PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 3 Tahun 2014
Tentang PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
Berlaku: 25 Maret 2014
N/A
Preamble

Menimbang
WALIKOTA SINGKAWANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SINGKAWANG,
- a. bahwa dengan ditetapkannya UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, maka perlu dijabarkan dalam Peraturan Daerah yang terkait dengan pengelolaan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan;
- b. bahwa mineral bukan logam dan batuan yang terkandung di dalam wilayah Kota Singkawang merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus diatur, diurus dan dikendalikan oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan secara nyata dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Mengingat : ayat (6) Undang-Undang Dasar
1. Pasal 18 Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5489);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 78);
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral Di Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 35);
15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 67);
16. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
Menetapkan
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG dan
WALIKOTA SINGKAWANG
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Singkawang.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
6. Mineral bukan logam meliputi : intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen.
7. Batuan meliputi : pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkesikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung, quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping,onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.
8. Pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan adalah kebijakan perencanaan, pengaturan, pengurusan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan.
9. Usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
10. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disingkat WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dantidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari rencana tata ruang nasional.
11. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
12. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan.
13. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
14. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
15. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
16. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
17. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
18. Penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineral bukan logam dan batuan.
19. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
20. Studi kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
21. Operasi produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
22. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
23. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral bukan logam dan batuan.
24. Pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
25. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
26. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral.
27. Badan usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
28. Jasa pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
29. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
30. Usaha Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengeloaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
31. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
32. Kegiatan pascatambang yang selanjutnya disebut pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
33. Pemberdayaan masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
34. lnspektur Tambang adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan inspeksi tambang.
35. Penyidik adalah Pejabat Polisi Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
36. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Pertambangan mineral dikelola berdasarkan asas:
- a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; dan
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Bagian Kedua Tujuan
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 3

Tujuan pengelolaan usaha mineral bukan logam dan batuan adalah:
- a. usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan guna, dan berdaya saing;
- b. menjamin manfaat pertambangan mineral bukan logam dan batuan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. menjamin tersedianya mineral bukan logam dan batuan sebagai bahan baku pembangunan;
- d. meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat; dan
- e. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan.
BAB III - KEWENANGAN
Pasal 4

Dalam pengelolaan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan, pemerintah daerah bertugas dan berwenang:
- a. melakukan penyelidikan, penelitian dan eksplorasi pada wilayah daratan dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
- b. mengolah data dan informasi hasil penyelidikan, penelitian dan eksplorasi menjadi peta potensi mineral bukan logam dan batuan;
- c. menyampaikan data, informasi dan peta potensi mineral bukan logam dan batuan kepada Menteri dan Gubernur;
- d. mengelola data dan informasi potensi mineral bukan logam dan batuan, serta informasi pertambangan yang berada di wilayah Kota Singkawang;
- e. mengusulkan perubahan WP kepada Menteri berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian;
- f. menetapkan WIUP mineral bukan logam dan batuan untuk wilayah yang berada di Kota Singkawang;
- g. menerbitkan rekomendasi penerbitan WIUP untuk wilayah lintas kabupaten/Kota;
- h. menyusun rencana penetapan suatu wilayah di dalam WP menjadi WPR;
- i. menetapkan WPR setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan berkonsultasi dengan DPRD;
- j. menyampaikan secara tertulis kepada Menteri dan Gubernur mengenai penetapan WPR;
- k. menerbitkan IUP mineral Bukan Logam dan Batuan dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah Kota Singkawang dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
- l. menyampaikan laporan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan kepada Menteri dan Gubernur;
- m. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- n. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan secara optimal;
- o. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan
- p. peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.
BAB IV - WIUP DAN WPR
Pasal 5

- (1) WIUP terdiri atas WIUP mineral bukan logam dan/atau WIUP batuan.
- (2) Untuk menetapkan WIUP dalam satu WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
- a. letak geografis;
- b. kaidah konservasi;
- c. daya dukung lingkungan;
- d. optimalisasi sumber daya mineral;
- e. tingkat kepadatan penduduk; dan
- f. merupakan wilayah kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambangan di WIUP.
- (4) WIUP mineral bukan logam dan batuan diterbitkan oleh Walikota.
BAB IV - WIUP DAN WPR
Pasal 6

