Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2017
Berlaku: 9 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI BATANG HARI PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR : 9 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI,
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2017.
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
SALINAN
Menetapkan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 25 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 25);
10. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 73 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 73);
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2017
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
BAB II - TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA Pasal 2
Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.
BAB II - TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA Pasal 2
Pasal 4

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis.
BAB II - TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA Pasal 2
Pasal 5

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :
AF = {(0,25 x Z1) + (0,35 x Z2) + (0,10 x Z3) + (0,30 x Z4)} x (DDkab - ADkab)
Keterangan:
- AF = Dana Desa setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Batang Hari.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Batang Hari.
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah desa Kabupaten Batang Hari.
- Z4 = rasio IKG setiap desa terhadap total IKG Desa Kabupaten Batang Hari.
- DDkab = besaran Dana Desa kabupaten
- ADkab = besaran Alokasi Dasar kabupaten
BAB II - TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA Pasal 2
Pasal 6

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disusun berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang statistik.
BAB V - PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 9

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai bidang pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.
- (4) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (5) Prioritas kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB V - PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 10

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB VII - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 12

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :
- a. bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- b. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
- c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa Tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada Tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.
BAB VII - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 13

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
- a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a telah diterima; dan
- b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati Ini Berlaku Surut Terhitung Sejak Tanggal 3 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.
Ditetapkan di
: Muara Bulian
Pada tanggal
: 14 Februari 2017
BUPATI BATANG HARI
SYAHIRSAH SY
Diundangkan di
: Muara Bulian
Pada tanggal
: 14 Februari 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BATANG HARI
ttd BAKHTIAR BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2017 NOMOR: 9
SYAHIRSAH SY.
S
Y
A
H
I
R
S
A
H
S
Y
.
SALINAN
LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR
: 9 TAHUN 2017
TANGGAL
: 14 Februari 2017
Pembahasan Senin 29 Sept 2014
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
1. Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa
Kegiatan-kegiatan pembangunan Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa.
- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
- a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
- b) selokan;
- c) tempat pembuangan sampah;
- d) gerobak sampah;
- e) kendaraan pengangkut sampah;
- f) mesin pengolah sampah; dan
- 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
- a) dermaga ketek;
- b) jalan pemukiman;
- c) jalan poros Desa;
- d) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
- e) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
- f) jembatan Desa;
- g) gorong-gorong;
- h) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
- a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
- b) pembangkit listrik tenaga diesel;
- c) pembangkit listrik tenaga matahari;
- d) instalasi biogas;
- e) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
- a) jaringan internet untuk warga Desa;
- b) website Desa;
- c) peralatan pengeras suara ( loudspeaker );
- d) telepon umum;
- b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar.
- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
- a) air bersih berskala Desa;
- b) sanitasi lingkungan;
- c) jambanisasi;
- d) mandi, cuci, kakus (MCK);
- e) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
- f) alat bantu penyandang disabilitas;
- g) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
- h) balai pengobatan;
- i) posyandu; dan
- j) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- a) taman bacaan masyarakat;
- b) bangunan PAUD;
- c) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
- d) wahana permainan anak di PAUD;
- e) taman belajar keagamaan;
- f) bangunan perpustakaan Desa;
- g) buku/bahan bacaan;
- h) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
- i) sanggar seni;
- j) film dokumenter;
- k) peralatan kesenian; dan
- l) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa.
- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) bendungan berskala kecil;
- b) pembangunan atau perbaikan embung dan/atau sistem pengairan;
- c) irigasi Desa;
- d) percetakan lahan pertanian;
- e) kolam ikan;
- f) perahu penangkap ikan;
- g) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
- h) kandang ternak;
- i) mesin pakan ternak;
- j) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
- k) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
- b) lumbung Desa;
- c) gudang pendingin (cold storage ); dan
- d) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) mesin jahit;
- b) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
- c) mesin bubut untuk mebeler; dan
- d) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) pasar Desa;
- b) pasar hewan;
- c) tempat pelelangan ikan;
- d) tempat pelelangan karet;
- e) toko online ;
- f) gudang barang; dan
- g) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
- a) pondok wisata;
- b) panggung hiburan;
- c) kios cenderamata;
- d) kios warung makan;
- e) wahana permainan anak;
- f) wahana permainan outbound ;
- g) taman rekreasi;
- h) tempat penjualan tiket;
- i) rumah penginapan;
- j) angkutan wisata; dan
- k) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) penggilingan padi;
- b) peraut kelapa;
- c) penepungan/penggilingan biji-bijian;
- d) pencacah pakan ternak;
- e) sangrai kopi;
- f) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
- g) pompa air;
- h) traktor mini; dan
- i) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1) pembuatan terasering;
- 2) kolam untuk mata air;
- 3) turab sungai;
- 4) pencegahan abrasi sungai; dan
- 5) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
- 2) pembangunan gedung pengungsian;
- 3) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- 4) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
- 5) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:
- a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
- 1) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
- a) penyediaan air bersih;
- b) pelayanan kesehatan lingkungan;
- c) penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
- d) pengelolaan balai pengobatan Desa;
- e) perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui;
- f) pengobatan untuk lansia;
- g) fasilitasi keluarga berencana;
- h) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas; dan
- i) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- a) bantuan insentif guru PAUD;
- b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
- c) penyelenggaraan pelatihan kerja;
- d) penyelengaraan kursus seni budaya;
- e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
- f) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
- g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
- 1) pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
- a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
- b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
- c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
- a) pengelolaan terminal Desa;
- b) pengelolaan dermaga ketek; dan
- c) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) pengembangan energi terbarukan, antara lain:
- a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
- b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
- c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
- d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
- e) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
- a) sistem informasi Desa;
- b) koran Desa;
- c) website Desa;
- d) radio komunitas; dan
- e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
- 1) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) pembibitan tanaman pangan;
- b) pembibitan tanaman keras;
- c) pengadaan pupuk;
- d) pembenihan ikan air tawar;
- e) pengelolaan usaha hutan Desa;
- f) pengelolaan usaha hutan sosial;
- g) pengadaan bibit/induk ternak;
- h) inseminasi buatan;
- i) pengadaan pakan ternak; dan
- j) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) tepung tapioka;
- b) kerupuk;
- c) keripik jamur;
- d) keripik jagung;
- e) ikan asin;
- f) abon sapi;
- g) susu sapi;
- h) kopi;
- i) coklat;
- j) karet; dan
- k) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) meubelair kayu dan rotan,
- b) alat-alat rumah tangga,
- c) pakaian jadi/konveksi
- d) kerajinan tangan;
- e) kain tenun;
- f) kain batik;
- g) bengkel kendaraan bermotor;
- h) pedagang di pasar;
- i) pedagang pengepul; dan
- j) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:
- a) pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
- b) penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
- c) penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUMDesa Bersama.
- 5) pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) pengelolaan hutan Desa;
- b) industri air minum;
- c) industri pariwisata Desa;
- d) industri pengolahan ikan; dan
- e) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
- a) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
- b) pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
- c) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
- d) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
- b) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
- c) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 8) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) sosialisasi TTG;
- b) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa
- c) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
- d) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 9) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) penyediaan informasi harga/pasar;
- b) pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
- c) kerjasama perdagangan antar Desa;
- d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
- e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
- 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
- 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
- 4) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1) pembibitan pohon langka;
- 2) reboisasi;
- 3) pembersihan daerah aliran sungai;
- 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis
- 1) Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
- a) pengembangan sistem informasi Desa;
- b) pengembangan pusat kemasyarakatan atau balai rakyat; dan
- c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
- a) penyusunan arah pengembangan Desa;
- b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
- c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
- a) pendataan potensi dan aset Desa;
- b) penyusunan profil Desa/data Desa;
- c) penyusunan peta aset Desa; dan
- d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
- a) sosialisasi penggunaan dana Desa;
- b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
- c) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
- d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
- a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
- b) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
- c) pengembangan sistem informasi Desa; dan
- d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, antara lain:
- a) pengembangan lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat;
- b) pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat; dan
- c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 7) Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
- a) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
- b) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
- c) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 8) Melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan, antara lain:
- a) pelatihan kepemimpinan;
- b) pembentukan kader pemberdayaan masyarakat Desa;
- c) pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 9) Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan
- b) pelatihan teknologi tepat guna;
- c) pelatihan pembentukan dan pengembangan koperasi;
- d) pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa, antara lain:
1. warga Desa pengelola usaha ekonomi produktif;
2. tenaga kerja usia produktif;
3. kelompok usaha ekonomi produktif;
4. kelompok perempuan;
5. kelompok pemuda;
6. kelompok tani;
7. kelompok nelayan;
8. kelompok pengrajin; dan
9. warga Desa dan/atau kelompok yang lainnya sesuai kondisi Desa.
- e) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk pengembangan dan penguatan kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 10) Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
- a) Pemantauan berbasis komunitas;
- b) Audit berbasis komunitas;
- c) Pengembangan unit pengaduan di Desa;
- d) Pengembangan bantuan hukum dan paralegal untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
- e) Penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
- f) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
BUPATI BATANG HARI