PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 37 Tahun 2014
Tentang No Description
Berlaku: 5 Januari 2015
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA MANAOO·
PERATURAN WALIKOTA MANADO NOMOR 37 TAHUN 2014
TENT ANG
STANDAR BIAYA UMUM DALAM RANGKA PENYUSUNAN Af\J.G.GARAN PENDAPATAN DAN BELl .. NJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KOTA MANADO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MANADO,
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemeriritahar», pembangunan dan peleyanan kepada masyarakat serta mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel, maka dipandang jerlu dibuat suatu Standar Biaya Umum untuk penyusur\_an · APBD Tahun Anggaran 2015 di Pemerintah Kata Manado;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Standar Biaya Umum Dalam Rangka Penyusunan APED Tahun Anggaran ~tns Pe-merintah Kata rranido;
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 19.59 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 1 ingkat II Di Sulawesi;
- 2... llndang:-llndgpg NQmQr 2.$ Tahun l999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih' · Da"1 Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme
3. Undang-Undang Nomor 17 Tal1uff·201J3 teitang Keuangan . I Negara; ·
4. Undang-Undang Nomor 'i Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 "Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 3~ Tahun · 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagair ,~a:· telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undar .g-Und 1:1··~ Nomor 12 Tahun
.
c
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 ten tang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang · Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja lnstansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 ten tang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ J asa Pemerin tah se bagaimana telah
c
\
Menetapkan beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ J asa Pemerin tah;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
22. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DALAM RANGKA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KOTA MANADO.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Manado.
2. Walikota adalah Walikota Manado
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang.
4. Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara serta Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan Pemerin tah Kota.
6. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat atau ditugaskan untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis professional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dan tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.
7. Pejabat yang berwenang adalah Walikota, Wakil Walikota, Kepala Dinas/Badan/Kantor/Unit Kerja/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran serta Pejabat lain yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kota.
8. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang di pim pinnya.
C.
9. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan se bagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan se bagian tugas dan fungsi SKPD.
10. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPKSKPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
11. Pengurus barang adalah Pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap satuan kerja perangkat daerah/unit kerja.
12. Atasan Langsung Pengurus Barang adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk melaksanakan koordinasi pengurusan barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap satuan kerja perangkat daerah/unit kerja.
13. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
14. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
15. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.
16. Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa adalah Panitia yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
17. Vakasi merupakan uang imbalan bagi penguji atau pemeriksa kertas ujian pada pendidikan tingkat dasar, menengah, dan tinggi. Pada pendidikan tingkat dasar dan menengah, vakasi tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal. Sedangkan untuk pendidikan tingkat tinggi, vakasi dapat diberikan untuk ujian masuk, ujian tengah semester, ujian akhir semester dan ujian akhir.
18. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah.
BAB IV - HONORARIUM PENERIMA HASIL PEKERJAAN
Pasal 4

- (1) Honorarium diberikan kepada panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas untuk memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
- (2) Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per bulan, sedangkan honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan diberikan per paket pekerjaan.
HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK DAERAH
- (1) Honorarium pengurus/penyimpan barang milik daerah diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan pengguna barang dan kuasa pengguna barang yang melaksanakan tugas rutin selaku pengurus/penyimpan barang berdasarkan surat keputusan pengguna barang.
- (2) Jumlah pejabat/ pegawai yang dapat diberikan honorarium selaku pengurus/penyimpan barang milik negara paling banyak 4 (empat) orang pada tingkat pengguna barang dan 2 (dua) orang pada tingkat kuasa pengguna barang.
BAB VI - HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/PANITIA
Pasal 6

