PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 1R Tahun 2015
Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS
Berlaku: 3 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA BITUNG PROVINS! SULAWESI UTARA
PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 1r, TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BITUNG,
- a. bahwa perjalanan dinas dilaksanakan dalam rangka menunjang tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan secara tertib, efektif, transparan dan bertanggungjawab serta peruntukannya membawa dampak positif bagi Pemerintah Kota Bitung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Bitung Nomor 3 Tahun 2015 ten tang Perjalanan Dinas;
- b. bahwa Peraturan Walikota Bitung Nomor 3 Tahun 2015 ten tang Perjalanan Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bitung Nomor 12 Tahun 2015 ten tang Perubahan atas Peraturan Walikota Bitung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas terdapat beberapa rumusan yang harus disesuaikan sehingga perlu dilakukan perubahan;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
8. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintahan Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
15. Peraturan Daerah Kota Bi tung Nomor 11 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2014, Nomor 11);
16. Peraturan Walikota Bitung Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2014, Nomor 167);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 3 TAHUN
Menetapkan 2015 TENTANG PERJALANAN DlNAS.
Pasal I
Ketentuan dalam Peraturan Walikota Bitung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bitung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bitung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2015 Nomor 12), diubah sebagai berikut:
- I. Ketentuan Pasal 12 ditambahkan I (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 12

- (1) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
- a. di hotel; atau
- b. di tempat menginap lainnya.
- (2) Biaya Penginapan (biaya kamar) dibayarkan seluruhnya sesuai bukti pembayaran (print ou � yang dikeluarkan pihak hotel tempat menginap atau sejumlah nilai tanggungan berupa voucher dan kuitansi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa perhotelan di bandara.
- (3) Biaya Penginapan dibayar sesuai tingkatan perjalanan dinas dan tidak melebihi dari standar tertinggi biaya penginapan sesuai tingkatan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara riil (ad-cost).
- (5) Dalam hal Pelaksana Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (!), diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini dan dibayarkan secara lumpsum.
2. Ketentuan Pasal 20 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (10), ayat (11) diubah serta ayat (6) dan ayat (13) dihapus, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 20

- (1) Perjalanan Dinas hanya dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu, untuk hari minggu dan hari libur nasional tidak diberikan biaya perjalanan dinas.
- (3) Perjalanan Dinas yang sifatnya untuk koordinasi dan/ atau konsultasi, dilaksanakan hanya oleh I (satu) orang setiap SKPD/Unit Kerja kecuali ada pertimbangan lain atau perintah tertulis dari Sekretaris Daerah berupa SPT.
- (2) Perjalanan Dinas yang sifatnya untuk koordinasi dan/ a tau konsultasi, dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kecuali ada pertimbangan lain atau perintah tertulis dari Sekretaris Daerah berupa SPT.
- (4) Perjalanan Dinas yang sifatnya untuk koordinasi dan/atau konsultasi hanya dilaksanakan oleh Pejabat yang memegang Jabatan Struktural kecuali ada pertimbangan lain atau perintah tertulis dari Sekretaris Daerah berupa SPT, dapat mengikutsertakan staf / fungsional.
- (5) Perjalanan Dinas dalam rangka studi banding dan/ atau kunjungan kerja, dilaksanakan sesuai jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan SPD oleh Pejabat yang berwenang.
- (6) Dihapus.
- (8) Apabila perjalanan dinas dalam rangka menghadiri rapat, sosialisasi, rekonsiliasi, seminar, workshop, kursus, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan terdapat biaya kontribusi yang harus disetor oleh pelaksana perjalanan dinas, maka biaya kontribusi tersebut tidak dapat dimasukkan dalam komponen biaya perjalanan dinas tetapi dianggarkan tersendiri dalam APBD.
- (7) Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri rapat, sosialisasi, rekonsiliasi, seminar, workshop, kursus, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, yang harus menyetor biaya kontribusi, dilaksanakan sesuai jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan SPD oleh Pejabat yang berwenang dengan mengacu pada surat/undangan/pemberitahuan resmi dari Kementerian/Departemen/1.embaga Pemerintah yang pelaksanaannya dilaksanakan di Gedung/Kantor Pemerintah dan diberikan Uang Harian sesuai jumlah hari yang tercantum dalam SPT dan SPD dengan mengacu pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (9) Dilarang mengikuti kegiatan rapat, sosialisasi, seminar, workshop, kursus, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Lembaga/ Organisasi Non Pemerintah yang pelaksanaan bertempat di hotel-hotel dan/ a tau tempat lain selain gedung/kantor Pemerintah.
- (10) Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti kegiatan/ event Internasional/ nasional, seperti pelaksanaan pameran, Kota Sehat, Adipura dan lain-lain, hanya boleh diikuti paling banyak 5 (lima) orang, kecuali ada pertimbangan lain atau perintah tertulis dari Sekretaris Daerah berupa SPT.
- (11) Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti rapat kerja/teknis, seminar, sosialisasi, evaluasi kegiatan, dan lain-lain yang dilaksanakan antar SKPD, Kabupaten/Kota dan/atau lingkup Provinsi Sulawesi Utara, hanya boleh diikuti oleh paling banyak 3 (tiga) orang yang berkaitan langsung dengan bidang tersebut, kecuali ada pertimbangan lain atau perintah tertulis dari Sekretaris Daerah berupa SPT.
- (12) Perjalanan Dinas dapat dilaksanakan pada hari minggu dan/atau hari Ii bur nasional apabila untuk menghadiri rapat/ sosialisasi yang sifatnya resmi/penting yang diselenggarakan oleh Kementerian/Departemen/Lembaga Pemerintah, dimana waktu pelaksanaannya sesuai surat/undangan dimulai pada hari senin atau hari kerja sesudah hari libur nasional.
- (13) Dihapus.
3. Ketentuan Pasal 26 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 26

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas yang telah selesai melaksanakan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban secara Administrasi dan Biaya.
- (3) Dokumen Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah terdiri dari Kalkulasi Biaya, Kuitansi Tanda Terima Biaya Perjalanan Dinas, Daftar Pengeluaran Riil, Surat Pemyataan Tanggungjawab, Tiket/Karcis (pesawat udara, kapal laut, bis dan kereta api), Bukti Naik Pesawat (boarding pass), Bukti Biaya Jasa Pelayanan Penumpang Pesawat (airport tax) atau Pass masuk lainnya, Nota Bahan Bakar Minyak (BBM), Kuitansi atau bukti pembayaran lainnya dan Bukti Biaya Penginapan/Hotel.
- (2) Dokumen Pertanggungjawaban Administrasi Perjalanan Dinas Luar Daerah terdiri dari SPT, SPD Rampung, Surat/Undangan/ Pemberitahuan dari Kementerian/Departemen/Lembaga Pemerintah dan Laporan Perjalanan Dinas.
- (4) Jika biaya penginapan/hotel menggunakan jasa pelayanan perhotelan seperti PT. KAHA dan sejenisnya maka pertanggungjawabannya berupa invoice/ kuitansi dan voucher duplication, apabila salah satu bukti tidak dipenuhi maka biaya penginapan/hotel tidak dibayarkan.
- (6) Dokumen Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah terdiri dari Kalkulasi Biaya, Kuitansi/Daftar Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas, Daftar Pengeluaran Riil, Surat Pemyataan Tanggungjawab dan Laporan Perjalanan Dinas.
- (5) Dokumen Pertanggungjawaban Administrasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah terdiri dari SPT dan SPD Rampung.
- (7) Dalam ha! bukti pengeluaran transportasi untuk Biaya Angkutan pergi- pulang sehagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f dan Biaya Transportasi (Taksi) dari tempat kedudukan ke tempat tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g tidak diperoleh karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan diperolehnya bukti pengeluaran, maka pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan dapat diuraikan dalam Daftar Pengeluaran
•
,,,
1
'{
i\
,{;c.
- Riil sebagaimana tercantum dalam lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (8) Pelaksana perjalanan dinas wajib menyampaikan Laporan Hasil Perjalanan Dinas secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sesudah kembali ke tempat kedudukan.
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bi tung.
Diundangkan di Bitung .P-ad,aJanggal 23 Februari 2015 � :-. ,-�
,
•
'\_.
�
', ·
I
!
.
.
,SEKJ¢t; � S D RAH KOTA, ·T
�
��
.••
•
�
·.,
.
\,
·'. ;\_'
.,
-··--- .. .'
!:,J
�
,,
� Dra. lj:DIJ.? HUlid:IANG, M.Si , PE:MB1,11A UTAMA MADYA l'!'IP::i9610804 198603 1 016
BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2015 NOMOR 16
1
KEPALA BAGIAN HUKUM
Salinan sesuai dengan aslinya
SETD/ft.\_TUNG,
WEENAS CH.NOBEL, SH,MH
PEMBINA
NIP: 19741118 2001121 003
,-
.