Unknown Unknown Nomor HIV Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 59 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Menimbang
Men&amp;ingat
- a. bahwa perkembangan kasus HIV dan AIDS di Kabupaten Sintang yang semakin meningkat dapat menimbulkan dampak buruk dan luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, khususnya terhadap kesehatan masyarakat, sosial ekonomi, politik, pendidikan serta budaya masyarakat pada umumnya, sehingga perlu diambil langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan secara melembaga, sistematis, komprehensif, partisipatif dan berkesinambungan serta menyeluruh;
- b. bahwa kebijakan Pencegahan dan Penangulangan HIV dan AIDS perlu dilaksanakan secara terpadu dan melalui upaya peningkatan perilaku hidup sehat, pencegahan penularan, pengobatan/perawatan, dan dukungan Pemerintah Daerah dan semua pemangku kepentingan dengan melibatkan berbagai sektor guna meningkatkanderajat kesehatan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf adalah a, dan huruf b maka dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Strategis Pencegahan dan Penanggu.langan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome Di Kabupaten Sintang Tahun 2015-2019
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4967); ten tang Republik Lembaran
10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
13. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan P � raturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan DaerahProvinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
19. Peraturan Men teri Tenaga Kerja Nomor 68 /MEN/ IV/ 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Tempat Kerja;
20. Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 02/PER/MENKO/KESRA/1/2007 ten tang Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV dan AJDS Melalui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika dan Psikotropika dan Zat Adiktif Suntik;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 ten tang Pedoman Um urn Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan � asyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medik;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS· ·
24. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
25. Intruksi Menteri Dalarn Negeri Republik I d · N I n onesia omor 444.24/2259/SJ tentang Penguatan Kelembagaan Dan pemberday8:an Masyarakat Dalarn Penanggulangan HIV dan AIDS D1 Daerah.
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN BUPATI SINTANG RENCANA STRATEGIS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS DAN ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME DI KABUPATEN SINTANG
- T.AHUN 2015-2019 enetapkan
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sin tang.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang merupakan unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sintang adalah Rumah Sakit Umum Daerah ade Muhamad Djoen Sin tang.
6. Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disebut HIV adalah virus penyebab AIDS yang digolongkan sebagai jenis yang disebut retrovirus yang menyerang sel darah putih yang melumpuhkan sistem kekebalan tubuh dan ditemukan dalam cairan tubuh penderita terutama dalam darah, air mani, cairan vagina dan air susu ibu.
7. Acquired lmmuno Deficiency Syndrome yang selanjutnya disebut AIDS, yang secara harfiah dalam bahasa Indonesia berarti Sindrome Penurunan Kekebalan Tubuh Dapatan adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus (HIV) yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia sehingga daya tahan tubuh melemah dan mudah terjangkit penyakit infeksi.
8. Penanggulang � a � alah segala upaya dan kegiatan yang diiakukan. rneliputi kegiatan pencegahan, penanganan dan rehabilitasi.
9. Komisi Penanggulangan AIDS yang selanjutnya disebut KPA adalah lembaga yang melakukan upaya penanggulangan HIV dan AIDS.
11. Orang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV.
10. Pemangku kepentingan adalah pihak atau kelompok atau individu yang dapat memengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu antara lain pemuka agama, tokoh masyarakat, LSM, dan pihak-pihak Jain yang mendukung terciptanya Iingkungan yang kondusif lain yang mendukung terciptanya lingkungan yang kondusif
12. Orang yang hidup dengan pengidap HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat OHIDHA adalah orang yang terdekat, teman kerja atau keluarga dari orang yang sudah terinfeksi HIV dan AIDS.
13. Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disingkat IMS adalah penyakit-penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual.
14. Kelompok Risiko Tinggi adalah setiap orang atau badan yang dalam keadaan dan kapasitasnya menentukan keberhasilan upaya penanggulangan HIV dan AIDS, antara lain orang yang terinfeksi dan keluarganya, Penjaja Seks Kornersial, pelanggan Penjaja Seks Kornersial, pelaku seks bebas dan pemakai Nakotika suntik.
15. Kurikulum Pendidikan adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
16. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan baik langsung maupun tidak langsung didasarkanpada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin,bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pada pengurangan,penyimpangan, atau penghapusan pengakuan pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalamkehidupan baik secara individual maupun kolektif dalarn bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
17. Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Suntik untuk Penanggulangan HIV dan AIDS yang selanjutnya disebut Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Napza Suntik adalah suatu cara praktis dalam pendekatan kesehatan masyarakat, yang bertujuan mengurangi akibat negatif pada kesehatan karena penggunaan napza dengan cara suntik.
- }8. Peran Serta Masyarakat adalah keikutsertaan rnasyarakat disemua lapisan, sektor dan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk meningkatkan jumlah dan mutu upaya masyarakat di bidang kesehatan.
20. Surveilans Epidemiologi adalah pemantauan dan analisa sistematis terus-rnenerus terhadap penyakit atau masalahmasalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhinya untukmelakukan tindakan penanggulangan yang efektif dan efisien.
- 19, surveilans HIV adalah kegiatan pengumpulan data tentang infeksi HIV yang dilakukan secara berkala, guna memperoleh infonnasi tentang besaran masalah, sebaran dan kecenderungan penularan HIV dan AIDS untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS dimana tes HIV dilakukan tanpa diketahui identitasnya.
21. Anti Retro Viral yang selanjutnya disingkat ARV adalah obat-obatan yang dapat menghambat perkernbangan HIV dalam tubuh pengidap sehingga bisa memperlambat proses menjadi AIDS.
22. Cluster of differentiation 4 yang selanjutnya disingkat CD4 adalah jenis sel darah putih atau limfosit yang penting dalam sistem kekebalan tubuh.
23. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik prornotif, preventif', kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Swasta, Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
24. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
26. Populasi Kunci adalah setiap orang atau badan yang dalam keadaan dan kapasitasnya menentukan keberhasilan upaya penanggulangan HIV-AIDS.
25. Konselor adalah pemberi pelayanan konseling yang telah dilatih keterarnpilan konseling HIV dan dinyatakan mampu.
27. Pengobatan adalah upaya yang dilakukan oleh tenaga medis untuk meningkatkan derajat kesehatan ODHA.
29. Persetujuan Tindakan Medik (Informed Conscent) adalah persetujuan yang diberikan oleh seseorang untuk dilakukan suatu tindakan pemeriksaan, perawatan, dan pengobatan terhadapnya, setelah memperolah penjelasan tentang tujuan dan cara tindakan yang akan dilakukan.
28. Perawatan dan dukungan adalah upaya yang dilakukan oleh tenaga medis dan non medis untuk meningkatkan derajat kesehatan ODHA.
30. Perilaku berisiko adalah perilaku yang berpotensi untuk tertu1ar dan menularkan HIV, yaitu Perilaku seksual tidak aman dan penggunaan jarum suntik tidak steril.
31. Kondom adalah . saning karet (lateks) yang pada pen � aannya d1pasang pada alat kelamin laki-laki (perus) atau pada perempuan (vagina) pada waktu melakukan hubungan seksual dengan maksud untuk mencegah penularan penyakit akibat hubungan seksual maupun pencegahan kehamilan.
32. Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah obat-obatan sebagaimana dimaksud � alam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
33. Pengguna Napza Suntik adalah pengguna narkotika dengan cara disuntikkan ke tubuh.
35. Layanan Kesehatan IMS adalah kegiatan pemeriksaan dan pengobatan rutin masalah IMS sebagai fungsi kontrol terhadap kasus IMS dan pencegahan penularan HIVAIDS
34. Tes HIV atas Inisiatif Pemberi Pelayanan Kesehatan dan Konseling yang selanjutnya disingkat TIPK adalah tes HIV dan konseling yang dilakukan kepada seseorang untuk kepentingan kesehatan dan pengobatan berdasarkan inisiatif dari pemberi pelayanan kesehatan.
36. Konseling dan Tes HIV Sukarela yang selanjutnya disingkat KTS ( Voluntary Conseling and Testing disingkat VCT) adalah proses konseling sukarela dan tes HIV atas inisiatif individu yang bersangkutan.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (l) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk :
- b. mengurangi permasalahan HIV dan AIDS secara komprehens1f, integratif, partisipatif dan berkesinambungan.
- a. mengoptimalkan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS; da �
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupat ini adalah :
- . l HIV a. meningkatkan upaya pencegahan dan mengurangi penu aran pada populasi kunci;
- b. meningkatkan kualitas hidup ODHA ; . . c. � engurangi dampak sosial dan ekonorm akibat HIV dan AIDS pada mdividu, keluarga dan masyarakat; dan
- HIV d d. memberikan perlindungan dan pedoman penanggulangan d an AIDS kepada semua pihak melalui pcngaturan . pehraDn ahn · · p enn ta aera tan s ggungjawab Pemerintah, Pemerintah Provms10D � OHIDHA d � Wasta, Masyarakat Organisasi Masyarakat, ' LSM. '
. nnsip dalam Rencana Staregi Pencegah prills1"i; � di J(abupate? Sintang adalah sebagai be �� Penanggulangan HIV dsJI Al ITla.nusiaan yaitu Pencegahan dan penan ·
- b. �� OS di J(abupaten Sintang tidak memandang g � :nan � angan HIV � an "' .. :i .. n yaitu Pencegahan dan pc am,t � - ngan an status sosial;
2. IIl{e bupaten Sintang harus mempcrhatikan r.:f1langan HIV\_ dan AIDS Ka rti netralitas, inparsialitas, dan kemandiri t � r kemanus1aan antara se':.maan Kedudukan yaitu Pencegahan dan an,
3. l{ea&lt;W"-'· . nanbo=·gan HIV dan AIDS di c. 11 .. bupaten smtang harus berdasarkan keadilan yaitu . ""' akat berhak menda tkan I setiap warga inasyar . . . pa pc ayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif tanpa\_ memandang status sosial masyarakat; dan
4. l{esetaraan Gend � r yaitu Pencegahan dan pcnanggulangan HIV dan AIDS d. di l{abupaten Sintang �� s . berdasarkan kesetaraan gender dalam mendapatkan � ses, partis �� as1'. kontrol, manfaat baik dalam promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
Paaal 4
Rencana Strategis Kabupaten diselaraskan dengan program nasional dalam menekan infeksi baru HIV yang diupayakan tercapai pada tahun-tahun t,erilrutnya, maka ditetapkan sasaran pcncegahan dan pcnanggulangan HIV dan AIDS seperti berikut:
- b. Tersedianya pclayanan komprehensif dimana semua ODHA yang memenuhi syarat dapat menerima ARV, pengobatan, pcrawatan dan dukungan yang manusiawi, profesional dan tanpa diskriminasi, serta didukung oleh sistem rujukan dan pcmbinaan serta pcngawasan yang memadai;
- a. Terjangkaunya populasi kunci oleh program pcncegahan komprehensif yang efektif untuk perubahan perilaku;
- c. Setiap Ibu Hamil yang terinfeksi HIV, orang yang terinfeksi HIV dengan IMS atau riwayat populasi kunci, orang yang terinfeksi HIV dengan Hepatitis,orang yang terinfeksi HIV dengan TB, orang yang terinfeksi HIV namun pasangannya negatif (zero discordan) langsung diberikan terapi ARV tanpa memandangjumlah CD4;
- e. Pemakaian kondom konsisten, penggunaan jarum suntik steril dan kepatuhan retensi pengobatan ARV 100%;
- d. Penduduk muda usia 15-24 tahun mendapatkan pengetahuan tentang pencegahan HIV secara komprehensif;
- f. Semua ODHA dan orang-orang yang terdampak . ol � h HIV dan AIDS terutama anak yatim piatu dan janda/duda yang rniskin mendapat akses ter � dap dukungan sosial dan ekonomi; . .
7. h, M . an populasi kunci · enmgkatnya kom'tm , . tab daerah dan meningkatnya anggaran Yang . . i en pemenn langan HIV dan rnemadai d1tingkat Kabupaten dalam upaya penanggu
- g. Terc1ptanya lingkungan yang memberdayakan, d.imana masy � rak � t \_s1p1 � berperan secara bermakna dan hilangnya stigma dan d1skrimmas � terha � ap ODHA dan orang-orang yang rawan tertul � . dan populasi � c1yang terdampak oleh HIV dan AIDS. Perubahan rm perlu � mkur SCJaUh mana k di . . . dab baik terhadap orang yang terinfeksi liIV d on 1s1 101 su mem cu
9. L Te AlDs secara berkesinambungan; dan · di · tc � SCdianya obat ARV lini kedua yang sudah harus dipers1apkan · setiap Pat layanan.
'
Paaa15
tegis penanggulangan HIV dan AIDS perlu memperhatikan :
- ·· deJl lflll' -
- cefla.sU:a. agama, budaya, norma kemasyarakatan, menghormati harkat � ell Nillll-�� "bat manusia, serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan
- gender;si progr � -program. penan � l � gan HIV dan AIDS dengan b· 1ntegra an di tmgkat nas10\_nal, provmsi dan daerah;
- c. perilaku hidup sehat, pencegahan penyakit, perawatan, pe01ng an dan pengobatan bagi ODHA dan orang-orang terdampak HIV duJ&lt;Ullg AJDS· ·
- peJJ1ball � secara sistematik, terpadu dan komprehensif mulai dari pel � s:tan
- dllll s;rta masyarakat, pemerintah dan swasta secara bersama d. perllll sarkan prinsip kemitraan;
- � u]cungan kepada ODHA dan orang-orang yang terdampak HIV dan f. d A]DS; an
- berda pok resiko tinggi, rentan, ODHA, OHJDHA dan orang-orang yang e. l{eldorn pak HIV dan AIDS harus berperan aktif secara bermakna dalam ter am paya penan ggulangan HIV dan AIDS· '
- peraturan perundang-undangan yang mendukung dan selaras dengan g. upaya penanggulangan HIV dan AIDS.
ARAB KEBIJAKAN DAN REN CANA STRA TEGI
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 6

