PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 9 September 2014
N/A
Preamble

Menimbang
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang, perlu diatur rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungkan Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Menetapkan :
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 Nomor 2);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang.
5. Camat adalah Kepala Kantor Kecamatan.
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
7. Lurah adalah Kepala Kantor Kelurahan.
8. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
BAB II - KECAMATAN
Pasal 2

Susunan organisasi Kecamatan, terdiri dari :
- a. Unsur Pimpinan adalah Camat.
- b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat Kecamatan.
1. Subbagian Keuangan;
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Unsur Pelaksana adalah Seksi, terdiri dari :
1. Seksi Kesejahteraan Sosial;
2. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Pendapatan Asli Daerah;
5. Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Kebersihan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas
BAB II - KECAMATAN
Pasal 3

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat.
- (3) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :
- a. mengoordinasikan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan kebersihan;
- c. mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan bidang pendapatan daerah di wilayah kerjanya;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundangundangan;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;
- g. membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- h. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa atau Kelurahan.
- (5) Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- c. penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- d. pengoordinasian kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- e. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan terhadap kegiatan di bidang ketentraman, ketertiban dan kebersihan;
- f. pelaksaaan pembinaan penyelenggaraan bidang pendapatan asli daerah;
- g. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang kesejahteraan sosial;
- h. pelaksanaan penatausahaan Kecamatan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Ketiga Sekretariat Kecamatan
BAB II - KECAMATAN
Pasal 4

- (1) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum, penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian ;
- b. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat ;
- c. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan ;
- d. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 1 Subbagian Keuangan
BAB II - KECAMATAN
Pasal 5

- (1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan program dan pengelolaan administrasi keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi;
- a. penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan serta pengelolaan administrasi keuangan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan serta pengelolaan administrasi keuangan;
- c. penyelenggaraan penyusunan program dan kegiatan serta pengelolaan administrasi keuangan.
BAB II - KECAMATAN
Pasal 6

Rincian tugas Subbagian Keuangan :
- a. mengumpulkan dan mengolah data untuk penyusunan program kegiatan kecamatan;
- b. melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan Kecamatan;
- c. mengkompilasi dan mendokumetasikan hasil perencananaan unit kerja di lingkungan Kecamatan;
- d. melaksanakan kegiatan perbendaharaan keuangan kecamatan;
- e. melaksanakan kegiatan verifikasi keuangan Kecamatan;
- f. melaksanakan kegiatan pembukuan keuangan Kecamatan;
- g. melaksanakan penyiapan konsep laporan tahunan dan laporan pertanggungjawaban kecamatan;
- h. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan Kecamatan;
- i. melaksanakan penyiapan bahan pertanggung jawaban keuangan;
- j. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji;
- k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Keuangan;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2 Subbagian Umum dan Kepegawaian
BAB II - KECAMATAN
Pasal 7

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.
- (2) Subbagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan Kecamatan;
- b. pengelolaan kearsipan kecamatan;
- c. penyusunan bahan pembinaan disiplin dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- d. penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian.
BAB II - KECAMATAN
Pasal 8

Rincian tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian :
- a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat;
- b. melaksanakan pengelolaan kearsipan kecamatan;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat dinas;
- e. melaksanakan urusan rumah tangga kecamatan, menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan di lingkungan kantor Kecamatan;
- f. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kantor, kendaraan dinas, perlengkapan kantor dan asset lainnya;
- g. melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan administrasi perlengkapan dan perbekalan;
- h. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan kartu kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
- i. melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, peninjauan masa kerja serta pemberian penghargaan;
- j. melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, DP3, DUK, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- k. menyiapkan bahan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional;
- l. menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian;
- m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Keempat Seksi Kesejahteraan Sosial
BAB II - KECAMATAN
Pasal 9

- (1) Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang kesejahteraan sosial.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :
- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kesejahteraan sosial;
- b. penyusunan program dan kegiatan seksi kesejahteraan sosial;
- c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan sosial;
- d. penyelenggaraan kegiatan bidang kesejahteraan sosial.
BAB II - KECAMATAN
Pasal 10

Rincian tugas Seksi Kesejahteraan Sosial adalah sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kerja seksi kesejahteraan sosial;
- b. melaksanakan pembinaan kerukunan hidup beragama dan antar umat beragama;
- c. menyelenggarakan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan keagamaan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan, serta pembinaan kesejahteraan keluarga;
- d. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan kegiatan bidang kesejahteraan sosial;
- e. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan, LSM dan keagamaan;
- f. melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan dan pembinaan kesejahteraan sosial;
- g. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang sosial dan kemasyarakatan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kelima
Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
BAB II - KECAMATAN
Pasal 11

- (1) Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :
- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. penyusunan program dan kegiatan seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- d. penyelenggaraan kegiatan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
BAB II - KECAMATAN
Pasal 12

Rincian tugas Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kerja seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. memfasilitasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan;
- c. melaksanakan pembinaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD), perdagangan pasar desa, dan Usaha Ekonomi Desa (UED)
- d. melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di wilayah kecamatan;
- e. melaksanakan pembinaan di bidang perekonomian dalam rangka meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat;
- f. melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa/kelurahan;
- g. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan;
- h. mengoordinasikan penyelenggaraan lomba desa/kelurahan di wilayah kerjanya;
- i. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Keenam Seksi Pemerintahan
BAB II - KECAMATAN
Pasal 13

- (1) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pemerintahan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan;
- b. penyusunan program dan kegiatan seksi pemerintahan;
- c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan;
- d. penyelenggaraan kegiatan bidang pemerintahan.
BAB II - KECAMATAN
Pasal 14

Rincian tugas Seksi Pemerintahan adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja seksi pemerintahan;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- c. melaksanakan penilaian atas laporan pertanggungjawaban kepala desa;
- d. memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar Desa/Kelurahan di wilayah kerjanya;
- e. memfasilitasi penataan Desa/Kelurahan;
- f. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa ;
- g. mengoordinasikan kegiatan administrasi kependudukan;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi aset Pemerintah Daerah di tingkat Kecamatan;
- i. melaksanakan pengawasan dan pendataan atas tanah-tanah negara dan tanah aset pemerintah kabupaten di wilayah kerjanya;
- j. melaksanakan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah dari tanah negara menjadi milik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. melaksanakan tugas pembantuan dalam penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan Desa, serta pengalihan status tanah kekayaan Desa yang berubah menjadi kelurahan;
- l. melaksanakan tugas pembantuan pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar dan tanah negara bebas di wilayah kerjanya;
- m. membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- n. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- o. melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pemerintahan;
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (1) Seksi Pendapatan Asli Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Seksi Pendapatan Asli Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pendapatan asli daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pendapatan Asli Daerah mempunyai fungsi :
- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan asli daerah;
- b. penyusunan program dan kegiatan seksi pendapatan asli daerah;
- c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pendapatan daerah;
- d. penyelenggaraan kegiatan pelayanan pendapatan asli daerah;
- e. pengolahan data potensi pendapatan asli daerah.
BAB II - KECAMATAN
Pasal 16

Rincian tugas Seksi Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja seksi pendapatan asli daerah;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pendapatan di Desa/Kelurahan;
- c. memfasilitasi dan pengkordinasian penyelenggaraan kerjasama mengenai sumber potensi dan sumber pendapatan Desa/Kelurahan di wilayah kerjanya;
- d. mengolah data sumber potensi pendapatan Desa/Kelurahan;
- e. memfasilitasi penyusunan peraturan desa tentang pendapatan Desa/Kelurahan;
- f. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemungutan pajak bumi dan bangunan perkotaan/perdesaaan;
- g. membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- h. melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pendapatan asli daerah;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kedelapan Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Kebersihan
BAB II - KECAMATAN
Pasal 17

- (1) Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Kebersihan merupakan unit pelaksana Satpol PP Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab secara adminisistratif kepada Camat dan kepada Kepala Satpol PP secara teknis operasional .
- (2) Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Kebersihan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang ketenteraman, ketertiban dan kebersihan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Kebersihan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ketenteraman, ketertiban dan kebersihan;
- b. penyusunan program dan kegiatan seksi ketenteraman, ketertiban dan kebersihan;
- c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang ketenteraman, ketertiban dan kebersihan;
- d. penyelenggaraan kegiatan bidang ketenteraman, ketertiban dan kebersihan.
BAB II - KECAMATAN
Pasal 18

Rincian tugas Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Kebersihan adalah sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kerja seksi ketenteraman, ketertiban dan kebersihan;
- b. melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, bina kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat serta kebersihan;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan dan penegakan produk hukum serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- d. memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana alam;
- e. melaksanakan pembinaan dalam rangka meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
- f. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal;
- g. melaksanakan pembinaan dalam upaya pemberantasan penyakit masyarakat;
- h. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembinaan ketenteraman, ketertiban masyarakat serta kebersihan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB III - KELURAHAN
Pasal 19

Susunan organisasi Kelurahan, terdiri dari :
- a. Unsur Pimpinan adalah Lurah.
- b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat Kelurahan.
- c. Unsur Pelaksana adalah Seksi, terdiri dari :
1. Seksi Kesejahteraan Sosial;
2. Seksi Pembangunan;
3. Seksi Pemerintahan;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas
BAB III - KELURAHAN
Pasal 20

- (1) Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah.
- (3) Lurah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan lingkup kelurahan serta melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati meliputi :
- a. mengoordinasikan kegiatan pembangunan;
- b. mengoordinasikan kegiatan kesejahteraan sosial;
- c. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- d. mengoordinasikan penyelenggaraan kelembagaan lingkup rukun warga.
- (5) Lurah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan program dan kegiatan Kelurahan;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan;
- c. penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa lingkup rukun warga;
- d. pengoordinasian kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- e. pembinaan penyelenggaraan terhadap kegiatan di bidang posyandu dan kebersihan;
- f. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang kesejahteraan sosial;
- g. pelaksanaan penatausahaan Kelurahan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Ketiga
Sekretariat Kelurahan
BAB III - KELURAHAN
Pasal 21

- (1) Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (2) Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum, penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat Kelurahan mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
- b. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- c. penyelenggaraan kearsipan;
- d. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Keempat Seksi Kesejahteraan Sosial
BAB III - KELURAHAN
Pasal 22

- (1) Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.
- (2) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang kesejahteraan sosial.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :
- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kesejahteraan sosial;
- b. penyusunan program dan kegiatan seksi kesejahteraan sosial;
- c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan sosial;
- d. penyelenggaraan kegiatan bidang kesejahteraan sosial.
BAB III - KELURAHAN
Pasal 23

Rincian tugas Seksi Kesejahteraan Sosial adalah sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kerja seksi kesejahteraan sosial;
- b. melaksanakan pembinaan kerukunan hidup beragama dan antar umat beragama lingkup rukun warga;
- c. membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shodakoh serta pemungutan dana PMI;
- d. menyelenggarakan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan keagamaan, kepemudaan, kesehatan, olahraga, kebudayaan, pendidikan masyarakat, PKK, karang taruna, pramuka serta pembinaan kesejahteraan keluarga;
- e. pembinaan dan pengawasan kegiatan bidang kesejahteraan sosial;
- f. melakukan penyaluran bantuan sosial dan bantuan terhadap korban bencana;
- g. melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan dan pembinaan kesejahteraan sosial;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang sosial dan kemasyarakatan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kelima Seksi Pembangunan
BAB III - KELURAHAN
Pasal 24

- (1) Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.
- (2) Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pembangunan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pembangunan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pembangunan;
- b. penyusunan program dan kegiatan Seksi Pembangunan;
- c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan;
- d. penyelenggaraan kegiatan bidang pembangunan.
BAB III - KELURAHAN
Pasal 25

Rincian tugas Seksi Pembangunan adalah sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kerja seksi pembangunan;
- b. memfasilitasi kegiatan pembangunan rukun warga;
- c. melaksanakan pembinaan Usaha Ekonomi Masyarakat;
- d. melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di wilayah Kelurahan;
- e. melaksanakan pembinaan di bidang perekonomian dalam rangka meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat;
- f. melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan wilayah Kelurahan;
- g. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan rukun warga;
- h. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Keenam Seksi Pemerintahan
BAB III - KELURAHAN
Pasal 26

- (1) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (2) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pemerintahan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan;
- b. penyusunan program dan kegiatan seksi pemerintahan;
- c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan;
- d. penyelenggaraan kegiatan bidang pemerintahan.
BAB III - KELURAHAN
Pasal 27

Rincian tugas Seksi Pemerintahan adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja seksi pemerintahan;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pemerintahan di wilayah kelurahan;
- c. melaksanakan penilaian atas laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing rukun warga;
- d. memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar rukun warga di wilayah kerjanya;
- e. membantu pelaksanaan dan pengawasan Pemilihan Umum;
- f. membantu tugas-tugas d bidang pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB);
- g. memfasilitasi penataan wilayah rukun warga;
- h. mengoordinasikan kegiatan administrasi kependudukan;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi aset pemerintah daerah di tingkat Kelurahan;
- j. melaksanakan pengawasan dan pendataan atas tanah-tanah negara dan tanah aset pemerintah kabupaten di wilayah kerjanya;
- k. melaksanakan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah dari tanah negara menjadi milik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. melaksanakan tugas pembantuan dalam penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan warga;
- m. melaksanakan tugas pembantuan pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar dan tanah negara bebas di wilayah kerjanya;
- n. membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah kecamatan dan kelurahan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
BAB IV - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V - ESELONERING
Pasal 30

- (1) Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (2) Sekretaris Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- (3) Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (4) Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IVb.
BAB V - ESELONERING
Pasal 31

- (1) Lurah merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (2) Sekretaris Lurah merupakan jabatan struktural eselon IVb.
- (3) Lurah merupakan jabatan struktural eselon IVb.
BAB VI - KEPEGAWAIAN
Pasal 32

- (1) Para pejabat di lingkungan Kantor Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Para pejabat di lingkungan Kantor Kelurahan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI - PEMBIAYAAN
Pasal 33

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang serta sumber lain yang sah.
BAB VII - TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA
Pasal 34

- (1) Camat melakukan koordinasi dengan Kecamatan di sekitarnya.
- (2) Camat mengoordinasikan unit kerja di wilayah kerja Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja Kecamatan.
- (3) Camat melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan.
BAB VII - TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA
Pasal 35

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja dalam satuan kerja Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan serta kelompok jabatan fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar unit kerja dalam lingkungan Kantor Kecamatan/Kelurahan serta instansi lain sesuai dengan tugas masingmasing.
BAB VII - TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA
Pasal 36

- (1) Apabila Camat berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Sekretaris Kecamatan.
- (2) Apabila Sekretaris Kecamatan berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Kepala Seksi dalam lingkungan Kantor Kecamatan dengan memperhatikan senioritas kepangkatan.
BAB VII - TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA
Pasal 37

- (1) Apabila Lurah berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Sekretaris Kelurahan
- (2) Apabila Sekretaris Kelurahan berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Kepala Seksi dalam lingkungan Kantor Kelurahan dengan memperhatikan senioritas kepangkatan.
BAB VII - TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA
Pasal 38

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap Kepala Seksi Kecamatan wajib melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya setiap Kasi Kelurahan wajib melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Kelurahan.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan, wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII - TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA
Pasal 39

Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan bertanggungjawab dalam memimpin dan membina bawahan masingmasing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
BAB VII - TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA
Pasal 40

Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan hasil pelaksanaan tugas dilaporkan tepat pada waktunya.
BAB VII - TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA
Pasal 41

Camat dan pimpinan unit kerja dalam lingkungan Kantor Kecamatan, wajib mengadakan rapat staf secara berkala dalam rangka pemberian arahan, petunjuk dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
BAB VII - TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA
Pasal 42

Lurah dan pimpinan unit kerja dalam lingkungan Kantor Kelurahan, wajib mengadakan rapat staf secara berkala dalam rangka pemberian arahan, petunjuk dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
BAB VII - TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA
Pasal 43

Camat dalam melaksanakan tugas, wajib menyampaikan laporan kepada Bupati dan tembusan laporan disampaikan kepada satuan kerja perangkat daerah dan instansi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
BAB VII - TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA
Pasal 44

Lurah dalam melaksanakan tugas, wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui koordinasi dengan Camat, dan tembusan laporan disampaikan kepada satuan kerja perangkat daerah dan instansi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
BAB VII - TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA
Pasal 45

- (1) Hubungan kerja Kecamatan dengan perangkat daerah Kabupaten bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.
- (2) Hubungan kerja Kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya, bersifat koordinasi teknis fungsional.
- (3) Hubungan kerja Kecamatan dengan swasta, lembaga swadaya masyarakat, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah kerja Kecamatan bersifat koordinasi dan fasilitasi.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan , dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.
Ditetapkan di Pandeglang pada tanggal 9 September 2014
BUPATI PANDEGLANG,
Cap/ttd
ERWAN KURTUBI
Diundangkan di Pandeglang pada tanggal 9 September 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,
Cap/ttd
AAH WAHID MAULANY
BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014 NOMOR 36
N/A
Preamble

Menimbang:
Mengingat :
BUPATI BATU BARA PROVINSI SUMATERA UTARA PERATURAN BUPATI BATU BARA NOMOR 9 TAIiUN 201£
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATU BARA NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN BATU BARA TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATU BARA,
a. bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 / PMK.07 / 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Desa, Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai lcegiatan yang tidalc termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) setelah mendapat persetujuan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati;
2. 1.
Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Taliun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia - Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
1
' 4
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor telah diubah dengan Peraturan 5587), sebagaiman ; Pemerintahan Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
%
Menetapkan
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan ICeuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 / PMK.07 / 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 37 Tahun 2009 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Batu Bara yang diserahkan Kepada Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Keija Pemerintahan Desa;
19. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
20. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa setiap Desa Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2015.
MEMUTUSKAN :
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATU BARA NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN BATU BARA TAHUN ANGGARAN 2015.
Pasal I
r
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2015 diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :
1
Pasal 5
- (1) Dana Desa dapat digunakan urituk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.
- (5) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati memastikan pengalokasian Dana
6. Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan / atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (6) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan permohonan dari Kepala Desa yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Keija Pemerintah Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
2. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) BAB, yakni
BAB IV - Pasal II
Pasal 16

A
- (1) Kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dapat dilaksanakan setelah dilakukan evaluasi oleh Bupati.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (ij dilakukan terhadap :
!
•
- t. Pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan / atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- a. Rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. '
«
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diiakukan oleh Bupati melalui Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Batu Bara.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam. Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.
Ditetapkan di Lima Puluh pada tanggal is aanuan 2 Q{Q
BUPATI BATU BARA,
OK ARYA ZULKARNAIN
- f Diundangkan di Lima Puluh pada tanggal 18 Ufloittirt i0 ( &amp;
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,
ERWIN
BERITADAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2015 NOMOR 9
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
RENOLD ASMARA, AP, SH NIP. 19751010 199603 1 002