PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 7 Tahun 2015
Tentang PEMBENTUKAN KECAMATAN PINANG RAYA KABUPATEN BENGKULU UTARA
Berlaku: 7 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan jumlah penduduk dan volume kegiatan dibidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Ketahun semakin meningkat, sehingga untuk memperlancar dan meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas tersebut, perlu melakukan pembentukan kecamatan Pinang Raya melalui pemekaran Kecamatan Ketahun;
- b. bahwa pembentukan Kecamatan Pinang Raya telah memenuhi persyaratan administratif, teknis dan fisik kewilayahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Pinang Raya;
Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Ketahun dalam Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2000 Nomor 6);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
dan
BUPATI BENGKULU UTARA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN PINANG RAYA KABUPATEN BENGKULU UTARA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bangkulu Utara.
7. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati Bengkulu Utara untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pembentukan kecamatan adalah pemberian status wilayah tertentu sebagai kecamatan di Kabupaten Bengkulu Utara.
10. Kecamatan induk adalah kecamatan yang merupakan asal dari Kecamatan Pinang Raya.
11. Prinsip geodesi adalah hal-hal yang meliputi pengukuran (pengambilan data), penghitungan (proses dari pengukuran) dan penggambaran (penyajian data).
BAB II
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Pinang Raya di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu.
Bagian Kedua Cakupan Wilayah
BAB II
Pasal 3

- (1) Kecamatan Pinang Raya berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Ketahun yang terdiri atas cakupan wilayah :
- a. desa Air Sebayur;
- b. desa Air Sekamanak;
- c. desa Air Simpang;
- d. desa Bukit Makmur;
- e. desa Marga Bhakti;
- f. desa Bumi Harjo;
- g. desa Sumber Mulya;
- h. desa Gunung Payung;
- i. desa Bukit Harapan; dan
- j. desa Tanjung Muara.
- (2) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Cakupan Wilayah Kecamatan Ketahun setelah dibentuknya Kecamatan Pinang Raya terdiri atas :
- a. desa Urai;
- b. desa Bukit Tinggi;
- c. desa Giri Kencana;
- d. desa Bukit Indah;
- e. desa Pasar Ketahun;
- f. desa Fajar Baru;
- g. desa Kualalangi;
- h. desa Melati Harjo;
- i. desa Dusun Raja;
- j. desa Talang Baru; dan
- k. desa Lubuk Mindai.
Bagian Ketiga Batas Wilayah
BAB II
Pasal 4

- (1) Kecamatan Pinang Raya mempunyai batas-batas wilayah :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Napal Putih dan Kabupaten Lebong;
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Giri Mulya dan Kecamatan Batik Nau;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Batik Nau; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ulok Kupai dan Kecamatan Ketahun.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penegasan batas wilayah Kecamatan Pinang Raya secara pasti dilapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan dengan prinsip geodesi sesuai ketentuan yang berlaku dan berpedoman pada peta wilayah sebagaimana dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (4) Penegasan dan penetapan batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan melalui Tim Penegasan dan Penetapan Batas Wilayah Kecamatan yang ditetapkan oleh Bupati.
Bagian Keempat Ibukota
BAB II
Pasal 5

Ibukota Kecamatan Pinang Raya berkedudukan di Sumber Mulya.
BAB III - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 6

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah melaksanakan peralihan aparatur, sarana dan prasarana, pembiayaan dan dokumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal dengan berlakunya Peraturan Daerah ini Kecamatan Pinang Raya belum dapat menyelenggarakan urusan Pemerintahan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dimaksud masih dilaksanakan oleh Kecamatan Ketahun.
- (3) Segala sesuatu yang telah ada dan/atau telah diterbitkan dan/atau telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan sepanjang mengatur hal yang sama yang berkaitan dengan Kecamatan Pinang Raya harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Bengkulu Utara.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
Ditetapkan di Arga Makmur Pada tanggal 16 Juni 2015
BUPATI BENGKULU UTARA
H.M. IMRON ROSYADI
Diundangkan di Arga Makmur Pada Tanggal 29 Juni 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
SAID IDRUS ALBAR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2015 NOMOR 7
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM Setdakab.Bengkulu Utara
ZULKARNAIN
Pembina Tingkat I (IV/b) Nip.196407051988031010
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA, PROVINSI BENGKULU : (7/2015)
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3

Wilayah Kecamatan Pinang Raya adalah meliputi 10 desa, yang luas wilayahnya setelah pengurangan dari wilayah Kecamatan Ketahun.
Peta wilayah administrasi kecamatan memuat batas wilayah dan titik koordinat batas wilayah kecamatan.
Wilayah Kecamatan Ketahun sebelum pemekaran adalah terdiri dari 21 desa, sedangkan wilayah Kecamatan Ketahun setelah dimekarkan adalah meliputi 10 desa yang luas wilayahnya setelah dikurangi wilayah Kecamatan Pinang Raya.
PENJELASAN
Pasal 4

Untuk kepastian wilayah administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, maka batas wilayah administrasi pemerintahan kecamatan Pinang Raya dengan kecamatan induk dan kecamatan sekitarnya dilengkapi dengan berita acara kesepakatan batas wilayah dan akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati tentang batas wilayah kecamatan.
Untuk batas wilayah dengan Kabupaten lain dan suatu kawasan tertentu berpedoman dengan peraturan perundang-undangan dan peta wilayah administrasi yang dibuat oleh instansi berwenang.
Cukup Jelas
Untuk penetapan batas wilayah Kecamatan Pinang Raya dengan kecamatan induk dan kecamatan tetangga secara pasti di lapangan oleh Bupati, didasarkan atas peta wilayah administrasi desa yang ada selama ini, kesepakatan batas secara tertulis dan dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang ada, serta penegasan batas wilayah kecamatan berpedoman dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup jelas
Ditetapkan di Arga Makmur Pada tanggal 16 Juni 2015 BUPATI BENGKULU UTARA
H.M. IMRON ROSYADI
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2015 NOMOR 4