Unknown Unknown Nomor 4 Tahun 2014
Tentang PENDIDIKAN KARAKTER DAN AKHLAK MULIA
Berlaku: 1 September 2014
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
- a. bahwa nilai-nilai karakter dan akhlak mulia dalam kehidupan masyarakat diyakini sebagai akar yang kokoh dalam menopang keutuhan berbangsa dan bernegara;
2. b bahwa dalam rangka berperan serta untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk karakter bangsa dan berakhlak mulia, Pemerintah Kota Pontianak mempunyai kewajiban membina dan mengembangkan pendidikan karakter dan akhlak mulia di seluruh jenjang pendidikan bagi warga masyarakat;
- c. bahwa dalam kerangka penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah perlu terus didorong dengan perangkat peraturan daerah yang memberikan arah dalam penyelenggaraan pendidikan karakter dan akhlak mulia di Kota Pontianak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Karakter dan Akhlak Mulia;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
SALINAN
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standarisasi Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tahun 2010 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK
Dengan Persetujuan Bersama dan
WALIKOTA PONTIANAK
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN KARAKTER DAN AKHLAK MULIA
BAB II - DASAR
Pasal 2

Pendidikan karakter dan akhlak mulia dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
BAB III
Pasal 3

Pendidikan karakter dan akhlak mulia diarahkan dalam rangka membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya pendidikan karakter melalui gerakan kolektif melalui media keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, pemerintah, dunia usaha dan media masa.
BAB III
Pasal 4

Pendidikan karakter dan akhlak mulia bertujuan membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa berdasarkan Pancasila.
BAB III
Pasal 5

Pendidikan karakter dan akhlak mulia berfungsi :
- a. mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik;
- b. memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang multikultur; dan
- c. meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam pergaulan dunia.
BAB III
Pasal 6

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mencakup:
- a. Pendidikan karakter dan akhlak mulia pada jalur pendidikan formal;
- b. Pendidikan karakter dan akhlak mulia pada jalur pendidikan nonformal; dan
- c. Pendidikan karakter dan akhlak mulia pada jalur pendidikan informal.
BAB IV - PRINSIP DAN NILAI-NILAI
Pasal 7

Penyelenggaraan pendidikan karakter dan akhlak mulia dilaksanakan dengan prinsip:
- a. keteladanan;
- b. berkelanjutan;
- c. integral;
- d. pengayoman dan kasih sayang;
- e. motivasi;
- f. partisipatif; dan
- g. kebersamaan dan keterbukaan.
BAB IV - PRINSIP DAN NILAI-NILAI
Pasal 8

- (1) Pendidikan karakter dan akhlak mulia dilaksanakan dengan diinternalisasikan ke dalam nilai-nilai :
- a. religius;
- b. jujur;
- c. toleransi;
- d. disiplin;
- e. kerja keras;
- f. kreatif;
- g. mandiri;
- h. demokratis;
- i. rasa ingin tahu;
- j. semangat kebangsaan;
- k. cinta tanah air;
- l. menghargai prestasi;
- m. bersahabat/komunikatif;
- n. cinta damai;
- o. gemar membaca;
- p. peduli lingkungan;
- q. peduli sosial;dan
- r. tanggung jawab
- (2) Penerapan nilai-nilai pembentuk karakter sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, pendidikan non
21. formal dan pendidikan informal.
BAB V - DASAR DAN STRATEGI PELAKSANAAN PENDIDIKAN KARAKTER
Pasal 9

- (1) Pendidikan karakter dan akhlak mulia diselenggarakan untuk dapat menghasilkan generasi bangsa yang memiliki karakter yang cerdas dan memiliki integritas moral yang baik.
- (2) Pendidikan karakter diselenggarakan oleh Walikota dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan.
- (3) Dalam penyelenggaraan Pendidikan Karakter Dinas terkait bertugas :
- a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Pendidikan Karakter;
- b. melakukan gerakan kolektif dan pencanangan pendidikan karakter untuk semua kalangan;
- c. melakukan upaya pengembangan kapasitas sumber daya pendidikan karakter;
- d. Mengembangkan kerjasama dengan pihak terkait;
- e. menyusun rencana anggaran penyelenggaraan pendidikan karakter;
- f. mengelola anggaran penyelenggaraan Pendidikan Karakter secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
- g. meminta laporan penyelenggaraan Pendidikan Karakter kepada satuan pendidikan persemester; dan
- h. melakukan monitoring dan evaluasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB V - DASAR DAN STRATEGI PELAKSANAAN PENDIDIKAN KARAKTER
Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Walikota berwenang mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Pendidikan Karakter dijalankan sesuai tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
BAB VI - PENYELENGGARA PENDIDIKAN KARAKTER
Pasal 11

- (1) Penyelenggara pendidikan karakter adalah pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Penyelenggara pendidikan karakter mensupervisi, mengawasi, dan dapat memberi fasilitasi, saran, arahan, dan/atau bimbingan kepada satuan pendidikan dalam pembudayaan pendidikan karakter.
- (3) Pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada satuan pendidikan sesuai kewenangannya dalam pelaksanaan pendidikan karakter.
BAB VI - PENYELENGGARA PENDIDIKAN KARAKTER
Pasal 12

- (1) Penyelenggara pendidikan karakter menyusun program secara terencana guna mendukung pelaksanaan pendidikan karakter yang bersumber pada nilai-nilai pendidikan karakter yang diprioritaskan
- (2) Perencanaan program kegiatan dirumuskan dalam suatu kebijakan pedoman pendidikan karakter.
BAB VII - TANGGUNG JAWAB DAN KOORDINASI PELAKSANAAN PENDIDIKAN KARAKTER
Pasal 13

Pelaksanaan pendidikan karakter menjadi tanggung jawab :
- a. orangtua/keluarga melalui pendidikan informal;
- b. penyelenggara satuan pendidikan non formal;
- c. penyelenggara satuan pendidikan formal; dan
- d. pemerintah daerah.
BAB VII - TANGGUNG JAWAB DAN KOORDINASI PELAKSANAAN PENDIDIKAN KARAKTER
Pasal 14

- (1) Program koordinasi pelaksanaan pendidikan karakter pada tingkat daerah dituangkan dalam rencana aksi pendidikan karakter daerah yang menetapkan aksi program dan indikator proses serta indikator keberhasilan capaian pelaksanaan program pendidikan karakter secara tahunan.
- (2) Program koordinasi pelaksanaan pendidikan karakter pada tingkat penyelenggaran satuan pendidikan formal dituangkan dalam rencana aksi pendidikan karakter satuan pendidikan formal yang menetapkan aksi program dan indikator proses serta indikator keberhasilan capaian pelaksanaan program pendidikan karakter secara tahunan dan sejalan dengan Rencana Aksi Pendidikan Karakter Daerah.
- (3) Program koordinasi pelaksanaan pendidikan karakter pada tingkat penyelenggaaran satuan pendidikan non formal dituangkan dalam rencana aksi pendidikan karakter satuan pendidikan formal yang menetapkan aksi program dan indikator proses serta indikator keberhasilan capaian pelaksanaan program pendidikan karakter secara tahunan dan sejalan dengan Rencana Aksi Pendidikan Karakter Daerah.
BAB VIII - PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN KARAKTER
Pasal 15

Pelaksanaan pendidikan karakter di satuan pendidikan formal merupakan suatu kesatuan dari program manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah yang terimplementasi dalam pengembangan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum oleh setiap satuan pendidikan.
BAB VIII - PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN KARAKTER
Pasal 16

- (1) Pendidikan karakter jalur pendidikan formal berlangsung pada lembaga pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, MAK dilakukan melalui kegiatan :
- a. pembelajaran;
- b. kegiatan pengembangan diri ;
- c. penciptaan dan pengembangan budaya satuan pendidikan; dan
- d. pembiasaan.
- (2) Sasaran pada pendidikan formal adalah peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.
BAB VIII - PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN KARAKTER
Pasal 17

- (1) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) huruf a dilakukan dalam kerangka pengembangan karakter peserta didik.
- (2) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan menggunakan pendekatan belajar aktif.
- (3) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan.
- (4) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan karakter sebagaimana dimaksud Pasal 8 ke dalam mata pelajaran dan muatan lokal.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
BAB VIII - PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN KARAKTER
Pasal 18

