Unknown Unknown Nomor 3 Tahun 2023
Tentang IZIN PEMANFAATAN KAYU RAKYAT
Berlaku: 62 Tahul 1998
BAB I - KETENTUAN TIN4UM
Pasal 1

l)trlarn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- L Daerah adalah Da.erah l(abupaten Batang Hari.
2. Pernerintali Daerah adalah Pemerintah l(abupaten Batang Hari.
3. I(epala Daerah adalah Bupati Batang Hari.
4. Dinas l(ehutanan adalah Dinas I(ehutanan I(abr-rpaten Batang Hari.
5. I(epala Dinas Kehutanan adalah I(epala Dinas I(ehutanan Kabupaten Batang Hari.
2. 6' Htrtan Rakyat/Hutan Milik adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik, yang berada di luar kawasan hutan.
7. I(ayu Rakyat adalah ku)., baik kayu hasil budidaya maupun kayu alam yang turnbuh cli atas tanah yang dibebani hak milik.
8. Izirt Penianfaatan l(ayu Rakyat (IPI(R) adalah izin yang diberikan kepada perorangan, kelornpok tani atau badan hukum untuk menebang, tnengurnpulkan, mengangkut dan memasarkan kayu rakyat pada tanah rniIil&lt;/hutan rakyat.
9. Laporan llasil Produksi (LHP) Ifuyu Rakyat adalah laporan realisasi prodr.rksi kayu rakyat yang dibuat oleh peme gang izin dan telah disahkan oleh petugas kehutanan yang ditr"rnjuk untuk itu.
BAB II - PROSES PENERBITAN IPKR
Pasal 2

- ( I ) Setiap orang pribadi atau badan yang akan menebang, mengumpulkan, mengangkut dan memasarkan kayur rakyat pada tanah milik/hutan rakyat yang berada di wilayah I{abupaten Batang Hari harus mendapat IPI(R dari Bupati.
- (2 ) IPKR diterbitkan oleh l{epala Dinas l(ehutanan atas nama Bupati.
BAB II - PROSES PENERBITAN IPKR
Pasal 3

- ( t) IPKR diberikan pad,a tanah milik rakyat di luar kawasan hutan, dan apabila dieksploitasi tidak rnenirnbulkan darnpak negatif terhadap kelestarian linglcungan hidup.
- (2) tPKIt tersebut pada ayat (1) diberikan untuk luas tanah maksimum 100 Ha dengan jenis kayu dan volume sesuai potensi kayu hasil survei.
- (l) Masa berlakunya IPI(R selama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang
BAB II - PROSES PENERBITAN IPKR
Pasal 4

- (l ) Untuk nremperoleh lPl(R dimaksud pada pasal 5, pemohon mengajukan pertnohonan tertulis kepada Bupati Cq. I(epala Dinas I(ehutanan dengan rnelampirkan :
- a. photo copy bukti hak atas tanah dalam bentuk serlifikat atau surat-surat bul&lt;ti l&lt;epemilikan tanah lainnya;
- b. peta lokasi skala 1:10.000 dengan peta situasi sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) I(abupaten Batang Hari skala 1:250.000, diketahui oleh l(epala Desa dan Camat setempat;
- c. peruyataan rencana penanaman/pemanfaatan lahan yang akan dibuka.
- (.2) Apabila ticlak merniliki sertifikat atau surat-surat bukti kepernilikan tanah laittnya, triaka pernbr-rktian kepemilikan tanah dapat berupa pernyataan yang bersarlglir-rtan dan keterangan yang dapat dipercaya clari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dari lingkr,rngan masyarakat setempat yang tidak melnpunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkr-rtan sarnpai clerajat kedtla baik dalam kekerabatan vertikal rxallpun horizontal, yarlg menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik tanah tersebut.
- (3 ) Permohonan IPKR pada tanah negara di luar kawasan hutan, terlebih clahulu harus memperoleh izin prinsip pemanfaatan tanah dari Bupati.
BAB II - PROSES PENERBITAN IPKR
Pasal 5

- (l ) Selrelurn IPKR diterbitkan, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan/survei lapnngan oleh Petugas Dinas I(ehutanan bersama-sama dengan instansi terkait.
- Perneriksaan/survei lapangan meliputi : (l )
- a. letak lokasi dan status tanah milik/hutan rakyat;
- b. potensi kayu (inventarisasi);
- c. pernbuatan peta lokasi.
- Biaya perneriksaan/survei lapangan dibebankan kepada pemohon, dengan rincian sebagai berikut : (lt
- b. Biaya tlanspofiasi, konsumsi, carnping unit dan uang saku dalam rangka cruising/survei potensi kayr-r sebesar Rp. 1 1.000,- per Ha;
2. Iliaya penyusurlan laporan survei potensi kayu, pembuatan dan penggandaan peta lokasi sebesar Rp. 300.000,- per izin. C
BAB IV - TATA USAFIA KAYU RAI(YAT
Pasal 7

