PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2023
Tentang DEN GAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA
Berlaku: 21 Desember 2015
N/A
Preamble

Menimbang
BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMR 62 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016
DEN GAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang­ Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal Pendidikan Dasar tanpa memungut biaya, untuk itu Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik, dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan pada tingkat pendidikan dasar serta satuan pendidikan lainnya yang sederajat;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a di atas dan guna percepatan pencapaian program wajib belajar serta meringankan beban masyarakat terhadap biaya pendidikan, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan bantuan pendanaan biaya operasional nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar berupa Dana Bantuan Operasional Sekolah;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas dan agar pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah dapat dilaksanakan secara teratur, tertib, dan bertanggung jawab, maka perlu adanya Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Ban tuan Operasional Sekolah Dae rah Kabupaten Sin tang Tahun Anggaran 2016;
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, huruf b, dan huruf c, di atas perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016;
Mengingat...
4
Mengingat
- I. Undang-Un Undan,',"ang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Pen,,,,'''ndang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang entukan Dae ah T. ~ b Negara Re er; ingkat II Di Kalimantan (Lembaran Lem. ""Publik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan u#."",Negara Repubi Indonesia Nomor 352) sebagai Tay,, '&amp;-Undang (Lembaraan Negara Republik Indonesia R%,[,,'9 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 1820 );
2. 2 · � ndang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Selenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari rupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385 l);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaraan Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150 );
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430 I);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ten tang Republik Lembaran
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- s. unaang-undang omor,33 "Rb,,,R;tentane Perimbangan Keuangan n ara emerm usat Dan peerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 9 · bentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Pem!' gepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, },"ff;ta tembaran Negara Repubi Indonesia Nomor 5234);
10. Undany .U Per,'''ndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang T.,,"7ntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia R#,,j[',' "I' Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara bebee.,, 'donesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah Ta, 'Pa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 p0,[\_"?015 (Lembaran Negara Republiik Indonesia tahun I,,\_ BYomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik n«tonesia Nomor 5679);
2. l 1. �� raturan P\_emerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 'andar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Ponesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran egara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor 4941);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 ten tang Pengelolaan Dan Pcnyelcnggaraan Pendidikan (Lcmbaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Namor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Re ublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan ~.jar an Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
l
Menetapkan
19. Peraturan M . Tah lenteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 P un 20 lS ten tang Petunjuk Teknis Penggunaan dan ertanggt " Sekoj.i?&amp;jawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional '
20. Peraturan D 2006 aerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun p. tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran \_acrah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 25, ["""ahan Lemibaran Daerah Kabupaten sintang Nomor 25); agaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor I, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sin tang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sin tang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor l);
PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

- 1 D ah d alah Kabupaten Sintang. · aer a
2. Kepala Daer% Bupati dan 3 P . tab Daerah adalah p . emenn O ah P erintahan aer'. penyelenggara 'em Perangkat Daerah sebagai unsur
- intang.
- Si t ah adalah Bupati
4.
.
5. Dinas adalah Dinas Pe «.. adal:didikan Dan\_ Kebudayaan Kabupaten Sin tang.
2. Pemerintahan D. 00 vaerah adalah Pe ah: leh Pemerintah Daerah d. enyelenggaraan Urusan Pemerinte an ole Otonomi dan tu, 'an Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas dalam sister Pmbantuan dengan prinsip otonomi setuas-1uasnya sebagaimana di» prnsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Indonesia T.,"aksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik . un 1945. dan
6. Kepala Dinas Kabupaten Sintang. Kepala Dmas Pendidikan Dan Kebudayaan
8. dosen, " hah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, » .onselor pamo J · · · · t kt r fasilitator de 'ng pelajar, widyaiswara, tutor, mnstrui u, b t . 1:· \_an sebutan lain sesuai dengan kekhususannya serta erparnsrpasi dalam ·l .., · :.. menyelenggarakan pendidikan.
7. Satuan pendidik menyelens zaray.\_ adalah kelompok layanan pendidikan yang pada set.as';a" pendidikan pada jahur formal, nonformal, dan informal Pendidi ,','Pg dan jenis pendidikan.
6. De Pe 9. )ewan endidikan adalah Lembaga Mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
10. Komite Sekolah adalah Lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas Sekolahserta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sin tang.
13. Bantuan Operasional Sekolah yang sclanjutnya disingkat BOS adalah penyediaan dana biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar yang bersumber dari APBN.
14. Bantuan Operasional Sekolah Daerah selanjutnya disebut BOSDA adalah penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan sebagai pelaksanaan program wajib belajar.
16. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah.
15. Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut dengan KUD adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Sintang.
17. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
20. Sekolah Dasar selanjutya disig, "",, J"piang pendidian paling dasar pada pendidikan forma yang litempul dalam waktu 6 (enam) tahun. ..
18. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. 1o. Penas«an informal aalat ialu peg""" """";", a iekungan;
17. di" 1k 21. Sekolah Dasar Luar Biasa selanjutnya lisingkat SDLB adalah Sekolah asar yang memberikan kesempatan kepada anak yang luar biasa untuk . . al ikuti roses pendidikan format.
18. mengi",""gah Pertama selanjutnya disingkat SMP adalah sekolah 22. Sekolah [ener didik d yang dilaksanakan setelah lulus pend1kan 1asar.
'
'
.
'
23.
24. sekolah memiliki wilay. "P selanjutnya disingkat SATAP adalah SMP yang manajemen atau, '"&amp; sama dengan SD yang dapat dikelola secara satu Sekolah Menen,,"anajemen yang berbeda. \_,
2. Sekolah Menengah Pert. ' merupakan lemba , 'lama Terbuka selanjutnya disingkat SMPT adalah merupakan \_ '&amp; pendidikan formal yang tidak berdiri sendiri tetapl agan dari SM ak pendidikannya me IP Induk yang dalam menyelenggar can Satu,''&amp;unakan metode belajar mandiri.
25. pendidikan tr; atas selanjutnya disingkat SMA adalah jenjang Mera"atas yang dilaksanakan setelah lulus SMP. .
27. Madrasah Aliyah ya , · .. didike · ang selanjutnya disingkat MA adalah jenjang pen 1 1 an tingkat atas yang berciri khas Agama Islam dan dilaksanakan setelah lulus SMP.
26. Sekolah pendidikan ~,';"? eiuruan selanjutnya disingkat SMK adalah jenjang dilay.. gkat atas yang memiliki kekhususan kejuruan tertentu yang I zsanakan setelah lulus SMP
BAB II - Maksud Dan Tujuan
Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :
1. Sebagai pedoman/acuan bagi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dalam penggunaan dana dan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban keuangan BOSDA Tahun Anggaran 2016;
2. Agar penggunaan dana BOSDA tepat sasaran, efektif dan efisien untuk penyelenggaraan wajib belajar 9 (sembilan) Tahun dan rintisan wajib belajar 12 (dua belas)
3. Bagi Pengelola BOSDA agar dilaksanakan secara tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu, serta terhindar dari penyimpangan / penyelewengan.
BAB II - Maksud Dan Tujuan
Pasal 3

