PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 3 Tahun 2015
Tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2015 - 2035
Berlaku: 14 Agustus 2015
N/A
Preamble

Menimbang
:
- Mengingat :
BUPATI KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2015 - 2035
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KETAPANG,
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di wilayah Kabupaten Ketapang dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu diselenggarakan penataan ruang;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Ketapang;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor dan antar wilayah, maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan dalam pemanfaatan ruang bagi berbagai kepentingan secara terpadu yang dilaksanakan pemerintah/pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ketapang Tahun 2015-2035;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
- Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomo 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ketapang Tahun 2011-2015;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG dan
BUPATI KETAPANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2015-2035.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
2. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Struktur ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
11. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
10. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
12. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
13. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
15. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disingkat RTRWN adalah rencana kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Nasional.
17. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang memuat rencana kebijakan operasional dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan strategi pengembangan wilayah provinsi.
19. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya.
18. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah penjabaran rencana tata ruang wilayah provinsi yang memuat ketentuan peruntukan ruang wilayah Kabupaten.
20. Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.
22. Rencana pola ruang wilayah kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRWK yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.
21. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten adalah rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten.
23. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
25. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budi daya.
24. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
26. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
28. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
27. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
29. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
30. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
31. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
33. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
32. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
34. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
36. Terminal Angkutan Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
35. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
37. Angkutan penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
39. Pelabuhan Sungai adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai.
38. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
40. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.
42. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
41. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
43. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal
- tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
45. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
44. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.
46. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
48. Bandar Udara Pengumpan (spoke) adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.
47. Bandar Udara Pengumpul (hub) adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi.
49. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
51. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
50. Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilo meter persegi).
52. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
54. Daerah Irigasi Permukaan selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
53. Daerah Irigasi Rawa yang selanjutnya disingkat DIR adalah kesatuan lahan genangan air secara alamiah yang terjadi terus menerus atau musiman akibat drainase alamiah yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara Fisik, kimiawi, dan biologis.
55. Lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
56. Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan pada masa yang akan datang.
57. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
59. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
58. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
60. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
62. Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSK adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi.
61. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
63. Kawasan andalan adalah bagian dari kawasan budi daya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya.
65. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
64. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
66. Kawasan hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
68. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
67. Kawasan cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
69. Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
71. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
70. Hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohonpohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
72. Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
74. Kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
73. Situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
75. Kawasan peruntukan pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budi daya maupun kawasan lindung.
77. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
76. Bahan tambang adalah jenis sumber daya alam yang berupa mineral logam, bukan logam, batubara, (termasuk bitumen padat dan gambut), batuan, minyak dan gas bumi, serta panas bumi, dapat berwujud padat, cair atau gas.
78. Kawasan perkebunan adalah areal perkebunan yang terdiri dari beberapa hamparan dengan komoditas tanaman perkebunan tertentu dengan luasan tertentu yang memenuhi skala ekonomi.
80. Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
79. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.
81. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
83. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
82. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRWK melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
84. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRWK yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten.
86. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
85. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRWK.
87. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
89. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penataan ruang.
88. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberi sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran dalam pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
90. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
91. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat adhoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Ketapang dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) RTRWK mencakup ruang darat, ruang perairan, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- a. Kecamatan Matan Hilir Utara;
- (2) RTRWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup wilayah administratif:
- b. Kecamatan Muara Pawan;
- d. Kecamatan Benua Kayong;
- c. Kecamatan Delta Pawan;
- e. Kecamatan Matan Hilir Selatan;
- g. Kecamatan Manismata;
- f. Kecamatan Kendawangan;
- h. Kecamatan Air Upas;
- i. Kecamatan Singkup;
- j. Kecamatan Marau;
- l. Kecamatan Tumbang Titi;
- k. Kecamatan Jelai Hulu;
- m. Kecamatan Pemahan;
- o. Kecamatan Nanga Tayap;
- n. Kecamatan Sungai Melayu Rayak;
- p. Kecamatan Sandai;
- r. Kecamatan Sungai Laur;
- q. Kecamatan Hulu Sungai;
- s. Kecamatan Simpang Dua; dan
- (3) Batas wilayah perencanaan RTRWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- t. Kecamatan Simpang Hulu.
- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, dan Kabupaten Sintang;
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Kayong Utara, dan Selat Karimata; dan
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa;
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Melawi dan Provinsi Kalimantan Tengah (Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Sukamara).
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 3

Lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi :
- b. kebijakan ;
- a. tujuan ;
- c. strategi;
- e. rencana pola ruang ;
- d. rencana struktur ruang ;
- f. penetapan kawasan strategis;
- h. arahan pengendalian pemanfaatan ruang.
- g. arahan pemanfaatan ruang ; dan
BAB III - TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 4

Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang berbasiskan sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, kehutanan, perikanan, industri dan pariwisata di daerah bagian selatan provinsi.
Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang
BAB III - TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 5

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten terdiri atas:
- b. peningkatan pertumbuhan dan pengembangan wilayah dengan konsep agropolitan, minapolitan, dan agroindustri;
- a. peningkatan pertumbuhan dan pengembangan wilayah yang berbasis pertanian, perkebunan, pertambangan, kehutanan, perikanan, industri, dan pariwisata;
- c. penataan pusat pertumbuhan wilayah dan ekonomi perkotaan dan menunjang sistem pemasaran produksi pertanian, perkebunan, pertambangan, peternakan, kehutanan, perikanan, industri dan pariwisata;
- e. pengelolaan pemanfaatan lahan dengan memperhatikan peruntukan lahan, daya tampung lahan dan aspek konservasi;
- d. pengembangan sistem prasarana wilayah yang mendukung pemasaran produksi perkebunan, pertambangan, peternakan, kehutanan, perikanan dan industri;
- f. pengembangan kawasan budi daya dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan lingkungan hidup; dan
- g. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan.
Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang
BAB III - TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 6

- (1) Strategi peningkatan pertumbuhan dan pengembangan wilayah-wilayah yang berbasis pertanian, perkebunan, pertambangan, kehutanan, perikanan, industri dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi :
- b. meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penunjang.
- a. mengembangkan wilayah-wilayah dengan potensi pertanian, perkebunan, pertambangan, peternakan, kehutanan, perikanan, industri dan pariwisata; dan
- (2) Strategi peningkatan pertumbuhan dan pengembangan wilayah dengan konsep agropolitan, minapolitan, dan agroindustri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
- b. meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penunjang kawasan agropolitan, minapolitan, dan agroindustri; dan
- a. menetapkan wilayah agropolitan, minapolitan dan agroindustri kabupaten;
- c. meningkatkan kelembagaan pengelolaan kawasan agropolitan, minapolitan, dan agroindustri.
8. perkebunan, dan a. menetapkan hierarki simpul-simpul pertumbuhan ekonomi wilayah;
- (3) Strategi penataan pusat pertumbuhan wilayah dan ekonomi perkotaan dan menunjang sistem pemasaran produksi pertanian, pertambangan, peternakan, kehutanan, perikanan, industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
- b. memantapkan fungsi simpul-simpul wilayah;
- c. memantapkan keterkaitan antar simpul-simpul wilayah dan interaksi antara simpul wilayah dengan kawasan perdesaan sebagai hinterland nya;
- e. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan;
- d. menjaga keterkaitan antar kawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah di sekitarnya;
- f. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya;
- h. meningkatkan aksesibilitas antarkawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan kawasan strategis yang memerlukan aksesibilitas untuk percepatan perkebangannya terutama kawasan-kawasan yang memiliki nilai strategis (baik KSN, KSP, ataupun KSK) dari sudut kepentingan ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten;
- g. menetapkan pola pengembangan sistem pusat pertumbuhan wilayah sebagai dasar untuk mendistribusikan berbagai sarana dan prasarana pengembangan wilayah secara proporsional dan merata;
- i. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani atau relatif jauh dari pusat pertumbuhan yang telah ada dalam rangka mempercepat upaya pemerataan pelayanan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan baik formal maupun informal; dan
- (4) Strategi pengembangan sistem prasarana wilayah yang mendukung pemasaran pertanian, perkebunan, pertambangan, peternakan, kehutanan, perikanan, industri dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:
- j. mendorong perkembangan kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan lainnya untuk peningkatan keefektifan dan efisiensi pelayanan terhadap wilayah di sekitarnya yang lebih lanjut dapat mendorong perkembangan wilayah perdesaan.
- a. mengembangkan sistem jaringan infrastruktur dalam mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat dan laut;
- c. mengembangkan akses jaringan transportasi menuju kawasan pertanian, perkebunan, pertambangan, peternakan, kehutanan, perikanan, industri dan pariwisata serta kawasan terisolir;
- b. meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi dan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air;
- d. mengembangkan dan meningkatkan jalan lingkar perkotaan dan jalan lingkar utara-selatan wilayah kabupaten;
- f. meningkatkan jaringan energi dengan memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik.
- e. mendorong pengembangan infrastruktur telekomunikasi dan informasi terutama di kawasan terisolir; dan
- (5) Strategi pengelolaan pemanfaatan lahan dengan memperhatikan peruntukan lahan, daya tampung lahan dan aspek konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi: a. mengelola luasan kawasan lindung;
- b. mempertahankan luasan hutan lindung dan mengembangkan luasan fungsi hutan minimal 30% dari luasan daerah aliran sungai;
- c. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
- e. melestarikan sumber air dan mengembangkan sistem cadangan air untuk musim kemarau;
- d. menyelenggarakan upaya terpadu untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas fungsi kawasan lindung;
- f. memelihara kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya; dan
- (6) Strategi pengembangan kawasan budi daya dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f meliputi:
- g. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.
- a. mendukung kebijakan moratorium logging dalam kawasan hutan serta mendorong berlangsungnya investasi bidang kehutanan yang diawali dengan kegiatan perlindungan dan pengamanan serta penanaman/ rehabilitasi hutan;
- c. mengembangkan produksi hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam, dari kegiatan penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan dengan ijin yang sah;
- b. mengembangkan produksi hasil hutan kayu dari hasil kegiatan budi daya tanaman hutan dalam kawasan hutan produksi;
- d. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
- f. mengelola kegiatan budi daya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan;
- e. mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;
- g. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- i. memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan kawasan budi daya dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan lingkungan hidup.
- h. mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya; dan
- (7) Strategi untuk melaksanakan peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g meliputi:
- a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
- c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga; dan
- b. mengembangkan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
- d. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.
BAB IV - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 7

- (1) Struktur ruang wilayah kabupaten meliputi: a. pusat kegiatan;
- c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- b. sistem jaringan prasarana utama; dan
- (2) Struktur ruang wilayah kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua Pusat Kegiatan
BAB IV - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 8

Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, meliputi:
- b. PKL yaitu Kota Balai Berkuak, Sandai, Tumbang Titi, Manismata, dan Kendawangan;
- a. PKW yaitu Kota Ketapang;
- c. PPK yaitu Simpang Dua, Aur Kuning, Menyumbung, Nanga Tayap, Pebihingan, Sungai Melayu, Riam, Marau, Air Upas, Sukaraja, Pesaguan, Sei Awan Kiri, dan Kuala Tolak; dan
- d. PPL yaitu Pangkalan Teluk, Sungai Kelik, Betenung, Tanjungpura, Pelang, Riam Danau, Tanjung, Serengkah, Nanga Kelampai, Sukaramai, Terusan, Air Hitam Besar, Sepotong, Semandang Hulu, Meraban dan Cinta Manis.
Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana Utama
Paragraf 1 Umum
BAB IV - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 9

- (1) Sistem Jaringan Prasarana Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, meliputi:
- b. sistem jaringan transportasi perkeretaapian;
- a. sistem jaringan transportasi darat;
- c. sistem jaringan transportasi laut; dan
- d. sistem jaringan transportasi udara.
- (2) Pengembangan sistem jaringan transportasi darat, perkeretaapian, laut, dan udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menunjang keterpaduan antarmoda.
Paragraf 2 Sistem Jaringan Transportasi Darat
BAB IV - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 10

Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- b. jaringan angkutan sungai dan penyeberangan.
- a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
BAB IV - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 11

- (1) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:
- b. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- a. jaringan jalan dan jembatan;
- c. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. ruas Jalan Bts. Kabupaten Sanggau - Bts. Balai Berkuak;
- a. jaringan jalan arteri primer meliputi:
2. ruas Jalan Bts. Balai Berkuak - Aur Kuning;
4. ruas Jalan Sandai - Nanga Tayap; dan
3. ruas Jalan Aur Kuning - Sandai;
5. ruas Jalan Nanga Tayap -Bts. Provinsi Kalimantan Tengah (ke PKN Palangkaraya);
- b. jaringan jalan kolektor primer K2 atau strategis nasional rencana yang dipersiapkan untuk ditingkatkan fungsinya menjadi jalan arteri primer yang menghubungkan PKN dengan PKW, meliputi:
2. ruas jalan Sungai Kelik - Bts. Kabupaten Kayong Utara (ke Siduk);
1. ruas jalan Nanga Tayap - Sungai Kelik;
3. ruas jalan Ketapang - Bts. Kabupaten Kayong Utara (ke Siduk);
5. ruas jalan DI Panjaitan;
4. ruas jalan Brigjen Katamso; dan
- c. jaringan jalan kolektor primer K2, meliputi:
2. ruas jalan Simpang Dua - Selantak - Merangin - Perawas;
1. ruas jalan Baram - Tanjung Maju - Sp. Tanjung Rambut - Setabu - Mungguk Meranang - Merabu - Bts. Kabupaten Sekadau;
3. ruas jalan Nanga Tayap - Tumbang Titi - Tanjung - Marau;
5. ruas jalan Suprapto;
4. ruas jalan Marau - Sedawak - Sengkuang - Air Upas - Asam Besar - Beriam (Manis Mata) - Paku Juang - Sp. Danau Buntar Sp. Jambi - Sukaramai (Bts. Kalimantan Tengah, ke Sukamara);
6. ruas jalan Sisingamangaraja;
8. ruas Jalan Pawan I;
7. ruas jalan Gajahmada;
9. ruas Jalan W.R. Supratman;
11. ruas Jalan Rahadi Ismail;
10. ruas Jalan A.R. Hakim;
12. ruas jalan Bts. Kota Ketapang (PKW)-Pesaguan; dan
13. ruas jalan Pesaguan - Kendawangan;
- d. jaringan jalan kolektor primer K3, meliputi:
1. ruas jalan Sungai Gantang - Sp. Kelampai - Air Putih - Pinang Sp. Teluk Bayur - Teluk Batu - Belaban - Sp. Jemayas (Marau);
2. ruas jalan Batu Tajam II (Tumbang Titi) - Sungai Melayu - Pelang; dan
- e. jalan lokal primer dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. ruas jalan Nipah Malang -Darussalam -Tembiluk (Pelabuhan Penumpang ke Bangka Belitung).
- (3) Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- b. terminal angkutan penumpang tipe C yang dapat dikembangkan menjadi tipe B di Kecamatan Sandai, Nanga Tayap, Tumbang Titi, dan Kendawangan;
- a. terminal angkutan penumpang tipe B di Kota Ketapang yang dapat dikembangkan menjadi tipe A;
- c. terminal angkutan penumpang tipe C yang akan dikembangkan di Kecamatan Simpang Hulu, Simpang Dua, Sungai Laur, Hulu Sungai, Matan Hilir Utara, Muara Pawan, Benua Kayong, Matan Hilir Selatan, Marau, Singkup, Sungai Melayu Rayak, Air Upas, Pemahan, Jelai Hulu, dan Manis Mata;
- e. unit pengujian kendaraan bermotor di Kota Ketapang.
- d. jembatan timbang di Kecamatan Matan Hilir Utara dan direncanakan di Kecamatan Matan Hilir Selatan, Tumbang Titi, dan Kendawangan; dan
- (4) Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas jaringan trayek angkutan orang dan barang meliputi:
- a. Ketapang-Batas Kabupaten Kayong Utara;
- c. Ketapang-Sandai-Balai Berkuak-Batas Kabupaten Sanggau;
- b. Perawas (Batas Kabupaten Kayong Utara)-Simpang Dua;
- d. Balai Berkuak-Batas Kabupaten Sekadau;
- f. Ketapang-Hulu Sungai-Batas Kabupaten Melawi;
- e. Ketapang-Nanga Tayap;
- g. Nanga Tayap-Batas Provinsi Kalimantan Tengah;
- i. Tumbang Titi-Manis Mata;
- h. Ketapang-Tumbang Titi;
- j. Ketapang-Manis Mata;
- l. Ketapang-Kendawangan;
- k. Manis Mata-batas Provinsi Kalimantan Tengah;
- m. Kendawangan-Marau;
- (5) Untuk menunjang keterpaduan antarmoda, maka dalam penentuan lokasi terminal angkutan penumpang diupayakan mendekati atau berakses tinggi terhadap prasarana untuk moda transportasi lainnya.
BAB IV - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 12

- (1) Jaringan angkutan sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas simpul jaringan transportasi sungai dan lintas penyeberangan.
- (2) Simpul jaringan transportasi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas simpul jaringan transportasi sungai di DAS Pawan yaitu:
- a. Pelabuhan Sungai Saunan di Mulia Baru Kota Ketapang; dan
- b. Pelabuhan Sungai Sandai di Kota Sandai.
- (3) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. Ketapang - Manggar (Provinsi Bangka Belitung); dan
- a. lintas penyeberangan antar provinsi yaitu:
2. Ketapang Semarang (Provinsi Jawa Tengah);
- b. lintas penyeberangan antarkabupaten yaitu Ketapang -Pulau Karimata (Kabupaten Kayong Utara).
Paragraf 3
Sistem Jaringan Transportasi Perkeretaapian
BAB IV - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 13

Sistem jaringan transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- b. stasiun kereta api di Kecamatan Nanga Tayap.
- a. jaringan kereta api umum dengan lintasan Batas Kabupaten Sanggau -Nanga Tayap - Batas Kalimantan Tengah; dan
Paragraf 4
Sistem Jaringan Transportasi Laut
BAB IV - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 14

