Unknown Unknown Nomor '19 Tahun 2016
Tentang No Description
Berlaku: 19 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang oahwa untuk rne.aksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nornor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kcdudukan, Susunan Organisasi, rugas clan fungsi serta Lala kerja Sat.uau Polixi Pauioug Praja Kabu paten Buton;
1. Pasal Mengingat
2. 18 ayat (6) Undangundang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembcntukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perirnbangan Keuangan Amara Pemerintah Pusat dan Pemcrtintahan Daerah {Lembaran Negara Repuolik Indonesia Tal nru 2004 Nornor 126, Tarnbahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 11'138.);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahuu 2011 tentang Pernbentukan Pcraturan Pcrundang-Undangan [Lembaran Negara Republik Jndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
5. Undang-undang l\'omor 3 Tahun 2014 teritang Perinduetrian ( Iernbaran Negara Republic Indonesia tahun 2014 nomor 4, tambahan lembaran Negara Republic Indonesia nomor 5492);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tent.ang Aparatur Sipil Negara (( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom&lt;&gt;r 5494 )
7. Undang-Undang Nomor '.23 Tahun 2014 tentang Perucrintahun Daeral; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24-1, Tambahan Lembaran Negara Republi.k Indonesia Nomor 5587) sebagaimana teluh heberapa knli diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 lentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Da.erah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pernerintah Nornor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tah'un 2016 Nomor 11'1);
9. Perat.uran Presiden Nornor 7 Tah un 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor6 );
4. I 0. Pera tu ran Daerah Kabupatcn Buton Nornor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pernerintah Kabupaten Euton scbagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupatcn Buton Tahun 2016 Nomor 112 );
11. Pcraturan Dacral: Kabupaten Duton Nornor 6 tahun 2016 tent:ang Pembentukan dan Susunan Per.angkat daerah Kabupaten Buton tahun 2016 Nomor 116)
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TE~TANG KEDCDUKAN, SUSUNAN ORGANISASl, TUGAS OAN ~·UNUSI Sl!:l&lt;TA TATA KERJA SATUAN POLIS! PAMONG PRA)A KABUPATEN BUTON.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas, Satpol PP wajib
- (1) Menjunjung tinggi norma hukurn, norma agarna, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat serta mengedepankan sikap persuasii.
- (2) Mentaati disiplin Pegawai Negeri Sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja.
3. (::\) Memhanru menyelesaikan perselisihan antar warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (4) Melaporkan kepada Kepolisian Negara Repnhlik lndonesi» atHs ditemukannya a.tau parut diduga adanya tindak pidana.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5

- (1) Polisi Parnong Praja yang memenuhi syarat dapat diangkat menjadi PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundanzundangan yang berlaku.
- (2) PPNS sebaga.mana dimaksud pada ayat (1). dapar langs1mc mcngadakan penyidikan terhadap pclanggaran Perda atau Peraturan Bupati yang dilakukan oleh warga masyarakat, aparatur aiau badan hukum.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASl
Pasal 6

- 1) susunan Organisasi Sarpol PP , terdiri atas:
2. a Kepala Satuan;
3. b Sekretaris, mernbawahi:
- 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Subbagian Kcuangan
6. 3} Subbagian Program
7. c Bidang Pembinaan Masyarakat
- 1) Seksi Kewaspadaan Dini;
- 2) Seksi Bimbingan dan Penyuluhan
10. d Bidang Ketertiban Umum clan Keternrarnan, mernbawahi:
- 1) Seksi Operasional, Pcngendalian; dan
- 2) Seksi Ketf'.rfiha n I lmum.
- e Bidang Penegakan Peraturaa Daerah , membawahi:
- l) Seksi Pcnegakan;
- 2) Scksi Hubungan Anter Lembaga.
- f. i3idang Perlindungan Masyarakat, membawahi:
- 1) Seksi Data dan Inforrnasi
- 2) Seksi Pelatihan dan Mobilisasi.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagiau keUga Kclompok jabatan fungsional
Pasa.l 7
- (1) Polisi Pamong Praja dapat diangkai sebagai pejaoat fungsional yang penetapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelornpok jabatan fungsional melaksanakan sebagian tugas Satpol PP sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok jabatan Jungsional sebagairnana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) ,Jumlah jabatan fungsiorial Satpol PP ditenrukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Kclompokjabatan Iurigaiorial terdiri atus:
- a. Jabatan fungsional umum satuan Palisi Pamong Praja; dan
- b. Jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelornpok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASl
Pasal 8

