Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO
Berlaku: 2 TAHUN 2004
N/A
Preamble

Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2004
NOMOR
2
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG .MAHA ESA
BUPATI TEBO,
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah serta untuk memaksimatkan kinerja unsur Pembantu Dewan Perwakilan Rakyat Menimbang
2. Daerah, maka perlu menata Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo;
- b. bahwa Penataan Kelembagaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimaksud didasarkan pada kebutuhan dan kewenangan yang ada dengan memperhatikan personil, perlengkapan dan pembiayaan dengan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas dan rasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 4maksud pada huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peratura~~~h Kabupaten Tebo tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo;
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupateri Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negera Nomor 3903) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintaha Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
5. Peraturan
..
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Sentuk Rancangan Undangundang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO Menetapkan
BABI
KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Tebo;
- b. Pemerintah Daerah adalah Supati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Sadan Eksekutif Daerah;
- c. Supati adalah Supati Tebo;
- d. Wakil Supati adalah Wakil Supati Tebo;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tebo sebagai Sadan Legislatif Daerah
- f. Sekretariat DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo;
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
N/A
Pasal 2

- (1) Sekretariat DPRD berkedudukan sebagai unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Sekretariat.
.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo.
N/A
Pasal 3

sekretarlat DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada Anggota DPRD dalam menyelenggarakan sidang-sidang serta pengurusan rumah tangga dan keuangan DPRD.
N/A
Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, Sekretariat DPRD mempunyai tugas:
- a. Koordinasi dalam arti mengatur dan membina kerjasama, pengintegrasian dan mensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Fasilitas Rapat Anggota DPRD;
- c. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD;
- d. Pengelolaan Tata Usaha DPRD;
- e. Pengelolaan dalam arti menyiapkan rencana, mengolah, menelaah dan mengkoordinasikan Perumusan Kebijaksanaan Pimpinan DPRD;
- f. Pembinaan administrasi dalam arti membina urusan tata usaha, mengelola keuangan dan perbekalan DPRD;
- g. Menyelenggarakan persidangan dan pembuatan risalah rapat-rapat yang diselenggarakan DPRD;
8. Memelihara dan membina ketertiban serta keamanan ke dalam/ h.
BAB Ill - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

- (1). Susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari:
- a. Sekretaris DPRD:
- b. Bagian Tata Usaha:
- 1). Sub Bagian Umum;
- 2). Sub Bagian Rumah Tangga;
- 3). Sub Bagian Keuangan;
- c. Bagian Persidangan:
- 1). Sub Bagian Risalah, Notulen dan Dokumentasi;
- 2). Sub Bagian Protokol;
- (2). Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
BAB IV
Pasal 6

- (1). Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas persetujuan pimpinan DPRD;
- (2). Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris DPRD melalui Sekretaris Daerah;
- (3). Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang oleh Bupati;
ESELON DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD
BAB IV
Pasal 7

Eselon jabatan struktural di lingkungan Sekretariat DPRD terdiri dari:
Eselon II.b \
- Eselon III.a
Eselon IV.a
- a.
- Sekretaris DPRD
- b. Kepala Bagian
- c.
- Kepala Sub Bagian
BAB VI - TATA KERJA
Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris DPRD Wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik dilingkungan maupun antar satuan Unit Kerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
BAB VI - TATA KERJA
Pasal 9

- (1). Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Pimpinan DPRD;
- (2). Sekretaris DPRD Berkewajiban memberikan petunjuk, pembinaan, bimbingan dan mengawasi tugas-tugas para unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Sekretariat DPRD;
- (3). Setiap Pejabat dalam lingkungan Sekretariat DPRD harus meningkatkan profesionalisme dan dalam menjalankan tugasnya wajib mempelajari, memahami dan melaksanakan Uraian Tugas masing-masing sebagai kerangka acuan dalam melaksanakan tugasnya.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10

Uraian tugas dari masing-masing jabatan struktural pada Sekretariat DPRD akan disusun dan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati;
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor: 03 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangJan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan lengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.
Ditetapkan di Muara Tebo \_\_ pada tanggal 12 Januari 2004
H.A. MADJID MU'AZ
H.DARKUTNI
SEKRET~: :BUPATEN TEBO,
.s=:
Diundangkan di Muara Tebo \_\_ \_ pada tanggal 16 Januari 2004
\_
\_
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2004 NOMOR 2
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR
: 2 TAHUN 2004
TANGGAL
: 12 JANUARI 2004
LAMPI RAN