- (1) Honorarium Narasumber/Pembahas diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memberikan informasr/ pengetahuan kepada pegawai negeri lainnya/ masyarakat dalam kegiatan Seminar /Rapat Koordinasi /Sosialisasi/ Bimbingan Teknis / Workshop / RapatKerja / Sarasehan/ Simposium/ Lokakarya/ Kegiatan sejenis lainnya tidak termasuk kegiatan diklat/ pelatihan.
- (2) Honorarium narasumber/pembahasan diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan ketentuan:
- a. berasal dari luar lingkup unit eselon II penyelenggara; dan
- b. berasal dari lingkup unit eselon II penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit eselon II penyelenggara masyarakat.
c
(\_1
- (1) Honorarium Moderator diberikan kepada pegawai Pegawai Aparatur Sipil Negara /Pegawai Tidak Tetap Pemerintah yang melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan Seminar/ Ra pat Koordinasi / Sosialisasi/ Bimbingan Teknis / Workshop / RapatKerja / Sarasehan/ Simposium/ Lokakarya/Kegiatan sejenis lainnya.
- (2) Satuan jam yang digunakan untuk kegiatan Seminar/ Rapat Koordinasi /Sosialisasi/ Bimbingan Teknis / Workshop / RapatKerja / Sarasehan/ Simposium/ Lokakarya/ kegiatan sejenis setara dengan Jam pelajaran, paling kurang 60 (enam puluh) menit.
- (3) Honorarium Pembawa Acara diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan Seminar/ Rapat Koordinasi /Sosialisasi/ Bimbingan Teknis / Workshop / RapatKerja / Sarasehan/ Simposium/ Lokakarya/ kegiatan sejenis.
BAB VI - HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/PANITIA
Pasal 8

- (1) Honorarium dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai panitia untuk melaksanakan kegiatan Seminar/ Rapat Koordinasi /Sosialisasi/ Bimbingan Teknis / Workshop / RapatKerja / Sarasehan/ Simposium/ Lokakarya/ kegiatan sejenis.
- (2) Dalam hal pelaksanaan kegiatan Seminar/ Ra pat Koordinasi / Sosialisasi/ Bimbingan Teknis / Workshop / RapatKerja / Sarasehan/ Simposium/ Lokakarya/ kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non Pegawai Aparatur Sipil Negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.
- (3) Jumlah panitia seminar/ rakor / sosialisasi/ diseminasi/ focus group discussion/kegiatan sejenis maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta.
BAB VII - HONORARIUM PENYULUH PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJ~AN KERJA
Pasal 9

Honorarium diberikan kepada Pegawai Tidak Tetap Pemerintah yang ditunjuk untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
BAB VIII - SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENYULUH
Pasal 10

Biaya Operasional Penyuluh (BOP) adalah satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan transportasi bagi para Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai penyuluh.
BAB IX - HONORARIUM ROHANIAWAN
Pasal 11

- c Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara atau Non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai rohaniawan pada saat pengambilan sumpah jabatan. Honorarium sudah termasuk uang transpor bagi rohaniawan.
HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN
BAB IX - HONORARIUM ROHANIAWAN
Pasal 12

- (1) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dapat diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan surat keputusan pembentukan tim pelaksana kegiatan yang dibentuk berdasarkan keputusan Walikota dalam kedudukannya sebagai kepala daerah dan sum ber pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka besaran honorarium yang diberikan dalam pelaksanaannya disetarakan dengan honorarium tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Walikota. Tim Pelaksana Kegiatan dapat juga dibentuk oleh Pengguna Anggaran yang honorariumnya diatur dalam Keputusan Walikota ini.
- (2) Ketentuan pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. mempunyai keluaran jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan eselon II dan eselon III lainnya;
- c. bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu bagi pejabat negara/pegawai negeri disamping tugas pokoknya sehari-hari; dan e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
- (3) Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan
administratif yang berfungsi untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan, Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.
- (4) Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (5) Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (6) Dalam hal tim telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, SKPD melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektivitas keberadaan tim untuk dipertimbangkan menjadi tugas dari fungsi suatu unit organisasi.
- (7) Keikutsertaan pejabat negara/pegawai negen dalam tim pelaksana kegiatan/tim sekretariat tidak dibatasi namun pemberian honorariumnya memperhatikan aturan yang berlaku.
BAB XI - HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL
Pasal 13

