Unknown Unknown Nomor PENGUNDANGAN Tahun 2023
Tentang PEDOMAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH
Berlaku: 29 Tahun 1959
N/A
Preamble

Menimbang a bahwa produk hukum merupakan landasan hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sehingga dalam pembentukannya harus selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b bahwa untuk mewujudkan pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik dan berkualitas; perlu diatur mengenai perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah.
Mengingat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
1
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU dan
BUPATI LUWU
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Luwu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pembentukan Produk Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses pembentukan produk hukum daerah dan produk
hukum DPRD yang dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.
7. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum yang dibuat oleh Bupati dan DPRD, Bupati, DPRD, atau antara Bupati dengan Bupati/Walikota lainnya.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu yang selanjutnya disebut Perda adalah regulasi yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
9. Peraturan Bupati adalah regulasi yang dibuat oleh Bupati untuk kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
10. Peraturan Bersama Bupati adalah Peraturan Bersama yang ditetapkan oleh Bupati dengan 1 (satu) atau lebih Bupati dan/atau Walikota lainnya.
11. Keputusan Bupati adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Bupati yang bersifat konkrit, individual, dan final.
12. Program Pembentukan Perda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
13. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu.
14. Badan Pembentukan Perda Kabupaten adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan, dan Lembaga lain di lingkungan Pemerintah Daerah.
16. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Perda
sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
17. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
18. Lembaran Daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan Peraturan Daerah.
19. Tambahan Lembaran Daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan penjelasan Peraturan Daerah.
20. Berita Daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan Peraturan Bupati.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup produk hukum Daerah, meliputi:
- a. produk hukum yang dibentuk oleh DPRD dan Bupati;
- b. produk hukum yang dibentuk oleh Bupati; dan
- c. produk hukum yang dibentuk oleh DPRD.
BAB III - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam pembentukan Produk Hukum Daerah secara baku, terencana, terpadu dan sistematis.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah agar pembentukan Produk Hukum Daerah berkualitas dan dapat dilaksanakan dengan baik.
BAB IV - ASAS-ASAS
Pasal 4

Dalam setiap penyusunan Produk Hukum Daerah harus dilaksanakan berdasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:
- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.
BAB IV - ASAS-ASAS
Pasal 5

Materi muatan Produk Hukum Daerah harus mencerminkan asas:
- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhineka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kapastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
BAB V - JENIS DAN MATERI MUATAN PRODUK HUKUM
Pasal 6

Produk hukum yang dibentuk oleh DPRD dan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:
- a. Perda; dan
- b. Keputusan Bersama DPRD dan Bupati.
BAB V - JENIS DAN MATERI MUATAN PRODUK HUKUM
Pasal 7

Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a bersifat pengaturan yang disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, ditetapkan dan ditandatangani oleh Bupati.
BAB V - JENIS DAN MATERI MUATAN PRODUK HUKUM
Pasal 8

Materi muatan Perda meliputi:
- a. seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- b. menampung kondisi khusus daerah; dan/atau
- c. perintah atau penjabaran lebih lanjut atas peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau yang setingkat.
BAB V - JENIS DAN MATERI MUATAN PRODUK HUKUM
Pasal 9

- (1) Perda dapat memuat materi muatan mengenai ketentuan pidana.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ancaman pidana kurungan paling lama 12 (Dua Belas) Bulan atau pidana denda dengan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal peraturan perundang-undangan lainnya mengatur.
- (4) Perda dapat memuat alternatif pidana pengganti selain pidana kurungan atau pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
yaitu berupa pidana kerja sosial yang mampu mengembalikan rasa keadilan masyarakat.
BAB V - JENIS DAN MATERI MUATAN PRODUK HUKUM
Pasal 10

Keputusan Bersama DPRD dan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b bersifat penetapan yang disetujui bersama antara DPRD dan Bupati, ditetapkan dan ditandatangani oleh Ketua DPRD dan Bupati.
BAB V - JENIS DAN MATERI MUATAN PRODUK HUKUM
Pasal 11

Materi muatan Keputusan Bersama DPRD dan Bupati meliputi:
- a. seluruh materi muatan yang berbentuk keputusan untuk melaksanakan kebijakan DPRD dan Bupati dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah; dan b. persetujuan bersama terhadap Rancangan Perda.
Bagian Kedua
Produk Hukum yang dibentuk oleh Bupati
BAB V - JENIS DAN MATERI MUATAN PRODUK HUKUM
Pasal 12

- (1) Produk hukum yang dibentuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:
- a. Peraturan Bupati;
- b. Peraturan Bersama Bupati; dan
- c. Keputusan Bupati.
- (2) Dalam hal tertentu Bupati dapat menetapkan Instruksi Bupati sebagai perintah atau penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB V - JENIS DAN MATERI MUATAN PRODUK HUKUM
Pasal 13

- (1) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a bersifat pengaturan, ditetapkan dan ditandatangani oleh Bupati.
- (2) Peraturan Bersama Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b bersifat pengaturan,
ditetapkan dan ditandatangani oleh Bupati bersama dengan dan/atau Walikota daerah lainnya.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c bersifat penetapan dan ditandatangani oleh Bupati.
- (4) Penandatanganan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilimpahkan kepada:
- a. Wakil Bupati;
- b. Sekretaris Daerah; dan/atau
- c. Kepala SKPD.
- (5) Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berwenang menandatangani Keputusan Bupati dalam hal Bupati berhalangan dan berkedudukan sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Tugas Harian.
- (6) Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dapat menandatangani Keputusan Bupati dalam bentuk petikan keputusan, dalam hal Bupati mengeluarkan keputusan kolektif dalam status hukum yang sama.
BAB V - JENIS DAN MATERI MUATAN PRODUK HUKUM
Pasal 14