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- b. alur pelayaran.
- a. tatanan kepelabuhanan; dan
- (2) Tatanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- b. pelabuhan pengumpan yang merupakan pelabuhan regional yaitu Pelabuhan Pelang, Kuala Satong, dan Air Hitam.
- a. pelabuhan pengumpul yang merupakan pelabuhan nasional yaitu Pelabuhan Ketapang dan Kendawangan; dan
- (3) Alur Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah alur pelayaran:
- b. Pelabuhan Kendawangan -muara Sungai Kendawangan -Selat Karimata;
- a. Pelabuhan Ketapang - muara Sungai Pawan - Selat Karimata;
- c. Pelabuhan Air Hitam - muara Sungai Air Hitam - Laut Jawa;
- e. Pelabuhan Pelang - Selat Karimata.
- d. Pelabuhan Kuala Satong - Selat Karimata; dan
- (4) Terminal khusus untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya terdapat di Kecamatan Matan Hilir Utara, Muara Pawan, Delta Pawan, Benua Kayong, Matan Hilir Selatan, Kendawangan, Manis Mata, Tumbang Titi, Sungai Melayu Rayak, Sandai, Nanga Tayap, Simpang Dua, dan Simpang Hulu.
- (6) Pengembangan sarana prasarana transportasi laut di wilayah Kabupaten Ketapang mendukung kegiatan pelayaran di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I yang melintasi Selat Laut Natuna dan Selat Karimata.
- (5) Pengembangan lebih lanjut terminal khusus di Kecamatan Delta Pawan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Rencana Rinci/Detail Tata Ruang.
- (7) Tatanan kepelabuhan harus menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara, dengan tidak menutup akses pelabuhan dan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan TNI AL.
Paragraf 5 Sistem Jaringan Transportasi Udara
BAB IV - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 15

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- b. ruang udara untuk penerbangan.
- a. tatanan kebandarudaraan; dan
- (2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- b. bandar udara pengumpan yang direncanakan pengembangannya untuk pemindahan Bandar Udara Rahadi Oesman dengan alternatif lokasi di Kecamatan Muara Pawan, Delta Pawan, Matan Hilir Selatan, Benua Kayong, dan Kendawangan; dan
- a. bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier yaitu Bandar Udara Rahadi Oesman di Kota Ketapang;
- c. bandar udara yang dikembangkan untuk melayani penerbangan perintis / khusus berada di Kecamatan Sandai, Simpang Hulu, Simpang Dua, Hulu Sungai, Sungai Melayu Rayak, Jelai Hulu, Singkup, Marau, dan Kecamatan Manis Mata.
- (4) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- (3) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendukung keberadaan dan operasional pesawat-pesawat TNI AU beserta peralatan dan perlengkapan yang mendukung.
- a. ruang udara di atas bandar udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara;
- c. ruang udara untuk penerbangan meliputi Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan jalur penerbangan yang diatur lebih lanjut dalam perundang-undangan yang berlaku.
- b. ruang udara disekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan; dan
Bagian Keempat Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
Paragraf 1 Umum
BAB IV - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 16

Rencana sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi:
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- a. sistem jaringan energi dan kelistrikan;
- c. sistem jaringan sumber daya air;
- e. sistem prasarana dan sarana lainnya.
- d. sistem prasarana dan sarana persampahan; dan
Paragraf 2 Sistem Jaringan Energi Dan Kelistrikan
BAB IV - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 17

- (1) Sistem jaringan energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi :
- a. jaringan pipa minyak dan gas bumi;
- b. pembangkit tenaga listrik; dan
- c. jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas pembangunan depo bahan bakar minyak dan gas di Kota Ketapang, serta pembangunan jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Batas Kabupaten Sanggau (dari Pontianak) - Kecamatan Simpang Hulu-Kecamatan Simpang Dua-Kecamatan Sungai LaurKecamatan Sandai-Kecamatan Hulu Sungai-Batas Kalimantan Tengah (ke Palangkaraya)
- (3) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), terdapat di Kecamatan Delta Pawan, Kendawangan, Manis Mata, Marau, Tumbang Titi, Nanga Tayap, Sandai, Sungai Laur, dan Simpang Hulu;
- b. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), terdapat di Kecamatan Delta Pawan dan Kecamatan Muara Pawan;
- c. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), terdapat di Kecamatan Simpang Hulu, Simpang Dua, Hulu Sungai, Nanga Tayap, Sungai Laur, Tumbang Titi, Jelai Hulu, dan Marau;
- d. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat, terdapat di Kecamatan Simpang Hulu, Simpang Dua, Sungai Laur, Hulu Sungai, Nanga Tayap, Tumbang Titi, Jelai Hulu, Singkup, Manis Mata, Kendawangan, Matan Hilir Selatan, dan Muara Pawan;
- e. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu/Angin (PLTB) hybrid solar cell terdapat di Kecamatan Kendawangan;
- f. Pembangkit Listrik Bio Massa dengan cangkang sawit, terdapat di Kecamatan Sandai, Singkup, Air Upas Marau, dan Manis Mata;
- g. Pengembangan Solar Home System (SHS) menyebar di Daerah; dan
- h. Pengembangan listrik biogas menyebar di Daerah.
- (4) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Gardu induk terdapat di seluruh kecamatan; dan
- b. Jaringan transmisi tenaga listrik, terdiri atas jaringan saluran udara tegangan tinggi (SUTT) yang menghubungkan Kota Ketapang ke Sukadana dan Nanga Pinoh.
Paragraf 3 Sistem Jaringan Telekomunikasi
BAB IV - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 18

Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, terdiri atas:
- a. sistem jaringan mikro digital antar provinsi di Kota Ketapang;
- c. jaringan saluran tetap, yang berpusat di Sentral Telepon Otomat (STO) dan menjangkau daerah dengan kabel udara yang ditopang tiang telepon atau menggunakan kabel bawah tanah;
- b. sistem jaringan serat optik di Kota Ketapang;
- d. jaringan nirkabel yang dipancarkan menara BTS dari dan ke perangkat seluler dengan menggunakan sistem frekuensi dan/atau sistem lainnya yang merupakan teknologi baru di setiap kecamatan;
- f. jaringan telekomunikasi khusus meliputi:
- e. jaringan satelit yang dipancarkan dari telepon genggam satelit langsung ke satelit dan ke telepon genggam satelit lainnya tanpa menggunakan BTS;
1. jaringan multimedia terpusat di Kota Ketapang;
3. pengembangan telekomunikasi untuk penanganan bencana; dan
2. pusat penyebaran masing-masing ibukota kecamatan;
4. penanganan telekomunikasi khusus untuk kepentingan instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat lainnya;
- h. jaringan stasiun radio lokal hingga ke seluruh pelosok pedesaan.
- g. jaringan televisi lokal hingga menjangkau siaran ke seluruh wilayah kabupaten; dan
Paragraf 4 Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air
BAB IV - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 19

Sistem jaringan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c terdiri atas:
- b. sistem jaringan prasarana sumber daya air provinsi yang terkait dengan wilayah kabupaten; dan
- a. sistem jaringan prasarana sumber daya air nasional yang terkait dengan wilayah kabupaten;
- c. sistem jaringan prasarana sumber daya air kabupaten.
BAB IV - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 20

- (1) Sistem jaringan prasarana sumber daya air nasional yang terkait dengan wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi WS strategis nasional, WS lintas provinsi, CAT lintas provinsi, dan DIR nasional.
- (3) WS lintas provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah WS JelaiKendawangan.
- (2) WS strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah WS Kapuas dan WS Pawan.
- (4) CAT lintas provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah CAT Palangkaraya-Banjarmasin.
- (5) DIR nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah sebanyak 6 (enam) DIR dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB IV - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 21

Sistem jaringan prasarana sumber daya air provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b berupa DIR provinsi yang berjumlah sebanyak 6 (enam) DIR dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB IV - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 22

- (1) Sistem jaringan prasarana sumber daya air kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, terdiri atas:
- b. DI kabupaten;
- a. DIR kabupaten;
- c. sistem pengendalian banjir; dan
- (2) DIR kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berjumlah sebanyak 10 (sepuluh) DIR dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- d. sistem jaringan air minum meliputi intake air baku, jaringan perpipaan air baku, instalasi pengolahan air minum, dan jaringan perpipaan distribusi.
- (3) DI kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berjumlah sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) DI dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- a. normalisasi sungai;
- (4) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikembangkan pada daerah rawan banjir dengan:
- b. pembangunan kanal pengendali banjir apabila sungai yang ada tidak memungkinkan untuk diperbesar dimensi salurannya;
- d. pembangunan pintu pengatur air;
- c. pembangunan tanggul dan bendungan pengendali;
- e. pengadaan pompa air; dan/atau
- f. pengembangan sistem peringatan dini.
- (5) Intake air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikembangkan untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan air minum bersumber dari sungai dan air tanah baik yang berada di kawasan budi daya maupun di kawasan lindung.
- (7) Instalasi pengolahan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikembangkan untuk pemenuhan kebutuhan air minum di kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan.
- (6) Jaringan perpipaan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikembangkan untuk mengalirkan air baku dari intake air baku ke instalasi pengolahan air minum.
- (8) Jaringan perpipaan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikembangkan dengan sistem pompa dan gravitasi.
- (9) Dalam pengelolaan air tanah harus berbasis pada CAT.
Paragraf 5
Sistem Prasarana dan Sarana Persampahan
BAB IV - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 23

Sistem prasarana dan sarana persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d meliputi:
- b. pengembangan pengolahan sampah menggunakan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan oleh masyarakat di sekitar lokasi TPS berbasis sistem pengurangan, pemanfaatan kembali, pengolahan, dan penggunaan
- a. tempat penampungan sementara (TPS) sampah tersebar pada tempat tertentu yang terintegrasi dengan penyediaan sarana dan prasarana transportasi pesampahan;
hasil pengolahan ( reduce, reuse, recycle, and recovery atau 4R) ;
- d. Pengaturan lebih lanjut tentang persampahan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- c. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah dengan sistim pengurugan berlapis bersih ( sanitary landfill ) di Kecamatan Muara Pawan; dan
Paragraf 6 Sistem Prasarana dan Sarana Lainnya
BAB IV - RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 24

- (1) Sistem prasarana dan sarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e meliputi pengelolaan limbah serta pengelolaan konservasi tanah dan air tanah.
- (3) Dalam pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan sistim pengolahan setempat ( on site ) atau pengolahan terpusat ( off site ) dengan memperhatikan aspek teknis, lingkungan, sosial budaya masyarakat setempat, serta dilengkapi dengan zona penyangga.
- (2) Sistem pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi limbah padat, limbah cair, dan limbah gas yang bersumber dari prasarana umum, kegiatan permukiman, perkantoran, industri dan kegiatan ekonomi lainnya.
- (4) Sistem pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbasis sistem pengurangan, pemanfaatan kembali, pengolahan, dan penggunaan hasil pengolahan ( reduce, reuse, recycle, and recovery atau 4R) dengan memperhatikan baku mutu limbah yang berlaku.
- (6) Pengelolaan konservasi tanah dan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan pada kawasan yang di dalamnya telah berlangsung kegiatan pertambangan, perkebunan, dan kehutanan.
- (5) Dalam penanganan sistem pengelolaan limbah bahan kimia, bahan berbahaya dan beracun akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB V - RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 25

- (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten meliputi:
- b. rencana pola ruang wilayah kabupaten.
- a. rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWN dan RTRWP yang terkait dengan wilayah kabupaten; dan
- (2) Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budi daya.
- (4) Rencana zonasi wilayah pesisir diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (3) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua Kawasan Lindung
Paragraf 1 Umum
BAB V - RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 26

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), terdiri atas:
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- a. kawasan hutan lindung;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- e. kawasan rawan bencana alam;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- f. kawasan lindung geologi; dan
- g. kawasan lindung lainnya.
Paragraf 2 Kawasan Hutan Lindung
BAB V - RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 27

- (1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a tersebar di Kecamatan Matan Hilir Utara, Matan Hilir Selatan, Kendawangan, Marau, Jelai Hulu, Tumbang Titi, Sungai Melayu Rayak, Pemahan, Nanga Tayap, Sandai, Hulu Sungai, Sungai Laur, Simpang Dua, dan Simpang Hulu.
- (3) Di dalam kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kawasan hutan desa untuk pemanfaatan jasa lingkungan.
- (2) Sebaran dan luasan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Kawasan hutan desa untuk pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- b. Hutan desa Tanjung Beulang di Kecamatan Tumbang Titi.
- a. Hutan desa Beringin Rayo di Kecamatan Tumbang Titi; dan
Paragraf 3
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya
BAB V - RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 28

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, terdiri atas:
- b. kawasan resapan air.
- a. kawasan bergambut; dan
- (2) Kawasan bergambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Kawasan bergambut yang berada di kawasan hutan yang terdapat di Kecamatan Matan Hilir Utara, Muara Pawan, Matan Hilir Selatan, Kendawangan, Manis Mata, Jelai Hulu, Marau, Sungai Melayu Rayak, Nanga Tayap, Sandai, Simpang Dua, dan Simpang Hulu.
- b. Kawasan bergambut yang berada di luar kawasan hutan yang terdapat di kecamatan Matan Hilir Utara, Benua Kayong, Matan Hilir Selatan, dan Kendawangan.
- (3) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di kawasan hutan yang terdapat di Kecamatan Matan Hilir Utara, Matan Hilir Selatan, Kendawangan, Marau, Jelai Hulu, Tumbang Titi, Sungai Melayu Rayak, Pemahan, Nanga Tayap, Sandai, Hulu Sungai, Sungai Laur, Simpang Dua, dan Simpang Hulu.
Paragraf 4 Kawasan Perlindungan Setempat
BAB V - RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 29

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, terdiri atas :
- b. kawasan sempadan sungai;
- a. kawasan sempadan pantai;
- c. kawasan sekitar danau/waduk;
- e. kawasan dengan nilai konservasi tinggi; dan
- d. kawasan kearifan lokal;
- f. ruang terbuka hijau kota.
- a. perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami;
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kecamatan Matan Hilir Utara, Muara Pawan, Delta Pawan, Benua kayong, Matan Hilir Selatan, dan Kendawangan dengan lebar jalur paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat dengan penetapan batas sempadan pantai berdasarkan fungsi:
- b. perlindungan pantai dari erosi atau abrasi;
- d. perlindungan terhadap ekosistem pesisir, seperti lahan basah, mangrove, terumbu karang, padang lamun, gumuk pasir, estuaria, dan delta;
- c. perlindungan sumber daya buatan di pesisir dari badai, banjir, dan bencana alam lainnya;
- e. pengaturan akses publik; dan
- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- f. pengaturan untuk saluran air dan limbah.
- a. Sempadan Sungai Besar yang terdapat di:
2. WS Pawan, yaitu Sungai Semandang, Matan, Tolak, Pawan, Kayung, Tayap, Laur, Jekah, Keriyau, Kerabai, Biya, dan Sungai Pesaguan;
1. WS Kapuas, yaitu Sungai Mendawak, Labai, Lida, dan Kualan;
3. WS Kendawangan-Jelai, yaitu Sungai Kendawangan, Membuluh, Air Hitam Besar, Berais, Jelai, dan Sungai Kawah; dan
- (4) Kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar di Kecamatan Benua Kayong, Kendawangan, dan Manis Mata.
- b. Sempadan Sungai Kecil yang terdapat di seluruh kecamatan.
- (5) Kawasan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa Kawasan Pelestarian Tanaman Kerbau Jalang di Kecamatan Kendawangan.
- (6) Kawasan dengan Nilai Konservasi Tinggi (KNKT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. KNKT Sungai Tembiluk -Sungai Air Mata di Kecamatan Muara Pawan;
- c. KNKT Gambut Tebal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b.
- b. KNKT Sungai Tengar -Danau Buaya di kecamatan Matan Hilir Selatan; dan
- (7) Ruang terbuka hijau (RTH) Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi seluruh RTH Kota yang ada di kawasan perkotaan Ketapang dan di seluruh ibukota kecamatan yang berada di luar kawasan perkotaan Ketapang.
Paragraf 5
Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya
BAB V - RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 30

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, terdiri atas :
- b. kawasan pantai berhutan bakau;
- a. kawasan cagar alam;
- c. kawasan taman nasional; dan
- (2) Kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa CA Muara Kendawangan.
- d. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (3) Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas kawasan pantai berhutan bakau di sepanjang wilayah pesisir Daerah.
- (5) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d terdapat di seluruh kecamatan dengan sebaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Kawasan Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa TN Gunung Palung.
Paragraf 6
Kawasan Rawan Bencana Alam
BAB V - RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 31

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, terdiri atas :
2. b.kawasan rawan gelombang pasang; dan
3. a.kawasan rawan tanah longsor;
- c. kawasan rawan banjir : dan
- (2) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Simpang Hulu, Simpang Dua, Sungai Laur, Hulu Sungai, Sandai, Nanga Tayap, Pebihingan, Sungai Melayu Rayak, Tumbang Titi, Marau, Jelai Hulu, Air Upas, Singkup, dan Kendawangan terutama pada daerah yang kondisi topografinya berupa perbukitan-pegunungan.
6. d.kawasan rawan abrasi.
- (3) Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kecamatan Matan Hilir Utara, Muara Pawan, Delta Pawan, Benua Kayong, Matan Hilir Selatan dan Kendawangan.
- (4) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di wilayah pesisir dan di sekitar bantaran sungai besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a.
- (5) Kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di Kecamatan Matan Hilir Utara, Muara Pawan, Delta Pawan, Benua Kayong, Matan Hilir Selatan, dan Kendawangan.
Paragraf 7 Kawasan Lindung Geologi
BAB V - RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 32

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f, terdiri atas:
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
- a. kawasan cagar alam geologi; dan
- (2) Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas kawasan yang memiliki keunikan batuan dan keunikan bentang alam yang terdapat di Kecamatan Kendawangan, Pebihingan, Tumbang Titi, Manismata, Sungai Laur, Simpang Dua, dan Simpang Hulu.
- (3) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kawasan imbuhan air tanah dan sempadan mata air.
- (4) Penetapan kawasan imbuhan air tanah dan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 8 Kawasan Lindung Lainnya
BAB V - RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 33

Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g, berupa kawasan terumbu karang yang terdapat di Kecamatan Matan Hilir Utara, Muara Pawan, Delta Pawan, Benua Kayong, Matan Hilir Selatan dan Kendawangan.
Bagian Ketiga Kawasan Budi Daya
Paragraf 1 Umum
BAB V - RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 34

Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), terdiri atas:
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- c. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan industri;
- d. kawasan peruntukan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan pariwisata;
- g. kawasan peruntukan permukiman; dan
- h. kawasan peruntukan lainnya.
Paragraf 2 Kawasan Peruntukan Hutan Produksi
BAB V - RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 35

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, terdiri atas:
- a. kawasan hutan produksi terbatas;
- b. kawasan hutan produksi tetap; dan
- c. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- (2) Kawasan hutan produksi terbatas (HPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di Kecamatan Simpang Hulu, Sungai Laur, Hulu Sungai, Sandai, Nanga Tayap, Tumbang Titi, Jelai Hulu, Manis Mata, Kendawangan, dan Matan Hilir Selatan.
- (3) Kawasan hutan produksi tetap (HP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di seluruh kecamatan selain dari Kecamatan Delta Pawan dan Benua Kayong.
- (4) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar di Kecamatan Matan Hilir Utara, Matan Hilir Selatan, dan Simpang Hulu.
- (5) Di dalam kawasan hutan produksi terdapat hutan desa, meliputi:
- a. Hutan Desa Laman Satong di Kecamatan Matan Hilir Utara;
- c. Hutan Desa Sungai Besar di Kecamatan Matan Hilir Selatan;
- b. Hutan Desa Sungai Pelang di Kecamatan Matan Hilir Selatan;
- d. Hutan Desa Pematang Gadung di Kecamatan Matan Hilir Selatan; dan
- e. Hutan Desa Sebadak Raya di Kecamatan Nanga Tayap.
Paragraf 3 Kawasan Peruntukan Pertanian
BAB V - RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 36

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, terdiri atas :
- b. kawasan pertanian hortikultura;
- a. kawasan pertanian tanaman pangan;
- c. kawasan perkebunan; dan
- (2) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- d. kawasan peternakan.
- a. kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada lahan basah maupun lahan kering yang tersebar di seluruh Kecamatan;dan
- (3) Kawasan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
- b. kawasan perlindungan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan pada lahan basah maupun lahan kering yang tersebar di seluruh Kecamatan;
- a. kawasan perlindungan lahan pertanian hortikultura berkelanjutan pada lahan basah maupun lahan kering yang tersebar di seluruh Kecamatan;dan
- b. kawasan perlindungan lahan cadangan pertanian hortikultura berkelanjutan pada lahan basah maupun lahan kering yang tersebar di seluruh Kecamatan;
- (5) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- (4) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat diseluruh kecamatan dengan tanaman komoditi unggulan daerah yang terdiri dari kelapa sawit, karet, kelapa, lada, kakao, tebu, kopi dan aren serta komoditi perkebunan lain sesuai dengan agroklimat di Daerah.
- a. ternak besar terdapat di seluruh kecamatan dengan ternak unggulan sapi dan kerbau;
- c. ternak unggas terdapat di seluruh kecamatan dengan ternak unggulan ayam dan itik.
6. b.ternak kecil terdapat di seluruh kecamatan dengan ternak unggulan kambing dan babi; dan
Paragraf 4 Kawasan Peruntukan Perikanan
BAB V - RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 37

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, terdiri atas : a. kawasan peruntukan perikanan tangkap; dan
- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Kecamatan Matan Hilir Utara, Muara Pawan, Delta Pawan, Benua kayong, Matan Hilir Selatan dan Kendawangan.
- b. kawasan peruntukan budi daya perikanan.
- (3) Kawasan peruntukan budi daya perikanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Kecamatan Matan Hilir Utara, Muara Pawan, Delta Pawan, Benua Kayong, Matan Hilir Selatan, Kendawangan, Manis Mata, Singkup, Air Upas, Marau, Jelai Hulu, Tumbang Titi, Melayu Rayak, Pemahan, Nanga Tayap, Hulu Sungai, Sandai, Sungai Laur, Simpang Dua dan Simpang Hulu.
Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Pertambangan
BAB V - RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 38

- (1) Kawasan Peruntukan Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d merupakan bagian RTRWK adalah kawasan yang diperuntukan untuk usaha pertambangan.
- (3) Kawasan Peruntukan Pertambangan sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
- (2) Kawasan Peruntukan Pertambangan tersebar di seluruh Kecamatan.
- a. Wilayah Usaha Pertambangan (WUP);
- c. Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR); dan
- b. Wilayah Pencadangan Negara (WPN);
- d. Wilayah Kerja (WK) minyak dan gas bumi dan atau Wilayah Kerja Pertambangan (WKP Panas Bumi).
- (3) Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) sebagaimana termasuk pada ayat (3) huruf a meliputi satu atau lebih Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Eksplorasi dan atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Operasi Produksi.
- (4) Wilayah pertambangan rakyat (WPR) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi satu atau lebih wilayah izin pertambangan rakyat.
- (5) Wilayah Kerja (WK) minyak dan gas bumi dan atau Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi wilayah kerja eksplorasi atau wilayah kerja eksploitasi.
Paragraf 6 Kawasan Peruntukan Industri
BAB V - RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 39

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e, meliputi :
- b. kawasan peruntukan industri kecil dan industri menengah;
- a. kawasan peruntukan industri besar;
- (2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kecamatan Delta Pawan, Kecamatan Muara Pawan, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kecamatan Matan Hilir Selatan, dan Kecamatan Kendawangan.
- (3) Kawasan peruntukan industri kecil dan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di seluruh kecamatan.
Paragraf 7 Kawasan Peruntukan Pariwisata
BAB V - RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 40

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f, terdiri atas :
- b. kawasan peruntukan pariwisata alam; dan
- a. kawasan peruntukan pariwisata budaya;
- c. kawasan peruntukan pariwisata buatan.
- (3) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- (2) Kawasan peruntukkan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kecamatan Simpang Hulu, Simpang Dua, Sungai Laur, Sandai, Hulu Sungai, Nanga Tayap, Tumbang Titi, Sungai Melayu Rayak, Jelai Hulu, Marau, Kendawangan, Matan Hilir Selatan, Benua Kayong, Delta Pawan, Muara Pawan, dan Matan Hilir Utara.
- a. Gunung Palung di Kecamatan Matan Hilir Utara, Nanga Tayap, dan Sungai Laur;
- c. Pantai Air Mata Permai di Kecamatan Muara Pawan;
- b. Pantai Tanjung Belandang di Kecamatan Muara Pawan;
- d. Hutan Kota Ketapang di Kecamatan Delta Pawan;
- f. Pantai Pasir Putih / Celincing di Kecamatan Benua Kayong;
- e. Pantai Sungai Kinjil di Kecamatan Benua Kayong;
- g. Pantai Sungai Jawi / Penage di Kecamatan Matan Hilir Selatan;
- i. Pantai Pagar Mentimun di Kecamatan Matan Hilir Selatan;
- h. Pantai Tanjung Batu (Pantai Sentigi) di Kecamatan Matan Hilir Selatan;
- j. Pantai Sungai Tengar di Kecamatan Matan Hilir Selatan;
- l. Pantai Pulau Kucing di Kecamatan Kendawangan;
- k. Pantai Tanjung Gangse di Kecamatan Kendawangan;
19. m.Pantai Pulau Jambat di Kecamatan Kendawangan;
- o. Pantai Selat Bilik (Teluk Pacak dan Tanjung Duku) di Kecamatan Kendawangan ;
- n. Pantai Pulau Sahabat di Kecamatan Kendawangan;
- p. Bukit Kuri/Bekuri di Kecamatan Sungai Laur;
- r. Pemandian alam Lubuk Tapah di Kecamatan Tumbang Titi;
- q. Gunung Bindang di Kecamatan Simpang Hulu;
- s. Arung jeram Riam Rayo di Kecamatan Tumbang Titi;
- u. Gunung Batu Sudah di Kecamatan Tumbang Titi;
- t. Gunung Menggelaso di Kecamatan Tumbang Titi;
- v. Gunung Batu Menanti di Kecamatan Tumbang Titi;
- x. Air Terjun Riam Limpai di Kecamatan Tumbang Titi;
9. w.Gua Kakap di Kecamatan Tumbang Titi;
- y. Air Terjun Gunung Berambai di Kecamatan Tumbang Titi;
11. aa. Riam Pembunuhan di Kecamatan Sungai Melayu Rayak;
- z. Riam Inam Kelima di Kecamatan Sungai Melayu Rayak; dan
Paragraf 8 Kawasan Peruntukan Permukiman
BAB V - RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 41

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf g meliputi:
- b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
- a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
- (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di kawasan perkotaan Ketapang, Ibu Kota Kecamatan yang ditetapkan sebagai PKL dan bagian dari PPK yang sudah menunjukkan ciri kekotaan.
- (4) Pengembangan permukiman perdesaan dilaksanakan secara terpadu dengan kegiatan transmigrasi.
- (3) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di luar kawasan perkotaan.
Paragraf 9 Kawasan Peruntukan Lainnya
BAB V - RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 42