Honorarium tim penyusunan jurnal dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan jurnal . berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
BAB XII - HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE
Pasal 14

Honorarium tim pengelola website dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk mengelola website, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
BAB XIII - HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN PADA SKPD YANG MENGELOLA PENDAPATAN DAN BELANJA
Pasal 15

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada satuan kerja yang khusus mengelola pendapatan dan belanja dapat diberikan kepada pegawai negeri yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja, pada SKPD sesuai surat keputusan pejabat yang berwenang.
c
\_\_
(
BAB XIV - HONORARIUM PENGAJAR DIKLAT
Pasal 16

Honorarium pengajar diklat dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memberikan informasi/ pengetahuan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara lainnya/ masyarakat pada kegiatan pendidikan dan pelatihan
BAB XV - HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN
Pasal 17

- (1) Honorarium Penyelenggara Ujian diberikan dalam bentuk imbalan uang bagi penyusun naskah dari pengawas ujian pada pendidikan tingkat dasar dan menengah.
- (2) Satuan biaya pengawas ujian sudah termasuk uang transpor.
BAB XVI - SATUAN BIAYA UANG MAKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAN BIAYA MAKAN-MINUM KEGIATAN
Pasal 18

- (1) Uang makan harian diberikan kepada PNS dan non PNS yang tidak mendapat tambahan penghasilan pegawai, dihitung berdasarkan jumlah hari masuk kerja, dalam hal ini guru bersertifikasi.
- (2) Makan minum kegiatan dapat diberikan dalam bentuk makanan kotak atau prasmanan.
- (3) Jenis Makanan Kotak adalah konsumsi berupa makanan yang dikemas dalam kotak khusus
- (4) Jenis Prasmanan Makan adalah konsumsi berupa makanan disajikan di atas meja untuk kemudian peserta memilih dan mengambil sendiri sajian terse but.
- (5) Jenis Prasmanan Snack adalah konsumsi berupa penganan (kue) dan minuman (kopi, teh, sari buah dan minuman ringan lainnya) disajikan di atas meja untuk kemudian peserta memilih dan mengambil sendiri sajian terse but.
- (6) Jenis Snack Kotak adalah konsumsi berupa penganan (kue) dan minuman yang dikemas dalam kotak.
- (7) Jenis Table Manner adalah konsumsi berupa jamuan makan resmi yang makanannya disajikan di meja dengan menggunakan peralatan makan yang lengkap.
c
c
BAB XVII - SATUAN BIAYA UANG LEMBUR BIASA, LEMBUR KHUSUS DAN UANG MAKAN LEMBUR
Pasal 19

Kerja lembur adalah bekerja diluar jam kerja/waktu kerja normal yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi/kantor pemerintah yang diberikan kompensasi berupa uang lembur dengan syarat sebagai berikut:
- (1) Uang lembur biasa merupakan kompensasi bagi pegawai negeri yang melakukan kerja lembur pada hari kerja dan diberikan maksimal 3 (tiga) jam per hari berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.
- (2) Uang lembur khusus merupakan kompensasi bagi pegawai negeri yang melakukan kerja lembur pada hari libur dan diberikan lebih dari 3 (tiga) jam per hari berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.
- (3) Kompensasi uang lembur khusus diberikan 2 (dua) kali lipat dari lembur biasa.
- (4) Uang makan lembur diperuntukkan bagi semua golongan dan diberikan setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari kerja.
BAB XIX
Pasal 21

- (1) Honorarium diperuntukkan bagi non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk melakukan' kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja.
- (2) Honorarium untuk satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti dengan melalui jasa pihak ketiga/ diborongkan, alokasi honorarium dapat ditambah paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari satuan biaya, besaran tersebut tidak termasuk seragam dan perlengkapan.
- (3) Dalam satu tahun anggaran dapat dialokasikan tambahan honorarium sebanyak 1 bulan sebagai tunjangan hari raya keagamaan.
- (4) Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan ini, maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut.
BAB XXII - SATUAN BIAYA DIKLAT KEPEMIMPINAN/STRUKTURAL
Pasal 24

- (1) Satuan biaya diklat pimpinan/struktural merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat penjenjangan bagi pejabat/pegawai yang akan/telah menduduki jabatan tertentu.
- (2) Satuan biaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk biaya observasi lapangan, belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta.
c
BAB XXIV - SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR
Pasal 26

- (1) Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), Personal Computer/ Notebook, Printer, AC Split, dan Genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik).
- (2) Biaya pemeliharaan Genset belum termasuk min yak. kebutuhan bahan bakar
SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA PROGRAM GELAR/NON GELAR DALAM NEGERI
BAB XXIV - SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR
Pasal 27

- (1) Satuan biaya bantuan beasiswa program gelar/non gelar dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan mahasiswa program gelar / non gelar dalam negeri bagi pegawai negeri yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma I, Diploma III, Diploma IV atau Strata 1 (satu), dan pendidikan Pasca Sarjana (Strata 2 (dua) atau Strata 3 (tiga)) yang terdiri dari biaya hidup dan biaya operasional, uang buku dan referensi per tahun.
- (2) Biaya untuk pendidikan ditanggung oleh Pemerintah Kota secara at cost sedangkan untuk biaya riset program dapat dialokasikan bantuan biaya riset sesuai kemampuan keuangan daerah, yang dalam pengusulannya dilampiri dengan Terms of Reference (TOR), Rincian Anggaran Biaya (RAB), dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
BAB XXVI
Pasal 28

Honorarium narasumber (pakar/praktisi/pembicara khusus) untuk kegiatan seminar/ rakor / sosialisasi/ diseminasi/ focus group discussion/ kegiatan sejenis merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya honorarium narasumber non pegawai negeri yang mempunyai keahlian/pengalaman tertentu dalam ilmu/bidang tertentu.
BAB XXVIII - SATUAN BIAYA PENGGANTIAN INVENTARIS LAMA DAN/ATAU PEMBELIAN
Pasal 30

- (1) Satuan biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris untuk pegawai baru merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penggantian inventaris lama dan/ atau pembelian inventaris bagi pegawai baru.
- (2) Penggantian inveritaris lama digunakan untuk penggantian meja dan kursi pegawai, pengalokasiannya maksimal 10% ( sepuluh persen) dari jumlah pegawai dan minimal untuk 1 (satu) pegawai, sedangkan pembelian inventaris bagi pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan.
BAB XXIX - SATUAN BIAYA KUOTA BAHAN BAKAR MINYAK DAN GAS DAN PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS
Pasal 31

- (1) Kuota Bahan Bakar Minyak dan Gas dapat diberikan untuk Pemegang Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional di lingkungan Pemerintah Kota.
- (2) Bahan bakar minyak dan gas dimaksud adalah;
- a. Pertamax
- b. Premium
- c. Solar
- d. Gas
- (3) Kuota Bahan Bakar Minyak dan Gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- (4) Harga satuan bahan bakar minyak mengikuti standar biaya berikut:
- a. Kendaraan roda empat menggunakan pertamax (BBM nonsubsidi) b. Kendaraan roda dua menggunakan BBM bersubsidi
- (5) Bahan bakar minyak dan gas dapat diberikan melebihi kuota apabila kendaraan din as digunakan un tuk pelaksanaan tugas dalam keadaan luar biasa/ keadaan darurat.
- (6) Keadaan Luar Biasa/Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah:
- a. Tugas Penanggulangan Bencana Alam
- b. Tugas Penanggulangan Bencana Sosial
- c. Penyelenggaraan Acara Kenegaraan
- d. Penyelenggaraan Acara-acara berskala Nasional dan Internasional
- (7) Kuota Bahan bakar minyak dan gas untuk pemegang kendaraan dinas jabatan maupun kendaraan dinas operasional diberikan setiap hari kerja.
- (8) Kuota bahan bakar minyak dan gas untuk pemegang kendaraan dinas operasional diberikan dalam rangka perawatan mesin kendaraan pada hari kerja sebesar masing-masing 5 (lima) liter (hanya untuk perawatan mesin).
- (9) Di samping Kuota tersebut pada ayat (7), Bahan Bakar Minyak dan Gas untuk pemegang kendaraan dinas operasional diberikan sesuai kebutuhan (dalam pelaksanaan tugas pada hari kerja maupun hari libur), dengan memperhatikan lamanya/ panjangnya rute perjalanan pergi pulang.
- (10) Besaran kuota Bahan Bakar Minyak dan Gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan yang berlaku, dan menyesuaikan dengan daftar inventaris kendaraan pada masing-masing SKPD.
- (11) Pertanggungjawaban pembelian bahan bakar minyak (pertamax) berdasarkan print out dari mesin penghitung.
- (12) Apabila tidak ada print out dari mesin penghitung, maka pertanggungjawaban dapat menggunakan kuitansi dari SPBU dan disertai pernyataan dari petugas SPBU yang menyatakan mesin penghitung tidak berfungsi dan dokumentasi foto saat pengisian bahan bakar minyak.
C1
c
- ( 1) Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya termasuk biaya bahan bakar.
- (2) Satuan biaya tersebut belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
- (3) Kendaraan operasional dalam lingkungan kantor merupakan kendaraan yang digunakan hanya terbatas dalam lingkungan kantor.
- (1) Satuan biaya digunakan untuk pemeliharaan rutin gedung/bangunan dengan maksud menjaga/ mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen), tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung/bangunan yang memiliki spesifikasi khusus yang diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dialokasikan untuk:
- a. gedung/bangunan milik daerah; dan/ atau
- b. gedung/bangunan milik pihak lain (selain pemerintah kota) yang disewa dan/ a tau di pin jam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.
BAB XXXI - SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN
Pasal 34

Satuan biaya sewa gedung pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor seperti rapat, pertemuan, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai, dan kegiatan lain sejenis.
c
(
\_\_
BAB XXXII - SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN
Pasal 35

- (1) Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam) bus sedang, dan roda 6 (enam) besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus menerus) dan dilakukan secara selektif serta efisien.
- a. Satuan biaya ini diperuntukkan bagi pejabat negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri ditempat tujuan, dan
- b. Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas, dan dilakukan secara selektif dan efisien.
4. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.
- (2) Satuan biaya sewa kendaraan Pejabat/ Operasional Kantor Dan/ Atau Lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian. Untuk itu atas kendaraan yang dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan
- (3) Untuk sewa kendaraan selain kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar, termasuk untuk moda transportasi antar pulau di wilayah Indonesia (misalnya: perahu dan speed boat) dapat menggunakan biaya sewa sesuai harga pasar dan dilakukan secara selektif serta efisien.
- (4) Untuk sewa kendaraan operasional untuk jangka waktu yang lama, baik dalam satuan bulanan atau tahunan, satuan biayanya menggunakan harga pasar.
- (5) Kebijakan penerapan sewa kendaraan operasional mi merupakan alternatif dalam penyediaan kebutuhan kendaraan cperasional dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip efisiensi dan efektifitas.
- (6) Bagi daerah terpencil dapat menggunakan sewa kendaraan roda dua dan atau perahu sebagai kendaraan operasional.
BAB XXXIII - SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS
Pasal 36

Satuan biaya pengadaan kendaraan operasional merupakan, satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan roda operasional bagi pejabat, operasional kantor dan/ a tau lapangan serta bus melalui pembelian gguna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
c
,,---
~ .,
Dalam hal kebutuhan kendaraan operasional telah dipenuhi melalui mekanisme sewa kendaraan, maka pengadaan melalui pembelian tidak diperkenankan lagi.
BAB XXXIV - SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL BUS
Pasal 37

- (1) Satuan biaya pengadaan kendaraan operasianal bus merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan operasional dan/ a tau angkutan an tar jemput pegawai.
- (2) Sepanjang diperlukan, dapat diberikan ongkos kirim untuk pengadaan kendaraan operasional bus, yang besarannya disesuaikan dengan harga pasar.
SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN RODA 2 (DUA) OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN
- (1) Satuan biaya pengadaan kendaraan operasional roda 2 (dua) operasional kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan roda 2 (dua) jenis bebek.
- (2) Satuan biaya pengadaan kendaraan operasional roda 2 (dua) lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan roda 2 (dua) jenis sport/trail yang digunakan untuk operasional kantor dan/ a tau lapangan guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
BAB XXX - SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
Pasal 40

- (1) Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif.
- (2) Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor dapat dilaksanakan sepanjang pelaksanaan rapat yang membutuhkan koordinasi dengan unit/ instansi lainnya sekurang-kurangnya dihadiri peserta dari eselon II dan III lainnya / masyaraka t.
- (3) Satuan biaya paket kegiatan rapat/ pertemuan di luar kantor menurut peserta kegiatan terbagi dalam 2 (dua) jenis:
- a. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat eselon II yang dihadiri paling sedikit 1 (satu) pejabat eselon II;
- b. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat eselon III yang dihadiri paling sedikit 1 (satu) pejabat eselon III.
- (4) Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis:
- a. Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan bermalam/ menginap. Komponen paket mencakup minuman selamat datang, akomodasi 1 malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya (termasuk screen projector, podium, flip chart, white board, standard sound system, mikrophon, alat tulis, air mineral, dan permen).
- b. Satuan biaya paket fullday disediakan untuk kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup minuman selamat datang, makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan (termasuk screen projector, podium, flip chart, white board, standard sound system, mikrophon, alat tulis, air mineral, dan permen).
- c. Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat/ pertemuan yang dilakukan di luar kantor selama setengah sehari minimal 5 (lima) jam. Komponen biaya mencakup minuman selamat datang, makan 1 (satu) kali (siang), rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan (termasuk screen projector, podium, flip chart, white board, standard sound system, mikrophon, alat tulis, air mineral, dan permen).
c
- d. Dalam hal rapat /pertemuan di luar kantor dilakukan secara bersama-sama, hotel untuk seluruh pejabat negara/pegawai dapat menggunakan hotel yang sama disesuaikan dengan kelas kamar hotel yang telah ditetapkan untuk setiap pejabat negara. / pegawai negeri.
- e. Akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut:
- 1) Pejabat eselon II ke atas = 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang
- 2) Pejabat eselon III ke bawah= 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang
- 3) Kegiatan yang diselenggarakan secara fullboard dapat dilaksanakan, baik di dalam kota maupun di luar kota. Kegiatan yang diselenggarakan di luar kota, alokasi pada DPA-SKPD terdiri atas: biaya transportasi yang diberikan secara at cost, indeks paket pertemuan fullboard, dan uang harian paket fullboard di luar kota. Pada kegiatan yang diselenggarakan di dalam kota, alokasi pada DPASKPD terdiri atas: indeks paket pertemuan (fullboard/ fullday / half day), uang saku dan biaya transportasi dalam kota.
- 4) Besaran uang saku untuk kegiatan rapat pertemuan di luar kantor, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- 5) Kegiatan rapat/pertemuan luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara intensif harus menggunakan indeks satuan biaya.
BAB XXXVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Manado nomor 44 tanggal 26 September 2013 tentang Standar Biaya Masukan Dalam Rangka Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
..
'
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2015. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kata Manado.
.
.~" I
.
Ditetapkan di Manado pada tanggal ll Juni 2014
WALIKOTA MANADO, . ~~r,~
l
G. S. VI&lt;:&gt;KY LUMENTUT
·I
t!
,,
;
·.
&lt;'
Diundangkan padatanggal
di Manado 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA,
M. H. F SENDOH
BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2014 NOMOR
;
'
''
•
f
,
·,
!
•}
.