Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 23 Tahun 2000
N/A
Preamble

Mengingat
BUPATI LEBAK PROVINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LEBAK,
Menimbang : a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang perlu di jaga dan dipertahankan keberadaannya dan memberikan kesejahteraan masyarakat di Daerah;
- b. bahwa semakin meningkatnya pertambahan penduduk, perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan yang berpengaruh terhadap daya dukung guna menjamin kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan di Daerah;
- c. bahwa Pemerintah Daerah dalam rangka melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan perlu payung hukum dalam pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
4. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012....
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun....
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014.....
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK dan
BUPATI LEBAK
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.
BAB I
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian.
5. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
6. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
7. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat menjadi LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
8. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
9. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA DINAS PERTANIAN | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA | |
dan kawasannya secara berkelanjutan.
10. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
11. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
12. Irigasi adalah usaha penyediaan, pemberian, penggunaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian, yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
13. Lahan Beririgasi adalah lahan yang mendapatkan air dari jaringan irigasi teknis, semi teknis, dan irigasi perdesaan.
14. Alih Fungsi Lahan Beririgasi adalah proses yang disengaja oleh manusia untuk mengubah fungsi lahan di sekitar daerah irigasi yang akibatnya dapat mempengaruhi keberlanjutan dan kelestarian fungsi lahan.
15. Pengendalian Alih Fungsi Lahan Beririgasi adalah kegiatan untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan beririgasi yang dapat mempengaruhi kelestarian fungsi lahan.
16. Pemberdayaan adalah segala usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin keamanan, ketertiban, ketaatan, pemeliharaan, dan kesinambungan.
17. Petani Pangan, yang selanjutnya disebut Petani, adalah
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA DINAS PERTANIAN | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA | |
- 4 - setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya, termasuk kelembagaan petani yang meliputi kelompok petani, koperasi petani, dan asosiasi petani, yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
18. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
19. Setiap orang atau badan adalah Orang Perseorangan, Kelompok orang atau Korporasi, baik yang berbentuk Badan Hukum maupun Bukan Badan Hukum.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimaksudkan untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan :
- a. mempertahankan luasan lahan pertanian beririgasi dan tidak beririgasi;
- b. mempertahankan dan meningkatkan produksi pertanian untuk mencapai ketahanan pangan di daerah;
- c. melindungi dan memberdayakan petani dan masyarakat sekitar lahan pertanian beririgasi dan tidak beririgasi;
- d. meningkatkan kesejahteraan petani; dan
- e. mempertahankan keseimbangan ekologi.
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA DINAS PERTANIAN | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA | |
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
- a. perencanaan dan penetapan;
- b. pengembangan;
- c. penelitian;
- d. pemanfaatan;
- e. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- f. alih fungsi lahan;
- g. insentif dan disinsentif;
- h. koordinasi;
- i. kerjasama;
- j. sistem informasi;
- k. peran serta masyarakat;
- l. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
- m. pembiayaan.
BAB III - KEWENANGAN
Pasal 5

Lahan Pertanian Pangan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat berupa :
- a. lahan sawah beririgasi; dan
- b. lahan sawah tidak beririgasi/tadah hujan.
BAB III - KEWENANGAN
Pasal 6

