PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 7 Tahun 2017
Tentang No Description
Berlaku: 3 Mei 2017
N/A
Preamble

Menimbang
WALIKOTA SINGKAWANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERlAN TUGAS BELAJAR DAN IJIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SINGKAWANG,
- a. bahwa dalam rangka menindal&lt;lanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Togas Belajar dan ljin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil perlu dipedomani sebagai pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia aparatur;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang perlu mengatur pemberian tugas belajar dan ijin belajar secarajelas dan terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
r'
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
2. Mengingat Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51):
Menetapkan
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IJIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG.
BABI KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalarn Peraturan Walikot.a ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Singkawang
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Singkawang.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya di sebut BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerahselanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
8. Togas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah kepada PNS dalam hubungan dengan tugas dan kepentingan dinas untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, baik yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemerintah maupun Lembaga Swasta Dalam dan/ atau Luar Negeri yang telah terakreditasi dengan biaya dari PNS yang bersangkutan dan/ atau biaya yang bersumber dari APBN / APBD, Pemerintah Negara Lain, Badan Internasional atau Badan Swasta Dalam maupun Luar Negeri dengan tujuan untuk memenuhi kekurangan tenaga ahli dan/atau terampil yang berpengetahuan luas dan mempertinggi mutu kecakapan PNS guna menunjang pelaksanaan program kerja Pemerintah Daerah.
9. Izin Belajar adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pejabat PembinaKepegawaian Daerah kepada PNS yang telah memenuhi syarat untukmengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi diluar jam kerja berdasarkan kebutuhan formasi.
BAB II - TUGAS BELAJAR
Pasal 2

Togas belajar bagi PNS yang akan melanjutkan ke Program Diploma, Program Strata 1 (S-1), Program Strata 2(S-2) atau setara dan Program Strata 3(S-3) atau setara harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. memiliki masa kerja minimal 1 (satu) tahun sebagai PNS, sedangkan untuk disiplin ilmu yang langka serta diperlukan dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS;
- b. berbadan sehat yang dinyatakan secara tertulis oleh dokter pemerintah;
- c. usia maksimal 25 tahun untuk Diploma dan Strata 1(S-1); 37 tahun untuk program Strata 2 (S-2) atau setara; dan 40 tahun untuk program Strata 3 (S-3) atau setara, sedangkan untuk disiplin ilmu yang langka dan diperlukan usia maksimal 37 tahun untuk Diploma dan program Srata 1 (S-1); 42 tahun untuk program Strata 2 (S-2) atau setara; dan 47 tahun untuk program Strata 3(S-3) atau setara;
- d. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
- e. tidak sedang dalam kedudukan:
1. menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat:
2. menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
3. cuti diluar tanggungan negara;
4. proses penjatuhan hukuman disiplin;
5. proses perkara pidana.
- f. tidak pernah:
1. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat;
2. gagal dalam tugas belajar karena kelalaiannya;
3. dibatalkan mengikuti tugas be1ajar karena kesalahannya; dan
4. melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat.
- g. bidang ilmu yang akan ditempuh harus sesuai dengan pengetahuan dan keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada Pernerintah Daerah;
- h. bagi pejabat fungsional, jenjang pendidikan bersifat linier;
- i. program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
- J. program studi di luar negeri yang akan dikuti harus telah mendapat pengakuan dari instansi be:rwenang;
- k. rekomendasi dari kepala perangkat daerah;
- I. dinyatakan lulus seleksi dan mendapat beasiswa dari Perguruan Tinggi dan Lembaga Pemerintah, Badan Internasional, atau Badan Swasta Dalam Negeri dan Luar Negeri;
- m. memiliki masa kerja 2 (dua) tahun di Pemerintah Kota Singkawang bagi PNS yang dimutasikan ke Daerah;
- n. telah melaksanakan tugas minimal 2 (dua) tahun sejak yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar terakhir yang pemah diikutinya, kecuali program tugas belajar yang sekaligus melaksanakan program profesi;
- o. bagi PNS yang menduduki jabatan ASN dibebaskan dari Jabatan ASN;
- p. PNS yang diperbantukan atau dipekerjakan ke wilayah lainnya atau PNS dari wilayah lainnya yang diperbantukan atau dipekerjakan ke Pemerintah Daerah, tidak dapat diberikan tugas belajar oleh Pemerintah Daerah; dan
- q. memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh lembaga pendidikan atau pengelola program tu gas belajar.
BAB II - TUGAS BELAJAR
Pasal 3

Bagi PNS yang akan melanjutkan ke Program Diploma, Strata 1 (S-1), Strata 2 (S-2) atau setara, Strata 3 (S-3) atau setara atas keinginan sendiri harus memenuhi kriteria tambahan selain kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, yaitu berdasarkan Kebutuhan Daerah dan memiliki pangkat Golongan ruang minimal Pengatur Muda Tingkat I (11/b) untuk Diploma, Pengatur (II/c) untuk Program Strata 1 (S-1), Penata Muda (III/a) untuk Program Strata 2 (S-2) atau setara, Penata Muda Tk.I (III/b) untuk Program Strata 3 (S-3) atau setara.
Bagian Kedua Jangka Waktu Togas Belajar
BAB II - TUGAS BELAJAR
Pasal 4

- (1) Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar:
- a. Program Diploma I (DI) paling lama 1 (satu) tahun;
- b. Program Diploma II (DII) paling lama 2 (dua) tahun;
- c. Program Diploma Ill (DIJI) paling lama 3 (tiga) tahun;
- d. Program Strata I (S-1)/Diploma IV (DIV) paling lama 4 (empat) tahun:
- e. Program Strata II (S-2) atau setara paling lama 2 (dua) tahun;
- f. Program Dokter Spesialis paling lama 5 (lima) tahun;
- g. Program Strata II (S-3) atau setara paling lama 4 (empat) tahun; dan
- h. Program Dokter Sub Spesialis paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sampai dengan huruf h, disesuaikan dengan kurikulum pendidikannya.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun atau 2 semester sesuai dengan kebutuhan dan persetujuan instansi dan/atau sponsor.
- (4) Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberi perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun, dengan perubahan status menjadi ijin belajar.
- (5) Dalam melaksanakan ijin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PNS tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas belajar.
- (6) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan PNS kepada Walikota melalui BKPSDM paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnyajangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberikan dengan kri teria:
- a. adanya peru bahan kebijakan program studi; dan
- b. bukan karena kelalaian.
Bagian Ketiga
Pembiayaan Togas Belajar
BAB II - TUGAS BELAJAR
Pasal 5

- ( 1) Sumber pembiayaan pendidikan tu gas belajar:
- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
- b. pihak ketiga dalam hal ini Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Negara lain, Badan lnternasional atau Badan Swasta Dalam Negeri maupun Luar Negeri dan atau pihak sponsor lainnya; dan/atau
- c. pembiayaan sendiri.
- (2) Komponen dan besaran biaya tu gas belajar yang bersum ber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diberikan kepada PNS tugas belajar dan Institusi Penyelenggara Pendidikan.
- (3) Komponen dan besaran biaya tugas belajar kepada PNS meliputi:
- a. biaya hidup;
- b. biaya buku dan referensi;
- c. biaya penulisan skripsi/tesis/disertasi;
- d. biaya pemondokan;
- e. biaya riset/praktek;
- f. biaya keberangkatan dan pemulangan; dan
- g. biaya wisuda.
- (4) Biaya pendidikan yang diberikan kepada institusi penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan besaran yang ditetapkan oleh rektor dan/atau masing-masing institusi pendidikan.
- (5) Komponen dan besaran biaya tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f diberikan pada saat keberangkatan pertama dan pemulangan setelah selesai sesuai pengeluaran nyata harga tiket dan taksi.
- (6) Komponen dan besaran biaya tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g diberikan sesuai dengan rincian dari institusi pendidikan.
- (7) Komponen dan besaran biaya tugas belajar sebagimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (8) Komponen dan besaran biaya tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai batas waktu yang telah ditentukan.
- (9) Bantuan biaya pendidikan tidak dapat diberikan untuk perpanjangan batas waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3).
- (10) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah.
BAB II - TUGAS BELAJAR
Pasal 6

PNS suami beserta istri yang melaksanakan tugas belajar pada tempat kota yang sama maka komponen dan besaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dan huruf d akan disesuaikan kembali.
BAB II - TUGAS BELAJAR
Pasal 7

PNS yang tugas belajar atas keinginan sendiri dengan biaya sendiri, dapat diberikan bantuan biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) yang disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
Bagian Keempat Hak dan Kewajiban PNS Tugas Belajar
BAB II - TUGAS BELAJAR
Pasal 8

Hak PNS tugas belajar adalah:
- a. memperoleh gaji setiap bulannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- b. mendapatkan kenaikan pangkat;
- c. mendapatkan kenaikan gaji berkala;
- d. mendapatkan penilaian kinerja;
- e. mendapatkan tunjangan kinerja sesuai ketentuan; dan
- f. mendapatkan biaya tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
BAB II - TUGAS BELAJAR
Pasal 9

Kewajiban PNS tugas belajar adalah:
- a. mentaati dan mengikuti semua ketentuan program tugas belajar tennasuk ketentuan yang berlaku di lembaga pendidikan;
- b. melaksanakan tugas belajar sebaik-baiknya dan dalam waktu sesingkatsingkatnya.
- c. melaporkan perkembangan akademik secara periodik setiap 2 semester kepada BKPSDM;
- d. menjaga nama baik diri dan Pemerintah Daerah;
- e. pada kesempatan pertama secara tertulis melaporkan diri telah selesai mengikuti pendidikan kepada Walikota melalui BKPSDM dan dengan melampirkan:
1. surat keterangan telah menyelesaikan pendidikan atau surat pengembalian dari lembaga pendidikan tempat tugas belajar; dan
2. fotocopy ijazah dan transkrip nilai yang diperoleh.
- f. menerima penempatan tugas oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan Pemerintah Daerah;
- g. melaksanakan ikatan dinas selama 2 kali masa tugas belajar, kecuali dianggap ada hal-hal yang bersifat mendesak dan penting;
- h. kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g juga berlaku bagi yang tidak berhasil menyelesaikan tugas belajar; dan
1. penyesuaian ijazah dapat dilakukan pada saat periode kenaikan pangkat dikecualikan bagi PNS yang telah memiliki pangkat maksimal.
Bagian Kelima
Prosedur Pemberian Togas Belajar
BAB II - TUGAS BELAJAR
Pasal 10

- (1) Pencalonan peserta tugas belajar berdasarkan penawaran tertulis dari penanggung beasiswa dan atau lembaga pendidikan.
- (2) Surat Permohonan dari PNS dan penawaran tertulis bagi PNS tugas belajar atas keinginan sendiri.
- (3) Pencalonan peserta tugas belajar diajukan oleh kepala perangkat daerah untuk mendapatkan izin mengikuti seleksi tugas belajar.
- (4) Pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Walikota melalui BKPSDM dengan ketentuan:
- a. menyebutkan waktu dan tempat seleksi akan dilaksanakan;
- b. menyebutkan program studi yang akan diikuti; dan
- c. menyebutkan lembaga pemberi beasiswa dan atau lembaga pendidikan yang akan diikuti.
- (5) Pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melampirkan dokumen:
- a. surat penawaran tertulis seleksi dan penanggungjawab beasiswa;
- b. fotocopy keputusan pengangkatan PNS;
- c. fotocopy Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 1 (satu) tahun terakhir; dan d. surat persetujuan dari su ami / istri bagi PNS yang telah menikah.
BAB II - TUGAS BELAJAR
Pasal 11

- (1) Peserta yang lulus seleksi mengajukan permohonan tugas belajar melalui Perangkat Daerah kepada Walikota melalui BKPSDM.
- (2) Permohonan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilampiri dokumen administrasi beru pa:
- a. surat izin mengikuti tugas belajar;
- b. surat keterangan lulus seleksi dari lembaga pendidikan;
- c. salinan sah SK CPNS;
- d. salinan sah SK PNS;
- e. salinan sah SK pangkat terkahir;
- f. salinan sah SK jabatan terakhir;
- g. salinan sah ijazah terakhir;
- h. salinan sah Penilaian Angka Kredit terakhir bagi jabatan fungsional;
- i. surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah;
- j. salinan sah penilaian pelaksanaan pekerjaan 1 (satu) tahun terakhir; dan
- k. surat pemyataan Kepala Perangkat Daerah yang menyatakan tentang:
1. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat berat atau sedang;
2. tidak sedang cuti diluar tanggungan negara;
3. tidang sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin; dan
4. tidak sedang dalam proses perkara pidana yang bukan pelanggaran (semua administrasi dibuatkan formnya).
1. surat pernyataan istri/suami yang menyatakan tidak keberatan dengan istri/suami mengikuti tugas belajar.
Bagi.an Keenam
Perjanjian Togas Belajar
BAB II - TUGAS BELAJAR
Pasal 12

- (1) Perjanjian tugas belajar dibuat dan ditandatangani sebelum penetapan keputusan tugas belajar.
- (2) Perjanjian tugas belajar berisi paling sedikit:
- a. program pendidikan yang diikuti;
- b. jangka waktu pendidikan;
- c. lamanya ikatan dinas yang diikuti;
- d. hak dan kewajiban selama tugas belajar; dan
- e. ketentuan sanksi.
Bagian Ketujuh
Penempatan Kembali dan Tugas Belajar Lan ju tan
BAB II - TUGAS BELAJAR
Pasal 13

PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar diaktifkan kembali untuk penempatan berdasarkan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan Pemerintah Daerah.
BAB II - TUGAS BELAJAR
Pasal 14

PNS dapat mengikuti tugas belajar berkelanjutan berturut-turut dengan ketentuan:
- a. mendapatkan ijin Walikota;
- b. prestasi pendidikan sangat memuaskan;
- c. jenjang pendidikan bersifat linier;
- d. mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Negara lain, Badan Intemasional atau Badan Swasta Dalam Negeri maupun Luar Negeri dan atau pihak sponsor lainnya; dan
- e. dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.
Bagian Kedelapan
Pemberhentian Tugas Belajar
BAB II - TUGAS BELAJAR
Pasal 15

Pemberian tugas belajar dapat diberhentikanapabila PNS yang bersangkutan:
- a. tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai jangka waktu masa tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4;
- b. sakit jasmani dan/ atau rohani yang mengakibatkan tidak mungkin lagi meneruskan tugas belajar, dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Pemerintah;
- c. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kriminal sesuai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- d. dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat;dan
- e. dikeluarkan dari dan atau mengundurkan diri dari lembaga pendidikan dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Bagian Kesembilan
Sanksi
BAB II - TUGAS BELAJAR
Pasal 16

- (I) PNS yang diberikan tugas belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikannya sesuai waktu yang ditentukan sebagaimana dirnaksud dalam pasal 4, mengundurkan diri tanpa alasan yang sah, atau dikeluarkan oleh institusi pendidikan dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi PNS tugas belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan berupa: a. hukuman disiplin PNS; dan
- b. mengembalikan seluruh biaya pendidikan diberikan selama tugas belajar bagi yang yang bersumber dari APBD.
- (3) PNS yang tidak melaporkan diri kepada Walikota melalui BKPSDM paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhimya masa tugas belajar diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengembalian seluruh biaya yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi PNS tugas belajar yang sakitjasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat menyelesaikan pendidikan.
- (5) Mekanisme pengembalian seluruh biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi dan barang daerah.
BAB III - IJIN BELAJAR Bagian Kesatu Persyaratan Pasal 17
Pasal 18

Persyaratan pengajuan ijin belajar adalah:
- a. memiliki masa kerja minimal 1 (satu) tahun sebagai PNS;
- b. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bemilai baik;
- c. tidak sedang dalam kedudukan:
1. menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat:
2. menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
3. cuti diluar tanggungan negara;
4. proses penjatuhan hukuman disiplin; dan
5. proses perkara pidana.
- d. tidak pemah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat;
- e. pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan;
- f. biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan atau dapat dibiayai oleh Pemerintah Daerah yang disesuikan dengan kemampuan keuangan daerah untuk jenis pendidikan tertentu;
- g. program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenangkecuali untuk program studi yang langka;
- h. diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah;
1. tidak meninggalkan tugas jabatannya, dikecualikan sifat pendidikan yang sedang diikuti, PNS dapat meninggalkan jabatan sebagian waktu kerja atas ijin pimpinan instansi;
- j. PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan; dan
- k. bagi yang mengikuti program pendidikan jarak jauh maka program pendidikan yang diikuti sudah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.
Bagian Kedua Prosedur dan Tata Cara
BAB III - IJIN BELAJAR Bagian Kesatu Persyaratan Pasal 17
Pasal 19

