UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 19 Tahun 1956
Tentang PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Berlaku: 24 September 1956
N/A
Preamble

Menimbang : 1. bahwa Undang-undang No. 22 tahun 1948, demikian juga Undangundang Negara Indonesia Timur Staatsblad No. 44 tahun 1950 samasama menghendaki adanya suatu peraturan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. bahwa untuk mengatasi berbagai kesulitan dalam wilayah hukum Undang-undang No. 22 tahun 1948 dan Undang-Undang Negara Indonesia Timur Staatsblad No. 44 tahun 1950 demikian pula untuk memungkinkan penggantian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan, yang diangkat menurut Undang-undang No. 14 tahun 1956 dan akan meletakkan jabatannya selambat-lambatnya pada tanggal 17 Juli 1957, perlu diadakan peraturan;
3. bahwa hingga sekarang belum ada Undang-undang Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berlaku untuk seluruh wilayah hukum Republik Indonesia;
4. bahwa berhubung dengan hal-hal yang tersebut, perlu segera diadakan Undang-undang pemilihan seperti dimaksud dalam angka 3 di atas.
Mengingat : pasal-pasal 89, 131 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara.
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
Memutuskan :
- I. Mencabut Undang-undang No. 7 tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1950. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1950 dan segala peraturan pemerintah daerah lainnya.
- II. Menetapkan : Undang-undang Tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
BAB II
Pasal 2

.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipilih oleh warga-negara Indonesia yang dalam tahun pemilihan telah mencapai usia delapan belas tahun atau yang sudah kawin sebelum usia itu dan bertempat tinggal pokok dalam daerah itu sekurang-kurangnya enam bulan yang terakhir.
BAB II
Pasal 3

.
- (1) Seorang tidak diperkenankan menjalankan hak-pilih, apabila ia:
- a. tidak terdaftar dalam daftar-pemilih;
- b. dengan putusan pengadilan, yang tidak dapat diubah lagi, sedang dalam keadaan dipecat dari hak-pilih;
- c. dengan putusan pengadilan, yang tidak dapat diubah lagi, sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan, termasuk di dalamnya kurungan pengganti;
- d. nyata-nyata sedang dalam keadaan terganggu ingatannya.
- (2) Ketentuan dalam ayat 1 huruf a pasal ini tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 38 ayat 3.
BAB II
Pasal 4

.
- (1) Menteri Kehakiman memberitahukan kepada Menteri Dalam Negeri tiap-tiap putusan pengadilan yang mengakibatkan seseorang tidak diperkenankan menjalankan hak-pilih, dengan keterangan yang cukup tentang diri orang yang bersangkutan dan tentang lamanya tidak diperkenankan menjalankan hak-pilih itu.
- (2) Menteri Dalam Negeri mengusahakan supaya hal tersebut di atas dicatat dalam daftar-pemilih yang bersangkutan.
BAB II
Pasal 5

.
Untuk memungkinkan pelaksanaan hak-pilih bagi anggota-anggota Angkatan Perang dan Polisi, yang pada hari pemungutan suara dilakukan sedang menjalankan tugas operasi atau tugas biasa diluar tempat kedudukannya dan apabila perlu dengan mengadakan dalam waktu sependek-pendeknya pemungutan suara susulan untuk mereka itu, diadakan peraturan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan ## Pasal 10.
Setelah waktu yang tersebut dalam pasal 9 ayat 1 berakhir, maka Panitia Pendaftaran Pemilih menyusun daftar-pemilih dan mengirimkan daftar itu bersama-sama dengan bahan-bahan pendaftaran dan pengaduan kepada Panitia Pemungutan Suara untuk disahkan.
BAB II
Pasal 11

.
- (1) Setiap pemilih memberitahukan kepada Panitia Pendaftaran Pemilih yang bersangkutan tentang hal-hal yang menyebabkan perlu diubah suatu daftar-pemilih mengenai dirinya.
- (2) Panitia Pendaftaran Pemilih memberitahukan kepada Panitia Pemungutan Suara tentang hal-hal -yang menyebabkan perlunya perubahan suatu daftar-pemilih.
BAB II
Pasal 12

.
Sesudah daftar-pemilih disahkan, sampai hari permulaan, pencalonan, disusun daftar-pemilih tambahan, yang ketentuan-ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB II
Pasal 13

.
Panitia Pemungutan Suara menyampaikan kepada Panitia Pendaftaran Pemilih turunan daftar-pemilih dan daftar-pemilih tambahan sebanyak yang diperlukan untuk dipergunakan dalam pemungutan suara.
Turunan itu disampaikan bersama-sama dengan bahan-bahan yang tersebut dalam pasal 10.
BAB II
Pasal 14

.
Bentuk daftar-pemilih, cara mengisinya, cara memeliharanya dan lainlain yang berhubungan dengan usaha penyusunan daftar-pemilih ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian III.
Tentang Daerah Pemilihan Dan Daerah Pemungutan Suara.
BAB II
Pasal 15

.
Untuk Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tiap-tiap daerah swatantra merupakan satu daerah-pemilihan.
BAB II
Pasal 16

.
- (1) Tiap-tiap kecamatan merupakan daerah-pemungutan suara dari daerah-pemilihan yang melingkungi kecamatan itu.
2. Daerah-pemungutan suara disebut dengan nama tempat kedudukan badan penyelenggara pemilihan daerah-pemungutan suara itu.
- (2) Jika suatu daerah swatantra tidak terbagi ataupun tidak cukup terbagi dalam kecamatan, maka Menteri Dalam Negeri membagi daerah itu dalam kesatuan-kesatuan daerah, yang dalam menyelenggarakan undang-undang ini dianggap sebagai kecamatan, dengan menunjuk seorang untuk masing-masing kesatuan daerah itu, yang melakukan kewajiban camat, serta menetapkan tempat kedudukan penjabat tersebut.
Bagian IV.
- § Tentang Badan-badan Penyelenggara Pemilihan.
1. Tentang jenis dan tugas Badan-badan
- Penyelenggara Pemilihan.
BAB II
Pasal 17

.
Untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diadakan sebuah badan penyelenggara pemilihan daerah:
- a. dalam tiap-tiap daerah swatantra diibukota daerah tersebut atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri, dengan nama Panitia Pemilihan Daerah disertai tingkat dan nama dari daerah yang bersangkutan;
- b. dalam tiap-tiap daerah-permungutan suara di tempat kedudukan camat, dengan nama Panitia Pemungutan Suara;
- c. dalam tiap-tiap desa di tempat kedudukan Kepala Desa, dengan nama Panitia Pendaftaran Pemilih.
BAB II
Pasal 18

.
- (1) Panitia Pemilihan Daerah Propinsi menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi.
2. Panitia Pemilihan Daerah Kabupaten membantu persiapan dan penyelenggaraan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dalam daerah-kabupatennya.
- (2) Panitia Pemilihan Daerah Kabupaten menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.
- (3) Panitia Pemilihan Daerah dari daerah swatantra tingkat terendah menyiapkan memimpin dan menyelenggarakan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat terendah.
- (4) Panitia Pemungutan Suara mensahkan daftar-pemilih, membantu persiapan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan menyelenggarakan pemungutan suara.
- (5) Panitia Pendaftaran Pemilih melakukan pendaftaran pemilih, menyusun daftar-pemilih dan membantu menyiapkan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. § 2. Tentang susunan Badan-badan Penyelenggara Pemilihan.
BAB II
Pasal 19

.
- (1) Panitia Pemilihan Daerah dibentuk untuk masa empat tahun dan terdiri dari sekurang-kurangnya lima orang anggota dan sebanyakbanyaknya sembilan orang anggota, yang susunan keanggotaannya terdiri dari berbagai aliran politik/organisasi.
- (2) Kepala Daerah karena jabatannya menjadi anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah.
3. Anggota-anggota yang lain, di antaranya seorang Wakil Ketua, diangkat dan diperhentikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Apabila karena sesuatu hal pengangkatan dimaksud dalam ayat 2 itu tidak dapat dilaksanakan, Menteri Dalam Negeri berhak mengambil tindakan-tindakan seperlunya.
BAB II
Pasal 20

