PERATURAN DAERAH KOTA WALIKOTA Nomor N/A Tahun 2023
Tentang BANGUNAN GEDUNG
Berlaku: 1 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
WALIKOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
BANGUNAN GEDUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TARAKAN,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4), Pasal 98 ayat (3), Pasal 109 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung.
1.
N/A
Pasal 18

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945:
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711), 2
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247): 3.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Numr 4532), 5
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN dan
WALIKOTA TARAKAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG.
BABI KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
- l. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3.
4. Walikota adalah Walikota Tarakan. 4.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah sebagai unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Lembaga Teknis, Kecamatan dan Kelurahan. 5.
6. Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia. 6.
7. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagarnaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. 7.
8. Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung yang digunakan untuk keperluan pemerintah / pemerintah daerah yang menjadi /akan menjadi kekayaan milik negara dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pembiayaan lainnya. 8.
9. Bangunan Gedung Umum adalah Bangunan Gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya. 9.
10. Bangunan Gedung Tertentu adalah Bangunan Gedung yang digunakan untuk kepentingan umum dan Bangunan Gedung fungsi khusus, yang dalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan
- dengan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana bangunan dan lingkungan.
23. Ruang Terbuka Hijau Pekarangan adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
24. Pedoman Teknis adalah acuan teknis yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan pemerintah dalam bentuk ketentuan teknis penyelenggaraan bangunan gedung.
25. Standar Teknis adalah standar yang dibakukan sebagai standar tata cara, standar spesifikasi, dan standar metode uji, baik berupa Standar Nasional Indonesia maupun standar internasional yang diberlakukan dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
26. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah kota yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah.
27. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat RDTR adalah penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota ke dalam rencana pemanfaatan kawasan perkotaan.
28. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
29. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang untuk suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.
30. Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan pembangunan bangunan gedung yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran.
31. Perencanaan Teknis adalah proses membuat gambar teknis bangunan gedung dan kelengkapannya yang mengikuti tahapan prarencana, pengembangan rencana dan penyusunan gambar kerja yang terdiri atas: rencana arsitektur, rencana struktur, rencana mekanikal/elektrikal, rencana tata ruang luar, rencana tata ruang dalam/ interior serta rencana spesifikasi teknis, rencana anggaran biaya, dan perhitungan teknis pendukung sesuai pedoman dan standar teknis yang berlaku.
32. Pertimbangan Teknis adalah pertimbangan dari tim ahli bangunan gedung yang disusun secara tertulis dan profesional terkait dengan pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung, baik dalam proses pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, maupun pembongkaran bangunan gedung.
33. Pemanfaatan Bangunan Gedung adalah kegiatan memanfaatkan Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan, termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan secara berkala.
34. Pemeriksaan Berkala adalah kegiatan pemeriksaan keandalan seluruh atau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prsarana dan sarananya dalam tenggang waktu tertentu guna menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung.
35. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan
36. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
37. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
38. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RKL adalah upaya penanganan dampak besar terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
39. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang disingkat RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
40. Dokumen Pelaksanaan Bangunan Gedung adalah dokumen hasil pelaksanaan konstruksi bangunan gedung, meliputi rencana teknis dan syarat-syarat, gambar-gambar workshop, gambar rancangan bangunan (as built drawing) dan dokumen ikatan kerja.
41. Laik Fungsi adalah suatu kondisi bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung yang ditetapkan.
42. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar selalu laik fungsi.
43. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.
44. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap bangunan gedung yang telah selesai dibangun dan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan.
45. Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta pemeliharaan bangunan gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.
46. Pemugaran Bangunan Gedung yang Dilindungi dan Dilestarikan adalah kegiatan memperbaiki, memulihkan kembali bangunan gedung ke bentuk aslinya.
47. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya.
48. Penyelenggara Bangunan Gedung adalah pemilik bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi bangunan gedung, dan pengguna bangunan gedung.
49. Pemilik Bangunan Gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
50. Pengguna Bangunan Gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan Pemilik Bangunan Gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
3. S1. Penyedia Jasa Konstruksi Bangunan Gedung adalah orang perorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi bidang bangunan gedung, meliputi perencana teknis, pelaksana konstruksi, pengawas/manajemen konstruksi, termasuk pengkaji teknis bangunan gedung dan penyedia jasa konstruksi lainnya.
52. Tim Ahli Bangunan Gedung adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan bangunan gedung tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus per kasus disesuaikan dengan kompleksitas bangunan gedung tertentu tersebut.
53. Pengkaji Teknis adalah orang perorangan, atau badan hukum yang mempunyai sertifikat keahlian untuk melaksanakan pengkajian teknis atas kelaikan fungsi Bangunan Gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
54. Pengawas adalah orang yang mendapat tugas untuk mengawasi pelaksanaan mendirikan bangunan sesuai dengan IMB yang diangkat oleh pemilik bangunan gedung.
55. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
56. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha, dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang Bangunan Gedung, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan Bangunan Gedung.
57. Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah berbagai kegiatan masyarakat yang merupakan perwujudan kehendak dan keinginan masyarakat untuk memantau dan menjaga ketertiban, memberi masukan, menyampaikan pendapat dan pertimbangan, serta melakukan gugatan perwakilan berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan gedung.
58. Dengar Pendapat Publik adalah forum dialog yang diadakan untuk mendengarkan dan menampung aspirasi masyarakat, baik berupa pendapat, pertimbangan maupun usulan dari masyarakat umum sebagai masukan untuk menetapkan kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
59. Gugatan Perwakilan adalah gugatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan gedung yang diajukan oleh satu orang atau lebih yang mewakili kelompok dalam mengajukan gugatan untuk kepentingan mereka sendiri dan sekaligus mewakili pihak yang dirugikan yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok yang dimaksud.
60. Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan dalam rangka mewujudkan
tata pemerintahan yang baik sehingga setiap penyelenggaraan bangunan gedung dapat berlangsung tertib dan tercapai keandalan bangunan gedung yang sesuai dengan fungsinya, serta terwujudnya kepastian hukum.
61. Pengaturan adalah penyusunan dan pelembagaan peraturan perundangundagan, pedoman, petunjuk, dan standar teknis bangunan gedung sampai di daerah dan operasionalisasinya di masyarakat.
62. Pemberdayaan adalah kegiatan untuk menumbuhkembangkan kesadaran akan hak, kewajiban, dan peran para penyelenggara bangunan gedung dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
63. Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan bidang Bangunan Gedung dan upaya penegakan hukum.
Bagian Kedua Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup
Paragraf 1 Maksud
N/A
Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, baik dalam pemenuhan persyaratan yang diperlukan dalam penyelenggaraan bangunan gedung, maupun dalam pemenuhan tertib penyelenggaraan bangunan gedung di daerah.
Paragraf 2 Tujuan
N/A
Pasal 3

Peraturan Daerah bangunan gedung ini bertujuan:
- a. mewujudkan bangunan yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan yang serasi dan selaras dengan lingkungannya.
- b. mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan,
3. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung: C.
Paragraf 3
Lingkup
N/A
Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Peraturan Daerah bangunan gedung meliputi :
- a. ketentuan mengenai fungsi dan klasifikasi bangunan gedung,
- b. persyaratan bangunan gedung,
4. Cc. penyelenggaraan bangunan gedung:
- tim ahli bangunan gedung: d.
- peran masyarakat, e.
- pembinaan dalam penyelenggaraan bangunan gedung, f
- sanksi administratif: 8
- Ketentuan penyidikan, h.
- Ketentuan pidana, dan 1.
- Ketentuan peralihan j.
- (2) Untuk bangunan gedung fungsi khusus, dalam hal persyaratan, penyelenggaraan dan pembinaan tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini, maka harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 5

- (1) Fungsi bangunan gedung merupakan ketetapan mengenai pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung ditinjau dari segi tata bangunan dan lingkungan maupun keandalannya serta sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW, RDTR dan/atau RTBL.
- (2) Fungsi Bangunan Gedung meliputi:
- a. bangunan gedung fungsi hunian, dengan fungsi utama sebagai tempat manusia tinggal,
- b. bangunan gedung fungsi keagamaan dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan ibadah,
5. bangunan gedung fungsi usaha dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan usaha,
6. bangunan gedung fungsi sosial dan budaya dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan sosial dan budaya, d
7. bangunan gedung fungsi khusus dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi dan/atau tingkat risiko bahaya tinggi, dan e
8. suatu bangunan gedung dapat memiliki lebih dari satu fungsi. f.
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 6

- (1) Bangunan Gedung fungsi hunian dengan fungsi utama sebagai tempat manusia tinggal dapat berbentuk:
- a. bangunan rumah tinggal tunggal:
- b. bangunan rumah tinggal deret,
4. Cc. bangunan rumah tinggal susun, dan
- d. bangunan rumah tinggal sementara.
- (2) Bangunan gedung fungsi keagamaan dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan ibadah keagamaan dapat berbentuk:
- a. bangunan masjid, mushalla, langgar, surau,
- b. bangunan gereja, kapel,
9. Cc. bangunan pura,
- d. bangunan vihara,
- e. bangunan kelenteng, dan
- f. bangunan keagamaan dengan sebutan lainnya.
- (3) Bangunan gedung fungsi usaha dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan usaha dapat berbentuk:
- a. bangunan gedung perkantoran seperti bangunan perkantoran nonpemerintah dan sejenisnya,
- b. bangunan gedung perdagangan seperti bangunan pasar, pertokoan, pusat perbelanjaan, mal dan sejenisnya,
7. Cc. bangunan gedung pabrik,
8. bangunan gedung perhotelan seperti bangunan hotel, motel, hostel, penginapan dan sejenisnya, d
- e. bangunan gedung wisata dan rekreasi seperti tempat rekreasi, bioskop dan sejenisnya,
- f. bangunan gedung terminal seperti bangunan stasiun kereta api, terminal bus angkutan umum, halte bus, terminal peti kemas, pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan perikanan, bandar udara:
- g. bangunan gedung tempat penyimpanan sementara seperti bangunan gudang, gedung parkir dan sejenisnya, dan
- h. bangunan gedung tempat penangkaran atau budidaya seperti bangunan sarang burung walet, bangunan peternakan sapi dan sejenisnya.
- (4) Bangunan gedung sosial dan budaya dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan sosial dan budaya dapat berbentuk:
- a. bangunan gedung pelayanan pendidikan seperti bangunan sekolah taman kanak kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, kursus dan semacamnya,
- b. bangunan gedung pelayanan kesehatan seperti bangunan puskesmas, poliklinik, rumah bersalin, rumah sakit termasuk pantipanti dan sejenisnya,
16. Cc. bangunan gedung kebudayaan seperti bangunan museum, gedung kesenian, bangunan gedung adat dan sejenisnya,
- d. bangunan gedung laboratorium seperti bangunan laboratorium fisika, laboratorium kimia, dan laboratorium lainnya, dan
- e. bangunan gedung pelayanan umum seperti bangunan stadion, gedung olah raga dan sejenisnya.
19. (S) Bangunan fungsi khusus dengan fungsi utama yang memerlukan tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional dan/atau yang mempunyai tingkat risiko bahaya yang tinggi.
- (6) Bangunan gedung lebih dari satu fungsi dengan fungsi utama kombinasi lebih dari satu fungsi dapat berbentuk:
- a. bangunan rumah dengan toko (ruko),
22. bangunan rumah dengan kantor (rukan): b
23. bangunan gedung mal-apartemen-perkantoran,
24. bangunan gedung mal-apartemen-perkantoran-perhotelan, 0
25. 0 dan sejenisnya.
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 7

- (1) Klasifikasi bangunan gedung menurut kelompok fungsi bangunan didasarkan pada pemenuhan syarat administrasi dan persyaratan teknis Bangunan Gedung.
- (2) Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diklasifikasikan berdasarkan tingkat kompleksitas, tingkat permanensi, tingkat risiko kebakaran, zonasi gempa, lokasi, ketinggian, dan/atau kepemilikan.
- (3) Klasifikasi berdasarkan tingkat kompleksitas meliputi:
- a. Bangunan Gedung sederhana, yaitu Bangunan Gedung dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana dan/atau Bangunan Gedung yang sudah memiliki desain prototip,
- b. Bangunan Gedung tidak sederhana, yaitu Bangunan Gedung dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan atau teknologi tidak sederhana, serta
- c. Bangunan Gedung khusus, yaitu Bangunan Gedung yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian/teknologi khusus.
- (4) Klasifikasi berdasarkan tingkat permanen meliputi:
- a. bangunan gedung darurat atau sementara, yaitu bangunan gedung yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan sampai dengan5 9 (lima) tahun,
- b. bangunan gedung semi permanen, yaitu bangunan gedung yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan di atas 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun: serta
- c. bangunan gedung permanen, yaitu bangunan gedung yang karena fangsinya direncanakan mempunyai umur layanan di atas 20 (dua puluh) tahun.
Klasifikasi berdasarkan tingkat risiko kebakaran meliputi:
- a. tingkat risiko kebakaran rendah, yaitu bangunan gedung yang karena fungsinya, disain penggunaan bahan dan komponen unsur pembentuknya, serta kuantitas dan kualitas bahan yang ada di dalamnya tingkat mudah terbakarnya rendah,
- b. tingkat risiko kebakaran sedang, yaitu bangunan gedung yang karena fungsinya, disain penggunaan bahan dan komponen unsur pembentuknya, serta kuantitas dan kualitas bahan yang ada di dalamnya tingkat mudah terbakarnya sedang: serta
- c. tingkat risiko kebakaran tinggi, yaitu bangunan gedung yang karena fungsinya, dan disain penggunaan bahan dan komponen unsur pembentuknya, serta kuantitas dan kualitas bahan yang ada di dalamnya tingkat mudah terbakarnya sangat tinggi dan/atau tinggi.
- (6) Klasifikasi berdasarkan zonasi gempa meliputi tingkat zonasi gempa di wilayah Kota Tarakan berdasarkan tingkat kerawanan bahaya gempa, sebagaimana ditetapkan lebih lanjut oleh instansi yang berwenang.
- (7) Klasifikasi berdasarkan lokasi meliputi:
- a. bangunan gedung di lokasi renggang, yaitu bangunan gedung yang pada umumnya terletak pada daerah pinggiran/luar kota atau daerah yang berfungsi sebagai resapan:
- b. bangunan gedung di lokasi sedang, yaitu bangunan gedung yang pada umumnya terletak di daerah permukiman, serta
- c. bangunan gedung di lokasi padat, yaitu bangunan gedung yang pada umumnya terletak di daerah perdagangan/pusat kota.
- (8) Klasifikasi berdasarkan ketinggian bangunan gedung meliputi:
- a. bangunan gedung bertingkat rendah, yaitu bangunan gedung yang memiliki jumlah lantai sampai dengan 4 lantai, 4
- b. bangunan gedung bertingkat sedang, yaitu bangunan gedung yang memiliki jumlah lantai mulai dari 5 lantai sampai dengan 8 lantai, serta
6. Cc. bangunan gedung bertingkat tinggi, yaitu bangunan gedung yang memiliki jumlah lantai lebih dari 8 lantai.
- (9) Klasifikasi berdasarkan kepemilikan meliputi:
- a. bangunan gedung milik negara, yaitu bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi/akan menjadi kekayaan milik negara dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber pembiayaan lain, seperti: gedung kantor dinas, gedung sekolah, gedung rumah sakit, gudang, rumah negara, dan lain-lain,
- b. bangunan gedung milik perorangan, yaitu bangunan gedung yang merupakan kekayaan milik pribadi atau perorangan dan diadakan dengan sumber pembiayaan dari dana pribadi atau perorangan, serta
- c. bangunan gedung milik badan usaha, yaitu bangunan gedung yang merupakan kekayaan milik badan usaha non pemerintah dan diadakan dengan sumber pembiayaan dari dana badan usaha non pemerintah tersebut.
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 8

- (1) Penentuan klasifikasi bangunan gedung atau bagian dari gedung ditentukan berdasarkan fungsi yang digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan atau perubahan yang diperlukan pada Bangunan Gedung.
- (2) Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW, RDTR, dan/atau RTBL.
- (3) Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung diusulkan oleh Pemilik bangunan gedung dalam bentuk rencana teknis melalui pengajuan permohonan izin mendirikan Bangunan Gedung.
- (4) Dalam hal Pemilik Bangunan Gedung berbeda dengan pemilik tanah, maka dalam Permohonan Izin Mendirikan Bangunan harus ada persetujuan pemilik tanah.
- (5) Penetapan fungsi bangunan gedung dilakukan oleh Walikota melalui SKPD yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang perijinan dengan penerbitan IMB berdasarkan RTRW, RDTR dan/atau RTBL, kecuali bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah.
BAB II - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 9

- (1) Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung dapat diubah dengan mengajukan permohonan IMB baru.
- (2) Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pemilik dalam bentuk rencana teknis bangunan gedung sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW, RDTR dan/atau RTBL.
- (3) Perubahan fungsi dan/atau klasifikasi bangunan gedung wajib diikuti dengan pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung yang baru.
3. (9 Perubahan fungsi dan/atau klasifikasi bangunan gedung harus diikuti dengan perubahan data fungsi dan/atau Klasifikasi Bangunan Gedung.
- (5) Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung ditetapkan oleh Walikota melalui SKPD yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang perijinan dalam izin mendirikan Bangunan Gedung, kecuali bangunan gedung fungsi khusus ditetapkan oleh Pemerintah.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 10

- (1) Setiap bangunan gedung wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.
- (2) Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi:
- a. status hak atas tanah dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah,
- b. status kepemilikan bangunan gedung, dan
- c. IMB.
- (3) Persyaratan teknis Bangunan Gedung meliputi:
- a. persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang terdiri atas:
- 1) persyaratan peruntukan lokasi,
- 2) intensitas Bangunan Gedung,
- 3) arsitektur Bangunan Gedung:
- 4) pengendalian dampak lingkungan untuk Bangunan Gedung Tertentu, dan
- 5) rencana tata bangunan dan lingkungan, untuk kawasan yang termasuk dalam Peraturan Walikota tentang RTBL.
- b. persyaratan keandalan Bangunan Gedung terdiri atas:
- 1) persyaratan keselamatan,
- 2) persyaratan kesehatan:
- 3) persyaratan kenyamanan, dan
- 4) persyaratan kemudahan.
Bagian Kedua
Persyaratan Administratif
Paragraf 1
Status Hak Atas Tanah
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 11

- (1) Setiap bangunan gedung harus didirikan di atas tanah yang jelas kepemilikannya, baik milik sendiri atau milik pihak lain.
- (2) Status hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah.
- (3) Dalam hal tanahnya milik pihak lain, bangunan gedung hanya dapat didirikan dengan izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan pemilik bangunan gedung.
- (4) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit hak dan kewajiban para pihak, luas, letak, dan batas-batas tanah, serta fungsi bangunan gedung dan jangka waktu pemanfaatan tanah.
5. (S5) Bangunan gedung yang karena faktor budaya atau tradisi setempat dibangun di atas air sungai, air laut, air danau wajib mendapatkan izin dari Walikota.
- (6) Bangunan gedung yang akan dibangun di atas tanah milik sendiri atau di atas tanah milik orang lain yang terletak di kawasan rawan bencana alam harus mengikuti persyaratan yang diatur dalam Keterangan Rencana Kota.
Paragraf 2
Status Kepemilikan Bangunan Gedung
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 12

- (1) Status kepemilikan bangunan gedung dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan bangunan gedung yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, kecuali bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah.
- (2) Penetapan status kepemilikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat proses IMB dan/atau pada saat pendataan bangunan gedung, sebagai sarana tertib pembangunan, tertib pemanfaatan dan kepastian hukum atas kepemilikan bangunan gedung.
- (3) Kepemilikan bangunan gedung dapat dialihkan kepada pihak lain.
- (4) Pengalihan hak kepemilikan bangunan gedung kepada pihak lain harus dilaporkan kepada Walikota melalui SKPD yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang pekerjaan umum dan tata ruang untuk diterbitkan surat keterangan bukti kepemilikan baru.
- (5) Pengalihan hak kepemilikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh pemilik bangunan gedung yang bukan pemegang hak atas tanah, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan pemegang hak atas tanah.
Paragraf 3
Izin Mendirikan Bangunan
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan wajib memiliki IMB dengan mengajukan permohonan IMB kepada Walikota untuk melakukan kegiatan:
- a. pembangunan bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung.
- b. rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/ pengurangan, dan
- c. pemugaran/pelestarian dengan mendasarkan pada surat Keterangan Rencana Kota (advis planning) untuk lokasi yang bersangkutan.
- (2) IMB gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Walikota melalui SKPD yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang perijinan, kecuali bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah. IMB gedung merupakan satu-satunya perizinan yang diperbolehkan dalam penyelenggaraan bangunan gedung, yang menjadi pengendali penyelenggaraan bangunan gedung.
- (3) SKPD yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang penataan ruang wajib memberikan secara cuma-cuma surat Keterangan Rencana Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (Ij untuk lokasi yang bersangkutan kepada setiap orang yang akan mengajukan permohonan IMB sebagai dasar penyusunan rencana teknis Bangunan Gedung.
- (4) Surat Keterangan Rencana Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan ketentuan yang berlaku untuk lokasi yang bersangkutan dan berisi:
- a. fungsi Bangunan Gedung yang dapat dibangun pada lokasi bersangkutan,
- b. ketinggian maksimum Bangunan Gedung yang diizinkan,
9. Cc. jumlah lantai/lapis Bangunan Gedung di bawah permukaan tanah dan KTB yang diizinkan,
- d. garis sempadan dan jarak bebas minimum Bangunan Gedung yang diizinkan,
- e. KDB maksimum yang diizinkan,
- f. KLB maksimum yang diizinkan,
- g. KDH minimum yang diwajibkan,
- h. KTB maksimum yang diizinkan, dan
- i. jaringan utilitas kota.
- (5) Dalam surat Keterangan Rencana Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4 dapat dicantumkan ketentuan khusus yang berlaku untuk lokasi yang bersangkutan.
Paragraf 4
IMB di Atas dan/atau di Bawah Tanah, Air dan/atau
Prasarana/ Sarana Umum
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 14

- (1) Permohonan IMB untuk bangunan gedung yang dibangun di atas dan/atau di bawah tanah, air, atau prasarana dan sarana umum harus mendapatkan persetujuan dari instansi terkait.
- (2) IMB untuk pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat Pertimbangan Teknis TABG.
- (3) Pembangunan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti standar teknis dan pedoman yang terkait.
Paragraf 5 Kelembagaan
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 15

- (1) Dokumen permohonan IMB diajukan kepada Walikota melalui SKPD yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang perijinan.
- (2) Pemeriksaan dokumen rencana teknis dan administratif dilaksanakan oleh instansi teknis pembina yang berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung.
3. (39 Walikota dapat melimpahkan sebagian kewenangan penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada SKPD yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang perijinan.
- (4) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan faktor:
- a. efisiensi dan efektivitas:
- b. mendekatkan pelayanan pemberian IMB kepada masyarakat,
- c. fungsi bangunan, klasifikasi bangunan, luasan tanah dan/atau bangunan yang mampu diselenggaraan di kecamatan, dan
- d. kecepatan penanganan penanggulangan darurat dan rehabilitasi bangunan gedung pascabencana.
9. (S5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Ketiga
Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
Paragraf 1
Umum
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 16

Persyaratan teknis bangunan gedung meliputi persyaratan tata bangunan dan lingkungan dan persyaratan keandalan bangunan.
Paragraf 2
Persyaratan Tata Bangunan dan Lingkungan
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 17

Persyaratan tata bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung, persyaratan arsitektur Bangunan Gedung dan persyaratan pengendalian dampak lingkungan.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 18

- (1) Persyaratan peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 merupakan ketentuan guna fungsi ruang dalam lahan/lingkungan tertentu yang ditetapkan dalam RTRW, RDTR dan/atau RTBL.
- (2) Bangunan Gedung harus diselenggarakan sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam RTRW, RDTR dan/atau RTBL dari lokasi yang bersangkutan.
- (3) Peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peruntukan utama sedangkan apabila pada bangunan terdapat peruntukan penunjang maka dapat berkonsultasi dengan SKPD yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang penataan ruang.
- (4) SKPD yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang penataan ruang memberikan informasi mengenai peruntukan lokasi atau ketentuan tata bangunan dan lingkungan lainnya kepada setiap pihak yang memerlukan secara cuma-cuma.
- (5) Bangunan Gedung yang dibangun:
- a. di atas prasarana dan sarana umum,
6. b.di bawah prasarana dan sarana umum,
7. c.di bawah atau di atas air:
8. d.di daerah jaringan transmisi listrik tegangan tinggi,
- e. di daerah yang berpotensi bencana alam, dan
- f. di kawasan keselamatan operasional penerbangan (KKOP),
11. harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memperoleh pertimbangan serta persetujuan dari Pemerintah Daerah dan/atau instansi terkait lainnya.
- (6) Bagi daerah yang belum memiliki RTRW kota, RDTRK dan/atau RTBL untuk lokasi yang bersangkutan, Walikota dapat memberikan persetujuan mendirikan bangunan gedung pada daerah tersebut untuk jangka waktu sementara.
- (7) Dalam hal terjadi perubahan RTRW kota, RDTRK dan/atau RTBL yang mengakibatkan perubahan peruntukan lokasi, maka fungsi bangunan gedung yang tidak sesuai dengan peruntukan yang baru wajib disesuaikan.
- (8) Fungsi bangunan gedung yang tidak sesuai dengan peruntukan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilakukan penyesuaian paling lama 5 (lima) tahun, kecuali untuk rumah tinggal tunggal paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak pemberitahuan penetapan RTRW kota, RDTRK dan/atau RTBL oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung.
- (9) Terdapat kerugian yang timbul akibat perubahan peruntukan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pemerintah Daerah memberikan penggantian yang layak kepada pemilik bangunan gedung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (10) Penggantian oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) hanya diberikan kepada pemilik bangunan yang memiliki IMB.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 19

- (1) Persyaratan intensitas bangunan gedung meliputi:
- a. Persyaratan kepadatan meliputi ketentuan KDB, KLB dan KDH serta koefisien tapak basement,
- b. Ketinggian meliputi ketentuan tentang tinggi bangunan yag ditinjau berdasarkan satuan meter atau jumlah lantai bangunan, dan
- c. Jarak bebas bangunan gedung yang ditetapkan untuk lokasi yang bersangkutan berupa ketentuan GSB dan jarak antar bangunan
- (2) SKPD yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang penataan ruang menyediakan dan memberikan informasi secara terbuka tentang persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung bagi masyarat yang memerlukannya.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 20

- (1) Setiap mendirikan bangunan gedung, fungsinya harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam :
- c. RTBL untuk lokasi/kawasan tertentu.
- (2) Peruntukan lokasi/kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peruntukan utama, sedangkan apabila pada bangunan gedung terdapat peruntukan penunjang harus berkonsultasi dengan SKPD yang berwenang dan bertanggungjawab dibidang penataan ruang terlebih dahulu.
- (3) Setiap pihak yang memerlukan, berhak mendapatkan keterangan tentang peruntukan lokasi/kawasan dan intensitas bangunan gedung pada lokasi/kawasan dan/atau ruang tempat bangunan gedung akan dibangun dari SKPD yang berwenang dan bertanggungjawab dibidang penataan ruang.
5. (4 Untuk pembangunan di atas jalan umum, saluran, atau sarana lain, atau yang melintasi sarana dan prasarana jaringan kota, atau di bawah /di atas air, atau pada daerah hantaran udara (transmisi) tegangan tinggi, harus mendapat persetujuan khusus dari Walikota dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari tim ahli bangunan gedung dan pendapat publik.
- a. RTRW
- b. RDTRK : dan
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 21

- (1) Setiap bangunan gedung yang dibangun dan dimanfaatkan memenuhi kepadatan bangunan yang diatur dalam KDB sesuai yang ditetapkan untuk lokasi/ kawasan yang bersangkutan.
- (2) Penetapan KDB didasarkan pada luas kapling atau persil peruntukan atau fungsi lahan dan daya dukung lingkungan.
- (3) Apabila ketentuan besarnya KDB tidak ditentukan, maka besarnya KDB maksimum adalah 606 (enam pulu persen) dari luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai.
- (4) Kepadatan bangunan gedung dihitung berdasarkan luas ruang efektif bangunan.
- (5) KDB ditentukan atas dasar kepentingan daya dukung lingkungan, pelestarian lingkungan/resapan air permukaan tanah dan pencegahan terhadap bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi peruntukan, fungsi bangunan, keselamatan dan kenyamanan bangunan.
- (6) Ketentuan besarnya KDB pada ayat (1) disesuaikan dengan RTRW atau RDTRK atau yang diatur dalam RTBL untuk lokasi yang sudah memilikinya, atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (7) Persyaratan kepadatan ditetapkan dalam bentuk KDB maksimal.
- (8) KDH ditentukan atas dasar kepentingan pelestarian lingkungan/resapan air permukaan.
- (9) Apabila ketentuan besarnya KDH tidak ditentukan, maka besarnya KDH minimum adalah 3096 (tiga puluh persen) dari luas lahan /tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penentuan besaran kepadatan bangunan gedung diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 22

- (1) Setiap bangunan gedung yang didirikan tidak boleh melebihi ketentuan kepadatan dan ketinggian yang ditetapkan dalam RTRW, RDTRK, dan/atau RTBL.
- (2) Persyaratan ketinggian bangunan ditetapkan dalam bentuk KLB dan/atau jumlah lantai bangunan.
- (3) Penetapan KLB dan/atau jumlah lantai bangunan didasarkan pada peruntukan lahan, lokasi lahan, daya dukung lingkungan, keselamatan dan pertimbangan arsitektur kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penentuan besaran kepadatan dan ketinggian bangunan gedung diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 23

- (1) Setiap bangunan gedung yang didirikan tidak boleh melanggar ketentuan jarak bebas bangunan gedung yang ditetapkan dalam RTRW Kota, RDTRK, dan/atau RTBL.
- (2) Ketentuan jarak bebas bangunan gedung ditetapkan dalam bentuk :
- a. GSB gedung dengan as jalan, tepi sungai, tepi pantai, jalan kereta api, dan/atau jaringan tegangan tinggi, dan
- b. jarak antara bangunan gedung dengan batas batas persil, jarak antar bangunan gedung, dan jarak antara as jalan dengan pagar halaman yang diizinkan pada lokasi yang bersangkutan, yang diberlakukan per kaveling, per persil, dan/atau per kawasan.
- (3) Penetapan garis sempadan bangunan gedung dengan tepi jalan, tepi sungai, tepi pantai, tepi danau, jalan kereta api, dan/atau jaringan tegangan tinggi didasarkan pada pertimbangan keselamatan dan kesehatan.
- (4) Penetapan jarak antara hangunan gedung dengan batas persil, dan jarak antara as jalan dan pagar halaman yang diizinkan pada lokasi yang bersangkutan harus didasarkan pada pertimbangan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.
- (5) Penetapan jarak bebas bangunan gedung atau bagian bangunan gedung yang dibangun di bawah permukaan tanah didasarkan pada jaringan utilitas umum yang ada atau yang akan dibangun
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penentuan besaran jarak bebas bangunan gedung diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 24

- (1) KDH ditentukan atas dasar keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan dan resapan air permukaan tanah.
- (2) Ketentuan besarnya KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan rencana tata ruang dan RTH berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KDH Bangunan yang belum diatur dalam RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KDH ditentukan paling sedikit 20' (dua puluh persen).
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 25

- (1) Ketinggian permukaan lantai dasar bangunan ditetapkan paling rendah 15 cm (lima belas sentimeter) di atas titik tertinggi permukaan pekarangan, atau paling tinggi 50 cm (lima puluh sentimeter) di atas titik tertinggi permukaan jalan yang berbatasan.
- (2) Pada bangunan khusus/monumental tinggi lantai dasar suatu bangunan paling tinggi 120 cm (seratus dua puluh sentimeter) di atas titik tertinggi permukaan jalan yang berbatasan.
- (3) Apabila tinggi tanah pekarangan terdapat kemiringan yang curam atau perbedaan yang tinggi antara jalan dengan tanah asli suatu perpetakan, maka tinggi lantai dasar ditetapkan oleh SKPD yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari Tim Ahli Bangunan Gedung.
- (4) Penetapan ketinggian permukaan lantai dasar bangunan tidak boleh merusak keserasian lingkungan dan/atau merugikan pihak lain.
- (5) Pada daerah rawan banjir ketinggian lantai dasar bangunan ditetapkan paling rendah 50 cm (lima puluh sentimeter) di atas muka air laut pasang tertinggi.
- (6) Pencapaian ketinggian lantai dasar bangunan sebagaimana dimaksud ayat (S5) dapat dilakukan dengan timbunan atau lantai konstruksi/ bangunan panggung.
- (7) Timbunan pada daerah rawan banjir ditentukan paling tinggi 50 cm (lima puluh sentimeter) di atas permukaan jalan.
- (8) Apabila pencapaian ketinggian lantai dasar sebagaimana ayat (5) tidak dapat dilakukan dengan timbunan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditentukan dengan lantai konstruksi / bangunan panggung.
- (9) Daerah rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (S5) lebih lanjut ditetapkan oleh Walikota.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 26

- (1) Ketinggian bangunan gedung ditentukan sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
- a. Kapasitas Jalan,
- b. Fungsi Bangunan,
- c. Kemampuan Pengendalian Bahaya Kebakaran,
- d. Besaran Dan Bentuk Persil:
- e. Keserasian Kawasan:
- f. Keselamatan Bangunan,
- g. Daya Dukung Lahan, dan
- h. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP).
- (3) Tinggi bangunan gedung tidak boleh melewati garis potongan 60' (enam puluh derajat) dari as jalan yang berbatasan.
- (4) Ketinggian bangunan gedung berderet paling tinggi 3 (tiga) lantai, untuk lantai 1 (satu) dan 2 (dua) dapat berimpit dan lantai 3 (tiga) harus berjarak dengan persil tetangga.
- (5) Ketinggian bangunan gedung dan bangunan-bangunan pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), harus memenuhi persyaratan Batas-batas Keselamatan Operasi Penerbangan (BKOP).
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 27

- (1) Tinggi ruang dari lantai penuh ke lantai penuh berikutnya paling tinggi 5 m (lima meter) dan paling rendah 3 m (tiga meter). mn
- (2) Bangunan tempat ibadah, gedung pertemuan, gedung pertunjukan, gedung sekolah, bangunan monumental, gedung olah raga, bangunan serba guna dan bangunan gedung sejenis lainnya dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tinggi ruang utilitas di atas atap (penthouse), tidak boleh melebihi 2,40 m (dua koma empat puluh meter), diukur secara vertikal dari plat atap bangunan sedangkan untuk ruang mesin lift atau keperluan teknis lainnya diperkenankan lebih disesuaikan dengan keperluannya.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 28

- (1) Tinggi pagar batas pekarangan samping dan belakang untuk bangunan renggang maksimal tinggi 3 m (tiga meter) di atas permukaan tanah pekarangan dan apabila pagar merupakan dinding bangunan bertingkat atau berfungsi sebagai pembatas pandangan, maka tinggi tembok paling tinggi 7 m (tujuh meter) dari permukaan tanah pekarangan.
- (2) Apabila terdapat perbedaan ketinggian permukaan tanah pekarangan antara satu kavling dengan kavling yang bersebelahan lebih dari 2 m (dua meter), maka harus dilengkapi dengan konstruksi penahan tanah.
- (3) Konstruksi penahan tanah sebagaimana ayat (2) harus didesain dengan memperhitungkan beban pagar.
- (4) Tinggi pagar pada GSJ dengan GSB pada bangunan rumah tinggal paling tinggi 1,50 m (satu koma lima puluh meter) di atas permukaan tanah, dan untuk bangunan bukan rumah tinggal termasuk untuk bangunan industri paling tinggi 2,50 m (dua koma lima puluh meter), di atas permukaan tanah pekarangan serta disesuaikan pagar sekelilingnya.
- (5) Pagar pada GSJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tembus pandang kecuali untuk bagian bawahnya paling tinggi 50 cm (lima puluh centimeter), diatas permukaan tanah pekarangan dapat tidak tembus pandang.
6. (e) Pagar pada kapling posisi sudut harus membentuk radius/serongan dengan mempertimbangkan fungsi jalan dan keleluasaan pandangan menyamping lalu lintas.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 29

- (1) Pintu pekarangan harus membuka kedalam dan/atau tidak boleh melebihi GSJ.
- (2) Letak pintu pekarangan untuk kendaraan bermotor roda empat pada persil sudut untuk bangunan rumah tinggal paling rendah 8 m (delapan meter) dan untuk bangunan bukan rumah tinggal paling rendah 20 m (dua puluh meter) dihitung dari titik belok tikungan.
- (3) Bagi persil kecil yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), letak pintu pagar untuk kendaraan bermotor roda empat adalah pada salah satu ujung batas pekarangan.
- (4) Oprit jalan keluar/masuk tidak boleh menggunakan ruang milik jalan.
- (5) Untuk bangunan tunggal lebar jalan masuk pekarangan paling tinggi 50Yo (lima puluh persen) dari lebar persil.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 30

Walikota menetapkan lokasi untuk bangunan fasilitas umum dengan tetap memperhatikan keamanan, keselamatan serta keserasian lingkungan.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 31

- (1) GSB terluar yang sejajar dengan as jalan (rencana jalan)/tepi sungai/tepi pantai ditentukan berdasarkan lebar jalan/rencana jalan/lebar sungai/kondisi pantai, fungsi jalan dan peruntukan kavling/kawasan.
- (2) Letak GSB terluar sebagaimana dimaksud ayat (1), bilamana tidak ditentukan lain adalah separuh lebar ruang milik jalan (rumija) dihitung dari tepi jalan/pagar.
- (3) Letak GSB terluar sebagaimana dimaksud ayat (1), untuk daerah pantai, bilamana tidak ditentukan lain adalah 100 m (seratus meter) dari garis pasang tertinggi pada pantai yang bersangkutan. a
- (4) Untuk lebar jalan/sungai yang kurang dari 5 m (lima meter), letak GSB apabila tidak ditentukan lain adalah 2,5 m(dua koma lima mcter) dihitung dari tepi jalan/pagar.
5. (S) Bidang dinding terluar tidak boleh melampaui batas persil.
- (6) Perbaikan atau perombakan bangunan yang semula menggunakan bangunan dinding batas bersama dengan bangunan di sebelahnya, disyaratkan harus membuat dinding baru tersendiri.
- (7) Garis terluar suatu tritis/oversteck yang menghadap ke arah tetangga, tidak boleh melewati batas kavling/persil yang berbatasan dengan tetangga.
- (8) Garis terluar suatu tritis/oversteck yang menghadap ke arah jalan, ditentukan paling jauh setengah dari jarak GSB dengan GSJ.
- (9) Apabila GSB ditetapkan berimpit dengan garis sempadan pagar, cucuran atap suatu tritis/oversteck harus diberi talang dan pipa talang harus disalurkan sampai ke tanah di dalam kavling/ persil milik sendiri.
- (10) Dilarang merencanakan penempatkan lobang angin/ventilasi/jendela/ dinding kaca pada dinding yang berbatasan langsung dengan tetangga.
- (11) Garis sempadan untuk bangunan yang dibangun di bawah permukaan tanah harus mempertimbangkan jaringan utilitas yang ada atau akan dibangun, atau paling jauh setengah dari jarak GSB dengan GSJ.
- (12) Bangunan pada ketinggian 3 (tiga) lantai atau lebih garis sempadan bangunan samping dan belakang harus berjarak minimal 1,5 m (satu koma lima meter) untuk dinding masif dan 3 m (tiga meter) untuk dinding dengan bukaan. mn
- (13) Bangunan yang diperkenankan berdiri pada ruang antara GSB dan GSJ meliputi:
- a. bangunan pertandaan,
- b. tempat sampah,
6. bak bunga:
7. . gardu jaga, aon
8. pelataran parkir : MO
9. gardu telepon umum,
10. . gardu ATM, mw
- h. kamar mandi/WC Umum.
- (14) GSB yang telah ditetapkan dalam rencana kota tidak boleh dilanggar dalam mendirikan atau memperbaharui seluruhnya atau sebagian dari bangunan.
- (15) GSB yang disyaratkan dalam izin membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipatok di lapangan oleh SKPD yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang penataan ruang.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 32

- ( Garis sempadan untuk gedung yang dibangun di tepi pantai/danau/sungai, apabila tidak ditetapkan lain adalah sebesar 100 m (seratus meter) dari garis pasang tertinggi untuk bangunan gedung di tepi pantai, dan 50 m (lima puluh meter) untuk bangunan gedung di tepi danau/sungai.
- (2) Besarnya garis sempadan pantai/danau/sungai di luar sebagaimana dimaksud ayat (1) lebih lanjut ditetapkan dalam Peraturan Walikota.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 33

- (1) Jarak antara massa/blok bangunan umum satu lantai yang satu dengan lainnya dalam satu kavling atau antara kavling paling sedikit adalah 4 m (empat meter).
- (2) Jarak antara massa/blok bangunan umum bertingkat dalam satu kavling atau antara kavling satu dengan lainnya ditambah 0.5 m (nol koma lima meter) untuk setiap kenaikan 1 (satu) lantai.
Paragraf 4
Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 34

Persyaratan arsitektur bangunan gedung meliputi persyaratan penampilan bangunan gedung, tata ruang dalam, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya, dengan
mempertimbangkan adanya keseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya lokal, kesejarahan dan pertumbuhan historis kota, serta pertimbangan terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 35

