Unknown Unknown Nomor 6 Tahun 2023
Tentang SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNANDANPENGANGGARANTERPADU.
Berlaku: 2 Juni 2017
N/A
Preamble

Menimbang:
Mengingat:
GUBERNURJAWATENGAH
PERATURANDAERAHPROVINSIJAWATENGAH
NOMOR
6 TJJlUl' 2017
TENTANG
SISTEM PERENCANAANPEMBANGUNANDANPENGANGGARANTERPADU
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
GUBERNURJAWATENGAH,
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan dan akuntabel perlu didukung dengan perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien;
- b. bahwa dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun sistem perencanaan pembangunan daerah an tara lain meliputi pengelolaan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan;
- c. bahwa dalam rangka untuk efektivitas dan efisiensi penyusunan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu disinergikan dengan tahapan penganggaran dan memperhatikan hasil pengendalian dan evaluasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c dan menindaklanjuti ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ten tang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Pasal 260, Pasal 262, Pasal 263, dan Pasal 267 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah ten tang Sistem Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Terpadu;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nemer 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ten tang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung J awab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
9. Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
- 14.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 83);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWANPERWAKILANRAKYAT DAERAHPROVINSIJAWATENGAH
dan
GUBERNURJAWATENGAH
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNANDANPENGANGGARANTERPADU.
BAB I - Pasa12
Pasal 7

Perencanaan Pembangunan Daerah menggunakan pendekatan:
- a. teknokratis;
- b. partisipatif;
- c. politis; dan
- d. atas-bawah dan bawah-atas.
Bagian Ketiga
Kewenangan Penyusunan Dokumen Perencanaan
BAB I - Pasa12
Pasal 8

Kewenangan penyusunan dokumen perencanaan dilakukan oleh:
- a. Bappeda menyusun rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD;dan
- b. Perangkat Daerah menyusun rancangan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.
RENCANAPEMBANGUNAN DAERAH
Bagian Kesatu
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
- (1) RPJPD memuat Visi, Misi, sasaran, arah Pembangunan Daerah dan sasaran pokok yang berpedoman pada pada RPJPN dan RTRWDaerah.
- (2) Arah Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat prioritas pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun kedepan yang dijabarkan dalam Arah Kebijakan pembangunan.
BAB I - Pasa12
Pasal 10

RPJPD disusun dengan tahapan sebagai berikut:
- a. penyusunan rancangan awal RPJPD;
- b. pelaksanaan Musrenbang RPJPD;
- c. perumusan rancangan akhir RPJPD; dan
- d. penetapan RPJPD.
Paragraf
Penyusunan Rancangan
1 Awal RPJPD
BAB I - Pasa12
Pasal 11

Rancangan awal RPJPD disusun:
- a. berpedoman pada RPJPN dan RTRWDaerah; dan
- b. memperhatikan RPJPD dan RTRW Provinsi lain yang berbatasan langsung.
BAB I - Pasa12
Pasal 12

- (1) Arah Kebijakan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), memuat prioritas pembangunan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
- (2) Target Kinerja dari Arah Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam sasaran pokok 5 (lima) tahunan.
BAB I - Pasa12
Pasal 13

- (1) Rancangan awal RPJPD yang disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dikoordinasikan oleh kepala Bappeda dengan para kepala
2. Perangkat Daerah lain untuk memperoleh masukan dan dikonsultasikan dengan publik.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui forum dengar pendapat dan penjaringan aspirasi dari Pemangku Kepentingan pembangunan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RPJPD.
- (3) Pelaksanaan forum dengar pendapat dan penjaringan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Bappeda dan diikuti oleh anggota DPRDserta Pemangku Kepentingan pembangunan.
- (4) Bappeda mengajukan rancangan awal RPJPD yang telah disempurnakan berdasarkan hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Gubernur dalam rangka memperoleh masukan dan persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RPJPD.
Paragraf 2 Pelaksanaan Musrenbang
RPJPD
BAB I - Pasa12
Pasal 14

- (1) Musrenbang RPJPD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJPD.
- (2) Musrenbang RPJPD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (3) Pimpinan atau anggota DPRD, pejabat dari Instansi Vertikal atau dari unsur lain terkait diundang dan dapat menjadi narasumber dalam Musrenbang RPJPD.
BAB I - Pasa12
Pasal 15

Hasil Musrenbang RPJPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur Pemangku Kepentingan yang menghadiri Musrenbang.
Paragraf 3 Perumusan Rancangan Akhir RPJPD
BAB I - Pasa12
Pasal 16

Berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, menjadi bah an masukan untuk merumuskan rancangan akhir RPJPD.
Paragraf 4 Penetapan RPJPD
BAB I - Pasa12
Pasal 17

- (1) Gubernur menyampaikan rancangan Perda tentang RPJPD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama, paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD.
- (2) Mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan Perda tentang RPJPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB I - Pasa12
Pasal 18

- (1) Rancangan Perda RPJPD yang telah disetujui bersama oleh Gubernur dan DPRD sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lama 3 (tiga) Hari
terhitung sejak persetujuan bersama disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.
- (2) Evaluasi terhadap rancangan Perda ten tang RPJPD yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPN dan RTRW Daerah, kepentingan umum dan I atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Hasil evaluasi terhadap rancangan Perda RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Menteri kepada Gubernur paling lama 15 (lima belas) Hari sejak rancangan peraturan daerah dimaksud diterima.
- (4) Apabila Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD tidak sesuai sebagaimana dimaksud, Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil evaluasi diterima.
BAB I - Pasa12
Pasal 19

- (1) Perda tentang RPJPD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.
- (2) Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Perda tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota DPRDdan Gubernur dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.
BAB I - Pasa12
Pasal 20

Perda tentang RPJPD selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dengan jangka waktu sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda menjadi pedoman penyusunan Visi, Misi dan Program calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk periode berkenaan.
Bagian Kedua
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Gubernur yang berpedoman pada RPJPD dan RPJMN, memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai kerangka pendanaan yang Bersifat Indikatif.
BAB I - Pasa12
Pasal 23

RPJMDdisusun dengan tahapan sebagai berikut:
- a. penyusunan rancangan awal RPJMD;
- b. penyusunan rancangan RPJMD;
- c. pelaksanaan Musrenbang RPJMD;
- d. perumusan rancangan akhir RPJMD; dan
Paragraf
Penyusunan Rancangan
1 Awal RPJMD
BAB I - Pasa12
Pasal 24

Rancangan awal RPJMD disusun:
- a. berpedoman pada RPJPD dan RPJMN;
- b. memperhatikan RTRWDaerah; dan
- c. memperhatikan RPJMD dan RTRW Provinsi lain yang berbatasan langsung.
BAB I - Pasa12
Pasal 25

- (1) Rancangan awal RPJMD yang disusun, disampaikan oleh Kepala Bappeda kepada Kepala Perangkat Daerah lain dan dikonsultasikan dengan publik.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayal (1), dilaksanakan melalui forum dengar pendapat dan penjaringan aspirasi dari Pemangku Kepentingan pembangunan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.
3. (;3) Pelaksanaan forum dengar pendapat publik dan penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Bappeda dan diikuti oleh anggota DPRD serta Pemangku Kepentingan pembangunan lainnya.
BAB I - Pasa12
Pasal 26

- (1) Gubernur mengajukan rancangan awal RPJMD yang telah dikonsultasikan dengan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan dan memperoleh kesepakatan.
- (2) Hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani Gubernur dan Ketua DPRD.
Paragraf 2
Penyusunan Rancangan RPJMD
Penyusunan rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dilakukan melalui penyempurnaan rancangan awal RPJMD berdasarkan hasil pembahasan dan kesepakatan terhadap rancangan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan verifikasi seluruh rancangan Renstra Perangkat Daerah.
BAB I - Pasa12
Pasal 28

- (1) Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, menjadi acuan kepala Perangkat Daerah dalam merumuskan rancangan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengintegrasikan
dan menjamin keselarasan antara rancangan Renstra Perangkat Daerah dengan rancangan awal RPJMD.
- (3) Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.
Bappeda mengajukan rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), kepada Gubernur dalam rangka memperoleh masukan dan persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RPJMD.
Paragraf 3 Pelaksanaan Musrenbang
RPJMD
Pasa130
- (1) Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3).
- (2) Musrenbang RPJMD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (3) Pimpinan dan anggota DPRD, pejabat dari lnstansi Vertikal atau dari unsur lain terkait, diundang dan dapat menjadi narasumber dalam Musrenbang RPJMD.
Musrenbang RPJMD diselenggarakan paling lama 4 (empat) bulan setelah Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dilantik.
Hasil Musrenbang RPJMD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur Pemangku Kepentingan yang menghadiri Musrenbang.
Paragraf 4 Perumusan Rancangan Akhir RPJMD
Perumusan rancangan akhir RPJMD dilakukan melalui penyempurnaan Rancangan RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD.
Paragraf 5 Penetapan RPJMD
Gubernur menyampaikan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama paling lama 5 (lima) bulan sejak Gubernur terpilih dilantik.
BAB I - Pasa12
Pasal 35

Mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan Perda tentang RPJMD dengan DPRD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasa136
- (1) Rancangan Perda tentang RPJMD yang telah disetujui bersama oleh Gubernur dan DPRD sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak persetujuan bersama disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.
2. (2} Evaluasi terhadap rancangan Perda tentang RPJMD yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPD Provinsi dan RPJMN, kepentingan umum dany atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Hasil evaluasi terhadap rancangan Perda RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Menteri kepada Gubernur paling lama 15 (lima belas) Hari sejak rancangan Perda dimaksud diterima.
- (4) Apabila Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang RPJMD tidak sesuai sebagaimana dimaksud, gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil evaluasi diterima.
- (I} Peraturan Daerah ten tang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Gubernur terpilih dilantik.
- (2) Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud ayat (1), anggota DPRD dan Gubernur dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.
RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan Daerah menjadi pedoman penetapan Renstra Perangkat Daerah dan penyusunan RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
Bagian Ketiga Rencana Strategis Perangkat Daerah
Pasa139
Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan , sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib darr/ atau Urusan Pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
Pasa140
Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan sebagai berikut:
- a. penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah;
- b. pelaksanaan forum Perangkat Daerah;
- c. penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah; dan
- d. penetapan Renstra Perangkat Daerah.
Paragraf 1 Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah
Perumusan rancangan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan rancangan awal RPJMD dalam rangka penyusunan rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
Paragraf 2
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah
Pasa142
- (1) Forum Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Bappeda dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasa140.
- (2) Pimpinan atau anggota DPRD dan pejabat dari kementerian /Iembaga tingkat pusat atau dari un sur lain terkait diundang dan dapat menjadi narasumber dalam forum Perangkat Daerah.
- (3) Hasil kesepakatan pembahasan forum Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur yang menghadiri forum Perangkat Daerah.
- (1) Berita acara kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3), dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada kepala Bappeda sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.
Paragraf 3
Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah
- (1) Penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah, yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal40.
- (2) Penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk menyelaraskan Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD.
Paragraf 4
Penetapan Renstra Perangkat Daerah
Pasal45
Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan Gubernur setelah
Perda RPJMD ditetapkan.
Bagian Keempat Rencana Kerja Pembangunan Daerah
RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas Pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
RKPDdisusun dengan tahapan sebagai berikut:
- a. penyusunan Rancangan Awal RKPD;
- b. penyusunan Rancangan RKPD;
- c. pelaksanaan Musrenbang RKPD;
- d. perumusan rancangan akhir RKPD;dan
- e. penetapan RKPD.
Paragraf
1
Penyusunan Rancangan Awal RKPD
- (1) Perumusan rancangan awal RKPDmerupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah dan berfungsi sebagai koridor Perencanaan Pembangunan Daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.
- (2) Penyusunan Rancangan Awal RKPD dilakukan paling sedikit melalui tahapan sebagai berikut:
- a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
- b. analisis ekonomi dan keuangan Daerah;
- c. evaluasi kinerja tahun lalu;
- d. penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD;
- e. perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan Daerah;
- f. perumusan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah beserta pagu indikatif; dan
- g. perumusan Program Prioritas beserta pagu indikatif.
- (1) Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf d merupakan penelaahan kajian permasalahan Pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRDberdasarkan hasil rapat dengan DPRD, seperti rapat dengar pendapat darr/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.
- (2) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengkaji kemungkinan dijadikan sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan Program dan Kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas Pembangunan Daerah.
- (3) Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan Prograrrr/Kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD tahun sebelumnya yang belum terbahas dalam Musrenbang dan agenda kerja DPRDuntuk tahun rencana.
- (4) Dokumen penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD diperoleh dari hasil sidang paripurna DPRD, yang disiapkan oleh sekretariat DPRD.
- (5) Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD, sebagai berikut:
- a. Inventarisasi jenis Program dan Kegiatan yang diusulkan DPRD dalam dokumen rumusan hasil penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD tahun lalu dan dikelompokkan kedalam urusan Perangkat Daerah.
- b. Lakukan pengecekan dan validasi oleh tim penyusun RKPD yang berasal dari Perangkat Daerah terkait terhadap kebutuhan riil di lapangan dengan mempertimbangkan asas manfaat, kemendesakan, efisiensi dan efektivitas.
8. yang dapat c. Rumuskan usulan Program dan Kegiatan diakomodasikan dalam rancangan awal RKPD.
PasaI50
- (1) Rancangan Awal RKPD yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, disampaikan oleh kepala Bappeda kepada para kepala Perangkat Daerah lain dan dikonsultasikan dengan publik.
2. (2J Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui forum dengar pendapat dan penjaringan aspirasi dari Pemangku Kepentingan pembangunan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.
- (3) Pelaksanaan forum dengar pendapat publik dan penjaringan aspirasi dari Pemangku Kepentingan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Bappeda dan diikuti oleh anggota DPRD serta Pemangku Kepentingan pembangunan.
- (4) Rancangan awal RKPD menjadi bahan penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah.
Paragraf 2 Penyusunan Rancangan
RKPD
PasaI51
Penyusunan rancangan RKPDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, merupakan proses penyempurnaan rancangan Awal RKPD menjadi rancangan RKPD.
BAB I - Pasa12
Pasal 52

Bappeda mengajukan Rancangan RKPDsebagaimana dimaksud dalam Pasal
- 51, kepada Gubernur dalam rangka memperoleh masukan dan persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RKPD.
Paragraf 3 Pelaksanaan Musrenbang
RKPD
Pasa153
- (1) Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD.
- (2) Peserta Musrenbang RKPDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf cantara lain terdiri dari Gubernur dan Wakil Gubernur, pimpinan dan anggota DPRD, unsur Pemerintah Pusat, para Bupati/Walikota, kepala Perangkat Daerah, para kepala Bappeda kabupaten/kota, pejabat Instansi Vertikal di Daerah, para Delegasi mewakili peserta Musrenbang kabupaten Zkota, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, unsur pengusaha Zinvestor, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan serta unsur lain yang dipandang perlu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut perihal penyelenggaraan Musrenbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (1) Hasil Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur Pemangku Kepentingan yang menghadiri Musrenbang.
- (2) Berita Acara hasil kesepakatan Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai bahan perumusan rancangan akhir RKPD.
- (3) Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah yang perlu diintegrasikan dengan Program dan Kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sesuai dengan berita acara kesepakatan Musrenbang RKPD, dikoordinasikan Bappeda dengan kementeriarr/Iembaga terkait guna dibahas dalam forum Musrenbang RKP.
Paragraf 4 Perumusan Rancangan
Akhir RKPD
- (1) Perumusan rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d, berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD.
- (2) Pembahasan rumusan rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah bersama dengan komisi DPRDsesuai ruang lingkup tugasnya.
- (3) Penyelesaian rumusan rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat pada bulan Mei sebelum tahun anggaran berkenaan.
Paragraf 5 Penetapan RKPD
BAB I - Pasa12
Pasal 56

- (1) RKPDditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Penetapan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat pada akhir bulan Mei sebelum tahun anggaran berkenaan.
- (3) RKPD sebagai pedoman penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan APBD.
Pasa157
RKPDyang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah.
Pasa158
- (1) Peraturan Gubernur tentang RKPDdisampaikan kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan Gubernur tentang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (3) Apabila Gubernur tidak menetapkan peraturan Gubernur tentang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), Gubernur dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.
Bagian Kelima Rencana Kerja Perangkat Daerah
Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
BAB I - Pasa12
Pasal 60

Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan sebagai berikut:
- a. penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah;
- b. pelaksanaan forum Perangkat Daerah; dan
- c. penetapan Renja Perangkat Daerah.
Paragraf
1
Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah
Rancangan Renja Perangkat Daerah disusun:
- a. mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. mengacu pada Renstra Perangkat Daerah;
- c. mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan prioritas periode sebelumnya;
- d. untuk memecahkan masalah yang dihadapi; dan
- e. berdasarkan usulan kegiatan yang berasal dari masyarakat.
Rancangan Renja Perangkat Daerah dibahas dalam forum Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Bappeda.
Paragraf 2 Daerah
Pelaksanaan Forum Perangkat
- (1) Forum Perangkat Daerah dilaksanakan untuk membahas rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.
- (2) Pimpinan atau anggota DPRD,pejabat dari kementerianjlembaga tingkat pusat atau dari un sur lain terkait diundang dan dapat menjadi narasumber dalam forum Perangkat Daerah.
- (3) Hasil kesepakatan pembahasan forum Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur yang menghadiri forum Perangkat Daerah.
- (4) Penyelenggaraan forum Perangkat Daerah dilaksanakan paling lama bulan Maret sebelum tahun anggaran berkenaan.
- (5) Berita acara kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah.
Paragraf 3
Penetapan Renja Perangkat Daerah
Penetapan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 60 huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah RKPD ditetapkan.
Tatacara penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
MASARESES ANGGOTADPRD
- (1) Masa Reses anggota DPRDdilaksanakan 3 (tiga) kali dalam setahun dan paling lama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) kali reses.
- (2) Masa Reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.
- (3) Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada Masa Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD untuk ditindaklanjuti dalam RKPD.
- (1) Laporan tertulis anggota DPRD sebagaimana dimasud dalam Pasal 65 ayat (3)dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. laporan pelaksanaan reses masa sidang I ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dalam rancangan awal RKPD tahun perencanaan;
- b. laporan pelaksanaan reses masa sidang II ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dalam rancangan RKPDtahun perencanaan danj atau rancangan perubahan RKPDtahun anggaran berjalan; dan
- c. laporan pelaksanaan reses masa sidang III ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dalam rancangan awal RKPD tahun perencanaan.
- (2) Laporan tertulis anggota DPRD sebagaimana dimasud dalam Pasal 66 ayat (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disiapkan, disajikan dan didokumentasikan oleh sekretariat DPRD.
PENGANGGARAN
Bagian Kesatu Kewenangan Penganggaran
BAB I - Pasa12
Pasal 68

