PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 19 Tahun 2017
Tentang PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI
Berlaku: 19 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Bupati, a
Mengingat :
:
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Nagari dalam Kabupaten Pasaman Barat,
2. Undang-Undang Nomor Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten 3olok Selatan, dan Kabupaten ..Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat' (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran- Negara Nomor 4348):
.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun "2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43555 -
2. 5, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan | Lembaran Negara Nomor 4438),
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490),
6. Undang-Undang Nomor112 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Negara Republik
5. 1, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003: Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
|
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa,
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa:
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, |
20. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari, |
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, |
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Nagari,
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASAMAN. BARAT TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI
BABI KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
- I, Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Otonomi dan. Tugas Pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana. dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati Pasaman Barat dan 'Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. ' 3.
- Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat. 4
- Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari berdasarkan asal usul Nagari di wilayah Propinsi Sumatera Barat yang berada dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6.
- Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. : h 5,
- Nagari adalah Kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batasbatas dan wilayah tertentu, dan berwenang dalam mengatur 'dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syara' Syara'Basandi. Kitabullah), prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dalam 7 Kesatuan Republik
- . Penerimaan Nagari adalah ang yang berasal dari seluruh pendapatan Nagari yang masuk ke APBNagari melalui rekening kas Nagari. 24
- . Surplus Anggaran Nagari adalah selisih lebih antara pendapatan Nagari dengan belanja Nagari. 26
- .Pengeiuaran Nagari adalah Uang yang dikeluarkan dari APBNagari melalui rekening kas Nagari. : Ma 25
- . Defisit Anggaran Nagari adalah selisih kurang antara a pendapatan:Nagar dengan belanja Nagari. . 27 '
29. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yangselinjutnya disingkat: BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah KabupatenPasaman Barat.
28. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya. disingkat 'SILPA adalah selisih lebih 'realisasi penerimaan dan . pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. 0
30. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan . yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS).
31. Jorong adalah bagian dari Wilayah Nagari.
32. Kepala Jorong adalah salah satu- perangkat pemerintahnagari 'dan merupakan perpanjangan tangan Wali Nagari dalam . memimpin penyelenggaraan Pemerintah Nagari di wilayah kerjanya.
|
BAB III - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI
Pasal 5

- (1) Wali Nagari adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Nagari dan mewakili Pemerintah Nagari dalam kepemilikan kekayaan 1 milik Nagari yang dipisahkan. n
- (2) WaliNagari sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBNagari,
- b. menetapkan PTPKN,
- c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan :.penerimaan Nagari, | 2. n
6. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBNagari. | »
- d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBNagari, dan | |
- (3) Wali Nagari dalam melaksanakan pengelolaan keuangan' Nagari, dibantu oleh PTPKN. ' -.
BAB III - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI
Pasal 6

- PTPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Nagari,terdiri dari: (1
- a. Sekretaris Nagari,
- b. Kepala Urusan, dan
- c. Bendahara.
- d. Pengurus Aset.
- (2) PTPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan: dengan Keputusan Wali Nagari. N NN NN NN
BAB III - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI
Pasal 7

- (1) Sekretaris Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan Nagari.
- (2) $ Sekretaris Nagari selaku koordinator pelaksana. teknis pengelolaan keuangan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat | 1) mempunyai tugas: |
- a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBNagari,
- c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBNagari,
- b. menyusun Rancangan Peraturan Nagari tentang 'APBNagari, perubahan APBNagari dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBNagari, .
- d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBNagari, dan
7. dan € melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan
BAB III - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI
Pasal 10

- (1) Pengurus aset nagari sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf d dijabat oleh perangkat nagari yang mampu,
- (2) Pengurus aset nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas untuk menerima, mencatat, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan segala aset nagari dalam rangka pelaksanaan pengelolaan aset nagari secara tepat guna dan berdaya guna.
BAB III - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI
Pasal 11

- Penata usahaan aset nagari dilakukan oleh Pengurus aset nagari. (
- Pengurus aset nagari wajib melakukan pencatatan kekayaan milik ragari berupa aset bergerak dan aset tidak bergerak. (2)
BAB IV - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBNagari
Pasal 12

