Unknown Unknown Nomor 40 Tahun 2023
Tentang PERIZINAN KETENAGAKERJA.AN
Berlaku: 7 Tahrm 1965
N/A
Preamble

Menimbang : a. batrwa dalam rangka pembinaar dan pengawasan terhadap l*rnbaga-lembaga pelatihan maupun perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Batang Flari maka setiap kegiatan perlu dikefuar*an izin ketenagakerjaan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksrd pada huruf a pedu membentuk Peratrran Daerah tentang Perizinan Ketenagakerjaan.
Mengngat
- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun L956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Ungkungan Daerah hopinsi Sumatera Tengah (Irrnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahrm 1965 te,ntang Pembenn*an Daerah Tingkat tr Sarolangun Banglo dan Daerah Tingkat tr Tanjug Jabung (Irmbaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50);
- Undang-mdang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-kete,ntuan pokok mengenai Tertaga Kerja (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 55, Tambatun Lombaran Negara Nomor 2912\;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Htrkum Acara Pidma (Irrnbaran Negara Republik Indonesia Talnm 1981 Nomor 76, Tambahm Lembaran Negara Nomor 328);
4. Urr.j-.. mdmg Nomm lt Tahu L9J.-7 tentagPajak Da€rah dan Retnbusi Dasrah (I-e,mbaran Negra Repubhf In&amp;nesia Tahun 1997 Nomor 4L, Tmbahan Lsmbarm Negra l.iomor 5s5) s€b€aimana telah diubah dengan Undang - mdang Noms 34 Tahrm 2000 (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ffi Nomor 246, Tambahan I-embaran Negara Nomor 4048) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentaog Psmerinfahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Talnm 1999 Nomtr S, Tambahan kmbaran Negara Nomor 3839); 5.
6. Peraturan Psmerintah Pengganti Undang-uldang Nomor 3 Tatnur 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1l Talnm 1998 tentang perubahan berlakunya Undang-undang Nomor 25 Talnn 1997 tenkng Ketenagakerjaan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 167, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4004);.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undangundang Hukum Acara Pidana (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambatran Lembaran Negara Nomor 3253);
8. Peraturan Pemerintatr Nomor 7l Tatnn 1991 tentang Irtihan Kerja flrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 29, Tambahan kmbaran Negara Nomor 3458);
9. Peratuaran Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatln 2000 Nomor 54, dan Tanrbahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahrm 2001 tentang Retoibusi Daerah (I-e'tnbaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor a139); 10.
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tatrm 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan BEntuk Rancangan Undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintatr dan Rancangan Keputusan Presiden (Irmbaran Negara RI Tatnrn 1999 Nomor 70); 11.
D€ngan p€rsea$ua
DEWA}i PERWAKILA}I RAI(YAT DAERAH KABUPATEN BATANG F{ARI
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTAIIG PERIZINAhI KETENAGAKERJAAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daeratr ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Batang tlari.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang Flari.
3. Kepala Daerah adalahBupati Batang tlari.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Batang tlari.
5. Kantor Transmigrasi dan Tenaga Kerja adalatr Kantor Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupatan Batang Hari.
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Batang Iftri.
7. Perusahaan adalah setiap bsnfirk usaha yang htbadan hukurn atau tidah milik orang pereorarigan, persekutuaq atau badan h*wn, baik milik swasta mauprm milik negara yang mempekerjakan pekerja I buruh dengan meinbsri upatr atau imbalm dalam benh* kin.
8. Pengusatu adalah :
- &amp;. Orang perseorang:ur, persekutua4 aku badan hl*um yang meqialankan suatu perusaluan milik sendiri
- b. Orang perseorangan, persekutua4 atau badan hukum yang secara berdiri seirdiri meqialankan perusahaan bukan miliknya.
- c. Orang perceorangan, persekutuarq atau badan h*um yang berada di Indonesia mewakili Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayalt Indonesia.
9. Renibusi adalah Pungutan Daerah sebagai pernbayaran atas jasa atau pemberian izin tertenat yang khusus dis€diakan dan atau dib€rikan oleh Pemsrintah Kabupaten mtuk kepentingan o'rang pribadi atau bad.m.
10. Kaenagakerjaa adalah txgaiz hal yang berhubrmgan d€ngan tffiagx kerja pada waknr sebehq selama dan sesudah masa kerja
- ll. Tenaga Kerja adalah setiry orang laki-laki atau wanita yang mampu melakukan pekerjaan bak didalam nurupun diluar hubungan ke{a guna menghasilkan barang atau jasa unhrk memenuhi kebutuhan masyarakat.
12. Pekerja adalatr tenaga kerja yang beke{a dalam hubungan kerja pada Perusahaan dengan menerima upah.
13. Administrasi Ketenagakerjaan adalah ketenhran dan pengaturan administasi kewajiban pengusaha yang berhubungan dengan ketenagake{aan dan noffna ke{a.
14. Jasa adalah kegiatan pernerintatr daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemampuan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
15. Kursus Pelatihan Kerja adalatr kegiatan kursus atau pelatihan yang lcurikulum serta sasarannya unark keterampilan kerja.
16. Latihan Keterampilan Keda adatah kegiatan untuk membsrikan, memprolefu meningkatkan sertir mengeinban*m keteramprilan produkifiasi disiplxt, sikap kerja dan etos kerja bagt angkatan kerja dar atau peke{a
8. lT.Izin bekeSa adalatr izin untuk melakukan kegiatan pada perusahaan di dalam daerah Kabupaten Batang Hari.
MAKSUD DAN TUruAN
- (1) Izin ketenagakerjaan bennaksud unn* melegalisasi keberadaan tenaga kerja pada suatu perusatraan;
- (2) lan aan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) betujuan untuk memberikan pengawiulan dan perlindungan ht*um bagi Pihak Perusahaan rnalrplm tenaga Kerja itu sendiri.
BAB VI - IZIN PEI{I'IMPA}IGA}T WAKTU KERIA DA}I WAKTU ISTIRATIAT SERTA IZIN KERIA MALATd TENAGA KERIA WA}IITA
Pasal 10

