Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 6 TAHUN 2014
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN
PENCEMARAN AIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUBU RAYA,
- a. bahwa air memiliki fungsi yang sangat penting untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga perlu dilestarikan fungsinya agar tetap bermanfaat bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya;
- b. bahwa kondisi mutu air di Kabupaten Kubu Raya semakin menurun akibat berbagai kegiatan manusia sehingga dikhawatirkan ke depan tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya;
- c. bahwa untuk melestarikan fungsi air perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara terpadu dengan memperhatikan keseimbangan ekologis untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
I
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengesahan Stockholm. Convention on Persisten Organic Pollutant (Konvensi Stockholm Tentang Bahan Pencemar Organik Yang Persisten) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5020);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7. 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang­ Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
15. Peraturan Pemerinta.h Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4859);
16. Peraturan Pemerinta.h Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan lndustri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
19. Peraturan Pemerinta.h Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
21. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerinta.han Yang Menjadi Kewenangan Pemerinta.han Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);
\
I
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA dan BUPATI KUBU RAYA
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR. Menetapkan
BABI KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
3. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Kubu Raya.
8. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah kecuali air laut dan air fosil.
9. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, dan waduk.
10. Baku Mutu Air, yang selanjutnya disingkat BMA adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain yang ada atau harus ada dan/ atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
11. 1 1 . Air limbah adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh kegiatan industri atau kegiatan lainnya.
12. Baku Mutu Air Limbah, yang selanjutnya disingkat BMAL adalah batas maksimum kadar, beban, dan debit air limbah yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan.
13. Mutu air limbah adalah keadaan air limbah yang dinyatakan dengan debit, kadar dan beban pencemaran.
14. Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metoda tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15. Mutu air sasaran adalah mutu air yang direncanakan untuk dapat diwujudkan dalam jangka waktu tertentu melalui penyelenggaraan program kerja dalam rangka pengendalian pencemaran air.
16. Pengelolaan Kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya.
17. 1 7. Pencemaran air adalah masuk a tau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu air yang ditetapkan.
I
\
18. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
19. Daya tampung beban pencemaran air adalah kemampuan air pada suatu sumber air untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar.
20. Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan.
21. Status trofik adalah kondisi kualitas air danau dan waduk diklasifikasikan berdasarkan status proses eutrofikasi yang disebabkan adanya peningkatan kadar unsur hara dalam air.
22. Kelas air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukkan tertentu.
23. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD, adalah pegawai negeri sipil yang berada pada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan.
24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut PPNS Lingkungan Hidup adalah Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup yang tugas dan fungsinya melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.
25. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/ atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri
26. Kegiatan lainnya adalah kegiatan di luar kegiatan industri yang dalam melaksanakan usaha dan/ atau kegiatannya menghasilkan air limbah.
27. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
28. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang bertanggung jawab atas pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan.
29. Setiap orang adalah orang perseorangan a tau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
30. Darat adalah daerah yang tidak terpengaruh oleh pasang surut air laut.
31. Debit maksimum adalah debit tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan dinyatakan dalam M 3 per satuan berat produk.
32. Debit maksimum untuk kawasan industri adalah debit tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan dinyatakan dalam liter per hektar lahan efektif yang dipakai.
33. Kadar Maksimum adalah kadar tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan.
34. Behan Pencemaran Maksimum adalah batasan tertinggi suatu unsur pencemar yang terkandung di dalam air atau air limbah yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan yang dinyatakan dalam satuan berat parameter per satuan berat produk.
35. Behan Pencemaran Maksimum untuk kawasan industri adalah batasan tertinggi suatu unsur pencemar yang terkandung di dalam air atau air limbah yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan yang dinyatakan dalam satuan berat parameter per luas lahan efektif yang dipakai.
{
�
I
BAB II - MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Maksud
Pasal 2

- ( 1) Pengelolaan kualitas air dimaksudkan untuk menjamin kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya agar tetap dalam kondisi alamiah.
- (2) Pengendalian pencemaran air dimaksudkan untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan kreteria mutu air berdasarkan kelas air melalui upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air.
Bagian Kedua Tujuan
BAB II - MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Maksud
Pasal 3

Pengelolaan kualitas air dan Pengendalian pencemaran air bertujuan untuk:
- a. melindungi sumber air dari pencemaran;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjaga kelestarian fungsi sumber air;
- d. memberikan kepastian hukum bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengendalian pencemaran air;
- e. memelihara ketersediaan air pada sumber air agar memenuhi kriteria mutu air menurut peruntukannya secara berkelanjutan; dan
- f. memberikan arahan bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
Bagian Ketiga Ruang Lingkup
BAB II - MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Maksud
Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan kualitas air dan Pengendalian pencemaran air meliputi:
- a. kebijakan;
- b. pengelolaan kualitas air;
- c. pengendalian pencemaran air;
- d. penyediaan informasi; dan
- e. hak, kewajiban dan larangan.
BAB III - KEBIJAKAN
Pasal 5

- ( 1 ) Dalam rangka melestarikan fungsi air pada sumber air di daerah, Bupati menetapkan kebijakan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air tingkat daerah.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
- a. hasil inventarisasi dan identifikasi sumber air dan sumber pencemar;
- b. daya tampung beban pencemaran sumber air; dan
- c. mutu air sasaran.
\
f
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - KEBIJAKAN
Pasal 6

Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, disusun sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - PENGELOLAAN KUALITAS AIR Bagian Kesatu Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Air
Pasal 7

- ( 1 ) Bupati melaksanakan inventarisasi sumber air yang berada di daerah.
- (2) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , Bupati melakukan identifikasi sumber air.
- (3) Bupati menyampaikan hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur dengan tembusan Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
BAB IV - PENGELOLAAN KUALITAS AIR Bagian Kesatu Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Air
Pasal 8

Bupati melakukan pemutakhiran data hasil inventarisasi, identifikasi, rekapitulasi dan analisis sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
BAB IV - PENGELOLAAN KUALITAS AIR Bagian Kesatu Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Air
Pasal 9

Inventarisasi, identifikasi, rekapitulasi dan analisis sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Kelas Air dan Baku Mutu Air
BAB IV - PENGELOLAAN KUALITAS AIR Bagian Kesatu Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Air
Pasal 10

- ( 1 ) Air pada sumber air yang berada di daerah menurut peruntukannya dibagi menjadi 4 {empat) kelas yang meliputi:
- a. kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
- b. kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/ sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan terse but;
- c. kelas tiga, air yang peruntukannya digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman dan/ atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut; dan
\
I
- d. kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengam pertanaman dan/ atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peruntukan dan kelas air pada sumber air, serta BMA bagi kelas air sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga Status Mutu Air
BAB IV - PENGELOLAAN KUALITAS AIR Bagian Kesatu Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Air
Pasal 1

1
- ( 1 ) Penentuan status mutu air dilakukan dengan cara membandingkan mutu air dengan BMA.
- (2) Status mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dinyatakan dengan tingkatan:
- a. kondisi cemar, apabila mutu air di atas BMA; dan
- b. kondisi baik, apabila mutu air di bawah BMA.
- (3) Penentuan status mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang diatur dalam peraturan perundang undangan.
- (4) Dalam hal status mutu air menunjukkan kondisi cemar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pemerintah daerah melakukan upaya penanggulangan pencemaran dan pemulihan kualitas air.
- (5) Dalam hal status mutu air menunjukkan kondisi baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pemerintah daerah melakukan upaya pencegahan pencemaran air, mempertahankan, dan/ atau meningkatkan kualitas air.
- (6) Upaya pencegahan, penanggulangan pencemaran air dan pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan dengan partisipasi aktif penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan dan masyarakat.
Bagian Keempat Mutu Air Sasaran
BAB IV - PENGELOLAAN KUALITAS AIR Bagian Kesatu Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Air
Pasal 12

- ( 1) Dalam rangka meningkatkan mutu air pada sumber air ditetapkan mutu air sasaran.
- (2) Mutu air sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan bagi sumber air yang dikategorikan sebagai:
- a. sumber air yang kualitas aimya tercemar atau tidak memenuhi BMA yang telah ditetapkan; atau
- b. sumber air yang sudah memiliki peruntukan tertentu.
- (3) Mutu air sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Dalam rangka meningkatkan mutu air sasaran agar sesuai dengan kelas air yang diinginkan, Bupati menetapkan program pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
Bagian Kelima
Pemantauan Kualitas Air
BAB IV - PENGELOLAAN KUALITAS AIR Bagian Kesatu Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Air
Pasal 13

- ( 1 ) Untuk mengetahui perubahan kualitas air pada sumber air dilakukan pemantauan kualitas air pada sumber air paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
i
�
- (2) SKPD melakukan pemantauan kualitas air pada sumber air.
- (3) SKPD melaporkan hasil pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 ( satu) tahun.
- (4) Ketentuan Lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BABV PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR Bagian Kesatu Um um
BAB IV - PENGELOLAAN KUALITAS AIR Bagian Kesatu Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Air
Pasal 14

- ( 1) Dalam rangka melestarikan fungsi air pada sumber air dilaksanakan pengendalian pencemaran air.
- (2) Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi:
- a. pencegahan pencemaran air;
- b. penanggulangan pencemaran air; dan
- c. pemulihan kualitas air.
Bagian Kedua Pencegahan Pencemaran Air Paragraf Kesatu Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar Air
BAB IV - PENGELOLAAN KUALITAS AIR Bagian Kesatu Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Air
Pasal 15

- arr. sumber ( 1 ) Bupati melaksanakan inventarisasi sumber pencemar air pada
- (2) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melakukan identifikasi sumber pencemar air.
- (3) Bupati menyampaikan hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
BAB IV - PENGELOLAAN KUALITAS AIR Bagian Kesatu Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Air
Pasal 16

Bupati melakukan pemutakhiran data hasil inventarisasi, identifikasi, rekapitulasi dan analisis sumber pencemar air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
BAB IV - PENGELOLAAN KUALITAS AIR Bagian Kesatu Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Air
Pasal 17

Inventarisasi, identifikasi, rekapitulasi, dan analisis sumber pencemar air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dalam peraturan perundang­ undangan.
I
I
Paragraf Kedua Penetapan Daya Tampung Behan Pencemaran Air
BAB IV - PENGELOLAAN KUALITAS AIR Bagian Kesatu Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Air
Pasal 18

- ( 1 ) Bupati menetapkan daya tampung beban pencemar air untuk sungai, danau, dan/atau waduk.
- (2) Penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhitungkan:
- a. kondisi hidrologi, hidrogeologi dan morfologi sumber air termasuk status mutu dan/ atau status trofik sumber air yang ditetapkan daya tampung beban pencemarannya;
- b. BMA untuk sumber air;
- c. BMA serta kriteria status trofik air untuk danau dan waduk; dan
- d. beban pencemaran pada masing-masing sumber pencemar air.
- (3) Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan besarnya kontribusi beban pencemar air dari masing-masing sumber pencemar air terhadap sumber air.
BAB IV - PENGELOLAAN KUALITAS AIR Bagian Kesatu Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Air
Pasal 19

- ( 1 ) Bupati menentukan prioritas sumber air yang akan ditetapkan daya tampung beban pencemaran airnya.
- (2) Penentuan prioritas sumber air yang akan ditetapkan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:
- a. status mutu air dan/ atau status trofik air;
- b. sumber pencemar dari hasil inventarisasi dan identifikasi pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; dan/atau
- c. pemanfaatan air baku untuk air minum.
BAB IV - PENGELOLAAN KUALITAS AIR Bagian Kesatu Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Air
Pasal 20

Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat {l) digunakan sebagai dasar untuk:
- a. penetapan izin usaha/kegiatan;
- b. penetapan izin pembuangan air limbah ke sumber air;
- c. penetapan BMAL oleh pemerintah daerah;
- d. penetapan kebijakan pengelolaan kualitas arr dan pengendalian pencemaran air;
- e. penyusunan rencana tata ruang wilayah; dan
- f. penentuan mutu air sasaran.
BAB IV - PENGELOLAAN KUALITAS AIR Bagian Kesatu Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Air
Pasal 21

- ( 1 ) Apabila hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air menunjukkan bahwa penerapan BMAL yang telah ditetapkan masih memenuhi daya tampung beban pencemaran air, Bupati dapat menggunakan BMAL dimaksud sebagai persyaratan mutu air limbah dalam izin yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air.
- (2) Apabila hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air menunjukkan bahwa penerapan BMAL yang telah ditetapkan menyebabkan daya tampung beban pencemaran air terlewati, Bupati wajib menetapkan mutu air limbah berdasarkan hasil penetapan
t
�
I
daya tampung beban pencemaran sebagai persyaratan mutu air limbah dalam izin yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air.
BAB IV - PENGELOLAAN KUALITAS AIR Bagian Kesatu Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Air
Pasal 22

Bupati wajib menolak permohonan izm lokasi yang diajukan penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan apabila berdasarkan hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran air menunjukkan bahwa rencana lokasi usaha dan/ atau kegiatan yang diajukan merupakan faktor penyebab terlewatinya daya tampung beban pencemaran air.
BAB IV - PENGELOLAAN KUALITAS AIR Bagian Kesatu Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Air
Pasal 23

- ( 1 ) Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menyesuaikan perubahan:
- a. kondisi hidrologi dan morfologi sumber air; dan
- b.jumlah beban danjenis sumber pencemar air.
BAB IV - PENGELOLAAN KUALITAS AIR Bagian Kesatu Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Air
Pasal 24

Bupati melaporkan hasil penetapan daya tampung beban pencemaran kepada Gubernur dengan tembusan Menteri.
Paragraf Ketiga Baku Mutu Air Limbah
BAB IV - PENGELOLAAN KUALITAS AIR Bagian Kesatu Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Air
Pasal 25

- ( 1 ) Untuk mencegah terjadinya pencemaran air pada sumber air, ditetapkan BMAL industri dan kegiatan lainnya.
- (2) Ketentuan Lebih lanjut mengenai BMAL industri dan kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
BAB IV - PENGELOLAAN KUALITAS AIR Bagian Kesatu Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Air
Pasal 26

- ( 1) BMAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) merupakan batas maksimal mutu air limbah yang dapat dibuang ke sumber air, serta dimanfaatkan untuk aplikasi pada media tanah.
- (2) BMAL setiap saat tidak boleh dilampaui.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan debit air limbah maksimum dan beban pencemaran maksimum BMAL diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - PENGELOLAAN KUALITAS AIR Bagian Kesatu Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Air
Pasal 27

- ( 1 ) Bagi industri dan kegiatan lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 berlaku BMAL tingkat nasional.
- (2) Bagi industri dan kegiatan lainnya yang belum ditentukan baku mutu air limbahnya maupun pada baku mutu air limbah tingkat nasional, berlaku baku mutu air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ undangan.
I
- limbah dan parameter yang harus diukur pada ayat (2), ditentukan oleh SKPD (3) Penentuan golongan air sebagaimana dimaksud berdasarkan:
- yang kegiatan dan/atau industri a. karakteristik air limbah bersangkutan;
- b. peruntukan/kelas air pada sumber air penerima beban pencemaran; dan
- c. daya tampung beban pencemaran air pada sumber air penerima.
- (4) BMAL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dalam Pasal 25 ayat (2) berlaku untuk air limbah yang dibuang secara kontinyu maupun tidak secara kontinyu.
- (5) Penetapan beban air limbah maksimum sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (3) didasarkan pada produksi bulanan senyatanya dari industri dan/ atau kegiatan lainnya yang bersangkutan.
- (6) Bagi industri dan/ atau kegiatan lainnya yang baku mutu air limbahnya ditetapkan berdasarkan beban pencemaran maksimum, penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan wajib menyampaikan laporan hasil pengukuran debit dan sertifikat hasil uji air limbah dari laboratorium terakreditasi atau rujukan.
- (7) Metode uji yang dicantumkan untuk setiap parameter merupakan metode analisis yang dianjurkan.
- (8) Metode uji selain sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat digunakan apabila diakui oleh Badan Standarisasi Nasional atau Internasional dan telah divalidasi dengan menyebutkan metode atau standar tersebut.
- (9) Baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dalam Pasal 25 ayat (2) ditinjau secara berkala paling sedikit sekali dalam lima tahun.
BAB IV - PENGELOLAAN KUALITAS AIR Bagian Kesatu Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Air
Pasal 28

Apabila dalam dokumen AMDAL atau UKL/UPL mempersyaratkan baku mutu air limbah lebih ketat dari baku mutu air limbah tingkat nasional maupun daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), untuk industri dan/ atau kegiatan lainnya terse but berlaku baku mutu air limbah yang dipersyaratkan dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL.
Paragraf Keempat Perizinan Lingkungan
BAB IV - PENGELOLAAN KUALITAS AIR Bagian Kesatu Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Air
Pasal 29

- ( 1 ) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan dilarang membuang air limbahnya ke sumber air dan/atau memanfaatkan air limbah untuk aplikasi pada tanah sebelum mendapatkan izin dari pejabat atau instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat atau instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
- a. menolak permohonan izin pembuangan air limbah yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan; dan
- b. mencantumkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam izin lingkungan ke dalam izin pembuangan air limbah.
- (3) Izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diterbitkan setelah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.
I
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizman pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga Penanggulangan Pencemaran Air
BAB IV - PENGELOLAAN KUALITAS AIR Bagian Kesatu Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Air
Pasal 30