- Ill Arab kebijakan Kabupaten dalam pencegahan dan penangulangan HIV dan AIDS di Kabupaten adalah sebagai berikut :
- a. arah kebijakan promotif;
- b. arah kebijakan preventif;
- c. arah kebijakan diagnostik;
- d. arah kebijakan kuratif;
- e. arah kebijakan rehabilitatif; dan
- f. arah kebijakan lingkungan kondusif;
- di: � IJakan preventif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ()en � pada upaya konstruksi perilaku baru \_yang aman dari rekayas:11 HIV dan AIDS. Prinsipnya, perilaku beresiko membutuhkan perilaku peru � ahan perilaku agar mereka yan � sedang b � rada. pada lllenU} bere � 1ko memiliki peluang yang kecil untuk ditulari dan agar :kan ":I"Us HIV. Upaya preventif ini bertujuan untuk mencegah Popuia .PUlasi beresiko tidak mengalami perubahan status menjadi dan Pe � 1 Yang hidup dengan HIV (ODHA). Pemetaan lokasi-lokasi hotspot PopUlasig:b � gan program yang berorientasi pada kebutuhan kelompok nci merupakan detenninan keberhasilan pendekatan ini.
- 1 21 �� kebijakan promotif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditu.Jukan pada peningkatan dan pemerataan informasi HIV dan AIDS di :luruh stratifikasi sosial, khususnya stratifikasi kelompok usia populasi ewasa muda yang merupakan kelompok paling potensial ditulari dan �� nulai:kan virus HIV. Kecepatan penyebaran informasi dasar HIV dan k be di . kalangan dewasa muda tersebut merupakan proses kunci ; \_rh � sllan langkah pencegahan bagi populasi umum agar tidak [31 ArenJadi �� lompok populasi beresiko.
- ... h kebijakaJl diagnos � agaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c J\l � iulcBJl untuk meknm\_as d" penegakan diagnosis orang yang terinfeksi (4) dittl, ar secara te is me is. �� hbC;bijakaJl
- ebijakan rehabilitatif sebagaiman\_a � imaksud dalam ayat ( 1) huruf (6) Ar8? ·ukan pada proses pembentukan iklim sosial yang harmonis antara e i: dan berbagai struktur kolekti\_f masyarakat dalam ruang-ruang O ial Kenyataan penolakan, pengusrran, pembiaran pembedaan dan s05 � · macam masalah sosial yang terjadi di kalangan 'oDHA meru � akan seg a&gt;nan yang memerlukan rekonstruksiagar tidak terjadi lagi. kenya ... · k d if b . .
- kuratif\_ sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d J\1-:ukan kepada pemngkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan 1 5) dittlJ ah sakit dan puskesmas) agar mampu mengakomodir setiap (rU111 tuhan ODHA akan pelayanan kesehatan. Kompleksitas masalah 1'ebU terjadi pada ODHA menuntu � 1;&gt;elayanan yang bersifat komprehensif )1lll1g berkelanjutan. Kesadaran kritis ODHA untuk mengakses Jayanan dsll penampilan (pe,fonnance) layanan . kesehatan yang memadai dsll � dua faktor yang bekerja menUJu keberhasilan peningkatan inefl:1 s hidup ODHA. 1'Uall �
- . kUngan yang on us se agaimana dirnaksud dalam ayat ( 1) huruf g (7) ;rjah atmosfer � omitmen � enentuk � diterapkannya arah kebijakan di Secara kons1sten. Kebijakan penciptaan lingkungan yang kondusif ataS . k tan d d"arahkan kepada pemng a peran an fungsi sektor-sektor yang ada d � am menyediakan kondisi yang dibutuhkan untuk mempercepat penurunan epidemik HIV dan AIDS.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 7

R ncana Strategi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS Kabupaten s:iangTahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:
- a. Meningkatkan dan mengembangkan promosi penanggulangan HIV dan AIDS;
- b. Meningkatkan dan memperluas cakupan seluruh pencegahan yang meliputi pencegahan penularan melalui alat suntik, pencegahan penularan melalui hubungan seksual tidak aman,dan pencegahan penularan melalui ibu ke bayi;
- c. Meningkatkan dan memperkuat sistem pelayanan kesehatan dasar serta rujukan untuk mengantisipasi peningkatan jumlah ODHA yang memerlukan akses perawatan dan pengobatan meningkatkan dan memperluas cakupan perawatan, dukungan dan pengobatan;
- d. Mengurangi dampak negatif dan epidemi dengan meningkatkan dukungan sosial, ekonomi dan psikologis;
- Menguatkan kemitraan sistem kesehatan dan sistem masyarakat;
6. e, Meningkatkan survei dan penelitian serta menyelenggarakan monitoring dan evaluasi untuk memperoleh data bagi pengembangan program r penanggulangan HIV dan AIDS;
- g. M . ' . enmgkatkan koordinasi dan peran serta para pemangku kepentmgan � :ehob l ders)
- i. M gem angkan program secara komprehensif;
- h. dan mobilisasi sumber dana;
- j. M; � gembangkan intervensi struktural; dan
11. data � rapkan perencanaan, prioritas dan implementasi program berbasis
'
'
Paaa.l a
8 ,Jcsi penanggulangan HIV dan AIDS dilaksanakan melalui kegiatan � ,ncBl11,erikUt :
- 8 . prome ahan penularan HIV dan AIDS;
sebllgaJ osi kesehatan;
- b, pencelsaan diagnosis HIV;
- c. pem t,atan perawatan, dukungan; dan o.ngo '
- d, rv ili'tasi· Rehab ' e.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 9

