Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 21 Maret 2014
N/A
Preamble

Menimbang :
BUPATI SELUMA PROVINSI BENGKULU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG PENGIKATAN DANA ANGGARAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENINGKATAN JALAN DENGAN KONTRUKSI HOTMIX DAN JEMBATAN MELALUI PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN JAMAK UNTUK MASA 5 TAHUN ANGGARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SELUMA,
- a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Dengan Kontruksi Hotmix Dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak Untuk Masa 5 Tahun Anggaran menyebabkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat terganggu, karena banyak kegiatan SKPD tidak dapat dilaksanakan sebagai akibat tidak tersedianya dana;
- b. bahwa dalam rangka menegakkan asas hukum terutama taat asas dan taat aturan dimana setiap peraturan yang telah ditetapkan dan ternyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan atau tidak bisa dilaksanakan, wajib dicabut guna menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penetapannya;
Mengingat :
- c. bahwa setelah dilakukan penelaahan dan pengkajian secara seksama terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 12 Tahun 2010 ternyata tidak dirasakan manfaatnya bagi seluruh masyarakat Kabupaten Seluma disebabkan tidak meratanya pelaksanaan pembangunan terutama pembangunan fisik infrastruktur jalan dan jembatan;
- d. bahwa program pembangunan dengan sistem Tahun jamak di Kabupaten Seluma sesungguhnya belum dapat diterapkan disebabkan dana anggaran yang ada di Kabupaten Seluma sangat terbatas sehingga dapat mengakibatkan stagnasi pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;
- e. bahwa pelaksanaan pembangunan yang dilakukan dengan sistem Tahun jamak di Kabupaten Seluma menimbulkan persoalan-persoalan hukum yang saat ini sedang disidik aparat penegak hukum yaitu Pihak Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
- f. bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e di atas, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 12 Tahun 2010;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELUMA
dan
BUPATI SELUMA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG PENGIKATAN DANA ANGGARAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENINGKATAN JALAN DENGAN KONTRUKSI HOTMIX DAN JEMBATAN MELALUI PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN JAMAK UNTUK MASA 5 TAHUN ANGGARAN
N/A
Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Dengan Kontruksi Hotmix Dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak Untuk Masa 5 Tahun Anggaran.
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
N/A
Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seluma.
Ditetapkan di Tais pada tanggal 21 Maret 2014
BUPATI SELUMA,
H. BUNDRA JAYA
Diundangkan di Tais pada tanggal 21 April 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA, ttd
H. SYAFRUDIN. DA, SH.MM
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2014 NOMOR
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN
HUKUM, ttd
MIRIN AJIB,SH.MH
Nip. 19660725 199403 1003
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA, PROVINSI BENGKULU:
NOMOR 3 TAHUN 2014
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
:
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2000
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan dan kemandirian dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pelayaran Nasional Indonesia, dipandang perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pelayaran Nasional Indonesia;
- b. bahwa kekayaan Negara Republik Indonesia yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1987/1988 sampai dengan Tahun Anggaran 1997/1998 berupa mesin kapal, kapal penumpang dan kapal rede, dapat ditetapkan sebagai penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pelayaran Nasional Indonesia;
- c. bahwa penambahan penyertaan modal Negara tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor
Menetapkan
:
3587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Pelayaran Nasional Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 14);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pemegang Saham pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan Perseroan Terbatas yang Sebagian Sahamnya Dimiliki oleh Negara Republik Indonesia kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3920), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3924);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA.
BAB I - PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pelayaran Nasional Indonesia yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1973.
BAB I - PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 2

- (1) Penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berupa 28 (dua puluh delapan) unit mesin kapal, 14 (empat belas) unit kapal penumpang dan 1 (satu) unit kapal rede yang pembangunannya berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1987/1988 sampai dengan Tahun Anggaran 1997/1998.
- (2) Nilai penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar Rp. 2.959.162.763.359,02 (dua triliun sembilan ratus lima puluh sembilan miliar seratus enam puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah dua sen) dengan rincian sebagaimana terlampir.
BAB II - PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 3

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pelayaran Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2000, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Juni 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
ABDURRAHMAN WAHID
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Juni 2000 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
ttd.
DJOHAN EFFENDI
N/A
Preamble

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (21 dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat 12) Undang-Undang Nomor 2O Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada lrmbaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2'l Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); 2.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 36941 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor a5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760); 3.
PRESIDEN REPU BLIK IN DON ESIA -2-
MEMUTUSKAN:
MenetAPKan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PA.'AK YANG BERL,AKU PADA LEMBAGA PEI.IYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.
Pasal I
- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Iembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia meliputi penerimaan yang berasal dari jasa:
- a. Tayang;
- b. Froduksi Program;
- c. Media online;
- d. Penggunaan sarana dan prasarana siaran sesuai dengan tugas dan fungsi;
- e. Pendidikan dan Pelatihan; dan
7. f, Layanan Digitalisasi Penyiaran.
- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf f sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak ke{a sama.
Pasal 2
- (1) Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa pendidikan dan pelatihan profesi pertelevisian dapat dilakukan kerja sama dengan instansi lain.
PRES IOEN REPU BLTK -rlDoNESrA
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.
Pasal 3
- (1) Tarif jasa Tayang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a dikelompokkan ke dalam:
- a. Penyiaran Nasional;
- b. Penyiaran Zona l;
- c. Penyiaran Zona 2;
- d. Penyiaran Zona 3;
- e. Penyiaran Zona 4; dan
- f. Penyiaran Zona 5.
8. Penentuan pembagian Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi Irmbaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia. (2)
Pasal 4
- Tarif jasa Tayang berupa iklan komersial pada siaran program spesial, dapat dikenakan diatas tarif dalam Iampiran Peraturan Pemerintah ini. (1)
- Tarif jasa Tayang berupa iklan layanan masyarakat dan penyiaran program acara pada program khusus, dapat dikenakan tarif paling rendah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini. (2t
- Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21, sesuai nilai nominal yang tercantum dalam kontrak. (3)
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis program spesial, iklan layanan masyarakat, dan program khusus, serta persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 diatur dengan Peraturan Direksi l,embaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
Pasal 5
- lembaga Penyiaran Pub]ik Televisi Republik Indonesia dapat memberikan kepada mitra atau klien yang melakukan kerja sama penyiaran, berupa pengurangan harga paling tinggi sebesar 3O% (tiga puluh persen) dari tarif jasa Tayang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (l) hurufa. (1)
- Pemberian pengurangan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kondisi tertentu. (21
- Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dapat memb erikan benefit kepada mitra atau klien yang melakukan kerja sama penyiaran dalam bentuk jasa Tayang paling tinggi senilai 30% (tiga puluh persen) dari nilai kerja sama. (3)
- (4) Mitra atau klien yang telah mendapatkan benefit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diberikan pengurarlgan harga dari tarif jasa Tayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan benefit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
PRESIDEN REPUELIK INDONESIA -5-
Pasal 6
- (1) Terhadap mitra atau klien Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia yang memberikan kontribusi terhadap siaran yang diproduksi oleh Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dapat diberikan tarifjasa Tayang sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sepanjang nilai kontribusi yang diberikan mitra atau klien memiliki nilai sama dengan jasa Tayang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tarif jasa Tayang sebesar RpO,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
Pasal 7
- (l) Tarif penggunaan sarana dan prasarana siaran sebagaimana dimalsud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d berupa penggunEran lokasi pengambilan gambar serta penggunaan lahan dan bangunan untuk sarana produksi siaran dikelompokkan ke dalam tarif:
- a. Komersial;
- b. Nonkomersial; atau
- c. Sosial.
- Penentuan pengelompokan pengguna tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia. (21
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -6-
Pasal 8
- (1) Terhadap pelajar dan mahasiswa yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berupa diklat profesi pertelevisian dapat dikenakan tarif paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Lampiran angka IV huruf A Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur dengan Peraturan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia setelah mendapat persetqiuan Menteri Keuangan.
Pasal 9
- (l) Tarif jasa Pendidikan dan Pelatihan berupa diklat profesi pertelevisian dan sertifikasi barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran angka IV, tidak termasuk biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi.
- 12\ Biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
N/A
Pasal 1