- (1) Penganggaran dalam rangka Perencanaan Dan Penganggaran Terpadu dilaksanakan oleh TAPD.
- (2) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah dan beranggotakan kepala Bappeda, kepala PDPKD,para asisten Sekretaris Daerah dan pejabat Perangkat Daerah lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Peran dan fungsi TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
- a. memastikan agar antar dokumen perencanaan dan antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran terintegrasi dan konsisten;
- b. menyusun kerangka ekonomi, kebijakan keuangan daerah dan plafon anggaran semen tara berpedoman pada RKPD;
- c. melakukan kajian atas Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah dan RKAPerangkat Daerah;
- d. menyusun KUA, PPAS dan rancangan Peraturan Daerah tentang APBDjPerubahan APBD;
- e. menggunakan analisis standar belanja dan penyesuaian standar satuan harga dalam proses penganggaran; dan
- f. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran.
- (4) Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e wajib disusun oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk peraturan Gubernur.
Bagian Kedua
Kebijakan Umum APBDdan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
Pasa169
- (1) Gubernur menyusun rancangan KUAdan rancangan PPAS berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), selaras dengan pedoman penyusunan APBDyang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
- (2) Dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat(l), Gubernur dibantu oleh TAPD.
Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2), disampaikan oleh TAPD kepada Gubernur paling lambat pada minggu pertama bulan Juni.
- (1) Rancangan KUAsebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk setiap Urusan Pemerintahan Daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan Daerah, alokasi belanja Daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.
- (2) Program-program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Asumsi yang mendasari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh Pemerintah.
BAB I - Pasa12
Pasal 72

- (1) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 disusun dengan tahapan sebagai berikut:
- a. menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan;
- b. menentukan urutan program untuk masing-rnasing urusan; dan
- c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-rnasing program.
- (2) Plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pagu indikatif program dan kegiatan prioritas dalam RKPDyang telah diputuskan oleh TAPD.
BAB I - Pasa12
Pasal 73

- (1) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, disampaikan Gubernur kepada DPRD paling lambat pada pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan.
2. (21 Rancangan KUAdan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dengan DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya untuk mendapatkan kesepakatan.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh TAPD dengan Badan Anggaran DPRD.
- (4) Badan Anggaran DPRD memberikan saran dan pendapat berupa PokokPokok Pikiran DPRD terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat satu minggu sebelum penandatanganan KUAdan PPAS.
- (5) Rancangan KUAdan rancangan PPASyang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya disepakati menjadi KUAdan PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.
Dalam hal rancangan KUA dan rancangan PPAS berbeda dengan RKPD maka seluruh perbedaan harus dijelaskan dan dituangkan dalam berita acara serta ditandatangani oleh Ketua TAPD.
BAB I - Pasa12
Pasal 75

- (1) Jika sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4), belum diperoleh kesepakatan maka alasan dan pertimbangan terjadinya ketidaksepakatan harus dituangkan dalam berita acara perpanjangan waktu.
- (2) Gubernur menyempurnakan dan mengajukan kembali rancangan KUA dan PPAS kepada DPRD paling lama 3 (tiga) hari sejak berita acara perpanjangan waktu untuk memperoleh kesepakatan.
- (3) Batas waktu diperoleh kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari sejak penyampaian rancangan KUAdan PPAS.
- (4) Jika sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), belum diperoleh kesepakatan maka DPRDdianggap telah menyepakati KUAdan PPASyang diajukan.
- (1)KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 75, masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Gubernur dengan Pimpinan DPRD dan Badan Anggaran dalam waktu bersamaan.
- (2)Dalam hal Gubernur berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota kesepakatan KUAdan PPAS.
- (3)Dalam hal Gubernur berhalangan tetap, penandatanganan nota kesepakatan KUAdan PPAS dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.
Bagian Ketiga
Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-Perangkat Daerah)
- (1)RKA-Perangkat Daerah disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.
- (2)Kepala Perangkat Daerah menyusun RKA-Perangkat Daerah berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat j l).
Pasa178
- (1) Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan stan dar pelayanan minimal.
- (2) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang direncanakan.
3. (3} Capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.
- (4) Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
- (5) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- (6) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah.
Pasa179
RKA-Perangkat Daerah disusun oleh Perangkat Daerah disampaikan kepada TAPDuntuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
BAB I - Pasa12
Pasal 80

Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman penyusunan RKA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 78 diatur dengan Peraturan Gubernur.
Bagian Keempat Daerah tentang APBD
Rancangan Peraturan
- (1) RKA-Perangkat Daerah yang telah dibahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 rnerupakan bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBDdan rancangan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.
- (2) Penyampaian RKA-Perangkat Daerah oleh kepala Perangkat Daerah kepada TAPDsebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat bulan September tahun anggaran berjalan.
Pasa182
Rancangan Perda tentang APBDyang telah disusun oleh TAPDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), disampaikan kepada Gubernur paling lambat bulan September tahun anggaran berjalan.
Bagian Kelima
Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD
BAB I - Pasa12
Pasal 83

Gubernur menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama.
BAB I - Pasa12
Pasal 84

- (1) Mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan Perda tentang APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan rancangan Perda tentang APBDberpedoman pada KUAdan PPAS yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (3) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan menurut komisi DPRD sesuai ruang lingkup tugasnya dengan Perangkat Daerah yang menjadi mitra kerja komisi DPRD.
- (4) Dalam pembahasan komisi DPRD terhadap rancangan Perda tentang APBDsebagaimana dimaksud pada ayat (3), komisi DPRDdapat :
- a. mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan rancangan Perda tentang APBDyang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya; dan
- b. mengajukan usul penyempurnaan kesesuaian antara KUA PPAS dengan rancangan Perda tentang APBD.
- (5) Hasil pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Badan Anggaran untuk sinkronisasi.
BAB I - Pasa12
Pasal 85

Pembahasan rancangan Perda tentang APBDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dapat mengundang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia perwakilan Daerah darr/ atau Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (1) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, dituangkan dalam dokumen persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD.
- (2) Persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD terhadap rancangan Perda tentang APBDditandatangani oleh Gubernur dan pimpinan DPRD paling lama 1 (satu) bulan sebelurn tahun anggaran berakhir.
- (3) Dalam hal Gubernur dan / atau Pimpinan DPRDberhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat pelaksana tugas Gubernur dan Zatau selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani persetujuan bersama.
- (4) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur menyiapkan rancangan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.
BAB I - Pasa12
Pasal 87

- (1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) tidak menetapkan persetujuan bersama dengan Gubernur terhadap rancangan Perda ten tang APBD, Gubernur melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan.
- (2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk membiayai keperluan setiap bulan disusun berdasarkan nota kesepakatan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dan diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
- (1) Rencana pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), disusun dalam rancangan peraturan Gubernur tentang APBD.
- (2) Rancangan peraturan Gubernur tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.
- (1) Penyampaian rancangan peraturan Gubernur untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2), paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak DPRD tidak menetapkan keputusan bersama dengan Gubernur terhadap rancangan Perda tentang APBD.
- (2) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Menteri Dalam Negeri tidak mengesahkan rancangan peraturan Gubernur tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menetapkan rancangan peraturan Gubernur dimaksud menjadi peraturan Gubemur.
Bagian Keenam Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD
- (1) Rancangan Perda tentang APBDyang telah disetujui bersama DPRDdan rancangan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lama 3 (tiga) Hari disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.
- (2) Rancangan Perda tentang APBD dan rancangan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBDsebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum disampaikan kepada Menteri terlebih dahulu ditandatangani oleh Gubernur dan pimpinan DPRD.
- (3) Mekanisme dan tata cara evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBDsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (1) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda dan peraturan Gubernur.
- (2) Dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), tidak sesuai darr/atau bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur dan DPRD, dan Gubernur tetap menetapkan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD, Perda dan peraturan Gubernur dimaksud dibatalkan dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun berjalan termasuk untuk pendanaan keadaan darurat.
- (4) Pembatalan Perda tentang APBD dan peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBDsebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (1) Penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2), dilakukan oleh TAPD terhadap hal-hal yang disarankan atau direkomendasikan dalam keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Evaluasi.
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dengan Badan Anggaran DPRD.
- (3) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pimpinan DPRD.
- (4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penetapan Perda tentang APBD.
- (5) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
- (6) Sidang paripurna berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yakni setelah sidang paripurna pengambilan keputusan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD.
- (7) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri bagi APBD paling lama 3 (tiga) Hari setelah keputusan tersebut ditetapkan.
- (8) Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pimpinan sementara DPRDyang menandatangani keputusan pimpinan DPRD.
Bagian Ketujuh
Penetapan Perda tentang APBDdan Peraturan Gubemur tentang Penjabaran
APBD
- (1) Rancangan Perda tentang APBD dan rancangan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Gubernur menjadi Perda tentang APBDdan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.
- (2) Penetapan rancangan Perda tentang APBD dan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- (1) Kepala PDPKD paling lama 3 (tiga) Hari setelah Perda tentang APBD
2. ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala Perangkat Daerah agar menyusun rancangan DPA-Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyerahkan rancangan DPA-Perangkat Daerah kepada kepala PDPKD paling lama 6 (enam) Hari setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (1)TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-Perangkat Daerah bersama. sarna dengan kepala Perangkat Daerah paling lama 15 (lima belas) Hari sejak ditetapkannya peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.
- (2)Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala PDPKD mengesahkan rancangan DPA-Perangkat Daerah dengan persetujuan Sekretaris Daerah.
- (3)DPA-Perangkat Daerah yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah, Perangkat Daerah bidang pengawasan Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia perwakilan Daerah paling lama 7 (tujuh) Hari sejak tanggal disahkan.
- (4)DPA-Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
Bagian Kedelapan Perubahan APBD
- (1)Dasar perubahan APBD adalah terjadinya perkembangan darr/atau keadaan diluar asumsi yang digambarkan dalam RKPD atau KUA sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2)Perkembangan dan / atau keadaan diluar asumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar penyusunan perubahan RKPD.
- (3)Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar perubahan APBDsebagaimana diatur dalam Perda ini.
- (4)Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD.
- (1)Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (4), dibahas bersama DPRDdengan Pemerintah Daerah.
- (2)Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBDsebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dibahas selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD paling lambat minggu ke-2 (kedua) bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
- (1) Kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2), masing-
masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Gubernur dengan pimpinan DPRD.
- (2)Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TAPDmenyiapkan rancangan surat edaran Gubernur perihal pedoman penyusunan RKA-Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan baru darr/atau kriteria DPA-Perangkat Daerah yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam perubahan APBD sebagai acuan bagi kepala Perangkat Daerah.
Pasa199
Perubahan DPA-Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dapat berupa peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan dari yang telah ditetapkan semula serta dituangkan dalam format dokumen pelaksanaan perubahan anggaran Perangkat Daerah (DPPA-Perangkat Daerah).
BAB I - Pasa12
Pasal 100

- (1) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (2) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan / atau pengeluaran dalam APBDmengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).
- (1)Gubernur mengajukan rancangan Perda tentang Perubahan APBDtahun . anggaran yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.
- (2)Persetujuan DPRD terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan selarnbat-Iambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran berkenaan.
BAB I - Pasa12
Pasal 102

- (1)Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2), tidak menetapkan persetujuan bersama dengan Gubernur terhadap rancangan Perda tentang Perubahan APBD, Gubernur menyusun rancangan peraturan Gubernur tentang Perubahan APBD.
- (2)Rancangan peraturan Gubernur tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.
- (3)Pengesahan rancangan peraturan Gubernur tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- (4) Penyampaian rancangan peraturan Gubernur untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak DPRD tidak menetapkan keputusan bersama dengan Gubernur terhadap rancangan Perda tentang Perubahan APBD.
BAB I - Pasa12
Pasal 103

- (1)Evaluasi dan penetapan rancangan Perda tentang Perubahan APBDdan
- rancangan peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD menjadi Perda dan Peraturan Gubernur dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2)Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur dan DPRD, dan Gubernur tetap menetapkan rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan peraturan Gubernur ten tang Penjabaran Perubahan APBD, Perda dan peraturan Gubernur dimaksud dibatalkan dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun berjalan termasuk untuk pendanaan keadaan darurat.
- (3)Pembatalan Perda tentang Perubahan APBD dan peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBDsebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4)Ketentuan mengenai penyusunan DPA-Perangkat Daerah setelah penetapan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dan Pasal 95 berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan DPAPerangkat Daerah.
KOORDINASIPERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN TERPADU
Bagian Kesatu Umum
BAB I - Pasa12
Pasal 104

Koordinasi Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu terdiri dari:
- a. koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- b. koordinasi Perencanaan Penganggaran Daerah.
Bagian Kedua Tujuan
BAB I - Pasa12
Pasal 105

- (1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf a, bertujuan untuk:
- a. terciptanya sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan Pembangunan Daerah dalam upaya mencapai dayaguna dan hasilguna yang sebesar- besarnya;
- b. memantapkan hubungan dan keterikatan dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. mensinergikan pengelolaan potensi Daerah dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal;
- d. keterpaduan an tara rencana Pembangunan Daerah yang didanai melalui APBD maupun APBN;
- e. pemerataan penyediaan pelayanan umum; dan
- f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli Daerah.
- (2) Koordinasi Perencanaan Penganggaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf b, bertujuan untuk:
9. a: terciptanya konsistensi antara Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perencanaan Penganggaran Daerah; dan
- b. terpeliharanya proses penganggaran yang mengacu pada terpenuhinya kebutuhan pendanaan prioritas pembangunan.
Bagian Ketiga
Kewenangan Koordinasi
BAB I - Pasa12
Pasal 106

- (1) Koordinasi penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah dan RKA-Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
2. (2} Koordinasi penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD dilakukan oleh Bappeda.
- (3) Koordinasi penyusunan KUA dan PPAS, RKA-Perangkat Daerah dan rancangan Perda tentang APBDdilakukan oleh TAPD.
BAB I - Pasa12
Pasal 107

- (1) Koordinasi penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dengan daerah lainnya mencakup koordinasi penyusunan program pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.
- (2) Koordinasi penyusunan program pembangunan jangka panjang Daerah dengan daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi arah kebijakan dan program kerjasama Pembangunan Daerah jangka panjang yang telah disepakati.
- (3) Koordinasi penyusunan program pembangunan jangka menengah Daerah dengan daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi programprogram kerjasama Pembangunan Daerah yang berdimensi jangka menengah dan telah disepakati.
- (4) Koordinasi penyusunan program pembangunan tahunan Daerah dengan daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program-program kerjasama pembangunan tahunan daerah dan telah disepakati.
BAB I - Pasa12
Pasal 108

- (1) Program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (4), dirumuskan kedalam RKPDuntuk didanai APBDpada tahun yang direncanakan.
- (2) Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah yang dikoordinasikan dan disepakati antar provinsi yang akan didanai APBN, diusulkan untuk dibahas dalam Musrenbang RKP.
BAB I - Pasa12
Pasal 109

- (1) Penyelenggaraan koordinasi penyusunan rencana pembangunan antar provinsi, dapat dilakukan oleh forum kerjasama atau sebutan lain, yang
dibentuk berdasarkan kesepakatan antara dua daerah atau lebih yang berdekatan atau dalam 1 (satu) wilayah kepulauan.
- (2) Forum kerjasama atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berfungsi memfasilitasi penyelenggaraan koordinasi penyusunan rencana pembangunan antar provinsi.
- (3) Pimpinan dan keanggotaan forum kerjasama atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan yang disepakati provinsi yang bekerjasama.
- (4) Mekanisme penyelenggaraan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan antar provinsi, diatur lebih lanjut oleh forum kerjasama atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pengendalian dan evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan:
- a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana Pembangunan Daerah;
- b. konsistensi antara Perencanaan Pembangunan Daerah dengan perencanaan pembangunan nasional;
- c. konsistensi antara perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan; dan
- d. kesesuaian an tara capaian Pembangunan Daerah dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan.
BAB I - Pasa12
Pasal 111

Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah.
BAB I - Pasa12
Pasal 112

Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, meliputi:
- a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah; dan
- c. evaluasi terhadap hasil rencana Pembangunan Daerah.
Bagian Kesatu
Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Pasal 113
Pengendalian dan evaluasi kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf a, dilakukan terhadap kebijakan perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan Daerah.
BAB I - Pasa12
Pasal 114

- (1) Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.
Paragraf
1
Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Perencanaan Jangka Panjang Daerah
BAB I - Pasa12
Pasal 115

Pengendalian terhadap perumusan kebijakan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) mencakup pengendalian terhadap perumusan Visi dan Misi serta Sasaran, Arah Kebijakan dan Sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah.
Paragraf 2
Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Perencanaan Jangka Menengah Daerah
BAB I - Pasa12
Pasal 116

Pengendalian terhadap perumusan kebijakan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) mencakup pengendalian terhadap perumusan Visi dan Misi, Strategi dan Arah Kebijakan, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah, serta indikasi rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dan indikator dan Target Kinerja Daerah ..
BAB I - Pasa12
Pasal 117

Pengendalian terhadap kebijakan Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2), mencakup pengendalian terhadap perumusan Visi dan Misi, Strategi dan Kebijakan, rencana Program dan Kegiatan Prioritas, Indikator dan Target Kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
Paragraf 3
Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Perencanaan Tahunan Daerah
BAB I - Pasa12
Pasal 118

Pengendalian terhadap perumusan kebijakan RKPDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1), mencakup pengendalian terhadap perumusan kebijakan RKPDdan kebijakan Renja Perangkat Daerah.
Pengendalian terhadap perumusan kebijakan RKPDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, mencakup pengendalian terhadap perumusan Prioritas dan Sasaran serta rencana Program dan Kegiatan Prioritas.
BAB I - Pasa12
Pasal 120

Pengendalian terhadap perumusan kebijakan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud da1am Pasal 118, mencakup pengendalian terhadap Tujuan, Sasaran, rencana Program dan Kegiatan Prioritas serta Indikator dan Target Kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah.
Paragraf 4 Tindak Lanjut Hasil Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah
BAB I - Pasa12
Pasal 121

- (1) Dalam hal evaluasi terhadap hasil pemantauan dan supervrsi perumusan kebijakan ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan terhadap RPJPD, RPJMD dan RKPD, kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan Zpenyempurnaan.
2. (2~Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Guberriur.
BAB I - Pasa12
Pasal 122

Gubernur menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan RPJPD, RPJMD dan RKPDkepada Menteri Dalam Negeri.
BAB I - Pasa12
Pasal 123

