal sejumlah
Rp.
86.497.841.856,00
N/A
Pasal 4

| (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: | (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: | (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: | (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: | (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| a. | Penerimaan sejumlah | Penerimaan sejumlah | Rp. | 100.077.833.377,21 |
| b. | Pengeluaran sejumlah | Pengeluaran sejumlah | Rp. | 25.272.586.000,00 |
| (2) | Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari pembiayaan : | Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari pembiayaan : | Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari pembiayaan : | Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari pembiayaan : |
| a. | Sisa lebih | perhitungan anggaran | Rp. | 63.171.025.912,92 |
| b. | | | | |
| | Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. | Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. | Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. | 0,00 |
| c. | Hasil penjualan kekayaan daerah | | Rp. | 0,00 |
| | yang dipisahkan sejumlah | yang dipisahkan sejumlah | yang dipisahkan sejumlah | yang dipisahkan sejumlah |
| d. | Penerimaan | Pinjaman | daerah Rp. | 0,00 |
| e. | sejumlah Penerimaan | kembali | pemberian Rp. | 0,00 |
pinjaman sejumlah
- f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 50.000.000,00
- g. Penerimaan investasi jangka pendek Rp. 36.856.807.464,29
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00
- b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah daerah sejumlah Rp. 224.899.000,00
- c. Pembayaran pokok hutang sejumlah Rp. 24.997.687.000,00
- d. Pemberian Pinjaman daerah sejumlah Rp. 50.000.000,00
N/A
Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatas, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
- 1.
- Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan organisasi,
pemerintahan daerah, Pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan
Pemerintahan daerah, Organisasi, Program dan kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan
pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI
Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
- 7.
- Lampiran VII
Daftar Piutang Daerah;
- 8.
- Lampiran VIII
Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan penambahan dan
pengurangan aset tetap daerah;
10. Lampiran X
Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset lainnya ;
11. Lampiran XI
Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII
Daftar Dana Cadangan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman daerah dan obligasi daerah
N/A
Pasal 6

Pelaksanaan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
N/A
Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Solok.
Ditetapkan di Solok. Pada tanggal 20 Januari 2009.
WALIKOTA SOLOK
Dto
SYAMSU RAHIM
Diundangkan di
: Solok.
Pada tanggal
: 20 Januari 2009
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,
Dto
MASRIAL MAMAR
LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2009 NOMOR 1