PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 2 Tahun 2007
Tentang RETRIBUSI TERMINAL
Berlaku: 2 TAHUN 2007
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dlam Peraturan Daerah Ini yang dimaksud dengan:
- Daerah adalah Kabupaten Melawi; 1
- 2Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah;
- 3 Bupati adalah Bupati Melawi;
- 4 Peiabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undang yang berlaku;
- f Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, Firma, Konsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pension, bentuk usaha tetap serta bentuk badan asaha lainnya;
- f las Daerah adalah tempat penyimpan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum pada Instansi Pengelola Keuangan Daerah;
- Dias Perhubungan selanjutnya disingkat DISHUBPAR adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Melawi;
- terminal angkutan Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan rurun.kan dan menaikan penumpang dan atau barang serta mengatur kedatangan keberang.katan kendaraan penumpang umum, yang merupakan salah satu wujud pal jaringan transportasi;
- araan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk pengunakan oleh umum dengan di pungut bayaran;
- Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyakhyaknya 8 ( delapan ) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, bk dengan mau pun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
11. Mobil ...
- dbl Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 ( delapan ) pat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa priengkapan pengangkutan bagasi,
- Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil mum pang mobil bus dan kendaraan khusus;
- etribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh femerintah Kabupaten dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dat pula disediakan oleh sektor swasta;
- etribusi Terminal yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, tdak termasuk pelayanan peron;
- Tada Pembayaran Retribusi Terminal selanjutnya disingkat TPRT adalah bukti pembavaran retribusi terminal untuk kendaraan penumpang umum pada saat erasuki terminal dan bukti pembayaran retribusi untuk kendaraan angkutan hrang;
- iajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan randang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- la retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi ab retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dear perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan rundang-undangan retribusi daerah ;
- rat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD blah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melapor data obyek retribusi wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang rutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- it Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah t keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- Keteta pan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat Agkat SKRDKBT Adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah usi yang telah ditetapkan;
- Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat LB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang · tidak seharusnya;
- Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjuntnya disingkat STRD adalah surat melakukan tagihan retribusi dan tau sanksi administrasi berupa bunga dan dnda;
- Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan keberatan h dap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB dituju kan oleh oleh wajib retribusi;
erikosaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan dan olah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan nu.han kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tribesi daerah;
eidian tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan awe dilakukan oleh Penyidik Pengawai Negeri Sipil yang selanjutya dapat disebur eyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat rang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang teriadi serta menemukan rangkany a.
BAB I - NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

mama Retribusi Terminal di pungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat parkir/tempat pemberhentian mobil penumpang, bus umum dan denakan retribusi terminal.
BAB I - NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 3

ii retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas terminal yang meliputi:
- fitas lainnya dilingkungan terminal.
- .levediaan tempat parkir/tempat pemberhentian mobil penumpang, bus umum mobil barang;
termasuk obyek retribusi adalah pelayanan peron dan penyediaan fasilitas yang dikelola oleh perusahaan daerah dan pihak swasta.
BAB I - NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 4

etribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pat pemberhentian.
BAB II - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

inal digolongkan retribusi jasa usaha
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

unaan jasa dihitung berdasarkan frekuwensi dan jangka waktu memakai /tempat pemberhentian
BAB V - ANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG
Pasal 7

tan penumpang dilakukan dengan mempergunakan kendaraan umum.
umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) meliputi:
obil bus antar Kota dalam Provinsi;
Mebld penumpang antar Kota dalam Provinsi;
ebil bus dan mobil penumpang dalam Kabu paten.
tan barang dilakukan dengan mempergunakan kendaraan umum dan atau tidak umum.
umum dan kendaraan tidak umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ii adalah mobil barang.
BAB V - ANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG
Pasal 8

ad penumpang dan atau bus umum wajib singgah diterminal yang ditetapkan ryek.
BAB VI - RETRIBUSI TERMINAL
Pasal 9

retribusi terminal/ tempat pemberhentian sebagaimana dimaksud pasal 2 Derah ini berupa Tanda Pembayaran Retribusi Terminal (TPR)
BAB VII - PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 10

aran dalam penetapan struktur dan besar tarif retribusi didasarkan atas menutup biaya penyelenggaraan, memperoleh keuntungan yang pantas a.ha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
BAB VIII - STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 11

berdasarkan jenis fasilitas, jeris kendaraan dan jangka ii diteta pkan bedasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah daerah
- al tarif pear yang berlaku sulit ditentukan,maka tarif ditetapkan sebagimana p bryaran unsur-unsur yang meliputi;
- our biarya persatuan penvedian jasa;
- sour leuntungan yang dikehendaki per satuan jasa
- a sbagaimana dimaksud pada ayat () huruf a meliputi:
- bira operasional largsung, yang meliputi biaya pemeliharaan, sewa tanah dan bngunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan largsang dengan penyediaan jasa ;
- birya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
- biarya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan asset
- untungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase rentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan dari mobil.
- irultur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3ditetapkan I . berik w ru ut:
| mis Pelayanan | Jenis Kendaraan Ukuran Fasilitas | Tari(/Sekali Masuk | Tari(/Sekali Masuk |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| feediaan tempat fiir kendaraan r mpang dan umum. | Angkutan Kota: Oplet Bus Kota Angkutan Pedesaan: Oplet Bus Kecil Bus Sedang Angkutan Antar Kota: Bus Kecil Bus Sedang Bus Besar Mobil Barang terdiri: Roda 4 Roda 6 Roda 8 Roda 10 Ke atas | Rp. 500 Rp. 1.000 Rp. Rp Rp. Rp. 1.500 Rp. Rp. Rp. 3.000,- Rp. Rp. 7.500,- Rp. 10.000 | (lima ratus rupiah) (seribu rupiah ) |
| | | 600 1.500 2.000 | (EnamRatus Rupiah) (Seribu Lima Ratus rupiah) (Dua Ribu Rupiah) |
| | | 2.000 4.000 4.000,- | (Seribu Lima Ratus Rupiah) (Dua Ribu Rupiah) (Empat Ribu Rupiah) (Tiga Ribu Rupiah) (Empat Ribu Rupiah) ( Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) |
| e Unum Terminal a Bang air kecil hBuag air besar c Mandi | | Rp. 200 Rp. 500 Rp. 1.000 | (Sepuluh Ribu Rupiah) (Dua Ratus Rupiah) (Lima Ratus Rupiah ) (Seribu Rupiah) |
BAB IX - PENGADAAN DAN PELA YANAN TPR
Pasal 12

Landa Pembayaran Retribusi Terminal (TPR) ditetapkan dengan Keputusan
BAB IX - PENGADAAN DAN PELA YANAN TPR
Pasal 13

Tanda Pembayaran Retribusi Terminal (TPR) dilakukan diterminal dan atau yamg ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB X - KUPON T ANDA PEMBA YA RAN RETRIBUSl TERMINAL (TPR)
Pasal 14

kupon Tanda Pembayaran Retribusi Terminal (TPR harus memenuhi teknis Pengamanan.
IPR terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu :
- g pertama merupakan bukti pembayaran yang diserahkan kepada kendaraan tan umum/mobil barang yang memuat data antara lain sebagai berikut
- ode wilayah, Nomor seri dan Nomor Kupon;
- ma jenis pungutan;
catan yang berbunyi : berlaku satu kali masuk;
- dear hukum pungutan; .bear retribusi;
- pda sisi kanan kupon diberi lubang bergerigi, dengan ukuran garis tengah 4mm pat millimeter) dan jarak lubang antara satu dengan lainnya 9 mm (sembilan imeter).
kedua merupakan potongan kupon sebagai pertinggal (dokumen) yang data antara lain sebagai berikut:
- a jenis pungutan;
- lode wilayah, nomor seri dan nomor urut kupon;
- hsamnya retribusi.
BAB XI - WILAYAH PEMUNGUT AN
Pasal 15

di pungut di wilayah Kabupaten Melawi.
yang terutang dipungut di daerah tempat Pelayanan Terminal diberikan.
BAB XII - BIAYA OPERASIONAL
Pasal 16

si pengelola dan pembantu di berikan biaya operasional 10 % dari seluruh yang telah disetor ke Kas Daerah.
permintaan pembayaran biaya operasional dimaksud pada ayat (l) pasal ini berdasarkan Peraturan Bupati.
BAB XIII - MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 17

(satu) pelayanan Terminal dan sejenisnya adalah waktu yang lamanya l tapkan lain oleh Bupati.
BAB XIII - MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 18

'
terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang
BAB XIV - SURAT PENDAFTARAN
Pasal 19

letribusi, wajib mengisi SPORD.
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan erta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya ii serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud .et (l) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB XV - PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 20

SPORD sebagaimana dimasud dalam Pasal 18 ayat (1)Peraturan Daerah ini retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data semula rungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka SKRDKBT.
Bentuk •
isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain- yang dipersamakan dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Peraturan Bupati.
BAB XVI - TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 21

tan retribusi tidak dapat diborongkan. dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB XVII - SANKSI ADMINISTRASL
Pasal 22

had wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan ditagih STRD.
BAB XVIII - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 23

retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas ) hari sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD. ca pembayaran, penyetoran tempat pembayaran retribusi diatur dengan Bupati.
BAB XIX - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 24

terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi s dibavar bertambah,retribusi yang tidak atau kurang bayar oleh wajib dpat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan Perundangyang berlaku.
KEBERATAN
i
BAB XIX - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 25

retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau penjabat yang eek atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan­ yang jelas.
hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi,wajib retribusi dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- meta yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan al ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
an ha.rus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal D tau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- ran keberatan tidak memenuhi kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan ihn retribusi.
BAB XXI - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 26

lebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan ian kepada Bupati.
dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus keputusan.
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat Q2) pasal ini telah dilampaui pati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengambilan kelebihan dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu lama 1 (satu) bulan.
- " wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini langsung untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ii dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya
pengambilan kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka 2(dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) tas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- emohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis l da Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebut:
- masa retribusi;
- mama dan alamat wajib retribusi ;
- besarnya kelebihan pembayaran ;
- d alasan yang singkat dan jelas
- fermohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara agsung atau secara pos tercatat.
- iti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan ti saat permohonan diterima oleh Bupati.
BAB XXI - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 28

le ge mbalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah bayar kelebihan retribusi. t
Abila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi liya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (4) Peraturan Daerah ini bayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga rlakcu sebagai bukti pembayaran.
BAB XXII - PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 29

- ti dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- urangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ad ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain k mengangsur.
- cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan utusan Bu pati.
BAB XXIII - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 30

tu.k melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib · melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- du warsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh
- bitkan surat teguran, atau;
- pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak t
BAB XXIV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 31

lab Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan diancam pidana kurungan paling lama 6 ( enam ) bulan atau denda paling
- idak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
era.h yak 4(empat ) kali jumlah retribusi yang terutang.
BAB XXV - PENYIDIKAN
Pasal 32

febat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana didang Perpajakan Daerah atau retribusi Daerah sebagimana dimaksud dalam Lndang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Newenang penyidik sebagaimana dimasud pada ayat(1) pasal ini adalah :
- menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
- meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribedi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
- emeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan derngan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retibusi Daerah;
- menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau mpat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud hurufe;
- motret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi daerah;
- emanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka .u saksi;
- ghentikan penyidikan ;
- elakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang berlaku dan dapat dipertanggung jawabkan.
dike sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya idilan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang le acara Pidana
BAB XXVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

D ga n berlakunya, Peraturan Daerah ini maka segala Ketentuan dan Peraturan yang rentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak beraku.
BAB XXVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

id hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Dareah ini, sepanjang mengenai lsanaanny a akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XXVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

turan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan r setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.
Ditetapkan di Nanga Pinoh pada tanggal 1% mt, 2007
,--.-UP~ TIMELAWI,
�
A. SUMAN KURIK
di Nanga Pinoh
8 AP4L.
2007
ARlSO]R
KA:UPATENMELAWl,
•
�
MARTIN LUTHER. D
N DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2007 NOMOR R