PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 7 Tahun 2015
Tentang No Description
Berlaku: 7 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Mengingat:
BUPATI BANGKALAN PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG
PENYELENGGARAAN IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKALAN,
Menimbang : a. bahwa pengaturan terhadap pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun merupakan bagian dari usaha menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat dan juga merupakan pemenuhan hak asasi manusia;
- b. bahwa usaha atau kegiatan mengumpulkan limbah bahan berbahaya dan beracun yang dilakukan oleh masyarakat perlu adanya pengaturan untuk melindungi lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain dari bahaya, pencemaran dan/atau kerusakan baik secara langsung maupun tidak langsung yang ditimbulkan oleh limbah bahan berbahaya dan Beracun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
9. Pemerintah Nomor 79 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan LimbahBahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
16. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2006, Nomor 4/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor 3/D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 Nomor 4/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 08);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 Nomor 4/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.
KETENTUAN UMUM
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:
- a. penyelenggaraan perizinan yang meliputi:
1. izin penyimpanan sementara limbah B3; dan
3. b.
4. c.
5. d.
2. izin pengumpulan limbah B3 sekala daerah. pengawasan pengelolaan limbah B3;
7. pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3; dan pembinaan.
BAB IV - PENETAPAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA
Pasal 5

Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB IV - PENETAPAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA
Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat Limbah di luar daftar Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang terindikasi memiliki karakteristik Limbah B3, Bupati wajib melakukan uji karakteristik untuk mengidentifikasi Limbah sebagai:
- a. Limbah B3 kategori 1;
- b. Limbah B3 kategori 2; atau
- c. Limbah non B3.
- (2) Karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. mudah meledak;
- b. mudah menyala;
- c. reaktif;
- d. infeksius;
- e. korosif; dan/atau
- f. beracun.
- (3) Uji karakteristik untuk mengidentifikasi Limbah sebagai Limbah B3 kategori 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi uji:
- a. karakteristik mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, dan/atau korosif sesuai dengan parameter uji sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- b. karakteristik beracun melalui TCLP untuk menentukan Limbah yang diuji memiliki konsentrasi zat pencemar lebih besar dari konsentrasi zat pencemar pada kolom TCLP-A sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- c. karakteristik beracun melalui Uji Toksikologi LD50 untuk menentukan Limbah yang diuji memiliki nilai Uji Toksikologi LD50 lebih kecil dari atau sama dengan 50 mg/kg (lima puluh miligram per kilogram) berat badan hewan uji.
- (4) Uji karakteristik untuk mengidentifikasi Limbah sebagai Limbah B3 kategori 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi uji:
- a. karakteristik beracun melalui TCLP untuk menentukan Limbah yang diuji memiliki konsentrasi zat pencemar lebih kecil dari atau sama dengan konsentrasi zat pencemar pada kolom TCLP-A dan memiliki konsentrasi zat pencemar lebih besar dari konsentrasi zat pencemar pada kolom TCLP-B sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- b. karakteristik beracun melalui Uji Toksikologi LD50 untuk menentukan Limbah yang diuji memiliki nilai Uji Toksikologi LD50 lebih besar dari 50 mg/kg (lima puluh miligram per kilogram) berat badan hewan uji dan lebih kecil dari atau sama dengan 5000 mg/kg (lima ribu miligram per kilogram) berat badan hewan uji; dan
- c. karakteristik beracun melalui uji toksikologi sub-kronis sesuai dengan parameter uji sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Uji karakteristik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan secara berurutan.
- (6) Simbol Limbah B3 adalah gambar yang menunjukkan karakteristik limbah B3.
- (7) Label Limbah B3 adalah keterangan mengenai Limbah B3 yang berbentuk tulisan yang berisi informasi mengenai Penghasil Limbah B3, alamat Penghasil Limbah B3, waktu pengemasan, jumlah, dan karakteristik Limbah B3.
PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN
BAB V - Pasal 7
Pasal 8

Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf d harus memenuhi persyaratan:
- a. lokasi Penyimpanan Sementara Limbah B3;
- b. fasilitas Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang sesuai dengan jumlah Limbah B3, karakteristik Limbah B3, dan dilengkapi dengan upaya pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup; dan
- c. peralatan penanggulangan keadaan darurat.
BAB V - Pasal 7
Pasal 9

