Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 0 TAHTTN 2015
BAB I - IIBTEilTUAIT I'MUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
4. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Situbondo.
n
4
5. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 6.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 8.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjubrya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 9.
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 10.
7. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 11.
8. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. 12.
r^
A
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
2. t4. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
15. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
16. Penjabat Kepala Desa adalah seor€rng pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
5. L7. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
18. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
7. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara. 19.
8. Daftar Pemilih Tetap yang selanjuhya disebut DpT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa. 20.
9. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan. 2t.
10. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara. 22.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa
24. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
13. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak. 25.
./\
n
26. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangrya.
27. Hak pitih adalah hak yang dimiliki oleh seseorang untuk menentukan hak pilihnya.
28. Penjaringan adalah suatu tahapan kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon.
4. Penyaringan adalah suatu tatrapan kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan Calon Kepala Desa. 29.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki j abatan pemerintahan. 30.
6. ASN adalah profesi bagr Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 31.
7. Kar5rawan BUMD/BUMN adaLah mereka yang setelatr memenuhi Syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, diang!&lt;at oleh Pejabat yang berwenang dan diseratri tugas dan tanggungiawab pada Badan Usaha MiUk Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang digdi menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 32.
8. Penduduk Desa adalah mereka yang lahir di Desa, menetap dan terdaftar secara sah sebagai penduduk desa yang bersangkutan atau mereka yang lahir di luar desa dan mempunyai asal-usul dari desa yang bersangkutan dan terdaftar secara sah sebagai penduduk desa yang bersangkutan. 33.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratr yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo. 34.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 35.
- n
n
BAB II - IITPAI,A DESA Baglan Kesatu Tugas Paral 2
Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, h*, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Kepala Desa wajib:
- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintatran Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. memberikan/menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggar€rn; dan
- d. memberikan dan/atau menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.
BAB II - IITPAI,A DESA Baglan Kesatu Tugas Paral 2
Pasal 7

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
n
n
- (2t Kewenangan untuk memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat atas nama Bupati.
- (3) Dalam hal penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan oleh Kepala Desa, Camat dapat memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk melakukan tindakan pemberhentian sementara sebagai Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan.
- Dalam hal tindakan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap tidak diindahkan oleh Kepala Desa, Camat dapat memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk melakukan tindakan pemberhentian sebagai Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan (4)
- (1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggar€rn.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. pertanggungiawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
- c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
- d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- (3) la.poran penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.
BAB II - IITPAI,A DESA Baglan Kesatu Tugas Paral 2
Pasal 9

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b kepada Bupati melalui Camat.
n
A
- (2) la.poran penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (U disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
- b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
- c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
6. (a) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.
BAB II - IITPAI,A DESA Baglan Kesatu Tugas Paral 2
Pasal 1

O
- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c setiap akhir tahun €rnggaran kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) la.poran keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan Peraturan Desa.
- (3) La.poran keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.
Baglan Keenam
Larangan
BAB II - IITPAI,A DESA Baglan Kesatu Tugas Paral 2
Pasal 11

Kepala Desa dilarang :
- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
n
- e. melakukan tindakan meresatrkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan ;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpatr/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 3O (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan Udak dapat dipertanggungi awabkan.
BAB II - IITPAI,A DESA Baglan Kesatu Tugas Paral 2
Pasal 12

- Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. (1)
- Kewenangan untuk memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh (21
- Camat atas nama Bupati. A
- Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. (3)
n
BAB III - PEMILIHAIT KEPALA DESA Baglan Pertama Perslapan Pasal 13
Pasal 14

- n (1) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak di Daerah.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan satu kali pada hari yang sama di seluruh desa di wilayah Daerah.
Baglan Ketlga
- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tatrapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten ;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan;
- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
- f. memfasilitasi penyelesaian perrnasalahan pemilihan kepala desa tingkat Kabupaten;
- g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
,^
/a h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
BAB III - PEMILIHAIT KEPALA DESA Baglan Pertama Perslapan Pasal 13
Pasal 16

- (1) BPD memberrtuk panitia pernilitnn melalui muEnawarah desa
2. (21 Pemilihan Kepala Desa diselenggarakan oleh panitia pemilihan yang bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (3) Pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu lO (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan kepala desa.
- (4) Dalam hal terjadi penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa pembentukan panitia pemilihan menyesuaikan dengan kebiiakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat {21 terdiri dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat desa dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (6) Panitia pemilihan berjumlah ganjil dan sebanyakbanyalorya 3 (tiga) kali jumlah anggota BPD.
7. (71 Susunan panitia pemilihan terdiri dari :
- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Bendahara;
- e. Seksi-Seksi sesuai kebutuhan; dan
- f. Anggota yang jumlahnya ditentukan sesuai kebutuhan.
- (8) Panitia pemilihan mulai melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal Keputusan BPD ditetapkan.
- (9) Masa tugas panitia pemilihan berakhir sampai seluruh tahapan pemilihan Kepala Desa mulai persiapan sampai penetapan kades terpilih.
- (10) Apabila diantara panitia pemilihan ada yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa atau berhalangan tetap karena sakit atau karena sebab lain yang dapat dipertanggungiawabkan, dapat digantikan oleh perangkat desa, lembaga kemasyarakatan atau tokoh masyarakat desa yang lain dengan ditetapkan Keputusan BPD.
- (11) Pembentukan panitia pemilihan disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
n
BAB III - PEMILIHAIT KEPALA DESA Baglan Pertama Perslapan Pasal 13
Pasal 17

T\rgas Panitia Pemilihan :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tatrapan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- b. merencanakan dan mengqiukan braya pemilihan kepala desa kepada Bupati melalui camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan peqjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
9. melaksanakan pemungutan suara; i.
10. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan j.
- k. menetapkan cdon Kepala Desa terpilih;
1. melakukan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
Baglan Keempat
Blaya Pemlllhan
BAB III - PEMILIHAIT KEPALA DESA Baglan Pertama Perslapan Pasal 13
Pasal 18

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD.
2. (21 Perencanaan biaya Pemilihan Kepala Desa di4jukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.
- (3) Perencanaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan verifikasi oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (4) Persetujuan biaya Pemilihan Kepala Desa dari Bupati disampaikan dalam janeka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diqiukan oleh Panitia Pemilihan dan dapat dilimpahkan kepada pejabat di bawahnya.
- (5) Braya Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja panitia pemilihan, dilaksanakan secara tepat dan akurat dengan mengutamakan aspek tepat waktu, hemat anggaran, transparan dan akuntabel.
n
A
- (6) Biaya Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disesuaikan dengan kemampuan APBD.
2. (71 Dana bantuan dari APB Desa digunakan untuk membiayai pada saat pemungutan suara.
Baglan Kelima Penetapan Pemlllh
BAB III - PEMILIHAIT KEPALA DESA Baglan Pertama Perslapan Pasal 13
Pasal 19

- (U Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- Data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: {2t
- a. nama lengkap;
- b. status perkawinan;
- c. tempat dan tanggal lahir/umur;
- d. jenis kelamin;dan
- e. alamat tempat tinggal.
- Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat : (3)
- a. penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudatr/pernah menikah;
- b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibulrtikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan penduduk.
- (4) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lag memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat menggunakan hak memilih.
BAB III - PEMILIHAIT KEPALA DESA Baglan Pertama Perslapan Pasal 13
Pasal 2

O
- (U Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa dengan mencatat data pemilih dalam daftar pemilih.
n
A
- (21 Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dilakukan karena:
- a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan auara pemilihan sudatr berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
- c. telah meninggal dunia;
- d. pindah domisili ke desa lain; atau
- e. belum terdaftar.
- Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara. (3)
- Pendaftaran pemilih dilakukan oleh panitia pemitihan dengan mendatangi kediaman pemilih dan/atau dapat dilakukan secara aktif oleh pemilih. (4)
- Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih diberi tanda bukti pendaftaran. (s)
- Jika pada saat pendaftaran pemilih dilaksanakan, ditemukan lebih dari satu bukti yang sah mengenai usia pemilih, maka yang dijadikan dasar penentuan usia pemilih adalah bukti yang sah menurut hukum yang ditetapkan paling awal dan dikeluarkan oleh instansi berwenang. (6)
BAB III - PEMILIHAIT KEPALA DESA Baglan Pertama Perslapan Pasal 13
Pasal 21

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
2. (21 Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.
?aro.l22
- Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identita.s lainnya. (U
- Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (f ), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi : (21
- a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
- b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
n
A
- c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
- d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.
BAB III - PEMILIHAIT KEPALA DESA Baglan Pertama Perslapan Pasal 13
Pasal 23

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
2. (2t Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.
Pasp,l24
- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
2. (21 Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan pemilih tambahan.
BAB III - PEMILIHAIT KEPALA DESA Baglan Pertama Perslapan Pasal 13
Pasal 25

Fanitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tarrrbahan sebagai DPT.
BAB III - PEMILIHAIT KEPALA DESA Baglan Pertama Perslapan Pasal 13
Pasal 25

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
2. (21 Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penJrusunan daftar pemilih tetap.
n
?asal27
Untuk keperluan pemungutan suara di TpS, panitia Pemilihan men5rusun salinan DPT untuk TPS.
BAB III - PEMILIHAIT KEPALA DESA Baglan Pertama Perslapan Pasal 13
Pasal 28

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.
BAB III - PEMILIHAIT KEPALA DESA Baglan Pertama Perslapan Pasal 13
Pasal 29

DPT yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal d.unia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar n pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".
PEITCAI,ONAN KEPALA DESA Baglan Pettama Pers5raratan Calon Kepala Desa
Pagal 30
- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan seb"gai berikut :
- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederqjat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
n
A
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kej ahatan berulang- ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat;
- l. tidak pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- m. bebas dari penyalahgunaan narkotika dan obatobatan terlarang.
6. (21 Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan kelengkapan administrasi berupa :
- a. surat keterangan sebagai bukti sebagai Warga Negara Indonesia dari Pejabat tingkat Kabupaten;
- b. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
- c. Surat pernyataan untuk memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memperta.hankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup;
- d. fotokopi {jasah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang benrenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup;
/1
l\
- g. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/rukun warga dan Kepala Desa setempat;
2. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah diiatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih; h.
3. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 1.
4. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah; j.
5. surat keterangan dari Pemerintah Daerah dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masajabatan; k.
- l. surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang dari Rumah Sakit Pemerintah atau Puskesmas;dan
7. din tertulis dari pejabat yang berwenang bagi PNS Negeri Sipil, ka4rawan BUMD/BUMN atau anggota TNI/POLRI. m
- Panitia pemilihan mengumumkan walctu dan tempat pendaftaran, persyaratan administrasi bakal calon dan rencana waktu tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. (u
- Bakal calon kepala desa mendaftarkan diri kepada panitia pemilihan selama masa pendaftaran. (2t
- Masa pendaftaran bakal calon Kepala Desa ssfungaimana dimaksud pada ayat (2), selama 9 (sembilan) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran calon. (3)
/1
n
Baglan Ketlga Pen5rarlngan Calon Kepala Desa
BAB III - PEMILIHAIT KEPALA DESA Baglan Pertama Perslapan Pasal 13
Pasal 32

