PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 10 Tahun 2007
Tentang PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 10 TAHUN 2007
Berlaku: 19 Desember 2007
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 10 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan, dipandang perlu menetapkan Pembagian Urusan Pemerintahan Kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang\_undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemrintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indnesia Nomor 4741).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
dan
BUPATI BENGKAYANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Otonomi Daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
9. Kewenangan Pemerintah Daerah adalah Hak dan Kekuasaan Pemerintah Daerah Kabupaten untuk mengatur, mengurus, menentukan serta mengambil tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
BAB II - URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 2

- (1) Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkayang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berdasarkan criteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.
BAB II - URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 3

- (1) Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan Kabupaten Bengkayang, berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. lingkungan hidup;
- d. pekerjaan umum;
- e. penataan ruang;
- f. perencanaan pembangunan;
- g. perumahan;
- h. kepemudaan dan olahraga;
- i. penanaman modal;
- j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- k. kependudukan dan catatan sipil;
- l. ketenagakerjaan;
- m. ketahanan pangan;
- n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- p. perhubungan;
- q. komunikasi dan informatika;
- r. pertanahan;
- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. otonomi daerah, pemerintah umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
- u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- v. sosial;
- w. kebudayaan;
- x. statistik;
- y. kearsipan; dan
- z. perpustakaan.
- (3) Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
- (4) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi bidang:
- a. kelautan dan perikanan;
- b. pertanian;
- c. kehutanan;
- d. energi dan sumber daya mineral;
- e. pariwisata;
- f. industri;
- g. perdagangan;dan
- h. ketransmigrasian.
- (5) Penentuan urusan pilihan ditetapkan oleh pemerintahan daerah.
- (6) Rincian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB II - URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 5

Penyelenggaraan urusan pemerintahan baik yang bersifat wajib maupun pilihan berpedoman pada, norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.
BAB II - URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 6

Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, juga berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah.
BAB II - URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 7

Rincian dari masing-masing bidang urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) dijadikan pedoman dalam:
- a. Penetapan landasan hukum bagi daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
- b. Penetapan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutusan serta potensi daerah;
- c. Penempatan personil sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan urusan pemerintahan;
- d. Penetapan prioritas penyususnan perencanaan pembangunan daerah;
- e. Penetapan alokasi biaya dalam APBD;
- f. Penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah;
- g. Pembuatan laporan hasil penyelenggaraan, pengelolaan Bidang Urusan, Sub Bidang dan Sub-sub Bidang yang menjadi tanggungjawabnya masing-masing kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB II - URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan criteria yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Apabila Menteri/Kepala Lembaga non Departemen belum menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah Daerah menyelenggarakan langsung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan criteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB II - URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 9

- (1) Selain urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan urusan pemerintahan sisa dengan terlebih dahulu mengusulkan kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan penetapannya.
- (2) Urusan Pemerintahan sisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan urusan Pemerintahan yang berskala Propinsi atau lintas Kabupaten dan penentuannya menggunakan criteria pembagian urusan pemerintahan.
- (3) Penetapan dan pelaksanaan Urusan Pemerintahan sisa akan ditetapkan lebih lanjut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB III - PENGELOLAAN URUSAN PEMERINTAHAN
Pasal 10