I'elrtksanaan Tata usaha I(ayu Rakyat produksi IpKR dilakukan sesuai ketentuan yarrg berlaku.
BAB V
Pasal 8

- ( I ) IPKR dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
- a' pemegang IPKR tidak melaksanakan kewajiban dan atau tidak mematuhi larangan sebagaimana tersebut pada pasal 6;
- b. pemegang IPKR tidak melaksanakan kegiatan lapangan dalam jangka waktu satu bulan setelah IPKR diterbitkan.
- (2) Dalarn hal berraku ketentuan sebagairnana dimaksud pada ayat (r) huruf a, maka pemegang IPKR tidak diperkenankan rnelanjutkan kegiatan penebangan.
- (3) Pelanggaran di bidang eksploitasi dan Tata usaha I{ayu dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
BAB VI - KETENTUAN PENTUTUP
Pasal 9

I'l.l-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang nretrgenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui I(eputusan Bupati.
BAB VI - KETENTUAN PENTUTUP
Pasal 10

Per'turan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.
Diundangkan di Muara Bulian pada tanggal 23 Maret 2000.
LEMBARAN DAERAH KABTIPATEN BATANG FIAzu TAHLIN 2OOO NOMOR 3.
PENJELASAN
Pasal 3

IPKR dengan sistem tebang habis tidak dapat diberikan pada tanah milik yang berada pada "kawasan perlindungan setempat" yaitu; sempadan sungai, sempadan sekitar danau/waduk dan kawasan sekitar mata air sebagaimana diatur dalarn pasal 16, pasal 18 dan pasal 20 l(eputusan Presiden Nomor 32 Tahur 1990 tentang Pengelolaan I(awasan Lindung.
Pembatasan luas tanah maksimum i00 FIa per IPKR dirnaksudkan untuk mempermudah pen gawasan lapangan.
Perpanjangan masa berlaku IPI(R menjadi 6 (enam) bulan dapat diberikan apabila alasan yang dikemukakan pemegang izin memenuhi pertimbangan secara teknis.
PENJELASAN
Pasal 4

Ayat (l)
Cukup jelas
Cukup jelas
Termasuk izin prinsip pemanfaatan tanah bagi kelompok tani atau koperasi yang diberikan Bupati pada tanah negara di luar kawasan hutan untuk perkebunan dengan pola KI(PA dan pembangunan Hutan Rakyat I(emitraan.
PENJELASAN
Pasal 5

Instansi terkait yang dapat diikutserlakan dalam kegiatan ini sesuai kepentingannya adalah; Badan peftanahan I(abupaten, Bagian Perekonomian, dan Kelurahan/Desa yang bersangkutan.
Petugas teknis l(anwil Departemen I(ehutanan clan Perkebunan atau Dinas I(ehutanan Propinsi Jambi dapat diikutsertakan pada orientasi dan pemeriksaan lapangan apabila hutan rakyatltanah milik yang dirnohonkan IPKR berbatasan dengan kawasan hutan dan atau berbatasan dengan areal perkebunan yang telah memperoleh pencadangan atau pelepasan kawasan hutan.
Pada pri'sipnya kegiatan ini 'reliputi tiga tahapan yaitu :
Oorientasi dan pemeriksaan lapangan untuk menghindarkan kasus tumpang tindih kepemilikan tanah dan untuk memperoleh kepastian status hukum atas hutan rakyatrtanah milik yang dimohonkan IPI(R.
Pertama :
Kedua :
Ketiga :
Huruf a :
Cruising/survei potensi kayu untuk memperoleh jumlah dan jenis kayu yang akan diberikan sebagai target produksi IPI{R.
Pembuatan peta lokasi skala 1:10.000 sebagai lampiral IPKR.
Orientasi dan pemeriksaan lapangan dilakukan oleh 3 atau 4 personil sesuai kepentin gannya.
Huruf b :
Cruising/survei potensi kayu dilakukan oleh 3 atau 4 personil selama 2 atat 3 hari sesuai dengan luas tanah yang dimohonkan IPI(R.
Hurufc: Penyusunan laporan dikerjakan oleh personil yang melaksanakan cruising/survei potensi kayu, sedang pembuatan peta lokasi oleh personil yang melaksanakan orientasi dan pemeriksaan lapangan.
PENJELASAN
Pasal 7

Yang dimaksud dengan Tata Usaha I(ayu Rakyat adalah suatu tatanan dalam bentuk pencatatan, penerbitan dokumen dan pelaporan yang meliputi kegiatan penebangan, pengukuran kayu, pengumpulan, pengangkutan dan pemasaran kayu rakyat.
PENJELASAN
Pasal 8

Pelanggaran dimaksud dinyatakan dalam bentuk Berita Acara pemeriksaan lapangan yang diketahui oleh pernegang izin.
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup jelas