UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1956
Tentang PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 8 TAHUN 1954 TENTANG PENYELESAIAN SOAL PEMAKAIAN TANAH PERKEBUNAN OLEH RAKYAT
Berlaku: 2 Oktober 1956
N/A
Preamble

Menimbang : 1. bahwa berhubung dengan perkembangan keadaan dewasa ini untuk beberapa perubahan dan tambahan dalam Undang-undang Darurat No. 8 tahun
kepentingan pembangunan Negara, perlu diadakan 1954 (L.N. 1954 - 65);
2. bahwa karena keadaannya amat mendesak perubahan dan tambahan tersebut perlu diatur dengan segera.
Mengingat
: pasal 37 ayat 1 dan 96 Undang-undang Dasar Sementara.
Memutuskan
Menetapkan :
Undang-undang Darurat tentang "Perubahan dan tambahan Undang- undang Darurat No. 8 tahun 1954 tentang penyelesaian soal pemakaian tanah perkebunan oleh rakyat."
Pasal I.
Dalam Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1954 (L.N. 1954 -65) diadakan perubahan dan tambahan sebagai berikut:
Pertama:
- (1) Dalam pasal 1 ayat 1 di antara tanda titik-dua dan perkataan "ialah" ditambahkan huruf a" dan di belakang perkataan "besar" ditambahkan 3 alinea baru sebagai berikut:
- b. Pusat Perkebunan Negara dan Kantor Urusan Perusahaan Perkebunan Republik Indonesia;
- c. Barangsiapa dengan seizin Pemerintah menggunakan tanah bekas konversi di Keresidenan Surakarta untuk perusahaan kebun besar;
- d. Jawatan Kehutanan Kementerian Pertanian.
- (2) Dalam pasal 1 ayat 4 di antara tanda titik dua dan perkataan "ialah" ditambahkan huruf a., dan di antara perkataan "pengusaha" dan "guna" ditambahkan perkataan "termaksud dalam ayat 1 a pasal ini"; kemudian di belakang perkataan "kebunnya" ditambahkan 3 alinea baru sebagai berikut:
- b. tanah-tanah yang dikuasai oleh Pusat Perkebunan Negara dan Kantor Urusan Perusahaan Perkebunan Republik Indonesia guna keperluan perusahaan kebun besar;
- c. tanah-tanah bekas konversi dikeresidenan Surakarta yang dipergunakan untuk keperluan perusahaan kebun besar oleh mereka yang tersebut dalam ayat 1 c pasal ini;
- d. tanah-tanah kehutanan Jawatan Kehutanan Kementerian Pertanian;
Kedua:
N/A
Pasal 12

sampai dengan 15 diganti dengan pasal-pasal baru yang bunyinya sebagai berikut:
N/A
Pasal 12

.
Dalam hal terjadi rakyat dalam bentuk apapun juga menyerahkan tanah perkebunan yang dipakainya dengan tidak seizin pengusaha sejak sebelum berlakunya Undang-undang Darurat ini, kepada orang lain, kecuali kepada Negara atau pengusaha, maka hapuslah haknya untuk mendapatkan penyelesaian soal pemakaian tanah itu menurut ketentuan pasal 2 atau 6 di atas.
N/A
Pasal 13

.
- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan dalam surat keputusan bersama tersebut pada pasal 5 dan 6 atau merintangi pelaksanaannya, dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5000,-
- (2) Dengan hukuman yang sama dipidana:
- a. barangsiapa sesudah mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini dengan tidak seizin pengusaha memakai tanah perkebunan;
- b. barangsiapa dengan langsung atau tidak langsung mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan tersebut pada ayat 1 dan ayat 2a pasal ini;
- c. barangsiapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada ayat 1 dan ayat 2 a pasal ini;
- d. barangsiapa menerima penyerahan tanah perkebunan sebagai yang dimaksud dalam pasal 12.
- (3) Perbuatan pidana termaksud dalam pasal ini adalah pelanggaran.
N/A
Pasal 14

.
Ketentuan tersebut pada pasal 13 ayat 2 a tidak berlaku terhadap mereka yang, menunggu penyelesaian sesuai ketentuan pasal 2 dan 6 terus menerus memakai tanah perkebunan sejak sebelum berlakunya Undangundang Darurat ini.
N/A
Pasal 15

.
Keputusan hakim yang menyatakan seseorang bersalah atas perbuatan pidana yang dimaksud dalam pasal 13, menentukan pula perintah terhadap yang bersalah untuk mengosongkan tanah perkebunan yang dipakainya dengan tidak seizin pengusahanya itu dengan segala barang dan orang yang menerima hak dari padanya, perintah mana sesudah berlaku tenggang 14 hari terhitung dari tanggal keputusan hakim tersebut diucapkan, atas salinan diktum keputusan dapat dijalankan lebih dahulu oleh jaksa, jika perlu dengan bantuan polisi, juga sekalipun yang bersalah memajukan permohonan banding, kasasi atau grasi.
Keputusan hakim sebelum perubahan menurut Undang-undang Darurat ini, yang menyatakan seseorang bersalah atas perbuatan pidana yang dimaksud dalam pasal 13 Undang-undang Darurat no. 8 tahun 1954, yang diantaranya menentukan perintah kepada yang bersalah untuk mengosongkan tanah perkebunan yang dipakainya dengan tidak seizin pengusaha, di dalam hal keputusan itu dimintakan banding, kasasi atau grasi, mengenai perintah pengosongan tersebut dapat dijalankan lebih dahulu oleh jaksa atas salinan diktum keputusan, kalau perlu dengan bantuan polisi.
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1956. Wakil Presiden Republik Indonesia. ttd. (MOH. HATTA).
Menteri Agraria, ttd. (A.A. SOEHARDI)
MENTERI PERTANIAN ttd ENI KARIM
MENTERI PEREKONOMIAN ttd BORHADNOEDIN
MENTERI DALAM NEGERI ttd SOENARJO
MENTERI KEHAHAKIMAN ttd. MOELJATNO
Diundangkan pada tanggal 2 Oktober 1956. Menteri Kehakiman, ttd. (MOELJATNO)
LEMBARAN NEGARA NOMOR 45 tahun 1956
PENJELASAN
PASAL 1

.
Bab Pertama : Sudah dijelaskan dalam penjelasan umum. Tanah-tanah bekas konversi yang dimaksud dalam ayat 1 c dan 2 c ialah tanah-tanah perusahaan perkebunan besar yang hak pengusahanya dihapuskan dengan Undang-undang No.13 tahun 1948 jo Undang-undang No.5 tahun 1950 (Undang-undang tentang Perubahan Vorstenlands Grondhuurreglement).
Bab Kedua : Sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum.
PENJELASAN
Pasal 12

Ketentuan ini diadakan karena ternyata, bahwa tanah-tanah yang dipakai dengan tiada izin pengusaha itu banyak yang dijadikan obyek spekulasi dan perdagangan. Pasal ini hendaknya dihubungkan juga dengan pasal 13 ayat 2 d, yang menentukan ancaman hukuman pada mereka yang menerima penyerahan tanah-tanah perkebunan itu.
PENJELASAN
Pasal 13

Ayat ini sama dengan pasal 12 lama. Hanya ancaman hukumannya diperberat.
a
Ayat ini sama dengan pasal 13 lama. Hanya ancaman hukumannya diperberat.
b dan 2 c.Tidak memerlukan penjelasan.
d.
Sudah dijelaskan dalam penjelasan pasal 12
.
Sama dengan pasal 14 lama.
PENJELASAN
Pasal 14

Oleh karena dilarang itu ialah okupasi-okupasi baru, yaitu yang dimulai sesudah berlakunya Undang-undang Darurat No.8/1954, sedang perkataan "memakai tanah perkebunan" dalam pasal 13 ayat 2 a dapat diartikan menunjukkan pula pada pemakaian yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Darurat tersebut dan sesudah itu tetap berlangsung, maka untuk menghindarkan salah tafsiran diadakanlah ketentuan dalam pasal 14 ini. Pemakaian tanah perkebunan yang tersebut terakhir itu, sambil menunggu penyelesaian sesuai pasal 2 dan 6 tidak dituntut, asal dilakukan terus menerus.
Dengan demikian maka barang siapa meninggalkan tanah yang dipakainya dan kemudian kembali lagi memakai tanah itu dengan tidak seizin pengusahanya, melakukan pidana yang dimaksud dalam pasal 13 ayat 2 a.
PENJELASAN
Pasal 15

Sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum.
Alasan diadakannya ketentuan dalam pasal ini sama dengan pasal 15.
Tidak memerlukan penjelasan.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1060