PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 3 Tahun 2015
Tentang TATA CIIRA PEMBERIAN
Berlaku: 83 Talun 2012
N/A
Preamble

Mengingat :
PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 3
TAHUN2015
TENTANG
TATA CIIRA PEMBERIAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTN POLITIK
DEITGA.II RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KOTAUOBAGU
Menimbang : a.
bahwa dalam rangka mendukung pendidikan Politik bagi partai politik di Daerah, maka perlu adanya bantuan keuangan partai politik yang memperoleh suara darr mendapat kursi di Dewan Perwakilan Ralyat Daerah;
- b. balwa dengan berlalunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Talun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
2. bahwa berdasarkan petimbaagan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuaagan Kepada Partai Politik; C.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Irmbaran Nega,ra Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286l,i 1.
- c Undang-Undang Nomor I Talun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- J. Undang-Undang Nomor 15 Talun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OO);
1. Undang-Undanga Nomor 4 Talun 2OO7 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Sulawesi Utara;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OO8 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telal diubai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2oll tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OO8 tentang Pa-rtai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Nega,ra Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahaa Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ss87); 6.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Talun 2OO5 Nomor 140, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Talun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara 8.
Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O12 Nomor 195, Tambahal Iembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5351);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaaa Keuangan Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2O 1 1 Nomor 3 10); 10.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungiawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Da1am APBD, Pengajual, Penyaluran, Dart Laporan Pertanggungiawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Pa,rtai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 681); 11.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Talun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik (Berita Nega-ra Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 310);
13. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 2 Talun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 3 Talun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Keq'a Lembaga Teknis Daerah Kota Kotamobagu;
}IEMUTUSI(AIY
Menetapkaa : PERATURAN WALIKOTA KOTAIIIOBAGU TEIITANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPN)A PAR,TAI POLITIK
BAB II - PEIVGHITUNGAN BANTUAN XTUANGAN
Pasal 2

- (l) Bantuan keuangan Partai Politik da-ri APBD diberikan oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya.
- (21 Partai Politik yang menerima Bantuan Keuangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) serta Besaraa Bantuan yang akan diterima ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Kotamobagu. (3)
- Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. (4)
BAB II - PEIVGHITUNGAN BANTUAN XTUANGAN
Pasal 3

Tata ca,ra penghitungan bantuan keuangan kepada pa-rtai politik APBD Kotamobagu sebagimana dimaksud pasal 2 ayat (3) sebagai berikut : Kota
- besarnya nilai bantuan persuara untuk partai politik yang mendapat kursi di DPRD Kota Kotamobagu yang bersumber dari APBD Kota Kotamobagu adalah jumlah bantuan APBD Kota Kotamobagu tahun anggaran sebelumnya dibagr jumlah suara sah hasil Pemilu DPRD Kota Kotamobagu periode sebelumnya berdasarkan penghitungan sua-ra y€rng ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah.
- b. besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD Kota Kotamobagu setiap tahun untuk pa,rtai politik adalal jumlah perolehan suara hasil pemilu tahun 2Ol4 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimala dimal&lt;sud huruf a.
BAB III - PENGANCIGARAN DALAM APBD
Pasal 5

- (U Pengajuan surat permohonan bantuan keuangan partai politik Kota Kotamobagu disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik Kota Kotamobagu ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Walikota untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dengan mengggunakan kop surat dan stempel partai politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa :
- a. surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC partai politik Kota Kotomobagu atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP partai Politik atau sebutan lainnya;
- b. foto copy NPWP;
\.,,
- c. surat keterangan autentilikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD tingkat Kota yang dilegalisir oleh Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota;
- d. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
- e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60 o/o dari jumlah bantuan yang diterima untuk Pendidikan Politik.
- f. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggarar sebelumnya yang telal di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- g. surat pernyataan partai politik yalg menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidat benar yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat partai politik;
6. (21 Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu.
BAB V - VERIHKASI XTLEITGI(APAI| AI'UUVISTRASI PARTAI POLITIK
Pasal 6

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi s6lagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukal oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.
2. (21 Tim Verifikasl 5sfagairnara dimaksud pada ayat (l) ketuai oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi s6fagais1s11a dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Komisi Pemilihan Umum dan unsur Sekretariat Daerah.
4. (41 Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Biaya Verifikasi kelengkapan administrasi dibebankal pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pasd 7
- (1) Hasil Verilikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik dibuat da-lam berita acara.
S
\-
- (2) Format Berita Acara hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wa-likota ini.
- (3) Berita Acara hasil Verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik disampaikal kepada walikota dengan melampirkarr kelengkapan persya-ratan administrasi permohonan bantuan keualgan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
BAB VII - PEITCTGUNAAIT BAITTUAN XEUANGAN PARTN POLITIK
Pasal 9

Bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional Sekretariat par-tai politik.
Pasd 1()
- (U Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pasal 9 berkaitan dengan :
- a. Meningkatkan kesadaran hak dan kewqliban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyaralat, berbangsa dan bernegara;
- c. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan dart membangun karakter bangsa daiam memelihara persatual dan kesatuan barlgsa.
- (21 Pendidikal politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan :
- a. Pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dal Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
- c. Pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanalan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.
BAB VII - PEITCTGUNAAIT BAITTUAN XEUANGAN PARTN POLITIK
Pasal 1

l
Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, anta-ra lain berupa:
- a. seminar;
- b. lokakarya;
- c. dialog interaktif;
- d. sarasehan; darr
- e. workshop.
Pasd 12
Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud pasal 9 berkaitan dengan :
- a. Administrasi umum
- b. Berlangganan daya dan jasa
- c. Pemeliharaal data dan arsip dan
- d. Pemeliharaan peralatan kantor