PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor T Tahun 2017
Tentang \ KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI L.lNGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
Berlaku: 42 Tahun 2004
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
'(
BUPATI MUNA PROVINS! SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR t &lt;-{ TAHUN 2017
TENTANG
\ KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI L.lNGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
C&gt;ENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ·
BUPATI MUNA,
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna yang tertib, akuntabel, berwibawa, transparan, dan berintegritas dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab, berperilaku yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu diatur kode etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna;
- b. bahwa dalam upaya penerapan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l 9t:.9 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
r
r
~ 1
.,., i;
!;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang W ewenang Pengangka tan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negari Sipil (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan (Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negari Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4295);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Jndonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); · 6.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5135). 7.
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PEGAW AI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUNA. Menetapkan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna.
3. Bupati adalah Bupati Muna.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muna.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna.
6. Badan Kepega.waian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Muna.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pernerintah Kabupaten Muna.
8. Kode etik Pegswai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut kode etik, adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai Negeri sipil didalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
9. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik.
10. Majelis Kode etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Majelis, adalah lembaga non struktural pada instansi Pemerintah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.
11. Pejabat yang herwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.
12. Pelapor adalah pihak yang melaporkan terjadinya pelangggaran kode etik oleh Pegawai Negeri Sipil.
3. 14.Saksi adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran kode etik yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri.
13. Terlapor adalah Pegawai Negeri Sipil yang dilaporkan kepada pejabat yang berwenang karena diduga melakukan pelangggaran kode etikPegawai Negeri Sipil.
5. 15.Laporan atau pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan atau tertulis disertai dengan permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwewenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap pegawai yang diduga telah melakukan pelanggaran kode etik.
16. Sanksi moral adalah berupa permintaan maaf secara lisan, tertulis dan pemyataan penyesalan secara tertulis dilakukan secara terbuka atau tertulis.
17. Tindakan adminstrasi adalah tindakan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipilsebagai akibat dari pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil.
BAB II - Nil.AI DASAR, MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Nilai dasar yang wajib dijunjung tinggi bagi setiap PNS meliputi:
- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh ideologi Pancasila;
- c. setia mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia;
- e. patuh terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
- g. profesionalisme dalam arti berpengetahuan luas, berketrampilan yang tinggi sehingga mampu bekerja sesuai dengan kompetensi, mandiri tanpa intervensi pihak lain, konsisten dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas dan fungsi secara baik dan benar; ·
- f. integritas dalam arti bersikap, berprilaku dan bertindak jujur terhadap diri sendiri dan lingkungan. Objektif terhadap pennasalahan. Memiliki komitmen terhadap visi dan misi. konsisten dalam bersikap dan bertindak. Berani dan Tegas dalam mengambil keputusan terhadap resiko kerja. Disiplin dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan amanah;
- h. inovasi dalam arti kaya dengan ide-ide baru, selalu meningkatkan kemampuan · dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
9. j, produktivitas dalam arti mampu bekerja keras dengan orientasi hasil kerja yang sistematis, terarah dan berkualitas sesuai standar kinerja yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara efektif, efisien serta dapat dipertanggungjawabkan;
1. transparansi dalam arti keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil dapat terukur, dapat dipertanggungjawabkan, senantiasa dievaluasi secara berkala, terbuka untuk semua stakeholder Pemerintah Daerah;
- k. religiuitas dalam arti suatu keyakinan bahwa semua tindakan yang dilakukan selalu berada dalam pengawasan Sang Pencipta, tekun melaksanakan ajaran agama dan mengawali setiap tindakan dengan niat ibadah serta apa yang dilakukan harus lebih baik dari yang kemarin;
- l. kepemimpinan- dalam arti mempunyai kernampuan untuk rnenjadi pelopor don penggerak yang dapat dipercaya untuk mencapai kinerja melebihi harapan;
- m. menciptakan lingkunagan kerja yang non diskriminatis;
- n. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
- o. memberikan layanan kepada publik secara JUJUr, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna dan santun; dan
- p. menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama.
Kode etik dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam sikap, tingkah laku, perbuatan dan ucapan sebagai PNS dalam melaksanakan tugasnya serta pergaulan dalam kehidupan sehari-hari.
Bagian Ketiga Tujuan
Kode etik bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, kredibilitas dan meningkatkan displin PNS serta menciptakan keharmonisan sesama PNS, menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan iklim kerja yang kond usif, menciptakan dan memelihara kondisi serta perilaku yang profesional dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mencapai dan mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah.
Bagian Keempat Ruang Lingkup
Ruang lingkup kode etik meliputi:
- a. sikap, adalah .kesiapan atau kesediaan untuk bertindak sesuai norma dan kode etik;
- b. perilaku, adalah tindakan atau aktifitas pegawai organisasi, pribadi dan lingkungan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab;
- c. perbuatan, adalah inisiatif gerak dari sebuah gagasan untuk mewujudkan tugas, kewajiban dan 'tanggungjawabnya sebagai PNS;
- d. tulisan, adalah proses kreatif dalam bentuk tulisan atau karangan yang dibuat untuk PNS sesuai dengan norma dan kode etik; dan
- e. ucapan, adalah pemyataan atau perasaan hati yang diungkapkan secara lisan yang dilakukan PNS dalam kedinasan dan non kedinasan yang mencerminkan keteladanan di masyarakat dan sebagai PNS.
BAB III - KODE ETIK
Pasal 7

