Unknown Unknown Nomor 12 Tahun 2012
Tentang PENDAYAGUNAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PERUSAHAAN
Berlaku: 12 TAHUN 2012
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
$
PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
PENDAYAGUNAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PERUSAHAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MELAWI,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Undang­ Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendayagunaan Corporate Social Responsibility Perusahaan.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang­Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang­Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok­Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang­Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang­Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok­ Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang­Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
4. Undang­Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang BUMN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang­Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
6. Undang­Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang­Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang­Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang­ Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroaan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
dan
BUPATI MELAWI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENDAYAGUNAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PERUSAHAAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Melawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Melawi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi.
5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Corporate Social Responsibility yang selanjutnya disingkat CSR adalah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, yang diwujudkan melalui peran serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik
7. Pendayagunaan adalah suatu cara atau usaha dalam upaya mendatangkan manfaat yang lebih besar, tepat guna dan berhasil guna.
8. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalanakan setiap jenis usaha di bidang sumber daya alam, bersifat tetap, terns menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah kabupaten Melawi dengan tujuan memperoleh keuntungan.
9. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
10. Lingkungan hidup kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup, teramasuk manusia dan perilakunya, yang mempegaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk lain.
11. Kemitraan adalah adalah usaha kerjasama antara usaha kecil dan menengah dengan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan.
12. Pemberdayaan adalah serangkaian upaya untuk mentransforrnasikan kesadaran, akses sumber daya dan kemampuan meningkatkan kemandirian, mengelola diri sendiri dan lingkungan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan.
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

- ( 1) Pendayagunaan program CSR diselenggarakan berdasarkan asas:
- a. keterpaduan;
- b. keberlanjutan;
- c. kemitraan dan kebersamaan;
- d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e. akuntabilitas;
- f. transparan;
- g. perlakuan yang sama.
- (2) Tujuan dilaksanakan pendayagunaan program CSR ini untuk :
- a. pengembangan pembangunan yang berkelanjutan demi keberlangsungan lingkungan hidup;
- b. peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 3

- ( 1) Setiap perusahaan berhak atas kenyamanan, keamanan, pelayanan yang bermutu, perlakuan yang sama dalam rangka pendayagunaan Program CSR;
- (2) Setiap perusahaan berhak mendapat data dan informasi yang benar, jelas dan jujur dari pemerintah daerah terkait dengan pendayagunaan program
- (3) Setiap perusahaan berhak mendapat informasi yang seimbang dan proporsional dari masyarakat sekitarnya terkait dengan pendayagunaan program CSR dalam rangka peningkatan kesejahteraannya;
- (4) Setiap perusahaan berhak diikutsertakan dalam setiap tahapan pelaksanaan pendayagunaan program CSR.
Bagian Kedua
Kewajiban Perusahaan
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4

- (1) Setiap perusahaan berkewajiban melaksanakan program CSR;
- (2) Setiap perusahaan berkewajiban menganggarkan dana Program CSR secara transparan;
- (3) Setiap perusahaan wajib memberi laporan program CSR secara berkala kepada Pemerintah Daerah.
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 5

Perencanaan Pendayaguaan program CSR perusahaan meliputi:
- a. sosialiasasi;
- b. indentifikasi masalah;
- c. kebutuhan masyarakat;
- d. perumusan rencana aksi;
- e. penerapan program evaluasi program.
PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB IV - PERENCANAAN
Pasal 6

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam pendayagunaan program CRS
- (2) Peran serta masyarakat meliputi:
- a. identifikasi masalah;
- b. merumuskan rencana aksi;
- c. penerapan program;
- d. evaluasi dan penilaian terhadap program yang dijalankan.
BAB VI - KOORDINASI
Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah merupakan koordinator pelaksanaan Program CSR di daerah.
- (2) Koordinasi yang dilakukan secara tripartit, antara pemerintah daerah, perusahaan dan masyarakat.
1
Setiap perusahaan
yang
BAB VII - PENDAYAGUNAAN PROGRAM CSR
Pasal 8

- ( 1) Pendayagunaan program CSR perusahaan dilakukan secara bertahap, terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Pendayagunaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan perencanaan perusahaan, program pemerintah dan kebutuhan masyarakat.
BAB VII - PENDAYAGUNAAN PROGRAM CSR
Pasal 9

