PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor .J..H Tahun 2017
Tentang PEDOMAN UMUM DAN PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
Berlaku: 54 Tahun 1999
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATISAROLANGUN PROVINS! JAMB!
PERATURAN BUPATISAROLANGUN NOMOR .J..h TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN UMUM DAN PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAROLANGUN,
: a. bahwa untuk melaksanakan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sarolangun perlu adanya petunjuk teknis penggunaan Alokasi Dana Desa dalam Kabupaten Sarolangun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Penggunaan Alokasi Dana Desa;
1
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jam bi clan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan" Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolanguri, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
~
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 21 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2007 Nomor 21);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 20 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2007 Nomor 20);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 9 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2007 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2007 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5)
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM DAN PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
- Daerah adalah Kabupaten Sarolangun. 1.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 2.
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kepala desa adalah adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala desa.
9. Perangkat desa adalah unsur pembantu kepala desa yang terdiri dari sekretaris desa, kepala urusan dart bendahara desa.
10. Peraturan desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Peraturan kepala desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa sebagai aturan pelaksana atas peraturan desa.
12. keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan peraturan desa.
14. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Pemegangan Kekuasaan Pengelolaaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa;
16. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa;
17. Serkretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa;
18. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa;
19. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersarna Badan Permusyawaratan Desa;
20. Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya disingkat PADesa, adalah dana pendapatan yang bersumber dari penghasilan tanah kas desa dan penerimaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah penghasilan yang diberikan kepada kepala desa dan perangkat desa setiap bulan secara terus menerus dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
22. Insentif BPD adalah Insentif yang diberikan kepada · ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota BPD dalam rangka fungsi pengawasan pada ·pernerintah desa.
23. Insentif Rukun Tetangga adalah bantuan kelembagaan yang diberikan untuk operasional Rukun 'retangga. 1
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN ALOKASI DANA DESA Pasal 2
Pasal 3

Tujuan Alokasi Dana Desa adalah untuk :
- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa.
3. c, Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dart kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.
BAB IV - PENERIMAAN ALOKASI DANA DESA Pasal 5
Pasal 6

- (1) Untuk menerima Alokasi Dana Desa, Desa membuka Rekening di Lembaga Keuangan milik Pemerintah yang ditunjuk;
- (2) Bendahara Desa/Bendahara Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa dalam mencairkan dana wajib sepengetahuan Kepala Desa;
(MtNUT PERATURAN uu,·:ffi
- (3) Bendaharawan Desa bertugas menerima, menyimpan dan mengeluarkan Alokasi Dana Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. {4) Penggunaan dana yang dikelola oleh Tim Pelaksana harus sepengetahuan Ketua Tim Pelaksana atau Kepala Desa;
- (5) Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa Tingkat Desa berkewajiban menyampaikan pajak atas pembelian barang-barang kegiatan Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundangundangan perpajakan.
BAB IV - PENERIMAAN ALOKASI DANA DESA Pasal 5
Pasal 7

- (1) Kepala Desa bersama BPD membuat peraturan Desa tentang Komitmen Penggunaan Alokasi Dana Desa Yang dijalankan secara partisipatif, transparansi dan akuntabilitas;
- (2) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah :
- a. Perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa disusun melalui mekanisme perencanaan partisipatif;
- b. Adanya keterlibatan masyarakat Desa secara luas dalam proses pembuatan keputusan sampai dengan evaluasi.
- (3) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa masyarakat dapat mengetahui secara terbuka semua informasi yang berkaitan dengan perencanaan, penggunan dan pelaporan Alokasi Dana Desa;
- (4) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa setiap dana yang diperoleh dan dipergunakan harus dapat dipertanggungjawabkan.
BAB IV - PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 8

Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, diberikan langsung kepada Desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa setelah dikurangi Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Tunjangan Kepala Desa serta Aparat Pemerintahan Desa, Insentif RT, Bendahara Desa, Pegawai Syara' dan Insentif Da'I dan Da'iyah digunakan untuk biaya operasional dan digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.
BAB IV - PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 9

Penggunaan Alokasi Dana Desa dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa tahun yang bersangkutan.
BAB IV - PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 10

- (1) Penggunaan Alokasi Dana Desa untuk Peghasilan Tetap Kepala Desa dan Tunjangan Kepala Desa dan Aparat Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pasal 8 digunakan untuk :
- a. Penghasilan Tetap /Tunjangan Kepala Desa dan Aparat Pemerinta Desa
1. Kepala Desa
: Rp. 2.200.000,- per bulan
2. Sekretaris Desa
: Rp. 1.400.000,- (Sekdes Non PNS) per bulan
3. Kasi/Kaur
: Rp. 800.000,- per bulan
4. Kepala Dusun
: Rp. 700.000,- per bulan
- b. Insentif Badan Permusyawaratan Desa
1. Ketua
- Rp. 600.000,- per bulan
2. Wakil Ketua
: Rp. 500.000,- per bulan
3. Sekretaris
: Rp. 450.000,- per bulan
4. Anggota
- Rp. 400.000 per bulan
,::::-:::-:::-:-..\_--~~-----
{ Ml!\IUJ PEIMTUfJ~N BUPATI)
- c. Tunjangan Ketua RT
: Rp.
150.000,- per bulan
- d. Tunjangan Bendahara Desa
: Rp.
650.000,- per bulan
- e. Tunjangan Pegawai Syara'
- Imam
: Rp.
100.000,- per bulan
- Khotib
: Rp.
100.000,- per bulan
- Bilal
: Rp. 100.000,- per bulan
- f. Tunjangan Da'i/Da'iyah : Rp 750.000;- per bulan
- g. Tunjangan Sekdes PNS
- Rp
150.000,- per bulan
- (2) Penggunaan Alokasi Dana Desa untuk penghasilan Tetap/Tunjangan Kepala Desa sebagaimana demaksud ayat (1) dapat dilakukan pencairan setiap triwulan berdasarkan usulan permintaan Pemerintah desa yang disampaikan kepada Bupati setelah di verifikasi oleh Sekretaris Desa.
- (3) Besaran Penghasilan Tetap yang diterima oleh Kepala Desa dan Aparat Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.
- (4) Bagi Kepala Desa yang berstatus Non PNS Menerima Penghasilan Tetap sebagai mana dimaksud ayat (1) huruf a sebesar Rp. 2.200.000,(Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) perbulan.
- (5) Bagi Kepala Desa yang berstatus PNS baik sebagai Penjabat Kepala Desa maupun Kepala Desa Definitif menerima Tunjangan sebesar Rp. 2.200.000,(Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a.
BAB IV - PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 11

- ( 1) Penggunaan Alokasi Dana Desa untuk kegiatan Operasional dan Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 9 dapat digunakan untuk:
- a. Kegiatan Operasional
- b. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat:
1. Kegiatan BBGRM (Keagamaan, Lomba-lomba di Desa, Kepemudaan,
: Rp. 12.871.000,-
: Rp. 4.000.000,-
Rp. 1.000.000,-
Rp. 600.000,-
Rp. 600.000,-
- 1). Operasional Pemerintah Desa
- 2). Operasional Badan Permusywaratan Desa;
- 3). Operasional Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa
- 4). Operasional Lembaga Adat
- 5). Biaya Musrenbang Desa
Olahraga dan Sosial Kemasyarakatan
: Rp. 4.000.000,-
2. Kegiatan PKK Desa : Rp. 3.000.000,-
3. Kegitan pelatihan dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manuisia (SDM) aparat Pemerintah Desa. : Rp. 8.000.000,-
- (2) Penggunaan Alokasi Dana Desa untuk kegiatan Operasional dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) penyalurannya dilakukan secara bertahap :
- a. Tahap I 60 % (Enam Puluh Perseratus) dari pagu Operasional dan Pemberdayaan.
- b. Tahap II 40 % (Empat puluh perseratus) dari pagu Operasional dan Pemberdayaan.
- (3) Kegiatan peningkatan SDM sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat ( 1) huruf b, angka 4 digunakan untuk Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Desa yang digunakan secara bersama dengan desa lain dalam Kabupaten Sarolangun.
- (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (3) yaitu Pelatihan Teknis Aplikasi Keuangan Desa dari BPKP bekerjasama dengan Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, berdasarkan surat edaran / himbauan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : B.7508/81.16/08/2016 perihal: himbauan terkait Pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa untuk peningkatan SDM adalah berdasarkan hasil kesepakatan Kepala Desa dalam Kab. Sarolangun.
- (6) Standar Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas
3. 1). Klasifikasi Wilayah Berat:
: Rp. 130.000;-
: Rp. 120.000,-
: Rp. 140.000,-
: Rp. 130.000,-
- 2). Klasifikasi Wilayah Sedang :
- Kades / Ketua BPD
- Sekdes /Kaur/ Anggota BPD / PKK
- 3). Klasifikasi Wilayah Lancar:
- Kades / Ketua BPD
- Sekdes /Kaur/ Anggota BPD / PKK
: Rp. 150.000,-
: Rp. 140.000;-
- Kades/Ketua BPD
- Sekdes /Kaur/ Anggota BPD / PKK
Untuk mengetahui klasifikasi wilayah Desa Berat, Sedang dan Lancar sebagaimana terlampir.
MEKANISME PENGAJUAN
DAN PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA
BAB IV - PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 12

- ( 1) Mekanisme pengajuan dan pencairan Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. Masing-masing Pemerintah desa mengajukan semua berkas yang harus dipenuhi guna pencairan Alokasi Dana Desa kepada Bupati Sarolangun Melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Sarolangun, setelah dilakukan verifikasi oleh Sekretaris Desa sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- b. Verifikasi berkas di lakukan oleh Sekretaris Desa meliputi:
- 1) Memastikan bahwa usulan kegiatan sudah tercantum dalam RKPDesa.
- 2) Mengkoreksi kesesuaian antara besaran biaya rencana kegiatan dengan harga yang berlaku di desa yang bersangkutan.
- 3) Memastikan kelengkapan komponen pembiayaan untuk merampungkan kegiatan yang diusulkan.
- c. Setelah semua berkas Alokasi Dana Desa diverifikasi oleh Sekretaris Desa, maka Pemerintah Desa dapat meyampaikan usulan tersebut kepada Bupati setelah mendapat Surat Pengantar dari Kecamatan untuk diteruskan Kepada Bupati Sarolangun melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sarolangun.
- d. Selanjutnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun segera menyalurkan/mentransfer Alokasi Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Pemerintah Desa masingmasing sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Persyaratan Penerimaan Alokasi Dana Desa
Alokasi Dana Desa diterima oleh Pemerintah Desa untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Aparat Pemerintahan Desa dicairkan pertriwulan atau persemester dengan melampirkan persyaratan;
- a. Menyelesaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan Dana pencairan sebelumnya;
...
- b. Pengantar dari Camat dan bukti verifikasi dari Sekretaris Desa;
- c. Rincian pembayaran dan rencana penerimaan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Aparat Pemerintahan Desa sesuai dengan triwulan atau semester yang diusulkan;
- d. Foto copy Surat Keputusan Bupati tentang pengangkatan Kepala Desa;
- e. Foto copy Surat Keputusan Bupati tentang pengangkatan BPD;
- f. Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Sekdes, Kaur / Kasi, Kadus dan RT;
- g. Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Bendahara Desa;
- h. Foto copy rekening Desa.
- (3) Alokasi Dana Desa diterima oleh Pemerintah Desa digunakan untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Operasional, untuk pencairan persyaratan yang harus dipenuhi sbb:
- a. Menyelesaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan Alokasi Dana Desa yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya;
- b. Peraturan Desa ten tang APBDes Tahun Anggaran 201 7;
- c. Keputusan Badan Permusyawaran Desa (BPD) tentang Persetujuan APBDes Tahun Anggaran 2017;
- d. Peraturan Desa tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa;
- e. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa;
- f. Pengantar dari Camat dan bukti verifikasi dari Sekretaris Desa;
- g. Bukti Pembayaran PBB Desa Menimal 50%;
- h. Foto copy rekening Desa tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
1. Daftar Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- J. Berita acara dan daftar hadir musyawarah yang dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa tentang penggunaan ADD;
- k. Foto kegiatan awal 0%.
BAB VI - INSTITUSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 13

Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dibentuk institusi yang mempunyai tugas untuk melakukan fasilitasi di Tingkat Kabupaten, Pendamping ditingkat Kecamatan dan Pelaksanaan ditingkat Desa.
BAB VI - INSTITUSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 14

Pembentukan susunan Organisasi dan tugas Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa Tingkat Kabupaten dan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (1) Tim fasilitasi tinkat Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 14 dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melaksanakan desiminasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang Alokasi Dana Desa.
- b. Menentukan besamya Alokasi Dana Desa yang diterima berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan.
- c. Membuat kebijakan-kebijakan yang mendukung teknis pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
- d. Memberikan pelatihan/ orientasi kepada Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa di Tingkat Desa.
6. {2) Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 14 Keanggotaannya terdiri dari :
- a. Camat sebagai Ketua
- b. Sekretaris Camat sebagai Sekretaris
- c. Anggota terdiri dari:
10. Kasi Pemerintahan
11. Kasi PMD
12. Kasi Kesejahteraan Sosial
- (3) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Membantu melaksanakan pelatihan/orientasi kepada Tim pelaksana ADD Tingkat Desa.
- b. Memberikan laporan kemajuan desa secara berkala dalam mengelola ADD kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.
- c. Melakukan pendampingan dan mengarahkan pelaksanaan musyawarah desa dan penyusunan daftar usu1an rencana kegiatan Alokasi Dana Desa.
- e. Menyelesaikan permasalahan yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan di wilayahnya dan melaporkan perkembangan kepada Tim Pembina ADD Kabupaten.
- (4) Tim Pelaksana Kegiatan Alokasi Dana Desa Tingkat Desa ditetapkan oleh Kepala Desa yang disebut PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa), dan Kedudukan Kepala Desa adalah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, dan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa dibantu oleh PTPKD dengan keanggotaan sebagai berikut:
- (5) Tugas Tim Pelaksana Kegiatan Alokasi Dana Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah sebagai berikut:
- a. Melakukan musyawarah dengan masyarakat dalam menentukan penggunaan Alokasi Dana Desa dan dituangkan dalam Rencana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dengan berpedoman pada RPJMD.
- b. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa sesuai dengan ketentuan penggunaan.
- c. Melakukan pencatatan dan pembukuan semua penenmaan dan pengeluaran keuangan dari Alokasi Dana Desa.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa.
- a. Koordinator
- Sekretaris Desa
- b. Ketua
Kaur
- c. Bendahara
Bendahara Desa
- d.
- Anggota
2 (Dua) Orang Kaur
BAB VI - INSTITUSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 16

- (1) Pengelolaan Alokasi Dana Desa dikelola dengan pembagian tugas dan tanggung jawab dari aparat pemerintahan desa dan Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), mempunyai kewenangan:
- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. menetapkan PTPKD {Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa];
- c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;
- e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- (3) Tugas dan tanggungjawab Badan Permusyawaratan Desa (BPD):
9. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan sebagai lembaga yang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa diantaranya adalah pengawasan terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa, selain itu juga berperan dalam membahas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa bersama Kepala Desa, Togas dan tanggungjawab BPD meliputi:
- 1) Membantu dalam memasyarakatkan tujuan, prinsip dan kebijakan Alokasi Dana Desa kepada masyarakat Desa.
- 2) Memberikan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
- 3) Memberikan saran-saran terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
- 4) Memastikan adanya keterpaduan dan mencegah terjadinya tumpang tindih kegiatan.
- 5) Membangun kerjasama yang sinergi dengan Kepala Desa dalam rangka menyukseskan keberhasilan Alokasi Dana Desa.
- (4) Togas dan tanggung jawab Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa Desa:
- a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
- b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
- c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
- d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
- e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penenmaan dan pengeluaran APBDesa.
BAB VI - INSTITUSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 17

Mekanisme Penyusunan Patokan Harga dan Standar Harga Bahan Bangunan dan Upah Pekerja, Kepala Desa Kepala Desa membuat Keputusan tentang patokan harga satuan pekerjaan per kegiatan dan standar harga satuan bahan bangunan serta upah pekerja di desa:
- a. Pemerintah Desa melakukan survey harga dengan mengirim draft standar harga kosong/tanpa nilai pada beberapa toko terdekat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) toko.
- b. Hasil survey (draft yang sudah diisi toko-toko) dibahas dalam Musyawarah Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa, LPM Desa dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya untuk mengambil harga rata-rata atau termahal dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- c. Keputusan Kepala Desa tersebut dipergunakan sebagai pedoman pembuatan perencanaan semua kegiatan fisik di Desa.
- d. Adapun teknis lebih rinci yang berkaitan dengan penyusunan patokan harga satuan pekerjaan per kegiatan dan standar harga satuan bahan bangunan serta upah pekerja di desa dapat dikoordinasikan dengan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sarolangun.
BAB VII - PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA Pasal 18
Pasal 19

Musyawarah Desa perihal perencanaan dilaksanakan dengan proses sebagai berikut:
- a. Pembukaan oleh Kepala Desa.
- b. Diskusi tentang usulan kegiatan yang akan didanai oleh Alokasi Dana Desa dengan skala prioritas.
- c. Penetapan hasil diskusi yang akan dituangkan ke dalam RAB yang akan dibiayai dari Alokasi Dana Desa atau sumber dana lain yang tidak mengikat.
- d. Penandatanganan Berita Acara hasil msuyawarah.
BAB VII - PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA Pasal 18
Pasal 20

Tahap Pelaksanaan Alokasi Dana Desa
Untuk pelaksanaan di lapangan, perlu diadakan musyawarah Desa tentang pelaksanaan kegiatan dengan mengundang Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa untuk membahas pembagian tugas yang dibutuhkan.
Musyawarah Desa (Muscles) Pelaksanaan Alokasi Dana Desa
- a. Hasil yang diharapkan adalah:
2. -Disepakatinya jadwal pelaksanaan kegiatan.
3. -Terwujudnya kesanggupan swadaya masyarakat.
4. -Terdistribusinya tugas dan tanggungjawab anggota tim pelaksana serta tata cara pengadaan alat dan bahan.
5. (b). Proses yang harus dilalui dalam musyawarah pelaksanaan Alokasi Dana Desa adalah:
6. -Pertemuan yang dihadiri segenap Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan perwakilan dari masyarakat desa.
- Setelah sambutan dari Kepala Desa, Pendamping Alokasi Dana Desa kemudian dipersilahkan untuk melanjutkan kegiatan pendampingan dengan mengajak peserta menyepakati tujuan dan susunan acara pertemuan.
8. -Tenaga Pendamping Alokasi Dana Desa mengajak peserta membuat kesepakatan jadwal yang dituangkan dalam Kesepakatan Matrik dan jadwal Pelaksanaan Kegiatan dalam satu tahun anggaran (secara keseluruhan) serta batas waktu penyelesaian pekerjaan.
- -Tenaga pendamping mengajak perwakilan masyarakat untuk menyampaikan perkiraan kesanggupan keswadayaan masyarakat untuk dituangkan dalam Berita Acara.
- -Musyawarah selesai kemudian dilanjutkan dengan pembuatan Berita Acara Kesanggupan swadaya masyarakat dan kepada Tim pelaksana segera melaksanakan tugasnya sesuai dengan Matrik dan jadual yang telah disepakati.
BAB VII - PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA Pasal 18
Pasal 21

- ( 1) Musyawarab Desa (Musdes) ten tang Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa dengan Peserta terdiri dari:
- a. Tenaga Pendamping Alokasi Dana Desa.
- b. Kepala Desa
- c. Perangkat Desa
- d. Pengurus Badan Permusyawaratan Desa
- e. LPM Desa
- f. Perwakilan Dusun, RT, Pengurus Tim Penggerak PKK Desa, Tokoh masyarakat, Tokoh agama, Tokoh pemuda, dan organisasi kemasyarakatan lainnya serta Anggota masyarakat.
- (2) Musyawarah Desa tentang Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) menghasilkan:
- a. Disetujuinya Laporan basil Pelaksanaan Kegiatan dan Penggunaan Dana.
- b. Ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Hasil Pelaksanaan Kegiatan dan Penggunaan Dana;
- c. Terkirimnya Laporan basil pelaksanaan kegiatan serta penggunaan dana kepada Tim Pembina Kabupaten dan Kecamatan;
- d. Dana yang tidak digunakan karena sebab-sebab harus dilaporkan secara tertulis dalam laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa oleh Kepala Desa kepada Tim Pembina Kabupaten/Bupati, dengan menyebutkan alasan-alasan faktualnya secara lengkap, jelas dan ringkas.
- e. Hasil musyawarah ditempel di dinding Kantor Desa/majalab dinding Kantor Desa.
BAB VIII - PELAPORAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 22

- (1) Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan perkembangan pelaksana kegiatan;
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan jenis kegiatan dan tahapan penyaluran dana kegiatan;
- (3) Laporan kegiatan sebagimana dimaksud ayat (1), disusun berdasarkan pertanggung jawaban terhadap penggunaan dana yang diterima dan tahapan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- (4) Laporan sebagaiamna dimaksud dalam ayat (1), dituangkan dalam format laporan basil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa;
- (5) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampir dokumentasi basil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang sekurang-kurangnya meliputi:
- a. Realisasi Biaya beserta lampiran bukti-bukti pembayaran.
- b. Fhoto kegiatan kondisi O %, 40 %,80 % dan 100 % yang diambil dari sudut pengambilan yang sama.
- c. Fhoto yang memperlihatkan orang sedang bekerja dan/ a tau melakukan kegiatan secara beramai-ramai.
- d. Fhoto yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembanguna Desa.
- e. Fhoto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung kepada tenaga kerja kegiatan pembangunan Desa.
- f. Gambar purna laksana untuk pembangunan insfrastruktur.
- (6) Kapala Desa menyesuaikan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintah Desa berdasarkan laporan pelaksana kegaitan sebagimana dimaksud ayat ( 1).
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) melampirkan :
- a. Buku Kas Umum (BKU)
- b. Buku Bank Desa
- c. Buku Kas Pembantu Pajak
- d. Bukti Pembayaran Pajak
- (8) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2 huruf a disampaikan kepada Bupati Sarolangun Cq.Kepala BKAD Kab.Sarolangun dan tembusannya disampaikan l(satu} rangkap ke Kantor Camat, 1 (satu) rangkap ke Inpektorat Kab.Sarolangun.
- (9) Laporan realisasi Pelaksanaan ADD dan laporan realisasi Perdes tentang APBDesa dijilid terpisah dari SPJ dan disampaikan Bupati Sarolangun melalui Kepala BPKAD Kab. Sarolangun dan Dinas PMD Kab. Sarolangun masing-rnasing 1 (satu) rangkap.
BAB IX - PENGAWASAN
Pasal 23

- ( 1) Pengawasan Pelaksanaan dan Penggunaan Dana Desa secara langsung dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat desa, bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat adalah dengan melihat dan mengikuti secara langsung tahapan-tahapan kegiatan yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat berhak untuk mengetahui segala informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Dana Desa di Desa.
- (2} Pengawasan dalam bentuk monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara rutin Tim Pendamping Tingkat Kecamatan melihat langsung proses atau tahapan pelaksanaan Dana Desa di Desa.
- (3) Pengawasan selanjutnya diteruskan oleh Inspektur Kabupaten Sarolangun selaku pengawas fungsional yang bertugas menjalankan pengawasan terhadap penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan Alokasi Dana Desa dan melanjutkannya dengan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan dan tembusannya kepada pihak yang terkait.
J
PENGHARGAAN DAN SANKS!
BAB IX - PENGAWASAN
Pasal 24

- (1) Bupati memberikan penghargaan terhadap Desa yang dinilai berhasil/berprestasi dalam pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa, Penilaian keberhasilan/prestasi dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten dengan menggunakan indikator - indikator tertentu.
- (2) Indikator penilaian keberhasilan/prestasi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1} , yaitu:
- a. meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang Alokasi Dana Desa.
- b. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan, baik di tingkat RT/Dusun maupun tingkat Desa,
- c. meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa.
- (3) Indikator penilaian prestasi dalam penggunaan ADD, yaitu:
- a. Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang direncanakan dalam APB Desa.
- b. Realisasi keuangan sesuai dengan yang ditargetkan.
- c. Penyerapan tenaga kerja yang tinggi.
- d. Besarnya jumlah penerimaan manfaat, terutama dari kelompok warga miskin.
- e. Tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung penggunaan Alokasi Dana Desa.
- f. Terjadinya peningkatan Pendapatan Asli Desa;
- g. Mampu bersinergi dengan program - program pemerintah yang ada di Desa.
- h. Menyampaikan Surat Pertanggung Jawaban sesuai dengan limit waktu yang telah ditentukan.
- (5) Bupati dengan persetujuan DPRD, berhak mengurangi jumlah Alokasi Dana Desa tertentu pada tahun berikutnya dari jumlah yang seharusnya secara proporsional bagi desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan kegiatan pembangunan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa secara partisipatif, transparan dan akuntabel.
- (6) Penilaian ini dilakukan oleh Tim fasilitasi Tingkat Kabupaten setelah dilakukan monitoring dan evaluasi keseluruhan tahapan atau proses pelaksanaan Alokasi Dana Desa selama satu tahun berjalan.
- (7) Dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa diminta kepada seluruh komponen yang terkait untuk tidak melakukan tindakan yang dapat dikategorikan korupsi, barang siapa yang melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan/pengelolaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari Alokasi Dana Desa akan dilakukan tindakan hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB XI - PENUTUP
Pasal 25

Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka peraturan Bupati Nomor 21 · Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Sarolangun beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XI - PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Sarolangun.
-
ARIEF MUNANDAR
Diundangkan di Sarolangun pada tanggal ,;i ~0ru a ri 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,
THABC;;f;OZALI BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2017 NOMOR c9-B