.
- (1) Panitia Pemungutan Suara terdiri dari sekurang-kurangnya lima orang anggota, yang susunan keanggotaannya terdiri dari berbagai aliran politik/organisasi.
- (2) Camat karena jabatannya menjadi anggota merangkap Ketua Panitia Pemungutan Suara.
Anggota-anggota yang lain, di antaranya seorang Wakil Ketua, diangkat dan diperhentikan oleh Panitia Pemilihan Daerah dari daerah swatantra yang melingkungi daerah Panitia Pemungutan Suara itu.
- (3) Apabila pemungutan suara dalam suatu daerah-pemungutan suara dilakukan dibeberapa tempat serentak, Panitia Pemilihan Daerah dapat menambah jumlah anggota Panitia Pemungutan Suara, sehingga pemungutan suara dilakukan dengan sah.
BAB II
Pasal 21

.
- (1) Panitia Pendaftaran Pemilih terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang anggota, yang susunan keanggotaannya terdiri dari berbagai aliran politik/organisasi.
- (2) Kepala Desa karena jabatannya menjadi anggota merangkap Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih.
Anggota-anggota yang lain, diantaranya seorang Wakil Ketua, diangkat dan diperhentikan atas nama Panitia Pemilihan Daerah oleh Panitia Pemungutan Suara yang daerahnya melingkungi daerah Panitia Pendaftaran Pemilihan itu.
BAB II
Pasal 22

.
Wakil Ketua menggantikan Ketua, apabila Ketua berhalangan.
Jika Ketua dan Wakil Ketua berhalangan, maka yang mengganti Ketua ialah anggota yang tertua usianya.
BAB II
Pasal 23

.
- (1) Sebelum memangku jabatannya, anggota-anggota Panitia Pemilihan Daerah, Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pendaftaran Pemilihan dan anggota-anggota Panitia Pemeriksaan Daerah, yang dimaksud dalam pasal 89, mengangkat sumpah (menyatakan keterangan) sebagai berikut: "Saya bersumpah (saya menyatakan dan sanggup dengan sungguh-sungguh): Bahwa saya, untuk mendapat jabatan atau pekerjaan saja ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau kedok apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga;
Bahwa saya akan setia dan taat kepada Negara Republik Indonesia;
Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;
Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut dapat mengira, bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saja;
Bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan Negara umumnya dan daerah khususnya daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;
Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan Negara dan Daerah;
Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, cermat dan semangat untuk kepentingan Negara dan Daerah."
- (2) Penjabat, yang karena jabatannya menjadi anggota suatu Badan Penyelenggara Pemilihan Daerah, yang belum mengangkat sumpah (menyatakan keterangan) jabatan dalam Negara Republik Indonesia, diwajibkan mengangkat sumpah (menyatakan keterangan) seperti dimaksud dalam ayat 1.
- (3) Pengangkatan sumpah menurut cara agamanya (pernyataan keterangan) dilakukan dihadapan:
- a. Kepala Daerah bagi anggota-anggota Panitia Pemilihan Daerah dan Panitia Pemeriksaan Daerah;
- b. Ketua Panitia Pemilihan Daerah dimaksud dalam pasal 19 ayat 2, bagi anggota-anggota Panitia Pemungutan Suara;
- c. Ketua Panitia Pemungutan Suara dimaksud dalam pasal 20 ayat 2, bagi anggota-anggota Panitia Pendaftaran Pemilih.
- (4) Penjabat-penjabat dimaksud dalam ayat 2 mengangkat sumpah menurut cara agamanya (menyatakan keterangan) dihadapan penguasa yang mengangkatnya atau wakil yang ditunjuk oleh penguasa itu.
BAB II
Pasal 24

.
- (1) Seorang anggota Badan Penyelenggara Pemilihan Daerah berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
- b. tugasnya telah selesai;
- c. permintaan sendiri;
- d. diperhentikan, sebab menjalankan kewajibannya tidak sebagai mestinya;
- e. diperhentikan dengan putusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi, dijatuhi hukuman penjara atau kurungan, termasuk di dalamnya kurungan pengganti.
- (2) Pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat 1 huruf d dilakukan atas usul Badan Penyelenggara Pemilihan Daerah yang bersangkutan.
5. § 3. Tentang rapat dan Keputusan.
BAB II
Pasal 25

.
Sesuatu rapat Panitia Pemilihan Daerah, Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pendaftaran Pemilihan adalah sah, apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua jumlah anggota, dalam mana tidak terhitung anggota tambahan menurut pasal 20 ayat 3.
BAB II
Pasal 26

.
Panitia Pemilihan Daerah, Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pendaftaran Pemilih mengambil keputusan sah dengan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir, dalam mana tidak terhitung anggota tambahan menurut pasal 20 ayat 3.
Dalam hal suara-suara sama berat, keputusan diambil dengan jalan undian.
Bagian V.
Tentang Jumlah Penduduk Daerah.
BAB II
Pasal 27

.
- (1) Pada waktu melakukan pendaftaran pemilih, oleh Panitia Pendaftaran Pemilih dicatat juga jumlah penduduk dalam desanya dan Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih memberitahukan jumlah itu kepada Panitia Pemungutan Suara yang bersangkutan.
- (2) Pada waktu yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Daerah Ketua Panitia Pemungutan Suara memberitahukan jumlah penduduk dalam daerah-pemungutan suaranya kepada Panitia Pemilihan Daerah dari daerah swatantra yang melingkungi daerah-pemungutan suara itu.
- (3) Panitia Pemilihan Daerah Kabupaten menjumlah penduduk dalam daerahnya, dan Ketua Panitia tersebut memberitahukan jumlah itu kepada Panitia Pemilihan Daerah Propinsi.
- (4) Panitia Pemilihan Daerah Propinsi menjumlah penduduk dalam daerahnya dan memberitahukan jumlah itu kepada Menteri Dalam Negeri, dengan perincian jumlah penduduk itu dalam tiap-tiap daerah swatantra Kabupaten/tingkat terendah.
Bagian VI.
Tentang Pencalonan.
1. Tentang syarat-syarat.
BAB II
Pasal 28

.
- (1) Seorang calon dikemukakan sebagai orang-seorang dalam suatu daftar calon perseorangan, yang selanjutnya disebut daftar perseorangan atau bersama-sama calon-calon lain dalam suatu daftar calon kumpulan, yang selanjutnya disebut daftar-kumpulan.
- (2) Satu daftar-kumpulan tidak boleh memuat nama-nama calon yang jumlahnya melebihi jumlah anggota menurut jumlah yang ditentukan untuk daerah swatantra yang bersangkutan, ditambah sebanyak jumlah anggota yang sudah ditetapkan, tetapi tambahan itu tidak boleh melebihi jumlah 20 untuk pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, jumlah 15 untuk pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan jumlah 10 untuk pemilihan daerah swatantra tingkat erendah.
- (3) Seorang tidak boleh dicalonkan dalam lebih dari satu daftar untuk satu pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Yang boleh dikemukakan sebagai calon ialah orang yang memenuhi syarat-syarat untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
BAB II
Pasal 29

.
Untuk pembagian kursi yang diatur dalam Bagian IX S 1 daftarperseorangan ataupun daftar-kumpulan dapat digabungkan dengan daftar-kumpulan lain.
BAB II
Pasal 30

- (1) Seorang calon perseorangan atau calon pertama dari suatu daftarkumpulan dikemukakan sebagai calon oleh sekurang-kurangnya sejumlah pemilih, yang namanya terdaftar dalam daftar-pemilih dari daerah-pemilihan yang bersangkutan itu, seperti tersebut di bawah ini:
- a. empat ratus pemilih untuk pemilihan daerah swatantra Propinsi;
3. b.dua ratus pemilih untuk pemilihan daerah swatantra Kabupaten;
- c. seratus pemilih untuk pemilihan daerah swatantra tingkat terendah.
- (2) Tiap-tiap calon selanjutnya dari daftar-kumpulan itu dikemukakan oleh sekurang-kurangnya;
- a. lima puluh pemilih untuk pemilihan daerah swatantra Propinsi;
- b. tiga puluh pemilih untuk pemilihan daerah swatantra Kabupaten;
- c. duapuluh pemilih untuk pemilihan daerah swatantra tingkat terendah.
- (3) Pemilih yang telah turut mengemukakan suatu daftar, tidak boleh turut mengemukakan daftar lain lagi untuk satu pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
BAB II
Pasal 31

.
Tiap-tiap calon yang dikemukakan harus menyatakan kesediaannya untuk pencalonan itu dan persetujuannya tentang tempat yang diberikan kepadanya dalam urutan daftar.
§ 2. Tentang cara pencalonan.
BAB II
Pasal 32

