PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 07 Tahun 2007
Tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN
Berlaku: 21 Juli 2007
N/A
Preamble

Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 73 tentang Kelurahan perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan;
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
2. 6 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Enrekang.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENREKANG dan BUPATI ENREKANG
ME MUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN
BAB II - Pasal 2
Pasal 3

- (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan Kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
BAB II - Pasal 2
Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), Lurah mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
- b. Pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelayanan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- f. Pembinaan lembaga Kemasyarakatan.
BAB V - TATA KERJA Pasal 7
Pasal 8

- (1) Pimpinan satuan kerja tingkat Kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan kerja di Kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing.
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 10
Pasal 11

Pembinaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) meliputi ;
- a. memberikan pedoman dan standar pelaksanaan urusan Pemerintahan Kelurahan;
- b. memberikan pedoman umum administrasi, tata naskah dinas dan pelaporan;
- c. memberikan pedoman tentang bantuan pembiayaan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten kepada Kelurahan;
- d. memberikan pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Lurah dan perangkat Kelurahan;
- e. memberikan pedoman pendidikan dan pelatihan;
- f. memberikan bimbingan, suverpisi dan konsultasi pelaksanaan Pemerintahan kelurahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan;
- h. melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur Pemerintah Daerah yang bertugas membina Pemerintahan Kelurahan;
- i. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh lurah dan perangkat kelurahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
- j. melaksanakan upaya-upaya percepatan atau akseralasi pembangunan kelurahan;
- k. Pembinaan lainnya yang diperlukan.
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 10
Pasal 12

Pembinaan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) meliputi :
- a. menetapkan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi;
- b. memfasilitasi penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten; dan
- c. melakukan pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten;
- d. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan kelurahan;
- e. memfasilitasi pelaksanaan pedoman adminsitrasi, tata naskah dan pelaporan;
- f. melaksanakan pendidikan dan pelatihan tertentu skala provinsi;
- g. memberikan penghargaan atas prestasi penyelenggaraan pemerintah kelurahan tingkat provinsi; dan
- h. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perkotaan skala provinsi;
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 10
Pasal 13

Pembinaan teknis dan pengawasan pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) meliputi :
- a. menetapkan pelimpahan tugas Bupati kepada Lurah;
- b. memberikan pedoman adminsitrasi, tata naskah dinas dan pelaporan;
- c. menetapkan alokasi dana dari APBD;
- d. mengawasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan asset daerah yang dikelola oleh kelurahan;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- f. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan kelurahan;
- g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi lurah dan perangkat kelurahan dan lembaga kemasyarakatan;
- h. menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi lurah dan perangkat kelurahan;
- i. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; dan
- j. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perkotaan;
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 10
Pasal 14

Pembinaan teknis dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) meliputi :
- a. memfasilitasi administrasi tata pemerinathan kelurahan;
- b. memfasilitasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunan asset daerah yang dikelola oleh kelurahan;
- c. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. memfasilitasi pelaksanaan tugas lurah dan perangkat kelurahan;
- e. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- f. memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- g. memfasilitasi pembangunan partisipatif;
- h. memfasilitasi kerjasama kelurahan dengan pihak ketiga; dan
- i. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 10
Pasal 15

Syarat-syarat Lurah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) hanya berlaku bagi lurah yang diangkat setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 16
Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang.
Ditetapkan di Enrekang Pada tanggal 21 Juli 2007
BUPATI ENREKANG,
HAJI LA TINRO LA TUNRUNG
Diundangkan di Enrekang Pada tanggal 23 Juli 2007
PYMT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,
ALIMUDDIN RALLA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2007 NOMOR 07