- (1) Materi muatan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:
- a. seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- b. pelaksanaan tugas dekonsentrasi; atau
- c. perintah atau penjabaran lebih lanjut atas peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau yang setingkat.
- (2) Materi muatan Peraturan Bersama Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- b. pelaksanaan tugas dekonsentrasi secara bersamasama dengan daerah lainnya; atau
- c. perintah atau penjabaran lebih lanjut atas peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau yang setingkat.
- (3) Materi muatan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. seluruh materi muatan yang berbentuk keputusan untuk melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- b. pelaksanaan tugas dekonsentrasi; atau
- c. perintah atau penjabaran lebih lanjut atas peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Bagian Ketiga
Produk Hukum yang dibentuk oleh DPRD
BAB V - JENIS DAN MATERI MUATAN PRODUK HUKUM
Pasal 15

Produk hukum yang dibentuk oleh DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:
- a. Peraturan DPRD;
- b. Keputusan DPRD; dan
- c. Keputusan Pimpinan DPRD.
BAB V - JENIS DAN MATERI MUATAN PRODUK HUKUM
Pasal 16

- (1) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a bersifat pengaturan, ditetapkan dan ditandatangani oleh Ketua DPRD.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b bersifat penetapan, ditetapkan dan ditandatangani oleh Ketua DPRD.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c bersifat penetapan, ditetapkan dan ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
BAB V - JENIS DAN MATERI MUATAN PRODUK HUKUM
Pasal 17

- (1) Materi muatan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi seluruh materi muatan yang bersifat pengaturan, dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas DPRD atau yang diperintahkan oleh peraturan perundangundangan yang lebih tinggi atau yang setingkat.
- (2) Materi muatan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi seluruh materi yang bersifat penetapan, dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas DPRD atau materi yang diperintahkan oleh peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.
- (3) Materi muatan Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi seluruh materi muatan yang bersifat penetapan dalam rangka penyelenggaraan fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional atau materi yang diperintahkan oleh peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.
BAB VI - PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM YANG DIBENTUK OLEH DPRD DAN BUPATI
Pasal 18

- (1) Perencanaan pembentukan Perda ditetapkan dalam Program Pembentukan Perda.
- (2) Penyusunan Program Pembentukan Perda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (3) Program Pembentukan Perda ditetapkan dengan Keputusan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.
- (4) Penyusunan dan penetapan Program Pembentukan Perda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD.
BAB VI - PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM YANG DIBENTUK OLEH DPRD DAN BUPATI
Pasal 19

Tujuan penyusunan Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 adalah untuk:
- a. perencanaan pembentukan Perda secara terkoordinasi, terencana, terarah dan terpadu;
- b. perencanaan pembentukan Perda yang lebih berkualitas dan memenuhi tuntutan tertib administrasi; dan
- c. perencanaan pembentukan Perda tetap berada dalam kesatuan Sistem Hukum Nasional.
BAB VI - PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM YANG DIBENTUK OLEH DPRD DAN BUPATI
Pasal 20

Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disusun dengan berpedoman pada:
- a. urusan Pemerintahan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. perintah/penjabaran dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi atau yang setingkat;
- c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan/atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan/atau Rencana Kerja Pemerintah setiap tahun;
- d. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- e. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- f. Rencana Kerja Bupati;
- g. Rencana Strategis SKPD yang bersangkutan;
- h. aspirasi Masyarakat; dan/atau
- i. fungsi dan tugas SKPD.
BAB VI - PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM YANG DIBENTUK OLEH DPRD DAN BUPATI
Pasal 21

- (1) Program Pembentukan Perda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (Satu) Tahun berdasarkan skala prioritas Pembentukan Rancangan Perda.
- (2) Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
- a. merupakan perintah peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;
- b. merupakan perintah peraturan perundangundangan yang setingkat;
- c. merupakan kelanjutan Program Pembentukan Perda sebelumnya;
- d. kebutuhan mendesak untuk penanggulangan bencana; dan/atau
- e. kebutuhan hukum masyarakat yang mendesak.
Paragraf 2
Pengusulan Program Pembentukan Perda oleh
Pemerintah Daerah
BAB VI - PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM YANG DIBENTUK OLEH DPRD DAN BUPATI
Pasal 22

- (1) Program Pembentukan Perda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum berdasarkan perintah Bupati.
- (2) Pimpinan SKPD sesuai dengan kewenangannya menyusun usulan Program Pembentukan Perda dan disampaikan kepada Bagian Hukum.
- (3) SKPD Pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan rencana Program Pembentukan Perda disertai kajian singkat yang memuat:
- a. urgensi dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang ingin diwujudkan;
- c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
- d. jangkauan serta arah pengaturan.
- (4) Usulan Program Pembentukan Perda dari lingkungan Pemerintah Daerah selanjutnya menjadi usulan Bupati dan diajukan kepada Ketua DPRD dengan
tembusan Ketua Badan Pembentukan Perda Kabupaten untuk dilakukan pembahasan bersama.
BAB VI - PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM YANG DIBENTUK OLEH DPRD DAN BUPATI
Pasal 23