Penampilan bangunan gedung harus:
- a. didasari konsep arsitektur yang bertumpu pada pengembangan arsitektur lokal dan diperkaya dengan arsitektur yang sedang berkembang.
- b. estetis, berkarakter, dan memiliki kekhasan wajah dan bentuknya.
3. tidak menjadi tertutup elemen penanda pada wajahnya. C.
- d. memiliki wajah belakang yang dirancang dapat menjadi latar bagi bangunan lain.
- e. memiliki wajah berdasarkan panduan wajah bangunan gedung yang berlaku di kawasannya, dan
- f. memberikan kontribusi terciptanya ruang kota yang lebih bermakna.
- (2) Penampilan bangunan gedung di kawasan cagar budaya harus dirancang dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah pelestarian.
- (3) Penampilan bangunan yang didirikan berdampingan dengan bangunan gedung yang dilestarikan, dirancang dengan mempertimbangkan keselarasan kaidah estetika bentuk dan karakteristik dari arsitektur dari bangunan gedung yang dilestarikan.
- (4) Walikota melalui SKPD yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang pekerjaan umum dan tata ruang dapat menetapkan kaidah-kaidah arsitektur tertentu pada bangunan gedung untuk suatu kawasan setelah mendapat pertimbangan teknis tim ahli bangunan gedung, dengan memperhatikan pendapat publik dan mempertimbangkan:
- a. bangunan gedung yang dimaksud memiliki kekhasan arsitektur dan teknologi, atau keberadaannya akan berpengaruh pada arsitektur kota dan/atau berdampak pada lingkungan sekitarnya.
- b. bangunan gedung yang dirancang berdasarkan karya sayembara desain arsitektur yang diselenggarakan untuk menciptakan unggulan/masterpiece arsitektur kota, arsitektur berskala regional, arsitektur berskala nasional: dan
- c. apabila bangunan gedung memiliki kekhususan teknologi maka tim Ahli Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan pakar teknologi terkait secara ad hoc.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 36

- (1) Tata ruang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, harus mempertimbangkan fungsi ruang, arsitektur bangunan gedung, dan keandalan bangunan gedung.
- (2) Pertimbangan fungsi ruang diwujudkan dalam efisiensi dan efektivitas tata ruang dalam.
- 3) Tata ruang dalam pada bangunan gedung harus:
- a. menjamin dan memenuhi persyaratan kesehatan, keselamatan, kenyamanan dan kemudahan.
- b. menjamin kelancaran sirkulasi dan kegiatan yang diwadahinya.
- Cc. menjamin kesesuaian fungsi dan jenis kebutuhan ruang dengan kapasitasnya, dan
- d. menjamin terciptanya kenyamanan bagi penyandang cacat dan lanjut usia
- e. menjamin terciptanya privasi dan kenyamanan bagi penggunanya.
- (4) Jaminan dan pemenuhan persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, diwujudkan dalam tata pencahayaan alami dan / atau buatan, ventilasi udara alami dan/atau buatan, dan penggunaan bahan bangunan.
- (S) Jaminan dan pemenuhan persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, diwujudkan dalam penggunaan bahan bangunan dan saranajalan keluar yang mudah.
- (6) Jaminan dan pemenuhan persyaratan kenyamanan dan kemudahan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, diwujudkan dalam besaran ruang, sirkulasi dalam ruang, aksesibilitas dan penggunaan bahan bangunan.
- (7) Pertimbangan arsitektur bangunan gedung diwujudkan dalam pemenuhan tata ruang dalam terhadap kaidah-kaidah arsitektur bangunan gedung secara keseluruhan.
- (8) Pertimbangan keandalan bangunan gedung diwujudkan dalam pemenuhan persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan tata ruang dalam.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 37

- (1) Perencanaan ruang dalam bangunan tempat tinggal paling sedikit harus memiliki ruang-ruang fungsi utama yang terdiri dari ruang pribadi, ruang bersama dan ruang pelayanan.
- (2) Ruang penunjang dapat ditambahkan dengan tujuan memenuhi kebutuhan kegiatan penghuninya dengan tetap memperhatikan dan memenuhi persyaratan teknis.
- (3) Bangunan gedung selain rumah tinggal, di samping menyediakan ruang fungsi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyediakan ruang fungsi pelayanan sesuai dengan kaidah arsitektur dan ketentuan yang berlaku.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 38

- (1) Keseimbangan, keserasian dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 mempertimbangkan terciptanya ruang luar bangunan gedung dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya.
- (2) Pertimbangan terhadap terciptanya ruang luar bangunan gedung dan ruang terbuka hijau diwujudkan dalam pemenuhan persyaratan daerah resapan, akses penyelamatan, sirkulasi kendaraan dan manusia, serta terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana di luar bangunan gedung.
- 3) Perencanaan bangunan gedung tidak diperbolehkan menghalangi pandangan lalu lintas.
- (4) Setiap bangunan gedung, baik secara langsung atau tidak langsung tidak diperbolehkan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan umum, keseimbangan/pelestarian lingkungan dan kesehatan lingkungan.
- (5) Tata letak bangunan gedung pada tapak harus:
- a. menjamin ketersediaan area pengamanan bangunan gedung berupa ruang terbuka sebagian atau sepanjang batas tapak bangunan gedung,
- b. mempertimbangkan fungsi bagian bangunan gedung yang memanfaatkan dinding batas tapaknya dimungkinkan berfungsi juga sebagai media sirkulasi evakuasi/penyelamatan bila terjadi kebakaran, dan
- c. menjamin keselamatan bangunan cagar budaya di sebelah tapak bangunan gedungnya.
- (6) RTH pada tapak harus menjamin tersedianya RTH pada tapak bangunan gedung yang luasannya didasarkan pada ketentuan koefisien dasar bangunan dan peruntukan bangunan yang berlaku di kawasannya yang meliputi :
- a. menjamin tersedianya RTH pengganti pada tapak bangunan gedung dengan luasan terbuka hijau yang dirancang sebagai bagian dari bangunan gedung yang mempertimbangkan kondisi lingkungan setempat,
- b. menjamin tersedianya vegetasi jenis pohon peneduh pada tapak bangunan gedung yang luasan tajuknya cukup menaungi ruang terbuka yang permukaannya diperkeras,
- c. menjamin kelestarian atau pengadaan vegetasi pohon peneduh pada ruang terbuka di lingkungan sekitarnya sebagai elemen lansekap lingkungannya, dan
- d. menjamin tersedianya area resapan air pada tapak bangunan gedung.
- (7) Daerah Hijau Bangunan (DHB) dapat berupa taman atap atau penanaman pada sisi bangunan,
- (8) Daerah Hijau Bangunan (DHB) merupakan bagian dari kewajiban pemohon IMB untuk menyediakan RTHP dengan luas maksimum 25Y6 (dua puluh lima persen) dari RTHP.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 39

- (1) Setiap bangunan gedung, kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana, wajib menyediakan tempat/area parkir.
- (2) Tempat/area parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan area parkir yang diperuntukan untuk kendaraan bermotor roda dua dan roda empat atau lebih.
- (3) Tempat/area parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. area parkir terbuka (lapangan/halaman): dan
- b. area parkir tertutup (bangunan/gedung parkir).
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 40

- (1) Penataan parkir harus berorientasi kepada kemudahan sirkulasi kendaraan.
- (2) Penataan parkir harus dipadukan dengan penataan jalan, pedestrian dan penghijauan.
- (3) Penentuan luas area parkir harus memperhatikan fungsi bangunan, besaran aktivitas, kapasitas kendaraan yang ditampung dan memperhitungkan luas area sirkulasi kendaraan.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 41

- (1) Area parkir tertutup (bangunan/gedung parkir) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b, yang menggunakan ramp spiral harus memperhatikan faktor kenyamanan, keamanan serta kelancaran sirkulasi kendaraan.
- (2) Tinggi ruang bebas struktur pada area parkir tertutup (bangunan/gedung parkir) sebagaimana dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b, harus mempertimbangkan tinggi kendaraan yang direncanakan ditampung dalam bangunan parkir.
- (3) Setiap lantai bangunan/gedung parkir yang berbatasan dengan ruang luar wajib diberi dinding pengaman yang kuat.
- (4) Perencanaan area parkir terbuka dan perencanaan area parkir tertutup (bangunan/gedung parkir), diatur berdasarkan peraturan perundangundangan.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 42

- (1) Pertandaan (Signage) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (13) huruf a yang ditempatkan pada bangunan, pagar, kaveling dan/atau ruang publik tidak boleh berukuran lebih besar dari elemen bangunan/pagar serta tidak boleh mengganggu karakter yang akan diciptakan/ dipertahankan.
- (2) Pertandaan (signage) harus menjadikan satu kesatuan arsitektur bangunan dan lingkungan dengan mempertimbangkan pemilihan material, warna penempatan dan jenis kegunaan sementara ataupun permanen.
- (3) Penempatan (signage) harus mampu membantu terciptanya suatu 'sense of place' yang positif dantidak boleh mengganggu pandangan terhadap fasade bangunan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertandaan (signage) Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 43

- (1) Pencahayaan ruang luar Bangunan Gedung harus disediakan dengan memperhatikan karakter lingkungan, fungsi dan arsitektur bangunan, estetika amenitas dan komponen promosi.
- (2) Pencahayaan yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi keserasian dengan pencahayaan dari dalam bangunan dan pencahayaan dari penerangan jalan umum.
Paragraf 5
Persyaratan Pengendalian Dampak Lingkungan
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 44

- (1) Setiap kegiatan dalam bangunan dan/atau lingkungannya yang mengganggu atau menimbulkan dampak besar dan penting wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- (2) Kegiatan dalam bangunan dan/atau lingkungannya yang tidak mengganggu atau tidak menimbulkan dampak besar dan penting tidak perlu dilengkapi dengan AMDAL tetapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
- (3) Kegiatan yang memerlukan AMDAL, UKL dan UPL disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 6
Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 45

- (1) RTBL memuat program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi dan ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
- (2) Program bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jenis, jumlah, besaran, dan luasan bangunan gedung, serta kebutuhan ruang terbuka hijau, fasilitas umum, fasilitas sosial, prasarana aksesibilitas, sarana pencahayaan, dan sarana penyehatan lingkungan, baik berupa penataan prasarana dan sarana yang sudah ada maupun baru.
- (3) Rencana umum dan panduan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ketentuan tata bangunan dan lingkungan pada suatu lingkungan/kawasan yang memuat rencana peruntukan lahan makro dan mikro, rencana perpetakan, rencana tapak, rencana sistem pergerakan, rencana aksesibilitas lingkungan, rencana prasarana dan sarana lingkungan, rencana wujud visual bangunan, dan ruang terbuka hijau.
- (4) Rencana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arahan program investasi bangunan gedung dan lingkungannya yang disusun berdasarkan program bangunan dan lingkungan serta ketentuan rencana umum dan panduan rencana yang memperhitungkan kebutuhan nyata para pemangku kepentingan dalam proses pengendalian investasi dan pembiayaan dalam penataan lingkungan/kawasan, dan merupakan rujukan bagi para pemangku kepentingan untuk menghitung kelayakan investasi dan pembiayaan suatu penataan atau pun menghitung tolok ukur keberhasilan investasi, sehingga tercapai kesinambungan pentahapan pelaksanaan pembangunan.
- (5) Ketentuan pengendalian rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat mobilisasi peran masing-masing pemangku kepentingan pada masa pelaksanaan atau masa pemberlakuan RTBL sesuai dengan kapasitasnya dalam suatu sistem yang disepakati bersama, dan berlaku sebagai rujukan bagi para pemangku kepentingan untuk mengukur tingkat keberhasilan kesinambungan pentahapan pelaksanaan pembangunan.
- (6) Pedoman pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat untuk mengarahkan perwujudan pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan/kawasan yang berdasarkan dokumen RTBL, dan memandu pengelolaan kawasan agar dapat berkualitas, meningkat, dan berkelanjutan.
- (7) RTBL disusun berdasarkan pada pola penataan bangunan gedung dan lingkungan yang ditetapkan oleh Walikota dan/atau masyarakat serta dapat dilakukan melalui kemitraan Pemerintah Daerah dengan swasta dan/atau masyarakat sesuai dengan tingkat permasalahan pada
lingkungan/kawasan bersangkutan dengan mempertimbangkan pendapat para ahli dan masyarakat.
- (8) Pola penataan bangunan gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi pembangunan baru (new development), pembangunan sisipan parsial (infill development), peremajaan kota (urban renewal), pembangunan kembali wilayah perkotaan (urban redevelopment), pembangunan untuk menghidupkan kembali wilayah perkotaan (urban revitalization), dan pelestarian kawasan.
- (9) RTBL yang didasarkan pada berbagai pola penataan bangunan gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditujukan bagi berbagai status kawasan seperti kawasan baru yang potensial berkembang, kawasan terbangun, kawasan yang dilindungi dan dilestarikan, atau kawasan yang bersifat gabungan atau campuran dari ketiga jenis kawasan pada ayat ini.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai RTBL ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
Paragraf 7
Persyaratan Keandalan Bangunan Gedung
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 46

Persyaratan keandalan Bangunan Gedung terdiri dari persyaratan keselamatan bangunan gedung, persyaratan kesehatan bangunan gedung, persyaratan kenyamanan bangunan gedung dan persyaratan kemudahan bangunan gedung.
Paragraf 8
Persyaratan Keselamatan Bangunan Gedung
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 47

Persyaratan keselamatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 meliputi persyaratan ketahanan struktur bangunan gedung serta kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan bahaya petir.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 48

- (1) Setiap bangunan wajib dibangun dengan mempertimbangkan kekuatan, kekakuan, dan kestabilan dari segi struktur.
- (2) Pertimbangan kekuatan, kekakuan, dan kestabilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peraturan/standar teknik yang wajib dipakai adalah peraturan/standar teknik yang berlaku di Indonesia yang meliputi SNI tentang tata cara, spesifikasi, dan metode uji yang berkaitan dengan bangunan gedung.
- (3) Setiap bangunan dan bagian konstruksinya wajib diperhitungkan terhadap beban sendiri, beban yang dipikul, beban angin, dan getaran dan gaya gempa sesuai dengan peraturan pembebanan yang berlaku.
- (4) Setiap bangunan dan bagian konstruksinya yang dinyatakan mempunyai tingkat gaya angin atau gempa yang cukup besar wajib direncanakan dengan konstruksi yang sesuai dengan pedoman dan standar teknis yang berlaku.
- (S) Setiap bangunan bertingkat lebih dari dua lantai, dalam pengajuan perizinan mendirikan bangunannya wajib menyertakan perhitungan dan gambar strukturnya sesuai pedoman dan standar teknis yang berlaku.
- (6) SKPD yang berwenang dan bertanggungjawab menyelenggrakan urusan dibidang pekerjaan umum dan tataruang mempunyai kewajiban untuk memeriksa konstruksi bangunan yang dibangun/akan dibangun, baik dalam rancangan bangunannya maupun pada masa pelaksanaan pembangunannya, terutama untuk ketahanan terhadap bahaya gempa.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 49

- (1) Persyaratan-persyaratan perencanaan struktur yang harus dipenuhi dalam perencanaan bangunan adalah :
- a. analisa struktur harus dilakukan dengan cara-cara mekanika teknik yang telah baku.
- b. analisa dengan bantuan program komputer harus mencantumkan prinsip dari program yang digunakan serta harus ditunjukkan dengan jelas data masukan dan data keluaran.
- C. percobaan model diperbolehkan bila diperlukan untuk menunjang analisis teristik.
- d. analisis struktur harus dilakukan dengan model-model matematik yang menstimulasikan keadaan struktur yang sesungguhnya dilihat dari segi sifat bahan dan kekakuan unsur-unsurnya.
- (2) Apabila cara penghitungan menyimpang dari tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus mengikuti persyaratan sebagai berikut:
- a. konstruksi yang dihasilkan dapat dibuktikan dengan perhitungan dan/atau percobaan cukup aman.
8. b.tanggung jawab atas penyimpangan dipikul oleh perencana dan pelaksana yang bersangkutan.
- c. perhitungan dan/atau percobaan diajukan kepada tim yang ditunjuk oleh SKPD yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang pekerjaan umum dan tata ruang, yang terdiri dari ahli yang diberi wewenang menentukan segala keterangan dan cara-cara tersebut.
- d. tim dapat meminta diadakannya percobaan ulang lanjutan dan/atau tambahan laporan tim yang berisi syarat dan ketentuan penggunaan cara perhitungan mempunyai kekuatan yang sama dengan tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (l).
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 50

- (1) Perencanaan dan perhitungan struktur bangunan mencakup:
2. . konsep dasar, »
3. . penentuan data pokok, Cc
4. analisis sistem pembebanan:
5. . analisis struktur pokok dan pelengkap: AO
6. pendimensian bagian-bagian struktur pokok dan pelengkap, dan 90
7. 9 analisis dan penetapan dimensi pondasi yang didasarkan atas hasil penelitian tanah dan rencana sistem pondasi.
- (2) Walikota dapat menetapkan pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk rumah tinggal, bangunan umum, dan bangunan lain yang strukturnya bersifat sederhana.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 51

Penambahan tingkat bangunan, baik sebagian maupun keseluruhan, wajib didasarkan data keadaan lapangan dan diperiksa kekuatannya terhadap struktur utama secara keseluruhan.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 52

- (1) Rehabilitasi atau renovasi bangunan yang mempengaruhi kekuatan struktur, maka perencanaan kekuatan strukturnya ditinjau kembali secara keseluruhan berdasarkan persyaratan struktur sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila kekuatan struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi standar teknis, maka terhadap struktur bangunannya wajib direncanakan perkuatan dan/atau penyesuaian.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 53

- (1) Perencanaan basement yang diperkirakan dapat menimbulkan kerusakan dan gangguan pada bangunan dan lingkungan sekitarnya wajib dilengkapi dengan perencanaan pengamanannya.
- (2) Pada bangunan basement di mana dasar galian lebih rendah dari muka air tanah, harus dilengkapi perencanaan penurunan muka air tanah.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 54

Apabila perencanaan pondasi menggunakan sistem atau teknologi baru, maka kemampuan sistem tersebut dalam menerima beban-beban harus dibuktikan secara ilmiah dengan mendapat persetujuan oleh SKPD yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang pekerjaan umum dan tata ruang dengan pertimbangan Tim Ahli Bangunan Gedung.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 55

- (1) Perencanaan suatu bangunan harus memperhatikan faktor-faktor keamanan, yang meliputi faktor keamanan terhadap pemakaian, penurunan kekuatan bahan (material) dan sifat pembebanannya.
- (2) Perencanaan konstruksi beton, baja, dan kayu masing-masing harus memenuhi standar-standar perencanaan konstruksi beton, baja dan kayu yang berlaku.
- (3) Perencanaan semua sambungan konstruksi dan perilaku sambungan tidak boleh menimbulkan pengaruh buruk terhadap bagian-bagian lainnya dalam suatu struktur di luar yang direncanakan.
- (4) Perencanaan semua komponen struktur harus proporsional untuk mendapatkan kekuatan yang cukup dengan menggunakan faktor beban dan faktor reduksi kekuatan.
- (5) Faktor beban dan faktor reduksi kekuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sesuai dengan SNI yang berlaku.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 56

- (1) Setiap bangunan gedung untuk kepentingan umum, seperti bangunan peribadatan, bangunan perkantoran, bangunan pasar/pertokoan/mall, bangunan perhotelan, bangunan kesehatan, bangunan pendidikan, bangunan gedung pertemuan, bangunan pelayanan umum, dan bangunan industri, serta bangunan hunian susun wajib mempunyai sistem pengamanan terhadap bahaya kebakaran, baik sistem proteksi pasif maupun sistem proteksi aktif.
- (2) Setiap bangunan gedung dengan fungsi, klasifikasi, luas, jumlah lantai, dan/atau dengan jumlah penghuni tertentu harus memiliki unit manajemen pengamanan kebakaran.
- (3) Penerapan sistem proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada fungsi/klasifikasi resiko kebakaran, geometri ruang, bahan bangunan terpasang, dan/atau jumlah dan kondisi penghuni dalam bangunan gedung.
- (4) Penerapan sistem proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada fungsi/klasifikasi resiko kebakaran, luas, ketinggian, volume bangunan, dan/atau jumlah dan kondisi penghuni dalam bangunan gedung.
5. (S5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan sistem proteksi pasif dan proteksi aktif serta penerapan manajemen pengamanan kebakaran mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku.
- (6) Apabila perencanaan bangunan menggunakan teralis atau jeruji besi maka harus mempertimbangkan evakuasi kebakaran.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 57

- (1) Sarana jalan keluar untuk penyelamatan terhadap bahaya kebakaran harus diupayakan dan direncanakan bebas asap.
- (2) Ruang bawah tanah, ruang tertutup, tangga kebakaran dan atau ruang lain yang sejenis harus diupayakan dan direncanakan bebas asap.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 58

Ketahanan terhadap api untuk komponen struktur utama dan komponen lainnya harus sesuai dengan SNI yang berlaku.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 59

- (1) Setiap bangunan sedang dan tinggi harus menggunakan suatu sistem alarm otomatis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap bangunan sedang dan tinggi wajib dilindungi oleh sistem hidran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap bangunan sedang dan tinggi wajib dilindungi oleh sistem springkler yang dapat melindungi setiap lantai bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 60

- (1) Setiap bangunan sedang dan tinggi wajib dilengkapi dengan tangga kebakaran.
- (2) Tangga kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan pegangan yang kuat dan mempunyai lebar injak anak tangga sekurang-kurangnya 28 cm (dua puluh delapan sentimeter) dengan lebar tangga penyelamatan minimum 1,2 m (satu koma dua meter) tidak berbentuk tangga melingkar vertical dan pintu keluar pada lantai dasar langsung ke arah luar.
- (3) Jarak pencapaian tangga darurat kebakaran paling jauh 25 m (dua puluh lima meter) dari titik terjauh baik dengan atau tanpa springkler.
- (4) Letak tangga antar lantai harus menerus tanpa terputus dan harus dalam lokasi yang sama pada setiap lantainya, kecuali tangga kebakaran dari lantai basemen harus terpisah/terputus dengan tangga kebakaran dari lantai atas.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 61