- ( 1 ) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pencemaran air pada sumber air, wajib melakukan penanggulangan pencemaran arr.
- (2) Penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksana.kan dengan cara:
- a. menghentikan sementara sebagian atau seluruh sumber dampak yang mengakibatkan pencemaran air pada sumber air;
- b. menangani secara teknis sumber air yang tercemar;
- c. mengamankan dan menyelamatkan masyarakat, hewan dan tanaman;
- d. mengisolasi lokasi terjadinya pencemaran air pada sumber air, sehingga dampaknya tidak meluas atau menyebar; dan/ atau
- e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan tidak melaksanakan penanggulangan pencemaran air pada sumber air sebagaimana dima.ksud pada ayat (1), Bupati dapat:
- a. memaksa penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan untuk melakukan penanggulangan pencemaran air pada sumber air yang dilakukannya;atau
- b. menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan penanggulangan pencemaran air pada sumber air tersebut.
- (4) Biaya pelaksanaan penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (3) menjadi tanggung jawab penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang melakukan pencemaran air.
- (5) Kewajiban melakukan penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak menghapuskan tanggung jawab penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap:
- a. kewajiban untuk melakukan pemulihan pencemaran air pada sumber air;
- b. tun tu tan pidana; dan/ atau
- c. tuntutan ganti kerugian masyarakat dan/atau lingkungan hidup.
Bagian Keempat Pemulihan Kualitas Air
BAB IV - PENGELOLAAN KUALITAS AIR Bagian Kesatu Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Air
Pasal 31

- ( 1 ) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pencemaran air pada sumber air wajib melakukan pemulihan akibat pencemaran yang dilakukannya.
- (2) Pemulihan pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan dengan cara:
- a. membersihkan media air pada sumber air dan tanah yang tercemar;
- b. menutup sebagian atau seluruh sumber dampak yang mengakibatkan pencemaran;
- c. merelokasi usaha dan/ atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air pada sumber air; dan/atau
- d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan tidak melaksanakan pemulihan pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , Bupati dapat:
- a. memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan akibat pencemaran air pada sumber air yang dilakukannya; atau
- b. menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan pemulihan air pada sumber air tersebut.
- (4) Biaya pemulihan pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (3) menjadi tanggung jawab penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pencemaran air.
- (5) Kewajiban melakukan pemulihan pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tidak menghapuskan tanggung jawab penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap:
- a. tun tu tan pidana; dan/ atau
- b. tuntutan ganti kerugian masyarakat dan/atau lingkungan hidup.
BAB VI - PENYEDIAAN INFORMASI
Pasal 32

- informasi dalam bentuk publikasi kepada pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran arr. ( 1) Bupati menyediakan masyarakat mengenai
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi:
- a. informasi sumber pencemar berdasarkan hasil inventarisasi; dan
- b. informasi sumber air yang memuat antara lain:
1. debit maksimum dan minimum sumber air;
2. kelas air, status mutu air dan/ atau status trofik arr, dan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air;
3. mutu air sasaran serta kegiatan dan pencapaian program pengendalian pencemaran air pada sumber air;
4. izin pembuangan air limbah ke sumber air dan/atau pemanfaatan air limbah pada tanah; dan
5. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- (3) Bupati melakukan pemutakhiran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
BAB VII - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN Bagian Kesatu Hak
Pasal 33

Setiap orang mempunyai hak untuk:
- a. mendapatkan kualitas air yang baik dan sehat;
- b. mendapatkan informasi mengenai status mutu air, pelaksanaan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air; dan
- c. berperan dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
�
Bagian Kedua Kewajiban
BAB VII - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN Bagian Kesatu Hak
Pasal 34

Setiap orang mempunyai kewajiban untuk melestarikan fungsi air pada sum.her air dengan melakukan pengendalikan pencemaran air pada sumber air.
BAB VII - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN Bagian Kesatu Hak
Pasal 35

- ( 1 ) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib:
- a. melakukan pengelolaan air limbah sehingga mutu air limbah yang dibuang ke lingkungan setiap saat tidak melampaui baku mutu air limbah yang telah ditetapkan;
- b. membuat saluran pembuangan air limbah tertutup atau kedap air sehingga tidak terjadi perembesan air limbah ke lingkungan (kecuali dari proses run offuntuk kegiatan pertambangan umum);
- c. melakukan pengukuran debit air limbah dengan memasang alat ukur debit/laju alir air limbah atau melakukan perhitungan debit air limbah, serta melakukan pencatatan debit harian air limbah tersebut;
- d. tidak melakukan pengenceran air limbah, termasuk mencampurkan buangan air bekas pendingin ke dalam aliran pembuangan air limbah;
- e. menguji kadar parameter baku mutu air limbah di laboratorium yang terakreditasi atau laboratorium rujukan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan atau ditentukan secara khusus dalam setiap jenis industri;
- f. memisahkan saluran pembuangan air limbah dengan saluran limpahan air hujan;
- g. melakukan pencatatan produksi bulanan senyatanya;
- h. menyampaikan laporan tentang catatan debit harian dan kadar parameter bulanan BMAL dan produksi bulanan senyatanya sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf e dan huruf g paling sedikit 1 ( satu) bulan sekali kepada SKPD, Badan Lingkungan Hid up Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan instansi teknis lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha/ atau kegiatan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan peringatan tertulis oleh Bupati paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai formulir laporan tentang catatan debit harian dan kadar parameter sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf h diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga Larangan
BAB VII - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN Bagian Kesatu Hak
Pasal 36

Setiap orang dilarang:
- a. melakukan pencemaran air pada sumber air,
- b. melanggar baku mutu air limbah; dan/ atau
- c. melakukan pembuangan air limbah ke sumber air dan/atau pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada media tanah, tanpa memiliki izin pembuangan air limbah dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
I!
�
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan
Pasal 37

Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan perizman lingkungan yang terkait dengan pembuangan air limbah ke sumber arr dan/ atau pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan
Pasal 38

