Unknown BUPATI Nomor N/A Tahun 2023
Tentang PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SA'l'U PINTO KABUPATEN BANYUASIN
Berlaku: 24 Tahun 2006
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pegawai Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat diberikan tunjangan khusus yang besarannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan salah satu upaya menghindari pemungutan liar {pungli) serta untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Banyuasin, maka perlu diberikan tunjangan khusus kepada pegawai dimaksud yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuasin melalui Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Banyuasin.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan
- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Norn.or 33 Tahun 2004 tentang Perirnbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang ...
2
4. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 130, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5049);
5. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
6. Undang-Undang Nornor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 224, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nornor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pernerintah Nornor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nornor 114, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5887);
11. Peraturan Presiden Nornor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan Pengolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedornan Nomenklatur Dinas Penanarnan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi \_ dan Kabupaten/Kota {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906};
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nornor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 1);
16. Peraturan ...
o•
Menetapkan
16. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 191 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 191).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI BANYUASIN TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUASIN.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Derah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat D PRD adalah le m baga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. W akil Bupati adalah Wakil Bupati Banyuasin.
7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Organisasi...
4
9. Organisasi Perangkat Daerah atau OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
10. Disiplin adalah kesanggupan Pegawai untuk mentaati kewajiban clan menghinclari larangan yang clitentukan clalam Peraturan Perunclang-undangan dan/ atau Peraturan Kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
11. Tunjangan Khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai agar dapat melaksanakan pelayanan perizinan/ non perizinan yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau.
12. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.
BAB II - TUNJANGAN KHUSUS
Pasal 2

- (1) Tunjangan Khusus diberikan kepada pegawai pada Dinas Penanaman Modal clan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pad.a ayat (1) dibayarkan kepada pegawai sesuai dengan tugas clan tanggungjawabnya masing-masing.
BAB II - TUNJANGAN KHUSUS
Pasal 3

Besarnya tunjangan khusu s perbulan ditetapkan :
- a.
- Kepala Dinas
Rp 11.000.000,-
- b. Sekretaris
Rp 8.500.000,-
- c.
- Kepala Bidang
Rp 8.000.000,-
- d. Kassubag/ Kasi
Rp 6.000.000,-
- e. Staf Golongan Ill
Rp 3.500.000,-
- f. Staf Golongan II
Rp 2.500.000,-
BAB II - TUNJANGAN KHUSUS
Pasal 4

Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan setiap bulan.
BAB II - TUNJANGAN KHUSUS
Pasal 5

Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan pemotongan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tidak masuk kerj a tan pa keterangan 4,00 % Per hari;
- b. atasan langsung
- tidak masuk kerja dengan izin dari 3,00 % Per hari;
- c. Kekurangan jam kerja dari 7,5 Jam per hari:
- 1 menit s/ d 60 menit
- 61 menit s/d 120 menit
- 120 menit s/d 180 menit 3,00%
- Diatas 180 menit 4,00%
1,00 %
- 2,00 %
- d. Jam kerja pada bulan puasa mengikuti ketentuan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
BAB II - TUNJANGAN KHUSUS
Pasal 6

Uang Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga keputusan ini, tetap dibayarkan penuh (100%), dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. izin terlambat datang karena melaksanakan tugas kedinasan dan dibuktikan dengan surat tugas dari atasan langsung yang bersangkutan, disusulkan kemudian yang sifatnya mendesak:
- b. izin meninggalkan kantor karena melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh atasan langsung sebelum jam kantor habis yang dibuktikan dengan surat tugas dari atasan langsung;
- c. izin meninggalkan kantor untuk menghadiri undangan resmi dari instansi Pemerintah atau Lembaga / Organisasi resmi lainnya yang dibuktikan dengan adanya undangan resmi Lembaga terse but:
- d. cuti, kecuali cuti di luar tanggungan negara;
- e. tugas Belajar / izin Bela jar;
- f. tidak masuk kantor dikarenakan sakit berdasarkan Surat Keterangan Dokter;
lupa ...
6
- g. lupa absen masuk kantor atau pulang kantor harus dilampiri surat keterangan dari atasan langsung maksimal 2 (dua) surat keterangan selebihnya dikenakan potongan 3 % per hari.
BAB II - TUNJANGAN KHUSUS
Pasal 7

Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dihentikan pembayarannya apabila pegawai yang bersangkutan :
- a. pindah tugas kerja ke instansi lain terhitung sejak tanggal yang tercantum dalam Surat Keputusan;
- b. mengundurkan diri atau diberhentikan dari pegawai;
- c. meninggal dunia;
- d. telah memasuki usia pensiun;
- e. dikenakan hukuman penjara karena melakukan kejahatan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, terhitung tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa hukuman yang bersangkutan.
BAB III - PENGANGGARAN
Pasal 8

Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin melalui Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan/Tunjangan Khusus Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuasin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.
Ditetapkan di Pangkalan Balai Pada tanggal j a()I. VIV '1 11. 2017 WAKIL BUPATI BANYUASIN SELAKU PELAKSANA TUGAS
--JrBUPATI BANYtJASIN,4-'
~r
Diundangkan di Pangkal8;n Balai Pada tanggal :3 0v1r1v e,\r 1 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUASIN,
H.FltSYAH
DERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHON 2017 NOMOR ~