- (1) Penyusunan Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat mengikutsertakan Instansi vertikal terkait.
- (2) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikutsertakan apabila sesuai dengan:
- a. kewenangan;
- b. materi muatan; atau
- c. kebutuhan dalam pengaturan.
Paragraf 3
Pengusulan Program Pembentukan Perda oleh DPRD
BAB VI - PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM YANG DIBENTUK OLEH DPRD DAN BUPATI
Pasal 24

- (1) Program Pembentukan Perda usulan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Badan Pembentukan Perda Kabupaten.
- (2) Dalam menyusun rencana Program Pembentukan Perda, Badan Pembentukan Perda Kabupaten menerima usulan rencana Program Pembentukan Perda dari anggota DPRD, Fraksi dan/atau alat kelengkapan DPRD.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dengan menyebutkan judul Rancangan Perda disertai dengan kajian singkat yang memuat:
- a. urgensi dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang ingin diwujudkan;
- c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
- d. jangkauan serta arah pengaturan.
BAB VI - PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM YANG DIBENTUK OLEH DPRD DAN BUPATI
Pasal 25

- (1) Penyusunan Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat mengikutsertakan Instansi vertikal terkait.
- (2) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikutsertakan apabila sesuai dengan:
- a. kewenangan;
- b. materi muatan; atau
- c. kebutuhan dalam pengaturan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Program Pembentukan Perda di lingkungan DPRD diatur dengan Peraturan DPRD.
Paragraf 4
Pembahasan Program Pembentukan Perda
BAB VI - PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM YANG DIBENTUK OLEH DPRD DAN BUPATI
Pasal 26

- (1) Penyusunan Program Pembentukan Perda antara Pemerintah Daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Badan Pembentukan Perda Kabupaten.
- (2) Program Pembentukan Perda usulan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan usulan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dibahas dalam rapat kerja antara Badan Pembentukan Perda Kabupaten dengan Bagian Hukum.
- (3) Hasil dari pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu berupa Rancangan Program Pembentukan Perda.
- (4) Rancangan Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati.
Paragraf 5
Program Pembentukan Perda Kumulatif Terbuka dan Rancangan Perda Diluar Program Pembentukan Perda
BAB VI - PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM YANG DIBENTUK OLEH DPRD DAN BUPATI
Pasal 27

Dalam pengusulan Program Pembentukan Perda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
- a. akibat putusan Mahkamah Agung;
- b. APBD;
- c. pembatalan atau klarifikasi dari Instansi yang berwenang; dan/atau
- d. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Program Pembentukan Perda ditetapkan.
BAB VI - PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM YANG DIBENTUK OLEH DPRD DAN BUPATI
Pasal 28

- (1) Dalam keadaan tertentu DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Perda diluar Program Pembentukan Perda.
- (2) Pengajuan Rancangan Perda diluar Program Pembentukan Perda oleh DPRD dapat dilakukan setelah disetujui dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (3) Pengajuan Rancangan Perda diluar Program Pembentukan Perda oleh Bupati dibahas dalam rapat paripurna untuk mendapat persetujuan DPRD.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kebutuhan:
- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
- b. akibat kerja sama dengan Pihak lain; dan
- c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda.
- (5) Rancangan Perda yang diajukan diluar Program Pembentukan Perda disertai dengan kajian singkat tentang Rancangan Perda yang meliputi:
- a. urgensi dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang ingin diwujudkan;
- c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
- d. jangkauan serta arah pengaturan.
- (6) Persetujuan bersama DPRD dan Bupati atas Rancangan Perda yang diajukan diluar Program Pembentukan Perda dituangkan dalam Keputusan DPRD.
Bagian Kedua Naskah Akademik
BAB VI - PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM YANG DIBENTUK OLEH DPRD DAN BUPATI
Pasal 29

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Dalam hal Rancangan Perda mengenai:
- a. APBD;
- b. pencabutan Perda; atau
- c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
BAB VI - PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM YANG DIBENTUK OLEH DPRD DAN BUPATI
Pasal 30

- (1) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) memuat:
- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang akan diwujudkan;
- c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
- d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (2) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut: a. Judul;
- b. Kata pengantar;
- c. Daftar isi terdiri dari:
1. BAB I : Pendahuluan
2. BAB II : Kajian teoritis dan praktik empiris
3. BAB III : Evaluasi dan analis peraturan perundang-undangan terkait
4. BAB IV : Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis
5. BAB V : Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Perda
6. BAB VI : Penutup
- d. Daftar Pustaka; dan
- e. Lampiran Rancangan Perda.
- (3) Naskah Akademik disusun dengan teknik dan sistimatika baku sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyusunan Naskah Akademik dapat melibatkan Peneliti dan Tenaga Ahli yang mempunyai kapasitas dibidangnya.
Bagian Ketiga Rancangan Perda
Paragraf 1
Rancangan Perda Usulan Bupati
BAB VI - PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM YANG DIBENTUK OLEH DPRD DAN BUPATI
Pasal 31

