PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 18 Tahun 2002
Tentang I. PENJELASAN UMUM
Berlaku: 18 TAHUN 2002
N/A
Preamble

Menimbang
:
Mengingat :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, maka berdasarkan kewenangan yang ada pada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi di bidang Kesehatan, untuk tertibnya pemungutan hasil hutan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi perlu pengaturan dalam penyelenggaraan perizinan pemungutan hasil hutan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi tentang izin pemungutan hasil hutan dalam kawasan hutan (IPHHDKH);
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) Juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok pengelolaan lingkungan hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M 04-PW 03 Tahun 1984 tentang wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 358/Kpts-II/1996 tentang perubahan keputusan menteri kehutanan nomor 271/Kpts-IV/1993 tentang cara pengenaan, pemungutan, penyetoran dan pembagian iuran hasil hutan;
17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 359/Kpts-II/1996 tentang perubahan keputusan menteri kehutanan nomor 272/Kpts-IV/1993 tentang cara pengenaan, pemungutan, penyetoran, penyimpanan dan penggunaan dana reboisasi;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;
19. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 05.1/Kpts-II/2000 tanggal 6 Nopember 2000 tentang Kriteria dan standar perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi alam;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknis Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Leges (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 17 Seri C).
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG IZIN
PEMUNGUTAN HASIL DALAM KAWASAN HUTAN (IPHHDKH)
BAB II - TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN DALAM KAWASAN HUTAN (IPHHDKH) Pasal 2
Pasal 3

- (1). IPHHDKH kayu diberikan untuk pemungutan kayu alam pada:
- a. Hutan produksi alam yang tidak dibebani hak pengusahaan hutan (HPH) atau izin usaha pemanfataan hasil hutan (IUPHH) dan izin pemanfaatan kayu (IPK);
- b. Hutan produksi alam yang dibebani hak pengusahaan hutan tanaman industri (HPHTI) atau izin usaha hutan tanaman (IUHT);
- c. Hutan konversi yang telah terbit hak guna usaha untuk kegiatan non kehutanan.
- (2). IPHHDKH bukan kayu diberikan untuk pemungutan hasil hutan bukan kayu pada:
- a. Hutan produksi alam yang tidak dibebani hak-hak lain yang sejenis;
- b. hutan produksi alam yang dibebani hak pengusahaan hutan tanaman industri (HPHTI) atau izin usaha hutan tanaman (IUHT);
- c. Hutan konversi yang telah terbit hak guna usaha (HGU).
BAB III - LUAS AREAL DAN MASA BERLAKU IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN DALAM KAWASAN HUTAN (IPHHDKH) Pasal 4
Pasal 5

- (1). Apabila target produksi telah tercapai, namum potensi hasil hutan masih ada, maka penambahan target volume dapat dilaksanakan langsung oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, berdasarkan hasil survey petugas lapangan;
- (2). Apabila target produksi telah mencapai target, sedang masa berlaku izin telah selesai, maka dilakukan penambahan waktu maksimal selama 6 (enam) bulan dan penambahan waktu dimaksud dapat dilaksanakan langsung oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, berdasarkan hasil survey petugas lapangan.
BAB IV - PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN DALAM KAWASAN HUTAN (IPHHDKH)
Pasal 6

Untuk memperoleh izin pemungutan hasil hutan dalam kawasan hutan, pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan dengan melampirkan :
- a. Foto copy KTP perorangan atau KTP pengurus koperasi/kelompok tani, untuk pengusaha kecil melampirkan foto copy surat izin usaha;
- b. Peta lokasi yang dimohonkan izin pemungutan hasil hutan, dengan skala 1 : 10.000 dengan peta situasi rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Muaro Jambi skla 1 : 250.000, diketahui oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- c. Bagi pemohon IPHHDKH kayu diwajibkan membuat rencana kerja tahunan kegiatan dan pemberdayaan masyarakat disekitar kawasan hutan.
BAB VII - PELAKSANAAN IZIN Pasal 9
Pasal 10

