PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 16 Tahun 2005
Tentang BERPAKAIAN MUSLIM DAN MUSLIMAH DI KABUPATEN MAROS
Berlaku: 16 TAHUN 2005
N/A
Preamble

Menimbang
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 16 TAHUN 2005 TENTANG
BERPAKAIAN MUSLIM DAN MUSLIMAH DI KABUPATEN MAROS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAROS
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undangundang Dasar 1945, negara menjamin kebebasan tiap-tiap penduduk untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing;
- b. bahwa sebagai salah satu perwujudan dari pelaksanaan ajaran agama, bagi umat islam wajib hukumnya berpakaian menutup aurat yang tercermin dalam pergaulan dan kehidupan sehari-hari.
- c. bahwa untuk memenuhi maksud poin a dan b diatas, maka dipandang perlu menetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor
- 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75);
4. Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (L:embaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
SALINAN
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2005-2010;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS
dan
BUPATI MAROS
MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG BERPAKAIAN MUSLIM DAN MUSLIMAH DI KABUPATEN MAROS
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
- a. Daerah adalah Kabupaten Maros;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
- c. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Maros;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Maros;
- e. Pakaian Muslim dan Muslimah adalah pakaian yang bercirikan islam yaitu menutup aurat;
- f. Al Qur'an adalah kitab suci bagi umat Islam yang beisi Wahyu Allah SWT yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW dengan Perantaraan Malaikat Jibril dan membacanya adalah ibadah;
- g. Karyawankaryawati adalah setiap Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Honorer/Kontrak Kerja dan tenaga lainnya bagi yang beragama Islam pada lingkup Pemerintah Daerah;
Menentapkan :
- h. Anak didik adalah semua anak didik yang beragama islam pada setiap jenjang pendidikan;
- i. Pendidikan Tingkat Dasar adalah proses pendidikan baik formal, informal dan non formal pada tingkat pendidkan dasar;
- j. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Maros.
- k. Aurat adalah Bagian badan yang tidak boleh kelihatan .
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI
Pasal 2

Maksud berpakaian Muslim dan Muslimah adalah untuk memberikan patokan norma dalam berpakaian muslimin dan muslimah kepada masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud keimanan dan taqwa kepada Allah SWT.
Bagian Kedua
Tujuan
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI
Pasal 3

Tujuan berpakaian Muslim dan Muslimah adalah:
- a. Membiasakan diri berpakaian Muslim dan Muslimah dalam kehidupan seharihari, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan bermasayarakat.;
- b. Membentuk sikap dan kepribadian Muslim dan Muslimah yang baik dan berakhlak mulia.
Bagian Ketiga Fungsi
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI
Pasal 4

Fungsi berpakaian Muslim dan Muslimah adalah :
- a. Menutup Aurat;
- b. Menghindari Fitnah;
- c. Identitas, citra diri dan agama;
- d. Kesehatan, keindahan;
- e. Bernilai ibadah.
BAB III - KEWAJIBAN DAN PELAKSANAAN
Pasal 5

- (1). Setiap karyawan/ karyawati pada lingkup Pemerintah Daerah, anak didik yang beragama Islam diwajibkan berbusana Muslim dan Muslimah;
- (2) Bagi warga masyarakat umum yang beragama Islam adalah bersifat himbauan.
Bagian Kedua
Pelaksanaan
BAB III - KEWAJIBAN DAN PELAKSANAAN
Pasal 6

- (1) Berpakaian Muslim dan Muslimah sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dilaksanakan pada:
- a. Kantor-kantor Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah;
- b. Lembaga-lembaga pendidikan formal dan Non formal;
- c. Acara-acara resmi dan acara lainnya.
- (2) Bagi masyarakat umum ditekankan untuk berpakaian Muslim dan Muslimah dalam kehidupan sehari-hari;
- (3) Bagi masyarakat yang ingin mengadakan hiburan/pesta di masyarakat membuat pernyataan sanggup menampilkan suasana pakaian yang islami;
- (4) Pada setiap kegiatan termasuk olah raga ditekankan untuk selalu berpakaian menutup aurat.
BAB III - KEWAJIBAN DAN PELAKSANAAN
Pasal 7

- (1) Ketentuan mengenai pakaian Muslim dan Muslimah bagi karyawan/karyawati pada kantor Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
A. KARYAWAN:
- 1) Memakai celana panjang;
- 2) Memakai baju lengan panjang/ pendek.
B. KARYAWATI:
- 1) Memakai baju lengan panjang dan menutupi pinggul;
- 2) Memakai rok atau celana panjang yang menutupi sampai mata kaki;
- 3) Memakai kerudung yang menutupi aurat.
- (2) Pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tembus pandang, dan tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh (tidak ketat).
BAB III - KEWAJIBAN DAN PELAKSANAAN
Pasal 8

- (1) Ketentuan memakai pakaian Muslim dan Muslimah bagi anak didik sebagaimana dimaksusd pada Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
A. LAKI-LAKI
- 1) Memakai celana panjang/pendek;
- 2) Memakai baju lengan panjang/pendek.
B. PEREMPUAN
- 1) Memakai baju lengan panjang yang menutupi pinggul dan dada;
- 2) Memakai rok atau celana panjang yang menutupi sampai mata kaki;
- 3) Memakai kerudung yang menutupi aurat.
- (2) Pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tembus pandang dan tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh (tidak ketat);
BAB III - KEWAJIBAN DAN PELAKSANAAN
Pasal 9

Ketentuan mengenai model pakaian diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB III - KEWAJIBAN DAN PELAKSANAAN
Pasal 10

- (1) Ketentuan memakai pakaian Muslim dan Muslimah pada acara Resmi dan acara adapt sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c.
- (2) Mencantumkan ketentuan berpakaian muslimin dan muslimah dalam undangan.
BAB IV - SANKSI
Pasal 11

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sebagai berikut:
- a. Bagi karyawan/ karyawati lingkup Pemerintah Daerah dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Disiplin Pegawai;
- b. Bagi anak didik dikenakan sanksi secara bertingkat sebagai berikut:
1. Ditegur secara lisan;
2. Ditegur secara tertulis yang tembusannya disampaikan kepada orangtua/Wali;
3. Penerapan sanksi.
- c. Bagi penyelenggara acara yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dikenakan sanksi berupa teguran secara lisan, tertulis dan dapat dihentikan acaranya.
BAB V - PENGAWASAN
Pasal 12

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati dan atau pejabat lain yang ditunjuk serta seluruh lapisan masyarakat.
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 13

- (1) Peraturan Daerah ini hanya berlaku bagi masyarakat yang beragama Islam dan berdomisili dan atau bekerja dalam wilayah Kabupaten Maros;
- (2) Bagi karyawan/karyawati, anak didik serta masyarakat yang non Islam busananya menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi agama masing-masing.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (2) Peraturan Daerah ini berlaku efektif 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.
Disahkan di
: Maros
BUPATI MAROS
H. A. NADJAMUDDIN AMINULLAH
Diundangkan di : Maros
Pada tanggal
: 2005
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAROS
DRS. H. MUSLIMIN ABBAS. M.Si
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 580 010 908
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2005 NOMOR 16
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM &amp; HAM
AGUSTAM,S.IP,M.Si
Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)
Nip
: 19730820 199202 1 001