Unknown Unknown Nomor BIARO Tahun 2023
Tentang PERHITUNGAN NILA! PEROLEHAN AIR TANAH
Berlaku: 5 Tahun 2011
N/A
Preamble

Menimbang:
r
Mengmgal :
., .
,.
BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANOANG BIARO
pERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANOANG BIARO
NOMOR a- TAHUN 2011
TENTANG
PERHITUNGAN NILA! PEROLEHAN AIR TANAH
OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATl KEPULAUAN SIAU TAGULANOANG BIARO, a.
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Oaerah Kabupaten Kerulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak paerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah;
- b. bahwa berdasa/11.an pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ruruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupali Kepulau � n . Siau Tagulandang Blaro.
1.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lerbaran Negara Repub!ik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan LeJnbaran Negara Republik lnonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebaga!man � telah diubah dengan Uridang-undai,g Nomor 12 Tahun 2008 tentang\_Perpbahan Keclua Alas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peme1ntahan Oaerah (Lembaran Negara Republtk Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844):
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 lentang Perimbangan Kepangan antara Pemerlnlah Pusal dan Pemerlntah Daerah (Lembaran r,iegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran � egara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Nomor 17, Tambahan lembaran ' Negara Republlk Indonesia Tahun 2007 Negara Republlk lndonesla Nomor 4691): 4, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2007 tenlang Pembentukan ka � upaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Ulara (lembaran
.,
Menetapkan
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tenlang Pajak Daerah dan Retribusi Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049):
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Oaerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4578):
1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pernerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Oaerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik ll'ldonesia Nomor 4737);
- a. Peraturan Oaerah Kabupaten Kepulauan Slau Tagulandang Blaro Nomor S Tahun 2011 tentang Pajak Oaerah (Lembaran Oaerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2011 Nomor 5).
MEMUTUSKAN:
:
PERATURAN BUPATl KEPUlAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TENTANG PERHITUNGAN NILA! PEROLEHAN AIR TANAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Oalam Peraturan Bupati ini. yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kepolauan Siau Tagulandang Blaro:
2. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Siau Tagu!andang Biaro;
3. Pemerinlah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Blaro;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat OPRO, adalah OPRD Kabupaten Kepulauan Slau Tagulandang Biaro:
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tef1entu dt bidang perpajakan daerah eeeuar dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
6. Olnas adalah Olnas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asel Oaerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Oinas Pendapatan pengelolaan Keuangan dan Asel Oaerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang ten.dang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan lldak mendapatkan lmbalan secara 1angsung dan digunakan untuk keperfuan Daerah sebesar-besamya bagi kemakmuran rakyat;
1
'
.
| 9. Badan adalah sekumpulan orang danfatau modal yang merupakan ke$atuan, baik yang melakukan usaha maupun yang lidak melakukan usaha yang melipull Perseroan Terbatas. Perseroan Komanditer, Perieroan lalnnya, Sadan Usaha Mlllk Negara (BUMN} atau Sadan Usaha Millk Oaerah (BUMD) dengan nama dan dalam benluk apapun, firma, kongsi, koperasl, dan pensiunan, persekutuan, perkumpulan. yayasan, Ofganlsasi masa, organisasl social politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya lermasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap; 10. AJr Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dlbaWah permukaan tanah; 11. Air Tanah adalah pajak alas pengambilan danlatau pemanfaatan air lanah: | (3) NPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh factor.factor sebagai berikut : a. Jenis sumber air; b. Lokasi sumber air; c. Tujuan peogambilan danlatau pemanfaatan air; d. Volume air yang diambil danfatau dimanfatkan; e. Kua1itas air; dan r. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambllan dan/atau pemanfaatan air. (.of) NPAT dihilung dengan mengalikan volume air yang diambil dengan HAD: (5) HOA adalah perkallan dari FNA dengan HAB: |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. Nitai Perolehan Air Tanah, yang sEMan}utnya disingkat NPAT adalah volume air yang diambll dikalikan dengan harga dasar air; 13. Harga Dasar Air. selanjutnya disingkat HOA adalah harga air baku dikal,kan dengan faktof nllal air; | (6) NPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut : a. Pengambitan danlpemanfaatan Air Tanah oleh PDAM ditetapkan sebesar Rp. 125 (seratus dua puluh lima rupiah) unluk setiap M 3; b. Pengamb1lan atau pemanfaatan Air Tanah unluk kepe,luan dasar Rumah 3 |
| 14. Harga Air Baku, selanjutnya dlslngkat HAB adalah harga rata-rata air tanah per satuan \IC>lume disuatu daerah yang besarnya sama dengan nilai investasl untuk mendapatkan a1r lanah tersebut di bagl dengan volume procluksinya; 15. Faktor N11ai Air, selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilal dari komponen sumber daya alam dan kompensasi pemulihan, peruntukan dan | 150 M dikecualikan dari pengenaan Pajak Air Tanah sedangkan yang melebihl 150 M 1 per butan disesuaikan dengan NPAT sebagaimana tertamplt dalam peraturan lni; c. Cara Perhitungan selain huruf (a) ayat Inf adalah sebagaimana table yang tercanlum dalam lampiran Peraturan ini dan dihilung secara p,ogresif. |
| pengelolaan, besarnya ditentukan berdasarkan subjek kelompok pengguna air serta volume pengamb � annya: 16. Kompensasl Pemuhhan adalah blaya yang dipungut untuk upaya pemuhhan alas kerusakan lingkungan yang lelah maupun akan tetjadi akibat pengambilan air tanah; | Contoh 1 : Wajib Pa1ak A ada1ah badan usaha yang dikategorikan Industry besar, kualitas air balk dan mempunyai sumber air alternative (PDAM) yang melakukan pengambilan air tanah sebanyak 3.500 M 3 pada bulan Januilri 2011. Pajak Air Tanah Terulang a Tarif Paiak X NPAT |
| dasar bagi Wajlb Pajak untuk menghltung, menyetor dan melaporkan paJak terutang; 18. WaJlb Pajak adalah Orang Prlbadl atau badan, meHputl pembayar paJak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewaj1ban perpajakan sesuai dengan kelentuan peraturan perundang.undangan perpajakan daerah. BAB II | ., :: 2.870.00Q,. (5) "' 1.000 X 2.870 Jumlah NPAT (1) sld (5) Berdasarl<an label pada lampiran peraturan ini dapat dihrtung NPATnya yakni: NPAT(l) a 150 X 2.590 • 388.500,· (2) = 350 X 2.660 • 931.000,· (3) • 500 X 2.730 z: 1 365.000,- (4) = 1.500 X 2.800 ., 4.200.000,- |
| P•sal 2 DASAR PENGENAAN PAJAK DAN TATA CARA PERHITUNGAN NILA\ PEROLEHAN AIR TANAH | Oengan demikian Wajib Pajak A harus membayar Pajak Air Tanah unluk masa pajak bulan )anuari 2011 sebesar Rp. 1.950.900,- 9.754.500,- ., 20 % X 9.754.500.- = 1.950.0QO,. Jumlah Pajak Air Tanah Terutang |
| (1) Besamya Pajak Air Tanah dihitung dengan cara mengalikan tariff pajak Air Tanah dengan dasar pengenaan pajak; (2) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah NPAT; | Contoh 2: Wajib Pajak 8 ada1ah badan usaha yang dikalegorican Niaga Kecil, kualitas air baik tetapi tidak mempunyai sumber air altematiwt (PDAM) yang melakukan pengambilan air tanah &ebanyak 2.100 "° pada bulan Januari 2011. |
| Pajak Air Tanah Terutang : Tarif Pajak X NPAT ,. 20% XNPAT Berdasarkan label pada lampiran peraturan ini dapal dihitung NPATnya yaknl 150 1ee.OOO.· | BAB Ill KETENTUAN PENUTUP Pasal6 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (4) • 1.100 X 1.205 Jumlah NPAT (1) s/d (4) J1.mlah Pajak Air Tanah Terutang 1.325.500,· .. 2.486.000,- .. 20 % X 2.486.500,- : 497 200.- NPAT(1) ., X 1.120 :: (2) "' 350 X 1.150 ,. 402.500,- (3) • 500 X 1.180 :: 590.000,· | Oitetapkan d• ON:1?1"9 Siau pada tanggal 4- M:,•et 2011 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggat dlundangkan. Agar setiap orang mengetahulnya, memerintahkan Pengundangan dengan penempatannya dalam Beri'la Oaerah kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. |
| ...,,__ � ...ildan Wajib Pajak B harua membayar Pajak Air Tanah untuk masa pajak lxllan januari 2011 sebesar Rp. 497 .200,· Besamya volume pengambilan danfpemanfaatan air tanah diperoleh dari hasil laporan wajib pajak dan/alau pendataan dilapangan oleh petugas Dinas; Pnal J | TONI SUPIT |
| Panl4 (1) Klasifikasi pengambilan dan/pemanfaatan air lanah dibedakan berdasarkan: a. Non Niaga, b. Nlaga Kecil; c. lndustri Kecil; | DUNG. M.Si |
| d. Niaga Besar: dan e. lndustri Besar. (2) Yang dimaksud dengan non niaga adalah pengambilan danlpemanfaatan air tanah oleh kegiatan rumah tangga, asrama, rumah sakit, perkantoran dan lain-lain kegiatan yang sejenis; (3) Yang dimaksud dengan niaga kecil adalah pengambilan dan/pemanfaatan air tanah oleh kegiatan pertokoan dan lain-lain kegiatan yang sejenis. (4) Yang dimaksud dengan industry kecil adalah pengambilan danfpemanfaatan air tanah oleh keglatan industry rumah tangga, pengolahan hastl pertanian dan lain-lain kegiatan yang dimaksud, | AMAMUDA N1P. 9610214 198710 1 o01 SERITA OAERAH KASUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN 2011 NOMOR ?1 • |
| Pnal5 kegiatan perhotelan kegialan yang sejenis; (6) Yang dimaksud dengan industry besar adalah pengambilan dan/pemanfaatan air tanah oleh perusahaan air mlnum (Non PDAM), dan laln-lain kegiatan yang sejenis; (7) Apabita klasifikasi sebagaimana pada ayat (1) sulJt diidentifikasi maka dapat pula dldasarkan pada omzet dan/atau asset keglatan usaha. | |
| PenQ811\bi1an dan/pemanfaa\an Air Tanah dilakukan dengan ler1ebih dahulu mendapatkan persetu]uan dari fnstansi yang berwenang atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang.undangan yang berlaku. | |
"•
.