- promosi kesehatan dituj\_ukan un � meningkatkan pengetahuan yang ill be ar dan komprehensif mengenai pencegahan penularan HIV dan flnghilangkan stigma serta diskriminasi.
- -· b . d' 1 21 promosi keseha1:W1 se ag �� a rmaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk advokas1, edukasi, bina � uasana, pemberdayaan, kemitraan dan perart serta masyaraka � sesuar dengan kondisi sosial budaya serta didukUng kebijakan publik: .
- 141 sasaran promosi kesehatan meliputi pembuat kebijakan, sektor swasta, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat.
- 131 Promosi kesehatan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan terlatih.
- !SI Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diutamakan pada populasi sasaran dan pop � lasi kun � i.
- 17) Populasi kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi :
- 161 Populasi sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan populasi yang menjadi sasaran program.
- a. pengguna napza suntik;
- b. wanita pekerja seks (WPS) langsung maupun tidak langsung;
- c. pelanggan/ pasangan seks WPS;
- d. gay, waria, dan Laki pelanggan/ pasangan Seks dengan sesama Laki (LSL); dan
- e. warga binaan lapas/rutan.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 10

- Ill Promosi kesehatan dapat dilakukan terintegrasi dengan pelayanan kesehatan maupun program promosi kesehatan lainnya.
- a ikl · an layanan masyarakat;
- 1 2 1 Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )meliputi :
- b. pendidikan kecakapan hidup tentang pencegahan HIV dan AIDS c da!am materi kurikulum pendidikan sekolah; . .
- d. Pro � os1 kesehatan bagi remaja dan dewasa muda;
- karnpanye penggunaan kondom pada setiap hubungan seks berisiko penular:an penyakit;
- e, penmgkatan kapasitas dalam promosi pencegahan penyalahgunaan napza dan penularan HIV kepada tenaga kesehatan, tenaga non
am promosi kesehatan Jainnya.
- r. � ;:grhatan yang terlatih; dan
Promosi ..
j3l
- kesehatan yang tcrintegrasi pada pclayanan kesehatan prort1° � 1 ana dimaksud pada ayat (I) diutomakan pada pelayanan, ,ebtlga· �
- 111 eliPuu hatan pcduli rernaja;
- ·· kese hatan reproduksi dan kcluarga berencana·
- c. pc, ksi menular scksual;
- b, ke:eriksaan asuhan antenatal;
'
- d io·e . za: dan . rehabilitas1. nap ,
- f. tu all promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 141 !(e � a( � ) dapat diiakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau aye swasta dengan berpedornan pada peraturan perundang-undangan ektor I kt .
- e. berkUlos1s.
- s akat dan atau se or swasta dalarn melaksanakan kegiatan jSI M 95 Y � i kesehatan sebagairnana dimaksud pada ayat (4) dilakukan promalo. koordinasi dengan Dinas Kesehatan. mel UI
BAB VI - PENCEGAHAN PENULARAN HIV DAN AIDS
Pasal 11

- (ii Peocegahan penul81,'an HIV dapat d � capai s � c � a efektif dengan cara menerapkan pola hidup aman dan tidak berisiko serta memfungsikan keluarga secara optimal sebagai sarana untuk menciptakan generasi bangsa yang berkualitas.
- a. pencegahan penularan HIV melalui hubungan seksual;
- 121 Penerapan pola hidup aman dan tidak beresiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memutus mata rantai penularan HIV dan AIDS di masyarakat terutama kelompok resiko tinggi, melalui upayaupaya sebagai berikut:
- b. pencegahan penularan HIV melalui hubungan non seksual; dan
- c. pencegahan penularan HIV dari ibu ke anaknya.
BAB VI - PENCEGAHAN PENULARAN HIV DAN AIDS
Pasal 12

- 11) Pencegahan penularan HIV melalui hubungan seksual merupakan berbagai upaya untuk rnencegah seseorang terinfeksi HIV dan/atau penyakit IMS lain yang ditularkan rnelalui hubungan seksual.
2. 1 2 ) Pencegahan penularan HIV melalui hubungan seksual dilaksanakan terl:' � a di tempat yang berpotensi terjadinya hubungan seksual bens1ko.
3. (JJ Pencegahan penularan HIV rnelalui hubungan seksual dilakukan dengan : (emp � t) kegiatan yang terintegrasi, rneliputi :
- b. penmgkatan peran pernangku kepentingan;
5. d ana.iemen pasokan perbekalan kesehatan pencegahan; dan (4) p. penataiaksanaan IMS.
- mtervensi perubahan perilaku· c. m . ,
7. a;lllngkatan peran pernangku kepentingan sebagairnana dirnaksud pada lin � ( 3) huruf a ditujukan untuk rnenciptakan tatanan sosial di (S) Inter., ng � populasi kunci yang kondusif.
8. b d' e � si J&gt;erubahan perilaku sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) huruf keto � tuJukan Untuk memberi pemaharnan � an .. mengubah perilaku Sehin Pok secara kolektif dan perilaku setiap [ndividu dalam kelompok gga ker entanan terhadap HIV berkurang.
'
- . en pasokan perbekalan kesehatan pencegahan sebagaimana rJ811a.Jernd pada ayat (3) huruf c ditujukan untuk menjamin tersedianya dirlla.J&lt;s � an kesehatan pencegahan yang bermutu dan terjangkau.
- pert,ek aksanaan IMS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d pena.tal untuk menyembuhkan IMS pada individu dengan memutus rl ditujukan tai penularan IMS melalui penyediaan pelayanan diagnosis dan !f19.t.ll r9;;tan serta konseling perubahan perilaku, yang pelaksanaannya pengob an pada peraturan perundang-undangan. 1,erpedom
Paaal 13
penularan HIV melalui hubungan seksual dilakukan melalui pencegahaJl k :
- a. U . d ngan pasangan (Be Faithful);
upaYa:roeJakUkan hubungan s � ksual (Abstinensia);
- b. seua e nakan kondom secara konsisten (Condom use);
- d. rnen � gkatkan kemampuan pencegahan melalui edukasi termasuk rnenm · · ki ('Ed · ) d e, obati IMS sedini mung n ucatwn ; an
- c. rnentndari penyalahgunaan obat/zat adiktif (no Drug);
- rneng ah I · tar 1 · I I · · ku · · rnelaJ&lt;ukan penceg an am, an a am me a ui sir msrsi.
Paaal 14
- ill Pencegahan penularan HIV melalui hubungan non seksual ditujukan untuk mencegah penularan HIV melalui darah.
- 121 Pencegahan penularan HIV melalui hubungan non seksual sebagaimana climaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. uji saring darah pendonor;
- c. pengurangan dampak buruk pada pengguna napza suntik.
- b. pencegahan infeksi HIV pada tindakan medis dan non medis yang melukai tubuh; dan
- (3) Uji saring darah pendonor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Pencegahan infeksi HIV pada tindakan medis dan non medis yang melukai tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan penggunaan peralatan steril dan mematuhi standar prosedur operasional serta memperhatikan kewaspadaan umum (universal precaution).
(S)
- a. pro � am layanan alat suntik steril dengan konseling perubahan b penlaku serta dukungan psikososial;
2. P � ngurangan dampak buruk pada pengguna napza suntik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
- en � oro � g pengguna napza suntik khususnya pecandu opiate enJalan1 program terapi rumatan·
4. d
5. p � 1 !Yanan konseling dan tes HIV serta pencegahan/imunisasi hepatitis. SCba � aan pengurangan dampak buruk pada penggunaan napza suntik Pen! � ana dimaksud pada ayat (2) huruf c berpedoman pada peraturan ang-undangan.
- c. rn d , en orong pengguna napza suntik untuk melakukan pencegahan penularan seksual · dan
PaaaI 15
penularan HIV dari ibu ke anakn . cega.b � yang meliputi : ya dilaksanakan melalui 4 pell ) 1cegiatan (eJIIPat gahan penularan HIV pada perempuan u . . . pence ahall kehamilan yang tidak direnc sia reproduktif;
- c. dikandungnya,
.
.
.
- ,. penceg anakan pada perempuan dengan b· tuv· pen � egahall p �� :aran HIV dari ibu harnil dengan HIV ke
bayi yang
- berian dukungan psikologis, sosial dan perawatan ke d ib d d. pern rta anak dan keluarganya pa a 1 u engan t!IV beSC ·
Paaal 16
- Terhadap ibu hamil yang memeriksakan kehamilan harus dilakukan (!) prornosi kesehatan dan pencegahan per:iularan HIV.
- 13) Tes dan Konseling sebag � mana d1maksud pada ayat (2) dianjurkan sebagai bagian dari pemenksaan laboratorium rutin saat pemeriksaan asuhan antenatal atau menjelang persalinan pada :
- (2) Pencegahan per:iularan HIV ter � adap l?U hamil sebagaimana dimaksud pada ayat !1) dilakukan melalui pemenksaan diagnostis HIV dengan tes dan konselmg. . . .
- a. semua ibu hamil yang tinggal di daerah dengan epidemi meluas dan terkonsentrasi; atau
- b. ibu hamil dengan keluhan keluhan IMS dan tuberkulosis di daerah epidemi rendah.
BAB VI - PENCEGAHAN PENULARAN HIV DAN AIDS
Pasal 17

