Unknown Unknown Nomor 37 Tahun 2023
Tentang WAJIB DAF'TAR KESEPAKATAN KERJA BERS.A,MA9 PERJAIYJIAN IffRJA9 SERIKAT PEKERJA I BTIR{IH DAN PENGESA}IAN PERATT-IRA.N PERUSAIIAAN SSRTA }OKI'MEN KETENAG.A. KERJAAN
Berlaku: 21 Tahwr 1954
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa ddam rangka melindungi hak-hak pekerja di Perusahaan -perusahaaa Frtu diadakan pembinaaa fngawasan dan pengendalian terhadap $yaratsyarat kerja serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Ketenagakedaan;
- bahwa rurfirk k€pastim hukum dalam pembinaafi, p€ngawasan dan pngeirdalim s€e€rti dinaksud huruf 4 pertu membentuk Perahran Daerah tentaog wajib Daftar Kesepakatan Kerja Bersam4 Perjanjian Kerja, serikat PekerjalBunrh dan Pengesdran Peraturan Perusahaan serta Dokumen Ketenagakerjaan; b.
- antara Serikat Peke{a dan Majikan (kmbaran Negara Republik Indonesia Mengingat : l.
- Undang-rurdang Nomor 21 Tahwr 1954 tontarg Pedarfian Pefuinrhan Tahun 1954 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 598 a).
- Undang-undang Nomor 12 Tahrur 1956 tentang Pemkntukan Dffiah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sr"nat€ra Tqah pembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomm 25) s€bagaimana diubatr dengan Undang-Undang Nomor 7 Taltm 1965 tmtang Pembenurtan Daerah Tinglot tr Sarolangrm Bangto dan Daerah Tingtd n Tqilong Jab,tFg {t-emUaan Negara Republik Indonesia Tahun 19ti5 \-mr 5O )" 2
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perbunrhan (Lenrbaran Negma Republik Indonesia Talurn 1957 Nomor 42, tambahan Lembar Negara Nomor 1227);
4. Undang-undarg Nomor 14 Talnur 1969 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Mengenai Twaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahm 1969 Nomor 55, Tmrbalun Irrnbaran Negara Nomor 29LZ);
5. Undang-undang Nomor 7 Talnn 1981 tentang wajib lapor Ketenaga Ke{aan di Perusahaan (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tarrbahan Lembaran Negara Nomor 320f);
6. Undang-undang Nomor I Tatrun 1981 tentang ft*um Acara Pidana (I-enrbaran Negaa Republik Indonesia Tatnm 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
7. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentangPajak Daerah dan Retribusi Daeratr (Leinbaran Negara Republik Indonesia Tatrun 1997 Nomor 41, Tanrbahan Lenrbaan Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dery;an Undang - undang Nomor 34 Talrtrn 2000 (kmbaran Negara Republik Indonesia Talnur 2000 Nomor 246, Tarrtbahan Lembaran Negara Nomor a0a8);
8. Undangrmdang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pernerintahan Daerah (Lenrbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tatbahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Peratruan Pemerintah Pengganti Undang-undaflg Nomor 3 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1998 te'ntang perubalran berlakunya Undang-rmdang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahm 2000 Nomor 167, Tambahan Irmbaran Negara Nomor 400a);.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tatnur 1983 tentang Pelaksanaan Undang-mdang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Talnrn 1983 Nomor 36, Tanrbahanlrmbaran Nogara Nomor 3258);
11. Peratuaran Pemerintah Nomor 25 Talnrn 20@ tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Da€rah Otonom (I-Enbaa Negra Re,pubfrt Indonesia Tahrm 200O Nomq 54, Tmrbahan l-embaran Negpa Nomor 3952).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Talurn 2001 tentang Retribusi Daeratr (I-embaran Negara Republik Indonesia Talnm 2001 Nomor 119, Tambahan Lernbaran Negara Nomor aB9);
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tatrun 1999 tentang Teknik Penyusunan Pcs;,:ilran an dan Benfuk Rancangan undang-undang ft,sncangan Perahran Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tatnrn 1999 Nomor 70).
Dengm persetujuan
DEWAN PERWAKILA}T RAKYAT DAERAH KABTIPATEN BATANG HARI
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATI-IRAN DAERAH TENTA}IG WAIts DAFTAR KESEPAKATAN KERJA BERSAM,qs PERIANJIAN KERJ'T SERIKAT PEKERIAIBURIIH DAN PENGESAFIAN PERATURAN PERUSAHAAN SERTA MK{'MEN KETENAGA KERJAAN.
BAB I - KETENTUAN IIMUM
Pasal 5

- (1) Dikecualikan dari ketenhran pasal 2 Perja4iian Kerja dapat dibuat secara lisan dengan ketentuan Pihak Peiusalraan wajib membuat surat Pengangkatan bag pekerja yang bersangkutan;
- (2) Surat Pengangtatan sebagai mana dimaksud Ayat (1) mernuat sekurang-kurangnya:
- a. Nana dan Alamat Pekefa.
- b. Tanggal mulai berkerja.
- c. Jenis Peke{aan.
- d. Besarnya Upah
Pe{anjian Keda dan surat Pongangkatan dimalsud sebelum diberlakuka4 wajib didaftar pada Pemerintah Kabupaten Batang llari atau Instansi yang ditunjuk.
BAB M - PERATURAN PERUSAHAAN
Pasal 10

- (1) Perahran Perusahaan disusun dengan memperhatikan saf,an dan pertimbang;an dari wakil pekerja dan Pengusaha yang bersangkutan ;
- (2) Dalam hal sudatr terbentuk Serikat Peke{a maka Serikat tersebut yang mewakili Pekerja pada Penrs ahaanyang bersangftutan ;
- (3) Dalamhal Penrsahaan yang belum terbentuk SerikatPekerj'a, makayangmewakiliadalatr Pekerja yang duduk dalam keangotaan Lrmabaga Kerja Sama Bipartit atau yang ditu{* oleh Pekerja.
BAB M - PERATURAN PERUSAHAAN
Pasal 11

Peraturan Perusahaan mulai ber{aku sejak Tanggal disyabkan oleh pejabat yutg berwenang sebagaimana dimaksud oleh pasal S ayat (1).
'
BAB M - PERATURAN PERUSAHAAN
Pasal 12

- (l) Pada prinsipnya Pecaturan Perusahaan tidak boleh dirubah sebelum berakhir jangka wakru berlakunya kecuali atas dasar kesepakatan antara Penrsahaan dan Pekerja ;
- (2) perubahan sebagaimana dimaksud harus mendapat pengesatran dari Pejabat yang berwenang sahkan.
BAB IV - KESEPAKATA}I KERIA BERS AN{A
Pasal 14

Bagi Perusahaan yang telah terbentuk Serikat Pekerja atau SEfikat Bunrh diwajibkan membuat Kesepakatan Kerja Bersama.
Kesepakatan Kerja Bersama sebelum diberlakukan wajib didaftar pada Pemerintah Kabupaten Bafang Hari atau Instansi yang ditu4iuk.
BAB V - SERIKAT PEKERTA DAN BURUH
Pasal 16

- (l) Bagi Perusahaan yang telah rneryerkerjakan Tenaga Kerja 10 orag atall leb'ih dQal &amp;ibmmf serikat Pekerja atau Serikat Buruh;
- dari. oleh rmfilt Pekerja s€citra Demo*rasi
BAB V - SERIKAT PEKERTA DAN BURUH
Pasal 17

Untnk dapat melala*an kegatan, Serikat Pekerja atau serikat Buruh wajib didaftarkan pada Pemerintah Kabupaten Batang Flari atau hstansi yang ditunjuk selanjutnya akan diberikan nomor Pendaftarel
BAB VI - LAIN-LAIN DOKUMEN KETENAGAKERIAAN
Pasal 18

Disamping Wajib Daftar dan Wajib Pengesahan/Irgalisasi pada Pasal 6 dan pasal 8 ayat (l) Peraturan Daerah ini diaff juga mengenai :
- a. Wajib dafrar Pencari Kerja (Mdel AK I).
- b. Pengesalran/Legalisasi prnyataan yang krhubrngan dengan Ketenagakerjaan.
BAB VII - BIAYA.BIAYA
Pasal 19

- (1) Setiap Pendaftaran Perjardian Kerja Kesepakatan kepada perusatraan serta dokumen dokumen Ketenagakerjaan dikenakan biaya sebagai berikut :
- a. Untuk pendaftaran Perjanjian Kerja ditetapkan sebesar Rp.10.000,\_/org
- b. Unhrk Pengesahan Perahran Perusahaan ditetapkan sebesar ...Rp. 250.000,-
- c. Untuk Kesepakatan Kerja Bersama ditetapkan sebesar... Rp. 250.000,-
- (2) Untuk biaya pendaftaran dan tanda daftar Serikat Pekerja dan serikat Bunrh ditetapkan sebesar : Rp. 15.000,-;
- (3) Untuk surat yang berhubungan dengan dokumen-dokumen Ketenagake{aaa berupa surat pernyataan perusahaan ditetapkan sebesar Rp.75.00e-;
- (4) Untuk Dokumen/surat keteranga4 rskumendasi ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- *lusus surat keterangan pencari kerja (AK 1) sebesar Rp. 2.000,-
BAB VII - BIAYA.BIAYA
Pasal 20

- (1) Braya sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1), (2), (3) di b€bankan kepada pengusatral Perusahaan;
Kecuali
- (2') Kecuali pasal 19 ayat (4) bieya surat keterangan pencari kerja (AK7l)dibebankan kepada pencari ke{a yang bersangkutan ;
- (3) Biaya-braya sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat (l), (2), (3) dan (4) disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus penerima pada Dinas pendapatan Daerah Kabupaten Batangllari sslarnbaf - lambatrya 2x24 jun.
BAB X - PENYIDIKAN
Pasal 2

Cukup Jelas.
BAB X - PENYIDIKAN
Pasal 3

Cukup Jelas.
BAB X - PENYIDIKAN
Pasal 4

Ctkry Jelas.
| Pasal | 5 | C\*ttp | Jolas. |
|----------|-----|----------|----------|
| Pasal | 6 | Cukup | Jelas. |
| Pasal | 7 | Cnkup | Jelas. |
| Pasal | 8 | Cukup | Jelas. |
| Pasal | 9 | Cukup | Jelas. |
| Pasal | 10 | Cr*up | Jelas. |
| Pasal | 11 | Cukup | Jelas. |
| Pasal | 12 | Cukrp | Jelas. |
| Pasal | 13 | Cukrp | Jehs. |
| P6al14 | | fthry | Jda. |
| Pasal | 15 | Crd(ry | Jdat |
| Pasal | f6 | C*tp | Idas. |
| Pasat | 17 | Cukry | Jdc. |
| Pasal | 18 | Cuktry | Jehs. |
| Pasal | 19 | Cukup | Jelas. |
| Pasal20 | | Cukry | Jelas. |
| Pasal2l | | Cr*up | Jelas. |
| Patei22 | | Cukup | lela*. |
| Paffil23 | | Cukup | Jelas. |
| Pasal24 | | Cukup | Jelas. |
| Pasal25 | | Cukry | lelas. |