PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 3 Tahun 2016
Tentang PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF
Berlaku: 3 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
WALIKOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAKASSAR,
- a. bahwa Air Susu Ibu merupakan makanan sempurna bagi bayi karena mengandung zat gizi sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi, maka untuk melindungi dan menjamin pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini dan pemberian Air Susu Ibu yang merupakan hak mutlak bayi perlu adanya dukungan bagi ibu untuk memberikan Air Susu Ibu kepada bayi;
- b. bahwa sesuai Pasal 129 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, maka Pemerintah Kota Makassar perlu mengatur mengenai Pemberian Air Susu Ekslusif dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif.
4. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republiki Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4965);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 56790);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 2970);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan nama kota Ujungpandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 7).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR
dan
WALIKOTA MAKASSAR
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSLUSIF.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Makassar
2. Walikota adalah walikota Makassar
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Makassar sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi program penyelenggaraan Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif.
6. Tenaga Kesehatan adalah seorang profesional yang bekerja di bidang kesehatan yang mempunyai kompetensi untuk menolong persalinan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak meliputi, perawat, bidan, dokter, dokter spesialis kebidanan dan kandungan, dan dokter spesialis anak.
7. Penyelenggara adalah pejabat, pegawai atau orang yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan tempat kerja dan tempat sarana umum.
8. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah satu-satunya makanan yang tepat untuk bayi usia 0 - 6 bulan dan dilanjutkan sampai 2 tahun.
9. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan sampai dengan usia 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
10. Bayi adalah anak yang baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami, istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya,atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
12. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, dan organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan.
13. Susu formula bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.
14. Sarana pelayanan kesehatan adalah institusi kesehatan baik negeri maupun swasta yang menberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap, kesehatan ibu dan anak meliputi poliklinik kesehatan, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, puskesmas, rumah bersalin, balai pengobatan, rumah sakit dan laboratorium klinik, bidan praktek swasta, dan tempat-tempat praktek dokter.
15. Tempat kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan atau pekerjaan.
16. Bilik/RuangASI adalah tempat menyusui bayi bagi seorang ibu yang nyaman danmenjamin keamanan baik dari segi bahaya dari luar serta steril dari segi kesehatan.
17. Inisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disingkat IMD adalah bayi mulai menyusui sendiri segera setelah lahir.
18. Tempat sarana Umum adalahfasilitasyang disediakan dan atau diselenggarakan oleh pemerintah, swasta, dan atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
19. Fasilitas khusus adalah ruangan laktasi yang digunakan untuk kegiatan menyusui atau memerah dan menyimpan air susu ibu yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai standar yang ditetapkan.
20. Dunia Usaha dan Industri adalah badan-badan usaha yang berdomisili di Kota Makassar .
21. Duta ASI adalah Individu-individu terpilih dari pemilihan duta ASI Eksklusif Kota Makassar
22. Sarana pendidikan adalah institusi pendidikan baik negeri maupun swasta yang melaksanakan penyelengaraan pendidikan meliputi Perguruan Tinggi, SMU/Sederajat, SMP/Sederajat, SD/Sederajat, TK, PAUD, Lembaga Kursus dan Balai Diklat.
23. Kolostrum adalah jenis susu yang diproduksi pada tahap akhir kehamilan dan pada hari-hari awal setelah melahirkan, warnanya kekuningan dan kental serta memiliki konsentrasi gizi dan imunitas yang tinggi.
24. Informasi adalah pemberian informasi mengenai ASI Eksklusif dan IMD yang dilakukan melalui penyuluhan, konseling dan atau pendampingan yang dilakukan Dinas kesehatan,tenaga kesehatan, penyelenggara pelayanan kesehatan, tenaga terlatih dan kelompok masyarakat lainnya serta SKPD terkait.
25. Sosialisasi adalah sosialisasiterkait pelaksanaan program pemanfaatan pemberianASI Eksklusif dan IMD yang dilakukan secara berkala oleh SKPD Terkait.
26. Advokasi, adalah aksi strategis dan terpadu yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan program pemanfaatan pemberianASI Eksklusif dan IMD.
27. Edukasi adalah proses pengajaran yang dilakukan baik secara formal maupun non formal kepada masyarakat terkait pelaksanaan program pemanfaatan pemberianASI Eksklusif dan IMD.
BAB II - ASAS DAN TUJUAN Bagian Kesatu Asas
Pasal 2

Pengaturan ASI Eksklusif berasaskan perikemanusiaan, perikeadilan, manfaat bagi ibu dan bayi, perlindungan, penghormatan terhadap hak ibu dan bayi dan tidak diskriminatif.
Bagian Kedua Tujuan
BAB II - ASAS DAN TUJUAN Bagian Kesatu Asas
Pasal 3

Pengaturan pemberian ASI Eksklusif bertujuan untuk:
- a. memberi rasa nyaman dan aman pada bayi serta meningkatkan ikatan cinta dan kasih sayang antara ibu dan bayi;
- b. menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan bayi;
- c. memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya;
- d. meningkatkan peran dan dukungan Keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, Dunia usaha dan industri terhadap pemberian ASI Eksklusif; dan
- e. mendorong pelaksanaan IMD.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
- a. air susu ibu eksklusif;
- b. inisiasi menyusu dini;
- c. kewajiban dan tanggung jawab pemerintah kota;
- d. kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan masyarakat ;
- e. kewajiban dan tanggung jawab badan usaha dan industry;
- f. standar bilik/ruang asi;
- g. tempat kerja dan tempat sarana umum;
- h. informasi, edukasi, sosialisasi;
- i. koodinasi dan kerjasama;
- j. pembinaan dan pengawasan;
- k. pendanaan;
- l. sanksi administrasi;
- m. ketentuan pidana;
- n. ketentuan peralihan;
- o. penutup.
BAB IV - AIR SUSU IBU EKSKLUSIF
Pasal 5

Setiap ibu yang melahirkan wajibmemberikan ASI Eksklusif kepada Bayi yang dilahirkannya kecuali ada indikasi medis.
BAB IV - AIR SUSU IBU EKSKLUSIF
Pasal 6

- ( 1 ) Penentuan indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh dokter.
- ( 2 ) Dokter dalam menentukan indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
- ( 3 ) Dalam hal tidak terdapat dokter, penentuan ada atau tidaknya indikasi medis dapat dilakukan oleh bidan atau perawat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V - INISIASI MENYUSU DINI
Pasal 7

- ( 1 ) Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Sarana Pelayanan Kesehatan wajib melakukan IMD terhadap bayi segera setelah lahir,kecuali dengan indikasi medis.
- (2) Inisiasi menyusu dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meletakkan bayi secara tengkurap di dada atau perut ibu sehingga kulit bayi melekat pada kulit ibu paling singkat selama 1 (satu) jam.
BAB V - INISIASI MENYUSU DINI
Pasal 8

- ( 1 ) Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Sarana Pelayanan kesehatan wajib menempatkan ibu dan bayi dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung kecuali atas indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter.
- ( 2 ) Penempatan dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memudahkan ibu setiap saat memberikan ASI Eksklusif kepada Bayinya.
BAB V - INISIASI MENYUSU DINI
Pasal 9

Tenaga Kesehatan dan/atau Penyelenggara Sarana Kesehatan dilarang melakukan kegiatan promosi Susu Formula Bayi kepada Ibu hamil dan ibu yang baru melahirkan sebagai pengganti ASI.
BAB VI - KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 10

Kewajiban dan Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam program pemberian ASI Eksklusif meliputi:
- a. melindungi hak hidup ibu dan hak hidup bayi;
- b. memenuhi pemenuhan Hak atas Gizi bagi Ibu dan bayi
- c. membangun dan mengembangkan akses terhadap informasi kepada keluarga, masyarakat dan instansi vertikal mengenai Penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan dalam lingkup pemerintah daerah, instansi vertikal dan organisasi masyarakat lainnya yang terkait penggunaan ASI Eksklusif;
- e. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program pemberian ASI Eksklusif;
- f. memberikan pelatihan teknis konseling menyusui;
- g. menyediakan tenaga konselor menyusui di Sarana Pelayanan Kesehatan dan tempat sarana umum lainnya;
- h. membina dan mengawasi pelaksanaan dan pencapaian program pemberian ASI Eksklusif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, Tempat Kerja, tempat sarana umum, dan kegiatan di masyarakat;
- i. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan program pemberian ASI Eksklusif yang mendukung perumusan kebijakan;
- j. menyelenggarakan pemilihan duta ASI Eksklusif paling kurang 2 tahun sekali;
- k. pemerintah kota wajib mendorong pengadaan bilik/ruang ASI setelah terbitnya Peraturan daerah;
- l. menjamin terlaksananya pemberian ASI Eksklusif dan IMD di Kota Makassar;
- m. menjamin keterlibatan individu dan kelompok masyarakat untuk terlibat secara aktif melakukan penyebaran informasi, edukasi dan sosialisasi IMD dan ASI eksklusif; dan
- n. menyediakan sarana dan mekanisme pengaduan;
Bagian Kedua Keluarga dan Masyarakat
paragraf 1 Keluarga
BAB VI - KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 11

- ( 1 ) Keluarga harus mendukung pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pemberian ASI Eksklusif dan IMD.
- ( 2 ) Keluarga harus memenuhi kebutuhan Gizi ibu beserta bayinya.
- ( 3 ) Setiap keluarga yang mempunyai Bayi harus menolak pemberian Susu Formula dan atau produk lainnya.
Paragraph 2 Masyarakat
BAB VI - KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 12

- ( 1 ) Masyarakat bertanggung jawab terhadap terlaksananya program Penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif dan IMD.
- ( 2 ) Tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. mendukung upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam penyebaran informasi pentingnya penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif dan IMD;
- b. mengawasi pelaksanaan dan pencapaian program penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif dan IMD di Sarana Pelayanan Kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, Tempat Kerja, tempat sarana umum, dan atau kegiatan di masyarakat.
- c. melaporkan hasil pengamatan lapangan terhadap pelaksanaan ASI Eksklusif dan IMD kepada Walikota Makassar, DPRD, Ombudsman, dan atau tempat-tempat pengaduan yang siapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
- d. dapat ikut serta memilih dan atau dipilih sebagai duta ASI Eksklusif kota Makassar;
Bagian Ketiga Dunia Usaha dan Industri
BAB VI - KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 13

- (1) Dunia usaha dan industri diwajibkan memiliki bilik/ruang ASI dalam rangka mendukung ASI Eksklusif.
- (2) Dunia usaha, industri, produsen dan atau distributor susu formula bayi, ikut serta bertanggung jawab terhadap terlaksananya program Penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif.
- (3) Dunia usaha, industri, produsen dan atau distributor susu formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang melakukan :
4. a.
5. promosi langsung susu formula bayi di sarana pelayanan Kesehatan.
- b. penempatan iklan susu formula oleh produsen atau distributor dan perusahaanlaindisekitar sarana pelayanan Kesehatan dengan jarak paling dekat 1000 m.
BAB VII - STANDAR BILIK/RUANG ASI
Pasal 14

- (1) Standar Kesehatan Bilik/Ruang ASI adalah sebagai berikut :
- a. tersedianya ruangan khusus dengan ukuran minimal 3x2 𝑚 2 dan/atau disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui;
- b. ada pintu yang dapat dikunci, yang mudah dibuka/ditutup;
- c. lantai keramik/semen/karpet;
- d. memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup;
- e. bebas potensi bahaya di tempat kerja termasuk bebas polusi;
- f. lingkungan cukup tenang jauh dari kebisingan;
- g. penerangan dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan;
- h. kelembapan berkisar antara 30% (tiga puluh perseratus) sampai dengan 50% (lima puluh perseratus), maksimum 60% (enam puluh perseratus); dan
- i. tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan.
- (2) Peralatan Ruang ASI di Tempat Kerja sekurang-kurangnya terdiri dari peralatan menyimpan ASI dan peralatan pendukung lainnya sesuai standar.
- (3) Peralatan menyimpan ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain meliputi:
- a. lemari pendingin ( refrigerat or) untuk menyimpan ASI;
- b. gel pendingin ( ice pack );
- c. tas untuk membawa ASI perahan ( cooler bag ); dan
- d. st erilizer botol ASI.
- (4) Peralatan pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain meliputi:
- a. meja tulis;
- b. kursi dengan sandaran untuk ibu memerah ASI;
- c. konseling menyusui kit yang terdiri dari model payudara, boneka, cangkir minum ASI, spuit 5cc, spuit 10 cc, dan spuit 20 cc;
- d. media KIE tentang ASI dan inisiasi menyusui dini yang terdiri dari poster, foto, leaflet, booklet, dan buku konseling menyusui);
- e. lemari penyimpan alat;
- f. dispenser dingin dan panas;
- g. alat cuci botol;
- h. tempat sampah dan penutup;
- i. penyejuk ruangan (AC/Kipas angin);
- j. nursing apron/kain pembatas/ pakai krey untuk memerah ASI;
- k. waslap untuk kompres payudara; dan
- l. tisu/lap tangan; dan m. bantal untuk menopang saat menyusui.
BAB VIII - TEMPAT KERJA DAN TEMPAT SARANA UMUM
Pasal 15

- ( 1 ) Pengurus dan atau penyelenggara Tempat Kerja dan penyelenggaraTempat Sarana Umum wajib mendukung program penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif.
- ( 2 ) Pengurus dan atau penyelenggara Tempat Kerja dan penyelenggara tempat sarana umum wajib menyediakan fasilitas khusus atau bilik/ruang ASI untuk menyusui dan/atau memerah ASI.
- ( 3 ) Dinas tata ruang atau lembaga yang berwenang menerbitkan surat izin mendirikan bangunan dilarang memberi rekomendasi bilamana dalam desain bangunan untuk tempat kerja dan atau sarana umum tidak menyediakan fasilitas khusus atau ruang ASI untuk menyusui dan/atau memerah ASI.
- ( 4 ) Bagi Tempat Kerja dan Tempat Sarana Umum yang telah berdiri Wajib untuk melaksanan sesuai ayat (2) paling lama 2 tahun setelah peraturan daerah ini di tetapkan.
- ( 5 ) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan penyelenggaraan bilik/ruang ASI diatur dalam Peraturan Walikota.
BAB VIII - TEMPAT KERJA DAN TEMPAT SARANA UMUM
Pasal 16

Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 terdiri atas:
- a. perusahaan yang berada di wilayah Kota Makassar;
- b. perkantoran milik pemerintah, yang berada di wilayah Kota Makassar;
BAB VIII - TEMPAT KERJA DAN TEMPAT SARANA UMUM
Pasal 17

Tempat sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. hotel dan penginapan;
- c. tempat rekreasi;
- d. terminal angkutan darat;
- e. bandar udara;
- f. pelabuhan laut;
- g. pusat-pusat perbelanjaan;
- h. pasar tradisional;
- i. gedung olahraga;
- j. sarana pendidikan;
- k. lokasi penampungan pengungsi; dan
- l. tempat sarana umum Iainnya.
BAB VIII - TEMPAT KERJA DAN TEMPAT SARANA UMUM
Pasal 18

Penyelenggara tempat sarana umum berupa Sarana Pelayanan Kesehatan harusmendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif dengan berpedoman pada 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui sebagai berikut :
- a. membuat kebijakan tertulis tentang menyusui dan dikomunikasikankepada semua staf pelayanan kesehatan;
- b. melatih semua staf pelayanan dalam keterampilan menerapkan kebijakan menyusui tersebut;
- c. menginformasikan kepada semua ibu hamil tentang manfaat dan manajemen menyusui;
- d. membantu ibu menyusui dini dalam waktu 60 (enam puluh) menit pertama persalinan;
- e. membantu ibu cara menyusui dan mempertahankan menyusui meskipun ibu dipisah dari bayinya;
- f. memberikan ASI saja kepada Bayi baru lahir kecuali ada indikasi medis;
- g. menerapkan rawat gabung ibu dengan bayinya sepanjang waktu 24 (dua puluh empat) jam;
- h. menganjurkan menyusui sesuai permintaan Bayi:
- i. tidak memberi dot kepada Bayi; dan
- j. mendorong pembentukan kelompok pendukung menyusui dan merujukibu kepada kelompok tersebut setelah keluar dari sarana pelayanan kesehatan
BAB VIII - TEMPAT KERJA DAN TEMPAT SARANA UMUM
Pasal 19

Penanggung jawab Tempat Kerja wajib memberikan kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi atau memerah ASI selama waktu kerja di Tempat Kerja.
BAB VIII - TEMPAT KERJA DAN TEMPAT SARANA UMUM
Pasal 20

Penanggung jawab Tempat Sarana Umum wajib membuat peraturaninternal yang mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.
BAB VIII - TEMPAT KERJA DAN TEMPAT SARANA UMUM
Pasal 21

Sarana ruang ASI yang disiapkan tidak diperkenankan ada pungutan biaya pemakaian.
BAB IX - INFORMASI, EDUKASI DAN SOSIALISASI
Pasal 22

- ( 1 ) Pelaksanaan program pemanfaatan pemberian ASI Eksklusif dan IMD dilakukan oleh tenaga kesehatan dan penyelenggara pelayanan kesehatan.
- ( 2 ) Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Sarana Pelayanan Kesehatan wajib memberikan informasi dan edukasi ASI Eksklusif dan IMD kepada calon pengantin, ibu dan/atau anggota keluarga.
- ( 3 ) Informasi dan edukasi ASI Eksklusif dan IMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mengenai :
- a. keuntungan dan keunggulan pemberian ASI Ekslusif dan IMD;
- b. gizi ibu, persiapan dan mempertahankan menyusui;
- c. dampak negatif dari pemberian makanan tambahan selain ASI; dan
- d. dampak negatif terhadap ibu yang tidak menyusui.
- ( 4 ) Pemberian informasi dan edukasi ASI Eksklusif dan IMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui penyuluhan, konseling, dan atau pendampingan.
- ( 5 ) Setiap kursus calon pengantin wajib di berikan materi ASI Eksklusif dan IMD.
- ( 6 ) Pemberian informasi dan edukasi ASI Eksklusif dan IMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat(4) dan ayat (5) dapat dilakukan oleh tenaga terlatih dan kelompok masyarakat lainnya.
Bagian kedua Sosialisasi
BAB IX - INFORMASI, EDUKASI DAN SOSIALISASI
Pasal 23

- (1) Pelaksanaan program sosialisasi pemanfaatan pemberianASI Eksklusif dan IMD dilakukan secara berkala dan dikoordinir oleh SKPD yang membidangi kesehatan.
- (2) Pelaksanaan program sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan instansi dan kelompok masyarakat.
BAB X - KOORDINASI DAN KERJASAMA
Pasal 24

Dalam Program penyelenggaraan Pemberian ASI Eksklusif Pemerintah Kota berkoordinasi dan bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kementerian terkait lainnya serta dunia Usaha/Industri.
BAB XI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 25

Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program Penyelenggaraan Pemberian ASI Eksklusif dilakukan oleh pemerintah Kota dan dunia usaha/Industri.
Bagian Kedua
Pembinaan
BAB XI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 26

- (1) Pemerintah Kota sesuai kewenangan melakukan pembinaan terhadap kualitas pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemberian ASI Eksklusif dan IMD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang terkait guna meningkatkan kualitas pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemberian ASI Eksklusif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.
Bagian Ketiga
Pengawasan
BAB XI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 27

- (1) Walikota dalam melakukan pengawasan dapat menunjuk SKPD terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tenaga kesehatan yang melakukan kegiatan promosi Susu Formula Bayi kepada Ibu yang telah melahirkan sebagai pengganti ASI;
- b. sarana penyelanggara pelayanan kesehatan yang melakukan kegiatan promosi Susu Formula Bayi kepada Ibu hamil dan ibu yang telah melahirkan sebagai pengganti ASI
- c. distributor atau produsen susu formula bayi yang melakukan kegiatan distribusi kepada sarana pelayanan kesehatan;
- d. penempatan iklan susu formula oleh produsen atau distributor disekitar sarana pelayanan kesehatan dengan jarak paling dekat 1000 m;
- e. penempatanruang menyusui di tempat kerja dan Tempat sarana umum.
BAB XI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 28

- (1) Masyarakat dan kelompok masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pelaksanaan penerapan pemberian ASI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (3) Dalam hal adanya temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) masyarakat dapat menyampaikan kepada pemberi layanan, Pemerintah Daerah, DPRD Kota Makassar dan/atau mempublikasikan kepada media.
- (4) Pemerintah daerah atau penyelenggara layanan wajib memberi respon paling lambat 14 (empat belas hari) setelah pengaduan resmi diterima.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan diatur dalam Peraturan Walikota.
BAB XII - PENDANAAN
Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dana program pemberian ASI Eksklusif yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah;
- (2) Program pemberian ASI Eksklusif dapat berasal dari Sumber lain yang relevan dan tidak mengikat.
- (3) Jumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
BAB XIII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 30

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 22 ayat (2),dikenakan sanksi oleh pejabat yangberwenang berupa:
- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. pencabutan izin.
- (2) Setiap Tenaga Kesehatan yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dikenakan sanksi oleh pejabat yang berwenang berupa;
- a. teguran lisan
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. pencabutan izin praktek.
Bagian Kedua
Sarana Kesehatan
BAB XIII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 31

- (1) Setiap Penyelenggara Sarana Kesehatan milik Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi oleh pejabat yang berwenang berupa :
- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. sanksi sesuai prosedur.
- (2) SetiapPenyelenggara Sarana Kesehatan milik swasta yang melaksanakan kegiatan. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi oleh pejabat yang berwenang berupa :
- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. pencabutan izin unit layanan.
- (3) Setiap penyelenggara Sarana Pelayanan Kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dikenakan sanksi oleh pejabat yang berwenang berupa:
- a. teguran lisan; dan/atu
- b. teguran tertulis
Bagian Ketiga Tempat Kerja
BAB XIII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 32

Setiap Pengurus Tempat kerja dan Penyelenggara tempat sarana umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 19 dikenakan sanksi oleh pejabat yang berwenang berupa:
- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. pencabutan izin.
Bagian Keempat
Dunia usaha dan Industri
BAB XIII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 33

Setiap Dunia usaha, Industri, Produsen dan atau distributor susu formula bayi yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a dan b dikenakan sanksi oleh pejabat yang berwenang berupa :
- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. pencabutan izin usaha.
BAB XIII - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 , Pasal 32 dan Pasal 33 diatur dalam Peraturan Walikota.
BAB XIV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 35

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dan Pasal 15 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan pidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pengurus tempat kerja dan/atau penyelenggara tempat sarana umum, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua)tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.
Ditetapkan di Makassar pada tanggal
WALIKOTA MAKASSAR,
MOH. RAMDHAN POMANTO
Diundangkan pada tanggal pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,
IBRAHIM SALEH
LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2016 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR, PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR : B.HK.HAM.3.70.16