- (I) !bu hamil dengan HIV dan AIDS serta keluarganya harus diberikan konseling mengenai :
- b. pilihan cara persalinan;
- a. pemberian ARV kepada ibu;
- c. pilihan pemberian ASI eksklusif kepada bayi hingga usia 6 bulan atau pemberian susu formula yang dapat diterima, layak, terjangkau, berkelanjutan, dan aman (acceptable, feasible, affordable, sustainable, and safe);
- d. pemberian susu formula dan makanan tambahan kepada bayi setelah usia 6 bulan · ,
- e. pemberian profilaksis ARV dan kotrimoksasol pada anak; dan
- f. pe � eriksaan HIV pada anak. . . . 12 ) Konselmg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bagian dari 9 tandar perawatan bagi ibu hamil yang didiagnosis terinfeksi HIV.
- ( 3 ) Konseling pemberian ASI dan pemberian makanan tambahan kepada bayi :telah u � ia 6 � ulan sebagaimana dimak � ud .pada\_ ay � t (1) huruf c dan b � d d1ser � dengan informasi pembenan tmurusasi, serta perawatan YI baru lahir, bayi dan anak balita yang benar.
Se1;\_
BAB VI - PENCEGAHAN PENULARAN HIV DAN AIDS
Pasal 18

- "&lt;tp ba · · l �
IV (D YI Yang lahir d · ib · r k · HIV harus dilakukan tes viro ogy NA an 1 u yang tennre si . aia,. te /RNA) dun · ulai d . 6 ( ) sampai dengan 8 (delapan) mmggu " s ser """ pa a usia enam ology HIV pada usia 18 (delapan belas) bulan ke atas.
OOO � P?8
Paaal 19
- uans HIV dan AIDS dilakukan untuk pemantauan dan pengambilan 5uf"e san ctalam Penanggulangan HIV dan AIDS.
- suf" paran kasus HIV;
- (I) JceP 0 :ans HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. peJ:paran kasus AII?S;
- 21 1 I
- ed. surveilans IMS;
- . b. pe surveilans sentinel HIV dan sifilis: sero ·
- b l · surveilans HIV ber a\_s1s ':1yanan Konseling dan Tes HIV;
.
- e. surveilans terpa?u biologis dan perilaku;
- g. � egiatan pemantauan resis � ensi AR � .
3. f urvei cepat perilaku; dan
4. h-1 paran kasus HIV sebagaimana dirnakaud pada ayat (2) huruf a 3) Pe a tuk tukan tingka id · ( rtUjuan un menen t epi erru dan mencegah penularan be . Jebih JanJUt.
5. (SI Sero surveilans ser:iunel HIV dan sifilis sebagaimana dimaksud pada ayat 121 huruf c bertuJUan untuk memantau besaran dan kecenderungan masaJah. . .
6. I paran kasus AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b (4) : � juan untuk pe � gobatan dan p � r � aikan kualitas hidup.
7. 161 surveilans IMS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d bertujuan untuk memantau besaran dan kecenderungan IMS.
- a. pelaporan kasus dalam rangka mencari insiden;
- (7) surveilans IMS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi :
- b. penentuan dan pemantauan prevalens;
- d. surveilans resistensi antibiotika; dan
- c. penentuan etiologi sindrom IMS;
- e. studi khusus.
- (8) Surveilans HIV berbasis layanan Konseling dan Tes HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e bertujuan untuk mengetahui kecenderungan infeksi HIV pada suatu kelompok berisiko yang datang ke layanan konseling dan testing HIV.
- (9) Surveilans terpadu biologis dan perilaku sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf f bertujuan untuk memantau besaran dampak dan kecenderungan perilaku berisiko terinfeksi HIV dan IMS secara periodik.
16. (IO) Survei cepat perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g bertujuan mendapatkan gambaran segera untuk memulai dan/ atau (II mengevaluasi suatu tindakan kesehatan masyarakat.
17. ) Kegiatan pemantauan resistensi ARV sebagaimana dimaksud pada ayat 1 2) huruf h meliputi :
- a. swvey ambang batas bertujuan untuk melihat tingkat resistensi obat ARV pada orang yang baru terkena HlV;
19. b, survey monitoring bertujuan untuk melihat resistensi selama pengobatan ARV; dan
20. c, f d � tor kewaspadaan dini bertujuan untuk melihat optimalisasi d. k � 7gstu , program ART dalam mencegah resistensi ARV.
21. be en an lebih lanjut mengenai Surveilans HIV dan AIDS rpectoman pada peraturan perundang-undangan.
Selia
BAB VI - PENCEGAHAN PENULARAN HIV DAN AIDS
Pasal 20

- Pr:i ·· P fasiJi ta Ill °"'&lt;ll"ana 8 pelayanan kesehatan dapat menyediakan sarana dan encegaii :ncegahan untuk melindungi tenaga kesehatan dalarn upaya nularan HIV dan AIDS.
Pua! 21
aya pencegahan penularan HIV dan AIDS Pemerintah .1jl111 � E .. n sarana dan prasarana yang bermutu dan t · . k 0"' dia--erjang au. eriYe tP Paaal 22
Daerah pencegahan penularan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18,
111 etiP 00 · diaan kondom;
5j1!811a .•
- penYe ik ·1 a. diaan peralatan sunti sten pengguna narkoba suntik:
- yang diaan Jayanan pemeriksaan IMS pada kelompok risiko tinggi· :
- bpenY:diaan layanan kesehatan untuk pencegahan penular'an ibu harnil c. penY menderita HIV kepad � bayi yang dikandungnya;
- d. � �� :diaan layanan tes � IV (VCT) yang bermutu dan terjangk � u;
- penyediaan f. caifan sperma, organ, jarmgan tubuh yang akan didonorkan kepada orang Jain; dan/ atau . . . . .
- e. layanan s . . g HIV pada semua darah, produk darah,
- Obat dan perbekalB?, meliputi anti retrovirus, anti infeksi oportunistik, g. obat-obatan penyakit IMS serta obat pendukung Jainnya yang jumlahnya memadai, mudah didapat, bermutu danterjangkau.
BAB VII - PEMERIKSAAN DIAGNOSIS HIV
Pasal 23

- (11 Pemeriksaan diagnosis HIV dilakukan untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penularan atau peningkatan kejadian infeksi HIV.
- a. yang bersangkutan;
- (21 Pemeriksaan diagnosis HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip konfidensialitas, persetujuan, konseling, pencatatan, pelaporan dan rujukan. (3) Prinsip konfidensial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berarti hasil pemeriksaan harus dirahasiakan dan hanya dapat diketahui oleh :
- b. tenaga kesehatan yang menangani;
- c. keluarga terdekat dalam hal yang bersangkutan tidak cakap;
- d. pasangan seksual; dan/ atau
- e. pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - PEMERIKSAAN DIAGNOSIS HIV
Pasal 24

- (I) Pemeriksaan diagnosis HIV dilakukan melalui KTS atau TIPK.
- (3) Dik � engan persetujuan pasien. ha! � CUalikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam
- 121 P � meriksaan diagnosis HIV sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus d,J,,1,,., d . .
- a. penugasan tertentu dalam kedinasan tentara/ polisi;
- b. keactaan gawat darurat medis untuk tujuan pengobatan pada pasien Yang secara klinis telah menunjukan gejala yang mengarah kepada AIDS; dan/ atau
- C . peon· Pe ll1taan pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan rundang-undangan.
000:1R9
Pua12s
- "'CT) dilakukan dengan langkah-langkah 1 . . l{1'S '· ling prates· me ipuu : '
- I ll "onse
- b, nseling pasca tes k ,cT)
- II· " teS
- HIV· dan '
- c. � hanya dilakukan dalarn hal · . j(fS , · . pasien membenkan persetujuan 121 are. tertuli 5 · . . :11
- J{onseling pasca tes sebagaimana d1maksud pada ayat ( 2 ) huruf c harus j4) diiakUkan tatap muka dengan tenaga kesehatan atau konselor terlatih.
- seling prates � ag;:r1 �� :maksud pada ayat (1) huruf a dilakukan (31 denge.11 tataP mu a u u ta � p muka dan dapat dilaksanakan -nma pasangan (couple counseling) atau dalam kelo k ( !)er--··. , 1 mpo group counseling,. . .
BAB VII - PEMERIKSAAN DIAGNOSIS HIV
Pasal 26

