Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 11 TAHUN 2010
N/A
Preamble

Mengingat :
PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BUANA KABUPATEN MERANGIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MERANGIN,
- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Buana Kabupaten Merangin kepada masyarakat diperlukan organisasi yang
- mampu bekerja secara efektif dan efisien;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Air Minum Tirta Buana Kabupaten Merangin dalam pelaksanaannya kurang optimal untuk memenuhi tuntutan beban kerja dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Buana Kabupaten Merangin.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah TK II Kabupaten Sarolangun Bangko dan Daerah Tk II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387),
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3809), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Saraolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Repeublik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada PDAM;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
15. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN.
dan
BUPATI MERANGIN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BUANA KABUPATEN MERANGIN.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Buana Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2006 Nomor 6) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
6. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Merangin yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Merangin milik Pemerintah Kabupaten Merangin.
2. Ketentuan Pasal I angka 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas perusahaan air minum tirta merangin Kabupaten Merangin
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), diantara angka 2 dan 3 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 2a sehingga berbunyi sebagai berikut :
1. Dewan Pengawas
2. Direktur
8. 2a. Staf Ahli
3. Kepala Bagian
4. Pasal 9 diganti, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Bagian Ketiga
Sekretariat Dewan Pengawas
Pasal 9
- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Badan Pengawas dengan keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 orang dan dibebankan pada Anggaran PDAM.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.
5. Ketentuan Pasal 12 dihapus.
6. Ketentuan Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 15

- (1) Ketua Dewan Pengawas menerima uang jasa setiap bulan sebesar 45% (Empat Puluh Lima Persen) dari perhitungan besarnya gaji Direktur;
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas menerima uang jasa setiap bulan sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur;
- (3) Anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa setiap bulan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari perhitungan besarnya gaji Direktur.
7. Ketentuan Pasal 20 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- a. Mempunyai pendidikan Sarjana (SI) sesuai dengan kompetensi dibidangnya;
- b. Mempunyai pengalaman kerja 10 Tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja 15 Tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan dengan penilaian baik;
- c. Lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
- d. Membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi PDAM;
- e. Bersedia bekerja penuh waktu;
- f. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Direktur dan Dewan Pengawas sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
- g. Lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
8. Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 31a dengan menambah Bagian Ketujuh tentang Tugas dan Fungsi Staf Ahli sehingga berbunyi sebagai berikut :
Staf Ahli mempunyai tugas dan fungsi :
- a. Memberi telaahan mengenai penyelenggaraan kegiatan kepada Direktur;
- b. Memberi masukan dalam pengambilan kebijakan bidang tugas kepada Direktur; dan/atau
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai tugas dan fungsinya.
Peraturan Derah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.
Disahkan di Bangko pada tanggal 27 Desember 2010
BUPATI MERANGIN, ttd
N A L I M
Diundangkan di Bangko pada tanggal 28 Desember 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN
H. A. KHAFID MOEN PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19610619 198403 1 002
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2010 NOMOR.11
N/A
Preamble