Dalam melaksanakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang meliputi :
- a. penetapan
kebijakan, pedoman dan bimbingan,
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA DINAS PERTANIAN | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA | |
- 6 - pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian LP2B;
- b. penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian LP2B;
- c. penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna LP2B;
- d. pemetaan potensi dan pengelolaan LP2B;
- e. pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu;
- f. penetapan sentra komoditas pertanian;
- g. penetapan sasaran areal tanam; dan
- h. penetapan luas baku LP2B yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumber daya lahan yang ada.
PERENCANAAN DAN PENETAPAN
BAB IV - Bagian Kesatu
Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana perlindungan LP2B terdiri atas :
- a. rencana jangka panjang;
- b. rencana jangka menengah; dan
- c. rencana tahunan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
- a. kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. LP2B; dan
- c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (3) Perencanaan kawasan pertanian pangan berkelanjutan
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA DINAS PERTANIAN | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA | |
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan terhadap kawasan pertanian lahan basah dan kawasan pertanian lahan kering.
- (4) Perencanaan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap lahan :
- a. Lahan sawah beririgasi; dan
- b. Lahan sawah tidak beririgasi/tadah hujan.
- (5) Perencanaan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap:
- a. lahan terlantar;
- b. lahan marginal; dan
- c. kawasan hutan yang dikonversi menjadi Lahan Pertanian Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Penyusunan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
- a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk;
- b. pertumbuhan produktivitas;
- c. kebutuhan pangan;
- d. kebutuhan dan ketersediaan lahan pertanian pangan;
- e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- f. musyawarah petani.
- (7) Perencanaan kebutuhan dan ketersediaan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d didasarkan atas kriteria:
- a. kesesuaian lahan;
- b. ketersediaan infrastruktur;
- c. penggunaan lahan;
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN SEKDA
KEPALA DINAS PERTANIAN
KEPALA BAGIAN HUKUM &amp;
PERUNDANG-UNDANGAN SETDA
Commented [AR1]: Dijelaskan di penjelasan
- d. potensi teknis Lahan; dan/atau
- e. luasan kesatuan hamparan Lahan.
BAB IV - Bagian Kesatu
Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan perlindungan LP2B berdasarkan inventarisasi, identifikasi dan penelitian.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan saran perbaikan, sebagai bahan pertimbangan penyusunan perencanaan perlindungan LP2B di Daerah.
- (3) Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan penelitian serta sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Dinas.
BAB IV - Bagian Kesatu
Pasal 9

- (1) Berdasarkan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Dinas menyusun:
- a. prediksi jumlah produksi dan produktivitas;
- b. luas baku lahan dan sebaran lokasi LP2B yang meliputi luas lahan cadangan, luas lahan yang ada dan intensitas pertanaman pertanian pangan di Daerah; dan
- c. kebijakan dan pembiayaan.
- (2) Penyusunan prediksi jumlah produksi, kelanjutan luas baku lahan, sebaran lokasi LP2B serta kebijakan dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setiap tahun.
Bagian Kedua
Penetapan Paragraf 1 Umum
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN SEKDA
KEPALA DINAS PERTANIAN
KEPALA BAGIAN HUKUM &amp;
PERUNDANG-UNDANGAN SETDA
BAB IV - Bagian Kesatu
Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Perlindungan LP2B dilakukan berdasarkan Kawasan Peruntukan LP2B yang termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (2) Proses dan tahapan penetapan LP2B dilakukan dengan cara:
- a. sosialiasi kepada Petani dan pemilik Lahan agar memahami secara utuh atas hak dan kewajibannya;
- b. rapat koordinasi di tingkat desa atau kelurahan;
- c. rapat koordinasi di tingkat kecamatan; dan
- d. rapat koordinasi di tingkat kabupaten.
BAB IV - Bagian Kesatu
Pasal 11

- (1) Penetapan LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mengacu kepada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (2) Penetapan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Penetapan perlindungan LP2B dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (4) Penetapan Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada :
- a. Kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. LP2B; dan
- c. Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.
Paragraf 2
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA DINAS PERTANIAN | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA | |
BAB IV - Bagian Kesatu
Pasal 12

- (1) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah daerah.
- (2) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar peraturan zonasi.
Paragraf 3
LP2B
BAB IV - Bagian Kesatu
Pasal 13

- (1) Penetapan LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b meliputi lahan pertanian di dalam dan di luar kawasan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Penetapan LP2B dilaksanakan dengan kriteria:
- a. memiliki kesesuaian dan potensi teknis lahan dengan peruntukan pertanian pangan;
- b. ketersediaan infrastruktur dasar;
- c. dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan; dan/atau
- d. luasan kesatuan hamparan dalam satu bidang LP2B.
- (3) Penetapan LP2B harus memenuhi persyaratan antara lain:
- a. tidak berada pada kawasan hutan; dan
- b. tidak dalam sengketa penataan ruang.
BAB IV - Bagian Kesatu
Pasal 14

- (1) Penetapan LP2B yang telah memenuhi kriteria dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (2) LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Lahan sawah dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA DINAS PERTANIAN | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA | |
Berkelanjutan.
Paragraf 4
Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan
BAB IV - Bagian Kesatu
Pasal 15

- (1) Penetapan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c meliputi lahan cadangan pertanian di dalam dan di luar kawasan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Penetapan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dilaksanakan dengan kriteria, yang meliputi:
- a. memiliki kesesuaian dan potensi teknis lahan dengan peruntukan pertanian pangan;
- b. ketersediaan infrastruktur dasar; dan
- c. luasan kesatuan hamparan dalam satu bidang LP2B.
- (3) Penetapan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan harus memenuhi persyaratan antara lain:
- a. berada dalam satu hamparan; dan
- b. tidak dalam sengketa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan syarat lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB IV - Bagian Kesatu
Pasal 16

- (1) Penetapan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan yang telah memenuhi kriteria dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (2) Penetapan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN SEKDA
KEPALA DINAS PERTANIAN
KEPALA BAGIAN HUKUM &amp;
PERUNDANG-UNDANGAN SETDA
- a. tegal atau kebun;
- b. ladang atau huma;
- c. perkebunan;
- d. hutan rakyat;
- e. tambak, kolam atau empang;
- f. lahan pengembalaan (sampalan) atau padang rumput; dan
- g. lahan yang tidak diusahakan.
BAB IV - PENGEMBANGAN Pasal 17
Pasal 18

Intensifikasi KP2B dan LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
- a. peningkatan kesuburan tanah;
- b. peningkatan kualitas benih atau bibit melalui sertifikasi;
- c. pendiversifikasian tanaman pangan melalui rotasi atau pergiliran tanaman, penganekaragaman dan/atau peningkatan indeks pertanaman;
- d. pencegahan dan penanggulangan hama tanaman melalui sistem pengendalian hama terpadu;
- e. pengembangan irigasi melalui pembangunan jaringan irigasi
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN SEKDA
KEPALA DINAS PERTANIAN
KEPALA BAGIAN HUKUM &amp;
PERUNDANG-UNDANGAN SETDA
Commented [AR2]: DIJELASKAN DI PENJELASAN
baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada;
- f. pemanfaatan teknologi pertanian antara lain melalui pengelolaan inovasi teknologi terpadu dan program intensifikasi pangan;
- g. pengembangan inovasi pertanian melalui hasil penelitian dan pengembangan, kaji terap, dan/atau pengalaman petani;
- h. penyuluhan pertanian, meliputi penyebaran informasi hasil penelitian dan pengembangan, kaji terap dan pengalaman petani; dan/atau
- i. fasilitasi akses permodalan.
BAB IV - PENGEMBANGAN Pasal 17
Pasal 19

- (1) Ekstensifikasi KP2B dan LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengembangan usaha agribisnis tanaman pangan, dilakukan dengan:
- a. pencetakan LP2B;
- b. penetapan lahan pertanian pangan menjadi Lahan LP2B; dan/atau
- c. pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi LP2B.
- (2) Pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap lahan yang tidak diusahakan dan lahan bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas lahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ekstensifikasi KP2B dan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB V
Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penelitian dalam mendukung Perlindungan LP2B di Daerah.
- (2) Penelitian LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengembangan penganekaragaman pangan;
- b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan;
- c. pemetaan zonasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- d. inovasi pertanian;
- e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
- f. fungsi ekosistem; dan
- g. sosial budaya dan kearifan lokal.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan peran serta lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi.
BAB V
Pasal 21

- (1) Penelitian LP2B dilakukan terhadap lahan yang sudah ada maupun terhadap lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai LP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan di Daerah.
- (2) Hasil penelitian LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada publik melalui media yang mudah diakses oleh petani dan pengguna lainnya.
- (3) Penyebarluasan informasi kepada publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.
BAB VI - PEMANFAATAN
Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya konservasi lahan dan
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA DINAS PERTANIAN | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA | |
Commented [AR3]: DIJELASKAN DI PENJELASAN
air guna pemanfaatan LP2B, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Konservasi lahan dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perlindungan dan pelestarian sumberdaya lahan dan air;
- b. pengelolaan kualitas lahan dan air; dan
- c. pengendalian pencemaran.
BAB VI - PEMANFAATAN
Pasal 23

