PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 6 Tahun 2012
Tentang POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Berlaku: 24 November 2012
BAB XIII - PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
Pasal 223

- (1) Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disiapkan oleh PPK-SKPD dan disampaikan kepada pejabat pengguna anggaran untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.
- (4) Pejabat pengguna anggaran menyampaikan laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan realisasi semester pertama APBD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.
BAB XIII - PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
Pasal 224

- (1) PPKD menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya dengan cara menggabungkan seluruh laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (4) paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Juli tahun anggaran berkenaan untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (3) Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 80
dan Menteri Dalam Negeri paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.
Bagian Kedua Laporan Tahunan
BAB XIII - PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
Pasal 225

- (1) PPK-SKPD menyusun laporan keuangan SKPD tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada kepala SKPD untuk ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
BAB XIII - PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
Pasal 226

- (1) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pejabat pengguna anggaran sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang berada di SKPD yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. laporan realisasi anggaran;
- b. neraca; dan
- c. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Surat pernyataan kepala SKPD bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan standar akuntansi pemerintahan.
BAB XIII - PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
Pasal 227

- (1) PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara menggabungkan laporan-laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (3) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan.
- (2) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. laporan realisasi anggaran;
- b. neraca;
- c. laporan arus kas; dan
- d. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (5) Laporan keuangan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan laporan ikhtisar kinerja dan laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.
- (6) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan Bupati bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 81
- jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (7) Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, disampaikan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
BAB XIII - PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
Pasal 228

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Bupati memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah.
Bagian Ketiga
Penetapan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
BAB XIII - PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
Pasal 229

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampirannya kepada DPRD, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat laporan keuangan sekurang-kurangnya meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, serta dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada (1) dirinci dalam rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (4) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan lampiran terdiri dari:
- a. ringkasan laporan realisasi anggaran;
- b. penjabaran laporan realisasi anggaran.
BAB XIII - PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
Pasal 230

- (1) Apabila sampai batas waktu 2 (dua) bulan BPK belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan, Bupati dapat menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD.
- (2) Agenda pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditentukan oleh DPRD.
- (3) Persetujuan bersama terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Daerah.
BAB XIII - PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
Pasal 231

- (1) Laporan keuangan pemerintah daerah wajib dipublikasikan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK dan telah diundangkan dalam lembaran daerah.
Bagian Keempat
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
BAB XIII - PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
Pasal 232

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi disampaikan oleh Gubernur kepada Bupati paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
BAB XIII - PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
Pasal 233

- (1) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (2) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD, dan Bupati tetap menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Gubernur membatalkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dimaksud sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
BAB XIV - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 234

- (1) DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 83
BAB XIV - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 235

Pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Bagian Kedua Pengendalian Intern
BAB XIV - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 236

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern.
- (2) Pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan Pemerintah Daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. terciptanya lingkungan pengendalian yang sehat;
- b. terselenggaranya penilaian risiko;
- c. terselenggaranya aktivitas pengendalian;
- d. terselenggaranya sistem informasi dan komunikasi; dan
- e. terselenggaranya kegiatan pemantauan pengendalian.
- (4) Penyelenggaraan pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Bagian Ketiga Pemeriksaan Ekstern
BAB XIV - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 237

Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah dilakukan oleh BPK sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
BAB XV - KERUGIAN DAERAH
Pasal 238

- (1) Setiap kerugian Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan Daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.
- (3) Kepala SKPD dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam SKPD yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 84
BAB XV - KERUGIAN DAERAH
Pasal 239

- (1) Kerugian Daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau Kepala SKPD kepada Bupati dan disampaikan kepada BPK paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian Daerah itu diketahui.
- (2) Segera setelah kerugian Daerah tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi Tanggungjawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.
- (3) Jika surat keterangan Tanggungjawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian Daerah, Bupati segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.
BAB XV - KERUGIAN DAERAH
Pasal 240

- (1) Dalam hal bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenakan tuntutan ganti kerugian Daerah berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan.
- (2) Tanggungjawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan, atau sejak bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian Daerah.
BAB XV - KERUGIAN DAERAH
Pasal 241

- (1) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku pula untuk uang dan/atau barang bukan milik Daerah, yang berada dalam penguasaan bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah dalam Peraturan daerah ini berlaku pula untuk pengelola perusahaan Daerah dan badan-badan lain yang menyelenggarakan Pengelolaan Keuangan Daerah, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tersendiri.
BAB XV - KERUGIAN DAERAH
Pasal 242

- (1) Bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian Daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Putusan pidana atas kerugian Daerah terhadap bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara dan pejabat lain tidak membebaskan yang bersangkutan dari tuntutan ganti rugi.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 85
BAB XV - KERUGIAN DAERAH
Pasal 243

Kewajiban bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.
BAB XV - KERUGIAN DAERAH
Pasal 244

- (1) Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK.
- (2) Apabila dalam pemeriksaan kerugian Daerah ditemukan unsur pidana, BPK menindaklanjutinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
BAB XV - KERUGIAN DAERAH
Pasal 245

Pengenaan ganti kerugian Daerah terhadap pegawai negeri sipil bukan bendahara ditetapkan oleh Bupati.
BAB XV - KERUGIAN DAERAH
Pasal 246

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara tuntutan ganti kerugian Daerah diatur tersendiri dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
BAB XVI - PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
Pasal 247

- (1) Bupati dapat menetapkan SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang tugas dan fungsinya bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan.
BAB XVI - PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
Pasal 248

- (1) Pejabat yang ditunjuk untuk mengelola dana BOS sekolah negeri sebagai berikut:
- a. Bupati menetapkan kuasa pengguna anggaran atas usul kepala SKPD Pendidikan selaku Pengguna Anggaran; dan
- b. kepala sekolah ditunjuk sebagai PPTK.
- (2) Tugas PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengelola dana BOS yang ditransfer oleh bendahara pengeluaran pembantu pada SKPD Pendidikan.
BAB XVI - PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
Pasal 249

- (1) Dana BOS untuk sekolah negeri dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan.
- (2) Dana BOS untuk sekolah swasta dianggarkan pada jenis belanja hibah.
- (3) RKA-SKPD untuk program/kegiatan dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh SKPD Pendidikan.
- (4) RKA-PPKD untuk belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh PPKD.
BAB XVI - PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
Pasal 250

Pencairan dana BOS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
BAB XVI - PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
Pasal 251

- (1) Penyaluran dana BOS bagi sekolah negeri dilakukan setiap triwulan oleh bendahara pengeluaran pembantu SKPD Pendidikan melalui rekening masingmasing sekolah.
- (2) Penyaluran dana BOS bagi sekolah swasta dilakukan setiap triwulan oleh BUD melalui rekening masing-masing sekolah.
- (3) Penyaluran dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) triwulan berikutnya dapat dilakukan tanpa menunggu penyampaian laporan penggunaan dana BOS triwulan sebelumnya.
BAB XVI - PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
Pasal 252

- (1) Penyaluran dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (2) didasarkan atas Naskah perjanjian hibah daerah.
- (2) Naskah perjanjian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani bersama antara Bupati dengan kepala sekolah swasta.
- (3) Dalam rangka percepatan penyaluran dana hibah, kepala SKPD Pendidikan atas nama Bupati dapat menandatangani Naskah perjanjian hibah.
- (4) Naskah perjanjian hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali untuk keperluan 1 (satu) tahun anggaran.
BAB XVI - PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
Pasal 253

- (1) Kepala sekolah negeri menyampaikan laporan penggunaan dana BOS triwulan I dan triwulan II paling lambat tanggal 10 Juli sedangkan untuk triwulan III dan triwulan IV paling lambat tanggal 20 Desember tahun berkenaan kepada bendahara pengeluaran pembantu.
- (2) Laporan penggunaan dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.
- (3) Laporan penggunaan dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran setelah diverifikasi oleh pejabat penatausahaan keuangan SKPD Pendidikan.
- (4) Kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas penggunaan dana BOS yang diterima setiap triwulan.
BAB XVI - PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
Pasal 254

Tata cara pertanggungjawaban dana BOS yang diterima oleh sekolah swasta diatur dalam naskah perjanjian hibah daerah.
BAB XVII - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 255

- (1) Bagi SKPD yang melanggar ketentuan dalam Pasal 96 ayat (2) akan dikenakan sanksi penundaan penganggaran kegiatan dalam APBD.
- (2) Penundaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi anggaran rutin dan anggaran yang langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 256

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dicabut dan tidak berlaku lagi.
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 257

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng .
Ditetapkan di Bantaeng Pada tanggal 24 November 2012
BUPATI BANTAENG Cap./ttd. H. M. NURDIN ABDULLAH
Diundangkan di Bantaeng Pada tanggal 26 November 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG
Drs. H. MUHAMMAD YASIN, MT
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19590112 198603 1 016
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2012 NOMOR 10
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR TANGGAL TENTANG POKOK - POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
| NO | URAIAN | WAKTU |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1 | Penyusunan RKPD | Akhir bulan Mei |
| 2 | Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Bupati | Minggu 1 bulan Juni |
| 3 | Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Bupati kepada DPRD | Pertengahan bulan Juni |
| 4 | Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati antara Bupati dan DPRD | Minggu pertama bulan Juli |
| 5 | Penyusunan Rancangan PPAS | |
| 6 | Penyampaian rancangan PPAS ke DPRD | Minggu Kedua Bulan Juli |
| 7 | PPAS disepakati antara Bupati dengan DPRD | Akhir Bulan Juli |
| 8 | Surat Edaran Bupati perihal Pedoman RKA-SKPD dan RKA-PPKD | Awal bulan Agustus |
| 9 | Penyampaian Rancangan APBD kepada DPRD | Minggu pertama bulan Oktober |
| 10 | Pengambilan persetujuan Bersama DPRD dan Bupati | Paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan |
| 11 | Penetapan hasil evaluasi Rancangan APBD | 15 hari kerja (pertengahan bulan Desember) |
| 12 | Penetapan Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi | Paling Lambat Akhir Desember (31 Desember) |
| 13 | Penyempurnaan sesuai hasil evaluasi | 7 hari kerja |
| 11 | Penetapan hasil evaluasi Rancangan APBD | 15 hari kerja (pertengahan bulan Desember) |
| 12 | Penetapan Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD sesuai dengan hasil | Paling Lambat Akhir Desember (31 |
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 | 89
| NO | URAIAN | WAKTU |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| | evaluasi | Desember) |
| 13. | Penyempurnaan sesuai hasil evaluasi | 7 hari kerja |
| 14. | Pembatalan berdasarkan hasil evaluasi | 15 hari kerja (pertengahan bulan Desember) |
| 15. | Penetapan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Perda APBD dan penyampaian Hasil Evaluasi | |
| 16. | Penetapan Perda APBD dan Perbup tentang Penjabaran APBD. | |
| 17. | Penyampaian Perda APBD dan Perbup tentang Penjabaran APBD Kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur | |
BUPATI BANTAENG Cap./ttd. H. M. NURDIN ABDULLAH
Diundangkan di Bantaeng Pada tanggal 26 November 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG
Drs. H. MUHAMMAD YASIN, MT
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19590112 198603 1 016
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2012 NOMOR 10