- ( 1 ) Bupati melakukan pembinaan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan untuk meningkatkan ketaatannya terhadap:
- a. izin pembuangan air limbah ke sumber air dan/ atau pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah; dan
- b. peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. melakukan penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
- b. mendorong upaya penerapan teknologi pengolahan air limbah;
- c. mendorong upaya minimalisasi limbah yang bertujuan untuk efisiensi penggunaan sumber daya;
- d. mendorong upaya pemanfaatan air limbah;
- e. mendorong upaya penerapan teknologi sesuai perkembangan ilmu dan teknologi;
- f. menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum bimbingan dan/ atau konsultasi teknis dalam bidang pengendalian pencemaran air; dan/atau
- g. penerapan kebijakan insentif dan/ atau disinsentif.
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan
Pasal 39

Bupati melakukan pembinaan terhadap usaha dan/ atau kegiatan skala kecil dan menengah antara lain melalui:
- a. membangun sarana dan prasarana pengelolaan air limbah terpadu;
- b. memberikan bantuan sarana dan prasarana dalam rangka penerapan minimalisasi air limbah, pemanfaatan limbah, dan efisiensi sumber daya;
- c. mengembangkan mekanisme percontohan; dan/ atau
- d. menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum bimbingan, dan/atau konsultasi teknis di bidang pengendalian pencemaran air.
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan
Pasal 40

Bupati melakukan pembinaan terhadap pengendalian pencemaran air dari limbah rumah tangga antara lain melalui:
- a. membangun sarana dan prasarana pengelolaan air limbah;
- b. mendorong masyarakat menggunakan septik tank yang sesuai dengan persyaratan sanitasi;
- c. mendorong swadaya masyarakat dalam pengelolaan air limbah rumah tangga;
- d. membentuk kelompok swadaya masyarakat dan/ a tau kader masyarakat dalam pengelolaan air limbah rumah tangga;
- e. mengembangkan mekanisme percontohan;
�
'
f
- f. melakukan penyebaran informasi dan/ atau kampanye pengelolaan arr limbah rumah tangga; dan/ atau
- g. menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum bimbingan dan/ atau konsultasi teknis dalam bidang pengendalian pencemaran air pada sumber air dari limbah rumah tangga.
Bagian Kedua Pengawasan
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan
Pasal 41

- ( 1) Bupati melaksanakan pengawasan terhadap penaatan penangungjawab usaha dan/ atau kegiatan atas ketentuan yang tercantum dalam:
- a. izin pembuangan air limbah ke sumber air dan/ atau pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada media tanah yang diterbitkan oleh Bupati; dan
- b. peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan oleh PPLHD.
Bagian Ketiga Kewenangan Pejabat Pengawas Lingkungan
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan
Pasal 42

PPLHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) berwenang:
- a. melakukan pemantauan;
- b. meminta keterangan;
- c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- d. memasuki tempat tertentu;
- e. memotret;
- f. membuat rekaman audio visual;
- g. mengambil sampel air limbah;
- h. memeriksa peralatan;
1. memeriksa instalasi;
- J. meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan/ atau kegiatan; dan
- k. menghentikan pelanggaran tertentu.
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan
Pasal 43

PPLHD dalam melaksanakan pengawasan wajib:
- a. menunjukkan surat tugas;
- b. mengenakan tanda pengenal;
- c. memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan; dan
- d. mengikuti prosedur keamanan dan keselamatan yang berlaku di tempat kegiatan usaha.
BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan
Pasal 44

Penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas PPLHD.
\
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan lingkungan hidup sebagaimana dimak:sud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 44 diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan nonna, standar, prosedur dan kriteria dalam peraturan perundang-undangan,
BAB IX - SANKS! ADMINISTRASI
Pasal 46

Bupati menerapkan sanksi administrasi kepada penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan ketidaktaatan terhadap:
- a. izin pembuangan air limbah ke air pada sumber air dan/atau pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah yang diterbitkan oleh Bupati; dan/ a tau
- b. peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
BAB IX - SANKS! ADMINISTRASI
Pasal 47

- ( 1) Sanksi administrasi terdiri atas:
- a. teguran tertulis;
- b. pak:saan pemerintah;
- c. pembekuan izin pembuangan air limbah; dan/ a tau
- d. pencabutan izin pembuangan air limbah.
- (2) Selain sanksi administrasi sebagaimana dimak:sud pada ayat (1), dapat pula diterapkan sanksi administrasi berupa:
- a. denda atas keterlambatan pelak:sanaan sanksi pak:saan pemerintah; a tau
- b. pembatalan izin pembuangan air limbah.
BAB IX - SANKS! ADMINISTRASI
Pasal 48

- ( 1) Teguran tertulis sebagaimana dimak:sud dalam Pasal 4 7 huruf a dikenak:an kepada penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang:
- a. tidak: melak:sanak:an peringatan tertulis paling sedikit 3 (tiga) kali sebagaimana dimak:sud dalam Pasal 35 ayat (2); dan/atau
- b. tidak melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dipersyaratkan dalam izin pembuangan air limbah.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimak:sud pada ayat ( 1) diterbitkan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati.
BAB IX - SANKS! ADMINISTRASI
Pasal 49

- ( 1 ) Pak:saan pemerintah sebagaimana dimak:sud dalam Pasal 47 huruf b dikenak:an kepada penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan apabila: a. tidak: melak:sanak:an teguran tertulis; dan/ atau
- b. melanggar baku mutu air limbah.
- (2) Paksaan pemerintah sebagaimana dimak:sud pada ayat ( 1) berupa:
- a. penghentian sementara kegiatan produksi;
- b. penutupan saluran pembuangan air limbah;
- c. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
I
- d. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan/ atau
- e. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati.
BAB IX - SANKS! ADMINISTRASI
Pasal 50

- ( 1) Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tan pa didahului teguran tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan menimbulkan:
- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
- b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran; dan/ atau
- c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran.
- (2) Pengenaan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diterbitkan dalam bentuk surat perintah dari Bupati.
BAB IX - SANKS! ADMINISTRASI
Pasal 51

