Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 1 TAHUN 2011
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI l:CEPULAUAN SANGIHE
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR:
1
TAHUN 2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,
- a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat ( 1), Pasal 8 ayat ( 1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 1 1 ayat ( 1 ) , Pasal 1 2 ayat ( 1 ) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adrninistrasi Kependudukan dan ditegaskan pula dengan Pasal 1 7, Pas al 18, Pasal 1 9, Pas al 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Administrasi Kependudukan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggungjawab dalam pcnyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan yang secara t.eknis penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah ten tang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
3. 1 . Undang-Undang Nomor 77 Tahun 1957 tentang Persetujuan mengenai Warga Negara yang berada secara tidak sah didaerah Republik Indonesia dan Republik Philipina (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 167,· (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1489);
r
•
2
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822) sebagaimana yang telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepualuan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nornor 4183) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara RI N omor 4691);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 33, Tambahan Lernbaran Negara RI Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lernbaran Negara RI Nomor 3474);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI · Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3686);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ten tang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4084);
•
v
'
3
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
2. 10 . . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lernbaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
3. 1 1 . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4634);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 124, Tarnbahan Lembaran Negara RI Nomor 4674);
14. Peraturan Pernerintah Nomor 79 Tahun 2005 ten tang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI N omor 4864);
Menetapkan
4
- l5. Peraturan Pernerintah Nornor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksan.aan Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan {Lernbaran Negara RI Tahun 2007 Nornor 80 , Tambahan Lernbaran Negara RI Nornor 4736);
16. Peraturan Pernerintah Nornor 38 Tahun 2007 tentang Pernbagian Urusan Pernerintahan Pemerintah, Pernerintahan Daerah Propinsi Daerah, Propinsi dan Pernerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lernbaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
17. Peraturan Pernerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lernbaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nornor 4741);
18. Peraturan Presiden Nornor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
19. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 119);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 15).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE dan
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
- 1 . Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. · Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Inforrnasi Administrasi 'Kependudukan serta pendayagunaari hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;
6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia;
7. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia;
8. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia;
9. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri;
10. Penyelenggara adalah Pemerintah, pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan;
- 1 1 . Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang bidang tugasnya meliputi Administrasi Kependudukan;
12. Instansi Pelaksana adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan;
13. Dokurnen Kependudukan adalah Dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
14. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari keziatan oendaftaran Penduduk. rla n
, ·
6
- 1 5 . Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk pencatatan atas pelaporan peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan;
16. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/ atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;
17. Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat dengan NIK, adalah Nomor ldentitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia;
18. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;
19. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat dengan KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai 'bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi · Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
20. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana;
21. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang­ undangan;
22. Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pemyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi · dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketakwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengalaman budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal Bangsa Indonesia;
23. Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
24. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya;
- 25 . . Sistern Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan;
26.
- Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana, selanjutnya disingkat UPTD Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang rnelaksanakan pelayanan pencatatan sipil dengan kewenangan menerbitkan akta;
27. Penduduk Pelintas Batas adalah penduduk yang bertempat tinggal secara turun temurun di wilayah perbatasan dengan Negara tetangga yang melakukan lintas 'batas antar Negara karena kegiatan ekonomi, sosial dan budaya wisata;
- Negara wilayah batas daerah adalah 28. Daerah Perbatasan Kesatuan Republik Indonesia dan daerah batas wilayah Negara tetangga yang disepakati bersama berdasarkan perjanjian lintas batas (Border Crossing Agreement) antara Pemerintah Republik Indonesia dan . Pemerintah Negara Tetangga, berdasarkan Peraturan Perundang­ undangan;
29. Petugas Khusus adalah Petugas Reserse dan · Petugas Intelijen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya;
30. Data Base adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, struktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data;
31. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Kampung/Kelurahan;
32. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, adalah yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial, atau bertempat tinggal di daerah terpencil;
33. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya;
34. Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan adalah bukti terjadinya perkawinan Penghayat Kepercayaan yang dibuat, ditandatangani dan disahkan oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan;
35. Dokumen Identitas lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, · selain Dokumen Kependudukan;
36. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk pada tingkat Kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam;
37. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk mengakses data base kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan;
38. Pengguna data pribadi Penduduk adalah Instansi Pemerintah dan Swasta yang membutuhkan informasi dan sesuai dengan bidangnya;
39. Penyidik adalah Pejabat Palisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang­ Undang untuk melakukan penyidikan.
BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN
Pasal 2

- ( 1 ) Pemerintah Kabupaten berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi :
- a. koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Kependudukan; Administrasi
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang Administraasi Kependudukan;
- f. penugasan kepada Kapitalaung untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas · pembantuan;
- g. pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala Kabunaten:
- (2) · Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN
Pasal 3

- ( 1 ) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, Bupati mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen;
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN
Pasal 4

. v
- ( 1 ) Urusan administrasi kependudukan di Kabupaten dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana;
- peristiwa anak di kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan kecamatan tertentu dilakukan oleh UPTD Instansi Pelaksana. (2) Pelaksanaan pencatatan sipil yang meliputi pencatatan
BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN
Pasal 5

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
( 1) huruf f, Bupati memberikan penugasan kepada Kapitalaung untuk menyelenggarakan sebagian. urusan administrasi kependudukan berasaskan tugas pembantuan disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia berdasarkan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Instansi Pelaksana
BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN
Pasal 6

Sebagai Instansi Pelaksana, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan Administrasi Kependudukan.
BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN
Pasal 7

Dalam melaksanakan ketentuan mengenai Administrasi Kependudukan lnstansi Pelaksana berwenang :
- a. melakukan Koordinasi dengan Kantor Departemen Agama Kabupaten dan Pengadilan Agama berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, L
melakukan supervisi bersama dengan Kantor Departemen Agama Kabupaten dan Pengadil.an Agama mengenai pelaporan pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam rangka pembangunan Database Kependudukan.
BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN
Pasal 8

,/
Dalam melaksanakan ketentuan mengenai Administrasi Kependudukan, Instansi Pelaksana mempunyai tugas :
- a. menyediakan dan menyerahkan blanko Dokumen Kependudukan dan formulir untuk pelayanan pencatatan sipil sesuai kebutuhan;
2. kewenangan pelayanan pelaksanaan tugas, kewajiban dan Pelaksana yang berkaitan dengan b. meminta laporan UPTD Instansi pencatatan sipil;
- c. melakukan pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas, kewajiban dan kewenangan UPTD Instansi Pelaksana;
- d. melakukan pembinaan, pembimbingan dan supervisi terhadap penugasan kepada Kapitalaung/Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f.
Bagian Ketiga
Registrar dan Pejabat Pencatat Sipil
BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN
Pasal 9

Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi Warga Negara Indonesia di Kampung atau Kelurahan di laksanakan oleh Registrar.
BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN
Pasal 10

Registrar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan ..
BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN
Pasal 1

1
- ( 1 ) Pejabat Pencatatan Sipil dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil dari Unit Kerja yang mengelola pendaftaran penduduk clan pencatatan sipil di Kabupaten;
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan atas usulan Kepala Unit Kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten.
BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN
Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut tentang Registrar, pejabat Pencatatan Sipil diatur lebih
BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN
Pasal 13

Dalam melaksanakan wewenang dan tugas mengenai Administrasi · Kependudukan, lnstansi Pelaksana :
- a. melakukan koordinasi dengan Kantor Departemen Agama Kabupaten dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada Instansi vertikal dan UPTD Instansi Pelaksana;
- b. melakukan koordinasi dengan Instansi terkait Kabupaten dalam penerbitan pelayanan administrasi kependudukan;
- c. meminta dan menerima data kependudukan dari perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri melalui Bupati;
- d. melakukan koordinasi penyajian data melalui instansi terkait.
Bagian Keernpat
UPTD Instansi Pelaksana
BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN
Pasal 14

v
- ( 1 ) Pembentukan UPTD lnstansi Pelaksana diprioritaskan pada Kecamatan yang :
- a. Kondisi geografis terpencil, sulit dijangkau transportasi umum dan sangat terbatas akses pelayanan publik;
- b. Memerlukan pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat.
- (2) UPTD Instansi Pelaksana se bagaimana dimaksud pad a ayat ( 1 ) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Instansi Pelaksana;
- (3) UPTD lnstansi Pelaksana se bagaimana dimaksud pad a ayat ( 1 ) dibentuk dengan Peraturan Bupati;
- (4) UPTD lnstansi Pelaksana mempunyai tu gas melakukan pelayanan Pencatatan Sipil.
BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN
Pasal 15

Pejabat Pencatatan Sipil pada UPTD Instansi Pelaksana berwenang menerbitkan Kutipan Akta Catatan Sipil yang meliputi :
- a. Kelahiran;
- b. Kematian;
- c. Perkawinan;
- d. Perceraian;
- e. Pengakuan Anak.
BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN
Pasal 16

Wilayah Kerja UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 dapat meliputi 1 (satu) kecamatan atau lebih yang secara geografis
BAB III - PENDAITARAN PENDUDUK
Pasal 17

- ( 1 ) Setiap Penduduk wajib rnerniliki NIK.
- (2) NIK sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dicanturnkan dalarn setiap Dokurnen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan dokurnen identitas lainnya, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
BAB III - PENDAITARAN PENDUDUK
Pasal 18

- ( 1 ) Pengaturan NIK rneliputi penetapan digit NIK, penerbitan NIK dan Pencanturnan NIK;
- (2) NIK sebagairnana dimaksud dalarn ayat ( 1 ) ditetapkan secara Nasional oleh Menteri.
BAB III - PENDAITARAN PENDUDUK
Pasal 19

NIK terdiri dari 16 (enarn belas) digit terdiri atas :
- a. 6 (enarn) digit pertarna merupakan kode wilayah Propinsi, Kabupaten dan Kecarnatan ternpat tinggal pada saat rnendaftar;
- b. 6 (enarn) digit kedua adalah tanggal, bulan dan tahun kelahiran, dan khusus untuk perempuan tanggal lahirnya tarnbah angka 40;
- c. 4 (ernpat) digit terakhir rnerupakan nornor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK.
BAB III - PENDAITARAN PENDUDUK
Pasal 20

- ( 1 ) NIK sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 17 diterbitkan oleh Instansi Pelaksana;
- (2) NIK sebagairnana dirnaksud dalarn ayat ( 1 ) berlaku seurnur hidup dan selarnanya, tidak berubah dan tidak rnengikuti perubahan dornisili;
- (3) NIK sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KK dan KTP pada Instansi pelaksana ternpat dornisili bersangkutan;
- (4) Penerbitan NIK bagi bayi yang lahir diluar wilayah administrasi, dornisili dilakukan setelah pencatatan biodata penduduk pada Instansi Pelaksana ternpat dornisili orang tuanya;
- (5) Ketentuan lebih lanjut rnengenai tata cara penerbitan NIK, diatur
Bagian Kedua Pendaftaran Peristiwa Kependudukan
Paragraf 1
Perubahan Alamat
BAB III - PENDAITARAN PENDUDUK
Pasal 21

- ( 1 ) Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Bupati.
Paragraf 2
Pindah Datang Penduduk
BAB III - PENDAITARAN PENDUDUK
Pasal 22

- ( 1 ) Penduduk yang pindah ke Kabupaten Kepulauan Sangihe wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah;
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah berdomisilinya penduduk dialamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau .berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun;
- (3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penduduk yang bersangkutan wajib melapor pada Pemerintah setempat/instansi Pelaksana di daerah tujuan untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang;
- (4) Surat Keterangan. Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi Penduduk yang bersangkutan.
BAB III - PENDAITARAN PENDUDUK
Pasal 23

Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan pendaftaran pindah datang penduduk warga Negara Indonesia yang bertransmigrasi.
BAB III - PENDAITARAN PENDUDUK
Pasal 24

- ( 1 ) Orang Asing yang memiliki izm tinggal terbatas dan izin tinggal tetap yang pindah dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe wajib melaporkan kepindahannya kepada Pemerintah setempat/Instansi
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , Pemerintah setempat/Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang;
2. (3)-0rang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kedatangan kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan KK, KTP atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi bersangkutan. dan penerbitan Orang Asing yang
BAB III - PENDAITARAN PENDUDUK
Pasal 25

- ( 1 ) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah keluar negeri wajib 'melaporkan rencana kepindahan kepada Instansi Pelaksana;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
- (3) Penduduk Warga Negara Indonesia yang telah Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan berstatus menetap di luar Negeri wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak kedatangannya.
- ( 1 ) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan surat keterangan datang dari luar negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.
BAB III - PENDAITARAN PENDUDUK
Pasal 27

- ( 1 ) Orang Asing yang dari Luar Negeri dan memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang Orang Asing yang memiliki Izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana . bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empatbelas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , Instansi pelaksana mendaftar dan rnenerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal;
--·-·
- ·
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas;
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawah saat berpergian.
BAB III - PENDAITARAN PENDUDUK
Pasal 28

- ( 1 ) Orang asing yang merniliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat betas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan KK dan KTP.
BAB III - PENDAITARAN PENDUDUK
Pasal 29

- ( 1 ) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas a tau yang memiliki Izin' Tinggal Tetap yang akan pindah ke Luar Negeri wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empatbelas) hari se belum rencana kepindahannya;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran.
BAB III - PENDAITARAN PENDUDUK
Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran peristiwa kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga Penduduk Pelintas Batas
BAB III - PENDAITARAN PENDUDUK
Pasal 31

- ( 1 ) Penduduk pelintas batas yang bennaksud melintas batas Negara wajib memiliki kartu lintas batas yang diterbitkan oleh Instansi Berwenang;
- (2) Buku pas lintas batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pendaftaran penduduk pelintas batas;
- (3) Penduduk pelintas batas sebagaimana dimaksud pada ayat {1) didaftar oleh Instansi Pelaksana;
- (4) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat {3) melakukan nendaftaran cetelah
BAB III - PENDAITARAN PENDUDUK
Pasal 32

Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan validasi data penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 L.
Bagian Keempat
Tata Cara Pendaftaran
BAB III - PENDAITARAN PENDUDUK
Pasal 33

Pendaftaran penduduk pelintas batas dilakukan oleh Pejabat Instansi Pelaksana dengan cara :
- a. Berkoordinasi dengan Tim BCA Marore;
- b. Mendata penduduk pelintas batas yang telah memiliki buku pas lintas batas di Pos lintas batas Marore. Entri point/ Cek point Marore;
- c. Melakukan pencatatan dalam Buku Pendaftaran Penduduk Pelintas Batas.
BAB III - PENDAITARAN PENDUDUK
Pasal 34

Dalam melaksanakan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Instansi Pelaksana menempatkan petugas pendaftar pada Kantor/Pos lintas batas setempat.
BAB III - PENDAITARAN PENDUDUK
Pasal 35

Instansi Pelaksana melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pendaftar penduduk Marore.
Bagian Kelima
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
BAB III - PENDAITARAN PENDUDUK
Pasal 36

- ( 1 ) Instansi Pelaksana Wajib melakukan pendataan Penduduk Rentan administrasi kependudukan meliputi :
- ' a. Orang terlantar;
- b. Penduduk korban bencana alam, bencana sosial;
- c. Komunitas terpencil.
- (2) Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) huruf a dan huruf b dapat dilakukan ditempat sementara.
BAB III - PENDAITARAN PENDUDUK
Pasal 37

- ( 1 ) Pendataan penduduk korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b dilakukan pada saat terjadinya hencana alam maupun bencana akibat kerusuhan sosial;
- (2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan kependudukan untuk penduduk rentan administrasi kependudukan;
- (3) Pendataan orang terlantar dan komunitas penducluk terpencil clilakukan secara perioclik clengan membentuk tim penclataan.
BAB III - PENDAITARAN PENDUDUK
Pasal 38

- ( 1 ) Pendataan penduduk WNI yang berdomisili pada pulau terpencil di wilayah perbatasan clilakukan secara terprogram oleh Tim pendataan, · sebagaimana clisebutkan pada Pasal 37 ayat (3) bekerjasama clengan Pemerintah Kampung Setempat;
- (2) Hasil pendataan dimaksucl pada ayat ( 1 ) , sebagai dasar penerbitan KK dan KTP;
- (3) Penerbitan KK dan KTP bagi penduduk sebagaimana tersebut pada ayat (2), diberikan kepada penduduk tanpa dipungut biaya;
- (4) Ketcntuan lebih lanjut tentang hal tersebut pada ayat (1), ayat (2) clan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB III - PENDAITARAN PENDUDUK
Pasal 39

Surat Keterangan Pengganti Dokumen Pencluduk bagi orang terlantar dan penduduk korban bencana di daerah cliberikan pada penduduk tanpa dipungut biaya.
Bagian · Keenam
Laporan Penduduk Yang Tidak Ma.'11pU Menclaftarkan Sendiri
BAB III - PENDAITARAN PENDUDUK
Pasal 40

- ( 1 ) Pencluduk yang ticlak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain;
- (2).Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan clan tata cara pendataan Pencluduk Rentan clan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB IV - PENCATATAN SIPIL
Pasal 41

- ( 1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;
- (3) Kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud tanpa dipungut biaya. yang pelaporannya dilakukan tepat waktu ayat ( 1 ) , diberikan kepada penduduk
BAB IV - PENCATATAN SIPIL
Pasal 42

- ( 1 ) Pencatatan Kelahiran dalam Register Akta · Kelahiran dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi berita acara pemeriksaan dari Kepolisian;
- (2) Kuti pan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh lnstansi Pelaksana.
Paragraf 2
Pencatatan Kelahiran di Luar Wilayah Kabupaten
BAB IV - PENCATATAN SIPIL
Pasal 43

- ( 1 ) Kelahiran penduduk diluar Kabupaten Kepulauan Sangihe wajib dicatatkan pada lnstansi yang berwcnang setempat;
- (2) Pencatatan kelahiran diluar Kabupaten dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Paragraf 3
Pencatatan Kelahiran diatas Kapal Laut atau Pesawat Terbang
BAB IV - PENCATATAN SIPIL
Pasal 44

- ( 1 ) Kelahiran diatas Kapal Laut atau Pesawat Terbang wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat tujuan atau tempat singgah berdasarkan Keterangan Kelahiran dari Nakhoda Kapal Laut atau Kapten Pesa.wat Terbang;
- (2) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) berada diwilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kelahiran dilaporkan kepada Instansi Pelaksana/UPTD setempat untuk dicatat dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran;
- (3) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) berada di luar Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, kelahiran dilaporkan pada tempat tujuan atau tempat singgah;
- (4) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
BAB IV - PENCATATAN SIPIL
Pasal 45

Ketentuan lebik lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 1 , Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 4
Pencatatan Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu
BAB IV - PENCATATAN SIPIL
Pasal 46

- ( 1 ) Pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 hari s/ d 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat;
- (2) Pencatatan Kelahiran yang melampaui batas waktu 1 . (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri; ;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Runaf;
Bagian Kedua Pencatatan Lahir Mati
BAB IV - PENCATATAN SIPIL
Pasal 47

- ( 1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati;
- (2) lnstansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan lahir mati se bagairnana ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. persyaratan dan tata cara dimaksud pada ayat ( 1 ) dan
Bagian Ketiga Pencatatan Perkawinan
Paragraf 1
Pencatatan Bagi Perkawinan di Kabupaten Kepulauan Sangihe
BAB IV - PENCATATAN SIPIL
Pasal 48

- ( 1 ) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada lnstansi Pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enampuluh) hari sejak tanggal perkawinan;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan · Kutipan Akta Perkawinan;
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing­ masing diberikan kepada Suami dan Isteri;
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) bagi Penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA Kecamatan;
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan oleh KUA Kecamatan kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan;
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak · memerlukan penerbitan kutipan akta pencatatan sipil;
- (7) Pada tingkat Kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dila.kukan pada UPTD Instansi Pelaksana,
BAB IV - PENCATATAN SIPIL
Pasal 49

Pencatatan perkawinan sebagaimana maksud dalam Pasal 48 berlaku pula bagi :
- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. Perkawinan WNA yang dilakukan di Indonesia atas permintaan WNA yang bersangkutan.
BAB IV - PENCATATAN SIPIL
Pasal 50

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan penetapan Pengadilan. perkawinan dilakukan setelah adanya
Paragraf 2
Pencatatan Perkawinan di Luar Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe
BAB IV - PENCATATAN SIPIL
Pasal 51

- ( 1 ) Perkawinan Penduduk diluar Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dicatatkan pada Instansi yang berwenang di Daerah setempat, berdasarkan Rekomendasi Kepala Instansi Pelaksana di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- (2) Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di Kabupaten Kepulauan Sangihe paling lambat 30 {tigapuluh) hari sejak yang bersangkutan melakukan pencatatan perkawinan.
Bagian Keernpat
Pencatatan Pembat.alan Perkawinan
BAB IV - PENCATATAN SIPIL
Pasal 52

- ( 1 ) Pembatalan Perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat . Keterangan Pembatalan Perkawinan;
Bagian Kelima · Pencatatan Perceraian
Paragraf 1
Pencatatan Bagi Perceraian di Kabupaten Kepulauan Sangihe
BAB IV - PENCATATAN SIPIL
Pasal 53

- ( 1 ) Perceraian wajib dilaporkan oleh bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
Paragraf 2
Pencatatan Perceraian di Luar Kabupaten Kepulauan Sangihe
BAB IV - PENCATATAN SIPIL
Pasal 54

- ( 1 ) Perceraian Penduduk diluar Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dicatatkan pada Instansi yang berwenang di Daerah setempat;
- ' (2) Pencatatan Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di Kabupaten Kepulauan Sangihe paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak yang bersangkutan melakukan pencatatan Perceraian.
Bagian · Keenam Pencatatan Pembatalan Perceraian
BAB IV - PENCATATAN SIPIL
Pasal 55

- ( 1 ) Pembatalan perceraian bagi penduduk wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan se bagaimana dimaksud pada ayat { 1) Instansi Pelaksana mencabut kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan ·Pembatalan Perceraian;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pembatalan perceraian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Bagian Ketujuh
Pencatatan Kematian
Paragraf 1
Pencatatan Bagi Kematian di Kabupaten Kepulauan Sangihe
BAB IV - PENCATATAN SIPIL
Pasal 56

- ( 1) Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya a tau yang mewakiJ.i kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian;
- (3) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Keterangan Kematian dari Pihak Berwenang;
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, . pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.
Paragraf 2
Pencatatan Kematian di Luar Kabupaten Kepulauan Sangihe
BAB IV - PENCATATAN SIPIL
Pasal 57

Kematian penduduk diluar Kabupaten Kepualuan Sangihe wajib dilaporkan oleh Keluarganya atau mewakili keluarganya untuk dicatatkan pada Instansi yang berwenang setempat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kematian dan melaporkan kepada lnstansi Pelaksana bila sudah kembali di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Bagian Kedelapan
Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak
Paragraf 1
Pencatatan Pengangkatan Anak
BAB IV - PENCATATAN SIPIL
Pasal 58

- ( 1 ) Pencatatan Pengangkatan Anak dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan di tempat tinggal pemohon;
- (2) Penc:atatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada lnstansi Pelaksana dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
Paragraf 2
Pencatatan Pengakuan Anak
BAB IV - PENCATATAN SIPIL
Pasal 59

- ( 1 ) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan;
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan · bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.
Paragraf 3
Pencatatan Pengesahan Anak
BAB IV - PENCATATAN SIPIL
Pasal 60

- (1)-Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah;
- (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , Pejabat Pencatatat Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran.
BAB IV - PENCATATAN SIPIL
Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60 diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan
Paragraf 1
Pencatatan Perubahan Nama
BAB IV - PENCATATAN SIPIL
Pasal 62

- ( 1 ) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapanpengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan 'Sipil dan kutipan a.kta Pencatatan Sipil.
Paragraf 2 Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
BAB IV - PENCATATAN SIPIL
Pasal 63

- ( 1 ) Perubahan status kewarganegaraan dari warga Negara asing menjadi Warga Negara Indonesia wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.
· Bagian Kesepuluh Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya
BAB IV - PENCATATAN SIPIL
Pasal 64

- ( 1 ) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negen yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) palig lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kesebelas
Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri
BAB IV - PENCATATAN SIPIL
Pasal 65

- ( 1 ) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan clan tata cara pelaporan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Keduabelas
Pencatatan peristiwa penting bagi penduduk di wilayah perbatasan, Pulau Kecil Terpencil, Pulau Terluar, dan Keluarga Miskin
BAB IV - PENCATATAN SIPIL
Pasal 66

- ( 1 ) Pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang berdomisili di pulau­ pulau di wilayah perbatasan, pulau. kecil terpencil, pulau terluar dan keluarga miskin pengaturannya dengan perlakuan khusus;
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang hal yang tersebut pada ayat (1), diatur dalam D,
Bagian Kesatu Data Kependudukan
BAB IV - PENCATATAN SIPIL
Pasal 67

- ( 1 ) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk;
- (2) Data perseorangan meliputi :
- a. Nomor KK;
- b. NIK;
- c. N ama lengkap;
- d. Jenis kelamin;
- e. Tempat lahir;
- f. Tanggal/bulan/ tahun lahir;
- g. Golongan darah;
- h. Agama/kepercayaan;
1. Status perkawinan;
- J . Status hubungan dalam keluarga;
- k. Cacat fisik dan/ a tau mental;
1. Pendidikan terakhir;
- m. Jenis pekerjaan;
- n. NIK ibu kandung;
- o. Nama ibu kandung;
- p. NIK ayah;
- q. Nama ayah;
- r. Alamat sebelumnya;
- s. Alamat sekarang;
- t. Kepemilikan akta kelahiran/ surat kenal lahir;
- u. Nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lalhir;
- v. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
- w. Nomor akta perkawinan/buku nikah;
- x. Tanggal perkawinan;
- y. Kepemilikan akta perceraian;
- z. Nomor akta perceraiaan/ surat cerai aa.Tanggal perceraian.
Bagian Kedua Dokumen Kependudukan
BAB IV - PENCATATAN SIPIL
Pasal 68

- ( 1 ) Dokumen Kependudukan meliputi:
- a. Biodata Penduduk;
- b. KK;
- c. KTP;
- d. Surat Keterangan Kependudukan; dan
- e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf d meliputi :
- a. Surat Keterangan Pindah;
- b. Surat Keterangan Pindah Datang;
- c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
- d. Surat Keterangan Datang dari luar Negeri;
- e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
- f. Surat Keterangan Pindah;
- g. Surat Keterangan Lahir Mati;
- h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
1. Surat Keterangan Pernbatalan Perceraian;
- J. Surat Keterangan Kema.tian;
- k. Surat Keterangan pengangkatan Anak;
1. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
- m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
- n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kabupaten/Kota dalarn satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, · Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan dari Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan
- (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan dalam Kabupaten, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu kampung/kelurahan, Surat Keterarigan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar kampung/kelurahan dalam satu kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Warga Negara Indonesia, dan Surat Keterangan Kematian untuk Warga Negara Indonesia, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kampung/Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
BAB IV - PENCATATAN SIPIL
Pasal 69

Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami.
BAB IV - PENCATATAN SIPIL
Pasal 70

- ( 1 ) KK memuat keterangan mengenai kolom Nomor KK, nama lengkap Kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubugan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokurnen imigrasi, nama orang tua;
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani clan dicatat dalam data base kependudukan;
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku untuk se1amanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga;
- (4) KK sebagaimana dimaksud ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.
BAB IV - PENCATATAN SIPIL
Pasal 71

- ( 1) Pencluduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 l satu) KK;
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2), Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan KK.
BAB IV - PENCATATAN SIPIL
Pasal 72

- ( 1 ) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin 'Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP;
- (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh bclas) tahun wajib memiliki KTP;
- (3) KTP sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (2) berlaku secara nasional;
- (4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Instansi Pelaksana apabila masa berlakunya telah berakhir;
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian;
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.
BAB IV - PENCATATAN SIPIL
Pasal 73

- ( 1 ) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan Peta Wilayah Negara Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perernpuan, agama, status Perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tanda tangan pemegang KTP, serta memuat nama dan nomor induk Pegawai pejabat yang menandatanganinya;
- (2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi Penghayat
- (3) Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan ruang untuk mernuat Kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan peristiwa pen ting;
2. ( 4) Masa berlaku KTP :
- a. untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun;
- b. untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (5) Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberi KTP yang berl.aku seumur hidup.
BAB IV - PENCATATAN SIPIL
Pasal 74

Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami seseorang.
BAB IV - PENCATATAN SIPIL
Pasal 75

- ( 1 ) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
- a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
- b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.
BAB IV - PENCATATAN SIPIL
Pasal 76

- ( 1 ) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting;
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUA Kecamatan diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana;
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat :
- a. jenis Peristiwa Penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
- d. nama dan identitas pelapor;
- e. tempat dan tanggal peristiwa;
- f. nama dan identitas saksi;
- g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
BAB IV - PENCATATAN SIPIL
Pasal 77

- ( 1) Kuti pan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta
- a. kelahiran;
- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian; dan
- e. pengakuan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :
- a. jenis Peristiwa Penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
- d. tempat dan tanggal peristiwa;
- e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- f. nama dan tanda tangan PeJabat yang berwenang; dan
- g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.
BAB IV - PENCATATAN SIPIL
Pasal 78

- ( 1 ) Instansi Pelaksana atau Pejabat yang diberi kewenangan, sesuai tanggungjawabnya, wajib menerbitkan dokumen pendaftaran Penduduk sebagai berikut:
- a. KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari;
- b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari;
- c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lama 14 (empat belas) hari;
- d. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
- e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
- f. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari;
- g. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari;
- h. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari;
1. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari;
- J . Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari;
- k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.
I
'
---- .- - j · · iii,n f liiii ii ii " - - iinll · ,, . - 7 . j n - r... 1 · ..- 1, ;.i, ""1 . M 'i' t W t ti tO t t " Wtr t ' li\; ll&amp;\'. fal tt:
bilti
33
- (2) Pejabat Pencatat Sipil yang ditunjuk sebagai pembantu pencatat sipil wajib mencatat pada register akta Pencatatan Sipil dan menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.
BAB IV - PENCATATAN SIPIL
Pasal 79

- ( 1 ) Pembetulan KTP· hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tan pa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP;
- (3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan oleh Instansi Pelaksana.
BAB IV - PENCATATAN SIPIL
Pasal 80