'
•
TABEL Nil.Al PEROLEHAN AIR TANAH SETIAP M3 (Rp/MJ PERBULAN)
I.
KUAUTAS AIR BAIK, SUMBER AIR Al TERNA TtF (PDAM) ADA
..,,
| NO | PeRUNTVKAH | � 150 0 | 151-500 IMJl._ | 501-1000 ... | 1 � .'; �� Ml | >,2 "' |
|------|----------------|-----------|------------------|--------------------|-----------------|------------|
| 1 | Non Niag• | | 2030 | | 2060 | -...3!!!L_ |
| 2 , | Niaga Kee.ii | 2170 | 2200 | "'" 2230 | 2255 | 2285 |
| | lndustri Keeil | 2l10 | 2355 | 2395 | 2<1<10 | 2<180 |
| • | Niaga BMar | 2'50 | 2510 | 2565 | 2620 | 2675 |
| 5 | lndustri Beur | 2590 | 2660 | 2730 | 2800 | 2870 |
�
II KUALfTAS AIR BAIK, SUMBER AIR ALTERNATIF (POAM) TlOAK ADA
| HO | PERUNTUKMI | � ,so MJl | 151-500 '"" | 501-1000 '"" ,,,, | 1001-2500 IUJI | >, �� MJ |
|------|----------------|-------------|---------------|---------------------|------------------|------------|
| | Non Niaga | 0 | | | 1010 | 1025 |
| ' 2 | Niaga Keel | '120 | ''° 1150 | '" | 1205 | 1235 |
| J. | lodu,;tri xect | '""' ,••,o | l305 | "" | "" | 1430 |
| • | Niaga Besar | | <'60 | 1515 | 1570 | 1625 |
| 5 | lndusbi ee- | | 1610 | 1680 | 1750 | 1820 |
111.KUAUTAS AIR· JELEK
"'"
.,.
'"
| NO | PERUNTUKAN | � ,so 0 | 151-500 IMJI | 501-1000 fMJl | 1001-2500 ·rMJi | >2500 11,131 |
|------|-----------------------------|------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 1 , | Non Niag• | | 350 | 365 | 380 | 395 |
| 2 | N1aga Kecil | | 520 | 550 | 575 | 605 |
| | lnduslri Kecil | '" 630 770 | '" 630 | '" | 760 sac | 600 |
| • 5 | Niag.t Besar lndustri Besar | | 980 | '" | 1120 | '" |
"'°
""
SP&lt;4i
�
AN SIAU TAGULANOANG BIARO,
,,
Menimbai,g
Mengingal
:
.
1.
2.
BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARD
pfRATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANOANG BIARO
NOMOR 22 TAHUN 2011
TENT ANG
MAJEUS TUA-TUA KAMPUNG
OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANOANG BIARD,
a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 210 Undang-undang 32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan
Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa ka1i terakhir dengan Undang-undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor
32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Oaerah, perlu membenluk
Baden Permusyawaratan Oesa sebagai penampung
den penye1ur aspirasl masyarakat secara tertuka, terarah dan
bertanggung
Jawab;
- b. bahwa Badan Permusyawaratan Oesa sebagaimana dimaksud pada huruf a, bagi masyarakat di Kabupaten Kepolauan Siau Tagulandang Biaro disebut Majelis Tua-Tua Kaml)\lng (MTK};
c.
bahwa berdasantan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b dialas,
per1u
0
menetapkan Peraturan Bupati
Kepulauan Siau Tagulandang Biato tenlang Majelis Tua-Tua Kampung (MTK).
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4437) Undang-imdaog 32 Tahun 2004 tenlaog Pemerinlahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhlr deogan Undang·
undaog NomOf 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Alas Undang-undang Nomor 3 � Tahun 2004 tenlang Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik lndonesla Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4844);
Undang-unclang
Nomor
33
Tahun
2004
tentang
Perimbangan
Keuaogan Antara
Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan oaerah
(Lembaran Negara Republik lndonesla Tahun 2004 NOITIOf 126, Tambahan Lembaran Negara RepubllK lndone!la N.?"'Of 4438):