UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 34 Tahun 2000
Tentang No Description
Berlaku: 34 TAHUN 2000
N/A
Preamble

Menimbang
:
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2000
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1997
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Daerah;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, dipandang perlu menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, dan akuntabilitas serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah;
- c. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab;
- d. bahwa Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, maka perlu dilakukan perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Mengingat
: ________________
Mengingat
:
1. Pasal 1 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 3, angka 7, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 14, angka 15, angka 16, angka 17, angka 18, angka 19, angka 20, angka 22, angka 24, angka 25, angka 33, angka 34, angka 35, dan angka 37 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 1
Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi Daerah Propinsi atau Bupati bagi Daerah Kabupaten atau Walikota bagi Daerah Kota.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
10. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
11. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.
12. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan Daerah.
13.
Pemungutan ...
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau Retribusi, penentuan besarnya pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
15. Surat Setoran Pajak Daerah, yang dapat disingkat SSPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
21. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
22. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah.
23. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
24. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
25. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir.
26. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
27. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
28. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
29. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
30. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
31. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
32. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
33. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan
-6 - pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
36. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah dan Retribusi.
38. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya."
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, serta ayat (5) dan ayat (6) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 2
- (1) Jenis pajak Propinsi terdiri dari :
- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
- (2) Jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :
- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
- g. Pajak Parkir.
- (3) Ketentuan tentang objek, subjek, dan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis pajak Kabupaten/Kota selain yang ditetapkan dalam ayat (2) yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. bersifat pajak dan bukan Retribusi;
- b. objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- c. objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
- d. objek pajak bukan merupakan objek pajak Propinsi dan/atau objek pajak Pusat;
- e. potensinya memadai;
- f. tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;
- g. memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan h. menjaga kelestarian lingkungan.
- (5) dihapus.
- (6) dihapus."
3. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 2A dan Pasal 2B, yang berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 2A
- (1) Hasil penerimaan pajak Propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagian diperuntukkan bagi Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Propinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 30% (tiga puluh persen);
- b. Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 70% (tujuh puluh persen);
- c. Hasil penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 70% (tujuh puluh persen).
- (2) Hasil penerimaan pajak Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) diperuntukkan paling sedikit 10% (sepuluh persen) bagi Desa di wilayah Daerah Kabupaten yang bersangkutan.
- (3) Bagian Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Propinsi dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi antar Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Bagian Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi antar Desa.
- (5) Penggunaan bagian Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sepenuhnya oleh Daerah Kabupaten/Kota."
"Pasal 2B
- (1) Dalam hal hasil penerimaan pajak Kabupaten/Kota dalam suatu Propinsi terkonsentrasi pada sejumlah kecil Daerah Kabupaten/Kota, Gubernur berwenang merealokasikan hasil penerimaan pajak tersebut kepada Daerah Kabupaten/Kota dalam Propinsi yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal objek pajak Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi yang bersifat lintas Daerah Kabupaten/Kota, Gubernur berwenang untuk merealokasikan hasil penerimaan pajak tersebut kepada Daerah Kabupaten/Kota yang terkait.
- (3) Realokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Gubernur atas dasar kesepakatan yang dicapai antar Daerah Kabupaten/Kota yang terkait dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan."
4. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 3
- (1) Tarif jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan paling tinggi sebesar :
- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 5% (lima persen);
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 10% (sepuluh persen);
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 5% (lima persen);
- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 20% (dua puluh persen);
- e. Pajak Hotel 10% (sepuluh persen);
- f. Pajak Restoran 10% (sepuluh persen);
- g. Pajak Hiburan 35% (tiga puluh lima persen);
- h. Pajak Reklame 25 % (dua puluh lima persen);
- i. Pajak Penerangan Jalan 10% (sepuluh persen);
- j. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 20% (dua puluh persen);
- k. Pajak Parkir 20% (dua puluh persen).
- (2) Tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan seragam di seluruh Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Besarnya pokok pajak dihitung dengan mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak."
5. Ketentuan Pasal 4 diubah dengan menambah 2 (dua) ayat, yaitu ayat (5) dan ayat (6), sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 4
- (1) Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah tentang Pajak tidak dapat berlaku surut.
- (3) Peraturan Daerah tentang Pajak sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai :
- a. nama, objek, dan subjek pajak;
- b. dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak;
- c. wilayah pemungutan;
- d. masa pajak;
- e. penetapan;
- f. tata cara pembayaran dan penagihan;
- g. kedaluwarsa;
- h. sanksi administrasi; dan
- i. tanggal mulai berlakunya.
- (4) Peraturan Daerah tentang Pajak dapat mengatur ketentuan mengenai :
- a. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya;
- b. tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa;
- c. asas timbal balik.
- (5) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) harus terlebih dahulu disosialisasikan dengan masyarakat sebelum ditetapkan.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Daerah."
6. Ketentuan Pasal 5 dihapus.
7. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 5A yang berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 5A
- (1) Dalam rangka pengawasan, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah paling lama 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.
- (2) Dalam hal Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi, Pemerintah dapat membatalkan Peraturan Daerah dimaksud.
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya Peraturan Daerah dimaksud.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku."
8. Ketentuan Pasal 18 diubah, dan ditambah 3 (tiga) ayat yaitu ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 18
- (1) Objek Retribusi terdiri dari :
- a. Jasa Umum;
- b. Jasa Usaha;
- c. Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi dibagi atas tiga golongan :
- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha;
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (3) Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah berdasarkan kriteria sebagai berikut :
- a. Retribusi Jasa Umum :
1. Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi PerizinanTertentu;
2. jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
3. jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar Retribusi, di samping untuk
melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;
4. jasa tersebut layak untuk dikenakan Retribusi;
5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya;
6. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang potensial; dan
7. pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.
b. Retribusi Jasa Usaha :
1. Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu; dan
2. jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai Daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.
c. Retribusi Perizinan Tertentu :
1. perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi;
2. perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum; dan
3. biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari Retribusi perizinan.
- (4) Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis Retribusi selain yang ditetapkan dalam ayat (3) sesuai dengan kewenangan otonominya dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.
- (5) Hasil penerimaan jenis Retribusi tertentu Daerah Kabupaten sebagian diperuntukkan kepada Desa.
- (6) Bagian Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten dengan memperhatikan aspek keterlibatan Desa dalam penyediaan layanan tersebut."
9. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 21
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditentukan sebagai berikut :
- a. untuk Retribusi Jasa Umum, berdasarkan kebijakan Daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan;
- b. untuk Retribusi Jasa Usaha, berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- c. untuk Retribusi Perizinan Tertentu, berdasarkan pada tujuan untuk
menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan."
10. Ketentuan Pasal 24 diubah, dan ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (5) dan ayat (6), sehingga keseluruhan Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 24
- (1) Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah tentang Retribusi tidak dapat berlaku surut.
- (3) Peraturan Daerah tentang Retribusi sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai :
- a. nama, objek, dan subjek Retribusi;
- b. golongan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2);
- c. cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan;
- d. prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi;
- e. struktur dan besarnya tarif Retribusi;
- f. wilayah pemungutan;
- g. tata cara pemungutan;
- h. sanksi administrasi;
- i. tata cara penagihan; dan
- j. tanggal mulai berlakunya.
- (4) Peraturan Daerah tentang Retribusi dapat mengatur ketentuan mengenai :
- a. masa Retribusi;
- b. pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya;
- c. tata cara penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa.
- (5) Peraturan Daerah untuk jenis-jenis Retribusi yang tergolong dalam Retribusi Perizinan Tertentu harus terlebih dahulu disosialisasikan dengan masyarakat sebelum ditetapkan.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Daerah."
11. Ketentuan Pasal 25 dihapus.
12. Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 25A, yang berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 25A
- (1) Dalam rangka pengawasan, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 24 ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah paling lama 15 (lima belas) hari setelah
-13 - ditetapkan.
- (2) Dalam hal Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi, Pemerintah dapat membatalkan Peraturan Daerah dimaksud.
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya Peraturan Daerah dimaksud.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku."
13. Ketentuan Pasal 36 diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat 2a, sehingga keseluruhan Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :
13. Ketentuan ...
"Pasal 36
- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
3. (2a) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah :
- a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
- b. Pejabat dan tenaga ahli yang memberikan keterangan kepada pihak lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan tenaga-tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), supaya memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuknya.
- (4) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Kepala Daerah dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (5) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta tersebut."
14. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 42
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan
-15 - dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku."
Pasal II
Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku semua Peraturan Daerah tentang Pajak dan Peraturan Daerah tentang Retribusi yang telah diajukan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebelum berlakunya undang-undang ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dapat dilaksanakan tanpa memerlukan pengesahan tersebut.
Pasal III
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd ABDURRAHMAN WAHID
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2000 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd DJOHAN EFFENDI
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2000
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1997
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
UMUM
Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lain, harus ditetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada undang-undang.
Sesuai dengan semangat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pendapatan Asli Daerah, yang antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, Daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
Sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pembentukan undang-undang ini, maka undang-undang ini menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi Daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan Retribusi, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur umum perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
Pajak Daerah dan pajak nasional merupakan suatu sistem perpajakan Indonesia, yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil. Sejalan dengan sistem perpajakan nasional, pembinaan Pajak Daerah dilakukan secara terpadu dengan pajak nasional. Pembinaan ini dilakukan secara terus-menerus, terutama mengenai objek dan tarif pajak, sehingga antara pajak pusat dan Pajak Daerah saling melengkapi.
Meskipun ... Meskipun beberapa jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah ditetapkan dalam undang-undang ini, Daerah Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak dan Retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.
PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Angka 1
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas
Angka 2
PENJELASAN
Pasal 2

Jenis-jenis pajak Propinsi ditetapkan sebanyak 4 (empat) jenis pajak. Walaupun demikian, Daerah Propinsi dapat tidak memungut salah satu atau beberapa jenis pajak yang telah ditetapkan, apabila potensi pajak di Daerah tersebut dipandang kurang memadai.
Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan Daerah Propinsi tetapi tidak terbagi dalam Daerah Kabupaten/Kota, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk Daerah Propinsi dan pajak untuk Daerah Kabupaten/Kota.
Huruf a
Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.
Kendaraan di atas air adalah semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan yang digunakan di atas air.
Huruf b
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
Huruf c
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air.
Huruf d
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.
Air bawah tanah adalah air yang berada di perut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.
Air permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi, tidak termasuk air laut.
Jenis-jenis pajak Kabupaten/Kota ditetapkan sebanyak 7 (tujuh) jenis pajak. Walaupun demikian, Daerah Kabupaten/Kota dapat tidak memungut salah satu atau beberapa jenis pajak yang telah ditetapkan, apabila potensi pajak di Daerah Kabupaten/Kota tersebut dipandang kurang memadai.
Huruf a
Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel.
Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
Huruf b
Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran.
Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.
Huruf c
Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak
-4 - termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga.
Huruf d
Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
Huruf e
Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah Daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
Huruf f
Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian Golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Huruf g
Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
<!-- formula-not-decoded -->
Cukup jelas
Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah Kabupaten/Kota dalam mengantisipasi situasi dan kondisi serta perkembangan perekonomian Daerah pada masa mendatang yang mengakibatkan perkembangan potensi pajak dengan tetap memperhatikan kesederhanaan jenis pajak dan aspirasi masyarakat serta memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.
Huruf a
Yang dimaksud dengan kriteria bersifat pajak dan bukan Retribusi adalah bahwa pajak yang ditetapkan harus sesuai dengan pengertian pajak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6.
<!-- formula-not-decoded -->
Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud dengan kriteria objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum berarti bahwa pajak tersebut dimaksudkan untuk kepentingan bersama yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan aspek ketenteraman, dan kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.
<!-- formula-not-decoded -->
Huruf e
Yang dimaksud dengan kriteria potensinya memadai berarti bahwa hasil pajak cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah dan laju pertumbuhannya diperkirakan sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi Daerah.
Huruf f
Yang dimaksud dengan kriteria tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif berarti bahwa pajak tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi secara efisien dan tidak merintangi arus sumber daya ekonomi antar Daerah maupun kegiatan ekspor impor.
Huruf g
Yang dimaksud dengan kriteria aspek keadilan, antara lain adalah objek dan subjek pajak harus jelas sehingga dapat diawasi pemungutannya, jumlah pembayaran pajak dapat diperkirakan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan, dan tarif pajak ditetapkan dengan memperhatikan keadaan Wajib Pajak.
Yang dimaksud dengan kriteria kemampuan masyarakat adalah kemampuan subjek pajak untuk memikul tambahan beban pajak.
Huruf h
Yang dimaksud dengan kriteria menjaga kelestarian lingkungan adalah bahwa pajak harus bersifat netral terhadap lingkungan, yang berarti bahwa pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk merusak lingkungan yang akan menjadi beban bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
<!-- formula-not-decoded -->
<!-- formula-not-decoded -->
Cukup jelas
Angka 3
PENJELASAN
Pasal 2

A
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2

B
Yang dimaksud dengan terkonsentrasi pada suatu Daerah Kabupaten/Kota adalah apabila hasil penerimaan pajak tertentu lebih besar daripada total penerimaan pajak sejenis di seluruh Kabupaten/Kota lain dalam Propinsi yang bersangkutan.
Yang dimaksud dengan objek pajak yang bersifat lintas Daerah Kabupaten/Kota adalah objek pajak yang memberikan manfaat bagi beberapa Daerah Kabupaten/Kota, tetapi objek pajak tersebut hanya dipungut pada satu atau beberapa Daerah Kabupaten/Kota.
Yang dimaksud dengan kesepakatan yang dicapai adalah kesepakatan antarBupati/Walikota yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
Angka 4
PENJELASAN
Pasal 3

Pasal ini mengatur tentang tarif pajak yang paling tinggi yang dapat dipungut oleh Daerah untuk setiap jenis. Penetapan tarif paling tinggi tersebut bertujuan memberi perlindungan kepada masyarakat dari penetapan tarif yang terlalu membebani, sedangkan tarif paling rendah tidak ditetapkan untuk memberi peluang kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur sendiri besarnya tarif yang sesuai dengan kondisi masyarakat di Daerahnya, termasuk membebaskan pajak bagi masyarakat yang tidak mampu. Di samping itu, dalam penetapan tarif pajak juga dapat diadakan klasifikasi/penggolongan tarif berdasarkan kemampuan Wajib Pajak atau berdasarkan jenis objeknya.
Huruf a
Tarif Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan atas nilai jual kendaraan serta faktor-faktor penyesuaian yang mencerminkan biaya ekonomis yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor, misalnya kerusakan jalan dan lingkungan. Tarif Pajak Kendaraan di Atas Air dikenakan atas nilai jual kendaraan di atas air.
Huruf b
Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dikenakan atas nilai
PENJELASAN
Pasal 2

B ...
-7 - jual kendaraan bermotor. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air dikenakan atas nilai jual kendaraan di atas air.
Huruf c
Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dikenakan atas nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor.
Huruf d
Tarif Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dikenakan atas nilai perolehan air yang diambil dan dimanfaatkan, antara lain berdasarkan jenis, volume, kualitas air, dan lokasi sumber air.
Huruf e
Tarif Pajak Hotel dikenakan atas jumlah pembayaran yang dilakukan kepada Hotel.
Huruf f
Tarif Pajak Restoran dikenakan atas jumlah pembayaran yang dilakukan kepada Restoran.
Huruf g
Tarif Pajak Hiburan dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan/atau menikmati hiburan.
Huruf h
Tarif Pajak Reklame dikenakan atas nilai sewa reklame, yang didasarkan atas nilai jual objek pajak reklame dan nilai strategis pemasangan reklame.
Huruf i
Tarif Pajak Penerangan Jalan dikenakan atas nilai jual tenaga listrik yang terpakai.
Huruf j
Tarif Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dikenakan atas nilai jual hasil pengambilan bahan galian Golongan C.
Huruf k
Tarif Pajak Parkir dikenakan atas penerimaan penyelenggaraan parkir yang berasal dari pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir kendaraan bermotor.
Penetapan tarif yang seragam untuk jenis-jenis pajak sebagaimana
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-8 - diatur dalam ayat ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaannya bersifat netral terhadap Wajib Pajak, sehingga dapat dihindarkan praktek pemanfaatan tarif pajak yang lebih rendah pada Daerah tertentu.
Contoh : ________________
Contoh :
Tarif Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air di DKI Jakarta sama dengan tarif Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air di Jawa Barat dan seluruh Daerah lainnya. Dalam hal demikian Wajib Pajak tidak mendapat keuntungan apakah akan mendaftarkan kendaraan bermotor di DKI Jakarta, Jawa Barat atau Daerah lainnya.
Dengan memperhatikan kondisi masing-masing Daerah Kabupaten/Kota, tarif untuk jenis-jenis pajak sebagaimana diatur dalam ayat ini dapat ditetapkan tidak seragam. Hal ini, antara lain dengan mempertimbangkan bahwa tarif yang berbeda untuk jenis-jenis pajak yang diatur dalam ayat ini, tidak akan mempengaruhi pilihan lokasi Wajib Pajak untuk melakukan kegiatan yang dikenakan pajak.
<!-- formula-not-decoded -->
Cukup jelas
Angka 5
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Huruf a
Pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak dapat diberikan dengan mempertimbangkan, antara lain kemampuan membayar Wajib Pajak.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Sesuai dengan kelaziman internasional, pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak dapat diberikan kepada korps diplomatik.
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang partisipatif, akuntabel, dan transparan.
Yang dimaksud dengan masyarakat dalam ayat ini, antara lain adalah asosiasi-asosiasi di Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Perguruan Tinggi.
<!-- formula-not-decoded -->
<!-- formula-not-decoded -->
Cukup jelas
Angka 7
PENJELASAN
Pasal 5

A
Penetapan jangka waktu 15 (lima belas) hari dalam ayat ini telah mempertimbangkan administrasi pengiriman Peraturan Daerah dari Daerah yang tergolong jauh.
Pembatalan Peraturan Daerah berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dalam hal ini Wajib Pajak tidak dapat mengajukan restitusi kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
Penetapan jangka waktu 1 (satu) bulan dalam ayat ini dilakukan dengan pertimbangan untuk mengurangi dampak negatif dari pembatalan Peraturan Daerah tersebut.
<!-- formula-not-decoded -->
Angka 8
<!-- formula-not-decoded -->
Objek Retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut Retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial-ekonomi layak dijadikan sebagai objek Retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu.
Huruf a
Jasa Umum, antara lain adalah pelayanan kesehatan dan pelayanan persampahan. Yang tidak termasuk Jasa Umum adalah jasa urusan umum pemerintahan.
Huruf b
Jasa Usaha, antara lain adalah penyewaan aset yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah, penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat pencucian mobil, dan penjualan bibit.
Huruf c
Mengingat bahwa fungsi perizinan dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan, maka pada dasarnya pemberian izin oleh Pemerintah Daerah tidak harus dipungut Retribusi. Akan tetapi, untuk melaksanakan fungsi tersebut, Pemerintah Daerah mungkin masih mengalami kekurangan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi dari sumber-sumber penerimaan Daerah, sehingga terhadap perizinan tertentu masih dipungut Retribusi. Perizinan tertentu yang dapat dipungut Retribusi, antara lain adalah Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.
Pengajuan izin tertentu oleh Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah tetap dikenakan Retribusi karena badan-badan tersebut merupakan kekayaan Negara atau kekayaan Daerah yang telah dipisahkan. Pengajuan izin oleh Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah tidak dikenakan Retribusi Perizinan Tertentu.
Penggolongan jenis Retribusi ini dimaksudkan guna menetapkan kebijakan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi yang ditentukan dalam Pasal 21.
Penetapan jenis-jenis Retribusi Jasa Umum dan Jasa Usaha dengan Peraturan Pemerintah dimaksudkan agar tercipta ketertiban dalam penerapannya, sehingga dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata Daerah yang bersangkutan. Penetapan jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu dengan Peraturan Pemerintah dilakukan karena perizinan tersebut, walaupun merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, tetap memerlukan koordinasi dengan instansi-instansi teknis terkait.
<!-- formula-not-decoded -->
Huruf b
Angka 1
Cukup jelas
Angka 2
Yang dimaksud dengan harta dalam angka 2 ini adalah semua harta bergerak dan tidak bergerak, tidak termasuk uang kas, surat-surat berharga, dan harta lainnya yang bersifat lancar (current asset).
<!-- formula-not-decoded -->
Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam mengantisipasi situasi dan kondisi serta perkembangan perekonomian Daerah pada masa mendatang yang mengakibatkan meningkatnya kebutuhan masyarakat atas pelayanan Pemerintah Daerah, tetapi tetap memperhatikan kesederhanaan jenis Retribusi dan aspirasi masyarakat serta memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.
Ketentuan ini mengatur bahwa hanya jenis Retribusi tertentu Daerah Kabupaten yang sebagian diperuntukkan kepada Desa yang terlibat langsung dalam pemberian pelayanan, seperti Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
<!-- formula-not-decoded -->
<!-- formula-not-decoded -->
PENJELASAN
Pasal 21

Huruf a
Penetapan tarif Retribusi Jasa Umum pada dasarnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai jenis-jenis Retribusi yang berhubungan dengan kepentingan nasional. Disamping itu tetap memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
Huruf b
Tarif Retribusi Jasa Usaha ditetapkan oleh Daerah sehingga dapat
-12 - tercapai keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang dapat dianggap memadai jika jasa yang bersangkutan diselenggarakan oleh swasta.
Huruf c
Tarif Retribusi Perizinan Tertentu ditetapkan sedemikian rupa sehingga hasil Retribusi dapat menutup sebagian atau seluruh perkiraan biaya yang diperlukan untuk menyediakan jasa yang bersangkutan. Untuk pemberian izin bangunan, misalnya dapat diperhitungkan biaya pengecekan dan pengukuran lokasi, biaya pemetaan, dan biaya pengawasan.
Angka 10
PENJELASAN
Pasal 24

Cukup jelas
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf b Cukup jelas
Huruf c Cukup jelas
Huruf d
Ketentuan dalam huruf d ini dimaksudkan bahwa untuk jenis-jenis Retribusi yang termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu yang prinsip tarifnya telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah mencantumkan prinsip tersebut. Untuk jenis-jenis Retribusi yang termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah harus mencantumkan prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi.
<!-- formula-not-decoded -->
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Ketentuan dalam huruf g ini termasuk mengatur penentuan
-13 - pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran.
<!-- formula-not-decoded -->
Huruf i
Cukup jelas
<!-- formula-not-decoded -->
<!-- formula-not-decoded -->
Cukup jelas
Huruf b
Pengurangan dan keringanan dikaitkan dengan kemampuan Wajib Retribusi, misalnya dalam Retribusi tempat rekreasi, pengurangan dan keringanan diberikan untuk orang jompo, orang cacat, dan anak sekolah. Pembebasan Retribusi dikaitkan dengan fungsi objek Retribusi, misalnya pelayanan kesehatan bagi korban bencana alam.
<!-- formula-not-decoded -->
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang partisipatif, akuntabel, dan transparan.
Yang dimaksud dengan masyarakat dalam ayat ini, antara lain adalah asosiasi-asosiasi di Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Perguruan Tinggi,
<!-- formula-not-decoded -->
<!-- formula-not-decoded -->
Cukup jelas
<!-- formula-not-decoded -->
PENJELASAN
Pasal 25

A
Penetapan jangka waktu 15 (lima belas) hari dalam ayat ini telah mempertimbangkan administrasi pengiriman Peraturan Daerah dari Daerah yang tergolong jauh.
...
Angka 13
PENJELASAN
Pasal 36

Setiap pejabat baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan Daerah, dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak yang menyangkut masalah perpajakan Daerah, antara lain :
- a. Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan lain-lain yang dilaporkan oleh Wajib Pajak;
- b. data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan;
- c. dokumen dan/atau data yang diperoleh dari pihak ketiga yang bersifat rahasia;
- d. dokumen dan/atau rahasia Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan.
Para ahli, seperti ahli bahasa, akuntan, pengacara, dan sebagainya yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu pelaksanaan undang-undang perpajakan Daerah, adalah sama dengan petugas pajak yang dilarang pula untuk mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Ayat (2a)
Yang dimaksud dengan pihak lain, antara lain adalah lembaga negara atau instansi pemerintah Daerah yang berwenang melakukan pemeriksaan di bidang keuangan Daerah. Dalam pengertian keterangan yang dapat diberitahukan, antara lain identitas Wajib Pajak dan informasi yang bersifat umum tentang perpajakan Daerah.
Untuk kepentingan Daerah, misalnya dalam rangka penyidikan, penuntutan atau dalam rangka mengadakan kerja sama dengan instansi
Pembatalan Peraturan Daerah berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dalam hal ini Wajib Retribusi tidak dapat mengajukan restitusi kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
Penetapan jangka waktu 1 (satu) bulan dalam ayat ini dilakukan dengan pertimbangan untuk mengurangi dampak negatif dari pembatalan Peraturan Daerah tersebut.
Cukup jelas
Angka 13 ...
-15 - lainnya, keterangan atau bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak dapat diberikan atau diperlihatkan kepada pihak tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
Dalam surat izin yang diterbitkan Kepala Daerah harus dicantumkan nama Wajib Pajak, nama pihak yang ditunjuk dan nama pejabat atau ahli atau tenaga ahli yang diizinkan untuk memberikan keterangan atau memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak. Pemberian izin tersebut dilakukan secara terbatas dalam hal-hal yang dipandang perlu oleh Kepala Daerah.
Untuk melaksanakan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara pidana atau perdata yang berhubungan dengan masalah perpajakan Daerah, demi kepentingan peradilan Kepala Daerah memberikan izin pembebasan atas kewajiban kerahasiaan kepada pejabat pajak dan para ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), atas permintaan tertulis Hakim Ketua sidang.
Maksud dari ayat ini adalah pembatasan dan penegasan, bahwa keterangan perpajakan Daerah yang diminta tersebut adalah hanya mengenai perkara pidana atau perdata tentang perbuatan atau peristiwa yang menyangkut bidang perpajakan Daerah dan hanya terbatas pada tersangka yang bersangkutan.
Angka 14
PENJELASAN
Pasal 42

Penyidik di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
<!-- formula-not-decoded -->
Cukup jelas
<!-- formula-not-decoded -->
Cukup jelas
Pasal II
Cukup jelas
Pasal III
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4048
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
PARAF MATERI MUATAN
KEPALA TAPR
PROVINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANGERANG SELATAN,
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
PARAF MATERI MUATAN
PARAF MATERI MUATAN
KETUA BADAN PEMBENTUKAN PERDA
KETUA PANSUS
PARAF MATERI MUATAN
KEPALA TAPR
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
PARAF MATERI MUATAN
PARAF MATERI MUATAN
KETUA BADAN PEMBENTUKAN PERDA
KETUA PANSUS
PARAF MATERI MUATAN
KEPALA TAPR
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
PARAF MATERI MUATAN
PARAF MATERI MUATAN
KETUA BADAN PEMBENTUKAN PERDA
KETUA PANSUS
PARAF MATERI MUATAN
KEPALA TAPR
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
PARAF MATERI MUATAN
PARAF MATERI MUATAN
KETUA BADAN PEMBENTUKAN PERDA
KETUA PANSUS
PARAF MATERI MUATAN
KEPALA TAPR
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2034);
20. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0710);
22. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 16);
23. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 20);
24. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah Pada Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0612);
PARAF MATERI MUATAN
PARAF MATERI MUATAN
KETUA BADAN PEMBENTUKAN PERDA
KETUA PANSUS
Menetapkan
25. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang SelatanNomor 56);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
dan
WALIKOTA TANGERANG SELATAN
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
: ANGGARAN 2016.
N/A
Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp3.304.722.367.399,00 sebagai berikut:
- a.
- Pendapatan
Rp 2.580.459.404.371,00
- b. Belanja
Rp 3.304.722.367.399,00
Surplus/Defisit
Rp (724.262.963.028,00)
- c. Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan
Rp
724.262.963.028,00
SiLPA tahun berkenaan
Rp
0,00
N/A
Pasal 3

- (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah
Rp 1.196.706.114.000,00
- b.
- Dana Perimbangan Rp 940.208.067.300,00
- c.
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
Rp 443.545.223.071,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan:
- a. hasil Pajak Daerah
Rp 1.002.480.000.000,00
- b. hasil Retribusi
Rp 88.916.066.000,00
- c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
2. Rp 105.310.048.000,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan:
4. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Rp 132.404.926.000,00
- a. Bukan Pajak
- b. Dana Alokasi Umum
Rp 581.505.815.000,00
- c. Dana Alokasi Khusus
Rp 226.297.326.300,00
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan:
- a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Rp 434.480.021.571,00
- b. Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Rp
9.065.201.500,00
PARAF MATERI MUATAN
PARAF MATERI MUATAN
KEPALA TAPR
KETUA BADAN PEMBENTUKAN PERDA
PARAF MATERI MUATAN
KETUA PANSUS
N/A
Pasal 4

- (1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:
- a.
- Belanja Tidak Langsung Rp
811.413.560.757,00
- b. Belanja Langsung
Rp
2.493.308.806.642,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja:
- a. Belanja Pegawai
- Rp
729.015.399.464,00
- b.
- Belanja Hibah Rp 67.490.395.000,00
- c. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Partai Politik
- Rp 416.319.293,00
- d. Belanja Tidak Terduga
- Rp 14.491.447.000,00
- (3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja:
- a. Belanja Pegawai
Rp 335.810.816.300,00
- b. Belanja Barang dan Jasa
Rp 864.688.199.374,00
- c. Belanja Modal
Rp 1.292.809.790.968,00
N/A
Pasal 5

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari:
2. Penerimaan Pembiayaan
Rp 724.262.963.028,00
- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jenis Pembiayaan :
SiLPA tahun anggaran sebelumnya
Rp 724.262.963.028,00
N/A
Pasal 6

- (1) Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, tercantum dalam Lampiran sebagai berikut:
- a. Lampiran I
Ringkasan APBD;
- b.
- Lampiran II
Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III
Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV
Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V
Rekapitulasi Belanja Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
PARAF MATERI MUATAN
PARAF MATERI MUATAN
PARAF MATERI MUATAN
KEPALA TAPR
KETUA BADAN PEMBENTUKAN PERDA
KETUA PANSUS
- f. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
- g. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
- h. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- i.
- Lampiran IX Daftar Perkiraan Tetap Daerah;
Penambahan dan Pengurangan Aset
- j.
- Lampiran X Penambahan dan Pengurangan Aset
Daftar Perkiraan lainnya;
- k. Lampiran XI
Daftar Kegiatan tahun sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam anggaran ini; Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
- l.
- Lampiran XII
- m. Lampiran XIII Daftar Pinjaman dan obligasi daerah.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
N/A
Pasal 7

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.
N/A
Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadinya keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- (2) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Belanja tidak terduga.
- (3) Dalam hal Belanja tidak terduga tidak mencukupi, dapat dilakukan dengan cara:
- a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja Program dan Kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. bukan merupakan Kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
PARAF MATERI MUATAN
PARAF MATERI MUATAN
PARAF MATERI MUATAN
KEPALA TAPR
KETUA BADAN PEMBENTUKAN PERDA
KETUA PANSUS
- (5) Selain Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga Pengeluaran terhadap Belanja keperluan mendesak dengan kriteria sebagai berikut:
- a. Program dan Kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
- b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (6) Pendanaan keadaan darurat untuk Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana.
- (7) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan pembebanan langsung pada Belanja tidak terduga.
N/A
Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh Penerimaan dan Pengeluaran sejak tanggal 1 Januari 2016 diakui dalam APBD Tahun Anggaran 2016.
N/A
Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.
Ditetapkan di Tangerang Selatan. pada tanggal 28 Januari 2016
WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,
AIRIN RACHMI DIANY
Diundangkan di Tangerang Selatan. pada tanggal 28 Januari 2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN,
MUHAMAD
LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN, PROVINSI BANTEN : (1,2/2016)
PARAF MATERI MUATAN
PARAF MATERI MUATAN
PARAF MATERI MUATAN
KEPALA TAPR
KETUA BADAN PEMBENTUKAN PERDA
KETUA PANSUS
BAB I - KEIEITTUAIT TIMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintatr Kabupaten Situbondo.
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
5. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagr sejarah, ilmu pengetahu€u3., pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
4. Dinas adalah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Situbondo.
6. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagran-bagrantry&amp;, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudaya€rn dan sejarah perkembangan manusia.
8. Stmktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
7. Bangunan Cagar Budaya adalatr susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan /atau tidak berdindhg, dan beratap.
9. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, danf atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
10. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
11. Tim ahli cagar budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
3. L2. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kew4iiban untuk melestarikannya.
13. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah Daerah atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewqiiban untuk melestarikannya.
5. L4. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada Pemerintah Daerah.
15. Kompensasi adalah imbalan bempa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah Daerah.
16. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifiat nondana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah Daerah.
8. L7. Pendaftaran adalatr upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah.
18. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geogralis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
19. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindutrg, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesarbesarnya kesej atrteraan ralryat.
11. Pelestarian adalatr upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melinduhgr, mengembangkan, dan memanfaatkannya. 20.
12. Perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehanclrran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya. 2L.
5
22. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
23. Pengamanan adalatr upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan /atau gangguan.
24. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
25. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, hta letak, dan/atau telarik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
26. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfiaatannya melalui Penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan deengan tujuan pelestarian.
27. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejatrteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
28. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
29. Museum adalatr lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya atau yang bukan Cagar Budaya, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.
30. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
BAB II - ASAS, TUJUAN DAtt RUAttc LIltcKIIp Pasal 2
Pasal 3

Pengelolaan Cagar Budaya bertujuan untuk:
- a. melinduogt, mengamankan dan melestarikan Cagar Budaya;
- b. memelihara dan mengembangkan nilai-nilai tradisional yang merupakan jati diri dan sebagai perlambang kebanggaan Daeratr dan masyarakat;
- c. meningkatkan pematraman dan kesadaran masyarakat;
- d. meningkatkan kepedulian, kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap Cagar Budaya; dan
- e. membangkitkan motivasi, memperkaya inspirasi dan meningkatkan aktivitas di bidang kebudayaan.
BAB II - ASAS, TUJUAN DAtt RUAttc LIltcKIIp Pasal 2
Pasal 4

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi :
- a. kriteria cagar budaya berdasarkan benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan;
- c. pelaksanaan Registrasi Cagar Budaya yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengkajian, penetapan dan pencatatan dan pemeringkatan Cagar Budaya;
- b. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Cagar Budaya;
- d. pelestarian Cagar Budaya yang meliputi penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, pemugaran, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya;
- e. penyimpanan dan perawatan Cagar Budaya di Museum;
- g. pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan Cagar Budaya.
- f. pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Cagar Budaya; dan
BAB III - KRITERIA CAGAR BTIDAYA Baglan Kesatu Benda, Bangunan, dan Stnrktur
Pasal 5

- (1) Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- a. berusia 5O (lima puluh) tahun atau lebih;
7
- c. memiliki arti khusus bag sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan /atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bag penguatan kepribadian bangsa.
- (2) Benda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
- b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- a. benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- c. merupakan kesatuan atau kelompok.
BAB III - KRITERIA CAGAR BTIDAYA Baglan Kesatu Benda, Bangunan, dan Stnrktur
Pasal 6

Bangunan Cagar Budaya sebagaim€rna dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
- b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.
- a. berunsur tunggal atau banyak; danlatau
BAB III - KRITERIA CAGAR BTIDAYA Baglan Kesatu Benda, Bangunan, dan Stnrktur
Pasal 7

struktur cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :
- b. sslagran atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.
- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
Baglan Kedua Sltus dan Kawalan
BAB III - KRITERIA CAGAR BTIDAYA Baglan Kesatu Benda, Bangunan, dan Stnrktur
Pasal 8

L,okasi dapat ditetapkan sebagai situs cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:
- b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.
- a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Stmktur Cagar Budaya; dan
Pa;al 9
Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasarr Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:
- b. bempa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- a. mengandung 2 (dua) Situs cagar Budaya atau lebih yang letalorya berdekatan;
8
- c. memiliki pola yang memperUhatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dart
- d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
- f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.
Dalam pengelolaan Cagar Budaya, Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
- a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya;
- b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
- d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
- c. menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan Cagar Budaya;
- e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
- g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;
- f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
- h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Pelestarian warisan budaya; dan
- i. mengalokasikan dana bag kepentingan Pelestarian Cagar Budaya.
BAB III - KRITERIA CAGAR BTIDAYA Baglan Kesatu Benda, Bangunan, dan Stnrktur
Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:
- a. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;
- c. menghimpun data Cagar Budaya;
- b. mengkoordinasikan Pelestarian cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayatr;
- d. menetapkan status Cagar Budaya;
I
- e. menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya;
- f. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
- g. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia dibidang cagar budaya;
- h. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;
1. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan Pengamanan;
6. menetapkan batas situs dan kawasan; dan J.
7. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagrannya. k.
BAB V - RTGISTRASI CAGAR BI'DAYA Baglan Kesatu Pendaftaran Pasal 12
Pasal 15

- Cagar Budaya yang telah ditetapkan dicatat dalam Register Cagar Budaya. (1)
- Pengelolaan Register Cagar Budaya dilakukan oleh Dinas. (2t
Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
BAB V - RTGISTRASI CAGAR BI'DAYA Baglan Kesatu Pendaftaran Pasal 12
Pasal 17

Pemeringkatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 untuk tingkat nasional ditetapkan dengan Keputusan Menteri, tingkat provinsi dengan Keputusan Gubernur, atau tingkat kabupaten dengan Keputusan Bupati.
BAB V - RTGISTRASI CAGAR BI'DAYA Baglan Kesatu Pendaftaran Pasal 12
Pasal 18

Cagar Budaya yang tidak lagl memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten dapat dikoreksi peringkatnya berdasarkan rekomendasi Tim AhU Cagar Budaya di setiap tingkatan.
BAB VI - PTMILIIrAil DAII PTNGUASAAN Pasal 19
Pasal 2

O
- Cagar Budaya yang dimiliki setiap orang dapat dialihkan kepemilikannya kepada Pemerintah Daerah atau perseorangan. (1)
- Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak untuk didahulukan atas pengalihan kepemilikan Cagar Budaya. (21
- (3) Pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, d[iual, diganti rugl, dan/atau penetapan atau putusan pengadilan.
- (4) Cagar Budaya yang telah dimiliki oleh Pemerintah Daerah tidak dapat diatihkan kepemilikannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21, dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - PTMILIIrAil DAII PTNGUASAAN Pasal 19
Pasal 21

- Setiap orang dilarang mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagtanny&amp;, kecuali dengan tnn Bupati. (1)
- Ketentuan lebih lar{ut mengenai pemberian tzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. (2t
?age,l22
- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya paling lama 3O (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang, atau musnah wqjib melaporkannya kepada Dinas.
2. Setiap orang yang tidak melapor rusaknya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya kepada Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya tersebut rusak dapat diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah. (21
BAB VI - PTMILIIrAil DAII PTNGUASAAN Pasal 19
Pasal 23

- Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya berhak memperoleh Kompensasi dan/atau Insentif apabila telatr melakukan kewqiibannya melindungr Cagar Budaya. (1)
- Insentif berupa pengurangan pajak bumi dan bangunan dan/atau pajak penghasilan dapat diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah kepada pemilik Cagar Budaya yang telah melakukan perlindungan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (21
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Kompensasi dan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. (3)
BAB VII - PENEMUAIY DAIT PTITCARIAN
Pasal 24

- (1) Setiap orang yang menemukan benda yang diduga Benda Cagar Budaya, bangunan yang diduga Bangunan Cagar Budaya, struktur yang diduga Struktur Cagar Budaya wajib melaporkannya kepada Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya.
2. Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (U yang tidak dilaporkan oleh penemunya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah. (21
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (U, Dinas melakukan pengkqiian terhadap temuan. (3)
Pasel 25
- (1) setiap orang dilarang melakukan pencarian cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dengan penggalian, penyelaman, danlatau pengangkatan di darat dan/atau di air, kecuali dengan izir. Bupati.
2. (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - PELESTARIAIY Baglan Kesatu Umum
Pasal 25

- (1) Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungiawabkan secara akademis, teknis, dan administratif.
2. (21 Kegiatan Pelestarian cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tim Pelestarian deng€rn memperhatikan etika pelestarian.
- (3) Tata cara Pelestarian cagar Budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian pada kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian.
- (4) Pelestarian cagar Budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.
Baglan Kedua Penyelamatan ?asal27
- (u Setiap orang berhak melakukan Penyelamatan Cagar Budaya yang dimitiki atau yang dikuasainya dalam keadaan darurat atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan.
- (21 Penyelamatan Cagar Budaya dilakukan untuk:
- mencegah kerusakan karena falrtor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya; dan a.
- mencegah pemindahan dan beralihnya pemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan penrndang-undangan. b.
Baglan Ketlga
Pengamanan
BAB VIII - PELESTARIAIY Baglan Kesatu Umum
Pasal 28

- (1) Pengamanan Cagar Budaya dilakukan untuk menjaga dan mencegah agar Cagar Budaya tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah.
- (2) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pemilik dan/atau yang menguasainya.
BAB VIII - PELESTARIAIY Baglan Kesatu Umum
Pasal 29

Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harrs memperhatikan pemanfaatannya basl kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetatruan, agama, kebudayaan, dan/ atau pariwisata.
BAB VIII - PELESTARIAIY Baglan Kesatu Umum
Pasal 3

O
- (1) setiap orang dilarang memindahkan dan/atau memisatrkan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagran-bagranrys, kecuali dengan izj,ar^ Bupati.
2. (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian win ssfoagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - PELESTARIAIY Baglan Kesatu Umum
Pasal 31

- (1) Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagranbagranrys, hanya dapat dibawa ke luar Daerah untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, da-: r / atau pameran pendidikan.
0
- (21 Setiap orang dilarang membawa Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dengan izin Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian inn sebagaimana dimaksud pada ayat {21 diatur dengan Peraturan Bupati.
Baglan Keempat T.onaal
BAB VIII - PELESTARIAIY Baglan Kesatu Umum
Pasal 32

- Perlindungan cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan batas-batas keluasannya dan pemanf,aatan ruang melalui sistem T.onasi berdasarkan hasil kqiian. (1)
- Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (U ditetapkan oleh Bupati. (2)
- Pemanfaatan ?rlr:ra pada Cagar Budaya dapat dilakukan untuk tujuan rekreatif, edukatif, apresiatif, dan/atau religr. (3)
- Setiap orang wqiib memelihara Cagar Budaya yang dimi[ki dan/atau dikuasainya. (1)
- Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah dan menansgulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia. (21
- Pemerintah Daerah dapat mengangkat atau menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan Cagar Budaya. (3)
- Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemeliharaan Cagar Budaya diatur dengan Peraturan Bupati. (4)
- (1) Pemugaran Bangunan cagar Budaya dan struktur cagar Budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.
2. (21 Pemugaran cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
- a. keaslian bahan, bentuk, tate letak, gaya, dan/ atau telarologt pengerjaan;
- b. kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;
- d. kompetensi pelaksana di bidang pemugaran.
- c. penggunaan teknik, metode, dan batran yang tidak bersifat merusak; dan
- (3) Pemugaran harus memungkinkan dilakukannya penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan Cagar Budaya.
- (4) Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan Iisik harus didahului analisis mengenai dampak ling!&lt;ungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pemugaran Bangunan cagar Budaya dan struktur Cagar Budaya wajib memperoleh izin Bupati. (s)
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemugaran cagar Budaya diatur dengan Peraturan Bupati. (6)
Baglan KetuJuh Pengembangan
BAB VIII - PELESTARIAIY Baglan Kesatu Umum
Pasal 35

- (1) Pengembangan cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya.
2. (21 Setiap orang dapat melakukan pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh:
- b. tzrn pemilik dan/atau yang menguasai cagar Budaya.
- a. izin Bupati; dan
- (3) Pengembangan cagar Budaya sebagtimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk Pemeliharaan cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (4) setiap kegiatan pengembangan cagar Budaya harus disertai dengan pendokumentasian.
Baglan Kedelapan Pemanfaatan
BAB VIII - PELESTARIAIY Baglan Kesatu Umum
Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dan setiap or€mg dapat memanf;aatkan cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.
- (21 setiap orang yang akan memanfaatkan cagar Budaya sebrgaimana dimaksud pada ayat (1) wqiib mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
BAB IX - PEIYYIUPAITAIT DAIT PERAITATAIT CAGAR BT'DAYA DI MUSEIIM Pasal 37
Pasal 38

- cagar Budaya yang meqiadi koleksi museum sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1), harus didokumentasikan secara verbal dan visual sesuai dengan ketentuan teknis permuseuman melalui kegiatan pengkqiian dan penyajian pameran. (1)
- Koleksi museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperjualbelikan dan atau dipindatrtangankarl. (2t
- Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak meliputi tindakan basr museum untuk melakukan tukar menukar sebagai upaya menambah koleksi sepanjang tidak berakibat berkurangnya koleksi. (3)
- Penyelenggaraan museum dapat bekerja sama dengan instansi dan lembaga lain baik pemerintah maupun masyarakat. (s)
- untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat, setiap museum dapat saling meminjamkan koleksi. (4)
BAB IX - PEIYYIUPAITAIT DAIT PERAITATAIT CAGAR BT'DAYA DI MUSEIIM Pasal 37
Pasal 39

- (1) Perawatan Cagar Budaya di museum dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan koleksi yang disebabkan faktor alam dan atau ulah manusia.
2. (2t Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di dalam ruang perawatan dengan cara dan teknik tertentu sesuai kaidah pennuseuman.
BAB IX - PEIYYIUPAITAIT DAIT PERAITATAIT CAGAR BT'DAYA DI MUSEIIM Pasal 37
Pasal 4

O
- (1) Pemanfaatan koleksi museum dapat dilakukan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pariwisata sepanjang tidak menimbulkan kerusakan, hilang atau pemindahan benda koleksi museum.
2. (21 Pengelola museum berwenang menetapkan kebiiakan pemanflaatan sesuai dengan peraturan perundangundangan .
- (3) Khusus untuk pemanf,aatan kepentingan pendidikan, pihak penyelenggara sekolah dianjurkan untuk membawa para siswanya guna melakukan kunjungan ke museum.
BAB IX - PEIYYIUPAITAIT DAIT PERAITATAIT CAGAR BT'DAYA DI MUSEIIM Pasal 37
Pasal 41

- (1) Dalam rangka pemanfaatan koleksi museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (1), pengelola museum wajib menginformasikan melalui pameran tetap dan atau pameran temporer, penyuluhan, ceramatr, seminar, diskusi, penyusunan buku hasil penelitian serta cara dan bentuk lainnya yang berfungsi sebagai sumber informasi koleksi museum.
2. (21 Pihak pengelola museum dapat melakukan renovasi tata pameran, hta letak koleksi, penggantian dan atau penambahan koleksi sekurang-kuranSrya tiap 5 (lima) tahun seke[i.
BAB XlI - IIIryTEilTUAIT PEITUTT'P Pasal 45
Pasal 47

Peraturan Daeratr ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetatruinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daeratr Kabupaten Situbondo.
Ditetapkan di Situbondo pada tanggal 3 0 lEC 2015
PJ.h.BITPATI SITIIBOIIDO,
ZAIITAL MI'HTADIEIT
PEIVJTLASAIT ATAS
PERATTIRAN DATRAII KABTIPATIIY SITIIBONDO NOUOR 3 TArrUil 2Ot6 TEilTATYG
PEIYGELOLIIAIY CAGAR BIIDAYA DATRAII
UMUM I.
Sebagai karya warisan budaya masa lalu, Cagar Budaya menjadi penting perannya untuk dipertahankan keberadaannya.Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai pengelolaan Cagar Budaya tersebut.Pengelolaan Cagar Budaya melalui upaya pelestariannya mencakup tujuan untuk melindung, mengembangkan, dan memanfaatkannya.Hal itu berarti bahwa upaya pelestarian perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan dan wisata.
Oleh karena itu Pen5rusunan Peraturan Daerah ini tidak hanya mengatur pelestarian Benda Cagar Budaya, tetapi juga berbagai aspek lain secara keseluruhan berhubungan dengan tinggalan budaya masa lalu, seperti bangunan dan struktur, situs dan kawasan, serta lanskap budaya yang pada regulasi sebelumnya tidak secara jelas dimunculkan. Di samping itu, nama Cagar Budaya juga mengandung pengertian mendasar sebagai pelindungan warisan hasil budaya masa lalu yang merupakan penyesuaian terhadap pandangan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
Untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat dalam mengelola Cagar Budaya, dibutuhkan sistem manajerial perencarlaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang baik berkaitan dengan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya bag kepentingan yang luas.
BAB XlI - IIIryTEilTUAIT PEITUTT'P Pasal 45
Pasal 1

Cukup jelas.
BAB XlI - IIIryTEilTUAIT PEITUTT'P Pasal 45
Pasal 2

Humf a
Yang dimaksud dengan oasas Pancasila" adalatr Pelestarian Cagar Budaya dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
Huruf b
Yang dimaksud dengan oasas Bhineka T\.rnggal Ika" adalah Pelestarian Cagar Budaya senantiasa memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daeratr, dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Huruf c
Yang dimaksud dengan oasas kenusantaraan" adalatr bahwa setiap upaya Pelestarian Cagar Budaya harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayatr negara Indonesia.
Huruf d Yang dimaksud dengan oasas keadilan" adalah Pelestarian Cagar Budaya mencenninkan rasa keadilan dan kesetaraan secara proporsional bagl setiap warga negara Indonesia. Huruf e Yang dimaksud dengan oasas ketertiban dan kepastian hukum' adalah batrwa setiap pengelolaan Pelestarian Cagar Budaya harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum. Huruf f Yang dimaksud denga.n oasas kemanfaatan' addah Pelestarian Cagar Budaya dapat dimanfaatkan unhrk kepentingan kesejatrteraan ralryat dalam aspek agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata. Huruf g Yang dimaksud dengan oasas keberlanjutan" adalah upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dilakukan secara terusmenerus dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekologis. Huruf h Yang dimaksud dengan "asas partisipasi" adalatr setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam Pelestarian Cagar Budaya. Huruf i
Yang dimaksud dengan oasas transparansi dan akuntabilitas" adalah Pelestarian Cagar Budaya dipertanggungiawabkan kepada masyarakat secara transparan dan terbuka dengan memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak dislaiminatif.
BAB XlI - IIIryTEilTUAIT PEITUTT'P Pasal 45
Pasal 3

Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Humf b Yang dimaksud dengan omasa gaya" adatah ciri yang mewakili masa gaya tertentu yang berlangsung sekurangkurangnya 50 (lima puluh) tatrun, antara lain tulisan, karangan, pemakaian bahasa, dan bangunan rumah, misalnya gedung Bank Indonesia yang memiliki gaya arsitektur tropis modern Indonesia pertama Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas.
Huruf a Yang dimaksud dengan "sisa-sisa biota" adalah bagian yang tertinggal dari flora dan f,auna yang terkait dengan suatu daeratr. Huruf b Yang dimaksud dengan "bersifat bergerak" adalah Benda Cagar Budaya yang karena sifatnya mudah dipindatrkan, misalnya keramik, arca, keris, dan kain. Huruf c
Cukup jelas.
BAB XlI - IIIryTEilTUAIT PEITUTT'P Pasal 45
Pasal 6

Huruf a
Yang dimaksud dengan "berunsur tunggal" adalatr bangunan yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya.
Yang dimaksud, dengan 'berunsur banyalt' adalah bangunan yang dibuat lebih dari satu jenis batran dan dapat dipisahkan dari kesatuannya.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "berdiri bebas" adalah bangunan yang tidak terikat dengan formasi alam, kecuali yang menjadi tempat kedudukannya.
Yang dimaksud dengan "menyatu dengan formasi alam" adalah stmktur yang dibuat di atas tanatr atau pada formasi alam lain, baik seluruh maupun bagian-bagran strukturnya.
BAB XlI - IIIryTEilTUAIT PEITUTT'P Pasal 45
Pasal 7

Huruf a
Yang dimaksud dengan "berunsur tunggal" adatah struktur yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya.
Yang dimaksud dengan "berunsur banyak" adalah struktur yang dibuat lebih dari satu jenis bahan dan dapat dipisahkan dari kesatuannya.
Hurt.f b
Cukup jelas.
BAB XlI - IIIryTEilTUAIT PEITUTT'P Pasal 45
Pasal 8

Cukup jelas.
BAB XlI - IIIryTEilTUAIT PEITUTT'P Pasal 45
Pasal 9

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "lanskap budaya' adalah bentang alam hasil bentukan manusia yang mencerrninkan pemanflaatan situs atau kawasan pada masa lalu.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
```
Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Pasal 1O Cukup jelas. Pasal 1 1 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Ayat (1) Culmp jelas. ?ryat (21 Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (a) Cukup jelas. Ayat (5) Yang dimaksud dengan "dilinduns dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya" adalah benda, bangunan, stmktur, atau lokasi yang dianggap telatr memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya. Pasal 14 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Contoh "bukti yang sah', antara lain, adalah sertilikat hak milik atas tanah, kuitansi pembelian, dan surat wasiat yang disahkan oleh notaris. Ayat (a) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasa1 L8
```
Cukup jelas.
BAB XlI - IIIryTEilTUAIT PEITUTT'P Pasal 45
Pasal 19

Yang dimaksud dengan "fungsi sosialnya" adalatr pada prinsipnya Benda Cagar Budaya, Banguna.n Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya yang dimiliki oleh seseorang pemanfaatannya tidak hanya berfungsi untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan umum, misalnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, pariwisata, agama, sejarah, dan kebudayaan. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 2O Cukup jelas. Pasal 2 1 Cukup jelas. Pasd,22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "keadaan darurat" adalatr kondisi yang mengancam kelestarian Cagar Budaya, seperti terjadinya kebakaran, banjir, gempa bumi, dan perang. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 3 1 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36
Cukup jelas.
BAB XlI - IIIryTEilTUAIT PEITUTT'P Pasal 45
Pasal 37

Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47
Cukup jelas.
TAMBAHATT LTMBARAIT DAIRAII KABTIPATEIT SITI'BOIYDO ITOMOR Ig