PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 8 Tahun 2014
Tentang PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
Berlaku: 15 September 2014
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
- a. bahwa keberadaan dan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang mampu dan berwibawa sangat diharapkan dalam rangka penegakan hukum terutama untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan untuk menciptakan ketenteraman, ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah, diperlukan peranan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa dalam rangka penegakan Peraturan Daerah perlu didukung dengan keberadaan dan peranan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah agar pelaksanaan Peraturan Daerah dapat memberikan kepastikan hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
11. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU dan BUPATI KAPUAS HULU
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh UndangUndang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
8. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
9. Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Diklat PPNS adalah suatu kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas Pegawai Negeri Sipil di bidang Penyidikan Peraturan Daerah untuk diangkat sebagai PPNS.
10. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat STTPP adalah surat tanda lulus dan bukti bagi PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus di bidang Penyidikan Peraturan Daerah.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWENANGAN
Pasal 2

PPNS dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala SKPD masing-masing.
Bagian Kedua Tugas dan Kewenangan
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWENANGAN
Pasal 3

- (1) Tugas PPNS adalah melakukan penyidikan atas dugaan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.
- (2) Dalam pelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB II - KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWENANGAN
Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PPNS mempunyai wewenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan sehubungan dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) PPNS tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 5

- (1) PPNS disamping memperoleh haknya sebagai PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat diberikan uang insentif dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 6

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban:
- a. melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas Peraturan Daerah;
- b. menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam wilayah hukum yang sama;
- c. membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal:
1. pemeriksaan tersangka;
2. pemasukan rumah;
3. penyitaan barang;
4. pemeriksaan saksi; dan
5. pemeriksaan tempat kejadian.
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang mengkoordinir atau menangani PPNS.
BAB IV - SYARAT DAN PENGANGKATAN
Pasal 7

Untuk diangkat menjadi Pejabat PPNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I (II/b);
- b. pendidikan serendah-rendahnya Sarjana Muda (D3);
- c. ditugaskan di bidang teknis operasional;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
- e. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai rata-rata baik; dan
- f. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.
Bagian Kedua Pengangkatan
BAB IV - SYARAT DAN PENGANGKATAN
Pasal 8

- (1) Pengangkatan PPNS diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur.
- (2) Pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah mendapat pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
BAB IV - SYARAT DAN PENGANGKATAN
Pasal 9

Usulan pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus melampirkan:
- a. fotokopi Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai PPNS yang diusulkan;
- b. Surat Keterangan wilayah Kerja PPNS yang diusulkan;
- c. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir;
- d. fotokopi Keputusan Pengangkatan Jabatan/Pangkat terakhir yang dilegalisir;
- e. fotokopi Daftar Penilaian Pelaksanaan pekerjaan selama 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut yang dilegalisir;
- f. fotokopi STTPP Pendidikan Khusus di Bidang Penyidikan yang dilegalisir; dan Surat Keterangan Dokter yang menyatakan PNS yang bersangkutan berbadan sehat; dan
- g. Surat Keterangan Dokter pada rumah sakit pemerintah yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berbadan sehat.
BAB V - SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN
Pasal 11

Sebelum pelantikan PPNS harus mengucapkan Sumpah/Janji.
BAB V - SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN
Pasal 12

Pelantikan PPNS dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB V - SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN
Pasal 13

Pelantikan PPNS dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
BAB V - SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN
Pasal 14

- (1) Tata cara sumpah/janji dan pelantikan PPNS terdiri atas:
- a. pembacaan Keputusan Pengangkatan sebagai PPNS;
- b. pengucapan sumpah/janji di hadapan saksi Rohaniawan;
- c. pelantikan; dan
- d. penandatanganan Berita Acara Sumpah/Janji dan pelantikan.
- (2) Sumpah/Janji dan Pelantikan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 dituangkan dalam Naskah Berita Acara sesuai format dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V - SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN
Pasal 15

Susunan Acara Pelantikan PPNS sesuai dengan ketentuan keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
BAB VI - MUTASI DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 16

- (1) Mutasi PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dan tembusannya kepada Menteri Kehakiman dan HAM.
Bagian Kedua Pemberhentian
BAB VI - MUTASI DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 17

PPNS diberhentikan dari jabatannya karena:
- a. berhenti sebagai PNS;
- b. atas permintaan sendiri ;
- c. melanggar disiplin kepegawaian;
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS; dan
- e. meninggal dunia.
BAB VI - MUTASI DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 18

- (1) Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 di Lingkungan Pemerintah Daerah diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Kehakiman dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur.
- (2) Usul pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukungnya.
BAB VI - MUTASI DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 19

Keputusan pemberhentian PPNS ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
BAB VII - KARTU TANDA PENGENAL
Pasal 20

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat sebagai PPNS, harus mempunyai Kartu Tanda Pengenal.
- (2) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dan dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah atau Kepala Bagian Hukum.
- (3) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal dikeluarkan.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk, perpanjangan dan penggantian Kartu Tanda Pengenal PPNS diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - PELAKSANAAN PENYIDIKAN
Pasal 21

- (1) Setiap PPNS dalam menjalankan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan dan Kartu Tanda Pengenal.
- (2) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.
BAB IX - PEMBINAAN
Pasal 22

Pembinaan terhadap PPNS meliputi:
- a. pembinaan umum;
- b. pembinaan teknis; dan
- c. pembinaan operasional.
BAB IX - PEMBINAAN
Pasal 23

Pembinaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
BAB IX - PEMBINAAN
Pasal 24

Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya masing-masing.
BAB IX - PEMBINAAN
Pasal 25

- (1) Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dilakukan Bupati Kota bekerjasama dengan Instansi terkait.
- (2) Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa petunjuk teknis operasional PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah.
BAB IX - PEMBINAAN
Pasal 26

Hubungan kerja PPNS dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
BAB X - PEMBIAYAAN
Pasal 27

Segala biaya yang berkaitan dengan penyelenggaraan PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 15 September 2014
BUPATI KAPUAS HULU,
A.M.NASIR
Diundangkan di Putussibau pada tanggal 24 November 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,
MUHAMMAD SUKRI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2014 NOMOR 12
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (8)/(2014)
PENJELASAN
Pasal 4

Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Dalam melakukan penyitaan benda dan atau surat, PPNS terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Pengadilan Negeri. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 5 Ayat (1) Alokasi dana tambahan penghasilan dianggarkan terlebih dahulu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah tempat PPNS bekerja di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan koordinasi bidang tugas dan fungsinya. Pasal 14 Cukup jelas.
```
PENJELASAN
Pasal 16

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 17

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 18

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 19

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 20

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 21

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 22

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 23

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 24

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 25

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 26

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 27

Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 10