PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 3 Tahun 2014
Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO · NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
Berlaku: 3 TAHUN 2014
N/A
Preamble

Menimbang
Mcngingat
--~ -
-~ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
.,..,.-
BUPATI SITUBONDO
PROVINS! JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO · NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUBONDO,
a.
bahwa unluk menyclcnggarakan urusan pcrncrintahan dan pclayanan umum scsuai dcngan lingkup Lug,rnnya bcrdasarkan pcrtimbangan adanya urusan pcmcrinlahan yang pcrlu ditangani, dipanciaug µcrlu. mcnala kcmbali kdcmbagaan bcberapa organism:i rcrangkal dacrah bcrdasarkan Pcn.i.luran Pcrncrin Lah Nurnor 4 1 Tahun 2007 tcntang Organisasi Pcrangkat Dacrah;
- b. bahwa bcrdasarkan pcrlimbangan dimaksud pada huruf a, pcrlu scbagaimana membcntuk Pcrntunm Dacrah Kabup::11.cn Situbondo lcntang Perubahan Atas Pcraturnn Dacrah Nomor 3 Tahun 2008 lcntang Susunan Organisasi dan T::1ta Kc1:ja IJin.:is Dacrah Kabupat:cn Situbondo.
1
'.
Pasal lB 1\yat (6i UndangUndang Da~:ar Negara l~cpublik Indonesia Tahun 1915;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana tclah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tcntang Pcrubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tam bahan Lcmbaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraluran Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38) ;
9. Peraturan Pemcrintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Pcraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Menetapkan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
13. Pcraturan Pemcrintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. 1 7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lcmbaran Daerah Nomor 3j.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUB0ND0 clan BUPATI SITUB0ND0
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH N0M0R 3 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN 0RGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN SITUB0NDO.
Pasall
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 14 dan angka 15 Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 2
Dengan Pcraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah Kabupaten Situbondo, yang terdiri atas:
1. Dinas Pcndidikan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pertanian;
4. Dinas Peternakan;
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
6. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan;
7. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang;
8. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral;
9. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Menengah;
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
11. Dinas Sosial;
12. Dinas Kelautan dan Perikanan;
13. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
14. Dinas Kependudukan dan Pcncatatan Sipil; dan
15. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
2. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Susunan Organisasi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:
- a. Dinas Pendidikan, terdiri atas :
1. Kepala Dinas ;
2. Sekretariat, terdiri dari :
3. Bidang-bidang, tcrdiri dari :
22. a). Bidang Pendidikan Dasar;
- b). Bidang Pendidikan Menegah;
- c). Bidang Pendidikan Non Formal;
- d). Bidang Ketenagaan.
4. Sub-Sub Bagian, terdiri dari :
- a). Sub Bagian Umum;
- b). Sub Bagian Keuangan;
- c). Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
5. Seksi-Seksi, terdiri dari :
- a). Seksi TK, TKLB, dan SD, SDLB;
- b). Seksi SMP dan SMPLB;
- c). Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar;
- d). Seksi SMA, SMALB;
- e). Seksi SMK, SMKLB;
- f). Seksi Sarana Pendidikan Menengah; Prasarana
- g). Seksi Pendidikan Luar Sekolah;
- h). Seksi PAUD;
- i). Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Non Formal;
- j). Seksi Tenaga Edukatif;
- k). Seksi Tenaga Administratif;
- 1). Seksi Pengangkatan, Pemberhentian dan Pensiun.
6. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
b. Dinas Kesehatan, terdiri atas :
1. Kepala Dinas ;
2. Sckretariat ;
3. Bidang-bidang, tcrdiri atas :
4. a). Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat dan Kemitraan;
5. b). Bidang Pembinaan Sumber Daya Kesehatan;
6. c). Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
7. d). Bidang Pelayanan Kesehatan.
4. Sub-Sub Bagian, terdiri dari :
9. a). Sub Bagian Umum;
10. b). Sub Bagian Keuangan;
11. c). Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran.
