PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor O1 Tahun 2016
Tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015
Berlaku: 1 TAHUN 2016
N/A
Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah berupa Laporan Keuangan memuat :
- a. Laporan Realisasi Anggaran,
- b. Neraca,
- c. Laporan Arus Kas, dan
- d. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Paerah/Perusahaan Daerah .
N/A
Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :
- (1). Pendapatan Daerah
Rp. 1.334.284.719.873,63
- (2). Belanja Daerah
Rp. 1.381.150.797.844,00
(Rp
46.866.077.970,37
Surplus/ (Defisit) /
- (3). Pembiayaan Daerah :
- a. Penerimaan
Rp. 130.028.530.058,07
- b. Pengeluaran
Rp.
0,00
Pembiayaan Netto
Rp.
130.028.530.058,07
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
Rp.
83.162.452.087,70
N/A
Pasal 3

'Jraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 sebagai berikut :
1. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp. 6.360.244.126,37 dengan rincian sebagai berikut :
- a). Anggaran Pendapatan setelah perubahan
Rp.
1.340.644.964.000,00
- b). Realisasi
Rp. 1.334.284.719.873,63
Selisyh Lebih/ (Kurang)
(Rp.
6.360.244.126,37)
4
2. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp. 89.027.723.156,00 dengan rincian sebagai berikut :
- al). Anggaran Belanja setelah perubahan
Rp. 1.470.178.521.000,00
- b). Realisasi
Rp. 1.381.150.797.844,00
Selisih Lebih/ (Kurang)
(Rp.
89.027.723.156,00)
3. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/ Defisit sejumlah Rp. 82.667.479.029,63 dengan rincian sebagai berikut
:
- a). Surplus/Defisit setelah perubahan
(Rp. 129.533.557.000,00)
- b). Realisasi
(Rp. 46.866.077.970,37)
Selisih Lebih/ (Kurang)
Rp.
82.667.479.029,63
4. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 494.973.058,07 dengan rincian sebagai berikut :
- a). Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan
Rp. 129.533.557.000,00
- b). Realisasi
Rp. 130.028.530.058,07
Selisih Lebih/ (Kurang)
Ta
(Rp.
494.973.058,07)
5. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
- a). Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan
Rp.
0,00
- b). Realisasi
Rp. 0,00
Sefisih
Lebih/ (Kurang)
|
Rp.
0,00
k
N/A
Pasal 4

6. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp. 494.973.058,07 dengan rincian sebagai berikut :
- a). Anggaran Pembiayaan Netto setelah perubahan
Rp.
129.533.557.000,00
- b). Realisasi
NN
Rp. 130.028.530.058,07
Selisih Lebih/ (Kurang)
Rp.
494.973.058,07
a sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut
Rp.
1.540.023.257.539,47
Rp.
5.580.931.946,79
Rp. 1.534.442.325.592,68
- a. Jumlah Asset
- b. Jumlah Kewajiban
- c. Jumlah Ekuitas Dana
N/A
Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :
- a. Saldo Kas Awal per 1 Januari Tahun 2015
Rp. 130.410.975.283,98
- b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Rp 285.337.700.052,63
- Cc. Arus Kas dari Aktivitas Aset Non Keuangan
(Rp.
332.203.778.023,00)
- d. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
Rp. 0,00
- e. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran
Rp 2.168.517.744,88
- Saldo Kas Akhir/per 31 Desember Tahun 2015 4uA £
Rp 94.534.288.903,49
.
--
N/A
Pasal 6

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.
N/A
Pasal 7

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
Lampiran I
Lampiran I.1:
Lampiran 1.2:
Lampiran
1.3:
Lampiran 1.4:
Lampiran 1.5:
Lampiran 1.6:
Lampiran 1.7:
Lampiran 1.8:
Lampiran 1.9:
Laporan Realisasi Anggaran:
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi:
Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan,
Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan: Liga
Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara,
Daftar Piutang Daerah:
|
Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah:
Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah:
Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya:
Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahu anggaran berikutnya:
Lampiran 1.10:
Daftar Dana Cadangan Daerah: dan
Lampiran I.11:
Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
- b. Lampiran II:
Neraca:
- c. Lampiran III:
- d. Lampiran IV:
Laporan Arus Kas:
Catatan Atas Laporan Keuangan:
N/A
Pasal 8

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :
- a. Laporan Kinerja tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini:
- b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran V dan VI Peraturan Daerah ini.:
N/A
Pasal 9

Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
N/A
Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. « Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
| Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
LuKu LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2016 NOMOR