- (1). IPHHDKH kayu pada hutan produksi alam dilakukan dengan sistem silvikultur tebang pilih tanam indonesia (TPTI) dengan ketentuan:
- a. Hutan produksi diameter minimal 50 cm;
- b. Hutan produksi terbatas diameter minimal 60 cm;
- c. Hutan produksi rawa diameter minimal 40 cm.
- (2). IPHHDKH kayu pada areal yang dibebani HPHTI atau IUHT, eks hutan konversi yang dibebani HGU dan pencadangan lahan untuk pembangunan non kehutanan yang belum memiliki rencana pembukaan lahan dan penanaman, dilakukan dengan tebang pilih;
- (3). IPHHDKH kayu pada areal eks hutan konversi yang memiliki rencana pembukaan lahan dan penanaman paling lama setahun setelah pelaksanaan IPHHDKH, dilakukan dengan sistem silvikultur tebang habis dengan pemudaan buatan (THPB);
- (4). Pohon-pohon yang terletak disempadan (50 meter kiri kanan) sungai, danau, waduk, mata air, tepi jurang dan pohon yang dilindungi tidak boleh ditebang.
Pemegang IPHHDKH diwajibkan melakukan kegiatan pengamanan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan secara terus menerus diareal IPHDKH yang menjadi tanggungjawabnya.
BAB X - SANKSI
Pasal 14

- (1) Pelangggaran atas pelaksanaan IPHHDKH diancam dengan sanksi pidana dan ganti rugi serta sanksi administratif berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Apabila pemegang IPHHDKH melakukan pengangkutan hasil hutan tanpa dilengkapi dokumen namun jenisnya tidak sesuai dengan fisik, maka dikenakan sanksi berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999;
- (3) Apabila pemegang IPHHDKH melakukan pengangkutan hasil hutan dengan jumlah volume melebihi batas maksimal tonase bagi jalan yang dilalui maka terhadap pemegang izin dimaksud dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. (4). Bagi pemegang IPHHDKH yang tidak melaksanakan penanaman/pemudaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemberdayaan masyarakat disekitar kawasan hutan sesuai dengan rencana dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. (5). Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan setelah diterbitkannya izin, pemegang izin tidak melaksanakan kegiatannya dilapangan, maka izin dimaksud dapat dicabut oleh Bupati;
6. (6). Pelanggaran di Bidang ekploitasi dan tata usaha hasil hutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 15
Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
Ditetapkan di Sengeti Pada tanggal 6-9-2002
BUPATI MUARO JAMBI,
DTO,
H. AS'AD SYAM
DIUNDANGKAN DI SENGETI PADA TANGGAL 12 -9-2002
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
DTO,
Drs. MUCHTAR MUIS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2002 NOMOR 50 SERI C NOMOR 2 TANGGAL 12-9-2002
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup Jelas
Permohonan IPHHDKH kayu dan IPHHDKH bukan kayu disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, berdasarkan permohonan tersebut Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan
PENJELASAN
Pasal 9

Dalam rencana kerja IPHHDKH kayu harus memuat antara lain batas diameter kayu minimal yang akan dipungut.
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Sungai merupakan bagian permukaan bumi, yang karena sifatnya, menjadi tempat air mengalir dari mata air. Pohon yang dilindungi adalah pohon-pohon yang dilindungi oleh Negara dengan Peraturan Khusus kehutanan, termasuk perlindungan terhadap penebangannya.
PENJELASAN
Pasal 11

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 12

Cukup Jelas
memberikan pertimbangan teknis kepada Bupati untuk IPHHDKH kayu sedangkan untuk IPHHDKH bukan kayu Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan dapat langsung memproses izin. Pengusaha kecil yang dimaksud adalah pengusaha kecil yang akan dan sudah bergerak di bidang usaha hasil hutan.
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas