Unknown Unknown Nomor 21 Tahun 2017
Tentang PEMBINAAN POTENSI PENCARIAN DAN PERTOIONGAN
Berlaku: 21 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Menimbang i
Mengingat
PRE S IO EN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PEMERIMAH REPUBLIK INDONESI.A
NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG
PEMBINAAN POTENSI PENCARIAN DAN PERTOIONGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2OL4 tentangPencarian dan Pertolongan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah t€ntang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan;
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tarrrbahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBINAAN POTENSI
Menetapkan : PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Pencarian dan Pertolongan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan danrrat dan/ atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia.
2. Potensi Pencarian dan Pertolongan adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana, informasi dan teknologi, serta hewan, selain Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan operasi Pencarian dan Pertolongan.
3. Setiap Orang adalah orang Perceorangan dan/atau badan, baik yang berbentuk badan hukum mauPun yang tidak berbentuk badan hukum. 3.
4. Badan Nasional Pencarian lembaga pemerintah menyelenggarakan urusan Pencarian dan Pertolongan. dan Pertolongan adalah nonkementerian Yang pemerintahan di bidang
BAB II - TANGGUNG JAWAB PEMBINAAN POTENSI PENCARIAN DAN PERTOI,ONGAN
Pasal 2

- (1) Pemerintah bertanggung jawab melalrukan pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
BAB II - TANGGUNG JAWAB PEMBINAAN POTENSI PENCARIAN DAN PERTOI,ONGAN
Pasal 3

Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
- a. pengaturan;
- b. pengendalian; dan
- c. pengawasan.
BAB II - TANGGUNG JAWAB PEMBINAAN POTENSI PENCARIAN DAN PERTOI,ONGAN
Pasal 4

Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan terhadap Setiap Orang dan instansi/ organisasi yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan.
BAB III - PENGATURAN
Pasal 5

- (1) Dalam rangka pengaturan Potensi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan men5rusun norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta kebiiakan.
- (21 Dalam menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta kebiiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dapat mengilnrtsertakan instansi/organisasi yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan dan meminta masukan kepada Setiap Orang.
- (3) Hasil penyusunan nonna, standar, prosedur, dan kriteria, serta kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
BAB III - PENGATURAN
Pasal 6

Pengaturan Potensi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasat 3 huruf a diberlakukan kepada Setiap Orang dan instansi/organisasi yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan yang memiliki:
- a. sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana;
- c. informasi dan teknologi; dan/ atau
- d. hewan.
BAB III - PENGATURAN
Pasal 7

- Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 6 huruf a harus memiliki kemampuan atau kompetensi di bidang Pencarian dan Pertolongan' (1)
- Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasd 6 huruf b harus memenuhi standar teknis dan operasional untuk menunjang penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan. (2t
- (3) Informasi dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c harus memiliki sistem dan datayangdapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.
- (4) Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d harus memiliki kemampuan khusus dan terlatih yang dapat digunakan datam penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.
BAB IV - PENGENDALIAN
Pasal 8

Pengendalian Potensi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan dengan:
- a. memberi arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan nortna' standar, prosedur, kriteria, dan kebljakan yang telah ditetapkan; dan
- b. memberi bimbingan dan penyuluhan mengenai hak dan kewajiban kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.
BAB IV - PENGENDALIAN
Pasal 9

- (1) Pengendalian Potensi Pencarian dan Pertolongan yang dilalrukan dengan memberi arahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan terhadap Setiap Orang dan instansi/organisasi yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Pengendalian Potensi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. koordinasi;
- b. diseminasi;
- c. pendidikan dan pelatihan teknis; dan
- d. latihan.
BAB IV - PENGENDALIAN
Pasal 10

- (1) Pengendalian Potensi Pencarian dan Pertolongan yang dilakukan dengan memberi bimbingan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal I huruf b diberikan kepada masyarakat.
2. (21 Bimbingan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam Pencarian dan Pertolongan.
3. Dalam penyelenggaraan bimbingan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dapa.t bekeda sama dengan Setiap Orang dan instansi/organisasi yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan. (3)
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai bimbingan dan penyuluhan kepada masyaral&lt;at diatur dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. (4)
BAB IV - PENGENDALIAN
Pasal 11

- (1) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a melalui penyelenggaraan forum koordinasi Potensi Pencarian dan Pertolongan.
- (2t Penyelenggaraan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan informasi, melakukan sinkronisasi, dan evaluasi mengenai pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan.
- (3) Penyelenggaraan forum koordinasi Potensi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksana"kan pada tingkat pusat dan tingkat daerah.
- (4) Penyelenggaraan forum koordinasi tingkat pusat dan tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oteh Badan Nasional Pencarian dan Periotongan dengan mengikutsertakan instansi/organisasi yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyelengaraan forum koordinasi Potensi Pencarian dan Pertolongan diatur dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. (s)
BAB IV - PENGENDALIAN
Pasal 12

- (1) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menyelenggarakan diseminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat(21hurufb dengan cara:
- a. langsung; dan/atau
- b. tidak langsung.
4. t2l Penyelenggaraan diseminasi secara Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui tatap muka, sosialisasi, seminar, dan lokakarya.
- (3) Penyelenggaraan diseminasi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui media elektronik dan media cetak.
m
PR E S IDEN REPUBLIK INDONESIA
BAB IV - PENGENDALIAN
Pasal 13

Penyelenggaraan diseminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertujuan untuk memberikan informasi mengenai pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan.
BAB IV - PENGENDALIAN
Pasal 14

- (1) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menyelenggarakan diseminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat bekerja sama dengan Setiap Orang dan instansi/organisasi yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan.
2. (2t Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara kerja sama penyelenggaraan diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
BAB IV - PENGENDALIAN
Pasal 15

- (1) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c khusus bagi Potensi Pencarian dan Pertolongan.
2. (21 Pendidikan dan pelatihan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (i) dilakukan untuk memberikan kompetensi di bidang Pencarian dan Pertolongan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan teknis khusus bagr Potensi Pencarian dan Pertolongan diatur dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
m
PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA
BAB IV - PENGENDALIAN
Pasal 16

Dalam hal Potensi Pencarian dan Pertolongan akan menjadi sumber daya manusia Pencarian dan Pertolongan, Potensi Pencarian dan Pertolongan wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan Pencarian dan Pertolongan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - PENGENDALIAN
Pasal 17

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melaksanakan latihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (21 huruf d bersama dengan Setiap Orang dan/ atau instansi/organisasi yang memiliki PoGnsi Pencarian dan Pertolongan.
BAB IV - PENGENDALIAN
Pasal 18

Latihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditujukan untuk:
- a. menguji dan meningkatkan kompetensi yang telah dimiliki oleh Potensi Pencarian dan Pertolongan;
- b. menguji dan meningkatkan kesiapsiagaan Potensi Pencarian dan Pertolongan;
- c. menguji dan meningkatkan koordinasi dengan Potensi Pencarian dan Pertolongan; dan
- d. menguji prosedur Pencarian dan Pertolongan.
BAB IV - PENGENDALIAN
Pasal 19

Latihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan berdasarkan petunjuk pelaksanaan latihan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
PENGAWASAN
BAB IV - PENGENDALIAN
Pasal 2

O
- (1) Pengawasan Potensi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
2. (21 Pengawasan Potensi Pencarian dan Pertolongan sebegaimilE dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebiiakan dan penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan; dan
- b. penyempumaan terhadap pelaksanaan keb{jakan yang telah ditetapkan.
BAB IV - PENGENDALIAN
Pasal 21

- (1) Pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dilaksanakan terhadap Setiap Orang atau instansi/ organisasi yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan.
2. (21 Metode pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- a. langsung; dan
- b. tidak langsung
BAB IV - PENGENDALIAN
Pasal 22

- (1) Pemantauan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (21 huruf a dilaksanakan dengan meninjau langsung ke Potensi Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Pemantauan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (21 huruf b dilakukan dengan menganalisis data Potensi Pencarian dan Pertolongan.
BAB IV - PENGENDALIAN
Pasal 23

- (1) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
2. (21 Hasil Pemantauan yang telah di evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penitraian sesuai dengan klasifikasi yang dimiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan.
BAB IV - PENGENDALIAN
Pasal 24

Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (21 digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan pelaksanaan kebiiakan yang telah ditetapkan.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tansgaf diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang€ul Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni zOtT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Juni 2OL7 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, trd.
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2AL7 NOMOR 112
Salinan sestrai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,
PENJEI.,ASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESI.A
NOMOR 21 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBINAAN POTENSI PENCARIAN DAN PERTOIONGAN
UMUM
Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 29 Tah'un 2OL4 tentang Pencarian dan Pertolongan, terdapat ketentuan pelaksanaan yang perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Salah satu materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tcntang Pencarian dan Pertolongan yang perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah yaitu ketentuan dalam Pasal 9 ayat (5) mengenai pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan.
Pemerintah bertanggung jawab terhadap pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Sasaran pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan ditujukan kepada Setiap Orang dan instansi/organisasi yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan.
Adapun ruang lingftup pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.
Pengaturan dimaksudkan sebagai upaya dalam memaksimalkAn fungsi penyusunan norrna, standar, prosedur, dan kriterira, serta keb[jakan sehingga terciptanya fungsi regulasi yang terencana, te4&gt;adu, dan komprehensif dalam penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.
Pengendalian dimaksudkan sebagai upaya untuk melaksanakan norrna, standar, prosedur, dan kriteria, serta kebijakan kepada Potensi Pencariaa dan Pertolongan serta masyarakat yang dilakukan dengan cara koordinasi, diseminasi, pendidikan dan pelatihan teknis, dan latihan.
Pengawasan dimaksudkan sebagai upaya untuk melaksanakan evaluasi terhadap selunrh kegiatan penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan melalui pemantauan, penilaian, dan penyempurnaan terhadap pelaksanaan kebiiakan yang telah ditetapkan.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 1

Cukup jelas.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 2

Cukup jelas.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Cukupjelas.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Cukup jelas
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Cukup jelas.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Huruf a
Cukup jelas.
Hurufb
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Hurufd
Yang dimaksud dengan "hewan" antara lain anjing, gqiah, dan kuda.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Cukupjelas.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Cukup jelas.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Cukup jelas.
Hurufa
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Hurufc
Yang dimaksud dengan "pendidikan dan pelatihan teknis' adalah proses penyelenggaraan belqiar mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pembentukan sikap Potensi Pencarian dan Pertolongan yang diperlukan dalam penyelenggaraan operasi Pencarian dan Pertolongan.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "latihan" adalah kegiatan untuk membina kemampuan, kesiapsiagaan, dan menguji prosedur pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 1

O
Cukup jelas.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Cukup jeLas.
Cukup jelas.
m
PRES IDE N REPUBLIK INDONESIA
Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan "instansi/organisasi yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan" antana lain kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, pemerintah daeratr provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha, dan organisasi nonkementerian,
Cukup jelas.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Cukup jelas.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Cukup jelas.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Cukup jelas.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Cukup jelas.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Cukup jelas.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Cukup jelas.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Cukup jelas.
W
o t J.T^t t,'*ootf; * .., o
",
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Cukup jelas.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 2

O
Cukup jelas.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Cukup jelas.
Pasal22
Yang dimaksud dengan "meninjau langsung" antara lain dengan kunjungan lapangan secara berkala dan pengamatan secara langsung.
Yang dimaksud dengan "menganalisis data Potensi Pencarian dan Pertolongan" antara lain dengan telaah laporan dan dokumentasi, sunrei pengumpulan data, dan koordinasi.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Ayat (l)
Cukup jelas.
Evaluasi dalam ketentuan kompetensi yang masih kompetensi. ini bertujuan untuk menilai kembali dimiliki oleh pemegang sertilikat
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Cukup jelas.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NoMoR 6p66
*. u J.T^t t,',?otf; *. r, o
"