PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 19 Tahun 2014
Tentang No Description
Berlaku: 19 TAHUN 2014
N/A
Pasal 3

Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 penggunaanya diatur sebagai berikut, yaitu :
- a. 60 % (Enam Puluh Persen) insentif atas prestasi kerja pegawai di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan dan Pejabat/Instansi terkait dalam mendukung kelancaran operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan;
- b. 40 % (Empat Puluh Persen) dipergunakan untuk kegiatan operasional Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang terdiri dari :
1. Sosialisasi;
2. Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
3. Kegiatan lain yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga menjadi sebagai berikut :
N/A
Pasal 4

Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan bagian Pemerintah Kabupaten Seruyan sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a penyalurannya dan besarnya presentase diberikan kepada :
1. Kepala Daerah, sebagai Penasehat/Pelindung Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 14%;
2. Wakil Kepala Daerah, sebagai PenanggungJawab Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 11%;
3. Sekretaris Daerah, selaku Ketua Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 10%;
4. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, selaku anggota tim sebesar 3%;
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan, selaku Anggota Tim dan Koordinator Pendapatan sebesar 8%;
6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Seruyan, selaku Anggota Tim sebesar 1%;
7. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Seruyan, selaku Anggota Tim sebesar 2%;
8. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Seruyan, selaku Anggota Tim sebesar 2%;
9. Kepala Bagian Hukum dan Kepala Bagian Ekonomi Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, selaku Anggota Tim sebesar 1%;
10. Camat Se-Kabupaten Seruyan yang membantu Pelaksanaan dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 10%;
11. Semua Staf Dinas Pendapatan Daerah selaku Pengelola Teknis dalam Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan baik P3 atau pun P2 sebesar 38%.
PENUTUP
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.
Ditetapkan di Kuala Pembuang pada tanggal 7 Juli 2014
BUPATI SERUYAN,
SUDARSONO
Diundangkan di Kuala Pembuang pada tanggal 9 Juli 2014
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERUYAN,
Ir. H. SYAMSURIJAL, M.Si Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19620724 199103 1 003
BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2014 NOMOR 19
N/A
Preamble

Menimbang
BUPATI SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 142 TAHUN 2016
TENTANG
STANDAR BIAYA LANGSUNG PERSONIL DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL UNTUK KEGIATAN KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- a. bahwa dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, keterbukaan, bersaing, transparan dan tidak diskriminatif, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah Kabupaten Sintang dan pelayanan masyarakat, maka perlu ditetapkan Standar Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non Personil Untuk Kegiatan Konsultansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan ...
Menetapkan
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PERSONIL DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL UNTUK KEGIATAN KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2017.
BAB I
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Bupati adalah Bupati Sintang.
2. Peraturan Bupati adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Bupati Sintang.
3. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
5. Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang dan/atau Jasa milik Negara/Daerah di masing-masing SKPD.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
10. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa lainnya.
11. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
12. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
13. Aset Daerah adalah semua harta kekayaan milik daerah baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud.
14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
15. Biaya Langsung Personil yang selanjutnya disingkat BLP, adalah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai tenaga ahli dan tenaga pendukung.
16. Biaya Langsung Personil terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu Biaya Langsung Personil untuk pengadaan jasa Undangan Internasional dan Biaya Langsung Personil untuk pengadaan jasa Undangan Nasional.
17. Biaya Langsung bagi seorang Tenaga Ahli yang memberikan jasa konsultansi dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu (bulan, minggu, hari, jam) ditetapkan berdasarkan pengalaman profesional yang setara sejak lulus dari pendidikan tinggi.
18. Biaya Langsung Non Personil yang selanjutnya disingkat BLNP, adalah biaya langsung yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan proyek yang dibuat dengan mempertimbangkan dan berdasarkan Harga Pasar yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan perkiraan kegiatan.
19. Biaya Langsung Non Personil terdiri dari 3(tiga) komponen yaitu Reimbursable , Fixed Unit Rate dan Lump Sum .
20. Reimbursable adalah biaya yang dapat diganti yang sebenarnya dikeluarkan oleh konsultan untuk pengeluaran-pengeluaran yang sesungguhnya ( at cost ) dan kegiatan yang ditetapkan.
21. Fixed Unit Rate adalah biaya yang sebenarnya dikeluarkan oleh konsultan berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap item/unsur pekerjaan dengan volume yang diperkirakan.
22. Lump Sum adalah biaya suatu atau beberapa item/unsur pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta dibayarkan sekaligus.
23. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir ( brainware ).
24. Tenaga Ahli adalah personil dengan jenis keahlian dan persyaratan tertentu seperti tingkat pendidikan tertentu misalnya lulusan perguruan tinggi, jenis keahlian (spesialisasi) tertentu, pengalaman kerja profesional tertentu, penguasaan bahasa, adat istiadat dan sebagainya.
25. Tenaga pendukung adalah tenaga kerja yang dibutuhkan dalam rangka mendukung tenaga ahli baik dengan kualifikasi tertentu seperti operator komputer, sekretaris, sopir, maupun tenaga kerja tanpa kualifikasi seperti kurir, penjaga kantor dan sebagainya.
26. Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli, Tenaga Sub Profesional serta Tenaga Pendukung dihitung dengan mengalikan Biaya Langsung Personil di Provinsi DKI Jakarta (sebagai Benchmark ) dengan Indeks Biaya Langsung Personil Provinsi Kalimantan Barat dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sintang.
27. Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli, Tenaga Sub Profesional dan Tenaga Pendukung yang dihitung sudah mencakup Gaji Dasar termasuk PPh-21, Beban Biaya Sosial, Beban Biaya Umum, Tunjangan, Keuntungan dan Biaya Lain-lain.
28. Biaya Langsung Personil untuk komponen Fixed Unit Rate dihitung dengan mengalikan Biaya Langsung Non Personil komponen Fixed Unit Rate di Provinsi DKI Jakarta (sebagai Benchmark ) dengan Indeks Biaya Langsung Personil Provinsi Kalimantan Barat.
29. Standar Biaya Orang Bulan yang selanjutnya disingkat SBOB, adalah biaya yang dibayarkan kepada tenaga ahli dengan penugasan penuh.
30. Standar Biaya Orang Minggu yang selanjutnya disingkat SBOM, adalah biaya yang dibayarkan kepada tenaga ahli yang bersifat mingguan.
31. Standar Biaya Orang Hari yang selanjutnya disingkat SBOH, adalah biaya yang dibayarkan kepada tenaga ahli yang bersifat harian.
32. Standar Biaya Orang Jam yang selanjutnya disingkat SBOJ, adalah biaya yang dibayarkan kepada tenaga ahli yang bekerja dengan hitungan jam.
BAB II
Pasal 2

Standar Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non Personil Untuk Kegiatan Konsultansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017 adalah merupakan BLP dan BLNP yang digunakan sebagai acuan penyusunan dan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI Peraturan ini.
BAB II
Pasal 3

Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Sintang dalam pelaksanaan kegiatan konsultansi Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017.
BAB II
Pasal 4

- (1) Standar BLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
- a. biaya personil untuk pengadaan jasa undangan Internasional;
- b. biaya untuk pengadaan jasa undangan Nasional.
- (2) Mata Uang yang dipergunakan untuk undangan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat menggunakan mata uang internasional yang telah disepakati bersama pada dokumen sumber pendanaannya.
- (3) Mata uang yang dipergunakan untuk undangan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah dalam bentuk mata uang rupiah.
BAB II
Pasal 5

Biaya Langsung Non Personil khusus untuk komponen Reimbursable jenis pengeluaran Biaya Pembelian Kebutuhan Proyek, setelah proyek selesai dilaksanakan, maka kebutuhan proyek yang telah dibeli harus diserahkan sebagai Aset Pemerintah Kabupaten Sintang.
BAB II
Pasal 6

