Unknown Unknown Nomor DAERAH Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 2 Tahun 1965
BAB I - KEIEITTUAN T'MUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Katrupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalatr Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
5. Pemerintahan Daeratr adalah penvelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menur.ut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagirnana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahrun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daeratr yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
6. sekretariat Daerah adalah sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo. 6.
7. sekretaris Daeratr adalah sekretaris Daeratr Kabupaten Situbondo. 7.
8. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
9. Bagran adalah Unsur pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.
- 1O. Kepalc. Bagian adalah Kepala Bagran pada tingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Situbondo.
BAB II - KTDUDI'KAN DAN SUSUNAN ORGANISASII
Pasal 2

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.
2. (21 Sekretariat f)aeratr mempunyai tugas dan kewqiiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- (3) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (21 menyelenggarakan fungsi :
- a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan pemerintahan daeratr ;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan keda perangkat daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur slipif negara pada instansi daerah; dan
- (4) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Sekretaris Daerah berkedudukan di bawatr dan bertanggung jawab kepada Bupati
BAB II - KTDUDI'KAN DAN SUSUNAN ORGANISASII
Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas :
- a. Sekretaris Daerah;
4. 1- Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daeratr, terdiri atas :
- a) Sub Bagian pemerintahan Umum;
- c) sub Bagran otonomi Daerah dan Kerjasama.
- b) sub Bagran Administrasi Kewilayahan; dan
2. Bagian Hukum, terdiri atas :
- a) sub Bagran penyusunan produk Hukum Daerah;
- b) sub Bagran Dokumentasi dan penyusunan Keputusan Bupati; dan
- c) Sub Bagran Bantuan Hukum.
5
3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, terdjiri atas :
- a) Sub Bagran Pengtrmpulan, Penyaringan Informasi dan Dokumentasi;
- b) Sub Bagran Media dan Komunikasi Rrblik; dan c) Sub Bagran Protokol.
4. Bagian Administrasi Kesejahteraan Ralqgat, terdiri atas :
- a) Sub Bagran Sosial Kemasyarakatan;
- b) Sub Bagran Agama dan Lembaga Keagamaa:n; dan
- c) Sub Bagran Kesejahteraan Masyarakat.
1. Bagian Administrasi Perekonomian, terdiri dari :
- c. Asisten Perekonomian dan pembangunan, terdiri atas :
- a) sub Bagian Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan;
- c) sub Bagran pembinaan dan pengembangan BUMD.
- b) sub Bagian sarana perekonomian dan Sumberdaya Alam; dan
2. Bagran Administrasi pembangunan, terdiri dari :
- a) sub Bagian penyusunan pelaksanaan Pembangunan;
- b) sub Bagran pengendalian pelaksanaan Pembangunan; dan
- c) Sub Bagran Pelaporan Administrasi Pelaksanaeln Pembanguna.n.
3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas :
- b) Sub Bagian Layanan pengadaan Barang dan Jasa; dan
- a) sub Bagran perencanaan dan pembinaan;
- c) Sub Bagian Evaluasi dan pelaporan.
1. Bagian Organisasi, terdiri atas :
- d. Asisten Administrasi umum, terdiri atas :
- a) Sub Bagr"n Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
- b) sub Bagran Tatalaksana dan pelayanan publi,k; dan
- c) Sub Bagran pengem.bangan Kinerja
- a) sub Bagia, Tata usaha pimpinan dan Penatausahaan perkantoran;
2. Bagran Umum, terdiri atas :
- b) Sub Bagran Rumah Tangga; dan
3. Bagran Keuangan, terdiri atas :
- c) Sub Bagrqn perlengkapan.
- a) Sub Bagian perbendaharaan;
- b) sub Bagran Akuntansi dan penatausahaa, Aset; dan
- c) sub Bagian perencanaan dan peraporan.
6
- e Staf Ahli; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (21 Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daeratr sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersebut dalam lampiran dan merupakan bagran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
BAB II - KTDUDI'KAN DAN SUSUNAN ORGANISASII
Pasal 4

- (1) Masing-masing Asisten berada di bawatr dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah
2. Masing-masing Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yamg berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten. (21
3. Masing-masing sub Bagran dipimpin oleh Kepala Sub Bagran yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian. (3)
BAB III - URAIAN TUGAS DAN F'UIIGSI
Pasal 5

Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin Sekretariat Daerah, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan satuan Kerja perangkat Daerah Kabupaten Situbondo.
Baglan Kedua
ASISTEIT PEMERIITTAIIAIT DAN KESB'AIITERAAIT RAIffAT
BAB III - URAIAN TUGAS DAN F'UIIGSI
Pasal 6

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rat&lt;yat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan d-an mengoordinasikan bagian di ringkungan pemerintahan, kesejahteraan sosial, hukum dan perumusan peraturan perunda.ng-undangan, kehumasan dan keprotokolan serta SKPD sesuai dengan pembidangan tugas Asisten pemerintah.an dan Kesejahteraan Ralqyat.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Asisten Pemerintahan dan Kesejatrteraan Rakvat menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program di bidang pemerintahan, kesejatrteraan sosial, penyusunan peraturan perundang-undangan, kehumasan dan keprotokolan;
- c. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program sKpD sesuai dengan pembidangarr tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- b. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas d.an program SKPD sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- d. pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, penyusuna.n peraturan perundang-undangan, kehumasan dan keprotokolan;
- e. pelaksanaan kegiatan ketatausatraan;
- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
7. c D. pelaksa,aan tugas kedinasa' lain yang d.iberikan oLeh Sekretaris Daerah
Paragraf 1
Baglan Admlnlstrasl Pemerlntahan dan Otonoml Daerah
BAB III - URAIAN TUGAS DAN F'UIIGSI
Pasal 8

Bagran Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasar 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas membantu sekretaris Daerah dalam melaksanakan fasilitasi perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan J"r, penyelenggaraan pembinaa.n teknis, administrasi dan sumtrer daya di bidang pemerintahan umum, aamirristrasi wilayah pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama.
BAB III - URAIAN TUGAS DAN F'UIIGSI
Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud. darerm Pasal 8, Bagran Administrasi pemerintahan dan otonomi Daeratr menyelenggarakan fungsi :
- b' pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang pemerintahan umum, administrasi wilayah pemerintahan, otonorni daerah dan kerjasama;
- a' pelaksana€ur penyiapan perumusan kebiiakan di bidang pemerintahan urnum, administrasi wilayah pemeri"arrr*, otonomi daerah dan kerjasama;
8
- c. pelaksanaa.n monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang pemerintahan umum, administrasi wilayah pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama;
- e. pelaksanaan kegiatan ketatausatraan;
- d. pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang pemerintahan umum, administrasi wilayah pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama;
- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan tain yang diberikan oteh Asisten Pemerintahan dan Kesejatrteraan Rakyat.
BAB III - URAIAN TUGAS DAN F'UIIGSI
Pasal 10

- (U Sub Bagian Pemerintatran Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka t huruf a), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumus€rn kebiiakan dan koordinasi penyelenggaraan pemerintah.an umum, serta pembinaan bidang porum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan p"'iu*ran umum.
- a' penyiapan bahan fasilitasi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintatran umum ;
- (21 Dalam melaksanakan tugas sebagaiamana dimaksud pada ayat (1), sub Bagran pemerintahan umum menyelenggarakan fungsi .
- b. penyiapan bahan fiasilitasi perumusan kebiiakan pembinaan bidang Forum Komunikasi eimpinan Daerah (Forkopimda) dan pemilihan umum;
- d' penghimpun bahan dan pengkoordinasian peraksanaan Rapat Koordinasi pimpinan sat*an Kerja perangkat Daerah;
- c. penyiapan bahan rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Kabupaten;
- e. penghimpun bahan da, penyusunan l,aporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Informasi I"aporan Penyelenggaraan Pemerintatran Daerah
- g. pengkoordinasi penyerenggaraan pemerintahan umurm, serta pembinaan bidang Forum' Komunikasi pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pemilihan umum.
- ; f' pengkoordinasian kegiatan urusan adminstrasi kependudukan dan pencatata, sipil, ketenterarnan, ketertiban umum dan perrindungan masyarakat sub urusan bencana dan kebakaran;
- h. pengkoordinasian kunjungan k qi" il;,-'DpD, D.RD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan pemerintah Daerah provinsi/Kabupaten/Kota rain ke Kabupaten Situbondo;
9
- pengkoordinasian kegiatan penyelenggar€Lan pemilihan umum (Pemilu kgislatif, Pemilu Presiden, perrdlu Gubernur dan Pemilu Bupati); i.
- pemfasilitasi pelantikan Bupati dan Wakil Bupati; j.
- pengkoordinasian dan perumusan kebijakan kegiatan lintas sekJoral dengan Pemerintah Rrsat, pemerintah Provinsi, antar Daerah/Kabupaten/Kota dan Fihak Ketiga; k.
1. m. pengkoordinasian dan perumusan kebijakan penyelesaian permasalatran antar pemerintah Daerahi;
- n. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagran Administrasi pemerintahan dan otonomi Daerah;
- pelaksanaan ketatausatraan ;
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi pemerintahan dan otonomi Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. o.
BAB III - URAIAN TUGAS DAN F'UIIGSI
Pasal 11

