Unknown BUPATI Nomor I Tahun 2015
Tentang PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN MUARO JAMBI
Berlaku: 5 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Menimbang
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud · dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2015;
Men.gingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kab.upaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor · 14 Tahun 2000. tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentarig Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, ' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
'
..
•
'
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perben.daharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2015 tentang Peneta.pan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
10. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4978);
12. Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 737);
•
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik. Indonesia Nomor 5539);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ten tang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158};
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Da.erah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 05 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297};
J
19. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2007 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah KabU:paten Muaro Jambi Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro .Jambi Nomor 06 Tahun 2014 ten tang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jarnbi Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2014 Nomor 06);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jarnbi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lernbaran Daerah Kabupaten Muaro Jarnbi Tahun 2007 Seri E Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jarnbi Nomor 08 Tahun 2014 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jarnbi Tahun 2014 Nomor 21);
22. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa;
23. Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan barang/jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2014 Nomor 04 );
24. Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 61 Tahun 2015 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jarnbi Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2014 Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jarnbi Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2015 Nomor 14);
•
'
Menetapkan
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUAWGAN DESA DI KABUPATEN MUARO JAMBI .
BABI KE1·ENTUAN UMUM
BAB Ill - K.EKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 3

- (1) Pengelolaan keuangan desa meliputi:
- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan;
- c. Penatnusahaan;
5. d, Pelaporan; dan
- e. Pertanggungjawaban.
..
- (2) Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- (4) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai kewenangan:
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa se bagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa.
- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
- b. menetapkan PTPKD;
- c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa;
- f. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- e. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
10. (S) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan k.euangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
BAB Ill - K.EKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 4

- (1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari :
- a. Sekretaris Desa;
3. b, Kepala urusan; dan
- c. Bendahara Desa
- (3) Format Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercan tum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksu.d pada ayat (l) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa,
BAB Ill - K.EKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 5

- (l) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, bertindak selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dan bertanggungja.wab kepada Kepala Desa.
- a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
- (2) Sekretaris Desa Selaku Koordinator PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1} mernpunyai tugas :
- b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
- d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
- c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa; ·
- e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
BAB Ill - K.EKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 6

- ( 1) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1} huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- (2) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
..
- b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
- c. rnelakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- e. meJaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
- f. menyiapkan dokurnen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
BAB Ill - K.EKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 7

- (1) Bendahara Desa sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c di jabat oleh staf pada Urusan Keuangan,
- (3) Bendahara sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerirna, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerirnaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
BAB IV - ANOOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
Pasal 8

- ( 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) terdiri atas :
- b. Belanja Desa; dan
- a. Pendapatan Desa;
- c. Pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b cliklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis,
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis .
BAB IV - ANOOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
Pasal 9

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam l (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- (2) Pen.dapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok:
- a. Pendapatan Asli Deso. (PADesa);
- c. Pendapatan Lain-Lain.
- b. Transfer.dan
- (1) Kelompok PADf!sa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis :
- a. hasil usaha;
- c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
- b. hasil aset;
- d. lain-lain pendapatan asli desa.
- (3) Hasil Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.
- (2) Hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain hasil BUM Desa, tanah kas desa.
- (4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah mcmbangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
- (5) Lain-lain pendapa.tan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain hasil pungutan desa.
BAB IV - ANOOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
Pasal 11

- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri a.tas j enis :
- b. bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah Kabupaten;
- a. Dana Desa;
- c. Alokasi Dana Desa (ADD);
- e. bantuan keuangan dari APBD Kabupaten.
- d. bantuan keuangan dari APBD Provinsi; dan
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dapat bersifat umum dan khusus.
- (4) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam kctentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus].
BAB IV - ANOOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
Pasal 12

- {l) Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, dibagi 2 (dua) jenis yaitu:
- a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
- b. Lain - lain pendapatan desa yang sah.
- (2) Hibah dan Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pembcrian berupa uang dari pihak ketiga.
- (::3) Lain-lain. pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain pendapa.tan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang· berlokasi di desa,
BAB IV - ANOOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
Pasal 13

- (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud d.alam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi. semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kernbali oleh desa.
- (2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.
BAB IV - ANOOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
Pasal 14

- (1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok bidang :
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- a. Penyelenggaraan Pernerintahan Desa;
- c. Pembinaan Kernasyarakatan Desa;
- e. Belanja Tak Terduga.
- d. Pernberdayaan Masyarakat Desa; dan
- (2) Kelompok Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.
- (3) Kelompok bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan :
- a. penghasilan tetap dan tunjangan;
- b. administrasi keuangan desa;
- c. operasional perkantoran;
- d. operasional BPD;
- e. operasional RT;
- f. penetapan dan penegasan batas desa;
- g. pendataan desa;
- h. penyusunan tata ruang desa;
1. penyelenggaraan musyawarah desa;
- k. penyelenggaraan Jomba/kompetisi tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional;
- J. pengelolaan informasi desa;
1. dukungan penyelenggaraan pemilihan kepala desa;
- n. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa; dan
- m. penyelcnggaraan perencanaan desa;
- o. kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi desa;
- a. Pembangunan, pernanfaatan dan pemeliha.raan infrastruktur dan lingkungan desa antara lain :
- (4) Kelornpok bidang pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b terdiri atas kegiatan :
1. tambatan perahu;
2. jalan pemukiman;
4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
3. jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
5. lingkungan permukiman masyarakat desa; dan
6. infrastruktur desa la.innya sesuai kondisi desa.
- b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain :
1. air bersih berskala desa;
2. sanitasi lingkungan;
3. posyandu;
5. polindes;
4. pos kesehatan desa; dan
6. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi desa;
1. ta.man bacaan masyarakat;
- c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
2. pendidikan anak usia dini;
"
3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni;dan
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan d.an pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain. :
5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi desa;
1. pasar desa;
2. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
3. penguatan permodalan BUM Desa;
4. pembibitan tanaman pangan;
5. penggilingan padi;
6. lumbung pangan desa;
7. pernbukaan lahan pertanian;
12. 9 .. kolarn ikan dan pembenihan ikan;
8. pengelolaan usaha hutan desa;
10. perahu penangkap ikan;
11. tempat pelelangan ikan;
12. kandang temak dan bibit ternak;
17. 1~~. instalasi biogas;
15. pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
14. mesin pakan ternak;
16. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa;
18. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
17. pernbangunan dan pengelola.an keramba jaring apung dan bagan ikan milik Desa;
19. pengembangan benih lokal;
20. pengembangan temak secara kolektif;
21. pengembangan desa wisata; dan
23. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
22. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian, petemakan dan perkebunan;
- e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain :
1. penghijauan;
3. perneliharaan hutan bakau;
2. pembuatan terasering;
4. perlindungan mata air;
6. pengelolaan dan pemanfaat.an hutan milik Desa;
34. o, pembersihan daerah aliran sungai;
7. pengelolaan dan pemanfaatan sampah.
8. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- (5) Kelornpok bidang pernbinaan kemasyarakatan desa sebagaimana dim.aksud pada ayat (1) huruf c terdiriatas kegiatan:
- b. penyelenggaraan ketentrarnan dan ketertiban;
- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- c. pernbinaan forum kerukunan umat beragama;
- d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
- f. pembinaan keserrian d.an sosial budaya masyarakat;
- e. pembinaan lembaga adat;
- g. Pernbinaan organisasi perempuan;
- h. Pembinaan keagamaan;
- j. kegiatan lain sesuai kondisi Desa.
- i. Pembinaan wawasan kebangsaan: dan
..
- (6} Kelompok bidang pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d tercliri atas kegiatan :
- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan; b. pelatihan teknologi tepat guna;
- c. pendidikan, pelatihan/kursus dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- e. dukungan terhadap peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
- d. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat; dan
1. kader pernberdayaan masyarakat;
2. kelompok usaha ekonorni produktif;
3. kelompok simpan pinjam perempuan;
4. kelornpok tani;
5. kelompok masyarakat miskin;
6. kelompok nelayan;
7. kelompok pengrajin;
8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
9. kelompok pemuda dan olahraga;
- f. kegiatan lain sesuai kondisi desa,
- {7) Kelompok bidang belanja tak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf e terdiri atas kegiatan Kejadian Luar Biasa.
- (8) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja :
- b. Barang dan Jasa; dan
- a. Pegawai;
- c. Modal.
BAB IV - ANOOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
Pasal 1

.5
- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (8) huruf a terdiri da.rijenis belanja yang dianggarkan untuk pengeluaran antara. lain:
- a. penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa;
- c. tunjangan BPD;
- b. tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pernbayaran penghasilan tetap dan tunjangan.
- (3) Delanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
Pa.sat 16
- (1) Belanja barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (8) huruf b, digunakan untuk pengeluara.n pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja Barang dan. Jasa sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. alat Mis kantor;
- b. benda pos;
- c. bahan/material;
- d. pemeliharaan;
- e. cetak/penggandaan;
8. f, sewa kantor desa;
- g. sewa perlengkapan dan pera!atan kantor;
- h. makanan dan minuman rapat;
- i. rnakanan dan minuman tamu;
- j. pakaian dinas dan atributnya;
- k. surat kabar / majalah;
1. biaya notaris dalam r.angka pengesahan BUM Desa;
- m. biaya kontribusi pelatihan;
- n. perjalanan dinas;
- o. upah kerja;
- p. air, listrik dan telepon;
- q. honorarium narasumber / ahli;
- r. operasional Pemerintah Desa;
- s. operasional BPD;
- t. insentif RT; dan
- u. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- (3) Insentif RT sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) huruf t adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Pernberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf u dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.
BAB IV - ANOOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
Pasal 17

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud -dalam Pasal 14 ayat (8) huruf c, digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. belanja modal sarana dan prasarana perkantoran;
- b. belanja modal sarana dan prasarana transportasi;
- c. belanja modal pembangunan sarana dan prasarana produksi;
- d. belanja modal pernbangunan saran.a dan prasarana perekonomian;
- e. belanja modal pembangunan sarana dan prasarana sosial dan/ atau keagamaan;
- f. belanja modal sarana dan prasarana pendidikan; dan
- g. belanja modal sarana dan prasarana kesehatan.
- (3) Pembelian / pengadaan barang atau bangunan sehagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.
BAB IV - ANOOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
Pasal 18

- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/ atau mendesak.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu antara lain disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial, kerusakan sarana dan prasarana,
- (5) Kegiatan dalarn keadaan darurat sebagaimana · dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja tidak terduga.
- (4) Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat {3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (1) Pernbiayaan desa sebagairnana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, meliputi semua penerirnaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterirna kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pernbiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kelompok:
- b. Pengeluaran Pembiayaan.
- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
BAB IV - ANOOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
Pasal 20

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, mencakup:
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelurnnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan; dan
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan;
- (3) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerirnaan pembiayaan yang digunakan untuk :
- (2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- a. rnenutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja.
- b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
- c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
BAB IV - ANOOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
Pasal 21

- ( 1) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat ( 1) huruf b, digunakan untuk menganggarknn pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Jumlah yang dianggarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan.
- (3) Pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas desa sebagaimana dima.ksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan atau pengembalian oleh Kepala Desa.
BAB IV - ANOOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
Pasal 22

- (1) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (2) Pengurangan, penjualan. dan/atau pengalihan kekayaan Desa yang dipisahkan, dicatat pada rekening hasil penjualan kekayaan Dcsa yang dipisahkan.
"
- (1) Pengeluaraan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, terdiri dari :
- a. pembentukan dana cadangan; dan
- b. penyertaan Modal Desa;
- (2) Pernerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak. dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Desa.
- b. bidang dan Kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- (4) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat: a. penetapan tujuan pernbentukan dana cadangan;
- c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- d. sumber dana cadangan; dan
- (5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. (6} Pernbentukan dana cadangan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf a ditempatkan pa.da rekening tersendiri.
- (7) Penganggaran dana cadangan tidak melibihi tahun akhir rnasa jabatan Kepala Desa.
P&amp;sal 24
- (1) Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (J.) huruf b, digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
- (2) Penerimaan hasil atas penyertaan modal desa dianggarkan dalam Pendapatan Asli Desa pada rekening hasil penggelolaan kekayaan desa yang dipisahkan.
Bagian Kesatu RANCANGAN AP3 Desa
BAB IV - ANOOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
Pasal 25