- (1) Pada Kecamatan dibentuk Unit Pelaksana Satpol P.P
- (2) Unit Pelaksa.na Satpol PP di kecarnatan sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dipirnpin olch kepolo. sutunn.
- (3) Kepala satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2} secara ex­ officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada kecamatan.
- (4) Kepala satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis administratif bertanggung jawab kepada camat dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Keoala Satpol PP
- ( l) Kepala Salµol PP ruerupakan jabatan struktur al eselun Ilb.
- (2) Sekretaris Satpol PP merupakan jabatan struktural eselon Illa.
- (3) Kepala Bidang Sat.pol PP rnerupakan .Jabatan struktural eselou TITb
- (4) Kepala suhhagii:m dan kepala seksi Satpol PP merupakan jabatan struktural eselon lVa.
BAB IV - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 10

- (1.) Sat.pol Pf' mcrupakan bagian pcrangkat dueroh di bidang periegakan Pcrda dan Perkada, ketertiban urrrurn dan kerenteramnn masyarakat,
- (2) Satpol PP dipimpin olch scorang Kcpala aaruan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Salpol PP scbagauuaua dirnak sud pada ayat (1) dan (2) mcrupakan Satuan Potisi Pamong Praja tipe A
Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi Satpo l PP
BAB IV - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 11

Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan Perkada serta menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman rnasyarakat dan perlindungan masyarakat,
BAB IV - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 12

- (1) Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sacpol PP :nempunyai rungsi:
- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Perda dan Peraturan xepata Daerah, penyclenggaraan ketert.iban umum dan keteriteruman wasyarakat scrta perlindungan masyaraka.t;
•
- b, pelaksanaan kebijakan penegakkan Perda dan Peraturan Kcpala Dacrah;
- c. pelaksanaan kcoijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenterarnan masyarakat di daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan rnasyarakat:
- e. pelaksanaan koordinasi oenegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dari/atau aparatur lainnya;
- f. pengawasan terhadap rnasyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah: dan
- g. pelaksanaan rugas lainnya.
- (2) Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimaria dirnaksnd pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. mengikuti proses penyueunan peraruro n produk hukum daerah scru. kegiatan pembinaan dari penyebarluasan produk hukum daerah:
- b, membantu pcnga.manan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negcra don tarnu negara;
- c. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradruinisu asi sesuai dengan kctcntuan peraturan pcrundang-undongan;
- d. rnernbantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilinan umum dan pemiliban umum kepala daerah;
- e. rnembantu pengamanan dan pencrtiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskaJa massal; dan
- r. pclaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang d.berikan oleh kcpala daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga Sekretari s
BAB IV - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 13

- (1). Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan koordinasi pcrencanaan program dan anggaran meliputi keuangan dan asset serta kepegawaian can urusan umum dilingkungan Satpol PP.
- (2). Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaxsud pada ayat ( 1), sekretaris melaksanakan f ungsi ;
- a. Penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan progra.m dan anggaran.
- h. Pelaksanaan urusan kepegawaian, surat menyurat, ketatalaksanaan, hukum dan rumah tangga serta urusan adrninistrasi umum Satpol PP.
- c. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, aset dan pengelolaan anggaran.
- d. Pelakasanaan dan pengelolaan perlengkapan dan rurnah tangga serta pelaksaan urusan kehumasan dan protokoler
- e. Penyusunan laporan kincrja Sekrctariat,
- f. Pclaksa.naw:r tugas lain yang dibcrika.n olch Kcpala Satuan. seauo.i dengan tugas pokok dan Iungsinya
BAB IV - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 14

- (1). Sub bagian Vmum dan Kepegawaian mempunyai tugas rnelakukan penyiapan bahan pernbinaan dan koordinasi serta penyelenggaraan kegiatan penyusunan formasi pengangkatan, mutasi, pengembangangan, pernbmaan tata usaha kepegawaian.
- (2). Dalam penyelenggaraan lugas sebagaicnana &lt;limaksu&lt;l vada ayat (I) Sub bagian Umum dun Kcpcgawaian mclakaane.kan fungsi:
- a. Penyusunan rencaria dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi urnum dan kerurnahlanggaan.
- b. Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian, dan pengiriman surat-surat naskah dinas, pengelolaan dokumentasi dan kearsipan.
- c. Pelaksanaan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas,
- d. Pelaksanaan dan pelayanan hubungilll mu.syara.kttl.
- e. Pclaksanaan pengurusan kcrurnahtagecan.kcbcraiban dan ketertiban kantor.
- f. Pelaksarraan pengelolaan kepustakaan dan pendokurnentasian peraturan perundang-undangan.
- g. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data pegawai.
- h. Fasilitasi pe:nbinaan umum pcgawai, pengembangan karir serta disiplin pegawai negeri dan pegawai tidak tetap
- i. Pelaksanaan pengawasan jam kerja dan kehadiran pegawai negeri/pegawai tidak retap.
- J· Pelaksanaan evaluasi clan pelaporan pclaksanaan tugas.
- k, Polakac naun tugus Iain yang diberikan oleh sckretaris sesuai denga.n tugas pokok dan f11ngsinya.
'
BAB IV - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 1

:5
- (1). Sub bagian Keuangan mempunyai tugus menyis.pkan banan penyusunan re ncana anggaran pembiayaan, pengelolaan keuangan, pelaksanaan anggaran ser+a mdalrn,ana&lt;an adrninistrasi keuangan.
- (2i. Dalam penyclenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada aya: (l) Sub bagia~ Keuangan dan Perlengkapa.n melaksanakan fungsi:
- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan,
- b. Pengumpulan peraturan perundang-undangan, pcdoman, petunjuk tekhnis, dan petunjuk pelaksanaar, penyusunan rcnoana, kerja dan Iaporan.
- c. Penatausahaan dan pengelolaan keuangan termasuk pernbayaran gaji pegawai.
- d. Pengadministrasian dan akutansi pengelolaan keuangan
- c. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan.
- f. Pelaksanaan standar akuntansi pemerintahan dan penyiapan bahan perranggungjawaban keuangan.
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- h. Pelaksanaa.n tugaa lain yang diberikari oleh eekretnris eesuai dengan l~tgas pokok, dan fungsinya
BAB IV - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 16

- (1). Suboag Program mempunyai tugas menyiapkan bahan dan menghimpun data dari bidang sebagai bahan dalarn penyusunan program dan anggaran Satpol PP serta bahan penyusunan pelaporan.
- (2). Dalarn penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (i) Subbag Program melaksanakan fungsi:
- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja .
- b. Pengumpulan peraruran perundang-undangan, pedoman, petunjuk tckhnis, dan petu.njuk pelaksanaan penyusunan rericnnu kerja do.n lo.poron.
- c. Mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan penyu~unan rencana kerja.
- d. Pelaksanakan pernantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan masing-masing bidang.
- f. Pelaksanakan penyusunan LAKIP, RKA,DPA/DPAP, Renja, Renstra dan LPPD
- g. Penyusunan pelaporan, publikasi program dan kegiatan.
- pengembangan dan h. Melakukan pengkajian program/kegiatan
1. Pelak=aan tugas lain yang dibcrikan olch sckrctads sesuai derigan tugas pokok dan fungsinya
Bagian Keempat Bidang Pembinaan Masyarakat
BAB IV - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 17