- (1) Dalam hal evaluasi terhadap hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian terhadap Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah Kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikanj penyempurnaan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah kepada Gubernur melalui kepala Bappeda.
- (3) Dalam hal evaluasi dari hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan adanya ketidaksesuaian, kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala Perangkat Daerah.
- (4) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan Zpenyernpurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Gubernur melalui kepala Bappeda.
Bagian Kedua
Pengendalian dan Evaluasi Pe1aksanaan Rencana Pembangunan Daerah
BAB I - Pasa12
Pasal 124

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf b, dilakukan terhadap pe\_laksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
BAB I - Pasa12
Pasal 125

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.
Paragraf 1 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD
BAB I - Pasa12
Pasal 126

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 125, mencakup pengendalian terhadap pelaksanaan Arah Kebijakan dan Sasaran pokok untuk melaksanakan Misi dan mewujudkan Visi pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa, Arah Kebijakan dan Sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah, telah dilaksanakan melalui RPJMD.
Paragraf 2 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD
BAB I - Pasa12
Pasal 127

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagairnana dimaksud dalam Pasal 125, dilakukan terhadap pelaksanaan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.
BAB I - Pasa12
Pasal 128

- (1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, mencakup pengendalian terhadap pelaksanaan Program Pembangunan Daerah dan indikasi rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah, telah dilaksanakan melalui RKPD.
BAB I - Pasa12
Pasal 129

- (I} Pengendalian pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, mencakup pengendalian terhadap indikator dan target kinerja Perangkat Daerah, rencana Program, Kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program Pembangunan Daerah dan indikasi rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah, telah dilaksanakan melalui RKPD.
Paragraf 3 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD
BAB I - Pasa12
Pasal 130

Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 mencakup pengendalian terhadap pelaksanaan RKPDdan Renja Perangkat Daerah.
BAB I - Pasa12
Pasal 131

- (1) Pengendalian pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 mencakup pengendalian terhadap Prioritas dan Sasaran
pembangunan tahunan Daerah, rencana Program dan kegiatan prioritas serta pagu indikatif.
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa Prioritas dan Sasaran pembangunan tahunan Daerah, rencana Program dan kegiatan prioritas serta pagu indikatif telah disusun kedalam rancangan KUA,PPASdan APBD.
BAB I - Pasa12
Pasal 132

- (1) Pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, mencakup pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan prioritas, lokasi, pagu indikatif serta prakiraan maju dan indikator dan target kinerja serta kelompok sasaran.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi penyusunan RKA-Perangkat Daerah.
BAB I - Pasa12
Pasal 133

- (1) Pemantauan dan supervisi penyusunan RKA-Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2), harus dapat menjamin agar Program dan Kegiatan prioritas, lokasi, pagu indikatif serta prakiraan maju dan indikator dan target kinerja serta kelompok sasaran, telah disusun kedalam RKA-Perangkat Daerah.
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program dan kegiatan prioritas, lokasi, dana indikatif yang disusun kedalam RKAPerangkat Daerah sesuai dengan Renja Perangkat Daerah.
Paragraf 4
Tindak Lanjut Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
BAB I - Pasa12
Pasal 134

- (1) Dalam hal evaluasi hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD ditemukan adanya ketidaksesuaian, kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikarr/penyempurnaan.
- (2) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPDkepada Gubernur.
BAB I - Pasa12
Pasal 135

- (1) Dalam hal evaluasi hasil pemantauan dan supervisi Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah ditemukan adanya ketidaksesuaian, kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan / penyempurnaan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah kepada Gubernur melalui kepala Bappeda.
BAB I - Pasa12
Pasal 136

- (1) Kepala Bappeda menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Dalarn hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian, Gubernur melalui kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi langkah-Jangkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyarnpaikan hasil tindaklanjut perbaikanj penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Gubernur melalui kepala Bappeda.
BAB I - Pasa12
Pasal 137

- (1) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah yang disarnpaikan oleh kepala Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian, Gubernur melalui kepala Bappeda menyarnpaikan rekomendasi dan langkahJangkah penyempumaan RKA-Perangkat Daerah untuk ditindaklanjuti oleh kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikanj penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Gubernur melalui Bappeda.
Bagian Ketiga
Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Pembangunan Daerah
BAB I - Pasa12
Pasal 138

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf c, meliputi evaluasi terhadap hasil RPJPD, RPJMDdan RKPD.
BAB I - Pasa12
Pasal 139

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD, RPJMD dan RKPD.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.
Paragraf 1 Evaluasi Terhadap Hasil RPJPD
BAB I - Pasa12
Pasal 140

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, mencakup evaluasi terhadap realisasi Sasaran Pokok, Arah Kebijakan dan pentahapan untuk melaksanakan Misi dan mewujudkan Visi pembangunan jangka panjang Daerah.
- (2) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan evaluasi hasil RPJMD. 1
Paragraf 2 Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD
BAB I - Pasa12
Pasal 141

Evaluasi terhadap hasil RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, mencakup hasil RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.
BAB I - Pasa12
Pasal 142

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, mencakup evaluasi terhadap indikasi rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk melaksanakan Misi, Tujuan dan Sasaran, dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan jangka menengah Daerah.
- (2) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi hasil RKPDprovinsi.
Paragraf 3
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
BAB I - Pasa12
Pasal 143

Evaluasi terhadap hasil RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, mencakup hasil RKPDdan Renja Perangkat Daerah.
BAB I - Pasa12
Pasal 144

- (1) Evaluasi terhadap hasil RKPDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, mencakup prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, serta rencana Program dan Kegiatan prioritas.
- (2) Evaluasi dilaksanakan setiap triwulan dengan menggunakan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah.
BAB I - Pasa12
Pasal 145

- (1)Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaianjpenyimpangan, kepala Bappeda . melakukan tindakan perbaikanj penyempurnaan.
- (2)Hasil evaluasi RKPD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RKPD tahun berikutnya.
- (3)Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RKPD kepada Gubemur.
- (4) Gubernur menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri Dalam Negeri.
BAB I - Pasa12
Pasal 146

- (1)Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, mencakup evaluasi terhadap realisasi Program dan Kegiatan prioritas, target kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan dana indikatif.
- (2)Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dilakukan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.
BAB I - Pasa12
Pasal 147

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (2), kepada asisten Sekretaris Daerah yang membidangi setiap triwulan dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi selanjutnya menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Gubernur melalui Bappeda.
BAB I - Pasa12
Pasal 148

- (1) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian, asisten Sekretaris Daerah yang mernbidangi melakukan koordinasi dengan kepala Perangkat Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
Paragraf 4
Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah
BAB I - Pasa12
Pasal 149

- (1) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian, Kepala Bappede /Kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikanj penyernpurnaan.
2. (2J Hasil evaluasi perencanaan pembangunan digunakan sebagai bahan bagi penyusunan perencanaan pembangunan untuk periode berikutnya.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda.
- (4) Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJPD, RPJMD dan RKPDkepada Gubernur.
- (5) Gubernur menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada Menteri Dalam Negeri.
KINERJAPEMBANGUNAN DAERAH
BAB I - Pasa12
Pasal 150

- (1) Indikator Kinerja Pembangunan Daerah merupakan gabungan dari Keluaran, Hasil dan Dampak yang menjadi tanggung jawab Gubernur, Sekretaris Daerah, kepala Perangkat Daerah dan aparatur Daerah lainnya yang saling terkait membentuk arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah.
2. (2)Keberhasilan Kinerja Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1), diukur dari indikator sasaran RPJMD.
3. (3)Keberhasilan Kinerja Sekretaris Daerah dan kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur dari indikator Sasaran Renstra Perangkat Daerah.
4. (4)Keberhasilan Kinerja aparatur daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur dari indikator dan target Kinerja individu yang dijabarkan dari target Kinerja Program dan Kegiatan pada Perangkat Daerah bersangkutan.
BAB I - Pasa12
Pasal 151

- (1) Hasil penilaian indikator keberhasilan Kinerja kepala Perangkat Daerah
dan aparatur Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (3) dan ayat (4), dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam perhitungan tambahan penghasilan pegawai dan perumusan kebijakan kepegawaian Daerah untuk meningkatkan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian.
- (2).Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada kepala Perangkat Daerah dan aparatur daerah lainnya yang memiliki kinerja terbaik setiap tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, kriteria Kinerja, teknik penilaian dan jenis penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan peraturan Gubernur.
Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD hanya dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
BAB I - Pasa12
Pasal 153

Perubahan RPJPD dan Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BAB I - Pasa12
Pasal 154

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, perubahan target tahunan dalam RPJMD ditetapkan melalui peraturan Gubemur.
BAB I - Pasa12
Pasal 155

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
PENGELOLAAN SIP3T
Bagian Kesatu Sistem dan Pengguna
BAB I - Pasa12
Pasal 156

- (1) Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu diselenggarakan melalui aplikasi SIP3T.
- (2) Aplikasi SIP3T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sebuah sistem informasi yang terhubung dengan jaringan internet dalam satu portal.
- (3) Pengguna SIP3T adalah:
- a. Gubernur;
- b. DPRD;
- c. Perangkat Daerah;
- d. BupatijWalikota;
- e. Pemerintah Desa; dan
- f. masyarakat.
Bagian Kedua
Pengguna SIP3T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dapat mengakses melalui nama pengguna dan kata sandi yang diperuntukkan bagi masing-masing pengguna.
Bagian Ketiga
Mekanisme
BAB I - Pasa12
Pasal 158

