PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 41 Tahun 2017
Tentang PERUBAHAN ATAS PEMTURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2OO7 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN
Berlaku: 11 Oktober 2017
N/A
Preamble

Menimbang :
SALINAN
PRESIOEN REPU BLIK INOONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2017 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PEMTURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2OO7 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan tugas pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, perlu mengatur organisasi dan tata kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan;
2. bahwa sebagran wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan di Kawasan Industri Galang Batang dikeluarkan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan diubah menjadi kawasan ekonomi khusus berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dan wilayah untuk terminal Bahan Bakar Minyak dan Depot Li4uefied Petroleum Gas (LPC}) PT Pertamina (Persero) di Tar{ung Uban dikeluarkan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan difungsikan untuk kepentingan domestik; b.
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sslagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2OO7 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan;
Mengingat :
Menetapkan
1. Pasal 5 ayat {21 Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2OO7 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2OO7 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO0 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undalg-Undang menjadi Undang-Undang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor a7751;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2OO7 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4758);
MEMUTUSI(AN:
PERATI.]RAN PEMERINTAH TENIANG PERTJBAHAN AIAS PERATURAN PEMERINIAH NOMOR 47 TAHI.JN 2OO7 TEMANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PET.ABI.J}IAN BEBAS BINTAN.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O07 Nomor 1O8, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor a758), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Pemerintah ini, kawasan Bintan ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas untuk jangka waktu 70 (tujuh puluh) tahun sejak diberlalmkannya Peraturan Pemerintah ini.
2. (21 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sebagian dari wilayah Kabupaten Bintan dan sebagian dari wilayatr Kawasan Industri Galang Batang, serta seluruh Kawasan Industri Maritim, dan hrlau Lobam; dan
- b. sebagran dari wilayah Kota Tanjung Pinang yang meliputi I(awasan lndustri Senggarang dan Kawasan Industri DomPak Darat;
- (3) Batas tetap dan titik koordinat dari wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (21 digambarkart datam peta sebagaimana tercantum dalam L,ampiran yang merupakan bagran tidak terpisatrkan dari Peraturan Pemerintah ini.
6. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 2
N/A
Pasal 4

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan.
2. l2l Susunan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara..
3. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yal&lt;ni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 4

.{
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan tetap melaksanakan tugas dan wewenzrngnya sampai dengan ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan ss[agaiman4 dimaksud dalam Pasal 4.
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam kmbaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2017 PRESIDEN REPUBLIK INDONESTA,
ttd.
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta paOa tanggal 12 Oktober 2017
MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd.
YASONNA H. I.AOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIATAHUN 2017 NOMOR 216
PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pasal 1

CukuP jelas.
Angka 2
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup jelas.
Angka 3
PENJELASAN
Pasal 4

A
Cukup jelas.
Pasal II Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6129
R E P u JrTnt t,',?otf; * u' o
I,,AMPIRAI{ PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESI,A NOMOR 41 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2AO7 TEMANG KAWASAN PERDAGAI{GAN BEBAS DAI{ PEI"ABUHAN BEBAS BINTAI{
LOKASI KAWASAN PERDAGA}IGAN BEBAS DAN PEI"ABUHAN BEBAS BINTAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESI.A, trd.
JOKO WIDODO