- lJ Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan pembinaan, kewaspadaan dini, bimbingan dar; penyuluhan kepada warga masyarakat, aparatur dan atau badan hulrum lainnya tentang produk hukum daerah.
- 2) Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat berfungsi:
- a) Melakukan pengarohan penyusunar. renco.nu program Bidung Pcmbinaan Maayaraknt dengan mengara.hk.an dan memberikun pctunjuk untuk menyusun rencana kerjo..
- b) Melakukan penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Pembinaan Masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif.
- c) Melakukan pendistribusian tugas kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-rnasing
- dJ Melakukan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bidang Pcmbinaan Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan Iuugsinya uutuk smkronisasi tugas.
- e) Melakukan pengendalian pclaksanaan tugas Bidang Pembinaan Masyarakat dengan mernbimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas.
- t) Mclakuka.n pengkoorclinasian kegiatan kewaspadaan dini agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja.
- g) Melakukan perucriksaan, uieugevaluasi clan mcngkaji hasil penyuluhan untuk mengetahui tingkat penyelesaian t.ugas, permasalanan yang dibadapi serta upaya pernecauaunya.
- h) Memfasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan, bahan pernbinaan, bimbingan, penyuluhan untuk memberikar: pelayanan yang sebaik-baiknya,
- i) Melakukan koordinasi dengan Instansi Pemerintab Provinsi, Kabupaten/Kota, pihak ketiga agar terjalin kerjasarna yang baik untuk pelaksanaan kegiatan.
- i) Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pembinaan rnasvarakat untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan. permasalahan yang di hadapi serta upaya pernecahannya.
- k) Mclakukan pembinaan dan pcnilaian pcgawai sesuai dengan peraturan dan pcdoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pcgawai.
- 1) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala satuan scsua.i dcngan tugas pokok dan fu\_ngsinya
Pasa l 18
- 1) Seksi Kewaspadaan Dini mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pengurnputan data sebagai bahan untuk persiapan kewaspadaan dini.
2. 2). Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Kewaspadaan Dini melaksanakan fungsi :
- a. Melakukan penviapan bahan penyusunan rencana program Seksi Kewaspadaaan Dini berdasarkan peraturan yang berlaku.
4. bahan pcnyusunan pctakeanaan program agar kcgiatan dapat b. Mclakukar; pcnyiapan kegiatan berdaaarkan terlaksana tepat waktu.
- c. Melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan Seksi Kewaspadaan Dini berdasarkan Peraturan untuk optimalisas; tugas.
- d. Melakukan koordinasi kegiatan kewaspadaan dini sebagai bahan informasi bagi instansi pernerintah maupun masyarakat.
7. mcngetahui tingkat pericapaian yang dihadapi serta upaya Kewaspadaan Dini untuk kcgiatan, per inasalahan pernecahannya. Seksi kegiatan pclaksanaan evaluasi e. Melakukan
8. menentukan kebijakan. f. Melakukan penyusunan laporan bulanan, triwulan dan tahunan kegiatan Seksi Kewaspadaan Dini untuk dipergunakan sebagai bahan rnasukan atasan dalam
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pembinaan masyarakat sesuai dengan tugas pokok dar. fungsinya
BAB IV - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 19

- (1). Seksi Bimbingan dan Penyuhrhan mempunyai tugas rnelakukan bimbingan dan penyuruhan kepada warga masyarakat, aparatur clan atau badan hukum lainnya tentang produk nukum daerah.
- (2). Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) Seksi Bimbingan dan Penyuiuhan melaksanakan fungsi:
- a Penyusur.an rencana dan progran kerja operasional birnbingan dan penyuluhan produk hukurn daerah.
- b. Pengumpulan peraturan produk hukum daerah, pedoman petunjuk tekhnis pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan.
- c;, Pengurnpulan dan rneuganalisa data sumbcrdaya aparatur untuk bahan pcmbcrdayaan ·sumberdo.yo. m.::rnyarakat.
- d. Pclaksanaan koordinasi dcngan instansi terkait dihi,fang himbingan dan penyuluhan
- e. Pelaksaan peningkatan kualitas sumberdaya aparatur satuan polisi pamong praja
- f. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan bimbingan dan penyuluhan
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- h. Pelaksanaan uigas lain yang diberikan oleh kepala bidang pembinaan masyarakat sesuai dcngau tugas pokok dan fungsinya
Ba.gjan Keenam Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat
PasaJ 20
- (1). Bidang Ketertiban Umurn, Ketentraman rnasyarakat mempunyai tugas penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat.
- (2). Dalam penyelenggaraau tugas scbagaimana dimaksud pada ayat
- (1) Didang Kctcrtiban Umum, Ketentraman masyarakat melakeo.nakan fungsi:
- a. Penyusunan rencana dim progran kerja operasional ketertiban umum, ketenrrarnan masvarakat
- b. Perumusan dan pelaksanaan kegiatan serta petunjuk :ehknis bidang ketertiban urnurn, ketentraman masyarakat
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan institusi lain bidang ketertiban umum, ketentraman rnasyarakat
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bidang ketertiban unruur, ketentraruan masyarakat
- e. Pelaksanaan fasilitasi den patroli ketertiban urnurn, ketentroman rnasyarakat.
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang ketertiban umum, ketentraman rnasvarakat
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- h. Pelaksanaan tugas Jain yang diberikan oleh kepala satuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
BAB IV - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 21

- tugas melaksanakan ketertiban umum, (1). Sek:,i Operasi, Pcngcndalian mempunyai opera si pcngcndalian dnlnm rangka ketentraman masyarakat.
- (2). Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Scksi Operasi, Pcngcndalian melnksanukan furigei:
- a. Penyusunan rencana dan progran kerja operasiona. pcngendalian
- b. Pengumpulan peraturan produk hukum daerah, pedoman petunjuk tekhnis dan pelaksanaan operasi, pengendalian.
- c. Pelaksanaan pengendalian operasional Satpo! PP dalam menunjang pengendalian penyelenggaraan ketertiban urnum, ketentraman masyarakat
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan keteruban umum, kctcntraman ruasyarakat
- c. Pclakeanaan sosicliscei penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat
- f Pelaksanaan pcngaturan pcnjagaan, pengawalan dan patroli penyelenggaraan ketertiban urnum, ketentraman rnasyarakat
- g. Pelaksanaar. pengarnanan bupati, wakil bupati, tamu pemerintah daerah, dan tamu negara.
- urnum.ketentrarnan masyarakat h. Pelaksanaan pembinaan dalam rangka ketertiban
- pengcndalian. opcraei, rangka i. Pelaksanaan pernbinaan dalam
- j. Penyiapan bahan dan data serta menyusun laporan seksi operaai, penge.n&lt;.IAlinn
- k. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
1. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat.
BAB IV - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 22

- (1). Seksi Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan pcnegakan pcraturan dacrah, ketcrtiban umum melaksanakan
koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama antar lembaga dan institusi lain yang tcrkait dcngan pclaksanaan tugas.
- (2). Dalarn penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Keter+iban Umurn rnelaksanakan fungsi:
- a. Penyusunan rencana dan progran keria sen.a pet.unjuk teknis operasional tekhnis Ketcrtiban Umum
- b. Pengumpulan peraturan produk hukum daerah, pedoman petunjuk tekhnis dan pelaksanaan Ketertiban Umum.
- c. Penetapan rumusan kebijakan mediasi, komunikasi dan kerjasma pengendalian ketert.iban umum
- d. Penyiapun tlau ruenyuauu k.onsep bahan kcrjasama pcnyclcnggaraan kctcrtiban umum
- e. Pelakeanuan koordiriaei dalarn pelaksanaan kerja sama aritar instansi terkait.
- f. Penyusunan pedornan bahan fasilitasi kegiatan Ketertiban Umum
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang ketertiban umum, ketcntraman rnasyarakat
Bagian Kelima Bidang Penegakan Perda
- (1 ). Bidang penegakan peraturan daerah mempunyai tugas penyelenggaraan pengembangan, pengkajian kebijakan penegakan peraturan daerah.
- (2). Dalam pcnyclcnggaraan tugas eebagoimana dimaksud pada ayat
- (L) Bidarig penegakan peraturan daerab, melaksanakan fungsi:
- a. Peneto.pan penynsnnnn ren~ana dan progran kerja penegakan peraturan daerah.
- b. Pelaksanaa.n koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan institusi Jain bidang penegakan peraturan daerah.
- c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bidang penegakan peraturan daerah.
- d. Pelaksanaan fasilitasi dan patroli penegakan peraruran daerah.
- e. Pelaksa naan monitoring, cvaluaei dan pclaporun bidang pencgakan pcraturan daerah.
- f. Pelaksanaar. penegakan pe.n,turAn daerah terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah.
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rugas.
- h. Pelaksanaan rugas lain yang diberikan oleh kepala satuan sesuai dengan rugas pokok dan fungsinya
- (1). Seksi Penegakan mempunyai tugas melaksanakan penindakan kepada warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas peraturan daerah.
- (2). Dalam penyelenggaraan rugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) Seksi Penegakan rnelaksanakan fungsi:
- a. Penyusunan rencana dan progran kerja operasiona! penegakan produk hukum daerah.
- b. Pengumpulan peraturan produk hukum daerah, pedoman petunjuk tekhnis dan pelaksanaan peninda.kan.
- c. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran penegakan produk Irukum daerah.
- d. Pclaksanaan monitoring tindak lanjut hasil pcnindakar: lerhado.p pelanggaran penegakan prod'uk hukum daerah.
- e. Pengelolaan administrasi Penyirlik Pegawai Negeri Sipil (PP&gt;l"S)
- f. Penyusunan berkas penyclidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran pcnegakan produk hukum daerah dan peraturan pelaksananya.
- g. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran penegakan produk hukum daerah.
- h. Pelaksanaan pembinaan dalam rangka penyelidikan dan penyidikan.
1. Pclakeariaan cvalua,:;i don peluporo.n pelukt,anaan tugas.
- J. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala hirlang pcnegakan peraruran daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
BAB IV - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2

:S
- [I]. Seksi Hubungan Antar Lembaga mernpunyai tugas melaksanakan pengkajian Hubungan Antar Lembaga terhadap pelanggarn.n atas peraturan daerah.
- (2j. Dalam penyelenggaraan tugas sebagairnana dimaksud pada ayat (l) Seksi Hubungan Antar Lembaga melaksanakan fungsi:
- a. Penyusunan rencana dan progran kerja operasional hubungan antar lembaga
- b. Pelaksanaan hubungan antar tembaga terhadap pelanggaran penegakan produk hukum daerah,
- c. Pelaksanaan monitoring tindak lanjut hasil hubungan antnr lembaga terhadap pclanggaran pcnegalmn produk hukurn da~rah.
- d. Pe.ny1.1s11n:,in koordinasi rerhadap hubungn antar lernbaga.
- e. Pelaksanaan kerjasama dalam rangka hubungan antar lembaga.
- f. Pelaksanaan evaluasi dan, pelaporan pelaksanaan tugas.
- g. Pelaksanaan rugas lain yang diberikan oleh kepala bidang penegakan peraturan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungeiny,:i
Bagian Ketlrju h Bidang Per lindunga n Masyarakat
BAB IV - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 26

