UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 10 Tahun 1965
Tentang PEMBENTUKAN KOTAPRAJA SABANG DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NO.7 DRT TAHUN 1956, TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DI PROPINSI SUMATERA UTARA
Berlaku: 10 TAHUN 1965
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa pembentukan Daerah Tingkat II Aceh Besar berdasarkan Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 58) perlu ditinjau kembali:
- b. bahwa dengan ditetapkannya Sabang sebagai pelabuhan bebas berdasarkan Penetapan Presiden No. 10 tahun 1963 (LembaranNegara tahun 1963 No. 100) untuk lebih mengintensifkan dan melancarkan usaha-usaha Pemerintah di segala bidang, sesuai dengan fungsi Sabang sebagai pelabuhan bebas, sebagian wilayah dari Daerah Tingkat II Aceh Besar perlu dipisahkan untuk dijadikan Daerah Tingkat II yang baru, yaitu Kotapraja Sabang yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 1, 18 dan 20 ayat I Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. 1 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 6) seperti itu telah diubah dan ditambah;
3. Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan) 9lembaranNegara tahun 1959 No. 129);
4. Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan) (LembaranNegara tahun 1960 No. 6);
5. Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 58).
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
Memutuskan :
Menetapkan : Undang-undang tentang pembentukan Kotapraja Sabang dengan mengubah Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara.
BAB I - KETENTUAN UMUM.
Pasal 1

.
- (1) Membentuk Kotapraja Sabang yang meliputi wilayah yang terdiri atas:
- a. pulau Weh,
- b. pulau Klah,
- c. pulau Rubiah, d pulau Seulake dan
- e. pulau Rondo (Tempurung), yang dipisahkan dari Daerah Tingkat II Aceh Besar, dimaksud dalam Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956.
- (2) Daerah Tingkat II Aceh Besar dimaksud dalam Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956, diubah menjadi Daerah Tingkat II Aceh Besar baru, setelah wilayahnya dipisahkan sebagai dimaksud pada ayat (1).
BAB I - KETENTUAN UMUM.
Pasal 2

.
- (1) Pemerintah Kotapraja Sabang berkedudukan di Sabang.
- (2) Pemerintah Daerah Tingkat II Aceh Besar berkedudukan di Banda Aceh.
BAB I - KETENTUAN UMUM.
Pasal 3

.
Dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang No. 1 tahun. 1957, pasal 7 ayat (1), junctis Undang-undang No. 75 tahun 1957 dan Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kotapraja Sabang dan Daerah Tingkat II Aceh Besar masing-masing terdiri atas 15 orang anggota.
BAB I - KETENTUAN UMUM.
Pasal 4

.
Bagi masing-masing Kotapraja dan Daerah Tingkat II dimaksud pada pasal 1 berlaku ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No. 7 Drt tahun 1956, sepanjang ketentuan-ketentuan itu tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.
BAB II - KETENTUAN PERALIHAN.
Pasal 5

.
Ketentuan-ketentuan berdasarkan peraturan perundangan Negara atau Daerah yang berlaku bagi Daerah Tingkat II Aceh Besar lama, mutatismutandis berlaku bagi Kotapraja Sabang, sampai saat ketentuanketentuan itu diubah, diganti atau dicabut.
BAB II - KETENTUAN PERALIHAN.
Pasal 6

.
Kepala Daerah Tingkat II Aceh Besar lama, pada saat Undang-undang ini berlaku, tetap sebagai Kepala Daerah Tingkat II Aceh Besar.
BAB II - KETENTUAN PERALIHAN.
Pasal 7

.
- (1) Pada saat Undang-undang ini berlaku, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II Aceh Besar lama, tetap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Aceh Besar, dengan ketentuan bahwa:
- a. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II Aceh Besar lama, yang pada saat Undangundang ini berlaku, bertempat tinggal pokok di dalam wilayah Kotapraja Sabang, berhenti sebagai anggota;
- b. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II Aceh Besar yang tidak memenuhi syarat tersebut dalam Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan), atas usul Kepala Daerah Tingkat II Aceh Besar diperhentikan oleh Kepala Daerah Istimewa Aceh.
- (2) Lowongan keanggotaan yang terjadi berdasarkan ketentuan pada ayat (1) huruf a dan b, diisi menurut ketentuan yang berlaku.
- (3) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong dimaksud pada ayat (1) huruf a, oleh Kepala Daerah Istimewa Aceh diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong dari Kotapraja Sabang yang wilayahnya mencakup tempat tinggal pokok anggota yang bersangkutan, kecuali apabila ia tidak lagi memenuhi syarat tersebut pada ayat (1) huruf b.
BAB II - KETENTUAN PERALIHAN.
Pasal 8

