Unknown Unknown Nomor 07 Tahun 2014
Tentang PEDOMAN PENATAAN, PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI
Berlaku: 2 Oktober 2014
N/A
Preamble

Menimbang
:
a.
- b. bahwa dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, pemerataan dan kelestarian
bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi mendorong peningkatan pembangunan menara telekomunikasi;
Mengingat lingkungan serta estetika sesuai kaidah tata ruang, perlu adanya pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pembangunan menara telekomunikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penataan, Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi.
: 1.
N/A
Pasal 18

Undang­Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang­Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang­Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247 );
5. Undang­Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725 );
6. Undang­Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang­Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa
Menetapkan :
(Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 10).
Dengan Persetujuan Bersama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa
dan
Bupati Gowa
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENATAAN, PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Gowa;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Gowa beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Gowa;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Gowa;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang pertanahan, perizinan, pekerjaan umum dan lingkungan hidup;
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Gowa;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
8. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda­tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektro magnet lainnya;
9. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
10. Penyelenggara telekomunikasi adalah Perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Swasta, Instansi Pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan Negara;
11. Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik Negara atau badan usaha swasta yang memiliki dan mengelolah menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi;
12. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain;
13. Penyedia jasa konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan jasa konstruksi;
14. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai central trunk, mobile switching, center (MSC), base station, controller (BSC) / Radio Network Controller (RNC), dan jaringan transmisi utama (Backbone transmission);
15. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi;
16. Menara bersama adalah menara yang digunakan secara bersama oleh beberapa penyelenggara telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (Base Transceiver Station/BST);
17. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah Izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh pemerintah daerah, kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku
18. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia;
19. Pembangunan adalah kegiatan pembangunan menara bersama telekomunikasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyedia menara di atas tanah/lahan milik pemerintah daerah atau milik masyarakat secara perseorangan maupun lembaga;
20. Pengoperasian adalah seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi selama jangka waktu perjanjian.
21. Catu Daya ( Power Supply) adalah sebuah piranti yang berguna sebagai sumber listrik untuk piranti lain.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS
Pasal 2

Penataan, Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi dimaksudkan untuk mengatur dan mengendalikan setiap kegiatan pembangunan dan penggunaan menara bersama telekomunikasi.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS
Pasal 3

Penataan, Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi bertujuan untuk:
- a. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan aparatur pemerintah daerah dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi kegiatan pembangunan dan penggunaan menara; dan
- b. mewujudkan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa telekomunikasi dengan memperhatikan prinsip penataan ruang, estetika, keamanan dan kepentingan umum.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS
Pasal 4

Penataan, Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi berasaskan:
- a. kaidah tata ruang;
- b. kemanfaatan;
- c. keberlanjutan;
- d. keselamatan;
- e. keselarasan dan keserasian;
- f. kepastian hukum; dan
- g. estetika.
BAB III - PEMBANGUNAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI
Pasal 5

- (1) Penempatan lokasi menara dilakukan dengan memperhatikan potensi ketersedian lahan yang tersedia, perkembangan teknologi, permintaan jasa­jasa telekomunikasi baru dan kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi dengan mempertimbangkan kaidah penataan ruang, tata bangunan, estetika dan keamanan lingkungan;
- (2) Menara bersama telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengarahkan, menjaga dan menjamin agar pembangunan dan pengoperasian menara bersama telekomunikasi dapat terlaksana dan tertata dengan baik, berorientasi masa depan, terintegrasi dan memberikan manfaat yang sebesar­besarnya bagi semua pihak serta dalam rangka :
- a. menjaga estetika kawasan daerah tetap indah, bersih dan lestari serta tetap terpelihara;
- b. pembangunan menara telekomunikasi dilakukan sesuai dengan RTRW;
- c. menjaga kelestarian lingkungan dan kepastian peruntukan serta efisiensi lahan; dan
- d. memudahkan pengawasan dan pengendalian.
BAB IV - PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI
Pasal 6

- (1) Pembangunan dan pengoperasian menara bersama harus sesuai dengan penetapan zona menara bersama.
- (2) Dalam upaya efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, maka menara harus digunakan secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi dan paling sedikit tiap menara digunakan oleh 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi.
BAB IV - PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI
Pasal 7

- (1) Pembangunan menara wajib mengacu pada SNI dan Standar Baku yang berlaku secara internasional serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis sebagai berikut:
- a. gambar rencana teknis bangunan menara meliputi: situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur;
- b. spesifikasi teknis pondasi menara meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah
- c. spesifikasi teknis struktur atas menara, meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan) beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistem konstruksi,
ketinggian menara dan proteksi terhadap petir.
- (2) Pembangunan menara bersama harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor­faktor kekuatan dan kestabilan konstruksi menara, antara lain:
- a. tempat/space penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
- b. ketinggian menara;
- c. struktur menara;
- d. rangka struktur menara;
- e. pondasi menara; dan
- f. kekuatan angin.
BAB IV - PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI
Pasal 8

- (1) Pembangunan menara bersama harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­undangan antara lain:
- a. pertanahan (Grounding) ;
- b. penangkal petir;
- c. catu Daya (Power Supply) ;
- d. lampu halangan penerbangan (aviation obstruction light);
- e. marka halangan penerbangan (aviation obstruction marking); dan
- f. pagar pengaman.
- (3) Identitas hukum terhadap menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. nama pemilik/ pengelola menara bersama telekomunikasi;
- b. alamat terdekat pemilik/ pengelola menara bersama telekomunikasi
- c. lokasi dan koordinat menara bersama telekomunikasi;
- d. nama penyelenggara telekomunikasi pengguna menara;
- e. alamat penyelenggara telekomunikasi;
- f. model menara bersama telekomunikasi;
- g. tinggi menara bersama telekomunikasi;
- h. nomor izin gangguan/ HO dan IMB menara bersama telekomunikasi;
- i. tahun pembuatan/ pemasangan menara bersama telekomunikasi;
- j. penyedia jasa konstruksi; dan
- k. beban maksimum menara bersama telekomunikasi.
BAB IV - PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI
Pasal 9

- (1) Menara disediakan oleh penyedia menara.
- (2) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
- a. penyelenggara telekomunikasi; atau
- b. bukan penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pembangunannya dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.
- (4) Penyedia menara yang bukan penyelenggara telekomunikasi, pengelola menara atau penyedia jasa konstruksi untuk membangun menara merupakan perusahaan nasional.
- (5) Untuk mewujudkan pembangunan menara bersama dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (6) Untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang­ undangan.
BAB IV - PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI
Pasal 10

- (1) Pengoperasian menara bersama bisa dilakukan oleh :
- a. penyedia menara;
- b. pengelola menara.
- (2) Penyedia menara atau pengelola menara bertanggung jawab terhadap kelaikan fungsi bangunan menara dengan cara melakukan pemeriksaan berkala bangunan menara dan/atau kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh dan/atau sebagian menara.
- (3) Penyedia menara atau pengelola menara wajib memberikan jaminan terhadap masyarakat radius menara apabila terjadi risiko adanya menara.
- (4) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa surat pernyataan yang berisi kesanggupan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan akibat runtuhnya seluruh dan/atau sebagian menara.
BAB IV - PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI
Pasal 11

- (1) Hasil pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilaporkan setiap tahun kepada Bupati.
- (2) Jika ditemukan kerusakan­kerusakan baik bangunan menara maupun peralatan yang ada, maka penyedia menara atau pengelola menara harus segera memperbaikinya dalam waktu 6 (enam) hari setelah laporan disampaikan.
BAB VI - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 13

Penyedia menara atau pengelola menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan menara secara bersama­sama sesuai kemampuan teknis menara.
BAB VI - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 14

- (1) Penyedia menara atau pengelola menara yang telah mengadakan perjanjian/ kerjasama memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 wajib:
- a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perizinan yang diberikan;
- b. melaksanakan ketentuan teknis, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang­undangan;
- c. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan; dan
- d. membantu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang.
- (2) Untuk menjaga keselamatan lingkungan, keselamatan penerbangan dan keindahan, penyelenggara menara wajib memasang lampu penerangan baik di menara maupun di pagar pengamannya.
- (3) Penyedia menara atau pengelola menara wajib memelihara dan melaporkan keberadaan menara kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi jumlah menara, jumlah BTS setiap menara, kondisi menara dan pengelola menara bersama.
- (5) Setiap pengguna menara bersama telekomunikasi berkewajiban membayar retribusi yang besarnya diatur dalam Peraturan Bupati
BAB VI - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 15

- (1) Penyedia menara atau pengelola menara yang telah mengadakan perjanjian/kesepakatan kerjasama secara tertulis guna penyediaan infrastruktur menara bersama dengan Pemerintah Daerah serta memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berhak menggunakan menara sesuai dengan kesepakatan dan izin yang telah diperoleh.
- (2) Setiap penyedia menara dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dalam hal pengelolaan dan pengoperasian menara.
BAB VI - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 16

Setiap penyedia menara dilarang membangun menara sebelum memenuhi syarat perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
BAB VII - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 17

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB VIII - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan penyelenggaraan telekomunikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin, diberikan peringatan berupa teguran secara tertulis.
- (2) Teguran secara tertulis diberikan kepada penyelenggara telekomunikasi paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara teguran satu dengan teguran berikutnya paling singkat 2 (dua ) minggu.
- (3) Apabila setelah teguran ketiga penyelenggara telekomunikasi tidak menindaklanjuti teguran dimaksud, maka izin dicabut dan dilakukan penyegelan.
BAB VIII - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan yang membangun dan mengoperasikan menara tanpa izin dan tidak sesuai dengan penetapan zona pembangunan menara wajib dibongkar.
- (2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut­turut dengan tenggang waktu antara teguran satu dengan teguran berikutnya paling singkat 1 (satu) minggu.
- (3) Menara dan bangunan penunjangnya yang tidak memiliki izin, langsung dibongkar setelah mendapatkan peringatan tertulis sebanyak 3
(tiga) kali berturut­turut dengan tenggang waktu antara teguran satu dengan teguran berikutnya paling singkat 1 (satu) bulan dan setelah dikeluarkannya surat perintah pembongkaran.
BAB IX - PEMBONGKARAN MENARA
Pasal 20

- (1) Pembongkaran menara wajib dilakukan penyelenggara telekomunikasi/penyedia menara yang membangun menara telekomunikasi apabila:
- a. Tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1);
- b. Menara tidak dipergunakan atau berfungsi paling lama 3 (tiga) bulan;
- c. Menara tidak difungsikan sebagai menara bersama;
- d. Kondisi menara yang tidak sesuai ketentuan dan/atau menimbulkan ancaman terhadap keselamatan/keamanan lingkungan; dan
- e. Menara tidak dipelihara secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Penyelenggara telekomunikasi/penyedia menara yang membangun menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap
- pelaksanaan pembongkaran menara yang dibangun.
- (3) Pelaksanaan pembongkaran menara berdasarkan surat perintah Bupati
- (4) Bagi penyelenggara telekomunikasi / penyedia menara yang membangun menara yang telah menerima surat perintah pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), segera melaksanakan pembongkaran menara yang menjadi milik dan tanggung jawabnya.
BAB X - KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 21

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang­undangan hukum acara pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan­undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang diatur dalam peraturan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang diatur dalam peraturan daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang diatur dalam peraturan daerah;
- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang diatur dalam peraturan daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana yang diatur dalam peraturan daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang diatur dalam peraturan daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang diatur dalam peraturan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang­undang hukum acara pidana.
BAB XIV - KETENTUAN PIDANA
Pasal 22

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 12 dikenakan sanksi pidana dengan pidana
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda Rp 50.000.000,­ (lima puluh juta rupiah);
- (2) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelanggaran atas pembangunan dan penggunaan menara bersama telekomunikasi dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang­undangan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XV - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23

Penyelenggara telekomunikasi yang telah memiliki izin mendirikan menara dan telah membangun atau yang sedang dalam proses pembangunan sebelum peraturan daerah ini ditetapkan, wajib menyesuaikan dengan peraturan daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.
BAB XVI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.
Ditetapkan di Sungguminasa pada tanggal 2 Oktober 2014
BUPATI GOWA,
H. ICHSAN YASIN LIMPO
Diundangkan di Sungguminasa pada tanggal 2 Oktober 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA ,
H. BAHARUDDIN MANGKA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2014 NOMOR 07
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2014 Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG­UNDANGAN,
AMBO, SH, MH
Nip. 19610627 198603 1 011