- ( 1 ) Dalam hal paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 atau Pasal 50 tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan, Bupati dapat mengenakan:
- a. denda atas keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah;
- b. pembekuan izin pembuangan air limbah; dan/ atau
- c. pencabutan izin pembuangan air limbah.
- {2) Denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah, pembekuan izin pembuangan air limbah atau pencabutan izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diterbitkan dalam bentuk Keputusan Bupati.
BAB IX - SANKS! ADMINISTRASI
Pasal 52

- ( 1 ) Pembatalan izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang melanggar ketentuan:
- a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin pembuangan air limbah mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/ atau pemalsuan data, dokumen, dan/ atau informasi;
- b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam izin lingkungan; atau
- c. kewajiban yang ditetapkan dalam izin lingkungan tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan.
- (2) Pembatalan izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk Keputusan Bupati.
BAB IX - SANKS! ADMINISTRASI
Pasal 53

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 52 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan lingkungan dan pidana.
�
BAB IX - SANKS! ADMINISTRASI
Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 52 diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
BAB IX - SANKS! ADMINISTRASI
Pasal 55

- ( 1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS Lingkungan Hidup diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang­ Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik kepolisian Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
1. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XI - KETENTUAN PIDANA
Pasal 56

- ( 1 ) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat ( 1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Negara.
I
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.
Ditetapkan di Sungai Raya pada tanggal 2.8 A9tdus 2014 BUPATI KUBU RA YA,
I
RUSMAN ALI
-
H\..Jsr:·� SYt=.uq
'ff�
LEMBARAN DAER/ 1 0�3t.:PM
t;
KUEL fi.AYA
TAHUN
;/..Q.�.4':
1�0il10r.
\_
, ..•
Diunda!'lgkan
di
Sung:ii Rava
;;)\_
1 O 4' t&gt;TF'! t&lt;UBU RAYA.
padr
r-
·�;·I . . �.') ... ��
� .: , . .::,'.,·(-, ::; · ;::'.".�.,, KA8
M
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup jelas.
•
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5

Ayat ( 1 )
Kebijakan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air yang dimaksud adalah masterplan yang memuat rencana induk jangka panjang, menengah dan pendek pengendalian pencemaran air yang ditetapkan untuk dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) guna mencapai kondisi mutu air sasaran tertentu.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7

Ayat ( 1 )
Kegiatan inventarisasi dilakukan untuk mengetahui keberadaan sumber air.
Ayat {2)
Cukup jelas.
lnventarisasi dan identifikasi sumber air merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi yang diperlukan dalam rangka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup jelas .
PENJELASAN
Pasal 9

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10

Ayat ( 1 )
Pembagian kelas 1n1 didasarkan pada peringkat (gradasi) tingkatan baiknya mutu air dan kemungkinan kegunaannya. Tingkatan mutu air Kelas Satu merupakan tingkatan yang terbaik. Secara relatif, tingkatan mutu air Kelas Satu lebih baik dari Kelas Dua, dan selanjutnya.
Tingkatan mutu air dari setiap kelas disusun berdasarkan kemungkinan kegunaannya bagi suatu peruntukan arr ( designated beneficial water uses).
Air baku air minum adalah air yang dapat diolah menjadi air yang layak sebagai air minum dengan mengolah secara sederhana dengan cara difiltrasi, didisinfeksi, dan dididihkan.
Klasifikasi mutu air merupakan pendekatan untuk menetapkan kriteria mutu air dari tiap kelas, yang akan menjadi dasar untuk penetapan baku mutu air. Setiap kelas air mempersyaratkan mutu air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan �ertentu.
\
f
Peruntukan lain yang dimaksud misalnya kegunaan air untuk proses industri, kegiatan penambangan dan pembangkit tenaga listrik, asalkan kegunaan tersebut dapat menggunakan air dengan mutu air sebagaimana kriteria mutu air dari kelas air dimaksud.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 1

1
Ayat ( 1 )
Status mutu air merupakan informasi mengenai tingkatan mutu air pada sumber air dalam waktu tertentu.
Dalam rangka pengelolaan kualitas air dan/ atau pengendalian pencemaran air, perlu diketahui status mutu air {the state o f the water quality). Untuk itu maka dilakukan pemantauan kualitas air guna mengetahui mutu air, dengan membandingkan mutu air.
Tidak memenuhi baku mutu air adalah apabila dari hasil pemantauan kualitas air tingkat kualitas aimya lebih buruk dari baku mutu air.
Memenuhi baku mutu air adalah apabila dari hasil pemantauan kualitas air tingkat kualitas aimya sama atau lebih baik dari baku mutu air.
Ayat {2}
Hurufa
Kondisi cemar dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan, seperti tingkatan cemar berat, cemar sedang, dan cemar nngan.
Huruf b
Kondisi baik dapat dibagi menjadi sangat baik dan cukup baik. Tingkatan tersebut dapat dinyatakan antara lain dengan menggunakan suatu indeks.
Metode perhitungan status mutu air yang digunakan disesuaikan dengan ketersediaan data.
Penanggulangan pencemaran air dan pemulihan kualitas air yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, meliputi pula program kerja pengendalian pencemaran air dan pemulihan kualitas air secara berkesinambungan.
Cukup jelas.
Ayat {6}
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12

Mutu air sasaran (water quality objective) adalah mutu air yang direncanakan untuk dapat diwujudkan dalam jangka waktu tertentu melalui penyelenggaraan program kerja dalam rangka pengendalian pencemaran air dan pemulihan kualitas air.
Cukup jelas.
�
Cukup jelas.
Ayat
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 13

Ayat ( 1 ) Cukup jelas.
Ayat
Cukup jelas.
Ayat
Cukup jelas.
Mekanisme dan prosedur pemantauan kualitas air antara lain meliputi rencana pemantauan, pengharmonisasian operasi pemantauan kualitas air, pelaporan, dan pengelolaan data hasil pemantauan.
PENJELASAN
Pasal 14

