UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TENTANG Tahun 2023
Tentang PERUBAHAN UNDANG-UNDANG TENTANG POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DAERAH 1956
Berlaku: 4 Pebruari 1957
N/A
Preamble

Menimbang
: 1. bahwa
perlu mengubah ketentuan dalam Pasal 8 Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956 untuk memungkinkan seorang penduduk Kotapraja yang dilingkari oleh suatu Daerah Swatantra tingkat ke II lainnya, menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Daerah Swatantra itu;
- 2.bahwa berhubung dengan keadaan yang mendesak perubahan tersebut perlu segera diadakan;
Mengingat
:
Pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Mendengar
:
Dewan Menteri dalam Rapatnya yang ke 53 pada tanggal 15 Januari 1957;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG TENTANG POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DAERAH 1956 (UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1957).
N/A
Pasal 8

sub b Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 6) diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
- b. bertempat tinggal pokok dalam wilayah yang bersangkutan sedikitnya enam bulan yang terakhir, atau bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Swatantra tingkat ke II, dapat juga bertempat tinggal pokok sedikitnya enam bulan yang terakhir dalam Kotapraja yang dilingkari oleh daerah Swatantra tingkat ke II tersebut;
N/A
Pasal 2

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahinya memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Januari 1957. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO
MENTERI DALAM NEGERI, ttd SUNARJO
Diundangkan pada tanggal 4 Pebruari 1957. MENTERI KEHAKIMAN a. i., ttd SUNARJO
LEMBARAN NEGARA NOMOR 9 TAHUN 1957