UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 29 Tahun 1964
Tentang PENGELUARAN PINJAMAN OBLIGASI PEMBANGUNAN TAHUNAN 1964
Berlaku: 29 TAHUN 1964
N/A
Preamble

Mengingat
:
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 1964 TENTANG PENGELUARAN PINJAMAN OBLIGASI PEMBANGUNAN TAHUNAN 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka perjuangan membentuk masyarakat adil dan makmur diperlukan usaha-usaha pembangunan yang membutuhkan pembiayaan yang besar;
- b. bahwa pembiayaan tersebut pertama-tama harus didasarkan atas kekuatan dalam negeri sendiri dengan mengerahkan semua dana dan daya yang progressip;
- c. bahwa salah satu dari cara untuk mengerahkan dana dan daya yang progressip tersebut adalah membuka kemungkinan seluas- luasnya bagi ikut serta mereka dalam pinjaman obligasi yang khusus diadakan untuk maksud itu;
- d. bahwa penyertaan dalam pinjaman obligasi tersebut akan membawa pengaruh baik bagi usaha menciptakan suatu sitim moneter yang sehat dan stabil guna melancarkan produksi, distribusi dan perdagangan, serta peredaran uang yang berencana;
- e. bahwa dianggap perlu untuk memberi daya-penarik bagi peserta.
1. Pasal 5 ayat 1 dan pasal 23 dari Undang-undang Dasar Republik Indonesia;
2. Pasal 7 dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. II/MPRS/ 1960.
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
Memutuskan :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PINJAMAN OBLIGASI PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1964.
N/A
Pasal 1

.
Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan diberi kuasa melakukan pinjaman atas beban Negara setinggi-tingginya sepuluh ribu juta rupiah dengan mengeluarkan lembaran-lembaran surat-surat obligasi atas untuk.
N/A
Pasal 2

.
- (1) Atas pinjaman obligasi seperti tersebut dalam pasal 1 dibayarkan bunga enam perseratus dari harga normal setiap tahun dan pembayaran dilakukan atas kupon-kupon tahunan pada waktu- waktu yang ditetapkan oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.
- (2) Kupon-kupon, yang telah jatuh-waktu dan tidak dimintakan pembayarannya, menjadi kedaluarsa setelah lampau lima tahun terhitung sejak hari tanggal jatuh-waktu kupon-kupon tersebut.
- (3) Kupon-kupon, yang telah jatuh-waktu dapat dimintakan pembayarannya (diuangkan) pada kantor-kantor Bank Indonesia, Bank-bank Negara dan badan-badan lain di Indonesia yang akan ditunjuk menurut cara-cara yang akan ditentukan oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.
N/A
Pasal 3

.
- (1) Pinjaman Obligasi ini dilunaskan setiap tahun untuk pertama kali dalam tahun 1970 dengan cara undian selama lima belas tahun pada waktu-waktu dan menurut cara-cara yang masih akan ditetapkan oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan dengan ketentuan bahwa pelunasan dapat dipercepat.
- (2) Atas surat-surat obligasi yang telah terundi untuk dapat dilunaskan sebagaimana yang termaksud dalam ayat (1) dibayarkan harga nominal dikalikan dengan sejumlah presentase, yang perhitungan dan caranya ditetapkan oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan dengan berpedoman kepada angka-angka index sejumlah barang-barang yang dianggap dapat merupakan unsur-unsur guna menetapkan tingkat harga pada waktu dilunaskan.
- (3) Untuk pelunasan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) dan (2) oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan disediakan pada dasarnya sejumlah uang sebesar seperlima belas dari jumlah pinjaman yang dilakukan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1, dibulatkan ke atas dalam ratusan juta rupiah, dan dikalikan dengan sejumlah presentase sebagaimana yang ditetapkan dalam ayat (2).
- (4) Hak menagih surat-surat obligasi yang telah dinyatakan dapat dilunaskan menjadi hilang setelah lampau sepuluh tahun sesudah waktu tersebut pada ayat (1).
- (5) Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan dapat memberi bunga kepada para pemegang surat-surat obligasi yang terundi atau yang telah dapat dilunaskan tetapi bersedia menunda penggunaan hak menagih surat obligasi tersebut sampai akhir masa tersebut dalam ayat (4) di atas.
- (6) Bunga atas surat-surat obligasi, yang telah dikeluarkan berdasarkan Undang-undang ini, hanya dihitung sampai pada waktu surat-surat obligasi tersebut dinyatakan dapat dilunaskan sebagaimana termaksud dalam ayat (1), kecuali dalam hal yang dimaksud dalam ayat (5) pasal ini.
N/A
Pasal 4

