PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 28 Tahun 2013
Tentang PENGGUNAAN KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL
Berlaku: 28 TAHUN 2013
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI SINTANG,
a.
- bahwa bcrdasarkan Surat Dcputi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat selaku Ketua Pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat Nomor B.1116/KMK/DEP.II/11/2013 tanggal 14 Juni 2013 Perihal Addendum Pedum Raskin 2013 telah diminta kepacla daerah untuk melakukan perubahan isi Lampiran Pctunjuk Pelaksanaan Program Raskin 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a, perlu melakukan perubahan Lampiran Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perunjuk Pelaksanaan Program Raskin Kabupaten Sintang T'ahun 2013;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menelapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sintang Nornor 7 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Raskin Kabupaten Sin tang Tahun 2013;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pernbentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 352) Sebagai Undang-Undang [Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ten tang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi,Kolusi Dan Nepotismc(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); sebagaimana telah diubah beberapa kali clan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinta.han Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta.hun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Repvblik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 l tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tent.ang Pendirian Perusahaan Umum BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Ta.hun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerinta.h Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta.hun 2007 Nomor 82, Tamba.han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang T' K di . p im oor masi enanggulangan Kemiskinan;
15. Keputusan Menteri Koordinator Kesejehteraan Rakyat Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tim Koorr'inasi RASKIN Pusat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nornor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor l);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahur, 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintan (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor l Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Sintang Nornor 2): '
Menetapkan
t
17. Peraturan Gubemur Kalimantan Barat Nomor 41 Tahun 2013 tanggal 18 Juni 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Gubemur Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Raskin Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013.
MEMUTUSKAN :
PERATURAN SUPATI TENTANG PERUSAHAN ATAS PERATURAN SUPATI SINTANG NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANMN PROGRAM RASKIN KABUPATEN SJNTANG TAHUN 2013.
Pasal I
Merubah Lampiran Peraturan Bupati Sin tang Nornor 7 Tahun 2013 ten tang Petunjuk Pelaksanaan Program Raskin Kabupaten Sintang (Serita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 7) sehingga menjadi sebagaimana tercanturn dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal II
Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan, dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 20 Juni 2013.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Sintang.
Diundangkan di Sintang p � , 24 Juni 2013 Z � I HAJJ AHMAD
Ditetapkan di Sintang pada tanggal, 24 Juni 2013
� TANG,
6..
"
MILTON CROSBY
BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013 NOMOR 155
,AMPIRAl'f
- PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
28 TAHUN 2013
TANGGAL
TENT ANG
24 JUNI 2013
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM RASKIN KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013
BABX
PERUBAHAN PEDOMAN UMUM RASKIN 2013 TENTANG PENGGUNAAN KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL
·erubahan ini adalah tambahan dari Pedoman Umum Raskin 2013