Unknown Unknown Nomor 15 Tahun 2002
Tentang PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA
Berlaku: 15 TAHUN 2002
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
:
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 15 TAHUN 2002
TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARO JAMBI,
- a. bahwa untuk melaksanakan lebih lanjut Pasal 93 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 6 ayat (1) Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa, bahwa pembentukan, penghapusan, dan atau penggabungan desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) Juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
- b. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi.
- c. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten;
- d. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Kabupaten Kota;
- e. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan;
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- g. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- h. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Perwakilan yang teridiri dari atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- i. Pembentukan adalah dibentuknya Desa baru sebagai akibat dari penggabungan, penghapusan dan pemecahan;
- j. Penghapusan adalah merupakan akibat dari penggabungan antara satu desa atau lebih sehingga bagian dan atau seluruh desa yang digabung dihapuskan atau sebagai akibat dari pemecahan;
- k. Penggabungan adalah penyatuan dua desa atau lebih;
- l. Pemecahan adalah pengembangan dari satu wilayah pedesaan menjadi dua desa atau lebih.
BAB II - PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA Pasal 2
Pasal 4

Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung.
- (1). Setiap usulan pembentukan desa baru, baik akibat pemecahan, penggabungan dan/atau penataan harus dilampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini.
- (2). Hal-hal teknis tentang batas wilayah Desa harus tergambar dalam peta desa asal, dengan skala 1 : 25.000 yang mendapat pengesahan dari Bupati Muaro Jambi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB II - PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA Pasal 2
Pasal 6

Pengukuran, pematokan dan penetapan batas wilayah desa harus mendapat persetujuan dari Desa-desa yang berbatasan dan dituangkan dalam Berita Acara penetapan batas desa.
BAB II - PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA Pasal 2
Pasal 7

- (1). Apabila terjadi sengketa batas antara desa dalam satu kecamatan, maka penyelesaiannya dilakukan oleh Camat setempat, dalam hal tidak terselesaikan, penyelesaiannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten;
- (2). Apabila terjadi sengketa batas antara desa yang berbatasan di wilayah kabupaten dan propinsi maka penyelesaiannya secara berjenjang dimulai antara kabupaten dan propinsi yang bersangkutan;
- (3). Upaya penyelesaian batas desa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) dan (2) di atas dilakukan secara musyawarah mufakat antara desa/kecamatan/kabupaten yang bersangkutan.
BAB II - PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA Pasal 2
Pasal 8

- (1). Hasil penetapan batas desa sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini dialokasikan dana penetapan batas pada APBD Kabupaten Muaro Jambi dengan mendapat prioritas pertama bagi desa yang padat pembangunannya dan desa yang padat penduduknya.
- (2). Untuk penetapan batas desa sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) di atas dituangkan dalam Keputusan Bupati Muaro Jambi.
BAB VI - PEMBAGIAN WILAYAH DESA Pasal 11
Pasal 12

Penetapan pembagian wilayah desa dengan nama dan sebutannya harus tergambar dalam peta wilayah desa sebagai satu kesatuan yang terpisahkan dalam wilayah suatu desa.
BAB VI - PEMBAGIAN WILAYAH DESA Pasal 11
Pasal 13

Perubahan, penambahan atau pengurangan batas wilayah desa melalui keputusan desa yang mendapat persetujuan badan perwakilan desa dan disahkan dengan Keputusan Bupati.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 15
Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
Ditetapkan di Sengeti Pada tanggal 6-9-2002
BUPATI MUARO JAMBI,
DTO,
H. AS'AD SYAM
DIUNDANGKAN DI SENGETI PADA TANGGAL 12 -9-2002
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
DTO,
Drs. MUCHTAR MUIS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2002 NOMOR 47 SERI E NOMOR 14 TANGGAL 12-9-2002
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 3

Dari persyaratan dalam pembantukan desa baru minimal memenuhi 3 (tiga) syarat melalui pertimbangan, tersedianya aparatur Pemerintah Desa, potensi wilayah pedesaan yang berkaitan dengan pertimbangan faktor finansial dan pertimbangan pelayanan kepada masyarakat.
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 9

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 11

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 12

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 13

Cukup Jelas