Dalam pemanfaatan lahan yang ditetapkan sebagai LP2B, Pemerintah Daerah harus :
- a. memanfaatkan lahan sesuai peruntukan;
- b. memelihara dan mencegah kerusakan irigasi;
- c. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
- d. mencegah kerusakan lahan; dan
- e. memelihara kelestarian lingkungan.
BAB VI - PEMANFAATAN
Pasal 24

- (1) Setiap pemilik hak atas tanah atau pihak lain yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan yang ditetapkan sebagai LP2B di Daerah, wajib:
- a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan; dan
- b. memelihara dan mencegah kerusakan irigasi.
- (2) Setiap pemilik hak atas tanah atau pihak lain yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan serta dalam:
- a. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
- b. memelihara dan mencegah kerusakan lahan; dan
- c. memelihara kelestarian lingkungan.
- (3) Setiap pemilik hak atas tanah atau pihak lain yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan yang tidak
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA DINAS PERTANIAN | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA | |
melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berdampak terhadap rusaknya lahan, wajib memperbaiki kerusakan tersebut.
BAB VII - PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI Bagian Kesatu
Pasal 25

Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memberdayakan petani.
Bagian Kedua Perlindungan Petani Pasal 26
- (1) Perlindungan petani dilaksanakan dalam bentuk pemberian jaminan dalam:
- a. menjaga harga komoditas pangan pokok yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
- b. memfasilitasi sarana produksi dan prasarana pertanian;
- c. pemasaran hasil pertanian pangan pokok;
- d. pengutamaan hasil pertanian pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional; dan/atau
- e. perlindungan akibat gagal panen.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perlindungan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga Pemberdayaan Petani Pasal 27
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA DINAS PERTANIAN | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA | |
- (1) Pemerintah Daerah harus memberdayakan petani.
- (2) Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
- a. penguatan kelembagaan petani;
- b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan hasil produksi pertanian tanaman pangan, akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi; dan
- c. pemberian fasilitas akses sumber pembiayaan/permodalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - ALIH FUNGSI LAHAN
Pasal 28

- (1) Lahan yang telah ditetapkan sebagai LP2B dilindungi dan dilarang dialih fungsikan.
- (2) LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialih fungsikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka:
3. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau
- a. b. terjadi bencana alam.
- (3) LP2B yang dapat dialih fungsikan selain dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat pula dialihfungsikan paling banyak seluas 300 m 2 (tiga ratus meter persegi) dalam hal LP2B yang dimiliki petani digunakan untuk rumah tinggal.
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA DINAS PERTANIAN | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA | |
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alih fungsi LP2B yang dimiliki petani hanya satu-satunya dan akan digunakan untuk rumah tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - ALIH FUNGSI LAHAN
Pasal 29

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (1), dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. denda administratif; dan
- d. paksaan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Alih Fungsi Lahan dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Paragraf 1 Persyaratan
BAB VIII - ALIH FUNGSI LAHAN
Pasal 30

- (1) Alih fungsi LP2B yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a terbatas pada kepentingan umum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Alih fungsi LP2B yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA DINAS PERTANIAN | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA | |
pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. memiliki kajian kelayakan strategis;
- b. memiliki perencanaan alih fungsi lahan; dan
- c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah.
- (3) Luas LP2B yang dapat dialih fungsikan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum, paling banyak seluas 10% (sepuluh persen) dari total luas LP2B.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara alih fungsi lahan dialih fungsikan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 2 Kajian Kelayakan Strategis
BAB VIII - ALIH FUNGSI LAHAN
Pasal 31

Kajian kelayakan strategis alih fungsi LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a paling sedikit mencakup:
- a. luas dan lokasi lahan yang akan dialih fungsikan;
- b. potensi kehilangan hasil;
- c. resiko kerugian investasi; dan
- d. dampak ekonomi, lingkungan, sosial dan budaya.
Paragraf 3 Perencanaan Alih Fungsi Lahan
BAB VIII - ALIH FUNGSI LAHAN
Pasal 32

Perencanaan alih fungsi LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b paling sedikit mencakup :
- a. luas dan lokasi lahan yang akan dialih fungsikan;
- b. jadual alih fungsi;
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA DINAS PERTANIAN | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA | |
- c. luas dan lokasi lahan pengganti; dan
- d. pemanfaatan lahan pengganti.
Pembebasan Kepemilikan Hak Atas Tanah
- (1) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c dilakukan dengan pemberian ganti rugi dan ganti rugi nilai investasi infrastruktur oleh pihak yang melakukan alih fungsi.
- (2) Penetapan besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah dan mufakat antara pemilik tanah dan pihak yang melakukan alih fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Alih Fungsi Akibat Bencana Alam
Paragraf 1
Persyaratan
BAB VIII - ALIH FUNGSI LAHAN
Pasal 34

- (1) Alih fungsi LP2B akibat bencana alam, dilakukan untuk pembangunan infrastruktur yang tidak dapat ditunda di daerah bencana alam, dengan syarat:
- a. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
- b. ketersediaan lahan pengganti.
- (2) Penetapan kejadian bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.
Paragraf 2
Pembebasan Kepemilikan Hak Atas Tanah
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA DINAS PERTANIAN | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA | |
BAB VIII - ALIH FUNGSI LAHAN
Pasal 35

Pembebasan kepemilikan hak atas tanah yang dialih fungsikan dari LP2B akibat bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketersediaan Lahan Pengganti
- (1) Penyediaan lahan pengganti LP2B akibat bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dengan ketentuan harus memenuhi kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam.
- (2) Penyedian lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) tahun setelah alih fungsi dilakukan.
BAB IX - INSENTIF DAN DISINSENTIF
Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif kepada Petani.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bantuan keringanan, pengurangan dan/atau penghapusan pajak bumi dan bangunan;
- b. pengembangan infrastruktur pertanian;
- c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
- d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA DINAS PERTANIAN | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA | |
- e. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
- f. fasilitasi penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematik; dan/atau
- g. penghargaan bagi petani berprestasi.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pengalokasian biaya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Disinsentif
BAB IX - INSENTIF DAN DISINSENTIF
Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Disinsentif kepada Petani.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila :
- a. tidak memenuhi kewajiban Perlindungan LP2B yang dimilikinya; dan/atau
- b. melakukan alih fungsi LP2B yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XI - KERJASAMA DAN KEMITRAAN
Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka Perlindungan LP2B.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan :
- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Propinsi;
- c. Pemerintah Kabupaten lain;
- d. Badan Usaha Milik Negara;
- e. Badan Usaha Milik Daerah;
- f. pihak swasta; dan/atau
- g. pihak luar negeri.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f dituangkan dalam bentuk keputusan bersama dan/atau perjanjian kerjasama, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kerjasama dengan pihak luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN SEKDA
KEPALA DINAS PERTANIAN
KEPALA BAGIAN HUKUM &amp;
PERUNDANG-UNDANGAN SETDA
Commented [AR4]: DIJELASKAN DI PENJELASAN
Bagian Kedua
Kemitraan
BAB XI - KERJASAMA DAN KEMITRAAN
Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dan/atau lembaga lain dalam rangka Perlindungan LP2B.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia;
- b. penelitian dan pengembangan; dan
- c. kegiatan lain sesuai kesepakatan yang saling menguntungkan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XII - SISTEM INFORMASI
Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi LP2B yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Sistem Informasi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.
- (3) Sistem Informasi LP2B paling sedikit memuat data lahan mengenai:
- a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. LP2B;
- c. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan; dan
- d. lahan terlantar dan subjek haknya.
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA DINAS PERTANIAN | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA | |
- (4) Data lahan dalam Sistem Informasi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat informasi mengenai:
- a. fisik alamiah;
- b. fisik buatan;
- c. kondisi sumberdaya manusia dan sosial ekonomi;
- d. status kepemilikan dan/atau penguasaan;
- e. luas dan lokasi lahan; dan
- f. jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok.
BAB XIII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 43

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Perlindungan LP2B.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan atas usulan perencanan Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan dalam pengembangan LP2B;
- c. penelitian;
- d. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja;
- e. pemberdayaan petani;
- f. pembiayaan; dan
- g. pengajuan keberatan kepada Pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B di Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA DINAS PERTANIAN | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA | |
BAB XIV - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 44

- (1) Pembinaan Perlindungan LP2B dilaksanakan oleh Bupati dalam bentuk pengaturan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pembinaan Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan agar tercipta kondisi yang mendukung kepentingan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan Daerah.
- (3) Dalam rangka mewujudkan pembinaan Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan upaya:
- a. koordinasi perlindungan;
- b. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
- c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
- d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat;
- e. penyebarluasan informasi KP2B dan LP2B; dan
- f. peningkatan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat.
BAB XIV - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 45

- (1) Untuk menjamin terciptanya Perlindungan LP2B, Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap kinerja:
- a. perencanaan dan penetapan;
- b. pengembangan;
- c. pemanfaatan;
- d. pembinaan; dan
- e. pengendalian.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pelaporan;
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA DINAS PERTANIAN | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA | |
- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada DPRD.
BAB XV - PEMBIAYAAN
Pasal 46

- (1) Pembiayaan Perlindungan Pangan LP2B dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaan Perlindungan LP2B dapat bersumber dari :
- a. APBN;
- b. APBD Propinsi; dan/atau
- c. anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak
Ditetapkan di Rangkasbitung pada tanggal BUPATI LEBAK,
ITI OCTAVIA JAYABAYA
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA DINAS PERTANIAN | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA | |
Diundangkan di Rangkasbitung pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,
DEDE JAELANI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2016 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK, PROPINSI BANTEN : (3,14/2016)
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA DINAS PERTANIAN | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA | |
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Perlindungan lahan pertanian pangan merupakan upaya yang tidak terpisahkan dari reforma agraria. Reforma agraria tersebut mencakup upaya penataan yang terkait dengan aspek penguasaan/pemilikan serta aspek penggunaan/ pemanfaatan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR-RI/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menyelamatkan lahan pertanian pangan dari degradasi, fragmentasi dan alih fungsi lahan pertanian pangan ke non-pertanian adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB) serta diimplementasan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dalam rangka mengimplementasikan undang-undang tersebut, Pemerintah Kabupaten Lebak menilai perlu untuk melakukan identifikasi dan inventarisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang ada di Lebak, sekaligus dilakukan pengkajian, dalam rangka, pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya. sehubungan dengan
| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |
|------------------------------------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN SEKDA | |
| KEPALA DINAS PERTANIAN | |
| KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA | |
hal tersebut Pemerintah Kabupaten Lebak perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
PENJELASAN
Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan 'lahan sawah beririgasi' meliputi sawah beririgasi teknis, sawah beririgasi semi teknis, sawah beririgasi sederhana, dan sawah pedesaan.Huruf bYang dimaksud dengan 'lahan sawah tidak beririgasi/tadah hujan' meliputi sawah tadah hujan dan lahan kering.##
PENJELASAN
Pasal 12

| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |

|------------------------------------------------|--------------------|| SEKRETARIS DAERAH | || ASISTEN SEKDA | || KEPALA DINAS PERTANIAN | || KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA | |Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf dCukup jelas.Huruf eCukup jelas.Huruf fYang dimaksud dengan 'pemanfaatan teknologi pertanian' adalah aktivitas menggunakan proses dan teknologi pertanian untuk menghasilkan nilai tambah produk pertanian yang lebih baik.Huruf gYang dimaksud dengan 'pengembangan inovasi pertanian' adalah intensifikasi kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang tidak hanya dilakukan melalui| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI ||------------------------------------------------|--------------------|| SEKRETARIS DAERAH | || ASISTEN SEKDA | || KEPALA DINAS PERTANIAN | || KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA | |pengembangan teknologi pertanian, tetapi lebih luas dilakukan sampai kepada pemanfaatan teknologi dan kelembagaannya.Huruf hCukup jelas.Huruf iCukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 31

| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |

|------------------------------------------------|--------------------|| SEKRETARIS DAERAH | || ASISTEN SEKDA | || KEPALA DINAS PERTANIAN | || KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA | |Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 47

| PARAF KOORDINASI | PARAF KOORDINASI |

|------------------------------------------------|--------------------|| SEKRETARIS DAERAH | || ASISTEN SEKDA | || KEPALA DINAS PERTANIAN | || KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA | |PARAF KOORDINASISEKRETARIS DAERAHASISTEN SEKDAKEPALA DINAS PERTANIANKEPALA BAGIAN HUKUM &amp;PERUNDANG-UNDANGAN SETDACukup jelasTAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 20163