- (1) Penyaringan bakal calon Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dengan melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 serta ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
2. {2) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi syarat atau ditolak, maka bakal calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki sampai dengan jangka waktu sebelum 20 (dua puluh) hari.
- (3) Apabila sampai batas wal&lt;tu yang ditentukan oleh panitia pemilihan, untuk melengkapi administrasi, bakal calon belum menyampaikan kepada panitia pemilihan, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.
- (4) Jumlah calon Kepala Desa yang berhak dipilih paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
5. (s) Penelitian kelengtcapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang.
- (6) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
7. (71 Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wqiib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.
BAB III - PEMILIHAIT KEPALA DESA Baglan Pertama Perslapan Pasal 13
Pasal 33

- Hasil penyaringan bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dituangkan dalam berita acara rapat panitia pemilihan. (1)
- Apabila bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, maka panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 2O (dua puluh) hari. (21
21
n
- (3) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat l2l, Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (21 masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
3. (s) Apabila bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 lebih dari 5 (lima) orang, maka diadakan penyaringan untuk memperoleh 5 (lima) orang Bakal Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, dan hasilnya disampaikan kepada BPD dan ditembuskan kepada masing-masing Bakal Calon.
- (6) Penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dengan seleksi tambahan menggunakan tes tertulis.
5. (7t Pelaksanaan tes tertulis dilaksanakan oleh panitia Pemilihan dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang independen dan berkompeten.
- (1) Bakal calon Kepala Desa yang memenuhi syarat, ditetapkan sebagai calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
2. (21 Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
4. (41 Panitia pemilihan mengumumkan secara luas kepada masyarakat melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (6) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan dan berhak dipilih dilarang mengundurkan diri.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengrkat.
/a
n
- (1) Dalam hal calon Kepala Desa berhalangan tetap sejak ditetapkan sebagai calon sampai pada saat dimulainya I(ampanye sehingga jumlah calon kepala desa kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan membuka kembali pendaftaran calon paling lama 7 (tujuh) hari.
2. {2t Dalam hal calon kepala desa berhalangan tetap pada saat dimulainya Kampanye sampai hari pemungutan suara dan terdapat 2 (dua) orang calon Kepala Desa atau lebih, tahapan pelaksanaan Pemilihan dilanjutkan dan calon Kepala Desa yang berhalangan tetap dinyatakan gugur.
3. Dalam hal calon Kepala Desa berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara jumlah calon kepala desa kurang dari 2 (dua) orang, tahapan pelaksanaan Pemilihan ditunda paling lama 14 (empat belas) hari. (3)
4. Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah calon kepala desa kurang dari 2 (dua) orang, maka pelaksanaan pemilihan kepala desa ditunda dan Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten. (4)
BAB V - I(AIUPAIYYE Pelaksanaan Kampanye Pasal 36
Pasal 37

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) memuat visi dan misi apabila terpilih sebagai kepala desa.
2. t2t Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka walctu masa jabatan kepala desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.
BAB V - I(AIUPAIYYE Pelaksanaan Kampanye Pasal 36
Pasal 3

E
Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :
- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
BAB V - I(AIUPAIYYE Pelaksanaan Kampanye Pasal 36
Pasal 39

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan/atau calon;
- d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat dan calon kepala desa lainnya;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan pengguna€rn kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye calon;
a
n
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan;
- k. pawai atau konvoi/arak-arakan.
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye; dan
5. t2l Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan :
- a. kepala desa;
- b. perangkat desa;
- c. anggota badan perrnusyaratan desa.
- d. Panitia pemilihan.
BAB V - I(AIUPAIYYE Pelaksanaan Kampanye Pasal 36
Pasal 4

O
- Masa tenang ssfngaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat {21 adalah selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. (1)
- Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. (21
BAB V - I(AIUPAIYYE Pelaksanaan Kampanye Pasal 36
Pasal 41

- Waktu, tempat dan bentuk pelaksanaan kampanye para calon diatur oleh Panitia Pemilihan. t1)
- Pelaksanaan kampanye hanya dilaksanakan pada siang hari. (2)
- Dalam penyampaian program pada saat kampanye, Calon Kepala Desa harus menjelaskan Visi dan Misinya secara sopan, tertib, dan bersifat edukatif. (3)
- Penyampaian program kampanye berupa orasi hanya dapat dilaksanakan dilapangan terbuka yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan. {41
- Selebaran dan pemasangan tanda gambar (foto) calon yang bersangkutan hanya dapat ditempel ditempattempat umum, dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan Desa, atau kawasan setempat sesuai dengan ketetapan panitia pemilihan. (5)
- Pemasangan alat peraga kampanye pada tempattempat yang menjadi milik perseorangan atau Badan Swasta harus seizin pemilik tempat tersebut. (6)
n
A
- {71 Alat peraga kampanye pemilihan Kepala Desa harus sudah dibersihkan pada waktu memasuki hari tenang.
BAB VI - PENGUMUMAN, PEMT'ITGUTAN DAIT PENGHITUITGAIT SUARA Bagian Pertama Pengumuman Pemungutan Suara
Pasal 42