- TJPK dil � dengan \_Iangkah-langkah meliputi :
- b. pengamb1l'.311 dar8;11 untuk tes;
- ill a. pemberi � informasi tentang HIV dan AIDS sebelum tes;
- penyampaian hasil tes; dan c.
- T es HIV pada TIPK tidak dilakukan dalam hal pasien menolak secara 121 tertulis.
- d. konseling.
- 131 TJPK harus dianjurkan sebagai bagian dari standar pelayanan bagi :
- b. asuhan antenatal pada ibu hamil dan ibu bersalin;
- a. setiap orang dewasa, remaja dan anak-anak yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan dengan tanda, gejala, atau kondisi medis yang mengindikasikan atau patut diduga telah terjadi infeksi HIV terutama pasien dengan riwayat penyakit tuberculosis dan IMS;
- c. bayi yang dilahirkan oleh ibu dengan infeksi HIV;
- e. laki-laki dewasa yang meminta sirkumsisi sebagai tindakan pencegahan HIV.
- d. anak-anak dengan pertumbuhan sub optimal atau malnutrisi di wilayah epidemi luas, atau anak dengan malnutrisi yang tidak menunjukan respon yang baik dengan pengobatan nutrisi yang adekuat; dan
- (4) Pada wilayah epidemi meluas, TIPK wajib dianjurkan pada semua orang yang berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan sebagai bagian dari standar pelayanan.
- (5) T!PK sebagai standar pelayanan pada epidemi meluas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terutama diselenggarakan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan sebagai berikut :
- a. pelayanan medis rawat jalan dan rawat inap;
- b. pelayanan kesehatan pemeriksaan ibu hamil, persalinan dan nifas;
- c. pelayanan kesehatan populasi dengan risiko tinggi;
- d. pelayanan kesehatan anak di bawah 10 (sepuluh) tahun;
- e. pelayanan bedah ·
- f. pelayanan keseh � tan remaja; dan
- asilita ' K b · dun s pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan TIP se agau � ana aksud pada ayat (S) wajib memiliki kemampuan untuk memberikan Paket pelayanan pencegahan, pengobatan dan perawatan HIV dan AIDS.
- ( 6) Fg . pelayanan kesehatan reproduksi termasuk keluarga berencana.
- da wi}ayah epidemi terkonsentrasi dan e . . (7) pa semua orang dewasa, remaja dan :\_derru rendah, T!PK dilakukan pads gejala yang mengindikasikan infer· 8Yang memperlihatkan tanda dllfl anak dengan riwayat terpapar H �� IV, termasuk tuberkulosis, serta rkosaan dan kekerasan seksuaJ lain. pada masa perinatal, pada pe:: wilayah epidemi . .
- a. 1 yanan kesehatan bagi poput · ku · b. P\_C \_ak u·nao-i· asi nc1/orang yang berperilaku ns1 o .,,.,.,
- pada terkonsentrasi (8) Tl aunana dimaksud pada ayat (7) terutam . dan epiderni rendah seba8 IMS· a d1selenggarakan pada: pelayanan ·
- fasilitas pelayan1:l11 yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan c, Ibu hamil, persalinan dan nifas; dan
- d. pelayanan tuberculosis.
Paaal 27
- (I) Tes HIV untuk diagnosi � dilakukan oleh tenaga medis dan/atau teknisi laboratorium yang terlatih.
- (3) Tes HIV dilakukan dengan metode Rapid Diagnostic Test (ROT) atau Enzyme Jmmuno Assay (EIA).
- 12 ) Dalam hal tid � ada � enaga medis dan/ atau teknisi laboratorium yang terlatih sebagaunana dimaksud pada ayat (1), bidan atau perawat terlatih dapat melakukan tes HIV.
Paaal 28
- (I) Konseling wajib diberikan pada setiap orang yang telah melakukan tes HIV.
- (3) Konseling sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan oleh konselor terlatih.
- (2) Konseling sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) terdiri atas konseling pribadi, konseling berpasangan, konseling kepatuhan, konseling perubahan perilaku, pencegahan penularan termasuk infeksi HIV berulang atau infeksi silang, dan/ atau konseling perbaikan kondisi kesehatan, kesehatan reproduksi dan keluarga berencana.
- (4) Konselor terlatih sebagairnana dirnaksud pada ayat (3) dapat berasal dari tenaga kesehatan dan/ atau tenaga non kesehatan.
- (5) Pelaksanaan Tes dan Konseling HIV dan AIDS berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
BAB VII - PEMERIKSAAN DIAGNOSIS HIV
Pasal 29

- (1) Tes HIV pada darah pendonor, produk darah dan or\_gan tubuh dilakukan untuk mencegah penularan HIV melalui transfusi darah dan produk d:U-ah serta transplantasi organ tubuh.
2. ( 2 ) Tmdakan pengamanan darah pendonor, produk darah dan orga\_n tubuh terhadap penularan HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan uji saring darah/ organ tubuh pendonor.
Paaal 30
- (I) T indakan pe d ah h d penularan HIV melalui transfusi darah sebag �� and � akar d dt: � ; � sal 26 ayat (2) meliputi : a u" a rm su
- onseling pasca uji saring darah.
- b: k � 1 � g darah pendonor; dan
- t,elurn dil � kan J?Cngarnbilan darah . . (2) seengenai haail pemeriksaan uji saring dar:ndonor, d � benkan infonnasi � i sanng (info � d '?°nse\_nt). dan pennmtaan persetujuan uJ rsetujuan UJl sanng (111.Jormed s .
- (4) 'JaJ(Ukan dengan berpedoman pada s � a;sud pada � yat ( 1) huruf a rintah ar yang ditetapkan oleh � : �
- consent) (3) pe t (2) berisi pernyataan persetuju ebagaimana dimaksud pada aY � tujuan untuk dirujuk ke fasilitas pelan pemusnahan darah dan � -sariflg darah reaktif. ayanan kesehatan apabila hasil UJ. � sariflg darah pendonor sebagaimana di
- hal basil uji saring darah pendonor seba · . (5) ayat (1) huruf a reaktif, maka Unit Transfusi �� an: d1maksu l aku d pkada eriksaan ulang. arus me an pern il ik
- (7) Konseling P �� ca � Jl sanng darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bensi anjuran kepada pe.ndonor yang bersangkutan untuk tidak mendonorkan darahnya kembali dan merujuk pendonor ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan Tes dan Konseling HIV.
- oaiarn hal has pemen saan ulang sebagaimana di ak d (6) tetaP reaktif, Unit Transfusi Darah harus irn sub � akda ayat (5) di · d mem en an surat pernberitahuan isertai engan anjuran untuk melakukan k 1· .. sarin g darah onse mg pasca UJl .. · .
BAB VIII - PENGOBATAN PERAWATAN DAN DUKUNGAN
Pasal 31

- (I) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menolak pengobatan dan perawatan ODHA.
- (2) Dalarn hal fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak mampu memberikan pengobatan dan perawatan, wajib merujuk ODHA ke fasilitas pelayanan kesehatan lain yang mampu atau ke rumah sakit rujukan ARV.
- (3) Pengobatan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan standar sesuai ketentuan yang berlaku.
BAB VIII - PENGOBATAN PERAWATAN DAN DUKUNGAN
Pasal 32

- (I) Setiap orang terinfeksi HIV wajib mendapatkan konseli � g pasca pemeriksaan diagnosis HIV, dilakukan registrasi secara nasional dan me � dapatkan pengobatan. . .
- (3) pe a kali ditegakkan diagnosisnya. . . . . Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dijaga kerahasiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 1 2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencatatan yang memuat nomor kode fasilitas pelayanan keseha � , no � o � urut d1temu1can di fasilitas pelayanan kesehatan dan stadium klinis saat �
BAB VIII - PENGOBATAN PERAWATAN DAN DUKUNGAN
Pasal 33

- (IJ p engobatan HIV be . k mengurangi risiko penularan HIV, lllengh rtujuan untu . ik d meningkatkan kualitas hid atnbat perburukan infeksi oportumsU an up pengidap HIV.
- batan HIV sebagaimana dimaksud ada . pengo dengan penapisan dan t . !l ayat (1) harus dilakukan (21 bersarnaan d konseling. erap1 mfeks1 oportunistik, pemberian dorn an . .
- 1con b tan AIDS bertujuan untuk menuru k pengo a trus (viral load) HIV dalam n an sarnpai tidak terdeteksi (3) 1·uJT1lah v\_1 b t ARV darah dengan menggunakan binas1 o a . 1corn
BAB VIII - PENGOBATAN PERAWATAN DAN DUKUNGAN
Pasal 34

- pengobatan \_H � V dan AIDS dilakukan dengan cara pengobatan :
- a. profilaksis; dan
- (1) terapeutik,
- b, .
- pengobatan terapeutik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a (2) eliputi pengobatan ARV, pengobatan IMS, dan pengobatan infeksi rn .. oportUnius. . .
- c penunJang.
.
.
- pengobatan profilaks1s sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b (3) rneliputi : .
- b kotrirnoksasol untuk terapi dan profilaksis
- a. pernberian ARV pasca paJ � an; dan
- 141 p � ngobatan penunjang se � agau:nana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pengobatan suportif, adjuvant dan perbaikan gizi.
BAB VIII - PENGOBATAN PERAWATAN DAN DUKUNGAN
Pasal 35

- (I) Pengobatan ARV hanya dapat diberikan apabila pasien telah mendapatkan konseling, mempunyai Pengingat Minum Obat (PMO) dan setuju patuh terhadap pengobatan seumur hidup.
- (2) Pengobatan ARV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diindikasikan bagi :
- a. ibu hamil dengan HIV;
- c. lelaki seks dengan lelaki;
- b. penderita HIV dengan tuberculosis;
- d. penderita HIV dengan hepatitis B dan C;
- e. wanita pekerja seks;
- f. pengguna Narkoba suntik;
- g. ODHA yang pasangan tetapnya mempunyai status HIV
- h. negative dan tidak menggunakan kondom secara konsisten; dan
- 1 3 ) Pengobatan ARV dimulai di rumah sakit dan dapat dilanjutkan di Puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
- i. penderita HIV yang telah menunjukkan stadium klinis 3 atau4 atau jumlah sel Limfosit T CD4 kurang dari atau sama dengan 350 sel/mm3;
BAB VIII - PENGOBATAN PERAWATAN DAN DUKUNGAN
Pasal 36

- (!) S � tiap ibu harnil dengan HIV berhak mendapatkan pelayanan persalinan � 1 i5emua fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) e ayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) lllemperhatikan prosedur kewaspadaan standar kesehatan.
Paaal 37
- . bayi baru lahir dari ibu HIV dan AID , 1 ) setiaPak · 5 ARV dan kotrimoksazol 8 harus segera mendapatkan I fiJ SI ' pro hal status HIV belum diketahui . . . .
- (2) oalalllb tan penunjang bagi bayi baru Jah· ' pemb � nan nutns1 sebagai pentgo(l)a dilaksanakan sesuai dengan Bu � r pse:agaimana dimaksud pada aya e oman Pelayanan Gizi Bagi 0oHA·
BAB VIII - PENGOBATAN PERAWATAN DAN DUKUNGAN
Pasal 38

