PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 11 Tahun 2015
Tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015
Berlaku: 19 Maret 2015
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
BUPATI PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,
- a. bahwa Program Beras untuk masyarakat berpendapatan rendah (Program Raskin) bertujuan untuk memberikan bantuan dalam bidang pangan (beras) kepada rumah tangga miskin guna memenuhi kebutuhan pokok dan mengurangi beban pengeluaran keluarga melalui penjualan beras pada tingkat harga bersubsidi dengan jumlah yang telah ditentukan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Di Provinsi Sumatera Barat dan untuk kelancaran dan adanya arah dalam pelaksanaan program, perlu pengaturan lebih lanjut di Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015;
4. : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
Menetapkan
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 501 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Presiden Nomor 118 tahun 1998 tentang Tim Pemantauan Ketahanan Pangan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi dan Kabupaten / Kota.
13. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Direktur Utama Perum Bulog Nomor 25 Tahun 2003 dan PKK12/07/2003 tentang Pelaksanaan Program Raskin
14. Peraturan Gubenur Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Susbsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Fendah di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015;
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015.
N/A
Pasal 1

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Subsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Diundang di Painan pada tanggal 19 Maret 2015
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
dto
E R I Z O N
BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015 NOMOR: 11
N/A
Pasal 2

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Subsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan petunjuk bagi pelaksana di Kecamatan, untuk kelancaran operasional sampai dengan pertanggungjawaban administrasi.
N/A
Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014 dicabut dan tidak berlaku lagi.
N/A
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
Ditetapkan di Painan pada tanggal 19 Maret 2015
BUPATI PESISIR SELATAN
dto
NASRUL ABIT
:
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR
:
11 TAHUN 2015
TANGGAL
: 19 FEBRUARI 2015
TENTANG
: PETUNJUK TEKNIS PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015.