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf h meliputi :
- b. kawasan peruntukan keamanan dan ketertiban masyarakat; dan
- a. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
- c. kawasan peruntukan pengembangan kawasan perikanan, kelautan dan pulau-pulau kecil.
- (2) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Markas Kodim 1203 / Ketapang di Kecamatan Delta Pawan;
- c. Markas Kompi C Yonif 643 / Wanara Sakti di Desa Paya Kumang Kecamatan Delta Pawan;
- b. Markas Koramil di seluruh kecamatan;
- d. Markas Komando TNI-AL di Kecamatan Kendawangan;
- f. Pusat latihan tempur di Daerah.
- e. Pusat latihan menembak di Daerah; dan
- (3) Kawasan peruntukan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Markas Polres Ketapang di Kecamatan Delta Pawan;
- c. Markas Kompi Brimob Ketapang di Kecamatan Delta Pawan;
- b. Markas Polsek di seluruh kecamatan;
- d. Markas Polisi Perairan di Daerah; dan
- (5) Kawasan peruntukan pengembangan kawasan perikanan, kelautan dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikembangkan pelabuhan perikanan nusantara (PPN) yang berada di Kota Ketapang dan Kendawangan.
- e. Pusat latihan menembak di Daerah.
BAB V - RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 43

- (1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lainnya selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang di Daerah.
BAB V - PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS
Pasal 44

- (1) Kawasan strategis yang ada di Daerah, terdiri atas : a. KSP; dan b. KSK.
- (3) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- (2) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan;
- c. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi;
- b. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- d. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; serta
- e. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
Bagian Kedua Kawasan Strategis Provinsi
BAB V - PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS
Pasal 45

Kawasan strategis provinsi (KSP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a meliputi:
- b. Kawasan pertambangan bauksit dengan sektor unggulan pertambangan yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- a. Kawasan Industri Matan Hilir Selatan dan Kendawangan dengan sektor unggulan pertambangan, perkebunan, dan industri yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- c. Kawasan Manismata-Sukaramai dengan sektor unggulan perkebunan dan industri yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- e. Kawasan pertambangan mineral radioaktif yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
- d. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi
- f. Kawasan Ekosistem Taman Nasional Gunung Palung yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
Bagian Ketiga
Kawasan Strategis Kabupaten
BAB V - PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS
Pasal 46

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b meliputi:
- b. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam;
- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- d. Kawasan strategis lainnya berkenaan dengan kepentingan untuk memacu perkembangan dan pemerataan pembangunan.
7. a.Kawasan Perkotaan Ketapang;
8. c.Kawasan Potensial Cepat Tumbuh Sungai Nanjung - Pagar Mentimun;
9. b.Kawasan Potensial Cepat Tumbuh Kuala Tolak - Kuala Satong;
10. d.Kawasan Potensial Cepat Tumbuh Kendawangan-Sungai Gantang;
11. f.Kawasan Potensial Cepat Tumbuh Marau-Tanjung;
12. e.Kawasan Potensial Cepat Tumbuh Sandai;
13. g.kawasan Agropolitan di Kecamatan Muara Pawan,
14. i.Kawasan Agropolitan di Kecamatan Matan Hilir Selatan;
15. h.kawasan Agropolitan di Kecamatan Benua Kayong
16. j.Kawasan Agropolitan di Kecamatan Tumbang Titi;
17. l.Kawasan Agropolitan di Kecamatan Simpang Hulu; dan
18. k.Kawasan Agropolitan di Kecamatan Simpang Dua;
19. m.Kawasan Minapolitan di Kecamatan Kendawangan.
- a. Kawasan pertambangan dan kawasan perkebunan di Kecamatan Marau, Singkup, Air Upas, dan Jelai Hulu;
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- b. Kawasan pertambangan dan kawasan perkebunan di Kecamatan Tumbang Titi, Sungai Melayu Rayak, Pemahan, dan Nanga Tayap; dan
- (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- c. Kawasan pertambangan dan kawasan perkebunan di Kecamatan Sandai, Sungai Laur, dan Nanga Tayap.
- a. Kawasan bergambut tebal Hulu Sungai Putri di Kecamatan Muara Pawan;
- c. KNKT Sungai Tengar -Danau Buaya di kecamatan Matan Hilir Selatan;
- b. KNKT Sungai Tembiluk -Sungai Air Mata di Kecamatan Muara Pawan;
- d. Kawasan bergambut tebal Pelang di Kecamatan Matan Hilir Selatan;
- f. Kawasan bergambut tebal Danau Gelinggang di Kecamatan Kendawangan.
- e. Kawasan bergambut tebal Negeri Baru di Kecamatan Benua Kayong; dan
- (5) Kawasan strategis lainnya berkenaan dengan kepentingan untuk memacu perkembangan dan pemerataan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi: a. Pulau-pulau Kecil; dan
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- b. Wilayah Terisolir Air Hitam.
- (7) Untuk operasionalisasi RTRWK, disusun Rencana Rinci Tata Ruang berupa Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten.
- (8) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BAB VII - ARAHAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 47

- (1) Arahan pemanfaatan ruang meliputi indikasi program utama, indikasi lokasi, indikasi sumber pendanaan, indikasi pelaksana kegiatan, dan waktu pelaksanaan.
- a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang; dan
- (2) Indikasi program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- b. indikasi program utama perwujudan pola ruang.
- (4) Kerjasama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari dana Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten.
- (5) Indikasi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, BUMN, BUMD, swasta, dan masyarakat.
- a. tahap pertama, lima tahun pertama (2015 - 2019) yang terbagi atas program tahunan;
- (6) Indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 4 (empat) tahapan jangka lima tahunan, yaitu:
- b. tahap kedua, lima tahun kedua (2020 - 2024);
- d. tahap keempat, lima tahun keempat (2030 - 2035).
- c. tahap ketiga, lima tahun ketiga (2025 - 2029); dan
- (7) Indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi pelaksana kegiatan, dan waktu pelaksanaan yang lebih rinci diwujudkan dalam Tabel Indikasi Program Utama Tahunan dan Lima Tahunan Periode Tahun 2013 - 2033 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB VIII - ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 48

- (1) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- a. ketentuan umum peraturan zonasi;
- (2) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri dari:
- b. ketentuan perizinan;
- d. arahan sanksi.
- c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
BAB VIII - ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 49

- (1) Dalam pengawasan pemanfaatan ruang dilakukan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan secara rutin oleh BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) Kabupaten yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pengawasan Pemanfaatan Ruang melibatkan masyarakat.
- (2) BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan Pemanfaatan Ruang yang berhubungan dengan program, kegiatan pembangunan, pemberian izin Pemanfaatan Ruang, dan kebijakan yang berkaitan dengan Pemanfaatan Ruang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Paragraf 1 Umum
BAB VIII - ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 50

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun pengaturan zonasi.
- a. sistem perkotaan;
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten meliputi ketentuan umum pengaturan zonasi untuk struktur ruang dan pola ruang, yang terdiri dari:
- b. sistem jaringan transportasi;
- d. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan energi;
- e. sistem jaringan sumber daya air;
- g. kawasan budi daya.
- f. kawasan lindung; dan
Paragraf 2 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Pusat Kegiatan
BAB VIII - ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 51

- (1) Peraturan zonasi untuk pusat kegiatan harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya pusat kegiatan dan jaringan prasarana; dan
- a. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan prasarana untuk mendukung berfungsinya pusat kegiatan dan jaringan prasarana;
- c. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi pusat kegiatan dan jaringan prasarana.
- (3) Peraturan zonasi untuk PPK harus disusun dengan mamatuhi ketentuan mengenai pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kecamatan yang didukung dengan fasilitas dan prasarana perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya.
- (2) Peraturan zonasi untuk PKL harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kabupaten atau beberapa kecamatan yang didukung dengan fasilitas dan prasarana perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya.
Paragraf 3 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Transportasi Darat
BAB VIII - ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 52

Peraturan zonasi untuk jaringan jalan nasional dan jalan provinsi harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- b. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional dan jalan provinsi; dan
- a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dan sisi jalan provinsi dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
- c. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional dan sisi jalan provinsi yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
BAB VIII - ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 53

- (1) Peraturan zonasi untuk jaringan transportasi penyeberangan harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- b. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan;
- a. keselamatan dan keamanan pelayaran;
- c. ketentuan pelarangan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan; dan
- (2) Pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan.
- d. pembatasan pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan.
- (3) Pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Paragraf 4 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Transportasi Laut
BAB VIII - ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 54

- (1) Peraturan zonasi untuk pelabuhan umum harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- b. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut; dan
- a. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
- c. pembatasan pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- a. pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- (2) Peraturan zonasi untuk alur pelayaran harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- b. pemanfaatan ruang pada wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran.
Paragraf 5 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Transportasi Udara
BAB VIII - ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 55

Peraturan zonasi untuk bandar udara umum harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- b. pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- a. pemanfaatan ruang untuk daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan bandar udara;
- c. batas Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan batas kawasan kebisingan.
Paragraf 6 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Energi
BAB VIII - ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 56

