PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 58 Tahun 1999
Tentang SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PERAWATAN TAHANAN
Berlaku: 22 Juni 1999
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
Menetapkan bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Syarat-syarat dan Tata Cara pelaksanaan Wewenang, Tugas dan tanggung Jawab Perawatan
: Tahanan;
: 1.
- Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN WEWENANG, TUGAS DAN
: TANGGUNG JAWAB PERAWATAN TAHANAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
1. Perawatan tahanan adalah proses pelayanan tahanan yang dilaksanakan mulai dari penerimaan sampai dengan pengeluaran tahanan dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN).
2. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan dalam RUTAN/Cabang RUTAN.
3. Petugas RUTAN/cabang RUTAN adalah Petugas Pemasyarakatan yang diberi tugas untuk melakukan perawatan tahanan di RUTAN/Cabang RUTAN.
4. Menteri adalah Menteri yang lingkup, tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perawatan tahanan.
BAB II - WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB Pasal 2
Pasal 3

Pejabat yang melaksanakan perawatan tahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berwenang :
- a. melakukan penerimaan, pendaftaran, penempatan dan pengeluaran tahanan;
- b. mengatur tata tertib dan pengamanan RUTAN/Cabang RUTAN;
- c. melakukan pelayanan dan pengawasan;
- d. menjatuhkan dan memberikan hukuman disiplin bagi tahanan yang melanggar Peraturan Tata Tertib.
BAB II - WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB Pasal 2
Pasal 4

- (1) Kepala RUTAN/cabang RUTAN, kepala LAPAS/Cabang LAPAS dan pejabat yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) beserta petugas RUTAN/Cabang RUTAN, LAPAS/Cabang LAPAS dan tempat penahanan tertentu bertugas :
- a. melaksanakan program perawatan;
- b. menjaga agar tahanan tidak melarikan diri; dan
- c. membantu kelancaran proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya wajib memperhatikan :
- a. perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- b. asas praduga tak bersalah; dan
- c. asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan dan pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, terjaminnya hak tahanan untuk tetap berhubungan dengan keluarganya atau orang tertentu, serta hak-hak lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
BAB III - PERAWATAN TAHANAN
Pasal 5

- (1) Setiap penerimaan tahanan di RUTAN/Cabang RUTAN, LAPAS/Cabang LAPAS atau tempat tertentu wajib :
- a. didaftar;
- b. dilengkapi surat penahanan yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang beratanggung jawab secara yuridis atas tahanan yang bersangkutan sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
- (2) Penerimaan tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku bagi tahanan sipil.
Bagian Kedua
Pendaftaran
BAB III - PERAWATAN TAHANAN
Pasal 6

- (1) pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi :
- a. pencatatan;
- 1) surat perintah atau surat penetapan penahanan;
- 2) jati diri;
- 3) barang dan uang yang dibawa.
- b. pemeriksaan kesehatan;
- c. pembuatan pasphoto;
- d. pengambilan sidik jari; dan
- e. pembuatan Berita Acara Serah Terima Tahanan.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a harus dilakukan dalam buku register yang disediakan sesuai dengan tingkat pemeriksaannya.
Bagian Ketiga
Penempatan Pasal 7
Penempatan tahanan ditentukan berdasarkan penggolongan :
- a. umur;
- b. jenis kelamin;
- c. jenis tindak pidana;
- d. tingkat pemeriksaan perkara; atau
- e. untuk kepentingan tertentu yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.
Tata Cara penerimaan, Pendaftaran dan Penempatan
Ketentuan lebih lanjut mengenai taat cara penerimaan, pendaftaran dan penempatan tahanan di RUTAN/Cabang RUTAN, LAPAS/Cabang LAPAS dan tempat tertentu diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.
Bagian Kelima Program Perawatan
BAB III - PERAWATAN TAHANAN
Pasal 9

Perawatan tahanan meliputi perawatan jasmanai dan rohani yang dilaksanakan berdasarkan program perawatan.
BAB III - PERAWATAN TAHANAN
Pasal 10

- (1) Program perawatan bagi tahanan harus sesuai dengan bakat, minat, dan bermanfaat bagi tahanan dan masyarakat.
- (2) Program perawatan bagi tahanan dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) jamn sehari.
- (3) Program perawatan tahanan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN TAHANAN
Pasal 11

- (1) Setiap tahanan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing di dalam RUTAN/cabang RUTAN dan LAPAS/Cabang LAPAS.
- (2) Bagi tahanan dalam RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS, pelaksanaan ibadah dilakukan di dalam kamar blok masing-masing.
- (3) Dalam hal tertentu tahanan dapat melaksanakan ibadah bersama-sama di tempat ibadah yang ada dalam RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN TAHANAN
Pasal 12

- (1) Setiap RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS ditempatkan petugas pembinaan keagamaan.
- (2) Penempatan petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disesuaikan dengan keperluan tiap-tiap RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS yang berdasar atas pertimbangan Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS.
- (3) Apabila petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dari lingkungan RUTAN tidak mencukupi, maka petugas dapat didatangkan dari luar RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS yang telah mendapat persetujuan dari Departemen Agama.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN TAHANAN
Pasal 13

Sarana dan prasarana peribadatan disediakan oleh RUTAN/cabang RUTAN atau LAPAS/cabang LAPAS.
Paragraf 2
Perawatan Jasmani dan Rohani
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN TAHANAN
Pasal 14

Setiap tahanan berhak mendapatkan perawatan rohani dan perawatan jasmani.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN TAHANAN
Pasal 15

- (1) Perawatan rohani dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan rohani kepada tahanan.
- (2) Penyuluhan rohani sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berupa ceramah, penyuluhan dan pendidikan agama.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN TAHANAN
Pasal 16

- (1) Perawatan jasmani dilaksanakan dengan memberikan kegiatan olah raga.
- (2) Kegiatan olah raga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa olah raga perorangan, permainan dan sejenisnya yang bertujuan untuk menjaga atau meningkatkan kesehatan dan kesegaran fisik.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN TAHANAN
Pasal 17

Jadwal dan materi perawatan rohani dan perawatan jasmani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 ditetapkan oleh Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/cabang LAPAS secara berkala sesuai dengan keperluan.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN TAHANAN
Pasal 18

Sarana dan prasarana perawatan rohani dan jasmani disediakan oleh RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/cabang LAPAS.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN TAHANAN
Pasal 19

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan pasal 16 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.
Pendidikan dan Pengajaran
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN TAHANAN
Pasal 20

- (1) Bagi tahanan dapat diberikan kesempatan mengikuti pendidikan dan pengajaran.
- (2) Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran bagi tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
- a. penyuluhan hukum;
- b. kesadaran berbangsa dan bernegara; dan
- c. lainnya sesuai dengan program perawatan tahanan.
Paragraf 4
Pelayanan Kesehatan dan makanan
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN TAHANAN
Pasal 21

- (1) Setiap tahanan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.
- (2) Pada setiap RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan ditempatkan sekurang-kurangnya seorang dokter dan tenaga kesehatan lainnya.
- (3) Dalam hal RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS belum ada tenaga dokter atau tenaga kesehatan lainnya, maka pelayanan kesehatan dapat minta bantuan kepada rumah sakit atau Puskesmas terdekat.
- 11 -
- (1) Pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/cabang LAPAS.
- (2) Dalam hal dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhalangan, maka pelayanan kesehatan tertentu dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan lainnya.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN TAHANAN
Pasal 23

- (1) Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan.
- (2) Dalam hal ada keluhan mengenai kesehatan, maka dokter atau tenaga kesehatan RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS wajib melakukan pemeriksaan terhadap tahanan.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditemukan adanya penyakit menular atau yang membahayakan, maka tahanan tersebut wajib dirawat secara khusus.
- (4) Perawatan secara khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN TAHANAN
Pasal 24

- (1) Dalam hal tahanan yang sakit memerlukan perawatan lebih lanjut, maka dokter atau tenaga kesehatan RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS memberikan rekomendasi kepada Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS agar pelayanan kesehatan dilakukan di rumah sakit di luar RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS.
- 12 - ayat (1) harus mendapat izin dari instansi yang menahan dan kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS.
- (3) Dalam hal keadaan darurat, Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS dapat mengirim tahanan yang sakit ke rumah sakit tanpa izin instansi yang menahan terlebih dahulu.
- (4) Dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, petugas pemasyarakatan memberitahukan pengiriman tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kepada instansi yang menahan.
- (5) Tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang dibawa dan dirawat di rumah sakit harus dikawal oleh petugas kepolisian.
- (6) Biaya perawatan kesehatan di rumah sakit dibebankan kepada Negara.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN TAHANAN
Pasal 25

- (1) Dalam hal ada tahanan yang meninggal dunia karena sakit, maka Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS segera memberitahukan kepada pejabat instansi yang menahan dan keluarga tahanan yang meninggal, kemudian dimintakan surat keterangan kematian dari dokter serta dibuatkan berita acara.
- (2) Apabila penyebab meninggalnya tidak wajar, maka Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS segera melapor kepada kepolisian setempat guna penyelidikan dan penyelesaian visum et repertum dari dokter yang berwenang dan memberitahukan kepada pejabat instansi yang menahan serta keluarga dari tahanan yang meninggal.
- (1) Jenazah tahanan yang tidak diambil keluarganya dalam waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak meninggal dunia, dan telah diberitahukan secara layak kepada keluarga atau ahli warisnya, maka penguburannya dilaksanakan oleh RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS dengan dibuatkan berita acara.
- (2) Pengurusan jenazah dan pemakamannya harus diselenggarakan secara layak menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.
- (3) Segala biaya pemakaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditanggung oleh negara.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN TAHANAN
Pasal 27

- (1) Barang-barang milik tahanan yang meninggal dunia, harus segera diserahkan kepada keluarga atau ahli warisnya dengan dibuatkan Berita Acara Penyerahan.
- (2) Apabila barang-barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan tidak ada yang menerima, maka barang tersebut menjadi milik negara atau dimusnahkan.
- (3) Dalam hal barang-barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengandung bibit penyakit yang berbahaya, segera dimusnahkan.dengan dibuat berita acara.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN TAHANAN
Pasal 28

- (1) Setiap tahanan berhak mendapatkan makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tahanan warga negara asing, diberikan makanan yang sama seperti
- 14 -
tahanan yang lainnya, kecuali atas petunjuk dokter dapat diberikan makanan jenis lain sesuai dengan kebiasaan di negaranya yang harganya tidak melampaui harga makanan seorang sehari.
- (3) Setiap tahanan yang sakit, hamil, atau menyusui berhak mendapat makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
- (4) Anak dari tahanan wanita yang dibawa ke dalam RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS diberi makanan dan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun.
- (5) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) telah berumur 2 (dua) tahun harus diserahkan kepada bapak atau sanak keluarganya, atau pihak lain atas persetujuan ibunya.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN TAHANAN
Pasal 29

- (1) Petugas RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS yang mengelola makanan bertanggung jawab atas :
- a. kebersihan makanan dan dipenuhinya syarat-syarat kesehatan makanan dan gizi;
- b. pengadaan, penyimpanan, dan penyiapan makanan; dan
- c. pemeliharaan peralatan makanan dan peralatan masak.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan makanan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.
- 15 -
- (1) Setiap tahanan dapat menerima makanan dan atau minuman dari keluarganya atau pihak lain setelah mendapat izin dari petugas Satuan Pengamanan RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS.
- (2) Makanan dan atau minuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum diserahkan kepada tahanan, harus diperiksa terlebih dahulu oleh Petugas.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN TAHANAN
Pasal 31

Setiap tahanan yang berpuasa diberikan makanan dan atau minuman tambahan.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN TAHANAN
Pasal 32

Setiap orang dilarang memberikan makanan dan atau minuman kepada tahanan yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, keamanan dan ketertiban.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN TAHANAN
Pasal 33

Mutu dan jumlah bahan makanan untuk kebutuhan tahanan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Paragraf 5
Keluhan
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN TAHANAN
Pasal 34

- (1) Setiap tahanan berhak menyampaikan keluhan tentang perlakuan pelayanan petugas atau sesama tahanan kepada Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau Kepala LAPAS/Cabang LAPAS.
- (2) Keluhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan apabila perlakuan tersebut benar-benar dirasakan dapat mengganggu dalam mengikuti program-program perawatan, pelayanan, keamanan, dan ketertiban.
- (3) Keluhan dapat disampaikan secara lisan atau tertulis dengan tetap memperhatikan tata tertib RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian dan penyelesaian keluhan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.
Paragraf 6
Bahan Bacaan dan Siaran Media Massa
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN TAHANAN
Pasal 35

- (1) Setiap RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS menyediakan bahan bacaan atau media massa lainnya.
- (2) Bahan bacaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus sesuai dengan program perawatan tahanan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jadwal pelayanan dan tata cara peminjaman bahan bacaan ditetapkan oleh Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN TAHANAN
Pasal 36

Dalam hal tahanan membawa sendiri atau memperoleh dari orang lain bahan bacaan atau media massa elektronika, harus mendapat izin terlebih dahulu dari Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS.
Paragraf 7
Kunjungan
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN TAHANAN
Pasal 37

- (1) Setiap tahanan berhak menerima kunjungan dari :
- a. keluarga dan atau sahabat;
- b. dokter pribadi;
- c. rohaniwan;
- d. penasihat hukum;
- e. guru; dan
- f. pengurus dan atau anggota organisasi sosial kemasyarakatan.
- (2) Kunjungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dicatat dalam daftar kunjungan.
- (3) Setiap pengunjung harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang menahan.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN TAHANAN
Pasal 38

- (1) Setiap RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS menyediakan sekurang-kurangnya (1) satu ruangan untuk menerima
- 18 - kunjungan.
- (2) Dalam ruangan kunjungan untuk pensihat hukum, disediakan alat tulis dan pembicaraan mereka tidak boleh didengar siapapun, tetapi harus diawasi oleh Petugas.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN TAHANAN
Pasal 39

Petugas jaga tahanan berwenang :
- a. memeriksa dan meneliti surat izin kunjungan dari pejabat yang berwenang menahan; dan
- b. memeriksa dan atau menggeledah pengunjung termasuk barang-barang bawaannya.
- (2) Dalam hal ditemukan surat izin atau surat keterangan palsu atau adanya barang-barang bawaan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pengunjung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh mengunjungi tahanan, serta diproses lebih lanjut oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN TAHANAN
Pasal 40

Penyidik, penuntut umum, hakim, dan pejabat terkait lainnya, karena jabatannya dapat mengunjungi tahanan dalam daerah hukumnya dengan menunjukkan surat tugas.
Paragraf 8
Hak-hak Lain Pasal 41
- 19 - sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.
Bagian Kedua
Kewajiban Tahanan Pasal 42
Tahanan wajib :
- a. mengikuti program perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dan Pasal 10;
- b. mengikuti bimbingan dan pendidikan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing; dan
- c. mematuhi tata tertib RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS selama mengikuti program perawatan.
BAB V - KEAMANAN DAN KETERTIBAN Pasal 43
Pasal 44

- (1) Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan humuman disiplin terhadap tahanan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan RUTAN/Cabang RUTAN
- 20 -
atau LAPAS/Cabang LAPAS yang dipimpinnya.
- (2) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
- a. tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari; dan
- b. menunda atau meniadakan hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila tahanan yang bersangkutan mengulangi kembali pelanggaran tata tertib RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS, maka dapat dikenakan tutupan sunyi selama 2 x 6 (dua kali enam) hari.
BAB V - KEAMANAN DAN KETERTIBAN Pasal 43
Pasal 45

Tahanan dapat dikeluarkan sementara dari RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS untuk keperluan :
- a. rekonstruksi;
- b. penyerahan berkas perkara dan barang bukti;
- c. persidangan;
- d. perawatan kesehatan; dan
- e. Hal-hal luar biasa atas ijin dari pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis.
BAB V - KEAMANAN DAN KETERTIBAN Pasal 43
Pasal 46

Tahanan dapat dipindahkan dari RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS ke RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS lain dengan alasan untuk kepentingan :
- a. keamanan dan ketertiban; atau
- b. pemeriksaan perkara di wilayah Pengadilan lain.
BAB V - KEAMANAN DAN KETERTIBAN Pasal 43
Pasal 47

Ketentuan mengenai keamanan dan ketertiban RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.
BAB VI - BERAKHIRNYA MASA PERAWATAN TAHANAN
Pasal 48

- (1) Perawatan tahanan berakhir karena :
- a. adanya putusan hakim yang membebaskan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;
- b. adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan terhadap terdakwa telah dieksekusi untuk menjalani pidana di LAPAS;
- c. masa penahanan atau perpanjangan penahanannya telah habis; atau
- d. meninggal dunia.
- (2) Tahanan yang telah berakhir masa perawatannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib :
- a. dikeluarkan dari RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS;
- b. dicatat dalam buku register; dan
- c. diambil sidik jarinya.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b meliputi :
- a. putusan hakim yang membebaskan atau melepaskan terdakwa,
- 22 - putusan hakim yang menjatuhkan pidana, dan terdakwa diperintahkan menjalani pidana, keputusan Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS yang membebaskan terdakwa atau surat keterangan kematian yang dibuat oleh dokter;
- b. jati diri; dan
- c. berita acara.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 49

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang, tugas, dan tanggung jawab perawatan tahanan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 50

Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 1999 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MULADI
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup jelas
Cukup jelas
Yang dimaksud dengan "tempat tertentu" adalah Karantina Imigrasi, tempat tahanan yang ada dilingkungan Kepolisian, Kejaksaan, serta Bea dan Cukai, dan lain-lain tempat yang dipergunakan sebagai tempat penahanan yang belum ditetapkan sebagai Cabang RUTAN.
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup jelas
Yang dimaksud dengan "tingkat pemeriksaan" adalah tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan banding dan kasasi.
PENJELASAN
Pasal 7

Yang dimaksud dengan "kepentingan tertentu" adalah yang berhubungan dengan keperluan penanganan secara khusus, misalnya terhadap pemakai narkotik, tahanan yang diperkirakan mempunyai kelainan jiwa, tahanan kebangsaan asing dan lain-lain yang memerlukan penanganan secara khusus.
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9

Yang dimaksud dengan program perawatan adalah rencana kegiatan pembinaan tahanan sebagai upaya untuk memperlancar proses pemeriksaan dalam semua tingkat pemeriksaan dan untuk mempersiapkan pembinaan lebih lanjut di LAPAS apabila tahanan yang bersangkutan menjalani pidana di LAPAS.
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11

Cukup jelas
Cukup jelas
Yang dimaksud dengan hal tertentu adalah ibadah yang dilakukan secara bersama seperti: kebaktian, sholat Jum'at, sholat tarawih dan ibadah hari raya agama, misalnya: Sholat Idul Fitri, Natal dan sebagainya.
PENJELASAN
Pasal 12

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 13

Yang dimaksud dengan "sarana dan prasarana peribadatan" adalah tempat dan peralatan ibadah.
PENJELASAN
Pasal 14

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 15

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 16

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 17

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 18

Yang dimaksud dengan "sarana dan prasarana perawatan rohani" adalah perlengkapan baik berupa tempat maupun buku-buku keagamaan serta bacaan yang dapat di pergunakan untuk pembinaan moral atau akhlak.
Yang dimaksud dengan "sarana dan prasarana perawatan jasmani" adalah tempat dan alat olah raga.
PENJELASAN
Pasal 19

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 20

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 21

Cukup jelas
Yang dimaksud dengan "tenaga kesehatan lainnya" antara lain perawat atau bidan.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 22

Cukup jelas
Yang dimaksud dengan "pelayanan kesehatan tertentu" adalah pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PENJELASAN
Pasal 23

Cukup jelas
Cukup jelas
Yang dimaksud dengan "dirawat secara khusus" adalah dengan menempatkan ditempat tertentu untuk mencegah penularan kepada tahanan yang lain atau menempatkan di rumah sakit dengan suatu pengawalan oleh petugas kepolisian.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 24

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 25

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 26

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 27

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 28

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
penempatan anak tahanan wanita di RUTAN atau LAPAS sampai mencapai umur 2 tahun dimaksudkan adalah agar anak yang bersangkutan kepentingannya terlindungi karena pada umur tersebut ia benar-benar membutuhkan kasih sayang ibunya.
PENJELASAN
Pasal 29

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 30

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 31

Yang dimaksud dengan "berpuasa" adalah puasa yang hukumnya wajib dalam agama.
PENJELASAN
Pasal 32

Yang dimaksud dengan "makan dan minum yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, keamanan dan ketertiban" adalah makanan yang sudah lampau waktu, mengandung penyakit atau beracun, minuman keras serta obat-obat yang terlarang.
PENJELASAN
Pasal 33

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah peraturan yang ditetapkan oleh Menteri yang bidang tugasnya meliputi bidang kesehatan.
PENJELASAN
Pasal 34

Cukup jelas
Yang dimaksud dengan "keluhan yang dapat mengganggu" adalah termasuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan haknya sebagai tahanan.
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 35

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 36

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 37

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 38

Cukup jelas
Ruangan kunjungan tempat penasihat hukum dapat juga digunakan oleh pejabat penyidik dan penuntut umum yang memerlukan penyidikan/pemeriksaan tambahan.
PENJELASAN
Pasal 39

Cukup jelas
Yang dimaksud dengan "diproses lebih lanjut" adalah dilakukan penyidikan dan pemeriksaan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pengunjung yang bersangkutan berdasarkan KUHAP.
PENJELASAN
Pasal 40

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 41

Yang dimaksud dengan hak politik adalah hak untuk memilih, sedangkan yang dimaksud hak keperdataan adalah umpamanya hak menerima warisan, menjadi wali dalam perkawinan dan lain-lain.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 42

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 43

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 44

Cukup jelas
Yang dimaksud dengan "meniadakan hak tertentu" adalah misalnya menerima kunjungan keluarga atau orang tertentu.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 45

Yang dimaksud dengan "hal-hal luar biasa" adalah umpamanya, menengok keluarga yang sakit keras atau meninggal, menjadi wali dalam upacara pernikahan, pembagian warisan dan lain-lain yang mengharuskan tahanan yang bersangkutan untuk hadir.
PENJELASAN
Pasal 46

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 47

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 48

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 49

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 50

Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3858