UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 36 Tahun 1964
Tentang PUNGUTAN ISTIMEWA ATAS IMPOR UNTUK PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN JALAN RAYA LINTAS SUMATERA.
Berlaku: 36 TAHUN 1964
N/A
Preamble

Mengingat
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1964 TENTANG PUNGUTAN ISTIMEWA ATAS IMPOR UNTUK PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN JALAN RAYA LINTAS SUMATERA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka Nation dan Character-building dipandang perlu sekali mempercepat pembangunan Jalan Raya Lintas Sumatera;
- b. bahwa di samping yang tersebut pada sub a di atas, Jalan Raya Lintas Sumatera akan sangat melancarkan pula usaha-usaha di bidang produksi dan distribusi termasuk transmigrasi, sesuai dengan program umum pemerintah di bidang ekonomi;
- c. bahwa untuk mempercepat pembangunan Jalan Raya Lintas Sumatera itu, perlu segera ditetapkan pungutan istimewa atas impor sebagai salah satu usaha untuk mendapatkan uang sumbangan guna pembiayaannya;
3. : 1. Pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1 dan pasal 23 ayat 2 Undang- undang Dasar;
2. Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960:
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 5 tahun 1964 (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 29);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 tahun 1964 (LembaranNegara tahun 1964 No. 30);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 17 tahun 1964 (LembaranNegara tahun 1964 No. 48);
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
Memutuskan :
Menetapkan : Undang-undang tentang Pungutan Istimewa atas Impor untuk Pembiayaan Pembangunan Jalan Raya Lintas Sumatera.
N/A
Pasal 1

.
- (1) Atas pemberian surat-surat izin devisa yang pembiayaannya tidak dibebankan secara langsung pada anggaran Negara dipungut sumbangan wajib.
- (2) Jumlah sumbangan wajib tersebut dalam ayat (1) pasal ini untuk impor barang-barang ditetapkan 5% (lima perseratus) dari nilai lawan dalam rupiah daripada jumlah valuta asing seperti yang tercantum dalam surat izin devisa, menurut Nilai Transaksi Rupiah.
- (3) Pungutan tersebut dalam ayat (1) pasal ini dilakukan pula dalam hal pemberian surat-surat izin devisa untuk jasa-jasa dan lainnya oleh Badan yang diserahi tugas untuk memberi izin devisa yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan dalam ayat (2) berlaku juga terhadap impor barang dengan devisa lainnya yang tidak dibebaskan dari bea masuk menurut Undang-undang lain.
5. Pungutan ini dilakukan oleh Direktorat Bea dan Cukai dan dihitung dari Nilai Transaksi Rupiah dari devisa yang dipergunakan untuk impor itu.
- (5) Dengan Peraturan Pemerintah akan ditetapkan barang- barang yang dapat dibebaskan dari pungutan menurut ketentuan pada ayat (2) dan (4).
N/A
Pasal 2

.
Menteri Urusan Bank Sentral bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan ditunjuk untuk mengatur cara-cara pelaksanaannya dengan ketentuan bahwa pungutan itu harus dikreditkan pada rekening Thesauri Negara pada Bank Indonesia di Jakarta.
N/A
Pasal 3

.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 1964. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 1964. SEKRETARIS NEGARA, ttd MOHD. ICHSAN.
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 NOMOR 141
PENJELASAN
Pasal 1

.
Impor barang-barang yang dikenakan pungutan ini adalah antara lain:
:
- a. Impor dalam rangka Rencana Impor Barang (RIB),
- b. Impor dengan Surat Pendorong Produksi (SPP),
- c. impor dengan Alokasi Devisa (AD);
:
- d. impor dengan retensi,
- e. impor dengan Surat Keterangan LAAPLN berkenaan dengan pengakuan oleh LAAPLN dari valuta asing yang dimiliki penduduk devisa Indonesia (SKL),
- f. impor berdasarkan Surat Izin Impor Khusus (SIC),
- g. impor berdasarkan Surat Pernyataan Impor (SPI).
Yang tidak dikenankan pungutan ini adalah impor atas beban Rencana Impor Anggaran belanja (RAB).
Barang-barang yang dapat dibebaskan dari pungutan menurut ketentuan pada ayat (2) dan (4) adalah misalnya beras, pupuk dan barang-barang lain yang berada dalam pengawasan Pemerintah dan akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Pemerintah.
PENJELASAN
Pasal 2

dan 3.
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2723