- (1) Peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik dan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain.
- (2) Peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peraturan zonasi untuk gardu induk harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sekitar gardu induk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peraturan zonasi untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur pipa minyak dan gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 7 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Telekomunikasi
BAB VIII - ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 57

Peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai pemanfaatan ruang untuk penempatan menara pemancar telekomunikasi dan sistem jaringan terestrial dengan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya.
Paragraf 8 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Sumber Daya Air
BAB VIII - ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 58

Peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air pada WS harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- b. pemanfaatan ruang di sekitar WS lintas kabupaten/kota secara selaras dengan pemanfaatan ruang pada WS di kabupaten/kota yang berbatasan;
- a. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar WS dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
- c. pemanfaatan ruang pada sumber air dengan mempertimbangkan prinsip kelestarian lingkungan dan keadilan;
- e. pemanfaatan ruang pada kawasan hulu, kawasan tengah, dan kawasan hilir di sepanjang DAS dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan.
- d. jaringan distribusi air dikembangkan dengan memperhatikan tingkat kebutuhan dan ketersediaan air; dan
Paragraf 9 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya
BAB VIII - ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 59

Peraturan zonasi untuk kawasan lindung dan kawasan budi daya harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang membahayakan keselamatan umum;
- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan, penyelidikan, dan penelitian tanpa mengubah bentang alam;
- c. pembatasan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana alam;
- d. pembatasan pemanfaatan ruang yang menurunkan kualitas fungsi lingkungan; dan
- e. pembatasan pemanfaatan ruang yang memiliki nilai ekosistem yang tinggi dan keanekaragaman hayati spesifik lokal.
Paragraf 10 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan Lindung
BAB VIII - ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 60

- (1) Peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- b. ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi, dan penurunan keanekaragaman hayati spesifik lokal;
- a. pemanfaatan ruang untuk pendidikan, penelitian, dan penyelidikan serta wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
- c. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya hanya diizinkan bagi penduduk sekitar kawasan hutan dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan; dan
- (2) Peraturan zonasi untuk kawasan bergambut harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- d. kegiatan penambangan boleh dilakukan dengan cara pinjam pakai dan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- a. pemanfaatan ruang secara terbatas dan tidak terbangun agar kawasan tersebut tetap memiliki kemampuan tinggi dalam menambat air; dan
- b. membatasi pembangunan jalan dan drainase untuk menjaga agar ketebalan gambut tidak menipis.
BAB VIII - ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 61

- (1) Peraturan zonasi untuk sempadan pantai harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- b. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi pantai;
- a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
- c. pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai dan kegiatan penunjang usaha perikanan yang bukan merupakan bangunan permanen;
- e. ketentuan pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan.
- d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c; dan
- (2) Peraturan zonasi untuk sempadan sungai dan kawasan sekitar danau/waduk harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- b. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
- a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
- c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang aktivitas rekreasi; dan
- (3) Peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau kota harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- d. penetapan lebar sempadan danau/waduk yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- a. pemanfaatan ruang untuk aktivitas rekreasi;
- b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan penunjang aktivitas rekreasi dan fasilitas umum lainnya; dan
- c. ketentuan pelarangan pendirian bangunan permanen selain yang dimaksud pada huruf b.
BAB VIII - ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 62

- (1) Peraturan zonasi untuk kawasan konservasi harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- b. ketentuan pelarangan pemanfaatan biota yang dilindungi peraturan perundang-undangan;
- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan wisata alam;
- c. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- e. hak akses masyarakat terhadap kawasan konservasi dan wisata alam.
- d. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengubah bentang alam dan ekosistem; dan
- (2) Peraturan zonasi untuk kawasan pantai berhutan mangrove harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- b. ketentuan pelarangan pemanfaatan hasil hutan mangrove;
- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata alam;
- c. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengubah, mengurangi luas dan/atau merusak ekosistem mangrove; dan
- (3) Peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- d. hak akses masyarakat terhadap kawasan pantai berhutan mangrove.
- a. pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata;
- c. hak akses masyarakat terhadap kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- b. ketentuan pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan; dan
BAB VIII - ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 63

- (1) Peraturan zonasi untuk terumbu karang harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- b. pemanfaatan untuk pariwisata bahari, pendidikan dan penelitian; dan
- a. daya dukung dan pelestarian ekosistem laut;
- c. ketentuan pelarangan kegiatan penangkapan ikan, pengambilan terumbu karang dan kegiatan lain yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan ekosistem laut.
- a. pelarangan penangkapan biota yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- (2) Peraturan zonasi untuk kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota yang dilindungi harus disusun dengan mematuhi:
- b. pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya untuk mempertahankan makanan bagi biota yang bermigrasi.
BAB VIII - ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 64

- (1) Peraturan zonasi untuk kawasan sempadan mata air harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- b. pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap mata air.
- a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; dan
- (2) Peraturan zonasi untuk kawasan imbuhan air tanah harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- b. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
- a. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
- c. penerapan prinsip keseimbangan debit air pada sistem saluran drainase dan sistem aliran sungai.
Paragraf 11 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
untuk Kawasan Budi Daya
BAB VIII - ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 65

Peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- b. kemampuan untuk melakukan pemulihan kondisi sumber daya alam;
- a. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kelestarian sumber daya hutan;
- c. mengutamakan pemanfaatan hasil hutan melalui pembangunan hutan tanaman;
- e. pembatasan penggunaan kawasan hutan produksi;
- d. larangan pendirian bangunan pada hutan produksi kecuali hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
- f. dimungkinkannya dilakukan kegiatan penambangan, namun harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kehutanan; dan
- g. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan.
BAB VIII - ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 66

- (1) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- b. ketentuan luasan sawah berkelanjutan dan kawasan pertanian pangan non sawah;
- a. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah;
- c. perluasan areal kawasan sawah; dan
- (2) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian hortikultura harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- d. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan sawah menjadi lahan budi daya non pertanian kecuali untuk pembangunan sistem jaringan infrastruktur utama dan prasarana sumber daya air dengan penerapan sistem kompensasi.
- a. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah;
- c. pemanfaatan kawasan peruntukan hortikultura untuk tanaman perkebunan terutama yang bukan berupa tanaman keras apabila terjadi wabah penyakit tanaman hortikultura pada kawasan yang bersangkutan.
- b. ketentuan jumlah dan jenis komoditas hortikultura yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan keunggulan komparatif; dan
- (3) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perkebunan harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- b. ketentuan jumlah dan jenis komoditas perkebunan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan keunggulan komparatif;
- a. pemanfaatan ruang untuk areal perkebunan;
- c. pengembangan sistem jaringan infrastruktur utama; dan
- d. permukiman untuk agroindustri hasil perkebunan.
BAB VIII - ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 67

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan peternakan harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- b. ketentuan jumlah dan jenis ternak dengan kebutuhan ruang untuk perkembangbiakan; dan
- a. pemanfaatan ruang untuk areal peternakan;
- c. pengembangan sistem jaringan infrastruktur utama.
BAB VIII - ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 68

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- b. pemanfaatan ruang untuk kawasan pemijahan dan/atau kawasan konservasi;
- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan budi daya perikanan;
- c. pemanfaatan ruang untuk kawasan agroindustri perikanan;
- e. ketersediaan infrastruktur perikanan.
- d. kelestarian sumber daya perikanan; dan
BAB VIII - ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 69

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- b. keseimbangan antara risiko dan manfaat;
- a. potensi sumber daya bahan tambang dan energi yang tersedia;
- c. karakteristik fisik alam dan fisik buatan, status dan fungsi kawasan;
- e. kebijakan pemanfaatan ruang yang telah ada;
- d. alokasi seluruh jaringan infrastruktur tambang meliputi jaringan jalan, pipa, kolam pengendapan, dan tempat pengolahan/pencucian;
- f. zona operasi produksi berada di luar kawasan konservasi, kawasan permukiman, kawasan pertanian pangan berkelanjutan, dan kawasan pariwisata sampai batas tidak adanya dampak negatif secara teknis, ekonomi, dan lingkungan yang ditimbulkan akibat usaha pertambangan;
- h. kegiatan produksi penambangan harus terlebih dahulu memiliki kajian studi Amdal yang dilengkapi dengan RPL dan RKL untuk yang berskala besar, atau UKL dan UPL atau SPPLH (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauaan Lingkungan) untuk yang berskala kecil (Tambang Rakyat);
- g. pengelolaan limbah pertambangan;
- i. tidak mengijinkan penambangan di tikungan luar sungai dan tebing sungai, namun diarahkan ke wilayah agradasi/sedimentasi tikungan dalam, bagian tertentu pada sungai dan wilayah kantong pasir;
- k. delineasi zonasi kawasan peruntukan pertambangan dalam pola ruang tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budi daya maupun kawasan lindung.
- j. percampuran kegiatan penambangan dengan fungsi kawasan lain diperbolehkan sejauh tidak merubah dominasi fungsi utama kawasan; dan
BAB VIII - ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 70

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- b. pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri;
- a. kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya;
- c. pemanfaatan ruang untuk kawasan penyangga antara kawasan industri dengan permukiman;
- e. kegiatan industri harus terlebih dahulu memiliki kajian studi Amdal yang dilengkapi dengan RPL dan RKL untuk yang berskala besar, atau UKL dan UPL atau SPPLH (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauaan Lingkungan) untuk yang berskala kecil.
- d. pengelolaan limbah industri: dan
BAB VIII - ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 71

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- b. perlindungan terhadap potensi alam, budaya masyarakat dan situs peninggalan sejarah;
- a. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- c. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata;
- e. kegiatan pariwisata harus terlebih dahulu memiliki kajian studi Amdal yang dilengkapi dengan RPL dan RKL untuk yang berskala besar, atau UKL dan UPL atau SPPLH (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauaan Lingkungan) untuk yang berskala kecil.
- d. pengelolaan limbah pariwisata; dan
BAB VIII - ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 72

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- b. tema arsitektur bangunan;
- a. ukuran dan kepadatan bangunan;
- c. kelengkapan bangunan dan lingkungan;
- e. kesesuaian lahan dan lingkungan; dan
- d. jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan;
- f. pengelolaan prasarana dan sarana permukiman.
BAB VIII - ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 73

- (1) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertahanan keamanan harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- b. penetapan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan.
- a. penetapan zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan dengan kawasan budi daya terbangun; dan
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf g terdiri atas:
- a. Dibolehkan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mendukung fungsi kawasan pertahanan dan keamanan;
- b. Pembatasan kegiatan di dalam dan atau di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan yang dapat menganggu fungsi kawasan; dan
- c. Pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu atau merubah fungsi utama kawasan.
Paragraf 12 Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Kawasan Rawan Bencana Alam
BAB VIII - ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 74

- (1) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan abrasi pantai harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- b. ketersediaan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
- a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah pesisir dan laut serta tingkat kerawanan;
- c. kesesuaian struktur bangunan dengan kondisi fisik wilayah;
- e. penetapan batas pasang tertinggi.
- d. bangunan yang diizinkan hanya untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana; dan
- (2) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan gelombang pasang harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- b. ketersediaan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
- a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah pesisir dan laut serta tingkat kerawanan;
- c. kesesuaian struktur bangunan dengan kondisi fisik wilayah;
- e. penetapan batas pasang tertinggi.
- d. bangunan yang diizinkan hanya untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana; dan
- (3) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- b. ketersediaan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
- a. penetapan batas luasan genangan banjir;
- c. kesesuaian struktur bangunan dengan kondisi fisik wilayah;
- e. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya; dan
- d. pengaturan kawasan sempadan sungai, danau dan waduk;
- f. sistem jaringan drainase dan kawasan resapan air.
- a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah dan tingkat kerawanan;
- (4) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- b. ketersediaan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
- d. penetapan batas luasan kawasan yang rawan bencana longsor.
- c. kaidah-kaidah pendirian bangunan disesuaikan dengan kondisi fisik wilayah; dan
Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan
BAB VIII - ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 75

- (1) Arahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin
pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur ruang dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Bentuk-bentuk izin pemanfaatan ruang meliputi:
- b. Izin Lokasi;
- a. Izin Prinsip;
- c. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah;
- e. Izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Izin Mendirikan Bangunan; dan
- (5) Mekanisme perizinan terkait pemanfaatan ruang yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten mencakup pengaturan, keterlibatan masing-masing instansi perangkat pemerintah daerah terkait dalam setiap perizinan yang diterbitkan.
Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif
BAB VIII - ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 76

- (1) Arahan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (3) Ketentuan disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Insentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang didorong pengembangannya.
BAB VIII - ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 77

- (1) Ketentuan insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada kabupaten/kota dan kepada masyarakat.
- (2) Ketentuan insentif dan pengenaan disinsentif di kabupaten, dilakukan oleh Bupati yang teknis pelaksanaannya melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten yang membidangi penataan ruang.
BAB VIII - ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 78

Insentif kepada masyarakat, diberikan dalam bentuk:
- b. pemberian kompensasi;
- a. keringanan pajak dan/atau retribusi;
- c. imbalan;
- e. urun saham;
- d. sewa ruang;
- f. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
- h. penghargaan.
- g. kemudahan prosedur perizinan; dan
BAB VIII - ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 79

Disinsentif kepada masyarakat, dikenakan dalam bentuk:
- b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
- a. pengenaan pajak;
- c. pengenaan kompensasi; dan
- d. penalti.
BAB VIII - ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 80

Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, dan Pasal 79 dilakukan menurut peraturan perundang-undangan.
Bagian Kelima Arahan Sanksi
BAB VIII - ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 81

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf d, merupakan acuan pengenaan sanksi pelanggaran terhadap:
- b. pelanggaran ketentuan arahan pengaturan zonasi sistem kabupaten;
- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten;
- c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan sesuai Peraturan Daerah ini;
- e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
- (2) Pelanggaran terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
- g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
BAB VIII - ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 82

- (1) Bentuk sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2), meliputi :
- b. penghentian sementara kegiatan;
- a. peringatan tertulis;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- e. pencabutan izin;
- d. penutupan lokasi;
- f. pembatalan izin;
- h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- g. pembongkaran bangunan;
- i. denda administratif.
- (2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2), dikenakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan bidang Penataan Ruang.
BAB IX - HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT
Pasal 83

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- a. mengetahui rencana tata ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.
Bagaian Kedua Kewajiban
BAB IX - HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT
Pasal 84

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
BAB IX - HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT
Pasal 85

- (1) Pembinaan terhadap penataan ruang dilakukan melalui koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
Bagian Ketiga Peran Masyarakat
BAB IX - HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT
Pasal 86

- (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam: a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang terdiri atas:
- a. memberikan masukan mengenai:
2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
5. penetapan rencana tata ruang;
4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
- b. kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (4) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang terdiri atas:
- a. memberikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifaan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. kerjasama dengan Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meingkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- (5) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:
- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- a. peran masyarakat dalam penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis; dan
- (1) Bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang terdiri atas:
- b. peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat disampaikan kepada Menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait dengan penataan ruang, Gubernur, dan Bupati.
BAB X - KELEMBAGAAN
Pasal 87

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerja sama lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pemangku kepentingan di bidang penataan ruang, dibentuk BKPRD.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB XI - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 88

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
- d. melakukan pemeriksaan atas dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penagkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesiavsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
BAB XII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 89

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 84, diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
BAB XIII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 90

- (1) Jangka waktu RTRWK adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial negara, dan/atau perubahan batas wilayah Daerah yang ditetapkan dengan undangundang, RTRWK dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Untuk operasionalisasi RTRWK disusun rencana rinci tata ruang berupa rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten.
- (5) Rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BAB XIII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 91

- (1) RTRWK sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan lampiran berupa buku Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ketapang Tahun 2015 2035 dan album peta skala 1:50.000.
- (3) Untuk operasi RTRWK disusun rencana rinci yang meliputi:
- (2) Buku RTRWK dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- a. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten;
- c. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten.
- b. Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan;
- (4) Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten disusun sebagai dasar bagi penyusunan peraturan zonasi.
- (6) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten disusun untuk semua kawasan strategis kabupaten yang ditetapkan.
- (5) Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan disusun untuk semua kawasan perkotaan yang akan dikembangkan di dalam wilayah Kabupaten.
BAB XIII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 92

- (1) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian wilayah kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, rencana dan album peta disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil kesepakatan Menteri Kehutanan.
- (2) Penintegrasian peruntukan kawasan hutan berdasarkan penetapan Menteri Kehutanan ke dalam RTRWK diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Terhadap kawasan hutan yang belum memperoleh persetujuan peruntukan ruangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemanfaatan ruangnya tidak boleh berubah sampai adanya ketetapan yang bersifat final.
- (3) Bagian kawasan hutan dalam wilayah Kabupaten yang belum memperoleh persetujuan peruntukan ruangnya diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten yang akan ditetapkan dengan mengacu pada ketentuan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Provinsi yang masih berlaku.
- (5) Perubahan status dan/atau fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
BAB XIV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 93

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
- (2) Izin pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai berakhirnya masa izin;
- (1) Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan belum dicabut;
- (3) Izin pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
- b. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian sesuai dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini,
- a. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- c. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
1. memperhatikan harga pasan setempat ;
- d. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut :
2. sesuai dengan NJOP ; atau
- (4) Pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan Pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini ;dan
3. sesuai dengan kemampuan daerah.
- (5) Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
BAB XIV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 94

- (1) Kawasan lindung yang difungsikan untuk kegiatan budi daya secara bertahap dikembalikan fungsinya sebagai kawasan lindung setelah ijin kegiatan budi daya habis masa berlakunya.
- (3) Kawasan hutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.2 adalah kawasan hutan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
- (2) Perubahan status dan/atau fungsi kawasan hutan dan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan harus mematuhi ketentuan peraturanperundangan.
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP Pasal 95
Pasal 96

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.
Ditetapkan di Ketapang pada tanggal 14 Agustus 2015
BUPATI KETAPANG, Ttd HENRIKUS
Diundangkan di Ketapang, pada tanggal 14 Agustus 2015
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG Ttd
M. MANSYUR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2015 NOMOR 3
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Setda Kab hetapang
Edi
Nip 19700617/200003 1 001
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG KALIMANTAN BARAT (4/2015)