Kode etik sebagaimana dimaksud dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta bersikap dalam kehidupan sehari-hari setiap PNS wajib berpedoman pada etika:
- a. bemegara;
- b. organisasi;
- c. bermasyarakat;
- d. sesama PNS; dan
- e. terhadap diri sendiri.
-
~
.
.
i\_
'
~
Etika bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemcrintahan yang bersih dan berwibawa;
- g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber · daya negara secara efisien dan efektif;
- f. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah;
- h. tidak memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak at.au tidak bergerak, dokumen at.au surat berharga milik negara secara tidak sah; dan
- i. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.
Etika berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
- a. wajib menaati segala peraturan perundang- undangan dalam melaksnakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, hati nurani dan tanggungjawab;
- c. wajib memetuhi/menaati ketentuan jam kerja;
- b. wajib menyimpan rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan dan hanya dapat mengemukakan kepada dan at.as perintah pejabat yang berwenang dan kuasa peraturan perundang- undangan;
- d. setiap Perangkat Daerah wajib melaksanakan apel pagi dan apel sore;
- e. tanggap, terbuka, jujur dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah Daerah;
- f. bertanggung jawab dalam menggunakan dan memelihara barang/ kekayaan milik negara dan daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
- h. tidak melakukan hal-hal yang menggangu lingkungan kerja pada saat jam kerja;
- g. tidak melakukan pertemuan secara perorangan atau kelompok dengan pihak lain menggunakan fasilitas Pemerintah Daerah yang dapat digunakan untuk kepentingan -diri sendiri/ golongan/kelompok;
- i. wajib melalesanakan perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang, .ermasuk mengikuti kegiatan lain yang diwajibkan kantor;
- k. wajib memakai tanda pengenal dalam lingkungan kerja;
- j. dilarang meninggalkan penugasan, kecuali dengan alasan yang jelas dan dengan izin ata.san yang berwenang serta dilarang menunda-nunda tugas kecuali dengan alasan yang jelas dan dengan izin atasan yang berwenang;
1. tepat waktu dalam menghadiri rapat maupun pertemuan lainnya yang berhubungan dengan kepentingan kedinasan;
- n. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja yang yang telah ditetapkan dalam organisasi internal;
- m. a.kuntabel dalam melaksankan tugas penyelenggaran pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bertanggungjawab;
- o. tidak melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, at.au orang lain di dalam lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung at.au tidak langsung merugikan negara;
- p. pimpinan organisasi internal secara berjenjang wajib memberikan tugas dan tanggungjawab masing-masing bidang, sub bagian/ seksi dan PNS sesuai tugas dan fungsi yang telah ditetapkan;
:
..
- q. pimpinan organisasi internal wajib membimbing dan mengarahkan bawahannya secara baik dan beretika dalam tingkah laku, pola pikir maupun dalam teknis tugas kedinasan serta pimpinan oranisasi internal secara bertanggungjawab wajib mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi tugas dan tanggungjawab masingmasing bidang, sub bagian/seksi dan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan;
- r. pimpinan organisasi internal berkoordinasi dengan pimpinan organisasi lainnya dalam melaksnakan tugas kedinasan yang mempunyai kaitan satu dengan yang lain;
- s. memiliki integritas, dedikasi dan semangat pengabdian kepada satuan organisasinya serta dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya;
- t. membangun etos kerja, mengembangkan pemikiran kreatif dan inovatif dalam meningkatkan kinerja organisasi;
- u. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja;
- v. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk membangun karir;
- x. profesional serta senantiasa berinisatif meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan untuk kesuksesan pelaksanaan tugas kedinasan;
- w. menjalin kerjasama yang baik antara pegawai dalam lingkungan organisast internal untuk mencapai hasil kerja yang baik;
- y. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat serta bertanggungjawab untuk kepentirigan Pemerintah Daerah; dan
- z. menjaga kebersihan lingkungan kerja.
BAB III - KODE ETIK
Pasal 10

