PERATURAN DAERAH PROVINSI Unknown Nomor TAHUN Tahun 2017
Tentang PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
Berlaku: 20 Maret 2017
N/A
Preamble

Menimbang:
Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo.UndangUndang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5826);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KALIMANTAN SELATAN dan GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN KEARSIPAN.
DAERAH
TENTANG
PENYELENGGARAAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Pemerintahan Daerah adalahpenyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah gubernur sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpinpelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom.
5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnyadisingkat DPRD adalahlembaga perwakilan rakyat daerahyang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Daerah.
7. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
8. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
9. Penyelenggaraan Kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.
10. Sumber Daya Kearsipan adalah dukungan terhadap sistem kearsipan berupa sumber daya manusia, prasarana dan sarana, organisasi kearsipan dan pendanaan.
11. Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi dibidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Organisasi Kearsipan adalah unit kearsipan dan lembaga kearsipan yang melaksanakan kegiatan penyelenggaraan kearsipan.
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan PemerintahanDaerah.
15. Arsip Dinamisadalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsipdan disimpan selama jangka waktu tertentu.
16. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh Pencipta Arsipkarena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau Lembaga Kearsipan.
17. Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
18. Arsip Aktifadalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
19. Arsip Inaktifadalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
20. Arsip Terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya.
21. Arsip Umum adalah arsip yang tidak termasuk dalam ketegori arsip terjaga.
22. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
23. Lembaga Kearsipan Daerah Provinsiadalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
24. Arsip Daerah Provinsi adalah lembaga kearsipan berbentuk organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan di lingkungan pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang berkedudukan di ibukota provinsi.
25. Pencipta Arsipadalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab dibidang pengelolaan arsip dinamis.
26. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsipyang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
27. Pengelolaan Arsip adalah keseluruhan proses pengaturan dan pengendalian arsip dinamis dan arsip statis.
28. Pengelolaan Arsip Dinamisadalah proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip.
29. Penciptaan Arsip adalah tahap pertama daur hidup arsip dimana arsip dibuat dan diterima serta kemudian disimpan untuk tindakan dan rujukan, biasanya dalam suatu sistem pengolahan arsip.
30. Penggunaan Arsip adalah kegiatan pemanfaatan dan penyediaan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak.
31. Pemeliharaan Arsip adalah kegiatan menjaga keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip baik fisik maupun informasinya.
32. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan Arsip Inaktifdari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan Arsip Statis kepada Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi.
33. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip.
34. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
35. Pengelolaan Arsip Statis adalah proses pengendalian arsip statis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dalam suatu sistem kearsipan nasional.
36. Sistem Kearsipan Nasional yang selanjutnya disingkat SKN adalah suatu sistem yang membentuk pola hubungan berkelanjutan antar beberapa komponen yang memiliki fungsi dan tugas tertentu, interaksi antar pelaku serta unsur lain yang saling mempengaruhi dalam penyelenggaraan kearsipan secara nasional.
37. Arsip Nasional Republik Indonesia yang selanjutnyadisingkat ANRI adalah lembaga kearsipan berbentuk lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibukota negara.
38. Sistem Informasi Kearsipan Nasional yang selanjutnya disingkat SIKN adalah sistem informasi kearsipan secara nasional yang dikelola oleh ANRI yang menggunakan sarana jaringan informasi kearsipan nasional.
39. Jaringan Informasi Kearsipan Nasional yang selanjutnya disingkat JIKN adalah sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI.
40. Autentikasi Arsip Statis adalah penyataan terhadap autentisitas Arsip Statis maupun arsip hasil alih media yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan setelah dilakukan proses pengujian.
41. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kearsipan.
42. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan.
43. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.
BAB II - ASAS, MAKSUD, TUJUAN, SASARAN
Pasal 2

Penyelenggaraan kearsipan harus dilakukan berdasarkan asas:
- a. kepastian hukum;
- b. keautentikan dan keterpercayaan;
- c. keutuhan;
- d. asal usul ( principle of provenance );
- e. aturan asli ( principle of original order );
- f. keamanan dan keselamatan;
- g. keprofesionalan;
- h. keresponsifan;
- i. keantisipatifan;
- j. kepartisipatifan;
- k. akuntabilitas;
- l. kemanfaatan;
- m. aksesibilitas; dan
- n. kepentingan umum.
BAB II - ASAS, MAKSUD, TUJUAN, SASARAN
Pasal 3

Kebijakan di bidang kearsipan yang diatur dalam Peraturan daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Penyelenggaraan Kearsipan yangkomprehensif dan terpadu di Daerah.
BAB II - ASAS, MAKSUD, TUJUAN, SASARAN
Pasal 4

Penyelenggaraan Kearsipan bertujuan:
- a. mewujudkan ketersediaanArsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
- b. meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan;
- c. mewujudkan tertib pengelolaan dan penggunaan Arsip;
- d. menjamin keselamatan dan keamananArsip yang mempunyai nilai guna kesejarahan dan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- e. meningkatkan kualitas layanan publik dalam bidang informasi kearsipan; dan
- f. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemasyarakatan kearsipan, penyelamatan arsip bernilai guna tinggi, serta pendayagunaan informasi sumber arsip.
BAB II - ASAS, MAKSUD, TUJUAN, SASARAN
Pasal 5

Sasaran Penyelenggaraan Kearsipan adalah:
- a. terwujudnya ketersediaanArsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
- b. meningkatnya kualitas penyelenggaraan kearsipan;
- c. terwujudnyatertib pengelolaan dan penggunaan Arsip;
- d. terjaminnya keselamatan dan keamananArsip yang mempunyai nilai guna kesejarahan dan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- e. terwujudnya layanan publik dalam bidang informasi kearsipan yang prima; dan
- f. terwujudnya peran serta masyarakat yang efektif dalam pemasyarakatan kearsipan, penyelamatan Arsip bernilai guna tinggi, serta pendayagunaan informasi sumber arsip.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 6

Penyelenggaraan Kearsipan yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi:
- a. wewenang dan tanggung jawab;
- b. pengelolaan arsip;
- c. pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan;
- d. lembaga penyelenggara kearsipan;
- e. sumber daya manusia kearsipan;
- f. prasarana dan sarana;
- g. kerja sama antardaerah;
- h. pembinaan, pengawasan, dan pelaporan;
- i. peran serta masyarakat;
- j. pembiayaan;
- k. kewajiban dan larangan;
- l. sanksi.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 7

Ruang lingkup Penyelenggaraan Kearsipan meliputi kegiatankearsipan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan BUMD.
BAB IV - WEWENANGDAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berwenangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kearsipan.
- (2) Urusan pemerintahan di bidang kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:
- a. pengelolaan arsip dinamis;
- b. pengelolaan arsip statis;
- c. pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN;
- d. perlindungan dan penyelamatan arsip; dan
- e. penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup.
Bagian Kedua Tanggung Jawab
BAB IV - WEWENANGDAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 9

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kearsipan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
- a. mengalokasikan anggaran dalam APBD;
- b. menetapkan kebijakan;
- c. menyusun perencanaan;
- d. menyediakan prasarana dan sarana;
- e. mengembangkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia kearsipan;
- f. mendorong partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Kearsipan; dan
- g. melakukan pembinaan dan pengawasanPenyelenggaraan Kearsipan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi dengan menyusun rencana penyelenggaraan kearsipan.
- (3) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. rencana strategis penyelenggaraan kearsipan daerah;
- b. rencana kerja pemerintah daerah;
- c. rencana kerja dan anggaran Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi.
- (4) Rencana strategis penyelenggaraan kearsipan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (5) Rencana kerja pemerintah daerah dan rencana kerja dan anggaran Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (6) Tata cara penyusunan rencana penyelenggaraan kearsipan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB V - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 10

- (1) Pengelolaan Arsip dilakukan terhadap:
- a. Arsip Dinamis; dan
- b. Arsip Statis.
- (2) Pengelolaan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Arsip Vital;
- b. Arsip Aktif; dan
- c. Arsip Inaktif.
- (3) Pengelolaan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi tanggung jawab Pencipta Arsip.
- (4) Pengelolaan Arsip Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi tanggung jawab Lembaga Kearsipan DaerahProvinsi.
- (5) Pelaksanaan pengelolaan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Arsiparis.
Bagian Kesatu Pengelolaan Arsip Dinamis
Paragraf 1 Umum
BAB V - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 11

- (1) Pengelolaan Arsip Dinamis wajib dilaksanakan oleh:
- a. Pemerintah Daerah;
- b. BUMD;
- c. perusahaan dan perguruan tinggi swasta yang melaksanakan kegiatan dengan pendanaan dari APBD; dan
- d. Pihak ketiga yang diberi atau menerima pekerjaan berdasarkan perjanjian kerja dengan Pemerintah Daerah dan/atau BUMD sebagai pemberi kerja.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf d wajibmenyerahkan arsip yang tercipta dari kegiatanyang dibiayai dengan APBD kepada pemberi kerja.
- (3) Pemerintah Daerah dan BUMD wajib mengelola arsip yang diciptakan oleh pihak ketiga.
- (4) Pengelolaan arsip sebagaimana dimaksud padaayat (3) dilaksanakan setelah pihak ketigamempertanggungjawabkan kegiatannyakepada pemberi kerja dan lembaga lain yangterkait.
BAB V - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 12

- (1) Pengelolaan Arsip Dinamis meliputi kegiatan:
- a. Penciptaan Arsip;
- b. Penggunaan Arsip;
- c. Pemeliharaan Arsip; dan
- d. Penyusutan Arsip.
- (2) Untuk mendukung pengelolaan Arsip Dinamis yang efektif dan efisien, Pencipta Arsip wajib membuat:
- a. tata naskah dinas;
- b. klasifikasi arsip; dan
- c. sistem klasifikasi keamanandan akses arsip.
- (3) Tata naskah dinas, klasifikasi arsip, sistem klasifikasi keamanan dan akses arsipsebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.
BAB V - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 13

Pejabatatau orang yang bertanggung jawab dalam pengelolaan arsip dinamis pada Pencipta Arsip wajib menjaga keautentikan, keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip yang dikelolanya.
Paragraf 2 Penciptaan Arsip
BAB V - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 14

- (1) Penciptaan arsip meliputi kegiatan:
- a. pembuatan arsip; dan
- b. penerimaan arsip.
- (2) Penciptaan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pencipta Arsip dengan berpedoman pada tata naskah dinas, klasifikasi arsip, dan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip.
BAB V - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 15

- (1) Setiap Arsip yang diciptakan harus diregistrasi oleh Pencipta Arsip.
- (2) Arsip yang sudah diregistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didistribusikan kepada pihak yang berhak secara cepat, tepat waktu, lengkap, dan aman.
- (3) Pencipta Arsip wajib melakukan pengendalian terhadap kegiatan penciptaan arsip.
- (4) Pencipta Arsip mengatur tata cara registrasi dan pengendalian penciptaan arsip di lingkungan kerjanya.
5. Pasal 16
- (1) Kegiatan registrasi dalam pembuatan dan penerimaan arsip didokumentasikan oleh Unit Pengolah dan Unit Kearsipan.
- (2) Unit Pengolah dan Unit Kearsipanwajib memelihara dan menyimpan dokumentasi penciptaan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB V - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 17

- (1) Penciptaan Arsip harus dijaga autentisitasnya berdasarkan tata naskah dinas.
- (2) Unit Pengolah bertanggung jawab terhadap autentisitas arsip yang diciptakan dan diterima dari pihak lain.
Paragraf 3 Penggunaan Arsip Dinamis
BAB V - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 18

- (1) Penggunaan arsip dinamis diperuntukkan bagi kepentingan pemerintahan dan masyarakat.
- (2) Penggunaan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip.
BAB V - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 19

- (1) Ketersediaan dan autentisitas Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pencipta Arsip.
- (2) Pimpinan unit pengolah bertanggung jawab terhadap ketersediaan, pengolahan, penyajian arsip vital, dan arsip aktif.
- (3) Pimpinan unit kearsipan bertanggung jawab terhadap ketersediaan, pengolahan, dan penyajian arsip inaktif untuk penggunaan internal dan kepentingan publik.
BAB V - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 20

- (1) Pencipta Arsip wajib menyediakan Arsip Dinamis bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak.
- (2) Penggunaan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 21

- (1) Pencipta Arsip pada Pemerintah Daerah dan BUMD wajib membuat daftar arsip dinamis berdasarkan 2 (dua) kategori, yang meliputi:
2. a.
3. b.
4. Arsip Terjaga; dan Arsip Umum.
- (2) Daftar arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat 2 meliputi daftar arsip aktif dan arsip inaktif.
BAB V - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 22

- (1) Pencipta Arsip dapat menutup akses atas arsipdengan alasan apabila arsip dibuka untukumum dapat:
- a. menghambat proses penegakan hukum;
- c. mengganggu kepentingan pelindungan hak atas kekayaan intelektual dan pelindungandari persaingan usaha tidak sehat;
- d. membahayakan pertahanan dan keamanannegara;
- e. mengungkapkan kekayaan alam Indonesiayang masuk dalam kategori dilindungikerahasiaannya;
- f. merugikan ketahanan ekonomi nasional;
- g. merugikan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri;
- h. mengungkapkan isi akta autentik yangbersifat pribadi dan kemauan terakhirataupun wasiat seseorang kecuali kepadayang berhak secara hukum;
- i. mengungkapkan rahasia atau data pribadi;dan
- j. mengungkap memorandum atau suratyang menurut sifatnya perludirahasiakan.
- (2) Pencipta Arsip wajib menjaga kerahasiaan arsiptertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB V - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 23

Pimpinan Pencipta Arsip berkewajiban membuat ketentuan tentang prosedur pelayanan penggunaan arsipberdasarkan standar pelayanan minimal sertamenyediakan fasilitas untuk kepentinganpengguna arsip
- (1) Pemeliharaan Arsip Dinamisdilaksanakan oleh Pencipta Arsip untuk menjaga keautentikan, keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip.
- (2) Pemeliharaan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeliharaan Arsip Aktif, Arsip Inaktif, danArsip Vital, baik yang termasuk dalam Arsip Terjaga maupun Arsip Umum.
- (3) Pemeliharaan Arsip Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab pimpinan Unit Pengolah.
- (4) Pemeliharaan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab pimpinanUnit Kearsipan.
BAB V - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 25

Pemeliharaan Arsip Dinamis dilakukan melalui kegiatan:
- a. pemberkasan arsip aktif;
- b. pemeliharaan arsip inaktif;
- c. penyimpanan arsip;
- d. alih media arsip; dan
- e. pemeliharaan arsip vital.
BAB V - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 26

- (1) Pemberkasan arsip aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf adilakukan terhadap arsip yang dibuat dan diterima.
- (2) Pemberkasan arsip aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan klasifikasi arsip.
BAB V - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 27

- (1) Pemberkasan arsip aktif menghasilkan tertatanya fisik dan informasi arsip serta tersusunnya daftar arsip aktif.
- (2) Penyusunan daftar Arsip Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mejadi tanggung jawab Unit Pengolah.
3. Daftar Arsip Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- (3) a. daftar berkas; dan b. daftar isi berkas.
- (4) Daftar berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:
- a. unit pengolah;
- b. nomor berkas;
- c. kode klasifikasi;
- d. uraian informasi berkas;
- e. kurun waktu;
- f. jumlah; dan
- g. keterangan.
- (5) Daftar isi berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:
- a. nomor berkas;
- b. nomor item arsip;
- c. kode klasifikasi;
- d. uraian informasi arsip;
- e. tanggal;
- f. jumlah; dan
- g. keterangan.
- (6) Unit pengolah wajib menyampaikan daftar Arsip Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Unit Kearsipan paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan kegiatan.
BAB V - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 28

- (1) Pemeliharaan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilakukan melalui kegiatanpenataan danpenyimpanan.
- (2) Penataan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas asal usul dan asas aturan asli.
- (3) Penataan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Unit Kearsipan dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. pengaturan fisik arsip;
- b. pengolahan informasi arsip; dan
- c. penyusunan daftar arsip inaktif.
- (4) Daftar arsip inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c paling sedikitmemuat:
- a. Pencipta arsip;
- b. Unit pengolah;
- c. nomor arsip;
- d. kode klasifikasi;
- e. uraian informasi arsip;
- f. kurun waktu;
- g. jumlah; dan
- h. keterangan.
- (5) Penataan arsip inaktif dan pembuatan daftar arsip inaktif menjadi tanggung jawab pimpinanUnit Pengolah.
- (1) Penyimpanan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25huruf c,dilakukan terhadap Arsip Aktif dan Arsip Inaktif yang sudah tercantum dalam daftar arsip.
- (2) Penyimpanan Arsip Aktif dan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjamin keamanan fisik dan informasi arsip selama jangka waktu penyimpanan arsip berdasarkan JRA.
- (3) Penyimpanan Arsip Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menjadi tanggung jawab pimpinan Unit Pengolah.
- (4) Penyimpanan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menjadi tanggung jawab pimpinan Unit Kearsipan.
BAB V - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 30

- (1) Alih media arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25huruf d,dilaksanakan dalam bentuk dan media apapun sesuai kemajuan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan alih media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan Pencipta Arsip.
- (3) Dalam melakukan alih media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan Pencipta Arsip menetapkan kebijakan alih media arsip.
- (4) Alih media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi arsip dan nilai informasi.
- (5) Alih media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan terhadap arsip yang secara fisik harus diduplikasi dan arsip yang memiliki nilai informasi tinggi bagi kepentingan Pencipta Arsip.
BAB V - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 31

- (1) Alih media arsip diautentikasi oleh pimpinan Pencipta Arsip.
- (2) Pelaksanaan alih media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat berita acara yang disertai dengan daftar arsip yang dialihmediakan.
- (3) Berita acara alih media sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. waktu pelaksanaan;
- b. tempat pelaksanaan;
- c. jenis media;
- d. jumlah arsip;
- e. keterangan proses alih media yang dilakukan;
- f. pelaksana; dan
- g. penandatangan oleh pimpinan Unit Pengolah dan/atau Unit Kearsipan.
- (4) Daftar arsip dinamis yang dialihmediakan paling sedikitmemuat:
- a. Unit Pengolah;
- b. nomor urut;
- c. jenis arsip;
- d. jumlah arsip;
- e. kurun waktu; dan
- f. keterangan.
BAB V - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 32

Arsip hasil alih media dan hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 33

- (1) Pemeliharaan arsip vital dilaksanakan berdasarkan program arsip vital.
- (2) Pemerintahan Daerah dan BUMD wajib membuat program arsip vitalsebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Program arsip vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. identifikasi;
- b. pelindungan dan pengamanan; dan
- c. penyelamatan dan pemulihan.
- (4) Pemeliharaan arsip vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pimpinan Unit Pengolah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai program arsip vital diatur dalam Peraturan Gubernur.
BAB V - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 34

- (1) Pencipta Arsip wajib menyerahkan salinan Arsip Vital yang dikuasainya kepada Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi.
- (2) Salinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. media elektronik; dan/atau
4. b.
5. media lainnya.
- (3) Salinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah salinan yang telah diautentikasi oleh pimpinan Pencipta Arsip.
Paragraf 5 Penyusutan Arsip
BAB V - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 35

