PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 6 Tahun 2012
Tentang PENANAMAN MODAL
Berlaku: 6 TAHUN 2012
N/A
Preamble

Menimbang dengan mendasarkan pada prinsip keadilan kepastian hukum
- a. bahwa penanaman modal diselengarakan dan kemudahan dalam memberikan pelayanan; .
- b. bahwa berdasarkan ketentuari· dala:m Pasal 30 ayat (6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menyebutkan bahwa penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya dalam satu Kabupaten/Kota menjadi urusan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada · huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
- Mengingat Indonesia Tahun 1945;
- \ 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang i Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaim~a telah diubah dengan Undang-Undang Nomor ! 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indon~sia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran I Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok AgrariaJ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahuri 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan jLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274); '
5. Undang-Undang Nomor 25 Tah4n 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara ~epublik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambah~ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 ten tang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Repu blik Indonesia'Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indontsia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawascin Penyelenggaraan I Pemerintahan Daerah (Lembarani Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Kewenangan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan! Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 ten tang Dekonsentrasi dan Togas Pemb~tuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun i 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
20. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
21. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
22. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
23. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentarig Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007;
24. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di. Bidang Penanaman Modal;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2010 ten tang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 3/E ). ·
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
dan
BUPATI BANGKALAN
MEMUTUSKAN. : .
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL
BAB IV - Pasal 4
Pasal 17

Pelayanan dan fasilitasi untuk . mendapatkan Izin U saha dan Perizinan dan/atau . Non Perizirian penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan perizinan terpadu.
Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan pemberian kemudahan kepada Penanam Modal yang menanamkan modalnya di Daerah.
BAB IV - Pasal 4
Pasal 19

Tata cara pemberian insentif dan pe~berian kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal i 18 adalah sebagai berikut: ·
- a. adanya pengajuan permohonan dari ~enanam modal yang memenuhi kriteria;
- b. atas permohonan tersebut Kepala Daerah menugaskan kepada Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu untuk melakukan penelitian dan evaluasi, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi Kepala Daerah;
- c. Kepala Daerah memberikan atau Il?-enolak pemberian insentif dan pemberian kemudah~ kepada penanam modal.
Pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat kepada penanam modal sekurang› kurangnya memenuhi salah satu dari kriteria:
- a. memberikan konstribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. termasuk skala prioritas tinggi;
- h. termasuk pembangunan infrastruktur;
- i. melakukan alih teknologi;
- J. melakukan industri pionir;
- k. berada di -daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
1. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan . . movas1;
- m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi; atau
- n. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.
BAB IV - Pasal 4
Pasal 21

•
- (1) Pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal kepada penanam modal ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat badan .usaha penanaman modal, jenis usaha, atau kegiatan penanaman. modal, . bentuk, jangka waktu, serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.
BAB IV - Pasal 4
Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan daerah yang dilaksanakan sesua.i dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerali me:rijamin kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal yang menanamkan modal di daerah.
Penilaian pemberian insentif dan pemberian kemudahan didasarkan pada pengukuran salah satu kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
Bagian Keempat . Jenis U saha atau Kegiatan PenaJ¥lffian Modal yang Diprioritaskan Memptrroleh Insentif dan Kemudahan Pasal 24
- (1) Jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan adalah jenis usaha dengan mo~al paling sedikit RpS.000.000.000 (lima milyar rupiah;).
- (2) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
Bagian Kelima Bentuk Insentif dan Kemudahan yang Diberikan Pasal 25
!
Pemberian insentif dan kemudahan penaµaman modal dapat berupa: :
- a. insentif dalam bentuk:
1. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
2. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
3. pemberian dana stimulan; dan/ atau
4. pemberian bantuan modal.
- b. pemberian kemudahan dalam bentuk:
1. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
2. penyediaan lahan atau lokasi;
3. pemberian bantuan teknis; dan/atau
4. percepatan pemberian perizinan;
5. penyediaan sarana dan prasarana.
BAB XIII - KERJASAMA PENANAMAN MODAL Bagian Kesatu Kerjasama Regional Pasal 28
Pasal 29

Pemerintah Daerah dapat melaksanakan, l mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal.
PENGENDALIAN PELAKSANAAN
BAB XVII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 33

Pembinaan, pengendalian, . dan . pengawasan Penanaman Modal dilakukan oleh Kepala Daerah. ·· ·
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XIX - KETENTUAN PENUTUP Pasal 35
Pasal 36

Peraturan Daerah mt mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.
Ditetapkan di Bangkalan pada t ,62::!,:::R::j~ mber 2012
Diundangkan di Bangkalan pada tanggal 31 Desember 2012 ---
SEKRET ~-15&gt;' PATEN BANGKALAN ~-· 8
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2012 NOMOR 3/E.
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Bahwa penanaman niodal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah, dan penciptaan lapangan kerja guna meningk~tkan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu adanya kepastian hukum dan kemudahan pelayanan dalam rangka peningkatan penanaman mbdal di daerah.
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, j menyebutkan bahwa penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya dalam satu Kabupaten/Kota menjadi urusan Pemerintah Kabupten/kota.
Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang diatas memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah uptuk mengatur clan merencanakan penanaman modal didaerahnya lguna meningkatkan pembangunan di daerah. I
Pemerintah Daerah harus memberikan kemudahan dan pelayanan yang baik agar dapat menarik minat penanam modal ke Daerah, untuk itu per1u payung hukum berupa Peraturan Daerah bagi Pemenntah Daerah untuk mengatur Penanaman Modal di J?aerah sehingga ada kepastian hukum bagi investor untuk menginvesta\_sikan modalnya ke Daerah.
PENJELASAN
Pasal 2

## Ayat (1)

## huruf ayang dimaksud dengan "asas kepastlan hukum" ada1ah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan · sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tidakan dalam bidang penanaman modal.•## huruf byang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah asas yang terbuka tethadap hak masyaiakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.## huruf cyang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan .kepada . masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertirtggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.## huruf dyang dimaksud dengan "asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Daerah/ Negara" adalah asas perlakuan pelayanan non diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam daerah/negeri dan penanam modal luar daerah/asing maupun antara penanam modal dari satu daerah/ negara asing dan penanam modal dari daerah/negara asing lainnya.## huruf eyang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahany~ untuk mewujudkn kesejahteraan rakyat.## huruf fyang dimaksud dengan "asas efisiensi perkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan !penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berke~dilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang [adil, kondusif, dan ! berdaya saing.## huruf gyang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah asas yang secara terencana mengupayakan [ berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan clan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.## hurufhyang dimaksud dengan "asas berwa\1/asan lingkungan" adalah asas penanaman modal yang dilaikukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan ! perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.## hurufiyang dimaksud dengan "asas kemanqirian" adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi daerah dengan tidak menutup diri pada masuknya . · modal as1ng demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.•yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan dan adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam huruf j kesatuan ekonomi daerah" kesatuan ekonomi daerah.
PENJELASAN
Pasal 20

Huruf j

Yang dimaksud dengan "industri pionir" Jdaiah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai · tam bah dan ekstemalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonotnian daerah.
PENJELASAN
Pasal 23 Cukupjelas Pasal 24 Cukupjelas Pasal 25 Cukupjelas Pasal 26 Cukupjelas Pasal 27 Cukupjelas Pasal 28 Cukupjelas Pasal 29 Cukupjelas Pasal 30 Cukupjelas Pasal 31 Cukupjelas Pasal 32 Cukupjelas Pasal 33 Cukupjelas Pasal 34 Cukupjelas Pasal 35 Cukupjelas

## TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 03.