Etika bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:
- a. megimplementasikan nilai-nilai agama dan kesusilaan;
- b. mewujudkan pola hidup sederhana;
- c. melayani masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya secara sopan ramah dan tidak diskriminatif;
- d. berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas;
- e. tanggap dan peduli terhadap keadan lingkungan masyarakat;
- f. tidak melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau rnempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- g. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun serta tanpa membedakan, SARA, tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan;
- h. tidak berpakaian dinas di luar tugas kedinasan;
- i. dalam berkomunikasi baik lisan maupun tulisan disampaikan dengan bahasa yang sopan dan santun serta mudah dimengerti; dan
- j. ikut serta aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan di lingkungan masyarakat; serta
- k. selalu menjaga. kebersihan lingkungan.
BAB III - KODE ETIK
Pasal 11

Etika sesama PNS sebagaimana di.maksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi:
- a. menghormati St~a PNS tanpa. membedakan agama, kepercayaan, suku, ras dan status sosial; J;
- b. memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan Korps PNS;
- c. menghargai perbedaan pendapat;
- d. menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama PNS;
- e. tidak menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/ a tau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- f. menjaga dan menjalin kerjasama kooperatif sesama PNS;
- g. saling menghormati antar teman sejawat baik secara vertikal maupun horisontal dalam suatu unit kerja atau antar unit kerja; dan
- h. berhimpun dalam suatu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas semua PNS dalam memperjuangkan hak-haknya.
BAB III - KODE ETIK
Pasal 12

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e meliputi:
- a. menjujung tinggi hukum, moral, memiliki harga diri dan disiplin yang tinggi;
- b. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- c. mengikuti apel pagi dan apel sore;
- d. mengisi absensi kehadiran yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah rnasingmasing dan dibubuhi tanda tangan serta tidak mengisi absensi kehadiran sesama PNS yang tidak mengkiti apel pagi, apel sore dan tidak hadir di ruang kerja;
- e. menjaga netralitas PNS yaitu tidak terlibat dalam politik praktis;
- f. menjaga integritas pribadi dan komitmen untuk citra dan reputasi birokrasi;
- g. mengedepankan hati nurani dalam pelaksanan pertanggungjawaban publik;
- h. mencegah praktek diskriminasi dan menghidari pelecehan terhadap harga diri dan kondisi fisik;
- j. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- i. menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan serta Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- k. dilarang menggunakan waktu, fasilitas, sumber daya dan peralatan Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi;
1. tidak diperkenankan menyalahgunakan tugas, wewenang dan kewajibannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, kclompok, golongan atau afiliasi lainnya;
- m. tidak diperkenankan memberi dan rneminta atau menerima sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung, baik dalam bentuk hadiah atau jasa berupa uang, natura dan/atau jasa, maupun bentuk lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
- o. memiliki daya juang yang tinggi;
- n. tidak menggunakan akses, pengetahuan dan jabatanya untuk hal-hal yang merugikan Pemerintah Daerah dan yang dilarang secara etis serta menjadi rekanan dari lembaga daerah, baik langsung atau tidak langsung sepanjang dilarang menurut perundang-undangan;
- p. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- q. menjaga keutuhan, ketentraman dan keharrnonisan keluarga;
- r. tidak melakukan perbuatan asusila, perzinahan, prostitusi, perjudian dan minuman yang memabukan serta perbuatan tercela lainnya;
- s. tidak menggunakan/mengedarkan zat psikotropika, narkotika dan /atau sejenisnya yang bertenta.ngan dengan ketentuan perundang-undangan;
- t. berpenampilan sederhana, rapi dan sopan sesuai peraturan tata pakaian dinas;
- u. wajib m.enyadari bahwa tugas pengabdiannya kepada bangsa, negara dan masyarakat Indonesia, melalui kiprahnya dilingkungan Pemerintah Daerah bila dilakukan dengan ikhlas dan dengan niat yang baik dan tulus, juga merupakan bemilai pengabdian dan/ at.au ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
BAB IV - KODE ETIK KHUSUS PERANGKAT DAERAH
Pasal 13

- (1) Setiap Perangkat Daerah meneta.pkan kode etik khusus Perangkat Daerah.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan karakteristik setiap Perangkat Daerah.
BAB IV - KODE ETIK KHUSUS PERANGKAT DAERAH
Pasal 14

Kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak boleh bertentangan dengan .. . kode etik sebagannana diatur dalam Peraturan Bupati ini. ·I
BAB IV - KODE ETIK KHUSUS PERANGKAT DAERAH
Pasal 15

Dugaan terjadinya pelanggaran diperoleh dari:
- a. laporan/ aduan tertulis; dan
- b. temuan ata.san.
BAB IV - KODE ETIK KHUSUS PERANGKAT DAERAH
Pasal 16

- (1) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 15 huruf a disarnpaikan dengan menyebutkan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti dan identitas pelapor.
- (2) Pelapor mempunyai hak rnencabut laporannya dengan membuat surat. penyataan tertulis.
- (3) Bentuk laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam form 1 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Bentuk pencabutan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam form 2 Lampiran Peraturan Bupati ini.
BAB IV - KODE ETIK KHUSUS PERANGKAT DAERAH
Pasal 17

- (1) Setiap atasan yang menerima laporan dan/atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode etik sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 15, wajib meneliti dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor, dengan melakukan pemeriksaan pendahuluan.
- (2) Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atasan PNS secara hierarki wajib meneruskan kepada pejabat yang berwenang membentuk Majelis.
- (3) Atasan PNS secara hierarki yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap melakukan pelanggaran dan dikeriaka n sanksi moral. -
- (4) Bentuk panggilan untuk pemeriksaan pendahuluan sebagaimana tercantum dalam form 3 Lampiran Peraturan Bupati ini.
BAB VI - INFORMASI PELANGGARAN
Pasal 18

Informasi adanya )elanggaran dapat diketahui dari:
- a. hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
- b. hasil pengawasan melekat atasan langsung;
- c. informasi dari media cetak dan elektronik;
- d. laporan dari masyarakat; dan
- e. informasi dari kotak aduan/saran yang disediakan oleh Pernerintah Daerah.
BAB VI - INFORMASI PELANGGARAN
Pasal 19

- (1) Setiap atasan PNS atau pejabat yang berwenang yang menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan mengetahui adanya dugaan pelanggaran wajib meneliti laporan tersebut dan rnenjaga kerahasiaan identitas pelapor.
2. {2) Atasan langsung yang tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap melakukan pelanggaran.
BAB VII - SANKSIPELANGGARAN
Pasal 20

- ( 1) PNS yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. permohonan maaf dan/ a tau penyesalan secara lisan;
- b. permohonan maaf dan/ a tau penyesalan secara tertulis.
"J
Bagian Kedua Tindakan Administratif
BAB VII - SANKSIPELANGGARAN
Pasal 21

- (1) Selain sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, PNS dapat dikenakan sanksi tindakan administratif.
- (2) Sanksi tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan rekomendasi Majelis, berupa:
- a. hukuman disiplin tingkat ringan;
- b. hukuman disiplin tingkat sedang; dan
- c. hukuman disiplin tingkat berat.
- (3) Sanksi tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS yang berlaku.
BAB VIII - MAJ ELIS
Pasal 22

- (1) Setiap terjadi dugaan pelanggaran dibentuk Majelis.
- (2) Pembentukan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
- b. Sekretaris Daerah, apabila dugaan pelanggaran dilakukan oleh PNS yang menduduki jabatan struktural Eselon Ill dan jabatan tungsional tertentu golongan IV /b rv /c;
- a. Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, apabila dugaan pelanggaran dilakukan oleh PNS yang menduduki jabatan struktural Eselon II dan jabatan fungsional tertentu golongan lV / c keatas;
- c. Kepala Perangkat Daerah, apabila dugaan pelanggaran dilakukan oleh PNS yang menduduki jabatan struktural Eselon IV kebawah, fungsional umum dan fungskmal tertentu golongan IV /a kebawah.
- (3) Keanggotaan ,Jvf ajelis, terdiri dari:
- a. 1 (satuj.orang ketua merangkap anggota;
- b. 1 (satu) 0N1ng wakil ketua merangkap anggota;
- c. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
- d. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (4) Majelis di lingk u ngan Pe mer in ta h Dae rah terdiri dari Sekretaris Daerah sebagai ketua, Asisten Administrasi Umum sebagai wakil ketua, unsur Inspektorat, unsur Pamong Praja, Bagian Penunjang Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah, Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan pejabat lain yang ditunjuk sebagai anggota.
- (5) Sekretariat Majelis di lingkungan Pcmerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (6) Dalam hal anggota Majelis lebih dari S (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (7) Jabatan dan pangkat anggota Majelis tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS yang diperiksa.
- (8) Majelis di lingkungan Perangkat Daerah terdiri dari Kepala Perangkat Daerah, pejabat yang membidangi kepegawaian, atasan langsung, dan pejabat lain yang ditunjuk.
- (9) Masa tugas Majelis berakhir pada saat Keputusan Majelis bcrakhir.
- (10) Bentuk usul pembentukan Majelis sebagaimana tercantum dalam form 4 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (11) Bentuk keputusan pembentukan Majelis sebagaimana tercantum dalam form S Lampiran Peraturan Bupati ini.
Bagian Kedua Togas dan Wewenang Majelis
- (1) Ketua Majelis bertugas:
- a. melaksankan koordinasi dengan anggota untuk mempersiapkan pelaksnaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas laporan/pengaduan pelanggaran;
- b. menentukan jadawal sidang;
- c. menentukan saksi yang perlu didcngar keterangannya;
- d. memimpin jalannya sidang;
- e. menjelaskan alasan dan tujuan sidang;
- f. mempertimbankan saran, pendapat baik Anggota Majelis maupun saksi untuk merumuskan putusan sidang;
- g. menandatangani putusan sidang;
- h. membacakan putusan sidang; dan
- i. menandatangani berita acara sidang.
- (2) Wakil Ketua Majelis bertugas:
- a. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Ketua Majelis;
- b. memimpin sidang apabila Ketua Majelis berhalangan;
- (3) mengkordinasikan kegiatan dengan Sekretaris Majelis.
- (4) Sekretaris Majelis bertugas:
·
- a. menyiapkan administrasi keperluan sidang;
- b. membuat dan mengirimkan surat panggilan dan mengirimkan surat panggilan kepada pelapor, terlapor dan/ a tau saksi yang diperlukan;
- d. menyusun berita acara sidang;
- c. mengajukan pertanyaan kepada pelapor, terlapor dan/ a tau saksi untuk kepentingan sidang;
5. . e. menyiapkan konsep putusan sidang;
- f. menyampaikan surat rekomendasi/ putusan sidang kepada terlapor;
- g. membuat dan mengirimkan laporan hasil sidang kepada atasan terlapor; dan
- c. menandatangani berita acara sidang.
- (5) Anggota Majelis berkewajiban:
- a. mengajukan pertanyaan kepada pelapor, terlapor dan/atau saksi untuk kepentingan sidang;
- b. mengajukan saran kepada Ketua Majelis baik diminta atau pun tidak; dan
- c. mengikuti seluruh kegiatan persidangan · termasuk melakukan peninjauan di lapangan.
,\
BAB VIII - MAJ ELIS
Pasal 24

- (1) Majelis melakukan pernanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran .,.'
- (2) Apabila d rper lu ka n , Majelis dapat mernanggil saksi untuk dirnintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
- (3) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat ('.2) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris Majelis.
- (4) Apabila PNS tidak memenuhi panggilan, dilakukan pemanggilan kedua dengan jangka waktu antara panggilan pertama dan kedua 5 (lima) hari kerja.
- (5) Dalam hal PNS tidak bersedia memenuhi panggilan kedua dari Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tanpa alasan yang sah, dianggap melanggar dan Majelis merekomendasikan agar PNS bersangkuta.n dikenakan sanksi moral.
- (6) Bentuk pemanggilan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam form 6 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (1) Pemeriksaan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh PNS yang diperiksa dan Majelis.
- (2) PNS yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis.
- (3) Apabila PNS yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mau menjawab pertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran yang dilakukannya.
BAB VIII - MAJ ELIS
Pasal 26

- (1) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan ditandatangani oleh anggota Majelis yang memeriksa dan PNS yang diperiksa.
- (3) Bentuk Serita Acara Pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam form 7 Larnpiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Apabila PNS yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka Berita Acara Pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh Majelis yang memeriksa, dengan memberikan catatan dalam Berita Acara Pemeriksaan, bahwa PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Serita Acara Pemeriksaan.
- (1) Majelis mengambil keputusan setelah memeriksa PNS yang diduga melanggar.
- (2) Majelis mengambil keputusan setelah PNS yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (4) Keputusan Majelis diambil secara musyawarah mufakat dalam sidang Majelis tanpa dihadiri PNS yang diperiksa.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada saat pemeriksaan oleh Majelis.
- (5) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 14) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (7) Keputusan Majelis berupa rekomendasi dan/atau keputusan dan bersifat final.
- (6) Sidang Majelis dianggap sah apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, dan paling kurang 1 (satu) orang Anggota.
- (8) Rekomendasi sidang Majelis sebagaimana dimaksud ayat 17) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.
9. ( 10) Rekomendasi Majelis dibuat dalam bentuk format 8 sebagairnana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (9) Keputusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditandatangani oleh Ke tuar
11. (ll)Keputusan Majelis dibuat dalam bentuk format 9 sebagairnana tercantum dalam La.mpiran Peraturan Bupati ini.
- (1) Majelis wajib menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan dan keputusan hasil sidang Majelis berupa rekomendasi kepada pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam menetapkan keputusan pcnjatuhan sanksi moral.
- (2) Majelis wajib 'menyampaikan surat pernberitahuan kepada atasan langsung !:&gt;NS yang bersangkutan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal Keputusan Majelis.
Pasa129
- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) adalah:
- a. pejabat struktural eselon IV, bagi PNS yang m enduduki jabatan fungsional umum dan calon PNS di lingkungannya;
- b. pejabat struktural eselon III, bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon IV di lingkungannya;
- c. pejabat struktural eselon II, bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III dan pejabat fungsional tertentu di lingkungannya; dan
- d. Bupati Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian bagi yang menduduki jabatan struktural eselon II.
- (2) Penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan.
- (3) Dalam keputusan penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan jenis pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Penjatuhan sanksi moral dilakukan melalui:
- b. pemyataan secara terbuka, disampaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditentukan.
- a. pemyataan secara tertutup, disampaikan oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral; dan
- (5) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a hanya diketahui oleh PNS yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan keputusan, serta pejabat lain yang terkait, dengan ketentuan pejabat terkait dimaksud tidak boleh berpangkat lebih rendah dari PNS yang bersangkutan.
- (6) Pemyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disampaikan melalui forum pertemuan resmi, upacara bendera, media, papan pengumuman, dan forum lain yang dipandang sesuai untuk itu.
- (7) Bentuk keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam form 10 Lampiran Peraturan Bupati ini.
BAB VIII - MAJ ELIS
Pasal 30

- (1) PNS yang melakukan pelanggaran selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, · dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-u ndangan, atas rekomendasi Majelis,
- (2) Tindakan administratif atas rekomendasi Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS.
BAB IX - REHABILITASI
Pasal 31

- (1) PNS yang dilaporkan melanggar dan setelah sidang Majelis diputuskan tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang disangkakan terhadapnya dapat direhabilitasi nama baiknya.
- (3) Bentuk keputusan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam form 11 Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Majelis. "
BAB XI - PEMBIAYAAN
Pasal 33

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB XIII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 34

Kode etik individu dan atau/profesi di lingkungan Perangkat Daerah yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.