Mengingat
\TALIKOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULI\IPESI UTARA
PERATIIRAT YALIKOTA K(yTAUOBAGU IIOUOR: 25 TAHUr 2015
TEI|TAITG
UI|IT LAYATAI| PETGAI'AAT BAR.AI|G/JTSA PEUTRIIITAII KOTA I(( TAIOBAGU
DETGAI| RAIITAT TI'IIAT YAI|G UAIIA ESA
VTLIKOTA KOTAUOBAGI',
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal l1 ayat (l) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota, perlu melakukan pembentukan Unit layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Kotarnobagu;
- b. bahwa guna memenuhi kebutuhan dimaksud pada huruf a, diperlukan adanya suatu unit layanan pengadaan yang dapat melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah secara efisien dan efektif, di Lingkungan pemerintah Kota Kotamobagu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan peraturan Walikota tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Kota Kotamobagu.
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2003, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (tembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 20O4, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia no 4355);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO7 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2OO7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OO8 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2OLL, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341: 5
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2O15 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentsng Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2OO8, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2OO7 tentang Organisasi Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2OO7 tentang l€mb"ge Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2Ol4 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2OO7 tentang Lembaga Kebiiakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 314 Tahun 2Ol4);
5. lO. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2OlO tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kdi, terakhir dengan Peraturan presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2OlO tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2Ol1 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2O14 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan l(abupaten/ Kota;
15. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 1 Tahun 2OO7 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Kotamobagu (kmbaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 1 Tahun 2OO7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 9 Tahun 2O11 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor I Tahun 2OO7 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Selrretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 9 Tahun 2011).
Memperhatikan : Peraturan Kepala kmbaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2Ol2 tentang Unit Layanan Pengadaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala kmbaga Kebljakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala lcmbaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2O12 Tentang Unit layanan Pengadaan.
rrrllruel(af,
Menetapkan
: PERATTIRAIT YALIKOIA KOTAIOBAGU TEIITA.IIG IIT|IT LIIYATAT PBIfGADAAT BARATG/JASA PF,TERIIITAII EOTA KOTTTOBAGU.
BAB II - MAKSUD DANTUJUAN
Pasal 2

Maksud pembentukan ULP adalah sebagai dasar bagi ul,p pemerintah Kota Kotamobagu untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi ulp dalam melakukan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan pemerintah Kota Kotamobagu.
Bagtan Kedua Ttjuan
BAB II - MAKSUD DANTUJUAN
Pasal 3

T\rjuan pembentukan ULP untuk :
- a. menjamin proses pengadaan barang/iasa terlaksana lebih transparan, terintegrasi dan terpadu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa;
- c. menjamin persamaan kesempatan, akses dan hak bagi penyedia Barang/Jasa agar tercipta persaingan usaha yang sehat;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD/Unit Kerja;
- d. meljamin \_ proses pengadaan barang/jasa dilakukan oleh aparatur yang profesional;
- e. membantu terciptarrya tata kelola pemerintahan yang baik dan
- f. meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat
Bagian Ketiga Kedudukan
BAB II - MAKSUD DANTUJUAN
Pasal 4

- (rl ULP Barang/Jasa Pemerintah Kota Kotamobagu berkedudukan di Bagian Pembangunan atau Subbagian Program pada Bagran pembangunan Sekretariat Daerah Kota Kotamobagu.
- (2) ULP Barang/Jasa Pemerintah Kota Kotamobagu adalah unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu yang bersifat perrnanen dan non strul'(ural yang fungsinya diintegrasikan pada fungsi Bagian pembangunan atau subbagian Pengendalian pada Bagian Pembangunan sekretariat Daerah Kota Kotamobagu.
- (3) ULP sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), dipimpin oleh Kepala ULP.
ULP Barang/Jasa Pemerintah Kota Kotamobagu, mempunyai tugas :
- a. menyelenggarakan pengadaan barang/jasa melalui pemilihan penyedia barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBD kecuali pengadaan langsung/penunjukan langsung;
- b. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
- d. mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat, serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan;
- c. melaksanakan analisa dan penetapan dokumen pengadaan;
- e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- f. melaksanakan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- h. menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA melalui PPTK;
- g. menjawab sanggahan dari penyedia barang/jasa;
- i. mengarsipkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- k. mengusulkan penrbahan HPS dan spesifikasi teknis pekerjaan kepada PAlKPA;
- j. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota serta memberikan pertanggungiawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepa.da PA/KPA;
- l. melaksanakan penyebarluasan strategi, kebiiakan, standar, sistem, dan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah;
- m. melaksanakan pembinaan Sumber Daya Manusia bidang pengadaan barang/jasa;
- n. melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui LPS,E (e-proatrementl.
BAB II - MAKSUD DANTUJUAN
Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, ULp Barang/Jaea Pemerintah Kota Kotamobagu memiliki kewenangan, yaitu :
- b. menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
- a. menetapkan dokumen pengadaan;
- c. menetapkan pemenang untuk :
- l) Pelelangan atau penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bemilai paling tinggi Rp. I OO. OOO. OOO.OOO,OO (seratus miliar rupiah) ; atau
- 2) Seleksi atau Penunjukan l-angsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai pafing tinggi Rp.IO.OOO.OOO.OOO,OO (sepuluh miliar rupiah).
- d. mengusulkan penetapan pemenang kepada PA/ KPA untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bemilai di atas Rp. IOO.OOO.OOO.OOO,OO (seratur miliar rupiah) dan penyedia Jasa Konsultasi yang bernilai di atas Rp. IO.OOO.OOO.OOO,OO (septrluh miliar rupiah) melalui Kepala ULP;
- e. mengusulkan kepada PA/KPA agar Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan dan tindakan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya untuk dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; dan
- f. memberikan sanksi administratif kepada Penyedia Barang/Jasa yang melakukan pelanggaran, perbuatan atau tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagran Kelima Susunan Organisasi
BAB II - MAKSUD DANTUJUAN
Pasal 7

- (l) Susunan Organisasi ULB terdiri dari :
- Kepala ULP; a.
- Sekretariat; b.
- Po\ia ULP; dan c.
- StafPendukung. d.
- (2) B,agan Strulrhrr Organisasi ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (l), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Bagian Keenam Kepala
Pasa] 8
- (f) Kepala ULP sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (Ll huruf a, secara exolficio dtjabat oleh Kepala Bagian/Kepala Subbagian program pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Kotamobagu;
- (2) Kepala ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (l) mempunyai tugas memimpin ULP dalam menjalankan tugas dan fungsi ULp.
- (3) Kepala ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. memimpin dan meng[oordinasikan seluruh kegiatan ULp;
- b. menyusun program kerja dan anggaran ULp;
- mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULp; c.
- menjamin keamanan dokumen pengadaan; d.
- melaksanakan tugas-tugas yang diberikan PA/ KPA; e.
- melaksanakan pengembangan dan pembinaan SDM ULp; dan f.
- mengusulkan penempatan/pemindahan/pemberhentian anggota pokja ULP kepada Walikota. c.
Bagian Ketujuh
Sekretariat
BAB II - MAKSUD DANTUJUAN
Pasal 9

- Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungiawab kepa.da kepala ULP. (1)
- Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal Z ayat (ll huruf b, dipimpin oleh selrretaris, secara ex-ofrcio dijabat oleh Kepala Bagran Pembangunan / Kepala Subbagian Pengendalian pada Bagian pembangunan, Sekertariat Daerah. (2t
- Sekretaris mempunyai tugas menunjang pelaksanaan operasional dan administrasi ULP Pemerintah Kota Kotamobagu. {3)
(a) Untuk ...ftt
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekretaris mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, tatz. persuratan, perlengkapan, dan rumah tangga;
- b. menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan Po\ia ULP;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilal&lt;sanakan oleh Po$a ULP;
- d. menyediakan dan mengelola sistem informasi yang digunakan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- e. mengagendakan dan mengkoordinasikan pengaduan masyarakat;
- f. mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedia barartg/ jasa;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa di ULP;
- h. menyusun program kerja dan anggaran ULP;
- j. membuat laporan secara periodik atas hasil peLaksanaan pengadaan yang dilaksanakan oleh ULP;
- i. menyiapkan surat Kepala ULP untuk penerbitan SPPB, oleh pA/KpA;
- k. menyiapkan pusat data untuk mendukung evaluasi dari barang/jasa terkait Spesifrkasi dan HPS;
- l. melakukan koordinasi dengan LPSE terkait pelaksanaan pengadaan barang/ ja* secara elektrontk (e-ptwtrementl ;
- m. mengkoordinasikan tenaga ahli/ staf pendukung dalam proses pengadaan barang/jasa;
- n. menerima dan membantu penyelesaian pengaduan; dan
- o. membantu penyelesaian sanggahan banding.
Bagian Kedelapan
Po\ia ULP
BAB II - MAKSUD DANTUJUAN
Pasal 1

