PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 9 Tahun 2017
Tentang KEPESERTAAN PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
Berlaku: 4 Mei 2017
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat
WALIKOTA SINGKAWANG PROVINS! KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG
KEPESERTAAN PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SINGKAWANG, a.
- bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakatKota Singkawang diperlukan jaminan sosial melalui kepersertaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- b. bahwa salah satu upaya untuk mendukung kepesertaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kota Singkawang memandang perlu mewajibkan setiap orang atau perusahaan/badan usaha mengikutsertakan tenaga kerjanya dan menjadi peserta jaminan sosial yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kepersertaan Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah un 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diu bah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antara Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyekenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5714);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5715);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5716);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepersertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
21. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
22. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jarninan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, Dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Usaha Jasa Kontruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2076);
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
M EMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEPESERTAAN PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DI LINGKUNGAN
Menetapkan : PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG.
BABI KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Perangkat Daerah Kota Singkawang, yang selanjutnya disebut perangkat daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hokum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Harl Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian.
8. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan malanur.
9. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
10. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau Imbalan dalam bentuk lain.
11. Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara adalah:
- a. Orang, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b. Orang, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan
- c. Orang,persekutuan, at.au badan hukum yang berada di Singkawang, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Kota Singkawang.
12. Pemberi Kerja Jasa Konstruksi adalah orang perorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan pekerja pada Proyek Jasa Konstruksi dengan membayar gaji,upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
13. Manfaat adalah faedah jarninan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
14. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/ at.au penyelenggara negara.
15. Bantuan Iuran adalah iuran yang dibayarkan oleh pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta Program Jaminan Sosial.
16. Keluarga adalah suami atau istri dan anak yang sah paling banyak 3 (tiga) orang.
- (1) BPJS merupakan badan hukum publik yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
- (2) BPJS sebagaimana pada ayat ( 1) terdiri atas:
- a. BPJS Kesehatan; dan
- b. BPJS Ketenagakerjaan.
- (1) BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a menyelenggaraakan Program Jaminan Kesehatan.
- (2) BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 ayat (2) huruf b menyelenggarakan Program:
- a. Jaminan Kecelakaan Kerja;
- b. Jaminan Hari Tua;
- c. Jaminan Pensiun; dan
- d. Jarninan Kematian.
BAB III - KEWAJIBAN MENJADI PESERTA BPJS
Pasal 6

- (1) Setiap ASN wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan.
- (2) Setiap tenaga kerja kontrak dilingkungan pemerintah Kota Singkawang wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
BAB III - KEWAJIBAN MENJADI PESERTA BPJS
Pasal 7

- ( 1) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara wajib:
- a. mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diiku tiny a; dan
- b. memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS secara lengkap dan benar.
- (2) Data dirinya dan pekerjanya secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b melipu ti:
- a. data pekerja berikut anggota keluarganya yang didaftarkan sesuai dengan data pekerja yang dipekerjakan;
- b. data upah yang dilaporkan sesuai dengan upah yang diterima pekerja;
- c. data kepesertaan dalam program jaminan social sesuai pentahapan kepesertaan; dan
- d. perubahan data ketenagakerjaan.
- (3) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit meliputi:
- a. alamat perusahaan;
- b. kepemilikan perusahaan;
- c. kepengurusan perusahaan;
- d. jenis badan usaha;
- e. jumlah pekerja;
- f. data pekerja dan keluarganya; dan
- g. perubahan besarnya upah setiap pekerja.
- (4) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara kepada BPJS paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.
BAB III - KEWAJIBAN MENJADI PESERTA BPJS
Pasal 8

- (1) Setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan wajib:
- a. mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta kepada BPJS; dan
- b. memberikan data dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS.
- (2) Data dirinya dan anggota keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. data anggota kelurga yang didaftarkan harus sesuai dengan data yang sebenamya;
- b. data kepesertaan dalam program jaminan social sesuai penahapan kepesertaan; dan/atau
- c. perubahan data dirinya dan anggota keluarganya.
- (3) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit memuat:
- a. ala.mat rumah;
- b. jenis pekerjaan; dan
- c. jumlah anggota keluarga.
- (4) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerirna bantuan iuran kepada BPJS paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.
BAB III - KEWAJIBAN MENJADI PESERTA BPJS
Pasal 9

- (1) Setiap Pemberi Kerja Jasa Kontruksi wajib mendaftarkan pekerjanya dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) meliputi Pengguna Jasa Konstruksi dan Penyedia Jasa Kontruksi pada proyek jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pada Pekerjaan Konstruksi.
- (3) Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pekerja harian lepas, pekerja borongan, dan pekerja dengan perjanj ian kerja dengan waktu tertentu.
BAB IV - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 10

- (1) Setiap ASN yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1) dikenakan sanksi administratif berupa tindakan administratif berdasarkan Peraturan Disiplin ASN yang berlaku.
- (2) Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan 9 serta setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
- a. teguran tertulis;
- b. denda; dan/atau
- c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
BAB IV - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 11

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal lOayat (3) huruf a dan b menjadi kewenangan BPJS.
BAB IV - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 12

- (1) Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c dilakukan oleh Kepala SKPD yang memberikan pelayanan publik atas permintaan BPJS.
- (2) BPJS dalam meminta pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan SKPD yang memberikan pelayanan publik.
- (3) Kepala SKPD dalam melaksanakan pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu kepada:
- a. Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan dengan mempersyaratkan kepada mereka untuk melengkapi identitas kepesertaan jarninan sosial dalarn mendapatkan pelayanan publik tertentu; dan
- b. Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan setelah mendapat surat permohonan pengenaan sanksi dari BPJS.
BAB IV - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 13

- ( 1) Sanksi tidak mendapat pelayanan pu blik tertentu yang dikenai kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara meliputi:
- a. perizinan terkait usaha;
- b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
- c. izin memperkerjakan tenaga kerja asing;
- d. izin perusahaan penyedia jasa pekerjaan/buruh; atau
- e. zin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (2) Sanksi tidak mendapat pelayanan pu blik tertentu yang dikenai kepada setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program jaminan sosial meliputi:
- a. Izin Mendirikan Bangunan (1MB);
- b. Rekomendasi/Surat Keterangan untuk kepengurusan Sertifikat Tanah;
- c. Surat Keterangan Kesehatan untuk mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM); atau
- d. Surat Keterangan untuk mengurus Paspor.
- (3) Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu dilakukan oleh unit pelayanan publik pada SKPD Pemerintah Kota Singkawang.
BAB IV - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 14

Tata cara pengenaan sanksi kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan kepada setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ undangan.
PELAYANAN PERIZINAN
BAB IV - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 15

- ( 1) Setiap perusahaan yang melakukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang wajib melampirkan fotokopi rekomendasi Kepersertaan BPJS.
- (2) Rekomendasi Kepersertaan BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan:
- a. kepersertaan Program BPJS bagi tenaga kerja yang dipekerjakan oleh setiap orang atau perusahaan; dan
- b. keterangan pembayaran iuran bulan terakhir Kepersertaan Program BPJS.
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap kepesertaan BPJS kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan kepada setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuranperusahaan dilakukan secara periodik dan teratur setiap tahunnya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tim/forum koordinasi/pelaksana program BPJS.
- (3) Pembentukan dan tugas­tugas serta keanggotaan tirn/forum koordinasi/pelaksana program BPJS sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang­undangan.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.
Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 4 Mei 2017
WALIKOTA SINGKAWANG,
AWANG ISHAK
Diundangkan di Singkawang
Pada tanggal 4 Mei 201 7
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,
SYECH BANDAR
BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2017 NOMOR 6
Salinan sesuai dengan aslinya