PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 03 Tahun 2015
Tentang No Description
Berlaku: 03 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
SERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN NOMOR 03 TAHUN 2015
TENT ANG
PEDOMAN PENGGUNAAN DANA NON KAPITAS JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN NIAS SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NIAS SELATAN,
- a. bahwa berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 tentang standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Lanjut dalam penyelenggeraan Program Jaminan Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK/Menkes/31/1/2014 tentang Pelaksanaan Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Lanjut dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
- c. bahwa Perjanjian Kerjasama Antara PT. Askes (Persero) Cabang Sibolga dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan tentang Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Bagi Peserta Badan Penyelenggeraan Jaminan Sosial Nomor: 36/KTR/0414 dan Nomor: 441/2066/TU-U/2014;
- d. bahwa dalam upaya menunjang ketertiban dan kelancaran serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi peserta Badan Penyelenggera Jaminan Sosial program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Nias Selatan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dala huruf a, huruf b, huruf c dann huruf d di atas. perlu menetapakan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Pedoman Penggunaan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Nias Selatan;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi. Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Barat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negera Nomor 3637);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negera Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negera Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negera Nomor 5266); '
SERl:D
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negera Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor : 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-204 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Nias Selatan Propinsi Sumatera Utara;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.12-205 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Nias Selatan Propinsi Sumatera Utara;
22. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 93A/Menkes/SKB/l/1996 tentang pedoman pelaksanaan Pungutan Retribu Pelayanan Pusat Kesehatan masyarakat;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah:
24. Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK/Menkes/32/1/2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi peserta BPJS keseha\_tan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tinqkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pembebasan Biaya Kesehatan;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2015;
Menetapkan
27. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 01 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
29. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
28. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pedoman penggunaan Dana Kapitasi Sadan Penyelenggaraan Jarninan Sosial di Kabupaten Nias Selatan;
30. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN.
SABI
KETENTUAN UMUM
BAB II - SISTEM PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAAN DANA
Pasal 2

- (1 ). Pembayaran Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kepada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dengan cara sebagai berikut :
- a. BPJS Kesehatan meyalurkan dana BPJS ke rekening Oinas Kesehatan untuk disetor ke Kas Daerah
- b PPKD menetapkan sesuai dengan Akun yang ditetapkan untuk itu, dan
- c. Dinas Kesehatan mengajukan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan prosedur keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk dapat dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- d. Pembayaran klaim Non Kapitasi meliputi :
1. Pelayanan Ambulance;
2. Pembayaran obat program rujuk balik;
3. Pemeriksanaan penunjang pelayanan program rujuk balik;
4. Pelayanan skrining kesehatan tertentu termasuk pelayanan terapi krio;
5. Rawat lnap tingkat pertama;
6. Pelayanan kebidanan dan neonatal yang dilakukan oleh bidan atau dokter;
7. Pelayanan KB berupa MOPNaksetomi;
8. Kompensasi pada daerah yang belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat;
9. Pelayanan darah pada FKTP; dan,
10. Pelayanan gawat darurat diu fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehata.n
- (2). Penggunaan dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), sebesar 100% (seratus persen) sebagai jasa pelayanan kesehatan
BAB II - SISTEM PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAAN DANA
Pasal 3

Pembagian dana Non Kapitasi untuk jasa pelayanan kesehatan merupakan kewenangan kepala Puskesmas dengan memperhatikan petugas pelaksana kesehatan dimaksud;
Kepala Puskesmas bertanggung jawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana yang berasal dari BPJS;
BAB II - SISTEM PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAAN DANA
Pasal 5

Dinas Kesehatan bertanggung jawab memberikan pembinaan kepala Puskesmas dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini;
BAB Ill - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 6

Tarif pelayanan terhadap pasien peserta BPJS kesehatan akan di bayarkan terhitung 1 Januari 2015
N/A
Preamble