- (1) sub Bagran Administrasi Kewilayahan sebagaimana dimaksud clalam pasal 3 ayat (1) huruf b angka t huruf b), mempunyai tugas menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi serta pernbinaan bidang administrasi dan perangkat kecamatan, penetapan, perubahan batas daerah, pembentukan, penghapusan, perubahan Nama Daerah da, Kecamatan serta pemindahan, perubahan Nama Ibu Kota Wilayah/Daerah da, Kecamata, pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan pemekaran Kecamatan.
2. a' penyiapan bahan perurnusan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (pATEN) ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub Bagran Administrasi Kewilayahan menyelenggarakan fungsi :
- b. penyiapan bahan . fasilitasi pembinaan di bidang administrasi dan perangkat kecamata';
5. d' penyiapan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan mengenai kode dan data wilayah administrasi pemerintahan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebiiakan di bidang penetapan, perubahan batas daerah, peffibentukan, penghapusan, perubahan Nama Daerah dan Kecamatan serta Pemindahan, perubahan Nama Ibu Kota wilayah/ Daerah dan Kecamatan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan pemekaran Kecamatan;
7. e' pengkoordinasian pembina€ur dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (pATEN) ;
- pengkoordinasian dan perumusan kebijakan di bidang penetapan, perubahan batas daerah, p€ffibentuka.n, penghapusan, pembahan Nama Daerah dan Kecamatan serta Pemindahan, Pembahan Nama Ibu Kota Wilayah/Daerah dan Kecamatan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan pemekaran Kecamatan; f.
- pelaksanaarl pemantauan dan evaluasi pembinaan di bidang administrasi dan perangkat kecamatan; g.
- penyiapan bahan tindak lanjut hasil evaluasi pembinaan di bidang administrasi dan perangkat kecamatan; h.
- i. pengkoordinasian dan perurnusan kebijakan penyelesaian permasalahan di bidang penetapan, perubatran batas daerah, pembentukan, penghapusan, perubahan Nama Daerah dan Kecamatan serta Pemindahan, Perubahan Nama Ibu Kota wilayah/Daerah dan Kecamatan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan pemekaran Kecamatan;
- pelaksanaan ketatausatraan ;. J.
.
- pelaporan hasil pelaksanaarr tugasnya kepada Kepala Bagian Administrasi pemerintatran dan otonomi Daerah; k.
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagran Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah sesuai dengan tugas da, fungsinya. 1.
- (1) sub Bagrar, otonomi Daerah dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b angka t huruf "), mempunyai tugas menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan bidang penyelenggaraan otonomi Daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan tugas pembantuan dan Kerjasama.
2. a' penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi di bidang urusa.n pemerintahan dan pengembangan otonomi daerah dan Kerjasama;
3. (21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pa:da ayat (1), sub Bagian otonomi Daerah dan Kerjasarna menyelenggarakan fungsi :
- b. pelaksanaan inventarisasi dan anarisis urusan pemerintahan yang menjad.i kewenangan d.aerah;
5. d' penyiapan baharr monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan otonomi daerah dan Keq.asama;
- c. penyiapan batran petunjuk pelaksanaa.n di bida.ng urusan pemerintahan dan pengembangan otonomi daerah dan Kerjasama;
- penyiapan bahan penJrusunan laporan pelaksanaan pengernbangan otonomi daerah dan Kerjasama; e.
- penyiaparr bahan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan Peringatan Hari Jadi Provinsi dan H:ari Jadi Otonomi Daerah; f.
- penghimpunan bahan dan penyusunan petunjuk pelaksanaan kerjasama dengan pemerintah pu*sat, Pemerintah Provinsi, antar Daeratr/Kabupaten/Kota dan Pihak Ketiga; g.
- perumusan pedoman teknis kerjasama antar daerrrh, kery'asama dengan pihak ketiga dan kerl'asama dengan lembaga /luar negeri; h.
- penyiapan bahan perumusan pedoman teknis kerjasama antar daerah, kerjasama dengan pihak ketiga dan keq'asama dengan lembaga /ruar negeri; i.
- penyiapan batran analisis d.ata tentang pelaksanaan. tugas dekonse,trasi dan tugas pembantua'; j.
- penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan pembantuan; k. laporan tugas
- penyiapan bahan penyusunan petuqiuk pelaksanaan pemerintaha, mengenai trrgas dekonsentrasi dan tugas pembantuan; l.
- penyiapan bahan pemantaua' dan pelaporan di bidang tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan; m.
- pelaksanaan ketatausatraan ; n.
- p' pelaksanaan fitgas kertinasan lain yang diberikan olleh Kepala Bagtan Administrasi Pemerintahan dan otonomi Daerah sesuai denga, tugas da, ftrngsinya.
- pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Administrasi pemerintahan dan otono,mi Daerah; o.
Paragmf z Baglan Hukum
Bagran Hukum sebagaimana dimaksud daram pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas membantu sekretaris Daerah dalam memfasilitasi dan *"rrgt oo;in;ii:." perumusan kebijakan, penyusunan produk hukum daerah, dokumentasi hukum, bantuan hukum dan penyuluhan hukum, serta pelaksanaan dan peraporan aksi Hak Asasi Manusia.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. pelaksanaan fasilitasi perumusan kebijakan, penyusunan produk hukum daerah, dokumentasi hukum, banturan hukum darr penyuluhan hukum;
- c. pelaksanaarl perumusan kebijakan pengkajian produk hukum daerah;
- b. pengkoordinasian perumusan kebijakan, penyusunan produk hukum daeratr, dokumentasi hukum, bantuan hukum dan penyuluhan hukum;
- d. penelaatran dan pengevaluasian pelaksanaan produk hukum daerah;
- f. pemberian pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua unsur Pemerintatr Daerah atas masalah yang timbul ' dalam pelaksanaan tugas;
- e. pelaksanaa.n pengelolaan dokumentasi dan publikasi produk hukum daerah serta penyuluhan hukum;
- g. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
- (U Sub Bagran Penyusunan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal s ayat (l) hururi a angka 2 huruf a), mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyusunan produk hukum daerah yang bersiflat pen.gaturan (regetingl, pengkajian produk hukum daerah dan dokumentasi prod.uk hukum daerah.
- (21 Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pa.da ayat (1), sub Bagran penyusunan produk Hukum Daerah, menyelenggarakan Fungsi :
- b. pengumpula, bahan telaahan, p.rtimbangan dan pengkqiian produk hukum daerah;
- a. pelaksanaan penyusunan Ra,cangan peratu'a, Daerah da' Ra'cangan peratura' Bupati;
- c. pelaksanaan harmonisasi produk hukum daerah;
- e- pemantauan perkembangan hukum pada umumnrya dan khususnya yang menyangkut tugas pemerintah Daerah;
- d. penyiapan bahan evaluasi dan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah berbentuk pengaturan;
- f. pelaksa'aan sosialisasi produk hukum daerah berbentuk pengaturan;
- g. pelaksanaan kegiatan ketatausatraan;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagran Hukum sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagran Hukum;
BAB III - URAIAN TUGAS DAN F'UIIGSI
Pasal 16

- (1) sub Bagran Dokumentasi dan penyusunan Keputu$an Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2 huruf b), mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, dokumentasi, diseminasi produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya dan melaksanakan penyusunan produk hukum daerah yang berbentuk penetapan (beschikking).
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub Bagian Dckumentasi dan penyusunan Keputusan Bupati menyelenggarakan fungsi : t2t
- b. penerbitan da, penyebarluasan Lembaran Daerah, Berita Daerah dan Buletin Informasi Hukum.
- a. pengumpulan produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam rangka diseminasi produk hukum;
- c. pengadaan literatur hukum;
- e. pelaksanaa.n penyusunan Keputusan Bupati;
- d. pelaksanaan penyimpan€m dan pemeliharaan hukum daerah dan literatur hukum; produk
- f. pelaksanaan kegiatan ketatausatraan;
9. h' pelaksanaan tugas kedinasan tain yang diberikan oleh Kepala Bagran Hukum sesuai dengan tugas fungsinya.
- g. pelapora, hasit peraksanaan tugasnya kepada Kepara Bagran Hukum;
BAB III - URAIAN TUGAS DAN F'UIIGSI
Pasal 12

- (1) Sub Bagian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a ,rrsk" z huruf c), mempunyai tugas memberikan layanan bantual hukrrm dan perlindung'ul hukum kepada semua unsur di Lingkungan pemerintah Daerah dalam hubungan kedinasan dan penyuluhan hukum.
2. a' pelaksanaan evaluasi sengketa hukum sebagai akibat pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- (2) Dalam melaksanat&lt;an tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub Bagran Bantuan Hukum menyel"rrgg.rl+an fungsi :
- penyiapan bahan konsultasi dalam rangka penyelesaian sengketa trukum dan pemberian bantuan hukum kepada semlla unsur di lingkungan Pemerintah Daerah dalam hubungan ked.inasan; b.
- pelaksanaan konsultasi dengan semua instansi dalam rangka penyelesaian sengketa hukum dan pemberian bantuan hukum kepada semua unsur di lingkungan Pemerintah Daerah dalam hubungan kedinasan; c.
- pelaksanaan penyelesaian sengketa hukum dan pemberian bantuan hukum kepada semua unsur di lingkungan Pemerintah Daerah dalam hubungan kedinasan; d.
- penyiapan bahan guna pelaksanaan penyulutran hukum; e.
- pelaksanaan penyuluhar: hukum; f.
- pengendalian implementasi produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya; g.
- pelaksanaarl pembulatan konsepsi naskah kesepakatran bersama dan naskah perjanjian kerjasama; h.
- pelaksanaan penyusunan rekomendasi bupati; i.
- pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; k.
- pelaksanaan dan pelaporan aksi hak asasi manusia; j.
- pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Hukum; 1.
- peiaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagran Hukum sesuai dengan tugas clan fungsinya. m.
Paragraf g
Baglan Hubungan MasSrarahat dan protokol
BAB III - URAIAN TUGAS DAN F'UIIGSI
Pasal 18