- (1) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda usul Bupati dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Instansi vertikal, Peneliti, Tenaga Ahli dari Perguruan Tinggi dan/atau Organisasi di bidang sosial, politik, profesi atau kemasyarakatan lainnya.
- (3) Dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penyusun Rancangan Perda.
- (4) Tim Penyusun Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari:
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persiapan penyusunan Rancangan Perda oleh Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
- a. Penanggung Jawab : Bupati;
- b. Pembina/Koordinator : Sekretaris Daerah;
- c.
- Wakil Koordinator : Asisten yang membidangi
- d. Ketua
- Kepala SKPD pemrakarsa penyusun;
- e. Sekretaris
- Kepala Bagian Hukum Setda;
- f.
- Anggota
- - Kasubag Perundang- undangan dan Dokumentasi Hukum Setda.
- SKPD terkait sesuai kebutuhan.
BAB VI - PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM YANG DIBENTUK OLEH DPRD DAN BUPATI
Pasal 32

- (1) Rancangan Perda usulan Bupati beserta Naskah Akademik dan/atau penjelasan atau keterangan, disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan Surat Pengantar Bupati.
- (2) Surat Pengantar Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebutkan juga Pejabat-Pejabat yang ditunjuk mewakili Bupati dalam melakukan pembahasan Rancangan Perda.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diketuai oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
Paragraf 2
Rancangan Perda Usulan DPRD
BAB VI - PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM YANG DIBENTUK OLEH DPRD DAN BUPATI
Pasal 33

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diusulkan oleh Anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Badan Pembentukan Perda Kabupaten.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai Naskah Akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur, daftar nama dan tanda tangan Pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh Sekretaris DPRD.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Pembentukan Perda Kabupaten untuk dilakukan pengkajian yang meliputi pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil kajian Badan Pembentukan Perda Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rapat paripurna DPRD.
- (5) Rancangan Perda hasil kajian Badan Pembentukan Perda Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua Anggota DPRD paling lambat 7 (Tujuh) Hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persiapan penyusunan Perda di lingkungan DPRD diatur dengan Peraturan DPRD.
Bagian Keempat Penarikan Rancangan Perda
BAB VI - PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM YANG DIBENTUK OLEH DPRD DAN BUPATI
Pasal 34

- (1) Bupati dapat menarik kembali Rancangan Perda usulan Bupati, sebelum pembicaraan tingkat I
dimulai, melalui Surat Pengantar Bupati yang diajukan kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Rancangan Perda yang sedang dibicarakan pada pembicaraan tingkat I hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama Bupati dan DPRD.
- (3) Rancangan Perda yang telah ditarik, tidak dapat diajukan kembali pada masa sidang yang sama.
BAB VI - PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM YANG DIBENTUK OLEH DPRD DAN BUPATI
Pasal 35

- (1) Pimpinan DPRD dapat menarik kembali Rancangan Perda usulan DPRD, sebelum pembicaraan tingkat I dimulai, melalui Surat Pengantar Pimpinan DPRD yang diajukan kepada Bupati.
- (2) Rancangan Perda yang sedang dibicarakan pada pembicaraan tingkat I hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (3) Rancangan Perda yang telah ditarik, tidak dapat diajukan kembali pada masa sidang yang sama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan Rancangan Perda diatur dengan Peraturan DPRD.
Bagian Kelima Pembahasan Rancangan Perda
BAB VI - PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM YANG DIBENTUK OLEH DPRD DAN BUPATI
Pasal 36

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan Rancangan Perda mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah Rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan Rancangan Perda yang disampaikan Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
- (3) Dalam pembahasan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat berhak
memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dapat disampaikan dalam:
- a. rapat dengar pendapat umum;
- b. kunjungan kerja;
- c. sosialisasi; dan/atau
- d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
BAB VI - PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM YANG DIBENTUK OLEH DPRD DAN BUPATI
Pasal 37

- (1) Pembahasan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu:
- a. pembicaraan tingkat I; dan
- b. pembicaraan tingkat II.
- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. dalam hal Rancangan Perda berasal dari Bupati dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna DPRD mengenai Rancangan Perda;
2. pembacaan sistematika Rancangan Perda oleh Bagian Hukum;
3. pemandangan umum Fraksi terhadap Rancangan Perda; dan
4. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum Fraksi.
- b. dalam hal Rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
1. penjelasan Pimpinan Panitia Khusus dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
2. pembacaan sistematika Rancangan Perda oleh Sekretaris DPRD;
3. pendapat Bupati terhadap Rancangan Perda; dan
4. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati.
- c. pembahasan dalam rapat Panitia Khusus dilakukan bersama dengan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- (3) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPRD yang didahului dengan:
1. penyampaian laporan Pimpinan Panitia Khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c; dan
2. permintaan persetujuan dari Anggota secara lisan oleh Pimpinan rapat paripurna.
- b. pendapat akhir Bupati.
- c. pembacaan sistematika Rancangan Perda, dengan ketentuan:
1. dalam hal Rancangan Perda berasal dari Bupati maka pembacaan sistematika oleh Bagian Hukum; dan
2. dalam hal Rancangan Perda berasal dari inisiatif DPRD maka pembacaan sistematika oleh Sekretaris DPRD;
- d. pembacaan Naskah Keputusan Bersama DPRD dan Bupati oleh Sekretaris DPRD; dan
- e. penandatanganan Keputusan Bersama DPRD dan Bupati.
- (4) Apabila persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Apabila Rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, Rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD pada masa sidang yang sama.
BAB VI - PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM YANG DIBENTUK OLEH DPRD DAN BUPATI
Pasal 38

- (1) Apabila Rancangan Perda berasal dari DPRD, maka Pimpinan Panitia Khusus memberikan penjelasan atau keterangan atas Rancangan Perda serta tanggapan atas pertanyaan dari SKPD yang mewakili Bupati, pada rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c.
- (2) Apabila Rancangan Perda berasal dari Bupati, maka SKPD yang mewakili Bupati untuk membahas Rancangan Perda, memberikan penjelasan atau keterangan atas Rancangan Perda serta tanggapan atas pertanyaan Panitia Khusus, pada rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c.
BAB VI - PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM YANG DIBENTUK OLEH DPRD DAN BUPATI
Pasal 39

- (1) Pembahasan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dijadwalkan oleh Badan Musyawarah untuk jangka waktu paling lama 2 (Dua) Bulan sejak pembicaraan tingkat I.
- (2) Badan Musyawarah dapat memperpanjang waktu pembahasan sesuai dengan permintaan tertulis dari Pimpinan Panitia Khusus untuk jangka waktu paling lama 1 (Satu) Bulan.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan pertimbangan materi muatan Rancangan Perda yang bersifat kompleks serta beratnya beban tugas Panitia Khusus.
- (4) Pimpinan Panitia Khusus memberikan laporan perkembangan pembahasan Rancangan Perda kepada Badan Musyawarah paling sedikit 2 (Dua) kali dengan tembusan kepada Badan Pembentukan Perda Kabupaten.
BAB VI - PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM YANG DIBENTUK OLEH DPRD DAN BUPATI
Pasal 40

- (1) Panitia Khusus dapat meminta SKPD yang mewakili Bupati membahas Rancangan Perda untuk
menghadirkan SKPD lainnya atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Daerah non SKPD dalam rapat kerja atau mengundang Peneliti/Tenaga Ahli dan/atau masyarakat dalam rapat dengar pendapat umum untuk mendapatkan masukan terhadap Rancangan Perda yang sedang dibahas.
- (2) Panitia Khusus dapat mengadakan konsultasi ke Pemerintah Pusat dan/atau kunjungan kerja ke DPRD dan/atau Pemerintah Daerah lain atau Lembaga terkait dalam rangka mendapatkan tambahan referensi dan masukan sebagai bahan penyempurnaan materi Rancangan Perda.
- (3) Usulan rencana konsultasi dan/atau kunjungan kerja disampaikan kepada Pimpinan DPRD paling kurang memuat:
- a. urgensi;
- b. kemanfaatan; dan
- c. keterkaitan daerah tujuan dengan materi Rancangan Perda.
- (4) Hasil konsultasi Panitia Khusus sebagaimana disebut pada ayat (2) dituangkan dalam sebuah dokumen untuk dipublikasikan kepada Masyarakat.
BAB VI - PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM YANG DIBENTUK OLEH DPRD DAN BUPATI
Pasal 41

- (1) Dalam rapat kerja pengambilan keputusan atas Rancangan Perda dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah Anggota Panitia Khusus, yang terdiri atas lebih dari separuh unsur Fraksi.
- (3) Apabila dalam rapat kerja tidak dicapai kesepakatan atas Rancangan Perda, pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat paripurna.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan Rancangan Perda diatur dengan Peraturan DPRD.
Bagian Keenam
Penetapan Perda
BAB VI - PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM YANG DIBENTUK OLEH DPRD DAN BUPATI
Pasal 42

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (Tujuh) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- (3) Bupati wajib menyampaikan Rancangan Perda Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (Tiga) Hari terhitung sejak menerima Rancangan Perda Kabupaten dari Pimpinan DPRD Kabupaten untuk mendapatkan Nomor Register Perda.
- (4) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat memberikan Nomor Register Rancangan Perda Kabupaten paling lama 7 (Tujuh) Hari sejak Rancangan Perda diterima.
- (5) Rancangan Perda yang belum mendapatkan Nomor Register sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat ditetapkan Kepala Daerah dan belum dapat diundangkan dalam Lembaran Daerah.
BAB VI - PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM YANG DIBENTUK OLEH DPRD DAN BUPATI
Pasal 43

42
- (1) Rancangan Perda yang telah mendapat Nomor Register sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (4), ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (Tiga Puluh) Hari sejak Rancangan Perda tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Dalam hal Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak ditandatangani oleh Bupati dalam
waktu paling lambat 30 (Tiga Puluh) Hari sejak Rancangan Perda tersebut disetujui bersama, maka Rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (3) Dalam hal sahnya Rancangan Perda menjadi Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi : 'Peraturan Daerah ini dinyatakan sah'.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda kedalam Lembaran Daerah.
Bagian Ketujuh
Pembentukan Perda Tertentu
BAB VI - PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM YANG DIBENTUK OLEH DPRD DAN BUPATI
Pasal 44

- (1) Perda tertentu yang pembentukannya melalui mekanisme evaluasi dan fasilitasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perda tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perda yang mengatur mengenai:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Pajak Daerah;
- e. Retribusi Daerah;
- f. Tata Ruang Wilayah Daerah; dan
- g. Organisasi Perangkat Daerah.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud ayat (2) harus mendapat evaluasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang telah dievaluasi oleh Gubernur jika disetujui diikuti dengan pemberian Nomor Register.
Bagian Kedelapan
Pembentukan Keputusan Bersama DPRD dan Bupati
BAB VI - PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM YANG DIBENTUK OLEH DPRD DAN BUPATI
Pasal 45

