UNDANG-UNDANG Unknown Nomor 37 Tahun 1950
Tentang PERUBAHAN PAJAK PERALIHAN 1944,
Berlaku: 30 Desember 1950
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
- Menetapkan
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 37 TAHUN 1950
TENTANG
PERUBAHAN PAJAK PERALIHAN 1944,
ORDONANSI PAJAK DAN UPAH DAN ORDONANSI PAJAK KEKAYAAN 1932
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- bahwa dianggap perlu untuk mengubah tarip-tarip dari ordonansi pajak peralihan 1944 dan ordonansi pajak upah;
bahwa selanjutnya, berhubung dengan telah berdaulatnya Negara Indonesia, maka keadaan terserahnya kepada Kerajaan Nederland dari kekuasaan memungut pajak atas pendapatan dan kekayaan orang-orang yang berdiam di negeri Belanda, yang memperoleh bagian pendapatan tertentu dari Indonesia, atau yang mempunyai bagian kekayaan tertentu yang terletak di Indonesia (Ordonansi 23 September 1949, Staatsblad 1949 No. 261), tidak lagi dapat dilanjutkan;
bahwa oleh se
bab i - MEMUTUSKAN:
Pasal 1

.
Ordonansi pajak peralihan 1944, seperti telah diubah, terakhir dengan ordonansi 23 September 1949 (Staatsblad 1949 No. 261), diubah lagi seperti berikut :
- I. Dalam Pasal 1, ayat kedua, kata-kata "of Nederland" dihapuskan;
- II. Pasal 2 diubah seperti berikut :
3. ke-1. dalam ayat kedua kata-kata "of Nederland" dihapuskan dan kata-kata "het belastinggebied" diganti dengan "Indonesia";
4. ke-2. dalam ayat (2a), ke-1, kata-kata "Nederlandse of" dihapuskan dan kata-kata "Nederlandse vlag" diganti dengan "bendera Indonesia";
5. ke-3. dalam ayat (2a), ke-2, kata-kata "Nederlandse of" dan "of Nederland" dihapuskan;
6. ke-4. ayat (3) dihapuskan.
- III. Pasal 3 diubah seperti berikut :
8. ke 1. dalam bagian c kata-kata "Gouverneur-Generaal" dan "Batavia" diganti berturut-turut dengan "Presiden Republik Indonesia" dan "Jakarta";
9. ke 2. dalam bagian g kata-kata "land- en zeemacht" diganti dengan angkatan darat, laut dan udara";
10. ke 3. dalam bagian 1 kata-kata "twaalf honderd" diganti dengan "vierent-wintig honderd";
- IV. Pada penutup Pasal 5, ayat pertama, titik diganti dengan titik-koma, sesudah itu ditambahkan bagian baru, berbunyi: "f. biaya dari surat-surat keterangan alat-alat pembayaran luar negeri yang diperlukan untuk pengiriman-pengiriman sosial oleh kaum buruh, jika dan sepanjang biaya itu dipikul oleh majikan [Catatan Penyunting: Didalam dokumen ini terdapat format gambar).
- VIII. Dalam Pasal 8, ayat keempat, kata-kata "leden 1 en 2" diganti dengan "leden 1, la en 2". Skala yang mengenai ayat ini diubah seperti berikut :
2. ke-1. pada keterangan dalam ruangan pertama, sesudah kata "inkomen" ditambahkan kata-kata "c.q. belastbare som";
3. ke-2. deretan-angka horizontal yang pertama, kedua dan ketiga di hapuskan;
4. ke-3. dalam deretan-angka horizontal yang keempat "2500" diganti dengan "2.400";
5. ke-4. bilangan pecahan terdapat dibelakang bilangan bulat dalam ruangan kedua sampai dengan ruangan kesebelas dihapuskan.
- IX. Dalam Pasal 8, ayat keenam, kata-kata "Het hoofd van het departement van financien" diganati dengan "Menteri Keuangan", dan "f. 500.-" diubah menjadi "duizend gulden".
- X. Pasal 8a dihapuskan.
- XI. Pasal 8c diubah seperti berikut :
9. ke-1. dalam ayat kedua kata-kata "of Nederland" dihapuskan;
10. ke-2. dalam ayat kelima kata-kata "der artikelen 8 en 8a" diganti dengan "van artikel 8".
- XII. Dalam Pasal 8d, kata-kata "tarief B" dan "twaalfhonderd" diganti dengan berturut-turut "de tarieven B" dan "vierentwintig honderd".
- XIII. Dalam pasal 8e, kata-kata "leden 1I en 2" diganti dengan "leden 1, laden 2".
- XIV. Pasal 9 diubah seperti berikut :
14. ke-1. dalam bagian a, dua kali, di muka kata "consulaire" disisipkan "diplomatieke"; kata-kata "mits zijgeen Nederlandsch onderdaan zijn" diganti dengan "mits zij niet de Indonesche nationaliteit bezitten", katakata "der Nederlanden" diganti dengan "van de Republik Indonesia";
15. ke-2. dalam bagian-bagian c dan d, kata "Gouverneur-General" diganti dengan "Menteri Keuangan";
16. ke-3. dalam bagian e, kata "twee honderd" diubah menjadi "vier honderd";
17. ke-4. bagian f dihapuskan.
- ke-1. dalam ayat pertama kata-kata "het belastinggebied" dua kali diganti dengan "Indonesia"; kata "directeur van financien" diganti dengan "Menteri Keuangan";
- ke-2. dalam ayat ketiga, kata-kata "waar de Nederlandsch-Indische Regering hare taak als zodanig uitoefent" diganti dengan "bepaald door de Menteri Keuangan";
- ke-3. dalam ayat keempat kata "directeur van financien" diganti dengan "Menteri Keuangan".
- XVI. Pasal 11 diubah seperti berikut :
- ke-1. dalam ayat ketiga, "f.1.200" diganti dengan "vierentwintig honderd gulden";
- ke-2. dalam ayat keempat kata-kata "de hoofdirispecteur vanfinancien" diganti dengan "kepala jawatan pajak".
- XVII. Dalam Pasal 16, ayat kedua, kata-kata "De hoof-dinspecteur van financien" diganti dengan "kepala jawatan pajak".
- XVIII. Dalam pasal 16, ayat kedua, kata-kata "het belastinggebied" diubah menjadi "Indonesia".
- XIX. Pasal 17 diubah seperti berikut :
- ke-1. dalam ayat 4, bagian ke - 4, kata-kata "belasting-gebied" diubah dengan "Indonesia";
- ke-2. dalam ayat kelima, kata "Gouverneur-Generaal" diganti dengan "Menteri Keuangan".
- XX. Pasal 29, ayat kedua, dibaca seperti berikut :
- "(2) ketetapan-ketetapan pajak yang tidak betul dapat dikurangkan atau dibatalkan oleh kepala Jawatan pajak karena jabatan".
- XXI. Pasal 29, dihapuskan. Sebagai gantinya disisipkan suatu pasal baru, berbunyi seperti berikut :
"Pasal 29a.
Menteri Keuangan berhak untuk mengeluarkan peraturan-peraturan, yang diperlukan untuk menambah dan menjalankan ordonansi ini".
XXII. Pasal 30, ayat ketiga, dihapuskan.
bab i - MEMUTUSKAN:
Pasal 2

.
Ordonansi pajak kekayaan 1932, seperti telah diubah, terakhir dengan ordonansi 23 September 1949 (Staatsblad 1949 No. 261), diubah lagi seperti berikut :
Dalam Pasal 2, ayat pertama, kata-kata "of Nederland" dihapuskan.
bab i - MEMUTUSKAN:
Pasal 3

.
Ordonansi pajak upah (1934), seperti telah diubah, terakhir dengan ordonansi 30 Desember 1948 (Staatsblad 1948 No. 342), diubah lagi seperti berikut :
- I. Dalam Pasal 9 A, ayat pertama, bagian-bagian a, b dan c diganti seperti berikut :
| "a. berjumlah kurang dari R. | "a. berjumlah kurang dari R. | "a. berjumlah kurang dari R. | "a. berjumlah kurang dari R. | 1.500 : | 3%; |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|-------|
| b. R. | 1.500 | hingga R. | 2.400 | : | 4%; |
| c. " | 2.400 | " | 4.800 | " : | 5%; |
| d. " | 4.800 | " | 8.000 | " : | 7%; |
| e. " | 8.000 | " | 12.000 | " : | 10%; |
| f. " | 12.000 dan | lebih | | : | 15% |
15% dari upah itu".
- II. Dalam Pasal 9c, ayat kedua, "f. 10,-" diganti dengan "veertig gulden".
- III. Pasal 10 diubah seperti berikut :
3. ke-1. dalam bagian c, dimuka kata "consulaire" disisipkan "diplomatieke,"; kata-kata "geen Nederlands onderdaan zijn" diganti dengan "niet de Indonesische nationaliteit bezitten";
4. ke-2. dalam bagian i kata "Gouverneur-Generaal" diganti dengan "Menteri Keuangan";
- IV. Dalam Pasal 17, ayat kedua, Pasal 20, ayat ketiga, Pasal 21, ayat keempat, pasal 32, ayat kedua, dan pasal 36, ayat keempat, kata-kata "hoof dinspecteur van financien" diganti dengan "kepala jawatan pajak".
- V. Dalam Pasal 18, Pasal 19, ayat ketiga, dan Pasal 19, ayat ketiga, kata-kata "directeur van Financien" diganti dengan "Menteri Keuangan".
- VI. Pasal 31 dibaca seperti berikut :
8. "Dimana dalam bab ini terdapat soal kepala pemerintahan yang ditunjuk, maka dimaksudkan pegawai pamong praja yang ditunjuk untuk itu oleh Menteri Dalam Negeri".
- VII. Dalam Pasal 32, ayat keempat, bagian penutup dari kalimat kedua dihapuskan, ialah yang mulai dengan kata-kata "met den Verstande"; koma di muka itu diganti dengan titik.
- VIII. Dalam pasal 34, ayat ketujuh, kata "Gouverneur-Generaal" diganti dengan "Menteri Keuangan".
- IX. Dalam Pasal 40, ayat pertama, bagian penutupnya, yang mulai dengan kata-kata "in de buitengewesten", diganti dengan "bij het aangewezen bestuurshoofd en bij de door dit bestuurshoofd aan te wijzen ambtenaren van het binnentands bestuur".
- X. Dalam Pasal 42, kata-kata "in provinchen en andere door den Gouverneur-Generaal aan te wijzen gesten de Gouverneur en overigens de directeur van financien" diganti dengan "de Menteri Keuangan".
- XI. Pasal 43 dihapuskan.
- XII. Dalam pasal 53 kata "directeur van financien" diganti dengan "Menteri Keuangan".
- XIII. Pasal 54, ayat kedua, dihapuskan.
MENTERI KEUANGAN,
SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA.
Diundangkan pada tanggal 30 Desember 1950.
MENTERI KEHAKIMAN,
WONGSONEGORO.
bab i - MEMUTUSKAN:
Pasal 4

.
Undang-undang darurat ini mulai berlaku pada tanggal Januari 1951.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1950.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SOEKARNO
I. PERUBAHAN TARIP-TARIP PAJAK PERALIHAN DAN PAJAK UPAH.
Dengan ordonansi dalam Staatsblad 1948 No. 342, tarip-tarip yang berlaku sekarang untuk pajak peralihan dan untuk pajak upah sebanyak mungkin adalah disesuaikan kepada keadaan upah dan harga pada waktu itu. Sejak berlakunya tarip-tarip ini pada 1 Januari 1949, maka biaya penghidupan adalah demikian meningkat, sehingga bagi para wajib pajak, terutama mereka yang menurut pendapatannya masuk golongan rendahan dan pertengahan, iuran-iuran yang dipungut untuk negara merupakan beban yang hampir tak dapat terpikul. Sebagai contoh yang terang dari adanya tekanan yang berat oleh pungutan-pungutan pajak termaksud dikemukakan usaha-usaha pemerintah dan para majikan pada waktu belakangan, untuk membantu kaum buruhnya terhadap keadaan biaya yang meningkat itu dengan jalan memberikan tunjangan-tunjangan kemahalan atas gajinya. Disebabkan karena progressi yang berat dari pada tarip pajak peralihan mengenai golongan-golongan pendapatan yang telah disebut, maka dari tunjangan kemahalan dan tambahan gaji yang dianggap perlu dari sudut sosial, sebagian penting tidak lagi dapat dirasakan faedahnya. Lagi pula perlu mendapat perhatian, bahwa dengan adanya maksud untuk mengadakan pajak peredaran mulai 1 Januari 1951, maka biaya penghidupan, menurut perkiraan, akan naik dengan kurang lebih sembilan perseratus. Berhubung dengan uraian di atas, kiranya tak dapat disangkal lagi, akan keharusan untuk menurunkan tarip-tarip yang berlaku sekarang.
Dalam penyelesaian dari pada pertanyaan sampai di mana tarip-tarip itu harus diturunkan, dicarikan persetujuan antara dua pandangan yang bertentangan satu dari pada lainnya, ialah tuntutan untuk mendapatkan hasil pajak yang sebesar mungkin oleh karena kekurangannya keuangan negara dan tuntutan akan keadilan sosial terutama terhadap wajib pajak-wajib pajak yang menurut pendapatannya masuk golongan rendahan dan pertengahan, pendapatan mana semua atau sebagian besar diperlukan untuk biaya penghidupan.
Tarip-tarip baru yang diusulkan disusun atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang pada garis besarnya telah diuraikan di atas. Di bawah ini diberikan beberapa pemandangan tentang dasar-dasar selanjutnya yang dipakai dalam menetapkan tarip A dan tarip B dari pajak peralihan dan tarip dari pajak upah.
Tarip A pajak peralihan.
Tarip A, ialah tarip untuk yang dinamakan pajak kecil, di mana pendapatan ditentukan dari tanda-tanda yang nyata tentang derajat kemampuannya, disusun dengan menyimpang dari tarip yang ada, dimulai dengan pendapatan yang dikenakan pajak sebesar R.400,- sebagai ganti dari pada pendapatan permulaan yang sekarang berlaku sebesar R.200.-. Dalam hubungan ini maka pendapatan yang oleh pasal 9 huruf e dari ordonansi dibebaskan, dari R.200,- dinaikkan menjadi R.400,-. Jumlah sebesar R. 399,- bab mana diusulkan untuk mengakhiri penyerahan itu pada 31 Desember 1950.
Dengan menyampingkan pertimbangan-pertimbangan lain, adalah menjadi acara dari pada Indonesia, untuk menentukan sendiri tarip mana yang akan digunakan terhadap penduduk-penduduk luar negeri; dan justru dari sudut inilah Indonesia tidak mendapat hak terhadap penduduk luar negeri yang berdiam di negeri Belanda karena adanya ordonansi dalam Staatsblad 1949 No. 261 itu.
Golongan ini adalah dikenakan menurut tarip yang berlaku pada umumnya bagi penduduk negeri Belanda, hal mana membawa akibat, bahwa perubahan tarip negeri Belanda - untuk mana Kerajaan Nederland dapat memutuskan secara sendiri - dengan sendirinya akan membawa perubahan dalam hasil pajak dari pada golongan termaksud, yang diumumkan bagi keuangan Indonesia. Bahwasanya akibat yang demikian itu tak dapat diterima, tidaklah memerlukan uraian lagi.
Sekadarnya perlunya dicatat pula bahwa apabila pemungutan pajak terhadap golongan yang dimaksud mulai permulaan tahun 1951 diurus sendiri oleh Indonesia, maka tidaklah perlu dikhawatirkan akan adanya tambahan pekerjaan administratif fiskal bagi pegawainya.
Dengan bab VI), halmana bagi mereka, dibandingkan dengan pajak negeri Belanda yang harus dibayar untuk tahun 1950 atas pendapatan ataupun kekayaan Indonesia itu, berarti suatu keringanan yang nyata. Pada umumnya dapat dikatakan, bahwa keringanan itu ada lebih jauh dari pada keringanan yang akan dirasakan apabila mereka dikenakan tarip negeri Belanda (baru) untuk tahun 1951.
Sebagai kelanjutan dari pada pandangan di atas adalah juga, bahwa tarip tersendiri - sama dengan tarip negeri Belanda untuk 1948 - dari pasal 8a dari ordonansi pajak peralihan 1944, berlaku buat penduduk luar negeri, yang berdiam di daerah-di daerah tertentu di luar Negeri Belanda, harus dihapuskan.
III. MELAKUKAN TARIP PAJAK PERALIHAN BERHUBUNG DENGAN BIAYA DARI SURAT-SURAT KETERANGAN ALAT-ALAT PEMBAYARAN LUAR NEGERI UNTUK PENGIRIMAN-PENGIRIMAN SOSIAL.
Dianggap perlu, untuk memuat fikiran yang termaktub dalam pasal-pasal 2 s/d 4 dari keputusan Menteri Keuangan tanggal 26 Oktober 1950 No. PUm. 1-4-19. (keputusan surat-surat devisen) dalam ordonansi pajak peralihan 1944 (lihat pasal I bab IV). Tentang hal ini maka ditunjuk pada teks pasal-pasal ini dan penyelesaiannya. Hal bahwa biaya dari surat-surat keterangan alat-alat pembayaran luar negeri tidak diperhatikan untuk pendapatan dari pegawai-pegawai negeri dan kaum buruh partikelir, untuk siapa biaya itu dipikul oleh negara dan majikan partikelir, hanya berarti suatu penghindaran dari pada pajak yang lebih tinggi, sedangkan pengurangan biaya itu dari pada pendapat mereka, yang memikul sendiri biaya itu, bagi golongan wajib pajak ini, hal itu mengakibatkan suatu pengurangan pajak yang berarti jika dibandingkan dengan besarnya pajak yang harus dibayar sebelum peraturan surat-surat devisen diadakan.
Berdasarkan hal itu tidaklah dianggap perlu, untuk memberikan lagi kepada golongan yang disebut belakangan penurunan pajak lebih lanjut. Untuk itu maka diusulkan apa yang ditentukan dalam pasal 8 (la) dari ordonansi pajak peralihan, yang memberikan jaminan, bahwa golongan yang disebut itu untuk tahun 1951 dan selanjutnya pada umumnya membayar pajak tidak lebih, tetapi juga tidak kurang dari pada untuk tahun 1950.
Akhirnya digunakan kesempatan ini untuk membatasi sifat pengiriman-pengiriman sosial terhadap pengiriman premi untuk asuransi jiwa dan lijfrente, kepada bagian dari premi, yang termasuk batas-batas dalam pasal 5, ayat pertama, bagian d dari ordonansi pajak peralihan 1944. Ini berarti bahwa biaya surat-su rat keterangan untuk bagian premi di luar batas termaksud itu, akan menambah pendapatan bersih, ataupun tidak dikurangkan dalam menentukan jumlah yang dikenakan pajak.
IV. PERUBAHAN LAINYA.
Perubahan-perubahan ini tidak memerlukan penjelasan secara tersendiri.
CATATAN
RALAT
Dalam Lembaran-Negara Nr 79 Tahun 1950 pada halaman 3 ,,Tarip A 1951" kelas 10, jumlah pajak dicetak ,,40", harus diubah menjadi ,46".
Sekretaris Kementerian Kehakiman,
Mr. ABIMANJOE.