.
Pada saat Undang-undang ini berlaku, bagi Kotapraja Sabang oleh Menteri Dalam Negeri ditunjuk Penguasa yang dimaksud pada pasal 75 ayat (3) Undang-undang No. I tahun 1957.
BAB II - KETENTUAN PERALIHAN.
Pasal 9

.
- (1) Pada saat Undang-undang ini berlaku anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tingkat II Aceh Besar lama tetap sebagai anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tingkat II Aceh Besar, dengan ketentuan bahwa:
- a. anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tingkat II Aceh Besar lama yang diangkat pada kedudukan itu semata-mata karena ## Pasal 10.
- (1) Dengan memperhatikan kepentingan masing-masing Daerah secara timbal-balik, Kepala Daerah Tingkat II Aceh Besar menyerahkan kepada Kepala Daerah Kotapraja Sabang:
- a. pegawai-pegawai yang karena jabatannya diperlukan oleh Kotapraja Sabang sebagai tenaga pangkal pada saat pelaksana pembentukan;
- b. tanah, bangunan, gedung dan barang-barang tidak bergerak lainnya, yang menjadi hak milik atau dikuasai oleh Daerah Tingkat II Aceh Besar lama, apabila barang-barang itu terdapat, terletak atau berfungsi dalam Kotapraja Sabang;
- c. alat pengangkutan di laut atau disungai dan perlengkapannya; alat pengangkutan di darat;
- d. surat-surat berharga, uang, biaya untuk pengeluaran modal dan rutine yang telah tersedia;
- e. perkakas, perlengkapan kantor, arsip, dokumentasi, perpustakaan dan barang-barang bergerak lainnya.
- (2) Penyelesaian penyerahan dimaksud pada ayat (1) seperlunya dilakukan dengan perantaraan penjabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah Istimewa Aceh.
BAB II - KETENTUAN PERALIHAN.
Pasal 11

.
- (1) Untuk menyiapkan perlengkapan pertama organisasi Kotapraja Sabang yang baru dibentuk, dalam jangka waktu tiga tahun akan diusahakan pembiayaannya.
- (2) Pengusahaan pembiayaan seperti dimaksud pada ayat (1) juga diadakan untuk menyiapkan perlengkapan pertama jawatan-jawatan atau dinas-dinas Pemerintah Pusat, yang harus dibentuk di Kotapraja Sabang yang baru.
BAB III
Pasal 12

.
Kesulitan yang timbul pada pelaksanaan Undang-undang ini diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri.
BAB III
Pasal 13

.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam LembaranNegara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 1965. Presiden Repbulik Indonesia, ttd SUKARNO.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 1965. Sekretaris Negara. ttd MOHD. ICHSAN.
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965 NOMOR 56
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pasal 1

dan 2
Lihat penjelasan umum
PENJELASAN
Pasal 3

Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II/Kotapraja dimaksud pada pasal I ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan hasil-hasil sensus penduduk yang baru lalu.
PENJELASAN
Pasal 4

, 5 dan 6
Lihat penjelasan umum
PENJELASAN
Pasal 7

Persyaratan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong termaktub pada pasal 3 dan 4 Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan). Makna pasal 7 ini bersifat mengadakan penyegaran untuk menepati ketentuan tersebut.
Dengan sendirinya anggota yang menurut pendapatan Kepala Daerah yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan, seperti dimaksud pada angka 4 penjelasan umum, harus diperhentikan. Dalam hal ini Kepala Daerah sejauh mungkin mendengar pendapat Front Nasional serta fihak yang bersangkutan.
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9

Pada dasarnya ketentuan mengenai penyegaran yang. berlaku bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong, berlaku pula bagi Badan Pemerintah Harian. Selain persyaratan keanggotaan Badan Pemerintah Harian berdasarkan pasal 10 Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan) juncto pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 8 tahun 1960, dalam Undang-undang ini diperlukan pula persyaratan sebagaimana berlaku bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong.
PENJELASAN
Pasal 10

sampai dengan 13
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2758