Tujuan pemberian BOSDA di Kabupaten Sintang adalah scbagai bcrikut:
- a. Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB Negeri dan SMP/SMPLB/SMPT (Terbuka) Negeri dan meringankan beban bagi siswa SMA/MA/ dan SMK Swasta dan Negeri terhadap biaya operasi sekolah;
- b. Membebaskan pungutan bagi siswa miskin dari pungutan dalam bentuk apapun, baik disekolah Negeri maupun Swasta:
- c. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta;
- d. Sebagai dana Pendamping dari dana BOS;
BAB III - SASARAN, BESARAN BANTUAN, DAN WAKTU PENYALURAN DANA
Pasal 4

- ( 1) Prog ram BOSDA adalah semua Sasaran SMP/SMPLB/SMPT, termasuk SD-SMP SMA/MA/dan SMK Negeri dan swasta, Sintang. sekolah SD/SDLB dan Satu Atap (SATAP] di seluruh Kabupaten
Besaran
- (2) Besaran B . . aya BOS . diberikan berd. DA sebagaimana dimaksud pada ayat (I) a. SD Neg«,,\_kan jumlah siswa dengan ketentuan:
- b. SMP Negeri denc Siswa/Bula. '&amp;an besaran Rp.13.000 (tiga belas ribu rupiah)/
3. :. wasta denge b . rupiah/Siswa/ 3an esaran Rp. 6.200 (enam ribu dua ratus a, ulan:
- c. SMP/MTs Swasta den rupuah)/Si. &amp;an besaran Rp. 10.000 (sepuluh ribu Iswa/Bulan:
- d. SMA Negeri dengan besaran Rp. 21.000 (dua puluh satu rupiah)/Siswa/ Bulan:
- f. SMK Jurusan Tel4 ~ li eKnologi dan Rekayasa dengan besaran Rp. 52.000 (lima puluh dua ribu rupiah)/Siswa/Bulan;
- e. SMA/MA S " rupiah)ys,\_""asta dengan besaran Rp.13.000 (tiga belas ribu 1 iswa/Bulan:
- g. SMK J ' . urusan Pertanian dan Kehutanan dengan besaran Rp. 32.000 (tiga puluh dua ribu rupiah)/Siswa/Bulan;
- h. SMK Jurusan Bisnis dan Manajemen dengan besaran Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah)/Siswa/Bulan;
- i. SMK Jurusan Pariwisata dengan besaran Rp. 32.000 (tiga puluh dua ribu rupia)/Siswa/Bulan
BAB III - SASARAN, BESARAN BANTUAN, DAN WAKTU PENYALURAN DANA
Pasal 5

- (1) BOSDA diberikan selama 12 (dua belas) bulan dari Bulan Januari 2016 sampai Bulan Desember 2016 yaitu semester 2 Tahun Pelajaran 2015/2016 dan Semester 1 Tahun Pelajaran 2016/2017 dan penyaluran dana dilakukan setiap 3 bulan (tri wulan), yaitu Bulan Januari-Maret, Bulan April-Juni, Bulan Juli-September dan Bulan Oktober-Desember Tahun 2016.
- (2) Bagi wilayah jauh dan terpencil penyaluran dana BOSDA dapat dilakukan setiap semester atau setiap 6 (enam) bulan dengan wilayah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
BAB IV - IMPLEMENTASIBOSDA Pasal 6
Pasal 7

- (1) Program BOSDA sebagai pendukung Wajar pendidikan dasar 9 (sembilan) Tahun dan rintisan wajar 12 (dua belas) Tahun, setiap pengelola program pendidikan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. BOSDA harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun dan rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun yang bermut.u;
- b. BOSDA harus memberi kepastian bahwa tidak ada siswa miskin putus sekolah karena alasan finansial seperti tidak mampu membeli baju seragam/alat tulis sekolah dan biaya Jainnya;
- c. BOSDA harus menjamin kepastian Julusan setingkat SD dapat melanjutkan ke tingkat SMP, dan Julus SMP melanjutkan ke tingkat SMA/MA atau SMK;
- d. Kepala sekolah SD/SDLB menjamin semua siswa yang akan lulus dapat melanjutkan ke SMP/SMPLB dan Lulus SMP/SMPLB melanjutkan Ke SMA/MA atau SMK;
- e. Kepala sekolah berkewajiban mengidentifikasi anak putus sekolah di lingkungannya untuk diajak kembali ke bangku sekolah;
- f. Kepala Sekolah harus mengelola dana BOSDA secara transparan dan akuntabel;
- g. BOSDA tidak menghalangi siswa, orang tua yang mampu, atau walinya memberikan sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada sekolah, dan sumbangan sukarela dari orang tua siswa harus bersifat sukarela, tidak terikat dan tidak ditetapkan jumlahnya, serta tidak mendiskriminasi mereka yang tidak memberikan sumbangan serta tidak dikaitkan dengan pemberian nilai atau penahanan raport serta ijazah siswa.
BAB IV - IMPLEMENTASIBOSDA Pasal 6
Pasal 8

- (1) Dana BOSDA diterima oleh Kepala Sekolah/Bendahara Sekolah secara utuh, dan dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan dewan guru dan komite sekolah.
- (2) Sekolah penerima dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus melaksanakan pengelolaan dana BOSDA secara profesional, aran dan akuntabel. transp »
- n01101 ·
- Agar BOSDA 4 harus mem., at tepat guna dan tepat sasaran maka Sekolah (empat) tahu,\_\_"Deana Jangka Menengah (RJM) yang disusun + (3)
- (4) Untuk melakukan ~ Rencan: Ke. pencairan dana BOSDA Sekolah harus menyusun Ang%. Serja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Kegiatan dan aran Sekolah (RKAS).
- (5) Penyusunan R A1 Gencana Jangka Menengah (RJM) dan Rencana Kegiatan "" Sekola (RKAs) harus aisetjui data rapat dewan pen 1 setelah lah d disahl memperhatikan pertimbangan komite sekola 1an 1s 1kan oleh dinas bagi sekolah negeri dan yayasan bagi sekolah swasta.
ORGANISASI DAN MEKANISME PENGELOLAAN BOSDA
BAB IV - IMPLEMENTASIBOSDA Pasal 6
Pasal 9

Organisasi Pelaksana BOSDA Meliputi Tim Pengarah dan TIM Manajemen Kabupaten dan Tim Manajemen Sekolah dengan Susunan Tim dan tugas pokok sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini, dan selanjutnya Susunan Tim selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB IV - IMPLEMENTASIBOSDA Pasal 6
Pasal 10