- (1) Setiap pengusaha yang akan melaksanakan penyimpangan wakru ke{a dan waktu istirahat dan mempekerjakan tenaga kerja wanita pada malam hari wajib meminta izin kepada Bupati atau pejabat yang ditr4ir* ;
- (2) Penyimpangan waktu kerja dan waktu istirahat yang dima*sud datam ayat (1) adalah mempekerjakan tenaga kerja lebih dart T (tujuh) jam sehari untuk 5 (enam) hari kerja atau 8 (delapan) jam sehari untuk 5 Cima) hari kerja dan 40 jam seminggu ;
- (3) Kerja pada malam hari adalatr melakukan pekerjaan antara jam 10 (sepulutr) malam sampai de,ngan jam 5 (lima) pagt;
- (4) Perusatraan yang mempekerjakan tenaga kerja lebitr dari 7 (tujuh) jam sehari mtuk 6 (enarr) hari kerja atau 8 (delapan) jam sehari rmtuk 5 (lima) hari kerja dan 40 jam seminggu wajib :
- a- Membayar rryah lembur sesuai dengan kete,lrtuan.
- b. Mernberikan kesempatan kepada tenagakerja untuk makan dan minum.
- c. Memberikan makanan dan minuman sedikit-dikifirya 1400 kalori.
- d' Mernberikan istirahat mingguan sedikit-dikiffiyaz( dua) hari dalam sebulan.
BAB VI - IZIN PEI{I'IMPA}IGA}T WAKTU KERIA DA}I WAKTU ISTIRATIAT SERTA IZIN KERIA MALATd TENAGA KERIA WA}IITA
Pasal 11

Perusahaan sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (4) wajib memenuhi syarat-syarat dan cara perhitungan upah lembur sebagai berikut :
1. Pada hari kerja biasa sebagai berikut :
- a' unnrk jam kerja lembur pertana, harus dibayar upah lembur sebesar I llz (satv setengah) kali upatr sejam.
- b' unh* setiap jan kerja lembrn berikuErya harus dibaya upah lernbur sebesar 2 (dua) kali upah sejam
2. Pada hari istirahat mingg'an atau hari librn resmi :
- a' Untuk jam kerja dalambatasT tujuh(tujuh) jarn atau 5 0ima) jam apabilaharilibur resmi tersebut jatuh pada hai terpndek pada salah satu hari dalam 6 (enam) hari kerja seminggu hanrs dibayar upah lembur sebesar 2 (dua) kali upah sejam.
- b- untuk jam kdaper&amp;amaselebihnyaT(tujuh)jam arau 5(lima) apabilaharilib'rresmi ttr5'j'!)ut jatuh pada hari terpendek pada salah satu hari dalam 6 (enam) hari ker:a se*.!;tg;gu ? haf,us dibayar upatr lembur sebesar sebesar 3 (tiga) kali upah sejam.
- c' untr* jam kerja kedua setelah T (tujuh) jam atau 5 (lima) jam apabila hari libur resmi tersebut -iatuh pada hari keSa terpendek pada salah satu hari dalam 6 (enam) hari kerja seminggu dan seterusnya harus dibayar upah lembur 4 (empat) kali upatr sejam.
- 3' upatr rurhrk perhinrngan upatr lemb'r adalah tiap pemb ayfrilrtrumg yang terdiri dari upah pokok ditambah tunjangan tetap antara lain tung'angan jabata4 tu4iangan kemalalan seria nilai pemberian cuti untuk pekerja sendiri.
- 4' Jumlah nilai komponen yang dipakai sebagai dasar perhitungan upah lembgr, tidak boleh hnang dari 75 o/o darijumlah keseluruhan upatr yang dibayarkan di dalam satuan waktu yang sama.
- 5' cara p€rhihngan upah biasa sejarn ialarr sebagai berikut :
- &amp; L-pah pataja bulnm : 1 173 ryah s65,t1*
- b. L-pah pete{la hari.m : 320l4ah seharl
- c. L'p,h pekeqa bsroogm : I 7 ryah rata-rata sehari.
BAB VI - IZIN PEI{I'IMPA}IGA}T WAKTU KERIA DA}I WAKTU ISTIRATIAT SERTA IZIN KERIA MALATd TENAGA KERIA WA}IITA
Pasal 12

Peogusaha )'eg mrmpek€rJalian wanita pada malam hari harus dijaga keselamatan, kesehatan dan kesr.rsilaan denp menenuhi ry"arat-s;*arat sebagai berikut :
- a. Pekerja wm.ita tidali drtem keadaan hamil.
- b. Pekerja wmita bfrrrmur selurang:Lrnanp)'a 18 tahun atau sudah kawin.
- c. lv{envediakan angfutatr alar jempts-
- d. Memberi makanm dan minumm bsrgizl
- e. Mendapat persetujuan dai suami ormg uu,s'ali-
- f. Memperhatikankebiasaanseternpat
BAB VI - IZIN PEI{I'IMPA}IGA}T WAKTU KERIA DA}I WAKTU ISTIRATIAT SERTA IZIN KERIA MALATd TENAGA KERIA WA}IITA
Pasal 13

Biaya atas pengeluaf,an izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Perafiran Daerah ini adalah sebagai berikut :
- a. Untuk izin penyimpangan waktu kerja dan waktu
istiratrat sebesar
- b. Unhrk iztn kefia malam tcnaga wanita
BAB VII - KEWAJIBAN PEMILIK IZIN
Pasal 14