WIUP mineral bukan logam diberikan dengan ketentuan :
- a. WIUP mineral bukan logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara mengajukan permohonan kepada Walikota;
- b. pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 500 (lima ratus) hektar;
- c. pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda;
- d. pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama; dan
- e. pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 50 (lima puluh) hektar.
BAB IV - WIUP DAN WPR
Pasal 7

WIUP batuan diberikan dengan ketentuan :
- a. WIUP batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara mengajukan permohonan kepada Walikota;
- b. pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektar dan paling banyak 500 (lima ratus) hektar;
- c. pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batuan dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda;
- d. pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama; dan
- e. pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 15 (lima belas) hektar.
BAB IV - WIUP DAN WPR
Pasal 8

- (1) Pemegang IUP sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Walikota untuk menciutkan sebagian atau seluruh WIUP.
- (2) Pemegang IUP dalam melaksanakan penciutan atau pengembalian WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyerahkan :
- a. laporan, data dan informasi penciutan atau pengembalian yang berisi semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh pada wilayah yang akan diciutkan dan alasan penciutan atau pengembalian serta data lapangan hasil kegiatan;
- b. peta wilayah penciutan atau pengembalian beserta koordinatnya;
- c. bukti pembayaran kewajiban keuangan;
- d. laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir; dan
- e. laporan pelaksanaan reklamasi pada wilayah yang diciutkan atau dilepaskan.
Bagian Kedua
WPR
BAB IV - WIUP DAN WPR
Pasal 9

WPR memiliki kriteria :
- a. merupakan endapan teras (endapan permukaan), dataran banjir, dan endapan sungai purba;
- b. luas maksimal WPR sebesar 15 (lima belas) hektar;
- c. menyebutkan komoditas yang akan ditambang;
- d. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- e. tidak tumpang tindih dengan WUP dan Wilayah Pencadangan Negara; dan
- f. merupakan wilayah kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.
BAB V - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 10

- (1) Usaha Pertambangan dilakukan berdasarkan IUP.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Walikota apabila WIUP berada dalam 1 (satu) wilayah kota.
- (3) WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dalam WUP yang ditetapkan oleh Menteri melalui Gubernur.
- (4) WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berada dalam WP.
- (5) IUP diberikan kepada :
- a. badan usaha;
- b. koperasi; dan
- c. perseorangan.
- (6) Dalam 1 (satu) WIUP dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IUP.
BAB V - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 11

IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri atas :
- a. IUP eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- b. IUP Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan
- c. IUP Operasi Produksi Khusus Mineral Bukan Logam dan Batuan.
BAB V - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 12

Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian, maka kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki :
- a. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan;
- b. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian; dan/atau
- c. IUP Operasi Produksi.
BAB V - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 13

- (1) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperolehnya IUP operasi produksi, pemegang IUP operasi produksi wajib memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok pada WIUP.
- (2) Pembuatan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai sebelum dimulai kegaiatan operasi produksi.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan batas wilayah pada WIUP operasi produksi, harus dilakukan perubahan tanda batas wilayah dengan pemasangan patok baru pada WIUP.
BAB V - IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 14

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan mineral bukan logam dan batuan lain di dalam WIUP yang dikelolanya diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
- (3) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral bukan logam dan batuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Walikota.
- (4) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral bukan logam dan batuan lain yang ditemukan tersebut.
- (5) Pemegang IUP yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral bukan logam dan batuan lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.
- (6) IUP untuk mineral bukan logam dan batuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan kepada pihak lain oleh walikota.
- (7) Pihak lain yang mendapatkan IUP berdasarkan permohonan IUP harus berkoordinasi dengan pemegang IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi pertama.
- (8) IUP tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian IUP.
BAB VI - IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 15

Kegiatan pertambangan rakyat meliputi :
- a. pertambangan mineral bukan logam; dan
- b. pertambangan batuan.
BAB VI - IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 16

- (1) Usaha Pertambangan Rakyat dilakukan berdasarkan IPR.
- (2) IPR diberikan dengan ketentuan :
- a. pemohon IPR wajib menyampaikan surat permohonan kepada Walikota; dan
- b. Walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR dapat diberikan kepada :
- a. perseorangan paling banyak 1 (satu) hektar;
- b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektar; dan
- c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektar.
- (4) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
BAB VII - PERSYARATAN PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN DAN PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 17

- (1) IUP mineral bukan logam dan batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan memenuhi persyaratan :
- a. administratif;
- b. teknis;
- c. lingkungan; dan
- d. finansial.
- (2) IPR mineral bukan logam dan batuan diberikan kepada koperasi, kelompok masyarakat dan perseorangan dengan memenuhi persyaratan :
- a. administratif;
- b. teknis; dan
- c. finansial.
- (3) Persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB VIII
Pasal 18

Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.
BAB VIII
Pasal 19

Pemegang IUP dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII
Pasal 20

Pemegang IUP berhak memiliki mineral bukan logam dan batuan sebagai ikutan yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran lineeksplorasi atau iuran produksi.
BAB VIII
Pasal 21

Pemegang IUP tidak boleh memindahkan IUP kepada pihak lain.
BAB VIII
Pasal 22

Pemegang IUP dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII
Pasal 23

Pemegang IPR berhak mendapat pembinaan dan pengawasan dibidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari Pemerintah Daerah.
Bagian Kedua
Kewajiban
BAB VIII
Pasal 24

Pemegang IUP wajib :
- a. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- b. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi;
- c. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral bukan logam dan batuan;
- d. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- e. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan; dan
- f. membayar pajak.
BAB VIII
Pasal 25

Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP wajib melaksanakan :
- a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- b. keselamatan operasi pertambangan;
- c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
- d. upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara; dan
- e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.
BAB VIII
Pasal 26

Pemegang IUP wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik daerah.
BAB VIII
Pasal 27

Pemegang IUP wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII
Pasal 28

- (1) Pemegang IUP wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi Wajib menyediakan Jaminan Kesungguhan.
- (3) Walikota dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberlakukan apabila pemegang IUP tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui.
BAB VIII
Pasal 29

Pemegang IPR wajib :
- a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;
- c. mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada Walikota;
- e. pemegang IPR dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan; dan
- f. membayar pajak.
BAB IX - PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 30

- (1) Kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan penghentian sementara apabila terjadi :
- a. keadaan kahar;
- b. keadaan yang menghalangi; dan/atau
- c. kondisi daya dukung lingkungan.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, penghentian sementara dilakukan oleh Walikota berdasarkan permohonan dari pemegang IUP.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, penghentian sementara dilakukan oleh :
- a. inspektur tambang; dan
- b. walikota berdasarkan permohonan dari masyarakat.
- (5) Jangka waktu penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB X - PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 31

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.
- (2) Pemegang IUP wajib menyelesaikan sebagian atau seluruh hak atas tanah dalam WIUP dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP.
- (4) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan kompensasi berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah.
BAB XI - TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN
Pasal 32

- (1) Pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi.
- (2) Pemegang IUP yang diterbitkan oleh Walikota wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan kepada Walikota dengan tembusan kepada Gubernur dan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi.
- (3) Walikota menyampaikan laporan tertulis mengenai pengelolaan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
BAB XII - PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN DI SEKITAR WIUP
Pasal 33

- (1) Pemegang IUP wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan disekitar WIUP, diutamakan yang terkena dampak langsung akibat aktivitas pertambangan.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dengan Pemerintah Daerah melalui Dinas Teknis dan masyarakat setempat.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh pemegang IUP.
BAB XIII - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Pasal 34

- (1) Walikota melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemegang IUP dan IPR.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan, pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi, pendidikan dan pelatihan, perencanaan, penelitian pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan usaha pertambangan.
BAB XIII - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Pasal 35

Kegiatan pengawasan kegiatan pertambangan di daerah meliputi :
- a. teknis pertambangan;
- b. pemasaran;
- c. keuangan;
- d. pengolahan data mineral dan batuan;
- e. konservasi sumber daya mineral dan batuan;
- f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- g. keselamatan operasi pertambangan;
- h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
- i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan;
- j. rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
- k. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
- l. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- m. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan bagi badan usaha atau koperasi;
- n. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum; dan
- o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.
BAB XIII - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Pasal 36

- (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dan kegiatan usaha pertambangan berhak :
- a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak; dan
- b. apabila tidak menemukan kesepakatan maka dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.
- (2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB XIV - REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
Pasal 37

- (1) Setiap pemegang IUP wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi.
- (2) Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang.
- (3) Peruntukan lahan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP dan pemegang hak atas tanah.
BAB XIV - REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
Pasal 38

- (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan :
- a. jaminan reklamasi; dan
- b. jaminan pascatambang.
- (2) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a terdiri atas:
- a. jaminan reklamasi tahap eksplorasi; dan
- b. jaminan reklamasi tahap operasi produksi.
BAB XIV - REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB XV - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 40

- (1) Setiap pemegang IUP dan IPR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 37 dan Pasal 38 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
- c. pencabutan IUP, IPR dan IUPK.
BAB XVI - PENYIDIKAN
Pasal 41

- (1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
- c. memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan;
- d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
- e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
- g. mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; dan/atau
- h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.
BAB XVI - PENYIDIKAN
Pasal 42

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dapat menangkap pelaku tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulai penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XVII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 43

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP dan IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 dan Pasal 16 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
BAB XVII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
BAB XVII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 45

Setiap orang yang mengeluarkan IUP dan IPR yang bertentangan dengan Undang-Undang dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang.
Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 25 Maret 2014 WALIKOTA SINGKAWANG, ttd AWANG ISHAK
Diundangkan di Singkawang pada tanggal 16 Oktober 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG, ttd
SYECH BANDAR
LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2014 NOMOR 10
Salinan Sesuai Dengan Aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN, ttd
YASMALIZAR, S.H. Pembina NIP. 19681016 199803 1 004
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG, PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 1/2014
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat mineral bukan logam dan batuan sebagai kekayaan alam yang terkandung didalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.
Sejalan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara perlu melakukan penataan dan pengaturan yang berkaitan dengan kegitaan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan, yang meliputi:
- a. pengusahaan pertambangan diberikan dalam bentuk izin usaha pertambangan dan izin pertambangan rakyat;
- b. pengutamaan pemasukan kebutuhan mineral bukan logam dan batuan untuk kepentingan daerah guna menjamin tersediannya mineral bukan logam dan batuan sebagai bahan baku untuk kebutuhan dalam daerah;
- c. pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
- d. peningkatan pendapat masyarakat local, daerah serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat;
- e. penerbitan perizinan yang transparan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan sehingga iklim usaha diharapkan dapat lebih sehat dan kompetitif; dan
- f. pengingkatan nilai tambah dengan melakukan pengolahan dan pemurnian mineral bukan logam dan batuan.
Pengaturan-pengaturan tersebut diatas perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah ini.
PENJELASAN
Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf dYang dimaksud dengan 'asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan' adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.
PENJELASAN
Pasal 30

Ayat (1)

Huruf aKeadaan kahar dalam ketentuan ini antara lain meliputi perang, kerusuhan sipil, pemberontakan, epidemi, gempa bumi, banjir, kebakaran dan lain- lain bencana alam di luar kemampuan manusia.Huruf bKeadaan yang menghalangi dalam ketentuan ini antara lain meliputi blokade, pemogokan, perselisihan perburuhan di luar kesalahan pemegang IUP atau IUPK dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah yang menghambat kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan.## Huruf cKondisi daya dukung lingkungan dalam ketentuan ini adalah apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi mineral bukan logam dan batuan yang dilakukan diwilayahnya.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 46

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 46