- ( J ). Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan tekhnis bidang perlindungan, pembinaan dan pelatihan anggota linmas satuan kerja/ lembaga perangkat daerah untuk pelayanan pert.ndungan masyarakar,
- (2). Dalarn penyelenggaraan tugas sebagaimana climaksud pada ayat ( 1) Bidang Perlindungan Masyarakat rnelaksanakan fungsi:
- a. Penyusunan rencana can progran kerja serta perunjuk tekhnis operasional Perlindungan Masyarakat
- b. Pelaksanaan pendataan dan pernetaan potensl dau surnberdaya pe-lindungan masyarakat.
- c. Pelakaanuan perigernbangan potensi sumber daya manusia melalv.i pelatihan 1fan pP.nciicii'.cRn satuan perlindungan masyarakat
- d. Pelaksanaan identi.fikasi dan pendataan kejadian gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat
- e. Pelaksanaan koordinasi kebijakan operasional sistem dan implemeutasi fasilitasi perlindungan masyarakal dalam penyelenggaraan Pernilu, Pilpres dan PiJkada.
- f. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendaliau di bidang saruan pcrlindungan masyarakat dan bina potcnsi maeyarakat
- g. Pelaksanaan evaluasi d ari pelaporan peha.ksa.n&gt;)&lt;i"I rugas.
- h. Pelaksanaan tngas lain yang diberixan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinva
- (lj. Seksi Data dan Informasi mempunyai rugas melaksanakan menyiapkan bahan dan menvusun kebijakan tekhnis penyelenggaraan kegiatan perlindungan masyarakat.
- (2). Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Data clan Inforrnasi melaksanaxan fungsi:
- a. Penyusunan rencana dan progran kerja serta perunjuk tekhnis operaslonal pendataun &lt;lw, lnfo,·masi pcrlindungan masyarakat
- b. Pengumpulan peraturan produk hukum daerah perioman petunjuk tekhnis dan pelaksanaan pendataan dan informasi perlindungan masyarakat
- c. Penyiapan bahan penyusunan standartsast kelengkapan pendaiaan dan informasi perlindungan rnasyarakat
- d. Penyiapcn buhan penyusuna» renc.ana pendataan dan informasi perlindungan masyarakar
3. e.. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rugas.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh KepaJa Bidang Periindungan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya
- (1). Seksi Pelatihan dan Mobilisasi mempunvai tugas rnelaksanakan menyiapkan bahan dan mcnyusun kebijakan tekhnis pelaksanaan kegiatan pelatihan dan rnobilisasi untuk pelayanan perlindungan masyarakat.
- (2). Dalam penyclenggaraan tugas sebagairnana dimaksud pada ayat (~) Seksi pelatihan dan mobilisasi rnelaksanakan fungsi:
- a Penyusunan rencana dan progran kerja serta petunjuk tekhnis operasional pelatihan dan rnobilisasi
- b. Penyiapan bahan data potensi dan karakteristi.k sosial budaya masyarakat
- c, Penyiapau bahau peuyusunan potensi pencegahan pcnanggulangan clan potcnei rnaeyarakat.
- d. Penyiapari bahan penyusunan rencana optirnaliaasi dan pengerahan I mobilisasi anggota perlindungan masyarakat.
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi petugas pelatihan dan rnobilisasi dalarn penanggulangan bencana
- e. Penyiapan bahan pembinaan dan pemberdayaan pelatihan anggot.a linmas dan rr.obilisasi.
- f. Penyiapan bahan pembinaan, pemar.tauan, pengawasan dan pengendalian pelatihan dan mobilisasi.
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- Ii. Pelaksauaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Didang Periindungan Masyarakat scauai dcngan bidang tugwmyo.
Pasa12 9
- (1). Dalarn menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang yang menjadi tugas dan !'ungsi Satpol 1-'I-' disusun standar operasiona; prosedur kerja can Standar Pelayanan Minim;il (SPM)
- (2). Ketentuan rnengenai standar operasional proscdur dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebaguimanu dimakaud pada ayat (lj tercantum pada lampira.n keputusan peratur;;,n Rnpati ini.
BAB IV - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 30

- (l). Sekretaris, Bidang, Seksi dan Kelompok Jabatan P'ungsional dilir:gkungan Satpol PP dalnm. melckeanokan tugas wajib
- menerapkan prinsip koordlnasi, integrasi, sinkronlsasl baik dalarn Lingkungau maslug-masing maupun antar instansi luin scsuai dengan tugas dan !'ungsi masing-masing.
- [2). Sclain menernpkari prinsip sebagairnana dimaksud pada ayar (1) setiap pimpinan dilingkrmgan SAtpol PP dalam melaksanakan tugas wajib rnenerapkan asas umum penyelenggaraan negara
- (3). Asas umum pcnyclcnggaraan riegara sebagaimaria dimaksud pada oyat (2) meliputi :
- a. Asas kepastian h11 kurn
- b. Asas tertio penyelenggaraan negara,
- c. Asas kepentingan umum
- d. Asas keterbukaan.
- e. Asas proporsionalitas.
- f. Asas profesionalitas.
- g. Asas akuntabilitas
- (4). Setiap pirnpinan Llili.ngkungan Satpol PP wajib mengnwasi, mernirnpin, mengkoordinasiknn, mernbimbing, serta mcmberikan pctunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar rnengambil langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (5). Setiap pimpinan dilingkungan Sacpol PP wajib rneugikuti dan rnernatuhi petunjuk dan bcrtanggungjawab kepada atasan masing-rnasing clan rnenyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya dengan ternbusan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubuogan kerja.
- (6). Setiap laporan yang diterirna pimpinan dilingkungan satpoi PP dari bawahannya wajib dioiah dan d.pergunakan scbagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan unruk mern herikan petunjuk kepada bawahan.
- (7). Setiap pimpinan dilingkungan Satpol PP daiam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-rnasing wajib mengadakan rapat berkala,
- (8). Dalam ha! puupinan dilingkungan Satpol PP berho.lo.ngan maka tugas pimpinan dilaksanakan oleh pimpinan seLingkat dibawahnva.
BAB VII - PENGANGKATAN DAN PEMBERH ENTIAN Pasal 32
Pasal 33

Polisi pamong praja dapat diberhentikan apabila :
- a. Alih tugas.
- b. Melanggar disiplin polisi parnong praja.
- c. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadiJan yang telah mernperoleh kekuatan hukum tetap.
- d. Tidak dapat melaksanakan rugas dan kewajiban sebagai polis! pamong praja,
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Perauaran Bupati Buron l'iomor 57 Tahun 2013 tentaug Kedudukan, tugas pokok, Iungsi da n tata kerja Satuan Polisi Pa.mong Praja dan Linmas Kabupaten Buton dicabut dan dinyatakan tidak berl,-,k11 IRgi.
•
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Hal-ha.I yang behzm dictur dalam Peraruran Bupati ini eepcnjang mengenai tekhnis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati tersendiri
Pa$81 37
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Peraturan Kabupaten Buton.
| PARAF | PARAF |
| ~ '}, | ' |
| ~ ~d.~ | |
| ~.l~~ | ~ |
| ~-Gt~ | f |
Ditetapkan di Pas a r w aj o pada tanggal tJ Oktober 2016
SAMSU OMAR ABDUL SA.MIUN
ATI BUTO~,
•
P--.1 36
Hal-ha! yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepan3ang mengenai tekhnis pelaksanaannya diatur lebih Janjut oleh Peraruran Bupati tersendiri
Pase.I 37
Peraturan Bupati ini mulai berlalru pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang rnengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Buton.
| PARAF | PARAF |
|-------------|---------|
| ~\::" 3 | |
| ~\:. \'o\ ~ | |
| \\~. ~«r | . ~ |
| ~j· ~~~ | f |
SAMSU OMAR ABDUL SAMIUN
Cap/TID
BUPATI BUTON,
Ditetapkan di P a s a r w a j o pada tanggal l'., Oktober 2016
Pembina Utama Muda, IV/c Nip. 19580101 198903 I 012
SERITA DAERAH KABUPATEN BUTONTAHUN 2016 NOMOR J.1.1. ...
Diundangkan
i
Pas a r w a j n
pads tangga]
C¥-1oGt:IL 2016
Pll. SEK.RETA
' DAERAH KABUPATEN,
•