PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 5 Tahun 2015
Tentang TATA CARA PEIlGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
Berlaku: 14 September 2015
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI NIAS UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PEIlGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NIAS UTARA,
- a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka pengaturan mengenai Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
\
\
1
Menetapkan :
- 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Nomor 23 Tahun 6. Undang- Undang
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA
dan
BUPATI NIAS UTARA,
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Nias Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
I
\
1
- adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Pemerintah Daerah
4. Bupati adalah Bupati Nias Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Utara.
6. Kecamatan adalah wilayah keija Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten di wilayah ketjanya.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau y; mg disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak traditional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur j &gt; enyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Penjaringan adalah suatu tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa.
13. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan baik dari administrasi, pengetahuan, kemampuan dan kepemimpinan para bakal calon perangkat Desa.
14. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
15. Sekretaris Desa adalah pimpinan sekretariat pada pemerintah Desa dalam wilayah Kabupaten Nias Utara.
16. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
17. Pelaksana kewilayahan adalah perangkat pembantu Kepala Desa dan pelaksana penyelenggara pemerintah Desa di wilayah dusun. unsur
18. Unsur staf sekretariat adalah yang bertugas membantu kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
19. Pelaksana teknis lapangan adalah perangkat pembantu Kepala Desa dalam pelaksanaan pelayanan teknis kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.
\
1
BAB II - PERANGKAT DESA
Pasal 2

- (1) Perangkat Desa terdiri atas :
- a. Sekretariat Desa;
- b. Pelaksana kewilayahan; dan
- c. Pelaksana teknis.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat setempat.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
BAB II - PERANGKAT DESA
Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat. (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Unsur sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.
BAB II - PERANGKAT DESA
Pasal 4

- (1) Pelaksana kewilayahan merupakan unsurpembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukiin secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa.
BAB II - PERANGKAT DESA
Pasal 5

- (1) Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.
BAB III - PERSYARATAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
Pasal 6

Persyaratan pengangkatan perangkat Desa selain Sekretaris Desa PNS yaitu:
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha l£sa;
- a. Warga Negara Republik Indonesia;
1
- c. Memegang teguh dan mengamaJkan Pancasila, melaksanakan UndangNegara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Undang Dasar mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat yang dibuktikan dengan Ijazah / STTB (surat tanda tarnat belajar) dan atau surat keterangan pengganti ijazah dari instansi yang berwenang;
- e. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi perangkat Desa dan wajib bertempat tinggal di Desa setempat selama menjabat sebagai perangkat Desa;
- g. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran yang dibuktikan dengan KTP atau surat keterangan penduduk;
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuktikaji dengan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian).
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang - ulang.
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- k. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter setempat.
BAB IV - MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
Pasal 7

