PERATURAN GUBERNUR GUBERNUR Nomor 3 Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 31 Januari 2017
N/A
Preamble

Menimbang:
Mengingat :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, T\rgas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara;
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor l1O3);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al5 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9a\
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AL4 Tentang Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nornor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
SALINAN
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nornor 18 Tahun 201,6 Tentang Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL6 Nomor 1L4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 4.
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OLG Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nornor 32); 5.
Memperhatikan: Surat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Nomor rco13676lPOLPUM tanggal 7 oktober 2016 Perihal Pemetaan Kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Frovinsi dan Kabupaten/ Kota.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA UTARA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara-
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusa.n pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rat&lt;yat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Badan daerah.
5. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut Gubsu.
6. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut Wagubsu.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut Sekdaprovsu-
8. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- g. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Susunan Jabatan Fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian atau/dan keterampilan tertentu, yang jenis dan tugas serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB III
Pasal 3

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan pen5rusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang Administrasi Umum. Pembinaan ldeologi, Wawasan Kebangsaan, Karakter Bangsa, Kewaspadaan Nasional, Pembinaan Politik Dalam
Negeri dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan serta T\rgas Pembantuan;
- (21 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan Kebijakan Teknis Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Karakter Bangsa, Kewaspadaan Nasional, Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya serta Organisasi Kemasyarakatan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang Pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Karakter Bangsa, Kewaspadaan Nasional, Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Kewaspadaan Nasional, Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan;
- d. pelaksErnaan tugas pembantuan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik .
- e. pelaksanaan pelayanan administrasi Internal dan Eksternal;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya:
- (3) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai uraian tugas :
- a. menyelenggarakan pembinaan pegawai di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara;
- b. menyelenggarakan arahan bimbingan kepada pejabat stmktural pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara;
- c. menyelenggarakan instruksi pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Provinsi Sumatera Utara;
- d. menyelenggarakan penJrusunan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- e. menyelenggarakan pengkajian dan penetapan kebijakan penyelenggaraan urusa.n Pemerintah Daerah di bidang kesekretariatan, pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, kewaspadaan nasional, pembinaan politik dalam negeri dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Kemasyarakatan; Budaya dan Organisasi
- f. menyelenggarakan berkaitan dengan dan memfasilitasi kegiatan yang urusan pemerintahan daerah di bidang kesekretariatan, pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, pembinaan politik dalam negeri ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan ;
- g. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan daerah di bidang kesekretariatan, pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, kewaspadaan nasional, pembinaan politik dalam negeri dan ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan ;
- h. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait lainnya serta Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dalam rangka penyelenggaraa.n urusan pemerintahan daerah dibidang kesekretariatart ,pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, kewaspadaan nasional, pembinaan politik dalam negeri dan ketahanan ekonomi, sosial budaya dan oganisasi kemasyarakatan;
- i. menyelenggarakan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika;
- j. menyelenggarakan fasilitas penyelesaian perselisihan masyarat yang berpengaruh terhadap persatuan dan kesatuan bangsa;
- k. menyelenggarakan pelayanan, peffibinaan dan pengendalian perijinan dan latau rekomendasi dibidang kesatuan bangsa dan, politik.
1. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi perlindungan hak asasi manusia;
- m. menyelenggarakan pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan Perangkat daerah;
- n. menyelenggarakan pemantauan, pengkajian dan evaluasi permasalahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
4. o.menyelenggarakantelaahanstafsebagaibahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan;
- p. menyelenggarakan T\rgas pembantuan di bidang kesatuan Bangsa dan Politik'
6. q.menyelenggarakantugaslainsesuaidengantugasdan fungsinYa;
7. (a) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21 dan ayat (3)' Kepala Badan dibantu oleh:
- a. Sekretariat;
- b. Bidang Bina Ideologi wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
- c. Bidang Politik Dalam Negeri;
- d. Bidang Ketahanan Ekonomi, sosial Budaya dan Organisasi KemasYarakatan ;
- e. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (5) Sekretariat dan Bidang pada Badan dipimpin oleh seorang sekretaris dan Kepala Bidang, Kepala sub Bagran pada Sekretariat dan Kepala sub bidang pada Bidang'
- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi umum;
Bagran Kedua
Sekretariat Pasal 4
- (2) Sekretariat menyelenggarakan fungsi ;
- a. penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup sekretariat;
- b. penyelenggara€rn arahan bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup sekretariat;
- c. penyelenggara€rn instruksi pelaksanaan tugas lingkup sekretariat;
- d. penyelenggaraan penyusuna"n program kegiatan lingkup sekretariat dan Badan;
- e. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program Badan;
- f. penyelenggaraan fasilitasi pengembangan kerja sa.ma teknis;
- g. penyelenggaraan pengadaan dan pendistribusian kebutuhan internal dan eksternal, administrasi badan serta pengelolaan dan pengendalian penggunaannya;
- h. penyelenggaraan dan pengelolaan pengurusan dan pertanggungiawaban keuangan serta pengajuan usul Bendahara, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- i. penyelenggaraa.n pengelolaan dan pendayagunaan serta pengendalian kepegawaian dan disiplin PNS di lingkungan Badan sesuai ketentuan standar yang ditetapkan;
- j. penyelenggaraan program/kegiatan untuk peningkatan pengemba.ngan organisasi, sistem kerja serta pemantapan kinerja dan pengelolaan, perpustakaan dan produk hukum bacaan sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- k. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
1. penyelenggaraan administrasi dan memberikan masukan yang perlu kepada kepala badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- m. penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Badan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- (3) Sekretaris mempunyai uraian tugas:
- a. menyelenggarakan penJrusunan dan pengkoordinasian program kerja sekretariat dan program badan kesatuan Bangsa, politik dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan;
- b. menyelenggarakan pengkajian program sekretariat dan progr€Lm badan kesatuan bangsa, politik dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan;
- c. menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan dan program kesekretariatan;
- d. menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
- e. menyelenggarakan pengkajian dan pengendalian anggaran belanja;
- f. menyelenggarakan penJrusunan rencana strategis (RENSTRA), Laporan Kinerja (LK), LKPJ dan LppD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- g. menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- h. menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan naskah dinas, kearsipan, dan pertelekomunikasian;
- i. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan umum dan pelayanan minimal;
- j. menyelenggarakan pengadaan pemeliharaan, penataan, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengk apan f peralatan kantor;
- k. menyelenggarakan pen]rusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, keprotokolan, dan hubungan masyarakat;
- l. menyelenggarakan fasilitasi dan pengaturan keamanan kantor;
- m. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan jabatan fungsional ;
- n. menyelenggarakan pengkoordinasian pelaporan, evaluasi, monitoring atas kegiatan bidang-bidang dan unit pelaksanaan teknis;
- o. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- p. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- q. menyelenggarakan dan mengatur rapat-rapat intern badan;
- r. menyelen tugas lain, sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- (4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik dibantu oleh:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagran Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik.
BAB III
Pasal 5