- (1) Kegiatan pengembangan diri sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) huruf b dilakukan guna mendukung pendidikan karakter.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
- a. gerakan pramuka;
- b. palang merah remaja;
- c. unit kesehatan sekolah;
- d. keagamaan;
- e. olahraga;
- f. seni; dan
- g. organisasi siswa intra sekolah.
- (3) Satuan pendidikan formal wajib membentuk dan melaksanakan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) memerlukan :
- a. perangkat pedoman pelaksanaan;
- b. pengembangan kapasitas sumber daya manusia; dan
- c. revitalisasi kegiatan yang sudah dilakukan sekolah.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
BAB VIII - PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN KARAKTER
Pasal 19

- (1) Kegiatan penciptaan dan pengembangan budaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan dalam kerangka pengembangan karakter peserta didik.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengembangan diri yang meliputi :
- a. kegiatan rutin ;
- b. kegiatan spontan ;
- c. keteladanan ; dan
- d. pengkondisian .
BAB VIII - PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN KARAKTER
Pasal 20

- (1) Kegiatan pembiasaan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) huruf d dilakukan dalam kerangka pengembangan karakter peserta didik.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan mengupayakan terciptanya keselarasan antara karakter yang dikembangkan di sekolah dengan pembiasaan di rumah dan masyarakat.
BAB VIII - PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN KARAKTER
Pasal 21

- (1) Dalam pelaksanaan pendidikan karakter setiap satuan pendidikan formal dapat mengefektifkan alokasi waktu yang tersedia dalam rangka menerapkan penanaman nilai-nilai budaya dengan menggunakan metode pembelajaran aktif.
- (2) Pengalokasian waktu tersebut dibuat secara terprogram dan terstruktur.
BAB VIII - PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN KARAKTER
Pasal 22

Strategi pelaksanaan pendidikan karakter di satuan pendidikan formal dilakukan dengan suatu Rencana Aksi Sekolah.
Bagian Kedua Pendidikan Karakter Jalur Pendidikan Nonformal
BAB VIII - PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN KARAKTER
Pasal 23

- (1) Pendidikan karakter jalur pendidikan non formal berlangsung pada lembaga kursus, pendidikan kesetaraan, pendidikan keaksaraan, dan lembaga pendidikan nonformal lain melalui kegiatan:
- a. pembelajaran;
- b. bimbingan konseling;
- c. penciptaan budaya satuan pendidikan; dan
- d. pembiasaan.
- (2) Sasaran pada pendidikan non formal adalah peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan .
BAB VIII - PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN KARAKTER
Pasal 24

- (1) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) huruf a dilakukan dalam kerangka pengembangan karakter peserta didik.
- (2) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan menggunakan pendekatan belajar aktif.
- (3) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan pengembangan kurikulum.
- (4) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan karakter sebagaimana dimaksud Pasal 8.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
BAB VIII - PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN KARAKTER
Pasal 25

- (1) Kegiatan bimbingan konseling sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) huruf b dilakukan guna mendukung pendidikan karakter.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pemberian layanan konsultasi bagi peserta didik yang mengalami masalah.
BAB VIII - PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN KARAKTER
Pasal 26

- (1) Kegiatan penciptaan dan pengembangan budaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) huruf c dilakukan dalam kerangka pengembangan karakter peserta didik.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengembangan diri .
BAB VIII - PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN KARAKTER
Pasal 27

- (1) Kegiatan pembiasaan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) huruf d dilakukan dalam kerangka pengembangan karakter peserta didik.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan mengupayakan terciptanya keselarasan antara karakter yang dikembangkan di sekolah dengan pembiasaan di rumah dan masyarakat.
Bagian Ketiga Pendidikan Karakter Jalur Pendidikan Informal
BAB VIII - PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN KARAKTER
Pasal 28

- (1) Pendidikan karakter pada pendidikan informal berlangsung pada keluarga yang dilakukan oleh orangtua dan orang dewasa lain terhadap anak-anak atau anggota keluarga lainnya yang menjadi tanggung jawabnya
- (2) Sasaran pada pendidikan informal adalah anak, orangtua dan keluarga.
BAB VIII - PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN KARAKTER
Pasal 29

- (1) Guna mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan pendidikan karakter pada jalur pendidikan formal, non formal dan informal perlu disusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelaksanaan Pendidikan Karakter.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
BAB IX - PENGEMBANGAN KURIKULUM Pasal 30
Pasal 31