O
- Po\ia ULP sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (l) huruf c terdiri dari : (l)
- a. Pokja Bidang Baraag;
- b. Po\ia Bidang Pekerjaan Konstruksi; dan
- c. Po\la Bidang Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya.
- (2) Masing-masing Po\ia ULP sebagaimana dimaksud dalam pasal lO ayat (l) terdiri dari :
- a. Ketua;
- b. Sekretaris; dan
- c. Anggota.
- Po\ia beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan dan dalam pelaksanaan tugasnya po\ia ULp dapat dibantu oleh tim ahli pemberi penjelasan telsis (aaruaijzet). (3)
- Anggota Po\ia ULP dilarang merangkap menjadi ppKom, pengelola Keuangan dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (ApIp) kecuali menjadi eejaUat Pengadaan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan instansinya. (41
- Anggota Po\ia ULP wajib memiliki persyaratan : (s)
- a. memiliki integritas, disiplin dan tanggungiawab dalam melaksanakan tugas;
- b. memahami pekerjaan yang akan dilaksanakan;
- c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP/Pejabat Pengadaan yang bersangkutan;
- d. memahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan;
- e. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pejabat yang menetapkannya sebagai anggota ULP/ Pejabat Pengadaan;
- f. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa; dan
- g. menandatangani pakta integritas.
- (6) Pembentukan Po(ia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB II - MAKSUD DANTUJUAN
Pasal 11

Po(ia ULP mempunyai tugas :
- a. melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan HPS paket-paket yang akan dilelang/seleksi;
- b. mengusulkan perubahan HPS, Keranglra Acuan Kerja/ spesifrkasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PA/KPA;
- c. menJrusun rencana pemilihan penyedia barangr/jasa dan menetapkan dokumen pengadaan;
- d. melalrukan pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggah;
- e. mengusulkan penetapan pemenang kepada PA/KPA untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstmksi/Jasa Lainnya yang bernilai di atas Rp. IOO.OOO.OOO.OOO,- (seratur miliar rupiah) dan penyedia Jasa Konsultasi yang bernilai di atas Rp. IO.OOO.OOO.OOO,- (sepuluh miliar rupiah) melalui Kepala ULP;
- f. menetapkan Pemenang untuk :
- l) Pelelangan atau Penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 1 OO. OOO.OOO.OOO,OO (seratus miliar rupiah) ; atau
- 2) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. fO.OO0.OOO.OOO,OO (sepuluh miliar rupiah).
- g. menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan kepada PA/ KPA melalui Kepala ULP;
- h. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala ULft
- i. memberikan data dan informasi kepada Kepala ULP mengenai Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya; dan
- j. mengusulkan bantuan Tim Teknis dan/atau Tim Ahli kepada Kepala ULP.
Bagran Kesembilan
StafPendukung
BAB II - MAKSUD DANTUJUAN
Pasal 12

Staf pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (l) huruf d berasal dari PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu darr bertugas membantu ULP Pemerintah Kota Kotamobagu.
BAB V - TATA KER.IA
Pasal 13

- (1) Dalam merumuskan kebljakan dan strategi pengadaan barang/jasa pemerintah, ULP memperhatikan arahan dari Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Kepa-la Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Inspektorat, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat, Kepala Bagian Pembangunan dan memperhatikan masukan dari SKPD.
2. ULP dalam menJ rsrm kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota Kotamobagu untuk implementasi RKA-SKPD berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. 12\
3. Dalam melaksanakan tugas Kepala ULP, Sekretaris, Po\ia dan Staf Pendukung wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan ULP maupun dalam hubungan dengan instansi pemerintah baik di pusat dan daerah. (3)
4. Standar operasional pnosedur untuk surat dinas, baik surat masuk maupun surat keluar adalah sebagai berikut : (4)
- a. Surat masuk
- l) Subbagian Pengendalian selaku Sekretariat ULP menerima surat dan mencatat dibuku agenda surat masuk;
- 2) Surat dibuatkan lembar disposisi yang diparaf oleh Kasubag Pengendalian selaku Sekretaris ULP dan diserahkan ke Kepala Bagian Pembangunan;
- 3) Kepala Bagian Pembangunan menelaah isi surat untuk selanjutnya didisposisi kepada Kepala ULP melalui Kasubbag pengendalian selaku sekretaris ULP;
- a) Subbagian Pengendalian mencatat isi disposisi dan diserahkan kepada Kepala ULP;
- 5) Kepala ULP menerima dan menindallanjuti surat sesuai isi disposisi.
11. Surat keluar b
- 1) Kepala Subbagian Program selaku Kepala ULp membuat surat dan diserahkan ke Kasubbag Pengendalian selaku Sekretaris ULp untuk dibuatkan lembar pengajuan naskah dinas dan diparaf secara bedenjang selanjutnya diserahkan kepada Kepala Bagran Pembangunan;
- 2) Kepala Bagran Pembangunan menelaah isi surat dan memaraf selanjutnya dikembalikan kepada Kepala ULp melalui Sub"ggan Pengendalian;
- 3) Subbagian Pengendalian mengagendakan surat dan memberikan nomor surat selanjutnya diserahkan kepada Kepala ULp;
- 4) Kepala ULP menerima surat yang telah diagendalen dan menggandakan surat;
16. Apabila Kepala Bagian Pembangunan tidak berada di tempat maka tindak lanjut surat dinas baik surat masuk maupun surat keluar tetap dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan Kepala Bagan pembangunan.
BAB VI - PENGANGKATAN, PEMBERHENT1AN DAN PEMBINAAN
Pasal 14

- (1) Kepafa ULP diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Sekretaris, Pokja ULP dan Staf Pendulmng diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala ULP.
- (3) Pembinaan fungsional anggota po\ia pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh Kepala Bagian.
BAB VII - HONORARIUM DAN PEMBIAYAAN
Pasal 15

- (1) Pegawai Ncgeri yang ditugaskan di ULP berhak menerima honorarium 5rang besarnya sesuai kemampuan keuangan pemerintah daerah dengan memperhatikan beban kerja.
- (2) Semua biaya yang diperlukan dalam rangka pengelolaan ULp pemerintah Kota Kotamobagu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagran Pembangunan Tahun Anggaran berkenaan.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Dengan ditetapkannya Feraturan warikota ini, maka peraturan walikota Kotamobagu Nomor 32 Tahun 2ol4 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ragi.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu
| Paraf Koordinasi | Paraf Koordinasi | Paraf Koordinasi |
|--------------------|---------------------------|--------------------|
| No | Pejabat | Paraf |
| 1 | Wakil Walikota | |
| 2 | Sekretaris Daerah | |
| 3 | Ass Ekbang | 2 |
| | Hukum & Organisasi_ Kabag | @ |
| 5 | Kabag Pembangunan | |
Ditetapkan di Kotamobagu, Pada taaggal 3l fuustus 2O15
qi WALIKoTA K(}rAf oBAGU,/(
TATONG BARA
Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal 3t Agustus 2Ol5
@ SEKRETARIS DAERAH, rfrP 19610119 198EO3 l qrE TIFA LIUBALO
IAMPIRAN : PERATI,,RAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NoMoR : 2E TAIIUN 2ol5
T NC,GAI : il
AGUSTUS 2Ol5
TEIITANG : TENTANG IJI{IT IAYANAN PENCADAAN BARANG/JASA PEMERJNIAH KOTA KOTAMOBAGU
BAGAX TRI'IITI'R ORGArISASI UilT I.AYATAT PETGTDAA,r BARATG/JAAA PF,XIRITTAII KOTA KOTAIOBAGU TIPE B
qi wALrKora KorAroBAcu, {