- (1) APBNagari disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dari kemampuan pendapatan nagari.
2. Penyusunan APBNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berpedoman kepada RKPNagari dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan tata kelola pemerintahan nagari yang baik. (2)
- (3) APBNagari mempunyai fungsi:
- a. otorisasi:
- b. perencanaan,
- C. pengawasan,
- d. alokasi:
- e. distribusi, dan
- f. stabilisasi.
- (4) APBNagari, Perubahan APBNagari, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBNagari setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
11. Peraturan Nagari tentang Perubahan APBNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditstapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari S5) setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten ditetapkan.
- (6) Peraturan Nagari tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
13. APBNagari,terdiri atas: (1
- a. Pendapatan Nagari,
- b. Belanja Nagari, dan
- c. Pembiayaan Nagari.
17. Pendapatan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasi fikasikan menurut kelompok dan jenis. (2)
18. Belanja Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasi fikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis. (3)
19. Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasi fikasikan menurut kelompok dan jenis, (4)
Paragraf Kesatu Pendapatan
BAB IV - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBNagari
Pasal 19

- 1) Pendapatan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (l)huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening nagari yang merupakan hak Nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Nagari.
2. Pendapatan Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas kelompok: | (2)
3. z2. Pendapatan Asli Nagari (PAN),
- b. Transfer, dan
- c. Pendapatan Lain-Lain.
- (3) Kelompok PAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
- b. Hasil aset:
- a. Hasil usaha,
- c. partisipasi dan Gotong royong, dan
BAB IV - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBNagari
Pasal 16

Dalam menyusun APBNagari, penganggaran pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.
BAB IV - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBNagari
Pasal 17

- (di) Pendapatan, belanja dan pembiayaan nagari yang dianggarkan dalam APBNagari harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundangundangan. 0
- (2) Seluruh pendapatan nagari, belanja nagari, dan pembiayaan nagari dianggarkan secara bruto dalam APBNagari.
Bagian Kedua Struktur APBNagari
BAB IV - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBNagari
Pasal 18

- (2) Penerimaan dana desa dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan . pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
2. Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Ta 13
3. Pengalokasian dana Desa untuk masing-masing Nagari dengan mempertimbangkan: | (4)
- b. angka kemiskinan,
- a. jumlah penduduk,
- c. Tuas wilayah, dan
- d. tingkat kesulitan geografis.
8. Pengalokasian dan besaran dana desa untuk masing-rnasing nagari diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri. (S)
BAB IV - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBNagari
Pasal 22

- Pemerintah Daerah mengalokasikan Alokasi Dana Nagari (ADN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, paling sedikit sebesar 10 X (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). « (1
- (2) Pengalokasian penerimaan Alokasi Dana Nagari untuk setiap nagari dengan mempertimbangkan :
- b. jumlah penduduk nagari, angka kemiskinan nagari, luas wilayah nagari, dan tingkat kesulitan geografis nagari.
- a. kebutuhan penghasilan tetap Wali Nagari dan perangkat nagari serta jumlah jorong, dan h
- Pengalokasian dan besaran ADN untuk masing-masing nagari diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri. (3)
BAB IV - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBNagari
Pasal 23

- (1) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c adalah bagian penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada nagari paling sedikit 1040 isepuluh per seratus) dari yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
2. Pengalokasian bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima Pemerintah Daerah kepada nagari, dengan ketentuan sebagai berikut : (2)
3. b.sebesar 40 (empat puluh persen) dibagi secara proporsional sesuai dengan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dari nagari masing-masing.
4. a.sebesar 60 (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh nagari, dan
5. Pengalokasian bagian hasil pajak daerah dan retribusi dacvrah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan perolehan pajak dan retribusi dasrah tahun anggaran sebelumnya. (3)
6. Pengalokasian bagian hasil pajak dan retribusi daerah yang diterima Daerah kepada nagari ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri. (4)
'
- 1) penghasilan tetap dan/atau tunjangan Wali Nagari dan perangkat Nagari,
- 5) tunjangan dan operasional BAMUSNagari, dan
- 2) Operasional Pemerintah Nagari,
- 4) operasional jorong
- (4) Ketentuan sebagamana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan apabila alokasi dana Nagari telah terpenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dikecuaikan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), belanja yang bersumber dari Bantuan Keuangan bersifat khusus
BAB IV - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBNagari
pasal 27

