Unknown Unknown Nomor PERIZINAN Tahun 2023
Tentang WALIKOTA BIMA
Berlaku: 18 Tahun 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) a.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan;
- Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188); 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 ten tang
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nom/58V
Menetapkan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
10. Peraturan Walikota Bima Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 312);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERlZINAN.
BAB I
Pasal 1

Dalam Peraturan W alikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Birna.
v
I
3. W alikota adalah W alikota Bima.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat dengan DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat dengan Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima.
6. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan adalah kegiatan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang prosesnya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu loket dan satu tempat.
7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bima berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
8. Perizinan adalah proses pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
9. Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi dan dokumen lainnya kepada seseorang atau badan hukum tertentu.
10. Pelimpahan kewenangan penerbitan Perizinan dan Non Perizinan adalah penyerahan hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yang diserahkan termasuk penandatanganan atas nama Walikota kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima.
11. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Badan, Dinas, dan Perangkat Daerah lainnya yang memberikan Pertimbangan atau rekomendasi pada proses pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
12. Perizinan paralel adalah pelayanan perizinan yang diberikan kepada Masyarakat atau pelaku dunia usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis Perizinan yang diproses secara terpadu dan bersamaan.
13. Prinsip pelayanan Perizinan adalah prinsip-prinsip pokok dalam tatalaksana dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan Perizinan yang Cepat, murah, efisien, transparan dan akuntabel.
14. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur- unsur PD terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pertimbangan atau rekomendasi pada proses pelayanan pelayanan perizinan dan Non Perizinan.
13. perizinan. 15. Tim Pembina adalah Tim yang dibentuk dalam rangka pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud diselenggarakannya Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai upaya:
- a. Terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizman yang cepat, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum; dan
- b. Terwujudnya hak-hak masyarakat dan investor untuk mendapatkan pelayanan dibidang perizinan dan non perizinan.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan pada Pemerintah Daerah.
BAB III - PELIMPAHAN KEWENANGAN
Pasal 4

- ( 1) W alikota melimpahkan sebagian kewenangan di bidang Pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Berdasarkan Pelimpahan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Kepala DPMPTSP berwenang memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dan/ atau menetapkan dokumen perizinan dan non perizinan, pencabutan izin serta menangani pengaduan masyarakat.
- (3) Apabila Kepala DPMPTSP sebagaimana ketentuan pada Ayat (2) berada di Luar Daerah, Kewenangan Penandatangan Izin dapat dilakukan oleh Pejabat setingkat dibawah Kepala Dinas dengan Surat Penunjukan.
- (4). Jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota ini.
BAB III - PELIMPAHAN KEWENANGAN
Pasal 5

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala DPMPTSP berkewajiban Untuk:
- a. Memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik;
/V
- b. Menetapkan mekanisme penzman dan non perizinan, mulai dari permohonansampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi penzman dan non perizinan.
- d. Menyampaikan tembusan kepada instansi terkait atas penzman dan non perizinan yang dikeluarkan/diterbitkan; dan
- e. Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan setiap bulan kepada W alikota dengan tembusan kepada PD terkait.
BAB IV - PELAKSANAAN KEWENANGAN
Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada pasal (4), Kepala DPMPTSP dibantu oleh Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Unsur-unsur PD yang mempunyai kewenangan memberikan pertimbangan atau rekomendasi tentang DITERIMA atau DITOLAK suatu permohonan perizinan dan non Perizinan
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB IV - PELAKSANAAN KEWENANGAN
Pasal 7

- (1) Kepala DPMPTSP dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) Standar Pelayanan (SP) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Standar Operasional Prosedur (SOP} sebagaimana dimaksud pada ayat (lJ ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
SUMBER DAYA MANUSIA
BAB IV - PELAKSANAAN KEWENANGAN
Pasal 8

- (1) Aparatur Sipil Negara yang ditempatkan pada DPMPTSP diutamakan Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dibidang perizinan dan Non perizinan.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Aparatur Sipil Negara DPMPTSP diberikan tunjangan khusus yang besarnya di tetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
Iv
- (3) Pemerintah Daerah Kota Bima berkewajiban untuk melakukan pengembangan Sumber Daya Manusia atau Aparatur Sipil Negara yang ditempatkan pada DPMPTSP secara berkesinambungan.
BAB VI - PENGADUAN
Pasal 9

- (1) Apabila pelayanan perizinan dan non perizinan pada DPMPTSP tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka pemohon dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh Kepala DPMPTSP, paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja seiak diterimanya pengaduan.
PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI
BAB VII - Pasal 10
Pasal 11