Biaya personil bagi seorang tenaga ahli yang memberikan jasa konsultansi dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu (bulan, minggu, hari, dan jam) dikalikan dengan biaya langsung personil yang ditetapkan berdasarkan pengalaman profesional riil sejak lulus dari pendidikan tinggi, dan akreditasi dari asosiasi profesi, atau lembaga yang ditunjuk Pemerintah (bagi konsultan perorangan).
BAB II
Pasal 7

Untuk konsultan perseorangan yang berasal dari Dosen/Pegawai Negeri harus mendapatkan ijin tertulis dari Rektor/ Eselon I/Pimpinan dari tenaga ahli bersangkutan.
BAB II
Pasal 8

Apabila tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, bekerja dengan paruh waktu, perhitungan biaya langsung personil didasarkan pada Satuan Biaya Orang Jam (SBOJ).
BAB II
Pasal 9

Dalam hal tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diperuntukan bagi penugasan penuh (full time) harus memperoleh ijin cuti di luar tanggungan negara dan perhitungan biaya langsung personil berdasarkan pada Satuan Biaya Orang Bulan (SBOB).
BAB II
Pasal 10

Pemberi jasa konsultansi yang bersifat nir laba (non profit making firm) seperti: Lembaga Pemerintah (Universitas, Lembaga Penelitian, Rumah Sakit), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta Lembaga Sosial lainnya, Unit Biaya Langsung Personil diperhitungkan maksimum 70 % (tujuh puluh persen) dari biaya yang berlaku sesuai BLP.
BAB II
Pasal 11

Dasar Perhitungan konversi maksimum BLP menurut satuan waktu adalah sebagai berikut:
1. SBOM = SBOB / 4,1;
2. SBOH = (SBOB/22) x 1,1;
3. SBOJ = (SBOH/8) x 1,3;
Dasar Perhitungan BLP dilakukan sebagai berikut:
BLP = GD + BBS + BBU + TP + K + BL;
| KOMPONEN BLP | UNDANGAN | UNDANGAN |
|------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| | NASIONAL | INTERNASIONAL |
| Gaji Dasar - GD (Basic Salary) | 1 x GD | 1 x GD |
| Beban Biaya Sosial - BBS (Social Charge) | (0,3 - 0,4) x GD | (0,3 - 0,6) x GD |
| Beban Biaya Umum - BBU (Overhead) | (0,5 - 1,3) x GD | (0,7 - 1,4) x GD |
| Tunjangan Penugasan - TP | (0,1 - 0,3) x GD | (0,1 - 0,3) x GD |
| Keuntungan - K | 0,1 x (GD + BBS + BBU) | 0,1 x (GD + BBS + BBU) |
| Total Biaya Langsung Personil | (2,2 - 3,1) x GD | (2,4 - 3,6) x GD |
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.
Ditetapkan di Sintang pada tanggal 30 Desember 2016
BUPATI SINTANG,
JAROT WINARNO
Diundangkan di Sintang pada tanggal 30 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,
YOSEPHA HASNAH BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016 NOMOR 142
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI SITUBONDO
PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 6 TAHUN 2013
TENT.ANG ,
URAJAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUBONDO,
: bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabupaten Situbondo, perlu menetapkan Uraian Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo dengan Peraturan Bupati.
1.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2739);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok› pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
,-...
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sis~em Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nmor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dae rah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 ten tang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 3)
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
BABI
KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD;
5. Bupati adalah Bupati Situbondo.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Ka bu paten Situbondo.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Situbondo.
9. Ketua DPRD adalah Ketua DPRD Kabupaten Situbondo.
10. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Situbondo.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2

- (1) Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung kelancaran pelaksanaan terhadap tugas DPRD, dipimpin oleh Sekretaris yang secara tekhnis operasional bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara tekhnis administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan, penyelenggaraan administratif kesekretariatan, keuangan, mendukung tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinir tenaga ahli.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan fasilitasi rapat anggota DPRD;
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD;
- c. pcrsiapa.n rencana, mengolah, menelaah dan mengkoordinasikan perumusan kebijaksanaan Pimpinan DPRD;
- d. pengelolaan ta.ta usaha DPRD, mengelo1a dan membina kepegawaian, keuangan dan perbekalan DPRD;
- e. pembinaan keamanan serta ketertiban di linglrungan DPRD;
- f. pelaksanaan kehumasan dan keprotoko1an Sekretariat DPRD;
- g. pelaksanaan fasilitasi kepada masyarakat dan lembaga› lembaga Pemerintah Kabupaten yang membutuhkan informasi produk-produk DPRD dan kegiatan DPRD;
- h. penyelenggaraan administrasi kesektariatan DPRD;
- i. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- j. penyelenggaraan ra.pat - rapat DPRD;
- k. penyediaan clan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- l. pengelolaan urusan ketatausahaan.
Pual 3
- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari:
- a. Sekretaris DPRD.
- b. Bagian Umum, membawahi :
1. Sub Bagian Tata Usaha dan Sungram;
2. Sub Bagian Rumah Tangga dan Protokol.
- c. Bagian Persidangan, membawahi :
1. Sub Bagian Rapat dan Risalah;
2. Sub Bagian Alat Kelengkapan Dewan.
- d. Bagian Keuangan, membawahi :
1. Sub Bagi.an Anggaran;
2. Sub Bagian Perbendaharaan.
- e. Bagian Peru.ndang Undangan, membawahi :
1. Sub Bagi.an Penyusunan Peraturan Perundang undangan;
2. Sub Bagian Humas dan Dokumentasi.
- (2) Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di ba.wah dan bertanggun.g jawab kepada Sekretaris DPRD.
Bagian Kedua
SEKRETARIS DPRD
Pasa14
- ( 1) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, membina, dan mengkoordinasikan serta mengendalikan penyelenggaraan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, persidangan dan protokoler, perundang-undangan, keuangan serta menyediakan dan mengkoordinir tenaga ahli dalam rangka memberikan pelayanan serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
- (2) Sekretaris DPRD mempunyai fungsi:
- a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Sekretariat DPRD;
- b. penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup Sekretariat DPRD.
- c. pengendalian dan pembinaan administrasi perkantoran Sekretariat DPRD;
- d. pemberian pelayanan clan koordinasi pelaksanaan hubungan kerjasama lembaga/instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan Sekretariat DPRD; serta SKPD, rangka
- e. pengembangan dan pembinaan pegawai dilingkungan Sekretariat DPRD;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan DPRD secara tehnis operasional dan oleh Bupati secara tehnis administratif.
Bagian Ketiga
BagianUmum
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5

- (1) Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, rumah tangga. perlengkapan, perjalanan dinas, dan protokol.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan tata usaha DPRD dan Sekretariat DPRD;
- b. pelaksanaan administrasi kepegawaian Sekretariat DPRD;
- c. pelaksanaan penyusunan program;
- d. penyiapan sarana dan prasarana kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- e. pelaksanaan pengaturan, pemeliharaan, perawatan dan penggunaan barang-barang inventaris milik daerah;
- f. pelaksanaan urusan rumah tangga, keamanan/ ketertiban dilingkungan kantor DPRD;
- g. pelaksanaan keprotokolan DPRD clan Sekretariat DPRD;
- h. pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
1. pengumpulan laporan tahunan kegiatan DPRD dan Sekretariat D PRD;
- J. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- k. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
1. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris D PRD.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 6

- (1) Bagian Umum, membawahi :
1. Sub Bagian Tata Usaha dan Sungram;
2. Sub Bagian Rumah Tangga dan Protokol.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dan Sungram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) angka 1, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program, ketatausahaan, dan administrasi kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha dan Sungram menyelenggarakan fungsi :
- a. melakukan Pencatatan surat masuk dan keluar;
- b. mengelola dan menyiapkan surat dinas, undangan rapat dan kunjungan kerja;
- c. melakukan penggandaan, pendistribusian surat-surat dinas, undangan-undangan rapat dan kunjungan kerja;
- d. mengelola administrasi kepegawaian;
- e. menyiapkan dan menghimpun berkas keanggotaan DPRD;
- f. menyiapkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
- g. melakukan tata kearsipan;
- h. melaksanakan pengelolaan administrasi, penyimpanan, pendistribusian dan pemeliharaan barang daerah di lingkup DPRD;
1. menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
- J. melaksanakan pengolahan data;
- k. melaksanakan perencanaan program;
1. menyiapkan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- m. melaksanakan kegiatan ketatausahaan;
- n. melaporkan basil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Umum;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 8

- (1) Sub Bagian Rumah Tangga dan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) angka 2, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan rumah tangga, keprotokolan, perlengkapan dan pengadaan barang/ jasa keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaiamana dimaksud pada ayat ( 1) Sub Bagian Rumah Tangga dan Protokol menyelenggarakan fungsi :
- a. melakukan urusan teknik, keamanan, ketertiban dan keindahan lingkungan gedung DPRD, dan rumah dinas Pimpinan DPRD;
- b. mengatur dan menyiapkan penggunaan kendaraan dinas untuk kegiatan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD;
- c. melaksanakan pengadaan barang dan jasa untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- d. melaksanakan inventarisasi sarana dan prasarana, usulan penghapusan aset yang dikelola Sekretariat DPRD;
- e. melaksanakan pemeliharaan kendaraan dinas, sarana dan prasarana inventaris barang milik daerah di lingkup Sekretariat DPRD;
- f. menyiapkan bahan penyelesaian sengketa dan tuntutan ganti rugi yang menyangkut pengadaan barang dan jasa;
- g. menyiapkan/mengatur sarana dan prasarana pada acara rapat-rapat dan penerimaan tamu-tamu resmi DPRD serta Sekretariat DPRD.
- h. melaksanakan tugas tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan pada acara resmi dan kenegaraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD;
1. melaksanakan kegiatan ketatausahaan;
- J. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Umum;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang · diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Keempat
BAGJAN PERSIDANGAN
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 9

- (1) Bagian Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyelenggarakan
pelayanan rapat dan risalah, kegiatan alat kelengkapan Dewan dan fasilitasi pelayanan aspirasi masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tu.gas sebagaiamana dimaksud pada ayat { 1), Bagian Persidangan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan rancangan jadwal kegiatan DPRD;
- b. penyiapan rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD;
- c. penyiapan rencana kunjungan kerja DPRD;
- d. penyusunan notulen/risalah rapat-rapat yang diadakan oleh DPRD;
- e. pelaksanaan kegiatan alat kelengkapan DPRD;
- f. penyusunan fasilitasi pelayanan aspirasi masyarakat ;
- g. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
1. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 10

- { 1) Bagian Persidangan, membawahi :
1. Sub Bagian Rapat dan Risalah;
2. Sub Bagian Alat Kelengkapan Dewan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Persidangan.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 11

- (1) Sub Bagian Rapat dan Risalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat ( 1) angka 1, mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyelenggaraan rapat DPRD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Rapat dan Risalah menyelenggarakan fungsi:
- a. menyusun rencanajadwal rapat-rapat DPRD;
- b. menyiapkan bahan-bahan sidang atau rapat termasuk daftar hadir;
- c. melakukan penggandaan dan distribusi bahan-bahan rapat;
- d. menyiapkan bahan naskah sidang jalannya paripurna untuk pimpinan DPRD;
- e. menyusun dan menggandakan notulen rapat/sidang DPRD;
- f. menyusun dan menggandakan risalah rapat paripurna DPRD;
- g. memelihara dokumentasi atau rekaman hasil rapat DPRD;
- h. melaksanakan fasilitasi aspirasi masyarakat secara tidak langsung untuk di sampaikan kepada pimpinan dan anggota DPRD;
1. menghimpun informasi, mengolah dan mendistribusikan berkas surat-surat pengaduan masyarakat terhadap semua kebijakan DPRD;
- J. menghimpun dan menfasilitasi aspirasi masyarakat yang telah diolah DPRD yang akan di tindak lanjuti oleh instansi terkait;
- k. mela.ksanakan kegiatan ketatausahaan;
1. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Persidangan;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Persidangan sesuai tugas dan fungsinya.
Pasa.1 12
- ( 1) Sub Bagian Alat Kelengkapan Dewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) angka 2, mempunyai tugas melakukan penyiapan kebutuhan penyelenggaraan kegiatan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Alat Kelengkapan Dewan meyelenggarakan fungsi :
- a. menyiapkan permohonan rapat, bahan rapat dan kunjungan kerja/peninjauan alat kelengkapan DPRD;
- b. menyusun notulen/ catatan rapat dan kunjungan kerja/peninjauan alat kelengkapan DPRD;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan menyiapkan bahan› bahan dari pihak-pihak terkait dalam menunjang pelaksanaan kegiatan alat kelengkapan DPRD;
- d. melakukan inventarisasi dan mengolah data Alat Kelengkapan DPRD;
- e. melaksanakan kegiatan ketatausahaan;
- f. melaporkan basil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Persidangan;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Persidangan sesuai tugas dan fungsinya.
Bagian Kelima
BAGIAN KEUANGAN
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 13

- (1) Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan serta menyusun laporan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaiamana dimaksud pada ayat ( 1), Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan pengelolaan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD termasuk pembayaran gaji dan tunjangan;
- b. pelaksanaan pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- c. pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris D PRD.
Paaal 14
- (1) Bagian Keuangan, membawahi:
1. Sub Bagian Anggaran;
2. Sub Bagian Perbendaharaan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah clan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 15

- (1) Sub Bagian Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) angka 1, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran dan menyiapkan pelaksanaan anggaran DPRD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Anggaran menyelenggarakan fungsi:
- a. mengumpulkan dan mengelola data anggaran;
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD;
- c. melaksanakan penyusunan rencana anggaran DPRD dan Sekret.ariat DPRD;
- d. menyiapkan pelaksanaan anggaran;
- e. mengadakan penelitian anggaran;
- f. melaksanakan kegiatan ketatausahaan;
- g. melaporkan basil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Keuangan;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 16

- ( 1) Sub Bagian Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat ( 1) angka 2 mempunyai tugas menguji kebenaran, melaksanakan dan menfasilitasi penyelesaian masalah perbendaharaan dan ganti rugi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaiamana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:
- a. melakukan penyelesaian administrasi keuangan;
- b. melakukan pembayaran gaji dan tunjangan-tunjangan lain;
- c. melakukan tata pembukuan keuangan;
- d. melaksanakan kegiatan penelitian dan pengujian terhadap dokumen pengeluaran dan penerimaan;
- e. mengevaluasi pelaksanaan anggaran berdasarkan realisasi penerimaan maupun pengeluaran;
- f. meneliti dan mencatat semua transaksi keuangan;
- g. memberikan, pertimbangan dan saran dalam penyelesaian masalah masalah perbendaharaan dan ganti rugi;
- h. menyusun laporan keuangan;
1. melaksanakan kegiatan ketatausahaan;
- J. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian keuangan;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan sesuai dengan tu.gas dan fungsinya.
Bagian Keenam
BAGIAN PERUN'DANG - UN'DAN'GAN
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 17

- (1) Bagian Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas menyiapkan bahan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan produk hukum DPRD dan menyiapkan bahan kajian Peraturan Daerah, melakukan dokumentasi, publikasi dan informasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaiamana dimaksud pada ayat (1), Bagian Perundang - undangan menyelenggarakan fungsi:
- a. pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan pera turan daerah dan produk DPRD;
- b. pelaksanaan perencanaan produk legislasi daerah;
- c. pelaksanaan pengkajian produk legislasi daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan DPRD lainnya;
- e. pelaksanaan hearing publik penyusunan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan DPRD lainnya;
- f. pelaksanaan pembahasan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan DPRD lainnya;
- g. pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. pelaksanaan fungsi pengawasan legislasi daerah;
- i. penyimpan produk hukum DPRD dan produk hukum lainnya;
- j. pengumpulan bahan dan data kegiatan DPRD untuk media cetak dan elektronik;
- k. pelayanan informasi kepada masyarakat dan lembaga› lembaga pemerintah mengenai produk hukum clan kegiatan DPRD;
1. pengelolaan dan pemeliharaan sistem teknologi infonnasi dan komunikasi di lingkunga Sekretariat DPRD;
- m. pengembangan dan pengelolaan sistem teknologi informasi dan komunikasi;
- n. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- o. pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris D PRD.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 18

- ( 1) Bagian Perundang - undangan, membawahi :
1. Sub Bagian Penyusunan Peraturan Perundang -undangan;
2. Sub Bagian Humas dan Dokumentasi.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perundang-undangan.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 19

- (1) Sub Bagian Penyusunan Peraturan Perundang - undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat ( 1) angka 1, mempunyai tugas membantu, meneliti, mengevaluasi, merumuskan rancangan peraturan dan/ a tau produk hukum yang diterbitkan DPRD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaiamana dimaksud pada ayat ( 1} Sub Bagian Penyusunan Peraturan Perundang undangan menyelenggarakan fungsi :
- a. menyiapkan bahan kajian, perencanaan, penyusunan dan pembahasan Peraturan Daerah dan produk hukum DPRD serta Keputusan Sekretaris DPRD;
- b. mengumpulkan bahan dan data Peraturan Perundang› undangan;
- c. melakukan analisa atas kondisi di legislatif dan masyarakat tentang kebutuhan produk legislasi daerah;
- d. menfasilitasi hearing publik, koordinasi dan konsultasi atas rancangan peraturan daerah;
- e. menyiapkan draft awal hasil hearing publik, koordinasi dan konsultasi untuk dibahas dalam persidangan legislatif;
- f. melaksanakan sosialisasi peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- g. menfasilitasi legislatif dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan legislasi;
- h. memelihara berkas pengajuan dan penyusunan peraturan;
- i. menyiapkan bahan dan fasilitas kegiatan Program legislasi Daerah;
- J. melaksanakan fasilitas kegiatan tenaga ahli dan tenaga fungsionali
- k. melaksanakan kegiatan ketatausahaan;
- I. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Perundang-undangan;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perundang-undangan sesuai tugas dan fungsinya.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 20

- (1) Sub Bagian Humas dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) angka 2, mempunyai tugas publikasi, memberi layanan informasi, koordinasi dengan pers, dan mendokumentasikan hasil kegiatan DPRD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Humas dan Dokumentasi meyelenggarakan fungsi :
- a. mengumpulkan bahan pengembangan perangkat keras, program aplikasi system teknologi informasi dan komunikasi;
- b. mengelola perpustakaan DPRD dan penyediaan buku› buku pustaka;
- c. mengelola Website DPRD;
- d. melakukan pengumpulan data, rekam gambar, dan audio visual kegia tan DPRD;
- e. membuat dokumentasi gambar/ foto dan audio visual;
- f. menghimpun berita (kliping) media massa yang berkaitan kegiatan DPRD;
- g. menyiapkan dan mendistribusikan surat kabar dan majalah yang diperlukan oleh DPRD;
- h. menyiapkan bahan koordinasi dengan pers untuk meliput kegiatan DPRD~
1. menyiapkan bahan guna pelayanan kepada masyara.kat dan lembaga-lembaga pemerintah yang membutuhkan informasi/ keterangan mengenai kegiatan DPRD;
- j. mencermati berita atau pernyataan yang dikemukakan oleh Pimpinan, anggota DPRD dan pihak lain, kemudian melaporkan kepada pimpinan DPRD terhadap pemberitaan media massa yang perlu mendapat tindak lanjut DPRD;
- k. meliput dan menghimpun laporan basil kegiatan DPRD untuk bahan pemberitaan media cetak dan elektronika;
- l. mengelola penerbitan media DPRD;
- m. melaksanakan kegiatan ketatausahaan;
- n. meJaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Perundang-undangan;
- o. melaksanakan tu.gas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian PerundanF,undangan sesuai tugas dan fungsinya.