- (1) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan criteria pembagian urusan pemerintahan, Pemerintah Daerah dapat:
- a. Menyelenggarakan sendiri dan/atau
- b. Menugaskan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten dan atau Pemerintahan Desa berdasarkan azas tugas pembantuan.
- (2) Penyelenggaraan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Propinsi yang penyelenggaraannya ditugaskan kepada Pemerintah Kabupaten berdasarkan azas tugas pembantuan, secara bertahap dapat diserahkan untuk menjadi urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten apabila Pemerintah Daerah Kabupaten telah menunjukkan kemampuan untuk memenuhi norma, standar, prosedur dan criteria yang dipersyaratkan.
- (4) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah yang dalam pelaksanaannya dikerjasamakan dan atau diperbantukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten, apabila Pemerintah Daerah Kabupaten telah mampu menyelenggarakan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang dipersyaratkan.
- (5) Penyerahan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat saja disertai dengan personil, pembiayaan, sarana atau prasarana dan dokumentasi.
- (6) Penyerahan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diprioritaskan bagi urusan pemerintahan yang berdampak local dan atau lebih berhasil guna serta berdaya guna serta berdaya guna apabila penyelenggaraannya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai secara penyerahan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.
Ditetapkan di Bengkayang pada tanggal 19 Desember 2007
BUPATI BENGKAYANG
JACOBUS LUNA
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
Drs. KRISTIANUS ANYIM, M.Si Pembina TK.I NIP. 010 182 156
Perda ini dinyatakan Sah Sejak tanggal diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Pada tanggal 28 Desember 2007
PENJELASAN
Pasal 1

: Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 2

: Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 3

: Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 4

: Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 5

: Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 6

: Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 7

: Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 8

: Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 9

: Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 10

: Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 11

: Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 12

: Cukup Jelas
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2007 NOMOR 10 SERI D
Lampiran :
Peraturan Daerah
Nomor :
10 Tahun 2007
Tanggal :
19 Desember 2007
TENTANG
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
A. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Kebijakan | 1. Kebijakan dan Standar | 1.a. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di kabupaten/kota sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi. b.- c. Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional. 2.a. - b.Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat kabupaten/kota. 3. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. 4.- 5.a.Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan nonformal. b.- c.Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional. d.Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan menengah berbasis keunggulan lokal. e.Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah. 6. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi. 7. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional. 8. - 9. - 10. a. - b. Peremajaan data dalam sistem infomasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat kabupaten/kota. |
| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
|------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Pembiayaan | | 1.a.- b.Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya. c.Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya. |
| 3.Kurikulum | | 1.a. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar. b. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. c. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar. 2.a.- b.Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar. 3. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat |
| 4.Sarana dan Prasarana | | 1.a. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal. b.Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan. 2.a.- b.Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal. |
| 5.Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | 1.a. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya. b. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya 2. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS di kabupaten/ kota. 3. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. |
| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 4.a. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. b. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang- undangan. 5. - 6. - |
| 6.Pengendalian Mutu Pendidikan | 1. Penilaian Hasil Belajar | 1. ─ 2. Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. 3. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala kabupaten/kota. 4. - 5. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala kabupaten/kota. |
| | 2. Evaluasi | 1.a.- b.Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala kabupaten/kota. 2.a.- b.Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala kabupaten/kota. |
| | 3. Akreditasi | 1.a.- b. Membantu pemerintah dalam akreditasi pendidikan nonformal. |
| | 4. Penjaminan Mutu | 1. - 2.a. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan. b. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional. c. Supervisi dan Fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu. d. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala kabupaten/kota. |
B. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
|-------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Upaya Kesehatan | 1. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit | 1. Penyelenggaraan survailans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa skala kabupaten/kota. 2. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala kabupaten/kota. 3. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala kabupaten/kota. 4. Penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala kabupaten/kota. 5. - |
| | 2. Lingkungan Sehat | 1. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala kabupaten/kota. 2. Penyehatan lingkungan. |
| | 3. Perbaikan Gizi Masyarakat | 1. Penyelenggaraan survailans gizi buruk skala kabupaten/ kota. 2.a.Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk skala kabupaten/kota. b.Perbaikan gizi keluarga dan masyarakat. |
| | 4. Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat | 1. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji skala kabupaten/kota. 2. Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder skala kabupaten/kota. 3. Penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan skala kabupaten/kota. 4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang- undangan. 5.a. Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah dan provinsi. b. Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisional, serta sarana penunjang yang |
| 2. Pembiayaan Kesehatan | 1. Pembiayaan Kesehatan Masyarakat | 1.a.Pengelolaan/penyelenggara- an, jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal. b.Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (Tugas Pembantuan). |
| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Sumber Daya Manusia Kesehatan | 1. Peningkatan Jumlah, Mutu dan Penyebaran Tenaga Kesehatan | 1. Pemanfaatan tenaga kesehatan strategis. 2. Pendayagunaan tenaga kesehatan kabupaten/kota. 3. Pelatihan teknis skala kabupaten/kota. 4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi kesehatan tertentu skala sesuai peraturan perundang-undangan. 5. Pemberian izin praktik tenaga kesehatan | skala tenaga kabupaten/kota |
| 4. Obat dan Perbekalan Kesehatan | 1. Ketersediaan, Pemerataan, Mutu Obat dan Keterjangkauan Harga Obat Serta Perbekalan Kesehatan | tertentu. 1. Penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin skala kabupaten/kota 2.a.Pengambilan sampling/contoh sediaan farmasi di lapangan. b.Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi. c.Pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga. d.Sertifikasi alat kesehatan dan PKRT Kelas I. 3.a.Pemberian rekomendasi izin PBF Cabang, PBAK dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT). | tertentu. 1. Penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin skala kabupaten/kota 2.a.Pengambilan sampling/contoh sediaan farmasi di lapangan. b.Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi. c.Pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga. d.Sertifikasi alat kesehatan dan PKRT Kelas I. 3.a.Pemberian rekomendasi izin PBF Cabang, PBAK dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT). |
| 5. Pemberdayaan Masyarakat | 1. Pemberdayaan Individu, Keluarga dan Masyarakat Berperilaku Hidup Sehat dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) | 1. Penyelenggaraan promosi kabupaten/kota. | kesehatan skala |
| 6. Manajemen Kesehatan | 1. Kebijakan | 1. Penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang kesehatan. | 1. Penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang kesehatan. |
| 6. Manajemen Kesehatan | 2. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan | 1.a.Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan kabupaten/kota. b.Pengelolaan surkesda skala kabupaten/kota. c.Implementasi penapisan Iptek di bidang pelayanan kesehatan skala kabupaten/kota. 1. Penyelenggaraan kerjasama luar negeri skala | 1.a.Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan kabupaten/kota. b.Pengelolaan surkesda skala kabupaten/kota. c.Implementasi penapisan Iptek di bidang pelayanan kesehatan skala kabupaten/kota. 1. Penyelenggaraan kerjasama luar negeri skala |
| 6. Manajemen Kesehatan | 3. Kerjasama Luar Negeri | kabupaten/kota. | kabupaten/kota. |
| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
|--------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| | 4. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas | 1. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan skala kabupaten/kota. |
| | 5. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) | 1. Pengelolaan SIK skala kabupaten/kota. |
C. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM
| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
|--------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Sumber Daya Air | 1. Pengaturan | 1. Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air kabupaten/kota. 2. Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota. 3. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota. 4. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota. 5. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat kabupaten/kota dan/atau pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota. 6. - 7. - 8. - |
| | 2. Pembinaan | 9. Pembentukan komisi irigasi kabupaten/kota 1. Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota. 2. Penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah. 3. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota. 4. - 5. - 6. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi yang berada dalam satu kabupaten/kota. 7. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat kabupaten/kota. 8. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat kabupaten/kota. |
| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
|---------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 3. Pembangunan/ Pengelolaan | 1. Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota. 2. Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota. 3. Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala kabupaten/kota. 4. Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat kabupaten/kota. 5. Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten/kota. 6. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten/kota yang luasnya kurang dari 1.000 ha. 7. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota. |
| | 4. Pengawasan dan Pengendalian | 1. Pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam kabupaten/kota. |
| 2. Bina Marga | 1. Pengaturan | 1. - a. - b. - c. - d. - 2. Pengaturan jalan kabupaten/kota: a.Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan. b.Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota. c.- d.Penetapan status jalan kabupaten/desa dan jalan kota. e.Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kabupaten/desa dan jalan kota. 3. - a.- b.- |
| 2. Bina Marga | 2. Pembinaan | 1. Pembinaan jalan kabupaten/kota: a.- b. Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan kabupaten/desa dan jalan kota. c.- d.- e.- |
| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | f. Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan. 2. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten/desa dan jalan kota. 3. - |
| | 3. Pembangunan dan Pengusahaan | 1. Pembangunan jalan kabupaten/kota: a. Pembiayaan pembangunan jalan kabupaten/desa dan jalan kota. b. Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten/desa dan jalan kota. c. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten/desa dan jalan kota. d. Pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan kabupaten desa dan jalan kota. 2. - a. - b. - |
| | 4. Pengawasan | 1. - a. - b. - 2. Pengawasan jalan kabupaten/kota: a.Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota. b.Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kabupaten/desa dan jalan kota. 3. - a. - b. - |
| 3. Perkotaan dan Perdesaan | 1. Pengaturan | 1. Penetapan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan dan perdesaan wilayah kabupaten/kota (mengacu kebijakan nasional dan provinsi). |
| 3. Perkotaan dan Perdesaan | | 2.Penetapan peraturan daerah kabupaten/kota mengenai pengembangan perkotaan dan perdesaan berdasarkan NSPK. |
| 3. Perkotaan dan Perdesaan | 2. Pembinaan | 1. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan PS perkotaan dan pedesaan tingkat kabupaten/kota. 2. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan di wilayah kabupaten/kota. |
| 3. Perkotaan dan Perdesaan | 3. Pembangunan | 1. Penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan jangka panjang dan jangka menengah kabupaten/kota dengan mengacu pada RPJP dan RPJM nasional dan provinsi. 2. Penyelenggaraan kerjasama/ kemitraan antara |
| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | pemerintah daerah/dunia usaha/ masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan di lingkungan kabupaten/kota. 3. Penyelenggaraan pembangunan PS perkotaan dan perdesaan di wilayah kabupaten/kota 4. Pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan dan perdesaan di kabupaten/kota. |
| | 4. Pengawasan | 1. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan di kabupaten/kota. 2. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK. |