- (1) Panitia Pemilihan memberitahukan dan mengumumkan tentang pelaksanaan pemungutan suara kepada penduduk yang berhak memilih di tempat-tempat strategis sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan pemungutan suara.
2. (2t Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang memuat tentang waktu dan tempat diadakannya Pemilihan Kepala Desa.
3. Masa penyampaian pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupaka.n masa tenang. (3)
4. Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan sudah harus menyampaikan surat undangan kepada para pemilih yang memuat tentang kapan dan dimana pemilih menggunakan hak pilihnya. (4)
5. Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dengan warna berbeda sesuai dengan jumlah Dusun desa setempat dan diberikan nomor urut sesuai nomor urut pada daftar pemilih tetap maupun pada daftar pemilih tetap tambahan yang sudatr disahkan. (s)
Bagian Kedua
- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2l., dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.
2. (21 Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
n
^\
- (3) Dalam pelaksanaan pemungutan suara Calon Kepala Desa yang berhak dipilih wqjib hadir di tempat pemilihan Kepala Desa.
2. (4t Dalam hal calon kepala desa yang berhak dipilih tidak dapat hadir ditempat pemungutan suara karena berhalangan bhp, maka sebagai gantinya dapat ditempafkan Pas Foto yang bersanglutan Ukuran 10R.
BAB VI - PENGUMUMAN, PEMT'ITGUTAN DAIT PENGHITUITGAIT SUARA Bagian Pertama Pengumuman Pemungutan Suara
Pasal 44

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, model, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dan diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB VI - PENGUMUMAN, PEMT'ITGUTAN DAIT PENGHITUITGAIT SUARA Bagian Pertama Pengumuman Pemungutan Suara
Pasal 45

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan panitia pemilihan.
2. (21 Dalam penyelenggaran pemilihan kepala desa jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan sesuai dengan jumlah pemilih tetap, luas wilayah, dan kondisi geografis desa yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) TPS maka Panitia Pemilihan membentuk KPPS yang bertugas sebagai penyelenggara Pemungutan Suara di TPS yang bersangkutan.
- (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
BAB VI - PENGUMUMAN, PEMT'ITGUTAN DAIT PENGHITUITGAIT SUARA Bagian Pertama Pengumuman Pemungutan Suara
Pasal 46

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempattempat lain memberikan suara di TPS khusus.
Prg€'[47
- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pada pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat.
- n
,\
- (21 Pemungutan suara dilaksanakan oleh panitia pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dengan dihadiri oleh para calon dan saksi serta masyarakat.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dan ditentukan sendiri oleh para calon untuk diajukan kepada Panitia Pemilihan.
BAB VI - PENGUMUMAN, PEMT'ITGUTAN DAIT PENGHITUITGAIT SUARA Bagian Pertama Pengumuman Pemungutan Suara
Pasal 48

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain dengan disaksikan oleh saksi dari masing-masing calon kepala desa.
2. (21 Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
BAB VI - PENGUMUMAN, PEMT'ITGUTAN DAIT PENGHITUITGAIT SUARA Bagian Pertama Pengumuman Pemungutan Suara
Pasal 49

Panitia pemilihan terdaftar di Daftar pilihnya. wajib menjamin Pemilih tetap bisa para difabel yang menggunakan hak
BAB VI - PENGUMUMAN, PEMT'ITGUTAN DAIT PENGHITUITGAIT SUARA Bagian Pertama Pengumuman Pemungutan Suara
Pasal 50

- (1) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara dimulai, panitia pemilihan melakukan kegiatan :
- a. membuka kotak suara;
- b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara dan memperlihatkan kepada para calon, saksi dan pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong;
4. dokumen dan c. mengidentifikasi jenis peralatan;dan
- d. menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
7. Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta ditandatangarri oleh saksi dari calon. (3)
n
n
BAB VI - PENGUMUMAN, PEMT'ITGUTAN DAIT PENGHITUITGAIT SUARA Bagian Pertama Pengumuman Pemungutan Suara
Pasal 51

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
2. Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih. (2t
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
4. (41 Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
BAB VI - PENGUMUMAN, PEMT'ITGUTAN DAIT PENGHITUITGAIT SUARA Bagian Pertama Pengumuman Pemungutan Suara
Pasal 52

- (1) Pemilih wajib berada di tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.
2. (21 Untuk membuktikan sahnya surat undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) yang dibawa pemilih, jika dipandang perlu Panitia Pemilihan mencocokkan narna yang bersangkutan dengan KTP atau bukti identitas diri lainnya.
- (3) Pemilih yang tidak membawa surat undangan pada saat pelaksanaan pemungutan suara, tetap dapat melakukan pemungutan suara dengan syarat yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap, dibuktikan dengan kecocokan narna yang bersangkutan dengan KTP atau bukti identitas diri lainnya.
- (4) Pemilih yang hadir menyerahkan surat undangan kepada panitia pemilihan untuk selanjutnya ditukar dengan surat suara.
- (5) Pencoblosan surat suara dilaksanakan di dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan, selanjutnya dimasukkan dalam kotak surat suara.
n
A
BAB VI - PENGUMUMAN, PEMT'ITGUTAN DAIT PENGHITUITGAIT SUARA Bagian Pertama Pengumuman Pemungutan Suara
Pasal 53

- (1) Pemilih yang telah memberikan suara diberi tanda khusus oleh panitia.
- (2) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (l), berupa tinta pada salah satu jari tangan.
BAB VI - PENGUMUMAN, PEMT'ITGUTAN DAIT PENGHITUITGAIT SUARA Bagian Pertama Pengumuman Pemungutan Suara
Pasal 54

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:
- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segl empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
BAB VI - PENGUMUMAN, PEMT'ITGUTAN DAIT PENGHITUITGAIT SUARA Bagian Pertama Pengumuman Pemungutan Suara
Pasal 55