5. Seksi-Seksi, terdiri dari :
13. a). Seksi Promosi Kesehatan UKBM;
14. b). Seksi Pembiayaan Kesehatan;
15. c). Seksi Gizi Masyarakat;
- d). Seksi Pengembangan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- e). Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan;
- f). Seksi Data, Informasi, Kajian, Evaluasi dan Pelaporan;
- g). Seksi Pengamatan dan Pengendalian Penyakit;
- h). Seksi Pemberantasan Penyakit;
- i). Seksi Pcnyehatan Lingkungan;
- j). Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Penunjang;
- k). Scksi Pelayanan Keschatan Rujukan dan Khusus;
- l). Seksi Pelayanan Kesehatan Kcluarga.
6. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
c. Dinas Pertanian, terdiri atas :
1. Kepala Dinas ;
2. Sekretariat ;
3. Bidang-bidang, terdiri dari:
4. a). Bidang Tana man Pangan;
5. b). Bidang Hortikultura;
6. c). Bidang Kehutanan;
7. d). Bidang Pcrkebunan.
4. Sub-Sub Bagian, tcrdiri dari :
9. a). Sub Bagian Umum;
10. b). Sub Bagian Keuangan;
11. c). Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
5. Seksi-Seksi, terdiri dari :
13. a). Seksi Pengembangan dan Bina Usaha;
14. b). Seksi Teknis;
- c) . Seksi Perlindungan Tanaman;
16. d). Seksi Teknik Hortikultura;
17. e).
18. Seksi Pengembangan Hortikultura;
19. f). Seksi Bina Usaha;
20. g). Seksi Konservasi Tanah dan Perlindungan Hutan;
21. h). Seksi Pengembangan Hutan;
22. i). Seksi Bina Usaha Kehutanan;
23. j). Scksi Teknik Produksi dan Perlindungan Tanaman Perkebunan;
- k). Seksi Pengembangan Tanaman Perkebunan;
- 1). Seksi Bina Usaha Tani Tanaman Perkebunan.
- 6 . Kelompok Jabatan Fungsional; dan
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
d. Dinas Peternakan, terdiri atas :
1. Kepala Dinas ;
2. Sekretariat ;
3. Bidang-bidang, terdiri dari :
4. a). Bidang Kesehatan Masyarakat dan Veteriner;
5. b). Bidang Usaha Peternakan dan Penguatan Modal;
6. c). Bidang Budidaya dan Pengembangan.
7. 4 . Sub-Sub Bagian, terdiri dari :
8. a). Sub Bagian Umum;
9. b). Sub Bagian Keuangan;
10. c). Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
5. Seksi-Seksi, terdiri dari :
12. a). Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
13. b). Seksi Pengamat Penyakit Hewan;
14. c). Seksi Pencegahan dan Pembcrantasan Penyakit Hewan;
15. d). Seksi Sumbcr Daya dan Kelem bagaan Pcternakan;
16. e). Scksi Penyebaran dan Pengcmbangan Ternak;
17. f). Seksi U saha Petemakan;
18. g). Seksi Pakan Temak;
19. h). Seksi Perbibitan;
20. i). Seksi Kaji Terap Teknologi.
6. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
e. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan lnformatika, terdiri atas:
1. Kepala Dinas ;
2. Sekretariat ;
3. Bidang-bidang, terdiri dari :
- a) . Bidang Perhubungan Laut;
5. b). Bidang Lalu Lintas Darat;
6. c). Bidang Perhubungan Darat;
- d). Bi dang Komunikasi dan Informatika.
4. Sub-Sub Bagian, terdiri dari :
- a). Sub Bagian Um urn;
- b). Sub Bagian Keuangan;
- c). Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
5. Seksi-Seksi, terdiri dari :
- a). Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut;
- b). Seksi Kepelabuhanan ;
- c). Seksi Penunjang Keselamatan Pelayaran;
- d). Seksi Manajcmen dan Rekayasa Lalu Lintas;
- e). Scksi Sarana Prasarana Lalu Lintas;
- f). Seksi Pcngendalian Operasional Lalu Lintas;
- g). Seksi Angkutan Orang, Barang dan Khusus;
- h). Seksi Angkutan Sarana Prasarana;
- i) . Seksi Pos dan Telekomunikasi;
- j). Seksi Pemberdayaan Potensi dan Media Informasi;
- k). Seksi Pengembangan Informatika;
- 1). Seksi Pelayanan Data Elektronik.
6. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
r. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga clan
Pengairan, terdiri atas:
1. Kepala Dinas ;
2. Sekretariat;
3. Bidang-bidang, terdiri dari :
4. a). Bidang Bina Marga;
5. b). Bidang Pengairan;
6. c). Bidang Sarana Prasarana.
4. Sub-Sub Bagian, terdiri dari :
8. a). Sub Bagian Umum;
9. b). Sub Bagian Keuangan;
10. c). Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
5. Seksi-Seksi, terdiri dari :
12. a). Seksi Pemeliharaan J alan dan Jembatan;
13. b). Seksi Pembangunan dan Percncanaan Teknis;
- c). Seksi Pembinaan Jalan;
- d). Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
- e). Seksi Pem bangunan dan Perencanaan Teknis Pengairan;
- f). Seksi Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya Air;
- g). Seksi Operasi dan Pemeliharaan Alat-alat Berat;
- h). Seksi Pem bangunan dan Perencanaan Teknis Sarana Prasarana;
- i). Seksi Pcmbinaan Sarana Prasarana.
6. Kelompok Jabatan Fungsional ; dan
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
g. Dinas Pekerjaan umum Cipta Karya dan Tata Ruang, terdiri atas:
- l. Kepala Dinas ;
2. Sekretariat ;
3. Bidang-bidang, terdiri dari :
4. a). Bidang Perumahan dan Permukiman;
5. b). Bidang Penataan Ruang dan Pcnataan Bangunan;
6. c). Bidang Kebersihan dan Pertamanan.
4. Sub-Sub Bagian, tcrdiri dari:
8. a). Sub Bagian Umum;
9. b). Sub Bagian Kcuangan;
10. c). Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
5. Seksi-Seksi, terdiri dari :
12. a). Seksi Perumahan dan Gedung Pemerintahan;
13. b). Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman;
14. c). Seksi Pengelolaan Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi;
15. d). Seksi Penataan Ruang;
16. e). Seksi Penataan Bangunan;
17. f). Seksi Pengembangan Kawasan Khusus;
18. g). Seksi Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum;
19. h). Seksi Kcbcrsihan Kota;
20. i). Seksi Penanganan Sampah.
6. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
h. Dinas Perindustrian, Perdagangan clan Energi Sumber Daya Mineral, terdiri atas:
1. Kepala Dinas ;
2. Sekretariat;
3. Bidang-bidang, terdiri dari:
4. a). Bidang Perindustrian;
5. b). Bidang Encrgi Sumber Daya Mineral;
6. c). Bidang Perdagangan.
4. Sub-Sub Bagian, terdiri dari :
8. a). Sub Bagian Umum;
9. b). Sub Bagian Keuangan;
10. c). Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
5. Seksi-Seksi, terdiri dari :
12. a). Seksi Bina Sarana Prasarana Industri;
13. b). Seksi Bina Usaha Industri;
14. c). Seksi Pertambangan Umum dan Air Tanah;
15. d). Seksi Energi, Ketenagalistrikan, Migas &amp; Geologi;
16. e). Seksi Bina Usaha Perdagangan;
17. ij. Seksi Promosi dan Distribusi;
18. g). Seksi Perlindungan Konsumen &amp; Kemetrologian.
6. Kelompok ,Jabatan Fungsional ; dan
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
i. Dinas Koperasi clan Usaha Mikro, Kecil Menengah, terdiri atas :
1. Kepala Dinas ;
2. Sekretariat ;
3. Bidang-bidang, terdiri dari :
4. a). Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia;
5. b). Bidang Usaha Koperasi;
6. c). Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
4. Sub-Sub Bagian, terdiri dari :
8. a). Sub Bagian Umum;
9. b). Sub Bagian Keuangan;
10. c). Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
5. Seksi-Seksi, terdiri dari :
2. a). Seksi Hukum dan Advokasi;
3. b). Seksi Organisasi dan Tatalaksana;
4. c). Seksi Sumber Daya Manusia;
5. d). Seksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan;
6. e). Seksi Industri Perdagangan dan Jasa;
7. f). Seksi Pembiayaan dan Simpan Pinjam;
8. g). Seksi Sarana, Kemitraan dan Perna saran;
9. h). Seksi Manajemen dan Informasi Bisnis;
10. i). Scksi Kewirausahaan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional; clan
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
j. Dinas Tenaga Kerja clan Transmigrasi, tercliri atas :
1. Kepala Dinas ;
2. Sekretariat;
3. Bidang-bidang, terdiri dari :
4. a). Bidang Pelatihan clan Pcncmpatan Tenaga Kerja;
5. b). Bidang Perlindungan dan Pengawasan Tenaga Kerja;
6. c). Bidang Transmigrasi.
4. Sub-Sub Bagian, terdiri dari:
8. a). Sub Bagian Umum;
9. b). Sub Bagian Keuangan;
10. c). Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
5. Seksi-Seksi, terdiri dari :
12. a).
13. Seksi Pelatihan dan Produktivitas;
14. b). Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja;
15. c). Seksi Pengembangan Tenaga Kerja Mandiri;
16. d). Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja;
17. e). Seksi Pengawasan Tenaga Kerja;
18. f). Seksi Penyiapan dan Pelayanan Tran smigrasi;
19. g).
20. Seksi Pcm berdayaan
Transmigrasi dan Perpindahan Penduduk.
6. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
k. Dinas Sosial, terdiri atas :
1. Kepala Dinas;
2. Sekrctariat;
3. Bidang-bidang, terdiri dari :
4. a). Bidang Pcngembangan dan Pcmberdayaan Sosial;
5. b). Bidang Rehabilitasi Sosial;
6. c). Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial.
4. Sub-Sub Bagian, terdiri dari :
8. a). Sub Bagian Umum;
9. b). Sub Bagian Keuangan;
10. c). Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
5. Seksi-Seksi, terdiri dari :
12. a). Seksi Pengembangan Kelembagaan Kesejahteraan;
13. b). Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin, Lansia dan Anak Terlantar;
14. c). Scksi Rehabilitasi Penyandang Cacat, Anak dan Remaja;
15. d). Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial Dacrah Kumuh;
16. e). Seksi Bantuan Bencana Alam;
17. f). Seksi Perlindungan Sosial.
6. Kelompok Jabatan Fungsional ; dan
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
1. Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri atas:
- 1 . Kepala Dinas ;
2. Sekretariat;
3. Bidang-bidang, terdiri dari :
- a). Bidang Perikanan;
- b). Bidang Kclautan;
- c). Bidang Pengawasan Sumberdaya Pcrairan.
4. Sub-Sub Bagian, terdiri dari:
- a). Sub Bagian Umum;
- b). Sub Bagian Keuangan;
- c). Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
5. Seksi-Seksi, terdiri dari :
2. a). Seksi Budidaya Perikanan;
3. b). Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan;
4. c). Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
5. d). Seksi Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Pengembangan Pesisir;
6. e). Seksi Sarana Prasarana Penangkapan;
7. f). Seksi Konservasi;
8. g). Scksi Pengendalian Sumberdaya Perairan;
9. h). Scksi Sarana dan Prasarana Pengawasan;
10. i). Seksi Pengawasan Usaha Perikanan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
m. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemucla dan Olahraga, terdiri atas :
- l. Kepala Dinas ;
2. Sekretariat ;
3. Bidang-bidang, tcrdiri dari :
4. a). Bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
5. b). Bidang Kepemudaan dan Olahraga.