.
Calon-calon dikemukakan dengan mengisi suatu pormulir surat pencalonan, yang harus ditanda-tangani oleh semua pemelih yang mengemukakannya.
Dengan tanda-tangan disamakan cap jempol kiri, atau jika tidak mungkin, cap jari lain dengan disebutkan jarinya kiri atau kanan.
Pormulir itu dapat diperoleh dengan percuma pada tiap-tiap kantor Panitia Pemungutan Suara.
BAB II
Pasal 33

.
- (1) Pada waktu yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Daerah, partai dan organisasi yang akan mengemukakan calon-calon atau orang yang akan dikemukakan sebagai calon perseorangan mengajukan nama dan tanda-gambar kepada Panitia Pemilihan Daerah swatantra untuk mana pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu diadakan.
- (2) Panitia Pemilihan Daerah yang tersebut dalam ayat 1 menetapkan nama dan tanda-gambar yang diajukan dengan persetujuan pihak yang bersangkutan, untuk dipakai dalam pencalonan.
- (3) Sebagai tanda-gambar tidak boleh dipakai lambang Negara Republik Indonesia, lambang daerah, lambang negara asing, bendera kebangsaan Merah Putih, gambar perseorangan. dan gambar-gambar yang bertentangan dengan tata susila Indonesia.
- (4) Tanda-gambar yang telah dikemukakan oleh partai, organisasi atau perseorangan dalam pemilihan umum berdasarkan Undang-undang Pemilihan Umum, tidak boleh dipakai oleh partai, organisasi atau perseorangan lain.
- (5) Tanda-gambar yang telah dipakai oleh partai, organisasi atau perseorangan dalam suatu pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-swatantra, tidak boleh dipakai oleh partai, organisasi atau perseorangan lain dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah swatantra lain.
- (6) Apabila dalam suatu pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dikemukakan dua atau lebih tanda-gambar yang sama atau yang mirip satu dengan lain, maka Panitia Pemilihan Daerah dimaksud dalam ayat 2 menentukan tanda-gambar mana yang dapat dipakai setelah mengadakan perundingan dengan mereka yang mengemukakan tanda-gambar itu, dengan memperhatikan oleh pihak mana tanda-gambar itu sudah lazim dipakai.
- (7) Nama dan tanda-gambar yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Daerah diumumkan menurut cara yang ditentukan dalam pasal 54.
Tanda-gambar yang ditolak, diberitahukan kepada yang berkepentingan dan diberi kesempatan kepadanya untuk mengajukan tanda-gambar yang lain dalam waktu yang tersebut dalam ayat 1.
BAB II
Pasal 34

.
- (1) Yang mengajukan nama dan tanda-gambar bagi partai dan organisasi ialah pengurus partai/organisasi yang tertinggi di daerah swatantra yang bersangkutan, untuk mana pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diadakan.
Orang yang akan dikemukakan sebagai calon perseorangan mengajukan nama dan tanda-gambar dengan disertai kutipan dari daftar-pemilih mengenai dirinya sendiri, yang ditanda-tangani oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara yang bersangkutan.
Apabila orang itu belum didaftar dalam daftar-pemilih, maka kutipan tersebut diganti dengan surat keterangan dari Ketua Panitia Pemungutan Suara yang ditanda-tanganinya tentang hal-hal yang semestinya dimuat dalam daftar-pemilih.
- (2) Nama yang diajukan oleh partai atau organisasi adalah nama dari partai atau organisasi itu atau singkatan daripada itu, dan nama yang diajukan oleh orang dimaksud dalam ayat 1 adalah namanya sendiri. Bentuk tanda-gambar yang diajukan oleh partai, organisasi atau perseorangan dimaksud dalam ayat 1 harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Dalam menetapkan nama dan tanda-gambar, Panitia Pemilihan Daerah dimaksud dalam pasal 33 ayat 2 memberikan kepada masing-masing tanda-gambar itu nomor yang terdiri dari angka biasa.
Nomor tersebut jadi nomor daftar yang akan dikemukakan dengan memakai tanda-gambar itu.
BAB II
Pasal 35

.
- (1) Sesuatu daftar-perseorangan atau daftar-kumpulan dikemukakan dengan disertai nama dan tanda-gambar yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Daerah yang bersangkutan sebagai dimaksud dalam pasal 33 ayat 2 yang akan dipakai sebagai nama dan tandagambar untuk daftar itu.
- (2) Sesuatu daftar yang dikemukakan dengan tidak disertai nama dan tanda-gambar sebagai dimaksud dalam ayat 1 oleh Panitia Pemilihan Daerah dimaksud dalam pasal 33 ayat 2 diberi tandagambar.
- (3) Nama dan tanda-gambar yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Daerah untuk calon perseorangan boleh dipergunakan untuk daftar-calon kumpulan yang tidak memakai nama sesuatu partai, asal saja calon yang sudah mendapat ketetapan itu menjadi calon pertama, dan daftar itu memakai nama calon tersebut dengan dibelakangnya dibubuhi perkataan "dan kawan-kawan" atau singkatan "dkk".
BAB II
Pasal 36

.
- (1) Nama calon dan nama pemilih yang mengemukakan calon pada surat pencalonan, ditulis dengan cara yang ditentukan untuk cara pengisian daftar-pemilih.
Nama-nama calon yang dikemukakan dalam suatu daftar-kumpulan, ditulis dalam urutan sebagaimana dikehendaki oleh pemilih-pemilih yang mengemukakan daftar-kumpulan itu.
- (2) Calon-calon yang dikemukakan dan pemilih-pemilih yang mengemukakan calon-calon harus membubuhi tanda-tangan dalam urutan penempatan namanya pada surat itu.
Dengan tanda-tangan disamakan cap jempol kiri atau, jika tidak mungkin, cap jari lain dengan disebutkan jarinya kiri atau kanan.
BAB II
Pasal 37

.
Keinginan penggabungan menurut pasal 29 harus dinyatakan dalam surat pencalonan dengan menyebut nama dan tanda-gambar dari daftar/daftardaftar dengan mana diadakan penggabungan, sedang dalam surat pencalonan yang mengemukakan daftar/daftar-daftar yang disebut terakhir ini harus dinyatakan juga keinginan itu.
BAB II
Pasal 38

.
Surat pencalonan harus dilampiri :
- a. surat pernyataan tiap-tiap calon yang menyatakan kesediaannya dan persetujuannya dimaksud dalam pasal 31;
- b. surat keterangan Ketua Panitia Pemungutan Suara dimana caloncalon itu bertempat tinggal pokok yang menyatakan, bahwa calon-calon itu terdaftar dalam daftar-pemilih untuk desa-desa dalam lingkungan daerahnya;
- c. surat keterangan Ketua Panitia Pemungutan Suara, dimana diadakan pencalonan yang menyatakan, bahwa pemilih-pemilih yang turut mengemukakan calon-calon dimaksud dalam huruf a di atas, terdaftar dalam daftar-pemilih untuk desa-desa dalam lingkungan daerahnya;
- d. turunan surat-ketetapan Panitia Pemilihan Daerah dimaksud dalam pasal 33 ayat 2, yang dapat diperoleh dengan percuma dari Panitia Pemilihan Daerah tersebut.
- (2) Untuk pencalonan pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, surat-surat keterangan dimaksud dalam ayat 1 huruf b dan c harus disahkan lebih dahulu oleh Ketua Panitia Pemilihan Daerah Kabupaten yang bersangkutan atau wakilnya, dengan membubuhi tanda-tangan dan cap Panitia Pemilihan Daerah Kabupaten di atasnya.
- (3) Jika seorang yang dicalonkan belum masuk dalam daftar-pemilih, maka ia didaftarkan, meskipun waktu tersebut dalam pasal 12 sudah lampau.
BAB II
Pasal 39

.
Surat pencalonan harus disampaikan sendiri oleh salah seorang yang turut mengemukakannya kepada Ketua Panitia Pemilihan Daerah atau wakilnya dari daerah swatantra untuk mana pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu diadakan.
BAB II
Pasal 40

.
Jika surat pencalonan tidak ditolak menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 42, maka Ketua Panitia Pemilihan Daerah atau wakilnya tersebut dalam pasal 39 memberikan sehelai surat tanda-penerimaan kepada orang yang menyampaikannya.
BAB II
Pasal 41

