UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 33 Tahun 1999
Tentang PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1997/1998
Berlaku: 33 TAHUN 1999
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat
:
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 1999 TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1997/1998
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa Perhitungan Anggaran Negara sebagai tahap akhir dari rangkaian siklus anggaran negara merupakan pertanggungjawaban pemerintah sesuai konstitusi atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. bahwa berhubung dengan itu, Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1997/1998 perlu ditetapkan dengan Undang-undang;
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3010);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1997 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3672);
6. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3749);
Dengan persetujuan :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1997/1998.
N/A
Pasal 1

- (1) Pendapatan Negara dalam Tahun Anggaran 1997/1998 adalah sebesar Rp 126.661.031.712.917,00 (seratus dua puluh enam triliun enam ratus enam puluh satu miliar tiga puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) terdiri atas :
- a. Penerimaan Dalam Negeri sebesar Rp 112.275.472.705.184,00 (seratus dua belas triliun dua ratus tujuh puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima ribu seratus delapan puluh empat rupiah);
- b. Penerimaan Pembangunan sebesar Rp 14.385.559.007.733,00 (empat belas triliun tiga ratus delapan puluh lima miliar lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (2) Penerimaan Dalam Negeri sebesar Rp 112.275.472.705.184,00 (seratus dua belas triliun dua ratus tujuh puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima ribu seratus delapan puluh empat rupiah) terdiri dari :
- a. Penerimaan pajak sebesar Rp 70.934.265.249.868,00 (tujuh puluh triliun sembilan ratus tiga puluh empat miliar dua ratus enam puluh lima juta dua ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah);
- b. Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam Rp 30.558.964.493.420,00 (tiga puluh triliun lima ratus lima puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh rupiah);
- c. Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 10.782.242.961.896,00 (sepuluh triliun tujuh ratus delapan puluh dua miliar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (3) Rincian pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah seperti tersebut dalam penjelasan Pasal ini.
- 3 -
N/A
Pasal 2

- (1) Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 adalah sebesar Rp 127.968.487.756.083,00 (seratus dua puluh tujuh triliun sembilan ratus enam puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan puluh tiga rupiah) terdiri atas :
- a. Pengeluaran rutin sebesar Rp 89.609.807.882.252,00 (delapan puluh sembilan triliun enam ratus sembilan miliar delapan ratus tujuh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) dirinci menurut sektor :
- 01 SEKTOR INDUSTRI
Rp 71.131.486.063,00
02 SEKTOR PERTANIAN
Rp 329.839.070.066,00
DAN KEHUTANAN
- 03 SEKTOR PENGAIRAN
Rp 30.677.781.738,00
- 04 SEKTOR TENAGA KERJA
Rp 172.096.124.389,00
- 05 SEKTOR PERDAGANGAN,
Rp 58.226.098.953.225,00
PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI
- 06 SEKTOR TRANSPORTASI METEOROLOGI DAN GEOFISIKA
Rp 306.670.073.436,00
- 07 SEKTOR PERTAMBANGAN Rp 159.091.572.645,00 DAN ENERGI
- 08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI
Rp 29.999.951.081,00
- 09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI
Rp 11.237.938.677.660,00
10 SEKTOR LINGKUNGAN
Rp 209.091.134.900,00
HIDUP DAN TATA RUANG
- 11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Rp 4.508.562.994.018,00
- 12 SEKTOR KEPENDUDUKAN Rp 297.137.451.937,00 DAN KELUARGA SEJAHTERA
- 13 SEKTOR KESEJAHTERAAN Rp SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA
620.936.159.662,00
- 14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
Rp 16.667.440.017,00
- 15 SEKTOR AGAMA
Rp 1.164.335.582.499,00
- 16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
Rp 350.937.433.578,00
- 17 SEKTOR HUKUM
Rp 649.763.692.792,00
- 18 SEKTOR APARATUR
Rp 3.483.574.442.042,00
NEGARA DAN PENGAWASAN
- 19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA
Rp 1.465.034.614.544,00
- 20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN
Rp 6.280.223.246.000,00
- b. Pengeluaran pembangunan sebesar Rp 38.358.679.873.831,00 (tiga puluh delapan triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah), dirinci menurut sektor :
- 01 SEKTOR INDUSTRI
Rp 468.660.982.772,00
- 02 SEKTOR PERTANIAN DAN
- KEHUTANAN
Rp 1.837.192.098.953,00
- 03 SEKTOR PENGAIRAN
Rp 2.138.922.011.738,00
- 04 SEKTOR TENAGA KERJA
Rp 250.480.023.811,00
- 05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI
Rp 1.380.195.889.494,00
Rp 6.847.389.026.769,00
- 06 SEKTOR TRANSPORTASI,
METEOROLOGI DAN GEOFISIKA
- 07 SEKTOR PERTAMBANGANDAN ENERGI
Rp 4.807.953.065.412,00
- 08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI
Rp 864.319.741.713,00
- 09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI
Rp 7.136.798.915.177,00
- 10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG
Rp 645.461.136.632,00
- 11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA,
PEMUDA DAN OLAH RAGA Rp 4.268.136.385.346,00
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA SEJAHTERA
Rp 348.151.214.200,00
- 13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA
Rp 1.703.139.551.455,00
- 14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
Rp 1.333.362.993.015,00
- 15 SEKTOR AGAMA
Rp 213.308.717.861,00
- 16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
RP 876.888.719.624,00
- 17 SEKTOR HUKUM
Rp 153.326.102.730,00
18 SEKTOR APARATUR NEGARA
DAN PENGAWASAN
RP 857.870.554.509,00
- 19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA
Rp 308.405.806.126,00
- 20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN
Rp 1.918.716.936.494,00
- (2) Rincian Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seperti tersebut dalam penjelasan Pasal ini.
N/A
Pasal 3

Sisa Anggaran Kurang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1997/1998 adalah sebesar Rp 1.307.456.043.166,00 (satu triliun tiga ratus tujuh miliar empat ratus lima puluh enam juta empat puluh tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah).
N/A
Pasal 4

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangka n.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 1999 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd
MULADI
PENJELASAN
Pasal 1

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Seluruh penerimaan pembangunan tersebut adalah bantuan proyek.
Cukup jelas
Rincian pendapatan negara dimaksud adalah sebagai berikut :
RINCIAN PENERIMAAN DALAM BEGERI TAHUN ANGGARAN 1997/1998 (dalam rupiah)
Penerimaan perpajakan
70.934.265.249.868,00
- 0110 Pajak pengahasilan (PPh)
34.388.283.541.950,00
- 0120 Pajak pertambahan nilai (PPN)
25.198.773.347.584,00
- 0140 Pajak bumi dan bangunan (PBB)
2.640.963.276.934,00
- 0210 Penerimaan bea masuk
2.998.701.033.777,00
- 0220 Penerimaan cukai
5.101.215.416.292,00
- 0230 pungutan ekspor
- Penerimaan Pajak ekspor/
28.511.741.344,00
- 0240 Bea meterai
477.816.891.987,00
- 0250 Bea lelang
-
Penerimaan dari sektor minyak
30.558.964.493.420,00
bumi dan gas alam
- 0310 Penerimaan minyak bumi dan gas alam
30.558.964.493.420,00
- 0320 (LBM)
Penerimaan laba bersih minyak
-
Penerimaan negara bukan pajak
10.782.242.961.896,00
- 0410 Penerimaan pendidikan
69.437.118.872,00
- 0411 Uang pendidikan
66.533.868.547,00
- 0412 Uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan
1.827.818.308,00
- 0413 Uang ujian untuk menjalankan praktek
4.420.900,00
- 0419 Penerimaan pendidikan lainnya
1.071.011.117,00
- 0480 Penerimaan pendidikan swadana
425.838.729.089,00 425.838.729.089,00
- 0481 Penerimaan pendidikan swadana
- 0510 Penjualan hasil produksi, sitaan
33.674.321.526,00 904.275.455,00
- 0511 Penjualan hasil pertanian, perkebunan
- 0512 Penjualan hasil peternakan
1.255.072.185,00
- 0513 Penjualan hasil perikanan
531.370.536,00
- 0514 Penjualan hasil sitaan
3.386.146.103,00
- 0515 Penjualan obat-obatan dan hasil
101.813.059,00
- farmasi
- 0516 Penjualan penerbitan, film, dan
241.506.708,00
hasil cetakan lainnya
- 0517
Penjualan dokumen-dokumen
17.293.243.957,00
pelelangan
- 0519 Penjualan lainnya
9.960.893.523,00
- 0520 Penjualan aset tetap
31.839.165.764,00 5.328.791.509,00
- 0521 Penjualan rumah, gedung, bangunan dan tanah
- 0522 Penjualan kendaraan bermotor
933.512.645,00
- 0523 Penjualan sewa beli
22.616.368.765,00
- 0529 Penjualan aset lainnya yang berlebih, rusak, dihapuskan
2.960.492.845,00
- 0530 Penerimaan sewa
12.303.783.694,00
- 0531 Sewa rumah dinas, rumah negeri
4.757.313.432,00
- 0532 Sewa gedung, bangunan, gudang
3.503.165.069,00
- 0533 Sewa benda-benda bergerak
2.580.795.132,00
- 0539 Sewa benda-benda tak bergerak lainnya
1.462.510.061,00
- 0540 Penerimaan jasa I
887.489.511.674,00 9.845.429.397,00
- 0541 Penerimaan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya
- 0542 Penerimaan tempat hiburan, taman, museum
2.230.495.397,00
- 0543 Penerimaan surat keterangan, visa,
132.325.632.150,00
paspor dan SIM, STNK, BPKB
- 0544 Penerimaan sertifikat pendaftaran tanah
174.214.470.218,00
- 0545 Pemberian hak dan perijinan
531.278.572.453,00 6.909.238.802,00
- 0546 Penerimaan sensor, karantina,
pengawasan, pemeriksaan
- 0547 Penerimaan jasa tenaga, jasa pekerjaan
9.941.729.425,00
- 0548 Penerimaan jasa kantor urusan agama
6.018.505.587,00
- 0549 Penerimaan jasa bandar udara dan pelabuhan
14.725.438.245,00
- 0550 Penerimaan jasa II
692.789.646.158,00
- 0551 Penerimaan jaasa lembaga keuangan (jasa giro)
44.270.528.291,00
- 0552 Penerimaan iuran hasil hutan, hasil laut, royalti dan denda
260.217.451.124,00
- 0553 Penerimaan iuran lelang untuk fakir miskin
4.477.318.758,00
- 0554 Penerimaan jasa kantor catatan sipil
9.821.823.489,00
- 0555
- Penerimaan biaya penagihan pajak- pajak negara dengan surat paksa
4.081.661.087,00
- 0556 Penerimaan uang pewarganegaraan
2.299.273.480,00
- 0557 Pendapatan bea lelang
52.623.472.415,00
- 0558 Pendapatan biaya pengurusan
37.126.236.452,00
piutang negara dan lelang negara
- 0559 Penerimaan jasa lainnya
277.871.881.062,00
- 0560 Penerimaan rutin dari luar negeri
42.118.546.166,00
- 0561 Bea visa dan paspor
-
- 0562 Bea konsuler
-
- 0565 Bea legalisasi dan pembuatan surat keterangan
-
- 0569 Penerimaan rutin lainnya dari luar negeri
42.118.546.166,00
- 0580 Penerimaan penjualan, sewa dan
814.116.973.853,00
- 0581 Penerimaan penjualan swadana
5.260.921.516,00
- 0582 Penerimaan sewa swadana
715.849.849,00
- 0583 Penerimaan jasa swadana
808.140.202.488,00
- 0610 Penerimaan kejaksaan dan peradilan
30.332.826.074,00
- 0611 Legalisasi tanda tangan
84.499.802,00
- 0612 Pengesahan surat di bawah tangan
21.116.550,00
- 0613 Uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan
383.803.426,00
- 0614 Hasil denda, denda tilang dan sebagainya
22.994.962.401,00
- 0615 Ongkos perkara
1.656.075.892,00 5.192.368.003,00
- 0619 Penerimaan kejaksaan dan peradilan lainnya
- 0710 Penerimaan dari investasi
5.895.651.053.404,00
- 0711 Bagian laba dari BUMN
2.340.679.408.293,00
- 0713 Pelunasan piutang (penerimaan kembali pinjaman)
3.554.971.645.111,00
- 0810 Penerimaan kembali belanja tahun anggaran berjalan
116.566.880.689,00
- 0811 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat
19.696.988.399,00
- 0812 Penerimaan kembali belanja
34.904.079.044,00
pegawai daerah otonom
- 0813 Penerimaan kembali belanja pensiun
35.353.436.824,00
- 0814 Penerimaan kembali belanja rutin lainnya
13.600.684.731,00
- 0815 Penerimaan kembali belanja
12.955.389.103,00
pembangunan rupiah lainnya 0816 Pembetulan pembukuan pembayaran Subsidi pajak (PPN/PPnBM, PPh)
56.302.588,00
- 0820
Penerimaan kembali belanja tahun
26.945.230.822,00
anggaran yang lalu
- 0821
Penerimaan kembali belanja pegawai
5.844.400.752,00
pusat
- 0822 Penerimaan kembali belanja pegawai daerah otonom
7.858.916.301,00
- 0823 Penerimaan kembali belanja pensiun
4.374.253.612,00
- 0824 Penerimaan kembali belanja rutin lainnya
2.986.537.992,00
- 0825 Penerimaan kembali belanja
5.871.060.607,00
pembangunan rupiah lainnya
- 0826 Pembetulan pembukuan pembayaran subsidi pajak (PPN/PPnBM, PPh)
10.061.558,00
- 0880
Penerimaan lain-lain swadana
27.470.025.858,00 27.470.025.585,00
- 0881 Penerimaan lain-lain swadana
- 0890 Penerimaan lain-lain
1.675.669.148.253,00
- 0891 Penerimaan kembali persekot, uang
3.883.703.994,00
- muka gaji
- 0892 Penerimaan denda keterlambatan
13.523.587.213,00
penyelesaian pekerjaan
- 0893 Penerimaan kembali, ganti rugi atas
4.605.651.778,00
kerugian yang diderita oleh negara
- 0894 Penerimaan kembali perhitungan sisa
347.543.557.104,00
lebih subsidi gaji PNS daerah
otonom berdasarkan SPM nihil KPKN
- 0899 Penerimaan anggaran lainnya
1.306.112.648.164,00 112.275.472.705.184,00
JUMLAH
RINCIAN PENERIMAAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1997/1998 (dalam rupiah)
- 0910 Bantuan Program
-
0920
Bantuan Proyek
14.385.559.007.733,00 14.385.559.007.733,00
JUMLAH
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup jelas
Rincian belanja negara dimaksud adalah sebagai berikut:
RINCIAN PENGELUARAN RUTIN TAHUN ANGGARAN 1997/1998 (dalam rupiah)
01 SEKTOR INDUSTRI
- 01.1 Subsektor Industri
71.131.486.063,00
Jumlah Sektor Industri
71.131.486.063,00
02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN
- 02.1 Subsektor Pertanian
174.027.621.699,00
- 02.2 Subsektor Kehutanan
155.811.448.367,00
Jumlah Sektor Pertanian
329.839.070.066,00
Dan Kehutanan
03. SEKTOR PENGAIRAN
03.1 Subsektor Pengembangan
14.452.224.589,00
Sumber Dsys Sir
- 03.2 Subsektor Irigasi
16.225.557.149,00
Jumlah Sektor Pengairan
30.677.781.738,00
04 SEKTOR TENAGA KERJA
04.1
Subsektor Tenaga Kerja
172.096.124.389,00
Jumlah Sektor Tenaga Kerja
172.096.124.389,00
05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN
USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN
KOPERASI
- 05.1 Subsektor Perdagangan
63.528.960.846,00
Dalam Negeri
- 05.2 Subsektor Perdagangan
36.341.760.198,00
Luar Negeri
- 05.4 Subsektor Keuangan
58.036.434.121.218,00
- 05.5 Subsektor Koperasi dan
89.794.110.936,00
Pengusaha Kecil
Jumlah Sektor Perdagangan,
Pengembangan Usaha Nasional,
Keuangan dan Koperasi
58.226.098.953.225,00
06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI
DAN GEOFISIKA
- 06.1 Subsektor Prasarana Jalan
23.392.032.154,00
06.2 Subsektor Transportasi
20.820.474.946,00
Darat
06.3
Subsektor Transportasi
159.243.954.508,00
Laut
06.4
Subsektor Transportasi
55.838.555.672,00
Udara
06.5
Subsektor Meteorologi,
47.375.056.156,00
Geofisika, Pencarian dan
Penyelamatan (SAR)
Jumlah Sektor Transportasi,
Meteorologi dan Geofisika
306.670.073.436,00
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI
07.1 Subsektor Pertambangan
154.519.277.930,00
07.2
Subsektor Energi
4.572.294.715,00
Jumlah Sektor Pertambangan dan Energi
159.091.572.645,00
08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN
TELEKOMUNIKASI
08.1 Subsektor Pariwisata
17.853.224.529,00
08.2 Subsektor Pos dan
Telekomunikasi
12.146.726.552,00
Jumlah Sektor Pariwisata,
Pos dan Telekomunikasi
29.999.951.081,00
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN
TRANSMIGRASI
09.1 Subsektor Pembangunan
11.172.021.889.487,00
Daerah
09.2
Subsektor Transmigrasi
65.916.788.173,00
dan Pemukiman Perambah
Hutan
Jumlah Sektor
11.237.938.677.660,00
Pembangunan Daerah dan
Transmigrasi
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN
TATA RUANG
10.1
Subsektor Lingkungan
7.855.024.225,00
Hidup
10.2
Subsektor Tata Ruang
201.236.110.675,00
Jumlah Sektor Lingkungan
Hidup dan Tata Ruang
11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA
DAN OLAH RAGA
11.1 Subsektor Pendidikan
4.099.269.558.810,00
11.2 Subsektor Pendidikan
306.095.187.330,00
Luar Sekolah dan
Kedinasan
11.3 Subsektor Kebudayaan
94.375.565.271,00
Nasional dan Kepercayaan
Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
11.4
Subsektor Pemuda dan Olah
8.822.682.607,00
Raga
Jumlah Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan Olah Raga
4.508.562.994.018,00
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
SEJAHTERA
12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana Jumlah Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera
297.137.451.937,00
297.137.451.937,00
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL,
KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA
13.1 Subsektor Kesejahteraan
Sosial
108.837.119.882,00
13.2 Subsektor Kesehatan
512.099.039.740,00
Jumlah Sektor Kesejahteraan
Sosial, Kesehatan Peranan
Wanita, Anak dan Remaja
620.936.159.622,00
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
14.1 Subsektor Perumahan dan
11.072.108.707,00
Permukiman
14.2 Subsektor Penataan Kota
5.595.331.310,00
dan Bangunan
Jumlah Sektor Perumahan
16.667.440.017,00
dan Permukiman
15 SEKTOR AGAMA
15.1 Subsektor Pelayanan
193.634.336.505,00
Kehidupan Beragama
15.2
Subsektor Pembinaan
970.701.245.994,00
Pendidikan Agama
Jumlah Sektor Agama
1.164.335.582.499,00
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
16.2 Subsektor Ilmu
221.988.406.534,00
Pengetahuan Terapan
dan Dasar
16.3 Subsektor Kelembagaan
32.201.239.585,00
Prasarana dan Sarana
Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi
16.5 Subsektor Kedirgantaraan
2.074.977.412,00
16.6 Subsektor Sistem Informasi
94.672.810.047,00
dan Statistik
Jumlah Sektor Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi
350.937.433.578,00
17 SEKTOR HUKUM
17.1 Subsektor Pembinaan Hukum
559.939.900.534,00
Nasional
17.2 Subsektor Pembinaan
Aparatur Hukum
89.823.792.258,00
Jumlah Sektor Hukum
649.763.692.792,00
18 SEKTOR APARATUR NEGARA dan PENGAWASAN
18.1 Subsektor Aparatur Negara
3.216.811.400.728,00
18.2 Subsektor Pendayagunaan
Sistem dan Pelaksanaan
Pengawasan
266.763.041.314,00
Jumlah Sektor Aparatur
Negara dan Pengawasan
3.483.574.442.042,00
19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR
NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI
DAN MEDIA MASSA
19.1 Subsektor Politik
80.042.016.740,00
19.2 Subsektor Hubungan Luar
1.019.855.104.659,00
Negeri
19.3 Subsektor Penerangan,
365.137.493.145,00
Komunikasi dan Media
Massa
Jumlah Sektor Politik,
Hubungan Luar Negeri,
Penerangan, Komunikasi
dan Media Massa
1.465.034.614.544,00
20.2 Subsektor Angkatan
6.024.521.942.000,00
Bersenjata Republi Indonesia
20.3
Subsektor Pendukung
255.701.304.000,00
Jumlah Sektor Pertahanan dan Keamanan
6.280.223.246.000,00
JUMLAH
89.609.807.882.252,00
RINCIAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN TANPA BANTUAN PROYEK/TEKNIS TAHUN ANGGARAN 1997/1998
(dalam rupiah)
01 SEKTOR INDUSTRI
01.1
Subsektor Industri
Jumlah Sektor Industri
391.202.640.964,00
391.202.640.964,00
02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN
- 02.1 Subsektor Pertanian
- 02.2 Subsektor Kehutanan
Jumlah Sektor Pertanian Dan Kehutanan
1.414.604.453.633,00
8.338.993.500,00
1.422.943.447.133,00
03 SEKTOR PENGAIRAN
- 03.1 Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air
- 03.2 Subsektor Irigas
Jumlah Sektor Pengairan
304.872.077.458,00
834.342.541.986,00
1.139.214.619.444,00
04 SEKTOR TENAGA KERJA
04.1
Subsektor Tenaga Kerja
Jumlah Sektor Tenaga Kerja
153.232.607.300,00
153.232.607.300,00
05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN
USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN
KOPERASI
- 05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri
- 05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri
05.3
Subsektor Pengembangan Usaha Nasional
05.4
Subsektor Keuangan
05.5
Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil
Jumlah Sektor Perdagangan, Pengembangan
Usaha Nasional, Keuangan dan Koperasi
14.215.858.000,00
70.987.587.733,00
381.371.815.156,00
5.845.389.806,00
161.178.217.055,00
633.598.867.750,00
06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI
DAN GEOFISIKA
06.1 Subsektor Prasarana Jalan
06.2 Subsektor Transportasi Darat
3.251.785.008.258,00 306.131.004.478,00
| 06.3 | Subsektor Transportasi | Laut | 232.527.401.691,00 |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | 06.4 | Subsektor Transportasi Udara | 154.426.829.102,00 |
| | 06.5 | Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR) Jumlah Sektor Transportasi, Meteorologi dan | 17.771.712.000,00 |
| | | Geofisika | |
| 07 | | | 3.962.641.955.529,00 |
| SEKTOR 07.1 07.2 | Subsektor Pertambangan | Subsektor Energi Jumlah Sektor Pertambangan dan Energi | 291.839.494.000,00 774.631.344.280,00 |
| 08 SEKTOR 08.1 | TELEKOMUNIKASI Subsektor Pariwisata Subsektor Pos dan Jumlah Sektor Pariwisata, Telekomunikasi | Telekomunikasi Pos dan 49.113.975.000,00 29.617.104.000,00 78.731.079.000,00 | 1.066.470.838.280,00 |
| | | PARIWISATA. POS DAN | |
| 08.2 09 SEKOTR TRANSMIGRASI 09.1 09.2 10 SEKTOR | | Subsektor Pendidikan Subsektor Pendidikan Luar Sekolah | |
| | 11.1 | Kebudayaan Nasional dan | |
| 11.4 | 11 SEKTOR PENDIDIKAN, NASIONAL, KEPERCAYAAN TUHAN YANG MAHAESA, OLAH | KEBUDAYAAN TERHADAP PEMUDA DAN | 2.945.379.251.932,00 |
| | | Subsektor Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan Jumlah Sektor Pembangunan Daerah dan Transmigrasi | 1.111.981.661.496,00 6.619.629.082.247,00 |
| | 11.3 | Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa | 144.977.119.850,00 |
| | | Kedinasan Subsektor | |
| 11.2 | | RAGA | |
| | | dan | |
| | | | 72.487.029.000,00 |
| | | Pemudan dan Olah Raga | 60.251.465.000,00 |
| | | Subsektor | |
Jumlah Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan Olah Raga
3.223.094.865.782,00
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA
12.1
Subsektor Kependudukan dan Keluarga
Berencana
Jumlah Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera
343.074.210.930,00
343.074.210.930,00
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA
13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial
13.2 Subsektor Kesehatan
13.3
Subsektor Peranan Wanita, Anak dan
Remaja
Jumlah Sektor Kesejahteraan Sosial,
Kesehatan, Peranan Wanita, Anak dan Remaja
196.121.381.100,00
1.033.224.981.607,00
184.727.601.200,00
1.414.073.963.907,00
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
- 14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman
14.2
Subsektor Penataan Kota dan Bangunan
Jumlah Sektor Perumahan dan Permukiman
559.873.438.914,00
17.139.023.228,00
577.012.462.142,00
15 SEKTOR AGAMA
15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama 15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama Jumlah Sektor Agama
28.646.477.700,00
153.708.585.670,00
182.355.063.370,00
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI
16.1
Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi
16.2
Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan
Dasar
16.3
Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
16.4
Subsektor Kelautan
16.5
Subsektor Kedirgantaraan
16.6
Subsektor Sistem Informasi dan Statistik
Jumlah Sektor Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi
180.243.304.347,00
98.247.839.100,00
89.472.192.839,00
83.352.906.500,00
27.442.305.454,00
96.465.821.552,00
575.224.369.792,00
17 SEKTOR HUKUM
17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional
17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum
8.629.333.400,00
38.652.546.000,00
17.3 Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum Jumlah Sektor Hukum
103.561.716.330,00
150.843.595.730,00
18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN
- 19.1 Subsektor Politik
- 19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri
- 19.3 Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa
Jumlah Sektor Politik, Hubungan Luar Negeri, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa
16.714.264.000,00 5.467.229.000,00
96.610.478.000,00
118.791.971.000,00
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN
20.1 Subsektor Rakyat Terlatih dan Perlindungan
Masyarakat
- 20.2 Subsektor ABRI
20.3 Subsektor Pendukung
Jumlah Sektor Pertahanan dan Keamanan JUMLAH
875.000.000,00
949.745.428.000,00
45.073.401.020,00
995.693.829.020,00
23.973.120.866.098,00
RINCIAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN BANTUAN PROYEK/TEKNIS TAHUN ANGGARAN 1997/1998
(dalam rupiah)
01 SEKTOR INDUSTRI
| 01.1 | Subsektor Industri | 77.458.341.808,00 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| | Jumlah Sektor Industri | 77.458.341.808,00 |
| 02SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN | 02SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN | |
| 02.1 | Subsektor Pertanian | 414.248.651.820,00 |
| 02.2 | Subsektor Kehutanan | - |
| | Jumlah Sektor Pertanian Dan Kehutanan | 414.248.651.820,00 |
| 03 SEKTOR PENGAIRAN | 03 SEKTOR PENGAIRAN | |
| 03.1 | Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air | 574.891.983.867,00 |
| 03.2 | Subsektor Irigas | 424.815.408.427,00 |
| | Jumlah Sektor Pengairan | 999.707.392.294,00 |
| 04 SEKTOR TENAGA KERJA | 04 SEKTOR TENAGA KERJA | |
| 04.1 | Subsektor Tenaga Kerja | 97.247.416.511,00 |
| | Jumlah Sektor Tenaga Kerja | 97.247.416.511,00 |
| 05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI | 05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI | |
| 05.1 | Subsektor Perdagangan Dalam Negeri | - |
| 05.2 | Subsektor Perdagangan Luar Negeri | 5.707.693.000,00 |
| 05.3 | Subsektor Pengembangan Usaha Nasional | - |
| 05.4 | Subsektor Keuangan | 737.949.644.744,00 |
| 05.5 | Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil | 2.939.684.000,00 |
| | Jumlah Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional, Keuangan dan Koperasi | 746.597.021.744,00 |
| 06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA | 06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA | |
| 06.1 | Subsektor Prasarana Jalan | 1.612.164.743.906,00 |
| 06.2 | Subsektor Transportasi Darat | 632.000.667.307,00 |
| 06.3 | Subsektor Transportasi Laut | 436.492.717.827,00 |
| 06.4 | Subsektor Transportasi Udara | 186.890.695.049,00 |
| 06.5 | Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR) | 17.198.247.151,00 |
| | Jumlah Sektor Transportasi, Meteorologi dan | 2.884.747.071.240,00 |
| | Geofisika | |
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI
| 07.1 | Subsektor Pertambangan | 67.232.260.141,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 08 SEKTOR PARIWISATA. POS DAN TELEKOMUNIKASI | 08 SEKTOR PARIWISATA. POS DAN TELEKOMUNIKASI | |
| 08.1 08.2 Subsektor Pos dan | Subsektor Pariwisata Telekomunikasi | - 785.588.662.713,00 |
| 09 SEKOTR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI | 09 SEKOTR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI | |
| 09.1 | Subsektor Pembangunan Daerah | 511.372.749.414,00 |
| SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG | SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG | |
| 10.1 | Subsektor Lingkungan Hidup Subsektor Tata Ruang | |
| 10.2 | Jumlah Sektor Lingkungan | 202.452.380.570,00 89.032.896.192,00 |
| | Hidup dan Tata Ruang | 291.485.276.762,00 |
| 11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHAESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA | 11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHAESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA | |
| 11.1 | Subsektor Pendidikan | 979.493.614.591,00 |
| 11.2 | Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan | 55.548.033.973,00 |
| | Subsektor Pemudan dan Olah Raga Jumlah Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang | 9.999.871.000,00 |
| 11.4 | Maha Esa, Pemuda dan Olah Raga | |
| 12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA | | 1.045.041.519.564,00 |
SEJAHTERA
| 12.1 | Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana | 5.077.003.270,00 |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| Sejahtera | Jumlah Sektor Kependudukan dan Keluarga | 5.077.003.270,00 |
| 13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, | 13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, | |
| KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA | KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA | |
| 13.1 | Subsektor Kesejahteraan Sosial | 45.073.772.202,00 |
| 13.2 | Subsektor Kesehatan | 243.991.815.346,00 |
| 13.3 | Subsektor Peranan Wanita, Anak dan | |
| | Remaja Jumlah Sektor Kesejahteraan Sosial, | - |
| | Kesehatan, Peranan Wanita, Anak dan Remaja | 289.065.587.548,00 |
| 14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | 14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | |
| 14.1 | Subsektor Perumahan dan Permukiman | 751.407.670.957,00 |
| 14.2 | Subsektor Penataan Kota dan Bangunan | 4.942.859.916,00 |
| | Jumlah Sektor Perumahan dan Permukiman | 756.350.530.873,00 |
| 15 SEKTOR AGAMA | 15 SEKTOR AGAMA | |
| 15.1 | Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama | - |
| | Agama | 30.953.654.491,00 |
| 15.2 | Subsektor Pembinaan Pendidikan Jumlah Sektor Agama | 30.953.654.491,00 |
| 16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN | 16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN | |
| TEKNOLOGI | TEKNOLOGI | |
| 16.1 | Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi | 34.384.703.694,00 |
| 16.2 | Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar | 2.937.077.268,00 |
| 16.3 | Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana | |
| | Ilmu Pengetahuan dan Teknologi | 67.724.464.376,00 |
| 16.4 | Subsektor Kelautan | 172.958.617.825,00 |
| 16.5 | Subsektor Kedirgantaraan | 10.321.096.669,00 |
| 16.6 | Subsektor Sistem Informasi dan Statistik | 13.338.390.000,00 |
| | Teknologi | 301.664.349.832,00 |
| 17 SEKTOR HUKUM | 17 SEKTOR HUKUM | |
| 17.1 | Subsektor Pembinaan Hukum Nasional | 2.482.507.000,00 |
| 17.2 | Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum | - |
| 17.3 | Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum | - |
| | Jumlah Sektor Hukum | 2.482.507.000,00 |
| 18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN | 18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN | |
| PENGAWASAN | PENGAWASAN | |
| 18.1 Subsektor Aparatur Negara | 18.1 Subsektor Aparatur Negara | 270.626.293.797,00 |
18.2 Subsektor Pendayagunaan
Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan
Jumlah Sektor Aparatur
Negara dan Pengawasan
15.928.723.804,00
286.555.017.601,00
19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA
- 19.1 Subsektor Politik
- 19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri
- 19.3 Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa
Jumlah Sektor Politik, Hubungan Luar Negeri, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa
3.684.011.600,00
-
185.929.823.526,00
189.613.835.126,00
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN
20.1 Subsektor Rakyat Terlatih dan Perlindungan
Masyarakat
- 20.2 Subsektor ABRI
- 20.3 Subsektor Pendukung
Jumlah Sektor Pertahanan dan Keamanan JUMLAH
-
912.608.157.474,00
10.414.950.000,00
923.023.107.474,00
14.385.559.007.733,00
PENJELASAN
Pasal 3

Sisa Anggaran Kurang sebesar Rp 1.307.456.043.166,00 (satu triliun tiga ratus tujuh miliar empat ratus lima puluh enam juta empat puluh tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah) disebabkan oleh Realisasi Pendapatan Negara sebesar Rp 126.661.031.712.917,00 (seratus dua puluh enam triliun enam ratus enam puluh satu miliar tiga puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) dan Realisasi Belanja Negara sebesar Rp 127.968.487.756.083,00 (seratus dua puluh tujuh triliun sembilan ratus enam puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan puluh tiga rupiah).
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3877