- (1) PNS mengajukan permohonan kepada BKPSDM untuk memperoleh Rekomendasi mengikuti seleksi pada lembaga pendidikan atas persetujuan Kepala Perangkat Daerah.
- (2) PNS yang dinyatakan diterima pada lembaga pendidikan mengajukan permohonan ijin belajar melalui Kepala Perangkat Daerah kepada Walikota c.q BKPSDM;
- (3) Permohonan ijin belajar dilampiri dokumen administrasi sebagai berikut:
- a. salinan sah keputusan pengangkatan PNS;
- b. salinan sah keputusan pangkat terakhir;
- c. salinan sah ijazah terakhir;
- d. salinan sah penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- e. Surat pemyataan/keterangan Kepala SKPD yang menyatakan:
1. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
2. tidak pemah di jatuhi sanksi pelanggaran kode etik PNS tingkat sedang atau berat;
3. tidak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat; dan
4. bersedia menanggung seluruh biaya pendidikan secara mandiri;
- f. salinan sah surat persetujuan/ akreditasi minimal B lembaga pendidikan yang akan diikuti dari lembaga berwenang;
- g. surat keterangan diterima sebagai peserta didik aktif dari lembaga pendidikan;
- h. bagi program pendidikan jarak jauh, bukti yang menyatakan bahwa program pendidikan yang diikuti sudah mendapat persetujuan pejabat yang berwenang;dan
- i. surat rekomendasi dari pimpinan unit kerja bahwa proses pendidikan tidak menggangu tugas kedinasan.
Bagian Ketiga Ijin Belajar Bagi CPNS
BAB III - IJIN BELAJAR Bagian Kesatu Persyaratan Pasal 17
Pasal 20

- (1) Bagi CPNS yang pada saat melamar dipersyaratkan sedang menempuh pendidikan lanjutan dan linier dengan ijazah yang dipergunakan sebagai dasar pengangkatan sebagai CPNS diberikan Surat Keterangan Melanjutkan Studi (SKMS) yang berfungsi sama dengan Surat Izin Belajar.
- (2) Bagi CPNS yang pada saat melamar sedang menempuh pendidikan dalam semester akhir atau sedang menyelesaikan karya tulis dapat diberikan surat keterangan yang berfungsi sama dengan izin belajar dengan ketentuan
- a. proses perkuliahan tidak mengganggu kedinasan;
- b. jangka waktu antara diangkat CPNS dan dikeluarkannya ijazah tidak lebih dari 1 (satu) tahun.
- c. program studi yang sedang diikuti telah mendapatkan persetujuan/ akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang.
Bagian Keempat
Pembatalan Ijin Belajar
BAB III - IJIN BELAJAR Bagian Kesatu Persyaratan Pasal 17
Pasal 21

- (1} Surat izin belajar dapat dibatalkan oleh pejabat yang berwenang baik sebelum maupun sesudah menyelesaikan pendidikan.
- (2) Surat izin belajar dibatalkan karena :
- a. dikemudian hari ditemukan bukti bahwa PNS tidak memenuhi syarat;
- b. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- c. memalsukan keterangan syarat izin belajar;
- d. proses pendidikan mengganggu kedinasan; dan
- e. melalaikan tugas kedinasannya.
- (3) Pembatalan ijin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada surat usulan pembatalan dari Kepala Perangkat Daerah.
Bagian Kelima
Kewajiban
BAB III - IJIN BELAJAR Bagian Kesatu Persyaratan Pasal 17
Pasal 22

PNS yang memperoleh ijin belajar berkewajiban mengutamakan pelaksanaaan tugas kedinasannya, tennasuk melaksanakan tugas kedinasan di luar jam kerja.
BAB III - IJIN BELAJAR Bagian Kesatu Persyaratan Pasal 17
Pasal 23

- (1) Apabila terjadi perubahan jadwal jam belajar yang dapat mengganggu jam kerja, maka PNS yang memproleh ijin belajar melapor secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah dan ditembuskan kepada kepala BKPSDM;
- (2) Kepala Perangkat Daerah memberikan pertimbangan keberatan/ atau tidak keberatan atas perubahan jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala BKPSDM.
- (3) Apabila proses belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sangat mengganggu pelaksanaan tugas kedinasannya, maka ijin belajar yang telah diberikan dapat dibatalkan oleh Pejabat yang berwenang.
BAB III - IJIN BELAJAR Bagian Kesatu Persyaratan Pasal 17
Pasal 24

- (1) PNS yang telah menyelesaikan pendidikannya, wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah untuk kemudian diteruskan kepada Kepala BKPSDM.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan Surat Keterangan Lulus dari Pimpinan Lembaga Pendidikan
MONITORING DAN EVALUASI
Pasa125
- (1) Utuk mengetahui perkembangan dan kemajuan PNS yang melakukan Tu.gas Belajar dan Izin Belajar dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaku kan melalui supervisi langsung atau tidak langsung ke institusi pendidikan yang dilakukan oleh BKPSDM.
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB III - IJIN BELAJAR Bagian Kesatu Persyaratan Pasal 17
Pasal 26

Untuk PNS maupun CPNS yang akan mengikuti pendidikan profesi baik melalui tugas belajar maupun ijin belajar mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku
BAB III - IJIN BELAJAR Bagian Kesatu Persyaratan Pasal 17
Pasal 27

- (1) PNS yang mengundurkan diri sebagai PNS namun pengabdiannya pada Pemerintah Kota Singkawang kurang dari 2 tahun sejak selesai Togas Belajar, maka Pegawai Negeri Sipil tersebut harus mengganti biaya pendidikan yang telah diterimanya dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika tidak dipenuhi akan diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:
- a. Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pemberian Tu.gas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2013 Nomor 9); dan
- b. Peraturan W alikota Nomor 10 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pemberian Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2013 NomorlO);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Agar Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.
Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 3 Mei 2017 WALIKOTA SINGKAWANG, ttd AWANGISHAK
Diundangkan di Singkawang pada tanggal 25 Juli 201 7
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG
SYECH BANDAR
BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2017 NOMOR 11
Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM
YASMALIZAR,S.H NIP. 19681016 199803 1 004
| g | ��� g | ---,-- 4 | � g | --,- | � | -----, ? |
|--------------------|-------------|-------------------------|------------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| U gg $. e. ... Go | G 9 | U % | G U 5/35li55 ~s- | 1--------l----l--+---4--+---+------l U # | | |
| o o o o o o | o o o o o o | o o o o o o o o o o o o | | o o o o o o | O o o o o o o | |
| q g Q o | bbl Q g g o | Q g g o | bl @ g go o | 0o @ ~ | O o 88885Psi Q | £ ti et i :s |
| -J @ o o | G @ o o | G @ o o o | @ o o | @ o o o | ti ' @ o$ o | L' t £ S i r = |
| J> o o o o | G o o o o | G o o o o | o o o o | o 000000 o o 000000 o | o o o o | |
5
�
ldi
•
i
1
0
'o
-
$
-
F 1 1
| l G oo oo 0 o 0 o | lb.l G1 O1 o o o o o o o o o o | o o o o o o | | | |
|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| g O o 0 0 o o | 0 0 c o 0 0 4 J ] o 0 0 0 | 0 0 0 G 0 0 | b % 99 0 0 0 0 o 8 8° | | |