- (1) Kepala Sub Bagran Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:
- a. melaksanakan pengumpulan data /bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- b. melaksanakan pen1rusunan perencanaanf program kerja sekretariat dan sub bagian umum dan kepegawaian;
- c. melaksanakan administrasi/ penatausahaan, penerimaan, pendistribusian surat-surat, naskah dinas dan arsip;
- d. melaksanakan pen1rusunan dan pengelolaan data kepegawaian;
- e. melaksanakan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan serta tugas/izin belajar, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan / struktural, fungsional dan teknis;
- f. melaksanakan penJrusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
- g. melaksanakan persiapan bahan pengembangan karier, mutasi dan pemberhentian pegawai;
- h. melaksanakan urusan keprotokolan dan persiapan rapat-rapat;
- i. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat, pelayanan umum, pelayanan minimal;
- j. melaksanakan pen5rusunan renca.na kebutuhan sarana dan prasar€rna pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan, keamanan, dan pelayanan kantor;
- k. melaksanakan penJrusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
1. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- n. melaksanakan pen5rusunan bahan laporan, evaluasi dan monitoring kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
- (2) Kepala Sub Bagran Keuangan mempunyai uraian tugas:
- a. melaksanakan pengumpulan data.lbahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- b. melaksanakan pen5rusunan/program kerja sekretariat dan sub bagian keuangan;
- c. melaksanakan penJrusunan rencana dan perubahan anggaran;
- d. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan;
- e. melaksanakan pen5rusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan;
- f. melaksanakan pembinaan pembendaharaan keuangan ;
- g. melaksanakan penyiapan bahan dan pembinaan pengelolaan teknis administrasi keuangan;
- h. melaksanakan pembayaran gaji pegawai dan penghasilan dan tambahan lainnya;
- i. melaksanakan verifikasi keuangan;
- j. melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- k. melaksanakan sistem akuntansi instansi (SAI) dan penyiapan bahan pertanggung jawaban keuangan;
- l. melaksanakan pengendalian perjalanan dinas pegawai;
- m. melaksanakan pendokumentasian surat-surat barang bergerak dan barang tidak bergerak;
- n. melaksanakan pengadaan, perawatan, pengadministrasian dan pelaporan barang;
- o. melaksanakan pelayanan dan penyiapan bahan atas pengawasan keuangan
- p. melaksanakan pen5rusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
- q. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- s. melaksanakan penyusunan bahan laporan, evaluasi dan monitoring kegiatan sub bagian keuangan;
- (3) Kepala Sub Bagran Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik mempunyai uraian tugas:
- a. melaksanakan pengumpulxt datalbahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- b. melaksanakan penJrusun€rn perencanaanl program kerja sekretariat dan sub bagian program Akuntabilitas dan Informasi Publik;
- c. melaksanakan koordinasi pen5rusunan perencanaan/program kerja sekretariat dan bidangbidang;
- d. melaksanakan penyusunan bahan rencana strategis, l,aporan Kinerja (LK), LKPJ dan LKPD
- e. melaksanakan pen5rusunan, pengkoordinasian, evaluasi dan monitoring;
- f. melaksanakan pengelolaan dan pembinaan sistim informasi pelaporan;
- g. melaksanakan pembinaan sistem Informasi publik;
- h. melaksanakan pengelolaan dan pembinaan perpustakaan;
1. melaksanakan penJrusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbanga.n pengambilan kebiiakan;
2. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; J.
3. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya; k.
4. melaksanakan pen5rusunan bahan laporan, evaluasi dan monitoring kegiatan sub bagian program Akuntabilitas dan Informasi Publik; 1.
Bagian Ketiga
- (1) Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa.
- (2) Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa menyelenggarakan fungsi :
- a. pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa.
- b. pemetaan kondisi ideologi, wav/asan kebangsaan dan karakter bangsa;
5. pelaksanaan dan pengkoordinasian pamantapan dan penguatan ketahanan ideologi Negara, wawasa.n kebangsaan dan karakter bangsa; c.
6. pelaksanaan, fasilitasi dan koordinasi pemantapan dan peningkatan kesadararl bela negara, pengembangan lagu bertema kebangsaan, cinta tanah air; d.
7. pembentukan dan pengembangan karakter bangsa; e.
8. pelaksanaan penangzrnan dampak perkembangan ideologi dan perubahan lingkungan global dan regional terhadap kehidupan nasional; f.
9. penanaman dan pengamalan nilai - nilai Pancasila; o D'
10. revitalisasi dan aktualisasi nilai - nilai Pancasila; h.
11. pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan; i.
- j. penanaman kecintaan terhadap bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia sebagai sarana pemersatu identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara;
- k. pemahaman sejarah kebangsaan dan nilai nilai perj uangan kebangsaan ;
1. pendidikan kewarganegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- m. pelaksanaan dan pembinaan pembauran kebangsaan;
- n. pelestarian Bhinneka Tunggal lka;
- o. pelaksanElan pembinaan kesadaran, semangat dan jiwa Nasionalisme;
- p. pelaksanaan pembinaan dan pemeliharaan integrasi bangsa;
- q. peningkatan ketahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan;
- (3) Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai uraian tugas :
- a. melaksanakan pengkajian bahan untuk penyempu.rnaan dan pen5rusunan kebijakan ketentuan dan standar pelaksanaan kegiatan Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa yang meliputi ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan dan pembauran kebangsaan skala provinsi; b. melaksanakan penetapan kebijakan teknis (merujuk
11. kepada kebijakan umum nasional) di Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan, pembauran kebangsaan skala provinsi;
- c. melaksanakan penJrusult€uL, pengkoordinasian, perencanaan dan pengkqjian Program Kerja Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa yang meliputi ketahanan ideologi negara, wawasan
kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaa.n kebangsaan, pembauran kebangsaan skala provinsi;
- d. melaksanakan penyiapan, mediasi, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa yang meliputi ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai -nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan dan pembauran kebangsaan skala provinsi;
2. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan Pemerintah (bimbingan, supervise dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa yang meliputi ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan dan pembauran Kebangsaan skala provinsi; e.
- f. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa nilai - nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan pembauran kebangsaan skala provinsi;
4. melaksanakan fasilitasi dan peningkata.n kapasitas aparatur di Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, bela negara, nilai - nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan dan pembauran kebangsaan skala provinsi; o b'
5. melaksanakan kerjasama dengan lembaga, instansi terkait dan unsur masyarakat Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa yang meliputi ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan dan pembauran kebangsaan skala provinsi; h.
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta penyelengaraan administrasi pelaksanaan kegiatan Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- j. melaksanakan tugas lain, sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- (4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21 dan ayat (3), Kepala Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dibantu oleh :
- a. Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- b. Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa.
BAB III
Pasal 6

- (1) Kepala Sub Bidang Bina ldeologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai uraian tugas :
- a. melaksanakan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian bat:art/ data untuk penyelenggaraan kegiatan Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- b. melaksanakan pengkajian bahan untuk penyempurnaan dan pen5rusunan kebiiakan, ketentuan dan standar pelaksanaan kegiatan Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan skala Provinsi;
- c. melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan Pemantauan Wawasan Kebangsaan, Pembauran Bangsa, Ketahanan Ideologi bangsa skala Provinsi;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan kegiatan Bina ldeologi dan Wawasan Kebangsaan skala provinsi;
- e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintah (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan pengembangan dan evaluasi) di bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan skala provinsi;
- f. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah di bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- g. melaksanakan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur Kesatuan bangsa dan politik dibidang ideologi negara dan wawasan kebangsaan;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan skala provinsi;
- i. melaksanakan, pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Bina ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa skala provinsi;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- k. melaksanakan pelaporan dan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
- (2) Kepala Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa mempunyai uraian tugas:
- a. menghimpur, menganalisa dan merumuskan data yang berkaitan dengan Pembinaan Karal&lt;ter Bangsa;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan Pembinaan Karakter Bangsa;
- c. melaksanakan fasilitasi implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila;
- d. meningkatkan pemahaman empat pilar kebangsaan bagi masyarakat dan aparatur;
- e. melaksanakan penguatan ideologi Pancasila sebagai flalsafah hidup berbangsa dan bernegara;
- f. melaksanakan penguatan kesadaran bela negara;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan skala provinsi;
- h. melaksanakan, Pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Bina ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karalcter Bangsa skala provinsi;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- J. melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
- Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahaan dibidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres, dan Pilkada skala provinsi; (1)
- Bidang Pembinaan Politik Dalam Negeri menyelenggarakan (2t
fungsi :
- a. pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang politik dalam negeri di wilayah provinsi;
- b. pemetaan situasi, kondisi dan unsur-unsur yang mempengaruhi politik dalam negeri di wilayah provinsi;
- c. peningkatan pemahaman mengenai demokrasi yang berdasarkan Pancasila di wilayah provinsi;
- d. peningkatan partisipasi masyarakat di bidang politik di wilayah provinsi;
- e. penyelenggaraarl fasilitasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik di wilayah provinsi;
- f. pelaksanaan dan fasilitasi pendidikan politik di wilayah provinsi;
- g. penyelenggaraan fasilitasi peningkatan pemahaman mengenai etika dan budaya politik di wilayah provinsi;
- h. pen5rusunan data dan informasi partai politik di wilayah provinsi;
- i. penyelenggaraan fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan partai politik di wilayah provinsi;
- j. pelaksanaan verifikasi bantuan keuangan partai di wilayah provinsi;
- k. pelaksanaan komunikasi politik dengan supra dan infra struktur politik dalam negeri di wilayah provinsi;
- l. penyelenggaraan fasilitasi penang€rnan masalah dinamika politik dalam negeri di wilayah provinsi;
- m. penyelenggaraa.n fasilitasi pelaksanaan verifikasi keberadaan partai politik sebagai badan hukum di wilayah provinsi;
- n. pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di wilayah provinsi;
- o. pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Dewan Perwakilan Rallyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemantauan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di wilayah provinsi;
- p. pemantauan perkembangan politik dalam negeri di wilayah provinsi;
- (3) Kepala Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai uraian tugas:
- a. melaksanakan pengkajian bahan untuk penyempurnaa.n dan penJrusunan kebijakan, ketentuan dan standar pelaksanaan kegiatan Politik Dalam Negeri;
- b. melaksanakan penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaar. politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, etika dan budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala provinsi;
- c. melaksanakan penJrusunan, pengkoordinasian, perencanaan dan pengkajian Program Kerja Bidang Politik Dalam Negeri;
- d. melaksanakan penyiapan, mediasi flasilitasi dan pelaksanaan kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri meliputi sistem dan implementasi politik, kelembagaan
politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, etika dan budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala provinsi;
- e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraa.n pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang Politik Dalam Negeri yang meliputi sistem dan implementasi politik kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, etika dan budaya, pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala provinsi;
- f. melaksalakan pengawasan penyelenggaraaan pemerintahan di bidang politik dalam negeri yang meliputi sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala provinsi;
- g. melaksanakan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur di Bidang Politik dalam negeri;
- h. melaksanakan kerjasama dengan lembaga, instansi terkait dan unsur masyarakat dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri meliputi sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, etika dan budaya dan pendidikan politik flasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala provinsi;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta penyelenggaraa.n administrasi pelaksanaan kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri;
- j. melaksanakan tugas lain, sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- (4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (L), ayat (21 dan ayat (3), Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dibantu oleh :
- a. Sub Bidang Pengembangan Etika dan Budaya Politik;
- b. Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu.
BAB III
Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bidang pengembangan Etika dan Budaya politik mempunyai uraian tugas :
2. a' menghimpuo, menganalisa dan merumuskan data yang berkaitan dengan pengembangan Etika dan Budaya Politik;
3. b' menyiapkan bahan pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan pengembangan Etika dan Budaya politik;
- c. melaksanakan fasilitasi implementasi peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman Fasilitasi Penyelenggaran pendidikan politik;
- d. melaksanakan fasilitasi imprementasi undang-undang tentang pemilihan Umum, Anggota Dewan perwakilan Ralqyat, Dewan perwakflan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. melaksanakan monitoring dan dokumentasi hasil pemilu dan pemilukada;
- f. melaksanakan monitoring dan evaruasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan pembinaan pena,nganan konflik sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
8. g' melaksanakan tugas rain yang diberikan oreh Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
9. h' melaksanakan peraporan dan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepara Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, sesuai ketentuan dari standar yang ditetapkan;
- (2) Kepala sub Bidang Fasilitasi Partai politik dan pemilu mempunyai uraian tugas :
- a. melaksanakan, mengumpulkan, mengolah dan meny4iikan bahan data untuk penyelenggaraan kegiatan pembinaan hubungan regislatif, partai poritik dan fasilitasi pemilu;
- b. melaksanakan pengkajian bahan untuk penyempurnaa.n dan pen5rusu.nan kebijakan, ketentuan dan standar pelaksanaan kegiatan hubungan legislatif, Partai Politik dan Fasilitas Pemilu yang meliputi kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politk, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres, dan pilkada skala provinsi;
2. melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan pembinaan hubungan legislatif, Partai Politik dan fasilitasi Pemilu yang meliputi kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala provinsi sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan; c.
3. melaksanakan pembinaan, pengawas€rn dan supervisi penyelenggaraan administrasi dan memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri di bidang Fasilitasi partai politik dan pemilu skala provinsi, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan; d.
4. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, penyelenggaraan adminitrasi dan memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri di bidang Fasilitasi partai politik dan pemilu skala provinsi, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan; e.
5. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan pembinaan hubungan legislatif, Partai Politik dan fasilitasi pemilu skala provinsi, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan; f.
6. melaksanakan tugas Bidang Politik Dalam fungsinya; o b' lain yang diberikan oleh Kepala Negeri, sesuai bidang tugas dan
- h. melaksanakan Pelaporan dan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
Bagian Kelima Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan
Pasa1 9
- (1) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas menetapkan kebijakan telcris, melaksanakan kegiatan, mengkoordinasikan, memfasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggara€Ln pemerintah lingkup ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan.
2. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi : (2t
- a. pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan;
- b. pemetaan ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, ketahanan seni budaya dan kemasyarakatan, serta kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi makro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi mikro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri;
- g. pelaksanaan koordinasi pen€Lnga.nan penyakit masyarakat yang berdampak pada ketahanan nasional;
- h. pelaksanaan dan fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi perubahan sosial yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri;
- j. pelaksanaan fasilitasi dam koordinasi penanga.nan kerawanan sosial;
- k. pelaksanaan ketahanan nilai seni dan budaya yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
1. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pelestarian bahasa daerah sebagai bentuk manifestasi kepribadian bangsa dan keragaman budaya bangsa;
- m. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah pemerintahan dalam negeri melalui pendekatan sosial dan budaya;
- n. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi kerukunan antar umat umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- o. pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan, dan pengawasan orgarusasl kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing dan lemabaga asing, serta pengelola sistem informasi organisasi kemasyarakatan ;
- (3) Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai uraian tugas :
- a. menyiapkan bahan dan menganalisa data yang berkaitan dengan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan;
- b. mengidentifikasi, inventarisasi dan mengklarifikasikan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan ;
- c. memfasilitasi pengembangan penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan;
- d. mengkoordinasi lingkup Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan;
- e. memfalisilitasi dan meningkatkan kapasitas aparatur di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan ;
- f. melaksanakan kerjasama dengan lembaga, instansi terkait dan unsur masyarakat dalam rangka pelaksanaan kegiatan bidang Perlindungan Masyarakat yang meliputi pembinaan, pelatihan, pengerahan dan pengendalian satuan perlindungan masyarakat skala provinsi;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta penyelenggaraan administrasi pelaksanaan kegiatan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan 0rganisasi Kemasyarakatan ;
- h. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya;
4. (a) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21 dan ayat (3), Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan dibantu oleh :
- a. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya
- b. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.
BAB III
Pasal 1

O
- (1) Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya mempunyai uraian tugas :
- a. menghimpufl, menganalisa dan merumuskan data yang berkaitan dengan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
- c. melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi;
- d. melaksanakan evaluasi terhadap data dan informasi mengenai lembaga usaha ekonomi;
- e. melaksanakan fasilitasi pelestarian kebudayaan dan pengembangan nilai-nilai kebudayaan;
- f. melaksanakan fasilitasi implementasi Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
- g. melaksanakan fasilitasi implementasi Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri tentang pedoman fasilitasi organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan, kraton dan lembaga adat dalam pelestarian dan pengembangan budaya daerah dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Pelestarian Kebudayaan ; tentang Pedoman
- h. melaksanakan pembagian tugas dan tanggungiawab kepada bawahan di tingkungan Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Kemasyarakatan dalam lingkup tugas Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial BudaYa;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan ketahanan ekonomi dan sosial budaya skala provinsi, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan ;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
1. melaksanakan pelaporan dan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang Politik Dalam Ngeri, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- (2) Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai uraian tugas :
- a. melaksanakan, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan ba}raa/ data untuk penyelenggaraan kegratan pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
- b. melaksanakan pengkajian bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan standard pelaksanaan kegiatan pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat skala provinsi;
- c. melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan kmbaga Swadaya Masyarakat skala Provinsi sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan kegiatan pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan kmbaga Swadaya Masyrakat skala provinsi, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
4. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, penyelenggaraan administrasi dan memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan di bidang pembinaan Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat skala provinsi, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan; e.
5. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan; f.
6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan sesuai bidang tugas dan fungsinya; o b'
7. melaksanakan pelaporan dan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan. h.
Bagian Keenam Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional
BAB III
Pasal 11