Menimbang
Menton:a
PERATURAN WAIJKOTA BANIARBARU NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SIARAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU (RSPK)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARBARU.
- a. bahua pcnyelengstartuin pap:lanai radio adaiah sant= yang pcnting untuk komunikasi massa yang bap= sebrigai media in(ommsi. pendiiiikan dan hibunin bagi manyarakat
- F. bahsm dalarn rangka melak.sanakan Ending-lintlang Nomor 32 I ahun 2002 ionizing Pcnyiaran dan Peraturon Pemerinuth Nomor II Tabun 2005 =map Pen)elengparaan Pcnyiaran Lembaga Pen) -ianut Publik main Radio situ= Pernerinuth Kuta 'ling Iclah ada Mullah rncniadi Lambast' Pcnyiamn ['Wink I okal Radio Kota Banitubaru
bahwo untuk kebandrian dan pcngelolaan Radio Siann Pemenntan Kota (RSPK) Kota Banjarbaru hams berbadan hukum densan dibentuk I smbaga Pcnyiaran Publik I.okal itcbagaimana diamanotkan oleli peraturan perundangondangan
- d. bahwa berdssarkan peninthangan sebagairnann dings= bumf a. huruf b. dan huruf c dates pale nunaaplum Peng uran Walikota
2. I Ilndang-lindang Nomor 9 Tabun 1999 icnumg Pembernukan Kotamadya Dacrah Tingkal II Banjarbau (La:mbar= Megan Republik Indonesia Tabun 1049 !Joiner 43, Tomball= Umber= Megan Republik Indonesia Nornor 3882);
2. Undang1 lndang Nome 36 Tabun 1999 tanning Telekomunikasi t Lembanin Nepra Republik Indonesia Tabun 1999 Non= 154. Tamtlabon Lentbanin Megan Republik Indonesia Nowt 3881);
3. lindang-Undang Nomor 40 1 kkhun 1999 tenting Pas (Tembaran Megan Republik Indonesia Tabun 1999 Nomor 166, Temkin= Tembanon Megan Republik Indonesia Nomor 3887);
4. Undang-Undang Nomor 32 1 ahun 2002 ansang Penyiann ilxinharan Megan' Republik Indonesia Tabun 2002 Noma 134. Tambulan Lc:mho:an Megan Republik Indonesia Noma 4252);
6. 5, lincLIng-lIndang Noma 32 Tabun 2004 taming Pancrintahan Daerah (Lemhanui Novara Republik Indonesia Tabun 20(14 Noma 125. Tamba)an Lembaran Negura Republik Indonesia Nomor 4437) scbepimarut telah diubab ecticrape kali terakhe dengan Ilndangtindang Nome 12 Talton 200$ tenting Pemba/um Karl= Alas Undang-lindong Noma 32 Tabun 2004 tentang Pemennta/um Death (Lembitian Megan Republik Indonesia Tabun 200$
Noma: 59. lambaban I embasan N am Republik Indonesia Nomor 48c14I ;
- 6 Pcraturan IYnurinuh Noinot II I ahun 2005 tentang Pcnyclengsamon Pcnyiuran leanh000ta Penyiaran Public o Lumbago Nagano Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor 28. Taint:elm 1.entharan Negars Republik Indonesia Namur 4485 1.
7. Peratunm Pemerintah Nomor 58 Tahoe 2005 lantana Pcngclolaan Katangan Inemb I I embarun Negarn Republik Indonesia Rabin 2005 Nomor 140. Tambahan Lernbaran Nein Republik Indonesia NOITIO1 4578 Y.
8. Penman Pcmaintats Nomor 38 Tall= 2007 tenting Pembagian Varian Pernerintithan Amara Pcnscrintab. Penn:rim:than Daeralt Provinsi dan Pcmerintatun Dumb KatnipatcniStaa t lentiran Negraa Republik Indonesia Tabun 2007 Nomor 82 Tambahan Lanharan Niagara Republik Indonesia Notts.; 4717
9. Pcmiumn Penterintah Manor : 41 Talum 2007 tcnoutg Organism, Perangkal Daerati t Icntbanui Nagano Republik Indonesia Tatum 2007 Nonni 89. I embalm Lembaran Negro Republik Indonesia Nome 47411:
- 10 Peraturan /denten Komunikasi dan Inforrnatika Republik Indonesia Nomor 2/11 1 1v1 KOMTNFO1W7008 letting Tata Cam don Poesy:moan Penman Penyelengguraan Pens moan ;
- 11 Pennon Dxrah Kota /tunings= Nomor 2 Tahun 2008 Teatime tiruaan Pemcrintahan Yang Ntenjadi Ketscnangan Penierintab Kota Ranjarboru (Lantsuan 1)aerah Kota Banjatbam Tabun 200$ Nomor 2 San D Nomor San 1 1 .
MEMUTUSKAN
PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SIARAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU.