PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 1.1 Tahun 2012
Tentang PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN JEMBER
Berlaku: 2 Januari 2012
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
SALINAN
BUPATI JEMBER
PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 1.1 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN JEMBER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEMBER,
: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas pelayanan;
- b. bahwa agar pelaksanaan kerjasama dapat berjalan dengan efektif dan akuntabel perlu mengatur dan menetapkan Pedoman Pelaksanaan Kerjasama pada Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati ;
3. : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Menetapkan :
Indonesia Tahun 2011 Nomor Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4761);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2008 tentang Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten Jember ( Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember ( Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN JEMBER.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan / atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
5. Kerjasama adalah kesepakatan antara para pihak, dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
6. Kerjasama dengan pihak lain adalah kesepakatan antara Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Jember dengan pihak lain yang berbadan hukum.
7. Badan Hukum adalah Perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan Lembaga di dalam Negeri maupun Luar Negeri yang berbadan hukum.
8. Kerjasama Operasi adalah merupakan perikatan antara BLUD dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
9. Sewa menyewa adalah penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang BLUD kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun berkala.
10. Usaha lainya adalah kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi Badan Layanan Umum yang menjadi kewajiban BLUD.
BAB II - KERJASAMA BLUD
Pasal 2

- (1) BLUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Pelaksanaan Kerjasama didasarkan pada prinsip efesiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
- (3) Untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Kerjasama BLUD.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.
BAB III - BENTUK KERJASAMA
Pasal 3

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasar 2 ayat (1) antara lain:
- a. kerjasama operasi;
- b. sewa menyewa; dan
- c. usaha lainnya.
- (2) Usaha Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah usaha yang menunjang fungsi BLUD.
BAB IV - TATA CARA KERJASAMA
Pasal 4

Tata cara kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyiapan kesepakatan;
- d. penandatanganan kesepakatan;
- e. penyiapan perjanjian;
- f. penandatanganan; dan
- g. pelaksanaan.
BAB IV - TATA CARA KERJASAMA
Pasal 5

Pada tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerjasama terkait obyek yang akan dikerjasamakan;
- b. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai obyek yang akan dikerjasamakan; dan
- c. menganalisa manfaat dan biaya kerjasama yang terukur dengan perbandingan apabila dilaksanakan secara swakelola.
BAB IV - TATA CARA KERJASAMA
Pasal 6

Dengan dasar data yang lengkap terhadap obyek yang dikerjasamakan, maka dilakukan :
- a. penentuan prioritas obyek yang akan dikerjasamakan; dan
- b. penawaran obyek yang akan dikerjasamakan melalui syarat penawaran.
BAB IV - TATA CARA KERJASAMA
Pasal 7

Surat penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b paling sedikit memuat:
- a. obyek yang akan dikerjasamakan;
- b. manfaat kerjasama;
- c. bentuk kerjasama;
- d. tahun anggaran dimulainya kerjasama; dan
- e. jangka waktu tertentu
BAB IV - TATA CARA KERJASAMA
Pasal 8

Dalam tahap penyiapan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, disusun kesepakatan bersama yang memuat antara lain :
- a. identitas para pihak;
- b. maksud dan tujuan;
- c. obyek dan ruang lingkup kerjasama;
- d. bentuk kerjasama
- e. sumber biaya ; dan
- f. jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama, termasuk jangka waktu penyusunan rancangan perjanjian kerjasama , jadwal pembahasan dan penandatanganannya.
BAB IV - TATA CARA KERJASAMA
Pasal 9

Dalam tahap penyiapan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, disusun rancangan perjanjian kerjasama yang paling sedikit memuat materi:
- a. subyek kerjasama;
- b. obyek kerjasama;
- c. ruang lingkup kerjasama;
- d. hak dan kewajiban;
- e. jangka waktu kerjasama;
- f. keadaan memaksa/ force majeure;
- g. penyelesaian perselisihan; dan
- h. pengakhiran kerjasama.
BAB V - HASIL KERJASAMA BLUD
Pasal 10

- (1) Hasil kerjasama BLUD merupakan pendapatan BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran pengeluaran sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran BLUD.
BAB VI - PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 11

- (1) Terhadap pelaksanaan kerjasama BLUD dilakukan pemantauan secara berkala.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dan dampak kerjasama.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.
DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TANGGAL 2-1- 2012 NOMOR 1.1
Ditetapkan di Jember pada tanggal 2 Januari 2012
BUPATI JEMBER,
MZA DJALAL
Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS KABUPATEN ASISTEN PEMERINTAHAN u.b. KEPALA BAGIAN HUKUM,
HARI MUJIANTO,SH, MSi. Pembina NIP. 19610312 198603 1 014