PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 28 Tahun 2014
Tentang DISIPLIN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO.
Berlaku: 28 Tahun 2014
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat
WALIKOTA MANADO
PERATURAN WALIKOTA MANADO NOMOR 28 Tahun 2014
TENT ANG
DISIPLIN KERJA PEGA WAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MANADO,
a. bahwa dalam rangka mendorong profesionalitas dan meningkatkan kinerja, guna mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan prestasi kerja Pegawai, perlu disiplin kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Manado;
- b. bahwa Keputusan Walikota Manado Nomor 30 Tahun 2001 ten tang Pelaksanaan 5 (lima) hari kerja pada Kantor/ Satuan Organisasi/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Manado tidak sesuai lagi dengan perkembangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Manado;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2011 ten tang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
0
0
8. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 ten tang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
MEMUTUSKAN:
Meneta.pkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG DISIPLIN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal l
Dalam Peraturan W alikota ini yang dimaksud dengan:
2. Disiplin PNS adalah sikap dan perilaku PNS yang dalam melaksanakan tugasnya mentaati segala kewajiban dan larangan sesuai peraturan perundang-undangan,
1. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kota Manado.
3. Disiplin Kerja adalah mentaati kehadiran dan kepulangan PNS sesuai jam kerja yang telah ditentukan dan melaksanakan setiap tugas yang diberikan atasan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
4. Harl Kerja adalah hari dimana PNS harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selamajam kerja yang ditentukan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya di singkat SKPD, adalah unsur pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Kota Manado yang di pimpin oleh pejabat eselon II.
Pasal 2
- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan disiplin kerja PNS di lingkungan Pemerintah Kota Manado.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Manado sebagai Kepala SKPD.
BAB II - DISIPLIN KERJA DAN JAM KERJA
Pasal 3

Disiplin kerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi disiplin dalam pelaksanaan tugas dengan ketentuan:
- a. mematuhi jam kerja dengan datang tepat waktu dan pulang tepat waktu;
- b. mengikuti kegiatan apel pagi dan apel sore di SKPD masing-masing;
- c. melaksanakan tugas yang diberikan atasan;
- d. menyelesaikan tugas sesuai waktu yang ditentukan;
- f. berkoordinasi dengan SKPD dan lembaga pemerintahan lainnya dengan baik.
- e. menolak tugas yang diberikan pimpinan apabila bertentangan dengan peraturan perundangan; dan
BAB II - DISIPLIN KERJA DAN JAM KERJA
Pasal 4

- (1) Jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.
0
- (2) Jam kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari Senin sampai dengan hari Kamis, jam masuk kerja Pukul 08.00 Wita dan jam pulang kerja Pukul 17.00 Wita dan pada hari Jumat jam masuk kerja Pukul 07.00 Wita dan jam pulang kerja 14.00 Wita.
- (3) Jam istirahat PNS pada hari Senin sampai dengan hari Kamis mulai pukul 12.00 Wita s.d 13.00 Wita dan pada hari Jumat mulai pukul 11.30 Wita s.d 13.00 Wita.
- (4) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan PNS yang melakukan pekerjaan di luar kantor dan di luar ketentuan jam kerja.
- (5) Jam kerja pada bulan Ramadhan diatur tersendiri pada setiap bulan Ramadhan yang pelaksanaannya mengacu pada ketentuan yang berlaku.
BAB II - DISIPLIN KERJA DAN JAM KERJA
Pasal 5

- (1) Apel pagi dilaksanakan sebelum jam kerja dimulai dan ape! sore dilaksanakan sesudah jam kerja berakhir.
- (2) Pelaksanaan apel kerja perdana, upacara hari besar / nasional dan kegiatan kenegaraan lainnya diatur melalui surat pemberitahuan.
BAB II - DISIPLIN KERJA DAN JAM KERJA
Pasal 6

- 0 Pekerjaan di luar kantor dan di luar ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) antara lain mengikuti diklat, tugas belajar, menghadiri rapat, perjalanan dinas dan tugas lain yang berkaitan dengan kedinasan.
BAB III - SISTEM PENGISIAN DAFI'AR HADIR
Pasal 7

- (1) Pejabat eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) menetapkan pejabat penanggung jawab pelaksanaan sistem pengisian daftar hadir elektronik (finger prinn yaitu:
- a. Sekretaris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Badan dan Dinas);
- b. Camat pada Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan;
- c. Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kota;
- e. Pejabat eselon III yang membidangi administrasi umum pada Sekretariat DPRD dan Satuan Polisi Pamong Praja.
- d. Kepala Kantor pada Kantor Arsip dan Perpustakaan;
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk pejabat struktural satu tingkat dibawahnya yang membidangi kepegawaian sebagai pengelola pelaksanaan sistem pengisian daftar hadir elektronik (finger prinn di Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing.
BAB III - SISTEM PENGISIAN DAFI'AR HADIR
Pasal 8

- (1) Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) melakukan:
- b. penatausahaan dan verifikasi harian pelaksanaan (finger print) yang dilakukan dalam batas waktu sampai pukul 24.00 Wita;
- a. perekaman, registrasi dan pemutahiran PNS pada data base mesin daftar hadir elektronik (finger print);
- c. penatausahaan dan verifikasi laporan hasil rekapitulasi bulanan daftar hadir elektronik (finger print);
- d. penyampaian laporan hasil rekapitulasi bulanan daftar hadir elektronik (finger print) kepada penanggung jawab sistem daftar hadir elektronik (finger print);
0
- e. menjaga operasional mesin daftar hadir elektronik (finger print) dan secara berkesinambungan melakukan koordinasi pengendalian administrasi dan teknis sistem daftar hadir elektronik (finger print} dengan Badan Kepegawaian dan Diklat;
- g. menyediakan daftar hadir manual dan melakukan pengecekan serta membuat laporan hasil rekapitulasi kehadiran pada pelaksanaan kegiatan apel kerja perdana, upacara hari besar / nasional, dan kegiatan kenegaraan lainnya.
- f. menyediakan daftar hadir manual apabila terjadi permasalahan pada sistem daftar hadir elektronik (finger print);
- (2) Pengelola dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh operator daftar hadir elektronik (finger print).
BAB III - SISTEM PENGISIAN DAFI'AR HADIR
Pasal 9

- (1) Pejabat penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) menyampaikan laporan hasil rekapitulasi bulanan daftar hadir elektronik (finger print) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat ( 1) huruf d kepada pejabat eselon II di SKPD masing-masing.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat.
- (2) Pejabat eselon II menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) kepada W alikota melalui Sekretaris Daerah Kota.
BAB III - SISTEM PENGISIAN DAFI'AR HADIR
Pasal 10

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disampaikan secara berkala setiap bulan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja bulan berikutnya.
Bagian Kedua Mekanisme
BAB III - SISTEM PENGISIAN DAFI'AR HADIR
Pasal 11

- ( 1) PNS mengisi daftar hadir pada setiap hari kerja dengan menggunakan sistem daftar hadir elektronik (finger print) di SKPD masing-masing.
- (2) Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan satu kali pada saat masuk kerja dan satu kali pada saat pulang kerja.
BAB III - SISTEM PENGISIAN DAFI'AR HADIR
Pasal 12

Pengisian daftar hadir secara manual dapat dilakukan pada hal-hal sebagai berikut:
- b. sistem daftar hadir elektronik (finger print) mengalami kerusakan atau tidak berfungsi;
- a. pelaksanaan kegiatan apel kerja perdana, rapat dinas, upacara hari besar / nasional, dan kegiatan kenegaraan lainnya yang dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas kedinasan;
- c. PNS belum terdaftar dalam sistem daftar hadir elektronik (finger print);
- e. terjadi keadaan memaksa / diluar dugaan (force majeure).
- d. sidik jari tidak terekam dalam sistem daftar hadir elektronik (finger print) ; a tau
BAB III - SISTEM PENGISIAN DAFI'AR HADIR
Pasal 13

Daftar hadir secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan dengan cara PNS mengisi format daftar hadir.
0
0
BAB III - SISTEM PENGISIAN DAFI'AR HADIR
Pasal 14

Pengisian daftar hadir PNS yang tidak masuk kerja dan/ atau tidak melaksanakan tugas kedinasan, diberikan keterangan sebagai berikut:
- b. I (izin) yang dibuktikan dengan izin tertulis;
- a. S (sakit) yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter;
- c. TL (tugas luar) yang dibuktikan dengan surat perintah tugas;
- d. C (cuti) yang dibuktikan dengan surat izin cuti;
- e. TB (tugas belajar) yang dibuktikan dengan surat tugas belajar;
- f. D (diklat) yang dibuktikan dengan surat tugas mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- g. A (alpa/tanpa keterangan) tanpa diketahui alasannya;
- h. TAP (tidak apel pagi) tidak mengikuti apel pagi tanpa diketahui alasan;
- J. MTTI (meninggalkan tugas tanpa izin);
1. TAS (tidak apel siang/ sore) tidak mengikuti apel siang/ sore tanpa diketahui alasan;
- k. TKN (Tidak ikut Kegiatan Kenegaraan}, tidak mengikuti kegiatan apel kerja perdana, upacara hari besar / nasional, dan kegiatan kenegaraan lainnya; dan
1. SIDAK (inspeksi mendadak), PNS dan CPNS yang terjaring sidak di tempat umum dan di SKPD (belum dan/ atau tidak berada di kantor pada saat pelaksanaan sidak).
BAB III - SISTEM PENGISIAN DAFI'AR HADIR
Pasal 15

- (1) Izin yang dapat diberikan kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi:
- a. Izin tidak apel pagi (ITAP);
- b. Izin terlambat masuk kantor;
- d. Izin pulang sebelum waktunya;
- c. Izin tidak apel siang/ sore (ITAS);
- e. Izin keluar kantor karena ada kepentingan lain; dan
- f. Izin tidak masuk kerja.
- (3) Apabila atasan langsung PNS yang bersangkutan berhalangan maka pejabat melalui saluran hierarki (atasan dari atasan langsung) di lingkungan unit kerjanya untuk memberikan izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh atasan langsung PNS yang meminta izin, dalam bentuk surat permohonan izin/ pemberitahuan.
- (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan f diterima sehari sebelumnya.
- (5) Dalam hal ada kepentingan yang sangat mendesak surat surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyusul kemudian.
BAB III - SISTEM PENGISIAN DAFI'AR HADIR
Pasal 16

Format daftar hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan format surat permohonan izin/pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota ini.
BAB IV - PELANGGARAN
Pasal 17

- (1) PNS yang tidak dapat menyampaikan bukti alasan tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan tidak meminta izin kepada atasan langsungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), dinyatakan melanggar ketentuan disiplin kerja.
0
- (2) PNS yang melanggar ketentuan disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dikenakan sanksi.
BAB IV - PELANGGARAN
Pasal 18

- ( 1) Perhitungan pelanggaran disiplin kerja terhadap keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang cepat dihitung secara kumulatif dan dikonversi 7 % (tujuh setengah) jam sama dengan 1 ( satu) hari tidak masuk kerja.
- (2) Perhitungan pelanggaran disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan pelanggaran disiplin kerja terhadap keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung secara kumulatif sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berjalan.
BAB IV - PELANGGARAN
Pasal 19

- (1) PNS yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dikenakan sanksi hukuman disiplin Ringan, Sedang dan Berat.
- (2) Jenis pelanggaran dan sanksi hukuman disiplin ringan diberikan kepada PNS yang tidak dapat menyampaikan bukti alasan tidak masuk kerja dan tidak meminta izin atasan langsungnya meliputi:
- a. tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari kerja diberikan sanksi berupa teguran lisan;
- b. tidak masuk kerja selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja diberikan sanksi berupa teguran tertulis; dan
- (3) Jenis pelanggaran dan sanksi hukuman disiplin sedang diberikan kepada PNS yang tidak dapat menyampaikan bukti alasan tidak masuk kerja dan tidak meminta izin atasan langsungnya meliputi:
- c. tidak masuk kerja selama 11 (sebelas) sampai 15 (lima belas) hari kerja diberikan sanksi berupa pemyataan tidak puas secara tertulis.
- a. tidak masuk kerja selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja diberikan sanksi berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
- c. tidak masuk kerja selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja diberikan sanksi berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- b. tidak masuk kerja selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua lima) hari kerja diberikan sanksi berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
- (4) Jenis pelanggaran dan sanksi hukuman disiplin berat diatur diberikan kepada PNS yang tidak dapat menyampaikan bukti alasan tidak masuk kerja dan tidak meminta izin atasan langsungnya meliputi:
- a. tidak masuk kerja selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja diberikan sanksi berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
- c. tidak masuk kerja selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja diberikan sanksi berupa pembebasan dari jabatan; dan
- b. tidak masuk kerja selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja diberikan sanksi berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
- d. tidak masuk kerja selama 46 (dua puluh enam) hari kerja atau lebih diberikan sanksi berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan/ atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
CJ
BAB IV - PELANGGARAN
Pasal 20

Dalam hal pejabat yang berwenang menghukum tidak memberikan sanksi hukuman disiplin kepada pejabat atau staf di bawahnya maka pejabat dimaksud dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.
BAB IV - PELANGGARAN
Pasal 21

- (1) Mekanisme penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin PNS.
- (2) Sanksi yang telah dijatuhkan kepada PNS dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang meliputi penilaian prestasi kerja, perilaku kerja dan pembinaan karier PNS yang bersangkutan.
- (3) Selain sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat dikenakan sanksi pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaporkan kepada W alikota melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat.
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 22

- ( 1) PNS yang kerja dan tugasnya bersifat memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dan Lembaga pendidikan mulai dari Taman KanakKanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), serta dilaksanakan sesuai dengan waktu, kondisi pelayanan dan sifat pekerjaan yang berdasarkan aturan berlaku memiliki jam kerja khusus dikecualikan dari ketentuan mengenai Jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) PNS yang berdasarkan surat tugas dari Badan Kepegawaian dan Diklat ditugaskan sebagai Sekretaris Pribadi Pimpinan, Ajudan, Staf Tata Usaha Pimpinan dan sejenisnya diatur tersendiri.
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 23

- 0 (1) Pejabat eselon II memberikan penghargaan kepada PNS yang telah melaksanakan disiplin kerja dalam kurun waktu selama 1 (satu) tahun berjalan di lingkungan SKPD masing-masing.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- b. Plakat; dan
- a. Piagam;
- c. Bentuk lain yang sah.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Pada saat Peraturan W alikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Nomor 30 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan 5 (lima) hari kerja pada Kantor/Satuan Organisasi/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Manado, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
'·
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.
| BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT | BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT |
|--------------------------------|--------------------------------|
| JABATAN | PARAF |
| WALIKOTA | MO HON DITANDATANGANI |
| WAKIL WALIKOTA | |
| SE.KRETARISDAERAH | |
| ASISTENADM.UMUM | |
| INSPEKTUR | |
| KEPALABKD | |
| KABAGHUKUM& PER-UU | |
| SE.KRETARISBKD | |
| KABIDPEMBINAAN& PENGAWASAN | |
| KASUBPEMBINAAN& PENGAWASAN | |
G. S. VICKY LUMENTUT
Ditetapkan di Manado
pada tanggal ~o ,A,pML lol'1 WAL KOTA MANADO,
0 Diundangkan di pada tanggal SEKRETARIS ~·~
0
C&gt;
Lampiran
Peraturan W alikota Manado
Nomor
Tanggal
Ten tang
Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kota Manado
FORMAT DAFTAR HADIR DAN FORMAT SURAT PERM'OHONAN IZIN
A. FORMAT DAFTAR HADIR MANUAL PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO.
DAFTAR HADIR PNS
SKPD/UNIT KERJA HARi TANGGAL
| | | | ABSENSI | ABSENSI | ABSENSI | ABSENSI | KETERA |
|-----|----------|---------|-------------------|--------------|--------------------|--------------|----------|
| NO | NAMA/NIP | JABATAN | MASUK KERJA (JAM) | TANDA TANGAN | PULANG KERJA (JAM) | TANDA TANGAN | NGAN |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| dst | | | | | | | |
JUMLAH PNS
Hadir
Tidak Hadir
Orang
Orang
Orang
Manado,
0 KETERANGAN TIDAK HADIR
Sakit (S)
.. .. .. .. .. ..
Orang
Izin (I)
.. .. .. .. .. ..
Orang
Izin Tidak Apel Pagi (ITAP) dan/ atau
Izin Terlambat
.. .. .. .. .. ..
Orang
Izin Tidak Apel Siang/Sore (ITAS)dan/atau
Izin Pulang Cepat
.. .. .. .. .. ..
Orang
Cuti (C)
.. .. .. .. .. ..
Orang
Diklat (D)
Orang
Tugas Belajar (TB)
Orang
Togas Luar (TL)
.. .. .. .. .. ..
Orang
A (Alpa)
.. .. .. .. .. ..
Orang
Tidak Apel Pagi (TAP)
Orang
Tidak Apel Siang/ Sore
(TAS)
... ... ... Orang
Meninggalkan Tugas Tanpa Izin
(MTTI)
.. .. .. .. .. ..
Orang
Tidak lkut Kegiatan Kenegaraan
(TKN)
. .. .. .. .. .. .
Orang
SID AK
(Inspeksi Mendadak)
Mengetahui, NAMA JABATAN ESELON III
NAMAJELAS
NIP.
Orang
0
B. FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN
PERMOHONAN IZIN
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama
NIP
Pangkat/ Gol
Jabatan
Unit Kerja dengan ini mengajukan permohonan izin untuk tidak masuk kerja/ izin terlambat masuk kerja/izin pulang sebelum waktunya/izin keluar kantor ada keperluan lain.
Harl
Tanggal
0 Jam
Alasan
Demikian disampaikan kiranya menjadi maklum.
Menyetujui/Tidak Menyetujui*)
Manado, Hormat kami,
[jabatan atasan langsung)
NamaJelas
.
NIP
.
*) Coret yang tidak perlu
| BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT | BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT |
|--------------------------------|--------------------------------|
| JABATAN | PARAF |
| WALIKOTA | MO HON DITANDATANGANI |
| WAKILWALIKOTA | |
| SEKRETARISDAERAH KOTA | |
| ASISTEN ADM. UMUM | |
| INSPEKTUR | |
| KEPALABKD | |
| KABAGHUKUM &PER-UU | |
| SEKRETARIS BKD | |
| KABID PEMBINAAN & PENGAWASAN | |
| KASUB PEMBINAAN & PENGAWASAN | |
WALIKOTA MANADO
G. S.
.
\