PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor ~ Tahun 2023
Tentang RETRIBUSI PELA YANAN PERSAMPAHAN/KEBERSUIAN
Berlaku: 28 Tahunn 2009
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud deogan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pcmerintah Daerah adahm Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjotnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Situbondo.
- S. Dinas Cipta K.arya adalab Oinas Cipta Karya Kabupaten Situbondo.
6. Bamm Ddalab sekum.pulan orang dan/atau modal yang merupakao kesatuan baik yang mel.akuk.an usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pension. Persekutuan. Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dao bentuk usaha tetap.
7. Pejabat adaJab Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan Peraturan Penmdang-widangan yang berlaku.
8. Sampah ialah limbah yang bersif.at padat dan dianggap tidak berguoa lagi yang biasanya dibuang. baik yang berasal dari orang pribadi dan/atau badan, termasuk didalamnya adalah kotoran hewan. rontokan dari tumbuh-tumbuhan dan/atau benda-benda sena mt lainnya yang mengganggu k.ebersihan dan kesebatan masyarakat.
9. Tempat Pemhuangan Sampah Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat yang di.sedialam oleh Pemerintah Daerah untuk menampung sementara.
10. Tempat Pemhnangan Akhir Sampah, yang selaojutn)'tl disingkat TPA ialah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk mcnampung atau memusnahkan sampah.
11. K.as Daerah Kas Daerah K.abupaten Sitabondo.
12. Retribusi adatab pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus (liwliakau dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atm· Badao
13. Jasa Umum adalab jasa yang d.isediakan atau diberikm oleh Pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
14. Wajib Retribusi adalab orang pribadi atau bedan yang menurut peraturan penmdang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, tennasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15. Masa Retribusi adaJah suatu jangka waktu tertentu yang merupekan batas waktu bagi Wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tcrtcntu dari Pemerintah Daerah.
16. Surat Setoran Re1ribusi Daerab, yang selanjumya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan meoggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas dacrah melalui tcmpat pemhayanm yang ditunjuk oleh Bupati.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah. yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besamya jmnlah pokok retribusi yang terutang.
..
'
.
4
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapaa. retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retnl&gt;usi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau sebarusoya tidak terutang.
19. Surat Tagihan R.etribusi daerab, yang selaojutnya disingk:at STRD, adalah surat untuk melakuk.an tagiban retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga/denda.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mengbimpun dan mengolah ci. ~ danfatau bukti yang dilaksaoakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu stander pemeriksaan untuk menguji upatiJban pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalmn rangka melaksanakao ketentuan peraturan penmdang› uodangan retribusi daerah.
21. Penyidikan tindak. pidana dibidang R.ettibusi adalah sr.nmgkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan buk.ti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan ttrsangkanya.
NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pual2
Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut reuibusi sebagai pembayaran atas pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersibmt adalah pelayanan persampalum/kebersihan yang disediakao atau diberikan oleh Pemerintah Daerah,. yang meliputi :
2. a peogambilan/pengumpulan sampah dari smnbernya ke lokasi pembnangan sementma;
- b. pengangkutan sampah dari sum.bemya dan/atau lokasi pembuaogan sampah sementara ke Iokasi pemhnangaolpemhuangan akhir sampah;
- c. penyediaan lokasi tempat pemhnangan sampah sementam (fPS);
- d. penyediaao lokasi tempet pemusnahao uhir SIIJDPlh (TP A).
- (2) Dikecnalikan dari Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adaiah pelayanan kebersihan jalan mm.an, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum laionya
Pual4
- (1) Subyek Retribusi Persampahan/Kebersihan adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan/keb dari Pemcrintah Dacrah.
- (2) Wajib Retribusi pelayaoan Persampabao/Kebersihan adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peratman Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pemba~ termasuk pemungut atau pemotong retnDUSi persampahan/kebersihan.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan termasuk golongan Retribusi JasaUmum.
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa d.iukur berdasarkan lokasi pengambilan, volume dan jangka waktu pelayanan.
PRINSIP PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
- (1) Prinsip dan sasaran dalmn penetapan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penycdiaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan, kemampuan ~ aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sehagaimana dirnakS11d pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemel~ pengangkutan, penamp~ dan pemusnahan/daur ulang.
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasa18
- Struktur dan besamya tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peratwlm Damm ini.
WILAYAH PEMUNGUTAN
Retribusi terutang dipungut di wilayah daerah.
Masa Retribusi Pelayanan Persampahan/K.ebersihan terutang adalah jangka waktu yang lamanya l (satu) bulan blender.
6
Saat Retribusi Pelayanan Persampahan/K.ebersihan terutang terjadi pada saat diterbitkannya SK.RD atau dokumen lain yang dipersamakan.