| -1 0 0 0 0 o o | G 0 0 o o o o | I.\) a o 0 0 0 o G1 0 0 o o o 0 | I.\) - O U o o o o 0,0 0 0 o | | |
| � o g g 0 5 | --4---- j o @ g o | i ; . } -'4 .. o o @_ @@ _ gg o o I | i -_,__r--- l '% 0 0 @ @ o o | | |
| A> o g o | G o 5 o o g g o O | i G0 oo 555 o gg o | i . • o o 5 @ o O | Go r 1 g ' @ 2 @?6 gt a 35 UI d | � ti 5 p a 'g @ a' ~ %± |
&lt; 1 1
| G | tv . | | ·1-·--, z 0 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| G '"'1 p 5 tv | G >-t £ e $ ... | c ... u - 0 5 SD | --- od ! 0 ::s p. ' t p. ... I Vi' p ::, |
| -] 0 0 0 0 0 0 | O 0 0 0 0 0 0 | 0 0 o 0 0 0 0 | d (D a 0 8% E 5 % ... et p g ::s |
| oh 0 0 0 o 0 0 | 0o 0 0 0 0 0 | 0 o 0 0 0 0 | : d p. £ ti ti » $ < Pi: £ P 0 - a $ ::s u 0 |
| J o 0 o o o o | G 0 0 0 0 0 0 | N 0 0 o o 0 o | t ::s E p. Es p ::s 5 t rt EP c UI E $ ::s 4 $ ::s |
| G 0 0 0 0 0 0 � - | tv 0 0 0 0 0 0 | ft 0 0 0 0 o 0 | � ti - pt 0 $ (D '< et ti .$. $ p» - j ¢ 7d $ pi u Vi' - ,... 0 ' ·-- |
| tN 0 0 0 0 o 0 | l 01 0 0 o 0 0 | ht 0 0 0 o o 0 | U a 1. p t ' rm ] 0 0 g..= ' ¢D % • t/ ji (9 zP j fll - |
2
"'d
i
3
a,
$
-
gr &lt; ;
'
'
'
'
t
!
i
| O | 0 | p> | G | ] | ll 2z 0 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| - U i:: ° U 'o a U ... 2 el 0 | -- c.- 00 G et od t !l) p 0 et A ... 2 G ... ' | C/) >-t $ $ tv | -- � U 3 % pf | i 0 I d "CS - 0 53 p | "'d 0 ::s ., - • - :,i;- $ ::s |
| bl 0 0 0 0 0 o 0 | ... • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ' 0 0 0 0 0 : i | 0o 0 0 0 o 0 0 | t i ! J I 0 0 I I 0 i o 0 0 : : | O 0 0 0 0 0 0 | d 0 a 0 8s e j • ' < P ep $ ::r ,::::: ::s |
| tv 0 0 0 0 0 0 | ht ... J J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | bl C 0 0 0 0 0 | ; ht 0 0 0 0 0 0 l I | 00 0 0 0 0 0 | t - p. £ to t} i 9 gr < ~ 9 - p ::s |
| -- o 0 0 0 0 o 0 | O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 | A> 0 0 0 0 0 0 | - ; G ! 0 i 0 • 0 c c c | tv 0 0 0 0 0 0 | t r w to ft a $ ct p $ ::r t ::s |
| ... 0 0 0 0 0 0 0 | J J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | p> 0 o 0 0 0 0 | N 0 0 0 0 0 0 | l 0 o 0 0 0 0 | ::0 d IIJ 0 rt t • p $ g " ep (D |
| -p 0 0 c 0 o 0 | G Go 0 0 0 0 0 0 o o 0 0 0 0 | tv 0 0 0 0 0 0 | - 01 0 0 o o 0 | ... o ! 0 0 o o 0 i | ' U z 1 o $ 0 ¢ <m ) 0 0 Ill ::S < s 0 % tA j ( i» s j ## UI |
-
z f "U wt o 0 0o pt 0 ... 0 · to o 0 0 G be 0 o p&gt;
U p 7; ... l J t '11 £ &gt; r' U 2&gt; c U a � &gt; p 0 .t wt · 2&gt; (1) z 3 00 · ll) c · a 9 G -a ... :::1 &lt;¢ ?»
D&gt; z D&gt; z 0 t U r ,&gt; �
5 D&gt; · � 0 3 eM r.n t t 0. z o 5 &gt; z @
-
| tv | bl . | z4 0 |
|-----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U 4 p et p d | 0 l o ... 0 5 I» | 3 a £, pl f. - :,: p a |
| U1 o o o 0 o | -D> 0 o 0 o 0 | ; - • rt ti } it p z% - $ :::s |
| � G 0 0 0 0 0 0 | tv 0 0 o 0 0 0 | t c :,: to £: a ¢ • $ 0 rt <d 5 9 p z d 0 ::s ;:s 0 |
| tv 0 0 0 0 0 o | ... 0 o o o o 0 | :::s bi • - p $ ::s 4 ti $ 0 z A $ 0 g 0 $ I el :::s "" I d ti i ! 3 - p :,: � e $ 0 - :,: 7 o - |
| d O1 0 0 o o 0 | b 0 0 0 c o o | i t l •8 ' s° 5 '3 a 9 •d '% g %l g ' E tie $ ::s : |