O
- (1) Terhadap kegiatan tertentu atas jenis tarif jasa Tayang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,O0 (nol rupiah).
2. (21 Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. kenegaraan;
- b. sosial dan budaya;
- c. keagamaan;
bencana .
- d. bencana alam;
- e. kejadian luar biasa;
- f. berkabung nasional;
- g. pertahanan dan keamanan;
- h. kerja sama siaran dengan lembaga televisi internasional dan/atau duta besar negara sahabat; dan/atau
- i. kerja sama dengan kementerian/ lembaga dan/ atau Pemerintah Daerah sesuai dengan pelaksanaan tugas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
N/A
Pasal 1

I
Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.
N/A
Pasal 12

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, kontrak kerja sama yang sudah dilaksanakan oleh Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dengan mitra atau klien sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak kerja sama.
N/A
Pasal 13

Peraturan Pemerintah ini muiai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 September 2017
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
ttd.
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 199
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 September 2017 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
JOKO WIDODO
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (TVRI) sebagai salah satu sumber penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 2O Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup jelas.

Ayat (1)Yang dimaksud dengan "Penyiaran Nasional" adalah siaran yang jangkauannya meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.Yang dimaksud dengan "Zon* adaJalr penetapan wilayah siaran tertentu atas dasar paling sedikit potensi ekonomi, potensi penerimaan, jumlah penduduk, dan/ atau daya beli masyarakat.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (1)Yang dimaksud dengan "program spesial' adalah progrzrm yang dirancang atas permintaan mitra/ klien yang sudah disetqlui oleh direktur Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia yang bertanggung jawab di bidang siaran berkaitan dengan perayaan/ peringatan hari ulang tahun, hari besar nasional, keagamaan, institusi/lembaga, atau kejadian-kejadian penting lainnya yang berskala internasional, nasional, dan lokal, yang dikemas dalam berbagai format atau genre dan bersifat komersial.Ayat (21Yang dimaksud dengan "program khusus" adalah program yang dirancang secara khusus dan dipandang penting, bersifat harus dan segera karena berkaitan dengan perayaan/peringatan hari besar nasional, keagarnaan, institusi/ lembaga, atau kejadiankejadian penting dan luar biasa lainnya yang berskala internasional, nasional dan lokal, yang dikemas dalam berbagai format atau genre untuk kepentingan publik.## PRESIDEN REPU BLIK INDONESIA -3-##
PENJELASAN
Pasal 5

Ayat (3)

Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (1)Yang dimaksud dengan "mitra atau klien' adalah lembaga negara, instansi pemerintah, badan usaha negara, swasta dan/ atau perorangan yang jelas keberadaannya yang melakukan perjanjian kerja sama dengan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia untuk melaksanakan kerja sama di bidang jasa Tayang.Ayat (2)Yang dimaksud dengan "kondisi tertentu" antara lain menghadapi persaingan pasar atau menjalankan fungsi pelayanan penyiaran publik bagi kementerian/lembaga yang memiliki anggaran di bawah tarif jasa Tayang dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.Ayat (3)Yang dimaksud dengan "benefit' adalah manfaat atau nilai tambah yang diberikan dalam bentuk jasa Tayang antara lain berupa Iklan Komersial, Runnirq Text, dan Super Imposed.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (s)Cukup jelas.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -4-
PENJELASAN
Pasal 7


## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -5-

Ayat (1)Bentuk kontribusi yang diberikan oleh mitra atau klien dapat berupa sarana dan prasarana atau properti yang digunakan dalam siaran yang diproduksi oleh Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, antara lain busana penyiar, mebel, dan/ atau tata rias.Dengan adanya kontribusi yang diberikan oleh mitra atau klien tersebut maka Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia memberikan jasa Tayang berupa pencantuman atau penayangan nama kontributor dan/atau produk yang digunakan dalam siaran.'Memiliki nilai sama'dalam ketentuan ini dikenal dengan istilah ualue to ualue.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (l)'Pengambilan gambar" dalam ketentuan ini dikenal dengan istilah slwoting.Huruf aYang dimaksud dengan utarif komersial" adalah tarif yang diperuntukkan bagi kegiatan yang berorientasi semata-mata mencari keuntungan, antara lain:- a. perdagangan;- b. jasa; dan- c. industri.Huruf b## *. ", J.T,[ t,',?ou]*. r, o -6-## Huruf bYang dimaksud dengan "tarif nonkomersial' adalah tarif yang diperuntukkan bagi kegiatan yang menarik imbalan atas barang atau jasa yang diberikan namun tidak sematamata mencari keuntungan, antara lain:- a. pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah tertentu atau terdapat potensi keuntungan, baik materil maupun immateriil;- b. penyelenggaraan pendidikan nasional;- c. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi instansi pihak pengguna; dan/atau- d. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria nonbisnis.## Huruf cYang dimaksud dengan "tarif sosial" adalah tarif yang diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak menarik imbalan atas barang/jasa yang diberikan dan/atau tidak berorientasi mencari keuntungan, antara lain:- a. pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut biaya dan/atau tidak terdapat potensi keuntungan;- b. kegiatan sosial;- c. kegiatan keagamaan;- d. kegiatan kemanusiaan;- e. kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan;- f. pemerintahan I negara; dan/atau- g. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria sosial.Ayat (2)Cukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 8

Pasal 9

Cukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Huruf aCukup jelas.Huruf bYang dimaksud dengan "sosial dan budaya" adalah kegiatan siaran yang kontennya bersifat sosial dan budaya yang sudah dijadikan kalender kegiatan (calendar of euents) Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.## Huruf cYang dimaksud dengan pelayanan siaran "keagamaan" adalah kegiatan siaran yang kontennya bersifat keagamaan yang sudah dijadikan kalender kegiatan (calendar of eventsl Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.Huruf dYang dimaksud dengan "bencana alam" adalah kegiatan siaran yang kontennya bersifat bencana dan/ atau musibah.Huruf eYang dimaksud . dengan "kejadian luar biasa" adalah kegiatan siaran yang berkaitan dengan kejadian yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai Kejadian Luar Biasa.Cukup jelas.PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA -7 -## PRESIOEN REPUBLIK INOONESIA -8-## Huruf fYang dimaksud dengan "berkabung nasional" adalah kegiatan siaran yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari berkabung nasional.## Huruf gYang dimaksud dengan 'pertahanan dan keamanan" antara lain kegiatan kesiagaan dalam situasi dan kondisi darurat sipil dan darurat militer, serta kegiatan Negara dalam situasi dan kondisi darurat perang.## Huruf hYang dimaksud dengan okerja sama siaran dengan lembaga televisi internasional dan/ atau duta besar negara sahabat" adalah kegiatan siaran kerja sama dengan lembaga televisi internasional dan/ atau kedutaan besar negara sahabat.## Huruf iYang dimaksud dengan "kerja sarna dengan kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah" adalah pelayanan kerja sarna siaran dengan kementerian/lembaga dan/ atau pemerintah daerah dalam menyiarkan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas berupa kegiatan kenegaraan, sosial dan budaya, keagamaan, bencana alam, kejadian luar biasa, berkabung nasional, dan/ atau pertahanan dan keamanan.Ayat (3)Cukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6117## PRES IDEN REPUBLIK INDONESIALAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESI,A NOMOR 33 TAHUN 2OI7 TENTANG JENIS DAN TAzuF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA## JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMMN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLE.KU PADA LEMBAGA PEI\TYhRAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA| NO. | JENIS PENERIMMN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (RUPTAH) ||-------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|| I. | JASATAYANG INRTIME | | || | A. PEI.IYI.ARAN NASIONAL | | || | l. Siaran Analog Iklan Komersial | | || | a. Spot TV Komersial (?VQ | | || | 1) Spot TVC 60 detik | per 60 detik | 3.600.000,00 || | 2l Spot TVC45 detik | per 45 detik | 3.O00.o00,00 || | 3) Spot TVC30 detik | per 30 detik | 2.000.000,00 || | 4l SpotTVC 15 detik | per 15 detik | 1.200.000,00 || | b. Opening Before Broadust (OBB) dan Closing Before Broa.dcast (cBB) | per 5 detik+s detik | r.200.000,00 |c. Bumper .| NO. | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (RUPIAH) ||-------|---------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------|| | c. | Ehtmper In (BI)dm Bumper Out (BO) | per 5 detik+S detik | 1.200.000,00 || | d. | Running Tert | per 15 detik | 700.000,00 || | e. | Super Imposed | per 10 detik | 600.000,00 || | f . | Back Drop/ Main Drop | per program | 6.000.000,00 || | C. | Side/Wing Drop | per program | 4.000.000,00 || | h. | Floor Drop | per program | 4.000.000,00 || | i. | Template | per 10 detik | 600.000,o0 || | j. | Telop | per 15 detik | 700.000,00 || | k. | Tag On Proma (Durasi paling lama 60 detik) | per 5 detik | 150.000,00 || | l, | Segmen Kuis (Durasi paling lama 5 menit) | per I menit | 1.000.000,00 || | m. | Advertorial | per I menit | r.600.000,00 || | n. | Video Chps Musik | per 3 menit per lagu | 600.000,00 || | o. | Bttild In Sponsor | per program | 10.000.000,00 || | p. | Ad Lips | per program | 800.000,00 || | q. | Looping | per program | 10.ooo.000,00 || | r. | &ueezc Fram.e | per 15 detik | 600.000,00 |s. Segment .| NO. | JENIS PENEzuMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TAzuF (RUPTAH) ||-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|| | s. Segment In Program (Durasi paling lama 8 menit) | | || | ll Build In | per segmen | 4.000.000,00 || | 2l Adlips | per segmen, 2 kali | 4.000.o00,00 || | 3) Supeimposed | per l0 detik, per segmen, 4 kali | 4.000.000,00 || | 4l Running Tert | per 15 detik, per segmen 4 kali | 4.000.000,00 || | t. EfumperHadiah dan Voice Ouer | per 5 detik | 600.000,00 || | u. Time Signal | per 5 detik | 600.000,00 || | 2. Siaran Analog Iklan layanan Masyarakat (ILMI / Pttblic Serwce Announcement (PSAI | | || | a. ILM/PSA | | || | l) ILM/PSA 60 detik | per 60 detik | 3.420.000,00 || | 2l ILM/PSA 45 detik | per 45 detik | 2.850.000,00 || | 3) ILM/PSA 30 detik | per 30 detik | 1.900.000,00 || | 4\ ILM/PSA 15 detik | per 15 detik | r.140.000,00 || | b. Rtnning Text | per i5 detik | 665.000,00 |3. Siaran . . .| NO. | JENIS PENERIMMN NEGAM BUKAN PAJAK | JENIS PENERIMMN NEGAM BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (RUPI.AH} ||-------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|| | 3. Siaran Analog Penyiaran Program Acara (Non Bbcking Timel | 3. Siaran Analog Penyiaran Program Acara (Non Bbcking Timel | | || | | a. Nasional (Mulai Siaran sampai dengan Tutup Siaran) | | || | | 1) Nasional 60 menit | per 60 menit | 90.o00.000,00 || | | 2l Nasional 30 menit | per 30 menit | 45.000.000,00 || | | b. Nasional Terbatas (Pukul 15.0O WIB sampai dengan 19.00 WIB) | | || | | 1) Nasional Terbatas menit | 60 per 60 menit | 60.000.000,00 || | | 2l Nasional Terbatas 30 menit | per 30 menit | 30.000.000,00 || | | c. BookingTema Program (Nasional) | | || | | 1) Tema Program 60 menit | per 60 menit | 54.000,000,00 || | | 2l Tema Program 30 menit | per 30 menit | 27.000.000,00 || | | d. BookingTema Program (Nasional Terbatas) | | || | | 1) Tema Program 60 | menit per 60 menit | 36.000.000,00 || | | 2\ | Tema Program 30 menit per 30 menit | 18.000.000,00 |4. Siaran| NO. | JENIS PENEzuMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (RUPIAH) ||-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|| | 4. Siaran Analog Ke{a Sama Jasa Siaran antara TVzu Kantor Pusat dengan TVRI Stasiun Daerah | | || | Penyiaran Program | | || | a. Program 60 menit | per 60 menit | 60.000.000,00 || | b. Program 30 menit | per 30 menit | 30.000.000,o0 || | 5. Siaran Digital Iklan Komersial/?VC | | || | a. SpotTVC | | || | 1) Spot IVC60 detik | per 6O detik | 306.000,00 || | 2l SpotTVC45detik | per 45 detik | 255.000,00 || | 3) Spof ?7C30 detik | per 30 detik | 170.000,00 || | 4l SpotTVC 15 detik | per 15 detik | 102.000,00 || | b. Opening Before Broadcost (OBB) dan Closing Before Broadcost (CBB) | per 5 detik+S detik | 102.000,00 || | c. Bumper In (BI) dar: Btmper Out (BO) | per 5 detik+S detik | 102.000,00 || | d. Running Tert | per 15 detik | 59.500,00 || | e. Super Imposed. | per 10 detik | 51.000,00 || | f. Back Drop/ Main Drop | per program | s10.000,00 || | C. Side/Wing Drop | per program | 340.000,00 |h. Floor .| NO. | JENIS PENERIMMN NEGAM BUKAN PAJAK | JENIS PENERIMMN NEGAM BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (RUPIAH) ||-------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|| | h. | Floor Drop | per program | 340.000,00 || | i. | Template | per 10 detik | 51.000,00 || | j. | Telop | per 15 detik | 59.500,00 || | k. | Tag On Proma (Durasi paling lama 60 detik) | per 5 detik | 12.750,00 || | 1. | Segment Quiz (Durasi paling lama 300 detik) | per 60 detik | 85.000,00 || | m. | Aduertorial | per 60 detik | 85.000,o0 || | n. | Video Clips | per 180 detik per lagu | 100.000,00 || | o. | Build In kogram | per program | 850.000,00 || | p. | Ad Lips | per program | 85.000,o0 || | q. | Looping | per program | 340.000,00 || | r. | $ueezc Frame | per 15 detik | 51.000,o0 || | s. | Segment In Program (durasi paling lama 8 menit) | | || | | 1\ Build In | per segmen | 340.000,00 || | 2) | Adlips | 2 kali per segmen | 340.000,00 || | 3) Supeimposed | | per 10 detik, 4 kali per segmen | 340.000,00 || | 4l | Running Tert | per 15 detik, 4 kali per segmen | 340.000,o0 |t. Bumper .| NO. | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (RUPIAH) ||-------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|| | | t. Bumper Hadiah dan Voice Ouer | per 5 detik | 51.000,00 || | | u. Time Signal | per 5 detik | 51.000,00 || | 6. Siaran Digital Iklan Layanan Masyarakat (lLMl I Publb Seruie Annanncement (PSA) | 6. Siaran Digital Iklan Layanan Masyarakat (lLMl I Publb Seruie Annanncement (PSA) | | || | | a. ILM/PSA | | || | | 1) | ILM/PSA 60 detik per 60 detik | 270.000,00 || | | 2l | ILM/PSA 45 detik per 45 detik | 225.OOO,OO || | | 3) | ILM/PSA 30 detik per 30 detik | 150.000,00 || | | 4l | ILM/PSA 15 detik per 15 detik | 90.000,00 || | | b. Running | Tert per 15 detik | 52.000,00 || | 7. Siaran Digital Penyiaran Program lNon Blocking Timel | 7. Siaran Digital Penyiaran Program lNon Blocking Timel | | || | | ^. Nasional | | || | | 1) | Nasional 30 menit per 30 menit | 2.000.000,00 || | | 2l | Nasional 60 menit per 60 menit | 4.000.000,00 || | b. Tema Program | b. Tema Program | | || | | l) | Nasional 30 menit per 30 menit | 1.200.000,00 || | | 2l | Nasional 60 menit per 60 menit | 2.400.000,00 |B. PEI{YIARAN| NO. | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (RUPIAH) ||-------|---------------------------------------|--------------|------------------|| | B. PEI.IYI.ARAN ZONA | | || | 1. Iklan Komersial (TV CommerciallTVQ | | || | a. Pelayanan Siaran Iklan gvq | | || | U TVC LS detik | | || | a) Zona L | per 15 detik | 300.000,00 || | b) 7-ona2 | per 15 detik | 250.000,00 || | c) Zona 3 | per 15 detik | 200.000,00 || | d) Zona4 | per 15 detik | 175.000,00 || | e) 7.ona5 | per 15 detik | 150.000,00 || | 2l TVC 30 detik | | || | a) Zona L | per 30 detik | 350.000,00 || | b) Zona2 | per 30 detik | 300.000,00 || | c) 7-ona3 | per 3O detik | 250.000,00 || | d) Zona4 | per 3O detik | 225.000,00 || | e) Zona 5 | per 30 detik | 175.000,00 || | 3) TVC 4s detik | | || | a) Zona I | per 45 detik | 500.000,00 || | b) Zona2 | per 45 detik | 400.000,00 || | c) Zona 3 | per 45 detik | 350.000,00 || | d) Zona4 | per 45 detik | 300.000,00 |elZona...| JENIS PENERIMAAN NEGAM BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (RUPIAH) ||--------------------------------------|---------------|------------------|| el Zona5 | per 45 detik | 250.000,00 || 4l ?7C 60 detik | | || al Zora 7 | per 60 detik | 700.000,00 || bl Zota2 | per 60 detik | 600.000,00 || cl 7-ona 3 | per 60 detik | 500.000,00 || dl 7.ora4 | per 6O detik | 450.000,00 || el 7.ona5 | per 60 detik | 350.000,00 || 5) ?VC90 detik | | || al Zona I | per 90 detik | 1.000.000,00 || bl 7.ona2 | per 90 detik | 800.000,00 || cl Zona3 | per 90 detik | 700.000,00 || dl hna4 | per 9O detik | 600.o00,o0 || el 7.ona 5 | per 9O detik | 500.000,oo || 6) fVC 120 detik | | || al Zora I | per 12O detik | 1.250.000,00 || bl Zora2 | per 120 detik | 1.000.000,00 || cl Zona3 | per 120 detik | 875.000,o0 || dl Zona4 | per 120 detik | 750.000,00 || el 7.ona 5 | per 120 detik | 625.000,00 |b. Running .## PRESIOEN## REPUBLIK INDONESIA| JENIS PENERIMMN NEGAM BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (RUPIAH) ||-------------------------------------|-----------------------|------------------|| b. Running Tert | | || 1l Z-ona I | per 15 detik | 80.000,00 || 21 7.ona2 | per 15 detik | 70.000,00 || 3) Zora3 | per 15 detik | 60.000,00 || 41 | 7-orta 4 per 15 detik | s0.000,00 || 5) Z,ora5 | per 15 detik | 40.000,00 || c. Super Imposed Logo | | || Ll Zol]al | per 15 detik | 80.000,00 || 2l Zona2 | per 15 detik | 70.000,00 || 3) | 7-ona3 per 15 detik | 60.o00,00 || 4l | Zora4 per 15 detik | 50.000,00 || 5) | 7.or:a5 per 15 detik | 40.000,00 || d. Adlips | | || ll 7-ora L | per 1 kali | 150.000,00 || 21 | 7,ora2 per I kali | 125.000,o0 || 3) | 7.ona3 per I kali | 100.000,00 || 41 | 7.or:a4 per 1 kali | 75.000,00 || 5) | 7,ona5 per I kali | 50.000,00 |e. Time- 1l -| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (RUPIAH) ||---------------------------------------|-----------------------|------------------|| e. Time Signal 15 detik | | || ll 7.ona I | per 15 detik | 175.000,00 || 21 7,ona2 | per 15 detik | r50.000,00 || 3) Zona3 | per 15 detik | 125.000,00 || 41 7,ona4 | per 15 detik | 100.000,00 || 5) ZonaS | per 15 detik | 75.000,00 || f . Time Signal 30 detik | | || ll 7.ona L | per 30 detik | 300.000,00 || 21 7-ona2 | per 30 detik | 250.000,00 || 3) Zora3 | per 30 detik | 200.000,o0 || 41 7-ona4 | per 30 detik | 175.000,00 || 5) Zona5 | per 3O detik | 150.000,00 || g. Advertorial | | || ll Zoda L | per 300 detik | 3.000.000,00 || 21 | 7.ona2 per 30O detik | 2.500.000,00 || 3) | Zorta 3 per 3O0 detik | 2.250.000,00 || 41 | 7-oda4 per 300 detik | 2.O00.000,00 || 5) Zona5 | per 300 detik | 1.500.000,o0 |2.lklan| NO. | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (RUPIAH) ||-------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|| | 2. Iklan Layanan Masyarakat (lLMl IPublic Serui@ Announement (PSA) | | || | a. ILM/PSA | | || | U ILM/PSA 15 detik | | || | a\ Zota I | per 15 detik | 300.000,o0 || | bl 7.ora2 | per 15 detik | 250.000,00 || | cl Zona3 | per 15 detik | 200.000,00 || | dl Zona4 | per 15 detik | 150.000,00 || | el hna 5 | per 15 detik | 100.000,00 || | 2l ILM/PSA 30 detik | | || | al ?.ona L | per 30 detik | 350,000,00 || | bl Zona2 | per 30 detik | 300.000,00 || | cl Z-ora 3 | per 3O detik | 250.OO0,00 || | dl 7.ona 4 | per 30 detik | 225.000,00 || | el ?.ona 5 | per 30 detik | 175.000,00 || | 3) ILM/PSA 45 detik | | || | al hna 7 | per 45 detik | 400.000,00 || | bl Zona2 | per 45 detik | 350.O00,oo || | cl Zona3 | per 45 detik | 300.000,00 || | dl 7ana4 | per 45 detik | 250.000,00 |el 7,ona\_13\_| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (RUPIAH) ||---------------------------------------|----------------------|------------------|| el T.orLas | per 45 detik | 200.000,00 || 4l ILM/PSA 60 detik | | || al ?.or:,a I | per 60 detik | 500.000,00 || bl Zorta2 | per 60 detik | 400.000,00 || cl 7nna3 | per 6O detik | 350.000,00 || dl 7-ona4 | per 60 detik | 300.000,o0 || e) ZonaS | per 60 detik | 250.000,00 || 5) ILM/PSA 90 detik | | || a) 7.ona I | per 90 detik | 550.O00,00 || bl Zona2 | per 90 detik | 450.000,o0 || cl 7-ota3 | per 90 detik | 400.000,00 || dl Zorta 4 | per 90 detik | 350.000,00 || el Zona 5 | per 90 detik | 275.000,o0 || 6) ILM/PSA 120 detik | | || al 7,ona I | per 120 detik | 600.000,00 || bl | 7-ona2 per 120 detik | s00.000,o0 || cl | Zona3 per 120 detik | 425.000,00 || dl | Zona4 per 120 detik | 375.000,00 || el Z.on,a 5 | per 12O detik | 300.000,00 |b. Rnning-L4-| NO. | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (RUPIAH) ||-------|-------------------------------------------|-------------------|------------------|| | Running Tert | | || | l) Zona I | per 15 detik | 50.000,00 || | 2l Zona2 | per 15 detik | 45.000,o0 || | 3) 7.orra3 | per 15 detik | 40.000,00 || | 4l Zorta 4 | per 15 detik | 30.000,o0 || | 5) TnnaS | per 15 detik | 25.000,00 || | c. Filler (paling lama 5 menit) | | || | ll Z,ona I | per 5 menit | 2.000.000,00 || | 2l Zona2 | per 5 menit | 1.750.000,00 || | 3) 7.ona3 | per 5 menit | 1.500.000,00 || | 4l Zorra4 | per 5 menit | 1.250.000,00 || | 5) 7ana5 | per 5 menit | 1.000.000,00 || | d. Video C&ps Musik (paling lama 4 menit) | | || | Ll Zonal | per 4 menit | 200.000,00 || | 2l | Zana2 per 4 menit | 175.000,00 || | 3) | 7nra3 per 4 menit | 150.000,00 || | 4) | 7nna4 per 4 menit | 135.000,o0 || | 5) Zona5 | per 4 menit | 100.000,00 |3. Pelayanan| NO. | JENIS PENERIMMN NEGARA BUKAN PAJAK | JENIS PENERIMMN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (RUPT.AH) ||-------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|| | 3. Pelayanan | 3. Pelayanan | | || | | Program 15 menit | | || | | Ll Zonal | per 15 menit | 3.OOO.OO0,OO || | | 21 | 7-ona2 per 15 menit | 2.500.000,00 || | | 3) | 7.ona3 per 15 menit | 2.250.000,00 || | | 4l | Zona4 per 15 menit | 2.000.000,o0 || | | 5) 7.ona5 | per 15 menit | 1.500.000,00 || | | Program 30 menit | | || | | l) Zona 1 | per 30 menit | 3.750.000,00 || | | 2l Zona2 | per 30 menit | 3.250.000,o0 || | | 3) | 7,ona3 per 30 menit | 3.O00.000,o0 || | | 4l | Zora4 per 30 menit | 2.2s0.000,00 || | | 5) | Zora5 per 30 menit | 2.000.000,00 || | | Program 45 menit | | || | | ll | Zorla L per 45 menit | 5.500.o00,00 || | | 2l | Zona2 per 45 menit | 4.250.000,00 || | | 3) | Zorta 3 per 45 menit | 3.500.000,00 || | | 4l | Zona4 per 45 menit | 2.750.000,00 || | | 5) Zona5 | per 45 menit | 2.250.000,00 |d. Program## PRESIOEN REPU BLIK INDONESIA## -16-| NO. | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (RUPIAH) ||-------|---------------------------------------|---------------|------------------|| | d. Program 60 menit | | || | 1l Zor:al | per 60 menit | 6.500.000,o0 || | 2\ Zona2 | per 60 menit | 6.000.000,00 || | 3) 7-ona3 | per 60 menit | 5.O00.000,00 || | 41 7ana4 | per 60 menit | 3.750.000,00 || | 5) 7.ona 5 | per 60 menit | 3.000.000,o0 || | e. Program 90 menit | | || | ll Zonal | per 90 menit | 9.000.000,00 || | 21 7ana2 | per 90 menit | 7.500.000,00 || | 3) Zona3 | per 90 menit | 7.000.000,o0 || | 4l Zona4 | per 9O menit | 5.500.000,00 || | 5) 7.ora 5 | per 90 menit | 4.500.000,00 || | f. Program 120 menit | | || | ll 7-ona I | per 120 menit | 12.000.000,00 || | 21 7-ona2 | per 120 menit | 9.750.000,00 || | 3) Zona3 | per 120 menit | 8.500.000,00 || | 4\ Zona4 | per 120 menit | 7.500.000,00 || | 5) 7,or.a5 | per 120 menit | 6.000.o00,00 |II, MEDIA## PRES IDEN REPU BLIK INDONESIA-17'| NO. | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (RUPIAH) ||-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------|| II. | MEDTA ONI,IIVE | | || Iklan Komersial pada Portal | Berita TVRI | | || A. | BERANDA (per minggu) | | || | l. Head | 98O x l3O pixel | 500.ooo,00 || | 2. Main | 680 x l8Optrel | 400.000,00 || Side | 3. | 32O x l5O pixel | 350.000,00 || | 4. WinS | 2OO x65O pixel | 500.000,00 || B. | NASIONAL (Per minggu) | | || | L. Head | 980 x 130 ptxel | 400.000,00 || | 2. Main | 680 x 180 pxel | 300.000,00 || | 3. Side | 32OxLiO pixel | 250.000,00 || | 4. WirrS | 2OOx650 pixel | 400.o00,00 || C. | DAERAH (per minggu) | | || | l. Head | 98O x L3O pixel | 300.000,00 || | 2. Main | 680 x l80pirel | 200.000,00 || | 3. Side | 32O x LSO pixel | 150.000,00 || | 4. Wing | 2OO x 650 pixel | 300.000,00 |III. PENGGUNAAN| NO. | JENIS PENERIMAAN NEGAM BUKAN PAJAK | JENIS PENERIMAAN NEGAM BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (RUPTAH) ||-------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|| m. | PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA SIARAN SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI | PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA SIARAN SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI | | || | A. PENEMPATAN ALATPADAMENARA | A. PENEMPATAN ALATPADAMENARA | | || | L. Analog | L. Analog | | || | | a. Antena Microutaue Diameler 0,3 Meter | per unit per tahun | 13.750.000,00 || | | b. Antena Microwaue Diameter 0,6 Meter | per unit per tahun | 27.500.000,o0 || | | c. Antena Microwaue Diameter 0,8 Meter | per unit per tahun | 36.575.000,o0 || | | d. Antena Microwaue Diameter 1,2 Meter | per unit per tahun | 5s.000.000,00 || | | e, Antena Microwave Diameter 1,8 Meter | per unit per tahun | 82.500.000,00 || | | f. Antena MbrowaueDiametet 2'4 Meter | per tahun Per unit | r 10.000.000,00 || | | g. Antena MicrowaueDiameter 3 Meter | per tahun per unit | 137.500.000,00 || | | h. Antena Sectoral | per tahun per unit | 27.500.000,00 || | | i. Antena Dipole I Panel (untuk broadcast) | per tahun per unit | 25.000.000,00 |j. Antena## - 19\_| NO. | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (RUPI.AH) ||-------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|| | | j. Antena Dipole SgstemUHF Slot (Setara 5 panel) | per tahun per unit | 125.000.000,00 || | | k. Antena Komunikasi RePealer oMNI/YAGI | per tahun per unit | 27.500.000,00 || | | l. Antena Radio FM | per tahun per unit | 27.500.000,00 || | | m. Antena Grid / | lntetnet per tahun per unit | 15.000.o00,00 || | | 2. DIGITAL Antena Dipole I Panel (broad.costl | per tahun per unit | 35.000.000,00 || | B. PENGGUNAAN FTOORSTUDIO | B. PENGGUNAAN FTOORSTUDIO | | || | l. | Studio Auditorium | | || | | a. Preparation | per shifi | 10.000.000,00 || | Production | b. | per shf | 25.325.000,00 || | Ouertime | c. | per shift | 1.500.000,00 || | 2. Studio II, IX, atau | X | | || | | a. | Preparation per shiyt | 4.000.000,00 || | | b. | Produdion per shif | 7.000.000,00 || | | c. | Oueftime per shif | 1.000.000,00 || | 3. | Studio V atau VII | | || | | a. | Preparation per sfu7t | 4.700.000,00 || | | b. | Production per shifi | 11.400.000,00 |c. Ouertime## -20-| NO. | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (RUPTAH) ||-------|---------------------------------------------|-----------|------------------|| | c. Ouertime | per shift | 1.500.000,00 || | 4 Studio VI atau VII | | || | a. keparation | per shrf | 4.000.000,00 || | b. Production | per sfufi | 8.000.000,00 || | c, Ouertime | per shif | l.oo0.o00,oo || | C. PENGGUNAAN LOKASI SHOOTINGDI STUDIO ALAM | | || | 1. Rumah Adat Demak | | || | a. Komersial | per hari | 2.000.000,00 || | b. Non Komersia-l | per hari | r.250.000,00 || | c. Sosial | per hari | 6s0.000,00 || | 2. Gedung ArsiP | | || | a. Komersial | per hari | 3.300.000,00 || | b. Non Komersial | per hari | 1.O00.000,00 || | c. Sosial | per hari | 780.000,00 || | 3. Rumah Adat Kudus | | || | a. Komersial | per hari | 2.1000.000,00 || | b. Non Komersial | per hari | 1.340.000,00 || | c. Sosial | per hari | 668.000,00 || | 4. Rumah Adat Betawi | | || | a, Komersial | per hari | 2.000.000,00 |b. Non| NO. | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (RUPIAH) ||-------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------|| | | b. Non Komersial | per hari | 1.000.000,o0 || | | c. | Sosial per hari | 600.000,o0 || | 5. | Rumah Adat Jayanto | | || | | a. | Komersial per hari | 2.000.000,00 || | | b. Non Komersial | per hari | 776.250,OO || | | c. Sosial | per hari | s55.250,00 || | 6. | Rumah Adat | JaYanti | || | | a, | Komersial per hari | 2.000.000,o0 || | b. Non | | Komersial per hari | 900.000,00 || | | c. Sosial | per hari | 580.000,00 || | 7. | Rumah Adat Sisalangka | | || | | a. | Komersial per hari | 2.030.000,00 || | b. | | Non Komersial per hari | 1.265.000,00 || | c. | | Sosial per hari | oss.ooo,oo || | 8. | Aula Arena BudaYa | | || | | a. | Komersial per hari | s.zso.ooo'oo || | b. | | Non Komersial per hari | 3.l45.ooo,oo || | | c. | Sosial per hari | 1.029.000,o0 || | 9, | Kantor Pemasarar | | || | | a. Komersial | per hari | 2.530.000,00 |b. Non| NO. | PENERIMAAN | NEGAM | SATUAN | TARIF (RUPLAH) ||-------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|------------------|| | b. | Non Komersial | per hari | 1.515.000,oo || | c. | Sosial | per hari | 703.O00,00 || | Rumah Tiga Muka | Rumah Tiga Muka | | || | a. | Komersial | per hari | 2.100.000,00 || | b. | Non Komersial | per hari | 1.300.000,00 || | c. | Sosial | per hari | 660.000,00 || | Gedung Maintenanre Center | Gedung Maintenanre Center | | || | a. | Komersial | per hari | 10.250.000,00 || | b. | Non Komersial | per hari | 5.375.000,00 || | c. | Sosial | per hari | 1.475.000,00 || | 12. Gedung Maintenance Center Sisi 1 atau Sisi 3 | 12. Gedung Maintenance Center Sisi 1 atau Sisi 3 | | || | a. | Komersial | per hari | 2.420.OOO,OO || | b. | Non Komersial | per hari | 1.460.000,00 || | c. | Sosial | per hari | 692.000,o0 || | 13. Gedung Maintenance CerLter Sisi 2 | 13. Gedung Maintenance CerLter Sisi 2 | | || | a. | Komersial | per hari | 5.300.000,00 || | b. | Non Komersial | per hari | 2.900.000,00 || | c. | Sosia] | per hari | 980.000,00 || | 14. Mushola | 14. Mushola | | || | a. | Komersial | per hari | 2.880.000,00 |b. Non| NO. | JENIS PENERIMMN NEGAM BUKAN PAJAK | JENIS PENERIMMN NEGAM BUKAN PAJAK | JENIS PENERIMMN NEGAM BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (RUPIAH) ||-------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------|------------------|| | | b. | Non Komersial | per hari | 1.690.000,00 || | | c. | Sosial | per hari | 738.000,00 || | 15. | Lapangan Tenis | Lapangan Tenis | | || | | a. | Komersial | per hari | 3.222.SOO,OO || | | b. | Non Komersial | per hari | 1.861.250,O0 || | | c. | Sosial | per hari | 772.250,OO || | 16. | Saung Jabar (1 Unit) | Saung Jabar (1 Unit) | | || | | a. | Komersial | per hari | 2.000.000,00 || | | b. | Non Komersial | per hari | 600.000,00 || | | c. | Sosial | per hari | 520.000,00 || | 17. | Pemancingan | Pemancingan | | || | | a, | Komersial | per hari | 3.500.000,oo || | | b. | Non Komersial | per hari | 1.700.000,00 || | | c. | Sosial | per hari | 800.000,00 || | 18. | Lahan Kosong | Lahan Kosong | | || | | a. | Komersial | per hari | 3.500.000,00 || | | b. | Non Komersial | per hari | 1.700.000,00 || | | c. | Sosial | per hari | 800.000,00 |D. PENGGUNAAN| NO. | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (RUPIAH) ||--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|| D. PENGGUNAAN LAHAN DAN BANGUNAN UNTUK SARANA PRODUKSI SIARAN DI JAKARTA | D. PENGGUNAAN LAHAN DAN BANGUNAN UNTUK SARANA PRODUKSI SIARAN DI JAKARTA | D. PENGGUNAAN LAHAN DAN BANGUNAN UNTUK SARANA PRODUKSI SIARAN DI JAKARTA | || l. Lahan | l. Lahan | l. Lahan | || | a. Komersial | | || | 1) Paket Jam | per jam per meter persegi | r.000,00 || | 2l Paket Hari | per hari per meter persegi | 20.000,00 || | 3) Paket Bulan | per bulan per meter persegi | 375.000,00 || | 4l PaketTahun | per tahun per meter persegi | 3.500.000,00 || | b. Non | Komersial | || | 1) Paket Jam | per jam per meter persegi | 500,00 || | 2) Paket Hari | per hari per meter persegi | 10.000,00 |3) Paket| NO. | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (RUPTAH) ||-------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------|| | 3) Paket Bulan | per bulan per meter persegi | 200.000,00 || | 4l Paket Tahun | per tahun per meter persegi | 2.000.000,o0 || | c. Sosial | | || | l) Paket Jam | per jam per meter persegi | 100,00 || | 2l Paket Hari | per hari per meter persegi | 2.500,00 || | 3) Paket Bulan | per bulan per meter persegi | 50.000,00 || | 4l Paket Tahun | per tahun per meter persegi | 500.000,00 || | 2. Lahan dan Bangunan | | || | a. Komersial | | || | 1) Paket Jam | per Jarn per meter persegi | 1.500,00 |2) Paket| NO. | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (RUPIAH) ||-------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------|| | 2l Paket Hari | per hari per meter persegi | 25.000,o0 || | 3) Paket Bulan | per bulan per meter persegi | 500.000,o0 || | 4l Paket Tahun | per tahun per meter persegi | 4.500.000,00 || | b. Non Komersial | | || | 1) Paket Jam | per jam per meter persegi | 750,00 || | 2l Paket Hari | per hari per meter persegi | 15.000,00 || | 3) Paket Bulan | per bulan per meter persegi | 300.000,00 || | 4l Paket Tahun | per tahun per meter persegi | 2.500.000,00 || | c. Sosial | | || | 1) Paket Jam | per jam per meter persegi | 250,0o |2) Paket| NO. | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (RUPIAH) ||-------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|| | 2l Paket Hari | per hari per meter persegi | 5.000,00 || | 3) Paket Bulan | per bulan per meter persegi | 75.O00,00 || | 4l PaketTahun | per tahun per meter persegi | 750.000,00 || | E. PENGGUNAAN I,AHAN DAN BANGUNAN UNTUK SARANA PRODUKSI SIARAN DI LUARJAKARTA | | || | 1. Lahan a. Komersial | | || | 1) Paket Jam | perjam per meter persegr | 200,00 || | 2l Paket Hari | per hari per meter persegi | 5.000,00 || | 3) Paket Bulan | per bulan per meter persegi | 100.000,00 || | 4\ Paket Tahun | per tahun per meter persegi | 750.000,00 |b. Non## PRESIDEN REPU BLIK INDONESIA\_28\_| NO. | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (RUPTAH) ||-------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------|| | Non Komersial | | || | 1) Paket Jam | per jam Per meter persegi | 100,00 || | 2l Paket Hari | per hari per meter persegi | 2.000,00 || | 3) Paket Bulan | per bulan per meter persegi | so.000,00 || | 4l Paket Tahun | per tahun per meter persegi | 500.000,00 || | c. Sosial | | || | 1) Paket Jam | perJam per meter persegi | 50,00 || | 2l Paket Hari | per hari per meter persegi | s00,00 || | 3) Paket Bulan | per bulan per meter persegi | 10.000,00 || | 4l Paket Tahun | per tahun per meter persegi | r00.000,00 |2. Lahan## -29-| NO. | JENIS PENERIMMN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (RUPIAH) ||-------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------|| | Lahan dan bangunan | | || | a. Komersial | | || | l) Paket Jam | per jam per meter persegi | 500,00 || | 2l Paket Hari | per hari per meter persegi | 10.000,00 || | 3) Paket Bulan | per bulan per meter persegi | 250.000,00 || | 4l Paket Tahun | per tahun per meter persegi | 1.000.000,00 || | b. Non Komersial | | || | 1) Paket Jam | per Jam per meter | 200,00 || | 2l Paket Hari | per hari per meter persegi | 5.000,00 || | 3) Paket Bulan | per bulan | r00.000,o0 |4) Paket.| NO. | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (RUPTAH) ||-------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|| | 4) Paket Tahun | per tahun per meter persegi | 750.000,00 || | c. Sosial | | || | 1) Paket Jam | per jam per meter persegi | 75,00 || | 2l Paket Hari | per hari per meter persegi | 1.000,00 || | 3) Paket Bulan | per bulan per meter persegi | 20.000,00 || | 4l Paket Tahun | per tahun per meter persegi | 250.000,00 || N. | JASA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | || | A. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROFESI PERTELEVISIAN (Diklat 20 hari) | | || | 1. Biaya Pendaftaran | per orang | 100.000,00 || | 2. Pembawa Acara (Presentef | per orang | 5.000.000,o0 || | 3. Reporter Berita TV | per orang | s.000.000,00 |4. Kamerawan| NO. | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF (RUPIAH) ||-------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|| | 4. | Kamerawan TV | per orang | 5.000.000,00 || | 5. | Video Editor | per orang | 5.O00.000,00 || | 6. | Video Jurnalis | per orang | 5.O00.000,00 || | B. | PENDIDIKAN DAN PEI,ATIHAN SERTA SERTIFIKASI AHLI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH TINGKAT DASAR per orang | PENDIDIKAN DAN PEI,ATIHAN SERTA SERTIFIKASI AHLI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH TINGKAT DASAR per orang | 3.s00.000,00 |PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,ttd.JOKO WIDODOSalinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKREfARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Asisten Deputi Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Hukum dan SEKRE