PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 8 Tahun 2015
Tentang PENETAPAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015
Berlaku: 8 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
BUPATI SERUYAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERUYAN,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seruyan tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015.
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
SALINAN
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4593, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 30 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2014 Nomor 35 Seri A).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERUYAN TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Seruyan;
4. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten;
5. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati;
6. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasbatas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Daerah adalah Kabupaten Seruyan;
8. Kepala Daerah adalah Bupati Seruyan;
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan;
10. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
11. Camat adalah Perangkat Daerah selaku Kepala Kecamatan;
12. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Seruyan;
13. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
14. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Desa;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
17. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga Legislasi, penyusunan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan desa, serta penampung dan pengatur aspirasi masyarakat;
18. Alokasi Dana Desa adalah selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
19. Alokasi Dana Desa Minimal selanjutnya disingkat ADDM adalah jumlah Alokasi Dana Minimal yang diterima Desa;
20. Alokasi Dana Desa Proporsional selanjutnya disingkat ADDP adalah jumlah Alokasi Dana Proporsional yang diterima Desa;
21. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran selanjutnya disingkat SilPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu tahun periode anggaran;
22. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat menyimpan uang daerah yang telah ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
24. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
N/A
Pasal 2

ADD dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.
N/A
Pasal 3

- (1) Sumber ADD berasal dari bagian penerimaan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten;
- (2) Penyediaan dana untuk ADD dianggarkan dalam APBD Kabupaten.
N/A
Pasal 4

- (1) Pengelolaan ADD dalam APBD Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah;
- (2) Pengelolaan ADD dalam APB Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengelolaan keuangan desa.
BAB II - PENGALOKASIAN
Pasal 5

- (1) Besaran ADD setiap Desa dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, jumlah penduduk miskin desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis;
- (2) Data jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyeleggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik;
- (3) Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada indeks kesulitan geografis yang di tetapkan oleh Menteri Keuangan.
BAB II - PENGALOKASIAN
Pasal 6

- (1) ADD untuk masing-masing desa dialokasikan dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan;
- (2) ADD masing-masing desa ditentukan dengan penjumlahan ADDM dan ADDP;
- (3) ADDM untuk masing-masing desa adalah sebesar 90 % (sembilan puluh perseratus) dari total pagu ADD dibagi jumlah desa se Kabupaten;
- (4) ADDP untuk masing-masing desa adalah sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari total pagu ADD se Kabupaten;
- (5) ADDP sebagaimana ayat (4) dibagikan sesuai bobot desa bersangkutan berdasarkan variabel yang digunakan;
- (6) Bobot desa ditentukan berdasarkan :
- a. jumlah penduduk Desa 25% (dua puluh lima perseratus);
- b. jumlah penduduk miskin Desa; 35% (tiga puluh lima perseratus)
- c. luas wilayah Desa 10% (sepuluh perseratus);dan
- d. tingkat kesulitan geografis 30% (tiga puluh perseratus);
- (7) Besaran ADD setiap Desa dihitung dengan cara :
- a. ADDM = Pagu ADD Kabupaten x 90% (sembilan puluh perseratus) dibagi jumlah desa;
- b. ADDP = Pagu ADD Kabupaten x 10% (sepuluh perseratus) x [(25% x persentase jumlah penduduk desa yang bersangkutan terhadap total penduduk Desa di Kabupaten) + (10% x persentase luas wilayah desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah di Kabupaten + (35% x persentase jumlah penduduk miskin Desa yang bersangkutan terhadap total jumlah penduduk mislin di Kabupaten) + (30% x persentase indeks kesulitan geografisi Desa terhadap total indeks kesulitan geografisi Kabupaten);
Atau dengan rumus :
W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)
Keterangan:
- W = Alokasi Dana Desa setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa kabupaten
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten
BAB II - PENGALOKASIAN
Pasal 7

Hasil Perhitungan ADD untuk masing-masing Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB III - PENYALURAN
Pasal 8

- (1) ADD disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa;
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- (3) Kepala Desa dan bendahara desa membuka rekening atas nama Pemerintah Desa pada bank yang telah ditunjuk Pemerintah Kabupaten di Kecamatan terdekat;
- (4) Penarikan/ pencairan ADD pada bank mengikuti Standar Operating Prosedur yang telah ditetapkan pada bank yang ditunjuk.
BAB III - PENYALURAN
Pasal 9

- (1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :
- a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus);
- b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus);
- c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh perseratus);
- (2) Penyaluran ADD Tahap I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (a) dilakukan dengan syarat :
- a. Melampirkan APB Desa.
- b. APB Desa Tahun sebelumnya sudah dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyaluran ADD Tahap II sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (b) dilakukan dengan syarat penggunaan ADD Tahap I sudah dipertanggungjawabkan;
- (4) Penyaluran ADD Tahap III sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (c) dilakukan dengan syarat penggunaan ADD Tahap II sudah dipertanggungjawabkan.
Bagian Kedua Syarat-syarat Penyaluran ADD
BAB III - PENYALURAN
Pasal 10

- (1) Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati;
- (2) Persetujuan mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1), diajukan setelah mendapat rekomendasi dari Camat dan berkas kelengkapan administrasi sudah diverifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan;
- (3) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah setelah berkas kelengkapan administrasi sudah diverifikasi oleh Tim Pendamping Kabupaten;
- (4) Format syarat pengajuan ADD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV - PENGGUNAAN
Pasal 11

- (1) Penggunaan ADD dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan dan skala prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- (2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- (3) Penggunaan ADD mengacu pada RPJM Desa dan RKP Desa.
BAB V - PELAPORAN
Pasal 12

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan dan laporan pertanggung jawaban penggunaan ADD Semester I dan II kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
- a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan juli tahun anggaran berjalan
- b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Penyampaian laporan pertanggung jawaban penggunaan ADD tahap sebelumnya sebagai syarat penyaluran ADD tahap berikutnya.
- (4) Laporan pertanggung jawaban penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaporannya satu kesatuan dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan dana lainnya yang tertuang dalam APBDesa.
- (5) Bupati menunda penyaluran ADD dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (6) Penundaan sebagaimana ayat 5 dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (7) Bupati/walikota mengurangi penyaluran ADD dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (8) SiLPA ADD yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa ADD yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari ADD yang diterima Desa.
- (9) Penggunaan ADD yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) tidak mendapatkan persetujuan dari bupati
BAB V - PELAPORAN
Pasal 13

Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana pasal 13 ayat 2 Bupati dapat menunda penyaluran ADD sampai dengan disampaikan laporan realisasi penggunaan ADD.
BAB VI - PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan ADD;
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
- a. Realisasi fisik dan keuangan;
- b. Penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD;
- c. SiLPA ADD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penggunaan ADD untuk :
- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (4) Hasil Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan ADD.
BAB VII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 15

Penetapan ADD yang bersumber dari bagian penerimaan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten, ditetapkan setiap tahun melalui Peraturan Bupati.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.
Ditetapkan di Kuala Pembuang pada tanggal 14 April .2015
BUPATI SERUYAN,
SUDARSONO
Diundangkan di Kuala Pembuang pada tanggal 15 April 2015
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERUYAN,
SYAMSURIJAL
BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2015 NOMOR.8