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan aplikasi SIP3T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1), Gubernur berkewajiban mengunggah dokumen-dokurnen Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu yang meliputi:
- a. rancangan RPJPD;
- b. rancangan RPJMD;
- c. rancangan RKPD;
- d. rancangan KUA;
- e. rancangan PPAS;
- f. rancangan APBD;
- g. RPJPD;
- h. RPJMD;
1. RKPD;
- J. KUA;
- k. PPAS;
1. APBD;dan
- m. penjabaran APBD.
15. (2} Dalam rangka penyelenggaraan aplikasi SIP3T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2), DPRD berkewajiban memasukkan dan/ atau memutakhirkan darr/ atau menghapus usulan kegiatan hasil reses dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD.
- (3) Dalam rangka penyelenggaraan aplikasi SIP3T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (3), Perangkat Daerah melakukan proses:
- a. memasukkan usulan kegiatan;
- b. memutakhirkan usulan kegiatan;
- c. menghapus usulan kegiatan; darr/ atau
- d. verifikasi usulan kegiatan masyarakat dan DPRD.
- (4) Dalam rangka penyelenggaraan aplikasi SIP3T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (4) Bappeda berkewajiban :
- a. melakukan perekaman terhadap hasil input data kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah pada setiap tahapan perencanaan;
- b. melakukan pemutakhiran hasil pengisian usulan kegiatan Perangkat Daerah; dan
- c. memberikan informasi tentang tahapan dan jadwal input data.
- (5) Dalam rangka penyelenggaraan aplikasi SIP3T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (4) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berkewajiban:
- a. melakukan verifikasi RKAPerangkat Daerah;
- b. mengesahkan DPAPerangkat Daerah; dan
- c. menyusun rancangan APBDdan penjabaran APBD.
Bagian Kelima
Standar Operasional Prosedur
BAB I - Pasa12
Pasal 159

- (1)Prosedur pelaksanaan aplikasi SIP3T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 diatur dengan Standar Operasional Prosedur.
- (2)Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)juga mengatur perihal penanggung jawab dan administrator SIP3T.
- (3)Ketentuan lebih lanjut tentang Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur.
KETENTUANLAIN-LAIN
BAB I - Pasa12
Pasal 160

- (1) Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, penyusunan RKPD ketika belum memiliki RPJMD, berpedoman pada:
- a. sasaran pokok, Arah Kebijakan RPJPD dan mengacu pada RPJMN untuk keselarasan program dan kegiatan Pembangunan Daerah dengan pembangunan nasional; dan
- b. visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menjadi bagian dari RPJMDyang akan ditetapkan dengan Perda.
BAB I - Pasa12
Pasal 161

- (1) Gubernur yang diperpanjang masa jabatannya 2 (dua) tahun atau lebih, diwajibkan menyusun RPJMD.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), menjadi pedoman untuk penyusunan RKPDselama kurun waktu mas a jabatan.
BAB I - Pasa12
Pasal 162

Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Penganggaran Daerah mengacu pada Perda yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
KETENTUANPERALIHAN
BAB I - Pasa12
Pasal 163

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua dokumen rencana pembangunan daerah yang telah disusun dinyatakan masih tetap berlaku dan digunakan sampai tersusunnya rencana pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
BAB I - Pasa12
Pasal 164

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
BAB I - Pasa12
Pasal 165

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lamb at 8 (delapan) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB I - Pasa12
Pasal 166

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.
...J\_ab\_a\_t8\_"
--+-H-+1-1fl
Wagub
Ditetapkan di Semarang pada tanggal 2 Juni 2017
Sekda
As.llpem Dao Kesra
Ka. Biro Hukum
Diundangkan di Semarang pacta tanggal 2 Juni 2017
SEKRETARIS DAERAHPROVINSI JAWATE GAH, ttd
,
RTO SOEDARMO
LEMBARAN AERAHPROVINSIJAWATENGAHTAHUN2017 NOMOR 6
NOREG PERATURANDAERAHPROVINSIJAWATENGAH: 6/85/2017
GUBERNUR JAWA TENGAH, ttd
GANJAR PRANOWO
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan dasar hukum yang jelas bagi penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah, sesuai keunikan, keragaman dan kekhususan daerah serta prioritas pembangunannya.
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tatacara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah), dan tahunan (RKPDdan Renja Perangkat Daerah) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan daerah dengan melibatkan masyarakat. Sebagai satu kesatuan sistem, masingmasing dokumen saling terkait dan konsisten dimana RPJPD memayungi arah pembangunan bagi RPJMD dalam 4 (empat) periode lima tahunan. RPJPD dan RPJMD harus dapat memecahkan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu-isu strategik jangka panjang dan menengah, an tara lain menyangkut standar pelayanan, kualitas sarana dan prasarana daerah, kawasan-kawasan bernilai ekonomi produktif, iklim investasi dan iklim usaha, kualitas pembangunan sumberdaya manusia, kesempatan kerja dan usaha, kelestarian lingkungan hidup, dan peningkatan citra Jawa Tengah sebagai destinasi (kota tujuan) nasional dan internasional. Selanjutnya, RPJMD memberi pedoman bagi RKPD melalui arah kebijakan tahunan dalam 5 (lima) tahun.
RPJMD dan RKPD diterjemahkan atau dipedomani oleh Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra-Perangkat Daerah dan Renja-Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah dan Renja-Perangkat Daerah harus dapat menjadibasis perumusan dan dasar peningkatan kualitas layanan bagi masyakarat.
Lebih lanjut, mekanisme perencanaan pembangunan yang terhubung langsung dengan sistem penganggaran dalam peraturan daerah ini mernungkinkan bagi terciptanya perbaikan efisiensi pendanaan, rasionalitas belanja, perbaikan Hasil, peningkatan kemampuan capaian Dampak atas sasaran pembangunan, dan efektivitas pendayagunaan aparatur daerah dan sumberdaya pembangunan lain pada umumnya. RKPDsebagai penghubung sistem perencanaan pembangunan dengan sistem penganggaran menempati peran penting agar dapat dipedomani dalam penyusunan KUAdan PPAS serta penyusunan APBD pada umumnya. Dengan demikian, kualitas perencanaan keuangan daerah akan membaik dimasa datang.
Kinerja keseluruhan penyelenggaraan urusan diterjemahkan dalam Indikator Kinerja Daerah yang dilakukan dengan membagi kinerja kepada
1
penyelenggara pemerintahan daerah, yaitu Gubernur beserta Perangkat Daerahnya dan DPRD beserta alat kelengkapannya. Masing-masing pihak harus memberikan kinerja terbaik demi terwujudnya keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah secara keseluruhan.
Yang tidak kalah penting adalah bahwa dalam Perda ini mengatur tentang penggunaan aplikasi sistem informasi dalam penyelenggaraan Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu. Aplikasi ini disebut dengan istilah Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu atau SIP3T sebagai sebuah sistem informasi yang terhubung dengan jaringan internet dalam satu portal. Pengguna SIP3T ini adalah Gubernur; DPRD; Perangkat Daerah; BupatijWalikota; Pemerintah Desa; dan masyarakat.
Selain mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, pemerintahan daerah, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang telah dicantumkan dalam dasar hukum mengingat, Peraturan Daerah ini juga berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
## II. PASALDEMIPASAL
Pasal 1
Angka 1 Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3 Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.
Angka 5
Cukup jelas.
Angka 6
Cukup jelas.
Angka 7
Cukup jelas.
Angka 8 Cukup jelas.
Angka 9
Cukup jelas.
Angka 10
Cukup jelas.
Angka 11
Cukup jelas.
Angka 12
Cukup jelas.
Angka 13 Cukup jelas.
Angka 14
Cukup jelas.
Angka 15 Cukup jelas.
Angka 16
Cukup jelas.
Angka 17 Cukup jelas.
Angka 18 tokoh investor, dan
Unsur-unsur pemangku kepentingan antara lain unsur DPRD, Instansi Vertikal, akademisi, LSMjOrmas, masyarakat Daerahjkabupatenjkota, pengusaha Pemerintah Pusat, Pemerintah DaerahjKabupatenjKota, keterwakilan perempuan, organisasi pemuda, organisasi profesi dan seluruh elemen masyarakat.
Angka 19 Cukup jelas.
Angka 20 Cukup jelas.
Angka 21 Cukup jelas.
Angka 22 Cukup jelas.
Angka 23 Cukup jelas.
Angka 24 Cukup jelas.
Angka 25 Cukup jelas.
Angka 26 Cukup jelas.
Angka 27 Cukup jelas.
Angka 28 Cukup jelas.
Angka 29 Cukup jelas.
Angka 30 Cukup jelas.
Angka 31
Cukup jelas.
| Angka 32 Cukup | jelas. |
|------------------|----------|
| Angka 33 Cukup | jelas. |
| Angka 34 Cukup | jelas. |
| Angka 35 Cukup | jelas. |
| Angka 36 Cukup | jelas. |
| Angka 37 Cukup | jelas. |
| Angka 38 Cukup | jelas. |
| Angka 39 Cukup | jelas. |
| Angka 40 Cukup | jelas. |
| Angka 41 Cukup | jelas. |
| Angka 42 Cukup | jelas. |
| Angka 43 Cukup | jelas. |
| Angka 44 Cukup | jelas. |
| Angka 45 Cukup | jelas. |
| Angka 46 Cukup | jelas. |
| Angka 47 Cukup | jelas. |
| Angka 48 Cukup | jelas. |
| Angka 49 Cukup | jelas. |
| Angka 50 Cukup | jelas. |
| Angka 51 Cukup | jelas. |
| Angka 52 Cukup | jelas. |
| Angka 53 Cukup | jelas. |
| Angka 54 | |
4
Cukup jelas.
Angka 55 Cukup jelas.
Angka 56 Cukup jelas.
Angka 57 Cukup jelas.
Angka 58 Cukup jelas.
Angka 59 Cukup jelas.
Angka 60 Cukup jelas.
Angka 61 Cukup jelas.
Angka 62 Cukup jelas.
Angka 63 Cukup jelas.
Angka 64 Cukup jelas.
Angka 65 Cukup jelas.
Angka 66
Cukup jelas.
Pasa12
Yang dimaksud dengan "transparansi" yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
Yang dimaksud dengan "efektif"merupakan kemampuan mencapai target dengan sumberdaya yang dimiliki, dengan cara atau proses yang paling optimal.
Yang dimaksud dengan "efisien" yaitu pencapaian kelurahan tertentu dengan masukan terendah at au masukan terendah dengan keluaran maksimal.
Yang dimaksud dengan "responsif" yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.
Yang dimaksud dengan "akuntabel" yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Yang dimaksud dengan "partisipatif" adalah merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan
perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termaginalkan, malalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses pengambilan kebijakan.
Yang dimaksud dengan "terukur" adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.
Yang dimaksud dengan "kebersamaan" adalah penyelenggaraan Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu ini harus dilaksanakan secara bersama-sarna oleh Pemerintah Daerah, DPRD,dan seluruh Pemangku Kepentingan lainnya.
Yang dimaksud dengan "berkeadilan" adalah prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.
Yang dimaksud dengan "berkelanjutan" adalah penyelenggaraan Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu ini harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk rnenjamin keberlangsungan pembangunan di Daerah.
Yang dimaksud dengan "berwawasan lingkungan" yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dalam mengoptimalkan manfaat sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, dengan cara menserasikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumberdaya alam yang menopangnya.
Yang dimaksud dengan "kemandirian" adalah penyelenggaraan perencanaan pembangunan dan penganggaran terpadu harus dilaksanakan secara mandiri dengan mengoptimalkan kemampuan serta kekuatan sumber daya yang dimiliki Daerah.
## Pasa13
Cukup jelas.
## Pasa14
Cukup jelas.
Pasal5
Cukup jelas.
Pasa16
Cukup jelas.
## Pasa17
## Huruf a
Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan daerah, menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
Metode dan kerangka berpikir ilmiah, merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis terkait perencanaan pembangunan berdasarkan bukti fisis, data dan informasi yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Hurufb
Pendekatan partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan semua Pemangku Kepentingan dengan mempertimbangkan:
- -relevansi Pemangku Kepentingan yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, di setiap tahapan penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;
- -kesetaraan antara Pemangku Kepentingan dari unsur pemerintahan dan non pemerintahan dalam pengambilan keputusan;
- -adanya transparasi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan serta melibatkan media massa;
- masyarakat, termasuk termarjinalkan dan -keterwakilan seluruh segmen kelompok masyarakat rentan pengarusutamaan gender;
- -terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- -terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas program.
## Huruf c
Pendekatan politis, bahwa program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada saat kampanye, disusun ke dalam rancangan RPJMD, melalui :
- -penerjemahan yang tepat dan sistematis atas Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur ke dalam Tujuan, Strategi, Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah selama masa jabatan;
- -konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan Pembangunan Daerah; dan
- -pembahasan dengan DPRD dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat untuk penetapan produk hukum yang mengikat semua Pemangku Kepentingan.
## Huruf d
Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (bottom-up) dan atas-bawah (top-down), hasilnya diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari desay kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, Daerah, dan nasional, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana Pembangunan Daerah.
Pasa19 Ayat (1)
## Pasa18
Cukup jelas.
Cukup jelas.
## Ayat (2)
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11

