PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 7 Tahun 2016
Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
Berlaku: 25 Februari 2016
N/A
Preamble

Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mempercepat proses pelayanan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dan kelayakan honorarium yang diterima anggota kelompok kerja ULP, perlu melakukan perubahan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang E-Purchasing;
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering;
10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Unit Layanan Pengadaan;
Menetapkan :
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten kayong utara (lembaga daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 2), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 19 ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 19

- (1) Pokja ULP mulai menyusun dan menetapkan Dokumen Pengadaan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pelaksanaan peninjauan ulang Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) jika tidak terdapat perubahan, atau sejak ditetapkannya oleh PA/KPA jika dalam peninjauan ulang Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) tersebut terdapat perubahan atau perbedaan pendapat antara PPK dan Pokja ULP.
- (2) Setelah menetapkan dokumen pengadaan, paling lama 2 (dua) hari kerja Pokja ULP sudah harus memulai pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dibuktikan dengan penayangan pengumuman pemilihan penyedia barang/jasa di Sistem Pengadaan secara Elektronik pada LPSE atau aplikasi E-Purchasing.
- (3) Pokja ULP melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa menggunakan Sistem Pengadaan secara Elektronik pada LPSE sesuai jenis aplikasi yang tersedia.
- (4) Untuk pemenuhan akuntabilitas tenaga ahli dan/atau tenaga terampil yang disampaikan penyedia barang/jasa didalam penawaran, Pokja ULP melakukan pembuktian/klarifikasi langsung dengan mengundang salah satu atau lebih tenaga ahli dan/atau tenaga terampil dimaksud pada waktu dan tempat yang ditentukan didalam dokumen pengadaan dan/atau surat undangan.
- (5) Tenaga ahli dan/atau tenaga terampil yang dihadirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menunjukkan dokumen sebagaimana yang diminta didalam dokumen pengadaan sesuai kompetensi keahlian yang dimaksud.
2. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 23

Pokja ULP dalam melaksanakan tugas pemilihan penyedia barang/jasa diberikan honorarium setiap bulan dengan besaran berpedoman pada keputusan Bupati tentang Standar Honorarium yang berlaku dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
3. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) diubah dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 24

- (1) Pokja ULP yang diduga melakukan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal kejadian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) PPK dapat meminta agar proses pemilihan penyedia barang/jasa diulang dengan Pokja yang baru dan terhadap Pokja yang terbukti melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme akan dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa yang telah dilakukan dengan mekanisme/tahapan/prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, tetapi gagal atau tidak menghasilkan pemenang, maka Pokja ULP segera membuat Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan disampaikan kepada PPK untuk mendapat pertimbangan lebih lanjut.
- (4) Penyampaian Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan Pasal 21.
- (5) Dihapus.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.
Ditetapkan di Sukadana, pada tanggal 25 Februari 2016
BUPATI KAYONG UTARA,
HILDI HAMID
Diundangkan di Sukadana pada tanggal 29 Februari 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,
HILARIA YUSNANI
BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2016 NOMOR 7