- (1) Penyusutan Arsip dilaksanakan oleh Pencipta Arsip.
- (2) Penyusutan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan berdasarkan JRA dengan memperhatikan kepentingan Pencipta Arsip, masyarakat, bangsa, dan negara.
BAB V - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerahdan BUMD wajib memiliki JRA.
- (2) JRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dan pimpinan BUMD setelah mendapat persetujuan kepala ANRI.
- (3) JRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. JRA substansi; dan
- b. JRA fasilitatif.
- (4) JRA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a substansi disusun oleh Pencipta Arsip bersama Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi.
- (5) Penyusunan JRA substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan pedoman retensi arsip berstandar nasional.
- (6) JRA untuk fungsi fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disusun Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi.
BAB V - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 37

Penyusutan Arsip meliputi kegiatan:
- a. pemindahan Arsip Inaktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan;
- b. pemusnahan arsip yang telah habis retensinya dan tidak memiliki nilai guna dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- c. penyerahan Arsip Statis oleh Pencipta Arsip kepada Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi.
BAB V - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 38

- (1) Pemindahan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, dilaksanakan dengan memperhatikan bentuk dan media arsip.
- (2) Pemindahan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. penyeleksian arsip inaktif;
- b. pembuatan daftar Arsip Inaktif yang akan dipindahkan; dan
- c. penataan Arsip Inaktif yang akan dipindahkan.
BAB V - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 39

Pemindahan Arsip Inaktif di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan sebagai berikut:
- a. pemindahan Arsip Inaktif yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun dilakukan dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan; dan
- b. pemindahan Arsip Inaktif yang memiliki retensi paling singkat10 (sepuluh) tahun dilakukan dari Pencipta Arsipke Lembaga Kearsipan Provinsi.
BAB V - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 40

- (1) Pemindahan Arsip Inaktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan menjadi tanggung jawab pimpinan Unit Pengolah.
- (2) Pemindahan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah melewati retensi arsip aktif.
- (3) Pelaksanaan pemindahan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan penandatanganan berita acara dan dilampiri daftar arsip yang akan dipindahkan.
- (4) Berita acara dan daftar Arsip Inaktif yang dipindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh pimpinan Unit Pengolah dan pimpinan Unit Kearsipan.
BAB V - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 41

Pemindahan Arsip Inaktif di lingkungan BUMD diatur oleh pimpinan BUMD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 42

- (1) Pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf bmenjadi tanggung jawab pimpinan Pencipta Arsip.
- (2) Pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Arsip yang:
- a. tidak memiliki nilai guna;
- b. telah habis retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan JRA;
- c. tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang; dan
- d. tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara.
- (3) Dalam hal arsip belum memenuhi semua ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), retensinya ditentukan kembali oleh pimpinanPencipta Arsip.
BAB V - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 43

- (1) Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintahan Daerah yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun ditetapkan oleh pimpinan Perangkat Daerah setelah mendapat:
- a. pertimbangan tertulis dari panitia penilai arsip; dan
- b. persetujuan tertulis dari Gubernur.
- (2) Pelaksanaan pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Unit Kearsipan.
BAB V - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 44

- (1) Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintahan Daerah yang memiliki retensi paling singkat 10(sepuluh) tahun ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat:
- a. pertimbangan tertulis dari panitia penilai arsip;
- b. persetujuan tertulis dari Kepala ANRI; dan
- c. konfirmasi terhadap JRA Daerah.
- (2) Pelaksanaan pemusnahan arsip di sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Lembaga Kearsipan DaerahProvinsi.
BAB V - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 45

- (1) Pemusnahan arsip di lingkungan BUMD yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun ditetapkan oleh pimpinan BUMD setelah mendapat:
- a. pertimbangan tertulis panitia penilai arsip; dan
- b. persetujuan tertulis dari pimpinan BUMD.
- (2) Pelaksanaan pemusnahan arsip di lingkungan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Unit Kearsipan di lingkungan BUMD.
BAB V - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 46

- (1) Pemusnahan arsip di lingkungan BUMD yang memiliki retensi paling singkat 10 (sepuluh) tahun ditetapkan oleh BUMD setelah mendapat:
- a. pertimbangan tertulis dari panitia penilai arsip; dan
- b. pertimbangan tertulis dari Kepala ANRI.
- (2) Pelaksanaan pemusnahan arsip di lingkungan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Unit Kearsipan di lingkungan BUMD.
BAB V - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 47

Pemusnahan Arsip wajib dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang benar.
BAB V - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 48

- (1) Pencipta Arsip wajib menyimpan Arsip yang tercipta dalam pelaksanaan pemusnahan arsip.
- (2) Arsip yang tercipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. keputusan pembentukan panitia penilai arsip;
- b. notulen rapat panitia penilai arsip pada saat melakukan penilaian;
- c. surat pertimbangan dari panitia penilai arsip kepada pimpinan Pencipta Arsip yang menyatakan bahwa arsip yang diusulkan musnah dan telah memenuhi syarat untuk dimusnahkan;
- d. surat persetujuan dari pimpinan Pencipta Arsip;
- e. surat persetujuan dari Kepala ANRI untuk pemusnahan arsip yang memiliki retensi paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
- f. keputusan pimpinan Pencipta Arsip tentang penetapan pelaksanaan pemusnahan arsip;
- g. berita acara pemusnahan arsip; dan
- h. daftar arsip yang dimusnahkan.
- (3) Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sebagai Arsip Vital.
- (4) Berita acara dan daftar arsip yang dimusnahkan ditembuskan kepada Kepala ANRI.
BAB V - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 49

- (1) Penyerahan arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c,dilakukan terhadap Arsip yang:
- a. memiliki nilai guna kesejarahan; dan
- b. telah habis retensinyaberketerangan dipermanenkan sesuai JRA.
- (2) Selain Arsip Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Arsip yang tidak dikenali penciptanya atau karena tidak adanya JRA dan dinyatakan dalam DPA oleh Lembaga Kearsipan DaerahProvinsi, dinyatakan sebagai Arsip Statis.
BAB V - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 50

- (1) Perangkat Daerah wajib menyerahkan Arsip Statis kepada Lembaga Kearsipan DaerahProvinsi.
- (2) Penetapan arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur.
- (3) Pelaksanaan penyerahan arsip statis yang memiliki retensi di atas10 (sepuluh) tahun menjadi tanggung jawab Unit Kearsipan.
- (4) Pelaksanaan penyerahan arsip statis yang memiliki retensi paling singkat 10 (sepuluh) tahun menjadi tanggung jawab Lembaga Kearsipan DaerahProvinsi.
BAB V - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 51

- (1) BUMD dan perusahaan swasta wajib menyerahkan Arsip Statis kepada Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi.
- (2) Penetapan arsip statis BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan BUMD.
- (3) Perusahaan swastasebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan swasta berskala provinsi.
- (4) Arsip Statis yang wajib diserahkan oleh BUMD dan perusahaan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah arsip bernilai guna pertanggungjawaban nasional/Daerah.
BAB V - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 52

- (1) Organisasi masyarakat, organisasi politik, dan tokoh masyarakatmenyerahkan Arsip statis kepada Lembaga Kearsipan Provinsi.
- (2) Organisasi masyarakat, organisasi politik, dan tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah organisasi masyarakat, organisasi politik, dan tokoh masyarakat tingkat provinsi.
BAB V - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 53

- (1) Arsip Statis yang diserahkan kepada Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi harus merupakan arsipyang autentik, terpercaya, utuh, dan dapatdigunakan.
- (2) Dalam hal Arsip Statis yang diserahkan tidak autentik maka Pencipta Arsip melakukan autentikasi.
- (3) Apabila Pencipta Arsip tidak melakukan autentikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsiberhak untuk menolak penyerahan Arsip Statis.
- (4) Dalam hal Arsip Statis yang tidak diketahui penciptanya, autentikasi dilakukan oleh Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi.
BAB V - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 54

- (1) Penyerahan arsip dilaksanakan dengan memperhatikan format dan media arsip yang diserahkan.
- (2) Arsip yang tercipta dari pelaksanaan penyerahan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. keputusan pembentukan panitia penilai arsip;
- b. notulen rapat panitia penilai arsip pada saat melakukan penilaian;
- c. surat pertimbangan dari panitia penilai arsip kepada pimpinan Pencipta Arsip yang menyatakan bahwa Arsip yang diusulkan untuk diserahkan dan telah memenuhi syarat untuk diserahkan;
- d. surat persetujuan dari kepala Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi;
- e. surat pernyataan dari pimpinan Pencipta Arsip bahwa Arsip yang diserahkan autentik, terpercaya, utuh dan dapat digunakan;
- f. keputusan pimpinan Pencipta Arsip tentang penetapan pelaksanaan penyerahan Arsip Statis ;
- g. berita acara penyerahan Arsip Statis ; dan
- h. daftar Arsip Statis yang diserahkan.
- (3) Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disimpan oleh Pencipta Arsipdan Lembaga Kearsipan DaerahProvinsi serta diperlakukan sebagai Arsip Vital.
BAB V - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemindahan arsip, pemusnahan arsip, dan prosedur penyerahan arsip statis diatur dalam Peraturan Gubenur.
Bagian Kedua Pengelolaan Arsip Statis
Paragraf 1 Umum
BAB V - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 56

- (1) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi wajib melakukan pengelolaan arsip statis yang diterima dari Perangkat Daerah, BUMD, perusahaan swasta, organisasi politik, organisasi masyarakat, dan perorangan.
- (2) Pengelolaan arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjamin keselamatan arsip sebagai pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (3) Pengelolaan Arsip Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
- a. akuisisiArsip Statis;
- b. pengolahanArsip Statis;
- c. preservasi Arsip Statis; dan
- d. aksesArsip Statis.
Paragraf 2 Akuisisi Arsip Statis
BAB V - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 57

- (1) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi wajib melakukan Akuisisi terhadap Arsip Statisyang diserahkan oleh:
- a. Perangkat Daerah;
- b. BUMD;
- c. perusahaan swasta skala provinsi;
- d. organisasi politik tingkat provinsi;
- e. organisasi kemasyarakatan tingkat provinsi; dan
- f. tokoh masyarakat tingkat provinsi.
- (2) Selain arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi wajib melakukan akuisisi arsip statis dari lembaga pendidikan swasta dan perusahaan swasta yang memperoleh pendanaan dari APBD.
- (3) Akuisisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti dengan peralihan tanggung jawab pengelolaan Arsip Statis yang diakuisisi.
BAB V - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 58

- (1) Akuisisi meliputi arsip statis yang telah diverifikasi secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab kepala Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi.
- (3) Apabila dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat Arsip yang tidak memenuhi kriteria sebagai Arsip Statis, kepala Kearsipan Daerah Provinsi berhak menolak Arsip yang akan diserahkan.
BAB V - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 59

- (1) Lembaga Kearsipan DaerahProvinsi melakukan pencarian arsip statis yang meliputi:
- a. arsip statis yang telah diverifikasi secara langsung maupun tidak langsung; dan
- b. arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang dinyatakan hilang dan/atau sangat dibutuhkan.
- (2) Dalam rangka pencarian arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi wajib membuat daftar pencarian arsip dan mengumumkannya.
- (3) Daftar pencarian arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikitmemuat:
- a. Pencipta Arsip;
- b. nomor arsip;
- c. kode klasifikasi;
- d. uraian informasi arsip;
- e. kurun waktu;
- f. jumlah arsip; dan
- g. keterangan.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukanmelalui media cetak dan/atau media elektronik.
BAB V - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 60

Setiap orang yang memiliki atau menyimpan arsip statis yang tercantum dalam daftar pencarian arsip wajib menyerahkannya kepada Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam pengumunan daftar pencarian arsip.
BAB V - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 61

- (1) Dalam rangka penyelamatan Arsip Statis, Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan atau imbalankepada Masyarakat.
- (2) Penghargaan diberikan kepada Masyarakat yangmemberitahukan keberadaan dan/ataumenyerahkan Arsip Statis yang masuk dalam daftar pencarian arsip kepada Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi.
- (3) Imbalan diberikan kepada Masyarakat yangmenyerahkan Arsip Statis yang dimiliki ataudikuasai kepada Lembaga Kearsipan DaerahProvinsiyangpelaksanaannya dapat dilakukan berdasarkanperundingan.
- (4) Penghargaan atau imbalan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuanperaturan perundang-undangan.
Paragraf 3 Pengolahan Arsip Statis
BAB V - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 62

Pengolahan arsip statis dilaksanakan berdasarkan:
- a. asas asal usul;
- b. asas aturan asli; dan
- c. standar deskripsi arsip statis.
BAB V - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 63

- (1) Pengolahan arsip statis dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. menata informasi arsip statis;
- b. menata fisik arsip statis; dan
- c. penyusunan sarana bantu temu balik arsip statis.
- (2) Sarana bantu temu balik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi guide , daftar arsip statis, dan inventaris arsip.
- (3) Daftar arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. Pencipta Arsip;
- b. nomor arsip;
- c. kode klasifikasi;
- d. uraian informasi arsip;
- e. kurun waktu;
- f. jumlah arsip; dan
- g. keterangan.
Paragraf 4
Preservasi Arsip Statis
BAB V - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 64

- (1) Preservasi arsip statis dilakukan untuk menjamin keselamatan dan kelestarian Arsip Statis.
- (2) Preservasi arsip statis dilaksanakan dengan cara preventif dan kuratif.
- (3) Preservasi arsip statis dengan cara preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. penyimpanan dan pemeliharaan;
- b. pengendalian hama terpadu;
- c. reproduksi; dan
- d. perencanaan menghadapi bencana.
- (4) Preservasi arsip statis dengan cara kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perawatan arsip statis dengan memperhatikan keutuhan informasi yang dikandung dalam Arsip Statis.
BAB V - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 65

- (1) Pelaksanaan preservasi arsip statis melalui reproduksi dilaksanakan dengan melakukan alih media.
- (2) Alih media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi fisik dan nilai informasi.
- (3) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsimembuat kebijakan alih media arsip.
- (4) Arsip Statis hasil alih media diautentikasi oleh kepalaLembaga Kearsipan Daerah Provinsi.
BAB V - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 66

- (1) Alih media Arsip Statis menghasilkan Arsip Statis dalam bentuk danmedia elektronik dan/atau media lainnya sesuaidengan aslinya.
- (2) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi berkewajiban menyimpan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untukkepentingan pelestarian dan pelayanan arsip.
Paragraf 5 Akses Arsip Statis
BAB V - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 67

- (1) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi wajib menjamin kemudahan akses Arsip Statis untuk kepentingan pengguna arsip.
- (2) Akses Arsip Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik.
- (3) Untuk menjamin kepentingan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Kearsipan Daerah Provinsimenyediakan prasarana dansarana.
- (4) Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual dan/atau elektronik.
- (5) Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan denganmempertimbangkan:
- a. prinsip keutuhan, keamanan, dan keselamatan Arsip Statis; dan
- b. sifat keterbukaan dan ketertutupan Arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB V - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 68

- (1) Arsip Statis pada dasarnya terbuka untuk umum.
- (2) Dalam hal Pencipta Arsip menetapkan persyaratan tertentu, akses terhadap Arsip Statis harus dilakukan sesuai dengan persyaratan dari Pencipta Arsipyang memilik arsip tersebut.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB V - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 69

- (1) Arsip Statis dapat ditetapkan sebagai arsip tertutup.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Kearsipan DaerahProvinsi dan dilaporkan kepada DPRD.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan Pencipta Arsip yang menguasai sebelumnya.
- (4) Arsip yang dapat ditetapkan sebagai arsip tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Arsip yang menyangkut wilayah perbatasan daerah;
- b. Arsip Statis yang berpotensi menimbulkan gangguan atau konflik suku, agama, ras, dan antar golongan;
- c. Arsip Statis yang belum selesai diolah dan belum memiliki sarana temu balik arsip;
- d. Arsip Statis yang karena secara fisik rusak dan belum dialih mediakan;
- e. Arsip Statis yang atas permintaan Pencipta Arsip tidak dapat dibuka untuk jangka waktu tertentu; dan/atau
- f. memenuhi syarat sebagai arsip tertutup berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Terhadap Arsip Statis yang dinyatakan tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau karena sebab lain, kepala Lembaga Kearsipan DaerahProvinsi dapat menyatakan Arsip Statis menjadi terbuka setelah melewati masa penyimpanan selama 25 (dua puluh lima) tahun.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku sejak Arsip Statis diterima oleh Lembaga Kearsipan DaerahProvinsi.
- (7) Untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kepentingan penyelidikan dan penyidikan, arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diakses.
- (8) Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip yang diatur oleh Gubernur.
BAB V - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 70

- (1) Lembaga Kearsipan DaerahProvinsi memiliki kewenangan menetapkan keterbukaan arsip statis sebelum 25 (dua puluh lima) tahun masa penyimpanan yang dinyatakan masih tertutup dengan pertimbangan:
- a. tidak menghambat proses penegakan hukum;
- b. tidak mengganggu kepentingan pelindungan hak atas kekayaan intelektual dan pelindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. tidak membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
- d. tidak mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya;
- e. tidak merugikan ketahanan ekonomi nasional;
- f. tidak merugikan kepentingan politik dan hubungan luar negeri;
- g. tidak mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum;
- h. tidak mengungkapkan rahasia atau data pribadi; dan
- i. tidak mengungkapkan memorandum atau surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.
- (2) Penetapan keterbukaan Arsip Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Bagian Ketiga Autentikasi Arsip Statis
BAB V - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 71

- (1) Autentikasi arsipstatis dilakukan untuk menjamin keabsahan arsip.
2. Autentikasi sebagaimana dimaksud padaayat (1)dilakukan terhadap:
- (2) a. Arsip Statis;dan
- b. arsip hasil alih media.
- (3) Autentikasi terhadap arsip hasil alih media sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf b dilakukan dengan memberikantanda tertentu yangdilekatkan, terasosiasi,atau terkait dengan arsip hasil alih media.
- (4) KepalaLembaga Kearsipan Daerah Provinsi menetapkanautentisitas Arsip Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membuat surat pernyataan.
BAB V - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 72

Kepala Lembaga Kearsipan Provinsimenetapkanautentisitas Arsip Statis berdasarkan persyaratan:
- a. pembuktianautentisitas didukung peralatan dan teknologi yang memadai;
- b. pendapattenaga ahli atau pihak tertentu yang mempunyai kemampuan dankompetensidi bidangnya; dan
- c. pengujianterhadapisi,struktur,dankonteksArsip Statis .
BAB V - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 73

- (1) DalamrangkapembuktianautentisitasArsip Statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal72huruf a, Lembaga Kearsipan Daerah Provinsimenyediakan prasarana dan sarana alih media serta laboratorium.
- (2) Penyediaan prasarana dan sarana,laboratorium sertatatacara penggunaan dan metode pengujian dalam rangkaautentikasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat
Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
BAB V - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 74

- (1) Lembaga Kearsipan Provinsi melakukan perlindungan dan penyelamatan terhadap:
- a. Arsip dari Perangkat Daerah yang digabung, dipisah, atau dibubarkan; dan
- b. pemekaran daerah kabupaten/kota.
- (2) Terhadap Arsip Perangkat Daerah yang dibubarkan atau dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi dan selanjutnyadiperlakukan sebagai Arsip Statis.
- (1) Dalam hal terjadi bencana alam berskala provinsi, Pemerintah Daerahwajib melakukan perlindungan dan penyelamatan Arsip.
- (2) Perlindungan dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab:
- a. Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi;
- b. Pencipta Arsip;
- c. lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota; dan
- d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanganan bencana.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara perlindungan dan penyelamatan Arsip akibat bencana yang berskala provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penanggulangan bencana.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyelamatan Arsip yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penataan daerah
BAB V - PENGELOLAAN ARSIP
Pasal 76

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan arsip statis diatur dengan peraturan gubernur.
BAB VI - PENGELOLAAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN
Pasal 77

- (1) Untuk meningkatkan manfaat arsip bagi kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah mengelola simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN pada tingkat provinsi.
- (2) Dalam rangka pengelolaan simpul jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas:
- a. penyediaan informasi kearsipan yang disusun dalam daftar arsip dinamis dan daftar arsip statis;
- b. penyampaian daftar arsip dinamis dan daftar arsip statis kepada pusat jaringan nasional;
- c. pemuatan informasi kearsipan untuk arsip dinamis dan arsip statis dalam JIKN di lingkungan simpul jaringan;
- d. penyediaan akses dan layanan informasi kearsipan melalui JIKN; dan
- e. evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan JIKN sebagai simpul jaringan dan menyampaikan hasilnya kepada pusat jaringan nasional.
BAB VI - PENGELOLAAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN
Pasal 78

- (1) Untuk meningkatkan manfaat arsip bagi masyarakat, JIKN digunakan sebagai wadah layanan informasi kearsipan untuk kepentingan pemerintahan dan masyarakat.
- (2) Informasi kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Informasi kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
- a. Pencipta Arsip;
- b. nomor arsip;
- c. kode klasifikasi;
- d. uraian informasi arsip;
- e. kurun waktu;
- f. jumlah arsip; dan
- g. keterangan.
BAB VI - PENGELOLAAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN
Pasal 79

- (1) Dalam rangka mendukung agar penyelenggaraan kearsipan yang efektif dan akuntabel, Pemerintah Daerahdapat:
- a. memanfaatkan dan mendayagunakan teknologi informasi;dan
- b. membangunJaringan Informasi Kearsipan Daerah.
- (2) Pemanfaatan dan pendayagunaan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap menjaga keamanan dan keselamatan informasi sesuai dengan peraturan perundangan.
- (3) Dalam rangka pengeloaan simpul jaringan di Daerah, Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi dapat membangun dan mengembangkan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) dan Sistem Informasi Kearsipan Statis (SIKS).
- (4) SIKD dan SIKS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari SKN, SIKN,dan JIKN.
BAB VII - LEMBAGA PENYELENGGARA KEARSIPAN
Pasal 80

- (1) Organisasi Kearsipan di Daerah terdiri atas:
- a. unit pengolah pada Pencipta Arsip;
- b. Unit Kearsipan pada Pencipta Arsip; dan
- c. Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi.
- (2) Unit pengolah dan Unit Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dibentuk olehPemerintahan DaerahdanBUMD.
- (3) Unit Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang pejabat struktural yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan.
- (4) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf cadalah Arsip Daerah Provinsi.
- (5) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf cdipimpin oleh seorang pejabat strukturalyang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yangdiperoleh melalui pendidikan formal dan/ataupendidikan dan pelatihan kearsipan.
BAB VII - LEMBAGA PENYELENGGARA KEARSIPAN
Pasal 81

- (1) Unit kearsipan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah berada di lingkungan:
- a. Perangkat Daerah; dan
- b. sekretariat daerah dan sekretariat DPRD.
- (2) Unit kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah dibentuk secara berjenjang terdiri atas:
- a. unit kearsipan I sebagai unit kearsipan daerah yang dilaksanakan oleh Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi; dan
- b. unit kearsipan II berada pada sekretariat Perangkat Daerah, sekretariat daerah, dan sekretariat DPRD.
- (3) Ketentuan tentang pembentukan susunan, fungsi, dan tugas dan tanggung jawab unit kearsipan diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - LEMBAGA PENYELENGGARA KEARSIPAN
Pasal 82

Unit Kearsipan dipimpin oleh seorang pejabat struktural yang memiliki kompetensi dibidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan.
BAB VII - LEMBAGA PENYELENGGARA KEARSIPAN
Pasal 83

- (1) Unit kearsipan dibentuk oleh BUMD di lingkungansekretariat BUMD.
- (2) Unit kearsipan BUMD dibentuk secaraberjenjang berdasarkan kebutuhan.
- (3) Tugas dan tanggung jawab unit kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebihlanjut oleh pimpinan BUMD.
- (4) Pembentukan susunan organisasi, fungsi, dan tugasunit kearsipan pada BUMD sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur oleh pimpinanperusahaan sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan.
BAB VII - LEMBAGA PENYELENGGARA KEARSIPAN
Pasal 84

Dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas di bidangkearsipan antara Unit Pengolah dengan Unit Kearsipan dan antarunit kearsipan pada Pencipta Arsip menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi, danintegrasi dalam suatu sistem yang komprehensif danterpadu.
BAB VII - LEMBAGA PENYELENGGARA KEARSIPAN
Pasal 85

Lembaga Kearsipan DaerahProvinsiwajibmelaksanakan pengelolaan Arsip Statis berskala provinsi.
BAB VII - LEMBAGA PENYELENGGARA KEARSIPAN
Pasal 86

Lembaga Kearsipan DaerahProvinsimempunyai tugasmelaksanakan:
- a. pengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensipaling singkat 10 (sepuluh) tahun yangberasal dari SKPD dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah; dan
- b. pembinaan kearsipan pada Pencipta Arsip.
BAB VII - LEMBAGA PENYELENGGARA KEARSIPAN
Pasal 87

- (1) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi dapat memberikan pelayanan jasa kearsipan.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pembuatan pedoman penyelenggaraan kearsipan;
- b. Penelusuran sumber arsip;
- c. Pembenahan dan penataan arsip;
- d. Penyimpanan arsip;
- e. Alih media dan penggadaan arsip;
- f. Konsultasi dan asistensi;
- g. Perawatan dan reproduksi arsip;
- h. Pembuatan sistem kearsipan berbasis teknologi informasi; dan
- i. Pendidikan dan pelatihan kearsipan.
- (3) Biaya yang diperlukan dalam rangka melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung oleh pengguna jasa.
BAB VIII - SUMBER DAYA MANUSIA KEARSIPAN
Pasal 88

Sumber daya manusia kearsipan terdiri atas:
- a. pejabat struktural di bidang kearsipan;
- b. Arsiparis; dan
- c. fungsional umum di bidang kearsipan.
BAB VIII - SUMBER DAYA MANUSIA KEARSIPAN
Pasal 89

- (1) Pejabat struktural di bidang kearsipan mempunyai kedudukan sebagai tenaga manajerial yangmempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawabmelaksanakan kegiatan manajemen kearsipan.
- (2) Pejabat struktural di bidang kearsipan mempunyaitanggung jawab melakukan perencanaan,penyusunan program, pengaturan, pengendalianpelaksanaan kegiatan kearsipan, monitoring danevaluasi serta pengelolaan sumber daya kearsipan.
BAB VIII - SUMBER DAYA MANUSIA KEARSIPAN
Pasal 90

- (1) Arsiparis terdiri atas:
- a. Arsiparis ASN;dan
- b. Arsiparis nonASN.
- (2) Arsiparis ASNsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan ASN yang memiliki kompetensi di bidang kearsipanyang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalamjabatan fungsional arsiparis sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Arsiparis NonASN sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pegawai nonASNyang memiliki kompetensi dibidang kearsipan yang diangkat dan ditugaskansecara penuh untuk melaksanakan kegiatankearsipan di lingkungan BUMDsesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
BAB VIII - SUMBER DAYA MANUSIA KEARSIPAN
Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan sumber daya manusia di bidang kearsipan, melalui:
- a. pengadaan atau pengangkatan Arsiparis di setiap Perangkat Daerah;
- b. pengembangan kompetensi dan keprofesionalan Arsiparis;
- c. pengaturan peran Arsiparis; dan
- d. penyediaan jaminan kesehatan dan tunjangan profesi.
- (2) Pengadaan kebutuhan arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, di setiap Perangkat Daerahdisesuaikan dengan formasi dan kebutuhan beban kerja.
- (3) Pengembangan kompetensi dan keprofesionalan Arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan.
- (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - SUMBER DAYA MANUSIA KEARSIPAN
Pasal 92

- (1) Gubernur menetapkan standar kompetensi Arsiparis dan sumber daya manusia lain yang memiliki kompetensi dan profesionalitas di bidang kearsipan sesuai dengan standar kompetensi sumber daya kearsipan kearsipan yang berlaku secara nasional.
- (2) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi bersama Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kepegawaian bertanggung jawab dalam identifikasi kebutuhan dan formasi pejabat fungsional Arsiparis di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Lembaga KearsipanDaerah Provinsi memfasilitasi pengembangan kompetensi, kapasitas dan profesionalisme pejabat fungsional Arsiparis di lingkungan Pemerintah Daerah dan BUMD.
- (4) Formasi, kompetensi, pengangkatan, dan pembinaan Arsiparis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - SUMBER DAYA MANUSIA KEARSIPAN
Pasal 93

- (1) Pejabat fungsional arsiparis dan sumber daya manusia kearsipan nonarsiparis daerah mendapat tunjangan fungsional daerah, dan tunjangan jaminan kesehatan kerja di luar tunjanganjabatan yang berlaku secara nasional.
- (2) Tunjangan fungsional daerah dan tunjangan jaminan kesehatan kerja arsiparis daerah diberikan dari anggaran Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Tunjangan kesehatan sumber daya manusia kearsipan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan analisa dampak resiko pekerjaan yang dilakukan oleh sumber daya manusia kearsipan dengan mengacu pada standar minimal yang berlaku secara nasional.
- (1) Arsiparis memiliki kemandirian dan independensi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Arsiparis memiliki tugas dan fungsi:
- a. menjaga terciptanya Arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah;
- b. menjaga ketersediaan Arsip yang auntentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
- c. menjaga terwujudnya Arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai peraturan perundangan;
- d. mengelola Arsip Dinamis dan statis sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan setiap pemimpin Perangkat Daerah;
- e. menjaga keamanan dan keselamatan arsip yang berfungsi untuk menjamin arsip yang berkaitan dengan hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;
- f. menjaga keselamatan aset daerah dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan serta keamanan sebagai identitas dan jati diri daerah; dan
- g. menyediakan informasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pengamanan arsip yang autentik dan terpercaya.
BAB VIII - SUMBER DAYA MANUSIA KEARSIPAN
Pasal 95

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas, Arsiparis mempunyai kewenangan:
- a. menutup penggunaan arsip yang menjadi tanggungjawabnya oleh pengguna arsip apabila dipandangpenggunaan arsip dapat merusak keamananinformasi dan/atau fisik arsip;
- b. menutup penggunaan arsip yang menjadi tanggungjawabnya oleh pengguna arsip yang tidak berhaksesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
- c. melakukan penelusuran arsip pada pencipta arsipberdasarkan penugasan oleh pimpinan PenciptaArsip atau kepala Lembaga KearsipanDaerah Provinsisesuai dengankewenangannya dalam rangka penyelamatan arsip.
BAB IX - PRASARANA DAN SARANA
Pasal 96

- (1) Dalam Penyelenggaraan Kearsipan, Pemerintah Daerah dan BUMD berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana kearsipan sesuai standar.
2. Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- (2) a.gedung;
4. b.ruangan; dan
5. c.peralatan.
- (3) Setiap Unit Kearsipan harus memiliki prasarana berupa pusat arsip.
- (4) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi harus memiliki prasarana berupa:
- a. depo arsip statis; dan
- b. ruang pelayanan arsip statis.
- (5) Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimanadimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.
BAB X - KERJA SAMA ANTARDAERAH
Pasal 97

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kearsipan di Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
- a. pemerintah daerah lain;
- b. pihak ketiga; dan/atau
- c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama dengan Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela.
- (4) Kerja sama wajib dan kerja sama sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB XI - PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN
Pasal 98

- (1) Gubernur melakukan pembinaan Penyelenggaraan Kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah dan BUMD.
- (2) Pembinaan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
- a. penyusunan pedoman kearsipan;
- b. koordinasi penyelenggaraan kearsipan;
- c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi penyelengaraan kearsipan;
- d. sosialisasi kearsipan;
- e. pendidikan dan pelatihan kearsipan; dan
- f. perencanaan, pemantauan, dan evaluasi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi.
BAB XI - PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN
Pasal 99

Selain perangkat daerah dan BUMD, Lembaga Kearsipan Daerah Provinsidapat melakukan pembinaan kearsipan terhadap:
- a. lembaga pendidikan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi kearsipan, dan perorangan skala provinsi; dan
- b. lembaga swasta dan masyarakat di tingkat provinsi yang melaksanakan kepentingan publik.
BAB XI - PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN
Pasal 100

- (1) Unit Kearsipan berkewajiban melaksanakan pembinaan internal dalam pengelolaan arsip di lingkungan Pencipta Arsip.
- (2) Pembinaan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- b. pembinaan tenaga kearsipan;
- c. pengelolaan Arsip Aktif di Unit Pengolah;
- d. pengendalian pengelolaan arsip di Unit Pengolah; dan
- e. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan arsip.
BAB XI - PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN
Pasal 101

Pimpinan Unit Kearsipan bertanggung jawab melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tanggung jawab Unit Pengolah terhadap ketersediaan, pengolahan dan penyajian Arsip Vital dan Arsip Inaktif untuk kepentingan penggunaan internal dan kepentingan publik
Bagian Kedua Pengawasan
BAB XI - PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN
Pasal 102

- (1) Gubernur berkewajiban melakukan pengawasan pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah dan BUMD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan: a. pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan; dan b. penegakan peraturan daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan ANRI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh lembaga dan/atau Unit Kearsipan bekerja sama dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahandi bidang pengawasan.
- (5) Penegakan peraturan daerah di bidang kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Pembinaan dan PengawasanPenyelenggaraanKearsipan di Kabupaten/Kota
BAB XI - PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN
Pasal 103

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraankearsipanyang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat Pelaporan
BAB XI - PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN
Pasal 104

- (1) Kepala Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi menyampaikan laporan hasil pembinaan dan pengawasan atas Penyelenggaraan Kearsipan di lingkungan Perangkat Daerah, BUMD, dan kabupaten/kota kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis paling lama 6 (enam) bulan sekali
BAB XII - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 105

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam kearsipan yang meliputi peran serta perseorangan, organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan dalam Penyelenggaraan Kearsipan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
- a. pengelolaan arsip;
- b. perlindungan dan penyelamatan arsip;
- c. penggunaan arsip;
- d. penyediaan sumber daya pendukung;
- e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kearsipan;
- f. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kearsipan; dan
- g. sosialisasi kearsipan.
BAB XIII - PEMBIAYAAN
Pasal 106

Pembiayaan dalam rangka Penyelenggaraan Kearsipan yang diatur dalam Peraturan Daerah inibersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. hibah; dan/atau
- c. sumbangan yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XV - KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 107

- (1) Pimpinan Pencipta Arsip atau pimpinan Unit Pengolah menugaskan pejabat atau ASN/nonASN yang bertanggung jawab dalam pengolahan arsip atau ASN lain di lingkungan kerjanya untuk mendistribusikan setiap arsip yang telah diregistrasi kepada pihak yang berhak secara cepat, tepat waktu, lengkap, dan aman.
- (2) Pejabat atau ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendistribusikan setiap arsip yang telah diregistrasi kepada pihak yang berhak secara cepat, tepat waktu, lengkap, dan aman.
BAB XV - KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 108

Pejabat atau ASN/nonASN yang dimutasi atau pensiun wajib menyerahkan arsip milik Negara/BUMD yang dikuasasinya kepada Pemerintah Daerah melalui pimpinan Pencipta Arsip, kecuali arsip yang terkait dengan haknya.
BagianKedua Larangan
BAB XV - KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 109

Pejabat atau ASN/nonASN dilarang memberikan arsip dinamis kepada pengguna arsip tanpa melalui prosedur yang ditetapkan oleh pimpinan Pencipta Arsip atau peraturan perundang-undangan.
BAB XV - KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 110

Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana kearsipan.
BAB XV - KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 111

Pejabat atau ASN/nonASN pada Pencipta Arsipdilarang memindahkan arsip dari tempat penyimpanan arsip yang telah ditentukan, tanpa izin dari pimpinan Pencipta Arsip.
BAB XV - KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 112

Setiap orang dilarang menguasai dan/atau memiliki arsip milik Pemerintah Daerah dan/atau BUMD untuk kepentingan sendiri atau orang lain yang tidak berhak.
BAB XV - KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 113

Setiap orang dilarang memperjualbelikan atau menyerahkan arsip statis yang memiliki nilai guna kesejarahan bagi Daerah dan/atau arsip statis yang tercantum dalam daftar pencarian arsip yang telah diumumkan kepada publik oleh Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi, kepada pihak lain selain Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi.
BAB XVI - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 114

- (1) Pejabat dan/atau pelaksana yang melanggar ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 59 ayat (2), Pasal 106, dan Pasal 108dikenai sanksi administratifberupateguran tertulis.
- (2) Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sejak peringatan tertulis disampaikan, tidak melakukan perbaikan, pejabat dan/atau pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan berikutnya tidak melakukan perbaikan, pejabat dan/atau pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
BAB XVI - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 115

- (1) Pejabat dan/atau pelaksana yang melanggar ketentuan dalam Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (1) dikenai sanksi administratifberupateguran tertulis.
- (2) Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sejak peringatan tertulis disampaikan, tidak melakukan perbaikan, pejabat dan/atau pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan berikutnya tidak melakukan perbaikan, pejabat dan/atau pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun.
BAB XVI - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 116

- (1) Pejabat, pimpinan Pencipta Arsip, dan/atau pelaksana yang melanggar ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) dikenai sanksi administratifberupateguran tertulis.
- (2) Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sejak peringatan tertulis disampaikan tidak melakukan perbaikan, pejabat, pimpinan instansi, dan/atau pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penurunan pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan berikutnya tidak melakukan perbaikan, pejabat, pimpinan instansi, dan/atau pelaksana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pembebasan dari jabatan.
BAB XVII - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 117

- (1) Dalam hal undang-undang yang menjadi dasar hukum tidak mengatur secara tegas kewenangan yang diberikan, PPNS berwewenang untuk melakukan penyidikan pelanggaran peraturan daerah ini.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
- c. menghentikan seseorang yang patut didugamelakukan tindak pidana/pelanggaran dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum, yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS memberitahukan dimulainya penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan hasil penyidikankepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XVIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 118

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), Pasal 51 ayat (1), Pasal 60, Pasal 108, Pasal 109, dan Pasal 110, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
Selain ketentuan pidana berdasarkan peraturan daerah ini, terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115dapat dikenakan pidana atau denda sesuai dengan ketentuan undang-undang di bidang kearsipan.
BAB XVIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 120

Setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 13, Pasal 20 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), Pasal 47, dan Pasal 111, dan Pasal 112diancam pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang di bidang kearsipan.
BAB XIX - PENUTUP
Pasal 121

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 20 Maret 2017
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
Ttd.
H. SAHBIRIN NOOR
Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 21 Maret 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,
Ttd.
H. ABDUL HARIS
LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2017NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAEAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (1/34/2017)
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Bahwa Kalimantan Selatan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib hukumnya untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus mewujudkan dan mencapai citacita dan tujuan nasional.Tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 dan amandemennya adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945.
Untuk mewujudkan tujuan dimaksud pemerintah selaku penyelenggara negara wajib melakukan usaha konkret dengan menjadikan pemerintah yang patut diteladani dan dicontoh masyarakatnya. Untuk mampu menjadi teladan bagi masyarakat, maka pemerintah harus mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan, menjadikan pemerintah yang baik ( good government ) dan mewujudkan tata kelola pemerintahan dengan baik pula ( good governance ), sekaligus menjadi pemerintahan yang modern.
Untuk menuju ke arah tiga hal tersebut, maka salah satu kunci yang harus diwujudkan adalah melakukan reformasi administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan mengedepankan terbentuknya sistem administrasi yang baku, absah dan akuntabel, baik dalam konteks berskala nasional, maupun pemerintah daerah.
Sistem administrasi yang baku, absah dan akuntabel dapat diwujudkan apabila tersedia perangkat hukum yang mengatur tentang penyelenggaraan administrasi. Sudah barang tentu dalam penyelenggaraan administrasi harus ada arsip sebagai informasi terekam, maka informasi terekam yang ciptakan setiap lembaga pemerintah atau setiap organisasi seyogyanya mencukupi dan memenuhi persyaratan administrasi dan hukum dalam interaksinya.
Untuk mewujudkan reformasi administrasi, maka entri pointnya adalah melakukan reformasi di bidang kearsipan, karena urusan kearsipan sesungguhnya adalah nafas dan roh dari administrasi. Tanpa pembenahan dan pembaharuan dari urusan kearsipan ini, maka niscaya persoalan administrasi pemerintahan tidak akan pernah bisa terselesaikan, dan bahkan harapan mewujudkan reformasi administrasi hanya merupakan utopia (khayalan) belaka. Oleh karena itu, mau tidak mau sudah saatnya reformasi administrasi di laksanakan dengan melakukan reformasi kearsipan.
Dalam konteks kearsipan saat ini telah ditetapkan UU 43 tahun 2009 tentang Kearsipan. Menurut UU tersebut, tujuan penyelenggaraan kearsipan adalah : (a) menjamin terciptanya arsip pada lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta ANRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional; (b) menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah; (c) menjamin terwujudnya pengelolaan
arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (d) menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya; (e) mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu; dan (f) menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; (g) menjamin keselamatan aset negara dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa; (h) meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang otentik dan terpercaya.
Untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan tersebut, penting kiranya Provinsi Kalimantan Selatan meningkatkan mutu penyelenggaraan dan pengelolaan arsip sebagaimana diharapkan dalam UU 43 tahun 2009 tersebut. Dalam upaya mewujudkan dan mencapai cita-cita tersebut, maka Kalimantan Selatan memiliki komitmen untuk: (a) mewujudkan partisipasi aktif masyarakat di Kalimantan Selatan dalam membangun kesadaran kearsipan dan penyelamatan dokumen negara; (b) menjadikan arsip sebagai identitas dan jati diri bangsa, memori, acuan dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; harus dikelola dan diselamatkan oleh negara, pemerintah, dan masyarakat; (c) menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat, serta mendinamiskan sistem kearsipan, sistem penyelenggaraan kearsipan nasional di daerah yang handal; (d) mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih,serta peningkatan kualitas layanan publik melalui penyelenggaraan kearsipan dan pengelolaan arsip yang baik dan benar disetiap lembaga pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseoranagan di Kalimantan Selatan secara sinergis, komprehensif, dan terpadu; (e) serta memberikan ruang yang positif dalam penyelenggaraan, pengembangan dan layanan kearsipan di Kalimantan Selatan.
Seiring dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki kewenangan yang luas dan tanggungjawab yang besar termasuk dalam bidang kearsipan. Bahkan untuk masalah kearsipan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2007 menjadi urusan wajib Pemerintah pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota.
Untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan perlu melakukan pengaturan penyelenggaraan dan pengelolaan kearsipan, baik dari sisi teknis operasional maupun manajerial. Dengan demikian, ke depan diharapkan urusan kearsipan di Kalimantan Selatan, khususnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dapat dilaksanakan secara sistemik, sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaidah/norma kearsipan; serta peraturan perundangan yang berlaku.
Selain itu, untuk mempertinggi mutu penyelenggaraan dan pengelolaan kearsipan, serta menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional/lokal dalam bentuk arsip di lingkungan Pemerinta Provinsi Kalimantan Selatan, diperlukan adanya standar penyelenggaraan dan pengelolaan kearsipan, baik dalam pembinaan kearsipan serta penyelamatan arsip. Peraturan yang diperlukan tidak hanya mengatur masalah teknis
penyelenggaraan kearsipan dan pengelolaan arsip, tetapi juga mengatur kebijakan tentang sumber daya manusia bidang kearsipan, pembinaan, pelestarian dan penggunaannya.
Untuk mewujudkan harapan di atas, kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah perlu diadakan aturan dan/atau payung hukum berupa Peraturan Daerah (Perda). Melalui Perda ini tanggung jawab setiap pencipta arsip yang terdiri atas perangkat kerja, BUMD, perusahaan swasta, partai politik,organisasi Kemasyarakatan, dan perorangan terhadap semua arsip yang diciptakannya akan lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Berdasarkan pemahaman tersebut diatas, maka dalam Perda ini memuat tentang Kewajiban Pemerintah Daerah, kedudukan, tugas dan tanggung jawab organisasi kearsipan di Kalimantan Selatan, ruang lingkup penyelenggaraan dan pengelolaan arsip dinamis, pengembangan sumber daya manusia kearsipan, pembinaan dan pengawasan di daerah, teknologi informasi, pengelolaan arsip statis, layanan informasi kepada publik, layanan jasa teknis kearsipan, peran serta masyarakat, pengembangan sarana dan prasarana, serta konsekuensi hukum yang mungkin timbul terhadap pemberlakuan perda ini.
PENJELASAN
Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas 'kepastian hukum' adalah penyelenggaraan kearsipan dilaksanakan berdasarkan landasan hukum dan selaras dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam kebijakan penyelenggara negara.Hal ini memenuhi penerapan asas supremasi hukum yang menyatakan bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan negara didasarkan pada hukum yang berlaku.## Huruf bYang dimaksud dengan asas 'keautentikan dan keterpercaan' adalah penyelenggaraan kearsipan harus berpegang pada asas mejaga keaslian dan keterpercayaan arsip sehingga dapat digunakan sebagai bukti dan bahan akuntabilitas.## Huruf cYang dimaksud dengan asas 'keutuhan' adalah penyelenggaraan kearsipan harus menjaga kelengkapan arsip dari upaya pengurangan, penambahan, dan pengubahan informasi maupun fisiknya yang dapat mengganggu keauntentikan dan keterpercayaan arsip.## Huruf dYang dimaksud dengan asas 'asal-usul' adalah azas yang dilakukan untuk menjaga arsip tetap terkelola dalam satu kesatuan pencipta arsip(provenance), tidak dicampur dengan arsip yang berasal dari pencipta arsip lain, sehingga arsip dapat melekat pada konteks penciptaannya.## Huruf eYang dimaksud dengan asas 'aturan asli' adalah azas yang dilakukan untuk menjaga arsip tetap ditata sesuai dengan pengaturan aslinya (original order) atau sesuai dengan pengaturan ketika arsip masih digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pencipta arsip.## Huruf fYang dimaksud dengan asas 'keamanan' adalah penyelenggaraan kearsipan harus memberikan jaminan keamanan arsip dari kemungkinan kebocoran dan penyalahgunaan informasi oleh pengguna yang tidak berhak.Yang dimaksud dengan asas 'keselamatan' adalah bahwa penyelenggaraan kearsipan harus dapat menjamin terselamaykannya arsip dari ancaman bahaya baik yang disebabkan oleh alam maupun perbuatan manusia.## Huruf gYang dimaksud dengan asas 'keprofesionalan' adalah penyelenggaraan kearsipan harus dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang professional yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan.## Huruf hYang dimaksud dengan asas 'keresponsifan' adalah penyelenggaraan kearsipan harus tanggap atas permasalahan kearsipan maupun masalah lain yang berkait dengan kearsipan, khususnya jika terjadi suatu sebab kehancuran, kerusakan atau hilangnya arsip.## Huruf iYang dimaksud dengan asas 'keantisipatifan' adalah penyelenggaraan kearsipan harus didasari pada antisipasi atau kesadaran terhadap berbagai perubahan dan kemungkinan perkembangan pentingnya arsip bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.Perkembangan berbagai perubahan dalam penyelenggaraan kearsipan antara lain perkembangan teknologi informasi, budaya, dan ketatanegaraan.## Huruf jYang dimaksud dengan asas 'kepartisipatifan' adalah penyelenggaraan kearsipan harus memberikan ruang untuk oeran serta dan partisipasi masyarakat di bidang kearsipan.## Huruf kYang dimaksud dengan asas 'akuntabilitas' adalah penyelenggaraan kearsipan harus memperhatikan arsip sebagai bahan akuntabilitas dan harus bisa mereflesikan kegiatan dan peristiwa yang direkam.## Huruf lYang dimaksud dengan asas 'kemanfaatan' adalah penyelenggaraan kearsipan harus memberikan manfaat bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.## Huruf mYang dimaksud dengan asas 'aksesibilitas' adalah penyelenggaraan kearsipan harus dapat memberikan kemudahan, ketersediaan, dan keterjangkauan bagi masyarakat untuk memanfaatkan arsip.## Huruf nYang dimaksud dengan asas kepentingan umum adalah penyelenggaraan kearsipan dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan umum dan tanpa diskriminasi.##
PENJELASAN
Pasal 5

## Huruf a

Yang dimaksud dengan 'arsip yang autentik' adalah arsipyang memiliki struktur, isi, dan konteks, yang sesuai dengankondisi pada saat pertama kali arsip tersebut diciptakan dandiciptakan oleh orang atau lembaga yang memiliki otoritasatau kewenangan sesuai dengan isi informasi arsip.Yang dimaksud dengan 'arsip terpercaya' adalah arsip yangisinya dapat dipercaya penuh dan akurat karena merepresentasikan secara lengkap dari suatu tindakan,kegiatan atau fakta, sehingga dapat diandalkan untukkegiatan selanjutnya.## Huruf bYang dimaksud dengan 'meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan' adalah penyelenggaraan kearsipan yangkomprehensif dan terpadu dengan dukungan sumber dayamanusia yang profesional serta prasarana dan sarana yangmemadai akan meningkatkan kualitas pelayanan publikdalam memanfaatkan arsipyang dibutuhkan melaluiketersediaan arsip yang faktual, utuh, sistematis, autentik,terpercaya, dan dapat digunakan.Huruf cCukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) untukPenciptaan arsip dilaksanakan berdasarkan tata naskah dinas memenuhi autentisitas dan reliabilitas arsip.Pembuatan dan penerimaan arsip dilaksanakan berdasarkan klasifikasi arsip untuk mengelompokkan arsip sebagai satu keutuhan informasi terhadap arsip yang dibuat dan diterima.Klasifikasi arsip disusun berdasarkan analisis fungsi dan tugas pencipta arsip yang disusun secara logis, sistematis, dan kronologis.Pembuatan dan penerimaan arsip dilaksanakan berdasarkan klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis untuk menentukan keterbukaan atau kerahasiaan arsip dalam rangka penggunaan arsip dan informasinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.##
PENJELASAN
Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ' registrasi ' adalah tindakan pencatatan terhadap pembuatan arsip yang merupakan bagian dari tahapan kegiatan pengurusan surat.Ayat (2) Cukup jelas.Ayat (3) Yang dimaksud dengan ' pengendalian ' adalah suatu sarana pencatatan yang dilakukan untuk mengetahui posisi dan tindak lanjut dari arsip yang telah didistribusikan. Dilakukan oleh unit pengolah dan unit kearsipan sesuai kewenangan baik dengan sarana manual maupun elektronik. Tindakan pengendalian merupakan bagian tahapan dari kegiatan pengurusan surat.Ayat (4) Cukup Jelas.##
PENJELASAN
Pasal 16

Ayat (1) Yang dimaksud dengan ' penerimaan arsip ' adalah penerimaan arsip oleh petugas atau pihak yang berhak menerima yang ditandai dengan bukti penerimaan dan diregistrasi sesuai dengan teknologi informasi dan komunikasi.

Ayat (2)Cukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 18

Ayat (1) Penggunaan arsip dinamis dilakukan untuk memenuhi kepentingan dalam kegiatan perencanaan, pengambilan keputusan, layanan kepentingan publik, perlindungan hak, atau penyelesaian sengketa.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip merupakan aturan pembatasan hak akses terhadap fisik arsip dan informasinya sebagai dasar untuk menentukan keterbukaan dan kerahasiaan arsip dalam rangka melindungi hak dan kewajiban pencipta arsip dan pengguna dalam pelayanan arsip.
PENJELASAN
Pasal 20

Ayat (1) Yang dimaksud dengan 'pengguna arsip yang berhak' adalah setiap orang atau badan hukum yang memiliki akses terhadap arsip yang didalamnya terkandung informasi publik yang tidak dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik.

Ayat (2) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 29

Pasal 30

Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan 'asas asal usul' adalah asas yang dilakukan untuk menjaga arsip tetap terkelola dalam satu kesatuan pencipta arsip ( provenance ), tidak dicampur dengan arsip yang berasal dari pencipta arsip lain. Yang dimaksud dengan 'asas aturan asli' adalah asas yang dilakukan untuk menjaga arsip tetap ditata sesuai dengan pengaturan aslinya ( original order ) atau sesuai dengan pengaturan ketika arsip masih digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pencipta arsip. Ayat (3) Pengaturan fisik, pengolahan informasi arsip, dan penyusunan daftar arsip inaktif dimaksudkan untuk memudahkan penemuan kembali.sehingga arsip dapat melekat pada konteks penciptaannya. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Kebijakan alih media arsip antara lain meliputi metode (pengkopian, konversi, migrasi), prasarana dan sarana, serta penentuan pelaksana alih media. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 31

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.Ayat (3)Huruf aCukup jelas.Huruf b Cukup jelas.Huruf c Cukup jelas.Huruf d Cukup jelas.keterangan proses alih media yang adalah keseluruhan proses alih media yang dimulai dari kebijakan alih media, pengoperasian alih media sampai dengan keterangan bahwa alih media telah dilakukan sesuai dengan aslinya. Keterangan proses alih media diberikan oleh ahli dariHuruf e Yang dimaksud dengan ' dilakukan ' lingkungan internal dan/atau eksternal.Huruf f Cukup jelas.Huruf g Cukup jelas.Ayat (4) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 33

Ayat (1)

Pemeliharaan arsip vital menjadi kesatuan dengan sistem pengelolaan arsip aktif.Ayat (2) Program arsip vital dilaksanakan dalam satu kesatuan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana.Ayat (3) Huruf a Yang dimaksud dengan 'identifikasi' adalah cara menganalisis fungsi dan tugas organisasi dan arsipyang tercipta dari pelaksanaan fungsi dan tugasorganisasisehingga dapat dikenali arsip-arsip yangdinilai vital bagi organisasi.Huruf b Yang dimaksud dengan 'pelindungan danpengamanan' adalah upaya dan tindakan untukmencegah kerusakan arsip sebelum dan pada saatterjadi bencana.Huruf cYang dimaksud dengan 'penyelamatan dan pemulihan' adalah upaya dan tindakan untuk pemeliharaan danperawatan arsip pascabencana.Ayat (4) Cukup jelas.Ayat (5) Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 46

Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Cukup jelas. Pasal 51 Cukup jelas. Pasal 52 Cukup jelas. Pasal 53 Cukup jelas. Pasal 54 Cukup jelas. Pasal 55 Cukup jelas. Pasal 56 Cukup jelas. Pasal 57 Cukup Jelas. Pasal 58 Ayat (1) Yang dimaksud dengan 'verifikasi secara langsung' adalahverifikasi terhadap arsip yang tercantum dalam JRA yangberketerangan dipermanenkan. Yang dimaksud dengan 'verifikasi secara tidak langsung'adalah verifikasi terhadap arsip khususnya arsip negarayang belum tercantum dalam JRA tetapi memiliki nilai gunakesejarahan dengan didukung oleh bukti-bukti berdasarkanketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3)

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.' guide ' adalah sarana bantu penemuanarsip statis berupa uraian informasi mengenai khasanah arsip statis yang baik secara keseluruhan maupun tematis di lembagaAyat (2) Yang dimaksud dengan tersimpan kearsipan.Yang dimaksud dengan ' daftar arsip statis ' adalah sarana bantu penemuan arsip statis berupa uraian deskripsi informasi yang sekurangkurangnya memuat nomor arsip, bentuk redaksi, isi ringkas, kurun waktu penciptaan, tingkat perkembangan, jumlah, dan kondisi arsip.Yang dimaksud dengan ' inventaris arsip ' adalah sarana bantu penemuan kembali arsip statis berupa uraian deskripsi informasi yang disusun berdasarkan skema pengaturan arsip yang dilengkapi dengan sejarah dan fungsi/peran pencipta arsip, riwayat arsip, sejarah penataan arsip, tanggung jawab teknis penyusunan, indeks, daftar istilah asing, struktur organisasi untuk arsip kelembagaan atau riwayat hidup untuk arsip perseorangan, dan konkordan (petunjuk perubahan terhadap nomor arsip pada inventaris arsip yang lama ke dalam inventaris arsip yang baru).## Ayat (3)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2) Cukup jelas.Ayat (3) Preservasi dengan melalui pengendalian hama terpadu bisa dilakukan dengan melakukan fumigasi, penggunaan bahan kimia.Ayat (4)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 65 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan ' kondisi fisik dan nilai informasi ' adalah bahwa dalam melaksanakan alih media arsip perlu dilakukan seleksi arsip untuk menyatakan arsip yang kondisinya paling rusak dan nilai informasinya paling penting. Ayat (3) Kebijakan alih media arsip antara lain meliputi metode (pengkopian, konversi, migrasi), prasarana dan sarana, serta penentuan pelaksana alih media. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 66 Cukup jelas. Pasal 67 Cukup jelas. Pasal 68 Cukup jelas. Pasal 69 Cukup jelas. Pasal 70 Cukup jelas. Pasal 71 Ayat (1) Yang dimaksud dengan 'autentikasi arsip statis' adalahpernyataan tertulis atau tanda yang menunjukkan bahwaarsip statis yang bersangkutan adalah asli atau sesuai denganaslinya. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 72 Huruf a Cukup jelas.

Huruf bYang dimaksud dengan ' pihak tertentu ' antara lain laboratorium forensik, laboratorium kimia maupun perseorangan (seperti ahli di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi, sejarah, kertas, tinta, dan film).Huruf cPengujian terhadap isi, struktur dan konteks arsip statis untuk memastikan reliabilitas dan autentisitas arsip statis.
PENJELASAN
Pasal 93

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.Ayat (3) Yang dimaksud dengan 'jaminan kesehatan dan tunjangan profesi untuk sumber daya manusiakearsipan' adalah yang berhubungan dengan risikopenyakit dan gangguan kesehatan pada pengelolaarsip, sedangkan tunjangan profesi perlu diberikankepada arsiparis sesuai dengan kompetensinya sertadiberikan melalui standar dan kelulusan sertifikasiarsiparis.
PENJELASAN
Pasal 94

Ayat (1) Yang dimaksud dengan ' kemandirian ' adalah dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya arsiparis berpegang pada kompetensi yang dimilikinya. Yang dimaksud dengan ' independensi ' adalah bebas dari pengaruh pihak manapun dalam melaksanakan kewenangannya berdasarkan pada kaidah-kaidah kearsipan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 99

Yang dimaksud dengan ' lembaga swasta dan masyarakat ' adalah pelaksana kegiatan yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Lembaga yang melaksanakan kepentingan publik antara lain lembaga pendidikan swasta, rumah sakit swasta, dan kantor notaris.
PENJELASAN
Pasal 121 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 101