- (1) Klasifikasi Belanja Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok:
2. 1, Pemberian penghasilan tetap dan tunjangan bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari, BPD /Bamus Nagari,
- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, antara lain terdiri atas kegiatan : | | n
4. , Operasional Perkantoran Pemerintah Nagari:
.
- , Penyelenggaraan musyawarah Desa/Nagari,
- GO m6 MN , Operasional Bamus Nagari, . Operasional RT/RW /Jorong,
- , Perencanaan Pembangunan Desa/Nagari,
- . Pengelolaan Informasi Desa/Nagari,
- OT . Seleksi Perangkat Nagari:
- . Penyelenggaraan Kerjasama Antar Desa/ Nagari,
- , Pemilihan Bamus Nagari, 10
- . Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Nagari, 12
- . Penyusunan LPPN/ Na nu Pertanggiingjawaban APBNagari Ta n 1 1
- . Penataan Nagari/Lomba Nagari, 13
- , Pemilihan Wali Nagari, 14
Ba
Hen aah
ad
- . Kegiatan penyelenggaraan pernerintahan '1 nagari : lainnya yang 15 n: K sesuai dengan kondisi nagari.
- b. Pelaksanaan Pembangunan Nagari, antara lain terdiri atas' kegiatan:
- Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Nagari, 2
- Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Irigasi T ersier, 1
- Pembangunan sarana dan prasarana fisik kantor, 3 .
- Pembangunan sarana dan prasarana fisik kesehatan, 5.
- Pembangunan sarana dan prasarana fisik sosial, 4
- Pembangunan sarana dan prasarana fisik pendidikan,
- Pernbangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan, 7
- Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan Hidup:. 9
- Per-gadaan Sarana dan Prasarana Taman Bacaan Masyarakat, 8.
- . Pemeliharaan Sarana Prasarana Aparatur Desa, 10
- . Pembangunan Sarana Air Bersih, 12
- , PemeliharaanSarana Prasarana Masyarakat, 1 1
- . Pembangunan Sarana Listrik Mikro Hidro, 13
- . Pembangunan Tambatan Perahu: 15
- Pembangunan Gapura dan Tanda Batas Desa, 14
sana
- . Kegiatan pelaksanaan pembangunan nagari lainnya. yang $ sesuai dengan kondisi nagari. 16 K
- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran . pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
2. alat tulis kantor, 2.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: : -
4. benda pos, b.
5. bahan/material, C.
6. pemeliharaan, d.
7. cetak/ penggandaan, e.
8. sewa perlengkapan dan peralatan kantor, g.
9. sewa kantor nagari, £
10. , makanan dan minuman rapat,
11. pakaian dinas dan atributnya, L
12. perjalanan dinas, J
13. . Upah kerja,
14. honorarium narasumber/ahli, L
15. . operasional Pemerintah Nagari, Be operasional Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS), | Tn m n.
Nee
- pemberian barang pada masyarakat/ kelompok masyarakat. p.
- insentif Kepala Jorong , O.
- honor tim, a.
- belanja jasa kantor, 5.
- belanja jasa tenaga harian lepas, r.
- belania jasa konsultansi: dan t.
- , iuran/kontribusi. u
- Insentif Kepala Jorong sebagaimana dimaksud pada ayat'(2) huruf o adalah bantuan uang untuk operasional Kepala Jorong dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan. . pemerintahan ..termasuk membantu penagihan untuk meningkatkan. : pendapatan asli Nagari/daerah, perencanaan pembangunan, -ketentraman ,.dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Nagari. " 0. '. (3) .C
BAB IV - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBNagari
Pasal 30

De an
laa
' 21
- (4) Pemberian barang pada masyarakat/kelom pok - masya rakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan. Dhan aa ta 0
an
:
- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan. | Nan
2. Pembelian /pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (il) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan nagari. Hn aan (2) 4
BAB IV - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBNagari
Pasal 31

- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan' Luar :Biasa (KLB), pemerintah Nagari dapat melakukan belanja yang belum tersedia
- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b, terdiri dari : :
- a. Pembentukan Dana Cadangan, dan
- b. Penyertaan Modal Nagari.
- (2) Pemerintah Nagari dapat miembentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat !l) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Nagari.
6. Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat: (4)
- a. penetapan tujuan perabentukan dana cadangan:
- b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan,
- c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan,
- d. sumber dana cadangan, dan
- e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
12. Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Nagari, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. (5)
13. Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditempatkan pada rekening tersendiri. (6)
14. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Wali Nagari. (7)
BAB V - | PENYUSUNAN RANCANGAN APBNagari
Pasal 34

- (1) RKPNagari merupakan penjabaran dari RPJMNagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKPNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (l) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan nagari, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pernberdayaan masyarakat nagari.
1. evaluasi pelaksanaan RKPNagari tahun sebelumnya,
Ta
- (3) RKPNagari sebagaimana dimaksud pada ayat(2) paling sedikit berisi uraian:
:
2. prioritas program, kegiatan, dan anggaran nagari yang dikelola oleh nagari,
2. ketiga, 4, rencana program, kegiatan, dan anggaran nagari yang dikelola oleh nagari
3. prioritas program, kegiatan, dan anggaran nagari yang' . dikelola melalui kerja sama antar nagari dan pihak
5. sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten, dan
- d. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pernerintah Kabupaten: dan/atau
- (2) Perubahan APBNagari hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran. 1
- e. keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa.
8. (Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dalam perubahan APBNagari, yaitu keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
- (4) Tata cara pengajuan Perubahan APBNagari, sama dengan tata cara penetapan APBNagari.
BAB V - | PENYUSUNAN RANCANGAN APBNagari
Pasal 43

- (1 Keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf e paling kurang mernenuhi kriteria sebagai berikut:
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang,
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Nagari dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya,
- berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Nagari, dan
- c. ad. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam
- (2) Dalan keadaan darurat, Pemerintah Nagari dapat melakukan pengeluarar: yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBNagari.
- rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3 Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- dengan cara: a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang kegiatan dalam tahun anggaran berjalan, dan/atau
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan
- b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (5) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
BAB VIII - PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBNagari
Pasal 44

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran nagari dalam rangka- pelaksanaan kewenangan nagari dilaksanakan melalui Rekening Kas Nagari.
- (2) Dalam rangka pengelolaan kas nagari sebagaimana dimaksud pada ayat Bendahara Nagari membuka Rekening Kas Nagari pada bank milik
BAB VIII - PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBNagari
Pasal 49

Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 48 ayat (1) terdiri atas: | :
- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP),
- b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, dan
- c. bukti transaksi:
BAB VIII - PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBNagari
Pasal 50

- (l) Dalam rangka pengajuan perinintaan pembayaran sebagaimana dimaksud daiarn Pasal 48, Koordinater PTPKN berkewajiban melakukan verifikasi untuk:
- a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan,
- c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud, dan
- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBNagari yang tercantum dalam permintaan pembayaran,
- d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan verifikasi Koordinator PTPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), selanjutnya Bendahara Nagari melakukan pembayaran dan melakukan pencatatan pengeluaran dalam Buku Administrasi Keuangan Nagari.
BAB VIII - PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBNagari
Pasal 51

Bendahara Nagari wajib memungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, serta menyetorkan seluruh penerimaan pajak ke Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBNagari
Pasal 52

Pengadaan Barang/Jasa di Nagari berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Nagari. |
BAB VIII - PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBNagari
Pasal 53

Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi dan/ atau Kabupaten kepada Nagari peruntukannya berpedoman pada ketentuan dari pemberi bantuan.
Bagian Kedua Penatausahaan
Paragraf Kesatu Penatausahaan Penerimaan
BAB VIII - PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBNagari
Pasal 54

- (1) Penatausahaan penerimaan nagari dilakukan oleh Bendahara N agari.
- (2) Bendahara Nagari wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan
|
- (3) Laporan Semester Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
Bagian Keempat Pertanggungjawaban
BAB VIII - PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBNagari
Pasal 57

- (1) Setiap akhir tahun anggaran Wali Nagari wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNagari kepada Bupati melalui Camat. |
- (2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
3. (4 Peraturan Nagari tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
4. (3)Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
- a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNagari Tahun Anggaran berkenaan, |
- c. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten yang n masuk ke Nagari.
- b. Laporan Kekayaan Milik Nagari per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan, dan
BAB VIII - PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBNagari
Pasal 58

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari kepada Bupati melalui Camat.
BAB VIII - PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBNagari
Pasal 59

- (1) Laporan Realisasi Pelaksanaan APBNagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APENagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal.57 ayat (1) diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
2. (2j Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah papan pengumuman desa dan/atau media informasi lainnya. |
BAB VIII - PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBNagari
Pasal 60

- (1) Laporan Realisasi Pelaksanaan APBNagari sebagaimara . dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNagari sebagairnana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (l), disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- f. merekomendasikan hasil verifikasi pertanggungjawaban keuangan nagari kepada Bupati melalui Kepala. Bagian .. Pemerintah -Nagari Sekretariat Daerah untuk anggaran APBNagari yang bersifat non fisik:
- g. merekomendasikan hasil verifikasi pertanggungjawaban keuangan nagari kepada Bupati melalui, Kepala Badan . Pemberdayaan Masyarakat untuk anggaran APBNagari yang bersifat fisik:
- (5) Pelaksanaan tugas Tim Asistensi Pengelolaan Keuangan Nagari Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut:
- b. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua yang bertugas mengkoordinasi kan Anggota Tim agar berjalan sesuai dengan bidang tugasnya,
- a. Camat sebagai Penanggungjawab bertugas melaksanakan pembinaan agar pengelolaan keuangan nagari berjalan dengan baik dan benar.
- c. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan pendayagunaan aset Nagari oleh Kepala Urusan Tata Pemerintahan,
- e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari oleh Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat:
- d. Bidang Pelaksanaan Pembangunan'Nagari oleh Kepala Urusan Pemberdayaan Masyarakat Nagari, |
- f. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari oleh Kepala Urusan Pelayanan Umum,
- h. Pegawai kecamatan bertugas menangani administrasi Tim Asistensi.
- g. Bidang Belanja Tak Terduga oleh Kepaia Urusan Ketentraman dan Ketertiban, dan
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 65

Dalam hal terdapat pengaturan mengenai pengelolaan keuangan Nagari dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati ini sebagaimana mestinya.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 66

