PERATURAN GUBERNUR GUBERNUR Nomor 12 Tahun 2017
Tentang PENETAPAN ALOKASI DEFINITIF BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI SULAWESI UTARA DARI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK AIR PERMUKAAN TAHUN ANGGARAN 2016
Berlaku: 12 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
GUBERNUR SULAWESI UTARA
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN ALOKASI DEFINITIF BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI SULAWESI UTARA DARI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK AIR PERMUKAAN TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI UTARA,
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Penetapan Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten / Kota se Provinsi Sulawesi Utara dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Tahun Anggaran 2016;
1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo. UndangUndang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2017;
Menetapkan
:
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten / Kota se Provinsi Sulawesi Utara dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Tahun Anggaran 2016;
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 109 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2017;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PENETAPAN ALOKASI DEFINITIF BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA SE PROVINSI SULAWESI UTARA DARI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK AIR PERMUKAAN TAHUN ANGGARAN 2016.
N/A
Pasal 1

- ( 1) Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) diberikan kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota se Provinsi Sulawesi Utara sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (2) Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) diberikan kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota se Provinsi Sulawesi Utara sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (3) Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan ( PAP) diberikan kepada Pemerintah Kabupaten / Kota se Provinsi Sulawesi Utara sebesar 50% (lima puluh persen). Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan pada 1 (satu) wilayah Kabupaten dan Kota hasil penerimaan Pajak Air Permukaan yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).
N/A
Pasal 2

Bagian penerimaan pemerintah Kabupaten dan Kota sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat ( 1) , 70% (tujuh puluh persen) sebagaimana Pasal 1 ayat (2) dan 50% (lima puluh persen) sebagaimana Pasal 1 ayat (3) ditetapkan dengan memperhatikan perpaduan aspek potensi dan pemerataan yang proporsional berdasarkan rumusan / formula sebagai berikut :
- a. Pajak Kendaraan Bermotor ( PKB) dihitung 70% ( tujuh puluh persen) sesuai potensi dan 30% (tiga puluh persen) dibagi rata kepada semua Kabupaten / Kota;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dihitung 80% (delapan puluh persen) sesuai potensi dan 20% (dua puluh persen) dibagi rata kepada semua Kabupaten dan Kota; dan
- c. Pajak Air Permukaan dihitung 50% (lima puluh persen) sesuai potensi dan 50% (lima puluh persen) dibagi rata kepada semua Kabupaten dan Kota.
Tembusan Yth. :
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara;
3. Inspektur Provinsi Sulawesi Utara;
4. Para Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten / Kota se Provinsi Sulawesi Utara.
N/A
Pasal 3

- ( 1) Alokasi Definitif sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 dihitung berdasarkan realisasi penerimaan Tahun Anggaran 2016.
- (2) Alokasi Definitif Tahun Anggaran 2016 kepada Pemerintah Kabupaten / Kota yang dibagikan secara merata ke Kabupaten / Kota sebagaimana Pasal 1 dan Pasal 2 merupakan revisi atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten / Kota se Provinsi Sulawesi Utara dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Tahun Anggaran 2016;
- (3) Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Provinsi yang dibagikan secara merata kepada seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2016 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
N/A
Pasal 4

- ( 1) Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten / Kota Tahun 2016 yang dibagikan secara merata sudah termasuk dengan perhitungan selisih lebih / kurang Tahun 2015.
- (2) Selisih lebih / kurang pada Tahun 2016 akan diperhitungkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2017.
N/A
Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
Ditetapkan di Manado pada tanggal 25 - mril
2P 17
/
^
GUBERNUR SULAWESI UTARA, 2
^
l
^
y '
OLLY DONDOKAMBEY
LAMPIRAN :
PERATURAN GUBERNUR SULAW
) UTARA
NOMOR
:
1? IVTUiJ 2017
TANGGAL
:
)
TENTANG :
?5 pRIL 2 ^ ' 7
PENETAPAN ALOKASI DEFINITIF BAGI HASH PAJAK PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI SULAWESI UTARA DARI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB), PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PBB-KB) DAN PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP)
| NO | KABUPATEN/ KOTA | JENIS PAJAK PROVINSI | JENIS PAJAK PROVINSI | JENIS PAJAK PROVINSI | JENIS PAJAK PROVINSI | JUMLAH |
|------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| NO | KABUPATEN/ KOTA | PKB | BBN KB | PBB KB | PAP | JUMLAH |
| 1 | MANADO | 28 , 902 ,763 , 345 | 26 , 558 , 771 , 050 | 50 , 955 ,944 ,541 | 34 , 765 , 540 | 106 , 452 ,422 , 476 |
| 2 | MINAHASA | 6,167,561 ,207 | 7,880,474,088 | 9,520 , 459 , 681 | 235,318,225 | 23,803,813,201 |
| 3 | BITUNG | 7,174 ,910,348 | 6,779,183' 298 | 11 ,996,418 , 063 | 26,351 ,146 | 25,976,862,855 |
| 4 | SANGIHE | 2,472,589,117 | 1 ,668,068,159 | 3,181 ,437,521 | 38,877,560 | 7,360,972,357 |
| 5 | TALAUD | 1,868,205,127 | 1 ,717,886,894 | 2,267,096,750 | 20,270,050 | 5,873,458,821 |
| 6 | BOLAANG MONGONDOW | 3 , 413 , 075 , 195 | 3 ,723 , 835,122 | 5 , 575 , 291 , 172 | 53,591 ,829 | 12 ,765 , 793,318 |
| 7 | MINAHASA SELATAN | 4,097 , 911 ,784 | 4 , 106 , 434,571 | 5,903,920 , 258 | 20 , 997 , 550 | 14 , 129 , 264 , 163 |
| 8 | MINAHASA UTARA | 6,678 , 090 , 336 | 7,205,042,928 | 11 ,605,857 , 068 | 29,054 ,209 | 25,518,044,541 |
| 9 | TOMOHON | 4,178,088,328 | 4 ,233,231 ,879 | 6,068,418,177 | 24 ,753,036 | 14,504,491 ,418 |
| 10 | SITARO | 1,809,746,967 | 1 ,213,155,321 | 2,267,113,233 | 22,772,111 | 5,312,787,632 |
| 11 | MINAHASA TENGGARA | 2,781 ,004,525 | 2,644,675,373 | 4,136,898,650 | 20,270,049 | 9,582,848,597 |
| 12 | BOLAANG MONGONDOW UTARA | 2,137,634 ,453 | 2,162,089,128 | 2,595,841 ,218 | 20,270,050 | 6,915,834,849 |
| 13 | KOTAMOBAGU | 4,165,848,382 | 3,887,199,554 | 6,890,334,979 | 20,270,050 | 14,963,652,965 |
| 14 | BOLAANG MONGONDOW TIMUR | 2 ,218 ,442 , 241 | 2 , 050,253 , 207 | 3 , 017,067 , 347 | 20 , 270 , 050 | 7 , 306,032 , 845 |
| 15 | BOLAANG MONGONDOW SELATAN | 1 ,981 ,397 , 116 | 1 ,732 ,357 , 532 | 2 , 441 ,755 , 255 | 20 , 270 , 050 | 6,175 , 779 , 953 |
| | TOTAL | 80,047,268,471 | 77,562,658,105 | 128,423,853,912 | 608,101 ,503 | 286,641 ,881 ,991 |
/ jP ' GUBERNUR SULAWESI UTARA
^
&lt;
OLLY DONDOKAMBEY