- (1) Tata cara Penetapan alokasi dana BOSDA dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Sekolah mengisi data formulir pendataan dan selanjutnya disampaikan kepada Tim Manajemen BOSDA Kabupaten;
- b. Tim manajemen BOSDA Kabupaten melakukan pendataan siswa tiap sekolah berdasarkan data pada formulir pendataan;
- c. Tim manajemen BOSDA Kabupaten melakukan rekonsiliasi data jumlah siswa tiap sekolah;
- d. Kepala Dinas menetapkan alokasi dana BOSDA tiap Sekolah berdasarkan jumlah siswa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. Penetapan alokasi dana BOSDA tiap sekolah untuk Bulan Januari­ Juni 2016 didasarkan pada jumlah siswa Tahun Pelajaran 2015/2016, dan untuk Bulan Juli­Desember 2016 didasarkan pada data Tahun Pelajaran 2016/2017.
- (2) Proses Penyaluran dana BOSDA dilaksanakan melalui KUD dan ditransfer langsung ke Rekening Kepala Sekolah (bukan atas nama pribadi) untuk SD, dan untuk SMP, SMA/SMK dari KUD Kabupaten Sintang ke rekening Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang dan Kepala SMP, SMA/SMK Negeri maupun swasta mengambil dana BOSDA ke Bendahara Umum Dinas.
- (3) Bagi sekolah yang be elum mer ilili sekolah harus miliki rekening, seperti sekolah baru, maka Segera m b ' sekolah (Bulan embuka rekening bank atas nama kepala atas nama Pribadi) , T Manajemen BOSp ribadi) dan segera mengirim ke im A.
- (4) Tim Manajemen B Rekening sel OS Kabupaten Sintang mengkompilasi Nomor Nomor pa\_' sekolah yang telah digunakan pada tahun 2013 dan enig bar (\ TlM Man . u u 1 a ada), kemudian mengirimkannya kepada ajemen BOSDA.
- (5) Kepala Dinas be k .. rewajiban menandatangani naskah hibah kepada Sekolah-sekolah penerima BOSDA.
BAB IV - IMPLEMENTASIBOSDA Pasal 6
Pasal 11

- (l) Dana BOSDA disalurkan dari KUD ke Rekening Sekolah secara Triwulan (tiga bulanan) yaitu:
- a. Triwulan pertama (Bulan Januari sampai dengan bulan Maret) dilakukan paling lambat 14 (embat belas) hari kerja pada awal bulan Januari 2016: ,
- b. Triwulan kedua (Bulan April sampai dengan bulan Juni) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan April 2016;
- c. Triwulan ketiga (Bulan Juli sampai dengan bulan September) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan Juli 2016;
- d. Triwulan keempat (Bulan Oktober sampai dengan Bulan Desember) dilakukan paling lambat 14 (empat belas hari kerja pada awal bulan Oktober 2016.
- (2) Selanjutnya Sekolah harus mencairkan dana BOSDA paling Lambat 7 (tujuh) hari kerja, setelah triwulan sebelumnya, dan bagi sekolah di daerah terpencil dapat dicairkan setiap 6 (enam) bulan sekali.
BAB IV - IMPLEMENTASIBOSDA Pasal 6
Pasal 12

- ( 1) Dalam penyaluran dana BOSDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) jika terdapat siswa pindah/mutasi kesekolah lain sctelah encairan dana di triwulan berjalan, maka dana BOSDA siswa iersebut pada triwulan berjalan menjadi hak sekolah lama, dan perubahan mengenai jumlah siswa pada sekolah yang d . · zalkan/menerima siswa pindah tersebut baru diberlakukan itings . untuk pencairan triwulan benkutnya.
- (2) bile terdapat sisa dana di sekolah pada akhir Tahun Anggaran, Apa",\_ ~, tersebut tetap milik kas sekolah dan harus digunakan maka ian untuk kepentingan sekolah.
- (3) Adi kelebihan penyaluran dana BOSDA yang dilakukan oleh Jika terjau . BUD atau B ndahara Dinas ke sekolah akibat kesalahan data maka er . . ' vhan dana tersebut harus dikembalikan ke Kas Daerah, dan kelebih , ran kelebihan dana tersebut kepada dinas. wajib melapo
.Jika ...
I·
- (4) Jika terjadi keka · leh Geurangan pengeluaran dana BOSDA yang dilakukan oleh BUD atau Bendahara Dinas ke sekolah akibat kesalahan data, maka kekuran B d gan dana tersebut harus dibayar oleh BUD atau enlahara Di p, : 1nas endidikan kepada sekolah pada penyaluran tahap berikutr . ·. nya setelah ada perubahan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.
BAB IV - IMPLEMENTASIBOSDA Pasal 6
Pasal 13

- (1) Pengambilan dana BOSDA dilakukan oleh kepala sekolah atau bendahara sekolah, diketahui oleh ketua komite sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku untuk SD sedangkan untuk SMP, SMA dan SMK harus diambil seluruhnya dari Bendahara Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan sesuai dengan jumlah pada triwulan bersangkutan dengan saldo minimum, bukan termasuk pemotongan.
- (2) Pengambilan dana BOSDA untuk SD,SMP,SMA dan SMK diwajibkan melalui rekomendasi Kepala Dinas atau yang diwakilkan dan wajib menyerahkan laporan penggunaan dana triwulan sebelumnya.
- (3) Dana BOSDA harus diterima secara utuh oleh sekolah dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun oleh pihak manapun.
- (4) Dana BOSDA dalam suatu Tahun Anggaran mutlak tidak harus habis dipergunakan pada Tahun Anggaran tersebut sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
BAB VI - PENGUNAAN DANA BOSDA
Pasal 14

- (1) Pengelolaan dana BOSDA harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOSDA sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah, dan hasil kesepakatan tersebut harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk Serita Acara Rapat dan ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.
- (2) Dana BOSDA yang diterima oleh sekolah merupakan dana damping dari dana BOS, dapat digunakan untuk membiayai pen . b . k nen kegiatan-kegiatan se ragammana tercantum ctalam ompor be · idak :. II yang merupakan agan ti terpisahkan dari Peraturan Lamp1ran Bupati ini.
- (3) Penggunaan dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada Komponen . . ak dikenakan paJak sesuai peraturan yang berlaku dengan ayat (2) :an . ·, .. ·bagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan rincian set 6 · Pe tu B ::.. : ··lak terpisahkan dari eraturan upati ini. bagian tid
- sebagai be,"" BOSDA disekolah harus memperhatikan hal­hal
- a. Prioritas utam operasic , ' Penggunaan dana BOSDA adalah untuk kegiatan on sekolah:
- ' c. Biaya transportasi dan insentif guru PNS yang bertugas di luar Jam mengajar harus mengikuti batas kewajaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah:
- b. Bagi sekolah ' tidak e. Vang telah menerima Dana Alokasi Khusus (DAK), Perun,,,\_"Tkenankan menggunakan dana BOSDA untuk mencu., " yang sama, sebaliknya jika dana BOSDA tidak dime..P untuk pembelanjaan yang diperolehkan sebagaimana s.,,Hd pada ayat (2), maka sekolah dapat mempertimbangkan � er pendapatan lain yang diterima oleh sekolah, yaitu � en apatan hibah, dan pendapatan sekolah lainnya yang sah engan tetap memperhatikan peraturan perundang­undangan yang berlaku:
- d. Bunga Bank/Jasa Giro akibat adanya dana di rekening sekolah menjadi milik sekolah dan digunakan untuk keperluan sekolah.
- e. Penggunaan dana BOSDA dilarang secara ganda (Double Accounting) dengan dana BOS.
BAB VI - PENGUNAAN DANA BOSDA
Pasal 15