- perawatan dan dukungan HIV dan AIDS harus dilaksanakan melalui (I) pendekatan :
- b. perawatan rumah berbasis masyarakat (Community Home Based Care).
- a. perawatan berbasis fasilita � pelayanan kesehatan; dan/ a tau
- l Perawatan dan d � kungan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ( 2 ayat (1) h � s � itlaku � an. � ecara holistik dan komprehensif dengan pendekatan biopsikososiospiritual yang meliputi :
- b. tata laksana perawatan akut;
- tatalaksana gejala; a.
- c. tatalaksana penyakit kronis;
- d. pendidikan kesehatan;
- f. perawatan paliatif;
- e, pencegahan komplikasi dan infeksi oportunistik;
- g. dukungan psikologis kesehatan mental, dukungan sosial ekonorni, dan pemberdayaan masyarakat untuk membina kelompok-kelompok dukungan;dan
- h. evaluasi dan pelaporan hasil.
- (3) Perawatan berbasis fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perawatan yang ditujukan kepada orang terinfeksi HIV dengan infeksi oportunistik sehingga memerlukan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan sistem rujukan.
- (4) Perawatan rumah berbasis masyarakat (Community Home Based Care) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bentuk perawatan yang diberikan kepada orang terinfeksi HIV tanpa infeksi oportunistik, yang memilih perawatan di rumah.
- (S) Perawatan di rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertujuan untuk:
- a. mencegah infeksi;
- b. mengurangi komplikasi;
- d. meningkatkan penerimaan diri menghadapi situasi;
- c. mengurangi rasa sakit/tidak nyaman;
- e. memahami diagnosis prognosis dan pengobatan; dan . f. meningkatkan kem � dirian untuk mencapai hidup yang berkualitas,
BAB IX - REHABILITASI
Pasal 41

- [l] Ke · se:a � Yang dilakukan dalam rangka penanggulangan HIV dan . AIDS p g � ana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi tanggung jawab /menntah Daerah melalui SKPD/Unit Kerja sesuai dengan tugas pokok
- (2) 'I\ � fungsi masing-masing
- ·ugas · Alos :ko � dan fungsi SKPD dalam upaya penai:iggulangan HIV dan bagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lam:
piJlaS Kesehatan :
- 2 ) pemeriksaan IMS, testing (diagnoS: �� k Populasi Kunci;
- 1) rne!al&lt;Ukan pencegahan/preventif m . . sosialisasi pada masyarakat dan k I elalui kegiatan Promosi, dan
- pengamatan (survailens) penderita HIV dan AIDS), screening;
- 31 dan AIDS;
- 41 rnengevaluasi kegiatan program pe nanggulangan HIV dan AIDS
- sagian Kesejahteraan Rakyat : b.
- 2 ) pembahasan isu sentral untuk mencan· 1 . salah: so usi pemecahan ma ,
- l) pembinaan, koordinasi antar instansi penanggulang3:11 HIV dan AIDS; pelaksana upaya
- 3) mencip � \_ Iingkunger, kondusif demi lancarnya lak program disetiap mstansi. pe sanaan
- c Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan · Periindungan Anak:
- 1) pemberian penyuluhan penyakit HIV dan AIDS kepada kelompok rentan terutama waruta dan anak;
- 2) integrasi upaya pencegahan HIV dan AIDS dengan upaya pemenuh3:11 h � reproduksi perempuan dan upaya kesehatan reproduks1 remaja;
- 3) mendorong peran aktif laki-laki dalam upaya pencegahan penularan HIV dan AIDS.
- d. Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif :
- 2) mewajibkarl setiap pengelola dan/atau pemilik tempat hiburan untuk melaporkan data karyawan secara berkala dalam rangka perencanaan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS.
- 1) meningkatkan peran aktif industri/usaha pariwisata dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS di tempat-tempat wisata dan hiburan;
- 3) melaksanakan upaya promosi dan pencegahan penularan HIV dan AIDS di.kalangan pemuda;
- 4) rnenciptakan lingkungan kondusif agar pemuda lebih berperan serta aktif dalam penanggulangan HIV dan AIDS.
- e. Dinas Perhubungan, Komuni.kasi dan Informatika :
- 2) penyuluhan dan sosialisasi tentang pencegahan penularan HIV dan AIDS pada petugas, kelompok rentan yang berada/bekerja di sektor angkutan darat sungai dan udara;
- 1) melakukan sosialisasi dan kampanye media informasi pencegahan, penularan HIV dan AIDS bagi masyarakat umum terutama masyarakat Populasi Kunci.
- 3) melakukan program ' pencegahan HIV dan AIDS di sektor perhubungan.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:
- 2) pendidikan pencegahan HIV bagi remaja dan pemuda rnelalui jalur pendidikan formal dan pendidikan informal;
- 1) kampanye penyebarluasan inforrnasi pencegah\_ai:i, penularan HIV dan AIDS di sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan lrunny � ;-
3. ku ikul 3) int · · I n HIV kedalam n um egrasi informasi pencegahan penu ara . pendidikan sekolah pada mata pelajaran tertentu yang sesuai.
- . as sosial, Tenaga Kerja dan Transm· . Dtn · al k . igrast
- 2) :asyarakat yang rawan terjadi s;tg:Oagd Hid � kri d an\_ Al � S kepada b h kan Ii ku an IS rrunasi ·
- duJcungan sost e oriorm kepada ODH l) nyuluhan dan sosialisasi t A yang membutuhkan;
- 3) menum u mg ngan Yang kond ·r ' erlibat dan berperan aktif dalam usi agar ODHA dapat � IV dan AIDS. upaya pencegahan penularan
- 4) pro � osi dan pelaksanaan kegiatan pencegahan penularan HIV bagi tenaga kerja yang bekerja diperusahaan d t k . · ya· an empat erja 1a1nn ,
- 5) integrasi kegiatan pencegahan HIV kedalam program K3 (Kesehatan dan Kesel � atan Kerja) untuk peningkatan efektifitas dan kelangsungan kegiatan pencegahan yang dimaksud.
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang :
- 2 ) memfasilitasi keluhan m\_asyarakat atas pelangg � an Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati terkait dengan HIV dan AIDS.
- l) pelaksanaaan dan pengawasan dalam penegakan perundangundangan daerah mei:icaku � Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati terkait dengan HIV dan AIDS·
- 3) menciptakan lingkungan yang kondusif melalui ketertiban ketentraman dan perlindungan masyarakat yang berkaitan dengan HIV dan AIDS
Bagian Hukum:
- 2) menfasilitasi penyusun peraturan-peraturan Bupati untuk mencegah terjadinya stigma dan diskriminasi terhadap HIV dan AIDS di masyarakat.
- 1) menfasilitasi penyusun kebijakan dan peraturan perundangundangan yang mendukung terlaksananya upaya pencegahan penularan HIV dan AIDS;
Rumah Sakit Umum Ade Muhamad Djoen Sintang
- 1) menyediakan dan melaksanakan layanan kesehatan pada bidang perawatan, pengobatan dan rehabilitasi untuk penderita HIV dan AIDS secara terintegrasi dan berkelanjutan
- 2) kegiatan serening secara aktif dan pasif;
- 3) melakukan penyuluhan perorangan/kelompok.
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
- 1) kampanye penyebarluasan informasi pencegahan, penularan HIV dan AIDS melalui Camat dan Kepala Desa; dan
- 2) melakukan inisiasi pembentukan dan peningkatan pengetahuan komprehensif HIV dan AIDS Warga Peduli AIDS (WPA) di Kecamatan dan Desa.
- a. penyuluhan HIV dan AIDS melalui pendekatan keagamaan bagi usia sekolah MTs/SMP, MA/SMA/SMK dan perguruan tinggi
2. 1 1 Pencegahan/Preventif:
- b. penyuJuhan melalui kegiatan keagamaan � an di rum\_ah ib � dah
- d. konseling bagi calon pengantin
- c. bina remaja masjid dan remaja gereja melalui kegiatan olahraga dan seni budaya
- 2 ) pengend � ian/pembinaan/Kuratif
- Jembaga\_ khusus tuaJ ruttn melalui kelompok atau
- a. pembmaan mental dan spiri .
- b. memberikan keterampilan d keagamaan bagi ODHA an kreatifitas dalam bidang
- camat, Lurah/Kepala Desa serta RT/RW P rnMemberd � yakan\_ Lembaga Kemasyar KK dan Posyandu :
- a. s1 potens1 r ik wilayahnya; esi O penularan HIV di
- l) � secara intensif untuk melak atan dan LSM Peduli AIDS pencegahan dan penanggulangfan �� a:an program/kegiatan Kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) an AIDS melalui Upaya melakukan identifiika · . ya1tu dengan :
- b. melaksanakan edukasi dan fasilita · (minimal ke layanan HIV testing dan81 kmasyarakat ke pelayanan · k onsehng)·
- d d rrunasr; dan . . 1 ah er ayakan Warga Peduli AIDS (WPA) di wt ay nya.
- c. menjaga etenangan tanpa stigma dan diskri .' . membentuk dan rnemb
BAB XII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 43