- (1) Keputusan Bersama DPRD dan Bupati merupakan Keputusan yang dibentuk oleh DPRD dengan Bupati untuk melaksanakan kebijakan DPRD dan Bupati dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan persetujuan bersama terhadap Rancangan Perda.
- (2) Rancangan Keputusan Bersama DPRD dan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Sekretaris DPRD dan Sekretaris Daerah.
- (3) Penyusunan Rancangan Keputusan Bersama DPRD dan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan komunikasi bersama antara Pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan DPRD dengan Bupati.
- (4) Rancangan Keputusan Bersama DPRD dan Bupati ditetapkan menjadi Keputusan Bersama DPRD dan Bupati dengan ditandatangani oleh Ketua DPRD dan Bupati.
BAB VII - PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM OLEH BUPATI
Pasal 46

- (1) Peraturan Bupati merupakan peraturan yang dibentuk Bupati sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sesuai kewenangannya.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati disusun oleh SKPD sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam penyusunan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk Tim antar SKPD.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
- a. Penanggung Jawab
4. : Bupati;
- b. Pembina/Koordinator
- c. Wakil Koordinator
7. : Sekretaris Daerah;
8. : Asisten yang membidangi
9. d.
10. Ketua : Kepala SKPD pemrakarsa penyusun;
11. e.
12. f.
13. Sekretaris : Kepala
14. Bagian Hukum Setda;
15. Anggota
16. : - Kasubag Perundangundangan dan Dokumentasi Hukum Setda.
17. -SKPD terkait sesuai kebutuhan.
- (5) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pembahasan mengenai objek yang diatur, jangkauan, dan arah pengaturan.
- (6) Penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan.
- (7) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan menjadi Peraturan Bupati dengan ditandatangani oleh Bupati.
Bagian Kedua Peraturan Bersama Bupati
BAB VII - PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM OLEH BUPATI
Pasal 47

- (1) Peraturan Bersama Bupati merupakan peraturan yang dibentuk oleh Bupati dengan Bupati dan/atau Walikota Daerah lain untuk mengatur suatu urusan yang menyangkut kepentingan bersama.
- (2) Rancangan Peraturan Bersama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh SKPD
Pemrakarsa bersama Pihak yang menetapkan kesepakatan bersama.
- (3) Pembahasan Rancangan Peraturan Bersama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersama Instansi terkait dari Pihak yang mengadakan kesepakatan bersama melalui rapat kerja dan/atau rapat koordinasi teknis.
- (4) Penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan penetapan kesepakatan bersama untuk membuat Peraturan Bersama.
- (5) Rancangan Peraturan Bersama Bupati untuk kerja sama daerah yang membebani APBD dan Masyarakat serta belum tersedia anggarannya dalam APBD pada tahun anggaran berjalan, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD.
- (6) Rancangan Peraturan Bersama Bupati ditetapkan menjadi Peraturan Bersama Bupati dan ditandatangani oleh Bupati dengan Bupati dan/atau Walikota Daerah lain yang mengadakan kesepakatan bersama.
BAB VII - PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM OLEH BUPATI
Pasal 48

Peraturan Bersama Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 yang telah ditandatangani disampaikan kepada para Pihak.
Bagian Ketiga
Keputusan Bupati
BAB VII - PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM OLEH BUPATI
Pasal 49

- (1) Keputusan Bupati merupakan Keputusan yang ditetapkan oleh Bupati dalam rangka menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan Pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Kepala Bagian Hukum untuk mendapatkan sinkronisasi dan harmonisasi serta dibubuhi paraf koordinasi.
- (4) Rancangan Keputusan Bupati yang telah mendapat paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk mendapatkan penetapan.
BAB VIII - PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM OLEH DPRD
Pasal 50

- (1) Rancangan Peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Alat Kelengkapan DPRD yang membidangi.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi oleh Badan Pembentukan Perda Kabupaten.
- (3) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disampaikan kepada seluruh Anggota DPRD.
- (4) Badan Pembentukan Perda Kabupaten mengajukan Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Badan Musyawarah untuk mendapatkan masukan, rekomendasi, jadwal rapat konsultasi dan agenda Rapat Paripurna.
- (5) Rancangan Peraturan DPRD selanjutnya dibahas dalam rapat konsultasi sebelum dibahas dalam rapat paripurna untuk mendapat persetujuan.
- (6) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mencapai musyawarah mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
Bagian Kedua Keputusan DPRD
BAB VIII - PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM OLEH DPRD
Pasal 51

- (1) Dalam membentuk Keputusan DPRD, DPRD dapat membentuk Panitia Khusus atau menugaskan alat kelengkapan lainnya, atau menetapkan Keputusan DPRD secara langsung dalam rapat paripurna.
- (2) Dalam hal Keputusan DPRD dibahas oleh Panitia Khusus atau menugaskan alat kelengkapan lainnya, ketentuan mengenai pembentukan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan Keputusan DPRD.
- (3) Dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, Rancangan Keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan Sekretaris DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat paripurna dengan kegiatan:
- a. penjelasan tentang Rancangan Keputusan DPRD oleh Pimpinan DPRD;
- b. pendapat Fraksi terhadap Rancangan Keputusan DPRD;
- c. persetujuan atas Rancangan Keputusan DPRD menjadi Keputusan DPRD; dan
- d. Keputusan DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD.
Bagian Ketiga
Keputusan Pimpinan DPRD
BAB VIII - PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM OLEH DPRD
Pasal 52