Terhadap pelaksanaan perizinan dan non perizinan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 12
Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan W alikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.
Ditetapkan di Kota Bima pada tanggal
3o
A&lt;Qvstu~
f
t
201 7
v
Diundangkan di Kota Bima pada tanggal 30 Asvstus 2017 Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,
SYAMSUDDIN
BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2017 NOMOR 363
KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN
SEBA GIAN
PELIMPAHAN
LAMPI RAN
PERATURAN W ALIKOTA BIMA
NOMOR 3~ TAHUN 2017
TENT ANG
JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN
| NO. | JENIS PERIZINANDANNON PERIZINAN | KET. |
|-------|-----------------------------------------------------|---------|
| 1 | Izin Gangguan (HO) | DPMPTSP |
| 2 | Izin Perubahan Penggunaan Tanah ( IPPT) | |
| 3 | Surat Izin Menempati Kios (SIMK) | |
| 4 | Izin Penyimpanan Bahan Bakar Minyak (IP BBM) | |
| 5 | Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) | |
| 6 | Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) | |
| 7 | Tanda Daftar Perusahaan (TDP) | |
| 8 | Izin Usaha Industri (IUI) | |
| 9 | Tanda Daftar Industri (TDI) | |
| 10 | Tanda Daftar Gudang (TDG) | |
| 11 | Izin Lokasi (Investasi) | |
| 12 | Izin Penggunaan Lap.Merdeka/Sarasuba & Lap.Pahlawan | |
| 13 | Izin Penggunaan Aula pertemuan | |
| 14 | Izin Penggunaan Convention Hall (Paruga Nae) | |
| 15 | Izin Usaha Apotik | |
| 16 | Izin Usaha Penyelenggaraan Optikal | |
| 17 | Izin Usaha Toko Obat | |
| 18 | Izin Usaha Laboratorium Swasta | |
| 19 | Izin Usaha Salon Kecantikan | |
| 20 | Izin Praktek Dokter Kecan tikan | |
| 21 | Izin Praktek Dokter | |
| 22 | Izin Praktek Bidan | |
| 23 | Izin Praktek Perawat | |
| 24 | Izin Praktek Radiografer | |
| 25 | Izin praktek Pengobatan Tradisional | |
| 26 | Izin Kerja Perawat Gigi | |
| 27 | Izin Usaha Klinik Rawat Inap | '. |
| 28 | Izin Usaha Penyalur alat Kesehatan | IJ A |
f
| 29. | Izin Usaha Dental Gigi |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 30, | Izin Rumah Sakit Umurn (Tipe C dan Tipe D) |
| 31. | Izin Penyelenggaraan Pusat Kebugaran Jasmani |
| 32. | Izin Usaha Angkutan Orang |
| 33. | Izin Usaha Angkutan Penyeberangan |
| 34. | Izin Usaha Sewa Kendaraan/Rentcar |
| 35. | Kartu Pengawas Angkutan Orang |
| 36. | Izin Usaha TVKabel |
| 37. | Izin Mendirikan Bangunan (IMB) |
| 38. | Izin Penyelenggaraan Reklame |
| 39. | Izin Usaha Menara Telekomunikasi (Tower) |
| 40. | Tanda Daftar Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras |
| 41. | Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras |
| 42. | Izin Usaha Pemasukan dan Pengeluaran Ternak |
| 43. | Izin Usaha Peternakan |
| 44. | Izin Usaha Budidaya Burung Walet |
| 45. | Izin Usaha Pemotongan Hewan |
| 46. | Izin Usaha Toko Obat Hewan |
| 47. | Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) |
| 48. | Izin Usaha Budidaya Ikan |
| 49. | Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) |
| 50. | Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) |
| 51. | Izin Usaha Budidaya Mutiara |
| 52. | Izin Usaha Budidaya Rumput Laut |
| 53. | Izin Usaha Budidaya Udang |
| 54. | Izin Usaha Budidaya Bandeng |
| 55. | Izin Usaha Budidaya Ikan Air Tawar |
| 56. | Izin Usaha Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI |
| 57. | Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) |
| 58. | Izin Penelitian |
| 59. | Izin Prinsip Penanaman Modal |
| 60. | Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal |
| 61. | Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal |
| 62. | Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal |
| 63 | Izin Usaha Penanaman Modal |
| 64 | Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal |
| 65 | Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal |
| 66 | Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal (IPLPNF) |
| 67 | Izin Pendirian Sekolah Swasta |
| 68. | Izin Pendirian pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) L____[_~~~~~~~~~~~~~-L-~/"-1--~.--n |
| 69. | Izin Usaha Lapangan Futsal |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 70. | Izin Lingkungan Hidup |
| 71. | Izin Penyimpanan sementara Limbah Cair B3 |
| 72. | Izin Pembuangan Limbah Cair B3 |
| 73. | Izin Usaha Daya Tarik Wisata |
| 74. | Izin Usaha Jasa Perjalanan Wisata |
| 75. | Izin Usaha Restoran |
| 76. | Izin Usaha Rumah Makan, Warung Wisata |
| 77. | Izin Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi |
| 78. | Izin Usaha Penyediaan Akomodasi |
| 79. | Izin Usaha J asa Konsultan Pariwisata |
| 80. | Izin Usaha Jasa Pramuwisata |
| 81. | Izin Usaha wisata Tirta |
| 82. | Izin Usaha Santa Par Aqua (SPA) |
| 83. | Surat Tanda Daftar Usaha Pariwisata (STUP) |
| S4. | Izin U saha Hotel |
| 85. | IzinUsaha Pondok Wisata |
| 86. | IzinUsaha Kawasan Pariwisata |
| 87. | IzinUsaha Jasa Transportasi Wisata |
| 88. | IzinUsaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif,konfrensi dan Pameran |
| 89. | IzinPembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor KasKoperasi Simpan Pinjam |
| 90. | IzinUsaha Simpan Pinjam |
| 91. | IzinUsaha Karaoke/ Cafe |
| 92. | IzinUsaha PlayStation/ VedioGame |
| 93. | IzinUsaha TokoModern(IUTM) |
| 94. | IzinUsaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT) |
| 95. | IzinUsaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) |
| 96. | IzinUsaha Air Isi Ulang; |
| 97. | IzinUsaha AirMinum Dalam Kemasan (AMDK) |
| 98. | IzinUsaha Bongkar Muat Kapal/Ekspedisi |
| 99. | IzinUsaha Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi |
| 100. | IzinUsaha Titipan Barang/Kantor Cabang |
{wALIKOTA BIMA,,
IM.
QURAIS H. ABIDIN