.
- (1) Kesempatan untuk ikut serta dalam pinjaman ini diadakan dalam pecahan-pecahan dari Rp. 10.000,- Rp. 50.000,- Rp. 100.000,- dan Rp. 1.000.000,- yang pengeluarannya akan disalurkan melalui Bank Indonesia dan dibantu oleh semua Bank-bank Negara dan badanbadan lain yang ditunjuk oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.
- (2) Uang yang digunakan untuk penyertaan di atas tidak dijadikan alasan bagi badan-badan Pemerintah yang bertugas di bidang fiskal atau pidana mengadakan suatu pertanyaan, penyelidikan dan pemeriksaan tentang asal-usulnya.
- (3) Jika penyertaan pertama dalam pinjaman obligasi ini menyebabkan diketahuinya keterangan-keterangan yang memberikan kepastian, bahwa berdasarkan "Ordonansi Pajak Pendapatan 1944" (Staatsblad 1944 No. 17) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 23 tahun 1964 (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 114), ..Ordonansi Pajak Kekayaan 1932" (Staatsblad 1932 No. 405) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-unang No. 24 tahun 1964 (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 115) dan "Ordonansi Pajak Perseroan 1925" (Staatblad 1925 No. 319) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 22 tahun 1964 (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 113) suatu pajak berkenaan dengan penyertaan pertama itu tidak dikenakan ataupun dikenakan terlampau rendah, dikurangkan atau dihapuskan, maka keterangan-keterangan itu, mengenai masa pengenaan pajak di mana penyertaan untuk pinjaman obligasi itu terjadi dan masa-masa pengenaan pajak sebelumnya, tidak dapat digunakan untuk menetapkan pajak yang masih sementara, atau untuk meninjau kembali ketetapan atau untuk mengenakan pajak bila mulamula telah diberikan pembebasan pajak, atau untuk mengenakan tagihan tambahan atau susulan.
- (4) Hasil yang timbul daripada penyertaan ini tidak merupakan penghasilan seperti dimaksud oleh ,Ordonansi Pajak Pendapatan tahun 1944" (Staatsblad 1944 No. 17) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 23 tahun 1964 (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 114) dan "Ordonansi Pajak Perseroan tahun 1925" (Staatsblad 1925 No. 319) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 22 tahun 1964 (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 113) tentang Pajak Dividen, sehingga bebas dari pengenaan pajak.
N/A
Pasal 5

.
- (1) Surat-surat obligasi termaksud dalam pasal 1 ditanda- tangani oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan dan didaftarkan pada Badan Pemeriksa Keuangan atau menurut cara-cara yang disetujui oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebelum dikeluarkan, untuk pendaftaran mana diberi bukti pendaftaran seperti lazimnya.
- (2) Surat-surat obligasi yang sudah diterima kembali karena telah dilunaskan dan kupon-kupon yang sudah dibayar, setelah dibuat tidak berlaku harus dikirimkan oleh Departemen Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dimusnahkan, sehingga tidak dapat digunakan lagi dalam peredaran.
N/A
Pasal 6

.
Pengeluaran-pengeluaran untuk pembayaran bunga dan pelunasan obligasi termaksud dalam pasal 1, pasal 2 dan pasal 3, demikian pula biaya untuk menyelenggarakan pengeluaran pinjaman obligasi ini dibebankan kepada anggaran Negara Republik Indonesia.
N/A
Pasal 7

.
Segala kwitansi-kwitansi, surat-surat pemastian perjanjian dan lain-lain, yang dibuat untuk menjalankan Undang-undang ini bebas dari bea meterai.
N/A
Pasal 8

.
Untuk surat-surat obligasi dan kupon-kupon yang cacad, hilang atau musnah dapat diberi gantinya menurut pertaruan-peraturan yang akan ditetapkan oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.
N/A
Pasal 9

.
Kepada Bank-bank dan badan-badan lain, yang ditunjuk oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan untuk turut membantu melaksanakan pinjaman obligasi ini dapat diberi provisi menurut peraturanperaturan yang akan ditetapkan oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.
N/A
Pasal 10

.
Hal-hal yang belum diatur guna melaksanakan Undang-undang ini ditetapkan oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.
N/A
Pasal 11

Undang-undang ini dapat disebut ,Undang-undang Pinjaman Obligasi Pembangunan Republik Indonesia tahun 1964".
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam LembaranNegara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 25 Nopember 1964. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Nopember 1964. SEKRETARIS NEGARA, ttd MOHD. ICHSAN.
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 NOMOR 120
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG NO. 29 TAHUN 1964
PENJELASAN
Pasal 1

.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
cukup jelas.
lihat penjelasan Umum.
dan (4) cukup jelas.
dan (6) : Pemberian bunga dalam ayat-ayat ini dimaksudkan untuk memberi dayapenarik bagi para pemilik dari surat-surat obligasi yang telah terundi dan dapat dilunasi, agar mereka bersedia menunda permintaan pembayarannya, persentase, dari bunga tersebut akan ditetapkan oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan, dan dihitung dari tanggal obligasi-obligasi yang bersangkutan jatuh waktu sampai tanggal penguangannya.
Dengan demikian, maka dana-dana yang seharusnya dibayarkan masih dapat terus digunakan untuk keperluan-keperluan yang berguna bagi masyarakat.
PENJELASAN
Pasal 4

.
Selain dari pada apa yang telah dimuat dalam Penjelasan Umum, perlu di sini diberikan penjelasan lebih lanjut, bahwa menurut ayat (2) pasal ini instansi-instansi Pemerintah yang bertugas dibidang fiskal atau pidana tidak berwenang mengadakan pertanyaan, penyelidikan dan pemeriksaan tentang asal-usul uang yang digunakan untuk penyertaan pertama dalam pinjaman termaksud hanya atas dasar perbuatan penyertaan itu belaka. Dalam pada itu tidak ditiadakan kemungkinan adanya penyelidikan dan pemeriksaan fiskal atau pidana atas dasar lain dari perbuatan penyertaan dalam pinjaman tersebut.
PENJELASAN
Pasal 5

.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6

.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7

.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8

.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9

Bantuan dalam pelaksanaan pinjaman obligasi ini diperlukan dalam hal-hal yang berhubungan dengan penjualan obligasi tersebut, pembayaran bunga serta pembayaran pelunasannya. Pada dasarnya yang direncanakan untuk diminta bantuannya seperti diuraikan di atas adalah bank-bank Pemerintah. Walaupun begitu dalam hal-hal tertentu bantuan bank- bank Swasta dan badan-badan lain diperlukan pula, oleh karena itu kemungkinan tersebut tidaklah ditutup dalam pasal ini.
PENJELASAN
Pasal 10

.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11

.
Cukup jelas.
Mengetahui :
Sekretaris Negara,
MOHD. ICHSAN.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2710