PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG PEMERINTAH Nomor 4 Tahun 1960
Tentang PERAIRAN INDONESIA
Berlaku: 18 Pebruari 1960
N/A
Preamble

Menimbang
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1960 TENTANG
PERAIRAN INDONESIA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- 1. bahwa bentuk geografi Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau mempunyai sifat dan corak tersendiri;
2. bahwa menurut sejarah sejak dahulu kala kepulauan Indonesia merupakan suatu kesatuan;
3. bahwa bagi keutuhan wilayah Negara Indonesia semua kepulauan serta laut yang terletak diantaranya harus dianggap sebagai suatu kesatuan yang bulat;
4. bahwa penentuan batas laut wilayah seperti termaktub dalam "Teritoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie 1939" (Staatsblad 1939 No. 442) pasal 1 ayat (1) tidak lagi sesuai dengan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, karena membagi wilayah daratan Indonesia dalam bagian-bagian yang terpisah dengan laut wilayahnya sendiri-sendiri;
5. perlu mengadakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang tentang perairan Indonesia yang sesuai dengan kenyataan-kenyataan tersebut diatas;
Mengingat
- Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia;
Mendengar :
Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 20 Januari 1960;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang perairan Indonesia.
N/A
Pasal 2

.
Pada peta yang dilampirkan pada Peraturan ini ditentukan dengan jelas letaknya titik-titik serta garis-garis yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (2).
N/A
Pasal 3

.
- (1) Lalu-lintas laut damai dalam perairan pedalaman Indonesia terbuka bagi kendaraan air asing.
- (2) Dengan Peraturan Pemerintah dapat diatur lalu-lintas laut damai yang dimaksud pada ayat (1).
N/A
Pasal 4

.
- (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.
- (2) Mulai hari tersebut pada ayat (1) tidak berlaku lagi pasal 1 ayat (1) angka 1 sampai engan 4 "Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie 1939" (Staatsblad 1939 No. 442).
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Pebruari 1960. Presiden Republik Indonesia.
SOEKARNO
MENGENAI
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG
TENTANG
PERAIRAN INDONESIA.
Sejak beberapa waktu lamanya telah dirasakan perlunya meninjau kembali penentuan batas laut wilayah sesuai dengan sifat khusus negara kita sebagai negara kepulauan dan kebutuhan serta kepentingan rakyat Indonesia, laut wilayah sebagai bagian dari pada wilayah negara yang terdiri dari wilayah daratan, lautan dan udara merupakan bagian yang penting bagi Negara Indonesia ## Pasal 1.
- (1) Dengan perairan Indonesia dimaksud bagian wilayah negara yang terdiri dari air. Sebagai diketahui wilayah suatu negara atas mana negara itu mempunyai kedaulatan dapat meliputi :
- a. wilayah daratan
- b. wilayah perairan.
- c. wilayah udara.
- (2) Laut wilayah (laut territorial-territorial sea) adalah lajur laut yang terletak pada sisi luar dari pada garis pangkal atau garis dasar. Garis pangkal atau garis dasar adalah garis dari mana laut wilayah mulai diukur keluar. Laut wilayah pada sebelah luar ini dibatasi oleh suatu garis luar (outer-limit) yang ditarik sejajar dengan garis pangkal. Jarak antara garis pangkal (dasar) dan garis luar adalah 12 mil laut.
Dengan demikian maka yang dinamakan laut wilayah itu adalah lajur laut (mariteime belt) yang lebarnya 12 mil laut dan dibatasi pada sebelah dalam oleh suatu garis dasar (garis pajgkal=baseline) dan disebelah luarnya oleh garis luar (outer-limit) yang ditarik sejajar dengan garis pangkal itu.
Negara Indonesia berdaulat atas laut wilayah ini, baik mengenai lajur laut itu sendiri yang terdiri dari air, dasar laut (seabed) dan tanah dibawahnya (subsoil), maupun udara yang ada diatasnya. Satu-satunya pembatasan atas kedaulatan Indonesia sebagai negara pantai adalah adanya hak lalu-lintas laut damai dalam laut wilayah bagi kapalkapal asing. Lalu-lintas laut damai dalam laut wilayah ini adalah suatu hak yang dijamin oleh hukum internasional.
- (3) Perairan pedalaman Indonesia seperti dimaksud dalam ayat ini adalah segala perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis pangkal dan terdiri dari laut, teluk, selat dan anak laut.
Indonesia berdaulat penuh diperairan pedalaman, berlainan dengan dilaut wilayah kedaulatan ini pada dasarnya tidak dibatasi oleh hak lalu-lintas laut damai, walaupun Indonesia sendiri dapat dibatasinya dengan memberi kelonggaran-kelonggaran berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. [Lihat dibawah pada pasal 3 ayat (1)].
- (4) Cukup jelas.
N/A
Pasal 2

.
Cukup jelas. (lihat peta).
N/A
Pasal 3

.
- (1) Jaminan bahwa perairan pedalaman terbuka bagi lalu- lintas laut damai kapal-kapal asing perlu diadakan mengingat pentingnya lalu-lintas kapal diperairan pedalaman baik bagi kita sendiri (pelayaran niaga bagi keperluan perdagangan kita) maupun bagi masyarakat dunia.
Perbedaan dengan lalu-lintas laut damai kapal asing dilaut wilayah (lihat pasal 1 ayat (2) diatas) adalah bahwa lalu-lintas laut damai bagi kapal asing diperairan pedalaman ini merupakan suatu kelonggaran yang dengan sengaja diberikan oleh Indonesia, sedangkan dilaut wilayah lalu-lintas laut damai bagi kapal asing itu merupakan suatu hak yang diakui oleh hukum internasional. Akibat dari perbedaan ini ialah bahwa Indonesia dalam perairan pedalaman dapat mencabut kembali kelonggarankelonggaran yang diberikannya ini, sedangkan lalu-lintas laut damai dilaut wilayah pada dasarnya tak boleh diganggu oleh negara pantai.
- (2) ketentuan dalam ayat ini menggambarkan dengan jelas sifatnya lalu-lintas kapal asing diperairan pedalaman Indonesia sebagai suatu kelonggaran.
Ketentuan dalam ayat ini merupakan ketentuan operatif dari pada ayat (1) yang merupakan ketentuan suatu prinsip.
N/A
Pasal 4

.
- (1) Cukup jelas.
- (2) Cukup jelas.
LN 1960/22; TLN NO. 1942