- (1) Pada dapur dan ruang lain sejenis yang mengeluarkan uap atau asap udara panas wajib dipasang sarana untuk mengeluarkan uap atau asap atau udara panas dan apabila udara dalam ruang mengandung banyak lemak harus dilengkapi dengan alat penangkap lemak.
- (2) Cerobong asap, saluran asap dan pembuangan gas yang mudah terbakar harus dibuat dari pasangan bata atau bahan lain dengan tingkat keamanan yang sama.
- (3) Ruang tungku dan ketel yang berada di dalam bangunan harus dilindungi dengan konstruksi tahan api, serta dilengkapi pintu yang dapat menutup sendiri dan dipasang pada sisi dinding luar.
- (4) Pintu masuk ruang tungku dan ketel tidak boleh dipasang pada tangga lobi, balkon, ruang tunggu atau daerah bebas api.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 62

- (1) Bahan bangunan yang mudah terbakar dan atau mudah menjalarkan api melalui permukaan tanpa perlindungan khusus tidak boleh dipakai pada tempat-tempat penyelamatan kebakaran maupun di bagian lainnya dalam bangunan di mana terdapat sumber api.
- (2) Penggunaan bahan-bahan yang mudah terbakar dan mudah mengeluarkan asap yang banyak dan/atau beracun harus dibatasi agar tidak membahayakan keselamatan umum.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 63

- (1) Persyaratan ketahanan terhadap api bagi komponen struktur bangunan berdasarkan ketinggian bangunan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan ketahanan terhadap api bagi unsur bangunan dan bahan pelapisan berdasarkan jenis dan ketebalan harus mengikuti ketentuan yang berlaku.
- (3) Bahan bangunan yang dapat digunakan untuk elemen bangunan harus memenuhi persyaratan pengujian sifat ketahanan terhadap api dan sifat penjalaran api pada permukaan.
- (4) Setiap bangunan gedung harus mempunyai fasilitas pencegahan dan penanggulangan terhadap bahaya kebakaran sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan menteri Pekerjaan umum tentang ketentuan teknis terhadap bahaya kebakaran pada bangunan dan
lingkungan beserta pedoman persyratan teknis bangunan gedung yang berlaku.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 64

Setiap bangunan atau bagian bangunan yang berdasarkan letak, bentuk dan penggunaannya dianggap mudah terkena sambaran petir, harus diberi instalasi penangkal petir, serta diperhitungkan berdasarkan standar teknik dan peraturan lain yang berlaku.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 65

- (1) Instalasi penangkal petir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 harus dapat melindungi bangunan, peralatan termasuk juga manusia yang ada di dalamnya.
- (2) Pemasangan instalasi penangkal petir pada bangunan gedung dan bangunan-bangunan harus memperhatikan arsitektur bangunannya tanpa mengurangi nilai perlindungan terhadap sambaran petir yang efektif.
- (3) Instalasi penangkal petir wajib diperiksa dan dipelihara secara berkala oleh pemilik bangunan gedung dan bangun-bangunan.
- (4) Setiap perluasan atau penambahan bangunan maka instalasi penangkal petirnya harus disesuaikan dengan perubahan bangunan tersebut.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 66

- (1) Setiap bangunan gedung untuk kepentingan umum harus dilengkapi dengan sistem pengamanan yang memadai untuk mencegah terancamnya keselamatan penghuni dan harta benda akibat bencana bahan peledak.
- (2) Sistem pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kelengkapan pengamanan bangunan gedung untuk kepentingan umum dari bahaya bahan peledak, yang meliputi prosedur, peralatan dan petugas pengamanan.
- (3) Prosedur pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan tata cara proses pemeriksanaan pengunjung bangunan gedung yang kemungkinan membawa benda atau bahan berbahaya yang dapat meledakkan dan/atau membakar bangunan gedung dan/atau pengunjung di dalamnya.
- (4) Peralatan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan peralatan detektor yang digunakan untuk memeriksa pengunjung bangunan gedung yang kemungkinan membawa benda atau bahan berbahaya yang dapat meledakkan dan/atau membakar Bangunan Gedung dan/atau pengunjung di dalamnya.
- (5) Petugas pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan orang yang diberikan tugas untuk memeriksa pengunjung Bangunan Gedung yang kemungkinan membawa benda atau bahan berbahaya yang dapat meledakkan dan/atau membakar bangunan gedung dan/atau pengunjung di dalamnya.
- (6) Sistem pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang meliputi ketentuan mengenai tata cara perencanaan, pemasangan, pemeliharaan instalasi sistem pengamanan disesuaikan dengan pedoman persyaratan teknis bangunan gedung yang berlaku.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 67

- (1) Setiap bangunan gedung yang dilengkapi dengan instalasi listrik termasuk sumber daya listriknya harus dijamin aman, andal dan akrab lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pemasangan, pemeriksaan dan pemeliharaan instalasi listrik mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku.
- (3) Setiap bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan umum, bangunan khusus dan gedung kantor harus memiliki pembangkit listrik darurat sebagai cadangan yang satu biayanya dapat memenuhi kesinambungan pelayanan, berupa genset dengan minimum 406 (empatpuluh persen) daya terpasang.
Paragraf 9
Persyaratan Kesehatan Bangunan Gedung
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 68

Persyaratan kesehatan Bangunan Gedung meliputi persyaratan sistem penghawaan, pencahayaan, sanitasi dan penggunaan bahan bangunan.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 69

- (1) Sistem penghawaan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat berupa ventilasi alami dan/atau ventilasi mekanik/ buatan sesuai dengan fungsinya.
- (2) Bangunan Gedung tempat tinggal dan Bangunan Gedung untuk pelayanan umum harus mempunyai bukaan permanen atau yang dapat dibuka untuk kepentingan ventilasi alami dan kisi-kisi pada pintu dan jendela.
- (3) Persyaratan teknis sistem dan kebutuhan ventilasi harus mengikuti SNI tentang Konservasi energi sistem tata udara pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru SNI tentang Tata cara perancangan sistem ventilasi dan pengkondisian udara pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru, standar tentang tata cata perencanaan, pemasangan dan pemeliharaan sistem ventilasi dan/atau Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 70

- (1) Sistem pencahayaan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat berupa sistem pencahayaan alami dan/atau buatan dan/atau pencahayaan darurat sesuai dengan fungsinya.
- (2) Bangunan Gedung tempat tinggal dan Bangunan Gedung untuk pelayanan umum harus mempunyai bukaan untuk pencahayaan alami yang optimal disesuaikan dengan fungsi Bangunan Gedung dan fungsi tiap-tiap ruangan dalam Bangunan Gedung.
- (3) Sistem pencahayaan buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. mempunyai tingkat iluminasi yang disyaratkan sesuai fungsi ruang dalam dan tidak menimbulkan efek silau/ pantulan,
- b. sistem pencahayaan darurat hanya dipakai pada Bangunan Gedung fungsi tertentu, dapat bekerja secara otomatis dan mempunyai tingkat pencahayaan yang cukup untuk evakuasi,
- c. harus dilengkapi dengan pengendali manual/otomatis dan ditempatkan pada tempat yang mudah dicapai/dibaca oleh pengguna ruangan.
- (4) Persyaratan teknis sistem pencahayaan harus mengikuti SNI tentang Konservasi energi sistem pencahayaan buatan pada Bangunan Gedung, atau cdisi terbaru, SNI tentang Tata cara perancangan sistem pencahayaan alami pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru, SNI tentang Tata cara perancangan sistem pencahayaan buatan pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru dan/atau Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung yang berlaku.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 71

- (1) Sistem sanitasi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 dapat berupa sistem air minum dalam Bangunan Gedung, sistem pengolahan dan pembuangan air limbah/kotor, persyaratan instalasi gas medik, persyaratan penyaluran air hujan, persyaratan fasilitasi sanitasi dalam Bangunan Gedung (saluran pembuangan air kotor, tempat sampah, penampungan sampah dan/atau pengolahan sampah).
- (2) Sistem air minum dalam Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus direncanakan dengan mempertimbangkan sumber air minum, kualitas air bersih, sistem distribusi dan penampungannya.
- (3) Persyaratan air minum dalam Bangunan Gedung harus mengikuti:
- a. kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai persyaratan kualitas air minum dan pedoman teknis mengenai sistem plambing:
- b. SNI tentang Sistem Plambing 2000, atau edisi terbaru, dan Pedoman dan/atau Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung.
- (2) Persyaratan instalasi gas medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberlakukan di fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit, rumah perawatan, fasilitas hiperbank, klinik bersalin dan fasilitas kesehatan lainnya.
- (5) Potensi bahaya kebakaran dan ledakan yang berkaitan dengan sistem perpipaan gas medik dan sistem vacum gas medik harus dipertimbangkan pada saat perancangan, pemasangan, pengujian, pengoperasian dan pemeliharaannya.
- (6) Persyaratan instansi gas medik harus mengikuti SNI tentang Keselamatan pada bangunan fasilitas pelayanan kesehatan, atau edisi terbaru dan/atau standar baku/ Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 72

- (1) Sistem pengolahan dan pembuangan air limbah/kotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan jenis dan tingkat bahayanya yang diwujudkan dalam bentuk pemilihan sistem pengaliran/pembuangan dan penggunaan peralatan yang dibutuhkan dan sistem pengolahan dan pembuangannya.
- (2) Air limbah beracun dan berbahaya tidak boleh digabung dengan air limbah rumah tangga, yang sebelum dibuang ke saluran terbuka harus diproses sesuai dengan pedoman persyaratan teknis bangunan gedung.
- (3) Persyaratan teknis sistem air limbah harus mengikuti SNI tentang Sistem Plambing 2000, atau edisi terbaru, SNI tentang Tata cara perencanaan tangki septik dengan sistem resapan, atau edisi terbaru, SNI tentang Spesifikasi dan pernasangan perangkap bau, atau edisi terbaru dan Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 73

- (1) Sistem air hujan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan ketinggian permukaan air tanah, permeabilitas tanah dan ketersediaan jaringan drainase lingkungan/ /) kota.
- (2) Setiap Bangunan Gedung dan pekarangannya harus dilengkapi dengan sistem penyaluran air hujan baik dengan sistem peresapan air ke dalam tanah pekarangan dan/atau dialirkan ke dalam sumur resapan sebelum dialirkan ke jaringan drainase lingkungan.
- (3) Sistem penyaluran air hujan harus dipelihara untuk mencegah terjadinya endapan dan penyumbatan pada saluran.
- (4) Persyaratan penyaluran air hujan harus mengikuti ketentuan SNI tentang Sistem plambing 2000, atau edisi terbaru, SNI tentang Tata cara perencanaan sumur resapan air hujan untuk lahan pekarangan, atau edisi terbaru, SNI tentang Spesifikasi sumur resapan air hujan untuk lahan pekarangan, atau edisi terbaru, dan standar tentang tata cara perencanaan, pemasangan dan pemeliharaan sistem penyaluran air hujan pada Bangunan Gedung atau standar baku dan/atau pedoman persyaratan teknis bangunan gedung yang berlaku.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 74

- (1) Sistem pembuangan kotoran, dan sampah dalam Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan fasilitas penampungan dan jenisnya.
- (2) Pertimbangan fasilitas penampungan diwujudkan dalam bentuk penyediaan tempat penampungan kotoran dan sampah pada Bangunan Gedung dengan memperhitungkan fungsi bangunan, jumlah penghuni dan volume kotoran dan sampah.
- (3) Pertimbangan jenis kotoran dan sampah diwujudkan dalam bentuk penempatan pewadahan dan/atau pengolahannya yang tidak mengganggu kesehatan penghuni, masyarakat dan lingkungannya.
- (4) Pengembang perumahan wajib menyediakan wadah sampah, alat pengumpul dan tempat pembuangan sampah sementara, sedangkan pengangkatan dan pembuangan akhir dapat bergabung dengan sistem yang sudah ada.
- (5) Potensi reduksi sampah dapat dilakukan dengan mendaur ulang dan/atau memanfaatkan kembali sampah bekas.
- (6) Sampah beracun dan sampah rumah sakit, laboratorium dan pelayanan medis harus dibakar dengan insinerator yang tidak menggangu lingkungan.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 75

- (1) Bahan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 harus aman bagi kesehatan Pengguna Bangunan Gedung dan tidak
menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan serta penggunannya dapat menunjang pelestarian lingkungan.
- (2) Bahan bangunan yang aman bagi kesehatan dan tidak menimbulkan dampak penting harus memenuhi kriteria:
- a. tidak mengandung bahan berbahaya/beracun bagi kesehatan Pengguna Bangunan Gedung,
- b. tidak menimbulkan efek silau bagi pengguna, masyarakat dan lingkungan sekitarnya,
- C. tidak menimbulkan efek peningkatan temperatur,
5. sesuai dengan prinsip konservasi, dan d
6. ramah lingkungan.
Paragraf 10
Persyaratan Kenyamanan
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 76

Persyaratan kenyamanan bangunan gedung meliputi:
- a. kenyamanan ruang gerak
2. kenyamanan hubungan antar ruang b.
3. kenyamanan kondisi udara dalam ruang
4. Dn kenyamanan pandangan, dan
5. n kenyamanan terhadap getaran dan kebisingan
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 77

- (1) Untuk mendapatkan kenyamanan ruang gerak dalam bangunan gedung, sebagaimana dimaksud pasal 76 huruf a, penyelenggara bangunan gedung harus mempertimbangkan:
- a. fungsi ruang, jumlah pengguna, perabot/peralatan, aksesibilitas ruang, di dalam bangunan gedung, dan
- b. persyaratan keselamatan dan kesehatan.
- (2) Untuk mendapatkan kenyamanan hubungan antar ruang sebagaimana dimaksud pasal 76 huruf b, penyelenggara bangunan gedung harus mempertimbangkan:
- a. fungsi ruang, aksesibilitas ruang, dan jumlah pengguna dan perabot/peralatan di dalam bangunan gedung.
- b. sirkulasi antar ruang horizontal dan vertikal: dan
- C. persyaratan keselamatan dan kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang pada bangunan gedung mengikuti pedoman persyaratan teknis bangunan gedung.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 78

- (1) Untuk mendapatkan kenyamanan kondisi udara ruang di dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud pasal 76 huruf c,
penyelenggara bangunan gedung harus mempertimbangkan temperatur dan kelembaban.
- (2) Untuk mendapatkan tingkat temperatur dan kelembaban udara di dalam ruangan dapat dilakukan dengan pengkondisian udara dengan mempertimbangkan:
- a. fungsi bangunan gedung/ruang, jumlah pengguna, letak, volume ruang, jenis peralatan, dan penggunaan bahan bangunan.
- b. kemudahan pemeliharaan dan perawatan, dan
4. Cc. prinsip-prinsip penghematan energi dan kelestarian lingkungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan kenyamanan kondisi udara pada bangunan gedung mengikuti pedoman persyaratan teknis bangunan gedung yang berlaku.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 79

- (1) Untuk mendapatkan kenyamanan pandangan sebagaimana dimaksud pasal 76 huruf d, penyelenggara bangunan gedung harus mempertimbangkan kenyamanan pandangan dari dalam bangunan ke luar dan dari luar bangunan ke ruang-ruang tertentu dalam bangunan gedung.
- (2) Untuk mendapatkan kenyamanan pandangan dari dalam bangunan ke luar, penyelenggara bangunan gedung harus mempertimbangkan:
- a. gubahan massa bangunan, rancangan bukaan, tata ruang dalam dan luar bangunan, dan rancangan bentuk luar bangunan.
- b. pemanfaatan potensi ruang luar bangunan gedung dan penyediaan ruang terbuka hijau, dan
- c. pencegahan terhadap gangguan silau dan pantulan sinar.
- (3) Untuk mendapatkan kenyamanan pandangan dari luar ke dalam bangunan, penyelenggara bangunan gedung harus mempertimbangkan:
7. a.rancangan bukaan, tata ruang dalam dan luar bangunan, dan rancangan bentuk luar bangunan gedung, dan
- b. keberadaan bangunan gedung yang ada dan/atau yang akan ada di sekitarnya.
- 14) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan kenyamanan pandangan pada bangunan gedung mengikuti pedoman persyaratan teknis bangunan gedung yang berlaku.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 80

- (1) Untuk mendapatkan tingkat kenyamanan terhadap getaran pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud pasal 76 huruf e, penyelenggara bangunan gedung harus mempertimbangkan jenis kegiatan, penggunaan peralatan, dan/atau sumber getar lainnya baik yang berada pada bangunan gedung maupun di luar bangunan gedung.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan tingkat kenyamanan terhadap getaran pada bangunan gedung mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 81

- (1) Untuk mendapatkan tingkat kenyamanan terhadap kebisingan pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud pasal 76 huruf e, penyelenggara bangunan gedung harus mempertimbangkan jenis kegiatan, penggunaan peralatan, dan/atau sumber bising lainnya baik yang berada pada bangunan gedung maupun di luar bangunan gedung.
- (2) Setiap bangunan gedung dan/atau kegiatan yang karena fungsinya menimbulkan dampak kebisingan terhadap lingkungannya dan/atau terhadap bangunan gedung yang telah ada, harus meminimalkan kebisingan yang ditimbulkan sampai dengan tingkat yang diizinkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan tingkat kenyamanan terhadap kebisingan pada bangunan gedung mengikuti pedoman persyaratan teknis bangunan gedung yang berlaku.
Paragraf 11
Persyaratan Kemudahan/Aksesibilitas Bangunan Gedung
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 82

Persyaratan kemudahan/aksesibilitas meliputi persyaratan:
- a. kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung, dan
- b. kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan bangunan gedung.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 83

- (1) Kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a, meliputi kemudahan hubungan horizontal, hubungan vertikal, tersedianya akses evakuasi, serta tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia.
- (2) Kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b, meliputi penyediaan fasilitas yang cukup untuk ruang ibadah, ruang ganti, ruangan bayi, toilet, tempat parkir, tempat sampah, serta fasilitas komunikasi dan informasi.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 84

- (1) Kemudahan hubungan horizontal antar ruang dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) merupakan keharusan bangunan gedung untuk menyediakan pintu dan/atau koridor antar ruang.
- (2) Penyediaan mengenai jumlah, ukuran dan konstruksi teknis pintu dan/atau koridor disesuaikan dengan fungsi ruang bangunan gedung.
- (3) Ketentuan mengenai kemudahan hubungan horizontal antar ruang dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikuti ketentuan dalam pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 85

- (1) Kemudahan hubungan vertikal dalam bangunan gedung, termasuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) berupa sarana transportasi vertikal meliputi penyediaan tangga, ram, dan sejenisnya serta lift dan/atau tangga berjalan dalam bangunan gedung.
- (2) Bangunan gedung bertingkat harus menyediakan tangga yang menghubungkan lantai satu dengan lantai lainnya dengan mempertimbangkan kemudahan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan pengguna.
- (3) Bangunan gedung untuk parkir harus menyediakan ram dengan kemiringan tertentu dan/atau sarana akses vertikal lainnya dengan mempertimbangkan kemudahan dan keamanan pengguna sesuai pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan.
- (4) Bangunan gedung bertingkat dengan jumlah lantai lebih dari 5 (lima) lantai, wajib dilengkapi dengan sarana transportasi vertikal berupa lift yang dipasang sesuai dengan kebutuhan dan fungsi bangunan gedung.
- (5) Ketentuan mengenai kemudahan hubungan vertikal dalam Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengikuti ketentuan dalam pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 86

- (1) Akses evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) wajib disediakan di dalam bangunan gedung meliputi sistem peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat, dan jalur evakuasi lainnya, kecuali rumah tinggal.
- (2) Penyediaan akses evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi dengan penunjuk arah yang jelas.
- (3) Ketentuan mengenai penyediaan akses evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikuti ketentuan dalam pedoman fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 87

- (2) Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) merupakan keharusan bagi semua bangunan gedung, kecuali rumah tinggal.
- (2) Fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat, dan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk penyediaan fasilitas aksebilitas serta fasilitas lainnya dalam bangunan gedung dan lingkungannya.
- (3) Ketentuan mengenai penyediaan aksebilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikuti ketentuan dalam pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 88

- (1) Setiap bangunan gedung untuk kepentingan umum harus menyediakan kelengkapan prasarana dan sarana pemanfaatan bangunan gedung,
meliputi ruang ibadah, ruang ganti, ruang bayi/ruang ibu menyusui, toilet, tempat parkir, tempat sampah, serta fasilitas komunikasi dan informasi untuk memberikan kemudahan bagi pengguna bangunan gedung dalam beraktifitas dalam bangunan gedung.
- (2) Penyediaan prasarana dan sarana disesuaikan dengan fungsi dan luas bangunan gedung, serta jumlah pengguna bangunan gedung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan dan pemeliharaan kelengkapan prasarana dan sarana pemanfaatan bangunan gedung mengikuti pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan.
Bagian Keempat
Persyaratan Pembangunan Bangunan Gedung di Atas atau di Bawah Tanah, Air atau Prasarana/ Sarana Umum dan pada Daerah Hantaran Udara Listrik Tegangan Tinggi atau Ekstra Tinggi atau Ultra Tinggi dan/atau Menara Telekomunikasi dan/atau Menara Air
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 89