.
Susunan formulir surat pencalonan selanjutnya, susunan surat pernyataan dari calon, susunan surat-keterangan dari Ketua Panitia Pemungutan Suara dimaksud dalam pasal 38 ayat 1, susunan surat tanda-penerimaan dari Ketua Panitia Pemilihan Daerah dimaksud dalam pasal 40 diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedang mengenai cara dan waktu permintaan formulir surat pencalonan dan penyerahan surat pencalonan itu ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Daerah, dengan ## BAB III.
TENTANG KEANGGOTAAN.
Bagian XII.
Tentang Permulaan Keanggotaan, Dan Penggantian.
BAB II
Pasal 89

.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari daerah swatantra untuk mana diadakan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu mengangkat sebuah Panitia Pemeriksaan Daerah yang bertugas menentukan penerimaan seorang terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang bertempat-kedudukan di tempat kedudukan Panitia Pemilihan Daerah dari swatantra yang bersangkutan.
Panitia tersebut diangkat dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan terdiri dari sekurang-kurangnya 5 orang anggota, di antaranya seorang merangkap Ketua dan seorang merangkap Wakil-Ketua.
Sebagai Sekretaris Panitia Pemeriksaan Daerah ditetapkan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan.
BAB II
Pasal 90

.
Ketua Panitia Pemilihan Daerah dari daerah swatantra dimaksud dalam pasal 89 menyampaikan kepada Panitia Pemeriksaan Daerah salinan surat-surat pemberitahuan penetapan dimaksud dalam pasal 85 ayat 1 dan memberitahukan kepada Panitia tersebut penerimaan pernyataan dari terpilih, bahwa ia menerima penetapan sebagai terpilih, yang disertai dengan salinan pernyataan penerimaan itu.
BAB II
Pasal 91

.
Terpilih yang menerima penetapannya harus secepat-cepatnya menyampaikan kepada Panitia Pemeriksaan Daerah;
- a. surat pemberitahuan penetapan yang dimaksud dalam pasal 85 ayat 1 dalam aslinya;
- b. salinan dari surat pernyataan penerimaan penetapan dimaksud dalam pasal 85 ayat 2;
- c. surat-keterangan atau keterangan yang menyatakan bahwa terpilih benar seorang warganegara Indonesia;
- d. kutipan dari daftar-kelahiran, atau jika ini tidak ada, surat-kenal yang menyatakan umur terpilih;
- e. surat-keterangan dari Kepala Desa yang berwenang, yang menyatakan bahwa terpilih betul telah bertempat tinggal di daerah itu sedikitnya enam bulan yang terakhir;
- f. surat-keterangan yang ditanda-tangani oleh terpilih tentang semua jabatan yang dijalankan dan tentang kesediaannya untuk melepaskan jabatan yang tidak dapat dirangkap.
Surat-surat pemberitahuan tersebut dalam huruf a dan b bersamasama merupakan surat-kepercayaan.
BAB II
Pasal 92

.
- (1) Jika tujuh hari setelah menerima pemberitahuan penerimaan pernyataan dari Ketua Panitia Pemilihan Daerah dimaksud dalam pasal 90, Panitia Pemeriksaan Daerah belum menerima surat-surat tersebut dalam pasal 91 dari terpilih yang bersangkutan, maka keesokan harinya tempat terpilih itu dianggap menjadi lowong.
2. Ketentuan dalam pasal 86 ayat 2 berlaku terhadap terpilih yang dimaksud.
- (2) Jika Panitia Pemeriksaan Daerah memutuskan, bahwa seorang terpilih tidak dapat diterima sebagai anggota karena tidak memenuhi syarat-syarat untuk itu, maka tempatnya menjadi lowong lagi.
- (3) Ketua Panitia Pemeriksaan Daerah dengan segera memberitahukan kepada Panitia Pemilihan Daerah dimaksud dalam pasal 86 tentang adanya lowongan.
- (4) Dalam waktu tujuh hari sesudah Panitia Pemeriksaan Daerah menerima surat-surat tersebut dalam pasal 91, Panitia Pemeriksaan Daerah harus sudah selesai dengan pekerjaannya dan melaporkan hasil-hasilnya kepada Kepala Daerah yang bersangkutan.
BAB II
Pasal 93

.
Jika menurut laporan dimaksud dalam pasal 92 ayat 4 jumlah terpilih yang diterima sebagai anggota sudah mencapai tiga perempat dari jumlah anggota yang ditetapkan untuk daerah swatantra itu, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat dilantik.
BAB II
Pasal 94

.
Panitia Pemilihan Daerah dimaksud dalam pasal 86 setelah menerima pemberitahuan tentang adanya lowongan dimaksud dalam pasal 92 segera mengusahakan pengisian lowongan itu menurut aturan-aturan tentang penggantian terpilih seperti dimaksud dalam pasal 87 ayat 1 dan 2.
Bagian XIII.
Tentang Pemberhentian Dan Pengisian Lowongan
BAB II
Pasal 95

.
Seorang anggota berhenti antara-waktu sebagai anggota:
- a. atas permintaan sendiri;
- b. karena tidak memenuhi lagi syarat-syarat untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:
- c. karena menjabat suatu jabatan yang tidak boleh dirangkap dengan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
- d. karena meninggal dunia.
BAB II
Pasal 96

.
- (1) Apabila terjadi seorang anggota berhenti antara-waktu seperti dimaksud dalam pasal 95, maka Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah segera memberitahukan hal itu kepada Panitia Pemilihan Daerah dari daerahnya.
- (2) Panitia Pemilihan Daerah tersebut dalam ayat 1 segera menetapkan penggantian anggota yang dimaksud dalam ayat 1 itu menurut aturan-aturan tentang pengisian lowongan tertera dalam pasal 87.
BAB IV
Pasal 97

.
Barangsiapa dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai dirinya sendiri atau diri orang lain tentang sesuatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar-pemilih, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan.
BAB IV
Pasal 98

.
Barang siapa meniru atau memalsu sesuatu surat, yang menurut suatu aturan dalam undang-undang ini atau menurut suatu peraturan pelaksanaan undang-undang ini diperlukan untuk menjalankan sesuatu perbuatan dalam pemilihan, dengan maksud untuk dipergunakan sendiri atau oleh orang lain sebagai surat yang sah dan tidak terpalsu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
BAB IV
Pasal 99

.
Barangsiapa menyimpan sesuatu surat dimaksud dalam pasal 98 dengan mengetahui bahwa surat itu tidak sah atau terpalsu, dengan maksud untuk mempergunakannya atau supaya dipergunakan oleh orang lain sebagai surat yang sah dan tidak terpalsu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
BAB IV
Pasal 100

.
Barangsiapa dengan sengaja, dengan mengetahui bahwa sesuatu surat dimaksud dalam pasal 98 adalah tidak sah atau terpalsu, mempergunakannya atau menyuruh orang lain mempergunakannya sebagai surat yang sah dan tidak terpalsu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
BAB IV
Pasal 101

.
Barangsiapa menyimpan sesuatu surat dimaksud dalam pasal 98 dengan maksud untuk mempergunakannya atau supaya dipergunakan oleh orang lain berlawanan dengan hukum, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun.
BAB IV
Pasal 102

.
Barangsiapa dengan sengaja mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalan pemilihan yang diselenggarakan menurut undangundang ini, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
BAB IV
Pasal 103

.
Barangsiapa pada waktu diselenggarakan pemilihan menurut undangundang ini dengan sengaja dan dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan menghalang-halangi seseorang akan melakukan haknya memilih dengan bebas dan tidak terganggu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
BAB IV
Pasal 104

.
Barangsiapa pada waktu diselenggarakan pemilihan menurut undangundang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya itu dengan cara tertentu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga tahun.
Hukuman itu dikenakan juga kepada pemilih yang karena menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu.
BAB IV
Pasal 105

.
Barangsiapa pada waktu diselenggarakan pemilihan menurut undangundang ini melakukan sesuatu perbuatan tipu muslihat yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau orang lain daripada orang yang dimaksudkan oleh pemilih itu menjadi terpilih, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga tahun.
BAB IV
Pasal 106

.
Barangsiapa yang dengan sengaja turut serta dalam pemilihan menurut undang-undang ini dengan mengaku dirinya sebagai orang lain, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
BAB IV
Pasal 107

.
Barangsiapa memberikan suaranya lebih dari satu kali dalam suatu pemilihan yang diadakan menurut undang-undang ini, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
BAB IV
Pasal 108

.
Barangsiapa pada waktu diselenggarakan pemilihan menurut undangundang ini dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara yang telah dilakukan, atau melakukan sesuatu perbuatan tipu muslihat, yang menyebabkan hasil pemungutan suara itu menjadi lain daripada yang harus diperoleh dengan surat-surat suara yang dimasukkan dengan sah atau dengan surat-suara yang diberikan dengan sah, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
BAB IV
Pasal 109

.
Seorang majikan yang tidak memenuhi kewajiban tersebut dalam pasal 64, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya seribu rupiah.
BAB IV
Pasal 110

.
Seorang penyelenggara pemilihan yang melalaikan kewajibannya, dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya seribu rupiah.
BAB IV
Pasal 111

.
Dalam menjatuhi hukuman atas perbuatan-perbuatan tercantum dalam pasal 98 sampai dengan pasal 101, surat-surat yang dipergunakan dalam perbuatan-pidana atau yang merupakan alat daripada perbuatan-pidana itu, beserta benda-benda dan barang-barang yang menurut sifatnya diperuntukkan guna meniru atau memalsu surat-surat itu, dirampas dan dimusnahkan juga kalau surat-surat, benda-benda atau barang-barang itu bukan kepunyaan terhukum.
BAB IV
Pasal 112

.
Dalam menjatuhkan hukuman atas perbuatan-perbuatan tercantum dalam pasal 98 sampai dengan pasal 108 terhukum dapat dipecat dari hak-hak tersebut dalam pasal 35 angka 1 sampai dengan 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
BAB IV
Pasal 113

.
Perbuatan-pidana tercantum dalam pasal 97 sampai dengan pasal 108 adalah kejahatan.
Perbuatan-pidana tercantum dalam pasal 109 dan pasal 110 adalah pelanggaran.
BAB V - Bagian XV.
Pasal 114

.
Setelah hasil pemilihan ditetapkan, Ketua Panitia Pemilihan Daerah mengusahakan agar surat-surat-suara,. baik yang sudah terpakai maupun yang belum ataupun yang tidak terpakai lagi, tidak dapat dipergunakan lagi untuk suatu pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sedang surat-surat pencalonan beserta lampiran-lampirannya dan turunan Berita Acara Pembagian Kursi-kursi disimpannya.
Panitia Pemungutan Suara atas pemberitahuan Ketua Panitia Pemilihan Daerah yang bersangkutan memusnahkan salinan berita-berita acara pemungutan suara yang disimpan oleh Ketuanya.
BAB V - Bagian XV.
Pasal 115

.
Penyelenggara-penyelenggara pemilihan wajib bantu-membantu dalam melakukan tugasnya.
BAB V - Bagian XV.
Pasal 116

.
Panitia Pemilihan Daerah dari daerah swatantra untuk mana diadakan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengajukan pendapat-pendapat, anjuran serta usul-usul dalam segala hal mengenai pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan, baik yang diminta kepadanya maupun atas kehendak sendiri.
BAB V - Bagian XV.
Pasal 117

.
Bagi daerah swatantra yang pada waktu mengadakan pemilihan menurut ketentuan undang-undang ini, belum mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Panitia Pemeriksaan Daerah dimaksud dalam pasal 89, diangkat atas usul Panitia Pemilihan Daerah. Segera setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang baru dilantik, maka Panitia Pemeriksaan Daerah dimaksud dalam pasal ini dibubarkan.
BAB V - Bagian XV.
Pasal 118

.
Sebelum ada Undang-undang Pokok Pemerintah Daerah yang berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia, maka untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan undang-undang ini, jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di tiap-tiap daerah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas dasar sebagai berikut:
- a. bagi daerah Propinsi tiap-tiap 200.000 orang penduduk mempunyai seorang wakil dengan minimum 30 dan maksimum 75 orang.
- b. bagi daerah Kabupaten tiap-tiap 10.000 orang penduduk mempunyai seorang wakil dengan minimum 15 dan maksimum 35 orang.
- c. bagi daerah tingkat yang terendah tiap-tiap 2000 orang penduduk mempunyai seorang wakil dengan minimum 10 dan maksimum 20 orang.
BAB V - Bagian XV.
Pasal 119

.
Sebelum ada Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah yang berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia, maka anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dipilih dengan ketentuanketentuan undang-undang ini, dipilih untuk masa empat tahun.
BAB V - Bagian XV.
Pasal 120

.
- (1) Sebelum ada Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah yang berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia, maka yang dapat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dipilih dengan ketentuan-ketentuan undang-undang ini, ialah warganegara Indonesia yang:
- a. telah berumur dua puluh satu tahun;
- b. bertempat tinggal pokok di dalam wilayah yang bersangkutan sedikitnya enam bulan yang terakhir, atau bagi pemilihan untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, bertempat tinggal pokok sedikitnya enam bulan yang terakhir dalam Kota-Besar yang terletak dalam wilayah Kabupaten itu.
- c. cakap menulis dan membaca bahasa Indonesia dengan huruf Latin;
- d. tidak kehilangan hak menguasai atau mengurus harta-bendanya karena keputusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi;
- e. tidak dipecat dari hak memilih atau hak dipilih dengan keputusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi;
- f. tidak terganggu ingatannya.
- (2) Bagi daerah-daerah dalam wilayah hukum peraturan perundangan lain daripada wilayah hukum Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1948 dan Undang-undang Negara Indonesia Timur Staatsblad No. 44 tahun 1950, untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, harus memenuhi syarat-syarat seperti tersebut dalam ayat 1 di atas.
BAB V - Bagian XV.
Pasal 121

.
Sebelum ada Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah yang berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia, maka keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dipilih dengan ketentuan-ketentuan undang-undang ini; tidak dapat dirangkap dengan:
- a. Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Perdana Menteri dan Menteri;
- c. Ketua dan anggota Dewan Pengawas Keuangan;
- d. Anggota Dewan Pemerintah Daerah yang tingkatan lebih atas atau tingkatan lebih bawah;
- e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkatan lebih atas atau tingkatan lebih bawah, apabila ia dipilih menjadi Kepala Daerah;
- f. Kepala Dinas Daerah, Sekretaris Daerah dan pegawai yang bertanggungjawab tentang keuangan kepada Daerah yang bersangkutan;
BAB V - Bagian XV.
Pasal 122

.
- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah suatu daerah swatantra yang lama, bubar pada hari pelantikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerahnya yang baru.
- (2) Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Kota Makasar dan dari Daerah Sangir-Talaud berjalan terus sehingga selesai.
- (3) Dewan-dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terbentuk menurut ayat 2 dan Dewan-dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Daerah Kota Menado dan Daerah Minahasa dapat berjalan terus sampai akhir masa-duduk yang ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku bagi daerah-daerah tersebut.
Bagian XVI.
Ketentuan-ketentuan Penutup.
BAB V - Bagian XV.
Pasal 123

.
Menteri Dalam Negeri mengawasi dan menjaga agar pelaksanaan pemilihan anggota Dewan-dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut ketentuan undang-undang ini berjalan sebaik-baiknya.
BAB V - Bagian XV.
Pasal 124

.
Untuk menyelenggarakan pemilihan ini dengan sebaik-baiknya aturanaturan selanjutnya yang diperlukan, diatur dengan Peraturan Pemerintah, sepanjang pengaturan itu tidak diserahkan oleh ketentuan undang-undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
BAB V - Bagian XV.
Pasal 125

.
Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Pemilihan Daerah dan mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 8 September 1956 Wakil Presiden Republik Indonesia, ttd.
MOHAMMAD HATTA
Menteri Dalam Negeri, ttd. SUNARJO
Diundangkan pada tanggal 24 September 1956. Menteri Kehakiman, ttd. MULJATNO
LEMBARAN NEGARA NOMOR 44 TAHUN 1956
PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DASAR-DASAR PENYUSUNAN
1. Berhubung dengan adanya daerah-daerah swatantra yang belum mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerahnya karena sesuatu hal tidak berjalan lagi, maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerahnya ada berjalan, tetapi karena sesuatu pertimbangan dianggap perlu untuk diganti, maka ketiadaan peraturan pemilihan anggota Dewan-dewan Perwakilan Rakyat Daerah sangat dirasakan, apalagi Dewan-dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dibentuk menurut Undang-undang No.14 tahun 1956 akan bubar selambat-lambatnya pada tanggal 17 Juli 1957.
2. Undang-undang No.7 tahun 1950 serta Peraturan Pelaksanaannya tentang pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Daerah-daerah di dalam lingkungannya pada dewasa ini tidak dapat dijalankan, karena bertentangan dengan kehendak rakyat, sebab Undang-undang itu memakai sistim pemilihan bertingkat yang memakan biaya dan waktu terlalu banyak dan dianggap kurang demokratis.
Peraturan Pemerintah No.39 tahun 1950 tidak dapat dilakukan sejak diterima mosiHadikusumo tanggal 22 Januari tahun 1951 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Demikian pula praktis tidak dimaksudkan lagi untuk membentuk Dewan-dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas Groepsgemeenschapsordonnanties, S.G.O. (B) dan/atau peraturan lain-lainnya.
Oleh sebab itu diusahakan menyusun suatu Undang-undang pemilihan yang dapat mengganti semua peraturan-peraturan yang ada dan yang dapat mengganti semua peraturan-peraturan yang ada dan yang juga pada azasnya akan berlaku buat seluruh wilayah hukum Indonesia.
3. Pemilihan adalah alat untuk menyusun badan perwakilan, Bentuk-susunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu sendiri diatur oleh Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah. Alat tadi harus dapat mewujudkan badan-badan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah itu.
Suatu Undang-undang Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hanya dapat didasarkan atas peraturan-perundangan yang berada.
Undang-undang itu ialah antara lain: Undang-undang Republik Indonesia No.22 tahun 1948, Undang-undang Negara Indonesia Timur Staatsblad No.44 tahun 1950 dan lain-lain, peraturan-peraturan mana hanya berlaku secara terbatas dalam lingkungannya masing-masing.
Secara integral dasar-dasar dari peraturan-peraturan ini akan diatur lagi dengan satu Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah yang berlaku buat seluruh wilayah Indonesia.
4. Pun pada pokoknya Undang-undang ini dimaksudkan juga akan berlaku untuk pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah swatantra tingkat terendah.
5. Untuk mencapai maksud di atas, maka disusunlah Undang-undang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini, yang memakai Undang-undang No.7 tahun 1953 sebagai pedoman.
6. Sifat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah merupakan perwakilan untuk menjalankan pemerintahan, jadi berlainan sifat dengan Parlemen atau Konstituante, yang pada pokoknya merupakan badan perwakilan yang melakukan kewenangan perundang-undangan.
7. Susunan Parlemen oleh Undang-undang No. 7 tahun 1953 diharuskan diatur secara berimbang, sedangkan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ketentuan demikian tidak ada, baik dalam Undang-undang Negara Indonesia Timur Staatsblad No. 44 tahun 1950, maupun dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1948.
Hanya mengenai susunan Dewan Pemerintah Daerah keadaannya adalah sedikit berlainan. Undang-undang, Republik Indonesia No. 22 tahun 1948 menentukan secara imperatif, bahwa kalau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah dibentuk, susunan Dewan Pemerintah Daerah harus berdasarkan atas perwakilan berimbang.
Undang-undang Negara Indonesia Timur Staatsblad No. 44 tahun 1950 tidak mengharuskan adanya perimbangan dalam susunan Dewan Pemerintah Daerah.
8. Dalam suatu negara demokrasi sifat suatu badan perwakilan terutama ialah "oleh dan dari rakyat". Sifat "oleh dan dari Rakyat" itu mengharuskan adanya penyusunan Dewan Perwakilan dengan pemilihan (tidak dengan angkatan).
Bergantung kepada keadaanlah, pemilihan itu bersifat umum, langsung atau bertingkat. Sebagai prinsip dalam Undang-undang
No. 7 tahun 1953 ditetapkan, bahwa pemilihan itu bersifat umum dan langsung. Meskipun demikian Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia masih juga memakai sistim angkatan untuk minoriteiten sebagai jaminan khusus; pun pula Undang-undang No. 7 tahun 1953 dalam keadaan istimewa.
Sifat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah lebih condong kepada syarat "untuk Rakyat", sifat mana kalau dibanding dengan syarat "oleh dan dari rakyat", lebih melayakkan pengangkatan tadi. Akan tetapi oleh karena ketentuan tentang pengangkatan itu tidak ada dalam Undang-undang Pokok Pemerintah Daerah, maka Undang-undang tidak memuat ketentuan mengenai pengangkatan anggota itu.
9. Sebagai badan pemerintahan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu merupakan suatu susunan hierarchie yang tertentu, seperti misalnya, hubungan swatantra tingkat yang terendah dengan Kabupaten, Kabupaten dengan Propinsi.
Hubungan antara Pemerintah Daerah bawahan dengan Pemerintah Daerah atasan ini diatur atas dasar hak pengawasan. Maka dari itu dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bawahan seharusnya ada juga terdapat satu golongan, yang dapat membela hak pengawasan tadi, walaupun adanya golongan itu karena pemilihan.
Begitu pula dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atasan, yang menjalankan hak pengawasan itu, seharusnya ada juga golongan yang dapat mempertahankan hal-hal yang diawasi.
Selain dari pada itu untuk kelancaran jalannya pemerintahan daerah, maka dalam badan perwakilan rakyat yang mengatur pemerintahan daerah, seharusnya duduk wakil-wakil dari tiap bagian daerah itu (streek). Untuk mencapai kedua hal itu, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu haruslah pula merupakan suatu "Streekvertegenwoordiging".
10. Dengan demikian seharusnya dalam Undang-undang ini dimuat ketentuan-ketentuan yang memberi jaminan untuk memilih wakilnya dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atasan kepada tiap-tiap bagian dari suatu daerah swatantra,- seperti kepada daerah Kabupaten-kabupaten dalam hal pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan kepada daerah tingkat terendah atau daerahdaerah yang dapat disamakan dengan itu dalam hal pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.
Karena itu hendaknya Undang-undang memuat ketentuanketentuan dalam pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, bahwa segala daerah swatantra Kabupaten-kabupaten dalam tiap-tiap Propinsi itu masingmasing dijadikan daerah-daerah pemilihan Propinsi dan bahwa tiap-tiap daerah tingkat terendah masing-masing dijadikan daerah-daerah pemilihan bagi daerah swatantra Kabupaten.
Dengan mengadakan daerah-daerah pemilihan demikian, akan terjamin terpilihnya wakil-wakil dari daerah swatantra bawahan untuk duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atasan, sehingga dengan demikian wakil-wakil dari tiap-tiap daerah swatantra bawahan mendapat kesempatan sepenuhnya untuk membela kepentingan daerah dan penduduknya dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atasan itu.
Akan tetapi dalam Undang-undang ini, tiap-tiap daerah swatantra itu dijadikan hanya satu daerah pemilihan.
Bagi Kota-kota-Besar dan daerah-daerah swatantra tingkat terendah adanya satu daerah pemilihan yang demikian adalah telah sesuai dengan keadaan daerah itu masing-masing. karena daerah Kota-Besar dan daerah itu masing-masing, karena daerah Kota-Besar dan daerah tingkat terendah itu merupakan satu kesatuan yang tidak terbagi lagi atas daerah-daerah bawahan, berlainan dengan sifat daerah swatantra Propinsi - dan daerah swatantra Kabupaten - yang merupakan gabungan dari daerah-daerah swatantra bawahan. Sungguphpun demikian daerah-daerah Propinsi dan Kabupaten itu, dalam Undang-undang ini dijadikan satu daerah pemilihan, ialah atas pertimbangan, Bahasa sudah tiba kiranya waktunya, demi perkembangan hidup kepartaian dan demokrasi untuk menyerahkan hal yang pokok ini kepada kesadaran partai-partai politik, untuk memikul tanggung-jawab sepenuhnya atas pemerintahan daerah-daerah. Bukan saja untuk mengatur siasat dalam cara menjalankan pemerintahan daerah dalam Dewan-dewan Perwakilan daerah nanti, tetapi juga cara menyusun dan memilih anggota-anggota yang bakal duduk dalam Dewan-dewan daerah itu diserahkan sepenuhnya kepada kesadaran dan keinsyafan partai-partai politik dan organisasi-organisasi.
Sifat dan keadaan masing-masing daerah tentulah akan menjadi bahan pertimbangan partai politik dalam menyusun dan mengatur calon-calon ditiap-tiap pemilihan daerah swatantra supaya hasil pemilihan itu nanti tidak saja menunjukkan perimbangan menurut besar kecilnya partai-partai, tetapi juga memberi perimbangan anggota yang terpilih untuk bagian-bagian dari daerah pemilihan.
Oleh karena Undang-undang ini hanya mengenai satu daerah pemilihan dalam tiaptiap daerah swatantra, maka perbedaan-perbedaan yang didapati dalam Undangundang ini dengan Undang-undang No. 7/1953 ialah akibat dari adanya hanya satu daerah pemilihan itu.
11. Mengenai alat-alat perlengkapan diusahakan penyederhanaan dengan memakai alatalat yang ada.
Seterusnya Pemerintah akan mengadakan peraturan-peraturan pelaksanaan yang bersifat umum, dan dalam beberapa hal-hal yang mengenai keadaan setempat, akan diatur oleh Daerah sendiri, sedang pelaksanaannya dilakukan oleh badan-badan penyelenggara pemilihan di daerah masing-masing.
Susunan badan penyelenggara pemilihan disesuaikan dengan susunan otonomi Daerah, yang secara hierarchie bertingkat-tingkat tidak saja di lapangan administratif, tetapi juga di lapangan otonomi. Susunan yang demikian nyata dapat dilihat dalam susunan Panitia Penyelenggara Propinsi. Panitia yang tertinggi dalam hal pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi adalah Panitia Pemilihan Daerah Propinsi. Dalam menyelenggarakan pekerjaannya, misalnya dalam pencalonan, penghitungan surat-surat suara dan lain-lain, Panitia Pemilihan Daerah Propinsi itu dibantu oleh Panitia Pemilihan Daerah Kabupaten.
Akan tetapi dalam penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten, Kota-Besar, daerah swatantra tingkat terendah, hanyalah Panitia Pemilihan Daerah itu masing-masing yang menyelenggarakan segala sesuatu, karena masing-masing daerah tersebut dapat mengawasi perjalanan pemilihan dalam daerahnya, berlainan dengan daerah Propinsi yang terlalu luas untuk diawasi dan diselenggarakan sendiri oleh Panitia Pemilihan.
12. Masa duduk, jumlah anggota, larangan merangkap jabatan, syarat-syarat keanggotaan, adalah hal-hal yang seharusnya diatur dalam Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah.
Sungguhpun demikian, karena adanya perbedaan-perbedaan antara Undang-undang Pokok Pemerintah Daerah yang berlaku sekarang tentang materi yang tersebut, maka sebelum adanya suatu Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, dalam Undang-undang ini, dimasukkan ketentuanketentuan tersebut sebagai pasal-pasal peralihan, yang disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan tentang materi tersebut sebagaimana tercantum dalam Rancangan Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah yang sudah berada di tangan Parlemen.
13. Jangka waktu
Undang-undang ini mengatur taraf-taraf pemilihan dan rangkaian waktu yang merupakan periode-periode, agar terhindar kemungkinan timbulnya bahaya ketidaksahan tindakan-tindakan, jikalau terjadi sesuatu penyimpangan bagaimana sekalipun kecilnya, dari ketentuan yang sudah ditetapkan dengan teliti dan saksama.
Selain dari pada itu Panitia-panitia Pemilihan Daerah dimaksudkan hanya akan menetapkan perincian tanggal yang sesuai menurut tehnik pelaksanaan dalam batasbatas jangka waktu yang diatur oleh Undang-undang ini maupun peraturan-peraturan pelaksanaannya.
14. Adapun istilah-istilah:
1. daerah swatantra Propinsi.
2. daerah swatantra Kabupaten dan
3. daerah swatantra tingkat terendah.
dalam Undang-undang ini, kelak akan disesuaikan dengan Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah.
PENJELASAN
Pasal 3

