PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 1 Tahun 2014
Tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2014
Berlaku: 1 Januari 2014
N/A
Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja :
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Tidak Langsung sejumlah
Rp
227,131,097,589.00
- b. Belanja Langsung sejumlah
Rp
288,182,799,124.00
- a. Belanja Pegawai sejumlah
Rp
215,165,097,589.00
- b. Belanja Bunga sejumlah
Rp
-
- c. Belanja Subsidi sejumlah
Rp
-
- d. Belanja Hibah sejumlah
Rp
9,222,000,000.00
- e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah
Rp
1,244,000,000.00
- f. Belanja Bantuan keuangan kepada Prop/kab/Kota dan Pemerintahan desa dan parpol sejumlah
Rp
500,000,000.00
- g Belanja Tidak Terduga sejumlah
Rp
1,000,000,000.00
- a. Belanja Pegawai sejumlah
Rp 19,318,227,000.00
- b. Belanja Barang dan jasa sejumlah
Rp 139,569,402,314.00
- c. Belanja Modal sejumlah
Rp 129,295,169,810.00
N/A
Pasal 4

| (1) | Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : | Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : | Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| | a. Penerimaan sejumlah | Rp | 60,000,000,000.00 |
| | b. Pengeluaran sejumlah | Rp | - |
| (2) | Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : | Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : | Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : |
| | a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya ( SILPA ) sejumlah | Rp | 60,000,000,000.00 |
| | b. Pencairan dana cadangan sejumlah | Rp | - |
| | c. Hasil Penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah | Rp | - |
| (3) | Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan | Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan | Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan |
| | Pembiayaan : - Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | Rp | - |
N/A
Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
Lampiran I
-
- Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Lampiran II :
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan dan organisasi;
Lampiran III
- Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Lampiran IV
- Rekapitulasi Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi , Program, dan Kegiatan;
| Lampiran V | : | Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
|---------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lampiran VI | : | Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; |
| Lampiran VII | : | Daftar Piutang Daerah; |
| Lampiran VIII | : | Daftar Penyertaan Modal ( Investasi ) Daerah; |
| Lampiran X | : | Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain; |
| Lampiran XI | : | Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini; |
| Lampiran XII | : | Daftar Dana Cadangan Daerah; |
| Lampiran XIII | : | Daftar Pinjaman Daerah; |
| Lampiran XIV | : | Daftar Sinkronisasi |
N/A
Pasal 6

Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau di sampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
N/A
Pasal 7

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2014 sebagai landasan operasional pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2014 .
N/A
Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.
Ditetapkan di pada tanggal
: Padang Panjang
:
7 Januari 2014
WALIKOTA PADANG PANJANG
dto
HENDRI ARNIS
Diundangkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 7 Januari 2014
[
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG
dto
BUDI HARIYANTO
LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2014 NOMOR 1 SERI. A. 1