- (1) Pembangunan bangunan gedung di atas prasarana dan/atau sarana umum wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. sesuai dengan RTRW, RDTR dan/atau RTBL,
- b. tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana yang berada di bawahnya dan/atau di sekitarnya,
- C. tetap memperhatikan keserasian bangunan terhadap lingkungannya,
- d. mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang, dan
6. ec. mempertimbangkan pendapat TABG.
- (2) Pembangunan bangunan gedung di bawah tanah yang melintasi prasarana dan/atau sarana umum wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. sesuai dengan RTRW, RDTR, dan/atau RTBL,
- b. tidak untuk fungsi hunian atau tempat tinggal:
- c. tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana yang berada di bawah tanah:
- d. memiliki sarana khusus untuk kepentingan keamanan dan keselamatan bagi pengguna bangunan,
- e. mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang, dan
- f. mempertimbangkan pendapat TABG.
- 3) Pembangunan bangunan gedung di bawah dan/atau di atas air wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. sesuai dengan RTRW, RDTR, dan/atau RTBL,
- b. tidak mengganggu keseimbangan lingkungan dan fungsi lindung kawasan:
17. Cc. tidak menimbulkan pencemaran,
18. telah mempertimbangkan faktor keselamatan, kenyamanan, kesehatan dan kemudahan bagi pengguna bangunan: d
- e. mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang: dan
- f. mempertimbangkan pendapat TABG.
- (4) Pembangunan bangunan gedung pada daerah hantaran udara listrik tegangan tinggi/ekstra tinggi/ultra tinggi dan/atau menara telekomunikasi dan/atau menara air wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. sesuai dengan RTRW, RDTR, dan/atau RTBL,
- b. telah mempertimbangkan faktor keselamatan, kenyamanan, kesehatan dan kemudahan bagi pengguna bangunan,
5. Cc. khusus untuk daerah hantaran listrik tegangan tinggi harus mengikuti pedoman dan/atau standar teknis tentang ruang bebas udara tegangan tinggi dan SNI,
- d. khusus menara telekomunikasi harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi, antara lain:
- l. perletakan menara telekomunikasi harus memperhatikan aspek lingkungan.
2. bangunan menara telekomunikasi harus mernperhatikan kelayakan tata ruang, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan dengan lingkungannya.
3. menara telekomunikasi bersama (Co location) ditetapkan berdasar kepadatan bangunan.
10. 4 pola penyebaran menara telekomunikasi bersama (co location), titik lokasinya mengacu pada ketentuan yang berlaku.
5. menara telekomunikasi di atas bangunan harus mempertimbangkan struktur bangunannya.
- e. mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang, dan
- f. mempertimbangkan pendapat tim ahli bangunan gedung dan pendapat publik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang pembangunan bangunan gedung di atas dan/ atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana dan sarana umum, daerah hantaran udara listrik tegangan tinggi atau ekstra tinggi atau ultra tinggi dan/atau menara telekomunikasi dan/atau menara air mengikuti standar teknis yang berlaku.
Bagian Kelima
Persyaratan Bangunan Gedung Adat, Bangunan Gedung Tradisional, Pemanfaatan Simbol dan Unsur/ Elemen Tradisional serta Kearifan Lokal
Paragraf 1
Bangunan Gedung Adat
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 90

- (1) Bangunan gedung adat dapat berupa bangunan ibadah, kantor lembaga masyarakat adat, balai/gedung pertemuan masyarakat adat, atau sejenisnya.
- (2) Penyelenggaraan bangunan gedung adat dilakukan oleh masyarakat adat sesuai ketentuan hukum adat yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan bangunan gedung adat dilakukan dengan mengikuti persyaratan administratif dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (4) Walikota dapat mengatur persyaratan administratif dan persyaratan teknis lain yang bersifat khusus pada penyelenggaraan Bangunan Gedung adat dalam Peraturan Walikota.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 91

- (1) Ketentuan mengenai kaidah/norma adat dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung adat terdiri dari ketentuan pada aspek perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan, yang meliputi:
2. . penentuan lokasi,
3. . gaya/langgam arsitektur lokal,
4. . arah/orientasi bangunan gedung, . besaran dan/atau luasan bangunan gedung dan tapak, AO.»
5. simbol dan unsur/elemen bangunan gedung, 0
6. tata ruang dalam dan luar bangunan gedung, f.
7. . aspek larangan,
8. Ta .aspek ritual,
- (2) Ketentuan dan tata cara penyelenggaraan bangunan gedung adat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
Paragraf 2 Bangunan Gedung dengan Gaya/Langgam Tradisional
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 92

- (1) Bangunan gedung dengan gaya/langgam tradisional dapat berupa fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, fungsi perkantoran, dan/atau fungsi sosial dan budaya.
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan gaya/langgam tradisional dilakukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga swasta atau lembaga pemerintah sesuai ketentuan kaidah/norma tradisional yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan gaya/langgam tradisional dilakukan dengan mengikuti persyaratan administratif dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (4) Walikota dapat mengatur persyaratan administratif dan persyaratan teknis lain yang besifat khusus pada penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan gaya/langgam tradisional dalam Peraturan Walikota.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 93

- (1) Ketentuan mengenai kaidah/norma adat dalam penyelenggaraan bangunan gedung adat terdiri dari ketentuan pada aspek perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan, yang meliputi:
- a. penentuan lokasi,
- b. gaya/langgam arsitektur lokal,
- c. arah/orientasi bangunan gedung,
- besaran dan/atau luasan bangunan gedung dan tapak, d.
- simbol dan unsur/elemen bangunan gedung, e.
- tata ruang dalam dan luar bangunan gedung, f
- aspek larangan, &amp;
- aspek ritual, h.
- (2) Ketentuan dan tata cara penyelenggaraan bangunan gedung adat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
Paragraf 3
Penggunaan Simbol dan Unsur/Elemen Tradisional
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 94

- (1) Perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga swasta atau lembaga pemerintah dapat menggunakan simbol dan unsur/elemen tradisional untuk digunakan pada bangunan gedung yang akan dibangun, direhabilitasi atau dircnovasi.
- (2) Penggunaan simbol dan unsur/elemen tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melestarikan simbol dan unsur/elemen tradisional serta memperkuat karakteristik lokal pada bangunan gedung
- (3) Penggunaan simbol dan unsur/elemen tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan makna dan filosofi yang terkandung dalam simbol dan unsur/elemen tradisional yang digunakan berdasarkan budaya dan sistem nilai yang berlaku.
- (4) Penggunaan simbol dan unsur/elemen tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan aspek penampilan dan keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya
- (5) Penggunaan simbol dan unsur/elemen tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk bangunan gedung milik Pemerintah Daerah dan/atau bangunan gedung milik Pemerintah di daerah dan dianjurkan untuk Bangunan Gedung milik lembaga swasta atau perseorangan.
- (6) Ketentuan dan tata cara penggunaan simbol dan wunsur/elemen tradisional diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
- (1) Kearifan lokal merupakan petuah atau ketentuan atau norma yang mengandung kebijaksanaan dalam berbagai perikehidupan masyarakat setempat sebagai sebagai warisan turun temurun dari leluhur.
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal yang berlaku pada masyarakat setempat yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan dan tata cara penyelenggaraan kearifan lokal yang berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan gedung diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
Bagian Keenam Persyaratan Bangunan Gedung Semi Permanen dan Bangunan Gedung Darurat
Paragraf 1 Bangunan Semi Permanen dan Darurat
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 96

- (1) Bangunan gedung semi permanen dan darurat merupakan bangunan gedung yang digunakan untuk fungsi yang ditetapkan dengan konstruksi semi permanen dan darurat yang dapat ditingkatkan menjadi permanen.
- (2) Penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap dapat menjamin keamanan, keselamatan, kemudahan, keserasian dan keselarasan Bangunan Gedung dengan lingkungannya.
- (3) Tata cara penyelenggaraan bangunan gedung semi permanen dan darurat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
Bagian Ketujuh
Persyaratan Bangunan Gedung di Kawasan Rawan Bencana Alam
Paragraf 1
Umum
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 97

- (1) Kawasan rawan bencana alam meliputi kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, kawasan rawan banjir, kawasan rawan angin topan dan kawasan rawan bencana alam geologi.
- (2) Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan demi kepentingan umum.
- (3) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi dan/atau penetapan dari instansi yang berwenang lainnya.
- (4) Dalam hal penetapan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud ayat (1) belum ditetapkan, Walikota dapat mengatur suatu kawasan sebagai kawasan rawan bencana alam dengan larangan membangun pada batas tertentu dalam Peraturan Walikota dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan demi kepentingan umum.
Paragraf 2
Persyaratan Bangunan Gedung di Kawasan Rawan Tanah Longsor
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 98

- (1) Kawasan rawan tanah longsor merupakan kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran.
- (2) Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi dan/atau penetapan dari instansi yang berwenang lainnya.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, Walikota dapat mengatur mengenai persyaratan penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan tanah longsor dalam Peraturan Walikota.
- (4) Penyelenggaraan bangunan gedung di Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi kerusakan bangunan gedung akibat kejatuhan material longsor dan/atau keruntuhan bangunan gedung akibat longsoran tanah pada tapak.
Paragraf 3
Persyaratan Bangunan Gedung di Kawasan Rawan Gelombang Pasang
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 99

- (1) Kawasan rawan gelombang pasang merupakan kawasan sekitar pantai yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 sampai dengan 100 (seratus) kilometer per jam yang timbul akibat angin kencang atau gravitasi bulan atau matahari.
- (2) Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi dan/atau penetapan dari instansi yang berwenang lainnya.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, Walikota dapat mengatur mengenai persyaratan penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan gelombang pasang dalam Peraturan Walikota.
- (4) Penyelenggaraan bangunan gedung di Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi kerusakan dan/atau keruntuhan bangunan gedung akibat hantaman gelombang pasang.
Paragraf 4
Persyaratan Bangunan Gedung di Kawasan Rawan Banjir
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 100

- (1) Kawasan rawan banjir merupakan kawasan yang diidentifikasikan sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir.
- (2) Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi dan/atau penetapan dari instansi yang berwenang lainnya.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, Walikota dapat mengatur mengenai persyaratan penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan banjir dalam Peraturan Walikota.
- (4) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi keselamatan penghuni dan/atau kerusakan Bangunan Gedung akibat genangan banjir.
Paragraf 5
Persyaratan Bangunan Gedung di Kawasan Rawan Bencana Angin Topan
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 101

- (1) Kawasan rawan bencana angin topan merupakan kawasan yang diidentifikasikan sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam angin topan.
- (2) Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan bencana angin topan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi dan/atau penetapan dari instansi yang berwenang lainnya.
3. (3 Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, Walikota dapat mengatur mengenai peryaratan penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan bencana angin topan dalam Peraturan Walikota.
- (4) Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan bencana angin topan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi keselamatan penghuni dan/atau kerusakan bangunan gedung akibat angin puting beliung.
Paragraf 6
Persyaratan Bangunan Gedung di Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 102

Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) meliputi:
- kawasan rawan gempa bumi, a
- kawasan rawan gerakan tanah: b
- kawasan yang terletak di zona patahan aktif: Cc
- d. kawasan rawan tsunami:
- e. kawasan rawan abrasi, dan
- f kawasan rawan bahaya gas beracun.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 103

- (1) Penyelenggaran bangunan gedung di lokasi yang berpotensi bencana gempa harus sesuai dengan peta gempa Indonesia yang terbaru.
- (2) Penyelenggaraan bangunan gedung di lokasi yang berpoensi bencana geologi memperhatikan peraturan zonasi untuk kawasan bencana alam geologi.
- a. Dalam hal peraturan zonasi untuk kawasan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud belum ditetapkan, Walikota dapat menetapkan lokasi yang berpotensi bencana geologi.
- b. Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan SNI yang berlaku.
- c. Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi kerusakan dan/atau keruntuhan bangunan gedung aakibat getaran gempa bumi dalam periode waktu tertentu.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 104

- (1) Kawasan rawan gerakan tanah merupakan kawasan yang memiliki tingkat kerentanan gerakan tanah tinggi.
- (2) Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi dan/atau penetapan dari instansi yang berwenang lainnya.
- (3) Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, Walikota dapat mengatur mengenai peryaratan penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan gerakan tanah dalam Peraturan Walikota.
- (4) Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi kerusakan dan/atau keruntuhan bangunan gedung akibat gerakan tanah tinggi.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 105

- (1) Kawasan yang terletak di zona patahan aktif merupakan kawasan yang berada pada sempadan dengan lebar paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter dari tepi jalur patahan aktif.
- (2) Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan yang terletak di zona patahan aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi dan/atau penetapan dari instansi yang berwenang lainnya.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, Walikota dapat mengatur mengenai peryaratan penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan yang terletak di zona patahan aktif dalam Peraturan Walikota.
- (4) Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan yang terletak di zona patahan aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi kerusakan dan/atau keruntuhan Bangunan Gedung akibat patahan aktif geologi.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 106

- (1) Kawasan rawan tsunami merupakan kawasan pantai dengan elevasi rendah dan/atau berpotensi atau pernah mengalami tsunami.
- (2) Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi dan/atau penetapan dari instansi yang berwenang lainnya.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, Walikota dapat mengatur mengenai peryaratan penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan tsunami dalam Peraturan Walikota.
- (4) Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi keselamatan penghuni dan/atau keruntuhan bangunan gedung akibat gelombang tsunami.
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 107

- (1) Kawasan rawan abrasi merupakan kawasan pantai yang berpotensi dan/atau pernah mengalami abrasi.
- (2) Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi dan/atau penetapan dari instansi yang berwenang lainnya.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengatur mengenai peryaratan penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan abrasi dalam peraturan walikota.
- (9) Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi kerusakan dan/atau keruntuhan bangunan gedung akibat abrasi.
Paragraf 7
Tata Cara dan Persyaratan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Kawasan Rawan Bencana
BAB III - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 108

Tata cara dan persyaratan penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pasal 97 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 109

- (1) Penyelenggaraan bangunan gedung terdiri atas kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran.
- (2 Kegiatan pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui proses perencanaan teknis dan proses pelaksanaan konstruksi beserta pengawasannya.
- (3) Kegiatan pemanfaatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemeliharaan, perawatan, pemeriksaan secara berkala, perpanjangan sertifikat laik fungsi, dan pengawasan pemanfaatan bangunan gedung.
- (4) Kegiatan pelestarian bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi kegiatan penetapan dan pemanfaatan termasuk perawatan dan pemugaran serta kegiatan pengawasannya.
- (5) Kegiatan pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi penetapan pembongkaran dan pelaksanaan pembongkaran serta pengawasan pembongkaran.
- (6) Di dalam penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (l) penyelenggara bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis untuk menjamin keandalan bangunan gedung tanpa menimbulkan dampak penting bagi ngkungan.
- (7) Penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh perorangan atau penyedia jasa di bidang penyelenggaraan gedung.
- (89 Pembangunan bangunan gedung dapat dilakukan baik di tanah milik sendiri maupun di tanah milik pihak lain.
- (9 Pembangunan bangunan gedung di atas tanah milik pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis antara pemilik tanah dan pemilik bangunan gedung.
- (10) Pembangunan bangunan gedung dapat dilaksanakan setelah rencana teknis bangunan gedung disetujui oleh Walikota melalui SKPD yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang perijinan dalam bentuk Izin Mendirikan Bangunan kecuali bangunan gedung fungsi khusus.
Bagian Kedua Kegiatan Pembangunan Paragraf 1 Umum
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 110

Kegiatan pembangunan bangunan gedung dapat diselenggarakan secara swakelola atau menggunakan penyedia jasa di bidang perencanaan, pelaksanaan dan/atau pengawasan.
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 111

- (1) Penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung secara swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 menggunakan gambar rencana teknis sederhana atau gambar rencana prototip.
- (2) SKPD yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang pekerjaan umum dan tata ruang dapat memberikan bantuan teknis kepada Pemilik
bangunan gedung dengan penyediaan rencana teknik sederhana atau gambar prototip.
- (3) Pengawasan pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang pekerjaan umum dan tata ruang dalam rangka kelaikan fungsi bangunan gedung.
Paragraf 2 Perencanaan Teknis
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 112

- (1) Setiap kegiatan mendirikan, mengubah, menambah dan membongkar bangunan gedung harus berdasarkan pada perencanaan teknis yang dirancang oleh penyedia jasa perencanaan bangunan gedung yang mempunyai sertifikasi kompetensi di bidangnya sesuai dengan fungsi dan klasifikasinya.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perencanan teknis untuk bangunan gedung hunian tunggal sederhana, bangunan gedung hunian deret sederhana, dan Bangunan Gedung darurat.
- (3) Walikota dapat mengatur perencanan teknis untuk jenis bangunan gedung lainnya yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diatur di dalam peraturan walikota.
4. (4 Perencanaan teknis bangunan gedung dilakukan berdasarkan kerangka acuan kerja dan dokumen ikatan kerja dengan penyedia jasa perencanaan bangunan gedung yang memiliki sertifikasi sesuai dengan bidangnya.
- (5) Perencanaan teknis bangunan gedung harus disusun dalam suatu dokumen rencana teknis bangunan gedung.
Paragraf 3
Dokumen Rencana Teknis
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 113

- (1) Dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (5) dapat meliputi:
- a. gambar rencana teknis berupa: rencana teknis arsitektur, struktur dan konstruksi, mekanikal/ elektrikal:
3. gambar detail: b.
4. syarat-syarat umum dan syarat teknis, Cc.
5. rencana anggaran biaya pembangunan: d.
- e. laporan perencanaan.
- (2) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa, dinilai, disetujui dan disahkan sebagai dasar untuk pemberian IMB dengan mempertimbangkan kelengkapan dokumen sesuai dengan fungsi dan klasifkasi Bangunan Gedung, persyaratan tata bangunan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan.
- (3) Penilaian dokumen rencana teknis Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan hal sebagai berikut:
- a. pertimbangan dari TABG untuk Bangunan Gedung yang digunakan bagi kepentingan umum,
- b. pertimbangan dari TABG dan memperhatikan pendapat masyarakat untuk Bangunan Gedung yang akan menimbulkan dampak penting:
3. Cc. koordinasi dengan Pemerintah Daerah, dan mendapatkan pertimbangan dari TABG serta memperhatikan pendapat masyarakat untuk Bangunan Gedung yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
- (4) Persetujuan dan pengesahan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Dokumen rencana teknis yang telah disetujui dan disahkan dikenakan retribusi IMB yang besarnya ditetapkan berdasarkan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung.
- (6) Berdasarkan pembayaran retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (S5), Walikota menerbitkan IMB melalui SKPD yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang perijinan.
Paragraf 4
Ketentuan Penghitungan Besaran Retribusi IMB
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 114

Penghitungan besaran retribusi IMB mengacu pada Peraturan Daerah yang telah ditetapkan.
Paragraf 5
Tata Cara Penerbitan IMB
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 115

- d) Permohonan IMB disampaikan kepada Walikota melalui SKPD yang bertanggung jawab dan berwenang dibidang perijinan dengan dilampiri persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tanda bukti status hak atas tanah, atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah,
- b. data pemilik bangunan gedung,
- C. rencana teknis bangunan gedung,
- d. hasil analisis mengenai dampak lingkungan bagi Bangunan Gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.
- e. dokumen/surat surat lainnya yang terkait.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. data umum bangunan gedung, dan
- b. rencana teknis bangunan gedung.
- (4) Data umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berisi informasi mengenai:
- a. fungsi dan klasifikasi bangunan gedung,
- b. luas lantai dasar bangunan gedung,
- c. total luas lantai bangunan gedung,
- d. ketinggian/jumlah lantai bangunan gedung,
- e. rencana pelaksanaan.
- (5) Rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b b terdiri dari:
- a. gambar pra rencana bangunan gedung yang terdiri dari gambar rencana tapak atau situasi, denah, tampak dan gambar potongan,
9. spesifikasi teknis bangunan gedung, cc
10. rancangan arsitektur bangunan gedung, C
11. rencangan struktur secara sederhana/prinsip, an
12. rancangan Utilitas bangunan gedung secara prinsip, e
13. spesifikasi umum bangunan gedung, Tw
14. NO perhitungan struktur bangunan gedung 2 (dua) lantai atau lebih dan/atau bentang struktur lebih dari 6 meter,
- h. perhitungan kebutuhan utilitas (mekanikal dan elektrikal),
- i. rekomendasi instansi terkait.
- (6) Rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disesuaikan dengan penggolongannya, yaitu:
- a. rencana teknis untuk bangunan gedung fungsi hunian meliputi:
- 1) bangunan hunian rumah tinggal tunggal sederhana (rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana),
- 2) bangunan hunian rumah tinggal tunggal dan rumah deret sampai dengan2 lantai, 2
- 3) bangunan hunian rumah tinggal tunggal tidak sederhana atau 2 lantai atau lebih dan gedung lainnya pada umumnya.
- b. rencana teknis untuk bangunan gedung untuk kepentingan umum,
- C. rencana teknis untuk bangunan gedung fungsi khusus, dan
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 116