- (1) Lokasi Penyimpanan Sementara Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a harus bebas banjir dan tidak rawan bencana alam.
- (2) Dalam hal lokasi Penyimpanan Sementara Limbah B3 tidak bebas banjir dan rawan bencana alam, lokasi Penyimpanan Limbah B3 harus dapat direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Lokasi Penyimpanan Sementara Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus berada di dalam penguasaan setiap orang yang menghasilkan Limbah B3.
BAB V - Pasal 7
Pasal 10

- (1) Fasilitas Penyimpanan Sementara Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dapat berupa:
- a. bangunan;
- b. tangki dan/atau kontainer;
- c. silo;
- d. tempat tumpukan limbah (waste pile);
- e. waste impoundment; dan/atau
- f. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Fasilitas penyimpanan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf f dapat digunakan untuk melakukan penyimpanan: a. Limbah B3 kategori 1; Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik; dan
- b. c. Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik umum.
- (3) Fasilitas penyimpanan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f dapat digunakan untuk melakukan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.
BAB V - Pasal 7
Pasal 11

- (1) Fasilitas Penyimpanan Sementara Limbah B3 berupa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a paling sedikit memenuhi persyaratan:
- a. desain dan konstruksi yang mampu melindungi Limbah B3 dari hujan dan sinar matahari;
- b. memiliki penerangan dan ventilasi; dan
- c. memiliki saluran drainase dan bak penampung.
- (2) Persyaratan fasilitas Penyimpanan Sementara Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3:
- a. kategori 1; dan
- b. kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum.
- (3) Persyaratan fasilitas Penyimpanan Sementara Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c berlaku untuk permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.
BAB V - Pasal 7
Pasal 12

Peralatan penanggulangan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c paling sedikit meliputi: a. alat pemadam api; dan
- b. alat penanggulangan keadaan darurat lain yang sesuai.
BAB V - Pasal 7
Pasal 13

- (1) Pengemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf e dilakukan dengan menggunakan kemasan yang:
- a. terbuat dari bahan yang dapat mengemas Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3 yang akan disimpan;
- b. mampu mengungkung Limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan;
- c. memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan, atau pengangkutan; dan
- d. berada dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak berkarat, atau tidak rusak.
- (2) Kemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilekati Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3.
- (3) Label Limbah B3 paling sedikit memuat keterangan mengenai:
- a. nama Limbah B3;
- b. identitas Penghasil Limbah B3;
- c. tanggal dihasilkannya Limbah B3; dan
- d. tanggal Pengemasan Limbah B3.
- (4) Pemilihan Simbol Limbah B3 disesuaikan dengan karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
BAB V - Pasal 7
Pasal 14

- (1) Bupati setelah menerima permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan izin paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Bupati melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
- a. permohonan izin memenuhi persyaratan, Bupati menerbitkan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
- b. permohonan izin tidak memenuhi persyaratan, Bupati menolak permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.
- (4) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik paling lama 1 (satu) hari kerja sejak izin diterbitkan.
BAB V - Pasal 7
Pasal 15

- (1) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 diajukan secara tertulis kepada Bupati paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi: a. identitas pemohon;
- b. akta pendirian badan usaha;
- c. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang disimpan;
- d. dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 12;
- e. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 13; dan
- f. laporan pelaksanaan Penyimpanan Limbah B3.
- (4) Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus dikecualikan dari persyaratan permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan/atau huruf e, penerbitan perpanjangan izin oleh Bupati dilaksanakan sesuai dengan ketentuan penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (6) Dalam hal tidak terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan/atau huruf e, Bupati melakukan evaluasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (7) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menunjukkan:
- a. permohonan perpanjangan izin memenuhi persyaratan, Bupati menerbitkan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
- b. permohonan perpanjangan izin tidak memenuhi persyaratan, Bupati menolak permohonan perpanjangan
izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.
BAB V - Pasal 7
Pasal 16

- (1) Pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 wajib mengajukan perubahan izin jika terjadi perubahan terhadap persyaratan yang meliputi:
- a. identitas pemegang izin;
- b. akta pendirian badan usaha;
- c. nama Limbah B3 yang disimpan;
- d. lokasi tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3; dan/atau
- e. desain dan kapasitas fasilitas Penyimpanan Limbah B3.
- (2) Permohonan perubahan izin diajukan secara tertulis kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadi perubahan.
- (3) Permohonan perubahan izin dilengkapi dengan dokumen yang menunjukkan perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b, Bupati melakukan evaluasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan/atau huruf e, Bupati melakukan evaluasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
- (6) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menunjukkan:
- a. kesesuaian data, Bupati menerbitkan perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
- b. ketidaksesuaian data, Bupati menolak permohonan perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.
BAB V - Pasal 7
Pasal 17

Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) dan Pasal 16 ayat (4) dan ayat (5) tidak termasuk waktu yang diperlukan pemohon untuk memperbaiki dokumen.
BAB V - Pasal 7
Pasal 18

Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a, Pasal 15 ayat (7) huruf a, dan Pasal 16 ayat (6) huruf a paling sedikit memuat:
- a. identitas pemegang izin;
- b. tanggal penerbitan izin;
- c. masa berlaku izin;
- d. persyaratan lingkungan hidup; dan
- e. kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3.
BAB V - Pasal 7
Pasal 19

- (1) Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d paling sedikit meliputi:
- a. memfungsikan tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 sebagai tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3;
- b. menyimpan Sementara Limbah B3 yang dihasilkan ke dalam tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3;
- c. melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3; dan
- d. melekatkan Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3 pada kemasan Limbah B3.
- (2) Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dikecualikan untuk muatan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.
BAB V - Pasal 7
Pasal 20

Kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e paling sedikit meliputi:
- a. melakukan identifikasi Limbah B3 yang dihasilkan;
- b. melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan;
- c. melakukan Penyimpanan Sementara Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 19;
- d. melakukan Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3 yang dilakukan sendiri atau menyerahkan kepada Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3; dan
- e. menyusun dan menyampaikan laporan Penyimpanan Sementara Limbah B3.
BAB V - Pasal 7
Pasal 21

Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a, Pasal 15 ayat (7) huruf a, dan Pasal 16 ayat (6) huruf a berakhir jika:
- a. masa berlaku izin habis dan tidak dilakukan perpanjangan izin;
- b. dicabut oleh Bupati;
- c. badan usaha pemegang izin bubar atau dibubarkan; atau
- d. Izin Lingkungan dicabut.
BAB V - Pasal 7
Pasal 22

- (1) Setelah izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 terbit, pemegang izin wajib:
- a. memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3;
- b. melakukan Penyimpanan Sementara Limbah B3 paling lama:
1. 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih;
2. 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 1;
3. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum; atau
4. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.
- c. menyusun dan menyampaikan laporan Penyimpanan Sementara Limbah B3.
- (2) Laporan Penyimpanan Sementara Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
- a. sumber, nama, jumlah, dan karakteristik Limbah B3;
- b. pelaksanaan Penyimpanan Sementara Limbah B3; dan
- c. Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3 yang dilakukan sendiri oleh pemegang izin dan/atau penyerahan Limbah B3 kepada Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.
- (3) Laporan Penyimpanan Sementara Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dan ditembuskan kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan.
BAB V - Pasal 7
Pasal 23

- (1) Dalam hal Penyimpanan Sementara Limbah B3 melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 wajib: melakukan Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah
- a. B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3; dan/atau b. menyerahkan Limbah B3 kepada pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Pengumpul Limbah B3;
- b. Pemanfaat Limbah B3;
- c. Pengolah Limbah B3; dan/atau
- d. Penimbun Limbah B3.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki:
- a. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3, untuk Pengumpul Limbah B3;
- b. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3, untuk Pemanfaat Limbah B3;
- c. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3, untuk Pengolah Limbah B3; dan
- d. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3, untuk Penimbun Limbah B3.
BAB V - Pasal 7
Pasal 24

- (1) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 yang telah memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud: a. menghentikan usaha dan/atau kegiatan; atau lokasi
- b. mengubah penggunaan atau memindahkan dan/atau fasilitas Penyimpanan Sementara Limbah B3.
- (2) Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan, Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. wajib melaksanakan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan
- b. harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilengkapi dengan:
- a. identitas pemohon;
- b. laporan pelaksanaan Penyimpanan Sementara Limbah B3; dan
- c. laporan pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
BAB VI - PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN Pasal 25
Pasal 26

- (1) Dalam hal setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 tidak mampu melakukan sendiri Pengumpulan Limbah B3 yang dihasilkannya, Pengumpulan Limbah B3 diserahkan kepada Pengumpul Limbah B3.
- (2) Penyerahan Limbah B3 kepada Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti penyerahan Limbah B3.
- (3) Salinan bukti penyerahan Limbah B3 disampaikan oleh setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak penyerahan Limbah B3.
BAB VI - PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN Pasal 25
Pasal 27

- (1) Untuk dapat melakukan Pengumpulan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Pengumpulan Limbah B3.
- (2) Pengumpul Limbah B3 dilarang:
- a. melakukan Pemanfaatan Limbah B3 dan/atau Pengolahan Limbah B3 terhadap sebagian atau seluruh Limbah B3 yang dikumpulkan;
- b. menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkan kepada Pengumpul Limbah B3 yang lain; dan
- c. melakukan pencampuran Limbah B3.
- (3) Sebelum memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki Izin Lingkungan.
- (4) Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB VI - PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN Pasal 25
Pasal 28

- (1) Pengumpul Limbah B3 untuk memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati, untuk Pengumpulan Limbah B3 skala Daerah.
- (2) Permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
- a. identitas pemohon;
- b. akta pendirian badan usaha;
- c. nama, sumber, dan karakteristik Limbah B3 yang akan dikumpulkan;
- d. dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 12;
- e. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
- f. prosedur Pengumpulan Limbah B3;
- g. bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan
- h. dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dari sumber spesifik khusus kategori 2 dikecualikan dari persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.
- (4) Limbah B3 yang akan dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus dapat dimanfaatkan dan/atau diolah.
BAB VI - PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN Pasal 25
Pasal 29

- (1) Bupati setelah menerima permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan izin paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Bupati melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
- a. permohonan izin memenuhi persyaratan, Bupati menerbitkan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
- b. permohonan izin tidak memenuhi persyaratan, Bupati menolak permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.
- (4) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik paling lama 1 (satu) hari kerja sejak izin diterbitkan.
BAB VI - PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN Pasal 25
Pasal 30

- (1) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi: a. identitas pemohon;
- b. akta pendirian badan usaha;
- c. nama, sumber, karakteristik Limbah B3 yang dikumpulkan;
- d. dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 12;
- e. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
- f. prosedur Pengumpulan Limbah B3;
- g. bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan
- h. laporan pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3.
- (4) Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dari sumber spesifik khusus kategori 2 dikecualikan dari persyaratan permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f penerbitan perpanjangan izin oleh Bupati dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (6) Dalam hal tidak terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f, Bupati melakukan evaluasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (7) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menunjukkan:
- a. permohonan perpanjangan izin memenuhi persyaratan, Bupati menerbitkan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
- b. permohonan perpanjangan izin tidak memenuhi persyaratan, Bupati menolak permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.
BAB VI - PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN Pasal 25
Pasal 31

- (1) Pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 wajib mengajukan perubahan izin jika terjadi perubahan terhadap persyaratan yang meliputi: a. identitas pemegang izin;
2. b.
3. c.
4. akta pendirian badan usaha; dan/atau nama Limbah B3 yang dikumpulkan.
- (2) Permohonan perubahan izin diajukan secara tertulis kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi perubahan.
- (3) Permohonan perubahan izin dilengkapi dengan dokumen yang menunjukkan perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b, Bupati melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan izin paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Bupati melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan izin paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
- (6) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menunjukkan:
- a. kesesuaian data, Bupati menerbitkan perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
- b. ketidaksesuaian data, Bupati menolak permohonan perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.
BAB VI - PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN Pasal 25
Pasal 32

Dalam hal pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 berkehendak untuk mengubah:
- a. lokasi tempat Penyimpanan Limbah B3;
- b. desain dan kapasitas fasilitas Penyimpanan Limbah B3; dan/atau
- c. skala pengumpulan limbah B3. pemegang izin wajib mengajukan permohonan izin baru kepada
Bupati sesuai dengan kewenangannya.
BAB VI - PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN Pasal 25
Pasal 33

Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) dan Pasal 31 ayat (4) dan ayat (5) tidak termasuk waktu yang diperlukan pemohon untuk memperbaiki dokumen.
BAB VI - PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN Pasal 25
Pasal 34

Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a, Pasal 30 ayat (7) huruf a, dan Pasal 31 ayat (6) huruf a paling sedikit memuat:
- a. identitas pemegang izin;
- b. tanggal penerbitan izin;
- c. masa berlaku izin;
- d. persyaratan lingkungan hidup; dan
- e. kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3.
BAB VI - PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN Pasal 25
Pasal 35

- (1) Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d paling sedikit meliputi:
- a. mengumpulkan Limbah B3 sesuai dengan nama dan karakteristik Limbah B3;
- b. memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;
- c. menyimpan Limbah B3 yang dikumpulkan ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3;
- d. melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3; dan
- e. melekatkan Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3 pada kemasan Limbah B3.
- (2) Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dikecualikan untuk muatan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.
BAB VI - PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN Pasal 25
Pasal 36

Kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e paling sedikit meliputi:
- a. melakukan identifikasi Limbah B3 yang dikumpulkan;
- b. melakukan Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 19;
- c. melakukan segregasi Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4);
- d. melakukan pencatatan nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang dikumpulkan; dan
- e. menyusun dan menyampaikan laporan Pengumpulan Limbah B3.
BAB VI - PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN Pasal 25
Pasal 37

Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a, Pasal 30 ayat (7) huruf a, dan Pasal 31 ayat (6) huruf a berakhir jika:
- a. masa berlaku izin habis dan tidak dilakukan perpanjangan;
- b. dicabut oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati;
- c. badan usaha pemegang izin bubar atau dibubarkan; atau
- d. Izin Lingkungan dicabut.
BAB VI - PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN Pasal 25
Pasal 38

- (1) Setelah Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 terbit, pemegang izin wajib:
- a. memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3;
- b. melakukan segregasi Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4);
- c. melakukan Penyimpanan Limbah B3 paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 diserahkan oleh setiap orang yang menghasilkan Limbah B3; dan
- d. menyusun dan menyampaikan laporan Pengumpulan Limbah B3.
- (2) Laporan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit memuat:
- a. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3;
- b. salinan bukti penyerahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3);
- c. identitas Pengangkut Limbah B3;
- d. pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3; dan
- e. penyerahan Limbah B3 kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.
- (3) Laporan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati sesuai dengan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan.
BAB VI - PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN Pasal 25
Pasal 39

- (1) Dalam hal Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c melampaui 90 (sembilan puluh) hari, Pengumpul Limbah B3 wajib menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkannya kepada pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pemanfaat Limbah B3;
- b. Pengolah Limbah B3; dan/atau
- c. Penimbun Limbah B3.
- (3) Untuk dapat melakukan Pengumpulan Limbah B3, pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki:
- a. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3, untuk Pemanfaat Limbah B3;
- b. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3, untuk Pengolah Limbah B3; dan
- c. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3, untuk Penimbun Limbah B3.
BAB VI - PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN Pasal 25
Pasal 40

- (1) Pengumpul Limbah B3 yang telah memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud:
- a. menghentikan usaha dan/atau kegiatan;
- b. mengubah penggunaan lokasi dan/atau fasilitas Pengumpulan Limbah B3; atau
- c. memindahkan lokasi dan/atau fasilitas Pengumpulan Limbah B3.
- (2) Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan, Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup dan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
- a. identitas pemohon;
- b. laporan pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3; dan
- c. laporan pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
BAB VII
Pasal 43

- (1) Pemanfaatan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 wajib memiliki:
- a. izin lingkungan; dan
- b. izin pengelolaan limbah B3 dari Menteri untuk kegiatan pemanfaatan limbah B3.
- (2) Pemanfaat limbah B3 yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat melakukan pemanfaatan Limbah B3 di wilayah Daerah.
- (1) Pengolahan limbah B3 wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang menghasilkan limbah B3.
- (2) Dalam hal Pengolahan limbah B3 tidak mampu dilakukan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengolahan limbah B3 diserahkan kepada Pengolah limbah B3.
BAB VII
Pasal 45

- (1) Pengolahan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 wajib memiliki:
- a. izin lingkungan; dan
- b. izin pengelolaan limbah B3 dari Menteri untuk kegiatan Pengolahan limbah B3.
- (2) Pengolah limbah B3 yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat melakukan Pengolahan Limbah B3 di wilayah Daerah.
Bagian Keempat
Penimbunan limbah
BAB VII
Pasal 46

- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melaksanakan penimbunan limbah B3.
- (2) Dalam hal penimbunan limbah B3 tidak mampu dilakukan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penimbunan limbah B3 diserahkan kepada penimbun limbah B3.
BAB VII
Pasal 47

- (1) Penimbun limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 wajib memiliki:
- a. izin lingkungan; dan
- b. izin pengelolaan limbah B3 dari Menteri untuk kegiatan penimbunan limbah B3.
- (2) penimbun limbah B3 yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat melakukan penimbunan Limbah B3 di wilayah Daerah.
Bagian Kelima
Setiap orang dilarang melakukan Dumping (pembuangan) Limbah B3 ke media lingkungan hidup di daerah tanpa izin Menteri.
BAB VII
Pasal 49

- (1) Setiap orang untuk dapat melakukan dumping (pembuangan) limbah B3 ke media lingkungan hidup di daerah wajib memiliki izin dari Menteri.
- (2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pihak yang pertama kali menghasilkan limbah B3.
- (3) Izin dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Izin Dumping (pembuangan) limbah B3 ke media lingkungan hidup berupa:
- a. tanah; dan\atau
- b. laut.
- (4) Sebelum memperoleh Izin Dumping (pembuangan) izin lingkungan B3 ke laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, setiap orang wajib memiliki izin lingkungan.
BAB VIII - SISTEM TANGGAP DARURAT DALAM PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN Bagian Kesatu Umum Pasal 50
Pasal 51

Sistem Tanggap Darurat dalam pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 terdiri atas:
- a. penyusunan program kedaruratan pengelolaan limbah B3;
- b. pelatihan dan geladi kedaruratan pengelolaan limbah B3; dan
- c. penanggulangan kedaruratan pengelolaan limbah B3.
BAB VIII - SISTEM TANGGAP DARURAT DALAM PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN Bagian Kesatu Umum Pasal 50
Pasal 52

Kedaruratan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 meliputi:
- a. keadaan darurat pada kegiatan pengelolaan limbah B3; dan
- b. keadaan darurat pengelolaan limbah B3 skala daerah.
Bagian Kedua Penyusunan Program kedarurat Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pasal 53
Setiap orang yang menghasilkan limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 di wilayah Daerah wajib menyusun program kedaruratan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan kegiatan yang dilakukan.
BAB VIII - SISTEM TANGGAP DARURAT DALAM PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN Bagian Kesatu Umum Pasal 50
Pasal 54

- (1) Kepala BPBD menyusun program kedaruratan pengelolaan limbah B3 skala daerah.
- (2) Dalam penyusunan program kedaruratan pengelolaan limbah B3 skala daerah, Kepala BPBD berkoordinasi dengan:
- a. Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53;
- b. Menteri terkait;
- c. Gubernur;
- d. BLH; dan
- e. instansi terkait lainnya di daerah.
BAB VIII - SISTEM TANGGAP DARURAT DALAM PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN Bagian Kesatu Umum Pasal 50
Pasal 55

- (1) Program kedaruratan pengelolaan limbah B3 skala daerah merupakan bagian dari program penanggulangan bencana Daerah.
- (2) Program kedaruratan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. infrastruktur;
- b. fungsi penanggulangan.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
- a. organisasi;
- b. koordinasi;
- c. fasilitasi dan peralatan termasuk peralatan peringatan dini dan alarm;
- d. prosedur penanggulangan; dan
- e. pelatihan dan geladi keadaan darurat.
- (4) Fungsi penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
- a. identifikasi, pelaporan, dan pengankutan;
- b. tindakan mitigasi;
- c. tindakan perlindungan segera;
- d. tindakan perlindungan untuk petugas penanggulangan keadaan darurat, pekerja, masyarakat, dan lingkungan hidup; dan
- e. pemberian informasi dan instruksi pada masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai format program kedaruratan pengelolaan limbah B3 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Sistem tanggap darurat pengelolaan limbah B3 wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang menghasilkan limbah B3, pengumpul limbah B3, pengangkut limbah B3, pemanfaat limbah B3, pengelolaan limbah B3, dan/atau penimbun limbah B3 di wilayah daerah berdasarkan program kedaruratan pengelolaan limbah B3 yang dilakukannya.
BAB VIII - SISTEM TANGGAP DARURAT DALAM PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN Bagian Kesatu Umum Pasal 50
Pasal 57

Setiap orang yang menghasilkan limbah B3, pengumpul limbah B3, pengangkut limbah B3, pemanfaat limbah B3, pengelolaan limbah B3, dan/atau penimbun limbah B3 di wilayah daerah wajib menyelenggarakan pelatihan dan geladi kedaruratan untuk kegiatan yang dilakukannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (tahun) untuk memastikan sistem tanggap darurat pengelolaan limbah B3 dapat dilaksanakan.
BAB VIII - SISTEM TANGGAP DARURAT DALAM PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN Bagian Kesatu Umum Pasal 50
Pasal 58

Sistem tanggap darurat pengelolaan limbah B3 skala daerah dikoordinasikan oleh Kepala BPBD dan dilaksakan bersama dengan:
- a. setiap orang yang menghasilkan limbah B3, pengumpul limbah B3, pengangkut limbah B3, pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3, dan/atau penimbun limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57;
- b. BLH;
3. c.
4. instansi terkait lainnya di daerah.
Berdasarkan program kedaruratan pengelolaan limbah B3 skala daerah.
BAB VIII - SISTEM TANGGAP DARURAT DALAM PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN Bagian Kesatu Umum Pasal 50
Pasal 59

- (1) Kepala BPBD mengkoordinasikan pelatihan dan geladi kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 secara terpadu sesuai dengan program kedaruratan pengelolaan limbah B3 tingkat daerah.
- (2) Pelatihan dan geladi kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diikiuti oleh:
- a. setiap orang yang menghasilkan limbah B3, pengumpul limbah B3, pengangkut limbah B3, pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3, dan/atau penimbun limbah B3 sebagimana dimaksud dalam Pasal 56;
- b. BLH;
- c. instansi terkait lainnya di daerah.
- (3) Pelatihan dan geladi kedaruratan diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
Bagian Ketiga Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- (1) Penanggulangan kedaruratan dalam pengelolaan limbah B3 paling sedikit meliputi kegiatan:
- a. identifikasi keadaan darurat dalam pengelolaan limbah B3;
- b. penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Dalam melaksanakan penanggulangan kedaruratan pengelolaan limbah B3, setiap orang yang menghasilkan limbah B3, pengumpul limbah B3, pengangkut limbah B3 pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3, dan/atau penimbun limbah B3 wajib mengutamakan keselamatan jiwa manusia.
BAB VIII - SISTEM TANGGAP DARURAT DALAM PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN Bagian Kesatu Umum Pasal 50
Pasal 61

- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3, pengangkut limbah B3, pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3, dan/atau penimbun limbah B3 berdasarkan program kedaruratan sesuai dengan kegiatan pengelolaan limbah B3 yang dilakukannya wajib melaksanakan kegiatan penanggulangan kedaruratan jika terjadi keadaan darurat dengan pengelolaan limbah B3 yang dilakukannya.
- (2) Pelaksanaan kegiatan penaggulangan kedaruratan wajib dilaporkan secara tertulis dan berkala setiap hari kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati.
BAB VIII - SISTEM TANGGAP DARURAT DALAM PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN Bagian Kesatu Umum Pasal 50
Pasal 62

- (1) Kepala BPBD menginisiasi dan memimpin pelaksanaan penanggulangan kedaruratan jika terjadi kedaruratan skala daerah.
- (2) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3, pengangkut limbah B3, pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3, dan/atau penimbun limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 wajib ikut serta melaksanakan penanggulangan kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB IX - PENGAWASAN Pasal 63
Pasal 64

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 yang dilakukan oleh Bupati adalah izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 skala daerah.
BAB XI - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 66

- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 22, Pasal 23 ayat (1), dan/atau Pasal 24 ayat (1) atau ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah; atau
- c. pembekuan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3.
- (3) Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Penghentian sementara kegiatan; dan/atau
- b. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (4) Bupati memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 1 (satu) kali kepada setiap orang yang menghasilkan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mulai menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak teguran tertulis diberikan.
- (6) Dalam hal setiap orang yang menghasilkan limbah B3 tidak mulai menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati memberikan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah.
- (7) Dalam hal setiap orang yang menghasilkan limbah B3 tidak mematuhi paksaan pemerintah, Bupati memberikan sanksi administratif berupa pembekuan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan jangka waktu pemenuhan terhadap ketentuan paksaan pemerintah dan pembekuan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB XI - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 67

- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
3. a.
4. b.
5. teguran tertulis; atau paksaan pemerintah.
- (3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
- b. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (4) Bupati sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagnyak 1 (satu) kali kepada setiap orang yang menghasilkan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mulai menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak teguran tertulis diberikan.
- (6) Dalam hal setiap orang yang menghasilkan limbah B3 tidak mulai menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu sebagaimana pada ayat (5), Bupati memberikan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan jangka waktu pemenuhan terhadap ketentuan peksaan pemerintah diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB XI - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 68

- (1) Pengumpul limbah B3 yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 27 ayat (1) atau (2), Pasal 30 ayat (2), Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 32, Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), dan/atau Pasal 40 ayat (1) atau ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3; atau
- d. pencabutan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3.
- (3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. penghentian sementara kegiatan;
- b. pemindahan sarana kegiatan;
- c. penutupan saluran drainase;
- d. pembongkaran;
- e. penyitaan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan/atau
- f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (4) Bupati sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 1 (satu) kali kepada pengumpul limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pengumpul limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mulai menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak teguran tertulis diberikan.
- (6) Dalam hal pengumpul limbah B3 tidak mulai menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati memberikan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah.
- (7) Dalam hal pengumpil limbah B3 tidak mematuhi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati memberikan sanksi administratif berupa pembekuan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3.
- (8) Dalam hal pengumpul limbah B3 tidak mematuhi ketentuan dalam pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Bupati memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai criteria dan jangka waktu pemenuhan terhadap ketentuan paksaan pemerintah, pembekuan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3, dan pencabutan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB XI - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 69

- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3, pengumpul limbah B3, pengangkut limbah B3, pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3, dan/atau penimbun limbah B3 yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 50, Pasal 53, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 59, Pasal 60 ayat (2) Pasal 61, Pasal 62 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa paksaan pemerintah.
- (3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (4) Bupati sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah kepada setiap orang yang menghasilkan limbah B3, pengumpul limbah B3, pengangkut limbah B3, pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3, dan/atau penimbun limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan jangka waktu pemenuhan terhadap ketentuan paksaan pemerintah diatur dalam Peraturan Bupati.
PENJELASAN
Preamble

I. Umum
Kegiatan pembangunan bertujuan meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat yang dilaksanakan melalui rencana pembangunan jangka panjang yang bertumpu pada pembangunan di bidang industri.
Pembangunan di bidang industri tersebut disatu pihak akan menghasilkan barang yang bermanfaat bagi kesejhteraan hisup rakyat dan di lain pihak industry itu juga akan menghasilkan limbah, antara lain limbah yang dihasilkan oleh kegiatan industri tersebut terdapat limbah bahan berbahaya beracun (B3). Limbah B3 yang dibuang langsung ke dalam lingkungan dapat menimbulkan bahaya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia serta mahluk hidup lainnya. Mengingat resiko tersebut, maka perlu kiranya pemerintah daerah mengupayakan agar setiap kegiatan industri dapat menghasilkan limbah B3 seminimal mungkin dan sedapat mungkin mencegah limbah tersebut merusak lingkungan hidup dan kesehatan manusia.
PENJELASAN
Pasal 5

Pasal 6

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup Jelas. Ayat (4) Cukup Jelas. Ayat (5) Cukup Jelas. Ayat (6) Cukup Jelas. Ayat (7) Yang dimaksud dengan 'Limbah B3 dari sumber spesifik khusus' adalah Limbah B3 yang memiliki efek tunda terhadap karakteristik beracun tidak akut, dan dihasilkan dalam jumlah yang(delayed effect), berdampak tidak langsung manusia dan lingkungan hidup, memiliki besar per satuan waktu.