Prosedur pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan pendidikan karakter di satuan pendidikan dilakukan melalui tahapan:
- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. evaluasi; dan
- d. pengembangan.
BAB IX - PENGEMBANGAN KURIKULUM Pasal 30
Pasal 32

- (1) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud Pasal 31 huruf a dilakukan melalui analisis konteks terhadap kondisi sekolah/satuan pendidikan secara internal dan eksternal yang dikaitkan dengan nilai-nilai karakter yang akan dikembangkan pada satuan pendidikan.
- (2) Berkaitan penetapan nilai-nilai pendidikan karakter satuan pendidikan menyusun Rencana Aksi Sekolah.
- (3) Satuan pendidikan wajib membuat program perencanaan dan pelaksanaan pendidikan karakter serta memasukkan karakter utama yang telah ditentukan.
- (4) Satuan pendidikan membuat perencanaan pengkondisian, seperti :
- a. penyediaan sarana;
- b. keteladanan;
- c. penghargaan dan pemberdayaan;
- d. penciptaan kondisi/suasana sekolah atau satuan pendidikan;
- e. mempersiapkan pendidik melalui workshop dan pendampingan.
BAB IX - PENGEMBANGAN KURIKULUM Pasal 30
Pasal 33

- (1) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 31 huruf b dilakukan melalui kegiatan penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang memuat pengembangan nilai-nilai pendidikan karakte r.
- (2) Satuan pendidikan harus melaksanakan pengkondisian, seperti :
- a. penyediaan sarana;
- b. keteladanan;
- c. penghargaan dan pemberdayaan;
- d. penciptaan kondisi/suasana sekolah atau satuan pendidikan;
- e. mempersiapkan pendidik melalui workshop dan pendampingan
BAB IX - PENGEMBANGAN KURIKULUM Pasal 30
Pasal 34

- (1) Tahap evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 31 huruf c dilakukan melalui kegiatan penilaian keberhasilan dan supervisi.
- (2) Penilaian keberhasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara terus menerus melalui berbagai strategi.
- (3) Supervisi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan mulai dari menelaah kembali perencanaan, kurikulum, dan pelaksanaan semua kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan karakter, yang mencakup :
- a. implementasi program pengembangan diri berkaitan dengan pengembangan nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa dalam budaya sekolah/satuan pendidikan;
- b. kelengkapan sarana dan prasarana pendukung implementasi pengembangan nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa;
- c. implementasi nilai-nilai pendidikan karakter dalam pembelajaran;
- d. implementasi belajar aktif dalam kegiatan pembelajaran;
- e. ketercapaian Rencana Aksi Sekolah/satuan pendidikan berkaitan dengan penerapan nilai-nilai pendidikan karakter;
- f. penilaian penerapan nilai pendidikan karakter pada pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik; dan
- g. membandingkan kondisi awal dengan kondisi akhir dan merancang program lanjutan.
BAB IX - PENGEMBANGAN KURIKULUM Pasal 30
Pasal 35

Tahap pengembangan sebagaimana dimaksud Pasal 31 huruf d dilakukan melalui kegiatan :
- a. menetapkan/menentukan nilai karakter baru yang akan dikembangkan;
- b. menemukan cara-cara baru dalam mengembangkan nilai-nilai karakter yang lama dan baru;
- c. memperkaya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan nilai-nilai karakter yang dipilih; dan
- d. meningkatkan komitmen dan kesadaran masyarakat untuk mendukung program pendidikan karakter.
BAB X - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 36

Setiap anggota masyarakat mempunyai hak dan kedudukan yang sama untuk turut serta dalam penyelenggaraan pendidikan karakter.
BAB X - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 37

- (1) Setiap anggota masyarakat wajib menciptakan dan mendukung terlaksananya pendidikan karakter di lingkungannya.
- (2) Setiap anggota masyarakat wajib berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan karakter demi terlaksananya pendidikan yang berkualitas.
BAB XI - KERJASAMA DAN KEMITRAAN
Pasal 38

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah bekerjasama dengan :
- a. Pemerintah; dan
- b. Pemerintah Daerah lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XI - KERJASAMA DAN KEMITRAAN
Pasal 39

- (1) Setiap pelaku usaha berkewajiban memberikan prioritas dalam pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan bagi program pendidikan karakter.
- (2) Pemanfaatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pengkondisian pendidikan karakter.
BAB XI - KERJASAMA DAN KEMITRAAN
Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dan media massa dalam pelaksanaan pendidikan karakter .
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk untuk :
- a. mewujudkan kemitraan dengan upaya pengkondisian yang dilakukan satuan pendidikan ;
4. b mengembangkan kerjasama dalam pengembangan pelaksanaan pendidikan karakter.
BAB XI - KERJASAMA DAN KEMITRAAN
Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan usaha pelaksanaan pendidikan karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB XII - PENGHARGAAN
Pasal 42

- (1) Walikota dapat memberikan penghargaan kepada satuan pendidikan formal dan nonformal yang telah berjasa dalam mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan karakter.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. piagam atau sertifikat;
- b. lencana atau medali kepedulian;
- c. tropy atau miniature kemanusiaan; dan/atau
- d. insentif.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB XIII - MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 43

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan karakter dilakukan sebagai usaha untuk mengamati dan mengawasi pelaksanaan kegiatan yang sedang dan telah berjalan serta mengukur dan memberi nilai secara obyektif atas pencapaian hasil-hasil pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.
BAB XIII - MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 44

Tujuan Monitoring dan Evaluasi :
- a. memberikan masukan terhadap pelaksana untuk mengatasi hambatan yang dihadapi;
- b. sebagai salah satu dasar pembuatan kebijakan bidang pendidikan di lingkungan pemerintah daerah;
- c. menjamin bahwa kesesuaian/kepatuhan terhadap prosedur senantiasa dijalankan sesuai dengan standar yang berlaku;
- d. memperbaiki pelaksanaan program/kegiatan;
- e. menuntun arah kebijakan dan inisiatif di masa yang akan datang; dan
- f. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
BAB XIII - MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 45

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan prinsipprinsip sebagai berikut :
- a. kejelasan tujuan dan hasil yang diperoleh dari monitoring dan evaluasi;
- b. pelaksanaan dilakukan secara objektif dan terbuka;
- c. dilakukan oleh Tim yang memahami konsep, teori dan proses serta berpengalaman dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi;
- d. melibatkan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif;
- e. pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal;
- f. mencakup seluruh objek agar dapat menggambarkan secara utuh kondisi dan situasi sasaran monitoring dan evaluasi;
- g. pelaksanaan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan pada saat yang tepat agar tidak kehilangan momentum yang sedang terjadi;
- h. dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan; dan
- i. bertumpu pada standar nasional pendidikan dan hakekat serta nilainilai karakter.
BAB XIII - MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 46

- (1) Tim monitoring dan evaluasi harus bebas dari kepentingan dan memiliki sikap jujur, egaliter, tidak memihak, dan tidak mencari-cari kesalahan.
- (2) Tim monitoring dan evaluasi dipilih berdasarkan kemampuan, keterampilan dan pengalaman.
- (3) Tim monitoring dan evaluasi dilengkapi dengan instrumen monitoring dan evaluasi.
- (4) Mekanisme pembentukan tim khusus dan waktu pelaksanaan serta penyusunan instrument monitoring dan evaluasi, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
BAB XIII - MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 47

Dalam melaksanakan tugasnya tim monitoring dan evaluasi merekomendasikan :
- a. penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan serta memberikan saran untuk perbaikannya;
- b. perubahan yang terjadi pada unit yang dimonitoring dan dievaluasi;
- c. kesenjangan antara rencana dan pelaksanaan;
- d. tindakan yang dibutuhkan guna perbaikan dalam pelaksanaannya;
- e. dampak dari pelaksanaan kegiatan tersebut;
- f. capaian dan kendala yang dihadapi; dan
- g. alternatif solusi dari kendala yang dihadapi.
BAB XIV - PEMBIAYAAN
Pasal 48

Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan karakter bersumber dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- c. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB XV - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 49

Walikota berwenang memberikan sanksi administratif terhadap penyelenggaraan pendidikan pada semua tingkatan yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan .
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.
Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 1 September 2014
WALIKOTA PONTIANAK, ttd
SUTARMIDJI
Diundangkan di Pontianak pada tanggal 1 September 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, ttd
MOCHAMAD AKIP
LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2014 NOMOR 4
Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
SRI SUJIARTI, SH, M.Si Pembina Tk. I Nip. 19680215 199303 2 009
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT (2/2014)
PENJELASAN
Pasal 7

Huruf a

Prinsip keteladanan adalah proses pendidikan dimana pendidik menjadikan dirinya sebagai figur teladan yang berakhlak mulia, antara lain berbuat baik, santun, berprasangka baik, dan memiliki semangat.## Huruf bPrinsip berkelanjutan adalah proses pendidikan yang mengutamakan tujuan pengembangan karakter anak didiknya yang dilaksanakan secara terus menerus.## Huruf cPrinsip integral adalah proses pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan karakter dalam berbagai aktivitas pembelajaran baik formal maupun non formal.## Huruf dPrinsip pengayoman dan kasih sayang merupakan prinsip dalam proses pendidikan dengan menumbuhkan rasa empati anak, yaitu dengan mengajak anak merasakan apa yang dirasakan orang lain.## Huruf ePrinsip motivasi adalah proses pendidikan dimana pendidik senantiasa mengadakan dialog terbuka secara bijak tentang isu-isu moral dengan anak didiknya, tentang bagaimana seharusnya menjalankan hidup, serta menjelaskan apa yang baik dan apa yang buruk .## Huruf fPrinsip partisipatif adalah proses pendidikan yang diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan pendidikan karakter.## Huruf gPrinsip kebersamaan dan keterbukaan adalah prinsip penyelenggaraan pendidikan dengan membangun serangkaian aktivitas penerapan nilai-nilai karakter di rumah, di satuan Pendidikan, dan di masyarakat sekitarnya.##
PENJELASAN
Pasal 8

## Ayat 1

## Huruf aNilai religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya.## Huruf bNilai jujur adalah perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.## Huruf cNilai toleransi adalah sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.## Huruf dNilai disiplin adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.## Huruf eNilai kerja keras adalah perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.## Huruf fNilai kreatif adalah berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.## Huruf gNilai mandiri adalah sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.## Huruf hNilai demokratis adalah cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.## Huruf iNilai rasa ingin tahu adalah Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.## Huruf jNilai semangat kebangsaan adalah cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.## Huruf kNilai cinta tanah air adalah cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedu-lian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa.## Huruf lNilai menghargai prestasi adalah sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.## Huruf mNilai bersahabat/komunikatif adalah tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain.## Huruf nNilai cinta damai adalah sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya.## Huruf oNilai gemar membaca adalah kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.## Huruf pNilai peduli lingkungan adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.## Huruf qNilai peduli sosial adalah sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.Huruf rNilai tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.Ayat 2Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9

Ayat 1

Cukup jelas.Ayat 2Cukup jelas.Ayat 3Huruf aCukup jelas.Huruf bYang dimaksud dengan semua kalangan adalah orangtua/keluarga, masyarakat, media massa, dunia usaha, satuan pendidikan dan instansi pemerintah terkait.Huruf cUpaya pengembangan kapasitas sumber daya pendidikan karakter dapat dilakukan melalui sistem pelatihan bagi para pemangku kepentingan pendidikan karakter yang akan menjadi aktor terdepan dalam mengembangkan dan mensosialisasikan nilai-nilai karakter.Huruf dPengembangan kerjasama dapat dilakukan diantaranya kerjasama dengan dinas lain terkait atau dunia usaha seperti pemberian bantuan tanaman hias dalam rangka pengembangan nilai peduli lingkungan.Huruf eCukup jelas.Huruf fCukup jelas.Huruf gCukup jelas.Huruf hCukup jelas.Ayat 4Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 16

Cukup Jelas.

Ayat 1Cukup jelasAyat 2Cukup JelasAyat 3Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengembangkan Silabus dan RPP pada kompetensi yang telah ada dan disesuaikan dengan nilai-nilai pendidikan karakter. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan karakter dalam setiap mata pelajaran maupun materi muatan lokal yang dapat disusun melalui Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Karakter di setiap satuan pendidikan.Ayat 4Cukup jelas.Ayat 5Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 19

Ayat 1

Cukup jelas.Ayat 2Huruf aKegiatan rutin yaitu kegiatan yang dilakukan peserta didik secara terus menerus dan konsisten setiap saat. Misalnya kegiatan upacara hari Senin, upacara besar kenegaraan, pemeriksaan kebersihan badan, piket kelas, shalat berjamaah, berbaris ketika masuk kelas, berdo'a sebelum pelajaran dimulai dan diakhiri, dan mengucapkan salam apabila bertemu guru, tenaga pendidik, dan teman.## Huruf bKegitaan spontan yaitu kegiatan yang dilakukan peserta didik secara spontan pada saat itu juga, misalnya, mengumpulkan sumbangan ketika ada teman yang terkena musibah atau sumbangan untuk masyarakat ketika terjadi bencana.## Huruf cKeteladanan merupakan perilaku, sikap pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik dalam memberikan contoh melalui tindakan-tindakan yang baik sehingga diharapkan menjadi panutan bagi peserta didik lain. Misalnya nilai disiplin (kehadiran guru yang lebih awal dibanding peserta didik) , kebersihan, kerapihan, kasih sayang, kesopanan, perhatian, jujur, dan kerja keras dan percaya diri.## Huruf dPengkondisian yaitu penciptaan kondisi yang mendukung keterlaksanaan pendidikan karakter, misalnya kebersihan badan dan pakaian, toilet yang bersih, tempat sampah, halaman yang hijau dengan pepohonan, poster kata-kata bijak di sekolah dan di dalam kelas.Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 21

Ayat 1

Yang dimaksud dengan alokasi waktu adalah jumlah jam belajar dalam satu minggu pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah sebagaimana telah diatur di dalam ketentuan
PENJELASAN
Pasal 42 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Pemanfaatan alokasi waktu ini dapat dilakukan sejak pendidik mengawali pembelajaran, selama proses berlangsung, pemberian tugas-tugas mandiri dan terstruktur baik yang dilakukan secara individual maupun berkelompok, serta penilaian proses dan hasil belajar.Strategi yang dilakukan oleh setiap satuan pendidikan dapat berbeda-beda. Pada umumnya dapat dilaksanakan dengan pembiasaan sejak awal datang di sekolah, peserta didik dibiasakan untuk saling menyapa, mengucapkan salam ketika bertemu sesama mereka dan pendidik dan tenaga kependidikan.Untuk di jenjang TK dan SD, pada umumnya beberapa orang guru/pendidik menyambut anak murid/peserta didik dengan sapaan, senyum dan salaman.Selain itu juga dapat dilakukan, jam belajar setiap hari lebih awal selama 30 menit, waktu tersebut digunakan melakukan kegiatan ritual rutin seperti doa bersama, kultum, atau kegiatan lain yang relevan.Dalam rangka pembiasaan, satuan pendidikan formal juga dapat melakukan pelaksanaan ibadah dengan memanfaatkan waktu istirahat, atau dapat juga satuan pendidikan formal/sekolah menambah waktu di sore hari setelah jam pelajaran usai untuk melakukan kegiatan- kegiatan ekstrakurikuer atau kegiatan lain yang relevan yang dipilih.Disamping itu satuan pendidikan formal juga dapat melaksanakan semua kegiatan ekstrakurikuler pada hari sabtu dari pagi sampai siang.## Ayat 2Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 26

Ayat 1

Cukup jelas.Ayat 2Yang dimaksud dengan kegiatan rutin, kegiatan spontan, keteladanan dan pengkondisian adalah sama sebagaimana penjelasan
PENJELASAN
Pasal 32

Ayat 1

Cukup jelas.Ayat 2A nalisis konteks dilakukan untuk menetapkan nilai-nilai dan indikator keberhasilan yang diprioritaskan, sumber daya, sarana yang diperlukan, serta prosedur penilaian keberhasilanAyat 3Cukup jelas.Ayat 4Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 34

Ayat 1

Untuk keberlangsungan pelaksanaan pendidikan karakter perlu dilakukan penilaian keberhasilan dengan menggunakan indikator-indikator berupa perilaku semua warga dan kondisi sekolah/satuan pendidikan yang teramati.Ayat 2Cukup jelas.Ayat 3Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 37

Ayat 1

Cukup jelas.Ayat 2Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 50

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 128