PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG PEMERINTAH Nomor 10 Tahun 1959
Tentang PENAMBAHAN BEA BALIK NAMA
Berlaku: 26 September 1959
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa berhubung dengan keadaan keuangan Negara dewasa ini dianggap perlu untuk menaikkan bea balik nama sebagaimana tercantum dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) dari Ordonansi Bea Balik Nama 1924 (Staatsblad 1924 No.291) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Staatsblad 1949 No. 48;
- b. bahwa karena keadaan yang memaksa perubahan tersebut perlu segera diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang;
Mengingat : pasal 23 ayat (2) juncto pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar,
Mendengar
:
Menteri Keuangan;
MEMUTUSKAN: ________________
Menetapkan :
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PENAMBAHAN BEA BALIK NAMA SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM PASAL 6 AYAT (1) DAN (2) ORDONANSI BEA BALIK NAMA (STAATSBLAD 1924 NO. 291).
N/A
Pasal 6

dan (2) diubah sebagai berikut :
- "(1) Pajak berjumlah 10% dihitung dari jumlah yang ditentukan berdasarakan pasal 7.
- (2) Mengenai pemasukan dalam perseroan atau perkumpulan yang berkedudukan di Indonesia, yang modalnya seluruhnya atau sebagian terbagi dalam saham-saham, yang dilakukan sebagai penyetoran atas saham-saham demikian, maka biaya dikurangi sampai 7 1/2 %"
N/A
Pasal 2

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan untuk pertama kali dilakukan terhadap pengenaan bea balik nama tahun 1960.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 September 1959. Menteri Muda Kehakiman,
SAHARDJO.
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 103;
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Bogor pada tanggal 26 September 1959. Presiden Republik Indonesia,
SOEKARNO.