- (1) Pengangkatan sekretaris Desa Non PNS, unsur staf sekretariat dan pelaksana teknis :
- a. Kepala Desa menetapkan tala cara penjanngan dan penyaringan bakal calon sekretaris Desa Non PNS, unsur staf sekretariat dan pelaksana teknis;
- b. Setelah Kepala Desa menetapkan tata cara penjaringan dan penyaringan bakal calon sekretaris Desa Non PNS, unsur staf sekretariat dan pelaksana teknis, rnaka Kepala Desa mengumumkan penerimaan bakal calon sekretaris Desa Non PNS, unsur staf sekretariat dan pelaksana teknis;
- c. Waktu penerimaan bakal sekretaris Desa Non PNS, unsur staf sekretariat dan pelaksana teknis paling lama 14 (empat belas) hari setelah pengumuman penerimaan;
- d. Kepala Desa melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon sekretaris Desa Non PNS, unsur staf sekretariat dan pelaksana teknis meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan pencalonan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari;
\
- e. Setelah Kepala Desa melakukan penelitian terhadap perSyaratan bakal calon sekretaris Desa Non PNS, unsur staf sekretariat dan pelaksana teknis, Kepala Desa menetapkan bakal calon Sekretaris Desa Non PNS, unsur staf sekretariat dan pelaksana teknis.
- (2) Dalam hal bakal calon sekretaris Desa Non PNS, unsur staf sekretariat dan pelaksana teknis yang memertuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, kepala Desa tetap menetapkan bakal calon sekretaris Desa Non PNS, unsur staf sekretariat dan pelaksana teknis tersebut sebagai calon sekretaris Desa Non PNS, unsur staf sekretariat dan pelaksana teknis untuk selanjutnya meminta pertimbangan kepada Camat setempat.
- (3) Sebelum mengangkat sekretaris Desa Non PNS, unsur staf sekretariat dan pelaksana teknis, Kepala Desa wajib berkonsultasi kepada Camat setempat dengan memberikan pertimbangan tending pengalaman kerja dilembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia masing-masing calon sekretaris Desa Non PNS, unsur staf sekretariat dan pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Camat setempat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon sekretaris Desa Non PNS, unsur sbif sekretariat dan pelaksana teknis berdasarkan basil konsultasi dengan Kepala Desa.
- (5) Rekomendasi tertulis dari Camat setempat. sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan sekretaris Desa Non PNS, unsur staf sekretariat dan { jelaksana teknis.
- (6) Penerbitan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterimanya rekomendasi tertulis dari Camat setempat.
BAB IV - MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
Pasal 8

- (1) Pengangkatan unsur pelaksana kewilayahan :
- a. Kepala Desa memfasilitasi musyawarah dusun dalam rangka pemilihan unsur pelaksana kewilayahan;
- b. Musyawarah dusun dipimpin oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh pimpinan dan anggota BPD Desa serta ketua-ketua Lembaga yang ada di Desa;
- d. Hasil musyawarah dusun dimaksud pada huruf c dituangkan dalam Berita Acara penetapan calon unsur pelaksana kewilayahan.
- c. Pelaksanaar , pemilihan unsur pelaksana kewilayahan dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah mufalcat atau meialui pemungutan yang telah disepakati oleh masyarakat dusun yang bersangkutan; suara
- (2) Sebelum mengangkat unsur pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa wajib berkonsultasi kepada Camat setempat dengan memberikan pertimbangan tentang pengalaman kerja dilembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia masing-masing calon pelaksana kewilayahan. unsur
- (3) Camat setempat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon unsur pelaksana kewilayahan berdasarkan hasil konsultasi dengan Kepala Desa.
\
1
?
- (4) Rekomendasi tertulis dari camat seternpat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan unsur pelaksana kewilayahan.
- (5) Apabila pelaksanaan musyawarah dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak tercapai atau gagal setelah difasilitasi Kepala Desa sebanyak
3. 2 (kali) pelaksanaan musyawarah dusun, maka Kepala Desa dapat mengangkat unsur pelaksana kewilayahan setelah berkonsultasi dengan Camat seternpat dan mendapat rekomendasi tertulis.
- (6) Penerbitan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterimanya rekomendasi tertulis dari Camat seternpat.
BAB IV - MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
Pasal 9

- (1 . ) Sebelum memangku jabalan perangkat. Desa bersumpah dan berjanji menurut agamanya dengan didampingi oleh rohaniawan dihadapan kepala desa atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.
- (2) Sumpah / janji sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) sebagai berikut :
'Demi Allah / Tuhan, sayu bersumpcih / berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku perangkat Desa dengan sebaik - baiknya, sejujurjujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengjm selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia'.
BAB V - LARANGAN
Pasal 10

Perangkat Desa dilarang:
- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang mengunt.ungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan / atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan / atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan disknminatif terhadap warga dan / atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. Melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepodsme, menerima uang, barang dan / atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menjadi pengurus partai politik, menjadi anggota dan / atau organisasi terlarang; pengurus
\
\
?
- anggota Badan ketua dan / atau h. Merangkap jabatan sebagai Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilaji Rakyat Daerah Kabupaten dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- i. Ikut serta dan / atau terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum dan/ atau Pemilihan Kepala Daerah;
- j. Melanggar sumpah janji jabatan;
- k. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) haii kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan.
BAB VI - PEMBERHENTIAN
Pasal 11

- (1) Perangkat Desa yang melanggar lai ' angan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 dikenai sanksi andministratif berupa teguran lisan dan / atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan kepada Camat setempat.
BAB VI - PEMBERHENTIAN
Pasal 12

- (1) Perangkat Desa diberhentikan karena :
- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; atau
- c. Diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c :
- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
- d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
BAB VI - PEMBERHENTIAN
Pasal 13

Mekanisme pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (2) yaitu sebagai berikut :
- a. Kepala Desa melaksanakan penelitian dan evaluasi terhadap perangkat Desa yang diberhentikan;
- b. Apabila perangkat Desa yang diberhentikan telah memenuhi sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (2), maka Kepala Desa melakukan konsultasi kepada camat setempat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang bersangkutan; unsur
t
- c. Apabila berdasarkan hasil penelitian camat, laporan pemberhentian perangkat Desa yang dikonsultasikan oleh Kepala Desa telah memenuhi sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (2) dan mempunyai bukti unsur autentik, maka camat memberikan rekoinendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa, yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa;
- d. Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
BAB VI - PEMBERHENTIAN
Pasal 14

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desamaka Kepala Desa wajib segera mengangkat perangkat Desa yang baru dengan mempedomani Peraturan Daerah ini.
BAB VII - PEMBIAYAAN
Pasal 15

Biaya pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
BAB VIII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 16

Pemerintah Kabupaten Nias Utara berhak nielakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksamum Pengangkatmi dan Pemberhentian Perangkat Desa.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

Perangkat Desa yang diangkat dan ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas sampai berakhir masa jabatannya atau diganti sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
BAB X - PENUTUP
Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
9
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lenibaran Daerah Kabupaten Nias Utara.
Ditetapkan di Lotu pada tanggal 14 September 2015
BUPATI NIAS UTARA,
EDWARD ZEGA
Diundangkan di Lotu pada tanggal 15 September 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA,
IDAMAN ZEGA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2015 NOMOR 5 { NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA : (5 / 2015).
r
\
PENJELASAN
Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.9t\## HurufbSurat pemyataau Bertakwa kepada ' lYihan Yang Maha Esa yang dibuat: oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup.Huruf cSurat Pemyataan memegang t: eguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup.## Huruf dFotocopi Izajah atau STTB terakhir yang telah dilegaiisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang bemenang.Huruf eCukup jelas.## Huruf fSurat Pemyataan bersedia dicalonkan menjadi perangkat Desa dan wajib bertempat tinggal di Desa setempat selama menjabat sebagai perangkat Desa.## Huruf gCukup jelas.Huruf h Cukup jelas.Huruf iCukup jelas.## Huruf jCukup jelas.Huruf kCukup jelas.## Huruf 1Surat Keterangan dari Kepala Desa setempat dan surat pemyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi perangkat Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.##
PENJELASAN
Pasal 8

Ayat (1)

Huruf aYang dimaksud dengan ' musyawarah dusun' adalah rausyawarah yang diselenggarakan oleh Kepala Desa khusus untuk pemilihan Kepaia Dusun didalam satu wilayah dusun tersebut.Huruf b Cukup jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf d Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.:Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Ayat (6)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Huruf aCukup jelas.!1nt -Huruf bYang dimaksud berhalangan tetap adalah apabila perangkat desa menderita sakit yang mengukibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang membuktikan c ' engan surat. keterangan dokter dan atau tidak diketahui keberadaan perangkat desa tersebut.Huruf cCukup jelas.Huruf dCukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA NOMOR 5