Dana BOSDA dilarang digunakan untuk :
- a. Disimpan tanpa digunakan dengan maksud dibungakan;
- b. Dipinjamkan kepada pihak lain;
- c. Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), kecuali untuk siswa penerima Santunan;
- d. Membeli bahan/ yang tidak mendukung proses belajar mengajar;
- e. Membeli saham;
- f. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar;
BAB VI - PENGUNAAN DANA BOSDA
Pasal 16

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pengadaan barang/jasa dengan menggunakan dana BOSDA yaitu :
- b. Memperhatikan kualitas barang/jasa, ketersediaan dan kewajaran harga .
- a. Menggunakan prinsip keterbukaan dan ekonomis dalam menentukan barang/jasa dan tempat pembelian sesuai dengan peraturan perundangan­undangan yang berlaku dengan membandingkan harga penawaran barang/jasa dengan harga pasar dan melakukan negoisasi; . .
3. Membuat Laporan singkat tertuhs tentang penetapan penyedia C. barang/jasa; .
- d. Harus diketahui oleh Komite Sekolah;
Untuk kegiatan reh. are, Tim man:. abilitasi ringan/pemeliharaan bangunan Sekolah,
- uat rencana kerja
- aJemen BOSDA I) memb sekolah harus:
- 2) memilih satu "; tersebut ,\_ 'au lebih pekerja untuk melaksanakan pekerjaan gan standar upah yang berlaku di masyarakat.
BAB VII - MONITORING DAN SUPERVISI
Pasal 17

- ( 1) (2) Pelaksanaan kegiatan ~, leh Ti . monitoring dan supervisi dilakukan olel 'im manajemen BOSDA Kabupaten Sintang.
- Pelaksanaan kegiatan monitoring dan Supervisi oleh Tim adalah :
- a. Monitoring ditujukan untuk memantau penyaluran dana, penyerapan dana dan penggunaan dana di tingkat sekolah;
- b. Responden terdiri dari sekolah dan murid dan/orang tua murid;
- c. Monitoring dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana;
- d. Apabila terjadi permasalahan biaya monitoring, disarankan agar monitoring dilakukan secara terpadu dengan program lain selain program BOSDA;
- e. Monitoring dan supervisi dapat melibatkan Pengawas sekolah secara terintegrasi dengan kegiatan pengawasan lainnya oleh Pengawas Sekolah;
- f. Tim Manajemen BOSDA agar memanfaatkan Pengawas Sekolah yang kredibel dan bertanggungjawab untuk pelaksanaan monitoring.
- (3) Bentuk kegiatan monitoring dan supcrvisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan pemantauan, pembinaan dan penyclcsaian masalah terhadap pelaksanaan program BOSDA secara umum, tujuan kegiatan ini adalah untuk menyakinkan bahwa dana BOSDA diterima oleh yang berhak dalam jumlah, waktu, cara dan penggunaan yang tepat.
- (4) Komponen utama yang dimonitor antara lain :
- a. Alokasi dana sekolah penerima bantuan;
- b. Penyaluran dan penggunaan dana;
- c. Pelayanan dan penanganan pengaduan;
- d. Administrasi Keuangan
- Pelaporan, serta pemajangan rencana penggunaan dan pemakaian e. dana BOSDA.
- (5) Pelaksanaan monitoring pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat . f dapat diiakukan dengan bekerjasama antar lembaga(4) huru c fak · · k ·t dengan mencan ta, investigasi, penyelesaian lembaga ter:au, : ndokumentasian secara baik. masalah, dan pe
BAB VIII - PELAPORAN D AN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN BOSDA
Pasal 18

- (1) Sekolah wajib untuk kepada Dinas. u melaporkan hasil dan penggunaan dana BOSDA
- (2) Materi yang harus dil statistik pe . 1laporkan sekolah adalah yang berkaitan dengan nerIma bantuan dana, pertany zu . , penyaluran, penyerapan, pemanfaatan scbagain. '&amp;&amp;ngjawaban keuangan dengan tata urutan tidak terp � tercant � m dalam lampiran III yang merupakan bagian Is 1kan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Tim BOSDA wajib menyampaikan Laporan hasil Kerja Tim Kepada Bupati Sintang dengan materi laporan yaitu :
- a. Rekapitulasi penggunaan dana BOSDA yang diperoleh dari Tim manajemen BOSDA Sekolah:
5. ' b. Penanganan Pengaduan Masyarakat, yang antara lain berisi mformasi tentang jenis kasus, skala kasus, kemajuan penanganan dan status penyelesaian.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sudah disusun paling lambat tanggal 10 Januari Tahun berikutnya.
BAB IX - PENGAWASAN, PEMERIKSAAN DAN SANKSl
Pasal 19

- (1) Pengawasan program BOSDA meliputi pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat, Yaitu:
- b. Pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Sintang serta dcngan melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan diaudit;
- a. Pengawasan melekat yang dilakukan oleh Dinas dan Sekolah. Dengan Prioritas utama dalam program BOSDA adalah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas kepada sekolah. Komite Sekolah, guru dan siswa dapat juga mengawasi pengunaan dana BOSDA;
4. P awasan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan c. eng di' :. :. .: (BPKP) dengan melakukan audit atas permintaan instansi yang akan diaudit;
- d. Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan kewenangan
-001106
- e. Pengawasan m program BOSD � syarakat dalam rangka transparansi pelaksanaan masyarakat Oleh unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan terdapat rd',"8 terdapat di sekolah Kabupaten Sintang. Apabila Kasi penyim segera dilaporkan Pangan dalam pengelolaan BOSDA, agar berwenang 1or, S"Dada instansi pengawas fungsional atau lembaga amnnya.
- (2) Sanksi terhada negara d. P penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan an/atau sekolah dan/atau siswa akan dilakukan oleh aparat/pejabat yang berwenang.
- (3) Sanksi kepad , . . a personil yang melakukan pelanggaran dapat diberikan dalam bentuk :
- a. Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan perundangundangan dan undang-undang yang berlaku (Pemberhentian, penurunan pangkat, mutasi kerja);
- b. Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu pengembalian dana BOSDA yang terbukti disalahgunakan kepada satuan pendidikan atau ke kas Daerah;
- c. Penerapan proses hukum, yaitu mulai proses penyidikan, penyelidikan dan proses peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan penyimpangan dana BOSDA;
- d. Pemblokiran dana dan penghentian sementara seluruh bantuan pendidikan yang bersumber dari APBN dan APBD pada tahun berikutnya kepada Sekolah, bilamana terbukti pelanggaran tersebut dilakukan secara sengaja dan tersistem untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok atau golongan.
KETENTUAN PERALIHAN
BAB IX - PENGAWASAN, PEMERIKSAAN DAN SANKSl
Pasal 20

s ala Ketentuan Peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ~[j, ~a sebetum Peraturan Bupati ini, sepanjang tdak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mula: ai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang men Peraturan Bu . . . getahuinya, memerintahkan pengundangan Kabupaten Sinf: � . mi, dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 21 Desember 2015
JABAT BUPATI SINTANG, &amp;
VAKIM
Diundangkan di Sintang pada tanggal 3 t ee« @ol5
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,
YOSEPHA HASNAH
. ({n" "
BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR
LAMPIRAN
001109 ·
PERATURAN
NOMO
BUPATI SINTANG
TANGGAL
62
TAHUN
2015
TENTANG
2
DESEMBER 2015
PETUNJUK
TEKNIS
PENGGUNAAN
DAN
PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN
DANA
BANTUAN
OPERASIONAL
SEKOLAH
DAERAH
KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016
SUSUNAN TIM SEKQ � ffilAKSANAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL ATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016
A. Pengarah
1. Bupati Sintang
2. Wakil Bupati Sintang
B. Tim Manageme n B osda Kabupaten Sintang
1. Penanggung Jawab Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sintang
2. 2 · Tim pelaksana BOSDA (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sintang)
- a. Manager;
- b. Unit Pendataan SD/SMP;
- c. Unit Pendataan SMP/SMPLB/SMPT/SATAP.
- d. Unit Pendataan SMA/MA/SMK
- e. Unit Monitoring dan Evaluasi dan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat.
3. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Manajemen BOS Kabupaten Sin tang adalah:
- a. Melatih, membimbing dan mendorong sekolah untuk memasukkan data pokok pendidikan (Formulir BOS-01A, 1OS01B dan BOS-01C) dalam sistem pendataan yang telah disediakan oleh Kemdikbud;
- b. Melakukan rekonsiliasi dan verifikasi data berdasarkan Dapodik;
- c. Melakukan monitoring perkembangan pemasukan/updating data
12. yang dilakukan oleh sekolah secara online;
- d. Mengompilasi nomor rekening sekolah (Formulir BOS-02);
- e. Kepala SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota menandatangani naskah hibah mewakili satuan pendidikan dasar dengan melampirkan daftar rekening sckolah;
- f. Bersama Tim BOS Tingkat Provinsi melakukan rekonsiliasi data jumlah peserta didik tiap sekolah untuk disampaikan ke pusat;
- g. Melakukan sosialisasi/pelatihan kepada sekolah, komite sekolah dan masyarakat tentang program BOS;
- h. Mengupayakan penambahan dana untuk sekolah dan untuk manajemen program BOS dari sumber APBD;
- i. Melakukan pembinaan terhadap sekolah dalam pengelolaan dan pelaporan dana BOS;
- Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
- k. Mengusulkan rev.. 00 11 10 Manai 'Si SK alokasi dana BOS tiap sekolah melalui Tim p,"Ben Bos Tingkat Provinsi kepada Tim Manajemen BOS
- m. Mengumpulke '' dan B an dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan a Os d. ­ SKPD 1 sekolah, selanjutnya melaporkan kepada Kepala be~,\_''endidikan Provinsi paling lambat 10 Januari tahun erkutnya (Formulir BOS-K8];
3. apabila terjadi k d v I. Mem a I esalahan/ketidaktepatan/perubahan ata, · erintahkan de BOS Secar: . 1an memantau pelaporan penggunaan dana a online oleh sekolah:
- n. Melakukan morit . D di ·kolah ntoring pelaksanaan program BOS li selo dengan memberdayakan pengawas sekolah sebagai Tim Monitoring Kabupaten/Kota;
- p. Memverifikasi sekolah kecil yang memenuhi syarat memperoleh dana BOS dengan ketentuan alokasi minimal;
0. Memberike 1. " zak an pelayanan dan penanganan pengaduan masyar at (Formulir BOS-06A dan Formulir BOS-06B);
- q. Mengusulkan daftar sekolah kecil yang memperoleh dana BOS dengan ketentuan alokasi minimal kepada Tim BOS Provinsi;
- r. Melakukan pendataan peserta didik penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari Tim Manajemen BOS Sekolah.
4. Tata tertib yang harus diikuti oleh Tim Managemen BOSDA Kabupaten Sintang.
- a. Tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap sekolah;
- b. Tidak diperkenankan melakukan pemaksaan dalam pembelian barang dan jasa dalam pemanfaatan dana BOS dan tidak mendorong sekolah untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan dana BOS;
- c. Dilarang bertindak menjadi distributor atau pengecer buku/ barang.
C. Tim Managemen BOSDA Sekolah
1. Penanggung Jawab
2. Kepala Sekolah.
2. Anggota
- a. Bendahara BOSDA Sekolah
- b. Satu orang dari unsur orang tua siswa diluar komite sekolah yang dipilih oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya konflik kepentingan.
- c. Anggota BOSDA dapat merangkap anggota BOS dari APBN.
3. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Manajemen BOSDA Sekolah
- a. Mengisi, mengirim dan meng-update data pokokpendidikan (Formulir BOS-0 lA, BOS-01 B dan BOS-0 l C) sccara lengkap ke ctalam sistem yang telah disediakan oleh Kemdikbud;
- b. Membuat RKAS yang mencakup seluruh sumber penerimaan sekolah (Formulir BOS-Kl dan BOS-K2); 18 indarkan dan jauhkan sekolah dari asap rokok
- c. Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada;
·,
- d. Mengelola dana Bos e. Mengumume. secara bertanggung jawab dan transparan; sckolah 4\_ besar dana yang diterima dan dikelola oleh an rencana pengumumc penggunaan dana BOS (RKAS) di papan an sekolah ye di' »lah Bendaharz d. Tang litandatangani oleh Kepala Sekol u,
- g. Bertanggun d g Jawab secara formal dan material atas penggunaan ana BOS yang diterimanya;
- f. Memgunm~~[,""stua komie seko1an (Formur Bos-o3) (Formulir p¢ Penggunaan dana BOS di papan pengumuman Ir 1OS-04);
- h. Membuat lap ~ ' (Forr , 0ran realisasi penggunaan dana BOS triwulanan mulir BOS-K7 dan BOS-K7A) sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana dan disimpan di sekolah untuk keperluan monitoring dan audit;
- i. Membuat dan menandatangani form register penutupan kas dan berita acara pemeriksaan kas (1OS-K7B dan BOS-K7C).
- j. Memasukkan data penggunaan dana BOS setiap triwulan kedalam sIstem onlinemelalui www.bos.kemdikbud.go.id;
- k. Membuat laporan tahunan diserahkan ke SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya;
- I. Melakukan pembukuan secara tertib (Formulir BOS-K3, BOS-K4, BOS-K5 dan BOS-K6);
- m. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
- n. Memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan (Formulir BOS-05);
- o. Bagi sekolah negeri, wajib melaporkan hasil pembelian barang investasi dari dana BOS ke SKPD Pendidikan Kabupaten Sin tang;
- p. Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS (Lampiran Format BOS-K7);
- q. Mengusulkan daftar nama penerima BSM sesuai dengan pemegang Kartu Penjamin Sosial (KPS) dan usulan diluar KPS kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten Sintang;
4. Tata tertib yang harus diikuti oleh Tim Manajemen BOS Sekolah.
- a. Memastikan keakuratan data yang diisikan dan dilaporkan;
- b. Menginformasikan secara tertulis rekapitulasi penerimaan dan penggunaan dana BOS kepada orang tua peserta didik setiap semester bersamaan dengan pertemuan orang tua peserta didik dan sekolah pada saat penerimaan rapor.
17. B ersedia diaudit oleh lembaga yang berwenang terhadap seluruh c. dana yang dikelola sekolah, baik yang berasal dari dana BOS maupun dari sumber lain.
18. Memonitor dan meminta sekolah untuk memasukkan data e. individu secara online.
- d. Dilarang bertindak menjadi distributor atau pengecer buku kepada peserta didik di sekolah yang bersangkutan;
LAMPIRAN II
PERATURAN B 7
NoMoR
{5! SINTAc
TANGGAL
'TAHUN
2015
TENTAN
al
DESEMBER 2015
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016
KOMPONEN-KOMPO OPERAS NEN YANG DAPAT DIBIAYAI DARI DANA BANTUAN ONAL SEKOLAH DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016
| NO | Komponen Pembiayaan | Item Pembiayaan | Penjelasan |
|------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pembelian/ Pengadaan buku teks pelajaran | Menganti yang rusak • • Menambah kekurangan untuk memenuhi rasio satu siswa satu buku | Perhatikan Peraturan Mendiknas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku |
| 2 | Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru | • Biaya pendaftaran • Penggandaan formulir • Administrasi pendaftaran • Pendaftaran Ulang • Pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan • Honor PanitiaPSB/PMB | Tennasuk untuk fotocopy, konsumsi panitia, dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru Besarnya honor panitia disusun dengan peraturan Bupati Sintang |
| 3 | Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa | • PAKEM (SD) • Pembelajaran Kontekstual (SMP) • Pengembangan Pendidikan Karakter • Pembelajaran Remedial • Pembelajaran pengayaan • Pemantapan Persiapan Ujian • Olahraga, kesenian, Karya ilmiyah, pramuka, palang merah remaja • Usaha Kesehatan Sekolah | Termasuk untuk honor jam mengajar tambahan diluar jam pelajaran dan biaya transportasinva (termasuk di SMP Terbuka), biaya trasnportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba, fotocopy, pembelian alat olahraga, alat kesenian dan biaya pendaftaran mengikuti lomba. |
| 4 | Kegiatan Ulangan dan Ujian | • Ulangan Harian • Ulangan Umum • Ulangan Sekolah | Termasuk untuk Fotocopy pengandaaan soal, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan raport siswa. |
5. Pembelian ...
01111 3
| l | 2 | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Pembelian bahan-ba habis pakai a/an | 3 • Buku tulis, kalur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan pratikum, buku nduk siswa dan Inventaris • Langganan koran, majalah pendidikan, majalah ilmiah dan majalah sastra • Minum dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah • Pengadaan suku cadang alat kantor | 4 |
| 6 | Langganan daya dan jasa | • Listrik, air, telepon, internet ( Fixed/ Mobile modem) baik dengan cara berlangganan maupun prabayar. • Pembiayaan penggunaan internet tennasuk untuk pemasangan baru. • Membeli genset atau jenis lainnya yang lebih cocok di daerah tertentu musalnya panel surya, jika disekolah yang tidak ada jaringan listrik • Membayar rekening Listrik, rekening air dan telpon. | Penggunaan Internet dengan Mobile modem dapat dilakukan untuk maksimal pembelian Voucher sebesar Rp. 200.000 /Bulan |
| 7 | Perawatan Sekolah | • Pengecetan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela. • Perbaikan mebeler, perbaikan sanitasi sekolah ( Kamar mandi dan WC), perbaikan lantai ubin/ keramik dan perawatan fasilitas sekolah Lainnya | Kamar mandi dan WC siswa harus dijamin berfungsi dengan baik. J ika dalam keadaan mendesak dan tidak ada sumber dana lainnya, dana BOSDA dapat digunakan untuk pembelian meja dan kursi siswa jika kursi dan meja yang ada sudah rusak berat |
| 8 | Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer | • Guru Honorer (hanya untuk memenuhi SPM) • Pegawai Administrasi ( Termasuk Administrasi BOSDA) • Pegawai Perpustakaan • Penjaga Sekolah • Satpam • Pegawai kebersihan • Operator Sekolah/ Kepramukaan | Sesuai Kebutuhan Sekolah Besaran Honor Operator Standar minimal Rp. 350.000/bln dan Maksimal Rp.750.000/bln disesuaikan dengan beban kerja dan jumlah data/ besaran BOSDA |
I
'
1
| 9 | Pe 2 engembangan Prof@ Guru 1es1 | 3 • KKG/MGMP dan • KKKS/MKKS | 4 Khusus untuk sekolah yang memperoleh hibah / Block Grant pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama hanya diperbolehkan menggunakan dana BOSDA untuk biaya transport kegiatan apabila tidak disediakan oleh hibah/ Block grant tersebut |
|-----|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | Membantu siswa miskin | • Pemberian tambahan bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan kesekolah • Membeli alat transportasi sederhana bagi siswa miskin yang akan menjadi barang inventaris sekolah (Misalnya sepeda, perahu penyebrangan dll) • Membeli seragam, sepatu dan alat tulis bagi siswa penerima subsidi siswa miskin (SSM) BSM, sebanyak penerima SSM, baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten disekolah tersebut • | Termasuk untuk honor jam mengajar tambahan diluarjam pelajaran dan biaya transportasinya (termasuk di SMP Terbuka), biaya trasnportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba, fotocopy, pembelian alat olahraga, alat kesenian dan biaya pendaftaran mengikuti lomba. |
| 11 | Pembiayaan pengelolaan BOSDA | • Alat tulis kantor (ATK)\ termasuk tinta printer, SD dan Flash Disk) • Pengadaan surat­ menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOSDA dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOSDA di Bank/PT Pos. | |
I
]1
'I
t+
l
,.
'
'
| 1 | 2 | 3 | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | Pembelian Per Komputee 'angkat | • Desktop/workstation • Printer atau Printer plus scanner • Laptop • Infokus | 4 Sesuai Kebutuhan Sekolah |
| 13 | Biaya lainnya jika komponen 1.sd 12 telah terpenuhi pend dari BODA 'aannya | • Layar monitor • Alat peraga/media pembelajaran • Mesin ketik • Peralatan UKS • Pemeliharaaan Web Site • Insentif bagi guru yang mengajar lebih | Bagi sekolah yang mendapatkan OAK tidak boleh menggunakan dana BOSDA untuk membeli alat peraga/media pembelajaran IPS,IPA dan Lab. Bahasa |
| 14 | Kegiatan Lainnya. | dari 24 iam • Pengadaan Buku KTSP bagi siswa dan guru I siswa l Buku • Membiayai kegiatan dalam rangka hari besar nasional dan Upacara keagamaan/ acara keagamaan. • Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). • Membangun kantin Sekolah yang sederhana. • Kegiatan lomba­ lomba siswa tennasuk pengadaan hadiah dan transportasi guru dan siswa peserta lomba. • Rehab ringan dan Sedang. • Pengadaan kostum olahraga yang sifatnya inventaris sekolah. • Pembayaran rekening listrik, telepon dan air. • Pembuatan laporan sekolah. • Honor guru, wakil kepala sekolah, petugas laboratoratorium, petugas perpustakaan, dan staf tata usaha yang jumlahnya tidak melebihi dari 30% dari dana BOSDA. • Pengadaan Laptop dan Infokus sebagai Inventaris Sekolah. • Pengadaan Bola Lamnpu, dan Kipas angin untuk inventaris sekolah. | Sesuai Kebutuhan Sekolah |
I
'
001116
1
| 2 3 4 | 2 3 4 | 2 3 4 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| | • Membantu transportasi siswa miskin. • Biaya transportasi pengambilan dana BOS dan BOSDA. • Kegiatan sekolah lainnya yang sangat membutuhkan siswa dalam rangka peningkatan mutu sekolah | |
LAMPIRAN III
PERATURAN BUp
NOMoR
.
!
sNrNc
TANGGAL
' · 8l
TAHUN
2015
TENTAN¢
DESEMBER
2015
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016
0111.7
PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016
Laporan harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
- a. Setiap kegiatan wajib dibuatkan laporan hasil pelaksanaan kegiatannya;
- b. Laporan penggunaan dana BOS di tingkat sekolah meliputi laporan realisasi penggunaan dana per sumber dana dan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa dana BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS:
- c. Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, dan Buku Pembantu Pajak beserta bukti serta dokumen pendukung bukti pengeluaran dana BOS (kuitansi/ faktur / nota/ bon dari vendor/toko/ supplier) wajib diarsipkan oleh sekolah sebagai bahan audit;
- d. Seluruh arsip data keuangan, baik yang berupa laporan-laporan keuangan maupun dokumen pendukungnya, disimpan dan ditata dengan rapi dalam urutan nomor dan tanggal kejadiannya, serta disimpan di suatu tempat yang aman dan mudah untuk ditemukan setiap saat.
Hal yang perlu dilaporkan oleh Tim Manajemen BOS Sekolah:
- a. Rekapitulasi penggunaan dana BOSDA harus dilaporkan oleh setiap sekolah tiap triwulan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang. Laporan lengkap penggunaan dana BOS triwulanan disimpan di sekolah untuk bahan pemeriksaan;
- b. Lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran;
- c. Lembar pencatatan pengaduan;
- d. Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban selama satu tahun anggaran disampaikan kepada SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya.
Tata Urutan Penyusunan Laporan
- a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)
2. RKAS ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah dan khusus untuk sekolah swasta ditambah Ketua Yayasan. Dokumen ini disimpan disekolah dan diperlihatkan kepada Pengawas Sckolah, Tim Manajemen BOSKabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan;
RKAS dibuat setahun sekali pada awal tahun pelajaran, namun demikian perlu dilakukan revisi pada semester kedua. oleh karena itu sekolah dapat membuat RKAS tahunan yang dirinci tiap semester. Format RKAS dapat dilihat seperti pada Formulir BOS-KI. RKAS perlu dilengkapi dengan rencana penggunaan dana secara rinci, yang dibuat tahunan dan tiga bulanan untuk setiap sumber dana yang diterima sekolah.
Pembukuan
Sekolah diwajibk sekolah &lt;an membuat pembukuan dari dana yang diperoleh untuk progr BO: . d t dengan tulis {ram )S. Pembukuan yang digunakan lapa digunaa,"""\_'angan atau menggunakan komputer. Buku yang alalah sebagai berikut.
Buku Kas Umum
- a) Kolom Penerimaan:dari penyalur dana (BOS atau sumber dana lain), penerimaan dari pemungutan pajak, dan penerimaan jasa giro dari bank;
Buku Kas Umu di ., ·kc·' bank mni lisusun untuk masing-masing rekenmng Us,,, Jang dimiliki oleh sekolah. Pembukuan dalam Buku Kas ,\_"\_" meliputi semua transaksi eksternal, yaitu yang erhubungan dengan pihak ketiga:
- b) Kolom Pengeluaran: adalah pembelian barang dan jasa, biaya administrasi bank, pajak atas hasil dari jasa giro dan setoran pajak.
Buku Kas Umum harus diisi tiap transaksi (segera setelah transaksi tersebut terjadi dan tidak menunggu terkumpul satu minggu/bulan) dan transaksi yang dicatat didalam Buku Kas Umum juga harus dicatat dalam buku pembantu, yaitu Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, dan Buku Pembantu Pajak. Formulir yang telah diisi ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah. Dokumen ini disimpan di sekolah dan diperlihatkan kepada pengawas sekolah, Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan.
Buku Pembantu Kas
Buku ini harus mencatat tiap transaksi tunai dan ditandatangani olehBendahara dan Kepala Sekolah. Dokumen ini disimpan di sekolah dan diperlihatkan kepada pengawas, Tim Manajemen BOS Kabupaten Sintang, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan.
Buku Pembantu Bank
Buku ini harus mencatat tiap transaksi melalui bank (baik eek, giro maupun tunai) dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah. Dokumen ini disimpan di sekolah dan diperlihatkan kepada pengawas sekolah, Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa Jainnya apabila diperlukan.
Buku Pembantu Pajak
Buku pembantu pajak mempunyai fungsi untuk mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak serta memonitor atas pungutan dan penyetoran pajak yang dipungut selaku wajib pungut pajak.
Terkait dengan pembukuan dari dana yang diperoleh sekolah untuk program BOS, sekolah perlu memperhatikan hal-ha! sebagai berikut :
4
- 1) Pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran dapat dilakukan dengan tulis tangan atau menggunakan komputer. Dalam hal pembukuan dilakukan dengan komputer, bendahara wajib mencetak Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu sekurang-kurangnya sekali dalam satu bulan dan menatausahakan hasil cetakan Buku Kas Umumdan buku-buku pembantu bulanan yang telah ditandatangani Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah.
- 2) Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu yang relevan sesuai dengan urutan tanggal kejadiannya. .
- 4) Apabila bendahara meninggalkan tempat kedudukannya atau berhenti dari jabatannya, Buku Kas Umum dan buku pembantunya serta bukti bukti pengeluaran harus diserahterimakan kepada pejabat yang baru dengan Berita Acara Serah Terima.
- 3) Uang tunai yang ada di Kas Tunai tidak lebih dari Rp 10ju ta.
Realisasi penggunaan dana tiap sumber dana
Laporan ini disusun berdasarkan Buku Kas Umum dari semua sumber dana yang dikelola oleh sekolah pada periode yang sama. Laporan ini dibuat triwulanan dan ditandatangani oleh Bendahara, Kepala Sekolah dan Komite Sekolah. Laporan ini harus dilcngkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa dana BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS yang tercantum dalam Permendagri tentang Pengelolaan BOS. Bukti pengeluaran yang sah disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS
Laporan ini merupakan rekapitulasi dari 13 komponen penggunaan dana BOS dan disusun berdasarkan Formulir BOS-K7. Laporan ini dibuat. triwulanan dan ditandatangani oleh Bendahara, Kepala Sekolah dan Komite Sekolah.
Bukti pengeluaran
- 1) Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah;
- 2) Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan bea materai. Untuk transaksi dengan nilai sampai Rp 250.000,- tidak dikenai bea meterai, sedang transaksi dengan nilai nominal antara Rp 250.000,sampai dengan Rp. 1.000.000,- dikenai bea meterai dengan tarif sebesar Rp 3.000,- dan transaksi dengan nilai nominal lebih besar Rp 1.000.000,- dikenai bea meterai dengan tarif sebesar Rp 6.000,-
- 3) Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya;
- 4) Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk faktur sebagai lampiran kuitansi;
- 5) Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan lun dibayar oleh Bendahara; as
Segala jenis bu1u;
- sebagai bahan i~['{""Bluaran harus disimpan oleh bendahara 1 tan bahan laporan.
Bos
JABAT BUPATI SINTANG,
0
'
LAMPIRAN IV
PERATURAN
B
NoMoR
"\!! swT«
TANGG, TENT,K'
' ··1
TAHUN 2015
DEsEMER
2015
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016
PENGATURAN PERPAJAKAN DALAM PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016.
Ketentuan peraturan . . : ., perpajakan dalam penggunaan dana BOSDA diatur sebagai Berikut :
1. Kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan dana BOS untuk pembelian ATK/bahan/penggandaan dan lain-lain pada kegiatan penermmaan peserta didik baru; kesiswaan; ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar peserta didik; pembelian bahan-bahan habis pakai, seperti buku tulis, kapur tulis, pensil dan bahan praktikum; pengembangan profesi guru; pembelian bahan-bahan untuk perawatan/perbaikan ringan gedung sekolah.
- a. Bagi bendaharawan/pengelola dana BOS pada Sekolah Negeri atas penggunaan dana BOS sebagaimana tersebut di atas adalah:
- 2). Memungut dan menyetor PPN sebesar 10% untuk nilai pembelian lebih dari Rp 1.000.000,(satu juta rupiah) atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah. Namun untuk nilai pembelian ditambah PPN-nya jumlahnya tidak melebihi Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan bukan merupakan pembayaran yang dipecahpecah, PPN yang terutang dipungut dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum2. Pemungut PPN dalam hal ini bendaharawan pemerintah tidak perlu memungut PPN atas pembelian barang dan atau jasa yang dilakukan oleh bukan Pengusaha Kena Pajak (PKP) 3·
- b. Bagi bendaharawan/pengelola dana BOS pada Sekolah bukan negeri adalah tidak termasuk bendaharawan pemerintah sehingga tidak termasuk sebagai pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 dan atau PPN. Dengan demikian kewajiban perpajakan bagi bendaharawan/pengelola dana BOS pada Sekolah Bukan Negeri yang terkait atas penggunaan dana BOS untuk belanja barang sebagaimana tersebut di atas adalah:
- 1). Tidak mempunyai kewajiban memungut PPh Pasal 22, karena tidak termasuk sebagai pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22.
'
4
- 2). Membayar PPN yang dipungut oleh pihak penjual (Pengusaha Kena Pajak).
2. Kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan dana BOS untuk pembelian/penggandaan buku teks pelajarandan/atau mengganti buku teks yang sudah rusak.
- a. Bagi bendaharawan/pengelola dana BOS pada sekolah negeri atas penggunaan dana BOS untuk pembelian/penggandaan buku teks pelajaran dan/atau mengganti buku teks yang sudah rusak adalah:
- 1). Atas pembelian buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama, tidak perlu memungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5%1.
- 2). Atas pembelian buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama, PPN yang terutang dibebaskan.
- 3). Memungut dan menyetor PPN sebesar 10% untuk nilai pembelian lebih dari Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa buku-buku yang bukan buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama. Namun untuk nilai pembelian ditarnbah PPN-nya jumlahnya tidak melebihi Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan bukan merupakan pembayaran yang dipecahpecah, PPN yang terutang dipungut dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah.
- b. Bendaharawan/pengelola dana BOS pada Sekolah Bukan Negeri adalah tidak termasuk bendaharawan pemerintah sehingga tidak termasuk sebagai pihak yang ditunjuk sebagai Pemungut PPh Pasal 22 dan atau PPN. Dengan demikian kewajiban perpajakan bagi bendaharawan/pengelola dana BOS pada Sekolah Bukan Negeri yang terkait dengan pembelian/penggandaan buku teks pelajaran dan/atau mengganti buku teks yang sudah rusak adalah:
- 1). Tidak mempunyai kewajiban memungut PPh Pasal 22, karena tidak termasuk sebagai pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22.
- 2). Atas pembelian buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama, PPN yang terutang dibebaskan.
- 3). Membayar PPN yang dipungut oleh pihak penjual (Pengusaha Kena Pajak) atas pembelian buku yang bukan buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama.
3. Kewajiban perpajakan yang terkait dengan pemberian honor pada kegiatan penerimaan peserta didik baru, kesiswaan, pengembangan profesi guru, penyusunan laporan BOS dan kegiatan pembelajaran pada SMP '{erbuka. Semua bendaharawan/penanggung jawab dana BOS baik pada sekolah negeri maupun sekolah bukan negeri:
'
•
- a. Bagi guru/pegawai non PNS sebagai peserta kegiatan, harus dipotong PPh Pasal 21 dengan menerapkan tarif Pasal 17 UU PPh sebesar 5% dari jumlah bruto honor. a.
- b. Bagi guru/pegawai PNS diatur sebagai berikut : b
3. 1). Golongan I dan II dengan tarif 0% (no! persen).
4. 2). Golongan III dengan tarif 5% (lima persen) dari penghasilan bruto.
5. 3). Golongan IV dengan tarif 15% (lima belas persen) dari penghasilan bruto.
4. Kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan dana BOS dalam rangka membayar honorarium guru dan tenaga kependidikan honorer sekolah yang tidak dibiayai dari Pemerintah Pusat dan atau Daerah yang dibayarkan bulanan diatur sebagai berikut: 4
- a. Penghasilan rutin setiap bulan untuk guru tidak tetap (GTT), Tenaga Kependidikan Honorer, Pegawai Tidak Tetap (PTT), untuk jumlah sebulan sampai dengan Rp 2.025.000,- (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tidak terhutang PPh Pasal 21. a
- b. Untuk jumlah lebih dari itu, PPh PasaJ 21 dihitung dengan menyetahunkan penghasilan sebulan. Dengan perhitungan sebagai berikut:
9. 1). Penghasilan sebulan
10. 2). Penghasilan netto setahun
11. 3). Dikurangi PTKP
12. 4). Penghasilan Kena Pajak
13. 5). PPh Pasal 21 terutang setahun 5% (jumlah s.d. Rp 50 juta) dst.
14. 6). PPh Pasal 21 sebulan
15. *) Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), adaJah:
16. 1). Status sendiri Rp 24,3 juta
17. 2). Tambahan status kawin Rp 2,025 juta
18. 3). Tambahan tanggungan keluarga, maksimal 3 orang@ Rp 2,025 juta.
5. Kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan dana BOS, baik pada Sekolah Negeri, Sekolah Swasta, untuk membayar honor kepada tenaga kerja lepas orang pribadi yang melaksanakan kegiatan perawatan atau pemeliharaan sekolah harus memotong PPh Pasal 21 dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari belum melebihi Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
(ht4!
- b. dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari melebihi Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan jumlah sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut merupakan jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.