Huruf a
Berpedoman pada RPJPN dilakukan melalui penyelarasan antara Visi, Misi, Arah dan Kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dengan Visi, Misi, Arah, tahapan dan prioritas Pembangunan jangka panjang nasional.
Periodesasi RPJPD yang berakhir tahun 2025 harus selaras dengan periodesasi RPJPNyaitu RPJPD tahun 2005-2025.
Berpedoman pada RTRW Daerah dimaksudkan agar penentuan Visi, Misi, dan Sasaran pembangunan jangka panjang memperhatikan sifat lingkungan alam dan lingkungan sosial agar tercipta keserasian tata guna tanah, udara, air, dan sumber daya alam lainnya melalui pendekatan wilayah.
Hurufb
Memperhatikan RPJPD dan RTRWdaerah lainnya dilakukan melalui penyelarasan antara arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah serta pemanfaatan struktur dan pola ruang provinsi lain sekitarnya.
PENJELASAN
Pasal 12

Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 13

Penyampaian rancangan awal RPJPD oleh kepala Bappeda kepada para kepala Perangkat Daerah lain dilaksanakan melalui pembahasan bersama seluruh kepala Perangkat Daerah untuk mendapatkan pemahaman yang sarna tentang Visi, Misi, Sasaran, Arah Kebijakan dan Sasaran pokok RPJPD.
dalam sisi dengan
Masukan penyempurnaan rancangan awal RPJPD konsultasi publik dilakukan untuk mendapatkan gambaran permasalahan pembangunan dan Isu-Isu Strategis dari masyarakat (customer perspective) dan kesesuaiannya Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Sasaran pokok RPJPD.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14

8
penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan, terhadap materi rancangan awal RPJPD, Penajaman, dilakukan mencakup:
- a. Visi dan Misi Daerah;
- b. indikator sasaran pembangunan 20 (duapuluh) tahunan;
- c. Arah Kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah untuk mencapai Visi dan Misi Daerah; dan
- d. sasaran pokok pembangunan jangka panjang.
Kesepakatan terhadap substansi materi tersebut juga dimaksudkan untuk membangun komitmen bersama antara Pemangku Kepentingan agar memedomani RPJPD dalam penyelenggaraan Pembangunan Daerah.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Pasal
15 Penentuan aspek keterwakilan dapat dilakukan secara sistematis dengan mempertimbangkan kehadiran masing-rnasing unsur yang hadir atau dengan kesepakatan forum untuk menentukan pihakpihak yang menandatangi dengan mempertimbangkan keterwakilan unsur dan jumlah yang wajar.
PENJELASAN
Pasal 16

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 17

Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 18

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 19

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 20

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 21

9
Penyusunan visi, misi dan program calon gubernur dan wakil gubernur yang berpedoman pada RPJPD dimaksudkan agar visi dan misi calon gubernur dan wakil gubernur paling sedikit mengandung sasaran pokok RPJPD periode berkenaan.
Pasa122
Cukup jelas.
Pasa123
Cukup jelas.
Huruf a
Berpedoman pada RPJPD dan RPJMN dilakukan dengan menyelaraskan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arab Kebijakan, kebijakan umum dan Program pembangunan jangka panjang Daerah dengan Visi, Misi, Arah Kebijakan pembangunan jangka panjang nasional; dan
Hurufb
Memperhatikan RTRW Daerah dilakukan dengan menyelaraskan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Kebijakan Umum dan Program pembangunan jangka menengah Daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang Daerah.
Huruf c
Memperhatikan RPJMD dan RTRWProvinsi lainnya dilakukan melalui penyelarasan pembangunan jangka menengah Daerah dan pemanfaatan struktur dan pola ruang provinsi lain disekitarnya.
Pasa125
Penyampaian rancangan awal RPJMD oleh kepala Bappeda kepada kepala Perangkat Daerah lain dilaksanakan melalui pembahasan bersama seluruh kepala Perangkat Daerah untuk mendapatkan pemahaman yang sama tentang penjabaran Visi dan Misi Gubernur ke dalam indikasi rencana Program Prioritas dan pagu indikatif serta bagaimana Visi dan Misi Perangkat Daerah selaras dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Pasa126
Pembahasan rancangan awal yang telah dikonsultasikan kepada publik dan selanjutnya diajukan ke DPRD meliputi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Kebijakan Umum dan Program pembangunan menengah serta indikasi rencana Program Prioritas yang disertai pendanaan untuk memperoleh kesepakatan.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 28

Rancangan awal RPJMD menjadi acuan perumusan rancangan Renstra Perangkat Daerah melalui:
- a. analisis keterhubungan (baik langsung maupun tidak langsung) antara Visi dan Misi Renstra Perangkat Daerah dengan Visi dan Misi RPJMD;
- b. diacunya Program, Hasil, dan pagu RPJMD dalam penyusunan kegiatan, Keluaran, dan pagu masing-maslng Program dalam rancangan Renstra Perangkat Daerah.
Cukup jelas.
Verifikasi terhadap rancangan renstra Perangkat Daerah untuk mengintergrasikan dan menjamin kesesuaian antara rancangan Renstra Perangkat Daerah dengan rancangan awal RPJMD, antara lain dalam menjamin:
- a. keselarasan antara tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dengan Visi dan Misi rancangan Renstra Perangkat Daerah-nya;
- b. keselarasan antara Tujuan dan Sasaran dengan strategi dan kebijakan;
- c. memedomani Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah; dan
- d. memedomani indikasi rencana Program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
PENJELASAN
Pasal 29