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 15

Ayat ( 1 )
Kegiatan inventarisasi sumber pencemar air merupakan kegiatan yang berkesinambungan. Hal ini disebabkan oleh sumber pencemar air yang diidentifikasi selalu berkembang dari waktu ke waktu tergantung dinamika pembangunan, pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat setempat.
Ayat
Cukup jelas.
Ayat {3)
lnventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi yang diperlukan untuk mengetahui sebab dan faktor yang menyebabkan penurunan kualitas air. Hasil inventarisasi sumber pencemar air diperlukan antara lain untuk penetapan program kerja pengendalian pencemaran air.
PENJELASAN
Pasal 16

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 17

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 18

Daya tampung beban pencemaran (DTBP) yang juga sering disebut dengan beban harian maksimum total (total maximum. daily loads) merupakan kemampuan air pada suatu sumber air untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar. Penetapan DTBP merupakan palaksanaan pengendalian pencemaran air yang
menggunakan pendekatan kualitas air ( water quality­ basedconirob, Pendekatan ini bertujuan mengendalikan zat pencemar yang berasal dari berbagai sumber pencemar yang masuk ke dalam sumber air dengan mempertimbangkan kondisi intrinsik sumber air dan baku mutu air yang ditetapkan.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 19

Menetapkan prioritas sumber air yang akan ditentukan daya tampung beban pencemaran airnya didasarkan pada:
- a. Hasil kajian status mutu air dan status tropik air, yaitu:
1. Sungai dan muara yang memiliki status mutu air paling tercemar.
2. Danau dan waduk yang memiliki status mutu air paling tercemar dan kadar unsur hara paling tinggi.
- b. Sumber air yang dimanfaatkan sebagai air baku untuk air min um.
- c. Tingkat potensi sumber pencemar yang berpotensi menerima jumlah beban pencemar yang terbesar.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 20

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 21

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 22

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 23

Daya tampung beban pencemaran pada suatu sumber air dapat berubah dari waktu ke waktu mengingat antara lain karena fluktuasi debit atau kuantitas air dan perubahan kualitas air.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 24

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 25

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 26

Yang dimaksud dengan batas maksimal mutu air limbah adalah batas tertinggi atau rentang nilai dari kadar parameter dan/ atau
CV
debit air limbah dan/ atau be ban pencemaran yang diperkenankan dibuang ke media lingkungan.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 27

Cukup jelas.
Penerapan baku mutu air limbah diatur dengan prioritas pada penggunaan baku mutu yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, selanjutnya bila baku mutu kegiatan usaha dan kegiatan lainnya belum ditetapkan secara khusus dalam Peraturan Daerah ini. maka mengacu pada baku mutu tingkat nasional (bila telah ditetapkan secara khusus dalam baku mutu nasional), selanjutnya bila kegiatan tersebut belum ditetapkan baku mutunya secara khusus baik di tingkat nasional maupun di dalam Peraturan Daerah ini maka baku mutu yang digunakan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 28

Baku mutu air limbah yang digunakan adalah yang paling ketat, termasuk di dalamnya apabila di dalam dokumen AMDAL, UKL-UPL atau izin pembuangan air limbah ke sumber air dan/atau pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah, mempersyaratkan adanya tambahan parameter atau penetapan parameter yang harus diuji.
PENJELASAN
Pasal 29

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 30

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 31

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 32

Pemberian informasi dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik atau papan pengumuman.
Huruf a
Informasi sumber pencemar berdasarkan hasil inventarisasi meliputi antara lain:
1. Sumber pencemaran dan/ atau penyebab lainnya;
2. Dampaknya terhadap kehidupan masyarakat; dan/atau
3. Langkah yang dilakukan untuk mengurangi dampak atau upaya pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
Hurufb
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 33

Hurufa
Cukup jelas.
Huruf b
Informasi mengenai pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air yang dimaksud dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui setiap orang, seperti dokumen AMDAL, UKL-UPL, atau izin pembuangan air limbah ke air pada sumber air dan/atau pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah, laporan dan evaluasi hasil pemantauan air, baik pemantauan penaatan maupun pemantauan perubahan kualitas air dan rencana tata ruang.
Huruf c
Peran serta dimaksud meliputi proses pengambilan keputusan baik dengan cara mengajukan keberatan maupun dengar pendapat atau dengan cara lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Peran serta tersebut dilakukan antara lain dalam proses penilaian dan/atau perumusan kebijakan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, dan melakukan pengamatan. Dengan keterbukaan memungkinkan masyarakat ikut memikirkan dan memberikan pandangan serta mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan di bidang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
PENJELASAN
Pasal 34

Pelestarian fungsi sumber air merupakan rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya tampung sumber air untuk menerima beban pencemaran air limbah. Untuk melestarikan daya tampung sumber air dilakukan melalui upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kualitas air.
PENJELASAN
Pasal 35