Bagran Hubungan Masyarakat dan protokol sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, mempunyai tugas membantu sekretaris Daeralr datam menyiapkan perumusan keb{jakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan a"r, penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumlber daya di bidang hubungan masyarakat dan tugas-tugas keprotokolan serta membangun citra (image buitdingl organisasi pemerintah daerah, melalui kegiatan Kehuma$an baik kedalam maupun keruar organisasi.
BAB III - URAIAN TUGAS DAN F'UIIGSI
Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bagian Hubungan Masyarakat dan protokor menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- b. pengumpulan bahan koordinasi darr pembinaan hubungan pelaksanaan masyarakat; tentang pengembangan
- c. penyiapan penyusunan program dan petunjuk pelaksanaLan di bidang Hubungan Masyarakat ;
- d. pelaksanaan pemhina€ul, evaluasi dan koordinasi di bidang pengembangan Hubungan Masyarakat;
- e. perencanaan di bidang Hubungan Masyarakat;
- g. pelaksanaan koordinasi penyiapan materi untuk siaran pers dan media massa;
- f. pelaksanaan komunikasi publik dan citra positif Pemerintah Daerah;
- h. pelaksanaan Juru Bicara Bupati dan pemerintah Kabupaten;
- i. pelaksanaan moni+oring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang pengumpulan dan penyaringan informasi, media, dokumentasi dlan protokol;
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
- j. pelaksanaan kegiatan ketatausatraan ;
1. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan o,teh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Ralryat.
BAB III - URAIAN TUGAS DAN F'UIIGSI
Pasal 2

O
- (1) sub Bagran Pengumpulan, penyaringan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 huruf a) mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijaka', ffi€ngumpulkan dtan menganalisis informasi untuk bahan kebiliakan Kepala Daerah, melakukan penyqiian data dan perekaman, melaksanakan kegiatan pemberitaan baik melalui media cetak maupun media elektronik guna memperjelas kebiiakan Kepala Daeratr serta mendistribusikannya kepada masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub Bagian pengumpulan, penyaringan Inforrnasi dan Dokumentasi, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan fasilitasi perumusan kebiliakan di bidang pengumpulan, penyaringan informasi dan dokumentasi;
- b. pencarian, pengumpuran, penyaringan informasi dan dokumentasi, pembuata, kliping dan penganalisa informasi pemerintah pusat, pemerintah Daerah, Masyarakat dan Organisasi LSM;
- c. penyiapan bahan dalam rangka peliputan acarafkegiatan Pemerinta.h Daeratr dengan media suara atau gambar;
2. penyiapan bahan pemberitaan sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Bupati; d.
3. penyusuna.n dan peny4iian berita tentang kegialLan Pemerintah Daerah; e.
4. penyiapan rencana peliputan acara kegiatan Pemerintah Daerahi ; f.
5. penyusunan bahan pemberitaan Daerah untuk mendistribusikan ke unit lingkungan Pemerinl-ah Daerah; g
- h. pendokumentasian kegiatan Pemerintah Daerah dalam bentuk audio visual;
- i. penghimpunan dan dokumentasi naskah pidato Kepala Daerah;
- j. pelayanan dan pengelolaan peryustakaan sekretariat daeratr;
- k. pendokumentasian kegiatan pimpinan;
- l. pelaksanaan kegiatan ketatausatraan;
- m. pelapor€u:r. hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagran Hubungan Masyarakat dan Frotokol;
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan protokol sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB III - URAIAN TUGAS DAN F'UIIGSI
Pasal 21

- sub Bagran Media dan Komunikasi publik sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 huruf b), mempunyai tugas menyiapkan fasilitasi batran perumu$an kebijakan, koordinasi dan kerjasama di bidang Media dan Komunikasi Publik serta pengembangan fungsi hubungan masyarakat dan pengrriman berita kegiatan kepala daerah. (U
- a. penyiapan fasilitasi bahan koordinasi dan kerjasama di dan Publikasi; perumusan kebijakan, bidang Hubungan Media
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagran Media dan Komunikasi publik menyelenggarakan fungsi : (21
- b. pelaksanaan kerjasama kemitraan antar pemerintah Daeratr dan Itdedia Massa;
- c. pengembangan fungsi badan koordinasi hubungan masyarakat;
- d. penyiapan bahan pedoman telmis dan pelaksanaan pengelolaan media milik pemerintatr daerah;
- e. pengiriman berita kegiatan Kepala Daerah melalui media massa;
- penyebarluasan dokumentasi foto untuk bahan pemberitaan; f.
- pelaksanaan koordinasi penyiapan materi untuk siaran pers dan media massa; g
- h. penyiapan bahan pelaksanElan Juru Bicara Bupati dan Pemerintah Kabupaten;
- pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; 1.
- pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagran Hubungan Masyarakat dan Protokol; j.
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagran Hubungan Masyarakat dan protol&lt;ol sesuai dengan lugas fungsinya. k.
Pasa,,l22
- (1) Sub Bagian Protokol sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 huruf c), mempunyai tugas menJnapkan fasilitasi penyusunan pedoman tekniis, koordinasi, merencanakan dan melaksanakan kegiatan di bidang keprotokolan dalam lingkup pemerintatr kabupaten.
2. (21 Dalam melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pa.da ayat (1), sub Bagian Protokol, menyelenggarakan fungsi :
- b. pelaksanaan bimbingan teknis keprotokolan pada satuan kerja perangkat daerah;
- a. penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan keprotokolan ;
- c. penyiapan dan pengaturan penerimaan tamu-tarnu Pemerintah Daerah yang berhak menerima pelayanan keprotokolan;
6. d- penyiapan dan pengaturan pelaksanaan segala bentuk acara yang dilaksanakan oleh pemerintah Daerah;
- f. penyiapan koordinasi gladi lapangan, dan mengatur tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan dalam acara resmi pemerintah daerah;
- e. penyiapan bahan raporan pimpinan serta buku panduan acara upacara yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan staf pimpinan dan SKPD terkait mengenai renc€rna kegiatan;
- h. penghimpunan da, pemeliharaan data nama alamat para pejabat dan para tokoh masyarakat dan yang dipandang perlu;
11. pelaksanaan kegi.atan ketatausatraan ; 1.
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan ol.eh Kepala Bagran Humas dan protokol sesuai dengan tugas dan fungsinya.
13. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Humas dan protokol; j.
Paragraf 4
Baglan Admlnlstrasl KeseJahteraan Rekyat
Paral 23
Bagran Administrasi Kesejahteraan Rakyat sebagaim€ula dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angkd 4, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan fasilitasi perumusan kebiqiakan, koordinasi program dan pelayanan urusan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, pariwisata, olahraga, kesehatan, sosial, p€Bberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tenaga ke{a, dampak bencana alam, pengendalian penduduk dan .keluarga berencana serta penyelenggaraan pembinaan, administrasi dan sumberdaya aparatur di bidang sosial kemasyarakatan, Agama dan Lembaga Keagamaan serta kesejahteraan masyarakat.
BAB III - URAIAN TUGAS DAN F'UIIGSI
Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bagran Administrasi Kesejahteraan Rakyat, menyelenggarakan fungsi :
- b. penyiapan fasilitasi perumusan kebijakan dibidang sosial kemasyarakatan, Agama dan Lembaga Keagamaan serta kesej ahteraan masyarakat;
2. a' penyusunan pedoman dan petunjuk telsds pernbinaan,di bidang sosial kemasyarakatan, Agama darr Lembaga Keagamaan serta kesejahteraan masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi dan penJrusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang sosial kemasyarakata', Agama dan Lembaga Keagamaa, serta kesejahteraan masyarakat;
4. e' pelaksanaa.n pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur dan pengelolaan keuangan di bida'g sosial kemasyarakatan, Agama dan Iembaga Keagamaan serta kesejatrteraan masyarakat;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyerenggaraan pemerintaha, dan pembangunan di bidang sosial kemasyarakatan, Agama dan Lembaga Keagamaan serta kesejahteraan masyarakat;
6. f' penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan mental dan spiritual;
7. pelaksanaan pembinaan mental dan spirituat; g D.
8. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan penggunaan bantuan Dana yang disalurkan; h.
9. pelaksanaan pema.ntauan penggunaan bantuan Dana yang disalurkan melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Ralryat; i.
- j. penyiapan bahan tindak lanjut hasil pemantauant dan evaluasi di bidang sosial kemasyarakatan, Aganna dan kmbaga Keagamaan serta kesejatrteraan masyarakat;
1. pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
- k. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
BAB III - URAIAN TUGAS DAN F'UIIGSI
Pasal 25

- (1) Sub Bagran Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 4 huruf a), mempunyai tugas menyiapkan perumus€u?. kebijakrrn, koordinasi dan Fasilitasi, penyusunan program, pelaksanaan kegiatan, monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang sosial kemasyarakatan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub Bagran sosial Kemasyarakalan menyelenggarakan fungsi : (21
- b. penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait di bidang perlindungan anak dan perempuan, tenaga kerja, dampak bencana alam, penanggulangan dampak sosial;
- a. penyiapan bahan perumusan kebi$akan pemberian bantuan pemerintah di bidang sosial kemasyarakatar:r;
- c. penyiapan bahan pertimbangan pemberian bantuan di bidang perlindungan anak, tenaga kerja, dampak bencana alam, penanggulangan dampak sosial;
- e. Penyiapan fasilitasi kegiatan di bidang perlindungan anak, tenaga kerja, dampak bencana alam, penanggulangan dampak sosial;
7. d- penylapan bahan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan anak, tenaga keda, dampak bencana alam, penanggulangan dampak sosial;
- f. pelaksanaa, kegiatan ketatausatraan ;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagran Administrasi Kesejahteraan Rakrrat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- g. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepara Bagran Administrasi Kesejahteraan Ralryat;
BAB III - URAIAN TUGAS DAN F'UIIGSI
Pasal 26