4. Sub-Sub Bagian, terdiri dari :
7. a). Sub Bagian Umum;
8. b). Sub Bagian Keuangan;
9. c). Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
5. Seksi-Seksi, terdiri dari :
11. a). Seksi Sarana Penunjang Pariwisata;
12. b). Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata;
13. c). Seksi Kebudayaan dan Kepurbakalaan;
14. d). Seksi Kepemudaan;
15. e). Seksi Pengembangan Olahraga;
- n. Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga.
6. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
7. Unit Pclaksana Teknis Dinas.
n. Dinas Kependudukan clan Pencatatan
Sipil, terdiri atas :
1. Kepala Dinas ;
2. Sekretariat;
3. Bidang-bidang, terdiri dari:
4. a). Bidang Kependudukan;
5. b). Bidang Pencatatan Sipil;
6. c). Bidang Informasi dan Pengkajian Data.
4. Sub-Sub Bagian, terdiri dari:
8. a). Sub Bagian Umum;
9. b). Sub Bagian Keuangan;
10. c). Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
5. Seksi-Seksi, terdiri dari :
12. a). Seksi Administrasi Kependudukan;
13. b). Seksi Pendaftaran Penduduk;
14. c). Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil;
15. d). Seksi Pembinaan Penyimpanan Register Akta; dan
16. e). Seksi Informasi Data;
17. f). Seksi Pengkajian Data.
6. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
o. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, tcrdiri atas :
- l. Kcpala Dinas ;
2. Sekretariat ;
3. Bidang-bidang, tcrdiri dari :
4. a). Bidang Pajak dan Pendapatan Daerah Lainnya;
5. b). Bidang PBB P-2 dan BPHTB;
6. c). Bidang Asset Daerah;
7. d). Bidang Anggaran;
8. e). Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan.
4. Sub-Sub Bagian, terdiri dari :
10. a). Sub Bagian Umum;
11. b). Sub Bagian Keuangan;
12. c). Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
5. Seksi-Seksi, terdiri dari :
14. a). Seksi Pendataan Pajak dan Pendapatan Daerah Lainnya;
15. b). Seksi Pcnetapan Keberatan Pajak dan Pendapatan Daerah Lainnya;
- c). Seksi Penagihan, Pelaporan Pajak dan Pendapatan Daerah Lainnya;
- d). Seksi Pendataan, Penilaian PBB› P2 dan BPHTB;
- e). Seksi Penetapan dan Keberatan PBB-P2 dan BPHTB;
- f). Seksi Penagihan dan Pelaporan PBB-P2 dan BPHTB;
- g). Seksi Analisa &amp; Kebutuhan;
- h). Scksi Pemanfaatan Pemeliharaan dan Pengamanan;
- i). Seksi Inventarisasi dan Penghapusan;
- j). Scksi Penyusunan Anggaran;
- k). Seksi Bclanja Hi bah, Bansos dan Bantuan Kcuangan;
- 1). Seksi Pembiayaan dan Pembinaan Administrasi Keuangan;
- m). Seksi Perbendaharaan;
- n). Seksi Belanja Pegawai dan Dana Transfer;
- o). Seksi Akuntansi.
6. Kelompok Jabatan Fungsional ; dan
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian tugas pokok dan fungsi masing› masing Dinas Daerah dan Unit Kerja dibawahnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
3. Pasal 10 dihapus.
4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi scbagai berikut:
N/A
Pasal 11

Pelaksanaan penataan organ1sas1 perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
~ Diundangkan di Situbondo P ada tanggal 1 I. : ' · r - · · , t L 'f I c ~ '..J , · ., · i
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,
~
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaJ diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 101 dengan penempatannya dalam Lem baran Daerah Kabupaten Situbondo.
Ditetapkan di Situbondo pada tanggal 3 O J A [·. J ; : \_ "" 14
BUPATI SITUBONDO,
DADANG WIGIARTO
LEMBARA.N DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2014 NOMOR 18
LAMPIRAN
:
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO
TANGGAL
:
"3 Q ,P N ,..,., 1,{
NOMOR
;
•3 Tahun 2014
STRUKTUR ORGANISASI DINA$ PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SITUBONDO