Huruf a
Pengertian "setiap saat" yang dimasudkan adalah saat di mana kegiatan usaha berjalan dalam kondisi normal, pelanggaran baku mutu pada saat kondisi kegiatan abnormal atau darurat harus segera dilaporkan kondisi tersebut dan penanggung jawab kegiatan usaha wajib melakukan tindakan pencegahan pencemaran dan menghentikan terjadinya pencemaran. Pemulihan kualitas lingkungan dan dampak lain akibat pencemaran yang disebabkan buangan air limbah pada saat kondisi abnormal dan/atau darurat adalah menjadi tanggung jawab penanggung jawab kegiatan, dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Batasan kondisi normal, abnormal dan darurat adalah sebagai berikut:
- 1 . Kondisi normal adalah kondisi operasi yang sesuai dengan parameter desain operasi.
2. Kondisi abnormal adalah kondisi operasi diluar parameter operasi normal dan masih dapat dikendalikan meliputi start-up, shut-doum. dan up-set yang mengakibatkan baku mutu air limbah terlampaui.
3. Kondisi darurat adalah kondisi operasi diluar parameter operasi normal dan tidak dapat dikendalikan, yang mengakibatkan baku mutu air limbah terlampaui. Pengelolaan yang dimaksud di sini adalah upaya pengolahan air limbah dalam sebuat unit pengolahan air limbah (end o f pipe treatment) atau kegiatan lain yang bersifat pencegahan (pengelolaan dari hulunya seperti reuse, recycle, reduce dan recovery serta zero discharge.
Hurufb
Saluran pembuangan air limbah yang tertutup dan kedap air dapat berupa pipa dari material yang kedap air atau saluran terbuka namun dibuat dari semen, saluran pembuangan yang tertutup atau kedap air harus dimulai dari sumber air limbah ke sarana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan dari IPAL ke sumber air penerima air limbah. Sedangkan untuk kegiatan pertambangan misal pertambangan batubara karena pertimbangan teknis tidak diwajibkan untuk membuat saluran tertutup atau kedap air.
Huruf c
Jenis alat ukur debit yang dipasang disesuaikan dengan bentuk saluran dan kondisi setempat serta harus dikalibrasi terlebih dahulu.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Laboratorium terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional atau Laboratorium yang telah ditunjuk oleh Bupati Kabupaten Kubu Raya sebagai laboratorium
(:
I
lingkungan. Untuk jenis kegiatan tertentu terdapat keterangan khusus tentang kewajiban lain yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pengujian air limbah.
Huruff
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Hurufh
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Ayat {3)
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 36

Huruf a
Pencemaran air merupakan masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/ atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga melampuai baku mutu air yang telah ditetapkan.
Hurufb
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 37

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 38

Cukup jelas.
Huruf a
Cukup jelas.
Hurufb Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Hurufd
Air limbah dari suatu usaha dan/ atau kegiatan tertentu dapat dimanfaatkan antara lain untuk mengairi areal pertanaman tertentu dengan cara aplikasi air limbah pada tanah (land aplication), namun dapat berisiko terjadinya pencemaran terhadap tanah, air tanah, dan/ atau air.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruff
Cukup jelas.
Huruf g
Penerapan kebijakan insentif dapat berupa:
1. pengenaan biaya pembuangan air limbah yang lebih murah dari tarif baku;
2. pemberian penghargaan; dan/atau
3. pengumuman riwayat kinerja penaatan usaha dan/atau kegiatan kepada masyarakat.
Penerapan kebijakan disinsentif dapat berupa:
1. pengenaan biaya pembuangan air limbah yang lebih mahal dari tarif baku;
2. penambahan frekuensi swapantau; dan/ atau
3. pengumuman riwayat kinerja penaatan usaha dan/ atau kegiatan kepada masyarakat.
PENJELASAN
Pasal 39

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 40

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 41

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 42

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 43

Huruf a
Cukup jelas.
Hurufb
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan" adalah menghormati nilai dan norma yang berlaku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.
Huruf d
Setiap pejabat pengawas yang melakukan pengawasan wajib mendapat penjelasan prosedur keamanan dan keadaan darurat sebelum memulai kegiatan pengawasan, dan wajib menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan situasi dan kondisi kegiatan yang diawasi. Setiap kegiatan industri memiliki prosedur keamanan yang berbeda dalam mengambil gambar/pemotretan, pejabat pengawas wajib memberitahukan terlebih dahulu bahwa akan melakukan pemotretan sehingga petugas dari industri mempersiapkan prosedur keamanan yang berlaku. Pemotretan atau perekaman visual hanya dapat dilakukan sepanjang tidak membahayakan operasional pabrik.
PENJELASAN
Pasal 44

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 45

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 46

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 47

Ayat ( 1 )
Huruf a
Sanksi teguran tertulis dapat dikenakan terhadap pelanggaran yang termasuk ringan, secara teknis masih dapat dilakukan perbaikan dan belum memiliki dampak negatif terhadap air pada sumber air (berpotensi), sehingga mencegah pelanggaran sebagaimana ditentukan dalam izin pembuangan air limbah ke sumber air dan/ atau pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah, serta peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
Huruf b
Sanksi paksaan pemerintahan adalah tindakan untuk mengakhiri terjadinya pelanggaran, menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan dan/ a tau pemulihan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/ a tau kegiatan yang bersangkutan.
Huruf c
Sanksi pembekuan izin pembuangan air limbah ke sumber air dan/atau pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah merupakan penghentian untuk sementara waktu sampai dengan penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan memenuhi persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah tersebut dan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Apabila izin pembuangan air limbah tersebut dibekukan, kewajiban penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan adalah memenuhi perintah atau kewajiban untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Apabila penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan telah memenuhi kewajibannya tersebut, izin pembuangan air limbah tersebut dapat diberlakukan kembali.
Hurufd
Pencabutan 1Z1Il pembuangan air limbah ke sumber air dan/ atau pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah dikenakan apabila pemegang izin pembuangan air limbah tersebut telah terbukti melanggar persyaratan dalam izin pembuangan air limbah tersebut, peraturan perundang-undang-undangan di bidang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, dan/atau tidak ada kemauan lagi untuk mentaati izin pembuangan air limbah terebut dan/ atau dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan tidak dapat dipulihkan. Pencabutan izin pembuangan air limbah tersebut yang bersifat tetap
(
re&gt;
dilakukan oleh pemberi izin pembuangan air limbah atau oleh pejabat yang berwenang dan bersifat tetap sehingga penanggung jawab usaha dan/ a tau kegiatan menghentikan aktivitas semuanya. Untuk memulai aktivitas usaha dan/ atau setelah dilakukan pencabutan izin pembuangan air limbah, penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan mengajukan permohonan izin baru dan harus memenuhi prosedur pengajuan izin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 48

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 49

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 50

Ayat ( 1 )
Huruf a
Yang dimaksud dengan "ancaman yang sangat serius" adalah suatu keadaan yang berpotensi sangat membahayakan keselamatan dan kesehatan banyak orang sehingga penanganannya tidak dapat ditunda.
Hurufb Cukup jelas.
Huruf c Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 51

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 52

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 53

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 54

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 55

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 56

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 57

Cukup jelas.