- (1) Jumlah surat suara pemilihan calon dicetak sama dengan jumlah pemilih dan ditambah paling banyak 2,5o/o (dua koma lima perseratus) dari jumlah pemilih terdaftar.
2. (21 Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai cadangan untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak.
- (3) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat {21, dibuatkan berita acara.
Baglan Ketlga Sakst
Paral 56
- (1) Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa masingmasing Calon Kepala Desa menugaskan atau menunjuk saksi sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
n
,\
- (21 Penugasan atau penunjukan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengetahui seluruh proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- (41 Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (t) wajib mematuhi tata tertib pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (s) Ketidakhadiran saksi pada saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tidak berpengaruh terhadap keabsahan Pemilihan Kepala Desa.
- (1) Penghitungan sua.ra di TPS dilaksanakan oleh panitia pemilihan segera setelah berakhirnya pemungutan suara.
2. (21 Sebelum rapat penghitungan suara ssfagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap.
- (3) Apabila hasil penghitungan jumlah pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum mencapai sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah daftar pemilih tetap maka pelaksanaan pemungutan suara diperpanjang selama 2 (dua) jam, dengan ketentuan quorum tetap % +1 (satu per dua plus satu) dari jumlah pemilih.
4. Apabila setelah dilaksanakan perpanjangan waktu sebegaimana dimaksud pada ayat (3) dan belum memenuhi qourum, maka pelaksanaan pemilihan kepala desa dinyatakan batal dan diadakan pemilihan ulang paling lama 3O (tiga puluh) hari. (4)
5. (s) Dalam hal terjadi keadaan memaksa seperti gempa bumi, banjir, huru-hara yang dapat mengganggu jalannya proses pemilihan, maka diadakan pemilihan ulang paling lama 30 (tiga puluh) hari.
6. Apabila terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) maka pemilihan kepala desa dibatalkan dan Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan pemerintah kabupaten. (6)
n
n
BAB VI - PENGUMUMAN, PEMT'ITGUTAN DAIT PENGHITUITGAIT SUARA Bagian Pertama Pengumuman Pemungutan Suara
Pasal 58

- (1) Sebelum penghitungan suara dimaksud dalam Pasal 57 ayat menghitung : dimulai sebagaimana (1), panitia pemilihan
- a. jumlah pemilih yang berdasarkan salinan daftar memberikan suara pemilih tetap untuk TPS;
- b. jumlah pemilih dari TPS lain;
- c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
- d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
6. Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat. {21
7. Saksi calon dalam perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus membawa mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkan kepada Ketua Panitia Pemilihan. (3)
8. Proses penghitungan suara dilakukan dengan cara yang memungkinkan calon, saksi dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan dengan jelas. (4)
9. Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penghitunga.n suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon. (s)
10. Panitia Pemilihan memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak I (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara di tempat strategis. (6)
11. Berita acaxa beserta kelengfuapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasuldran dalam sampul lrtrusus yang disediatran dan dimasuld&lt;an ke dalam kotak suara yang pada bagian luar diGmpel label atau segel. 17l
12. Panitia Pemilihan menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara. (8)
n
- (9) Calon dan warga masyarakat melalui saksi calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh panitia apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak ssuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (10) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi calon atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat diterima, panitia langsung mengadakan pembetulan.
BAB VI - PENGUMUMAN, PEMT'ITGUTAN DAIT PENGHITUITGAIT SUARA Bagian Pertama Pengumuman Pemungutan Suara
Pasal 59

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari I (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
BAB VI - PENGUMUMAN, PEMT'ITGUTAN DAIT PENGHITUITGAIT SUARA Bagian Pertama Pengumuman Pemungutan Suara
Pasal 6

O
- Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang teq'amin keamanannya. ,1
Baglan Kellma
Pengawasan, Mekanlrme Pengaduan dan Penyelesalan Masalah
BAB VI - PENGUMUMAN, PEMT'ITGUTAN DAIT PENGHITUITGAIT SUARA Bagian Pertama Pengumuman Pemungutan Suara
Pasal 61

- (1) Keberatan terhadap adanya dugaan pelanggaran baik oleh panitia pemilihan maupun para calon dapat diajukan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
2. (21 Laporan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis yang berisi :
- a. nama dan alamat pelapor;
- b. waktu dan tempat kejadian pelanggaran;
- c. nama dan alamat pelanggar;
n
11
- d. nama dan alamat saksi-saksi;
- e. uraian kejadian dilengkapi bukti pendukung.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak terjadi pelanggaran.
4. (41 Berdasarkan atas pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan rapat untuk mengfuaji, menelaah, dan memveriflrasi setiap laporan permasalahan pemilihan kepala desa.
- (5) Panitia Pemilihan Kabupaten dengan memperhatikan pertimbangan dari BPD dan panitia pemilihan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 paling lambat 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
- (6) Dalam hal panitia pemilihan kabupaten memerlukan keterangan tambahan dalam melengkapi laporan permasalahan dilakukan paling lambat L4 (empat belas) hari setelah laporan diterima.
7. (71 Dalam hal laporan permasalahan yang bersifat sengketa yang mengandung unsur pidana penyelesaia.nnya diteruskan kepada aparat yang berwenang/ penegak hukum.
BAB VI - PENGUMUMAN, PEMT'ITGUTAN DAIT PENGHITUITGAIT SUARA Bagian Pertama Pengumuman Pemungutan Suara
Pasal 62

- (1) Keberatan terhadap hasil pemilihan kepala desa hanya dapat diqiukan oleh calon kepala desa kepada Panitia Pemilihan Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan.
2. (21 Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( U hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon.
- (4) Pembatalan hasil pemilihan juga dapat dilakukan melalui Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila dalam pelaksanan perhitungan suara terbukti terdapat kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada salah satu calon, maka panitia pemilihan Kabupaten dapat membatalkan hasil pemilihan dan menjadwalkan pelaksanaan pemilihan ulang paling lama 30 (tiga puluh) hari.
n
rq
- (5) Panitia Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagr pemilihan kepala desa dikenakan tindakan dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
PEITEIAPAIT, PENGESAHAN, PEIITGANGKATAIT DAN
BAB VIII
Pasal 65

- Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti oleh Bupati/Pejabat lain yang ditunjuk sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih. (1)
- Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan flasilitas pemerintatr desa untuk kepentingan sebognr calon Kepala Desa. (21
- Dalam hal Kepala Desa menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa. (3)
BAB VIII
Pasal 66

- Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti oleh Kepala Desa terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih. (1)
- Dalam hal pemberian iiin cuti tidak diberikan oleh Kepala Desa dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakd calon Kepala Desa maka yang bersangkutan telah dianggap mendapatkan ijin cuti. (2t
n
fa
- (3) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa.
- (u PNS yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- {2t Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yalrLg bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
- (3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (21 berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.
- (4) Daftar Penilaian Pelaksanaan Tugas PNS diberikan oleh instansi induknya dengan data penilaian dari Bupati sebagai atasannya yang berwenang mengangkat atau memberhentikan dalam jabatan Kepala Desa.
- Ketentuan PNS sebagaima.na dimaksud pada ayat (1), khusus untuk guru dapat mengikuti proses Pemilihan Kepala Desa dengan memperhatikan ketersediaan formasi guru di wilayahnya berdasarkan rekomendasi dari Kepala Satuan Keda Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan. (s)
- Ketentuan ijin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila PNS yang mengajukan permohonan yang dimaksud tidak sedang menjalani hukuman disiplin. (6)
Anggota POLRI/TNI yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, juga harus memenuhi semua ketentuan Peraturan POLRI/TNI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
n
n
BAB IX - MASA AIABATAN KTPALA DESA
Pasal 69

- (u Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. (21
- Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat {2) termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa. (3)
- Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, dianggap telah menjabat I (satu) periode masa jabatan. (4)
- Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya dapat diberikan tunjangan akhir masa jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan desa paling banyak 5 (lima) kali penghasilan tetap kepala desa yang besarnya menyesuaikan dengan kemampuan keuangan desa. (s)
- Besaran tunjangan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan berdasarkan lama masa keda. (6)
- Petunjuk teknis pemberian tunjangan akhir masa jabatan Kepala Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati. (71
BAB X - PEMILIIIAN I{TPALA DESA AIT?ARITAIITU MELITLUI MUSYAWARAII DESA
Pasal 7

O
Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Sebelum menyelenggarakan Musyawarah Desa, melakukan tahapan kegiatan yang meliputi:
1. BPD membentuk Panitia Pemilihan antarwaktu paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
n
n
2. Panitia Pemilihan yang dibentuk oleh BPD terdiri dari :
- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Bendahara;
- e. Seksi-Seksi sesuai kebutuhan; dan
- f. Anggota yang jumlahnya ditentukan sesuai kebutuhan.
3. Panitia Pemilihan mangajukan biaya pemilihan dengan beban APB Desa kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
4. Penjabat Kepala Desa memberikan persetujuan biaya pemilihan setelah dikonsultasikan dengan Camat paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diqjukan oleh panitia pemilihan;
5. Panitia pemilihan menyusun jadwal dan tahapan pemilihan kepala desa antarwaktu,'
6. Panitia pemilihan mengumumkan waktu dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 15 (Iima belas) hari;
7. Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangfta waktu 7 (tujuh) hari; dan
8. Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa antarwaktu paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon dengan meminta pengesahan dalam musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- b. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
1. menyelenggarakan musyawarah Desa yang dipimpin oleh Ketua BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa antarwaktu dengan teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
2. mengesahkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah d esa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
n
a\
3. Panitia Pemilihan melaksanakan pemilihan calon Kepala Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
4. Panitia Pemilihan melaporkan hasil pemilihan calon Kepala Desa kepada musyawarah Desa;
5. Panitia Pemilihan mengesahkan calon kepala desa terpilih hasil musyawarah Desa;
6. Panitia Pemilihan melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa untuk mengesahkan calon Kepala Desa terpilih dilaksanakan;
7. BPD melaporkan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
8. Bupati menerbitkan Surat Keputusan tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
9. Bupati atau pejabat yang ditunjuk melantik Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitlan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB X - PEMILIIIAN I{TPALA DESA AIT?ARITAIITU MELITLUI MUSYAWARAII DESA
Pasal 71

Dalam hal terjadi kekosongan kepala desa yang berhalangan tetap, maka Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan pemerintah kabupaten.
BAB XI - PEMBTRIIENTIAIT KEPALA DESA Baglan Kesatu Pemberhentlan Paga'l72
Pasal 74

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelatt ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
BAB XI - PEMBTRIIENTIAIT KEPALA DESA Baglan Kesatu Pemberhentlan Paga'l72
Pasal 75

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud datam Pasal 73 dan Pasal 74 diberhentikan secara definitif oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetaP.
a
a'\
BAB XI - PEMBTRIIENTIAIT KEPALA DESA Baglan Kesatu Pemberhentlan Paga'l72
Pasal 76

- Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan pasal 74 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengal&lt;tifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepata Desa sampai dengan akhir masa jabatannya. (1)
- Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nEuna bersangkutan. baik Kepala Desa yang (2t
Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal T4 dan pasal rs, sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Baglan Ketlga
Pemberhentran Kepara Desa yang Berstatus pNS
- (1) Kepala Desa yang berstatus pNS apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
2. (21 Kepala Desa yang berstatus sebagai pNS apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai pNS diberhentikan dengan hormat sebagai pNS dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
a
n
BAB XII - PIilGAITGKATAIT PEN.'ABAT KEPALA DESA Paral 79
Pasal 8

O
- (1) Dalam hal tery'adi kebirjakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
2. {21 Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari PNS Pemerintah Daerah.
- (3) PNS yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
BAB XIII - SAIYKSI Pasal 81
Pasal 82

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat sanksi berupa : Kampanye (1) dikenai
- a. peringatan tertulis apabila pelaksana terbukti melanggar larangan ltafa tertib walaupun belum teq'adi gangguan; dan Kampanye kampanye
n
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
BAB XIII - SAIYKSI Pasal 81
Pasal 83

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OO7 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB XIII - SAIYKSI Pasal 81
Pasal 84

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB XIII - SAIYKSI Pasal 81
Pasal 85

Feraturan Daeratr ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintatrkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam kmbaran Daerah I(abupaten Situbondo.
Ditetapkan di Situbondo Pada tanggal 0 7 DEC 2015
PJ. BIIPATI SITT'BOIT ITT'BOITDO,
ZAINAL MTIHTADIEN
Diundangkan di Situbondo Pada tanggal 2 5 APR 2016 SEKRETARIS DATRAII KABT'PATEN SITI'BOITDO,
SYAIFULLAH
LEMBARAN DAERAH KABT'PATTN SITT'BOITDO TAHUT 2016 NOMOR I
NOREC} PTRATURAI{ DATRAH KABI'PATEIT SITUBONDO PROVIIISI rtAWA TIMITR z 445.9l2OLd
a
n
PTITJELASAIT
ATAS
PTRATI'RAIY DAERAII KABT'PATEIT SITT'BOITDO ITOMOR 9 TAIIIIN 2015
TENTANG
TATA CARA PE}IILIIIAIT DAN PEMBERIIENTIAN KEPALA DESA
I'MUM I.
Desa adatah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di Desa maka dibentuk Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Badan Permusyawaratan Desa untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menyangkut Pemerintahan Desa.
Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa diatur kebijakan tentang pelaksanaan pemilihan Kepa1a Desa secara serentak dengan maksud menghindari hal-hal negatif dalam pelaksanaannya. Pemilihan Kepala Desa secara serentak mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampua.n biaya pemilihan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga diperlukan adanya suatu pedoman pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa yang dimulai dari mekanisme pencalonan sampai mekanisme pemberhentian Kepala Desa.
Dengan demikian untuk mewujudkan harapan tersebut di atas, maka ditetapkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagai pedoman pelaksanaan pada masing-masing Desa. t,
BAB XIII - SAIYKSI Pasal 81
Pasal 1

Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas.
A
,.
BAB XIII - SAIYKSI Pasal 81
Pasal 6

Cukup jelas.
BAB XIII - SAIYKSI Pasal 81
Pasal 7

Cukup jelas.
BAB XIII - SAIYKSI Pasal 81
Pasal 8

Cukup jelas.
BAB XIII - SAIYKSI Pasal 81
Pasal 9

Cukup jelas.
BAB XIII - SAIYKSI Pasal 81
Pasal 10

Cukup jelas.
BAB XIII - SAIYKSI Pasal 81
Pasal 11

Cukup jelas.
BAB XIII - SAIYKSI Pasal 81
Pasal 12

Cukup jelas.
BAB XIII - SAIYKSI Pasal 81
Pasal 13

Cukup jelas.
BAB XIII - SAIYKSI Pasal 81
Pasal 14

Ayat ( 1)
Yang dimaksud dengan "pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak" adalah pemilihan kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan.
Cukup jelas.
BAB XIII - SAIYKSI Pasal 81
Pasal 15

Panitia Pemilihan Kabupaten terdiri Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi terkait lain yang tugasnya berhubungan dengan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Huruf d
Yang dimaksud dengan perlengkapan lainnya adalah segala peralatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa selain yang peralatan yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan pemungutan suara yang ada di TPS.
BAB XIII - SAIYKSI Pasal 81
Pasal 16

Ayat ( 1)
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
n
Ayat (a)
Penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa diakibatkan oleh adanya bencana alam, huru-hara, bersamaan dengan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah serta kebijakan dari pemerintah yang menyebabkan tertundanya pelaksanaan pemilihan kepala desa.
Yang dimaksud dengan "tokoh masyarakat" adalah tokoh adat, tokoh agarna, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.
Panitia dengan jumlah ganjil dimaksudkan untuk menghindari jumlah suara yang sarna pada saat pengambilan keputusan melalui cara voting, perihal jumlah anggota disesuaikan dengan kondisi masing-masing desa.
a Ayat (7)
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Panitia Pemilihan yang diganti sebagai penggantinya adalah orang yang berasal dari unsur yang sama.
Ayat (1 1)
Cukup jelas.
Pasa1 17
Cukup jelas.
BAB XIII - SAIYKSI Pasal 81
Pasal 18

Biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia pemilihan kabupaten, dan biaya pelantikan.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Ayat (a)
Yang dimaksud dengan pejabat dibawahnya adalah Pejabat setingkat eselon 2 yxrgberwenang dalam bidang pemerintahan.
Cukup jelas.
a
n
Cukup jelas. Ayat (7)
Kebutuhan pada pelaksan€an pemungutan suara diantaranya untuk sewa terop, sewa kursi, sewa lampu penerangan, pembutan bilik suara, honorarium panitia pemilihan, konsumsi, alat tulis kantor, dan peralatan lainnya yang dibutuhkan di TPS.
BAB XIII - SAIYKSI Pasal 81
Pasal 19

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan adalah 6 (enam) bulan yang tidak terputus-putus dan yang dimaksud surat keterangan penduduk adalah surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh pemerintah desa dengan pengantar dari Ketua RT setempat.
Jika penduduk dimaksud warga pendatang maka 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkannya surat pindah dari daeratr asalnya.
Ayat (a)
Cukup jelas.
BAB XIII - SAIYKSI Pasal 81
Pasal 20

