UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1991
Tentang No Description
Berlaku: 1 TAHUN 1991
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa "Treaty between the Republic of Indonesia and Australia on the Zone of Cooperation in an Area between the Indonesian Province of East Timor and Northern Australia" telah ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 11 Desember 1989;
- b. bahwa Perjanjian mengenai Zona Kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf a mengatur eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya minyak dan gas bumi di landas kontinen yang terletak di antara Propinsi Timor Timur dan Australia Bagian Utara;
- c. bahwa Perjanjian mengenai Zona Kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan pengaturan yang bersifat sementara sambil menunggu penyelesaian penetapan batas landas kontinen antara Indonesia dan Australia di daerah tersebut;
- d. bahwa Perjanjian mengenai Zona Kerjasama tersebut diharapkan akan dapat
- 2 - meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pemerinta republik Indonesia memandang perlu untuk mengesahkan Perjanjian tersebut pada huruf a dengan Undang-undang;
2. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar
3. 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia jo. Pengumuman Pemerintah Republik Indonesia tentang Landas Kontinen Indonesia tanggal 17 Pebruari 1969;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1965 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3318);
Dengan persetujuan, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN "TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND AUSTRALIA ON THE ZONE OF COOPERATION IN AN AREA BETWEEN THE INDONESIAN PROVINCE OF EAST TIMOR AND NORTHERN AUSTRALIA" (PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN AUSTRALIA MENGENAI ZONA KERJASAMA DI
DAERAH ANTARA PROPINSI TIMOR TIMUR DAN AUSTRALIA BAGIAN UTARA).
N/A
Pasal 1

Mengesahkan "Treaty between the Republic of Indonesia and Australia on the Zone of Cooperation in an Area between the Indonesian Province of East Timor and Northern Australia" (Perjanjian antara Republik Indonesia dan Austaralia mengenai Zona Kerjasama di daerah antara Propinsi Timor Timur dan Australia Bagian utara), yang salinan naskah aslinya beserta lampiran-lampirannya dalam bahasa Inggeris dilampirkan pada Undang-undang ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan.
N/A
Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 7 Januari 1991
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Januari 1991
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MOERDIONO
PENJELASAN ATAS NOMOR 1 TAHUN 1991
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN "TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND AUSTRALIA ON THE ZONE COOPERATION IN AN AREA BETWEEN THE INDONESIAN PROVINCE OF EAST TIMOR AND NORTHERN AUSTRALIA" (PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN AUS-
TRALIA MENGENAI ZONA KERJASAMA DI DAERAH ANTARA PROPINSI TIMOR TIMUR DAN AUSTRALIA BAGIAN UTARA)
- I. UMUM
1. Pada tahun 1972 telah tercapai Persetujuan Batas Landas Kontinen antara Indonesia - Australia yang menetapkan batas. batas kontinen di Laut Arafura dan Laut Timor. Landas kontinen di sebelah Selatan Timor Timur belum tercakup dalam Persetujuan ini, karena Timor Timur pada waktu itu masih berada di bawah kekuasaan Potugal. Oleh karena itu, batas landas kontinen tahun 1972 "terputus" di daerah sebelah Selatan Timor Timur, sehingga di daerah ini terdapat Celah yang dikenal sebagai "Celah Timor" atau "Timor Gap". Dengan berintegrasinya Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia pada tahun 1976, dan sesuai kesepakatan bersama antara Menteri Luar Negeri Indonesia dan Australia pada bulan Desember 1978 di Cambera, kedua Pemerintah pada tahun 1979 mulai mengadakan perundingan untuk menetapkan garis batas landas kontinen antara kedua negara yang belum selesai. Perundingan tersebut mencakup pula antara lain garis batas landas kontinen yang belum dapat disepakati yang terletak di Selatan Timor Timur (Celah Timor)
2. Perundingan mengenai penetapan batas landas kontinen di Celah Timor telah dilangsungkan berkali-kali sejak tahun 1979. Dalam perundingan-perundingan tersebut Indonesia telah berupaya secara maksimal memperjuangkan posisinya.
Namun ternyata perundingan menemui jalan buntu karena perbedaan tajam mengenai aspek geologi maupun aspek geomorfologi landas kontinen di Celah Timor dan mengenai prinsip-prinsip hukum yang harus diberlakukan dalam menetapakan batas landas kontinen di Celah Timor. Indonesia berpendirian bahwa berdasarkan konsepsi geologic landas kontinen di Celah Timor adalah satu landas kontinen, dan Palung Timor hanyalah sekedar depresi, bukan batas tepi kelanjutan alamiah (natural prolongation) daratan Indonesia dan Australia. Berdasarkan definisi landas kontinen dalam, Konvensi Jenewa Tahun 1958 tentang Landas Kontinen dan Konvensi Hukum Laut Tahun 1982, landas kontinen negara pantai minimal 200 mil laut dihitung dari garis-garis pangkal laut wilayahnya. Namun jika pantai negara tersebut letaknya berhadapan dengan pantai negara lain seperti Indonesia dan Australia, maka yang berlaku adalah prinsip-prinsip delimitasi (penetapan batas) dan bukan definisi landas kontinen. Berdasarkan Konvensi Jenewa tahun 1958 tentang Landas Kontinen, Pengumuman Pemerintah Republik Indonesia tanggal 17 Pebruari 1969 tentang Landas Kontinen Indonesia, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, dan Bab VI tentang Landas Kontinen. Ini berarti bahwa kekuasaan hukum ZEE hanya berlaku untuk sumberdaya alam hayati (swimming fish) di perairan ZEE, sedangkan dasar laut ZEE dan tanah dibawahnya diatur oleh kekuasaan hukum landas kontinen. Dengan demikian berdasarkan ketentuan-ketentuan Konvensi
Hukum Laut tahun 1982 ini penentuan batas landas kontinen tidak dapat dilakukan berdasarkan kekuasaan hukum ZEE tetapi harus dilakukan berdasarkan kekuasaan hukum landas kontinen. Sebagai konsekwensinya, perbedaan posisi antara kedua negara mengenai aspek hukum, aspek geologi maupun aspek geomorfologi yang muncul sejak tahun 1972 tetap dihadapi dalam perundingan.
Australia berpendirian bahwa di Laut Timor terdapat dua landas kontinen yang dipisahkan oleh Palung Timor. Atas dasar alasan tersebut Australia berpendapat bahwa prinsip "garis tengah" tidak berlaku dan berdasarkan konsepsi kelanjutan alamiah Australia menuntut agar batas ditetapkan pada poros kedalaman-laut (bathy-metric axis) Palung Timor.
3. Perbedaan tajam posisi kedua negara ini menimbulkan kemacetan sehingga mengakibatkan tertundanya pemanfaatan potensi sumberdaya minyak dan gas bumi di Celah Timor. Selain itu kemacetan tersebut juga akan dapat mengganggu upaya untuk membina hubungan bilateral yang baik dan mantap dengan Australia.
4. Menyadari bahwa kesepakatan mengenai batas landas kontinen untuk sementara waktu belum dapat dicapai dan
N/A
Pasal 2

Cukup jelas