Masyarakat berparti . . aktif untuk mencegah dan menanggulangi ep1de . s1pas1 secara . . nu HIV sesuai kemampuan dan peran masmg-masmg.
jl)
Paaa.l 44
- serta masyarakat dalam upaya Penangguiangan HIV dan AIDS pef811 dengan cara : dil � romosikan
- ll· ineningkatkan ketahanan keluarga;
- dan melaksanakan perilaku hidup sehat· ·
- b· inemberdayakan lembaga agarna, tokoh masyarakat, tokoh adat dan c. tokoh agama; . . . .
- membentuk dan mengembangkan Warga Peduli AIDS; dan
- inencegah terjadinya stigma. dan diskrimasi terhadap ODHA dan d. oHIDA, serta terhadap komumtas populasi kunci;
- e. inendorong warga masyarakat yan � berpotensi melakukan perbuatan f I,erisiko tertular HIV untuk memeriksakan diri kc fasilitas pelayanan !(TS (VCT). . .
- retahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 1 3) dila.l&lt;Ukan dengan cara :
- PerilakU hidup sehat s � bag �� a dimaksud pada ayat (1) huruf a j2) dilaJ&lt;Ulcan dengan menghmdan penlaku seksual dan non seksual berisiko nularan HIV.
- a. mendidik anggota keluarga berdasarkan norma agama;
- c. sating asah, asih dan asuh d8:1am keluarga menuju hidup sehat, lchususnya kesehatan reproduksi dan menghindari Napza.
- b. setia pada pas � gan; dan
- 14 ) Memberdayakan lembaga agama, tokoh masyarakat dan tokoh agarna sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c adalah dengan memberikan pemahaman agama pada masyarakat mengenai hidup sehat dan tidak melanggar norma agama melalui dakwah, syi'ar, maupun khotbah bahkan dapat menjadi kader peduli HIV/ AIDS;
- jS) Mencegah stigma dan diskriminasi orang terinfeksi HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan:
- a. memahami dengan benar dan lengkap mengenai cara penularan HIV dan pencegahannya;
- b. memberdayakan orang terinfeksi HIV sebagaimana anggota masyarakat lainnya; dan
- c. mengajak semua anggota masyarakat untuk tidak mendiskriminasi orang terinfeksi HIV baik dari segi pelayanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan semua aspek kehidupan.
Paaal 45
- 11) Warga Peduli AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat ( 1) huruf e merupakan wadah peran serta masyarakat untuk melakukan PenangguJangan HIV dan AIDS.
2. IJ) ti\_ngkat kecamatan, kelurahan, rukun warga dan/atau rukun tetangga. \_egiatan Warga Peduli AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dapat duntegrasikan dengan kegiatan di Lingkungan Rukun Warga.
3. 12 ) � arga Peduli AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk � 1
Paaal 46
Ii) 0 a.DHA
- � rperan serta dalarn Penanggulangan HIV dan AIDS dengan cara :
- b rnenJaga kesehatan pribadi;
- emberitahu status HIV kepada pasangan seksual dan petugas esehatan untuk kepentingan medis;
- c.· rneJaJcukan upaya pencegahan penularan HIV kepada orang lain;
1
21
- a.tuhi a.njuran pengobatan; dan
- e. t,e rintah Daerah dan masyarakat; a
- dflle;ra.n serta dalam upaya Penanggulangan HIV dan AIDS bersam
- pern;DHA dalam melakukan upaya penanggulangan HIV dan AIDS peJ1l11 aimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui :
- ll· 1&lt;eWggunakan alat suntik steril sekali pakai; rnen ·
- set,ag ajiban menggunakan kondom dengan benar dan konsisten· '
- ,nenjadi d?nor darah, produk darah dan/atau organ serta d, ·anngan tubuh lamnnya.
- b, eil&lt;Utsertaan s �� ara ak � f pada la:yanan pencegahan penularan dari c. � ke anak bagi ibu hamil yang tennfeksi HIV; dan ::ak
- Jkewajiban menggunakat\_1 kon � om dengan benar dan konsisten;
- f. �� ara ak � f pada layanan pencegahan penularan dari
- e. Illenggunakan alat sunuk\_ stenl sekali pakai;
- menjadi d?nor darah, produk darah dan/ atau organ serta h. jaringan tubuh lamnnya.
- keikUtsertaan s g. 'bu ke anak bagi ibu hamil yang terinfeksi HIV;dan � dak
BAB XIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 48

- (I) B Upati melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan �� ngan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS, baik yang iakukan
- (2) oleh aparatur Pemerintah, masyarakat, maupun sektor usaha. A dapat membantu Bupati dalam melakukan pengawasan se � g· ·1 terse aimana dimaksud dalam ayat (1) dan melaporkan hasi pengawasan but kepada Bupati.
Paaat 49
mbiayaan yang dibutuhkan untuk pence h gelfll.la pe AIDS serta pela.ksanaan tugas KPAK � a an dan penanggulangan � JV dfll1 Jangan HIV dan AIDS di masing m . an pelaksanaan program peoaflggu Pendapatan dan Belanja Daerah ( � PB �� mg SK\_PD dibebankan pada µiggarfll1 daerah dan sumber lain yang sah se:;:uai dengan k\_emampuan J&lt;el.laflgfll1 raturan dan perundang-undangan yang b 1 kt idak mengika; sesuai de 11 gfll1 pe er a u.
BAB XV - SANKS I
Pasal 50

- ( I) aupati berwenang menjatuhkan sanksi administratif sesuai terhadap orang, lembaga dan mstansi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalarn per\_at:uran Bupati ini.
- (2) Terhadap Aparatur Sipil Negara yang lalai dalam tugasnya dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepegawaian yang berlaku-
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang o· P ��� dangkan di Sintang tanggaI 16 September 2015
St � ARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,
- rt,"" I ;
\'ostl&gt;b · · Qll liASNAH
&amp;t � 'l't l)Ab 15 NOMOR 59 � RAH KABUPATEN SINTANG TAHON 20
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PERATU,RAN BUPATI SINTANG
NOMOR ( 0 TAHUN 2014
TENT ANG
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN SINTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2013 teritang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sintang;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N9mor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 137, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nornor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4578);
5. Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 tenta � g Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jaw � b Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana \_Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PRengeblo l .lkaan I d Ke � angan Daerah (Lembaran Negara epu 1 n onesia Tahun 2005 Nornor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 rentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor \_ 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Pernerintah · Nomor 91 Tahun 2010 t t J · p iak en ang ems aJ Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Pe �� tap � Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh WaJ1b Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lemb N Republik Indonesia Nomor 5179); aran egara
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang N 25 2006 omor Tahun ( Le b tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah m aran Daerah Kabupaten Sinta Tah Nomor 26 Tambahan Le b ng un 2006 s· N' m aran Daerah Kabupaten mtang omor 25), sebagaimana telah diubah den Peraturan Daerah Kabupaten Sintan N gan 2013 (Lembaran Daerah Kabupate � s � ::i 3 i:un 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran g un Sintang Tahun 2013 Nomor 3); Daerah Kabupaten
Menetapkan
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten ' Sintang Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang · ·(Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4);
25. Peraturan Bupati Sin tang Nomor 41 Tahun 2013 Ten tang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang (Serita Daerah Kabupaten Sin tang Tahun 2013 Nomor 168);
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN SINTANG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Bupati adalah Bupati Sintang.
3. D\_inas adalah Dinas Pendapatan D Smtang. aerah Kabupaten
4. Kepala Dina � adalah Kepala Dinas Kabupaten Smtang. Pendapatan Daerah
5. Pejabat Pengelola Keuangan D disingkat PPKD adalah K 1 aerah yang selanjutnya Keuangan Daerah Kabupa;:; ;. Satuan Kerja Pengelola umum daerah. mtang selaku bendahara
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Sadan untuk sektor Perdesaan dan Perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identitas objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang bersifat unik, tetap dan standar.
10. Petugas penilai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan :1dalah Staf atau pelaksana yang ditunjuk ole.h Kepala Dinas, untuk melakukan penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan.
11. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalarn Tahun Pa· k atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai denJ: � � : �� : �� an peraturan perundang-undangan perpajafan
12. Surat Pemberitahuan Pajak Terutan . disingkat SPPT dalah g � ang selanJutnya . a surat yang d1gunakan unt k membentahukan besarnya Pajak Bumi dan B u Perdesaan dan Perkotaan yang teruta k angun � n Pajak. ng epada WaJ1b
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah p . Bangunan Perdesaan dan Perk t ajak Bumi dan disingkat SKPD PBB p 2 ad 1 ho aan yang selanjutnya yang menentukan besarnya aj � m1:'::'at kketetap � n pajak terutang. po ok pajak yang
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih . dan Bangunan Perdesaan d Bayar Pajak Bumi selanjutnya disingkat SKPDLB ;n Perkotaan yang ketetapan pajak yang BB P2 adalah surat menentukan ju 1 h pembayaran pajak karena . 1 h � a kelebihan � sar daripada pajak yang J � % � kredit pajak lebih tidak terutang. ang atau seharusnya
- . an masih harus dibayar 15. Utang pajak a � alah d .P:3-Ji t � be � pa bunga, denda atau term':lsuk sanksi a rmrns a I surat ketetapan pajak kenaikan yan � t � rcantumddala: ketentuan peraturan atau surat sejerusnya ber asar an perundang-udangan perpajakan.
- . D yang selanjutnya 16. Surat Perintah Pencairan ana . nakan sebagai disingkat SP2D adalah dokum � n y:ni � 1 � eh Bendahara dasar pencairan dana yang diter it . Umum Daerah berdasarkan Surat Perm tah Membayar.
- t 17. Kas Umum Daerah adalah tempa . p enyimpanan uang k menampung daerah yang ditentukan oleh Bupati uz:itu k n untuk . d ah dan diguna a seluruh penenmaan aer membayar seluruh pengeluaran daerah.
BAB II - TATA CARA PEMBAYARAN KELEBIHAN PEMBAY ARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAA.N DAN PERKOTAAN
Pasal 2

Kelebihan pembayaran PBB P2 terjadi apabila:
- a. PBB P2 yang dibayar temyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
- b. dilakukan pembayaran PBB P2 yang tidak seharusnya terutang.
BAB II - TATA CARA PEMBAYARAN KELEBIHAN PEMBAY ARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAA.N DAN PERKOTAAN
Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran PBB P2, Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dalam Bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang jelas dan bukti yang diperlukan dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohon.
- (2) Tanda terima surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan oleh Dinas atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat permohonan melalui pos tercatat, menjadi tanda bukti penerimaan surat permohonan.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan.
- (4) Bentuk dan isian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB P2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
I
Paaal 4
- (1) Kelebihan pembayaran PBB P2 diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak.
- (2) Atas dasar persetujuan Wajib Pajak yang berhak atas kelebihan pembayaran PBB P2, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan PBB P2 yang akan terutang atau dengan utang pajak atas Objek Pajak PBB P2 atas narna Wajib Pajak yang sama.
- (3) Perhitungan sebagaimana · dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) dilakukan dengan pemindahbukuan.
BAB II - TATA CARA PEMBAYARAN KELEBIHAN PEMBAY ARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAA.N DAN PERKOTAAN
Pasal 5

- (1) Berdasarkan basil penelitian atau pemeriksaan terhadap surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan secara lengkap, Kepala Dinas atas nama Bupati menerbitkan :
- a. SKPDLB PBB P2, apabila jumlah PBB P2 yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
- c. SKPD PBB P2, apabila jumlah PBB P2 yang dibayar temyata kurang dari jumlah PBB P2 yang seharusnya terutang.
- b. Surat Pemberitahuan, apabila jumlah PBB P2 sama dengan jumlah PBB P2 yang seharusnya terutang; a tau
- (2) A � abila setelah jangka w � kt\_u 12 (dua belas) bulan Kepala Dmas atas nama Bupati tidak memberikan keputusan permohonan di8:nggap dikabulkan, maka dalam waktu i (satu) bul\_an sejak berakhirnya jangka waktu tersebut Kepala Dinas atas nama Bupati menerbitkan SKPDLB PBB P2.
- (3) Bentuk dan isian SKPDLB PBB P2 sebagaiman tercantum dalam Lampiran II yang merupak b . a tidak · hk · an ag1an I terpisa an dari Peraturan ini.
BAB II - TATA CARA PEMBAYARAN KELEBIHAN PEMBAY ARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAA.N DAN PERKOTAAN
Pasal 6

Kelebihan pembayaran PBB P2 . d � kembalikan dalam jangka waktu rang masih ters\_isa diterbitkannya SKPDLB PBB P2 h . 1 (s � tu) bulan sejak nama Bupati. asi pemenksaan Dinas atas
Paaal 7
- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran PBB P2 anggaran berjalan dapat pada tahun Terduga yang berada :i:nggunakan Belanja Tidak Anggaran PPKD atas dasa:' k lDokumen Pelaksanaan eper uan mendesak.
- (2) Untuk pencairan dana sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) SKPDLB PBB P2 dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sebagai berikut:
- a. lembar ke-1 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
- b. lembar ke-2 untuk PPKD selaku BUD; dan
- c. lembar ke-3 untuk Arsip Dinas.
5. Kepala Dinas wajib menyampaikan SKPDLB. PBB P � kepada PPKD selaku BUD paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak SKPDLB PBB P2 diterbitkan. (4)
6. PPKD selaku BUD menerbitkan SP2D atas beban belanja tidak terduga berdasarkan SKPDLB PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (5)
- (6) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB II - TATA CARA PEMBAYARAN KELEBIHAN PEMBAY ARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAA.N DAN PERKOTAAN
Pasal 8

Jika pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan setelah melampaui 2 (dua) bulan sejak penerbitan SKPDLB PBB P2, Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran pengembalian kelebihan pembayaran PBB P2.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, pada tanggal memerin tahkan pengunda1:1gan Peraturan Bupati ini dengan dalam Benta Daerah Kabupaten Sintang. penempatannya
Diundangkan di Sintang pada Tanggal -.S' Mff ,UT 2014
Ditetapkan di Sintang pada tanggal S Mfr N-r 2014
{
�
NTANG,
�
�
r
� ILTON CROSBY /..,
PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS na ·na uA KABUPATEN SINTANG, � i � � ,'
jYOSEPHA HASNAH
DERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2014 NOMO � f /
LA.MPIR.AN I PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
:/0TAHUN 2014
TANGGAL
: S � /f. � '.tT ').ott,
TENTANG
:
...
NOMOR
:/0TAHUN 2014
TANGGAL
: S � /f. � '.tT ').ott,
TENTANG
:
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN SINTANG
FORMAT BENTUK DAN ISIAN SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAY ARAN PBB P2
Kepada
Nomor
Lampiran
Perihal
: 1 (satu) berkas
: Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBS P2
Yth.
BUPATI SINTANG
Cq. Kepala Dinas Pendpatan Daerah Kabupaten Sintang
di-
SI NT ANG
Saya yang bertandatangan dibawah ini :
Nama
Alamat
Desa/ Kelurahan
Kecamatan
Nomor Telepon/HP
.
·····················································
.
.
························································
.
.
················································· ········
.
Dengan ini mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB P2 terutang atas objek pajak:
.
... ·······················
.
.
.
······················································
.
.
···········································
··········
.
Dengan alasan :
Nama Wajib Pajak
NOP
Alamat
Desa/ Kelurahan
Kecamatan
.
········································ ················
········
PBB P2 yang dibayar
: Rp
.
PBB P2 yang seharusnya
Dibayar
: Rp
.
Kelebihan Pembayaran : Rp
.
(
: :: :: : : :: : : : : : : :: : : : : :: : :j
···································································· ·························
·······
000110
Bersania ini saya Iarrrptr-ke.n :
1. Asli dan fotokopi SPPT / SKPD / STPD tahun pajak ... ;
2. Bukti pembayaran PBB P2/SSPD;
3. dokumen pendukung :
·························································································
·························································································
dst.
Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.
Sin tang,
20 .
Wajib Pajak,
{
)
/
rlLTON CROSBY
BUPATI SINTANG,
00011.1
J.AMP].RAK II PERATURAM BUPATI Sll'ITANG
NOIIOR
:fOTAHUN 2014
TANGGAL
: S' W!/tU" a-ore.,
KELEBIHAN : TATA CARA PENGEIIBALIAN PEIIBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN SINTANG
TENTANG
FORMAT BENTUK DAN ISIAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (SKPDLB PBB P2)
•• · · •• •• · • · • · • · · · •• · · · ...•...•..•...•... KOP DINAS ••.•.•.•.••...• · · • · • · · • • • • · • • • • · · · • • • • · · • · · ·
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
NOMOR: 973/
/KEP-DISPENDA/20 •..•
TENT ANG
PENETAPAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SINTANG,
Menimbang
Mengingat a.
- b. bahwa berdasarkan peneli tian / pemeriksaan terse but dalam huruf a di atas, telah dilakukan perhitungan dan tidak terdapat hutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang belum dilunasi, sehingga terdapat kelebihan pembayaran;
bahwa sehubungan dengan Surat Permohon dari Wajib Pajak ... Nomor ... tanggal ... perihal Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun pajak ... , maka dipandang perlu dilakukan penelitian/pemeriksaan atas persyaratan dan kewajiban Wajib Pajak dimaksud;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas jumlah kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang;
1.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nornor 3 Tahun 19 � 3 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Ne Republik Indonesia Nomor 3\_52) sebagai Undang-unJ:: (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1959 Nomor . 72, Tambahan Lembaran Negara Re ublik Indonesia Nomor 1820); p
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten � g Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Per � turan. Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jems Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Pe �� tapa � Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh WaJ1b Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Ne ara Republik Indonesia Nomor 5179); g
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keu D (Le b D ah angan aerah m aran aer Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah K b Sintan N 25) a upaten g omor ' sebagaimana telah ct· b h Peraturan Daerah Kabupaten Sintan N ru a dengan 2013 (Lembaran Daerah K g � mor 3 Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Le � tupaten Smtang Tahun Sintang Tahun 2013 Nomor 3); aran Daerah Kabupaten
9. Peraturan Daerah Kabupaten 8 . t 2008 tentang Urusan Pemerint � ang Nomor 1 '!'ahun (Lembaran Daerah Kabupaten s: � abupaten Smtang Nomor 1, Tambahan Lembaran m ang Tahun 2008 Sintang Nomor l); Daerah Kabupaten
Menetapkan KESATU
KEDUA
KETIGA
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Per � esaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Smtang Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Sintang Nomor 41 Tah uri 2013 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 168);
MEMUTUSKA.N:
Menetapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas :
Narna Wajib Pajak
NOP
.
Alamat Wajib Pajak
Alarnat Objek Pajak
Kelebihan Pembayaran : Rp
(
.
.
.
)
Tahun Pajak
.
- Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam. Diktum KESATU dilakukan dengan pembayaran melalui Bank Nomor Rekekning Atas Nama ... /diperhitungkan dengan hutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan �� Pe � kotaan atas nama . . . . . tahun pajak ... alarna\_t Wa.Jlb PaJak ... NOP... alamat Objek Pajak ... /disumbangkan ke daerah*)
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan 101 k dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebag'ai;a � : mestinya.
Ditetapkan di Sintang pada tanggal 20
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SINTANG ·
·······································
·····················