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :
2. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari.
1. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, dan
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Lampiran I Peraturan Bupati Pasaman Barat
Nomor :
1g Z0 marek 2017
Tahun 2017
Tanggal
:
Tentan :
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI
PENJELASANBAB III - PENUTUP
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran ... dengan rincian sebagai berikul.
1. Pendapatan Nagari
Rp
2. Belanja Nagari
- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari
Rp..
- b. Bidang Pembangunan
Rp
- Cc. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp.
8. Bidang Tak Terduga
Rp
Jumlah Belanja Surplus/Devisist
Rp
Rp
3. Pembiayaan Nagari
- a. Penerimaan Pembiayaan
Rp
- b. Pengeluaran Pembiayaan
Rp.
Selisih Pembiayaan (a-b)
Rp
Lampiran Peraturan Nagan
-
Nomor :
.
|
Realisasi Pelaksanaan APBNagari
Tahun Anggaran
Tentang : Laporan Pertanggungjawaban
.
Lampiran ! Peraturan Nagari
Nomor
Tentang
: Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi Pelaksanaan APBNagari
Tahun Anggaran
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBNagari
PEMERINTAH NAGARI
TAHUN ANGGARAN
| KODE REKENING | URAIAN ANGGARAN | JUMLAH ANGGARAN (Rp) | JUMLAH ... | REALISASI -- (Rp) | Cet? ' KURANG tp) | KEL RANGAN |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | PENDAPATAN | | | | |
| | Desa | | | | |
| | Pendapatan Asli | | | | |
| | Hasil Usaha | | | | |
| mala | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong sah | | | | |
| Al | Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang | | | | |
| | Pendapatan Transfer | | | | |
| 5 | Dana Desa | | | | |
| | Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah Kabupaten/kota | | | | |
| MIN | Alokasi Dana Desa | | | | |
| PS | Bantuan Keuangan | | | | |
| | Bantuan Frovinsi | | | | |
| la | Bantuan Kabupaten / Kota | | | | |
| | Pendagaran Lain lain | | | | |
| | Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat | | | | |
| | Lain-lain Pendapatan Desa yang sah | | | | |
| | JUMLAH PENDAPATAN | | | | |
| | BELANJA | | | | |
| | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Tunjangan | | | | |
| | Penghasilan Tetap | | | | |
| | Belanja Pegawai - Penghasilan Tetap Wali | | | | |
| | Nagari dan . Tunjangan Wali Nagari dan | | | | |
| | Perangkat Perangkat | | | | |
| | - Tunjangan BAMUS | | | | |
| | Operasicna! Perkantoran dan Jasa | | | | |
| | Belanja Barang « Alar Tviis Kantor | | | | |
| | - Benda POS | | | | |
| | « Pakaian Dinas dan Atribut | | | | |
| | - Pakaian Dinas | | | | |
| | « Alat dan Bahan Kebersihan - | | | | |
| | Perjalanan Dinas | | | | |
| | - Pemeliharaan | | | | |
| | - | | | | |
| | Ait, Listrik,dan Telepon - Honor | | | | |
| | 'ust | | | | |
| | belanja Modal - | | | | |
| | Komputer - Meia dan Kursi | | | | |
| | - | | | | |
| | Mesin TIK - | | | | |
| | dst | | | | |
| | Ooerasivnal BAMUS | | | | |
| | Belanja Barang Dan Jasa | | | | |
| | - KK - | | | | |
| | Penggandaan | | | | |
| | - Konsumsi Rapat | | | | |
| | - dst | | | | |
25
Lampirn il Peraluran Desa
Nomor Tentang : LaporanKekayaan Milik Nagari Sampai Dengan 31 Desember 20...
'
Na
:
LAPORAN KEKAYAAN MILIK NAGARI
|
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER20...
| URAIAN | TAHUN N (Tahun Periode Pelaporan) | 'TAHUN KN tr '(Tahun - |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| I, ASET NAGARI A. ASET LANCAR 1. Kas Nagari 3. Uang kas di Bendahara Nagari b. Rekening Kas Desa 2. Piutang a. Piutang Sewa Tanah b. Piutang Sewa Gedung Cc. dst 3. Persediaan a. Kertas Segel b. Materai | | Sebelumnya) |
| c.dst JUMLAH ASET | LANCAR | |
| B, ASET TIDAK LANCAR 1. Investasi Permanen - Penyertaan Modal Pemerintah Nagari 2. Aset Tetap - Tanah - Peralatan dan Mesir - Gedung dan bangunan - Jalan, Jaringan dan Instalasi - dsi 3. Dana Cadangan - Dana Cadangan 4. Aset tidak lancar Lainnya | | |
| JUMLAH ASET TIDAK LANCAR | | |
| JUMLAH ASET (A tB) |. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | |
| KEWAJIBAN JANGKA | | |
| JUMLAH | | |
| JUMLAH KEKAYAAN BERSIH 1-11) | | |
| PENDEK | | |
DISETUJUI OLEH WALI NAGARI
(
Lampiran III Peraturan Nagari
Nomor:
55.
.
Tentang
: Program Sekloral dan program
Daerah yang masuk Ke Nagari
PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE NAGARI
Tanggal
Nagari
Kecamatan
:
| No. | Jenis - Kegiatan | Lokasi Kegiatan | Rincian Kegiatan | Volume | Satuan | Sumber Dana | | Jumlah (Rp) |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| Sub Total Jenis Kegiatan (1) | Sub Total Jenis Kegiatan (1) | Sub Total Jenis Kegiatan (1) | Sub Total Jenis Kegiatan (1) | Sub Total Jenis Kegiatan (1) | Sub Total Jenis Kegiatan (1) | Sub Total Jenis Kegiatan (1) | (Rp) |
| Sub Total Jenis Kegiatan (3) -- TR | Sub Total Jenis Kegiatan (3) -- TR | Sub Total Jenis Kegiatan (3) -- TR | Sub Total Jenis Kegiatan (3) -- TR | Sub Total Jenis Kegiatan (3) -- TR | Sub Total Jenis Kegiatan (3) -- TR | Sub Total Jenis Kegiatan (3) -- TR | |
| | | | | | 0 | - | |
| Sub Total Jenis Kegiatan (3) | Sub Total Jenis Kegiatan (3) | Sub Total Jenis Kegiatan (3) | Sub Total Jenis Kegiatan (3) | Sub Total Jenis Kegiatan (3) | Sub Total Jenis Kegiatan (3) | Sub Total Jenis Kegiatan (3) | Rp) |
| | | | | | | | 'Ti |
| Sub Total Jenis Kegiatan (d) | Sub Total Jenis Kegiatan (d) | Sub Total Jenis Kegiatan (d) | Sub Total Jenis Kegiatan (d) | Sub Total Jenis Kegiatan (d) | Sub Total Jenis Kegiatan (d) | Sub Total Jenis Kegiatan (d) | |
Total (1s.d4)
ARP)
DISETUJUI OLEH WALI NAGARI
4
Kabupaten
J. KODE REKENING BELANJA.
| KODE | URAIAN | KETERANGAN |
|-------------------|------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | s3 |
| 1 | ASET | |
| 14. | Aset Lancar | |
| 114. | Kas dan Bank | |
| 141.01 | Kas di Bendahara Desa | |
| 111.02 | Rekening Kas Cesa | |
| 11.2 | Piutang | |
| 11,204 | Piutang Sewa Tanah | |
| 11.2.02 | Piutang Sewa Gedung | |
| 11.2.03 | Piutang Sewa Peralatan | |
| 11.204 | Piutang Bagi Hasil Pajak | |
| 1.1.2.05 | Piutang Bagi Hasil Retribusi | |
| 1.1.2.06 | Piulang Alokasi Dana Desa | |
| 1.1.2.07 | Piutang Panjar Kegiatan | |
| 1.1.2.08 | Piutang Lain-lain | |
| 11.3 | Persediaan | |
| 1.1.3.01 | Persediaan Benda Pos dan Materai | |
| 1.1.3.02 | Persediaan Alat Tulis Kantor | |
| 1.1.3.03 | Persediaan Blangko dan Barang Cetakan | |
| 11.304 | Persediaan Alat-Alat LisirikLampu/Balterai | |
| 1.4.3.05 | Persediaan Bahan/Material | |
| 1.1.3.06 | Persediaan Alat-alat Kebersihan/Bahan Pembersih | |
| 11.307 | Persediaan Bibit Hewan/Tanaman | |
| 1.1.3.08 | Persediaan Barang Untuk Dihibahkan kepada Masyarakat | |
| 1.2. | Investasi | |
| 1241, | Penyertaan Modal Pemerintan Desa | |
| 1.3. | Aset Tetap | |
| 1314 | Tanah | |
| 131.01 | Tanah Bangunan Kantor Tanah Rumah Sinas | |
| 131.02 | | |
| 131.03 1.3.1,04 | Tanan Pertanian dan Perkebunan | |
| | Tanah Sarana Kesehatan | |
| 1.3.1.05 1.3.1.06 | Tanah Sarana Pendidikan | |
| | Tanah Sarana Umum | |
| 1.3.1.07 | Tanah Sarana jalan | |
| 1.3,1.08 | Tanah Lainnya | |
| 1.3.2 | Peralatan dan Mesin | |
| 13.201 | Alat-alat Berat | |
| 1.3.2.02 | Alatalat Angkutan | |
| 1.3.2.03 | Alat-alat Bengkel | |
| 1.3.2.04 | Alat-alat Ukur | |
| 1.3.2.05 | Alat-atal Pengolah Pertanian dan Peternakan | |
| 1,3.2.06 | Peralatan Kantor | |
| 1.3.2.07 | Alat-alat Rumah Tangga | |
| 1.3.2,08 | Peratatan Komputer Alat-alat Studio/Andio | |
| 2 | KEWAJIBAN |
|----------|------------------------------------------|
| 21 | Kewajiban Jangka Pendek |
| 211. | Hutang Perhitungan Pihak Ketiga |
| 211.01 | Hutang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan |
| 211.02 | Hutang PFK Lainnya |
| 21.2 | Hutang Bunga |
| 21201 | Hutang Bunga kepada Bank |
| 21.202 | Hutang Bunga kepada Lembaga Bukan Bank |
| 21.3 | Hutang Pajak |
| 213.01 | Hutang Pajak Pertambahan Nilai |
| 2.1.3.02 | Hutang Pajak Penghasilan PPh 21 |
| 213.09 | Hutang Pajak Penghasilan PPh 22 |
| 21.3.04 | Hutang Pajak Penghasilan PPh 23 |
| 21.3.05 | Hutang Pajak Lainnya |
| 21.4 | Pendapatan Diterima Dimuka |
| 2.1.4.01 | Pajak dan Retribusi Diterima Dimuka |
| 21.402 | Uang Muka Penjualan Aset Desa |
| 2.1.4,03 | Uang Muka Lelang Penjualan Aset Desa |
| 2.1.4.04 | Uang Muka Bagian Lab: BUMDes |
| 21.5 | Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang |
| 21.5.01 | Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang |
| 216. | Hutang Jangka Pendek Lainnya |
| 21.601 | Hutang Belanja Pegawai |
| 2.1.6.02 | Hutang Belanja Telepon |
| 21.6.03 | Hutang Belanja Air Minum |
| 2.1.6.C4 | Hutang Belanja Listrik |
| 2.1.6.05 | Hutang Pengadaan Bahan Habis Pakai |
| 2.1.6.06 | Hutang Pengadaan Barang/Jasa |
| 3 | EKUITAS |
| 34 | Ekuitas |
| 311. | Ekuitas |
| 3.1.1.01 | Ekuitas |
| 3.1.2. | Ekuitas SAL |
| 3.1.2.01 | Ekuitas SAL |
| 4. | PENDAPATAN |
| 41. | Pendapatan Asli Desa |
| 41. | Hasil Usaha Desa |
| AAL. | Hasii Pengelolaan Tanah Kas Desa |
| 441.02 | Hasil Pengelolaan Pasar Desa |
| 41.103 | Hasil Pengelolaan Pasa: Hewan |
| 41104 | Hasil Pelelangan tkan Yang Dikelola Cesa |
| 41.05 | Hasil Usaha Desa Lainnya |
| 41.2, | Hasil Aset Desa |
| 4.1.2,01 | Pendapatan Sewa Tanah Kas Desa |
| 4,1.2.02 | Pendapatan Sewa Gedung Milik Desa |
| | Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu | 5.1.2.05 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| | Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan | 5.1.2.06 |
| 5.1.2.07 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | |
| | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya | 5.1.2.08 |
| 5.1.2.09 | Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan | |
| 5.1.2.10 | Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja | |
| 51.211 | Belanja Sewa Peralatan | |
| 51.212 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermoter | |
| 51.213 | Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas | |
| 51.214 | Belanja Honorarium Tim Panitia | |
| 51.215 | Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber | |
| 51.216 | Belanja Perjalanan Dinas | |
| 5.1.2.17 | Belanja Dekorasi dan Dokumentasi | |
| 5.1.2.18 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga | |
| 5.1.2.19 | Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana Prasarana | |
| 5.1.2.20 | Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat | |
| 5.1.2.21 | Belanja Sewa Ruangan atau Gedung | |
| 51.222 | Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dil) | |
| 51.223 | Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan | |
| 5.1.2.24 | Belanja Transportasi | |
| 5.1.2.25 | Belanja Honorarium Lainnya | |
| 51.3 | Belanja Modal | |
| 543.01 | Belanja Moda! Tanah Bangunan Kantor | |
| 5.1.3.02 | Belanja Modal Tanah Rumah Dinas | |
| 5.1.3.03 | Befanja Modal Tanah Pertanian dan Perkebunan | |
| 5.1.3.04 | Belanja Modal Tanah Sarana Kesehatan | |
| 5.1.3.05 | Belanja Moda! Tanah Sarana Pendidikan | |
| 5.1.3.06 | Belanja Modal Tanah Sarana Umum | |
| 5.1.3.07 | Belanja Modal Tanah Sarana Jalan | |
| 5.1.3.08 | Belania Modal Tanah Lainnya | |
| 5.1.3.09 | Belanja Modai Pengadaan Alat-alat Berat Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan | |
| 51.310 | Modal Alat-alat | |
| 51311 | Belanja Pengadaan Bengkel! | |
| 51.313 | Belanja Modal Pengadaan Atat-alat Pengolah Pertanian dan | |
| 51.314 | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor | |
| 51.315 | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga | |
| 5.1.3.6 | Betanja Modal Pengadaan Komputer | |
| 5.1.3.7 | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio/Audio | |
| 5.1.3.18 | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi dan Sarana | |
| 51.319 | Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |
| 5.1.3.20 | ' Belanja Modal Pengadaan Gedung Kantor/Tempat Kerja | |
| 5.1.3.21 | Belanja Modal Pengadaan Gedung Rumah Dinas/Jabatan | |
| 5.1.3.22 | Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gudang | |
| | Belanja Modal Pengadaan Bangunan Bersejarah | |
| 51.3.23 | Belanja Modal Pengadaan Bangunan Monumen | |
| 5.1.3.24 51.3.25 | Belanja Modal Pengadaan Tugu Peringatan | |
| 51.3.26 | Modal Pengadaan Bangunan Lainnya | |
| 5.1.3.27 | Belanja Jalan Desa | |
| | Belanja Moda! Pengadaan Desa | |
| 51.3.28 | Belanja Modal Pengadaan Jembatan | |
| 5.1.3.29 | Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air Jalan, Taman dan | |
| 5.1.3.30 5.1.3.31 | Belanja Modal Pengadaan Penerangan Betanja Moda! Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon | |
| | Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolah Sampah | |
| 513.32 | Buku dan | |