PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 8 Tahun 2017
Tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTA.i.'WA.\_AN GH:NDE DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN BOMB A
Berlaku: 8 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Mengingat
BUPATI BOMBAl
PROVINSISULAWESITI
PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 8 TAHUN 2017 ,
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTA.i.'WA.\_AN GH:NDE DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN BOMB A
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAH ESA
BUPATI BOMBANA,
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Mr,;T eri D.-i am Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedorr an Um m Pengarustamaan Gender di Daerah perl 1 rn .ngan r Pedoman Pelaksanaan Pengarustamaan Gender dalarn 1 rbangunan Daerah di Kabupaten Bombana; Menimbang
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kcdudukar , pcrnn .Ian kualitas perempuan serta upaya mewujudkan e t taraan an keadilan gender dalam pernbangunan, diperlu an Pengarusutamaan Gender schingga daps.t be pi?rans(·rta dalam proses pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimba . .ngan sebagaimana dimak sud dalam huruf a dan huruf b, perlu enetapka Peratu an Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengar .isutam an Gender dalam Pembangunan Daerah di Kabupate Bombana,
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Teritang l 'engesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bcutuk L ishriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republil : Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Nega 'a Repu lik Indonesia Nomor 3277};
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang l 'engesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dala.,n P 0 k eraun dan. Jabatan (Lembaran Negara Republik In onesia T ahun 1 99 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republil : Indonesia Nomor 3836);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tcntang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indone sia 1 ahun 1 .:J99 Nomor 165, Tambahan Lembaran Neg ra Republi ~ Indon sia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pe nbentu an Kabupaten Bombana, Kabupaten wakatobi, Kabups ten kabupaten Kolaka Utara di Provinsi 8L1h:t\,Vt: s Ti:-nggat;=t (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 21 &gt;O 3 No or 145, Tambahan lembaran Negara Republik In ion esia Nomurt 4339);
'~
I
,,
Memperhatikan
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 ten tang Pe1 igl apusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negar 1 J epublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Te mbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tenta 1g Sist m Perencanaan Pembangunan Nasional (Lernoars n egara Republik Indonesia Tahun 2004 Norn r 104, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 l l
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negar l '.~ epublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Le rnba. an Negara Republik Indonesia Nornor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tent.mg Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Re: ublik I:. donesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lcmba an Negara Republik Indonesia Nomor 5587}, scbagaim ma telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undarg Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua ata s UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemcrintal a.11 lJaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta un 2015 Nornor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone ria Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Norn r 67 T.: hun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Merncri - a ar. Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedornan Um. m P .Iaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor IS T .. hun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarustamaan Gender di Dae ah perlu rnengatur Pedoman Pelaksanaan rengf rt.stam.ian Gender dalam pembangunan Daerah
11. Peraturan Daerah Ka bu paten Born banu N ornor .q 1 alun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Bupati Bombana Nomor 48 Tahun 2 le lent' ng Kedudukan Susunan Organisasi, Togas dan F rngsi Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Pcrcmpuan dan Pc rlindungan Anak Kabupaten Bombana;
9. : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 T~ hi n 2000 Tentang Pengarustamaan Gender (PUG) dam Pem oangunan Nasional
/
•
•
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTAr iG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEM ANGU AN DAERAH DI KABUPATE N BOMBANA
BABI KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati irii yang dimaksud Jeng,an\_
1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bombana sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerali ya\_ng memnn 1n pelaksanaan urusan pemerintahan yang men· adi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutny t dising at SKPD adalah pe ... angkat daerah di linzlo inzan &gt;e· ... erinta h c.A...L .I. .a. \. U.V..&amp;.t.4.J...L .L. J.. J...l. 6.l.lr,..lt.A. .lb .lJ. . . .1.J.. '-1.A...&amp;.J.. Kabupaten Bombana
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupatei t Bombana yang dipimpin oleh camat.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah se bagai perang at daerah Kabupaten Bombana di bawah kecarnatan
7. Desa adalah kesatuan ma:syarakat hukum. yan ~ wen1.iliki batas wilayah yang berwenang untuk rnengaur an mengurus kepentingan masyarakat setempat, b .rclasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang c iakui an dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pengarusutamaan Gender di Daerah yang . elanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibang m mtuk mengintegrasikan gender me njadi laki-laki (Ian pe ·e1t1p-,.1a.i-1.
9. Gender adalah konsep yang mengacu pada pem bed· an peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan ie.remp an yang terjadi akibat dari dan dapat berubah ole h keadaan sosial dan budaya masyarakat.
10. Gender adalah pola hubungan kerja antara Iaki-Iaki dan perempuan dalam upaya meningkatkar proses pembangunan pemberdayaan perempuan dan pe lindungan anak.
11. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk m enjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
12. Analisis Gender adalah proses arralieis data ger der secara sistematis tentang kondisi laki-Iaki dan ieremp an khususnya berkaitan dengan tingkat akses, oartisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalan. orosc« per11b.:tnguw1n untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tang ung jawab antara laki-laki dan perempuan
I
13. Gender Budget Statement yang selanjutnya disi.ig at GBS adalah dolrumen ,rang m"' ... gi ... fo .. masikan .,, '" tu out ut.1. J J.V.1..l. .1..l.J...L J...I.J.. .l.t..A J...L ~&lt;..,L.t,.1. \.)U.~ Li V'""'p L kegiatan telah responsif gender terhadap isu gc nder yang ada, dan/ atau suatu biaya telah dialokasikan p. tda out ut ~ kegiatan untuk menangani permasalahan l« -senjangan gender.
14. Focal Point PUG adalah aparatur S PD yang r iernpunyai kemampuan untuk melakukan pengarusu tamaai . f;ender di Unit kerjanya masing-rnasing.
15. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang ~ elanj tnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi, kooi di:. asi bagi pelaksana dan penggerak pengaru-utan--i.,tcU1 g ender clar. semua SKPD, Kelurahan dan Desa di lingkungan &gt;e:neiintah Dae rah.
BAB II - ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Bupati 1111 berasaskan pad.. per ghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.
Bagian Kedua
Maksud
BAB II - ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Pe ... aturan Bupati ini dimaksudkan untuk r iemberik ... !~n .. ... .. .. ... ... ... -· --·---------Kepada Pemerintah Daerah dalam penyr Ie.aggaraan Pemerintahan pembangunan dan pelayanan na yar ka t dalam ra.ngka menciptaka.n kesetaraan Jc:irt ke ad la .. :t Ger der di Kabupaten Bombana;
BAB II - ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4

Bagian Ketlga Tujuan
Pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender bert .1j-.1aI...
:
- a. memberikan acuan bagi Aparatur Pemerintah J iaerah dan Desa dalam menyusun strategi rnengintegra ian hender yana dilakukan melalui perencanaan, p, laksanaan , penganggaran, pemantauan, dan eval asi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Kabupate Bombana;
- b. mewujudkan perencanaan berpers e tif gen r melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, keb tuhr .n, potensi, dan penyelesaian permasalaha.n laki-laki dan perompuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gen Ier dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegar t;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang res po sif gender;
- e. meningkatka.n keseta.raa.n dan keadil8.\_1."1 dalam .edudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-Iaki dan perempua sebagai insa.n dan sumberdaya pembangunan; da n
- f. meningkatkan peran dan kemandiria» lern )a.gu Jang menangani Pemberdayaan Perempuan dan P&lt; rl:ndungan
Anak.
BAB III - PERENCANAAN DAN PELAKSANAA
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban 1il&lt;:"!1j'T1:su11 kebiiakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif g ender yang dituangkan dalam Rencana Pernbangunar .Janzka Menengah Daerah, Rencana Strategis SKx'D da .1 Rencana Kerja SKPD;
- (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan per rbangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pad.i ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.
BAB III - PERENCANAAN DAN PELAKSANAA
Pasal 6