- ( 1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan desa ten tang APB Desa berdasarkan RKP Desa.
- (2) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif desa dan Rencana Kegiatan Pernerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (3) Sekretaris Desa menyarnpaikan Rancangan Peraturan desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan bersama.
- (4) Kepala Desa menyampaikan Rancangan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (5) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3}, disepakati bersama BPD paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- (6) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menitikbcratkan pada kesesuaian dengan RKP Desa.
- (7) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (a), disarnpaikan oleh Kepala Desa Kepa.da Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (8) Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa. tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Camat.
- (9) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) 1 ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.
BAB IV - ANOOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
Pasal 26

Format Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
Bagian Kedua EVALUASI RANCANGAN APB Desa
BAB IV - ANOOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
Pasal 27

- (1) Carnat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama. 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (2) Dalam. hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tentang APB Desa tersebut berlaku den.gan sendirinya.
- (3) Dalam hal Camat menyatakan hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tenta.ng APB Desa tidak sesuai dengan RKP Desa, kepentingan umum dan peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterirnanya hasil evaluasi.
- (4) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa, Camat mengusulkan pembatalan Peraturan Desa dimaksud dan mengusulkan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati secara tertulis.
- (5) Paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah usulan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati membatalkan peraturan desa tentang APB Desa dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Pembatalan Peraturan Desa dan pernyataan berlakunya pagu tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah. pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan · desa dimaksud.
8. (8} .Pencabutan Peraturan .Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan dengan Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang APB Desa.
9. {9) Pemberlakuan APB Desa tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
BAB IV - ANOOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
Pasal 28

Format evaluasi Rancangan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (l) dan format penetapan APB Desa seoagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
BAB VI - PELAKSANAAN APB DESA
Pasal 29

- ( 1) Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- (3) Kepala Desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya.
- (2) Setiap pendapatan desa sebagaimana climaksud pada ayat (1) tersebut harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (4) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa. ·
- (5) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat desa, meliouti :
surat pengantar;
- b. surat rekom.endasi; dan
- c. surat keterangan.
- (7) Untuk pengernbalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahuntahun sebelurnnya dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (6) Pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebankan pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi dalam tahun yang sama.
- (8) Pengembalian sebagairnana dimaksud pada ayat (6) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
Paragraf2 Pelaksanaan Anggara.n BelanJa Desa
BAB VI - PELAKSANAAN APB DESA
Pasal 30

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi pera.turan desa.
- (2) Bukti sebagairnana dimaksud pada. ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (4) Pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa. ·
- (5) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ·
- (1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:
- b. ADD dapat membiayai kelompok bidang belanja lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf b, c dan d, apabila kebutuhan belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa telah terpenuhi;
- a. Dana yang bersumber dari ADD terlebih dahulu digunakan dengan memperhatikan kebutuhan penghasilan tetap kepala desa beserta perangkat desa, tunjangan. BPD, insentif RT, operasional pemerintahan desa dan BPD serta kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa lainnya;
- c. DD diprioritaskan untuk membiayai belanja desa pada bidang pelaksanaan pembangunan dcsa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa;
- e. DD dapat digunakan untuk belanja kegiatan di bidang yang tidak termasuk priorita.s sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d apabila prioritas belanja sudah terpenuhi dan ditetapkan dengan persetujuan bu pati;
- d. Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Persetujuan bupati sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1) huruf d diberikan saat evaluasi rancangan APB Desa oleh camat.
- (2) Penghasilan tetap, tunjangan BPD serta Insentif RT sebagaimana dimaksud pa.da ayat {1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah desa yang besarannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 3 Pelaksanaan Anggaran Pemb iayaan
Desa
BAB VI - PELAKSANAAN APB DESA
Pasal 32

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya, merupakan penerirnaan pernbiayaan yang digunakan untuk:
- a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
- c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
- (2) Dana cadangan.
- b. Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan.
- a. Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atau disimpan pada kas desa tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah desa.
- c. Kegiatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk me]aksanakan kegiatan.
BAB VI - PELAKSANAAN APB DESA
Pasal 33

- (1) Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:
- a. keada.an yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja.; ~
- b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- c. keadaan darurat;
- e. terjadi penambahan dan atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan.
- d. keadaan luar biasa;
- f. perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah
- (2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan darurat dan/ atau luar biasa.
- (4) Keaclaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d karena keadaan luar biasa/wabah.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
- (5) Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa.
- (6) Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dalam perubahan APBDesa, yaitu Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. harus digunakan dalam tahun berjalan.
BAB VI - PELAKSANAAN APB DESA
Pasal 34

Format Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
BAB VII - PENYALURAN DAN PENCAIRAN KEUANGAN DESA
Pasal 35

- (1) DD, ADD, PDRD dan Bantuan Keuangan Pemerintah daerah Kabupaten yang diperuntukkan untuk pemerintah Desa dianggarkan dalam APBD Kabupaten di rekening belanja bantuan keuangan pemerintah desa pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD). ·
- (2) Pemerintah Desa mernbuka rekening pada Bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati. ·
- (3) Pernbukaan rekening sebagaimana c:limaksu.d pada ayat (2) berbentuk rekening giro atas nama pemerintah desa yang bersangkutan dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.
Paragraf2 Tahapan Penyaluran
BAB VII - PENYALURAN DAN PENCAIRAN KEUANGAN DESA
Pasal 36

- ( 1) Penyaluran keuangan desa dilakukan langsung dari rekening pemerintah Daerah kc rekening pemerintah Desa.
- (2) Penyaluran keuangan desa didalam APBDesa dilakukan secara bertahap.
- (3) Tahapan sebagairnana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Tahap I pada bulan April sebesar 40% (ernpat puluh per seratus);
- b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (ernpat puluh per seratus); dan
- c. Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus).
- (4) Ketentuan tahapan sebagaimana dimaksud pada aynt (3) termasuk penyaluran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD, Insentif RT.
- (5) Ketentuan tahapan sebagairnana dirnaksud pada ayat (3) tidak termasuk penyaluran dana PDRD. ·
- (6) Penyaluran sebagairnana dimaksud pada ayat (5) disalurkan setelah penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran berkenaan.
- (7) Mekanisme penyaluran dana PORO sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan peraturan bupati.
Bagian Kedu a 'l ' AHAP.AN PENCAIRAN
Paragraf 3 Syara t Pencairan
BAB VII - PENYALURAN DAN PENCAIRAN KEUANGAN DESA
Pasal 37

- ( 1) Permohonan Pencairan tahap pertama oleh Kepala Desa harus rnendapatkan rekomendasi dari Bupati Cq. camat dengan melampirkan :
- a. surat pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal di tingkat Pemerintahan Desa;
- b. surat pemyataan sudah diterirnanya dana tahap pertama dan dalam rekening Desa;
- c. surat pemyataan Pakta Integritas;
- d. surat Permintaan Pembayaran Tahap Pertama APBDesa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa beserta lampiran SPP;
- f. peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
- e. peraturan Desa tentang APB Desa yang sudah dievaluasi camat;
- g. peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa;
- i. laporan Keterangan Pcrtanggung jawaban Kepala Desa tahun sebelumnya;
- h. laporan Pertanggung Jawaban Pemerintah Desa tahun sebelumnya;
- j. surat keputusan Kepala Desa ten tang Penunjukan Koordinator PTPKD, Pl'PKD I Pelaksana Kegiatan dan Bendahara Desa; dan
- k. foto copy rekening koran;
- (2) Permohonan Pencairan tahap kedua oleh Kepala Desa kepada Bupati Cq. camat dengan mela.mpirkan :
- a. surat permintaan pembayaran tahap Kedua APBDesa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa beserta lampiran SPP;
- c. laporan pertanggung jawaban tahap pertama;
- b. surat pernyataan sudah diterimanya dana ta.hap kedua dalam rekening Desa;
- d. laporan realisasi pelaksanaan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa semester pertama (bulan januari sampai bulan juni).
- (3) Pennohonan Pencairan tahap ketiga oleh Kepala Desa Kepada Bupati Cq. camat dengan melampirkan :
- e. laporan penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan pada tahap pertama.
- a. surat Permintaan Pembayaran Tahap ketiga APBDesa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa beserta lampiran SPP;
- c. laporan penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan pada tahap I dan II.
- b. surat pertanggung jawaban (SPJ) tahap kedua;
BAB VII - PENYALURAN DAN PENCAIRAN KEUANGAN DESA
Pasal 38

Apabila Carnat sedang melaksanakan tugas luar maka camat dapat menunjuk salah seorang pejabat untuk menandatangani rekomendasi dengan menerbitkan surat kuasa penandatanganan rekomendasi.
BAB VII - PENYALURAN DAN PENCAIRAN KEUANGAN DESA
Pasal 39

Format surat pernyataan tidak terjadi konflik internal, format surat pemyataan pakta integritas, surat pemyataan tanggungjawab, format surat permintaan pembayaran, format Rekomendasi Camat, Format Surat Kuasa Penandatangan Rekomendasi Camat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.
BAB VII - PENYALURAN DAN PENCAIRAN KEUANGAN DESA
Pasal 40

Khusus penyaluran DD dilakukan a.pabiJa proses pentransferan dari Rekening Kas Umum Negara (Rl\.'UN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sudah dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan dana dengan mempedomani Peraturan Perundangan yang berlaku.
•
Bagian Ketiga TAHAPAN REALISASI DARI REKENING PEMERINTAH DESA
KE PELAKSANA KEGIATAN
Paragraf 1
Pembentukan Pelaksana Kegiatan
Panal 41
- (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di verifikasi oleh Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana Kegiat.an bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mernpergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa,
BAB VII - PENYALURAN DAN PENCAIRAN KEUANGAN DESA
Pasal 42

- (1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), Pelaksana Kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
- (2) Surat Permintaan Pern.bayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.
BAB VII - PENYALURAN DAN PENCAIRAN KEUANGAN DESA
Pasal 43

Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa oleh pelaksana kegiatan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan Jasa di desa.
BAB VII - PENYALURAN DAN PENCAIRAN KEUANGAN DESA
Pasal 44

- (1) Pengajuan SPP sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 42 ayat (1) terdiri atas:
- a. surat perrnintaan pembayaran (SPP);
- b. pemyataan tanggungjawab Belanja;
- c. lampiran bukti transaksi;
- d. rencana anggaran biaya; dan
- e. bukti pajak.
- (2) SPP dan lampirannya sebagaimana d.imaksud pada ayat ( 1) merupakan lampiran pertanggungjawaban APBDesa.
BAB VII - PENYALURAN DAN PENCAIRAN KEUANGAN DESA
Pasal 45

Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana d:imaksud dalam Pasa.144, Sekretaris Desa selaku Koordin.ator PTPKD berkewajiban:
- a. m.eneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Pelaksana Kegiatan;
- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
- c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
- d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Pelaksana Kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Paragraf 3 Pelalmanaan Pembayaran Kegiatan
BAB VII - PENYALURAN DAN PENCAIRAN KEUANGAN DESA
Pasal 46