- (1) Bagl lembaga-lembaga Pelatihan Swasta atau Perusahaan yang telah memperoleh izin wajib melaporkan tenaga kerja yang beke{a pada lembaga-lembaga latihan kefia /perusahaannya.
- (2) Bd Perusahaan-perusahaan yang mendapat iztn Peiryimpangan Waktu kerja wajib melaporkan jumlah pekerja yang mendapatizrn dimaksud.
- (3) Bagr Perusahaan-perusahaan yang mendapat iztn Kerja Malam Tenag Kerja Wanita wajib melaporkan jumlah peke{a wanita yang kerja malam.
l^aporan
...Rp.150.000,;th
... ... ..Rp.150.00q-idl
- (4) I4oran sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan ayat (3) Pasal ini disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang dihrnjuk.
- (5) Jeids dan bentuk I-aporan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
BAB VI - PEMBINAAN DA}I PENGAWASAN
Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap iztrt-iz.rr. yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara pernbinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berpedoman pada peratruan perundang-rurdangan yangberlaku.
BAB D - KETENTUANPIDANA
Pasal 16

- (1) Pelanggazrr terh"dap keteirtuan Psrafiran Daerah ini sehingga merugikan Daerah diancam prdana krrrmgan paling lmra 6 (enam) bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp. 5.000.000,- 0ima juta nryiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimak$d pada ayat (l) Pasal ini adalatr pelanggaran ;
BAB X - PENYIDIKAN
Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Peinerintatr Daerah diberi wewe,lrang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Reribusi Daeratr sebagaimana dimaftsud dalam Undang - rurdang Nomor I tatrun l98l tentang Hgkum Acara Pidana ;
- (2) wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat(l) adalah :
- a. Menerima, mencari mflrgumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau Lporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
- b. Menelifl mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah
- c. Meminta keterangm da bahm bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Reffibusi Daerah.
- d. Merneriksa catatan-catatan dan doltumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retibusi Daerah.
- e. Melakukan penggeledahan rmtuk mendapatkan batran bukti pembukuarq pencatan, dan dokumen-dokumen lairq serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut dalam hal tindak pidana Retribusi Daerah.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan numgan atau tempat pada saat perneriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- h. Memohet seseorang yang berkaitan dengan tindak prdana Retribusi Daerah.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi dalam hal tindak pidana Retribusi Daeratr.
- j. Menghentikan payidikan dalam hal tindak prdana Retibusi Daerah.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untrrk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Da€rah menunrt Hrlkun yang d4at dipertmggungiawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitatrukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umurq melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketsntuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tatnm 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB XI - KETENTUAN PENUTT.TP
Pasal 18

Flal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui keputusan Bupati.
BAB XI - KETENTUAN PENUTT.TP
Pasal 19

Perafiran Da€rah ini mulai bedaku pada tanggal diundangkan
Aga\_ setiap orang dapat mengetahuinya mernerintalrkan pengundangan Peraturan Daerah' ini drngan periempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Batang Flari.
Disahkan di Muara Bulian. Pada tanggal 18 Oktober 2001
Diundangkan di Muara Bulian.
Pada targgal 18 Oksob€r 2001
SEKRETARIS DAERAH KAB ATEN BATANG HARI,
LEMBARANI IJPATEN BATAbiG HARI
JUFRI SALIM
TATIUN 2OO1 NOMOR 40
i/j \JEL{.S-{\- AT.{S
PERATLT.A}J D.{,ER{F{ I^,{B L?ATEN B ATA\G }IARI
\O\fOR 10 T-jrHL\ 2001
TE\TA\G
PERIZN{.{}; I.3 TE\AGAKERJ.$\
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup jelas.
| Pasal | 9 | Cukup jelas. |
|---------|-----|----------------|
| Pasal | 10 | Cukup jelas. |
| Pasal | 11 | Cukup jelas. |
| Pasal | 12 | Cukup jelas. |
| Pasal | 13 | Cukup jelas. |
| Pasal | 14 | Cukup jelas. |
| Pasal | 15 | Cukup jelas. |
| Pasal | 16 | Cukup jeks. |
| Pasal | 17 | Cukup jelas. |
| Pasal | 18 | Cukup jelas. |
| Pasal | 19 | Cukup jelas. |