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana c.imak ud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat menggunakan n Let ode alur kerja analisis gender (gender analisys pathu1ay) a .ai metode analisis lain;
- (2) Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD; dan
- (3) Pelaksanaan analisis gender terhadap Rencana. Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencar .a Stratcgis SKPD, Rencana Kerja SKPD dan Rencana Kerja 1 nggaran SKPD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas dibidan.mya,
BAB III - PERENCANAAN DAN PELAKSANAA
Pasal 7

- (1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud d 1.1m Pasal 5 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GB~,; dan
- (2) Hasil analisis gender yang terdapat dalarn GHS rnenjadi dasar SKPD dalam menyusun kerangka 8\_Ci-:1It k -giatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan denga n :iokumen Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanas 1 Angg ... ran SKPD.
Bagian Kedua
Pelaksanaan
BAB III - PERENCANAAN DAN PELAKSANAA
Pasal 8

- (I) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggan an PUG di Daerah;
- {2) Tanggung jawab Bupati sebagaimana dirnaksuc pada -c1.y-:1\_t (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati ,
- (3) Satuan kerja yang menangani urusan pererican ia.n Daera mengkoordinasikan penyusunan Rencar.a Pe nhangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strate gis SKPD, Rencana Kerja dan anggaran SKPD yang respon sif render;
- (4J Bupati menetapkan Badan/Dinas yang rnembictai gi tugas pemberdayaan perempuan ebagai koordinatorl penyelenggaraan pengarusutarnaan gender di Dar-rah. f't
BAB III - PERENCANAAN DAN PELAKSANAA
Pasal 9

- {1) Untuk penguatan kelembagaan dar. pe ngoptin alhn :S· 0 rta percepatan penyelenggaraan PUG di Daerah di ben tuk kelompok kerja PUG yang susunan anggola let diri kepala SK.PD yang ditetapkan dengan Keputusan Gupati
- (2) Bupati menetapkan Kepala Satuan Kerja yang rnenangani urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan A ak di daerah sebagai Ketua Pokja PUG Dae-rah c an Kepala Satuan Kerja yang menangani Urusan Perencaru an Dae ah sebagai Sekretaris Pokja PUG Daerah.
BAB III - PERENCANAAN DAN PELAKSANAA
Pasal 10

Pokja PUG Daerah sebagaimana dimaksud dalai n Pasal q mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepac.a masmgmasing SK.PD;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat, lurah dan kepala desa;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan pe iganggaran yang responsif gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tah n
- f. bertanggungjawab kepada Bupati melalui Wakil Hupati;
- g. merumuskan rekomendasi kebvakau kt.:"padct Bu], at. ..
- h. menyusun Profil Gender Daerah;
1. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di a, ing-rnasing instansi;
- J. menetapkan tim teknis untuk melakukan analis.s tcrhada anggaran Daerah;
- k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) f'UG i 0. erah;
1. mendorong dilaksanakannya pemilihan da n pene a pan F cal Point di masing-rnasing SKPD; dan
- m. melaporkan penyelenggaraan PUG ke ada Bupati
BAB III - PERENCANAAN DAN PELAKSANAA
Pasal 11

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasa t 9 huruf j beranggotakan aparatur yang memahami analis s angg ra responsif gender.
- (2) Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Daerah s. .bagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf k memuat :
- a. PUG dalam peraturan Pedornan Unnun f.elaksana.an Pengarusutamaan Gender di Daer ah;
- b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
- c. penguatan kelembagaan PUG di Daerah; dan
- d. penguatan peran serta masyarakat di Daerah.
- e. PUG dalam peraturan rnerujuk pada Peraturr n Bupati di Daerah.
BAB III - PERENCANAAN DAN PELAKSANAA
Pasal 12

- (1) Focal Point PUG pada setiap SKPD di D8·::raf1 ertliri c ar pejabat dan/ atau staf yang membidangi tu gas t rencanr an dan/ atau program;
- (2) Focal Point PUG sebagaimana dirnak.sud pad. t uyaJ ( I J mempunyai tugas:
- a. membantu pengambil kebijakan untuk me -mfasilitasi penyelenggaraan PUG di satuan kerjanya;
- b. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
- c. memfasilitasi penyusunan Rencana .erja SKJ&gt;D y· ng berperspektif gender;
- d. melaksanakan sosialisasi ie.n .advok as: pengarusutamaan gender kepada elur h p tia.bal dan staf di lingkungan SKPD;
- e. melaporkan pelaksanaan PUG kepada Kepala : 1KPD;
- f. mendorong pelaksanaan analisis gender terha ap kebijakan, program dan kegiatan pada unit ker ja: dan
- g. memfasilitasi penyusunan data geru:'er t.da setiap SKPD.
- (3) Focal Point PUG sebagaimana dimaks d pada aya ( l) dipilih dan ditetapkan oleh Kepala atau Pimpinan SKPD.
BAB IV - PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALU I
Pasal 13

- (1) Lurah dan Kepala Desa rnelaporkan hasil pelakss naar. PUG diwilayahnya kepada camat;
- (2) Camat melaporkan hasil pelaksanaan PUG di vilayahnya kepada Bupati;
- (3) Kepala SKPD melaporkan hasil pelaksanaan PUC di satua kerjanya kepada Bupati;
- (4) Laporan hasil pelaksanaan PUG meliputi:
- a. program kerja PUG tahun anggaran yang bersangkutan;
- b. hal-hal yang telai dicapai dalam pelaksanaan PUG pada tahun anggaran sebelumnya dan yang sedang lerjalan
- c. harnbatan-hambatan yang dihadapi dalam pt Iaksanr a PUG; dan
- d. upaya-upaya yang dilakukan dalarn nenangani hambatan yang ada.
BAB IV - PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALU I
Pasal 14

- (l} Kepala SKPD, Carnat, Lurah dari Kepa la De-sa st ce.ra le u:. menerus melaksanakan dan bertanggu g jawab m ernan tau pelaksanaan PUG;
- (2) Kepala SKPD, Camat, Lurah dan Kepala Kesa ~&lt;. c&amp;.at terus menerus melaksanakan dan bertanggung jf wab atas pelaksanaan PUG;
- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahar masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegi. tan tahun mendatang.
BAB IV - PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALU I
Pasal 15

berbagai Setiap orang, kelompok, orgarusasi masyaraka t da 1 swadaya masyarakat berhak turu.t serta dalarr kegiatan PUG di Daerah.
BAB IV - PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALU I
Pasal 16

"!\.~ k · ta 1 1 1 1 · I · p Tr, 1vie an1sme peran ser · masyarakat paaa uerua 1~2&lt;.1 kejjal ar: \_ --"-' di daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Isupati.
BAB VI - PEMBINAAN
Pasal 17

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG vang meliputi:
- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG;
- b. penguatan kapasitas kelernbagaan mealui p-Iatihan konsultasi, advokasi dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUCr di Duerah p· da SKPD;
- d. peningkatan kapasitas Focal Point dan Pokja PlJG dan
- e. strategi pencapaian kinerja.
BAB VII - PEMBIAYAAN
Pasal 18

- (1) Segala biaya yang dikeluarkan untuk o&lt;::l,3\_k~ a raan PUCT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Bela 1ja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- (2) Pembiayaan pe1aksanaan PUG yang berasa! dari pihak lain yang tidak mengikat, selain APBD dan APBN dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - PEMBIAYAAN
Pasal 19

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belan ja Daerah ;'!~g~=td~~~:s;,~a'!~:!;"~~J 6 dianggai kan ia.la 3KPD ~
,..
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pad a tHn~~,g,.:tl d1w 1&lt; angkan
Agar setiap orang mengetahuinya, rnerr erintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini, denga.n pcI1e npatan iy« dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.
Hj. SI
Ditetapka i R .rmbia pada tanggal II 0'2\l\- ua:ftf 2017
Pj. BUPATI BOMBA
Diundangkan di Rumbia pada tanggal I?, OAtvtttflf 2017
\_:KRET~~
...
H. BURHANUDDIN, A.HS,Noy
SERITA DAERAH KABUPATEN SOMSANA TAHUN 2017 N'OMOR : ~