- ( 1) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa selaku Koordinator PfPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran.
- (2) Kepala Desa memerint.ahkan Bendahara Desa untuk menarik sejumlah uang direkening desa sesuai jumlah SPP dari Pelaksanan kegiatan yang disetujui oleh kepala Desa.
- (4) Rekening Giro yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada Bank dengan melampirkan rekomendasi camat.
- (3) Penarikan uang dari Rekening Desa ditandai dengan penandatanganan Cek Giro atas nama Pemerintah Desa yang dibubuhi tandatangan Kepala Desa dan bendahara Desa.
- (5} Bendahara Desa menyerahkan uang kepada Pelaksana Kegiatan Paling lambat (1) satu hari setelah uang ditarik dari Rekening Desa.
- (6) Penyerahan uang dari Bendahara Desa ke Pelaksana kegiatan ditandai dengan penandatanganan kuitansi dinas oleh Kepala Desa, Be.ndahara Desa dan Pelaksana Kegiatan.
- (7) Pembayaran/penyerahan uang yang telah dilakukan oleh bendahara desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.
- (8) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disiapkan oleh bendahara Desa.
BAB VII - PENYALURAN DAN PENCAIRAN KEUANGAN DESA
Pasal 47

Kepala Desa dan Bendahara Desa tidak dibenarkan menarik sejumlah uang dari rekening desa tanpa mendasari SPP dari Pelaksana Kegiatan yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa.
BAB VII - PENYALURAN DAN PENCAIRAN KEUANGAN DESA
Pasal 48

Format pengajuan Rencana Anggaran Biaya, Surat Pcrmintaan Pembayaran (SPP) dan Pemyataan Tanggungjawab Belanja, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini,
BAB VIII
Pasal 49

- ( l) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (4) Laporan pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa.
- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada pasal 55 ayat (4) disarnpaikan · setiap bulannya kepada camat paling lam bat tanggal 10 setia.p bulannya.
BAB VIII
Pasal 50

- (1) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), menggunakan :
- a. buku kas umum;
- b. buku kas pembantu pajak;
- (2) Buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c, merupakan tambahan lampiran dalam pengajuan SPP APBDesa Tahap II, APBDesa Tahap III;
- c. buku bank;
Bagian Kedua PELAPORAN
BAB VIII
Pasal 51

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui Ca.mat berupa :
- b. laporan akhir t.ahun.
- a. laporan semester pertama; dan
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisa.si APBDesa.;
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan,
- (4) Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
BAB VIII
Pasal 52

- (1) Selain laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi Pelaksanaan APBDesa setiap tahapan.
- (2) Laporan realisasi setiap tahapan merupakan tambahan lampiran dalam pengajuan SPP APBDesa Tahap II dan Tahap III.
Bagian Ketlga
Paragrafl Pertanggungjawaban Pengeluaran
BAB VIII
Pasal 53

- ( 1) Laporan pertanggungjawaban Pengeluaran dilampirkan dengan :
- a. buku. kas umurn;
- b. buku kas pembantu pajak;
- c. buku bank;
- d. laporan realisasi pelaksanaan apbdesa;
- e. kuitansi;
- f. surat permintaan pembayaran (spp) dari pelaksana kegiatan;
- g. pernyataan tanggungjawab belanja dari pelaksana kegiatan;
- h. lampiran bukti transaksi yang dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan;
- i. bukti pajak.
- k. ijazah/ sertifikat (untuk belanja pelatihan, bintek atau kursus bagi peningkatan kapasitas aparatur)
- j. surat tugas, surat perintah perjalanan dinas dan laporan perjalanan dinas (untuk belanja perjalanan dinas)
1. tiket boarding past (untuk perjalanan luar daerah)
- (2) La.poran pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat 6 (enam) rangkap yang selanjutnya diserahkan masing-masing kepada :
- m. foto visual (apabila pekerjaan fisik)
- a. copy 2 (satu) rangkap untuk bpkad;
- b. copy 1 (satu) rangkap untuk inspektorat;
- c. copy 1 (satu) rangkap untuk kecamatan;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun untuk mempertanggungjawabkan tahapan sebelumnya dan bulan sebelumnya.
- d. asli 1 (satu) rangkap sebagai arsip pernerintah desa;
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (2) diserahkan bersamaan dengan penyerahan SPP APBDesa Tahap II (pertanggungjawaban Tahap I) dan III (Pertanggungjawaban Tahap II) dan SPP Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan Badan Permusyawaratan Desa bulan berkenaan (Pertanggungjawaban bulan sebelumnya). ·
- (5) Pertanggungjawaban Tahap III dan Pertanggungjawaban Bulan Desember diserahkan paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
BAB VIII
Pasal 54

Format Buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank, laporan realisasi pelaksanaan apbdesa, surat tugas, surat perintah perjalanan dinas , laporan perjalanan dinas (untuk belanja perjalanan dinas) dan bukti visual belanja fisik tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini,
Paragraf2 Pertanggungjawaban APBDesa
BAB VIII
Pasal 55

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungiawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa.
- (2) Sekretaris Desa sebagairnana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Kepada Kepala Desa untuk dibahas bersarna Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Berdasarkan persetujuan bersarna Kepala Desa dan Badan Perrnusyawaratan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungja.waban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
BAB VIII
Pasal 56

- (1) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
..
- (2) Peraturan Desa tentang Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (3) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana d.imaksud pada ayat (2) dengan melampirkan:
- a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.
- c. format Laporan Program Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang masuk Desa.
- b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran Berkenaan; dan
BAB VIII
Pasal 57

Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 56 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
BAB VIII
Pasal 58

- (1) Laporan Pertanggungjawaban Realisaei Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 cliinformasikan kepada masyarakat secara tertulis &lt;lan dcngan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) antara lain pa pan pengumuman, radio komunikasi dan media informasi lainnya.
BAB VIII
Pasal 59

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan berakhir dengan tembusan :
- a. Copy 1 (satu) rangkap pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Muaro Jambi;
- b. Copy 2 (dua) rangkap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muaro Jambi; dan
- c. Copy 1 (satu) rangkap pada Inspektorat Kabupaten Kabupaten Muaro Jambi.
BAB VIII
Pasal 60

Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan, format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran Berkenaan dan format Laporan Program Pemerint.ah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang masuk Desa tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.
Pemerintah Kabupaten bersama Camat membina dan mengawasi pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa.
- (1) Pembinaan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 meliputi:
- b. memberikan bimbingan dan pelatihan penyelenggaraan Keuangan Desa yang rnencakup perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;
- a. mernberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan keuangan Desa;
- c. membina den mengawasi penggelolaan Keuangan Desa;
- e. memberikan bimbingan sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dan pernbangunan desa;
- d. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa;
- f. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Keuangan Desa;
- g. melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
- h. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa;
- j. mengawasai pengelolaan keuangan desa;
12. k, mengawasi pendayagunaan aset desa;
- l. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- (2) Kegiatan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada SKPD yang membidangi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa dan Pembinaan Adrninistrasi Keuangan Desa setiap tahun Anggaran.
- a. Unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Muaro Jambi;
- (3) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan lintas SKPD dengan komposisi :
- b. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muaro .Jarnbi;
- d. Unsur Badan Perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Muaro Jambi; dan
- c. Unsur Inspektorat Kabupatcn Kabupaten Muaro Jambi;
- e. Unsur Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Muaro Jambi.
- (4) Komposiei pelibatan SKPD sebagaimana· dimaksud pada ayat (3) dieesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Komposisi pelibatan SKPD sebagaiman.a dimaksud pada ayat (3) dibentuk Tun Terpadu dengan surat keputusan Bupati.
BAB VIII
Pasal 63

Pembinaan yang dilakukan oleh camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 meliputi :
- a. memfasilitasi pelaksanaan, perencanaan pembangunan desa (RPJMDesa &amp; RKPDesa) dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pernbangunan Desa;
- b. fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan Desa;
- c. fasilitasi administrasi, pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
- d. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan keuangan desa yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;
- f. fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa dalarn pengelolaan Keuangan Desa;
- g. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
- h. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- j. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
1. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.
- k. koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan
BAB VIII
Pasal 64

- (1) Untuk membantu tugas camat dalam mcla.kukan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, camat membentuk tim yang terdiri dari aparat kecamata:n kompoeisi :
- a. camat selaku penanggung jawab;
- b. sekretaris camat. selaku ketua; dan
- c. kasi pemerintahan selaku sekretari; dan
- d. staf selaku anggota tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1 1 bertanggungjawab kepada Bupati Cq Kepala BPMPD Kabupaten Muaro Jambi.
BAB VIII
Pasal 65

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 dilakukan oleh Aparatur Pengawas Internal Pernerintah Kabupaten.
BAB VIII
Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah membentuk tim fasilitasi pengelolaan keuangan desa;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten dengan komposisi :
- a. unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Muaro .Jambi;
- b. unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muaro Jam bi;
- c. unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muaro Jam bi;
- d. unsur Inspektorat Kabupaten Muaro -Jambi Kabupaten Muaro Jambi;
- e. unsur bagian hukurn Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi; dan
- f. unsur Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Muaro Jambi.
9. (3} Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat ( 1) dijadikan dasar untuk mempertimbangkan pemberian penghargaan dan sanksi kepada Pemerintah Desa;
- (4) Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepada Bupati dengan tembusan Inspektorat.
..
(S) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya di dalam APBDe::;a.. Pemerintah Daerah dapat menunda dan/ a tau menahan pencairan tahap berikutnya sampai dengan diselesaikannya hasil temuan monitoring dan evaluasi oleh Pemerintah Desa .
BAB VIII
Pasal 67

Dalarn hal Pem.erintah Desa pengelolaannya tidak sesuai dengan hasil musyawarah desa dan Dokumen Perencanaan Desa, maka Pemerintah Desa sebagai Penerima dan Pengelola Keuangan Desa yang diwakili oleh Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Penggelolaan Keuangan Desa dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang -undangan. yang berlaku.
BAB VIII
Pasal 68

Penghargaan dan sanksi didalam Pengelolaan keuangan Desa diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati. :
BAB VIII
Pasal 69

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 2015
BUPATI MUARO JAMBI,
Diundangkan di Sengeti pada tanggal 2015
.r,
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,
BERITA DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2015 NOMOR
Menetapkan
KESATU
KEDUA
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ten tang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20J.4 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Penda.patan dan Belanja Negara Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmig:rasi Nomor 01 Tahun 2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 05 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
10. Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Muaro Jambi (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2015 Nomor i S):
9. Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 61 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2014 Nomor 61);
11. Peraturan Desa . . .. . .. . . Nomor . . .. . ... Tahun . . . . . .. tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ... [Lernbaran Desa Tahun Nomor );
12. Peraturan Kepala Desa Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran (Berita Desa Tahun Nomor ).
MEMUTUSKAN :
- Mengangkat Pejabat Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa ... Kecamatan Kabupaten Muaro Jambi dengan susunan keanggotaan dan urain tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Dalam melaksanakan tugas sebagai Pejabat Teknis Pengelolaan Keuangan Desa {Pl'PKD) sebagaimana dimaksud pada .Diktum KESA.TU bertanggungjawab kepada Kepala Desa .
BAB VIII
Pasal 1

- - Rp
-
- - - - - - -
------
- - -
-
-
-
-
-·
------
.
Rp
.
Rp
.
3. Pembiayaan Desa
a Penerimaan Pembiayaan b. Pengeluaran Pembiayaan Selisih Pem biayaan ( a - b )
- - - - - - - - -
---
- - - -
-
- - ·- -
---
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dengan rincian sebagal berikut:
1. Pendapatan Desa
Rp
.
2. Belanja Desa
- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp
.
- b. Bidang Pembangunan
Rp
.
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp
.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp
.
- e. Bidang Tak Terduga
Rp
.
.Jumlah Bclanja
Rp
.
- Surplus/Defisit
Rp
.
BAB VIII
Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal I, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
BAB VIII
Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
•
BAB VIII
Pasal 4

LEMBARAN DESA
TAHUN 2015 NOMOR
.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~
SEKRETARIS DESA
,
Diundangkan di pada tanggal
.
KEPALA DESA,
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.
Ditetapkan di . pada tanggal
BAB VIII
Pasal 5

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa ten tang Rincian APBDesa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.
Lampiran
: Rancangan Peraturan Desa
Nomor
Tahun 2015
Tanggal
2015
FORMAT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA . TAHUN ANGGARAN .
-
| KODE REKENING | KODE REKENING | KODE REKENING | KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN (Rp.) | KETERANGAN |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| | | 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | | | PENDAPATAN | | |
| 1 | 1 | | | Pendapaiari Asli | | |
| 1 | 1 | 1 | | Desa Basil Usaha | | |
| 1 ,- | 1 | 2 | | Swadava, Partisinasi dan Gotong Rovong | | |
| 1 | 1 | 3 | | Lain-lain ~endapatan Asli Desa yang sah | | |
| 1 | 2 | | | Pendapatan Transfer | | |
| 1 | 2 | 1 | | DanaDesa | | |
| 1 | 2 | 2 | | Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota | | |
| 1 | 2 | | 3 | Alokasi Dana Desa ----- | | |
| 1 | 2 | 4 | | , Bantua.i:; Keuan_g_an | | |
| 1 | 2 | 4 | 1 | Ban.tuan Provinsi | | |
| 1 | 2 | 4 | 2 - | Bantuan Kabupaten I Kota | | |
| 1 | 3 | | | PendaP.atan Lain lain | | |
| 1 | 3 | 1 | | Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak rncnzikat | | |
| 1 | 3 | 2 | | Lain-lain Penda12atanDesa yang sah | | |
| | | | | JUMLAH PENDAPATAN | | |
| | | | | - BELANJA | | - |
| 2 2 | 1 | | | Bidan.g1'enyelenggaraan Pemerintahati Des a | | |
| 2 | 1 | 1 | | Penzhasilan TetaQdan Tunjangan Belania | | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | Pegawai: | | |
| . | | | | - Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat | | |
| | | | | - Tunjangan BPD | | |
| >---- 2 2 | l 1 | 2 2 | 2 | Operasional Perkantoran Belanja Barang dan Jasa | | |
| | | | | -Alat Tulis Kantor | | |
| | | | | - Benda POS | | |
| | | | | - - dst. ... | | |
| 2 | 1 | 2 | 3 | Belanja Modal | | |
| | | | | - Meubelair | | |
| | | | | - dst ... | | |
| 2 2 | 1 1 | 3 3 | 2 | Operasional BPD - Belanja Barang dan Jasa | | |
.
-
| | | | | -ATK |
|-----|-----|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | - Penggandaan |
| | | 4 | | - Makanan dan Minuman Rapat - dst ... |
| 2 | 1 | | | Operasional RT/ RW |
| 2 | 1 | 4 | 2 | Belanja. Barang dan Jasa |
| | | | | · ATK |
| | | | | - Penggandaan |
| | | | | - Makanan dan Minuman Rapat |
| | | | | - dst ... |
| | | | | - |
| 2 | ~ | | | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa |
| 2 | 2 | 1 | | Pernbangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Desa |
| 2 | 2 | 1 | 1 | Pembangunan, pemanfaatandan pemeliharaan tambatan perahu |
| 2 | 2 | 1 | 1 | Belaja Barang clan Jasa - Alat Tulis Kantor ,... - Benda Pos |
| | | | | - dst ... |
| 2 | 2 | 1 | 1 | Belanja Modal - Bahan Bangunan/Material |
| | | | | - - dst... |
| 2 2 | 2 2 | 2 2 | 1 ,._ 1 | ... Belanja Baranz dan Jasa -Honor |
| | | | | - -dst ... |
| 2 | 2 | 2 | 1 | ·-- Belan.1§. Modal: |
| | | | | -dst ... |
| 2 | :: | | | Bidang Pe)nbinaan Kemasyarakatan |
| 2 | 3 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa: |
| | | | | - Makanan dan Minuman Peserta |
| | | | | -- - Bahan Pelatihan |
| | | | | -dst ... |
| 2 | | 2 | | ... |
| | 3 | | | |
| 2 | 4 | | | Bidang Pemberdayaan Masyaraka"t |
| 2 2 | 4 4 | 1 1 | 2 | ... Belanja Barang dan Jasa: |
| | | | | - - Makanan clan Minuman Peserta |
| | ! | | | - rlst. - ... |
•
.
| 2 | 4 | 2 | Kegiatan... - |
|--------|-------|-----|---------------------------------------------|
| 2 | s | | Bidan.g Tak Terduga |
| 2 | 5 | 1 | Kegiatan Kejadian Luar Biasa |
| ~- 2 | >-- 5 | | Belanja Barang dan Jasa: |
| | | 1 | - Obat-obatan - dst... |
| 2 | | 2 | |
| | 5 | | Kegiatan ... ._ - |
| 3 | I | | SUP.PLUS I DEFISIT - PEMBIAYAAN |
| 3 3 | 1 1 | 1 | Penerimaan. Pembiayaan SILPA |
| ,___ 3 | 1 | 2 | Pencairan Dana Cadangan |
| 3 | 1 | 3 | Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan |
| | | | JUMLAH (RP) |
| 3 | 2 | | Penqeluarari Pembiayaan |
| 3 | 2 | 1 | Pembentukan Dana Cadangan |
| 3 | 2 | 2 | Penyertaan Modal Desa |
| | | | JUMLAH {RP) |
(
)
DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA
.
BUPATI MUARO JAMBI ,
-
Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalarn rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
KEPALADESA . Selaku, PIBAK PERT AMA
PIMP IN AN BAD AN PERMUSY AW ARAT AN DESA (BPD)DESA . Selaku, PllIAK KEDUA
KETUABPD
W AKIL KETUA BPD
SEKRET ARIS BPD
ANGGOTABPD
ANGGOTABPD
BUPATI MUARO JAMBI ,
BAB VIII
Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Bclanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 , tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
BAB VIII
Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahk.an dari Peraturan Desa ini.
BAB VIII
Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Rincian APBDesa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.
•
BAB VIII
Pasal 5

LEMBARAN DESA
TAHUN
NOMOR
•••••••4••••••••••••-•.:.!!!!..'!.!..!.!!.!.!!!!!.:!:
SEKRETARIS DESA
,
Diundangkan di pada tanggal
.
••~••••••••••••••••••
Ditetapkan di
.
pada tanggal
KEPALA DESA,
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lemharan Desa oleh Sekretaris Desa.
..
Lampiran I :
Peraturan Desa
.
Nomor
Tahun 2015
Tanggal :
2015
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA . TAHUN ANGGARAN , ..
| KODE REKENING | | | | URAIAN | KETERANGAN |
|-----------------|-----|-----|---------|---------------------------------------------------------|--------------|
| | | 1 | | 2 | 4 |
| 1 | | | | PENDAPATAN | |
| 1 | 1 | | | Pendap_atanAsli Desa | |
| 1 | 1 | 1 | | Hasil Usaha | |
| 1 | 1 | 2 | | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Rovong sah | |
| 1 | 1 | 3 | - | Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang | |
| 1 | 2 | | | Pendapatan Transfer | |
| 1 | 2 | 1 | | ~anaDesa | |
| 1 | 2 | 2 | | Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah | |
| 1 | 2 | | | ka.bu.Eatenj kota | |
| | | 3 | | Alokasi Dana Desa | |
| 1 | 2 | 4 | | Bantuan Keuangan | |
| 1 | 2 | 4 | 1 | Ban1.uan Provinsi | |
| 1 | 2 | 4 | 2 - | Bantuan K~bupaten I Kota | |
| 1 | 3 | | | Pendnp_atanLain lain | |
| 1 | 3 | 1 | | Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak menaikat | |
| 1 -- | 3 | 2 | | Lain-lain PendaEatan Desa yang sah | |
| | | | | JUMLAHPENDAPATAN - | |
| 2 | | | | ----- - BELANJA | |
| 2 | 1 | | | Bidang P..'!E:Jl eleng_,q_araanPemerlntahan.Desa | |
| 2 | 1 | 1 | | Penzhasilan TetaE dan Tuniangan | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | Belanja Pegawai: | |
| | | | | - Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat | |
| | | | | .. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat | |
| | | | | - Tunjangan BPD | |
| 2 | 1 | 2 | | Operasional Perkantoran | |
| 2 | 1 | 2 | 2 - | Belanja Barang dan Jasa | |
| | | | | - Alat Tulis Kantor | |
| | | | | - Benda POS . | |
| | | | | - dst ... | |
| 2 | 1 | 2 | 3 | Belanja Modal | |
| | | | | - Meubelair | |
| | | | | - dst ... | |
| ?, 2 | 1 1 | 3 3 | 2 | Operasional BPD Belanja Barang dan '-!asa | |
| | | | | -ATK | |
| | | | | - Penggand~an | |
| | | | | - Makanan dan Rapat | |
| | | | | Minuman - dst ... I | |
| 2 | 1 | 4 | | Operasional RT RW | |
| 2 | 1 | 4 | 2 ...- | Bel~a Barang dan Jasa | |
| | | | | - ATK | - |
| | | | | - Penzaandaan | |
-
'
..
| | - Makanan dan Minuman Rapat |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - dst ... | |
| 2 2 B·lda:ngPelaksanaan 2 2 1 | Pem7!angunanDesa Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lin~nganDesa |
| 2 2 1 1 | Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan tambatan_P.erahu - |
| 2 2 1 1 2 | Belanja Barang dan Jasa - Alat Tulis Kantor |
| | - Benda Pos - dst ... |
| 2 2 1 1 3 | ~elanja Modal - Bahan Bangun~/Material |
| -· -- - | - dst... |
| 2 2 2 2 2 | |
| 2 1 2 2 2 1 2 | ••••••••••• t ••••••••••••••• ... |
| 2 2 | Belania Barang dan Jasa -Honor - dst ... |
| 2 1 3 | Belania :r-1-odal: -dst ... |
| 2 3 2 3 1 | |
| 2 3 1 2 -· 3 | B~dang Petnbinaan. Kema:i yarakatan ... Belanja B~ang dan Jasa: - Makanan dan Minuman Peserta |
| | ... Bidang_ Pemherda11g.anMa.syarakat ... |
| ·-i---- 2 | - Bah.an.Pelatihan -dst. ... |
| 4 | |
| 2 2 2 4 1 2 4 | |
| 1 2 | Belania Barang dan Jasa: - Makanan dan Minuman Peserta - dst... |
| 4 2 5 5 | Keziatan... Bfdang_ T_a1c T"dug_a |
| 2 5 2 | Kegiatan Kejadian Luar Biasa Belania Barang dan Jasa: - - Obat-obatan - dst ... |
| 2 2 1 2 | |
| 2 | Kegiatan ... |
| 1 5 | |
| 2 | JUMLAH BELANJA |
| | SURPLUS I DEF/SIT |
| 1 1 | PEMBIAYAAN Penerimaari Pembiay_aan |
| 1 | SILPA |
| 3 3 | |
| 3 3 1 2 | |
| 3 1 3 | Pcncairan Dana Cadangan |
| | Hasil Kekayaan Desa Yang |
| | dipisahkan |
| | JUMLAH (RP) |
| 2 | Peng_eluaran Pembia1JE.an |
| | PembentukanDana |
| 3 2 1 | |
| 3 | Cadru1gan |
•
(
)
DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA
.
·-
I
I
I
3
2
2
P~ertaan Modal Desa
JUMlAH~L
'--•
'
'
..
Lampiran II :
Peraturan Desa
.
Nomor :
Tahun 2015
Tanggal:
2015
BERITA ACARA
NOMOR:
.
PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA .
TENT ANG
PERATURAN DESA TENT ANG APBDesa TAHUN ANGGARAN
.
Ketua BPD Desa ...
W akil Ketua BPD Desa
.
Sekretaris BPD Desa
.
Anggota BPD Desa
.
Anggota BPD Desa
.
Anggota BPD Desa
.
dalam hal ini bertindak untuk dan atasnama Badan Permusyawaratan
Des a
Kecamatan
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
- II. 1. (Nama Ketua BPD)
2. (Nama Wakil Ketua BPD)
3. (Nama Sekretaris BPD)
4. (Nama Anggota BPD)
5. (Nama Anggota BPD)
6. Dst
- Kepala Desa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa ... Yang beralamat di Desa ... Kecamatan selanjutnya
disebut PIHAK PERTAMA .
- I. (Nama Kepala Desa.)
Pa.da Hari ini tanggal bulan tahun , kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Menya.takan Bahwa:
1. PIHAK KEDUA telah mem.bahas dan menyetujui, Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) Tahun Anggaran . . .. . . yang telah diajukan PIHAK PERT AMA, dengan penyesuaian dan peru bahan sebagaimana tertuang di dalam RKPDesa dan Hasil Evaluasi RAPBDesa.
2. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan penyesuaian dan perubahan RAPBDesa berdasarkan RKPDesa dan Hasil Evaluasi RAPBDesa. Tahun Anggaran .
3. Setelah melakukan penyelarasan, PIHAK PERT AMA dan PIHAK KEDUA menyetujui · untuk menetapkan RAPBDesa menjadi APBDesa Tahun Anggaran ... ·
1
i
DESA
.IJQ..U.l},'llCUJ.
.1
v • rcu:u.uu:1..u oupttu
Nomor
:
Tahun 2015
Tanggal :
2015
KEPALA DESA ... KABUPATEN MUARO JAMB!
PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN
.
.
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN
KECAMATAN
KABUPATEN MUARO JAMB!
.
KEPALA DESA ,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ;
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan keadaan yang menyebabkan , maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ;
bab d - engan Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 14 Tabun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muaro Jam.bi Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jam.bi Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jam.bi Tahun 2015 Nomor 14);
Pasal 1

Menetapkan
PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA, DESA . KECAMATAN KABUPATEN MUARO JAMB! TAHUN ANGGARAN ..
•
bab d - engan Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 14 Tabun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muaro Jam.bi Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jam.bi Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jam.bi Tahun 2015 Nomor 14);
Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mencantumkan Ringkasan Perubahan APBDesa, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Pendapatan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Belanja.
bab d - engan Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 14 Tabun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muaro Jam.bi Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jam.bi Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jam.bi Tahun 2015 Nomor 14);
Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar seti.ap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penem.patannya dalam Berita Daerah .
LEMBARAN DESA
TAHUN .. .. . .. NO MOR
.
~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••..:.
SEKRET ARIS DESA
,
Diundangkan di . pada tanggal
KEPALA DESA,
Ditetapkan di .. pada t~ggal
BUPATI MUARO JAMBI ,
Lampiran V : Peraturan Bupati Muaro Jambi
Nomor Tahun 2015 Tanggal 2015
A. FORMAT SURA'r PERNYATAAN TIDAK TE:RJADI KONFLIK INTERNAL
SURAT PERNYATAAN TIDAK TERJADI KONFLIK INTERNAL
Kami yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nam.a
No. Identitas K.1'P
Alamat
Jabatan
Kepala Des a
.
Kecamatan
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa. .. . .. . . .. Kabupaten Muaro Jambi yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Nama
No. Identitas
Alamat
Jabatan
Ketua BPD Desa
.
Bertinclak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
..
.
Kecamatan
Kabupaten Muaro Jambi yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa... .K'ecam atan , dengan ini kami menyatakan bahwa di dalam kepengurusan Pemerintahan Desa kami tidak terjadi konflik internal.
Dem.ikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenamya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, serta apabila dikemudian hari terbukti pemyataan saya tidak benar, maka saya bersedia dituntut dimuka pengadilan dan dikenakan sanksi scsuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
( Tempat, Tanggal,Bulan dan Tahun) Yang Membuat Pernyataan:
PIHA!{ PERTAMA
KETUA BPD DESA
(Materai Rp.6000,·+CAp)
(Nama Ketua BPD)
PIHAK KEDUA
.
KEPALA DESA
(Materai Rp.6000,-+Cap)
(N ama Kepala Desa)
MENG ET AHUI : ·
CAMAT •.••...••...
•••••••••••••••••••••••••••••••
NIP
.
KTP
.
•
B. FORMAT SURA"t PAKTA INTEGRITAS
PAKTA INTEGRITAS
Nama
No. Identitas h.'TP
Alamat
..
.Jabatan
Kepala Desa
..
Bertindak untuk
dan
atas
nama
Pernerintah
Desa...
Kecamatan
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
..
- Kabupaten Muaro J ambi. l
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan dalam Anggran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang tcrdiri dari sumber pendapatan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), dengan ini saya menyatakan bahwa :
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib / berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan:
1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
3. Akan mengunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDe.sa) Desa
- a. APBDesa yang bersumber pada ADD dipergunakan untuk :
5. ... Kecamatan ... ... dengan ketentuan :
- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
7. Tunjangan Kepala Desa dan Aparat Desa
8. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Aparat Desa
9. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa
10. Operasinal Pemerintah Desa
11. Operasional BPD
12. Insentif RT
b. APBDEsa yang bersumber pada Dana Desa dipergunakan untuk :
- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Kegiatan
- .
- Kegiatan
- .
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- Kegiatan .
.
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- Kegiatan .
- Kegiatan ..
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Kegiatan
- .
- Bidang Tak Terduga [Sesuai dengan ketentuan)
- c. Dst.
sesuai dengan ketentu.an dan pelaksanaannya, serta mematuhi peraturan Bupati Muaro .Jambi Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Muaro Jambi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakaridalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundangundangan yang berlaku.
(Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun)
C. FORMAT SURAT PERNYATAAll TANGGUNG JAWAE
SURAT PERYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK (SPTJM)
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Jabatan
Alamat
No. Identitas KTP
Nam.a
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kecamatan Kabupaten Muaro Jam.bi
Dengan ini menyatakan bahwa saya atas nama Pemerintah Desa . Kecamatan Kabupaten Muaro Jambi telah menerima dana dalam rekening desa .. .. .. .. . dan akan melaksanakan i\PBDesa sesuai dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa yang sesuai dengan dokumen perencanaan di Desa (RPJM Desa dan RKP Desa) dan sesuai dengan Peraturan Perundan.g Un.dangan. yang berlaku serta saya akan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan anggaran di dalam APBDesa sampai dengan penyerahan anggaran kegiatan kepada Pelaksana Kegiatan.
Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penyalurannya dan terjadi kerjasama antara pelaksana kegiatan dan kepala desa yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan desa, maka saya. bersedia mengganti dan rnenyetorkan kerugi.an keuangan tersebut ke kas desa serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
Demikian surat pemyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mesti.nya.
(I'empat, Tanggal, Bulan, Tamm)
Yang Membuat Pemyataan: KEPALA DESA ,
Matera! Rp.6000,-+Cap
{Nama Kepala Desa)
D. FORM.AT SURAT PER~IINTAAN PEMBAYARAN 1. SURAT PERMINT.AAN PEMBAYARA.N SELAIN PENGHASILAN TETAP &amp; TUN JAN GAN.
...••...•.•.•.••.••.••
Jalan
.
D~SA
KECAMATAN ·············••it••·············
PEMERINTAH 'KABUPATEN MUARO JAMBI
.
SUR~TPERMINTAANPEMBAYARAN
NOMOR:
Temp at
Di-
Kepada
Yth. Bapak Camat..
.
:
Tahap ...
)
:
PEl'v.fERINTAH DESA
.
1. Unit Kerja
2. Alamat
3. Tahun Anggaran
4. Tahap Pencairan
Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Muaro Iambi Nomor: 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Muaro Jambi (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2015 Nomor 15), bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran sebagai Berikut:
.
..•...•...
BENDAHARA DESA
. K.EP ALA DESA
.
... '
'
.
: DD/ ADD/PDRD/BANKEU
- d. Nama Bendahara
- e. Sumber Dana
- f Nama Bank
- g. No. Rekening Bank
:
Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) selain Penghasilan Tetap dan Tunjangan Tahap ( )
: Rp ,00
- b. Terbilang
- c. Untuk Keperluan
: (Dengan Huruf)
- a. Jumlah Pembayaran Yang diminta
•
•
•
'
2. SURAT PERl\UNTAAN PEMBAYARAN PENGHASil..AN TETAP DAN TUNJANGAN
•
••••••••••••••••••••••••••
Jalan
.
D~SA
KECAMATAN ...•...••...
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
.
WWW
27
SURAT PERMINTAAN PEMBA Y ARAN (SPP)
NOMOR:
:
PE:MERINTAH DESA
1. Unit Kerja
2. Alarnat
- 3 Tahun Anggaran
4. Bulan
.
Temp at
Di-
Kepada
Yth. Camat
..
Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Muaro Jambi (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2015 Nomor 15), bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran sebagai Berikut:
- a. Jumlah Pembayara.n Yang diminta
(Dengan Huruj)
Terbilang
- b. Untuk Keperluan
- c. Nama Bendahara
- d. Sumber Dana
- e. NamaBank
5. f No. Rekening Bank
:k"EP ALA DESA
(Nama KeP.ala Desa}
Rp
,00
Pencairan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa selang Bulan .
ADD
...
)
,
.
BENDAHARA DESA
~ma Bendahara Desa)
.
E. REKOMENDASI CAMAT
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
KECAMATAN
.
Jalan
Telp ...•...
...•...•...
REKOMENDASI Nomor .
Berdasarkan Hasil penelitian/verifikasi oleh Tim Pendarnping Kecamatan (Terlarnpir)
1. Kecamatan
2. Nomor
3. Tanggal
4. Penggunaan Dana
5. Triwulan/f ahap*)
: Triwulan 1/II/JII/J.V atau Tahap I/WIII *)
Terhadap berkas SPP serta Kelengkapan Aciministrasi Lainnya dan dinyatakan bersyarat untuk melakukan proses peucairan dcngan rincian sebagai berikut :
ro.
Terbilang :
.
Selanjutnya memberikan rekomendasi kepada :
NAMA JABATAN No. REKENING
.
.
.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
.
~••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Untuk diproses lebih lanjut pada Bank yang ditunjuk.
Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana perlunya .
...
,
,
CAMAT
...
NIP
: Penghasilan Tetap Dan Tunjangan/APBDesa Selain Penghasilan Tetap dan Tunjangan")
'") Corer yang Tldak Pcrlu
,201. ..
.
.
•
..
TIM FASILITATOR APBDesa
VERIFIKASI/PENJLJTIAN BERKAS SPP &amp; KELENGKAPAN ADMINISTRASI LAINNYA UNTUK DESA ..··...···· KECAMA TAN ···.··.·.··...
NOMOR
TANGGAL
PENGGUNAAN DANA
TR\IVIWULA.. 'lff AEAP
Ada c=J
Tidak Ada c=J
1. SPP Triwulan ... ./ Tahap ... **"')
2. Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal
c=J
c=]
3. Surat Pemyataau Pakta Integritas*)
c=J
CJ
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab*)
c=J
D
5. Peraturan Desa Tentang APB Desa*)
c=J
c=J
6. Dokumen RKPDesa*)
c=J
c=J
7. Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Penunjukan Koordinator PTPKD, PTPKD/Pelaksana Kegiatan dan Pemegang Kas Des.!...@\_endahara Desa)*)
- 8.
- Dokumen Laporan Penerimaan dan Pengeluaran**) l\_\_J
[:]
9. dst
VERIFIKASI/PENELITIAN BERK.AS
TIM FASILIT ATOR APBDESA KEC
.
1. (Nama )
Ketua Tim
(
Paraf
)
- 2.
- (Nama) Sekretaris Tim
(
Paraf.
)
3. (Nama)
Anggota Tim
(
Paraf
)
4. (Nama)
Anggota Tim
(
Paraf
)
5. Ost.
Catatan:
- *) Pada saat Pencairan Bulan Pertama dan Tahap I
- **) Pada saat Pencairan Bulan Bcrikutnya dan Tahap Selanjutnya
- **"') Di isi Sesuai dengan yang diajukan
•
'
F. SURAT KUASA PENANDATANGANAN REKOMENDASI
Jalan
Telp
.
KECAMATAN
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
.
••••~••••••••••••••••••••••
SURATKUASA
Nomor
.
.
.
Yang bertanda tangan di bawah ini :
NAMA
...•...
NIP
PANGKAT
JABATAN
Kepada :
MEMBERIKAN KUASA:
NAMA
NIP
PANGKAT
JABATAN
Untuk
Menandatangani Surat Rckomendasi Pencairan dana dari tanggal
Dernikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .
...
s/d
.
,
,
,201. .
CAMAT
..
Pangkat/Golongan Ruang ···················································-······
NIP
.
BUPATI MUARO JAMBI ,
.
.
. . . . .
. . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . ..
.
,
"
Lampiran VI : Peraturan
Bupati Muaro Jambi
Nomor
Tahun 2015
Tanggal
2015
1. FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA
RENCANA ANGGARAN BIAYA
...
.
······························
1. Bidang
2. Kegiatan
3. Sumber Dana
4. W aktu Pelaksanaan
DESA
KECAMATAN
TAHUN ANGGAP..AN
.
.
Rincian Pendanaan
| NO. | URAIAN | VOLUME/SATUAN | HARGA SATUAN (Rp.) | JUMLAH (Rp.) |
|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bUMLAH (l3P-:f~--- | bUMLAH (l3P-:f~--- | bUMLAH (l3P-:f~--- | bUMLAH (l3P-:f~--- | bUMLAH (l3P-:f~--- |
...
Pelaksana Kegiatan
Disetujui/ mengesahkan Kepala Desa
...
, tanggal
..
··········································
Cara pengisian :
2. Kegi.atan diisi dengan kode rekening sesuai dengan uruiari keqiaiari dalarti APBDesa.
1. Bidang diisi dengan kode rekening berdaearkan klasifikasi kelompok: belanja desa.
3. kolom 1 diisi dengan nomor urui
5. kolom 3 diisi denqari volume dapat berupa jumlah. orang/barang.
4. kolom 2 diisi dengan uraian berupa rinciari kebuiuhari dalam keqiatan.
5. kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besarari untuk membayar orang/ barang
7. kolom. 5 diisi denqan jumlah perkaliari antara kolom 3 dengan kolom 4.
2. FORMAT SURAT PERM INTAAN PEMBAYARAN
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN ( SPP)
DESA
1. Bidang
3. Sumber Dana
2. Kegiatan
4. W aktu Pelaksanaan
Rincian Pendanaan
| NO. | URAIAN | PAGU ANGGARAN | PENCAIRAN S.D. YG LALU | PERMINTAAN SEKARANG | JUMLAH SAMPAI SAAT I~I | SISA DANA |
|-------|----------|-----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| | -- | {RE.) | (Rp., | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) |
| | --- | | | | | |
| | JUMLAH | | | | | |
-
...
, tanggal
..
Telah dilakukan verifikasi Sekretaris Desa
Setujui untuk dibayarkan Kepala Desa
Pelaksana Kegiatan
Telah dibayar lunas Bendahara
Petunjuk: pengisian:
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa.
1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
3. Kolom 1 dengan nomor urui.
5. Kolom 3 diisi den.gan rinciari pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan.
4. Kolom 2 diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan.
6. Kolom. 4 diisi dengan rincian ju.mlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya.
7. Kolom 5 diisi dengan rinciari yang dimintakan uniuk: dibayar.
8. Kolom 6 diisi denqari ju.mlah permintaan dana sampai saat ini.
9. Kolom 7 disi dengan sisa anggaran.
KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN
.
..
•
"
3. lt'ORMAT PERNYATAAN TANGGUNOJAWAB BELANJA
SURAT PERYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA (SPTJB)
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
No. Identitas KTP
Alamat
Jabatan
Dengan ini menyatakan bahwa saya selaku Pelaksana Kegiatan di Desa Kecamatan Kabupaten Muaro Jam.bi:
1. Akan melaksanakan kegiatan tersebut dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan APBDesa Tahun Anggaran ,
2. Akan melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku serta saya akan bertanggungjawab terhadap belanja yang dikeluarkan dari APBDesa.
3. Bahwa segala bukti administrasi belanja pada kegiatan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (terlampir).
Apabila di kernudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dan terjadi kerjasama antara saya selaku pelaksana kegiatan dan para pihak yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan desa, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian keuangan tersebut ke kas desa serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
(Nama Pelaksana Kegiatan}
Matera! Rp.6000,·
(Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun)
Yang Membuat Pernyataan: PELAKSANA KEGIATAN,
•
•
LAMPIRAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA
DESA
KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN
..
1. Bidang
2. Kegiatan
3. Surnber Dana
| NO. | PENERIMA | URAIAN | JUMLAH (Rp.) |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ~tI_MLAH IB:el___ | ~tI_MLAH IB:el___ | ~tI_MLAH IB:el___ | ~tI_MLAH IB:el___ |
Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemerikasaan sesuai peraturan perundangundangan.
Demikian surat pernyataan ini clibuat dengan sebenarnya .
••••••
t
.
...
.tanggal
.
Pelaksana Kegiatan
Cara penqisian:
1. Bidanq diisi dengan kode rekening berdasarkari klasifikasi kelompok belanja desa.
2. Keqiatari diisi denqan. kode rekeninq sesuai dengan urutan: kegiatan dalam APBDesa
3. Kolom. 1 diisi dengan. nomor urut
4. Kolorn: 2 diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukii belanja
5. 5, Kolom. 3 diisi den.gan uraiari keperluan: belanja
6. kolom: 4 diisi denganjumlah belanja
7. baris jumlah diisi jumlah keseluruhan
..
BUPATI MUARO JAMBI,
HANUDDIN MAHIR
6
~Q~~~~~~~~~g
-gs33~33~33~
oooooctooo"'t
\0
tv ...
0\ (/l
'3
~
&amp;. ~
Sd1 $:
§: ~
ce co
ee ,
1"~.
f"'i•
~-~·~·
(.~
~
&amp;. &amp;. &amp;.
f'"!'o
...
••
•
~
ij'
...
~· ~·~·
~.(/)·
A
l
c5
cG
ch
&lt;ci
(0
(0
t~~~~A.~~t~
~
~
A
;::s
;::s
'ti
(/)
;::s
;::s
~
~
A
~
~· ~·
i:::
...
;::s
A
P
?r
A
;::s
;3
!:l~oa~ao:::i~
c
·
s·
&lt;5
s
oi::ir~A
~"'t
S:,~.
S"
·1
;:r ;:r f5 ~~
q
~(O
~
?r
'="'
;::s
E.
A
~
...
"cl
s
;::s
A
~
i:::
Cb
~
q.§.§.~c5
... ~
t
;:I
A
:., ~
• ~
~
~
ff
['ti
"c ~
..\_
)
~ [c6
'ti
~
!;
cE
~-
"'t
A
~
s"
;::s
C/1
~
~
"ti
;::l
~
;:( ~
A
::1.
~
~
;::s
::l.
S
0
~
A
"'1p
~
;:1.
A
(./)
. [ ~ ~· ~ [ [
[[§[~e
§;:sA;Jaa
[
A
~
~
'ti~
A
~ '.Q
;::s
;::s
...
...
~
~
&lt;o
~~§§
§§.
~~
&lt;5
...
i:
a
(~
§ [ [
A
a
;::s
-
[~
~- s
&amp;°S-~ e· .. g· g, ..+ § ~ e . ~ (D "O e.. p.) c (~ r.11 ll) ~ ~. ... O" A. ... "C (D ~ (/) p) o: § p.. ... &gt;.:, ~ e; 0 ... (D :;J" to (D q (D ,... §. (/) c (D (I.I ?-'
@~ ~~ ;i:,,~· ~~ ~s
0:, t:r:I z 0 I 0 t:r:I to ~
g
~
e..
|----------|
| tv |
| ~ |
| C/1 |
| °' |
| -.,J |
| 00 |
t:1
r.J)
&gt;
t:r:I
...,
:
c::
Z:
~;
:
:
~ : 0:, o~~ Iii . ..., c: ~ ~ ~ : . c:: ~
:
.
:
:
:
.
.
tv
0
CJ1
t""'
"C
s
'"1
...
a
§
..
~
. •
!'.:
0:,
"C
r:t
.
p)
..., ~
~~
~
0
c ~
tv c,
0
CJ1
...
S
er'
...
..
0
N
7
7
0::,
z
tel t:J
0
I
so tx:l
..&gt;
g
.
i
.
:
:
:
.
.
:
š
5 7
..
\
0 (1
H
|
|
1
8
,
4. Lapora.u Rea!i!lla!li Semester Pertam a
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMESTER PERTAMA PEMERINTAH DESA . TAHUN ANGGARAN .
| KODE REKENI NG | KODE REKENI NG | KODE REKENI NG | KODE REKENI NG | URAIAN | JUMLAH ANGGAR AN (Rp.) | JUMLA H REALIS ASI (Rp.) | LEBIH/ KU RAN G (Rp.) | KET. |
|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|--------|
| | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | | | 4 |
| 1 | | | | PENDAPATAN | | | | |
| 1 | 1 | | | Pend~patan Asli Desa | | | | |
| 1 | 1 | 1 | | Hasil Usaha | | | | |
| 1 | 1 | 2 | | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong__ | | | | |
| 1 | 1 | 3 | | Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah | | | | |
| 1 | 2 | | | Pendapatan Transfer | | | | |
| 1 | 2 | 1 | | Dana Desa | | | | |
| 1 | 2 | 2 | | Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah _kabu2atenLkota | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | Alokasi Dana Desa | | | | |
| l | 2 | 4 | | - Bantuan Keuangan | | | | |
| 1 ,- | 2 | 4 | 1 | Ban.tuan Provinsi | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 2 | Bantuan Kabupaten / Kota | | | | |
| ,__,.. 1 - | 3 -- | | | Pendapatan Lain lain | | | | |
| 1 | 3 | 1 | | Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat | | | | |
| 1 | 3 | 2 | | Lain-lain Pendapatan Desa yang sah | | | | |
| | | | | JUMLAH PENDAPATAN | | | | |
| 2 | | | | BELANJA | | | | |
| 2 | 1 | | | Bidanq Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | | | | |
| 2 | l | 1 | | Pcnghasilan Tetap dan Tunjangan | | | | |
| --- 2 | 1 | 1 | 1 | B~lanja Pegawai: | | | | |
| | | | | - Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Pernngkat | | | | |
| | | | | -Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat | | | | |
..
•
| | | | - Tunjangan BPD |
|--------|-------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 - | 1 - | 2 | Operasional Perkantoran |
| 2 | '-- 1 | 2 2 | ?elanja Barang dan Jasa |
| | | | - Alat Tulis Kantor |
| | | | - Benda POS |
| | | | -Pakaian Dinas dfan Atribut |
| I--- | - | | - Pakaian Dinas - Alat dan Bahan |
| | | | Kebersihan : Pe!',jala.nan Dina.s |
| | | | - Pemelihara.an |
| >--· | | | |
| '--- | . | | - Air 1 Listrik,da.sn Tele2on |
| | | | - Honor |
| 2 | 1 | | - dst. ... |
| | | 2 3 | Bela,g~Modal - Kornputer |
| | | | - Meia dan Kursi |
| | | | - Mesin TIK |
| | 1 | 3 | ... dst ... .. |
| 2 2 | 1 1 | -- 1---·- 3 2 | Operasional BPD - 1?clanja Bar~ dan Jasa -ATK |
| | | | - ~OJ?.SUmsi Ra_Q§lt - dst ... |
| | | | - Penggandaan |
| | | | Kep;iatan ... |
| 2 2 | 1 l | 4 4 2 | Operasional RT7 RW Belania Baranz dan Jasa |
| 2 | 2 | 2 2 | Belanja Baran_g dan Jasa: |
| | I | | -ATK - Penggadaan |
| 2 2 | 2 2 | | - Komsumsi Ra.Eat - dst ... Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa |
| 2 ,__ | 2 | 1 1 | Kegiatan ... - Honor - dst ... |
| | | | - Semen - Material |
| | | 2 | Belania Barang dan jasa - UJ2ah Ke!',ja |
| 2 ... | | | |
| | | | Belanja Modal |
| | 2 | 1 | |
| | | 3 | |
| | | -· | - dst ... |
| 2 | | 2 | |
| | | | -Upah Kerja |
| | | 2 | |
-·
•
..
| | | | -Honor |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 2 | | -rlst ... ... |
| | | 2 3 | !3elanja Modal: |
| | | | -Aspal |
| | | | - Pasir -dst ... |
| 2 | 2 | 3 | - ----· Kegiatan ... ... |
| I | 3 | | Bidang Pembinaan |
| 2 2 | 3 | 1 | Kemasyarakatan ...Kegiatan ... |
| 2 | 3 | --- 1 2 | Belanja Barang ~an Jasa: |
| | | | - Honor Pelatih |
| | | | -Konsumsi - Bahan Pelatihan |
| 2 - 2 | 3 -· 4 4 | 2 - 1 | -dst ... |
| 2 2 - | 4 | 1 | Kegiatan .. : ________________ Bidang Pemberdayaan Ma~arakat, Kegiatan ... |
| | | 2 | Belanja Barang dan Jasa: - Honor pelatih |
| | | | -Konsumsi - Bahan 2elatihan |
| 2. | 4 | 2 | - dst ... Kegiatan ... ... |
| 2 2 ..-- 2 | 5 5 -- | 1 ,--- 2 | Bidanq Tak Terdug_a Kegiatan Kejadian Luar Biasa Belanja Barang dan |
| - | 5 | -· 1 | Jasa: - Honor tim ·· Konsumsi - Obat-obatan |
| | 5 | 2 | - dst... |
| | -- | | |
| | | | ..JUMLAH BELANJA |
| | 2 | | |
| - | | - | Kegiata.n... |
| 3 | | | SURPLUS/ DEFISIT |
| | | | PEMBIAYAAN |
•
•
·--
| 3 | 1 | | Penerimaati Pembiayaan | Penerimaati Pembiayaan |
|-----|-----|-----|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 3 | 1 | 1 | SILPA | SILPA |
| 3 | 1 | 2 | Pencairan Dana Cadangan | Pencairan Dana Cadangan |
| 3 | 1 | - 3 | Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan | Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan |
| | | | JUMLAH___(_gP) | JUMLAH___(_gP) |
| 3 | 2 | | Penqeluarari | Pembiayaan |
| 3 | 2 | 1 | Pembentukan Cadangan | Dana |
| 3 | 2 | 2 | Penvertaan Modal Desa | Penvertaan Modal Desa |
| | | | JUMLAH {RP) | JUMLAH {RP) |
| | | | . | . |
TID
(
)
DISETUJUI OLEH KEPALADESA
•
•
•
5. Laporan Reali9asi Pelak sanaan Anggaran Pendap atan dan Belanja Desa {Semester Akbi:r Tabun)
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
SEMESTER AKHIR TAHUN
PEMERINTAH DESA
.
TAHUN ANGGARAN
.
| KODE I REKENI NG .___ _____ | KODE I REKENI NG .___ _____ | KODE I REKENI NG .___ _____ | KODE I REKENI NG .___ _____ | URAIAN | JUMLAH ANGGAR AN (Rp.} | JUMLAH REALISA SI (Rp.} | LEBIH/ KURAN G (Rp.) | KET. |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------|
| | l | | ,..._ | 2 | 3 | | | 4 |
| | | | | PINDAHAN SALDO (SEMESTER PERTAMA ) | | | | |
| 1 | | | -- | PENDAPATAN | | | | |
| 1. | 1 | | | PendapatanAsli Desa | | | | |
| 1 | 1 | 1 | | Hasil Usaha | | | | |
| 1 | 1 | 2 | | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong_ | | | | |
| 1 | 1 | 1- ...-- 3 | | Lain-lain Pcndapatan Asli Desa yang sah | | | | |
| 1 | 2 | | | Pendaoatan Transfer | | | | |
| 1 | 2 | 1 | | Dana Desa | | | | |
| 1 | 2 | 2 | | Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabuQatenL kota | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | Alokasi Dana Desa | | | | |
| 1 | 2 | 4 | | Bantuan Keua~an | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 1 | Bantuan Provinsi | | | | |
| 1 -· | 2 | 4 | 2 | Bantuan Kabupaten / Kota ·- | | | | |
| 1 | 3 | | | Pendapatari Lain lain | | | | |
| 1 | 3 | 1 | | Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat | | | | |
| l | 3 | 2 | | Lain-lain Pendapatan Desa y_ang sah | | | | |
| | | | | JUMLAH PENDAPATAN | | | | |
| 2 | | | - | --· BELANJA | | | | |
| 2 | 1 | | | Bidanq Penyelenggaraan Pemeriniahari Desa | | | | |
| 2 | 1 | 1 | | Penghasilan Tetap dan Tuniangan | | | | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | Belania Pezawai: | | | | |
| | | | | - Penghasilan Tetap Kepala Desa dan | | | | |
•
| | | | Perangkat | | |
|-----------|---------|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| L... - | | | Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat | | |
| | | ··- - | - Tunjangan BPD | | |
| 2 ..__ | 1 | 2 | ,_Operasional. Perk~toran | | |
| 2 | 1 | (") 2 "" | BeJanja Barang dan Jasa | | |
| | | | Tulis Kantor | -Alat | -Alat |
| | | | - Benda POS Dina.s dfan | -Pakaian Atribut | -Pakaian Atribut |
| | | | - Dinas | Pakaian | Pakaian |
| ~ | | ·- | - Alat dan Bah an Kebersihan | | |
| | | | - Perjalanan Dinas | | |
| | | | - Pemeliharaan -- | | |
| ..____ ~. | | | - Air, Listrik,dasn Telepon ·· | | |
| -- | | | - | | |
| 2 | 1 | 2 3 | - Belanja Modal | - Kom2uter | - Kom2uter |
| 2 2 | 1 | | Operasional BPD | | |
| ~- | | | - Mesin TIK - dst ... | | |
| ~-- | 1 | 3 3 2 | Bt:l_anja Barang_ dan Jasa | | |
| | '--- | | - Penzzandaan | -ATK | -ATK |
| ..____._ | | | - Ko~sumsi Ra2at | | |
| 2 2 | 1 1 | 4 2 | - dst ... Operasional RT I RW | | |
| >- | | 4 | Belania Baranz dan Jasa -ATK - | | |
| | | | - Penzzadaan | | |
| 2 | 2 | | - Konsumsi Raoat | | |
| | | | - dst | | |
| | | 2 2 1 | Bidang Pelaksanaan | Pernbangunan Kegiatan | Pernbangunan Kegiatan |
| | | 2 | Desa ... Belanja Barang dan jasa | - ll.2ab. | - ll.2ab. |
| | | | Kerja | - Honor | - Honor |
| | ,., ... | ·- | | - dst | - dst |
| 2 | | 1 | ... | Belania | Belania |
| ~- | | | 3 Modal | | |
| | | | - Semen - Material | | |
| | | | | - dst | - dst |
•
,.
| 2 | 2 | 2 | | Kegiatan ... |
|----------------|-----|-----|------|-------------------------------------|
| 2 | 2 | 2 | 2 | Belanja Barang dan Jasa: |
| | | | | -Upah _Kerja |
| | | | | -Honor |
| | | | | -dst ... |
| I | | | | ... |
| 2 | 2 | 2 | 3 | Belania Modal: |
| | | | | -AsQal |
| | | | | - Pasir |
| | | | | -dst ... |
| 2 | 2 | 3 | | Kegiatan ... |
| -·2 | | | | |
| | 3 | | | Bidang Pembinaan K~masyarakatan |
| 2 | 3 | 1 | | Keziatan ... |
| | 3 | 1 | | Belanja Barang dan |
| 2 | | | 2 | Jasa: |
| | | | . | - Honor Pelatih |
| | | | | -Konsumsi |
| | | | | - Bahan Pelatihan |
| | | | | -dst ... |
| 2 .__ | 3 | 2 | | Keziatan ... |
| 2 | 4 | | | Bidang Pemberdayaan Masvarakat |
| | 4 | 1 | | |
| 2 | | | | Kegiatan ... |
| 2 | 4 | 1 | 2 | Belanja. Barang dan Jasa: |
| | | | | - Honor pelatih |
| | | | | -Konsumsi . |
| | | | | - Bahan pelatihan |
| | | | | -dst... |
| 2 | | | | ,_Kegiatan ... |
| | 4 | 2 | | |
| | | | | j3idang Tak Terdug_a |
| 2 2 | 5 | | | Kegiatan Kejadian |
| | 5 | 1 | | Luar Biasa |
| 2 | 5 | 1 | 2 | Belanja Barang dan |
| | | | __ - | Jasa: ________________, -Honor tim |
| | | | | -Konsumsi |
| | | | | - Obat-obatan |
| | | | | -dst ... |
| | | | | Keziatan ... |
| 2 | 5 | 2 | | |
| ,..._ | | | | |
| | | | | JUMLAH BELANJA |
•
| | | srJRPLUSI DEFISIT | |
|----------|----|---------------------|--------------------------------------|
| 3 | | | PEMBIAYAAN |
| 3 | 1 | | Penerimaati Pembiauaori |
| .____ 3. | 1 | 1 | SILPA |
| 3 | 1 | 2 | Pencairan Dana Cadangan |
| 3 | 1 | 3 | Hasil Kekayaan Desa Yang di 2isahkan |
| | | | ,JUMLAH ( RP) |
| 3 | 2 | - | Penqeluarari Pembiayaan Pembentukan |
| 3 | 2 | 1 | Dana Cadangan |
| - 3 | 2 | 2 | Penyertaan Modal D~sa |
| | | | J'UMLAH ( RP) |
~
DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA
(
.
)
,
6. Form at Si:,rat Tugas
KE PALA DESA .
SURAT T.UGAS
Nomor:
====== KEPALA DESA ...·...··············
Memberikan Tugas Kepada
- 4.
3. a. Nama
2. a.
a.
Nam a
•.•.••.•...
b.
J.::ibat.an
································
Nam a
.
...•...•...••••••••
b.
Jabatan
. ...
b.
Jabatan
. ...
- a. Nam a
••••••••••~••••••••••••••••
- b. Jabatan
. ...
1.
Untuk Melaksanakan
.
Demlkian Surat Tugas inl dibuat dan diberikan kepada yang bersangkut.an untuk dilaksanakan sebagalmana rnesttnva.
(rempet; Tanggal, Bulan, Tahun)
KEPALA DESA
..
(Nama Kepala Desa Tanpa Gelar}
======
v
7. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
KEPALA DESA ••.••..•.•
.SURAT PERINTAH PERJAl,,.ANAN DINAS
Nomor :
-,--------··
| 1. | Pejabat yang berwenang memberi perintah | | KE PALA DESA ························· |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| --· 2. | Nama Aparat Desa yang diperintahl<an | | ···················································· |
| 3. ,__ | Jabatan/Instansi | | . ... |
| 4. | Maksud perjalanan dinas | . | ... |
| 5. ..._. | Alat Angkutan yang dipergunakan | . | Motor/Mobil |
| 6. | a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan . | . | Desa . ... . ... , ... |
| 7. | a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali I tiba di tempat baru*) | . | . ... ( ... ) Hari I I I I I I I I~ I I I I I I I I I IO I I I o O I I . ... |
| 8. | - Pengikut . N a m a . | Keterangan | Keterangan |
| | 1. ... 2. ... 3. ... | ························································· ·························································· . ... | ························································· ·························································· . ... |
| 9. | Pembebanan Anggaran a. Anggaran b. Mata Anggaran | | APBDesa ... Thn ··········· ... |
| 10. | Keterangan latn-laln | | |
KEPALA DESA
: Desa
..
Dikeluarkan di
pada tanggal
..
{Nama Kepala Desa Tanpa Gelar)
Berangkat dari
: Desa
(Tempat Kedudukan)
Ke
Pada Tanggal KEPALA
: KEPALA DESA
..
{
,
)
(Nama Kepala Desa)
Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tsb. atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat singkatnya.
(Nama Kepala Desa)
IV. Tiba di
:DESA
..
(Tempat kedudukan) Pada Tanggal · . Pejabat yang berwenang/pejabat lainnya yang ditunjuk
(
)
Berangkat dari Pada Tanggal Ke KEPALA
(
)
("."
"
)
- III. Tiba di Pada Tanggal KE PALA
.
...
Berangkat dari Pada Tanggal Ke KEPALA
(
)
II.
Tiba di Pada Tanggal KEPALA
.
.
•
r
8. Laporan Perjalanan Dinas
DAL.AM RANG KA LAPORAN HASIL PERJALANAN DINAS
9P5777F
Kepada Yth:
Kepala Desa
.
Laporan Perjalanan Dinas Dalam Rangka
DAS AR I.
- a. Surat Tugas Nomor :
- b. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :
- c. Surat Undangan Nomor:
II. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud
:
Tujuan :
.
(Apabila ada)
(diisi maksud perjalan dinas)
(diisi tujuan melaksanakan perjalanan dinas)
Ill. WAKTU DAN TEMPAT
...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( diisi tanggal pelaksanaan perjalanan dinas dan tempat pelaksanaannya)
IV. HASIL PERJALANAN
...
...
...
...
...
...
... ...
... ... ... . (diisi mengenai hasil pelaksanaan perjalanan dinas)
Demikian laporan ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
(Tempat, Tanggal,Bulan, Tahun) Yang Membuat Laporan
| No | Nama | Tandatangan |
|------|--------|---------------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
.
,.
.
:
9 .Bukti Foto Visual Belanja Fisik
(Foto Fisual Setelah Pelaksanaan Kegiatan)
(Foto Fisual Sebelum Pelaksanaan Kegiatan)
BUPATI MUARO JAMB!,
t
bab d - engan Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 14 Tabun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muaro Jam.bi Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jam.bi Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jam.bi Tahun 2015 Nomor 14);
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ... dengan rincian sebagai berikut:
Rp
.
1. Pendapatan Desa
2. 2 .. Belanja Desa
- b. Bidang Pembangunan
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- e. Bidang Tak Terduga
.Jumlah Belanja
Surplus/Defisit
3. Pembiayaan Desa
Penerimaan Pembiayaan b, Pengeluaran Pembiayaan Selisih Pembiayaan ( a b )
Rp
Rp
Rp
Rp
RP.
· Rp
-·
- - - - - - -
- - -
Rp
Rp
Rp
-
-
- - -
.
.
.
.
.
- ---
-
---
.
..
.
.
·
'
•
,,
bab d - engan Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 14 Tabun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muaro Jam.bi Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jam.bi Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jam.bi Tahun 2015 Nomor 14);
Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:
LEMBARAN DESA
TAHUN
NO MOR
.
...•...•...
SEKRETARIS DESA
,
Diundangkan di pada tanggal
.
··············································
Ditetapkan di
.
Pada tanggal
.
KEPALA D ESA
.
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.
bab d - engan Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 14 Tabun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muaro Jam.bi Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jam.bi Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jam.bi Tahun 2015 Nomor 14);
Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dar.i Peraturan Desa ini.
bab d - engan Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 14 Tabun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muaro Jam.bi Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jam.bi Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jam.bi Tahun 2015 Nomor 14);
Pasal 3

1. Lampiran I
- Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBD.esaTahun Anggaran ;
2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa Tahun Anggaran
.
3. Lampiran III
- Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang rnasuk ke desa.
4. Lampiran IV
- Berita Acara Persetujuan Bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
Tahun 2015
2015
Lampiran I : Peraturan Desa
Nomor
Tanggal
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REA.LISA.SI PELAKSANAAN APBDesa
.
PEMERINTAH DESA
TA.HUN ANGGARAN
.
| KODE REKENING ,__ ______ | KODE REKENING ,__ ______ | KODE REKENING ,__ ______ | KODE REKENING ,__ ______ | URAIAN | ANGGARAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | LEBIH/ KURANG (Rp.) | KET. |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|--------|
| | | 1 | | ----·-- 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 1 | 1 | | | . PENDAPATAN Pe~dapatanAsli Desa | | | | |
| l | 1 | 1 | | Hasil Usaha | | | | |
| 1 | 1 | 2 | | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Rovong | | | | |
| 1 | 1 | 3 | | Lain-lain Pendapatan Asli De~_?. yang sah | | | | |
| 1 | 2 | | | Pendapatari Transfer | | | | |
| 1 | 2 | 1 | | Dana Desa | | | | |
| 1 | 2 | 2 | | Bagian dari basil pajak &retribusi da.erah | | | | |
| | | | | kabu2_§.ten/ kota | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | Alokasi Dana Desa | | | | |
| 1 1 | 2 | 4 4 | 1 | Ban.tuan Keuanzan Bantuan Provinsi | | | | |
| 1 | 2 2 | 4 | 2 | Bantuan KabuEaten / Kata | | | | |
| 1 | 3 | | | Pendapatari Lain lain | | | | |
| 1 | 3 | 1 | | Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak men&_kat | | | | |
| 1 | 3 | 2 | | Lain-lain Pendapatan Desa yang sah | | | | |
| | | | | JUMLAH PENDAPATAN | | | | |
| 2 | | - | | BELANJA - | | | | |
| 2 | 1 | | | Bidanq Penyelenggaraan Pemeriniahari Desa | | | | |
| 2 | 1 | 1 | | Pengha.silan Tetap dan Tuniangan | | | | |
| 2 | 1 ·--r-· | 1 | 1 | Bel~la Pcgaw?i: Tetap Kepala | | | | |
| | I | | | - Penghasilan Desa dan Perangkat -Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat | | | | |
| | | l | | - Tunjangan BPD | |
|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------|------|
| 2 | 1 | 2 | | 02erasional Perkantoran | -- |
| 2 | 1 | 2 | 2 | Belanja Baranz dan Jasa . . | |
| | | | | -Alat Tulis Kantor | |
| | | | | - Benda POS | |
| | | | | -Pakaian Dinas dfan | |
| | | | | Atribut - Pakaian Dinas | |
| | | | | - Alat dan Bah an Kebersihan | |
| | | | | - Perialanan Dinas | |
| | | | | - Pemeliharaan | |
| | | | | - Air, Listrikzdasn_ T~lepon | |
| | | | | - Honor - | |
| | | | | - - dst ... | |
| | 1 | 2 | 3 | Belanja Modal | - 2 |
| | | | | - Komputer | |
| | | | | - Meja dan Kursi | |
| | | | | - Mesin TIK | |
| | | | | - dst ... | |
| | 1 | 3 | | | |
| 2 | 1 | 3 | 2 | Operasional BPD Belanja Baranz dan Jasa _._ | ·- 2 |
| - | -· | | | -ATK | |
| | | | | - Penzzandaan | |
| | | | | - Konsumsi Rapat | |
| | | - | | - dst ... | |
| 2 | 1 1 | 4 4 | 2 | Operasional RT I RW Be!anja Barang dan Jasa | 2 |
| | | | | -ATK | |
| | | | | - Penggadaan_ | |
| | | | | - Komsumsi | |
| | | | | Rapat | |
| | | | | u ... | |
| | | | | - dst | |
| 2 | 2 | | | --- Bidang Pelaksanaan Per.nbangunan Desa | |
| 2 2 | 2 2 | 1 1 | | Kegiatan ... Belanja Baranz dan iasa | |
| L. | | | 2 - | | |
| | | | --- | ...:_Upah Ke!:ia | |
| | | | | -· Honor - dst ... | |
| 2 | 2 | 1 | 3 | Belania Modal | |
| | | | | - Semen . | |
| | | | | - Material | |
| | | | | - dst... | |
| | | | | Kegiatan ... | 2 |
| | 2 2 | 2 | | Belanja Ba.rang dan J asa | |
| 2 | | 2 | 2 | -Upah Kerja | |
| | | | | -Honor | | |
|-----|--------|-------|------|--------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 2 | 2 | 3 | ·· dst ... | | |
| | | | | Belanja Modal: -Asoal | | |
| | --- | | | - Pasir | | |
| 2 | 2 | 3 | | - d.st ... •. | -- | |
| | - 3 | ~ | | Kegiatan ... - | - 2 | |
| 2 2 | 3 | 1 | | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | | |
| | 3 | 1 | | Ke_g:;_atan ... Belanja Baranz dan | | |
| | | | | - Honor Pelatih | | Jasa: |
| | | | 2 | | | |
| | | | | -Konsumsi - Bahan Pelatihan -dst ... | | |
| | 4 | | | | 2 .._ 2 2 | |
| 2 | 5 | l | 2 | dan Jasa: | | Belania Barang |
| | 3 ,___ | - 2 | | - | | |
| 2 | 4 4 | . 1 1 | ·'-· | Keziatan... Bidang Pemberdayaan | | Kegiatan ... Belania Barang dan Jasa: - Honor pelatih p~atihan |
| 2 2 | 4 5 | 2 | 2 | Masvarakat - | | -Konsumsi - Bahan - dst... Keziatan... Bidana Tak Terduqa |
| 2 2 | 5 5 | 1 | - | Kcjadian Luar SURPLUS/ DEFISTI' PEMBIAYAAN | | Kegiatan Biasa -Honor tim -Konsumsi - 0bat-o batan - dst... |
| | | " ~ - | | ... BELANJA | | Keziatan JUMLAH |
| 3 | | | | SILPA - | | |
| 3 | 1 | | | | | |
| | | | | Penerimaati PembiaY._aan | | |
| | 1 | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| | | 1 | | | | |
| 3 | 1 | | | | | |
| 3 | 1 | | | Pencairan Dana Cadangan | | |
| | | 2 | | Basil Kekayaan Desa | | |
| | | | | Yang | | |
| | | 3 | | di..2i_sahkan | | |
| | | l JUMLAH __IBfJ_ I |
|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 2 | Penqeluarari Pembiauaari |
| 3 | 2 | Pembentukan Dana Cadangan |
| 3 | 2 | Penyertaan Modal Desa |
| | | JUMI:~H ( RP) |
| ,-.. | | - Pembiayaan Netto (PENERIMAAN PEMBIAYAA.N - PENGELUARAN PEMBIAYAAN ) - SILPA t.ahun berjalan (SELISIH ANTARA PEMBIAYAAN NETTO I DE.NGAN HASIL SURPLUS/DEFISIT) |
TID
(KEPALA DESA
)
TANGGAL
.
Lampiran II:
Peraturan Desa
Nomor
:
Tahun 2015
Tanggal :
2015
LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA SAMPAi DENGAN 31 DESEMBER 20 ...
| URAIAN | TAHUN N (Tahun Periode Pelanoranl | TAHUN N-1 (Tahun Sebelumnya} |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| ESA LAN CAR Kas Desa a. Uang kas di Bendahara Desa b. Rekening Kas Desa Piutang a. Piutang Sewa Tanah b. Piutang Sewa Gcdung c. dst ... Persediaan a. Kcrtas Segel b. Materai c.dst ... MLAHASET LANCAR 3. JU ---- I. ASET D A. ASET 1. | | |
| 4. 3. 2. TIDAi{LANCAR Investasi Permanen -Penyertaan Modal Pemerintah Dcsa Aset Tetap - Tan ah - Peralatan dan Mesin - Gedung dan bangunan .. ,Jalan, Jaringan dan Instalasi - dst ... Dana Cadangan - Dana. Cadangan Aset tidak lancar La.inn.ya B. ASET 1. | | |
| iLAHASET TIDAKLANCAR ET (A +B) Jilli. ---- UMLAHAS | | |
| BANJANGKAPENDEK KEWAJIBANJANGKAPENDEK -- LAHKEKAYMN BERSIH( I-II} JUM ~-- II. KEWAJI JUMLAH | | |
TANGGAL
.
TID
(KEPALA DESA
)