UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TENTANG Tahun 1959
Tentang No Description
Berlaku: 2 TAHUN 1959
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR2TAHUN1970 TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN PRESIDEN NO. 2 TAHUN 1959 TENTANG LARANGAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK BAGI PEJABAT NEGERI WARGANEGARAREPUBLIKINDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.
- bahwa berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XIX/MPRS/1966 perlu mencabut Peraturan Presiden No. 2 tahun 1959 tentang Larangan Keanggotaan Partai Politik bagi Pejabat Negeri Warga Negara Republik Indonesia;
- Pasal 5 ayat (1) jo. pasal 20 ayat (1) jo. pasal 21 ayat (1) dan pasal
1. 28 Undang-undang Dasar 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XIX/MPRS/1966 jo. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXXIX/MPRS/1968 jo. Keputusan Pimpinan MPRS No. 274/B/1968;
3. Undang-undang No. 18 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 263);
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
- UNDANG-UNDANG TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PRESIDEN NO. 2 TAHUN 1959 TENTANG LARANGAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK BAGI PEJABAT NEGERI WARGANEGARA REPUBLIK INDONESIA.
Diundangkan di Jakarta.
pada tanggal 11 Pebruari 1970.
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ALAMSJAH.
Mayor Jenderal TNI.
N/A
Pasal 1

.
Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Presiden No. 2 tahun 1959 tentang Larangan Keanggotaan Partai Politik Pejabat Negeri Warga Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara tahun 1959 No. 82).
N/A
Pasal 2

.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam LembaranNegara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 11 Pebruari 1970. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SOEHARTO.
Jenderal TNI.