- (1) Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, pencmgan€rn konflik pemerintahan, penang€u"ran konflik sosial, pengawasa.n orang asing dan lembaga asing serta masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi;
- (2) Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan nasional menyelenggarakan fungsi :
- a. pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- b. pemetaan kondisi stabilitas keamanan dalam negeri, dampak teknologi dan informasi, kondisi perbatasan antar negara, serta keberadaan dan aktivitas or€Lng asing serta pemetaan konllik;
- c. pelaksanaan kerja sama dalam meningkatkan stabilitas keamanan dalam negeri;
- d. pelaksanaan kerja sama dalam pengembangan sumber daya manusia bidang intelijen;
- e. pelaksanaan deteksi dini mengenai informasi strategik dan kebijakan strategik;
- f. pengolahan data dan informasi strategk dan kebiliakan strategik
- g. penyeleksian dan pengintegrasian data dan informasi strategik dan kebijakan strategik;
- h. pelaksanaan analisis dan penginterpretasian informasi strategik dan kebijakan strategik;
- i. penyusunan hasil analisis dan evaluasi informasi strategik dan kebijakan strategik serta perkiraan keadaan;
- j. peningkatan kewaspadaan terhadap perkembangax teknologi dan informasi;
- k. pelaksanaan pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
1. pelaksanaan koordinasi kewaspadaan perbatasan antar negara di witayah provinsi;
- m. pemantauan, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan antar penettian asing di wilayah provinsi;
- n. pelaksanaan kerja sama pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing di wilayah provinsi;
- o. pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik sesuai ketentuan perundang - undangan di wilayah provinsi;
- (3) Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai uraian tugas :
- a. melaksanakan pengkajian bahan untuk penyempurnaan dan pen5rusunan kebijakan, ketentuan dan standar pelaksanaan kegiatan Penanganan Konflik dan pembinaan kewaspadaan nasional;
- b. melaksanakan penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penErnganan konflik sosial, pengawasan orEmg asing dan lemabaga asing serta masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi;
- c. melaksanakan penJrusunan, pengkoordinasian, perencana.an dan pengkajian Program Kerja Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lemabaga asing serta masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi;
- d. melaksanakan penyiapan, mediasi, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan
tenago kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing serta masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi;
- e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintah (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, pena,nganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lem baga asing serta masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi;
2. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah di bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penangan€rn konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, penga\Mas€rn orang asing dan lemabaga asing serta masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi; f.
3. melaksanakan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur di Bidang Penanganan konflik dan Kewaspadaan Nasional di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, pen€rnga.nan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lemabaga asing serta masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi; g
4. melaksanakan kerjasama dengan lembaga, instansi terkait dan unsur masyarakat dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan h.
lembaga asing serta masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta penyelenggaraan administrasi pelaksanaan kegiatan Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional;
- j. melaksanakan tugas lain, sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- (4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimasud pada ayat (1), ayat (21 dan ayat (3), Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional dibantu oleh :
- a. Sub Bidang Penanganan Konflik;
- b. Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis.
BAB III
Pasal 12