- (1) Walikota memeriksa dan menilai syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 115 berupa status/keadaan tanah dan/atau bangunan untuk dijadikan sebagai bahan persetujuan pemberian IMB.
- (2) Walikota menetapkan retribusi IMB berdasarkan bahan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemeriksaan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima permohonan IMB.
- (4) Pemeriksaan dan penilaian permohonan IMB untuk bangunan gedung yang memerlukan pengelolaan khusus atau mempunyai tingkat kompleksitas yang dapat menimbulkan dampak kepada masyarakat dan
lingkungan paling lama 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima permohonan IMB.
- (5) Berdasarkan penetapan retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon IMB melakukan pembayaran retribusi IMB ke kas daerah dan menyerakan tanda bukti pembayarannya kepada Walikota.
- (6) Walikota melalui SKPD yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang perijinan menerbitkan IMB paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya bukti pembayaran retribusi IMB. 7
- (7) Ketentuan mengenai IMB berlaku pula untuk rumah adat kecuali ditetapkan lain oleh Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan faktor nilai tradisional dan kearifan lokal yang berlaku di masyarakat hukum adatnya.
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 117

- (1) Sebelum memberikan persetujuan atas persyaratan administrasi dan persyaratan teknis walikota melalui SKPD yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang perijinan dapat meminta pemohon IMB untuk menyempurnakan dan/atau melengkapi persyaratan yang diajukan.
- (2) Walikota dapat menyetujui, menunda, atau menolak permohonan IMB yang diajukan oleh pemohon.
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 118

- (1) Walikota dapat menunda menerbitkan IMB apabila:
- a. Walikota masih memerlukan waktu tambahan untuk menilai, khususnya persyaratan bangunan serta pertimbangan nilai lingkungan yang direncanakan,
- b. Walikota sedang merencanakan rencana bagian kota atau rencana terperinci Kota.
- (2) Penundaan penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali untuk jangka waktu tidak lebih dari 2 (dua) bulan terhitung sejak penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Walikota dapat menolak permohonan IMB apabila bangunan gedung yang akan dibangun:
- a. tidak memenuhi persyaratan administratif dan teknis,
- b. penggunaan tanah yang akan didirikan bangunan gedung tidak sesuai dengan rencana kota,
8. Oo mengganggu atau memperburuk lingkungan sekitarnya,
- d. mengganggu lalu lintas, aliran air, cahaya pada bangunan sekitarnya yang telah ada, dan
- e. terdapat keberatan dari masyarakat.
- (4) Penolakan permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan alasannya.
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 119

- (1) Surat penolakan permohonan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) harus sudah diterima pemohon dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah surat penolakan dikeluarkan walikota.
- (2) Pemohon dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan kepada walikota melalui SKPD yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang perijinan.
- (3) Walikota dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan jawaban tertulis terhadap keberatan pemohon.
- (4) Jika pemohon tidak melakukan hak sebagaimana maksud pada ayat (2) pemohon dianggap menerima surat penolakan tersebut.
- (5) Jika Walikota tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota dianggap menerima alasan keberatan pemohon sehingga walikota harus menerbitkan IMB.
- (6) Pemohon dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila Walikota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 120

- (1) Walikota dapat mencabut IMB apabila:
- a. pekerjaan bangunan gedung yang sedang dikerjakan terhenti selama 3 (uga) bulan dan tidak dilanjutkan lagi berdasarkan pernyataan dari pemilik bangunan.
- b. IMB diberikan berdasarkan data dan informasi yang tidak benar.
- C. pelaksanaan pembangunan menyimpang dari dokumen rencana teknis yang telah disahkan dan/atau persyaratan yang tercantum dalam izin.
- (2) Sebelum pencabutan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemegang IMB diberikan peringatan secara tertulis 3 (tiga) kali berturutturut dengan tenggang waktu 30 (tigapuluh) hari dan diberikan kesempatan untuk mengajukan tanggapannya.
- 3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperhatikan dan ditanggapi dan/atau tanggapannya tidak dapat diterima, Walikota melalui SKPD yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang perijinan dapat mencabut IMB bersangkutan.
- (4) Pencabutan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk surat keputusan walikota yang memuat alasan pencabutannya.
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 121

- (1) IMB tidak diperlukan untuk pekerjaan :
- a. Memperbaiki bangunan gedung dengan tidak mengubah bentuk dan luas, serta menggunakan jenis bahan semula antara lain:
- 1) memplester,
- 2) memperbaiki retak bangunan:
- 3) melakukan pengecatan ulang,
- 4) memperbaiki daun pintu dan/atau daun jendela,
- 5) memperbaiki penutup udara tidak melebihi 1 m?,
- 6) membuat pemindah halaman tanpa konstruksi:
- 7) memperbaiki langit-langit tanpa mengubah jaringan utilitas,
- 8) mengubah bangunan sementara.
- b. Memperbaiki saluran air hujan dan selokan dalam pekarangan bangunan,
2. Cc. Membuat bangunan yang sifatnya sementara bagi kepentingan pemeliharaan ternak dengan luas tidak melebihi garis sempadan belakang dan samping serta tidak mengganggu kepentingan orang lain atau umum,
- d. Membuat pagar halaman yang sifatnya sementara (tidak permanen) yang tingginya tidak melebihi 120 (seratus dua puluh) centimeter kecuali adanya pagar ini mengganggu kepentingan orang lain atau umum.
- e. Membuat bangunan yang sifat penggunaannya sementara waktu.
- (2) Pekerjaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dipersyaratkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115.
- (3) Tata cara mengenai pemberian perizinan bangunan gedung diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
Paragraf 6
Penyedia Jasa Perencanaan Teknis
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 122

- (1) Perencanaan teknis untuk bangunan gedung3 (tiga) lantai dan/atau lebih dirancang oleh penyedia jasa perencanaan bangunan gedung yang mempunyai sertifikasi kompetensi di bidangnya sesuai dengan klasifikasinya. 3
- (2) Penyedia jasa perencana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
3. perencana arsitektur,
4. perencana stuktur, b .
5. perencana mekanikal,
6. perencana elektrikal,
7. perencana pemipaan (plumben), e
8. perencana proteksi kebakaran, f.
9. 9g. perencana tata lingkungan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menetapkan perencanan teknis untuk jenis bangunan gedung yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diatur dalam peraturan walikota.
- (4) Lingkup layanan jasa Perencanaan Teknis Bangunan Gedung meliputi:
12. penyusunan konsep perencanaan, Ou
13. prarencana, .
14. pengembangan rencana, C
15. rencana detail: an
16. pembuatan dokumen pelaksanaan konstruksi,
17. pemberian penjelasan dan evaluasi pengadaan jasa pelaksanaan, Mw
18. pengawasan berkala pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung, dan 9 .
19. SU penyusunan petunjuk Pemanfaatan Bangunan Gedung.
- (5) Perencanaan Teknis Bangunan Gedung harus disusun dalam suatu dokumen rencana teknis Bangunan Gedung.
Bagian Ketiga Pelaksanaan Konstruksi Paragraf 1 Pelaksanaan Konstruksi
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 123

- (1) Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung meliputi kegiatan pembangunan baru, perbaikan, penambahan, perubahan dan/atau pemugaran bangunan gedung dan/atau instalasi dan/atau perlengkapan bangunan gedung.
- 2) Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dimulai setelah pemilik bangunan gedung memperoleh IMB dan dilaksanakan berdasarkan dokumen rencana teknis yang telah disahkan.
- (3) Pelaksana pekerjaan konstruksi untuk bangunan gedung 3 (tiga) lantai dan/atau lebih adalah orang atau badan hukum yang telah memenuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditetapkan lain oleh Pemerintah Daerah. 3
- (4) Dalam melaksanakan pekerjaan, pelaksana bangunan wajib mengikuti semua ketentuan dan syarat-syarat pembangunan yang ditetapkan dalam IMB.
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 124

Pelaksanaan konstruksi didasarkan pada dokumen rencana teknis yang sesuai dengan IMB.
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 125

- (1) Kegiatan pelaksanaan konstruksi bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 terdiri atas kegiatan pemeriksaan dokumen pelaksanaan oleh SKPD yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang pekerjaan umum dan tata ruang, kegiatan persiapan lapangan, kegiatan konstruksi, kegiatan pemeriksaan akhir pekerjaan konstruksi dan kegiatan penyerahan hasil akhir pekerjaan.
- (2) Pemeriksaan dokumen pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keterlaksanaan konstruksi dan semua pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Persiapan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusunan program pelaksanaan, mobilisasi sumber daya dan penyiapan fisik lapangan.
- (4) Kegiatan konstruksi meliputi kegiatan pelaksanaan konstruksi di lapangan, pembuatan laporan kemajuan pekerjaan, penyusunan gambar kerja pelaksanaan (shop drawings) dan gambar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang telah dilaksanakan (as built drawings) serta kegiatan masa pemeliharaan konstruksi.
- (5) Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung harus menerapkan prinsipprinsip keselamatan kerja (K3)
- (6) Kegiatan perneriksaaan akhir pekerjaan konstruksi meliputi pemeriksaan hasil akhir pekerjaaan konstruksi bangunan gedung terhadap kesesuaian dengan dokumen pelaksanaan yang berwujud bangunan gedung yang laik fungsi dan dilengkapi dengan dokumen pelaksanaan konstruksi, gambar pelaksanaan pekerjaan (as built drawings), pedoman pengoperasian dan pemeliharaan bangunan gedung, peralatan serta perlengkapan mekanikal dan elektrikal serta dokumen penyerahan hasil pekerjaan.
- (7) Berdasarkan hasil pemeriksaan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pemilik bangunan gedung atau penyedia jasa/pengembang mengajukan permohonan penerbitan sertifikat laik fungsi bangunan gedung kepada Walikota melalui SKPD yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang pekerjaan umum dan tata ruang.
Paragraf 2
Pengawasan Pelaksanaan Konstruksi
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 126

- (1) Pelaksanaan konstruksi wajib disertai dengan kegiatan pengawasan pelaksanaan konstruksi oleh petugas pengawas.
- (2) Petugas pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
- a. memasuki dan mengadakan pemeriksaan di tempat pelaksanaan konstruksi setelah menunjukan tanda pengenal dan surat tugas.
- b. menggunakan acuan peratura umum bahkan bangunan, rencana kerja syarat-syarat dan imb.
- c. memerintahkan untuk menyingkirkan bahan bangunan dan bangunan yang tidak memenuhi syarat, yang dapat mengancam kesehatan dan keselamatan umum.
- d. menghentikan pelaksanaan konstruksi dan melaporkan kepada SKPD yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang pekerjaan umum dan tata ruang.
- (3) Pengawasan konstruksi bangunan gedung merupakan kegiatan pengawasan pelaksanaan konstruksi atau kegiatan manajemen konstruksi pembangunan bangunan gedung.
- (4) Kegiatan pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan biaya, mutu, dan waktu pembangunan bangunan gedung pada tahap pelaksanaan konstruksi, serta pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung.
9. (S) Kegiatan manajemen konstruksi pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian biaya, mutu dan waktu pembangunan bangunan gedung, dari tahap perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung, serta pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung.
- (6) Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) meliputi pemeriksaan kesesuaian fungsi, persyaratan tata bangunan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan, terhadap IMB gedung yang telah diberikan.
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 127

- (1) Walikota melalui SKPD yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang pekerjaan umum dan tata ruang memerintahkan penghentian/penutupan kegiatan pelaksanaan konstruksi, meninggikan atau merendahkan dan/atau mengubah lingkungan, dan/atau memundurkan pagar atau batas pagar atau batas pekarangan untuk kepentingan umum antara lain:
- a. menghentikan atau menutup kegiatan pelaksanaan konstruksi yang dinilai belum sesuai dengan ketentuan sampai yang bertanggung jawab atas bangunan tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- b. memerintahkan pemilik pekarangan untuk meninggikan, merendahkan dan merubah luas pekarangan sehingga serasi dengan sarana dan prasarana lingkungan yang ada.
4. Cc. memerintahkan pemilik pekarangan untuk meninggikan, merendahkan dan memundurkan pagar atau batas pekarangan untuk kepentingan umum.
- d. memerintahkan untuk melakukan perbaikan, penyempurnaan terhadap bagian bangunan, badan bangunan dan pekarangan ataupun suatu lingkungan untuk mencegah terhadap gangguan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia, dan
- e. memerintahkan, menyetujui atau menolak dilakukannya kegiatan pelaksanaan konstruksi, perbaikan atau pembongkaran sarana atau prasarana lingkungan oleh pemilik bangunan atau lahan.
- (2) Walikota berwenang untuk menetapkan ketentuan pengawasan bangunan pada lingkungan khusus atau lingkungan yang dikecualikan dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dengan mempertimbangkan keserasian lingkungan dan pendapat tim ahli bangunan gedung.
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 128

- (1) Pengawasan pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan oleh pengawas yang sudah mendapat izin dari instansi teknis terkait.
- 2) Selama pekerjaan mendirikan bangunan dilakukan, pemohon IMB diwajibkan agar menempatkan salinan gambar IMB beserta lampirannya di lokasi pekerjaan untuk kepentingan pemeriksaan oleh petugas.
- (3) Petugas pengawas berwenang untuk :
- a. memasuki dan memeriksa tempat pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan setiap saat.
- b. memeriksa apakah bahan bangunan yang digunakan sesuai dengan Persyaratan Umum Bahan Bangunan (PUBB) dan Rencana Kerja dan Syarat (RKS).
- c. memerintahkan menyingkirkan bahan bangunan yang tidak memenuhi syarat, termasuk alat-alat yang dianggap berbahaya serta merugikan keselamatan/kesehatan umum.
- d. memerintahkan membongkar atau menghentikan segera pekerjaan mendirikan bangunan, sebagian atau seluruhnya untuk sementara waktu apabila:
- 1) pelaksanaan mendirikan bangunan menyimpang dari izin yang telah diberikan atau syarat-syarat yang telah ditetapkan.
- 2) peringatan tertulis dari SKPD yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang pekerjaan umum dan tata ruang tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
Paragraf 3
Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 129

- (1) Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung dilakukan setelah bangunan gedung selesai dilaksanakan oleh pelaksana konstruksi sebelum diserahkan kepada pemilik bangunan gedung.
- (2) Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyedia jasa pengkajian teknis bangunan gedung, kecuali untuk rumah tinggal tunggal dan rumah tinggal deret oleh Walikota melalui SKPD yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang pekerjaan umum dan tata ruang.
- (3) Segala biaya yang diperlukan untuk pemeriksaan kelaikan fungsi oleh penyedia jasa pengkajian teknis bangunan gedung menjadi tanggung jawab pemilik atau pengguna.
- (4) Walikota melalui SKPD yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang pekerjaan umum dan tata ruang dalam melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung dapat mengikutsertakan pengkaji teknis profesional, dan penilik bangunan (building inspector) yang bersertifikat sedangkan pemilik tetap bertanggung jawab dan berkewajiban untuk menjaga keandalan bangunan gedung.
- (5) Dalam hal belum terdapat pengkaji teknis bangunan gedung, pengkajian teknis dilakukan oleh SKPD yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang pekerjaan umum dan tata ruang dan dapat bekerja sama dengan asosiasi profesi yang terkait dengan bangunan gedung.
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 130

- (1) Pemilik/pengguna bangunan yang memiliki unit teknis dengan sumber daya manusia yang memiliki sertifikat keahlian dapat melakukan Pemeriksaan Berkala dalam rangka pemeliharaan dan perawatan.
- (2) Pemilik/pengguna bangunan dapat melakukan ikatan kontrak dengan pengelola berbentuk badan usaha yang memiliki unit teknis dengan sumber daya manusia yang bersertifikat keahlian pemeriksaan berkala dalam rangka pemeliharaan dan parawatan bangunan gedung.
- (3) Pemilik perorangan Bangunan Gedung dapat melakukan pemeriksaan sendiri secara berkala selama yang bersangkutan memiliki sertifikat keahlian.
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 131

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung untuk proses penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung hunian rumah tinggal tidak sederhana, Bangunan Gedung lainnya atau bangunan gedung Tertentu dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi yang memiliki sertifikat keahlian.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung untuk proses penerbitan SLF bangunan gedung fungsi khusus dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi yang memiliki sertifikat dan tim internal yang memiliki sertifikat keahlian dengan memperhatikan pengaturan internal dan rekomendasi dari instansi yang bertanggung jawab di bidang fungsi khusus.
- (3) Pengkajian teknis untuk pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung untuk proses penerbitan SLF bangunan gedung hunian rumah tinggal tidak sederhana, bangunan gedung lainnya pada umumnya dan bangunan gedung tertentu untuk kepentingan umum dilakukan oleh penyedia jasa pengkajian teknis konstruksi Bangunan Gedung yang memiliki sertifikat keahlian.
- (4) Pelaksanaan pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung untuk proses penerbitan SLF bangunan gedung fungsi khusus dilakukan oleh penyedia jasa pengkajian teknis konstruksi bangunan gedung yang memiliki sertifikat keahlian dan tim internal yang memiliki sertifikat keahlian dengan memperhatikan pengaturan internal dan rekomendasi dari instansi yang bertanggung jawab di bidang fungsi dimaksud.
- (5) Hubungan kerja antara pemilik/pengguna bangunan gedung dan penyedia jasa pengawasan/manajemen konstruksi atau penyedia jasa pengkajian teknis konstruksi Bangunan Gedung dilaksanakan berdasarkan ikatan kontrak.
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 132

- (1) Walikota melalui SKPD yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang pekerjaan umum dan tata ruang scbagai instansi teknis pembina penyelenggaraan bangunan gedung, dalam proses penerbitan SLF Bangunan Gedung melaksanakan pengkajian teknis untuk pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung hunian rumah tinggal tunggal termasuk rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret dan pemeriksaan berkala bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal dan rumah deret.
- (2) Dalam hal SKPD teknis Pembina penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud ada ayat (1) belum tersedia tenaga teknis, dapat menugaskan penyedia jasa pengkajian teknis kontruksi bangunan gedung untuk melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah tinggal deret sederhana.
- (3) Dalam hal penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, SKPD teknis pembina penyelenggara bangunan gedung dapat bekerja sama dengan asosiasi profesi di bidang bangunan gedung untuk melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung.
Paragraf 4
Tata Cara Penerbitan SLF Bangunan Gedung
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 133

- (1) Penerbitan SLF bangunan gedung dilakukan atas dasar kewajiban pemilik/pengguna bangunan gcdung untuk bangunan gedung yang telah selesai pelaksanaan konstruksinya atau untuk perpanjangan SLF bangunan gedung yang telah pernah memperoleh SLF.
- (2 SLF bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mengikuti prinsip pelayanan prima dan tanpa pungutan biaya.
- (39 SLF bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah terpenuhinya persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
- a. Pada proses pertama kali SLF bangunan gedung:
- 1) kesesuaian data aktual dengan data dalam dokumen status hak atas tanah:
- 2) kesesuaian data aktual dengan data dalam IMB dan/atau dokumen status kepemilikan Bangunan Gedung,
- 3) kepemilikan dokumen IMB.
- b. Pada proses perpanjangan SLF Bangunan Gedung:
- 1) kesesuaian data aktual dan/atau adanya perubahan dalam dokumen status kepemilikan Bangunan Gedung:
- 2) kesesuaian data aktual (terakhir) dan/atau adanya perubahan dalam dokumen status kepemilikan tanah, dan
- 3) kesesuaian data aktual (terakhir) dan/atau adanya perubahan data dalam dokumen IMB.
- (S) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
- a. Pada proses pertama kali SLF Bangunan Gedung:
- 1) kesesuaian data aktual dengan data dalam dokumen pelaksanaan konstruksi termasuk as built drawings, pedoman pengoperasian dan pemeliharaan/perawatan Bangunan Gedung, peralatan serta perlengkapan mekanikal dan elektrikal dan dokumen ikatan kerja,
- 2) pengujian lapangan (on site) dan/atau laboratorium untuk aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan pada struktur, peralatan dan perlengkapan Bangunan Gedung serta prasarana pada komponen konstruksi atau peralatan yang memerlukan data teknis akurat sesuai dengan Pedoman Teknis dan tata cara pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung.
Pada proses perpanjangan SLF Bangunan Gedung:
- 1) kesesuaian data aktual dengan data dalam dokumen hasil Pemeriksaan Berkala, laporan pengujian struktur, peralatan dan perlengkapan Bangunan Gedung serta prasarana Bangunan Gedung, laporan hasil perbaikan dan/atau penggantian pada kegiatan perawatan, termasuk perubahan fungsi, intensitas, arsitektrur dan dampak lingkungan yang ditimbulkan,
- 2) pengujian lapangan (on site) dan/atau laboratorium untuk aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan pada struktur, peralatan dan perlengkapan Bangunan Gedung serta prasarana pada
3. struktur, komponen konstruksi dan peralatan yang memerlukan data teknis akurat termasuk perubahan fungsi, peruntukan dan intensitas, arsitektur serta dampak lingkungan yang
ditimbulkannya, sesuai dengan Pedoman Teknis dan tata cara pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung.
- (6) Data hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicatat dalam daftar simak, disimpulkan dalam surat pernyataan pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung atau rekomendasi pada pemeriksaan pertama dan Pemeriksaan Berkala.
Paragraf 5
Pendataan Bangunan Gedung
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 134

- (1) Walikota melalui SKPD yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang pekerjaan umum dan tata ruang wajib melakukan pendataan Bangunan Gedung untuk keperluan tertib administrasi pembangunan dan tertib administrasi pemanfaatan bangunan gedung.
- (2) Pendataan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bangunan gedung baru dan bangunan gedung yang telah ada.
- (3) Khusus pendataan Bangunan Gedung baru, dilakukan bersamaan dengan proses IMB, proses SLF dan proses sertifikasi kepemilikan Bangunan Gedung.
- (4) Walikota melalui SKPD yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang pekerjaan umum dan tata ruang harus menyimpan secara tertib data bangunan gedung sebagai arsip Pemerintah Daerah.
- (5) Pendataan bangunan gedung fungsi khusus dilakukan oleh Walikota melalui SKPD yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang pekerjaan umum dan tata ruang dengan berkoordinasi dengan Pemerintah.
Bagian Keempat Kegiatan Pemanfaatan Bangunan Gedung Paragraf 1 Umum
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 135

Kegiatan pemanfaatan bangunan gedung meliputi pemanfaatan, pemeliharaan, perawatan, pemeriksaan secara berkala, perpanjangan SLF, dan pengawasan pemanfaatan.
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 136

- (1) Pemanfatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 merupakan kegiatan memanfaatkan Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam IMB setelah pemilik memperoleh SLF.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara tertib administrasi dan tertib teknis untuk menjamin kelaikan fungsi bangunan gedung tanpa menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.
- (3) Pemilik bangunan gedung untuk kepentingan umum harus mengikuti program pertanggungan terhadap kemungkinan kegagalan bangunan gedung selama pemanfaatan bangunan gedung.
Paragraf 2 Pemeliharaan
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 137

- (1) Kegiatan pemeliharaan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 meliputi pembersihan, perapian, pemeriksaan, pengujian, perbaikan dan/atau penggantian bahan atau perlengkapan Bangunan Gedung dan/atau kegiatan sejenis lainnya berdasarkan pedoman pengoperasian dan pemeliharaan bangunan gedung.
- (2) Pemilik atau pengguna bangunan gedung harus melakukan kegiatan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat menggunakan penyedia jasa pemeliharaan gedung yang mempunyai sertifikat kompetensi yang sesuai berdasarkan ikatan kontrak berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan oleh penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menerapkan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
- (4) Hasil kegiatan pemeliharaaan dituangkan ke dalam laporan pemeliharaan yang digunakan sebagai pertimbangan penetapan perpanjangan SLF.
Paragraf 3
Perawatan
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 138

- (1) Kegiatan perawatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 meliputi perbaikan dan/atau penggantian bagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan dan/atau prasarana dan sarana berdasarkan rencana teknis perawatan Bangunan Gedung.
- (2) Pemilik atau Pengguna Bangunan Gedung di dalam melakukan kegiatan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyedia jasa perawatan Bangunan Gedung bersertifikat dengan dasar ikatan kontrak berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai jasa konstruksi.
- 3) Perbaikan dan/atau penggantian dalam kegiatan perawatan Bangunan Gedung dengan tingkat kerusakan sedang dan berat dilakukan setelah dokumen rencana teknis perawatan Bangunan Gedung disetujui oleh Walikota melalui SKPD yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang pekerjaan umum dan tata ruang.
- (4) Hasil kegiatan perawatan dituangkan ke dalam laporan perawatan yang akan digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan penetapan perpanjangan SLF.
- (5) Pelaksanaan kegiatan perawatan oleh penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menerapkan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Paragraf 4 Pemeriksaan Berkala
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 139

- (1) Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 dilakukan untuk seluruh atau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau sarana dan prasarana dalam rangka pemeliharaan dan perawatan yang harus dicatat dalam laporan pemeriksaan sebagai bahan untuk memperoleh perpanjangan SLF.
- (2) Pemilik atau Pengguna Bangunan Gedung di dalam melakukan kegiatan Pemeriksaan Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyedia jasa pengkajian teknis Bangunan Gedung atau perorangan yang mempunyai sertifikat kompetensi yang sesuai.
- (3) Lingkup layanan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemeriksaan dokumen administrasi, pelaksanaan, pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung,
- b. kegiatan pemeriksaan kondisi Bangunan Gedung terhadap pemenuhan persyaratan teknis termasuk pengujian keandalan Bangunan Gedung,
6. Cc. kegiatan analisis dan evaluasi, dan
- d. kegiatan penyusunan laporan.
- (4) Bangunan rumah tinggal tunggal, bangunan rumah tinggal deret dan bangunan rumah tinggal sementara yang tidak Laik Fungsi, SLF-nya dibekukan.
- (5) Dalam hal belum terdapat penyedia jasa pengkajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengkajian teknis dilakukan oleh Walikota melalui SKPD yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang pekerjaan umum dan tata ruang dan dapat bekerja sama dengan asosiasi profesi yang terkait dengan bangunan gedung.
- (1) Perpanjangan SLF Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 diberlakukan untuk Bangunan Gedung yang telah dimanfaatkan dan masa berlaku SLF-nya telah habis.
- (2) Ketentuan masa berlaku SLF sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu:
- a. untuk bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana tidak dibatasi (tidak ada ketentuan untuk perpanjangan SLF),
- b. untuk bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal, dan rumah deret sampai dengan 2 (dua) lantai ditetapkan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun,
14. Cc. untuk untuk bangunan gedung hunian rumah tinggal tidak sederhana, bangunan gedung lainnya pada umumnya, dan bangunan gedung tertentu ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
Paragraf 5
Perpanjangan SLF
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 140

- (3) Pengurusan perpanjangan SLF Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum berkhirnya masa berlaku SLF dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). |
- (4) Pengurusan perpanjangan SLF dilakukan setelah pemilik/ pengguna/ pengelola Bangunan Gedung memiliki hasil pemeriksaan/kelaikan fungsi Bangunan Gedung berupa: hi
- a. laporan Pemeriksaan Berkala, laporan pemeriksaan dan perawatan Bangunan Gedung,
- b. daftar simak pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung, dan
- c. dokumen surat pernyataan pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung atau rekomendasi.
- (5) Permohonan perpanjangan SLF diajukan oleh pemilik/ pengguna/pengelola Bangunan Gedung dengan dilampiri dokumen:
8. surat permohonan perpanjangan SLF,
- b. surat pernyataan pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung atau rekomendasi hasil pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung yang ditandatangani di atas meterai yang cukup,
9. as built drawings, C.
10. fotokopi IMB Bangunan Gedung atau perubahannya, an
11. fotokopi dokumen status hak atas tanah,
12. fotokopi dokumen status kepemilikan Bangunan Gedung, MO
13. Aa rekomendasi dari instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang fungsi khusus, dan
- h. dokumen SLF Bangunan Gedung yang terakhir.
- (6) Wallikota melalui SKPD yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang pekerjaan umum dan tata ruang menerbitkan SLF paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (S5).
- (7) SLF disampaikan kepada pemohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerbitan perpanjangan SLF.
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 141

Tata cara perpanjangan SLF diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
Paragraf 6
Pengawasan Pemanfaatan Bangunan Gedung
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 142

Pengawasan pemanfaatan bangunan gedung dilakukan oleh Walikota melalui SKPD yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang pekerjaan umum dan tata ruang :
- a. pada saat pengajuan perpanjangan SLF,
- b. adanya laporan dari masyarakat, dan
3. Cc. adanya indikasi perubahan fungsi dan/atau Bangunan Gedung yang membahayakan lingkungan.
Paragraf 7
Pelestarian
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 143

- (4) Pelestarian bangunan gedung meliputi kegiatan penetapan dan pemanfaatan, perawatan dan pemugaran, dan kegiatan pengawasannya sesuai dengan kaidah pelestarian.
- (2) Pelestarian bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara tertib dan menjamin kelaikan fungsi bangunan gedung dan lingkungannya sesuai dengan peraturan perundangundangan.
Paragraf 8
Penetapan dan Pendaftaran Bangunan Gedung yang Dilestarikan
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 144

- (1) Bangunan gedung dan lingkungannya dapat ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya yang dilindungi dan dilestarikan apabila telah berumur paling sedikit 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya sekurangkurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan termasuk nilai arsitektur dan teknologinya, serta memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
- (2) Pemilik, masyarakat, Pemerintah Daerah dapat mengusulkan Bangunan Gedung dan lingkungannya yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya yang dilindungi dan dilestarikan.
- (3) Bangunan gedung dan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (l) sebelum diusulkan penetapannya harus telah mendapat pertimbangan dari tim ahli pelestarian Bangunan Gedung dan hasil dengar pendapat masyarakat dan harus mendapat persetujuan dari Pemilik Bangunan Gedung.
- (4) Bangunan gedung yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai bangunan gedung yang dilindungi dan dilestarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan klasifikasinya yang terdiri atas:
- a. klasifikasi utama yaitu bangunan gedung dan lingkungannya yang bentuk fisiknya sama sekali tidak boleh diubah:
- b. klasifikasi madya yaitu bangunan gedung dan lingkungannya yang bentuk fisiknya dan eksteriornya sama sekali tidak boleh diubah, namun tata ruang dalamnya sebagian dapat diubah tanpa mengurangi nilai perlindungan dan pelestariannya,
- c. klasifikasi pratama yaitu bangunan gedung dan lingkungannya yang bentuk fisik aslinya boleh diubah sebagian tanpa mengurangi nilai perlindungan dan pelestariannya serta tidak menghilangkan bagian utama Bangunan Gedung tersebut.
- (5) Pemerintah Daerah melalui instansi terkait mencatat Bangunan Gedung dan lingkungannya yang dilindungi dan dilestarikan serta keberadaan
Bangunan Gedung dimaksud menurut klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Keputusan penetapan Bangunan Gedung dan lingkungannya yang dilindungi dan dilestarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (S5) disampaikan secara tertulis kepada pemilik.
Paragraf 9
Pemanfaatan Bangunan Gedung yang Dilestarikan
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 145

- (1) Bangunan gedung yang ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (2) dapat dimanfaatkan oleh pemilik dan/atau pengguna dengan memperhatikan kaidah pelestarian dan Klasifikasi Bangunan Gedung cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bangunan gedung cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan untuk kepentingan agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dengan mengikuti ketentuan dalam klasifikasi tingkat perlindungan dan pelestarian bangunan gedung dan lingkungannya.
- (3) Bangunan Gedung cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dijual atau dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa seizin Walikota.
- (4) Pemilik Bangunan Gedung cagar budaya wajib melindungi Bangunan Gedung dan/atau lingkungannya dari kerusakan atau bahaya yang mengancam keberadaannya, sesuai dengan klasifikasinya.
- (5) Pemilik Bangunan Gedung cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) berhak memperoleh insentif dari Walikota.
- (6) Besarnya insentif untuk melindungi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan walikota berdasarkan kebutuhan nyata.
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 146

- (1) Pemugaran, pemeliharaan, perawatan, pemeriksaan secara berkala Bangunan Gedung cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan rencana teknis pelestarian dengan mempertimbangkan keaslian bentuk, tata letak, sistem struktur, penggunaan bahan bangunan, dan nilai-nilai yang dikandungnya sesuai dengan tingkat kerusakan Bangunan Gedung dan ketentuan klasifikasinya.
Bagian Kelima
Pembongkaran
Paragraf 1
Umum
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 147

- (1) Pembongkaran bangunan gedung meliputi kegiatan penetapan pembongkaran dan pelaksanaan pembongkaran bangunan gedung, yang
dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah pembongkaran secara umum serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan secara tertib dan mempertimbangkan keamanan, keselamatan masyarakat dan lingkungannya.
- (3) Pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketetapan perintah pembongkaran atau persetujuan pembongkaran oleh Walikota, kecuali Bangunan Gedung fungsi khusus oleh Pemerintah.
Paragraf 2
Penetapan Pembongkaran
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 148

- (1) Walikota melalui SKPD yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang pekerjaan umum dan tata ruang mengidentifikasi bangunan gedung yang akan ditetapkan untuk dibongkar berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau laporan dari masyarakat.
- (2) Bangunan Gedung yang dapat dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tidak sesuai dengan RTRW, RDTR dan RTBL,
- b. bangunan gedung yang tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki lagi,
- c. bangunan gedung yang pemanfaatannya menimbulkan bahaya bagi pengguna, masyarakat, dan lingkungannya,
- d. bangunan gedung yang tidak memiliki IMB, dan/atau
- e. bangunan gedung yang pemiliknya menginginkan tampilan baru.
- (3) Walikota melalui SKPD yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang pekerjaan umum dan tata ruang menyampaikan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemilik /pengguna bangunan gedung yang akan ditetapkan untuk dibongkar.
- (4) Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilik/pengguna/pengelola bangunan gedung harus melakukan pengkajian teknis dan menyampaikan hasilnya kepada Walikota.
- (5) Apabila hasil pengkajian tersebut sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walikota melalui SKPD yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan bangunan gedung tersebut untuk dibongkar dengan surat penetapan pembongkaran atau surat pesetujuan pembongkaran dari Walikota, yang memuat batas waktu dan prosedur pembongkaran serta sanksi atas pelanggaran yang terjadi.
- (6) Dalam hal pemilik/pengguna/pengelola bangunan gedung tidak melaksanakan perintah pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pembongkaran akan dilakukan oleh Walikota atas beban biaya pemilik/pengguna/pengelola bangunan gedung, kecuali bagi pemilik bangunan rumah tinggal yang tidak mampu, biaya pembongkarannya menjadi beban Pemerintah Daerah.
Paragraf 3
Rencana Teknis Pembongkaran
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 149

- (1) Pembongkaran Bangunan Gedung yang pelaksanaannya dapat menimbulkan dampak luas terhadap keselamatan umum dan lingkungan harus dilaksanakan berdasarkan rencana teknis pembongkaran yang disusun oleh penyedia jasa Perencanaan Teknis yang memiliki sertifikat keahlian yang sesuai.
- (2) Rencana teknis pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui oleh Walikota, setelah mendapat pertimbangan dari TABG.
- (3) Dalam hal pelaksanaan pembongkaran berdampak luas terhadap keselamatan umum dan lingkungan, pemilik dan/atau Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan pemberitahuan tertulis kepada masyarakat di sekitar bangunan gedung, sebelum pelaksanaan pembongkaran.
4. (4 Pelaksanaan pembongkaran mengikuti prinsip-prinsip keselamatan dan keschatan kerja (K3).
Paragraf 4 Pelaksanaan Pembongkaran
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 150

- (1) Pembongkaran bangunan gedung dapat dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung atau menggunakan penyedia jasa pembongkaran Bangunan Gedung yang memiliki sertifikat keahlian yang sesuai.
- (2) Pembongkaran bangunan gedung yang menggunakan peralatan berat dan/atau bahan peledak wajib dilaksanakan oleh penyedia jasa pembongkaran bangunan gedung yang mempunyai sertifikat keahlian yang sesuai dan mendapatkan persetujuan dari Walikota.
- (3) Pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak melaksanakan pembongkaran dalam batas waktu yang ditetapkan dalam surat perintah pembongkaran, pelaksanaan pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas beban biaya pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung.
Paragraf 5
Pengawasan Pembongkaran Bangunan Gedung
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 151

- (1) Pengawasan pembongkaran Bangunan Gedung tidak sederhana dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan yang memiliki sertifikat keahlian.
- (2) Pembongkaran bangunan gedung tidak sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana teknis yang telah memperoleh persetujuan dari Walikota.
- (3) Hasil pengawasan pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Walikota melalui SKPD yang
berwenang dan bertanggung jawab dibidang pekerjaan umum dan tata ruang.
- (4) Walikota melalui SKPD yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang pekerjaan umum dan tata ruang melakukan pemantauan atas pelaksanaan kesesuaian laporan pelaksanaan pembongkaran dengan rencana teknis pembongkaran.
Bagian Keenam
Penyelenggaraan Bangunan Gedung Pascabencana
Paragraf 1 Penanggulangan Darurat
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 152

- (1) Penanggulangan darurat merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengatasi sementara waktu akibat yang ditimbulkan oleh bencana alam yang menyebabkan rusaknya Bangunan Gedung yang menjadi hunian atau tempat beraktivitas.
- (2) Penanggulangan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau kelompok masyarakat.
- (3) Penanggulangan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah terjadinya bencana alam sesuai dengan skalanya yang mengancam keselamatan Bangunan Gedung dan penghuninya.
4. (4 Skala bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam setiap tingkatan pemerintahan yaitu:
- a. Walikota untuk bencana alam skala kabupaten/kota.
- b. Gubernur untuk bencana alam dengan skala provinsi,
7. Cc. Presiden untuk bencana alam dengan skala nasional,
- (5) Di dalam menetapkan skala bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada peraturan perundang-undangan terkait.
Paragraf 2
Bangunan Gedung Umum Sebagai Tempat Penampungan
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 153

- (1) Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib melakukan upaya penanggulangan darurat berupa penyelamatan dan penyediaan penampungan sementara.
- (2) Penampungan sementara pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada lokasi yang aman dari ancaman bencana dalam bentuk tempat tinggal sementara selama korban bencana mengungsi berupa tempat penampungan massal, penampungan keluarga atau individual.
- (3) Tempat penampungan sementara dapat menggunakan bangunan yang telah ada seperti bangunan gedung fasilitas umum/social, tempat ibadah, gedung olahraga, balai desa dan sebagainya atau tempat berlindung yang dapat dibuat dengan cepat seperti tenda-tenda maupun barak.
- (4) Bangunan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan fasilitas penyediaan air bersih dan fasilitas sanitasi yang memadai.
- (5) Penyelenggaraan bangunan penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota berdasarkan persyaratan teknis sesuai dengan lokasi bencananya.
Bagian Ketujuh Rehabilitasi Pascabencana
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 154

- (1) Bangunan Gedung yang rusak akibat bencana dapat diperbaiki atau dibongkar sesuai dengan tingkat kerusakannya.
- (2) Bangunan Gedung yang rusak tingkat sedang dan masih dapat diperbaiki, dapat dilakukan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Rehabilitasi Bangunan Gedung yang berfungsi sebagai hunian rumah tinggal pascabencana berbentuk pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat.
- (4) Bantuan perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi dana, peralatan, material, dan sumber daya manusia.
- (5) Persyaratan teknis rehabilitasi Bangunan Gedung yang rusak disesuaikan dengan karakteristik bencana yang mungkin terjadi di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan standar konstruksi bangunan, kondisi sosial, adat istiadat, budaya dan ekonomi.
- (6) Pelaksanaan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (S5) dilakukan melalui bimbingan teknis dan bantuan teknis oleh instansi/ lembaga terkait.
- (7) Tata cara dan persyaratan rehabilitasi Bangunan Gedung pascabencana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
- (8) Dalam melaksanakan rehabilitasi Bangunan Gedung hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota memberikan kemudahan kepada Pemilik Bangunan Gedung yang akan direhabilitasi berupa:
- a. pengurangan atau pembebasan biaya imb,
- b. pemberian desain prototip yang sesuai dengan karakter bencana,
- C. pemberian bantuan konsultansi penyelenggaraan rekonstruksi bangunan gedung,
- d. pemberian kemudahan kepada permohonan sif',
- e. bantuan lainnya.
- (9) Untuk mempercepat pelaksanaan rehabilitasi bangunan gedung hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota dapat melimpahkan kewenangan penerbitan IMB kepada pejabat yang ditunjuk.
- (10) Rehabilitasi rumah hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui proses peran masyarakat di lokasi bencana, dengan difasilitasi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (11) Tata cara penerbitan IMB Bangunan Gedung hunian rumah tinggal pada tahap rehabilitasi pascabencana, dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115.
- (12) Tata cara penerbitan SLF Bangunan Gedung hunian rumah tinggal pada tahap rehabilitasi pascabencana, dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133.
BAB IV - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 155

Bangunan gedung fungsi hunian berupa rumah tinggal yang mengalami kerusakan akibat bencana dapat dilakukan rehabilitasi dengan menggunakan konstruksi Bangunan Gedung yang sesuai dengan karakteristik bencana.
BAB V - TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 156

- (1) TABG dibentuk dan ditetapkan oleh Walikota.
- (2) TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah ditetapkan oleh Walikota selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku.
BAB V - TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 157

- (1) Susunan keanggotaan TABG terdiri dari:
- a. pengarah
- b. ketua
- C. wakil ketua
5. d sekretaris
- e. anggota
- (2) Keanggotaan TABG dapat terdiri dari unsur-unsur:
- a. asosiasi profesi,
- b. masyarakat ahli di luar disiplin Bangunan Gedung termasuk masyarakat adat,
10. perguruan tinggi, C .
- d. instansi dan/atau Pemerintah Daerah yang berkompeten dalam memberikan pertimbangan teknis di bidang bangunan gedung.
- (3) Keterwakilan unsur-unsur asosiasi profesi, perguruan tinggi, dan masyarakat ahli termasuk masyarakat adat, minimum sama dengan keterwakilan unsur-unsur Pemerintah Daerah.
- (4) Keanggotaan TABG tidak bersifat tetap.
- (5) Setiap unsur diwakili oleh 1 (satu) orang sebagai anggota.
- (6) Nama-nama anggota TABG diusulkan oleh asosiasi profesi, perguruan tinggi dan masyarakat ahli termasuk masyarakat adat yang disimpan dalam basis data daftar anggota TABG.
- (7) Anggota TABG tidak dapat merangkap lebih dari 1 (satu) penugasan dalam waktu yang sama atau sebagian waktunya sama di 1 (satu) kabupaten/kota/provinsi atau lebih.
- (1) TABG mempunyai tugas:
- a. memberikan pertimbangan teknis berupa nasehat, pendapat, dan pertimbangan profesional pada pengesahan rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum dan bangunan gedung fungsi khusus.
- b. memberikan masukan tentang program dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi yang terkait.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, TABG mempunyai fungsi:
- a. pengkajian dokumen rencana teknis yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang,
- b. pengkajian dokumen rencana teknis berdasarkan ketentuan tentang persyaratan tata bangunan.
- C. pengkajian dokumen rencana teknis berdasarkan ketentuan tentang persyaratan keandalan Bangunan Gedung.
- (3) Disamping tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TABG dapat membantu:
- a. pembuatan acuan dan penilaian,
- b. penyelesaian masalah dan tugas insidentil dalam rangka membantu Pemerintah Daerah:
- C. penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar.
BAB V - TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 159

- (1) Masa kerja TABG ditetapkan1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Masa kerja TABG dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Masa kerja ditetapkan oleh Walikota
- (4) Masa kerja TABG dalam hal tugas insidentil penyelesaian masalah ditetapkan maksimal 3 (tiga) tahun. 3
Bagian Ketiga Pembiayaan TABG
BAB V - TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 160

- (1) Biaya operasional anggota TABG dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Biaya pengelolaan basis data.
- b. Biaya operasional TABG yang terdiri dari:
- 1) biaya sekretariat,
- 2) persidangan,
- 3) honorarium dan tunjangan,
- 4) biaya perjalanan dinas.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
6. 4 Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.
PERAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Paragraf 1
Lingkup Peran Masyarakat
BAB V - TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 161

- Peran masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dapat terdiri atas: pemantauan dan penjagaan ketertiban penyelenggaraan bangunan gedung, a.
- pemberian masukan kepada pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar teknis di bidang bangunan gedung, b.
- penyampaian pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang terhadap penyusunan RTBL, rencana teknis bangunan tertentu dan kegiatan penyelenggaraan Bangunan Gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan, c
- pengajuan gugatan perwakilan terhadap bangunan gedung yang mengganggu, merugikan dan/atau membahayakan kepentingan umum. d.
BAB V - TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 162

- (1) Obyek pemantauan dan penjagaan ketertiban penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 huruf a meliputi kegiatan pembangunan, kegiatan pemanfaatan, kegiatan pelestarian termasuk perawatan dan/atau pemugaran Bangunan Gedung dan lingkungannya yang dilindungi dan dilestarikan dan/atau kegiatan pembongkaran Bangunan Gedung.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. dilakukan secara objektif:
- b. dilakukan dengan penuh tanggung jawab,
- c. dilakukan dengan tidak menimbulkan gangguan kepada pemilik/Pengguna Bangunan Gedung, masyarakat dan lingkungan:
- d. dilakukan dengan tidak menimbulkan kerugian kepada pemilik/ Pengguna Bangunan Gedung, masyarakat dan lingkungan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, atau organisasi kemasyarakatan melalui kegiatan pengamatan, penyampaian masukan, usulan dan pengaduan terhadap:
- bangunan gedung yang ditengarai tidak laik fungsi,
- bangunan gedung yang pembangunan, pemanfa6batan, pelestarian dan/atau pembongkarannya berpotensi menimbulkan tingkat gangguan bagi pengguna dan/ atau masyarakat dan lingkungannya, b
- C. bangunan gedung yang pembangunan, pemanfaatan, pelestarian dan/atau pembongkarannya berpotensi menimbulkan tingkat bahaya tertentu bagi pengguna dan/atau masyarakat dan lingkungannya.
- d. bangunan Gedung yang ditengarai melanggar ketentuan perizinan dan lokasi Bangunan Gedung.
- (4) Hasil pantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan secara tertulis kepada Walikota secara langsung atau melalui TABG.
- (5) Pemerintah Daerah harus menanggapi dan menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan melakukan penelitian dan evaluasi secara administratif dan secara teknis melalui pemeriksaan lapangan dan melakukan tindakan yang diperlukan serta menyampaikan hasilnya kepada pelapor.
BAB V - TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 163

- Y) Penjagaan ketertiban penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 huruf a dapat dilakukan oleh masyarakat melalui:
- a. pencegahan perbuatan perorangan atau kelompok masyarakat yang dapat mengurangi tingkat keandalan Bangunan Gedung,
- b. pencegahan perbuatan perseorangan atau kelompok masyarakat yang dapat menggangu penyelenggaraan Bangunan Gedung dan lingkungannya.
- (2) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat melaporkan secara lisan dan/atau tertulis kepada:
- a. Pemerintah Daerah melalui SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keamanan dan ketertiban, serta
- b. pihak pemilik, pengguna atau pengelola Bangunan Gedung.
- (3) Pemeritah daerah wajib menanggapi dan menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melakukan penelitian dan evaluasi secara administratif dan secara teknis melalui pemeriksaan lapangan dan melakukan tindakan yang diperlukan serta menyampaikan hasilnya kepada pelapor.
BAB V - TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 164

- (1) Obyek pemberian masukan atas penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 huruf b meliputi masukan terhadap penyusunan dan/atau penyempurnaan peraturan, pedoman dan Standar Teknis di bidang Bangunan Gedung yang disusun oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menyampaikannya secara tertulis oleh:
- a. perorangan,
- b. kelompok masyarakat,
- C. organisasi kemasyarakatan,
2. masyarakat ahli: atau d
- e. masyarakat hukum adat, melalui tim ahli gedung dengan mengikuti prosedur dan berdasarkan pertimbangan nilai-nilai budaya setempat.
- (3) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun dan/atau menyempurnakan peraturan, pedoman dan Standar Teknis di bidang Bangunan Gedung.
BAB V - TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 165

- (1) Penyampaian pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang terhadap penyusunan RTBL, rencana teknis bangunan tertentu dan kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 huruf c bertujuan untuk mendorong masyarakat agar merasa berkepentingan dan bertanggungjawab dalam penataan bangunan gedung dan lingkungannya.
- (2) Penyampaian pendapat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
- a. perorangan,
4. kelompok masyarakat: b
- C. organisasi kemasyarakatan,
6. d masyarakat ahli, atau
7. e masyarakat hukum adat melalui tim ahli gedung dengan mengikuti prosedur dan berdasarkan pertimbangan nilai-nilai budaya setempat.
- (3) Pendapat dan pertimbangan masyarakat untuk RTBL yang lingkungannya berdiri Bangunan Gedung Tertentu dan/atau terdapat kegiatan Bangunan Gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan dapat disampaikan melalui TABG atau dibahas dalam forum dengar pendapat masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, kecuali untuk Bangunan Gedung fungsi khusus difasilitasi oleh Pemerintah melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Hasil dengar pendapat dengan masyarakat dapat dijadikan pertimbangan dalam proses penetapan rencana teknis oleh Pemerintah Daerah.
Paragraf 2
Forum Dengar Pendapat
BAB V - TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 166

- (1) Forum dengar pendapat diselenggarakan untuk memperoleh pendapat dan pertimbangan masyarakat atas penyusunan RTBL, rencana teknis Bangunan Gedung Tertentu atau kegiatan penyelenggaraan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.
- (2) Tata cara penyelenggaraan forum dengar pendapat masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan tahapan kegiatan yaitu:
- a. penyusunan konsep RTBL atau rencana kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting bagi lingkungan,
- b. penyebarluasan konsep atau rencana sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada masyarakat khususnya masyarakat yang berkepentingan dengan RTBL dan Bangunan Gedung yang akan menimbulkan dampak penting bagi lingkungan,
- C. mengundang masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk menghadiri forum dengar pendapat.
- (3) Masyarakat yang diundang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah masyarakat yang berkepentingan dengan RTBL, rencana teknis Bangunan Gedung Tertentu dan penyelenggaraan Bangunan Gedung yang akan menimbulkan dampak penting bagi lingkungan.
- (4) Hasil dengar pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam dokumen risalah rapat yang ditandatangani oleh penyelenggara dan wakil dari peserta yang diundang.
- (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi simpulan dan keputusan yang mengikat dan harus dilaksanakan oleh Penyelenggara Bangunan Gedung.
- (6) Tata cara penyelenggaraan forum dengar pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
Paragraf 3
Gugatan Perwakilan
BAB V - TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 167

- (1) Gugatan Perwakilan terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 huruf d dapat diajukan ke pengadilan apabila hasil penyelenggaraan Bangunan Gedung telah menimbulkan dampak yang mengganggu atau merugikan masyarakat dan lingkungannya yang tidak diperkirakan pada saat perencanaan, pelaksanaan dan/atau pemantauan.
- (2) Gugatan Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan atau kelompok masyarakat atau organisasi kemasyarakatan yang bertindak sebagai wakil para pihak yang dirugikan akibat dari penyelenggaraan bangunan gedung yang mengganggu, merugikan atau membahayakan kepentingan umum.
- (3) Gugatan Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pengadilan yang berwenang sesuai dengan hukum acara Gugatan Perwakilan.
4. (4 Biaya yang timbul akibat dilakukan Gugatan Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada pihak pemohon gugatan.
- (5) Dalam hal tertentu Pemerintah Daerah dapat membantu pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan menyediakan anggarannya di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Paragraf 4
Bentuk Peran Masyarakat dalam Tahap Rencana Pembangunan
BAB V - TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 168

Peran Masyarakat dalam tahap rencana pembangunan bangunan gedung dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. penyampaian keberatan terhadap rencana pembangunan Bangunan Gedung yang tidak sesuai dengan RTRW, RDTR, Peraturan Zonasi dan/atau RTBL:
- b. pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah dalam rencana pembangunan bangunan gedung,
- C. pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pertemuan konsultasi dengan masyarakat tentang rencana pembangunan bangunan gedung.
Paragraf 5
Bentuk Peran Masyarakat dalam Proses Pelaksanaan Konstruksi
BAB V - TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 169

Peran masyarakat dalam pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. menjaga ketertiban dalam kegiatan pembangunan,
- b. mencegah perbuatan perseorangan atau kelompok yang dapat mengurangi tingkat keandalan Bangunan Gedung dan/atau mengganggu penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan,
- C. melaporkan kepada instansi yang berwenang atau kepada pihak yang berkepentingan atas perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf b,
- d. melaporkan kepada instansi yang berwenang tentang aspek teknis pembangunan bangunan gedung yang membahayakan kepentingan umum,
- e. melakukan gugatan ganti rugi kepada penyelenggara bangunan gedung atas kerugian yang diderita masyarakat akibat dari penyelenggaraan bangunan gedung.
Paragraf 6
Bentuk Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Bangunan Gedung
BAB V - TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 170

Peran masyarakat dalam pemanfaatan bangunan gedung dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. menjaga ketertiban dalam kegiatan Pemanfaatan Bangunan Gedung,
- b. mencegah perbuatan perorangan atau kelompok yang dapat mengganggu pemanfaatan bangunan gedung,
- c. melaporkan kepada SKPD yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang pekerjaan umum dan tata ruang atau kepada pihak yang berkepentingan atas penyimpangan pemanfaatan bangunan gedung,
- d. melaporkan kepada SKPD yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang pekerjaan umum dan tata ruang tentang aspek teknis pemanfaatan bangunan gedung yang membahayakan kepentingan umum,
- e. melakukan gugatan ganti rugi kepada penyelenggara bangunan gedung atas kerugian yang diderita masyarakat akibat dari penyimpangan pemanfaatan bangunan gedung.
Paragraf 7
Bentuk Peran Masyarakat dalam Pelestarian Bangunan Gedung
BAB V - TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 171

Peran masyarakat dalam pelestarian Bangunan Gedung dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. memberikan informasi kepada SKPD yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang pekerjaan umum dan tata ruang atau Pemilik Bangunan gedung tentang kondisi bangunan gedung yang tidak terpelihara, yang dapat mengancam keselamatan masyarakat, dan yang memerlukan pemeliharaan,
- b. memberikan informasi kepada SKPD yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang pekerjaan umum dan tata ruang atau pemilik bangunan gedung tentang kondisi bangunan gedung bersejarah yang kurang terpelihara dan terancam kelestariannya,
3. Cc. memberikan informasi kepada SKPD yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang pekerjaan umum dan tata ruang atau pemilik bangunan gedung tentang kondisi bangunan gedung yang kurang terpelihara dan mengancam keselamatan masyarakat dan lingkungannya,
- d. melakukan gugatan ganti rugi kepada pemilik bangunan gedung atas kerugian yang diderita masyarakat akibat dari kelalaian pemilik di dalam melestarikan bangunan gedung.
Paragraf 8
Peran masyarakat dalam pembongkaran Bangunan Gedung dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. mengajukan keberatan kepada instansi yang berwenang atas rencana pembongkaran Bangunan Gedung yang masuk dalam kategori cagar budaya,
- b. mengajukan keberatan kepada SKPD yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang pekerjaan umum dan tata ruang atau Pemilik Bangunan Gedung atas metode pembongkaran yang mengancam keselamatan atau kesehatan masyarakat dan lingkungannya,
3. Cc. melakukan gugatan ganti rugi kepada instansi yang berwenang atau Pemilik Bangunan Gedung atas kerugian yang diderita masyarakat dan lhngkungannya akibat yang timbul dari pelaksanaan pembongkaran Bangunan Gedung,
- d. melakukan pemantauan atas pelaksanaan pembangunan Bangunan Gedung.
Paragraf 9
Tindak Lanjut
BAB V - TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 173

Instansi yang berwenang wajib menanggapi keluhan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167, Pasal 168, Pasal 169, Pasal 170, dan Pasal 171 dengan melakukan kegiatan tindak lanjut baik secara teknis maupun secara
administratif untuk dilakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
BAB VII
Pasal 174

- (1) Walikota melalui SKPD yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang pekerjaan umum dan tata ruang melakukan pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung melalui kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar penyelenggaraan bangunan gedung dapat berlangsung tertib dan tercapai keandalan bangunan gedung yang sesuai dengan fungsinya, serta terwujudnya kepastian hukum.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada penyelenggara bangunan gedung.
Bagian Kedua
Pengaturan
BAB VII
Pasal 175

- (1) Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota sebagai kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dituangkan ke dalam pedoman teknis, standar teknis bangunan gedung dan tata cara operasionalisasinya.
- (3) Di dalam penyusunan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mernpertimbangkan RTRW, RDTR, Peraturan Zonasi dan/atau RTBL serta dengan mempertimbangkan pendapat tenaga ahli di bidang penyelenggaraan bangunan gedung.
- (4) Pemerintah Daerah menyebarluaskan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada penyelenggara bangunan gedung.
Bagian Ketiga
Pemberdayaan
BAB VII
Pasal 176

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada penyelenggara bangunan gedung.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peningkatan profesionalitas penyelenggara bangunan gedung dengan
penyadaran akan hak dan kewajiban dan peran dalam penyelenggaraan bangunan gedung terutama di daerah rawan bencana.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pendataan, sosialisasi, penyebarluasan dan pelatihan di bidang penyelenggaraan bangunan gedung.
BAB VII
Pasal 177

Pemberdayaan terhadap masyarakat yang belum mampu memenuhi persyaratan teknis bangunan gedung dilakukan bersama-sama dengan masyarakat yang terkait dengan bangunan gedung melalui:
- a. forum dengar pendapat dengan masyarakat,
- b. pendampingan pada saat penyelenggaraan Bangunan Gedung dalam bentuk kegiatan penyuluhan, bimbingan teknis, pelatihan dan pemberian tenaga teknis pendamping,
3. pemberian bantuan percontohan rumah tinggal yang memenuhi persyaratan teknis dalam bentuk pemberian stimulan bahan bangunan yang dikelola masyarakat secara bergulir, dan/atau C
4. bantuan penataan bangunan dan lingkungan yang serasi dalam bentuk penyiapan RTBL serta penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman. d
BAB VII
Pasal 178

Bentuk dan tata cara pelaksanaan forum dengar pendapat dengan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 huruf a diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
Bagian Keempat Pengawasan Pasal 179
- (1) Walikota melalui SKPD yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini melalui mekanisme penerbitan IMB, SLF, dan surat persetujuan dan penetapan pembongkaran Bangunan Gedung.
- (2) Dalam pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan Bangunan Gedung, Pemerintah Daerah dapat melibatkan Peran Masyarakat:
- a. dengan mengikuti mekanisme yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah:
- b. pada setiap tahapan penyelenggaraan Bangunan Gedung,
- c. dengan mengembangkan sistem pemberian penghargaan berupa tanda jasa dan/ atau insentif untuk meningkatkan Peran Masyarakat.
BAB VIII - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 180

- (1) Pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif, berupa:
- a. peringatan tertulis,
- b. pembatasan kegiatan pembangunan,
4. Cc. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan,
- d. penghentian sementara atau tetap pada Pemanfaatan Bangunan Gedung:
6. pembekuan IMB gedung, e.
7. pencabutan IMB gedung, f
8. pembekuan SLF Bangunan Gedung, 9.
9. pencabutan SLF Bangunan Gedung: atau h.
10. Ii. perintah pembongkaran Bangunan Gedung.
- (2) Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi denda paling banyak 10'6 (sepuluh per seratus) dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun.
- (3) Penyedia jasa konstruksi yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan di bidang jasa konstruksi
- (4) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke rekening kas Pemerintah Daerah.
- (5) Jenis pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan TABG.
Bagian Kedua
Sanksi Administratif Pada Tahap Pembangunan
BAB VIII - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 181

- &amp;) Pemilik Bangunan Gedung yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (5), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (2) dan (3), Pasal 18 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 74 ayat (4), Pasal 86 ayat (1), Pasal 126 ayat (4), Pasal 128 ayat (2) dan Pasal 143 ayat (2) dikenakan sanksi peringatan tertulis.
- (2) Pemilik Bangunan Gedung yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masingmasing 7 (tujuh) hari kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa pembatasan kegiatan pembangunan.
- (3) Pemilik Bangunan Gedung yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 14 (empat belas) hari kalender dan tetap
- tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa penghentian sementara pembangunan dan pembekuan izin mendirikan Bangunan Gedung.
- (4) Pemilik Bangunan Gedung yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 14 (empat belas) hari kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa penghentian tetap pembangunan, pencabutan izin mendirikan Bangunan Gedung, dan perintah pembongkaran Bangunan Gedung.
- (5) Dalam hal Pemilik Bangunan Gedung tidak melakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, pembongkarannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas biaya Pemilik Bangunan Gedung.
- (6) Dalam hal pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemilik Bangunan Gedung juga dikenakan denda administratif yang besarnya paling banyak 10 Yo (sepuluh per seratus) dari nilai total Bangunan Gedung yang bersangkutan.
- (7) Besarnya denda administratif ditentukan berdasarkan berat dan ringannya pelanggaran yang dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan Gedung.
BAB VIII - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 182

- (1) Pemilik Bangunan Gedung yang melaksanakan pembangunan Bangunan Gedungnya melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (S5), Pasal 13 ayat (1), Pasal 18 ayat (7), Pasal 128 ayat (2), Pasal dikenakan sanksi penghentian sementara sampai dengan diperolehnya izin mendirikan Bangunan Gedung.
- (2) Pemilik Bangunan Gedung yang tidak memiliki izin mendirikan Bangunan Gedung dikenakan sanksi perintah pembongkaran.
Bagian Ketiga
Sanksi Administratif Pada Tahap Pemanfaatan
BAB VIII - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 183

- (1) Pemilik atau Pengguna Bangunan Gedung yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 11 ayat (5), Pasal 18 ayat (7), Pasal 128 ayat (2), Pasal 136 ayat (1) dengan sampai ayat (3), Pasal 137 ayat (2), Pasal 139 ayat (1), Pasal 144 ayat (2) dan ayat (4) dikenakan sanksi peringatan tertulis.
- (2) Pemilik atau Pengguna Bangunan Gedung yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender dan tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan Pemanfaatan Bangunan Gedung dan pembekuan sertifikat Laik Fungsi. 3
- (3) Pemilik atau Pengguna Bangunan Gedung yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 30 (tiga puluh) hari kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa penghentian tetap pemanfaatan dan pencabutan sertifikat Laik Fungsi.
- (4) Pemilik atau Pengguna Bangunan Gedung yang terlambat melakukan perpanjangan sertifikat Laik Fungsi sampai dengan batas waktu berlakunya sertifikat Laik Fungsi, dikenakan sanksi denda administratif yang besarnya 1 Yo (satu per seratus) dari nilai total Bangunan Gedung yang bersangkutan.
BAB IX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 184

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 18 ayat (7), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), Pasal 60 ayat (1), Pasal 71 ayat (4), Pasal 86 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dimasukan ke dalam Kas daerah.
BAB IX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 185

Setiap pemilik, pengguna bangunan dan/atau penyedia jasa bangunan gedung yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini yang diklasifikasikan sebagai pelanggaran dalam undang-undang dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.