PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 5 Tahun 2014
Tentang PROGRAM PEHINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEifr BANGUN DESA DAN KELURAHAN DENGAN KEGIATAN PETIIIBERIAN SNINULAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN DI KABUPATEN SELUMA
Berlaku: 5 TAHUN 2014
N/A
Preamble

Mengingat
BUPATI SELUT$A
PERATURAN BUPATI SELUIIilA NOII'IOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
PROGRAM PEHINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEifr BANGUN DESA DAN KELURAHAN DENGAN KEGIATAN PETIIIBERIAN SNINULAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN DI KABUPATEN SELUMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SELUMA,
- Menimbang : a. bahwa program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dengan kegiatan kegiatan pemberian stimulan pembangunan desa dan kelurahan adalah program percepatan pembangunan infrastruktur, prasarana dan sarana desa dan kelurahan di Kabupaten Seluma;
- b. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan kegiatan pemberian stimulan pembangunan desa dan kelurahan di Kabupaten Seluma, perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seluma tentang program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan dengan kegiatan pemberian stimulan pembangunan desa dan kelurahan di Kabupaten Seluma;
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a266);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2A04 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OC4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 44:37) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AM
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 48M\,
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2A04 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Reoublik lndonesia Tahun 20A4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438):
2. 4, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4587); 6.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4588); 7.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OA7 tentanq Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun ZOQT Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737): 8.
- I. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2A11 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Menetapkan
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA DAN KELURAHAN DENGAN KEGIATAN PEMBERIAN STIMUIAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN DI KABUPATEN SELUMA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Seluma;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penvelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Seluma;
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka pen-velenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut:
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pifiata usahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasa keuangan daerah:
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang selanjutnya disebut DPPKAD adalah Dinas Pendapan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Seluma;
7. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut dengan BMPD,PP dan KB adalah lembaga Pemerintah yang menangani Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberda\_vaan Perempua n dan Keluarga Berenca na ;
8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan;
9. Kecamatan adalah \Mlayah Kerja camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten;
10. Desa adalah Kesatuan Perangkat Hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik lndonesia;
11. 1 1. Pemerintahan Desa adalah penyerenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asat usul, adat istiadat setempat diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik lndonesia;
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat Desa sebagai Unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
13. Badan Permusyawaratan desa yang selanjutnya disebut BpD adalah badan permusyawaratan desa (BpD) yang diberhentikan sebagai akibat berubahnya status desa menjadi kelurahan;
14. surat Keputusan Kepala Desa adarah peraturan perundangundangan yang dibuat oleh Kepala Desa;
15. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, Monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
16. Program peningkatan partisipasi masyarakat membangun desa dengan kegiatan pemberian stimulan pembangunan desa/ kelurahan adalah program kebijakan pemerintah Kabupaten seluma dalam membangun Kabupaten $eluma yang tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengentaskan kemiskinan, mengentaskan ketertinggalan Kabupaten seluma dalam pembangunan;
17. Pemberdayaan masyarakat adarah upaya untuk menciptakan, meningkatkan kapasitas masyarakat baik secara individu maupun secara berkelompok dalam memecahkan berbagai persoalan yang ada dimasyarakat. pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintahan daerah untuk memberikan kesempatan dan menjamin kelanjutan hasil yang dcapai;
':.
18. Tim Pengelola Kegiatan CrP$ adarah masyarakat yang dipilih secara musyawarah Desa dalam mengelola kegiatan pemberian stimulan pembangunan desa dan kelurahan;
BAB II - PENETAPAN DESA DAN KELUR^AHAN DAN SUMBER DANA
Pasal 2

Penetapan Desa dan Kelurahan
Program peningkatan partisipasi masyarakat daram membangun desa dan kelurahan dengan kegiatan pemberian stimulan pembangunan desa dan kelurahan diberikan kepada seluruh desa dan kelurahan yang ada diKabupaten Seluma.
BAB II - PENETAPAN DESA DAN KELUR^AHAN DAN SUMBER DANA
Pasal 3

Sumber Dana
- (1) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam mernbangun desa dan kelurahan dengan memberi stimulan pembangunan desa dan kelurahan bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten seluma Tahun Anggaran berkenaan;;
- (2) Besaran anggaran disesuaikan dengan keadaan keuangan daerah melalui mekanisme penganggaran sesuai dengan ketentuan yang bedaku;
- (3) Anggaran Brogram peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan dianggarkan pada kecamatan untuk masing-masing desa dalam wilayah kecamatan bersangkutan dan pada kelurahan di Kabupaten Seluma;
BAB III - RUANG LINGKUP PROGRAM
Pasal 4

- (1) Ruang Lingkup Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan dengan kegiatan pemberian stimulan pembangunan desa dan kelurahan diperuntukan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana, biaya administrasi dan biaya operasional desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Seluma.
\:/
- (2) Penentuan pekerjaan terhadap Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan pada setiap desa dalam kecamatan dan kelurahan ditentukan atas dasar musyawarah mufakat, perangkat desa, BPD dan masyarakat desa dan kelurahan bersangkutan.
BAB IV - PELAKSANA
Pasal 5

Pelaksana Kegiatan
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan dengan pemberian stimulan pembangunan desa dan kelurahan di laksanakan secara swakelola oleh masyarakaUkelompok masyarakat desa dan kelurahan bersangkutan.
BAB V - PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
Pasal 6

Pertanggungjawaban
Camat dan Lurah selaku kepala SKPD/Pengguna Anggaran Program peningkatan partisipasi masyarakat membangun desa dan kelurahan dengan pemberian stimulan pembangunan desa dan kelurahan wajib mepertanggungjawabkan pelaksanaan program, pengelolaan keuangan dan hasil pelaksanaan program berdasarkan peraturan peraundang-undangan yang berlaku.
BAB V - PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
Pasal 7

Pelaporan
Pelaksana Program peningkatan partisipasi masyarakat membangun desa dan kelurahan dengan pemberian stimulan pembangunan desa dan kelurahan wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Pengguna Anggaran.
KETENTUAN PERALIHAN
Peraturan Bupati Seluma ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan Pernberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagai petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan.
BAB V - PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati $eluma Nomor 7 Tahun z}fi tentang Pedoman Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Perdesaan dan Kelurahan di Kabupaten Seluma dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB V - PENUTUP
Pasal 10

Peraturan bupati ini berlaku pada tanggaldiundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini, dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.
Diundangkan diTais
pada tanggal ?o - ,lanuatri - 2014
JSEKRETARIS
DAERAH KABUPATEN SELUMA,
H. SYAFRUDIN DA,SH.MM
M