- (1) Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai uraian tugas :
- a. melaksanak€rn, mengumpulkan, mengolah dan meny4jikan bahan/data untuk penyelenggaraan kegiatan pembinaan penanganan konflik;
- b. melaksanakan pengkajian bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan standard pelaksanaan kegiatan penanganan konflik yang meliputi penanganan konflik pemerintahan, penanga.nan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing, serta masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi;
- c. melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan penanganan konflik yang meliputi yang meliputi penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing, serta masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan kegiatan pen€rnganan konflik yang meliputi penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawas€u"r orang asing dan lembaga
asing, serta masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- e. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, penyelenggaraan administrasi dan memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional di bidang Penanganan Konflik yang meliputi penerangan konflik pemerintah penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing, serta masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan pembinaan penanganan konflik sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, sesuai bidang tugas dan fungsinYa;
- h. melaksanakan pelaporan dan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- (2) Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis mempunyai uraian tugas:
- a. melaksanakan, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan balrrart/data untuk penyelenggaraan kegiatan Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis;
- b. melaksanakan pengkqiian bahan untuk penyempurnaan dan pen5rusuaan kebijakan, ketentuan dan standar pelaksanaan kegiatan Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis yang meliputi kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga keqa skala provinsi;
- c. melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan Keuraspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan strategis yang meliputi kewaspadaan dini, kerjasama intelkam,
bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja skala provinsi;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan super visi penyelenggaraan kegiatan Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis yang meliputi kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja skala provinsi;
2. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintah (bimbingan supervisi dan konsultasi, perenc€rnaan penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, pen€rnganan konflik pemerintah, penanganan konflik sosial, pengawasan lembaga asing dan orang asing skala provinsi ; e.
3. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Penanganan konflik dan Kewaspadaan Nasional yang meliputi kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja skala provinsi sesuai ketentuan dan standar yang diterapkan; f
4. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan pembinaan penanganan konflik sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan; g.
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional, sesuai bidang tugas dan fungsinya; h.
6. melaksanakan pelaporan dan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, sesuai ketentuan dari standar yang ditetapkan; 1.
BAB III - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian atau/dan keterampilan tertentu yang jenis dan tugasnya serta personilrrya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
2. (2t Pada Badan, dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional, berdasarkan kebuhrhan dan hasil analisis beban kerja Jabatan Fungsional, berdasarkan kebutuhan dan hasil analisis beban kerja, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
3. Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan sesuai keahlian masing - masing; (3)
4. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior, sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan; (41
5. Jumlah kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan sifat jenis dan beban kerja; (s)
6. Pembinaan terhadap kelompok Jabatan fungsional dilakukan sesuai ketenhran peraturan perundang undangan. (6)
BAB IV - TATA KERJA Pasal 14
Pasal 15

Untuk kepentingan koordinasi dan pengendalian surat men5rurat maka :
- (1) Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara yang akan ditandatangani oleh Gubernur harus melalui paraf koordinasi, Asisten, dan Sekretaris Daerah,
- (2) Surat Dinas yang akan ditanda tangani oleh Kepala Badan hanrs melalui paraf penanggungiawab Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang, Kepala Bidang dan Sekretaris Badan.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 20 Tahun 2OlL tentang Organisasi, T\rgas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OLl Nomor 2O) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku diundangkan. pada tanggal
Agar setiap orang mengetahuinya, pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara. memerintahkan penempatannya
Ditetapkan di Medan pada tanggal 31 Januari 2017 GUBERNUR SUMATERA UTARA,
ttd TENGKU ERRY NURADI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.1959A227 198003 1 004
Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM,
SULAIMAN
Diundangkan di Medan pada tanggal 6 Maret 2OtT
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA, ttd
HASBAN RITONGA
BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2OI7 NOMOR 3
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero), telah ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2006 tentang Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero);
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan penyesuaian jabatan keanggotaan Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menata kembali keanggotaan dan tata kerja Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero);
3. Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4528), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5055);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
MEMUTUSKAN : ________________
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KOMITE PRIVATISASI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO).
N/A
Pasal 1

- (1) Membentuk Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero), yang selanjutnya disebut Komite Privatisasi.
- (2) Komite Privatisasi berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Presiden.
N/A
Pasal 2

Komite Privatisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan persyaratan pelaksanaan Privatisasi;
- b. menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar proses Privatisasi Persero; dan
- c. membahas dan memberikan jalan keluar atas permasalahan strategis yang timbul dalam proses Privatisasi Persero termasuk yang berhubungan dengan kebijakan sektoral Pemerintah.
N/A
Pasal 3

Susunan keanggotaan Komite Privatisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:
Ketua merangkap Anggota : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
Wakil Ketua
merangkap Anggota
: Menteri Badan Usaha Milik Negara;
Anggota
- 1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Teknis yang membidangi usaha Persero melakukan kegiatan usaha.
N/A
Pasal 4

Menteri Teknis yang membidangi usaha Persero sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menjadi anggota Komite Privatisasi hanya dalam privatisasi Persero di bidangnya.
N/A
Pasal 5

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Komite Privatisasi dibantu oleh Tim Pelaksana yang terdiri dari:
Ketua
- Deputi Bidang Koordinasi Fiskal dan Moneter, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
Wakil Ketua merangkap Anggota : Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
Anggota
- 1. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
2. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
3. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;
4. Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Industri Strategis, Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
5. Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, dan Perhubungan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
6. Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi, dan Jasa Lainnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
7. Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis, Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
8. Deputi Bidang Perundang-Undangan, Kementerian Sekretariat Negara;
9. Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet.
N/A
Pasal 6

Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu Komite Privatisasi dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan persyaratan pelaksanaan Privatisasi;
- b. memberikan dukungan teknis dalam rangka pembahasan dan pemberian jalan keluar atas permasalahan strategis yang timbul dalam proses Privatisasi Persero; dan
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Komite Privatisasi.
N/A
Pasal 7

Untuk mendukung tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat dibentuk Tim Teknis yang susunan keanggotaan, tugas, dan tata kerja ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Privatisasi.
N/A
Pasal 8

- (1) Untuk memberikan dukungan pelaksanaan tugas Komite Privatisasi, dibentuk Sekretariat Komite Privatisasi.
- (2) Sekretariat Komite Privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara fungsional oleh Deputi Bidang Koordinasi Fiskal dan Moneter, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- (3) Susunan keanggotaan, tugas, dan tata kerja Sekretariat Komite Privatisasi ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Privatisasi.
N/A
Pasal 9

Komite Privatisasi melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden paling kurang 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
N/A
Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Komite Privatisasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
N/A
Pasal 11

Pada saat Keputusan Presiden ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2006 tentang Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
N/A
Pasal 12

Segala keputusan yang telah ditetapkan oleh Komite Privatisasi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2006, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum ditetapkan lain oleh Komite Privatisasi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden ini.
N/A
Pasal 13

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Perekonomian,
Ratih Nurdiati