PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 78 Tahun 2005
Tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Berlaku: 30 Desember 2005
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa Lembaga Administrasi Negara telah memiliki tarif dan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara;
- b. bahwa dengan adanya jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang baru dan perubahan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu mengatur kembali Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara;
2. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
N/A
Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara berasal dari :
- a. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN Jakarta;
- b. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN Bandung;
- c. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN Makassar;
- d. Pendidikan dan Pelatihan;
- e. Kajian dan Litbang Administrasi Publik;
- f. Litbang Sistem Informasi dan Otomasi Administrasi Negara;
- g. Jasa sewa fasilitas pendidikan.
- (2) Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
N/A
Pasal 2

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk satuan rupiah.
N/A
Pasal 3

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara wajib disetor langsung ke Kas Negara.
N/A
Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4204) dinyatakan tidak berlaku.
N/A
Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2005 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2005 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd
HAMID AWALUDIN
Salinan sesuai dengan aslinya DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA
BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN, ttd
Abdul Wahid
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2005 TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
UMUM
Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Lembaga Administrasi Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Lembaga Administrasi Negara telah memiliki tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara. Namun, dengan adanya jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang baru dan perubahan tarif, dipandang perlu mengatur kembali Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara dengan Peraturan Pemerintah.
PASAL DEMI PASAL
N/A
Pasal 1

Cukup jelas.
N/A
Pasal 2

Cukup jelas.
N/A
Pasal 3

Cukup jelas.
N/A
Pasal 4

Cukup jelas.
N/A
Pasal 5

Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4592
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2005 TANGGAL 30 DESEMBER 2005
TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
| NO. | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I | SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA) LAN JAKARTA A. Program Strata Satu dan Diploma Tiga 1. Seleksi calon mahasiswa baru 2. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) 3. Sumbangan Pembinaan Pendidikan bagi mahasiswa cuti 4. Ujian laporan penugasan (D-3): a. Ujian Utama b. Ujian Ulangan 5. Ujian Skripsi Strata 1 (S-1) : a. Ujian Utama b. Ujian Ulangan B. Program Pasca Sarjana 1. Seleksi calon mahasiswa baru 2. Sumbangan Pembinaan Pendidikan | per mahasiswa per mahasiswa per semester per mahasiswa per semester per mahasiswa per mahasiswa per mahasiswa per mahasiswa per mahasiswa per mahasiswa per semester | 100,000.00 800,000.00 400,000.00 350,000.00 250,000.00 400,000.00 300,000.00 200,000.00 6,000,000.00 |
3. Seminar .. . .
REPUBLIK INDONESIA
| NO. | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF | TARIF |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|--------------|
| | 3. Seminar dan Ujian a. Seminar | per mahasiswa | Rp. | 300,000.00 |
| | b. Ujian Utama | per mahasiswa | Rp. | 1,250,000.00 |
| | c. Ujian Ulangan | per mahasiswa | Rp. | 1,000,000.00 |
| II | SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA) LAN BANDUNG | | | |
| | A. Program Strata Satu dan Diploma Tiga 1. Seleksi calon mahasiswa baru | per mahasiswa | Rp. | 100,000.00 |
| | 2. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) | per mahasiswa per semester | Rp. | 800,000.00 |
| | 3. Sumbangan Pembinaan Pendidikan bagi mahasiswa cuti | per mahasiswa per semester | Rp. | 400,000.00 |
| | 4. Ujian laporan penugasan (D-3): a. Ujian Utama | per mahasiswa | Rp. | 350,000.00 |
| | b. Ujian Ulangan | per mahasiswa | Rp. | 250,000.00 |
| | 5. Ujian Skripsi Strata 1 (S-1) : a. Ujian Utama | per mahasiswa | Rp. | 400,000.00 |
| | b. Ujian Ulangan | per mahasiswa | Rp. | 300,000.00 |
| | B. Program Pasca Sarjana 1. Seleksi calon mahasiswa baru | per mahasiswa | Rp. | 200,000.00 |
2. Sumbangan .. .
REPUBLIK INDONESIA
| NO. | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF | TARIF |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|---------------|
| | 2. Sumbangan Pembinaan Pendidikan | per mahasiswa per semester | Rp. | 5,000,000.00 |
| III | SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA) LAN MAKASSAR A. Program Strata Satu | | | |
| | 1. Seleksi calon mahasiswa baru | per mahasiswa | Rp. | 100,000.00 |
| | 2. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) | per mahasiswa per semester | Rp. | 800,000.00 |
| | 3. Sumbangan Pembinaan Pendidikan bagi mahasiswa cuti | per mahasiswa per semester | Rp. | 400,000.00 |
| | 4. Ujian Skripsi Strata 1 (S-1) : a. Ujian Utama | per mahasiswa | Rp. | 400,000.00 |
| | b. Ujian Ulangan | per mahasiswa | Rp. | 300,000.00 |
| | B. Program Pasca Sarjana 1. Seleksi calon mahasiswa baru | per mahasiswa | Rp. | 200,000.00 |
| | 2. Sumbangan Pembinaan Pendidikan | per mahasiswa per semester | Rp. | 5,000,000.00 |
| IV | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN A. Diklat Kepemimpinan : | | | |
| | 1. Diklatpim Tingkat I | per peserta/ angkatan | Rp. | 26,500,000.00 |
2. Diklatpim...
| NO. | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | | TARIF |
|-------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|----------------|
| | 2. Diklatpim Tingkat II | per peserta/ angkatan | Rp. | 19,000,000.00 |
| | B. Diklat Teknik Manajemen Kebijakan dan | | | |
| | Pembangunan | | | |
| | 1. Diklat 1 hari | per peserta | Rp. | 1,100,000.00 |
| | 2. Diklat 2 hari | per peserta | Rp. | 1,600,000.00 |
| | 3. Diklat 3 hari | per peserta | Rp. | 2,100,000.00 |
| | 4. Diklat 4 hari | per peserta | Rp. | 2,575,000.00 |
| | 5. Diklat 5 hari | per peserta | Rp. | 3,100,000.00 |
| | C. Pendidikan dan Pelatihan Bahasa Inggris | | | |
| | 1. Biaya Ujian | per peserta | Rp. | 50,000.00 |
| | 2. Biaya Pendidikan | per peserta/ angkatan | Rp. | 1,250,000.00 |
| | 3. Tes Kemahiran (Proficiency Test) | per peserta | Rp. | 100,000.00 |
| V | KAJIAN DAN LITBANG PUBLIK | | | |
| | ADMINISTRASI 1. Paket A | per paket | Rp. | 600,000,000.00 |
| | 2. Paket B | per paket | Rp. | 398,400,000.00 |
| | 3. Paket C | per paket | Rp. | 247,200,000.00 |
| | 4. Paket D | per paket | Rp. | 157,844,000.00 |
| | 5. Paket E | per paket | Rp. | 75,000,000.00 |
| VI | LITBANG SISTEM INFORMASI DAN OTOMASI ADMINISTRASI NEGARA (SIOAN) | | | |
| | 1. Paket A | paket | Rp | 448,100,000.00 |
| | 2. Paket B | paket | Rp | 357,300,000.00 |
| | 3. Paket C | paket | Rp | 349,300,000.00 |
| | 4. Paket D | paket | Rp | 247,200,000.00 |
| VII | JASA SEWA | | | |
| | 1. Ruang Auditorium Gedung | | | |
| | FASILITAS PENDIDIKAN Graha Wicaksana PPLPN Pejompongan | per satu kali pemakaian/ 8 jam | Rp. | 1,000,000.00 |
| | 2. Ruang Kelas A Gedung Graha Wicaksana PPLPN Pejompongan | per satu kali pemakaian/ 8 jam | Rp. | 500,000.00 |
| | 3. Ruang Kelas B Gedung Graha Wicaksana PPLPN Pejompongan | per satu kali pemakaian/ 8 jam | Rp. | 500,000.00 |
4. Ruang...
| NO. | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------|
| 4. Ruang Kelas C Gedung Graha Wicaksana PPLPN Pejompongan | per satu kali pemakaian/ 8 jam | Rp. | 400,000.00 |
| 5. Auditorium Gedung Serbaguna PPLPN Pejompongan | per satu | kali Rp. pemakaian/ 8 jam | 5,000,000.00 |
| 6. Kamar Asrama Gedung Graha Wisesa PPLPN Pejompongan | per kamar/ hari | Rp. | 100,000.00 |
| 7. Kamar Asrama Gedung Graha Wicaksana PPLPN Pejompongan | per kamar/ hari | Rp. | 75,000.00 |
| 8. Ruang Kelas Gedung STIA-LAN Jakarta | per kelas/ 8 jam | Rp. | 200,000.00 |
| 9. Ruang pada Gedung STIA-LAN Jakarta | per M2/tahun | Rp. | 500,000.00 |
| 10.Ruang Auditorium Serbaguna Gedung Diklat Regional Makassar | per satu kali pemakaian/ 8 jam | Rp. | 5,000,000.00 |
| 11. Kamar Asrama Gedung Diklat Regional Makassar (Antang) | per kamar/ hari | Rp. | 100,000.00 |
| 12. Kamar Asrama Gedung PKP2A II (Makassar Petta Rani) | per kamar/ hari | Rp. | 60,000.00 |
| 13. Ruang Auditorium Cimandiri, Jawa Barat | per satu kali pemakaian/ 8 jam | Rp. | 2,500,000.00 |
| 14.Ruang Kelas Cimandiri, Jawa Barat | Per kelas/ 8 jam | Rp. | 250,000.00 |
| 15. Ruang Auditorium Serbaguna Gedung Diklat Jatinangor, Jawa Barat | per satu kali pemakaian/ 8 jam | Rp. | 2,500,000.00 |
| 16. Kamar Asrama Gedung Diklat Jatinangor, Jawa Barat | per hari | kamar/ Rp. | 50,000.00 |
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Salinan sesuai dengan aslinya DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA ttd BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN,
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
ABDUL WAHID
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA