PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 1 Tahun 2012
Tentang BANGUNAN GEDUNG
Berlaku: 16 Mei 2012
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan pembangu nan agar s es u a i dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Rinci Tata Ru ang, dan gu n a t er ca p a in ya penataan kota yang asri s erta t er ja m in nya kesehatan, keselamatan, dan keamanan s erta ketertiban masyarakat, maka perlu pedoman yang mengatur mengenai t a t a t er t ib penyelenggaraan bangunan di Kota Malang;
- b. bahwa u ntu k m ewu ju dkan ban gu n an gedu n g yan g andal, fu n gsion al, berjati diri, s era s i, dan s ela r a s dengan lin gku n ga n n ya , perlu dilaku kan penataan bangunan gedung di wilayah Kota Malang;
- c. bahwa u n tu k mendirikan bangunan gedu n g agar s es u a i persyaratan administratif dan persyaratan t ek n is s erta pembangunan yang berwawasan lin gku n ga n , perlu melakukan penataan dan penertiban bangunan dalam wilayah Kota Malang;
- d. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lan ju t keten tu an Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 t en t a n g Peratu ran Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahu n 2002 ten tan g Ban gu n an Gedu n g, perlu m en yesu aikan Peratu ran Daerah Kota Malan g Nomor 1 Tahun 2004 t en t a n g Penyelenggaraan Bangunan;
Mengingat
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan s ebagaimana dimaksud dalam hu ru f a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peratu ran Daerah tentang Bangunan Gedung;
2. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 t en t a n g Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lin gku n ga n Propinsi J a wa -Tim u r, J a wa -Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Is t im ewa Yogyakarta sebagaimana telah diu bah den gan Un dan g-Undang Nomor 13 Tahu n 1954 (Lem baran Negara Repu blik In don esia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 t en t a n g Peratu ran Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tah u n 1960 Nom or 65, Tambahan Lembaran Negara Republik In don esia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 t en t a n g Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 t en t a n g Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repu blik In don esia Nom or 4437) s ebagaimana t ela h diu bah kedua kalin ya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tah u n 2008 Nom or 15, Tambahan Lembaran Negara Republik In don esia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 t en t a n g J a la n (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 t en t a n g Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 t en t a n g Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 2009 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 t en t a n g Peru mahan dan Kawasan Permu kiman (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik In don esia Nomor 5188);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 t en t a n g Pembentukan Peratu ran Peru n dan g-undangan (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tah u n 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 t en t a n g Rumah Susun (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahu n 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahu n 2002 tentang Bangu nan Gedu ng (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tah u n 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4532);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tah u n 2007 Nom or 82, Tambahan Lembaran Negara Republik In don esia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 t en t a n g Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Repu blik In don esia Tah u n 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5103);
17. Peratu ran Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 t en t a n g Izin Lin gku n gan (Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik In don esia Nomor 5285);
5
18. Peratu ran Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 1992 t en t ang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Pengusahaan Kawasan In du s tri s erta Prosedu r Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang-Undang Gangguan (UUG)/ HO bagi Peru sah aan yang Berlokasi di dalam Kawasan Industri;
19. Peratu ran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/ PRT/ M/ 2006 t en t a n g Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
20. Peratu ran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/ PRT/ M/ 2007 t en t a n g Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/ PRT/ M/ 2007 t en t a n g Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
53
22. Peratu ran Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2011 tentang Pembentu kan Produ k Hu ku m Daerah;
23. Peratu ran Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 t en t a n g Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
24. Peratu ran Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kota Malang Tahu n 2009 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 73);
4
25. Peratu ran Daerah Kota Malang Nomor Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ru ang Wilayah Kota Malang Tahu n 2010 - 2030 (Lem baran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 4);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG dan WALIKOTA MALANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.
5. Dinas adalah Dinas Teknis yang m en an gan i Ban gu n an Gedu n g di Kota Malang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Teknis yang menangani Bangunan Gedung di Kota Malang.
7. Badan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani masalah perizinan bangunan di Kota Malang.
8. Bangunan Gedung adalah wuju d fisik hasil pekerjaan konstru ksi yang menyatu dengan t em pat kedudukannya, s ebagian atau s elu ru h n ya berada di atas dan / atau di dalam tan ah dan / atau air, yang berfu n gsi s ebagai t em pat manusia melakukan kegiatannya, baik u n tu k hunian atau t em pat t in gga l, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial,budaya, maupun kegiatan khusus.
9. Bangunan Gedung Tertentu adalah bangunan gedu n g yang digu n a ka n u n tu k kepen tin ga n u m u m da n ba n gu n a n gedu n g fu n gs i khusus, yang dalam pembangunan dan/ atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khu su s dan/ atau memiliki kompleksitas t er t en t u yang dapat menimbulkan dampak penting t er h a d a p masyarakat dan lingkungannya.
10. Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung yang digunakan u n tu k keperlu an din a s Pemerintah/ Pemerintah Daerah yang menjadi/ akan menjadi kekayaan milik n egara dan diadakan den gan s u m ber pem biayaan yan g berasal dari dan a APBN dan / atau APBD dan/atau sumber pembiayaan lainnya.
11. Bangunan Gedung untuk Kepentingan Umum adalah bangunan gedu n g yang fu n gs in ya u n tu k kepentingan publik, baik beru pa fu n gs i keagamaan, fu n gs i u s a h a baik s eca ra la n gs u n g atau pu n tidak, maupun fungsi sosial dan budaya.
12. Bangunan Gedung Fungsi Khu su s adalah bangu nan gedu ng yan g memiliki penggunaan dan persyaratan khusus, yang dalam pelaksanaannya memerlukan t ek n ologi khusus. Contoh : Is t a n a Negara, in s t a la s i nuklir, gedu n g la b ora toriu m , Bandara, Stasiu n Kereta Api dan lain-lain.
13. Prasarana Bangunan Gedung adalah konstru ksi bangunan yang merupakan pelengkap yang menjadi s a t u kesatu an dengan bangunan gedu ng atau kelompok bangu nan gedu ng pada satu tapak kapling/ persil yang s a m a u n tu k menunjang kin erja bangunan
gedu n g sesu ai den gan fu n gsin ya seperti m en a ra reservoir a ir , ga r d u listrik, instalasi pengolahan limbah.
14. Prasarana Bangunan Gedung yang berdiri sendiri adalah konstru ksi bangunan yang berdiri sendiri dan tidak m eru pakan pelen gkap yan g menjadi satu kesatu an dengan bangunan gedung atau kelompok bangunan gedung pada satu tapak kapling/ persil, seperti m en ara t elekom u n ika s i, menara s a lu r a n u ta m a t ega n ga n ekstra t in ggi, monumen/tugu dan gerbang kota.
15. Bangunan Gedung Berderet adalah bangu nan gedu ng yang terdiri dari lebih dari 2 (du a ) d a n palin g banyak 20 (du a pulu h ) in du k bangunan yang bergandengan dan/ atau sepanjang 60 (enam pu lu h ) meter.
16. Bangunan Gedung Permanen adalah bangunan gedung yang ditinjau dari segi kon stru ksi dan u m u r ba n gu n a n din ya ta ka n lebih dari 20 (dua puluh) tahun.
17. Bangunan Gedung Semi Permanen adalah bangu nan gedu ng yang ditin ja u d a ri s egi k on s tru k s i d a n u m u r b a n gu n a n d in ya ta k a n a n ta r a 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.
18. Bangunan Gedung Sementara/Darurat adalah bangunan gedu n g yang ditin jau dari segi kon stru ksi dan u m u r ba n gu n a n din ya ta ka n sampai dengan 5 (lima) tahun.
19. Klasifikasi Bangunan Gedung adalah klasifikasi dari fu n gs i bangunan gedu n g berdasarkan pemenuhan t in gk a t persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya.
20. Rumah Susun adalah bangu nan gedu ng bertingkat yang dibangu n dalam s u a t u lin gku n ga n yang terbagi dalam bagian-bagian yang distru ktu rkan s eca ra fu n gs ion a l dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satu an-satu an yang masing-masing dapat dimiliki dan digu n a ka n s eca ra t er p is a h , t er u t a m a u n tu k t em pat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
21. Rumah Toko yang s ela n ju tn ya disebu t Ruko adalah bangunan ru m ah t in gga l ya n g s eb a gia n ru a n gn ya digu n a ka n u n tu k kegiatan u s a h a (t ok o) p a d a la n t a i dasar (lan tai 1) da n u n tu k hunian (pada lantai dasar dan/atau lantai-lantai di atasnya).
22. Rumah Kantor yang selanju tnya disebu t Ru kan adalah ban gu n an ru m ah t in gga l ya n g s eb a gia n ru a n gn ya digu n a ka n u n tu k kegiatan perkantoran pada lantai dasar (lan tai 1) dan u n tu k hunian (pada lantai dasar dan/atau lantai-lantai di atasnya).
23. Rumah Gudang yang selanju tnya disebu t Ru gu d adalah ban gu n an ru m ah t in gga l ya n g s eb a gia n ru a n gn ya digu n a ka n u n tu k kegiatan penyimpanan (gudang) dan rumah tinggal.
24. Rumah Industri adalah bangunan ru m ah t in gga l yang s ebagian ruangnya digunakan untuk kegiatan industri rumah tangga.
25. Lingkungan Bangunan Gedung adalah lin gku n ga n di s ekita r bangunan gedu n g yang menjadi pertimbangan penyelenggaraan bangunan gedung baik dari segi sosial, bu daya, m au pu n dari segi ekosistem.
26. Perpetakan adalah bidang tanah yang ditetapkan batas-batasnya sebagai satuan-satuan yang sesuai dengan rencana kota.
27. Kapling/ Persil adalah s u a t u perpetakan t a n a h yang menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat digu nakan u n tu k t em pat mendirikan bangunan.
28. Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan pembangu nan yang melipu ti proses perencanaan t ek n is dan pelaksanaan konstru ksi, s erta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung.
29. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan s elu ru h n ya a ta u s eb a gia n term a s u k p ek erja a n m en gga li, m en im b u n atau meratakan t a n a h yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut.
30. Mengubah Bangunan adalah pekerjaan mengganti dan/ atau menambah bangunan yang ada, termasu k pekerjaan membongkar yang berhu bu n gan dengan pekerjaan mengganti bagian bangu nan tersebut.
31. Membongkar Bangunan adalah pekerjaan meniadakan s ebagian atau s elu ru h bagian bangunan ditin ja u dari fu n gs i bangunan dan/ atau konstruksi.
32. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang s ela n ju tn ya disingkat RTRWK adalah hasil perencanaan tata ru an g wilayah Kota Malan g yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
33. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan yang selanju tnya disingkat RDTRK adalah penjabaran dari rencana tata ruang wilayah Kota Malang ke dalam rencana pemanfaatan kawasan perkotaan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
34. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun s u a t u kawasan u n t u k mengendalikan pemanfaatan ru ang yang memu at rencana program bangunan dan lin gku n gan , ren can a u m u m dan pan du an ran can gan , rencana in vestasi, keten tu an pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan yang ditetapkan oleh Peraturan Walikota.
35. Keterangan Rencana Kota yang selanju tnya disingkat KRK adalah in form a s i ten ta n g p ers ya ra ta n t a t a bangunan dan lingku ngan yan g diberlakukan oleh Pemerintah Kota pada lokasi tertentu.
36. Kawasan Strategis adalah kawasan yang di dalamnya berlangsu ng kegiatan yan g berpen garu h besar terh adap ekon om i, sosial, bu daya dan/ atau lin gku n ga n yang dilaku kan u n tu k mengembangkan, melestarikan, melindungi dan/atau mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis suatu kawasan.
37. Garis Sempadan Bangu nan yang selanju tnya disingkat GSB adalah garis pada kapling yan g ditarik sejajar den gan garis as ja la n , tepi s u n ga i, a t a u as pagar dan m eru pakan batas an tara bagian kapling yang boleh dibangun dan yang tidak boleh dibangun.
38. Izin Mendirikan Bangu nan Gedung yang selanju tnya disingkat IMB adalah perizin an yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada pemilik bangunan gedu n g u n tu k membangun baru , mengubah, memperluas, mengurangi, dan/ atau merawat bangunan gedu n g sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
39. Permohonan Izin Mendirikan Bangu nan yang selanju tnya disingkat PIMB Gedung adalah permohonan yang dilakukan pemilik bangunan gedung kepada Pemerintah Kota untuk mendapatkan IMB.
40. Retribusi Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang s ela n ju tn ya disebu t Retribu si IMB adalah dan a yan g dipu n gu t oleh Pemerintah Kota atas pelayanan yang diberikan dalam rangka pembinaan melalu i penerbitan IMB u n tu k biaya pengendalian penyelenggaraan bangunan gedu n g yang melipu ti pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan dan penataanu sahaan proses penerbitan IMB.
41. Pemohon adalah orang atau badan hu ku m, kelompok orang atau perku mpulan yang mengajukan permohonan IMB kepada Pemerintah Daerah.
42. Pemilik Bangunan Gedu ng adalah orang, badan hu ku m , kelom pok orang atau perku m pu lan yan g m en u ru t h u ku m sah sebagai pem ilik bangunan gedung.
43. Pengguna Bangunan Gedung adalah pemilik bangunan gedu n g dan/ atau bukan pemilik bangunan gedu n g berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangu nan gedu ng yang m enggu nakan dan/ atau mengelola bangunan gedu n g atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
44. Koefisien Dasar Ban gu n an yan g selan ju tn ya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara lu a s s elu ru h la n t a i dasar bangunan gedu n g dan lu a s la h a n / t a n a h perpetakan/ daerah perencanaan yang diku asai sesu ai ren can a tata ru an g dan ren can a tata bangunan dan lingkungan.
45. Koefisien Lan tai Ban gu n an yan g selan ju tn ya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara lu a s s elu ru h la n t a i bangunan gedung dan lu as tan ah perpetakan / daerah peren can aan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
46. Koefisien Daerah Hijau yang s ela n ju tn ya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara lu as selu ru h ru an g terbu ka di lu a r bangunan gedung yang diperu ntu kkan bagi pertamanan/ penghijau an dan lu as tan ah perpetakan / daerah peren can aan yan g diku asai sesu ai ren ca n a ta ta ru a n g da n ren ca n a ta ta ba n gu n a n da n lingkungan.
47. Koefisien Tapak Basemen yang selanju tnya disingkat KTB adalah angka presentase berdasarkan perbandingan antara lu a s t a p a k basemen dan lu a s t a n a h perpetakan/ daerah perencanaan yang diku asai sesu ai ren can a ta ta ru a n g da n ren ca n a ta ta ba n gu n a n da n lingkungan.
48. Tinggi Bangunan Gedung adalah jarak yang diu ku r dari lantai dasar bangunan, di tempat bangu nan gedu ng tersebu t didirikan sam pai dengan titik puncak bangunan dan dinyatakan dalam satuan meter.
49. Peil Lantai Dasar Ban gu n an adalah ketin ggian la n t a i dasar yang diukur dari titik referensi tertentu yang ditetapkan.
50. Kegagalan Bangunan Gedung adalah kin erja bangunan gedu n g dalam t a h a p pemanfaatan yang t id a k berfu n gsi, baik s eca ra keselu ru h an maupun s ebagian dari s egi t ek n is , manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau keselamatan umum.
51. Dokumen Rencana Teknis Pembongkaran yang selanjutnya disebut RTB adalah rencana teknis pembongkaran bangunan gedung dengan memanfaatkan ilm u pengetahuan dan t ek n ologi yang disetu ju i Pemerintah Daerah dan dilaksanakan s eca ra t er t ib agar t er ja ga keamanan, keselamatan masyarakat dan lingkungannya.
52. Tim Ahli Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat TABG adalah t im ya n g terdiri d a ri p a ra a h li ya n g ter k a it d en ga n p en yelen gga ra a n bangunan gedu n g u n tu k pertimbangan t ek n is dalam proses penelitian dokumen rencana t ek n is dengan masa penugasan t er b a t a s , d a n ju ga u n tu k m em berika n m a s u ka n da la m pen yeles a ia n masalah penyelenggaraan bangunan gedu n g yang s u s u n a n anggotanya ditu n ju k s eca ra kasus per kasu s disesu aikan dengan kompleksitas bangunan gedung tertentu tersebut.
53. Perencanaan Teknis adalah proses membuat gambar t ek n is bangunan gedu n g dan kelengkapannya yang mengikuti tahapan prarencana, pengembangan rencana dan penyu su nan gambar kerja yang terdiri atas : rencana arsitektu r, ren can a s t r u k t u r , rencana mekanikal/ elektrikal, ren can a tata ru an g lu ar, ren can a tata ru an g dalam/ interior serta rencana spesifikasi tekn is, ren can a anggaran biaya dan perhitu n gan t ek n is pendukung sesuai pedoman dan standar teknis.
54. Pertimbangan Teknis adalah pertimbangan dari tim ahli bangu nan gedu n g yan g disu s u n s eca ra tertu lis d a n profes ion a l terka it den ga n pemenuhan persyaratan teknis bangu nan gedu ng baik dalam proses pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, mau pu n pembongkaran bangunan gedung.
55. Persetujuan Rencana Teknis adalah pernyataan t er t u lis t en t a n g t ela h dipenu hinya s elu ru h persyaratan dalam rencana t ek n is bangunan gedung yang telah dinilai/ dievalu asi oleh lem baga yan g berwenang.
56. Pengesahan Rencana Teknis adalah pernyataan hukum dalam bentu k pembubuhan tanda tangan pejabat yang berwenang serta s t em p el/ ca p resmi, yang menyatakan kelayakan dokumen yang dimaksud dalam persetu ju an t er t u lis atas pemenuhan s elu ru h persyaratan dalam rencana teknis bangunan gedung.
57. Penyedia J a s a Konstru ksi Bangunan Gedung adalah orang perorangan atau badan yang kegiatan u s a h a n ya menyediakan la ya n a n ja s a konstru ksi bidang bangunan gedu n g, melipu ti perencanaan teknis, pelaksanaan konstru ksi, pen gawas/ m an ajem en konstru ksi term asu k pen gkaji tekn is ban gu n an dan penyedia jasa konstruksi lainnya.
58. Laik Fu n gsi adalah su atu kon disi ban gu n an gedu n g yan g m em en u h i persyaratan administratif dan persyaratan t ek n is s es u a i dengan fungsi bangunan gedung yang ditetapkan.
59. Sertifikat Laik Fu n gsi Bangunan Gedung yan g selan ju tn ya disingkat SLF adalah s ertifika t yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kecuali u n tu k bangunan gedu n g fu n gs i khusus oleh Pemerintah u n tu k menyatakan kelaikan fu n gs i s u a t u bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis sebelum pemanfaatannya.
60. Pemeliharaan adalah kegiatan m en jaga kean dalan ban gu n an gedu n g beserta prasaran a dan saran an ya agar ban gu n an gedu n g selalu laik fungsi.
61. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedu n g, komponen, bahan bangunan, dan/ atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.
62. Pemugaran Bangunan Gedung yang dilindungi dan dilestarikan adalah kegiatan memperbaiki, memulihkan kembali bangunan gedung ke bentuk aslinya.
63. Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, s erta pemeliharaan bangunan gedu n g dan lin gku n ga n n ya u n tu k mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.
64. Peran masyarakat dalam penyelenggaraan bangu nan gedu ng adalah berbagai kegiatan masyarakat yang merupakan perwujudan kehendak dan keinginan masyarakat u ntu k m em an tau dan m en jaga ketertiban, memberi masukan, menyampaikan pendapat dan
pertimbangan, s erta melakukan gu gatan perwakilan berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan gedung.
65. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang bangunan gedu n g, t er m a s u k masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan gedung.
66. Dengar Pendapat Publik adalah foru m dialog yang diadakan u n tu k mendengarkan dan menampung aspirasi masyarakat baik beru pa pendapat, pertimbangan maupun u s u la n dari masyarakat baik beru pa m asu kan u n tu k m en etapkan kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
67. Gugatan Perwakilan adalah gu gatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan bangu nan gedu ng yang diaju kan oleh satu oran g atau lebih yang mewakili kelompok dalam mengajukan gu gatan u n tu k kepentingan mereka sendiri dan s ekaligu s mewakili pihak yang diru gikan yang memiliki kesamaan fakta atau dasar h u ku m antara wakil kelompok dan anggota kelompok yang dimaksud.
68. Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan pengatu ran, pemberdayaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan t a t a Pemerintahan yang baik s eh in gga s etia p penyelengaraan bangunan gedu n g dapat berlangsu ng t er t ib dan tercapai keandalan bangunan gedung yang sesuai dengan fungsinya, serta terwujudnya kepastian hukum.
69. Pengatu ran adalah penyusunan dan pelembagaan peratu ran perundang-undangan, pedoman, petu n ju k, dan s t a n d a r t ek n is bangunan gedu n g s a m p a i di daerah dan operasionalisasinya di masyarakat.
70. Pemberdayaan adalah kegiatan u n tu k menumbuhkembangkan kesadaran akan hak, kewajiban, dan peran s erta penyelenggara bangunan gedu n g aparat Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
71. Pengawasan adalah pemantau an terhadap pelaksanaan penerapan peratu ran peru n dan g-u n dan gan bidang bangunan gedu n g dan upaya penegakan hukum.
72. Pemeriksaan adalah kegiatan pengamatan, secara visu al m en gu ku r, dan mencatat nilai in dikator, gejala atau kon disi ban gu n a n gedu n g melipu ti kom pon en / u n su r a rsitektu r, s tru ktu r, u tilita s (mekanikal dan elektrikal), prasarana dan s a r a n a bangunan gedu n g, s erta bahan bangunan yang terpasang, u n tu k mengetahui kesesu aian, atau penyimpangan t er h a d a p s p es ifik a s i t ek n is yang ditetapkan semula.
73. Pengujian adalah kegiatan pemeriksaan dengan menggunakan peralatan t er m a s u k penggunaan fa s ilit a s la b ora toriu m u n tu k menghitung dan menetapkan nilai in dikator kondisi bangunan gedu n g melipu ti komponen/ unsur arsitektu r, s t r u k t u r , u tilita s , (mekanikal dan elektrikal), prasaran a dan saran a ban gu n an gedu n g, s erta bahan bangunan yang t er p a s a n g, u n tu k mengetahui kesesu aian atau penyimpangan t er h a d a p s p es ifik a s i t ek n is yang ditetapkan semula.
74. Rekomendasi adalah s a r a n t er t u lis dari ahli berdasarkan hasil pemeriksaan dan/ atau pengujian, s ebagai dasar pertimbangan penetapan pemberian sertifikat laik fu n gsi ban gu n an gedu n g oleh Pemerintah Daerah.
75. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang s ela n ju tn ya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting s u a t u u s a h a d a n / atau kegiatan yan g diren can akan pada lin gku n gan h idu p yang diperlu kan bagi proses pengambilan keputusan t en t a n g penyelenggaraan u saha dan/atau kegiatan.
76. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanju tn ya disebut ANDALALIN adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lin t a s dari pem ban gu n an pu sat kegiatan , perm u kim an , dan in frastru ktu r yang hasilnya ditu a n gka n dalam bentu k dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
77. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang s ela n ju tn ya disebu t UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan t er h a d a p u s a h a dan/ atau kegiatan yang tidak berdampak penting t er h a d a p lin gku n ga n hidu p yang diperlu kan bagi proses pengambilan keputusan t en t a n g penyelenggaraan u saha dan/atau kegiatan.
78. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKLUPL dalam rangka perlindu ngan dan pengelolaan lin gku n gan h idu p sebagai prasyarat untuk memperoleh izin u saha dan/atau kegiatan.
79. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang diten tu kan s ebagai t em pa t pemberhentian kendaraan yang t id a k bersifat s em en ta ra u n t u k melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
80. Satuan Ruang Parkir yang selanju tnya disebu t SRP adalah u ku ran lu a s efektif u n tu k meletakkan kendaraan (mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu.
81. Standar Teknis adalah stan dar yan g dibaku kan sebagai stan dar tata cara, s t a n d a r s p es ifik a s i, dan s t a n d a r metode u ji baik beru pa Standar Nasional In don esia maupun s t a n d a r in tern a s ion a l yang diberlakukan dalam penyelenggaraan bangunan.
82. Basemen adalah ru angan di dalam bangu nan yang letak lan tain ya s eca ra h orizon ta l bera da di ba wa h perm u ka a n ta n a h ya n g bera da di sekitar lingkup bangunan tersebut.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN, AZAS DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Maksud pengatu ran bangu nan gedu ng adalah m en gen dalikan ban gu n an gedung agar dapat berjalan dengan tertib administrasi dan teknis.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN, AZAS DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3

Tujuan pengaturan bangunan gedung untuk :
- a. mewujudkan bangunan yang fu n gsion al dan s es u a i dengan t a t a bangunan yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;
- b. mewujudkan t er t ib penyelenggaraan bangunan gedu n g yang menjamin keandalan t ek n is bangunan dari s egi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan; dan
- c. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN, AZAS DAN RUANG LINGKUP
Pasal 4

Azaz pengaturan bangunan gedung yang digunakan, yaitu :
- a. Keterpaduan;
- b. Keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- c. Keberlanjutan;
- d. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e. Keterbukaan;
- f. Kebersamaan dan kemitraan;
- g. Perlindungan kepentingan umum;
- h. Kepastian hukum dan keadilan; dan
- i. Akuntabilitas.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN, AZAS DAN RUANG LINGKUP
Pasal 5

Lingkup Peraturan Daerah ini melipu ti keten tu an u m u m , fu n gs i dan klasifikasi bangunan gedu n g, persyaratan bangunan gedu n g, penyelenggaraan bangunan gedu n g, Tim Ahli Bangunan Gedung, penyelenggaraan bangunan gedung di daerah lokasi ben can a, ru m u s penghitungan Retribu si IMB, peran masyarakat, pembinaan, sanksi dan denda, penyidikan, ketentu an la in n ya , ketentu an peralih an , dan ketentuan penutup.
BAB III - WEWENANG, TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN
Pasal 6

Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, Walikota berwenang untuk :
- a. menerbitkan ijin s epan ja n g persyaratan t ek n is dan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menghentikan atau menutup kegiatan pembangunan pada suatu bangunan yang belu m memenuhi persyaratan s ebagaimana dimaksudkan pada huruf a, sampai yang bertanggu ngjawab atas bangunan tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
- c. memerintahkan u n tu k melakukan perbaikan-perbaikan t er h a d a p bagian bangu nan, prasarana dan saran a serta pekaran gan atau pu n s u a t u lin gku n ga n ya n g m em ba h a ya ka n u n tu k pen cega h a n terh a da p gangguan keamanan, kesehatan dan keselamatan;
- d. memerintahkan, menyetujui atau menolak dilaku kan n ya pembangunan, perbaikan atau pembongkaran s a r a n a atau prasarana lingkungan oleh pemilik bangunan atau lahan;
- e. menetapkan kebijaksanaan t er h a d a p lin gku n ga n khusus atau lin gku n ga n ya n g dikh u s u s k a n d a ri k eten tu a n -k eten tu a n ya n g d ia tu r dalam Peratu ran Daerah in i den gan m em pertim ban gkan keserasian lingkungan dan/ atau keamanan negara;
- f. menetapkan bangunan tertentu u ntu k m en am pilkan arsitektu r yan g berjati diri Kota Malang;
- g. menetapkan prosedu r dan persyaratan serta kriteria tekn is ten tan g penampilan bangunan-bangunan;
- h. menetapkan s ebagian bidang pekarangan atau bangunan u n tu k penempatan, pemasangan dan pemeliharaan prasarana bangu nan gedung di lingkungan kota demi kepentingan umum;
- i. memberikan insentif dan disin sen tif sebagai ben tu k pen taatan dan pembinaan.
BAB III - WEWENANG, TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN
Pasal 7

Berdasarkan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka Walikota bertanggung jawab atas :
- a. pelaksanaan penyelenggaraan bangunan gedung;
- b. peru mu san kebijakan di bidan g pen yelen ggaraan ban gu n an gedu n g dan sarana/prasarananya;
- c. pelayanan pengaduan dan fa s ilit a s i penyelesaian kasus dan/ atau sengketa bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung;
- d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum dalam penyelenggaraan bangu nan gedu ng dan prasarana bangu nan gedung;
- e. pelaksanaan perlindungan dan pelestarian Bangunan Cagar Budaya;
- f. pengelolaan s is t em in form a s i bangunan gedu n g dan prasarana bangunan gedung; dan
- g. pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung.
BAB III - WEWENANG, TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN
Pasal 8

Dalam rangka penyelenggaraan bangunan gedu n g, Walikota berkewajiban :
- a. memberikan in form a s i s elu a s -lu a s n ya t en t a n g penyelenggaraan bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung;
- b. mengelola in form a s i penyelenggaraan bangunan gedu n g dan prasarana bangunan gedu n g s eh in gga mudah diakses oleh masyarakat;
- c. menerima, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakart berkaitan den gan pen yelen ggaraan ban gu n an gedu n g dan prasarana bangunan gedung;
- d. menerima dan menindaklanjuti pengaduan atau la p ora n atau masalah penyelenggaraan bangunan gedu n g dan prasarana bangunan gedung sesuai dengan prosedur;
- e. melaksanakan penegakan hukum s es u a i dengan ketentu an peraturan perundang-undangan.
BAB IV - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan bangu nan gedu ng fu ngsi bangu nan gedu n g haru s m en giku ti di a n ta ra fu n gs i h u n ia n , fu n gs i k ea ga m a a n , fu n gs i usaha, fungsi sosial dan budaya, serta fungsi khusus.
- (2) Fungsi hu n ian s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), m en caku p fu n gs i u ta m a s eb a ga i tem p a t tin gga l m a n u s ia ya n g m elip u ti ru m a h t in gga l t u n gga l, ru m ah t in gga l deret, ru m ah t in gga l s u s u n , dan rumah tinggal sementara.
- (3) Fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup fu n gs i u ta m a s ebagai t em pat melakukan ibadah yang melipu ti bangunan masjid termasu k mu shola, bangu nan gereja t er m a s u k kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng.
- (4) Fungsi u saha s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup fungsi u ta m a s ebagai t em pat melakukan kegiatan u s a h a yang melipu ti bangunan gedu n g perkantoran, perdagangan, perin du strian , perh otela n , wis a ta da n rekrea s i, term in a l, ba n gu n a n gedu n g t em pat penyimpanan dan kegiatan u s a h a la in n ya yang t id a k bertentangan dengan ketentuan peratu ran peru n dan gundangan.
- (5) Fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup fu ngsi u tam a sebagai tem pat m elaku kan kegiatan sosial dan bu daya yan g m elipu ti ban gu n an gedu n g pelayan an pen didikan , pelayanan kesehatan, kebudayaan, la b ora toriu m , olahraga dan bangunan gedung pelayanan umum.
- (6) Fungsi khu su s s ebagaimana dimaksu d pada ayat (1), m en caku p fu n gs i u ta m a s eb a ga i tem p a t m ela k u k a n k egia ta n ya n g m em p u n ya i t in gk a t kerahasiaan t in ggi t in gk a t nasional atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di s ekita rn ya da n / a ta u m em pu n ya i resiko ba h a ya tin ggi ya n g m elipu ti bangunan gedung u ntu k reaktor n u klir, in stalasi pertah an an dan keamanan, dan bangunan s ejen is yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.
- (7) Satu bangunan gedu n g dapat memiliki lebih dari s a t u fu n gs i sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Ketentu an mengenai penetapan fu n gs i bangunan gedu n g s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih la n ju t dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kedua Prasarana Bangunan Gedung
BAB IV - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 10

- (1) Fungsi bangu nan gedu ng sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 9, dapat dilen gkapi prasarana bangunan gedu n g s es u a i dengan kebutuhan kinerja bangunan gedung.
- (2) Prasarana bangu nan gedu ng sebagaimana dimaksu d pada ayat (1), meliputi :
- a. konstru ksi pembatas/ penahan/ pengaman beru pa pagar, tanggul/ retaining wall , turap batas kapling/persil;
- b. konstru ksi pen an da masuk lokasi beru pa gapu ra dan gerbang termasuk gardu/pos jaga, papan nama;
- c. konstru ksi perkerasan beru pa jalan , lapan gan u pacara, lapan gan olah raga terbuka;
- d. konstru ksi pen gh u bu n g beru pa jem batan , box culvert, jembatan penyeberangan;
- e. konstru ksi kolam / reservoir bawah tanah beru pa kolam renang, kolam pengolahan air, reservoir bawah tanah;
- f. konstru ksi menara beru pa menara antena, menara reservoir , cerobong, menara bangunan ibadah;
- g. konstruksi monumen berupa tugu, patung, kuburan;
- h. konstru ksi in s t a la s i/ gardu beru pa in s t a la s i lis t r ik , in s t a la s i telepon/ komu nikasi, in s t a la s i pengolahan air bersih , in s t a la s i pengolahan air limbah dan sampah;
- i. konstru ksi reklam e/ papan n am a beru pa billboard , papan iklan, papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar).
- (3) Prasarana bangu nan gedu ng sebagaimana dimaksu d pada ayat (2), adalah konstru ksi yang berada menuju/ pada la h a n bangunan gedung atau kompleks bangunan gedung.
- (4) Ketentu an m en gen ai prasaran a ban gu n an gedu n g akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
Bagian Ketiga
Klasifikasi Bangunan Gedung
BAB IV - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 1

1
- (1) Klasifikasi berdasarkan fungsinya :
- a. Klas 1 m eru pakan ban gu n an h u n ia n bia s a ya n g terdiri da ri s atu atau lebih bangunan yang merupakan :
1. Klas 1a merupakan bangunan hunian tunggal yang berupa :
- a) satu rumah tunggal;
- b) satu atau lebih bangunan hunian gandeng yang masingmasing bangunannya dipisahkan dengan s u a t u din din g t a h a n api, term asu k ru m a h deret, ru m a h ta m a n , u n it town house , villa.
2. Klas 1b m eru pakan ru m ah asram a/ kost, ru m ah tam u , h ostel atau sejen isn ya den gan lu as total la n ta i ku ra n g da ri 300 m 2 (tiga ratus meter persegi) dan tidak ditinggali lebih dari 12 (dua belas) orang s eca ra t et a p dan t id a k t er let a k diatas atau dibawah bangu nan hu nian lain atau ban gu n an klas lain selain tempat garasi pribadi.
- b. Klas 2 merupakan bangunan hunian yang terdiri atas 2 (dua) atau lebih u n it h u n ia n yang masing-masing meru pakan tempat t in gga l t er p is a h , t er m a s u k ru m ah s u s u n (flat) dan/ atau kondominium;
- c. Klas 3 merupakan bangunan hunian di lu ar bangu nan klas 1 dan klas 2, yang u m u m digu n akan sebagai tem pat tin ggal lam a atau s em en ta ra oleh s eju m la h orang yang tidak berh u bu n gan , termasuk :
1. rumah asrama, rumah tamu, losmen;
2. bagian untuk tempat tinggal dari suatu hotel atau motel;
3. bagian untuk tempat tinggal dari suatu sekolah;
4. panti u n tu k orang beru mu r, cacat atau anak yatim piatu / terlantar;
5. bagian u n tu k tem pat tin ggal da ri s u a tu bangunan perawatan kesehatan yang menampung karyawan-karyawannya.
- d. Klas 4 m eru pakan ban gu n an h u n ia n ca m pu ra n term a s u k tem pa t t in gga l yang berada di dalam atau bergabung dengan s u a t u bangunan klas 5, klas 6, klas 7, klas 8 dan klas 9 m eru pakan t em pat tin gga l ya n g a d a d a la m b a n gu n a n ters eb u t d en ga n p os is i leta kn ya fu n gs i hunian terletak di atas atau dibawahnya yang menjadi s a t u kesatu an bangunan (r u m a h t ok o/ ru k o, ru m ah kantor/rukan untuk per satu unit dengan lebar minimum 5,15 m (lim a koma lim a belas meter), ru m ah gu dang/ ru gu d, ru m a h industri);
- e. Klas 5 bangunan kantor merupakan bangunan gedu n g yang dipergu n akan u n tu k t u ju a n -t u ju a n u s a h a profesion al, pengurusan administrasi atau u saha komersial di lu ar ban gu n an klas 6, klas 7, klas 8, dan klas 9;
- f. Klas 6 ban gu n an perdagan gan m eru pakan ban gu n an toko atau bangunan la in yang dipergu n akan u n tu k t em pat penju alan barang-barang s eca ra eceran atau pelayanan kebutuhan langsung kepada masyarakat, termasuk :
1. ruang makan, kafe, restoran;
2. ru a n g m a k a n m a la m , b a r, tok o a ta u k ios s eb a gia n b a gia n d a r i suatu hotel atau motel;
3. t em pat potong rambut/ salon, t em pat cu ci u m u m , t empat mandi umum;
4. pasar, ruang penjualan, ruang pamer atau bengkel.
- g. Klas 7 bangunan penyimpanan/ gudang merupakan bangunan gedung yang dipergunakan penyimpanan, termasuk :
1. t empat parkir umum;
2. gu dang atau t em pat pamer barang-barang produ ksi u ntu k dijual atau cuci gudang.
- h. Klas 8 bangunan la b ora toriu m / in du s tri/ p a b rik merupakan bangunan gedu n g la b ora toriu m dan bangunan yang dipergu n akan u n tu k t em pat pemrosesan s u a t u produksi, perakitan, peru bahan, perbaikan, pengepakan, finishing atau pembersihan barang-barang produ ksi dalam rangka perdagangan atau penjualan;
- i. Klas 9 bangunan u m u m merupakan bangunan gedu n g yang dipergu n akan u n tu k melayani kebu tu h an masyarakat u m u m , yaitu :
1. Klas 9a bangunan perawatan kesehatan, t er m a s u k bagianbagian dari bangunan tersebut yang berupa laboratorium;
2. Klas 9b bangunan pertemuan, t er m a s u k bengkel kerja, la b ora toriu m atau s ejen is n ya di s ekola h dasar atau s ekolah lanjutan, hall , bangunan peribadatan, bangu nan bu daya atau s ejen is , t et a p i t id a k t er m a s u k s etia p bagian dan bangunan yang merupakan klas lain.
- j. Klas 10 adalah ban gu n an gedu n g atau stru ktu r yan g m eru pa ka n s a r a n a / prasarana bangunan gedu n g yang dibangun s eca ra terpisah, seperti :
1. Klas 10a bangu nan gedu n g bu kan hunian yang meru pakan garasi pribadi, garasi umum, atau sejenisnya;
2. Klas 10b struktur yang berupa pagar, tonggak, antena, dinding penyangga atau din din g yang berdiri bebas, kolam renang, atau sejenisnya.
- (2) Fungsi bangu nan gedu ng di wilayah kota sebagaim an a dim aksu d pada ayat (1), juga diklasifikasikan berdasarkan :
- a. klasifikasi t in gk a t kompleksitas melipu ti bangunan gedu n g s ederh an a, bangunan gedung tidak sederhana, dan bangunan gedung khusus;
- b. klasifikasi tingkat permanensi meliputi bangunan gedung darurat atau s em en ta ra , bangunan gedu n g s em i permanen, dan bangunan gedung permanen;
- c. klasifikasi tin gkat resiko kebakaran melipu ti ban gu n an gedu n g tingkat resiko kebakaran rendah, t in gk a t resiko kebakaran sedang, dan tingkat resiko kebakaran tinggi;
- d. klasifikasi zonasi rawan bencana di Daerah termasu k zonasi bencana banjir dan tanah longsor;
- e. klasifikasi lokasi m elipu ti ban gu n a n gedu n g di loka s i ren gga n g, bangunan gedung di lokasi sedang, dan bangunan gedung di lokasi padat;
- f. klasifikasi ketin ggian melipu ti bangunan gedu n g bertin gkat rendah, bangunan gedu n g bertin gkat s edan g, dan bangunan gedung bertingkat tinggi; dan
- g. klasifikasi kepem ilikan m elipu ti ban gu n an gedu n g m ilik Negara, bangunan gedu ng milik peroran gan , dan ban gu n an gedu n g m ilik badan usaha.
- (3) Tin gkat kom pleksitas sebagaim an a dim aksu d pada ayat (2) h u ru f a , meliputi :
- a. bangunan gedung sederhana beru pa bangu nan gedu ng dengan karakter s ederh an a s erta memiliki kompleksitas dan t ek n ologi sederhana;
- b. bangunan gedu n g t id a k s ederh an a beru pa bangunan gedu n g dengan karakter t id a k s ederh an a s erta memiliki kompleksitas dan teknologi tidak sederhana; dan
- c. bangunan gedu n g khusus beru pa bangunan gedu n g yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian/ teknologi khusus.
- (4) Tin gkat perm an en si sebagaim an a dim aksu d pada ayat (2) h u ru f b, meliputi :
- a. bangunan s em en ta ra atau daru rat adalah bangunan gedu n g yang karena fu n gsin ya diren can akan m em pu n yai u m u r layan an sampai dengan 5 (lima) tahun;
- b. bangunan semi permanen adalah bangu nan gedu ng yang karena fu n gs in ya diren can akan mempunyai umur layanan di atas 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun; dan
- c. bangunan permanen adalah bangunan gedu n g yang karena fu n gs in ya diren can akan mempunyai umur layanan di atas 20 (dua puluh) tahun.
- (5) Tingkat resiko kebakaran s ebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi :
- a. bangunan gedung resiko kebakaran rendah beru pa bangunan gedu n g yan g karen a fu n gs in ya , disain , pen ggu n a a n bahan dan komponen unsur pembentuknya, serta ku antitas dan kualitas
bahan yang ada di dalam n ya tin gkat m u dah terbakarn ya ren dah sebagaimana angka klasifikasi resiko bahaya kebakaran 7;
- b. bangunan gedung resiko kebakaran s edan g beru pa bangunan gedu n g yan g karen a fu n gs in ya , disain , pen ggu n a a n bahan dan komponen unsur pembentuknya, serta ku antitas dan kualitas bahan yang ada di dalam n ya tin gkat m u dah terbakarn ya sedan g sebagaimana angka klasifikasi resiko bahaya kebakaran 5 dan 6;
- c. bangunan gedu n g resiko kebakaran t in ggi beru pa bangunan gedu n g yan g karen a fu n gs in ya , disain , pen ggu n a a n bahan dan komponen unsur pembentuknya, serta ku antitas dan kualitas bahan yang ada di dalam n ya tin gkat m u dah terbakarn ya tin ggi hingga sangat tinggi sebagaimana angka klasifikasi resiko bahaya kebakaran 3 dan 4; dan
- d. angka klasifikasi resiko bahaya kebakaran s ebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Zonasi rawan bencana s ebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, term asu k zona rawan ben can a yan g dapat dirin ci den gan mikro zonasi pada kawasan-kawasan dalam wilayah Daerah.
- (7) Tin gkat kepadatan sebagaimana dimaksu d pada ayat (2) h u ru f e, meliputi :
- a. bangunan gedu n g di lokasi renggang (KDB 40%-50%) yang t er let a k di daerah pin ggiran / lu a r kota atau daerah yang berfu n gsi s ebagai resapan , s ebagaimana diatu r dalam RTRWK maupun RDTRK;
- b. bangunan gedu ng di lokasi sedan g (KDB 50%-60%) yan g terletak di daerah permukiman sebagaimana diatu r dalam RTRWK dan RDTRK; dan
- c. bangunan gedung di lokasi padat (KDB 60%-70%/ lebih) yang t er let a k di daerah perdagangan/ pu sat dan/ atau s ebagaimana diatur dalam RTRWK.
- (8) Tin gkat ketin ggian s ebagaimana dimaksu d pada ayat (2) h u ru f f, meliputi :
- a. bangunan gedu n g rendah dengan ju m la h la n t a i bangunan gedung sampai dengan 4 (empat) lantai;
- b. bangunan gedu n g s edan g dengan ju m la h la n t a i bangunan gedung 5 (lima) lantai sampai dengan 8 (delapan) lantai;
- c. bangunan gedu ng tin ggi den gan ju m lah lan tai ban gu n an gedu n g lebih dari 8 (delapan) lantai;
- d. ju m la h la n ta i b a s em en d ih itu n g s eb a ga i ju m la h la n ta i b a n gu n a n gedung; dan
- e. t in ggi r u a n ga n lebih dari 5 (lim a ) m eter dih itu n g s eba ga i 2 (d u a ) lantai.
- (9) Kepemilikan bangunan gedu n g s ebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, meliputi :
- a. kepemilikan oleh Negara, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah sebagai bangu nan gedu ng u n tu k pelayan an jasa u m u m murni bagi masyarakat yang t id a k bersifat komersil s erta kepemilikan oleh swasta;
- b. kepemilikan oleh perorangan; dan
- c. kepemilikan oleh badan u sah a Pemerintah term asu k ban gu n an gedu n g milik Negara, milik Pemerintah Provinsi dan milik Pemerintah Daerah u ntu k pelayanan ja s a u m u m , ja s a u s a h a , serta kepemilikan oleh badan usaha swasta;
- (10) Selain klasifikasi sebagaim an a dim aksu d pada ayat (2), ban gu n an gedung diklasifikasikan atas :
- a. bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan s eperti bangunan gedu n g untuk anjungan pameran dan mock up (percontohan skala 1 : 1);
- b. bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahu n seperti bangu nan gedu n g kantor dan gudang proyek; dan
- c. bangunan gedung tetap dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (t iga ) t a h u n s ela in d a r i s eb a ga im a n a d im a k s u d p a d a h u r u f a d a n huruf b.
Bagian Keempat Tipe Kontruksi Bangunan
BAB IV - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 1

2
Dalam pedoman mendirikan bangunan gedu n g, bangunan-bangunan dibedakan dalam t ip e-tip e kontru ksi yang berdasarkan daya t a h a n terhadap api (kebakaran), ditetapkan sebagai berikut :
- a. Tipe I Konstruksi Rangka Tahan Api;
- b. Tipe II Konstruksi Dinding Pemikul yang terlindung;
- c. Tipe III Kontruksi Biasa/sederhana;
- d. Tipe IV Konstruksi Baja/Besi tak terlindung;
- e. Tipe V Konstruksi Kayu;
- f. Bangunan dengan konstruksi campuran;
- g. Konstruksi-konstru ksi dari s u a t u bangunan haru s berbentu k s eh in gga konstru ksi-konstru ksi it u menurut s ifa t dan u ku ra n ukurannya layak memenuhi syarat-syarat peruntukannya;
- h. Sepanjang tidak diatu r dalam Pasal in i, Walikota dapat m en etapkan ketentuan-ketentu an lebih la n ju t gu n a kepentingan kesehatan dan keamanan u m u m t er u t a m a mengenai pencegahan, pemberantasan penyakit-penyakit menular dan kecelakaan.
Bagian Kelima Bentuk Bangunan
BAB IV - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 13

Bentuk bangunan rumah ditetapkan, sebagai berikut :
- a. ru m ah besar/ mewah adalah bentu k ru m ah besar, gedu n g dalam s u s u n a n t er b u k a dengan halaman muka dipergu n akan u n tu k kediaman dan/ atau kantor;
- b. ru m ah s edan g/ m en en gah adalah bentu k kediaman sedang, gedu n g dalam su su n an terbu ka den gan h alam an m u ka dipergu n akan untuk kediaman dan/ atau kantor;
- c. ru m ah kecil/ Ru m ah Sederhana (RS) adalah bentu k ru m ah kecil, gedu n g dalam su su n an terbu ka den gan h alam an m u ka dipergu n akan untuk kediaman dan/ atau usaha rumah tangga;
- d. ru m ah kampung/ Rumah Sangat Sederhana (RSS) adalah bentu k kampung tertu tu p, gedu n g dalam s u s u n a n t er t u t u p dengan atau tanpa halaman muka, dipergunakan untuk kediaman atau hunian.
BAB IV - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 1

4
- (1) Luas dan pembatasan t a n a h u n tu k lin gku n ga n pemukiman ditetapkan, sebagai berikut :
- a. bentu k ru m ah besar/ mewah 500 m† (lima ratu s m eter persegi) s a m p a i d en ga n 2.000 m† (du a ribu m eter persegi) den gan garis s em padan bangu n an lebih besar atau s a m a dengan 7,5 (tu ju h koma lima) meter dan ru m ija atau Right Of Way ( ROW ) lebih besar atau sama dengan 18 (delapan belas) meter;
- b. bentu k ru m ah s edan g/ m en en gah 200 m† (du a ratu s meter persegi) s a m p a i dengan 600 m† (enam ratu s meter persegi) dengan garis sem padan ban gu n an 5 (lim a) m eter sam pai den gan
- 7,5 (tu ju h koma lima) meter dan ru m ija lebih besar atau sam a dengan 9 (sembilan) meter;
- c. bentu k ru m ah kecil/ Ru m ah Sederhana (RS) 80 m† (delapan pulu h meter persegi) sam pai den gan 300 m† (tiga ratu s meter persegi) dengan garis sem padan ban gu n an 3 (tiga) m eter sam pai dengan 4 (empat) meter dan ru m ija 4 (empat) meter s a m p a i dengan 8 (delapan) meter;
- d. bentu k ru m ah kam pu n g/ Ru m ah San gat Sederh an a (RSS) an tara 50 m † (lim a pu lu h m eter pers egi) s a m pa i den ga n 150 m † (s era tu s lim a pulu h meter persegi) den gan garis s em padan bangunan lebih kecil atau sama dengan 2 (dua) meter dan rumija lebih kecil atau s a m a dengan 3 (t iga ) meter dan lebih besar atau s a m a dengan 1 (satu) meter;
- e. lu a s t a n a h kurang dari 50 m† (lim a pulu h meter persegi) digolongkan sebagaimana dimaksu d pada hu ru f d, den gan tetap memperhatikan keserasian lingkungan.
- (2) Untuk menetapkan bentu k bangunan ru m ah s ebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 13, setidak-tidaknya memenuhi 2 (du a) persyaratan dari keten tu an yan g m elipu ti lu as tanah, kapling/persil, garis sempadan bangunan dan rumija.
- (3) Lebar din din g muka dan ja r a k antara gedu n g dengan batas halaman bagi setiap ban gu n an di wilayah kawasan cagar bu daya, ilm u pengetahuan, dan s ejen is n ya (penyesu aian is t ila h ru a n g) ditetapkan, sebagai berikut :
- a. ru m ah besar/ mewah, lebar din din g tidak boleh lebih dari 60% (en a m pu lu h pers en ) da ri leba r h a la m a n d en ga n k eten tu a n ja ra k antara batas halaman dan gedu n g t a n p a loten g t id a k boleh kurang dari 3 (tiga) m eter dan jika dengan loteng tidak boleh kurang dari 4,5 (empat koma lima) meter;
- b. ru m ah sedan g/ m en en gah lebar din din g m u ka tidak boleh lebih 65% (en a m pulu h lim a persen) dari lebar halaman dengan ketentu an jarak an tara batas h alam an dan gedu n g tan pa loten g t id a k boleh kurang dari 2 (du a) m eter dan jika dengan loten g tidak boleh kurang dari 3 (tiga) meter;
- c. t ok o, leb a r d in d in g m u k a tid a k b oleh leb ih 1 0 0 % (s era tu s p ers en ) dari lebar halaman dengan ketentu an ja r a k antara batas halaman dan gedung tanpa loteng tidak boleh kurang dari 2 (dua)
meter dan jika dengan loteng tidak boleh kurang dari 3 (tiga) meter sampai dengan 6 (enam) meter;
- d. peru sah aan , lebar din din g muka tidak boleh lebih dari 100% (s era tu s persen) lebar h alam an , den gan keten tu an jarak an tara batas h alam an dan gedu n g tan pa loten g tidak boleh ku ran g dari 2 (du a ) m eter da n jika den gan loten g tida k boleh ku ra n g da ri 2 (dua) meter sampai dengan 6 (enam) meter;
- e. bangunan umum, lebar din din g muka, lebar halaman dapat diten tu kan lebih la n ju t oleh Walikota dengan mendengarkan pendapat teknis para ahli terkait.
- (4) Bahwa s ya ra t dari ja r a k ru m ah s is ir atau gedu n g t a m b a h a n adalah : batas halaman depan tidak melebihi 3 (tiga) m eter dan ja r a k antara gedu n g u tam a dengan batas belakang tidak ku ran g dari 2,5 (dua koma lima) meter.
BAB IV - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan fu ngsi dan klasifikasi ban gu n an gedung dalam dokumen IMB berdasarkan pengajuan pemohon yang memenuhi persyaratan fu n gs i yang dimaksud kecu ali u n tu k bangunan gedung fungsi khusus.
- (2) Permohonan fu n gs i bangunan gedu n g haru s mengikuti RTRWK, RDTRK dan/atau RTBL.
- (3) Ketentu an mengenai penetapan klasifikasi bangunan gedu n g s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih la n ju t dengan Peraturan Walikota.
Bagian Keenam
Perubahan Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung
BAB IV - FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 16

- (1) Fungsi dan klasifikasi bangunan gedu n g haru s s es u a i dengan peru n tu kan lokasi yang diatu r dalam RTRWK, RDTRK, RTBL, dan/atau Peraturan Zonasi.
- (2) Fungsi dan klasifikasi ban gu n an gedu n g diu su lkan oleh pemilik bangunan gedung dalam pengajuan permohonan IMB.
- (3) Fungsi dan klasifikasi bangunan gedu n g dapat diu bah melalu i permohonan baru IMB dengan persyaratan :
- a. pemilik/ penggu na m en gaju kan perm oh on an baru sesu ai den gan ketentuan tata cara yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. fu n gs i d a n klasifikasi ban gu n an gedu n g yan g baru h a ru s sesu a i dengan peru n tu kan lokasi s es u a i dengan RTRWK, RDTRK dan/atau RTBL;
- c. fu n gs i dan klasifikasi bangunan gedu n g yang baru haru s memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam doku men IMB yang baru.
- (4) Ketentu an mengenai peru bahan fu n gs i dan klasifikasi ban gu n an gedu n g sebagaim an a dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 1

7
- (1) Setiap ban gu n an gedu n g h aru s didirikan pada tanah yang statu s kepemilikannya jelas, baik milik sendiri maupun milik pihak lain.
- (2) Bukti statu s h ak ta n a h yang diaku i sebagaim an a dim aksu d pada ayat (1), berupa :
- a. s ertifika t hak atas t a n a h , s eperti Hak Milik (HM), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pengelolaan (HPL) dan Hak Pakai;
- b. akta jual beli;
- c. girik; dan
- d. bukti kepemilikan tanah lainnya.
- (3) Pada pembangunan bangunan gedung di atas/ bawah lahan yang pemiliknya pihak lain (peroran gan , badan u sah a atau Pemerintah daerah) pemilik bangunan gedu n g haru s membuat perjanjian pemanfaatan tanah secara tertulis dengan pihak pemilik tanah.
- (4) Perjanjian t er t u lis s ebagaimana dimaksud pada ayat (3), haru s memperhatikan batas waktu berakhirnya status hak atas tanah.
- (5) Pemerintah Daerah melaku kan monitoring dan pengawasan atas pemanfaatan tanah terkait dengan status hak atas tanah.
Paragraf 2 Status Kepemilikan
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 1

8
- (1) Setiap pemilik bangunan gedu n g haru s memiliki s u r a t bukti kepemilikan bangunan gedung yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, kecuali kepemilikan bangunan gedung fungsi khusus.
- (2) Kepemilikan bangu nan gedu ng dapat dialih kan kepada pih ak lain dengan prosedu r sesu ai den gan ketentu an peratu ran peru n dan gundangan.
- (3) Pengalihan kepemilikan bangu nan gedu ng sebagaimana dimaksu d pada ayat (2), haru s t er ca t a t dalam s u r a t bukti kepemilikan bangunan gedung.
- (4) Statu s kepemilikan bangu nan gedu ng dapat terpisah dari statu s kepemilikan tanah.
- (5) Dalam pengalihan kepemilikan bangunan gedu n g s ebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilik baru :
- a. harus memastikan bangunan gedung tersebut dalam kondisi laik fu n gs i s ebelu m memanfaatkan bangunan gedu n g yang bersangkutan;
- b. wajib memenuhi persyaratan yang berlaku s ela m a memanfaatkan bangunan gedung yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal kepemilikan bangu nan gedu ng dan kepemilikan tanah berbeda, pengalihan hak s ebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mendapat persetujuan dari pemilik tanah.
- (7) Bentuk dan su bstansi/ data dalam bu ku s u r a t bukti kepemilikan bangunan gedu n g mengikuti ketentuan peratu ran peru n dan gundangan.
Paragraf 3 Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 1

9
- (1) Setiap peroran gan / badan yan g m en dirikan ban gu n an gedu n g wajib memiliki doku men IMB dari Pemerintah Daerah, kecu ali ban gu n an gedung fungsi khusus.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditu n ju k menerbitkan IMB untuk kegiatan :
- a. pembangunan bangunan gedu n g baru dan/ atau prasarana bangunan gedung;
- b. rehabilitasi/ ren ovasi bangunan gedu n g dan/ atau prasarana bangunan gedu n g, melipu ti perbaikan/ perawatan, peru bahan, perluasan/pengurangan; dan
- c. pelestarian/pemugaran.
- (3) Setiap rehabilitasi s edan g dan rehabilitasi berat s erta renovasi bangunan gedu n g dan/ atau prasarana bangunan gedu n g s ebagaimana dimaksu d pada ayat (2) h u ru f b, den gan peralih an fu n gs i bangunan gedung wajib kembali memiliki doku men baru IMB.
- (4) IMB merupakan bagian dari persyaratan u n tu k mendapat pelayanan utilitas umum.
- (5) Setiap bangunan yang tidak memenuhi ketentuan s ebagaimana t er ca n t u m dalam IMB haru s dibongkar atau dilaku kan penyesuaian-penyesuaian s eh in gga memenuhi ketentu an dalam IMB.
Bagian Kedua Persyaratan Teknis
Paragraf 1 Persyaratan Tata Bangunan dan Lingkungan
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 20

- (1) Dalam penyelenggaraan bangunan gedu n g wajib mengikuti persyaratan tata ban gu n an melipu ti persyaratan peru n tu kan dan in ten s ita s bangunan gedu n g, persyaratan arsitektu r bangunan gedu n g, persyaratan pengendalian dampak lin gku n ga n dan persyaratan RTBL.
- (2) Persyaratan peru n tu kan dan in ten s ita s bangunan gedu n g s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatu r dalam RTRWK, RDTRK, dan/atau RTBL.
- (3) Persyaratan arsitektu r bangunan gedung sebagaimana dimaksu d pada ayat (1), yan g m em pertim ban gkan keseim ban gan an tara n ilai s os ia l budaya Kota Malang t er h a d a p penerapan perkembangan arsitektu r dan rekayasa, dan / atau yan g ditetapkan dalam RDTRK dan/atau RTBL.
- (4) Persyaratan pengendalian dampak lin gku n ga n s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), beru pa Ijin Lin gku n gan diwajibkan bagi bangunan gedu n g yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.
- (5) Persyaratan RTBL s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan materi pokok ketentu an program bangunan dan lin gku n ga n , rencana u m u m dan panduan rancangan, rencana in vestasi, ketentu an pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
- (6) Bagi pembangunan bangunan kawasan hunian, s ela in haru s memenuhi ketentu an sebagaimana dimaksu d pada ayat (1), h aru s memenuhi pula persyaratan lu a s a n efektif kapling, penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan.
- (7) Persyaratan tata ban gu n an s ebagaimana dimaksu d pada ayat (1) dan persyaratan luas efektif kapling, penyediaan prasarana, sarana, dan u tilita s peru mahan, s ebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan lebih la n ju t dalam RTBL atau Rencana Rinci Tata Ruang.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 21

- (1) Setiap pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedu n g wajib memenuhi persyaratan peru n tu kan lokasi bangunan gedu n g s ebagaimana dimaksu d dalam Pasal 20 ayat (2), yan g ditetapkan dalam RTRWK, RDTRK, dan/ atau RTBL u n tu k lokasi yang bersangkutan.
- (2) Persyaratan peru n tu kan lokasi bangunan gedu n g s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), melipu ti persyaratan kepadatan, persyaratan ketin ggian dan persyaratan ja r a k bebas bangunan gedung.
- (3) Bangunan gedung fu ngsi khu su s dengan kriteria t er t en t u dapat dibangun hanya di kawasan strategis Nasional, kawasan strategis provinsi dan/atau kawasan strategis kota.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 2

2
- (1) Persyaratan kepadatan bangu nan gedu ng sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 21 ayat (2), merupakan ketentuan maksimal kepadatan rencana yang ditetapkan u n tu k lokasi ren ggan g, lokasi sedan g da n lokasi padat.
- (2) Kepadatan rencana u n tu k lokasi renggang atau KDB 40%-50% s ebagaimana dimaksu d pada ayat (1), m aksim al 33 u n it ban gu n an gedu n g per-hektar, s ebagaimana yang diatu r dalam RTRWK dan/atau RDTRK.
- (3) Kepadatan rencana u n tu k lokasi s edan g atau KDB 50%-60% s ebagaimana dimaksu d pada ayat (1), m aksim al 40 u n it ban gu n an gedu n g per-hektar, s ebagaimana yang diatu r dalam RTRWK dan/atau RDTRK.
- (4) Kepadatan rencana u ntu k lokasi padat atau KDB 60%-70% / lebih s ebagaimana dimaksu d pada ayat (1), m aksim al 46 u n it ban gu n an gedu n g per-hektar dan/ atau s ebagaimana diatu r dalam RTRWK dan/atau RDTRK.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 23

- (1) Perhitu n gan lu a s la n t a i bangunan diten tu kan dari ju m la h lu a s lantai yang diperhitungkan sampai batas dinding terluar.
- (2) Luas lan tai ru a n ga n bera ta p ya n g bers ifa t terbu ka a ta u yang sisis is in ya dibatasi oleh din din g tidak lebih dari 1,2 (satu koma du a) meter di atas lantai ruangan tersebut dihitung penuh 100% (seratus persen).
- (3) Luas lan tai ru a n ga n bera ta p ya n g bers ifa t terbu ka a ta u s is i-sisinya dibatasi oleh din din g tida k lebih dari 1,2 (s a t u koma dua) meter diatas la n t a i ru a n ga n dih itu n g 50% (lim a pulu h persen), selam a t id a k melebihi 10% (s epu lu h persen) dari lu a s denah yang diperhitungkan sesuai dengan KDB yang ditetapkan.
- (4) Cucuran atap ( overstek atap) yan g m elebih i lebar 1,5 (sa tu koma lim a ) m eter maka lu as m en datar kelebih an n ya t er s eb u t dianggap sebagai luas lantai denah.
- (5) Cucuran atap ( overstek a t a p ) u n t u k p en en t u a n KLB d a n k etinggian bangunan gedu ng diperhitu ngkan dengan ketentu an lebarn ya tidak lebih dari 1 (satu) meter dengan ketinggian tidak lebih dari 1,2 (satu koma dua) meter.
- (6) Teras tidak beratap yan g m em pu n yai tin ggi din din g tida k lebih da ri 1,2 (s a tu k om a d u a ) m eter d i a ta s la n ta i tera s tid a k d ip erhitungkan sebagai luas lantai.
- (7) Luas la n t a i bangunan yang diperhitu n gkan u n tu k parkir t id a k diperhitu n gkan dalam perhitu n gan KLB, asal tidak m elebih i 50% (lim a pulu h persen) dari KLB yang ditetapkan, s elebih n ya diperhitungkan 50% (lima puluh persen) terhadap KLB.
- (8) Ramp dan tangga terbuka dihitung 50% (lima puluh persen), selama t id a k melebihi 10% (sepu lu h persen) dari lu as la n t a i dasar yang diperkenankan.
- (9) Dalam perhitu n gan KDB dan KLB, lu as tapak yan g diperh itu n gkan adalah yang di belakang GSJ.
- (10) Batasan perhitu n gan lu a s ru a n g bawah t a n a h ( basement ) ditetapkan oleh Walikota dengan pertimbangan keamanan, keselamatan, kesehatan dan pendapat teknis para ahli.
- (11) Untuk pembangunan yang berskala kawasan (s u p erb lok ), diperhitu n gkan KDB dan KLB adalah dih itu n g t er h a d a p t ot a l s elu ru h la n t a i dasar bangu nan dan total keselu ru h an lu as lan tai bangunan gedu n g dalam kawasan t er s eb u t t er h a d a p t ot a l keseluruhan luas kawasan.
- (12) Dalam perhitu n gan ketin ggian bangunan gedu n g apabila ja r a k vertikal dari lan tai pen u h ke lan ta i penuh beriku tnya lebih dari 5 (lim a ) meter, maka ketin ggian bangunan gedu n g t er s eb u t dianggap sebagai 2 (dua) lantai.
- (13) Mezanine (loten g t en ga h pada hotel atau gedu n g) yan g lu a s n ya melebihi 50% (lim a pu lu h persen ) dari lu as la n ta i da s a r dia n gga p sebagai lantai penuh.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 2

4
- (1) Dengan pertimbangan kepentingan u m u m dan ketertiban pembangunan, Walikota dapat menetapkan rencana perpetakan dalam suatu kawasan atau lingkungan, dengan persyaratan :
- a. s etia p bangunan yang didirikan haru s s es u a i dengan rencana perpetakan yang t ela h diatu r di dalam ketentu an RDTRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2);
- b. apabila perpetakan t id a k ditetapkan, maka KDB dan KLB diperhitu n gkan berdasarkan lu a s t a n a h di belakang Garis Sempadan Jalan (GSJ) yang dimiliki;
- c. u n tu k persil-persil s u d u t bilamana s u d u t persil t er s eb u t dilin gku n ga n atau disiku kan , u n tu k memudahkan lalu lin t a s , maka lebar dan panjang persil t er s eb u t diu ku r dari t it ik pertemuan garis perpanjangan pada s u d u t t er s eb u t dan lu a s persil diperhitungkan berdasarkan lebar dan panjangnya;
- d. penggabungan atau pemecahan perpetakan dimungkinkan dengan ketentu an KDB dan KLB tidak dilampau i dan dengan memperhitungkan keadaan lapangan, keserasian dan keamanan lin gku n ga n s erta memenuhi persyaratan t ek n is yang t ela h ditetapkan;
- e. diperbolehkan adanya pemberian dan penerimaan besaran KDB/ KLB diantara perpetakan yang berdekatan, dengan t et a p menjaga keseimbangan daya dukung la h a n dan keserasian lingkungan.
- (2) Bagi perpetakan tanah yang memberikan sebagian lu as tan ah n ya u n tu k kepentingan u m u m diperbolehkan adanya kompensasi berupa penambahan besarnya KDB dan KLB.
- (3) Penetapan besarnya KDB dan KLB u ntu k pem ban gu n an ban gu n an gedu n g diatas fa s ilit a s u m u m haru s memperhatikan keserasian, keseimbangan dan persyaratan t ek n is s erta mendengarkan pendapat teknis para ahli terkait.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 25

- (1) Persyaratan ketin ggian bangunan gedu n g s ebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), merupakan persyaratan ketin ggian bangunan gedu n g maksimal yang ditetapkan adalah untuk lokasi rendah, lokasi sedang dan lokasi tinggi.
- (2) Ketin ggian rencana u n tu k lokasi ren dah s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesu aikan dengan RDTRK masing-masing Kecamatan.
- (3) Ketin ggian rencana u n tu k lokasi sedan g sebagaim an a dimaksud pada ayat (1), disesu aikan dengan RDTRK masing-masing Kecamatan.
- (4) Ketin ggian rencana u n tu k lokasi t in ggi s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesu aikan dengan RDTRK masing-masing Kecamatan.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan in s en tif kepada pemilik bangunan gedu ng yang tidak m em an faatkan ketin ggian m aksim u m yang ditetapkan.
- (1) Persyaratan jarak bebas ban gu n an gedu n g sebagaim an a dim aksu d dalam Pasal 21 ayat (2), m eru pakan keten tu an m in im al u n tu k garis s em padan bangunan gedu n g, ja r a k antara bangunan gedu n g dengan batas-batas persil, ja r a k antar bangunan gedu n g dalam satu kapling, dan jarak an tara as jalan den gan pagar h alam an yan g diizinkan.
- (2) Garis s em padan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), m elipu ti ga ris s em padan bangunan gedung terhadap as ja la n , t ep i s u n ga i, ja la n kereta api dan/ atau ja r in ga n s a lu r a n u ta m a t ega n ga n ekstra t in ggi yang ditetapkan berdasarkan pada pertimbangan keselamatan dan kesehatan.
- (3) Garis sem padan pondasi bangu n an terlu ar yan g sejajar den gan as ja la n (r en ca n a ja la n ), t ep i s u n ga i, diten tu kan berdasarkan lebar ja la n / rencana ja la n / lebar s u n ga i, fu n gs i ja la n dan peruntukan kapling atau kawasan.
- (4) Garis s em padan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terh a da p as ja la n jika t id a k diten tu kan la in , ditetapkan dengan ketentuan minimal :
- a. bangunan di tepi jalan arteri 20 (dua puluh) meter;
- b. bangunan di tepi jalan kolektor prim er 15 (lim a belas) m eter dan kolektor sekunder 7 (tujuh) meter;
- c. bangunan di t ep i ja la n antar lin gku n ga n (lokal) primer 10 (sepuluh) meter dan lokal sekunder 6 (enam) meter;
- d. bangunan di tepi jalan lingkungan 5 (lima) 6 (enam) meter;
- e. bangunan di tepi jalan gang 4 (empat) meter; dan
- f. bangunan di tepi jalan tanpa perkerasan 4 (empat) meter.
- (5) Letak garis s em padan pondasi bangunan t er lu a r pada bagian belakang yang berbatasan dengan t et a n gga bilamana t id a k diten tu kan la in diten tu kan minimal 2 (du a ) meter dari batas kapling atau atas dasar kesepakatan den gan tetan gga yan g salin g berbatasan.
- (6) Untuk lebar jalan atau sungai yang kurang dari 5 (lima) meter, letak garis sem padan ban gu n an diten tu kan 2,5 (du a kom a lim a) m eter dihitung dari tepi jalan atau pagar.
- (7) J a r a k antara bangunan gedu n g s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), terh a da p ba ta s -ba ta s pers il diteta pka n dengan ketentu an minimal :
- a. bangunan di tepi jalan arteri primer 11 (sebelas) m eter dan arteri sekunder 12 (dua belas) meter;
- b. bangunan di t ep i ja la n kolektor primer 7 (tujuh) m eter dan kolektor sekunder 3 (tiga) m eter;
- c. bangunan di tepi jalan an tar lin gku n gan (lokal) prim er 6 (enam) meter dan lokal sekunder 3 (tiga) meter;
- d. bangunan di tepi jalan lingkungan 3 (tiga) meter;
- e. bangunan di tepi jalan gang 1 (satu) 2 (dua) m eter; dan
- f. bangunan di tepi jalan tanpa perkerasan 1 (satu) 2 (dua) m eter.
- (8) J a r a k antar bangunan gedu n g s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan ketentuan minimal :
- a. bangunan gedu ng rendah (maksimal 4 (empat) lan tai) ditetapkan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) meter;
-
- b. bangunan gedung sedang (antara 5 (lima) 8 (delapan) lantai) ditetapkan s eku ra n g-ku ra n gn ya antara 9 (sembilan) meter 11 (sebelas) m eter; dan
- c. bangunan gedu n g t in ggi (lebih dari 8 (delapan) lantai) menggunakan rumus : (ketinggian bangunan/2) 1 (satu) meter.
- (9) J a r a k antar bangunan dalam s u a t u kapling diatu r, s ebagai berikut :
- a. dalam hal kedu a-du an ya memiliki bidang bu kaan yang salin g berhadapan, maka jarak antara din din g atau bidang tersebu t minimal 2 (dua) kali jarak bebas yang ditetapkan;
- b. dalam hal s a la h satu din din g yang berhadapan merupakan din din g t em bok t er t u t u p dan yang la in merupakan bidang t er b u k a d a n / atau berlu ban g, m aka jarak an tara din din g tersebu t minimal 1 (satu) kali jarak bebas yang ditetapkan;
- c. dalam hal kedu a-du an ya m em iliki bidan g tertu tu p yang salin g berhadapan, maka jarak dinding terlu ar m in im al ‰ (seten gah) kali jarak bebas yang ditetapkan.
- (10) J a r a k antara as ja la n dengan pagar halaman s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan ketentuan minimal :
- a. bangunan di tepi jalan arteri prim er 9 (sembilan) m eter dan arteri sekunder 8 (delapan) meter;
- b. bangunan di tepi jalan kolektor prim er 8 (delapan) m eter dan kolektor sekunder 6 (enam) meter;
- c. bangunan di tepi jalan an tar lin gku n gan (lokal) prim er 6 (enam) meter dan lokal sekunder 5 (lima) meter;
- d. bangunan di tepi jalan lingkungan 5 (lima) meter;
- e. bangunan di tepi jalan gang 3 (tiga) m eter;
- f. bangunan di tepi jalan tanpa perkerasan 2 (dua) 3 (tiga) meter.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 27

- (1) Penetapan garis sem padan ban gu n an gedu n g terh adap tepi su n gai, ja r in ga n kereta rel, dan jarin gan s a lu r a n u ta m a t ega n ga n ekstra t in ggi s ebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), haru s dikoordinasikan dengan in s t a n s i t er k a it yang menangani u tilitas tersebut.
- (2) Garis sempadan sungai sepanjang sungai besar ditetapkan :
- a. bagian yang tidak bertan ggu l 50 (lim a pu lu h ) m eter diu ku r da ri t ep i s u n ga i pada s a a t pasang naik (u n tu k s u n ga i yang tidak melewati permukiman);
- b. bagian yang bertanggu l dan melewati permukiman, 25 (du a pulu h lim a ) meter diu ku r dari s ebelah lu a r s epan ja n g kaki tanggul; dan
- c. bagian yang tidak bertan ggu l yan g berbatasan dengan jalan 5 (lima) meter.
- (3) Garis sempadan sungai sepanjang sungai kecil ditetapkan :
- a. bagian yang tidak bertan ggu l 15 (lim a belas) m eter diu ku r dari t ep i s u n ga i pada s a a t pasang naik (u n tu k s u n ga i yang tidak melewati permukiman);
- b. bagian yang bertanggu l dan melewati permu kiman 7,5 (t u ju h s eten ga h ) m eter diu ku r da ri s ebela h lu a r s ep a n ja n g k a k i ta n ggu l; dan
- c. bagian yang tidak bertan ggu l yan g berbatasan dengan jalan 5 (lima) meter.
- (4) Garis sempadan jalur rel kereta api ditetapkan :
- a. garis sem padan ja la n rel kereta api adalah ditetapkan dari as jalan rel terdekat apabila jalan rel kereta api itu lurus;
- b. garis s em padan ja la n rel kereta api yang t er let a k di t a n a h timbunan diukur dari kaki tanggul;
- c. garis sempadan jalan rel kereta api yang terletak di dalam galian, diukur dari puncak galian tanah atau atas serongan;
- d. garis s em padan ja la n rel kereta api yan g terletak pada tanah datar diukur dari as jalan kereta api;
- e. garis s em padan jalan rel kereta api pada belokan adalah lebih dari 23 (du a pulu h t iga ) meter diu ku r dari len gku n g dalam s a m p a i a s ja la n , dalam peralih an jalan lu ru s ke jalan len gku n g dilu a r as ja la n harus ada jalu r tan ah yang bebas yang secara berangsur-angsur melebar dari jarak lebih dari 11 (sebelas) meter s a m p a i leb ih dari 23 (du a pu lu h t iga ) m eter, d im a n a pelebaran t er s eb u t dimulai dalam ja r a k 20 (du a pulu h ) m eter di muka len gku n gan dan u n tu k s ela n ju tn ya m en yem pit la gi s a m pa i ja ra k lebih dari 11 (sebelas) m eter;
- f. garis s em padan jalan rel kereta api sebagaim an a dim aksu d pada huruf a, tidak berlaku apabila ja la n rel kereta api terletak di tanah galian yang dalamnya 3,5 (tiga koma lima) meter;
- g. garis s em pa da n ja la n perlin ta s a n s eb id a n g a n ta ra ja la n rel k ereta api den gan jalan raya adalah 30 (tiga pu lu h ) m eter da ri a s ja la n rel kereta api pada t it ik perpotongan as ja la n rel kereta api dengan as jalan raya dan secara beran gsu r-an gsu r m en u ju pada ja r a k lebih dari titik perpoton gan as jalan kereta api den gan as jalan raya;
- h. u n tu k ja la n rel k ereta a p i lu ru s , leb a r s em p a d a n u n tu k ta n a m a n &gt; 11 (sebelas) m eter dan bangunan &gt; 20 (dua puluh) meter;
- i. u ntuk jalan rel kereta api belokan/lengkungan :
1. u n tu k len gku n g da la m : ga r is s em padan u n tu k ta n a m a n da n bangunan &gt; 23 (dua puluh tiga) meter;
2. u n tu k len gku n g lu a r : garis s em padan u n tu k t a n a m a n dan bangunan &gt; 11 (sebelas) meter.
- (5) Garis sempadan bangu nan gedu ng terhadap jalu r salu ran u tam a t ega n ga n eks tra tin ggi d iteta p k a n 1 5 (lim a b ela s ) m eter d iu k u r d a ri as sepanjang kawasan jalur.
- (6) Penetapan jarak bebas bangu nan gedu n g atau bagian bangunan gedung yang dibangun di bawah permukaan tanah didasarkan pada ja r in ga n u tilita s u m u m yan g a da a ta u yang akan dibangu n h aru s dikoordinasikan dengan in s t a n s i t er k a it yang menangani u tilitas tersebut.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 28