- ( 1) Pendayagunaan Program CSR perusahaan, dapat dikelola:
- a. mandiri/langsung oleh perusahaan;
- b. yayasan atau organisasi sosial perusahaan;
- c. mitra dengan lembaga sosial non-pemerintah, instansi pemerintah, universitas, media massa atau lembaga non-profit lainnya;
- d. konsorsium dengan mitra kerja di kalangan lembaga operasional.
- (2) Pilihan model sebagaimanan dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan.
BAB VIII - PEMBERDAY AAN MASYARAKA T
Pasal 10

- ( 1) Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dalam rangka peningkatan kapasitas ekonomi, sosial, psikologis clan fisik.
- (2) Program pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan melalui pelatihan, pemberian modal, perluasan akses terhadap pelayanan sosial, peningkatan kemandirian.
BAB IX - PEN GA WASAN DAN SANKSI
Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah mengawasi interaksi antara perusahaan dengan masyarakat dalam pelaksanaan CSR;
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikut sertakan unsur internal perusahaan clan masyarakat di sekitar perusahaan.
Bagian Kedua
Sanksi
BAB IX - PEN GA WASAN DAN SANKSI
Pasal 12

tidak memenuhi
kewaiiban sebagimana
- a. teguran;
- b. usulan pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan kegiatan usaha, dan
- d. pencabutan kegiatan usaha kepada instansi yang berwenang.
- (2) Setiap perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dikenakan sanksi penilaian buruk;
- (3) Penilaian sanksi buruk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tersebut bersifat terbuka.
KETENTUAN PENUTUP
BAB IX - PEN GA WASAN DAN SANKSI
Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati, sepanjang mengenai pelaksanaannya.
BAB IX - PEN GA WASAN DAN SANKSI
Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi
Ditetapkan di Nanga Pinoh pada ggal 1 ur 2012
t
TACO
BUPATI MELAWI,
Diundangkan di N anga Pin oh
pada tanggal
&amp; Turi
2012
SEKR H KABUPATEN MELAWI,
LEMBARAN DAERAH BUPATEN MELAWI TAHUN 2012 NOMOR 12
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Proses pembangunan di daerah pada dasarnya bukanlah sekedar fenomena ekonomi semata, tidak sekedar ditujukan oleh prestasi pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu daerah, namun yang lebih luas dari itu pembangunan memiliki perspektif yang luas, terutama perubahan sosial, lingkungan, budaya dan lain sebagainya. Dimensi sosial dan lingkungan yang sering terabaikan dalam proses pembangunan, saat sekarang menjadi pertimbangan dan prasyarat dalam setiap aktivitas ekonomi di daerah, yang diwujudkan dalam penguatan partisipasi pelaku usaha dan masyarakat sekitarnya secara berkelanjutan (sustainability) dari generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian pembangunan daerah akan terpusat kepada usaha-usaha pembangunan berbasis pada masyarakat (community base development), dimana masyarakat dipandang sebagai sebuah economic entity.
Perubahan paradigma tersebut, membawa implikasi bahwa pemerintah daerah sebagai regulator harus dapat mengoptimalkan peran pelaku usaha sebagai mitra dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat disekitar tempat perusahaan beroperasi. Mengingat kehadiran Perusahaan bukan lagi sekedar kegiatan ekonomi untuk menciptakan profit demi kelangsungan usahanya dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi dan pajak daerah yang dibayarnya, melainkan juga bertanggungjawab terhadap aspek sosial dan lingkungannya. Semangat ini dikenal dengan istilah "tanggungjawab sosial perusahaan" atau corporate sosial responsibility (CSR).
Potensi yang besar dari CSR agar dapat didayagunakan secara optimal di Kabupaten Melawi, yang menjadi tujuan investasi di bidang sumber daya alam, seperti: kehutanan, pertambangan-mineral dan perkebunan, perlu kiranya dibentuk suatu peraturan daerah tentang Pendayagunaan corporate social responsibility Perusahaan Di Kabupaten Melawi.
PENJELASAN
Pasal 7

Cukupjelas

Pasal8Cukupjelas
PENJELASAN
Pasal 14

Cukupjelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 11?