PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 57 Tahun 1999
Tentang KERJASAMA PENYELENGGARAAN PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
Berlaku: 22 Juni 1999
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
Menetapkan
:
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN 1999
TENTANG
KERJASAMA PENYELENGGARAAN PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kerja sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
: 1.
- Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KERJA SAMA PENYELENGGARAAN PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
1. Kerja sama adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Menteri dengan instansi terkait, badan-badan kemasyarakatan atau perorangan dalam rangka pembinaan dan atau pembimbingan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan, yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.
2. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
3. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan.
4. Mitra kerja sama adalah instansi Pemerintah lain yang terkait, badan-badan kemasyarakatan, dan atau perorangan yang mengadakan kerja sama dengan LAPAS atau BAPAS dalam rangka kegiatan pembinaan atau pembimbingan terhadap warga Binaan Pemasyarakatan.
5. Upah adalah imbalan jasa yang diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang bekerja menghasilkan barang atau jasa.
6. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pemasyarakatan.
BAB II - KERJASAMA PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN
Pasal 2

- (1) Menteri dapat menyelenggarakan kerja sama pembinaan dengan :
- a. instansi pemerintah terkait;
- b. badan-badan kemasyarakatan; dan
- c. perorangan.
- (2) Kerja sama dengan instansi pemerintah atau pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan dalam rangka pengembangan, peningkatan dan atau perluasan pembinaan.
- (3) Hubungan kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a bersifat fungsional.
- (4) Hubungan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c bersifat kemitraan.
BAB II - KERJASAMA PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN
Pasal 3

- (1) Hubungan kerja sama pembinaan dilaksanakan berdasarkan program pembinaan untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
- (2) Program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. intelektual;
- d. sikap dan perilaku;
- e. kesehatan jasmani dan rohani;
- f. kesadaran hukum;
- g. reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- h. keterampilan kerja; dan
- i. latihan kerja dan produksi.
BAB II - KERJASAMA PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN
Pasal 4

- (1) Pelaksanaan program kerja sama pembinaan dibebadakan atas :
- a. program pembinaan Narapidana;
- b. program pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan.
- (2) Tata cara pelaksanaan program kerja sama pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.
Bagian Kedua
Kerjasama Pembimbingan Pasal 5
- (1) Menteri dapat menyelenggarakan kerja sama pembimbingan dengan :
- a. instansi pemerintah terkait;
- b. badan-badan kemasyarakatan; dan
- c. perorangan.
- (2) Kerjasama dengan instansi Pemerintah atau pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan dalam rangka pengembangan, peningkatan dan atau perluasan pembimbingan.
- (3) Hubungan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a bersifat fungsional.
- (4) Hubungan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c bersifat kemitraan.
BAB II - KERJASAMA PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN
Pasal 6

- (1) Hubungan kerja sama pembimbingan dilaksanakan berdasarkan program pembimbingan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kualitas Klien Pemasyarakatan.
- (2) Progrram pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. intelektual;
- d. sikap dan perilaku;
- e. kesehatan jasmani dan rohani;
- f. kesadaran hukum;
- g. reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- h. keterampilan kerja; dan
- i. latihan kerja dan produksi.
BAB II - KERJASAMA PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN
Pasal 7

- (1) Pelaksanaan program kerja sama pembimbingan dibedakan atas :
- a. proggram pembimbingan klien dewasa; dan
- b. program pembimbingan klien anak.
- (2) Tata cara pelaksanaan program kerjasama pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.
Bagian Ketiga Jangka Waktu Kerja Sama
BAB II - KERJASAMA PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN
Pasal 8

- (1) Jangka waktu pelaksanaan kerja sama pembinaan dan atau pembimbingan terdiri atas :
- a. kerja sama jangka panjang, apabila pelaksanaannya 5 (lima) tahun atau lebih;
- b. kerja sama jangka menengah, apabila pelaksanaannya 2 (dua) tahun sampai 5 (lima) tahun; dan
- c. kerja sama jangka pendek, apabila pelaksanaannya tidak lebih dari 2 (dua) tahun.
- (2) Mitra kerja sama dapat mengajukan permintaan kepada Menteri agar kerja sama yang telah habis jangka waktunya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang.
BAB III - MITRA KERJA SAMA
Pasal 9

- (1) Kerja sama pembinaan dan atau pembimbingan dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 5 ayat (1) huruf a, dapat dilaksanakan dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi :
- a. bidang keagamaan;
- b. bidang pertanian;
- c. bidang pendidikan dan kebudayaan;
- d. bidang kesehatan;
- e. bidang sosial;
- f. bidang tenaga kerja;
- g. bidang perindustrian dan perdagangan; dan
- h. Pemerintah Daerah
- (2) Instansi pemerintah selain yang dimaksud dalam ayat (1) dapat pula mengadakan kerja sama pembinaan dan atau pembimbingan.
BAB III - MITRA KERJA SAMA
Pasal 10

- (1) Badan-badan kemasyarakatan yang dapa mengadakan kerja sama pembinaan dan atau pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. yayasan;
- b. koperasi; dan
- c. lembaga swadaya masyarakat.
- (2) Badan-badan kemasyarakatan selain yang dimaksud dalam ayat (1) dapat pula mengadakan kerja sama pembinaan dan atau pembimbingan.
BAB III - MITRA KERJA SAMA
Pasal 11

- (1) Perorangan yang dapat mengadakan kerja sama pembinaan dan atau pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dan Pasal 5 ayat (1) huruf c adalah dokter, psikolog, pendidik, pemuka agama, pengusaha, dan tenaga lain yang memiliki keahlian tertentu yang dibutuhkan.
- (2) Perorangan selain yang dimaksud dalam ayat (1) dapat pula mengadakan kerja sama pembinaan dan atau pembimbingan.
BAB III - MITRA KERJA SAMA
Pasal 12

Menteri dapat juga menyelenggarakan kerja sama dengan organisasi internasional dalam rangka pembinaan dan atau pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.
BAB IV - TATA CARA KERJA SAMA
Pasal 13

- (1) Dalam hal kerja sama pembinaan dan atau pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, kesepakatan kerja sama dibuat bersama oleh mitra kerja sama dengan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal kerja sama pembinaan dan atau pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, kesepakatan kerja sama dibuat bersama oleh mitra kerja sama dengan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.
- (3) Dalam hal kerja sama pembinaan dan atau pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, kesepakatan kerja sama dibuat bersama oleh mitra kerja sama dengan LAPAS dan atau BAPAS.
BAB IV - TATA CARA KERJA SAMA
Pasal 14

Kesepakatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.
BAB IV - TATA CARA KERJA SAMA
Pasal 15

Menteri dan mitra kerja sama menyediakan sumber daya yang diperlukan bagi penyelenggaraan program pembinaan dan atau pembimbingan.
BAB V
Pasal 16

Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) menghasilkan barang atau jasa, Warga Binaan Pemasyarakatan berhak memperoleh upah yang besarnya sesuai dengan sistem pengupahan yang berlaku dalam masyarakat.
- (1) Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan oleh mitra kerja sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan melalui Kepala LAPAS dan atau Kepala BAPAS.
- (2) Tata cara penyampaian dan penyimpanan upah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.
BAB VI - PENGAWASAN
Pasal 18

- (1) Kepala LAPAS dan Kepala BAPAS yang melaksanakan kerja sama wajib menyampaikan laporan berkala secara tertulis mengenai pelaksanaan kerja sama kepada Menteri.
- (2) Kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi mitra kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12.
- (3) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.
BAB VI - PENGAWASAN
Pasal 19

Menteri, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman, Kepala LAPAS, atau Kepala BAPAS sesuai dengan tingkat kerja sama dapat menghentikan kerja sama apabila pelaksanaannya tidak seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.
BAB VII
Pasal 20

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini semua peraturan pelaksanaan mengenai kerja sama penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
BAB VII
Pasal 21

- (1) Mitra kerja sama yang sedang melaksanakan kerja sama pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, melanjutkan kegiatannya sampai berakhirnya jangka waktu kerja sama yang telah disepakati.
- (2) Mitra kerja sama yang telah mengajukan permohonan kerja sama tetapi belum diterima pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, tata cara pengajuan permohonan tersebut dilaksanakan menurut tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini segala peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 1999 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MULADI
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2

Huruf a
Yang dimaksud dengan "instansi pemerintah" antara lain instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, tenaga kerja, dan lain-lain.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "badan kemasyarakatan" antara lain yayasan, koperasi, badan usaha, lembaga swadaya masyarakat, organisasi atau lembaga keagamaan.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "perorangan" antara lain pengusaha, psikolog, dokter, ahli pertukangan dan lain-lain.
Pembatasan ini dimaksudkan agar program kerja sama tidak tumpang tindih, melainkan terencana dan terarah dengan baik.
Yang dimaksud dengan hubungan kerja sama "fungsional" adalah kerja sama yang dilaksanakan menurut tugas pokok dan fungsi masing-masing Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen.
Yang dimaksud dengan hubungan kerjasama "kemitraan" adalah kerja sama yang didasarkan atas prinsip kerelaan yang saling menguntungkan, dengan membebankan tugas dan kewajiban yang seimbang menurut kondisi LAPAS atau BAPAS setempat.
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4

Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas "persamaan perlakuan dan pelayanan" kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang, namun karena pertimbangan dari segi pendidikan, sosiologis dan psikologis, pembinaan terhadap Narapidana dewasa dan Anak Didik Pemasyarakatan perlu dibedakan, agar tujuan pembinaan dapat tercapai dengan sebaik-baiknya.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Lihat penjelasan Pasal 2 ayat (3).
Lihat penjelasan Pasal 2 ayat (4).
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9

Cukup jelas.
Instansi pemerintah selain yang dimaksud dalam ayat (1) misalnya instansi yang lingkup tugasnya meliputi bidang transmigrasi, kehutanan, Badan Usaha Milik Negara dan sebagainya.
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup jelas
Badan-badan kemasyarakatan selain yang dimaksud dalam ayat (1) misalnya lembaga pendidikan, lembaga penelitian, organisasi kemasyarakatan dan sebagainya.
PENJELASAN
Pasal 11

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 12

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 13

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 14

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 15

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 16

Yang dimaksud dengan "sistem yang berlaku dalam masyarakat" adalah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja atau pejabat yang berwenang menetapkan upah.
PENJELASAN
Pasal 17

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 18

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 19

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 20

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 21

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 22

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 23

Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3857