Cukup jelas.
Penajaman, penyelarasan. klarifikasi, dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD mencakup:
- a. sasaran pembangunan jangka menengah Daerah;
- b. strategi dan sinkronisasi Arab Kebijakan pembangunan jangka menengah Daerah dengan pendekatan atas-bawah dan bawah atas, sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Kebijakan Umum dan Program pembangunan jangka menengah Daerah dengan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur;
- d. indikasi rencana Program prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan;
- e. capaian indikator Kinerja Daerah pada kondisi saat ini dan pada akhir periode RPJMD;
- f. komitmen bersama antara Pemangku Kepentingan untuk memedomani RPJMD dalam melaksanakan Pembangunan Daerah; dan
- g. sinergi dengan RPJMN, dan RPJMD daerah lainnya.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 31

Cuku p jelas.
Pasa132
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 33

Cukup jelas.
Pasa131
Cukup jelas.
Pasa134
Cukup jelas.
Pasa135
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 36

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Pasa137
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Pasa138
Cukup jelas.
Pasa139
Cukup jelas.
Pasa140
Cukup jelas.
Pasa141
Cukup jelas.
Pasal42
Cukup jelas.
Pasa150
Konsultasi publik dilaksanakan melalui forum publik dan penjaringan aspirasi dari Pemangku Kepentingan pembangunan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal yang dilaksanakan oleh Bappeda serta diikuti oleh anggota DPRD dan Pemangku Kepentingan pembangunan.
Pasa149
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Sekretaris DPRD dalam hal mempersipakan dokumen penelaahan dimaksud dapat melibatkan tenaga ahli fraksi darr/ atau tim ahli DPRD.
Cukup jelas.
Pasa145
Cukup jelas.
Pasa146
Cukup jelas.
Pasa147
Cukup jelas.
Pasa148
Ayat(l)
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 43

Cuku p jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Konsultasi publik juga dapat diarahkan untuk menggali permasalahan pembangunan dari sudut pandang Pemangku Kepentingan pembangunan.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Pasa151
Cukup jelas.
Pasa152
Cukup jelas.
Pasa153
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Pasa154
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Ayat(l)
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Pasa156
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Pasal57
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 58

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Pasa159
Cukup jelas.
Pasa160
Cukup jelas.
Pasa161
Huruf a
Mengacu pada Rancangan Awal RKPD dimaksudkan menjadi acuan perumusan kegiatan prioritas, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Perangkat Daerah, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD.
Hurufb
Mengacu pada Renstra Perangkat Daerah dimaksudkan menjadi acuan penyusunan Tujuan, Sasaran, Kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun kedalam rancangan Renja Perangkat Daerah, selaras dengan Renstra Perangkat Daerah.
Huruf c
Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya dimaksudkan menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/ atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra Perangkat Daerah berdasarkan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.
Hurufd
Untuk memecahkan masalah yang dihadapi dimaksudkan menjadi acuan perumusan Tujuan, Sasaran, Kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja Perangkat Daerah sehingga dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
Huruf e
Berdasarkan usulan kegiatan prioritas yang berasal dari masyarakat dimaksudkan menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja Perangkat Daerah dengan mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam Rancangan Awal RKPD.
Pasa162
Pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah, mencakup:
- a. penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kota/Kabupaten;
- b. penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- c. penyelarasan program dan kegiatan antar-Perangkat Daerah dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah; dan
- d. penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-rnasing Perangkat Daerah, sesuai dengan Surat Edaran Gubernur.
PENJELASAN
Pasal 63

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cuku p jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 64

Cukup jelas.
Pasa165
Cukup jelas.
Pasa166
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Pasa167
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 68

Penganggaran dalam konteks keterpaduan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah memperhatikan beberapa hal:
- a. anggaran memberikan arah kebijakan perekonomian dan
- b. menggambarkan secara tegas penggunaan sumberdaya yang dimiliki masyarakat;
- c. anggaran memiliki fungsi utama untuk mencapai keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian; dan
anggaran menjadi sarana sekaligus pengendali untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal yang mungkin terjadi.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Ayat(1)
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Pasa170
Cukup jelas.
Pasa171
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Pasal72
Ayat(1)
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 73

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cuku Pjelas.
PENJELASAN
Pasal 75

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Pasal76
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 77

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Pasa178
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Pasal79
Cukup jelas.
Pasa180
Cukup jelas.
Pasa181
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Pasal82
Cukup jelas.
Pasa183
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 84

Ayat(l)
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Pasa185
BPK atau KPKdalam pembahasan rancangan Perda tentang APBD dapat menjadi narasumber / tenaga ahli yang memberikan masukan sebagai bahan penyempumaan.
Pasa186
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Pasa187
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Pasa188
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Pasa189
Ayat(l)
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Pasa190
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Pasa191
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Pasal92
Cukup jelas.
Cuku p jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Pasa193
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Pasa194
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Pasal95
Ayat(l)
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Pasa196
Ayat(l)
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cuku p jelas.
Cukup jelas.
Pasa197
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Pasa198
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Pasa199
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 100

Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 101

Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 102

Cuku p jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 103

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 104

Cuku p jelas.
Pasal
105
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 106

Cuku p jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 107

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 108

Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 109

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 110

Pengendalian dan evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan mekanisme yang dibangun secara utuh dengan tahap penyusunan dokumen sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, melibatkan aspek perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan Daerah.
PENJELASAN
Pasal 111

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 112

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 113

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 114

Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 115

Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJPD ditetapkan dengan Perda.
Pemantauan dan supervisi harus dapat menjamin perumusan:
- a. visi, misi, arah, kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah, selaras dengan VISI, misi,arah, kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional;
- b. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah memperhatikan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah lainnya;
- c. prioritas pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang nasional;
- d. pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah, sesuai dengan pembangunan jangka panjang nasional; dan
- e. RPJPD sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD.
Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan RPJPD telah mengacu pada RPJPN dan memperhatikan RPJPD provinsi lainnya.
PENJELASAN
Pasal 116

Pemantauan dan supervisi perencanaan RPJMD harus dapat menjamm:
- Daerah, telah dan sasaran a. program pembangunan jangka menengah dipedomani dalam merumuskan prioritas pembangunan tahunan Daerah; dan
- b. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah, telah dijabarkan kedalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan Daerah.
PENJELASAN
Pasal 117

Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi perencanaan Renstra Perangkat Daerah.
Pemantauan dan supervisi harus dapat menjamin:
- a. indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, serta pendanaan indikatif Renstra Perangkat Daerah, telah dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif dan prakiraan maju Renja Perangkat Daerah; dan
- b. visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.
PENJELASAN
Pasal 118

Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
Pemantauan dan supervisi penyusunan RKPD harus dapat menjamin perumusan:
- a. prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam penyusunan RKPD, sesuai dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD provinsi;
- b. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD, sesuai dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD;
- c. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD, sesuai dengan prioritas pembangunan nasional terutama programj kegiatan yang mencakup atau terkait dengan dua wilayah provinsi atau lebih, maupun pada wilayah perbatasan antar provinsi;
- d. rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam menyusun RKPD, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional; dan
- e. sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan RKPD.
PENJELASAN
Pasal 119

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 120

Pengendalian terhadap kebijakan dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renja Perangkat Daerah ditetapkan.
Pemantauan dan supervisi harus dapat menjamin perumusan tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan pendanaan indikatif dalam Renja Perangkat Daerah, berpedoman pada rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah dalam RKPD, serta selaras dengan Renstra Perangkat Daerah.
Kepala 8appeda melakukan perbaikanj penyempurnaan terhadap ketidaksesuaianjpenyimpangan perumusan kebijakan RPJPD, RPJMD, dan RKPD melalui koordinasi dengan kepala Perangkat Daerah.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 122

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 123

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 124

Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJPD dan harus dapat menjamin arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah telah dipedomani dalam merumuskan penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD.
PENJELASAN
Pasal 125

Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 126

Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 127

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 128

Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 129

Ayat(l)
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Pengendalian pelaksanaan RKPDdigunakan untuk mengetahui:
- a. realisasi antara rene ana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD,dengan eapaian indikator kinerja program, lokasi dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD; dan
- b. realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direneanakan dalam RKPDdengan laporan realisasi APBD.
PENJELASAN
Pasal 131

Ayat(l)
Cukup jelas.
Cuku p jelas.
Penilaian digunakan untuk mengetahui:
PENJELASAN
Pasal 140

Ayat(l)
Evaluasi dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJPD.
PENJELASAN
Pasal 138

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 139

Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 137

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 136

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 135

Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 134

Ayat(l)
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 133

Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 132

Cukup jelas.
Cukup jelas.
- a. realisasi antara sasaran pokok RPJPD dengan capaian sasaran RPJMD; dan
- b. realisasi antara capaian sasaran pokok RPJPD dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 141

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 142

Ayat(l)
Evaluasi dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD.
Penilaian digunakan untuk mengetahui:
- a. realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD;
- b. realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD dengan sasaran pokok dan prioritas serta sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN;dan
- c. evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa VISI, misi,tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah provinsi dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah dan pembangunan jangka menengah nasional.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 143

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 145

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Pasal146
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 147

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Pasal148
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 149

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 150

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 151

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 152

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 153

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 154

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 155

Penetapan perubahan RPJMD yang dimaksud dalam pasal ini adalah melalui RKPD yang ditetapkan dengan peraturan Gubernur.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 157

Cuku p jelas.
PENJELASAN
Pasal 158

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 159

Cuku p jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 160

Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 161

Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 162

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 163

Cukup jelas.
Pasal164
Cuku p jelas.
Pasa1165
Cuku p jelas.
Pasa1166 Cukup jelas.
Ayat
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 91