- ( 1 ) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;
. .
- (3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.
BAB IV - PENCATATAN SIPIL
Pasal 81

- ( 1) Pembatalan Akta Pen ca ta tan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.
BAB IV - PENCATATAN SIPIL
Pasal 82

Dalam hal wilayah hukum Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta berbeda dengan pengadilan yang memutus pembatalan akta, salinan putusan pengadilan disampaikan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil oleh pemohon atau pengadilan.
BAB IV - PENCATATAN SIPIL
Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan sipil pembetulan dan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB IV - PENCATATAN SIPIL
Pasal 84

Setiap orang dilarang mengubah, menarnbah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada Dokumen Kependudukan.
BAB IV - PENCATATAN SIPIL
Pasal 85

Ketentuan mengenai spesifikasi dan formulasi kalimat dalam Biodata Penduduk, blangko KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB IV - PENCATATAN SIPIL
Pasal 86

Ketentuan mengenai pedoman pendokumentasian hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur dalarn Peraturan Bupati.
BAB VI - PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI
Pasal 87

- ( 1 ) Petugas Rahasia Khusus diberikan Kartu Tanda Penduduk Khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia;
- (2) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1 ) diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi Kartu Tanda Penduduk Nasional;
- (3) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagairnana dimaksud pada · ayat (2) tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dan KK dari Petugas Rahasia Khusus.
BAB VI - PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI
Pasal 88

- ( 1 ) Kepala/Pimpinan Lembaga/ Instansi mengajukan surat permintaan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 kepada Kepala Instansi Pelaksana;
- (2) Surat Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Instansi Pelaksana yang wilayah kerjanya meliputi tempat domisili Petugas Rahasia Khusus;
- (3) Da.lam surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan informasi identitas Petugas Rahasia Khusus yang dikehendaki dan jangka waktu penugasan.
BAB VI - PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI
Pasal 89

- ( 1 ) Berdasarkan surat permintaan sebagaimana dimaksud da.lam Pasal 88, lnstansi Pelaksana menerbitkan Kartu Tanda Penduduk Khusus;
- (2) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diterbitkan pa.ling lambat 6 (enam) hari kerja sejak surat permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 diterima oleh Kepala lnstansi Pelaksana;
- (3) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa dipungut biaya;
- (4) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun.
Bagian Kedua
Penyimpanan Data Petugas Rahasia Khusus dan Pengemba.lian serta Pencabutan Kartu Tanda Penduduk Khusus
BAB VI - PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI
Pasal 90

- ( 1 ) .Data Petugas Rahasia Khusus direkam dan disimpan dalam Registrasi Khusus di Kabupaten;
- (2) Data Petugas Rahasia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga keamanan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Kepala Instansi
- Pelaksana.
BAB VI - PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI
Pasal 91

- (1) Petugas Rahasia Khusus yang tidak lagi menjadi Petugas Rahasia khusus sebelum berakhimya masa berlaku Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4), Petugas Rahasia Khusus' wajib menyerahkan Kartu Tanda Penduduk Khusus kepada Kepala/Pimpinan Lembaga/ Instansi;
- (2) Kepala/Pimpinan Lembaga/ Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) wajib mengembalikan Kartu Tanda Penduduk Khusus kepada Kepala Instansi Pelaksana yang menerbitkan;
- (3) Kartu Tanda Penduduk Khusus yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimusnahkan oleh Kepala Instansi Pelaksana.
BAB VI - PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI
Pasal 92

- ( 1 ) Instansi Pelaksana berwenang mencabut Kartu Tanda Penduduk Khusus apabila Kartu Tanda Penduduk Khusus tidak dikembalikan sejak saat berakhimya masa tugas Petugas Rahasia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat ( 1);
- (2) Dalam hal Kartu Tanda Penduduk Khusus berakhir masa berlakunya sebelum masa tugas berakhir tidak diberitahukan kepada mencabut; Instansi Pelaksana, Instansi Pelaksana berwenang
- (3) Dalam hal masa tugas diperpanjang, Instansi Pelaksana berkewajiban memperpanjang dan menerbitkan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagai pengganti Kartu Tanda Penduduk Khusus yang telah dicabut.
BAB VII
Pasal 93

- ( 1 ) Apabila Negara atau sebagian Negara diyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya menurut Peraturan Perundang-undangan, otoritas pemerintahan yang menjabat pada saat itu diberikan kewenangan membuat surat keterangan mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
Surat keterangan sebagaimana dimaksud
pada ayat
( 1)
sebagai dasar
- (3) Apabila keadaan sudah dinyatakan pulih, Instansi Pelaksana aktif mendata ulang dengan melakukan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB VII
Pasal 94

- ( 1 ) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan Penduduk bagi pengungsi dan · korban bencana alam;
- (2) Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti diri dan bahan pertimbangan untuk penerbitan Dokumen Kependudukan.
BAB VIII - SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pasal 95

- ( 1 ) Pengkajian dan Pengembangan Sistim Informasi Administrasi Kependudukan dilakuka:n oleh Pernerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- (2) Pedoman pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BAB VIII - SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pasal 96

- ( 1 ) Data Penduduk yang dihasilkan oleh Sistim Infomasi Administasi Kependudukan dan tersimpan dalam database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan;
- (2) Pemanfaatan data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin penyelenggara (Kepala Instansi Pelaksana);
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan clan tata cara mendapatkan
BAB IX - PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK
Pasal 98

- ( 1 ) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 wajib disimpan dan dilindungi oleh Negara;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan dan perlindungan terhadap Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diatur dalam Peraturan Bupati;
- (3) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga ·kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
BAB IX - PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK
Pasal 99

- ( 1 ) Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses kepada petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk memasukan, . menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, mengkopi Data serta mencetak Data Pribadi;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup,. clan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB IX - PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK
Pasal 100

- ( 1 ) Pengguna Data Pribadi Penduduk dapat memperoleh dan menggunakan Data Pribadi dari petugas pada Penyelenggara dan lnstansi Pelaksana yang memiliki hak akses;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh dan menggunakan Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENCATATAN PERKAWINAN BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN
BAB IX - PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK
Pasal 1

0 1
- ( 1) Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan dihadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan;
- (2) Pernuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditunjuk dan ditetapkan oleh Organisasi Penghayat Kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan;
- (3) Peristiwa Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari dengan menyerahkan:
- a. Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan;
- b. Foto Copy KTP;
- c. Pas Foto Suami Istri;
- d. Akta Kelahiran;
- e. Paspor Suami dan/atau Istri bagi orang asing.
BAB IX - PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK
Pasal 102

Pejabat Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dengan tata cara :
- a. Menyerahkan Formulir Pencatatan Perkawinan pada Suami Istri;
- b. Melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang tercantum dalam formulir pencatatan perkawinan;
- c. Mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan penghayat kepercayaan diberikan kepada masing-masing Suami dan Isteri.
· ,
BAB XI - P E N Y I D I K A N
Pasal 103

- ( 1 ) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang Administrasi Kependudukan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk:
- a. menerima Iaporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
- b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
- c. memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
- d. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
- (3)·Pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta mekanisme penyidikan dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB XII - SANKS! ADMINISTRATIF
Pasal 104

- ( 1 ) Setiap Penduduk dikenai sanksi . administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa Kependudukan dalam hal :
- a. pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
- b. pindah datang ke luar negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia;
- c. pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia;
- d. pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas;
- e. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
- f. pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
,·
•
..
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB XII - SANKS! ADMINISTRATIF
Pasal 105

- ( 1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal:
- a. kelahiran;
- b. perkawinan ;
- c. pembatalan perkawinan;
- d. perceraian;
- e. pembatalan perceraian;
- f. kematian;
- g. pengangkatan anak;
- h. pengakuan anak;
1. pengesahan anak;
- J . perubahan nama;
- k. perubahan status kewarganegaraan di Indonesia;
1. Peristiwa Penting lainnya.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- (3) Ketentuan lebih lanjut 'rnengenai penetapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB XII - SANKS! ADMINISTRATIF
Pasal 106

- ( 1 ) Setiap Penduduk yang berpergian tidak membawa KTP dikenakan denda adrninistratif paling banyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda adrninistratif paling banyak Rp. l 00.000,00 (seratus ribu rupiah);
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB XII - SANKS! ADMINISTRATIF
Pasal 107

Dalam hal Pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
.
,.
BAB XIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 108

Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
BAB XIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 109

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada dokumen kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ a tau denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
BAB XIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 1

1 0
Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun · dan/ a tau denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh limajuta rupiah).
BAB XIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 1

1 1
Setiap orang atau badan huku� yang tanpa hak mencetak, menerbitkan dan/ atau mendistribusikan blanko dokumen kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak sebesar Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
BAB XIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 1

1 2
Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK atau untuk memiliki KTP lebih dari satu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun danj'atau denda sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
BAB XIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 1

1 3
- ( 1) Dalam hal pejabat dan petugas pada penyelenggara dan instansi pelaksana melakukan tindak pidana se bagaimana dimaksud pada Pasal 108 a tau Pasal 109, pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang ditambah 1 /3 (satu per tiga).
- (2) Dalam hal pejabat dan petugas pada penyelenggara dan instansi pelaksana membantu melakukan tindak pidana sebagaiman dimaksud dalam Pasal 1 1 0 , pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan Undang-
,
BAB XIV - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 1

1 4
Bentuk, isi dan format dokumen serta formulir-formulir isian pelayanan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan catatan sipil dalam Peraturan Daerah ini mengacu kepada yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
BAB XV
Pasal 1

1 5
Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini menyangkut teknss pelaksanaannya akan diatur dengan ketentuan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BAB XV
Pasal 1

1 6
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Ditetapkan di Tahuna pada tanggal, 25 P�1ruari 2011
\
,,
-
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Peningkatan pelayanan di · bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Pendududuk dan Pencatatan Sipil adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, oleh karena itu perlu keikutsertaan/ partisipasi masyarakat pada umumnya ataupun masyarakat lainnya.
Bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan Kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksanan dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
PENJELASAN
Pasal 14 ayat (1) huruf b

Yang dimaksud dengan "pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat" dalam ketentuan ini antara lain meliputi pelayanan pencatatan sipil penduduk yang memerlukan kutipan akta.
PENJELASAN
Pasal 21 ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Dokumen Pendaftaran Penduduk" adalah bagian dolumen