- (1) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD ditetapkan sebagai Keputusan Pimpinan DPRD melalui Rapat Pimpinan DPRD.
- (3) Penetapan Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah melalui rapat konsultasi.
- (4) Keputusan Pimpinan DPRD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
BAB IX
Pasal 53

- (1) Penomoran Produk Hukum yang dibentuk oleh DPRD dan Bupati, serta Produk Hukum yang dibentuk oleh Bupati dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.
- (2) Penomoran Produk Hukum yang dibentuk oleh DPRD dan Bupati dalam bentuk Keputusan Bersama DPRD dan Bupati dilakukan oleh Sekretaris DPRD dan Kepala Bagian Hukum.
- (3) Penomoran Produk Hukum yang dibentuk oleh DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (4) Penomoran Produk Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) menggunakan nomor bulat.
Bagian Kedua
Pengundangan
Paragraf 1
Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah
BAB IX
Pasal 54

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Lembaran Daerah oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Pengundangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan seri sebagai berikut:
- a. Seri A : untuk Perda tentang APBD;
- b. Seri B : untuk Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. Seri C : untuk Perda tentang organisasi perangkat daerah;
- d. Seri D : untuk Perda tentang yang mengatur materi Perda selain huruf A sampai dengan huruf C.
- (4) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada Masyarakat.
- (5) Perda yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IX
Pasal 55

- (1) Tambahan Lembaran Daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan Nomor Tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Daerah.
Paragraf 2
Berita Daerah
BAB IX
Pasal 56

- (1) Peraturan Bupati atau Peraturan Bersama Bupati yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Berita Daerah oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan yang bersangkutan.
- (3) Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (4) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemberitahuan formal suatu Peraturan Bupati atau Peraturan Bersama Bupati, sehingga mempunyai daya ikat pada Masyarakat.
Bagian Ketiga
Autentifikasi
BAB IX
Pasal 57

- (1) Produk Hukum Pemerintahan Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi produk hukum yang dibentuk oleh DPRD dilakukan Sekretaris DPRD.
- (3) Autentifikasi produk hukum yang dibentuk oleh Bupati dilakukan Kepala Bagian Hukum.
BAB X - DOKUMENTASI DAN SOSIALISASI
Pasal 58

- (1) Pendokumentasian produk hukum Perda dibuat dalam rangkap 2 (Dua).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. DPRD; dan
- b. Sekretaris Daerah.
- (3) Pendokumentasian naskah Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh SKPD Pemrakarsa dalam bentuk salinan.
BAB X - DOKUMENTASI DAN SOSIALISASI
Pasal 59

- (1) Pendokumentasian Produk Hukum Keputusan Bersama DPRD dan Bupati dibuat dalam rangkap 3 (Tiga).
- (2) Pendokumentasian Naskah Keputusan Bersama DPRD dan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. DPRD;
- b. Sekretaris Daerah; dan
- c. Sekretaris DPRD.
BAB X - DOKUMENTASI DAN SOSIALISASI
Pasal 60

- (1) Pendokumentasian Produk Hukum Peraturan Bupati dibuat dalam rangkap 2 (Dua).
- (2) Pendokumentasian Naskah Asli Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pendokumentasian Naskah Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh SKPD Pemrakarsa dalam bentuk salinan.
BAB X - DOKUMENTASI DAN SOSIALISASI
Pasal 61

- (1) Pendokumentasian Produk Hukum Peraturan Bersama Bupati dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.
- (2) Dalam hal penandatanganan Peraturan Bersama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan lebih dari 2 (Dua) Daerah, pendokumentasian Peraturan Bersama Bupati dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.
BAB X - DOKUMENTASI DAN SOSIALISASI
Pasal 62

- (1) Pendokumentasian Produk Hukum Keputusan Bupati dibuat dalam rangkap 2 (Dua).
- (2) Pendokumentasian Naskah Asli Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pendokumentasian Naskah Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh SKPD Pemrakarsa dalam bentuk salinan.
BAB X - DOKUMENTASI DAN SOSIALISASI
Pasal 63

- (1) Pendokumentasian Produk Hukum Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, dan Keputusan Pimpinan DPRD dibuat dalam rangkap 3 (Tiga).
- (2) Pendokumentasian Naskah Asli Produk Hukum Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, dan Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
- a. Sekretaris DPRD;
- b. Badan Pembentukan Perda Kabupaten; dan
- c. Alat Kelengkapan DPRD Pemrakarsa.
Bagian Kedua
Sosialisasi
BAB X - DOKUMENTASI DAN SOSIALISASI
Pasal 64

- (1) Sosialisasi Program Pembentukan Perda dilakukan bersama oleh DPRD dan Bupati yang dikoordinasikan oleh Badan Pembentukan Perda Kabupaten.
- (2) Sosialisasi Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh Badan Pembentukan Perda Kabupaten.
- (3) Sosialisasi Rancangan Perda yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Sosialisasi Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah menjadi tanggung jawab bersama DPRD dan Bupati.
- (5) Sosialisasi terhadap Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
BAB X - DOKUMENTASI DAN SOSIALISASI
Pasal 65

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dapat dilakukan melalui:
- a. penyebarluasan melalui media masa;
- b. diskusi terbuka;
- c. ceramah;
- d. dialog;
- e. seminar;
- f. lokakarya;
- g. rapat dengar pendapat umum;
- h. konferensi pers; dan
- i. bentuk lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
BAB XII - PERATURAN PELAKSANAAN
Pasal 66

- (1) Bupati menetapkan Peraturan Bupati sebagai petunjuk pelaksanaan Perda.
- (2) Perda yang memerintahkan untuk dibentuknya Peraturan Bupati harus menunjuk secara tegas materi muatan yang akan diatur oleh Peraturan Bupati.
- (3) Setiap Perda yang memerintahkan untuk dibentuknya Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencantumkan batas waktu penetapan Peraturan Bupati sebagai petunjuk pelaksanaan Perda tersebut.
- (4) Batas waktu penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 12 (Dua Belas) Bulan sejak Perda tersebut diundangkan.
BAB XIII - PEMBIAYAAN
Pasal 67

- (1) Semua pembiayaan pembentukan Produk Hukum Daerah dibebankan pada APBD.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi proses perencanaan, persiapan, pembahasan, kajian, evaluasi klarifikasi, penyelarasan dan penyebarluasan Program Pembentukan Perda, Rancangan Perda dan Perda.
BAB XIV - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 68

Penulisan Perda dan Peraturan Bupati diketik dengan menggunakan jenis huruf Bookman Old Style dengan ukuran huruf 12.
BAB XIV - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 69

Setiap tahapan pembentukan Perda, Perkada, PB KDH dan Peraturan DPRD dapat mengikutsertakan Tenaga Ahli yang dibutuhkan oleh Pansus DPRD.
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 70

Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD sebagai sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 12 (Dua Belas) Bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.
Ditetapkan di Belopa pada tanggal
BUPATI LUWU,
A. MUDZAKKAR
Diundangkan di Belopa pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,
SYAIFUL ALAM
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2015 NOMOR ... SERI ...
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU, PROVINSI SULAWESI SELATAN :
Lenovoputih / D / Ivo / Final Perda
2
1
H
1
;
1
4
1
'
2
1
2
3
P
1
5
1 2 6 {
71 C
2
1
E
1
|
f
5
3
5
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Dalam prinsip otonomi, daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Dalam rangka menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, Pemerintah Daerah dan DPRD memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan Daerah yang dirumuskan dalam bentuk Produk Hukum Daerah.
Selain sebagai sarana untuk merealisasikan kebijakan Pemerintahan Daerah, Produk Hukum Daerah memberikan legitimasi bagi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah dalam rangka menata Masyarakat maupun mengarahkan Masyarakat sesuai dengan tujuan yang dikehendaki, yakni terwujudnya kesejahteraan Masyarakat. Mengingat penggunaan Produk Hukum Daerah sebagai instrumen kebijakan mempunyai arti yang sangat penting, maka dalam pembuatannya harus didasarkan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah maka tindakan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan DPRD harus didasarkan pada Produk Hukum Daerah. Di satu sisi, Produk Hukum Daerah memberikan keabsahan bagi tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, di sisi yang lain Produk Hukum Daerah memberikan batasan terhadap kekuasaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah. Pembatasan ini perlu dilakukan mengingat sekecil apapun kekuasaan yang digenggam
seseorang atau sebuah Lembaga, berpotensi menjadi masalah ketika tidak diatur.
Suatu produk peraturan perundang-undangan dikatakan baik dan dapat diberlakukan, apabila telah memenuhi persyaratan berdasarkan prinsip dan asas pembentukan peraturan perundangundangan. Namun demikian, persyaratan prinsip dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan tidaklah cukup, pemberlakuan peraturan perundang-undangan dikatakan dapat dilaksanakan dengan baik, apabila diterima oleh Masyarakat luas, artinya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang terkena dampaknya. Oleh karena itu, suatu peraturan perundang-undangan dikatakan baik, selain memenuhi persyaratan substansi, juga sangat ditentukan dari proses dan prosedurnya. Proses dan prosedur penyusunan peraturan perundang-undangan sangat penting didalam kerangka melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (good governance) .
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Luwu tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah.
PENJELASAN
Pasal 9

Ayat (1)

Ayat (2)Ayat (3)Ayat (4)Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Yang dimaksud dengan 'Pidana Kerja Sosial' adalah hukuman alternatif dengan melakukan pekerjaan sosial tertentu yang bersifat korektif, rehabilitatif, dan/atau konstruktif dengan tidak diberi upah selama kurun waktu tertentu dan dibawah pengawasan.
PENJELASAN
Pasal 12

Ayat (1)

Ayat (2)Cukup jelas.Yang dimaksud dengan 'Instruksi Bupati' adalah naskah dinas yang berisikan perintah atau larangan yang ditetapkan oleh Bupati kepada Bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan termasuk ditujukan kepada Lembaga/Korporasi atau Warga Masyarakat.Yang dimaksud dengan 'dalam hal tertentu' adalah kondisi yang menuntut adanya suatu kebijakan untuk memerintahkan atau melarang yang ditujukan kepada Bawahan termasuk ditujukankepada Lembaga/KorporasiatauWargaMasyarakat.
PENJELASAN
Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'Instansi vertikal' adalah perangkat dari Kementerian Negara/Lembaga yang mempunyai lingkungan kerja di Wilayah yang bersangkutan.Ayat (2)Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas.Huruf bCukup jelas.Huruf cYang dimaksud dengan 'klarifikasi' adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda, Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati untuk mengetahui kesesuaian dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.Huruf dCukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 71

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR ....