PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 17 Tahun 2003
Tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MUARO JAMBI
Berlaku: 15 Desember 2003
N/A
Preamble

Menimbang
:
Mengingat :
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 17 TAHUN 2003
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MUARO JAMBI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARO JAMBI,
- a. bahwa untuk melaksanakan urusan rumah tangga daerah dibidang koperasi, perindustrian dan perdagangan maka perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Muaro Jambi;
- b. bahwa pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3898);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
MENETAPKAN :
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MUARO JAMBI.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 3

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah dibidang pembinaan Koperasi, usaha kecil dan menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di atas, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
- b. Pembinaan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c. Pembinaan industri dan perdagangan;
- d. Pembinaan metrologi;
- e. Pembiayaan dan fasilitasi pengembangan usaha;
- f. Pengawasan dan pengendalian koperasi, industri dan perdagangan;
- g. Pengelolaan tata usaha kantor;
- h. Pendataan dan pelaporan.
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan unit kerja di lingkungan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 di atas, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
- a. Penyelenggaraan urusan keuangan;
- b. Penyelenggaraan urusan kepegawaian;
- c. Pengelolaan urusan rumah tangga dinas;
- d. Pengelolaan surat menyurat dan arsip.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 7

Sub Bagian Keuangan dan program mempunyai tugas menyelenggarakan urusan keuangan dinas, meliputi perencanaan anggaran, pembukuan, perbendaharaan dan pelaporan keuangan sesuai dengan pedoman, peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan serta penyusunan program kegiatan.
Sub Bagian Umum dan perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi surat menyurat dan arsip, pelaksanaan urusan kepegawaian dan urusan keuangan serta pengelolaan perlengkapan kantor.
Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dibidang bimbingan industri.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 di atas, Bidang Perindustrian mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan Perencanaan;
- b. Bimbingan teknis, penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana industri;
- c. Bimbingan produksi;
- d. Pemantauan dan pengendalian limbah industri;
- e. Bimbingan usaha industri;
- f. Pendataan dan pelaporan.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 11

Seksi Bina Usaha Industri mempunyai tugas memberikan bimbingan teknis/manajemen usaha, fasilitasi kerjasama, kemitraan, menyelenggarakan perizinan, pembinaan asosiasi dalam rangka pengembangan usaha industri.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 12

Seksi Sarana Industri dan Bimbingan Produksi mempunyai tugas melakukan bimbingan dalam rangka penyediaan, pengadaan dan penggunaan bahan baku, mesin dan peralatan industri.
Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dalam rangka pembinaan sektor perdagangan.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 di atas, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan rencana pengembangan sektor perdagangan;
- b. Bimbingan usaha perdagangan;
- c. Pembinaan perdagangan Luar Negeri;
- d. Pemantauan distribusi barang dan harga;
- e. Penyelenggaraan kegiatan promosi komoditas perdagangan;
- f. Pembinaan kemetrologian.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 15

Seksi Bina Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan bimbingan teknis dan manajemen usaha, perizinan serta rekomendasi dalam rangka pengembangan/peningkatan kegiatan usaha sektor perdagangan.
Seksi Distribusi dan Metrologi mempunyai tugas melakukan pengawasan/pembinaan terhadap penggunaan ukuran dan satuan masa, timbangan, arus panjang dan volume yang digunakan dalam kegiatan perdagangan serta perindustrian mata dagangan.
.
Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dalam rangka pembinaan koperasi, perindustrian dan perdagangan.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 di atas, Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan rencana kegiatan;
- b. Pembinaan kelembagaan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c. Bimbingan usaha koperasi, usaha kecil dan menengah;
- d. Fasilitasi pengembangan kerjasama dan advokasi.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 19

Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya mempunyai tugas memberikan bimbingan dalam rangka pendirian koperasi, mengesahkan badan hukum pendirian dan pembubaran koperasi, pembinaan organisasi dan tata kerja, pengawasan dan pengendalian AD/ART koperasi serta peningkatan sumber daya manusia.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 20

Seksi Bina Usaha mempunyai tugas memberikan bimbingan teknis dan manajemen dalam rangka meningkatkan kemampuan wira usaha koperasi, usaha kecil dan menengah.
Bidang Pembiayaan dan fasilitasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dalam rangka perkuatan komponen pembiayaan dan fasilitasi sumber permodalan.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 diatas, Bidang Pembiayaan dan Fasilitasi mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan rencana kegiatan;
- b. Pembinaan teknis permodalan, unit simpan pinjam, koperasi simpan pinjam dan lembaga keuangan mikro;
- c. Koordinasi pelaksanaan kegiatan administrasi pembiayaan dan fasilitasi usaha USP, KSP dan LKM;
- d. Pengawasan dan pengendalian usaha USP, KSM dan LKM;;
- e. Pendataan, pelaporan dan evaluasi kegiatan.
BAB II - SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
Pasal 23

Seksi Permodalan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program menyiapkan bahan petunjuk teknis, memfasilitasi bantuan perkuatan modal, bimbingan teknis administrasi permodalan pada usaha koperasi, usaha kecil dan menengah, industri dan perdagangan.
Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, pemantauan dan pengendalian pemanfaatan fasilitas kredit usaha yang diberikan Pemerintah kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan bidang keahlian tertentu.
BAB IV - ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 27
Pasal 28

Pejabat dilingkungan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Kalangan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat-syarat jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 27
Pasal 29

Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 diatas, harus melalui Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP Pasal 30
Pasal 31

Uraian tugas serta hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP Pasal 30
Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 15 Desember 2003
BUPATI MUARO JAMBI, dto
H. AS'AD SYAM
Diundangkan di Sengeti pada tanggal 11 Februari 2004
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI, dto
MUCHTAR MUIS
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2004 NOMOR 07 SERI D NOMOR 07
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MUARO JAMBI
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MUARO JAMBI
NOMOR
: 17 TAHUN 2003
TANGGAL : 15 DESEMBER 2003
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
BUPATI MUARO JAMBI,
DTO
H. AS'AD SYAM
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 9

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 11

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 12

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 13

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 14

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 15

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 16

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 17

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 18

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 19

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 20

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 21

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 22

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 23

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 24

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 25

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 26

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 18

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 19

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 20

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 21

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 22

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 23

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 24

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 25

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 26

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 27

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 28

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 29

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 30

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 31

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 32

Cukup Jelas