dan pasal 24.
Sebenarnya dalam pasal 3 ayat 1 dan pasal 24 ayat 1 dicantumkan juga "hukuman tutupan". dimaksud oleh Undang-undang No. 20 tahun 1946 dari Pemerintah Republik Indonesia dulu (Yogyakarta). oleh karena Undang-undang itu konstitusionil masih berlaku (sebab belum dicabut), Tetapi karena Undang-undang itu tidak berlaku untuk seluruh Indonesia dan peraturan pelaksanaannya pun belum ada, maka dilihat dari sudut praktisnya, sebaiknya kata-kata itu tidak dimuat dalam pasal-pasal tersebut.
PENJELASAN
Pasal 85

menentukan bahwa alat yang penting untuk melaksanakan pemilihan ialah daftar pemilih. Daftar itu tidak perlu disusun baru lagi khusus untuk pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Cukuplah kalau daftar-daftar pemilih yang dibuat atas dasar Undang-undang Pemilihan Umum, sesudah ditambah dan diubah seperlunya sampai dengan tahun pencalonan dipergunakan bagi pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
PENJELASAN
Pasal 15

mengandung sistim yang lain, dan berbeda dengan sistim dalam Undang-undang Pemilihan Umum, yaitu bahwa tiap-tiap daerah swatantra, baik tingkat Propinsi, Kabupaten maupun tingkat terendah yang akan menyelenggarakan pemilihan, merupakan satu daerah pemilihan saja. Pokok pikiran yang demikian sudah jelas dikemukakan dalam penjelasan mengenai dasar-dasar penyusunan pada angka 1O.
Walaupun prosedur Undang-undang No. 7/1953 diikuti sebanyak mungkin, tetapi karena sistim yang terkandung dalam pasal 15 berlainan dengan sistim yang ada dalam Undang-undang No. 7/ 1953 mengenai daerah pemilihan, maka sudah barang tentu pasal 15 ini akan menentukan mengakibatkan hal-hal yang berbeda.antara lain mengenai tugas panitia penyelenggara, cara melaksanakan pencalonan dan pemasukan tanda-gambar, penetapan hasil pemungutan suara dan sebagainya, yang dapat diikuti pada penjelasan pasal-pasal yang tersebut di bawah ini.
PENJELASAN
Pasal 16

Ada kemungkinan luas suatu daerah swatantra tingkat terendah hanya tejadi dari sebagian dari suatu Kecamatan atau sama dengan luas daerah Kecamatan. Dalam hal yang demikian akan sulit bagi Panitia Pemilihan Daerah yang bersangkutan untuk membagi daerahnya dalam daerah-daerah pemungutan suara yang menurut pasal 16 ayat I harus merupakan Kecamatan.
Demikian juga mungkin pula suatu daerah Kabupaten yang walaupun sudah terbagi dalam beberapa Kecamatan, tetapi untuk kelancaran pelaksanaan Undang-undang ini merasa perlu menambah jumlah Kecamatan itu.
Karena itu ketentuan pasal 16 ayat 2 memberi kemungkinan kepada Menteri Dalam Negeri untuk membagi daerah itu dalam kesatuan-kesatuan daerah yang untuk menyelenggarakan Undang-undang ini dianggap sebagai Kecamatan.
PENJELASAN
Pasal 17

dan 18
Sebagai akibat dari pasal 15, maka tiap-tiap daerah swatantra itu harus menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan sendiri pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerahnya masing-masing.
Oleh sebab itu buat tiap-tiap daerah swatantra, dibentuk Panitia Pemilihan Daerah dengan nama daerah swatantra itu. Tetapi dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Karena luasnya daerah dan masih sukarnya perhubungan terutama di daerah-daerah luar Jawa, maka kiranya akan terlalu berat kalau segala pekerjaan itu diserahkan kepada Panitia Pemilihan Daerah Propinsi sendiri.
Oleh karena itu untuk mengatasi kesulitan di atas, pasal 18 ayat 1 menentukan secara imperatif, bahwa Panitia Daerah Kabupaten diwajibkan membantu persiapan dan penyelenggaraan pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dalam Kabupatennya, yaitu sebagai panitia bawahan yang menjadi petugas pembantu panitia atasan dalam hal penyelenggaraan pemilihan panitia atasan.
PENJELASAN
Pasal 19

Dalam susunan badan-badan penyelenggara dimasukkan prinsip baru dengan mendudukkan Kepala Daerah karena jabatannya, sebagai Ketua Panitia Pemilihan Daerah. Hal ini dianggap lebih sesuai dengan sifat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disamping tugasnya mengatur (perundang-undangan), terutama harus mengurus rumah-tangga daerahnya dan pemerintahan. Di samping itu pemilihan daerah yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Daerah, adalah termasuk kepentingan daerah itu sendiri.
Pengangkatan Wakil-Ketua dan anggota-anggota lainnya oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lebih sesuai dengan sifat daerah itu.
Buat daerah swatantra dimana belum ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau dimana Dewan Perwakilan Rakyat Daerahnya dalam keadaan "beku", pengangkatan itu dilakukan oleh Kepala Daerah, sesuai dengan Undang-undang No. 10 tahun 1956.
Sungguhpun demikian perlu juga diperhatikan kemungkinan timbulnya sesuatu kesulitan. Dan untuk menghindarkannya, ayat 3 memberi ketentuan untuk itu.
PENJELASAN
Pasal 20

Pada dasarnya anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tetapi untuk praktek pelaksanaannya cukup dilakukan oleh Panitia Pemilihan Daerah yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat itu.
PENJELASAN
Pasal 21

, sama dengan di atas.
PENJELASAN
Pasal 23

huruf a.
Karena pengangkatan dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, seharusnya pengambilan sumpah dilakukan pula oleh atau di muka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Atas pertimbangan-pertimbangan praktis cukuplah kalau Kepala Daerah yang menjalankan tugas itu.
PENJELASAN
Pasal 24

Undang-undang Pemilihan Umum mengatur lamanya masa keanggotaan pada Badan Penyelenggara Pemilihan, tetapi tidak memberi kekuasaan kepada Pemerintah untuk memperhentikan anggotanya antara-waktu, sehingga seseorang anggota dalam jangka waktu itu tidak dapat diperhentikan.
Dalam pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, daerahdaerah swatantra yang bermacam-macam corak dan banyaknya itu, secara tehnis tidak saja sulit mengadakan satu pembatasan masa duduk dengan jangka waktu yang tertentu pun dianggap sudah pada tempatnya kalau penguasa yang mengangkat, diberi pula kekuasaan untuk memperhentikan seseorang anggota karena kelalaian atau hal-hal lain.
PENJELASAN
Pasal 28

dan 2.
Mengikuti sistim dari Undang-undang Pemilihan Umum, hanya saja harus disesuaikan dengan sifat daerah.
Jika dalam ayat 2 pasal ini ditentukan jumlah 20 bagi Propinsi, 15 bagi Kabupaten dan 10 bagi tingkat terendah, maka tambahan itu sudah merupakan perbandingan yang selayaknya.
PENJELASAN
Pasal 30

Mengandung pokok pikiran yang sama dengan pasal 28.
PENJELASAN
Pasal 33

Pasal pokoknya mengikuti prosedur yang dipakai dalam Undang-undang Pemilihan Umum. Hanya saja karena Undang-undang ini mengenal satu daerah pemilihan saja, maka tanda-gambar harus diajukan langsung kepada Panitia Pemilihan Daerah, untuk mana pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diadakan. Jelasnya tandagambar itu harus diajukan kepada:
- a. Panitia Pemilihan Daerah Propinsi dalam hal pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi;
- b. Panitia pemilihan Daerah Kabupaten, dalam hal pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
- c. Panitia Pemilihan Daerah tingkat Yang terendah, dalam hal pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat yang terendah.
Dalam hal ini untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi kesukaran-kesukaran karena luasnya Daerah dan sulitnya perhubungan dapat diperkecil, sebab yang akan mengajukan tanda-gambar itu ialah pengurus yang tertinggi dari sesuatu partai di daerah swatantra itu. Pengurus demikian pada galibnya bertempat kedudukan di ibukota daerah swatantra yang bersangkutan, sehingga dekat dengan Panitia Pemilihan Daerah, dimana tanda-gambar itu harus disampaikan.
PENJELASAN
Pasal 34

Pasal ini menentukan siapa yang harus mengajukan tanda-gambar, sesuai dengan pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 9/1954.
Perbedaannya hanya bahwa dalam pasal ini Panitia Pemilihan Daerah memberi nomor yang terdiri dari angka biasa saja, tanpa huruf latin, sebab huruf latin dalam Peraturan Pemerintah No. 9/1954 dimaksudkan untuk menunjukkan daerah pemilihan, sedang Undang-undang ini hanya mengenai satu daerah pemilihan.
PENJELASAN
Pasal 38

pada pokoknya sesuai dengan Undang-undang Pemilihan Umum.
pasal ini dimaksudkan untuk mencegah kesukaran-kesukaran karena luasnya daerah dan sukarnya perhubungan. Lagi pula Panitia Pemilihan Daerah Kabupaten dianggap lebih mengetahui hal-ikhwal seseorang calon ataupun pemilih.
PENJELASAN
Pasal 39

mengandung pokok pikiran yang sama dengan pasal 33.
PENJELASAN
Pasal 47

sampai dengan pasal 55
Karena dipakai sistim satu daerah pemilihan, maka untuk pemilihan suatu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah penyusunan diftar-calon sementara dan daftar-calon tetap dilakukan oleh Panitia Penyelenggara yang sama. Misalnya untuk pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, penyusunan daftar-calon sementara dan daftar-calon tetap kedua-duanya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Daerah Propinsi itu sendiri. Oleh karena itu pasal-pasal yang mengandung ketentuan tentang daftar-calon sementara dan daftar-calon tetap berbeda dengan ketentuan-ketentuan yang mengenai hal tersebut dalam Undang-undang Pemilihan Umum.
Perbedaan-perbedaan itu antara lain:
- a. Daftar-calon sementara yang disusun oleh Panitia Pemilihan Daerah diumumkan oleh Panitia tersebut dalam daerahnya (pasal 48);
- b. Setiap orang boleh mengajukan keberatan;
- c. Panitia Pemilihan Daerah memeriksa daftar-calon sementara tersebut dalam rapat terbuka.
Dalam rapat terbuka itu kecuali diperiksa daftar-calon sementara, juga diambil keputusan mengenai keberatan yang diajukan; daftar yang tidak memakai tanda-gambar diberi tanda-gambar (pasal 5 1 ).
Kemudian Panitia Pemilihan Daerah dengan undian memberi nomor pada tiap-tiap daftar dengan memperhatikan penggabungan, setelah mana daftar-calon sementara itu menjadi daftar-calon tetap (pasal 52). Daftar-calon tetap diumumkan.
PENJELASAN
Pasal 56

sampai dengan pasal 72, tentang pemungutan dan penghitungan suara mengikuti prosedur yang sesuai dengan Undang-undang Pemilihan Umum. Kecuali dalam pasal 69
dimasukkan...
- 14 - dimasukkan cara baru tentang penghitungan suara dan Berita Acara Pemungutan Suara, di mana Panitia Pemungutan Suara harus memeriksa berita acara pemungutan suara, yang diterimanya dari Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara.Setelah itu Panitia Pemungutan Suara mengirimkan Berita Acara Pemungutan Suara yang sudah diperiksanya itu kepada Panitia Pemilihan Daerah, untuk mana pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu diadakan.
Pada pokoknya juga dalam hal pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah swatantra Propinsi pengiriman itu dari Panitia Pemungutan Suara dilakukan langsung ke Panitia Pemilihan Daerah Propinsi.
Tetapi atas pertimbangan kesulitan-kesulitan karena luasnya daerah dan sukarnya perhubungan, maka ayat 6 dari pasal ini membolehkan pengiriman itu melalui Panitia Pemilihan Daerah Kabupaten, dan dalam hal yang demikian Panitia Pemilihan Daerah Kabupaten juga melakukan pemeriksaan seperti yang dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara.
PENJELASAN
Pasal 71

Berhubung dengan keadaan pemilih yang tidak mungkin berada pada tempat pemberian suara yang ditentukan baginya, karena sifat pekerjaannya atau karena hal-hal lain, seperti pelaut, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, dan sebagainya, maka pasal ini memberi kesempatan kepada mereka untuk melakukan hak-pilihnya ditempat pemberian suara lain, asal masih dalam daerah pemilihan itu, dengan membawa surat kutipan daftar-pemilih mengenai namanya,
PENJELASAN
Pasal 75

Mengenai cara pembagian kursi untuk masing-masing daftar sesuai dengan sistim satu daerah pemilihan, yaitu pembagian kursi hanya dilakukan satu kali saja oleh Panitia Pemilihan Daerah yang mengadakan pemilihan, dengan melalui 3 taraf pembagian yakni:
1. Tiap daftar yang mencapai pembagi-pemilihan.
2. Gabungan daftar yang jumlah sisa suaranya mencapai pembagi pemilihan.
3. Daftar gabungan daftar yang jumlah sisa suaranya terbanyak,
Keterangan:
Beberapa pasal yang tidak dicantumkan di atas dianggap sudah cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1072