PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor TAHUN Tahun 2007
Tentang SUMBER PENDAPATAN DESA
Berlaku: 72 Tahun 2005
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR TAHUN 2007
TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JENEPONTO,
:
:
bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LNRI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan LNRI Nomor 3635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (LNRI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan LN RI Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan LNRI Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LNRI Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389)
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
9. Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan LNRI Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 8 Tahun 2005 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa / Kelurahan;
Dengan Persetujuan Bersama :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO dan
BUPATI JENEPONTO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto;
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Jeneponto;
4. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung-jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Tekhnis Daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto;
6. Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBD yang dialokasikan kepada Desa;
7. Dana Alokasi Umum Desa, yang selanjutnya disingkat DAU Desa adalah dana bantuan Kabupaten kepada Desa yang bersumber dari Bagian perolehan pajak
daerah, bagian perolehan retribusi daerah, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima pemerintah kabupaten, yang dialokasikan dengan tujuan keadilan dan pemerataan kemampuan keuangan Desa untuk membiayai kebutuhannya;
8. Dana Alokasi Khusus Desa yang selanjutnya disebut DAK Desa adalah dana bantuan Pemerintah Kabupaten kepada Desa untuk membiayai kegiatan yang sudah ditentukan Pemerintah Kabupaten;
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Iuran Wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah;
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
11. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas - batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal - usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Jeneponto
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyeleggara pemerintahan berada dalam Kabupaten Jeneponto;
13. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
14. Badan Permusyarawatan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai urusan penyelenggara pemerintahan desa yang berada dalam Kabupaten Jeneponto;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaran Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
BAB II - SUMBER PENDAPATAN DESA
Pasal 2

- (1) Sumber Pendapatan Desa terdiri atas :
- a. Pendapatan Asli Desa yang meliputi : hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain pendapatan asli desa yang sah;
- b. Bagi hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Jeneponto;
- c. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten Jeneponto;
- d. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- e. Hibah dan Sumbangan dari Pihak ketiga yang tidak mengikat;
- (2) Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disalurkan dan dibukukan melalui buku kas Desa dan dituangkan dalam APB Desa;
- (3) Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
BAB II - SUMBER PENDAPATAN DESA
Pasal 3

Sumber Pendapatan Daerah yang berada di Desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.
BAB II - SUMBER PENDAPATAN DESA
Pasal 4

Retribusi dan Pajak lainnya yang merupakan sumber pendapatan desa, tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.
BAB III - JENIS - JENIS PENDAPATAN DESA
Pasal 5

- 1). Pendapatan Asli Desa :
- a. Pajak dan Retribusi Desa;
- b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa yang dipisahkan;
- c. Lain - lain pendapatan Desa yang sah;
2. 2). Dana Perimbangan Desa :
- a. Bagi Hasil Desa;
- b. Dana Alokasi Umum (DAU) Desa;
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK) Desa;
6. 3). Lain - lain Pendapatan Desa :
- a. Bantuan Keuangan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. Hibah;
- c. Sumbangan Pihak ketiga.
BAB IV - RINCIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Pasal 6

- (1). Bagian dari Penerimaan pajak daerah dialokasikan kepada desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari penerimaan pajak Daerah yang ditetapkan dalam APBD.
- (2). Bagian dari Penerimaan Retribusi Daerah tertentu dialokasikan kepada Desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari penerimaan retribusi daerah yang ditetapkan dalam APBD.
- (3). Jenis - jenis Pajak dan Retribusi Daerah tertentu yang dialokasikan kepada Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.
BAB V - DANA PERIMBANGAN DESA
Pasal 7

Sumber DAU Desa meliputi :
- a. Bagian dari penerimaan pajak Daerah;
- b. Bagian dari Penerimaan Retribusi Daerah tertentu;
- c. Bagian dari penerimaan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten.
BAB V - DANA PERIMBANGAN DESA
Pasal 8

- (1). Bagian dari penerimaan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima pada pemerintah kabupaten, dialokasikan kepada desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari penerimaan dana perimbangan yang ditetapkan dalam APBD.
- (2). Bagian dari dana perimbangan 10 % (sepuluh persen) yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan penggunaan dana-dana rutin.
- (3). Bagian dari penerimaan dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima pemerintah kabupaten yang dialokasikan kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi kesiapan desa.
BAB V - DANA PERIMBANGAN DESA
Pasal 9

- (1). Pemerintah kabupaten dapat memberikan DAK Desa bagi desa-desa tertentu untuk membiayai kegiatan yang sudah ditentukan pemerintah kabupaten;
- (2). Pengaturan lebih lanjut mengenai penggunaan DAK Desa akan diatur dalam Peraturan dan atau Keputusan Bupati.
BAB VII - HIBAH DAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA
Pasal 11

- (1). Pemberian hibah dan sumbangan tidak mengurangi kewajiban - kewajiban pihak penyumbang kepada desa;
- (2). Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang - undangan;
- (3). Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan didalam APB Desa.
BAB VIII - KEKAYAAN DESA
Pasal 12

Kekayaan desa terdiri dari :
- a. Tanah kas desa;
- b. Pasar desa;
- c. Pasar hewan;
- d. Tambatan perahu;
- e. Bangunan desa
- f. Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa dan;
- g. Lain - lain kekayaan milik desa.
BAB IX - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 13

- (1). Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa;
- (2). Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang merupakan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan kepada perangkat desa;
BAB IX - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 14

Untuk melakukan penatausahaan keuangan desa, Kepala desa dapat mengangkat bendaharawan Desa, yang berasal dari Aparat Desa yang mempunyai keahlian dibidang penatausahaan keuangan serta berwatak jujur dan dapat dipercaya.
BAB IX - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 diatur dengan Peraturan Desa.
BAB IX - PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 16

Pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB X - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 17
Pasal 18

Pengawasan atas penggunaan dana perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Jeneponto.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 14 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan dan atau Keputusan Bupati.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.
Ditetapkan di : JENEPONTO
Pada Tanggal : 2007
BUPATI JENEPONTO,
R A D J A M I L O
Diundangkan di
: JENEPONTO
Pada Tanggal
: 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,
Drs. H. IKSAN ISKANDAR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2007 NOMOR ..