Cukup jelas.
BAB XIII - SAIYKSI Pasal 81
Pasal 21

Cukup jelas.
BAB XIII - SAIYKSI Pasal 81
Pasal 22

Cukup jelas.
BAB XIII - SAIYKSI Pasal 81
Pasal 23

Cukup jelas.
BAB XIII - SAIYKSI Pasal 81
Pasal 24

Cukup jelas.
BAB XIII - SAIYKSI Pasal 81
Pasal 25

Cukup jelas.
A
f\
BAB XIII - SAIYKSI Pasal 81
Pasal 26

Cukup jelas.
BAB XIII - SAIYKSI Pasal 81
Pasal 27

Cukup jelas.
BAB XIII - SAIYKSI Pasal 81
Pasal 28

Cukup jelas.
BAB XIII - SAIYKSI Pasal 81
Pasal 29

Cukup jelas.
BAB XIII - SAIYKSI Pasal 81
Pasal 30

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud "bertaqwa" adalah taat menjalankan perintah agamanya.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Yang dimaksud paling kurang 1 (satu) tahun adalah bertempat tinggal 1 (satu) tahun tanpa terputus-putus. Jika penduduk dimaksud warga pendatang maka 1 (satu) tahun terhitung sejak dikeluarkannya surat pindah dari daerah asalnya.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Hurufj
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf I
Yang dimaksud dengan 3 (tiga) kali masa jabatan adalah seseorang yang menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabata.n, baik secara berturut-turut maupun tidak.
Huruf m
Cukup jelas.
a
a\
Ayat (21
Huruf a
Surat Keterangan dari Pejabat Kabupaten dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang menanga.ni urusan kependudukan dan pencatatan sipil.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Surat Pernyataan dari pejabat yang berwenang diberikan oleh Pejabat yang menangani urusan pendidikan. Surat pernyataan diberikan jikaijazah yang bersangkutan hilang atau kena banjir atau sebab lain yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang dan/atau bukti lain yang menguatkan sebagai dasar diberikannya surat pernyataan dimaksud.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf I
Cukup jelas.
Huruf m
Yang dimaksud dengan 'Pejabat yang berwenang: adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten dalam hal ini Bupati bagr PNS, dan pimpinan BUMN/BUMD/TNr/POLRr.
BAB XIII - SAIYKSI Pasal 81
Pasal 31

Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas.
KPPS terdiri dari I (satu) orang Ketua 1 (satu) orang Sekretaris dan 3 (tiga) orErng anggota.
Yang dimaksud difabel adalah warga/penduduk yang berkebutuhan khusus yang terlahir/memiliki fisik tidak normal.
```
BAB XIII - SAIYKSI Pasal 81
Pasal 34

Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (21 Cukup jelas. Ayat (3) Ayat (a) Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49 Pasal 5O Cukup jelas. Pasal 51 Cukup jelas.
```
Pasat 52
Cukup jelas.
BAB XIII - SAIYKSI Pasal 81
Pasal 53

Cukup jelas.
BAB XIII - SAIYKSI Pasal 81
Pasal 54

Cukup jelas.
BAB XIII - SAIYKSI Pasal 81
Pasal 55

Cukup jelas.
BAB XIII - SAIYKSI Pasal 81
Pasal 56

Cukup jelas.
BAB XIII - SAIYKSI Pasal 81
Pasal 57

Cukup jelas.
BAB XIII - SAIYKSI Pasal 81
Pasal 58

Cukup jelas.
BAB XIII - SAIYKSI Pasal 81
Pasal 59

Cukup jelas.
BAB XIII - SAIYKSI Pasal 81
Pasal 60

Cukup jelas.
BAB XIII - SAIYKSI Pasal 81
Pasal 61

Cukup jelas.
BAB XIII - SAIYKSI Pasal 81
Pasal 62

Cukup jelas.
BAB XIII - SAIYKSI Pasal 81
Pasal 63

Cukup jelas.
BAB XIII - SAIYKSI Pasal 81
Pasal 64

Cukup jelas.
BAB XIII - SAIYKSI Pasal 81
Pasal 65

Cukup jelas.
n
BAB XIII - SAIYKSI Pasal 81
Pasal 66

Cukup jelas.
BAB XIII - SAIYKSI Pasal 81
Pasal 67

Cukup jelas.
BAB XIII - SAIYKSI Pasal 81
Pasal 68

Cukup jelas.
BAB XIII - SAIYKSI Pasal 81
Pasal 69

Cukup jelas.
BAB XIII - SAIYKSI Pasal 81
Pasal 7

O
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "musyawarah Desa" adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu (bukan musyawarah BPD), yaitu mulai dari penetapan calon, pemilihan calon, dan penetapan calon terpilih.
Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.
Pernyataan melanggar sumpah/janji jabatan ditetapkan
BAB XIII - SAIYKSI Pasal 81
Pasal 71

Cukup jelas. PasaJ 72 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup je1as. Huruf h dengan Keputusan Pengadilan. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (a) Cukup jelas. Pasal 73 Cukup jelas. Pasal 74 Cukup jelas. Pasal 75 Cukup jelas. Pasal 76 Cukup jelas. Pasal77 Cukup jelas. Pasal 78 Cukup jelas. Pasal 79 Cukup jelas.
BAB XIII - SAIYKSI Pasal 81
Pasal 80

Cukup jelas. Pasal 81 Cukup jelas. Pasal 82 Cukup jelas. Pasal 83 Cukup jelas. Pasal 84 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAIT DAERAH KABI'PATEN SITI'BOIVDO ITOMOR A