PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 3 Tahun 2012
Tentang KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA SINGKAWANG TAHUN ANGGARAN 2012
Berlaku: 27 Januari 2012
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012 mengamanatkan bahwa alokasi pupuk bersubsidi harus dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kota Singkawang Tahun Anggaran 2012;
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 42);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N,P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/MDAG/PER/2/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/SR.130/5 /2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenahan Tanah;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 87/Permentan/SR.130/12/9/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012;
15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan Atau Jasa Yang Beredar di Pasar;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Oganik ;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik ;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7);
Menetapkan :
20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
21. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2012;
22. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA SINGKAWANG TAHUN ANGGARAN 2012.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah daerah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Singkawang dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Singkawang.
5. Kota Singkawang adalah Daerah Kota Singkawang.
6. Pupuk adalah bahan kimia organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
7. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
8. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
9. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
10. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan dipenyalur resmi di Lini IV. Jenis pupuk bersubsidi terdiri dari Urea berwarna pink (merah muda), SP-36, ZA, NPK dan Pupuk Organik Granul.
11. Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga pupuk bersubsidi di Lini IV (di kios penyalur pupuk di tingkat desa/kecamatan) yang dibeli oleh petani atau kelompok tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
12. Harga Pokok Penjualan (HPP) adalah struktur biaya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh PT. Pupuk Sriwijaya (Persero) dengan komponen biaya sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
13. Subsidi pupuk adalah selisih antara HPP dikurangi HET dikalikan volume Penyaluran Pupuk.
14. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/ atau udang.
15. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
16. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
17. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
18. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
19. Produsen adalah Produsen Pupuk yaitu PT. Pupuk Sriwijaya Palembang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi Pupuk Anorganik yaitu Pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK dan pupuk organik di dalam negeri.
20. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
21. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
22. Kelompoktani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
23. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompoktani berdasarkan luas areal usahatani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang anggota kelompoktani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
24. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Walikota untuk tingkat Kota Singkawang.
BAB II - PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 2

- (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan paling luas (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan atau udang seluas-luasnya 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.
BAB III - ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Kota Singkawang serta alokasi anggaran subsidi pupuk tahun 2012.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan, sebagaimana tercantum pada lampiran I, II, III, IV dan V merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana pada ayat (2) dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (4) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/ atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Kepala Dinas yang membidangi pertanian setempat serta ketersediaan anggaran subsidi pupuk pada tahun berjalan.
- (5) Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan pembudidaya ikan dan/ atau udang setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompoktani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usahatani dan atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.
BAB III - ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah Kota Singkawang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor.
- (2) Realokasi antar kabuapten/kota dalam wilayah provinsi ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.
- (3) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kota Singkawang ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan petani, realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum penetapan dari Walikota Singkawang berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas yang membidangi pertanian setempat.
- (5) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di Kota Singkawang, kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan-bulan sebelumnya dan/ atau dari alokasi bulan berikutnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.
BAB IV - PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 5

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk anorganik dan pupuk organik yang diproduksi dan/ atau diadakan oleh Produsen.
BAB IV - PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 6

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan :
'Pupuk Bersubsidi Pemerintah' Barang Dalam Pengawasan
BAB IV - PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompoktani diatur sebagai berikut :
- a. penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur di Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya.
- b. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompoktani dan alokasi di masing-masing wilayah.
- c. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompoktani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten /Kota melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (2).
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani/kelompoktani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kota Singkawang.
BAB IV - PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 8

- (1) Produsen, distributor, dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan/atau udang di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) produsen dapat berkoordinasi dengan dinas yang membidangi pertanian setempat untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai realokasi.
BAB IV - PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 9

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang di penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan pupuk urea 50 kg atau 25 kg, pupuk SP-36 50 kg, pupuk ZA 50 kg, pupuk NPK 50 kg atau 20 kg dan pupuk Organik 40 kg atau 20 kg.
- a. Pupuk Urea
- b. Pupuk SP-36
- c. Pupuk ZA
- d. Pupuk NPK
- e Pupuk Organik
- = Rp. 1.800,- per kg;
- = Rp. 2.000,- per kg;
- = Rp. 1.400,- per kg;
- = Rp. 2.300,- per kg;
- = Rp. 500,- per kg
BAB V - PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 10

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
BAB V - PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 11

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Kota Singkawang wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Singkawang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.
BAB V - PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 12

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Singkawang wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Walikota.
- (2) Walikota wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
- (3) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Provinsi wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
- (4) Gubernur menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Menteri Pertanian.
Diundangkan di Singkawang Pada tanggal 27 Januari 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG
Drs. SYECH BANDAR, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19601116 198002 1 002
BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2012 NOMOR 3
Salinan sesuai dengan aslinya
Kabag Hukum dan Perundang-Undangan ttd
YASMALIZAR, S.H. Pembina NIP. 19681016 199803 1 004
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.
Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 27 Januari 2012.
WALIKOTA SINGKAWANG, ttd
HASAN KARMAN