Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 34 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal maka perlu diatur mengenai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal.
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang. . . . . . . . .
SALINAN
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
MEMUTUSKAN. . . . . . . . .
Menetapkan :
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL
BAB II - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 2

- (1). Pemungutan Retribusi tidak dapat diborong.
- (2). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3). Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, atau kartu langganan.
- (4). Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah dalam jangka waktu 3 x 24 jam.
- (5). Retribusi dipungut oleh Petugas Retribusi Terminal yang ditunjuk oleh Kepala Dinas atas usulan Kepala Bidang.
- (6). Petugas Retribusi yang ditunjuk oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib menyetorkan hasil pungutan kepada Bendahara Penerimaan Dinas.
- (7). Pemungutan Retribusi untuk kendaraan angkutan orang (AKAP/AKDP) dilakukan pada saat kendaraan akan berangkat/keluar terminal.
- (8). Pemungutan Retribusi untuk angkutan kota (angkot) dilakukan pada saat kendaraan masuk ke terminal.
- (9). Pemungutan Retribusi untuk kendaraan angkutan barang termasuk kendaraan angkutan batu bara .
- (10). Baik kendaraan angkutan barang maupun orang wajib masuk terminal.
- (11). Dokumen berupa karcis dipergunakan untuk :
- a. Tempat parkir kendaraan penumpang umum dan bus, dan
- b. Pemakaian kamar mandi/WC.
- (12). Tanda bukti pembayaran retribusi karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sebagai berikut :
- a. Bentuk
- empat persegi panjang
- b.
- Bahan
- kertas HVS atau sejenis
- c. Ukuran : panjang 19 cm dan lebar 7 cm
- d. Warna : hijau, merah, kuning, putih, merah dengan tulisan hitam
- (13). Tanda bukti pembayaran retribusi karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap sah apabila telah diverifikasi oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari.
.Dokumen. . . . . . . . .
- (14). Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk pemungutan sewa toko/kios yang dipergunakan untuk kantor/loket dan tempat berjualan berupa nota perhitungan ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (15). Setiap orang pribadi/badan yang menempati toko/kios di terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (14) sebelum menempati kios mengajukan permohonan yang telah ditandatangani oleh pemohon kepada Kepala Dinas, dengan melampirkan persyaratan :
- a. Untuk perusahaan angkutan/badan :
1. Surat Penunjukkan Perusahaan.
2. Fotocopy Izin Usaha Angkutan.
3. Fotocopy Izin Trayek.
4. Fotocopy KTP Pemohon.
5. Pas Photo ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar.
- b. Untuk orang pribadi :
1. Fotocopy KTP Pemohon.
2. Pas Photo ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar.
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK).
- (16). Berkas permohonan yang dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan diberi tanda bukti penerimaan berkas.
- (17). Kepala Dinas melalui Kepala Bidang/Kasi yang bersangkutan memproses permohonan yang telah memenuhi persyaratan.
- (18). Kepala Dinas melalui Kepala Bidang/Kasi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud ayat (17) membuat Surat Perjanjian tentang Sewa Menyewa Toko/Kios paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap.
- (19). Setelah Surat Perjanjian Sewa Menyewa toko/kios ditandatangani oleh Kepala Dinas/Kepala Bidang maka pemohon diwajibkan membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta diberi tanda bukti pembayaran.
- (20). Wajib Retribusi membayar retribusi untuk sewa menyewa toko/kios kepada Bendahara Penerimaan atau petugas yang ditunjuk berdasarkan tarif retribusi di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal.
- (21). Bendahara Penerimaan atau petugas yang ditunjuk memberikan SSRD atas pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (20) kepada Wajib Retribusi sebagai tanda terima pembayaran retribusi.
BAB IV - PEMBERIAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 4

- (1) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi.
- (2) Wajib retribusi melakukan pembayaran sewa toko/kios sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Toko/Kios yang ditetapkan pembayaran setiap bulan tanggal 5 (lima) atau awal tahun.
BAB V - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 5

- (1) Penagihan Retribusi yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (6) Wajib retribusi apabila tidak memenuhi kewajibannya membayar uang sewa hingga jumlahnya mencapai 3 (tiga) bulan, maka tanpa pemberitahuan terlebih dahulu secara sepihak membatalkan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Toko/Kios dan menunjuk penyewa lain atas toko/kios tersebut dan wajib melunasi semua tunggakannya.
BAB VI - PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA Pasal 6
Pasal 7

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala Dinas akan mengusulkan berupa Nota Dinas kepada Bupati Batang Hari untuk meminta persetujuan penghapusan piutang retribusi tersebut.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.
Ditetapkan di : Muara Bulian
BUPATI BATANG HARI
SYAHIRSAH SY
Diundangkan di : Muara Bulian
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
BAKHTIAR
BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2017 NOMOR : 34
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
BUPATI MUNA PROVINS! SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 56 TAHUN 2016
1!
'\
TENT ANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUNA,
a.
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 201 7 disusun dengan tujuan untuk menjawab perkembangan tuntutan-tuntutan kebutuhan prioritas pembangunan di Kabupaten Muna yang sifatnya strategis dalam rangka percepatan pembangunan pada seluruh urusan pemerintahan yang rnenjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Muna; ·
bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan di daerah berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran sehingga terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta untuk menciptakan kemandirian dalam rangka pembangunan daerah yang memperhatikan prinsip-prinsip demokratis, partisipasi masyarakat, pemerataan, keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, maka perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- c. bahwa dalam rangka penyusunan ~.nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu diawali ;.idengan penyusunan dokumen RKPD; ·
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a.b,c, dan d, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Muna Tahun 2017.
- d. bahwa sehubungan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna serta Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, maka Peraturan Bupati Muna Nomor 52 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Tahun 2017 perlu ditinjau kembali;
: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan DaerahDaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lernbaran Negara Republik IndonesiaNomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor Nomor 23 ',,Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Neg4j-a Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor l · 5567) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Peiaksanaan Rencana Per:nbangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 8 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Munan Tahun 2016-2021.
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI MUNA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN MUNA TAHUN 2017. Menetapkan
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal1
Dalam Peraturan Bupati ini , yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Muna;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna;
3. Bupati adalah Bupati Muna;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut OPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selai1jutnya disebut RPJMD · adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;
6. Rencana Kerja Pemerintah selanjutnya disebut RKP adalah -dokumen perencanaan tahunan Pemerintah.Pusat untuk periode 1 (satu) tahun; ·!
.
.
,.
::
7. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD untuk periode ·1 (satu) tahun;
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah nota kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Kabupaten yang berisi tentang program/kegiatan prioritas dan pendanaannya yang dialokasikan pada masing-masing SKPD.
8. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah nota kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Kabupaten yang berisi tentang kebijakan umum Pendapatan dan kebijakan umum belanja pembangunan daerah;
10. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
11. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut RAPBD adalah rancangan keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah.
BAB II - RUANG LINGKUP Pasal2
Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2017 sebagaiman dimaksud dalam pasal 2 rnerupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2016-2021 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, . dan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Oaerah maupun dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) Uraian secara rinci RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
RKPD Tahun 2017 digunakan sebagai:
- b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2017.
- a. Pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renja SKPD;
Dalam rangka menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2):
- b. SKPD menggunakan RKPD Tahun 2017 dalam melakukan pembahasan RKA-SKPD.'
- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2017 sebagai bahan pembahasan KUA dan PPAS dengan DPRO;
- (1 ). Kegiatan prioritas SKPD yang tidak termuat dalam RKPD tahun 2017 dapat dimasukan pada dokumen PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2017, hanya apabua kegiatan prioritas SKPD tersebut telah mempunyai dasar aturan untuk dianggarkan atau dalam rangka menanggulangi kondisi luar biasa.
- (2). Dasar aturan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatas meliputi Persetujuan Bupati Muna, Nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Bupati Muna, dan atau persyaratan penganggaran.
- (3). Kondisi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatas adalah keadaan yang diakibatkan oleh bencana a lam, pencegahan bencana dan atau · kerusakan inftrastruktur yang apabila tidak segera dilaksanakan membahayakan keselamatan masyarakat.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati Muna ini, maka Peraturan Bupati Muna Nomor 52 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Muna ..
Ditetapkan di Pada Tanggal
Raha
BUPATI MUNA,
SERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2016 NOMOR
NURDIN PAMONE
Diundangkan di
Raha
Pada Tanggal
to
Desember 2016
SEKRr,~: DAERAH,
~
PARAF KOORDINASI
UNIT /SA TUAN KERJA
PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA
AS IS TEN
t:I
BAGIAN HUKUM
PENGELOLA ...
-'
~~°""'