PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 4 Tahun 2010
Tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2010-2030
Berlaku: 20 Oktober 2010
N/A
Preamble

Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita pembentukan Kabupaten Toraja Utara yang maju, mandiri, modern, berbudaya, adil dan sejahtera, maka diperlukan adanya rencana pembangunan jangka panjang daerah yang memuat visi, misi, arah dan prioritas pembangunan secara utuh dan menyeluruh;
b.
- bahwa untuk menciptakan integrasi, sinkronisasi dan mensinergikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam kurun waktu 20 tahun perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 - 2030;
- c. bahwa sesuai Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagaimana dimaksud pada huruf b, merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan 2030 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2010-2030.
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA dan
BUPATI TORAJA UTARA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2010 - 2030.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Toraja Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disingkat Sekdakab.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Toraja Utara.
8. Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 - 2030, yang selanjutnya disingkat RPJPD Tahun 2010 - 2030, adalah dokumen perencanaan jangka panjang daerah Kabupaten Toraja Utara untuk periode 2010 - 2030.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan jangka menengah daerah Kabupaten Toraja Utara untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan tahunan Daerah Kabupaten Toraja Utara untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
BAB II - SISTEMATIKA
Pasal 2

- (1) Sistematika RPJPD Tahun 2010 - 2030, meliputi :
- (2) RPJPD Toraja Utara Tahun 2010-2030 sebagai lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- Bab I :
Pendahuluan
- Bab II :
Kondisi, Analisis dan Prediksi Umum Daerah
- Bab III :
Visi, Misi dan Nilai-Nilai Pembangunan Daerah Kabupaten Toraja Utara
- Bab IV : Panjang
Arah, Tahapan, Prioritas dan Sasaran Jangka Pembangunan Kabupaten Toraja Utara
- Bab V :
Penutup
BAB III - VISI, MISI DAN NILAI-NILAI
Pasal 3

- (1) Visi Kabupaten Toraja Utara adalah 'TORAJA UTARA, DAERAH WISATA BUDAYA KAYA PESONA DENGAN RAGAM KREATIFITAS DAN KASIH YANG MENSEJAHTERAHKAN'.
- (2) Misi Kabupaten Toraja Utara adalah 'MENCIPTAKAN BERBAGAI KEMUDAHAN YANG MEMUNGKINKAN WARGANYA MEMILIKI TINGKAT KREATIFITAS YANG DAPAT MENAMPILKAN HASIL-HASIL YANG GEMILANG'.
- (3) Nilai-nilai Pembangunan Daerah Kabupaten Toraja Utara meliputi karapasan, kerja keras, jujur dan bertanggung jawab, siangga', siporannu, sipopa'di', misa' kada dipotuo pantan kada dipomate, sangkutu' banne sangboke amboran, tallu bakaa, tallu lolona, kebinekaan serta kesadaran kosmologis.
BAB IV - SASARAN, ARAH, TAHAPAN, DAN PRIORITAS Pasal 4
Pasal 5

- (1) RPJPD Tahun 2010 - 2030 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat Visi, Misi dan Program Bupati.
- (2) Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rincian Sasaran, Arah, Tahapan dan Prioritas RPJPD Tahun 2010 - 2030.
BAB IV - SASARAN, ARAH, TAHAPAN, DAN PRIORITAS Pasal 4
Pasal 6

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati pada tahun terakhir jabatannya diwajibkan menyusun RKPD dan RAPBD untuk tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya.
BAB V - PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD Tahun 2010 - 2030.
- (2) Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

- (1) Dokumen Perencanaan yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan RPJPD Tahun 2010 - 2030.
- (2) Dengan berakhirnya RPJP Nasional Tahun 2005 - 2025, maka RPJPD Kabupaten Toraja Utara menyesuaikanRPJP Nasional yang baru.
BAB VII - KENTENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.
Ditetapkan di Rantepao pada tanggal 20 Oktober 2010
Pj. BUPATI TORAJA UTARA,
TAUTOTO TR. SARONGALLO
Diundangkan di Rantepao pada tanggal 20 Oktober 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA,
LEWARAN RANTELA'BI'
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2010 NOMOR 4
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Kabupaten Toraja Utara sebelumnya adalah bagian dari Kabupaten Tana Toraja yang dimekarkan pada tahun 2008 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Toraja Utara diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 26 Nopember 2008 bersamaan dengan pelantikan Penjabat Bupati Pertama Drs. Y.S. Dalipang.
Pembangunan Kabupaten Toraja Utara dilandasi dengan Nilai-nilai Filosofi Tongkonan yang menghargai kebersamaan dan mendahulukan kepentingan yang lebih besar dengan prinsip gotong royong dan musyawarah seperti yang tercermin dalam ungkapan di bawah ini :
1. Tongkonan ditimba uainna artinya : uai berarti air dan ditimba artinya ditimba. Yang mengandung makna bahwa Tongkonan sebagai sumber air bagi warganya.
2. Tongkonan dikalette' tanananna : dikalette' artinya dipetik, dan tanananna berarti tanaman yang mengandung arti bahwa Tongkonan sebagai sumber bahan makanan bagi warganya.
3. Tongkonan dire'tok kayunna artinya : dire'tok artinya ditebang, dan kayunna berarti kayu yang mengandung makna bahwa Tongkonan sebagai sumber bahan bangunan bagi warganya.
4. Tongkonan dikumba' litakna : dikumba' artinya digali dan litakna artinya tanah milik tongkonan pemanfaatannya berfungsi sosial dalam arti kata seluas luasnya.
5. Tongkonan dipoada' ada' na, dipoaluk alukna : ada' artinya adat istiadat, aluk artinya agama (religius) yang mengandung makna bahwa segala tindakan, tata kelakuan, pola hubungan sosial, norma-norma dan aturan-aturan dalam kehidupan bersama bersumber dari Tongkonan yang dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan.
Disamping nilai-nilai budaya tradisional yang bersumber dari Tongkonan tersebut, nilai yang dianut dalam penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Toraja Utara juga dikombinasikan dengan cara pandang yang dianut
secara global. Nilai berfungsi sebagai rambu-rambu/koridor dalam pelaksanaan semua aktivitas pembangunan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat.
Nilai-nilai Tongkonan yang dikombinasikan dengan cara pandang secara global dan yang akan menjadi koridor dalam pelaksanaan semua aktivitas pembangunan di Kabupaten Toraja Utara sebagai berikut :
## 1. Karapasan.
Nilai ini bersumber dari falsafah Tongkonan yaitu usaha mempertahankan dan memelihara kedamaian, kerukunan dengan sesama warga masyarakat agar tetap tercipta kehidupan yang harmonis bahkan mengorbankan harta benda demi terciptanya keharmonisan seperti dalam ungkapan unnalli melo (membeli kebaikan) atau la'biran tallan tu barang apa kela sisarak mira tu rara buku (orang rela mengorbankan harta bendanya, dari pada mengorbankan persaudaraan). Nilai ini juga mengandung makna bahwa segala rencana, kegiatan dan permasalahan dalam kehidupan bersama harus diselesaikan melalui kombongan (musyawarah) yang memberi kesempatan kepada semua anggota mengemukakan pendapat/ aspirasi dalam menentukan arah, tujuan dan makna dari kehidupan bersama.
## 2. Kerja Keras, Jujur dan Bertanggung Jawab
Nilai ini berbasis pada falsafah Tongkonan yang menempatkan kerja keras sebagai salah satu nilai utama. Proses mengumpulkan kekayaan harus dilakukan melalui usaha kerja keras mulai dari kecil sampai besar, seperti memiliki Ayam menjadi Babi, dari Babi menjadi Kerbau dan dari Kerbau menjadi sawah. Nilai kerja keras ini terungkap dari ungkapan seperti la'biran mamma'mamma' na iatu leppeng, la' bimelo tu ma'dokko-dokko na iatu mamma'bang, mandu melo opa iatu sumalong-malong na iatu ma'dokko-dokko, apa la'bi' melo iatu mengkarang na iatu sumalong-malong. Artinya lebih baik tidur-tiduran dari pada tidur nyenyak, lebih baik duduk dari pada tidur-tiduran, jauh lebih baik jalan-jalan dari pada duduk-duduk, tetapi lebih baik lagi bekerja dari pada jalan-jalan atau lebih baik berbuat sedikit dari pada tidak berbuat sama sekali. Nilai kerja keras ini juga dilambangkan dalam lukisan pa'bareallo dan manuk londong-manukna Lapandek dalam ukiran Toraja matahari terbit dan Ayam Jago.
Nilai kerja keras ini harus dilandasi oleh kejujuran dan rasa tanggung jawab yang tinggi baik kepada sesama manusia, lingkungan dan kepada Tuhan seperti dalam ungkapan maleko lolang dao kuli'na padang male ulleanni buntu unlambanni tasik kalua'. Osokko rakka' sangpulomu anna to'do tu ma'pu'mu anna sa'dingngi nene' Pong Tulak Padang doing Tokengkok na tunduiko
mangando langngan Puang Matua anna ra'pak passakkena anna membura ra'ka' sangpulomu. Apa lamukilalai iatu pa'barang-barangan lino dilese didudung. Suleko ma'tangke patomali umpellambi' lamunan lolomu dio Tongkonan anna sende paiman lo'dok to kayangan to ma'rara buku to ma'rapu tallang, to sangka'ponan ao' umpudi Puang titanan tallu tirindu batu lilikan dao langi' ma'gulung-gulunganna.
## 3. Siangga', Siporannu, Sipopa'di'
Nilai ini berbasis pada falsafah Tongkonan yaitu menjalin kerja sama dan kebersamaan berdasarkan penghormatan terhadap keberadaan dan jati diri setiap anggota kelompok. Nilai ini diungkapan dengan longko', siri' : siri' adalah perkara malu, dipermalukan, sedang longko' adalah sikap yang dimotivasi oleh perasaan takut dan segan menyinggung perasaan orang lain, atau menyangkut harga diri seperti dalam ungkapan tae'na ditossok matanna bale artinya pantang mempermalukan orang didepan umum dan menghargai perbedaan pendapat.
4. Misa' Kada dipotuo pantan kada dipomate, sangkutu' banne sangboke amboran, artinya bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
Ungkapan tersebut bermakna bahwa keberhasilan pembangunan hanya dapat diraih jika semua komponen yang ada menjalin hubungan yang kuat sehingga tercipta persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan.
## 5. Tallu Bakaa, mencakup Kinaa/Manarang, Sugi', Barani
- -Kinaan/Manarang artinya bijaksana, mempunyai komitmen moralitas yang tinggi, berkepribadian, rasa kesetiakawanan sosial yang tinggi, menjunjung tinggi, supremasi hukum dan memiliki kualitas intelektual.
- -Sugi' artinya kaya dalam arti yang luas, kaya dalam pengetahuan, kaya dalam moralitas dan keimanan, kaya dalam materi.
- -Barani artinya berani mengambil keputusan, berani bertanggungjawab, terbuka, jujur, sportif baik dalam hubungan dengan sesama manusia, lingkungan dan kepada Tuhan.
6. Tallu Lolona, mencakup lolo tau, Lolo Tanaman, dan Lolo Patuoan
Falsafah Tallu Lolona mencakup hubungan timbal balik antara makhluk ciptaan Tuhan yaitu manusia, tanaman, dan hewan yang harus terpelihara secara serasi dan seimbang yang memungkinkan terciptanya kelestarian lingkungan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.
## 7. Kebinekaan
Menghargai kebinekaan sosial budaya masyarakat dan menyakini bahwa keragaman merupakan kekayaan sosial budaya yang menjamin terselenggaranya pembangunan yang berkelanjutan.
## 8. Kesadaran Kosmologis
Manusia adalah bagian integral dari alam semesta oleh karena itu harus senantiasa menjaga interkoneksitas harmonis dengan alam semesta berdasarkan kepercayaan dan kecintaan kepada Sang Pencipta.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Toraja Utara Tahun 2010 - 2030 diwujudkan dalam Visi dan Misi dan arah pembangunan daerah yang mencerminkan cita-cita kolektif yang akan dicapai masyarakat Toraja Utara. RPJPD merupakan perencanaan yang mengakomodir berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) yang terdiri dari masyarakat, pemerintah, organisasi kemasyarakatan, LSM, organisasi politik dan perguruan tinggi, sehingga perumusan visi dan misi merupakan produk kolektif stakeholder.
Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah mengarah pada kegiatan olah pikir yang bersifat visioner, sehingga penyusunannya lebih menitikberatkan pada partisipasi segmen masyarakat yang memiliki olah pikir visioner seperti perguruan tinggi, lembaga-lembaga strategis, individu pemikirpemikir visioner serta unsur-unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memiliki kompetensi olah pikir rasional dan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai subjek maupun tujuan untuk siapa pembangunan dilaksanakan. Oleh karena itu rencana pembangunan jangka panjang dituangkan dalam bentuk visi, misi dan arah serta sasaran dan tahapan pembangunan yang akan dicapai juga bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi fleksibilitas yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menegah dan tahunannya.
Kurun waktu RPJPD Toraja Utara yaitu tahun 2010 - 2030 yang akan terbagi dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menegah daerah 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam RPJMD I 2010 - 2015, RPJMD II 2016 2020, RPJM III 2021 - 2025 dan RPJMD IV 2026 - 2030.
RPJPD digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RPJMD. Pentahapan rencana pembangunan daerah disusun dalam masing-masing periode RPJMD sesuai dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah. RPJMD memuat strategi pembangunan, kebijakan umum, program kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro.
RPJMD sebagaimana tersebut di atas dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan, yang memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro.
Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindarkan kekosongan rencana pembangunan, Kepala Daerah yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) pada tahun
pertama periode Pemerintahan Kepala Daerah berikutnya. Namun demikian, Kepala Daerah berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKPD dan APBD pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme Perubahan APBD.
Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara tentang RPJPD Tahun 2010 - 2030 adalah sebagai berikut:
-  mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan;
-  menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahah maupun antara Pusat dan Daerah;
-  menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
-  menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjuatan;
-  mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2010-2030 terdiri dari 6 Bab dan 8 Pasal yang mengatur mengenai pengertian-pengertian, muatan RPJPD, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD, dan ruang untuk melakukan penyesuaian terhadap dokumen perencanaan lainnya. yang telah ada dengan berlakunya Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2010-2030 serta Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2010-2030 yang berisi Visi, Misi, Sasaran, dan Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 - 2030.
PENJELASAN
Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas.

``````
PENJELASAN
Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9

```Cukup jelas.TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 1