UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 7 Tahun 1958
Tentang PENGGANTIAN PERATURAN TENTANG BINTANG GERILYA SEBAGAI TERMAKSUD DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO. 8 TAHUN 1949
Berlaku: 22 Desember 1958
N/A
Preamble

Mengingat
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1958 TENTANG
PENGGANTIAN PERATURAN TENTANG BINTANG GERILYA SEBAGAI TERMAKSUD DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO. 8 TAHUN 1949
Presiden Republik Indonesia,
- Menimbang : 1.
- Bahwa Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1949 yang ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 22 September 1949 perlu tetap dipertahankan agar supaya pemberian Bintang Gerilya dapat dilangsungkan oleh Pemerintah.
2. Bahwa perlu diadakan perubahan dan tambahan dalam Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1949 tersebut di atas agar supaya pemberian Bintang Gerilya dapat diperluas dan pula sesuai dengan sistim pemberian tanda kehormatan/penghargaan untuk anggota Angkatan Perang yang sekarang berlaku;
3. Bahwa untuk maksud tersebut sub 2 perlu dikeluarkan peraturan baru yang menggantikan Peraturan Pemerintah tersebut di atas;
4. Bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan baru tersebut sub 3 perlu segera ditetapkan;
- a. Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1949;
- b. Undang-undang No.65 tahun 1958 (Lembaran Negara 1958 No. 116) tentang Tanda-tanda Kehormatan Bintang Saksi dan Bintang Darma;
- c. Undang-undang No.70 tahun 1958 (Lembaran Negara 1958 No. 124) tentang Tanda-tanda Penghargaan khusus militer;
Mengingat pula :
Pasal-pasal 87, 96 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
Mendengar
:
Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 16 Desember 1958.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
Undang-undang Darurat tentang penggantian peraturan tentang Bintang Gerilya sebagai termaktub dalam Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1949.
Pasal I.
Peraturan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1949 yang ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 22 September 1949 tentang mengadakan Bintang Gerilya sebagai tanda jasa, diganti dengan perubahan-perubahan sehingga berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 1

.
Kepada setiap warga-negara Indonesia, yang berjuang dan berbakti kepada tanah air dan bangsa selama agresi Belanda ke-I dan ke-II dengan menunjukkan keberanian, kebijaksanaan dan kesetiaan yang luar biasa, dengan tidak ## BAB II
PEMBERIAN
N/A
Pasal 3

.
Bintang Gerilya dianugerahkan oleh Presiden/Panglima Tertinggi berdasarkan usul dari Menteri Pertahanan.
N/A
Pasal 4

.
Tiap pemberian Bintang Gerilya disertai dengan penyerahan suatu piagam menurut bentuk seperti dilukiskan dalam lampiran.
N/A
Pasal 5

.
Penyerahan Bintang Gerilya dilakukan dengan upacara militer menurut ketentuan Menteri Pertahanan.
N/A
Pasal 6

.
Tata-cara pengusulan dan pemberian Bintang Gerilya ditetapkan oleh Menteri Pertahanan.
N/A
Pasal 7

.
Pelaksanaan penyerahan Bintang Gerilya dilakukan oleh Menteri Pertahanan atau oleh pejabat-pejabat yang ditunjuknya.
BAB III - URUTAN TINGKATAN
Pasal 8

.
Tingkatan Bintang Gerilya adalah diantara Satyalancana Bhakti dan Bintang Darma.
BAB IV
Pasal 9

.
Dengan Bab VII Undang-undang No.65 tahun 1958 (Lembaran Negara 195 8 No. 116) tentang Pemberian Tanda-tanda Kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Darma.
BAB V
Pasal 10

.
Hak atas Bintang Gerilya dicabut apabila yang menerima :
- a. Dengan putusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi, dikenakan hukuman berupa dikeluarkan dari dinas ketentaraan dengan atau tidak dengan pencabutan hak untuk masuk dalam dinas angkatan bersenjata;
- b. Dengan putusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi, dikenakan hukuman karena sesuatu kejadian terhadap keamanan negara atau karena desersi;
- c. Dengan keputusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi, dikenakan hukuman penjara yang lamanya lebih dari satu tahun, atau dikenakan macam hukuman yang lebih berat.
- d. Diberhentikan dari dinas ketentaraan tidak dengan hormat;
- e. Memasuki dinas angkatan perang negara asing dengan tidak mendapat ijin dahulu dari Pemerintah Republik Indonesia.
BAB VI - KETENTUAN KHUSUS
Pasal 11

.
Dengan menyimpang dari ketentuan-ketentuan di atas, Presiden/Panglima Tertinggi dapat memberikan anugerah Bintang Gerilya kepada warganegara asing terkemuka sebagai penghormatan Republik Indonesia atas jasa-jasanya untuk perjuangan negaranya masing-masing.
BAB VII
Pasal 12

.
Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri Pertahanan.
BAB VII
Pasal 13

.
Undang-undang Darurat ini dapat disebut Undang-undang Darurat tentang Bintang Gerilya.
Diundangkan pada tanggal 22 Desember 1958.
Menteri Kehakiman, ttd.
G.A. MAENGKOM
Pasal II.
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 1958 Presiden Republik Indonesia, ttd.
SOEKARNO
Menteri Pertahanan, ttd.
DJUANDA
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Pemerintah berpendapat, bahwa Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1949 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta tanggal 22 September 1949, masih perlu tetap dipertahankan, dan oleh karena itu perlu segera dikeluarkan Undang-undang Darurat ini agar supaya pemberian Bintang Gerilya dapat dilangsungkan.
Pemerintah bermaksud pula, agar supaya pemberian Bintang Gerilya dapat diperluas kepada pejabat-pejabat negara asing yang datang berkunjung ke Indonesia, sebagai pemberian anugerah secara timbal-balik dan sebagai penghormatan Republik Indonesia atas jasa-jasa untuk perjuangan negaranya masing-masing.
Adapun perubahan-perubahan lainnya diadakan untuk menyesuaikan peraturan tentang Bintang Gerilya ini dengan ketentuan dalam Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia (1950) dan Undang-undang No.65 tahun 1958 dan Undang-undang No.70 tahun 1958.