- (1) sub Bagran Agama dan Lembaga Keagamaan sebagaimama dimaksud dalam pasat 3 ayat (1) huruf b angka 4 huruf b), mempunyai tugas menylapkan perumusan kebiiakan, fasilitasi dan koordinasi, penyusunan program, pelaksanaan kegiatan, monitoring evaluasi 6a1 pelaporian di bidang Agama dan Lembaga Keagam€ran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Agama dan Lembaga Keagamaan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijat&lt;an pemberian bantuan sarana keagamaan, lembaga keagamaan dan bina kehidupan beragama;
- b. penyiapan batran koordinasi dan flasilitasi pembinaan sarana keagamaan, lembaga keagamaan dan bina kehidupan beragama;
4. fasilitasi pelaksanaan pembinaan mental spitual; c.
5. penginventarisasian permasalahan sarana peribadatan, sarana pendidikan agarna dan lembaga keagamaa.n; d.
6. penyiapan bahan penyusuna.n petunjuk pelaksanaan di bidang Agama dan Lembaga Keagamaan; e.
7. penyiapan bahan pertimbangan pemberian bantuan terhadap sarana keagamaan, lembaga keagamaarr dan bina kehidupan beragama di bidang Agama dtan Lembaga Keagamaan; f.
8. penyiapan bahan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang Agama dan lembaga Keagamaan; o tr'
9. pelaksanaan pem€ultauan perkembangan saram.a keagamaan, lembaga keagamaan dan bina kehidupan beragama; h.
10. pelaksanaan kegiatan ketatausatraan ; 1.
11. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagran Administrasi Kesejahteraan Rakvat sesuai dengan tugas dan fungsinya. k.
12. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagra, Administrasi Kesejahteraan Ratcyat; j.
- (1) Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasar 3 ayat (1) huruf b angka 4 huruf c), mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, penyusunan prograrn, pelaksanaan kegiatan, monitoring evaluasi dan pelapor.as. di bidang kesejahteraa, masyarakat meliputi urusan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, pari\Misata, olahraga, kesehatan, pemberdayaan perempuan drln, Pengendalian penduduk dan Keluarga berencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagran- Kesejahteraan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
- penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kesejahteraan masyarakat meliputi urusan pendidikan, kebudayaarr, kepemudaan, pariwisata, olatrraga, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga berencana; a
- b. penyiapan bahan koordinasi dan *asilitasi pembinaan di bidang kesejahteraan masyarakat meliputi uru$an pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, pariwisata, olahraga, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk clan Keluarga berencana;
- penginventarisasian permasalahan di bidang kesejahteraan masyarakat meliputi urusan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, pariwisata, olatrraga, kesehatan, sosial, peoberdayaan perempuan d.an perlindungan anak, pengendalian pendud,uk clan Keluarga berencana; c.
- penyiapan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaarr di bidang kesejahteraan masyarakat meliputi urusan pendidikan, kebudayaan, kepemud.aan, pariwisata, olahraga, kesehatan, sosial, pemberdayaan f.rr*pura.n dan perlindungan anak, pengendalian penduduk clan Keluarga berencana; d.
- penyiapan bahan pertimbangan di bidang kesejatrteraan masyarakat meliputi urusan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, pariwisata, olatrraga, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan can perlindungan anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga; e.
- penyiapan bahan monitoring evaluasi dan pelaporanr di bidang kesejahteraan masyarakat meliputi urusan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, pariwis ata,, olahraga, kesehatan, sosial, pemberdayaan p.r"*puan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan Keluarga; f
- pengkoordinasian kegiatan kerjasama dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat; g D.
- pelaksanaan pemantauan perkembangan di bidang kesejahteraan masyarakat meliputi urusan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, pari\^rish, oratrraga, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan m*, pengendalian penduduk cran Keluarga; h.
- pelaksana€ut ketatausatraan ; l.
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagrarr Administrasi Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas dan fungsinya. k.
- pelaporan hasil pelaksan€urn tugasnya kepada Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat; j.
Baglan Ketiga
ASISTEIT PERTKOITOMIAIT DAil PEMBANGUITAN
BAB III - URAIAN TUGAS DAN F'UIIGSI
Pasal 2

A
Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (U huruf c, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daeratr dalam melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan prograrn, pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi bidang lingkup sumberdaya alam (sDA), p€rekonomian, pengembangan infrastruktrrr dan pengadaan Barang dan jasa. serta SKPD sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Perekonomian dan Pernbangunan.
BAB III - URAIAN TUGAS DAN F'UIIGSI
Pasal 29

Dalam melaksanaan tugas sebagaimana d.imaksud dalam pasal 28, Asisten perekonomian menyelenggarakan fungsi : dan Pembangunan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan program bidang ringkup sumberdaya alam (sDA), perekonomian, pengembangEan infrastruktur da,, pengadaan Barang dan jasa;
- a. pelaksanaan perumusan kebirjakan bidang lingkup sumberdaya alam (sDA), perekonomian, pengembang,an infrastruktur dan pengadaan Barang dan jasa;
3. c' pelayanan administrasi bidang lirigkup sumberdaya alam (SDA), perekonomian, pengembangan infrastruktur clan pengadaan Barang dan jasa;
- e. pelaksa'aan kegiatan ketatausatraa, ;
5. d' pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang lingkup sumberdaya alam (sDA), perekonomia,, pengembangan infrastnrlrtur dan pengadaan Barang dan jasa
- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
7. g' pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan o,leh Sekretaris Daerah.
Paragnaf 1
Baglan Admlnlstrasl perekonomlan
BAB III - URAIAN TUGAS DAN F'UIIGSI
Pasal 30

Bagran Administrasi Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c angka L, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daeratr dalam melaksanakan fasilitasi perumusan kebijakan, koordinasi program dan pelayanan urusar, bidang lingkup perekonomia, da' sumberdaya alam, penyelenggaraan pembinaan administrasi di bidang ekonc,rmi kerakyatart, sarana perekonomian dan sumberdaya alam (sDA), pengembangan telarologi serta pembin; dan pengembangan badan usaha milik daerah (BUMD).
BAB III - URAIAN TUGAS DAN F'UIIGSI
Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3o, Bagran Administrasi Perekonomian menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan fasilitasi perumusan kebiiakan urusan bidang lingkup perekonomian dan sumber daya alam serta pengembangan teknologi ;
- b. pengkoordinasi koordinasi program dan pelayanan uruslarl urusan bidang lingkup perekonomian dan sumber daya alam serta pengembangan telcrologi;
- c. pelaksanaan fasilitasi perumusan kebiiakan pengelolaan dan pengembangan badan usatra milik daerah (BUMD);
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan badan usaha mihk daeratr (BUMD);
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program dan pelayanan urusan bidang lingkup perekonomian dan sumber daya alam serta pengembangan BUMD;
- f. pelaksan aetrl kegiatan ketatausatraan ;
- h. pelaksa,aan tugas kedinasa, lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan pembangunan.
- g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
BAB III - URAIAN TUGAS DAN F'UIIGSI
Pasal 32

- (1) Sub Bagian Pemberdayaan Ekonomi Keralryatan sebagaimana dimaksud daram pasal 3 ayat (1) huru:f c angka t huruf a), mempunyai tugas menyiapkan bahan fasilitasi perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, petunjuk pelaksanaan kebijakan pengembangan ekon.mi keralryatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Pemberdayaa.n Ekonomi Keralqral-an menyelenggarakan fungsi :
- b. pengkoordinasian pelaksanaan perumusan kebiiakan di bidang pemberdayaan ekonomi keraky atan;
- a. penyiapan bahan perumusan kebiiakan di bidang pemberdayaan ekonomi kerakyatan;
- c. pelaksanaan pembinaan peningkatan ekonemi keralryatan;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemberdayaan ekonomi kerakyatan;
- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagran Administrasi perekonomian;
- e. pelaksanaan ketatausahaan ;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oreh Kepala Bagran Administrasi perekonomian sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (u Sub Bagran Sarana Perekonomian dan Sumberdaya Alam sebagaimeura dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c angka t huruf b), mempunyai tugas menyiapkan bahan flasilitasi perumusan kebiiakan, koordinasi, pembinaarl, petunjuk pelaksanaan kebijakan di bidang sarana perekonomian dan sumberdaya alam.
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub Bagian sarana Perekonomian dan Sumberdaya AIam nrenyelenggarakan fungsi : (21
- b. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan peningkatan sarana perekonomian dan sumberdaya alam serta promosi daerah dan pengembangan teknologi;
- a. penyiapan bahan fasilitasi perumusan kebijakan peningkatan sarana perekonomian dan sumberdaya alam di bidang pelayanan urusan penanaman morlal, koperasi dan uKM, perindustrian, perdagangan, energi dan sumberdaya mineral, pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup dan kehutanan serta promosi daerah;
- c. pelaksanatrn penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan kebijakan peningkatan sarana perekonomian dan sumberdaya alam serta pron:rosi daerah;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan sarana perekonomian dan sumberdaya alam serta promosi daeratr;
- f. pelaksanaan ketatausahaan ;
- e. pelaksanaan koordinasi di bidang ekonomi kreatif;
- g. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagran Administrasi perekonomian;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagran Administrasi perekonomian sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- sub Bagian pembinaan dan pengembangan BUIVID sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat lty huruf c angka t huruf c), mempunyai tugas menyiapkan bahan fasilitasi perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, petuqiuk pelaksanaan kebiiakan penyertaan modal clan pengembangan BUMD. (1)
- Dalam melaksanakan tugas sebaga.imana dimaksud pada ayar (1), sub Bagian pembinaan dan pengembangan BUMD menyelenggarakan fungsi : (2)
- a. penyiapan bahan f,asititasi perumusan kebijakan di bidang penyertaan modal dan pengembangan BUMD;
- b. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan di bidang penyertaan raodal dan pengembangan BUMD;
- c. pelaksanan penyusunan program, petur$uk pelaksanaan dan pedoman umum di bidang penyertaan modal dan pengembangan BUMD;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan tugas di bidang penyertaan modal dan pengembangan BUMD;
- e. pelaksanaan ketatausatraan;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perekonomian sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- f. pelaporan hasil pelaksanaErn tugasnya kepada Kepala Bagian Perekonomian;
Paragraf z
Bagian Adminlstnsi pembangunan
BAB III - URAIAN TUGAS DAN F'UIIGSI
Pasal 35

Bagran Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (l) huruf c angka 2, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan penyusunan petunjuk umum dan pedoman kerja, pengendalian dan penyusunan laporan administrasi pelaksanaan program pembangunan serta fasilitasi perumusan kebirjakan, koordinasi program dan pelayanan urus€rn perumahan dan kawasan pemukiman, pekerjetan umum dan penataan ruang, pertanahan dan perhubungan.
BAB III - URAIAN TUGAS DAN F'UIIGSI
Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas Pasal 35, Bagran menyelenggarakan tungsi : sebagaimana dimaksud dalam Administrasi pembangunan,
- b- pengendalian pelaksanaan program pemba,gunan yang dibiayai APBD, APBD propinsi, ApBN dan sumber dana pembangunan lainnya;
- a. pengumpulan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan program tahunan pembangunan daerah;
- c: pengumpulan bahan dan pengolatran data pelaksan€Err program pembangunan yang dibiayai APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN da, sumber dana pembangunan lainnya;
- d. penyusunan laporan pelaksana€ur program pembangunan;
- e. pemflasilitasi perumusan kebiiakan, koordinasi progr** dan pelayanan urusan perumatran dan kawasan pemukima,, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan dan perhubungan;
- f. pelaksanaan kegiatan ketatausatraan;
- g. pelaporan hasil pelaksanaa.lt tugasnya kepada Asisrten Perekonomi dan Pembangunan;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang d.iberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
BAB III - URAIAN TUGAS DAN F'UIIGSI
Pasal 37

- (U Sub Bagian Penyusun€ul Pelaksanaan Pembangunan sebagaima"na dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 huruf a), mempunyai tugas menyusun petuniuk umum dan pedoman keda pelaksanaan program pembangunan daerah dan menyiapkan fasilitasi perumusan kebijakan, koordinasi program dan pelayanan urus€ul perumahan dan kawasan pemukimarl, pekeS'aan umum da, penataan ruang, pertanahan dan perhubungan.
- (21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian penyusuna.n pelaksanaan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :
- b. penyiapan fasilitasi perumusa.n kebfiiakan, koordinasi program dan pelayanan urusan perumahan clan kawasa' pemukiman, pekerjaan umum dan penataan rua.ng, pertanahan dan perhubungan;
- a. penyusunan petunjuk umum dan pedoman keda pelaksanaan program pembangunan daerah dibiayai cari dana .\pBD Kabupaten, APBD provinsi, APBN maupun sumber dana lainnya;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pendukung layanarr pengadaan secara elektronik (LPSE);
- e. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagran Administrasi pembangunan;
- d. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- f' pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagran Administrasi pembangunan ses,uai dengan tugas dan fungsinya.
BAB III - URAIAN TUGAS DAN F'UIIGSI
Pasal 38

- (1) Sub Bagran Pengendalian Pelaksanaan pembangu,an sebagaimana dimaksud dalam pasar 3 ayat (1) huruf c angka 2 huruf b), mempunyai tugas memantau dan mengendalikan pelaksanaan program pembangunan daerah dan kebijaka, urusan perumahan da, kawasan pemukiman, pekerjaan umum da, penataan ruang, pertanahan dan perhubungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub Bagian pengendarian pelaksanaan Pembangunan, menyelenggarakan fungsi :
- a. pemantauan dan pengendalian perkembangan pelaksanaan prograrn pembangunarr yang dibia.yai dari dana APBD Kabrrpaten, APBD Provinsi, APBN maupun sumber dana lainnya;
2. penyebaran informasi program pembangunan yang dibiayai dari dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN maupun sumber dana lainnya; b.
3. pelaksanaan peresmian fisik pembangunan yang dibiayai dari dana APBD Kabupaten, APBD provinsi, APBN mauprln sumber dana lainnya; c.
- e. pelaksanaan kegiatan ltetatausatraan ;
- d. pengendalian kebijakan dan koordinasi program urusian perumahan dan kawasan pemukiman, pekedaan umum dan penataa-rr ruang, pertanahan dan perhubungan;
- f. pelapora.n hasit pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Administrasi pembangunan;
7. g- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagran Administrasi pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya
BAB III - URAIAN TUGAS DAN F'UIIGSI
Pasal 39

- (1) sub Bagran pelaporan Administrasi pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 huruf "), mempunyai tugas menyiapkan bahan penyajian data/informasi, menyusun laporan pelaksanaan program pembangunan daerah.
2. (21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagran Pelaporan Administrasi pelaksanaan Pembangunan, menyelenggarakan fungsi :
- b. penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan yang dibiayai dari dana Kabupaten, A'BD propinsi, A.BN maupun dana lainnya; program APBD sumber
- a. penyiapan bahan penyajian data/informasi hasil pelaksanaan pembangunan yang dibiayai dari dana APBD Kabupaten, APBD propinsi, APBN maupun sumber dana lainnya;
- c. penyusunan raporan kebijakan dan koordinasi program urusan perumahan dan kawasan pemukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan dan perhubungan;
- d. pengkoordinasika, dan pengevaluasian percepatan penyerapan €Lnggaran yang dibiayai dari dana apgo Kabupaten, APBD propinsi, ApBN maupun sumrber dana lainnya;
- e. pelaksanaan pengkajian dan kebiiakan dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pembangunan;
- f. pelaksanaan koordinasi administrasi dan pelaksanaan pembangunan;
- g. pembinaan dan sosialisasi kebijakan pembangunan;
- h. pelaksanaan kegiatan ketatausatraan;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagran Adrninistrasi Pembangunan;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 3
Bagran ,."*"1:*1;** dan rasa
Bagran Pengadaarl. Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan fasiliiasi layanan pengadaan barang dan jasa.
BAB III - URAIAN TUGAS DAN F'UIIGSI
Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksurl datam Pasal 40, Bagran pengadaan Barang dan Jasa mempunyai fungsi :
- a. perumusan keb{iakan teknis di bidang perayanan dtan pembinaan pengada€ut. barang dan jasa;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan rayanan pengada€ul barang dan jasa;
- c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perayanan dan pembinaan pengadaan barang dan jasa;
- d. pembinaa.n dan peraksanaan tugas di bidang perayana, dan pembinaan pengadaan barang dan jasa;
5. f' pelaksanaan pengeroraan sistem informasi pengadaan barang dan jasa;
- e. pelaksa,aan evaluasi dan pelaporan pengadaan barang dan Jasa;
- g. pelaksanaan kegiata, ketatausahaan;
8. i' pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten perekonomian dan pembangunan.
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
- (1) sub Bagran Perencanaan dan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 huruf "), mempunyai tugas menyiapkan rumusan teknis perencanaan dan pelaksanaan pembinaan di bidang pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan sistem informasi pengadaan barang dan jasa.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l), sub Bagian Perencanaan dan pembinaan menyelenggarakan fungsi : (21
- a. penyiapan rumusan teknis perencanaan pelaksanaan pembinaan di bidang pengadaan dan jasa; clan barang
- b. pelaksanaan kegiatan pembinaan pengadaan dan jasa; barang
5. pengendalian evaluasi kegiatan pembinaan pengadaan barang dan jasa; c.
6. penyiapan rumusan telaris perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian sistem informasi pengadaan barang dan jasa; d.
7. pelaksa,aan penyebarruasan dan menganalisa strategi, kebi$akan, standar, sistem dan prosedur pengadaan barang dan jasa; e.
8. pelaksanaan pembinaan sumberd.aya ma'usia bida,g pengadaan barang dan jasa; f.
9. pelaksanaan ketatausatraan ; g.
10. pelaksanaan tugas kedinasan rain yang diberikan oreh Kepala Bagian pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan tugas dan fungsinya. i.
11. pelapor€u1 hasil pelakun a,.', tugasnya kepada Kepala Bagian Pengadacul Barang dan Jasa; h.
BAB III - URAIAN TUGAS DAN F'UIIGSI
Pasal 43

- (1) sub Bagran Layanan pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dinraksud daram pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 huruf b), mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengadaan barang dan jasa.
- a. penyrapan dokumen pend.ukung dan informasi yang dibutuhkan Kerompok Kerja unit r.ayanan pengadaan (IJLP);
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jelsa mempunyai fungsi :
- b. pelaksanaan fiasilitasi pemilihan penyedia barang dan jasa yang dilaksanakan oreh Kerompok Kerja unit I"ayanan pengadaan (ULp);
- pelaksanaarr koordinasi dengan l"ayanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) terkait pengadaan barang &lt;ian jasa secara elektronik (e-procttrem.enQ; c.
- d. pelaksanaan ketatausahaan ;
- e. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
BAB III - URAIAN TUGAS DAN F'UIIGSI
Pasal 44

- (1) Sub Bagran Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud. dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 huruf c), mempunyai tugas menyiapkan rumusan teknis dan pelaksana€rn evaluasi dan pelaporan pengadaan barang 6an jasa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub Bagian Evaruasi dan pelaporan menyelenggarakan fungsi :
- b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhacrap pengadaan barang dan jasa;
4. a' penyiapan bahan rumusan teknis dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengadaan barang dan jasa;
- c. pelaksa,aan penyimpffitrtlpengarsipan dokumen pangadaan barang dan jasa;
- d. penyiapan bahan evaruasi dan pelaporan pengadaan barang dan jasa;
- e. pelaksanaan ketatausatraan ;
8. g' pelaksanaan tugas kedinasan tain yang diberikan oleh Kepala Bagran pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian pengadaan Barang dan Jasa;
BAB III - URAIAN TUGAS DAN F'UIIGSI
Pasal 45

- (1) Kepala Bagran pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasar 40, dalam pelaksanaan tugasnya bertindak sebagai Kepara Unit Layanan pengadaan (ul,p),
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya Kelompok Ke{a unit [,aya,an Pengadaan (ULp) bersifat independen, akuntabel, transparan, dan bebas dari intervensi pihak manapun dalam menetapkan penyedia barang dan jasa.
3. (21 untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala unit layanan Pengadaan (ul,p) dibantu oleh Kerompok Kerja unit I"ayanan pengadaan (ULp). ^
Bagian Keempat
ASISTtrN ADMIITISTRASI UMUM
BAB III - URAIAN TUGAS DAN F'UIIGSI
Pasal 46

Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah terkait dengan mengkoordinasikan layanan administrasi sekretariat daerah, perencanaan dan keuangan sekretariat daerah, penrbinaan dan pengembangan organisasi serta SKPD sesuai dengan pembidangan tugas Asisrlen Administrasi Umum.
BAB III - URAIAN TUGAS DAN F'UIIGSI
Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Asisten Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi :
- a. pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah terkait dengan mengkoordinasikan layanan administrasi sekretariat daerah; ,
- c. pemantauan dan pengendalian kegiatan layanan administrasi sekretariat daerah, perencanaan dan keuangan selrretariat daerah, p€mbinaan cLan pengembangan organisasi;
- b. pengkoordinasian kegiatan layanan administrasi sekretariat daerah, perencanaan dan keuangan sekretariat daerah, pembinaan dan pengembangan organisasi;
- d. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas dan program SKPD sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Adminitrasi Umum;
- e. pelaksanaan evaluasi penyerenggaraan program sKpD sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Adminitrasi Umum;
- f. pelaksanaan kegratan ketatausatraan;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oteh Sekretaris Daerah
- g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
Paragraf 1
Baglan Organlsasl
BAB III - URAIAN TUGAS DAN F'UIIGSI
Pasal 4

A
Bagran Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam memfasilitasi dan mengkoordinasikan serta merumuskan bahan pembinaan bidang kelembagaan, tatalaksana dan pelayanan publik, analisa jabatan dan pengembangan kinerja serta reformasi birokrasi.
BAB III - URAIAN TUGAS DAN F'UIIGSI
Pasal 49

Da1am melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Bagian Organisasi, menyelenggaraakan fungsi :
- a. pemfasilitasi bidang kelembagaan, tatalaksana clan pelayanan publik, analisa jabatan dan pengembangan kineg'a serta reformasi birokrasi;
- b. pengkoordinasian bidang kelembagaarl, tatalaksana dan pelayanan publik, analisa jabatan dan pengembangan kineda serta reformasi birokrasi;
- d. pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan koordinasi di bidang kelembaga€ur, tatataksana dan pelayanan publik, analisa jabatan dan pengembangan kineda serta reformasi birolrrasi;
- c. perumusan bahan pembinaan bidang kelembagaan, tatalaksana dan pelayanan publik, analisa jabatan dan pengembangan kinerja serta reformasi birokrasi;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian di lingkup sekretan:iat daerah;
- f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum.
- g. pelaporan hasil pelaksanaa.n tugas ;
BAB III - URAIAN TUGAS DAN F'UIIGSI
Pasal 5

O
- sub Bagran Kelembagaan dan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hurujl d angica t huruf a), mempunyai tugas menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan bidang kelembagaan, analisa jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi manqierial. (u
- Dalam melakasanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagran Kelembagaan dan Analisis Jabatan, menyelenggarakan fungsi : (21
- a. penyiapan batran fasilitasi bidang kelembagaan, Kepegawaian, analisa jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi manajerial;
- b. pengkoordinasi bidang kelembagaan, kepegawaian, analisa jabatan, analisa beban ke{a, evaluasi jabatan dan standar kompetensi manajerial;
2. pengumpulan dan pengolahan bahan untuk pelaksanaan serta pemanfaatan hasil analisis dan formasi jabatan; c.
3. pelaksanaan evc.luasi hasil analisis dan formasi jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah; d.
4. pengumpulan dan pengolatran bahan untuk penyusunan formasi jabatan; e.
5. penyusunan struktur organisasi perangkat daerah; f.
6. penyusunan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah; g.
7. pembinaan bidang kelembagaan, analisa jabatan, analisa beban keda, evaluasi jabatan dan stanclar kompetensi manaj erial; h.
8. pemantauan dan pengevaluasian struktur organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah; 1.
9. pelaksanaan kegiatan ketatausatraan ; k.
10. penyusunan perumusan kebiiakan, pelaksana.an pembinaan dan koordinasi bidang reformasi birokrasi; j.
11. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Organisasi ; t.
12. m' pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oneh Kepala Bagian organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB III - URAIAN TUGAS DAN F'UIIGSI
Pasal 51

- (1) sub Bagran Tatalaksana dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d angka t huruf b), mempunyai tugas menyiapkan bah.an fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan bidang tatalaksana dan pelaya.nan publik.
- a. penyiapan bahan flasilitasi pelayanan publik; bidang tatalaksana dan
- (2) Dalam melaksarlakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub Bagran Tatataksana dan perayanan pubrik menyelenggarakan fungsi :
- b. pengkoordinasian bidaag tatalaksana da, pelayanan publik;
- c. penyusunan petunjuk pelaksanaan ketatalaksanaan;
- e. pembinaan, pengawasan dan mengevaluasi pelayanan publik pacla penyelenggara pelayanan publik;
- d. pembinaan petunjuk ketataraksanaan basr aparatur pemerintah daerah;
8. f' pengkoordinasian kelancaran petayanan publik sesraai dengan standar pelayanan pada setiap organisasi penyelenggaraan pelayanan publik;
- g. penyusunan dan menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan di bidang ketatalaksanaan dan pelayan.an publik
- h. pelaksanaan kegiatan ketatausatraan ;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Organisasi ;
- j. pelaksana€rn tugas kedinasan lain yang diberikan otreh Kepala Bagian organisasi sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
BAB III - URAIAN TUGAS DAN F'UIIGSI
Pasal 52

- (1) Sub Bagtan Pengembangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka I huruf c), mempunyai tugas menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan bidang pengembangan kinerja dan kepegawaian.
2. (21 Dalam melaksanakan tugas ssfoagaimana dimaksud pad.a ayat (r), Sub Bagian pengembangan Kinerja, menyelenggarakan fungsi :
- b. penghimpunan dan koordinasi dengan perangkat daerah dalam rangka penyelerrggrLo, sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi- per;rintah (SAKI') Kabupaten;
4. a' penylapan bahan fasilitasi perumusan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Akuntabiiitas Kinerja Instansi pemerintah (sAKIp) Kabupaten;
- c. pembinaan dan Monitoring penyelenggaraan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pem"rirrt f, (SAKIp) Kabupaten;
- d. penyusunan petunjuk pelaksa,aan bida,g akuntabilitas tcine4a dan penirrgkatan kinerja;
- f. penyiapan bahan perumusan kebiiakan Lapor.an Kinerja Instansi penrerintah (LKIP) Kabupaten;
8. e' pengumpulan, analisa data dan koordinasi pelaksanaan I"aporan Kinerja Instansi pemerintah (LKIP) xabupaten;
9. g' penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIp) Kabupaten;
10. h' pengur,npulan, anralisa data dan koordinasi pelaksanaa' pedanjian kine{a Kabupaten ;
11. j' penghimpunan, p€obinaan dan koordinasi dengan perangkat daerah dalam rangka peningkatan kiroj", budaya kerja dan standar *"rr"-y"*Lr, *it r;
- i. penyusuna.n pedanjian kineda Kabupaten;
- k. penyiapan baha, perumus€rn pengembangan kepegawaian sekretariat daerah ;
14. 1' pelaksanaan koordinasi bidang kepegawaial sekretariat lr oaeran;
- m. pengumpulan dan pengolahan bahan untuk penyusunan data kepegawaian sekretariat daerah;
- n. pelaksanaan kegiatan ketatausatraan ;
- o. pelapora.n hasil pelaksanaan tugasriya kepada Kepala Bagran Organisasi;
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oneh Kepala Bagian Organisasi sesuai dengan hrgas dan fungsinya.
,:ffir:il
BAB III - URAIAN TUGAS DAN F'UIIGSI
Pasal 53

Bagran umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas membantu sekretaris Daerah dalam merumuskan kebijakan bidang ketatausahaan dan rumah tangga dan melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggc.an dan perlengliapan.
BAB III - URAIAN TUGAS DAN F'UIIGSI
Pasal 54

Dalam melaksarrakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Bagian umum, menyerenggarakan fungsi :
- b' pelaksanaan koordinasi dan penJrusunan program kegialan serta petunjuk tekris pelaksanaan di bidang rumah tangga dan petaksanaan penerimaan, penyimp"rru.rr, pendistribusian, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan barang daerah di lingkungan Sekretariat Daerah;
- a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang Tata Usatra Pimpinan dan Penatausahaan Perkantoran serta rumah tangga dan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, pemanfaatan, pengama.nan, dan pemeliharaan barang d.aerah di lingkungan Sekretariat Daerah;
- c. pelaksana€rn kegiatan tata usaha pimpinan dan penatausahaan perkantoran;
- e' pelaksanaan penyiapan Perjalanan Dinas pejabat dan staf di lingkungan Sekretariat Daerah;
- d' pelaksanaan pelayanan rapat dilingkungan Sekretariat Daeratr dan Tamu pemerintah Daerah, Tamu Bupati dan Tamu Wakil Bupati;
- f' pelaksanaan penyiapan pengelolaan kendaraan dinas di lingkungan Sekretaiat Daerah;
- h' pelaksanaan pemeliharaan Gedung dan peralatan Kantor serta penataan ruangan dilingkungan Sekretariat daerah;
- g. pelaksanan pengaturan dan peneritian Bakar Minyak (BBM) untuk perjalanan sekretariat daerah; Permintaan Bahan dinas di lingkungan
1. pelaksanaan pemeliharaan keindahan pertamanan rurnah jabatan bupati dan wakil bupati, rumah dinas Sekretaris Daerah dan sekretariat Daerah;
- j. pelaksanaan kegiatan kearsipan ;
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang tata usaha pimpinan dan penatausatraan perkantoran serta rumah tangga dan pengelolaan barang daerah di lingkungan sekretariat daerah;
4. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi serta sumtrer daya di bidang tata usaha pimpinan dan penatausahaan perkantoran serta rumatr tangga dan pengelolaan bara.ng daerah di lingkungan sekretariat daerah; t.
- m. pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan ol.eh Asisten Administrasi Umum.
- (1) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Penatausahaan Perkantoran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 huruf a), mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan kegiatan pimpinan (Bupati dan wa,kil Bupati) dan tata usatra umum, pergendalian dan pelaksanaan kegiatan kearsipan, serta penatausahaan perkantoran.
2. (21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pa.da ayat (1), sub Bagran Tata usaha pimpinan dan Penatausahaan perka,toran, menyerenggarakan fungsi :
3. b' penyiapan serta penyediaan dan pendistribusian surat yang diturunkan oleh pimpinan;
- a. pengelolaan surat Masuk dan Surat Keluar, pengetikan, Penggandaan dan proses pengiriman surat yang diperintahkan rangsung oreh Bupati, sekretaris Daerah dan Asisten Sel&lt;retaris Daerah;
- c. penyiapan dan penyusunan rencana kebutuha' dan pengurusan alat tulis kantor;
6. e' penyiapan pelayanan Tamu Pemerintah Daeratr, Tarnu Bupati darr Tamu Wakil Bupati ;
- d. penylapan pelayanan rapat dilingkungan sekretariat;
- f. penyiapan perjalanan dinas pejabat di lingkung.an Sekretariat Daerah dan staf;
- h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaary
- g. pelaksanaan penyelenggaraan kearsipa,;
- i. Pelaporan hasil pelaksanaa.n tugas kepada kepala bagran umum;
- j. pelaksanaan tugas kedinas€ur rain yang diberikan otreh kepala Bagian umum sesuai dengan eiaang tugas dan fungsinya.
BAB III - URAIAN TUGAS DAN F'UIIGSI
Pasal 56

- (1) Sub Bagran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 huruf b), mempunyai tugas menJrusun program dan melaksanakan urusan rumatr tangga
2. (21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi :
- a. pengurusan keperluan rumatr tangga Jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;
- b. penyelenggaraa.n pengamanan Kantor Bupati dan Wa.kil Bupati;
5. pengaturan dan pemeliharaan kendaraan dinas jabatrur dan operasional Bupati dan wakil Bupati serta pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah; c.
6. pengaturan dan penelitian permintaan Batran Bakar Minyak (BBM) untuk pery'alanan dinas; d.
7. pengurusan surat-surat kendaraan Dinas; f.
8. pengaturan penggunaan dan pemeliharaan sernua kendaraan dinas operasional di lingkungan sekretariat e.
;
- pemeliharaan Gedung dan peralatan Kantor se:rta penataan ruangan dilingkungan Sekretariat daerah g b.
- pemeliharaan keindahan pertamanan rumah jabata, bupati dan wakil bupati, rumatr dinas sekretaris Daerah dan sekretariat Daeratr h.
- pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ; 1.
- pelaporan hasil pelaksanaan hrgasnya kepada Kepala Bagrarr Umum ; j.
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan olleh Kepala Bagianumum sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. k.
BAB III - URAIAN TUGAS DAN F'UIIGSI
Pasal 57

- (1) Sub Bagran Perlengtapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 huruf c), mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebiiaka, dan program, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelapo'an penerima€ul, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan barang daerah di lingkungan sekretariat Daerah.
2. (21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub Bagran perlengkapan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan barang d.aerah di lingkungan Sekretariat Daeratr;
- penyiapan bahan penyusunan program pelaksanaan administrasi penerima.anr penyirnp€u:.an, pendistribusian, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, pelaporan, dan pengendalian barang daerah di lingkungan Sekretariat Daerah; b.
- pelaksanaan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengguna{n, pemaqfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan barang daeratr di lingkungan Sekretariat Daeratr ; c.
- pelaksanaan urusan penyediaan dan perlengkapan Bupati dan wakil Bupati Rumah Dinas Sekretaris Daerah dan Sekretariat Daerah; d.
- r)engumpulan bahan rencana kebutuhan barang pada rumah jabatan Bupati dan wakil Bupati, rumah dinas sekretaris Daeratr dan Sekretariat Daeratr; e.
- g. pengumpulan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan barang di lingkungan Sekretariat Daerah;
- pengumpulan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan administrasi penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, penggun€ran, pemanfaatan, pengamanan, pemelihataarl, pelaporan dan pengendali+n barang daerah di lingkungan sekretariat Daerah; f.
- pelaporan hasil pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan barang daerah yang digunakan sekretariat Daerah; h.
- pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Umum; j.
- pelaksanaan kegratan ketatau sakraan ; i.
- pelaksanaalr Tugas Kedinasan lain yang diberikan oreh Kepala Bagian umum sesuai denga, bidang tugas c{.an fungsinya k.
Paragraf 3 Baglan Keuangan
BAB III - URAIAN TUGAS DAN F'UIIGSI
Pasal 58

Bagian Keuangan sbbagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3, mempunyai tugas membaltu sekretaris Daerah dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebiiakan dan pelaksanaan layanan di bidang pengelolaan keua,ga,, perencanaan dan peraporan program di ringkungan Sekretariat Daerah.
BAB III - URAIAN TUGAS DAN F'UIIGSI
Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5E , Bagran Keuangan, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. pengumpulan, pengolahan, d.an penatausahan keuangan;;
- c. pengelolaan administrasi keuangan KDH, WKDH dan Sekretariat Daerah;
- b. pengumpulan bahan penyusunarr, perubahan dan perhitungan APBD, RKA dan DPA Sekretariat Daeratr;
- d. pelaksanaan penatausahaan aset Sekretariat Daerah;
- e. pengujian kebenaran dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM);
- f. pengumpulan dan pengelolahan perencana€ul. d,an pelaporan Sekretariat Daerah;
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
- g. pelaksanaan kegiatan ketatausatraan;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi umum sesuai dengan tugas dan fungsinya
BAB III - URAIAN TUGAS DAN F'UIIGSI
Pasal 6

O
- (U Sub Bagian Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3 huruf a), mempunyai tugas melaksanakan pengevaluasian, pengkoordinasian penatausahaan perbendaharaan Sekretariat Daerah.
- a. pelaksana€ul menghimpun usula, Kuasa pengguna Anggaran, Bendahara pengeluaran, Bendahara Penerimaarl, Bendahara pengeluaran KDHIWKDH dan pengurus barang dari bagian \_ bagian;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub Bagran perbendaharaan mempunyai fungsi:
- b. pembuatan surat permintaan pembayaran (spp) atas pengqiuan permohonari pencairan dana dari bagian\_ bagran di lingkungan sekretariat Daerah;
- c' penyiapan Penetapan Pejabat Penatausahaan Keua,gan, pejabat pembuat Komitmen, pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Juru Bayar Gaji sekretariat Daerah;
- d. pelaksanaan pembayaran Keuangan khusus Gaji Sekretariat Daerah, Gaji KDH/WKDH dan operasional KDH/WKDH;
- e. penyiapan perhitunga.n anggaran kas sekretartat Daerah;
- g. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- f. pelaksanaa.n penetapan uang persediagul (up) pada bagian - bagran;
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagran Keuangan;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagran Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB III - URAIAN TUGAS DAN F'UIIGSI
Pasal 61

- (1) Sub Bagran Akuntansi dan Penatausatraan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (U humf d angka 3 huruf b), mempunyai tugas penatausahaan keuangan dan aset serta penyusunan pelaporan keuangan antar Bagian dalam rangka pertanggungiawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Sekretariat Daerah.
2. (21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagtan Akuntansi dan Penatausatraan Aset mempunyai fungsi:
- a. pemrosesan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- b. penyiapan bahan penerbitan Surat Perintah Membayar (sPMh
- c. pemveri{ikasi kelengkapan dan kebenaran Pelaporan Pertanggungiawaban Keuangan (SPJ) dari bagranbagran di lingkungan Sekretariat Daerah;
- d. penyusunan laporan keuangan Sekretariat Daerah;
- e. penyiapan bahan penJrusunan laporan realisasi belanja secara berkala;
- f. pelaksana€rn pembuatan register Surat Permintaan Pembayaran (SPP)/Surat Perintah Membayar (SPM) Sekretariat Daerah;
- g. pelaksanaan kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi di bidang administrasi keuangan Sekretariat Daerah;
- h. Pelaksanaan Penatausahaan Aset dilingkungan Sekretariat Daerah;
- i. pengumpulan bahan dalam rangka penyeragaman sistem penatausahaan barang pada bagian-bagtan di lingkungan Selrretariat Daerah;
- j. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan penatausatraan barang pada bagran-bagran di lingkungan Sekretariat Daerah;
- k. pengumpulan bahan dan inventarisasi barang dalam rangka menyusun l.aporan Mutasi Barang dan la.poran Persediaan Barang Sekretariat Daerah;
- l. penyiapan data aset dalam rangka menJrusun neraca Sekretariat Daeratr
- m. pelaksanaan kegiatan ketatausatraan;
- n. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagran Keuangan;
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oLeh Kepala Bagran Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB III - URAIAN TUGAS DAN F'UIIGSI
Pasal 62

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3 huruf c), mempunyai tugas melaksanakan evaluasi, koordinasi, dalam penyusunan perencanaan anggaran dan pelaporan antar Bagian Sekretariat Da.erah
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana d,imaksud pada ayat (1), sub Bagran Perencanaan dan pelaporan mempunyai fungsi : (21
- a. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan rencana strategis, rencana keda tahunan dan penetapan kineda Sekretariat Daerah;
- b. pengumpulan, pengolahan dan penJrusunan Rencana Kerja Angaran (RKA), Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah;
5. pengumpulan, pengolahan dan la.poran Kinerja intansi pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah; c.
6. pelaksanarrn kegiatan ketatausatraan ; d.
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagran Keuangan sesuai dengarr tugas dan fungsinya.
8. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagran Keuangan; e.
Bagian Kelima AIILI
BAB III - URAIAN TUGAS DAN F'UIIGSI
Pasal 60

- (U tsupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahti.
- (21 staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan pertimbangan daram perumusan kebijakan kepada bupati baik diminta ataupun tidak diminta.
- ($l Staf ahli bupati diangkat dan diberhentikan oleh bupati dari Pegawai Negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (3) staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) staf ahli.
- (5) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi staf ahli bupati dapat dibentuk 1 (satu) subbagian tata usaha pada bagran ya'g membidang urusa.n umum /tatausaha.
.'
- (1) Staf ahli bupati merupakan jabatan pimpinan tingg pratama.
2. (21 St .f ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administrartif dikoordinasikan oleh sekretaris daeratr.
BAB III - URAIAN TUGAS DAN F'UIIGSI
Pasal 65

Staf ahli bupati terdiri atas :
- b. staf ahli bidang Ekonomi, Keuangan dan pembangunan; dan
- a. staf ahli bidang Pemerintatran, Hukum dan politik;
- c. staf ahli bidang Kemasyarakatan dan sumber Daya Manusia.
Paragmf 1
STAT' ATILI BIDANG PTMERIIITAIIAN, IIT'KIIM DAIT POLITIK
BAB III - URAIAN TUGAS DAN F'UIIGSI
Pasal 66

- (1) staf Ahli Bidang pemerintahan, Hukum dan politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6s huruf a, mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan telaahan di bidang Pemerintahan, Hukum dan politik di luar tugas dan fungsi perangkat Daerah.
- a. penyiapan bahan perumusan kebiiakan pemerintaha, Daerah di Bidang pemerintahan, Hukum dan politik
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Bidarrg Pemerintahan, Hukum dan poli.tik menyelenggarakan fungsi : (2)
4. ; b. pengumpulan data di Bidang pemerintahan, Hukum dan Politik untuk pemecahan masalah dan pengembangan kebij akan ;
5. d' penyusunan konsep tinjauan akademis dan atau non akademis suatu kebiiakan pemerintah Daerah di Bidang Pemerintahan, Hukum dan politik ;
6. c' pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan Saturan Kerja Perangkat Daerah dan pihak lain yang terkait di Bidang Pemerintahan, Hukum da, politik apatrila diperlukan dalam rangka penyampaian saran dan pertimbangan kepada Bupati ;
- e. penyelia dan pengarrratan pelaksanaan keb{iaftan Pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah Kabupaten di Bidang pemerintahan, Hukum dan Politik;
- f. penyusunan telaahan yang berkaitan dengan Bidang Pemerintahan, H,.rkum dan politik; e
- perrJrusunan laporan kegiatan Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik kepada Bupati yamg secara administrasi melalui Sekretaris Daerah ; 8.
- pelaksanaan lugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati. h.
Paragraf 2 STAF AIILI BIDANG EKONOMI, XTI'ANGAN
DAN PTMBAITGT'NAN
BAB III - URAIAN TUGAS DAN F'UIIGSI
Pasal 67

- (1) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6s huruf b, mempunyal tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan telaatran di bidang Ekonomi, Keuangan d.an pembangunan di luar tugas dan fungsi perangkat Daerah.
2. (21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :
- a. penylapan bahan perumusan kebiiakan pemerintah Daerah di Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
- b. pengumpulan data di Bidang Ekonomi, Keuangan clan Pemba,gunan untuk pemecahan masalah cta' pengembangan kebiiakan;
- d. penyusunan konsep tinjauan akademis dan atau non akademis suatu kebijakan Pemerintatr Daerah di Bidang Ekonomi, Keuangan dan pembangunan;
- c. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pihak lain yang terkait di Bidang Ekonomi, Keuangan dan pembangunan apatlila diperlukan dalam rangka penyampaian sar.an dan pertimbangan kepada Bupati;
- e. penyelia dan pengamatan pelaksanaan keb{iakan Pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah Kabupaten di Bidang Elionomi, Keuangan clan Pembangunan;
- f. penyusunan telaatran yang berkaitan dengan Bidang Ekonomi, Keuangan dan pembangunan;
9. Ekonomi, Keuangan dan pembangunan kepada Butrrati yang secara administrasi melalui Sekretaris Daerah ;
- g. penyusunan laporan kegiatan staf Ahli Bidang
11. h' pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
Paragraf 3
STA[' AHLI BIDANG KEMASYARAX^C.TAIT
DAIT STIMBER DAYA MAITUSIA
BAB III - URAIAN TUGAS DAN F'UIIGSI
Pasal 68

- (1) Staf Ahti Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasat 65 huruf c, mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan telaatran di bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia di luar tugas dan fungsi perangkat Daerah.
2. (21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimakstrd pada ayat (1), staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebiiakan Pemerintahan Daeratr di Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
4. b' pengumpulan data di Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia untuk pemecahan masalah dan pengembangan kebijakan ;
- d. penyusunan konsep tinjauan akademis dan atau non akademis suatu kebi$akan pemerintah Daerah di Bidang Kemasyarakatan dan sumber Daya Manusia;
- c. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan Satu.an Kerja Perangkat Daeratr dan pihak lain yang terkait di Bidang Kemasyarakatan dan sumber Daya Manusia apabila diperlukan dalam rangka penyampaian sa,an d.an pertimbangan kepada Bupati;
- e. penyelia dan pengamatan pelaksanaan kebijakan Pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah Kabupaten di Bidang Kemasyarakatan dan sumber Daya Manusia;
- g. penJrusun€rn laporan kegatan ,staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan sumber Daya Manusia kepada Bupati yang secara administrasi melalui Sekretaris Daerah;
9. f' penyusunan teraahan yang berkaitan dengan Bidang Kemasyarakata' dan sumber Daya Manusia; ,
- h. pelaksanaan rugas-tugas rain yang diberikan oreh Bupati.
BAB IV - KETOMPOK .IABATAN FUNGSIOITAL
Pasal 69

- (U Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (21 Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Jenis jenjang dan jumlatr jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB V - TATA KER.'A
Pasal 70

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Bagran, Kepala Sub Bagian, Staf Ahli ctan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing:-masing.
2. (21 setiap pimpinan satuan organisasi waiib mengawasi bawahannya masing-rnasing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungiawab memimpin dan mengkoordinir bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bag pelaksanaan tugas bawahannya.
4. (41 Setiap pimpinan sebuah organisasi wajib mengikuti clan mematuhi petunj*k dan bertanggungiawab pada atasannya masinymasing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari hawahannya wajib diolatr dal dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut clan untuk memberikan petunjuk kepad.a bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masingmasing kepada atasan, tembusan Laporan wajib disampaikan pula kepa.da satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan ke{a.
2. (71 Hubungan kery'a Staf Ahli Bupati dengan Perangkat Daerah' bersifat konsultasi dan Koordinasi.
BAB VI - PEITGAIYGKATAIT DAIT PEMBERIIEITTIAN DALAM.'ABATAIT
Pasal 71

- (1) Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubemur atas usul Bupati dari pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku . '
2. (21 Asisten Sekretaris Daerah diangkat dan d,iberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daeratr dari Pegawai Negeri sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Bagtan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul sekretaris Daerah dari pegawai Negeri sipil yamg memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang\_ undangan yang berlaku.
4. (41 Kepala Sub Bagran diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul sekreta.$s Daerah dari pegawai Negeri sipil yang memenuhi syarai sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (5) Staf Ahli Bupati diangkat dan diberhentikan oteh Bupati atas usul sekretaris Daerah dari pegawai Negeri sipil yamg memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang\_ undanga.n yang berlaku.
Pa*l 72
- (u Jabatan struktural dan Fungsional tidak boleh dirangkap.
- (21 Apabila Pejabat Struktural di lingkungan Sekretartat Daerah berhalangan dalam menjalankan irg"".ry., maka Atasan I"ansung pejabat dimaksud dapat menunjuk satrah satu pejabat struktural untuk mewakilinya
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 73

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 20L7.
Agar setiap orang , mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatarinya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.
Diundangkan di Situbondo pada tanggar 1 5 NIV 2016
BERITA DAERAH I(ABUPATEN SITUBONDO TAIIUN 2016 NOMOR
LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo
ranggal :
-1-5 NIV 2016
Nornor
: b(p Tdnwn 2016
STRUKTUR SEKRETARIAT DAERAH ORGANISASI I(ABUPATEN SITUBONDO