| 4. Air Minum | 1. Pengaturan | 1. Penetapan peraturan daerah kabupaten/kota mengenai kebijakan dan strategi pengembangan air minum di daerah kabupaten/kota. 2. - 3. Penetapan BUMD sebagai penyelenggara SPAM di kabupaten/kota. 4. Penetapan peraturan daerah NSPK pelayanan PS air minum berdasarkan SPM yang disusun pemerintah dan provinsi. 5. Memberikan izin penyelenggaraan pengembangan SPAM di wilayahnya. 6.- |
| | 2. Pembinaan | 1. Penyelesaian masalah dan permasalahannya di dalam wilayah kabupaten/kota. 2. Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di wilayah kabupaten/kota termasuk kepada Badan Pengusahaan Pelayanan (operator) BUMD. 3.- |
| | 3. Pembangunan | 1. Penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM di wilayah kabupaten/kota. 2. Pengembangan SPAM di wilayah kabupaten/kota untuk pemenuhan SPM. 3. Fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM. 4. Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM wilayah administrasi kabupaten/kota. 5. Penyediaan PS air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air skala kabupaten/kota. |
| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 6. Penanganan bencana alam tingkat kabupaten/kota. |
| | 4. Pengawasan | 1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berada di wilayah kabupaten/kota. 2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM yang utuh di wilayahnya. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK. |
| 5. Air Limbah | 1. Pengaturan | 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS air limbah di wilayah kabupaten/kota mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi. 2. Pembentukan lembaga tingkat kabupaten/kota sebagai penyelenggara PS air limbah di wilayah kabupaten/kota. 3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi. 4. Memberikan izin penyelenggaraan PS air limbah di wilayah kabupaten/kota. 5. - |
| | 2. Pembinaan | 1. Penyelesaian masalah pelayanan di lingkungan kabupaten/kota. 2. Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS air limbah kabupaten/kota. 3. Penyelenggaraan (bantek) pada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan PS air limbah. |
| | 3. Pembangunan | 1. Penyelenggaraan pembangunan PS air limbah untuk daerah kabupaten/kota dalam rangka memenuhi SPM. |
| | | 2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS air limbah kabupaten/kota. 3. Penanganan bencana alam tingkat lokal (kabupaten/kota). |
| | 4. Pengawasan | 1. Monitoring penyelenggaraan PS air limbah di kabupaten/kota. 2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah di kabupaten/kota. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan SPM. |
| 6. Persampahan | 1. Pengaturan | 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS persampahan di kabupaten/kota mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi. 2. Penetapan lembaga tingkat kabupaten/kota penyelenggara pengelolaan persampahan di wilayah kabupaten/kota. 3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK |
| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi. 4. Pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan skala kabupaten/kota. |
| | 2. Pembinaan | 1. - 2. Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS persampahan kabupaten/kota. 3. Memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di kabupaten/kota. |
| | 3. Pembangunan | 1. Penyelengaraan dan pembiayaan pembangunan PS persampahan di kabupaten/kota. 2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS persampahan kabupaten/kota. |
| | 4. Pengawasan | 1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan di wilayah kabupaten/kota. 2. Evaluasi kinerja penyelenggaraan di wilayah kabupaten/kota. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK. |
| 7. Drainase | 1. Pengaturan | 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi kabupaten/kota berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi. 2. Penetapan peraturan daerah NSPK drainase dan pematusan genangan di wilayah kabupaten/kota berdasarkan SPM yang disusun pemerintah pusat dan provinsi. |
| 7. Drainase | 2. Pembinaan | 1. - 2. Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematusan genangan di wilayah kabupaten/kota. |
| 7. Drainase | 3. Pembangunan | 1. Penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir di wilayah kabupaten/kota serta koordinasi dengan daerah sekitarnya. 2. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase di wilayah kabupaten/kota. 3. Penyusunan rencana induk PS drainase skala kabupaten/kota. |
| 7. Drainase | 4. Pengawasan | 1. Evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir di wilayah kabupaten/kota. 2. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir di kabupaten/kota. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK. |
| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. Permukiman | 1. Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) yang berdiri sendiri: | |
| | a.Pengaturan | 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi Kasiba/Lisiba di wilayah kabupaten/kota. 2. Penetapan Peraturan Daerah NSPK Kasiba dan Lisiba di wilayah kabupaten/kota. |
| | b.Pembinaan | 1.- 2. - |
| | c. Pembangunan | 1. Penyelenggaraan pembangunan Kasiba/Lisiba di kabupaten/kota. 2. Pelaksanaan kerjasama swasta, masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan Kasiba/Lisiba. 3. Penetapan izin lokasi Kasiba/Lisiba di kabupaten/kota. |
| | d. Pengawasan | 1. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Kasiba dan Lisiba di kabupaten/kota. 2. Evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba di kabupaten/kota. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kabupaten/kota. |
| | 2. Permukiman Kumuh/ Nelayan: | |
| | a. Pengaturan | 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi penanggulangan permukiman kumuh/nelayan di wilayah kabupaten/kota. 2. Penetapan peraturan daerah tentang pencegahan timbulnya permukiman kumuh di wilayah kabupaten/kota. |
| | b. Pembinaan | 1. - |
| | d. Pengawasan | 1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh di wilayah kabupaten/kota. 2. Evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh di kabupaten/kota. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kabupaten/kota. |
| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 3. Pembangunan Kawasan | |
| | a.Pengaturan | 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi pembangunan kawasan di wilayah kabupaten/kota. 2. Penetapan peraturan daerah NSPK pembangunan kawasan di wilayah kabupaten/kota. |
| | b.Pembinaan | 1. - 2. - |
| | c.Pembangunan | 1. Penyelenggaraan pembangunan strategis nasional. 1. Melaksanakan pengawasan dan pembangunan kawasan di kabupaten/kota. 2. Evaluasi pelaksanaan program kawasan di kabupaten/kota. 3. Pengawasan dan pengendalian |
| | | kawasan pelaksanaan NSPK di kabupaten/kota. |
| | d.Pengawasan | pengendalian wilayah pembangunan atas |
| 9. Bangunan Gedung dan Lingkungan | 1. Pengaturan | 1. Penetapan p