- (1) Larangan u n tu k m elam pau i garis sem padan m u ka ban gu n an yan g t id a k merangkap menjadi garis sempadan pagar dan u ntu k garis sempadan belakang tidak berlaku bagi :
- a. pipa pipa s a lu r a n , jen dela-jen dela atau t u t u p a n daun jen dela dan pintu yang berputar ke luar, papan-papan merk;
- b. pinggir-pin ggir din din g, plisir-plisir muka bangunan, kupingkuping atap, kanopi-kanopi dan tangga yang tidak beratap;
- c. s era m bi yang t id a k beratap s ela m a leta kn ya di dalam garis sempadan pagar.
- (2) Larangan u n tu k m elam pau i garis sem padan m u ka ban gu n an yang merangkap menjadi garis s em padan pagar dan/ atau garis sempadan jalan tidak berlaku untuk :
- a. pin ggiran pasan gan din din g, pilaster-pilaster am ban g pin tu dan jen dela dan pipa-pipa pembuangan air hujan, asal t id a k menjulang lebih dari 15 (lima belas) cm;
- b. plisir-plisir muka bangunan, kuping-kuping atap dan kanopikanopi, asal letakn ya di lin gku n ga n t ok o, s eku ra n g-kurangnya 2,25 (du a kom a du a lim a) m eter di a ta s perm u ka a n ja la n yang ada di bawahnya dan tidak menjulang lebih dari lebar trotoar dan tidak menggangu pamandangan jalan;
- c. erker-erker dan beranda-beranda yang terbu ka atau t er t u t u p pada loten g-loten g asal lebarn ya tidak lebih dari separu h n ya da ri lebar m u ka ban gu n a n , tida k m en ju la n g lebih da ri 1 (satu) meter dan leta kn ya s eku ra n g-ku ra n gn ya 3 (t iga ) meter di atas permukaan jalan.
- (3) Walikota dengan persetu ju an Pimpinan DPRD dapat memberikan pembebasan antara garis s em padan muka bangunan dan garis s em padan pagar atau ja la n u n tu k mendirikan pavilyun-pavilyun
taman yang t er b u k a , pergola-pergola, bangunan-bangunan s em a ca m it u merupakan bagian dari perlengkapan kebu n, dalam rangka menambah keindahan pemandangan umum dari halaman muka.
- (1) Suatu bangunan beserta dengan pengelompokannya, harus memenuhi syarat-syarat keindahan dan kenyamanan yang layak didasarkan pada sifat keadaan jalan dan ban gunan-ban gu n an yan g berdampingan.
- (2) Pendirian s u a t u bangunan s a m p a i kepada batas s a m p in g dari s es u a tu persil h a ru s menunjukkan keserasian dengan lingku ngan s ekita rn ya , t er u t a m a keserasian dalam hal tin ggi ba n gu n a n dan tinggi pagar dengan bangunan di sebelahnya.
- (3) Dalam hal keserasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditu n ju kka n dengan adanya kesamaan t in ggi atap dan din din g sedemikian rupa sehingga dapat membentuk garis lurus.
- (4) Perletakan prasarana bangu nan gedu ng tidak boleh m en im bu lkan adanya gangguan terhadap keindahan dari keadaan tempat itu.
- (1) Dalam hal pemisah berbentu k pagar m aka tin ggi pagar pada GSJ dan an tara GSJ dan GSB pada ban gu n an ru m ah tin ggal m aksim al 2,5 (du a koma lima) meter di atas perm u kaan t a n a h dan u n tu k bangunan bukan rumah tinggal termasuk untuk bangunan industri maksimal 2,75 (du a koma tu ju h lim a ) m eter di a ta s permukaan tanah pekarangan.
- (2) Pagar s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), haru s t em bu s pandang, dengan bagian bawahnya dapat tidak tembu s pandang maksimal s etin ggi 1 (s a t u ) meter diatas permukaan t a n a h pekarangan.
- (3) Penggunaan kawat berdu ri sebagai pem isah di s epan ja n g ja la n jalan umum tidak diperbolehkan.
- (4) Tin ggi pa ga r ba ta s p ek a ra n ga n s ep a n ja n g p ek a ra n ga n s a m p in g d a n belakang u ntu k ban gu n an ren ggan g m aksim al 3 (tiga) m eter di atas permukaan tanah dan apabila pagar tersebu t m eru pakan din din g
bangunan ru m ah t in gga l bertin gkat t em bok maksimal 7 (t u ju h ) meter dari perm u kaan tan ah atau ditetapkan lebih ren dah setelah mempertimbang kenyamanan dan kesehatan lingkungan.
- (5) Antara halaman belakang dan ja lu r -ja lu r ja r in ga n u m u m kota haru s diadakan pemagaran pada pemagaran in i t id a k boleh diadakan pin tu -pin tu masuk, kecu ali jika ja lu r -ja lu r ja r in ga n u m u m kota diren can akan s ebagai ja lu r ja la n belakang u n tu k umum dapat dibuat pintu-pintu masuk.
- (6) Setiap bangunan yang t er p is a h dari ja la n oleh s u a t u halaman muka, haru s dapat dim asu ki dari jalan itu dengan melalu i su atu jalan untuk orang atau jalan masuk kendaraan.
- (7) Pendirian bangunan ru m ah dapat t a n p a adanya pagar pemisah halaman depan, samping mau pu n belakang bangu nan pada ru asru a s ja la n atau kawasan t er t en t u dengan pertimbangan kepentingan kenyamanan, kemudahan hubungan, keserasian lin gku n ga n dan penataan bangunan dan lin gku n ga n yang diharapkan.
Syarat-syarat Bangunan dan Luas Denah Bangunan Luas Denah Bangunan
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 31

- (1) Perbandingan lu as lan tai terh adap lu as persil dim aksu dkan sebagai perbandingan dari ju m la h lu a s la n t a i diu ku r dari permukaanpermukaan dinding bagian luar termasuk jalan-jalan terusan, tetapi t id a k t er m a s u k lift , t a n gga d a n p er m u k a a n -p er m u k a a n ya n g h a n ya digu n a ka n u n tu k pemberhentian kendaraan-kendaraan jik a permukaan tersebu t terletak dalam ban gu n an dan / atau di bawah bangunan terhadap luas persil.
- (2) Untuk persil-persil s u d u t bilamana s u d u t persil t er s eb u t dilen gku n gkan atau den gan su du t ku ran g dari 90 o (sem bila n pu lu h derajat) u n tu k memudahkan lalu lintas maka lebar dan panjang persil tersebu t diu ku r da ri titik pertem u a n ga ris perpa n ja n ga n pa da s u d u t it u dan lu a s persil diperhitu n gkan dengan lebar dan panjangnya.
- (3) Untuk bangunan klas 1 dan klas 2 :
- a. lu a s denah bangunan hanya diperkenankan s eban yakbanyaknya 60% (enam pu lu h persen ) dari pada lu as persil yan g bersangkutan;
- b. lu a s denah bangunan hanya diperbolehkan maksimum 70% (tujuh puluh persen) dari luas persil yang bersangkutan;
- c. bangunan klas 2, kecu ali bangunan ru m ah s u s u n dan/ atau kondominium yang didirikan dalam lingku ngan bangu nan toko atau perdagangan prosentase lu a s denah bangunan t er h a d a p luas persil sebanyak-banyaknya 70% (tujuh puluh persen);
- d. dengan t id a k mengurangi arti s ebagaimana dimaksud pada huruf c, m aka selu ru h perm u kaan lu as persil dapat digu n akan untuk denah bangunan, jika :
1. bagian den ah ban gu n an tersebu t sam a sekali tidak digu n akan untuk maksud tidur;
2. adanya cahaya alam dan pembaharuan hawa, baik s eca ra alam maupun mekanis, dijamin s es u a i dengan ketentu an ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Dalam hal mendirikan bangunan klas 3 pada bagian yang diperuntukkan sebagai tempat kediaman haru s mempu nyai ru ang t er b u k a yang lan gsu n g berh u bu n ga n den ga n u da ra lu a r da n tida k beratap, yang :
- a. lu a s n ya s eku ra n g-ku ra n gn ya 25 m 2 (du a pulu h lim a meter persegi);
- b. dapat ditempatkan pada atap datar.
- (5) Untuk bangunan klas 4 lu a s denah bangunan diperkenankan maksimum 80% (delapan pulu h persen) dari lu a s persil yang bersangkutan apabila garis s em padan pagar dan/ atau garis s em padan jalan den gan garis sem padan m u ka ban gu n an berim pit atau garis sempadan bangunan sama dengan nol, sedangkan untuk dilu a r dari itu diperkenankan maksimal 80% (delapan pulu h persen) dari lu a s persil setelah diku ran gai lu a s persil yang terpotong dengan garis sempadan muka bangunan.
- (6) Untuk bangu nan-bangunan klas 3, klas 5, klas 6, klas 7, klas 8, klas 9 da n klas 10 prosen ta se lu a s den a h ba n gu n a n terh a da p lu a s persil maksimum 60% (enam puluh persen).
- (7) Dalam kondisi terten tu dengan pertimbangan u ntu k kepentingan u m u m Walikota dapat m en en tu kan lu as den ah ban gu n an den gan mengesampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (1) Tin ggi s u a tu b a n gu n a n p a d a s u a tu ja la n t id a k b oleh m elebih i 1 ,5 0 (s a t u koma lim a pulu h ) x ja r a k antara garis-garis s em padan bangunan yang berhadapan pada jalan yang bersangku tan kecu ali bila ditentukan lain dalam RDTRK.
- (2) Dalam mengukur t in ggi bangunan t id a k diperhitu n gkan ru a n g perlen gkapan alat-alat, perlen gkapan dekoratif, parapet yang tingginya tidak melebihi 1 (satu) meter, tiang antena dan :
- a. yang lebarnya t id a k melebihi ... (s a t u per empat) lebar permukaan bangunan kecuali parapet;
- b. t idak disediakan akomodasi dalam bentuk dan waktu apapun;
- c. t idak dipergunakan untuk maksud-maksud advertensi ;
- d. t id a k menghalangi su du t cah aya yan g dibu tu h kan oleh jen delajendela pada bangunan tersebut.
7. Bangunan t ip e I dan tipe II (konstru ksi rangka t a h a n api/konstruksi dinding pemikul yang terlindung) :
- a. u ntuk bangunan tipe I berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- b. u n tu k bangunan tipe II tin ggi ban gu n an t id a k diperkenankan melebihi 17/ 20 (tu ju h belas per du a pu lu h ) a ta u 85% (delapan pulu h lim a persen) t in ggi maksimum yang diten tu kan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- c. u n tu k konstru ksi campuran t in ggi maksimum dari s u a t u bangunan diambil tinggi maksimu m dari tipe konstru ksi yan g lebih rendah.
- (4) Tin ggi ba n gu n a n t ip e III, tipe IV dan tipe V tida k diperkenankan melebihi 2/ 3 (du a per tiga ) da ri tin ggi m a ks im u m ya n g diten tu ka n s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan t id a k diperkenankan mempunyai lapisan lantai lebih dari :
- a. bangunan tipe III den gan penggunaan klas 1, klas 2, klas 3, klas 4, klas 5, klas 6, klas 7, klas 8, dan klas 9, ju m la h tin gka t maksimum 2 (dua);
- b. bangunan tipe IV den gan pen ggu n aan klas 7 dan klas 8 ju m lah tingkat maksimum 1 (satu);
- c. bangunan tipe V den gan pen ggu n aan klas 1 dan klas 2, ju m lah t in gk a t maksimum 2 (du a ) dengan penggunaan klas 8 (ijin khusus dari Walikota) jumlah tingkat maksimum 1 (satu);
- (5) J u m la h tin gk a t s eb a ga im a n a d im a k s u d p a d a a ya t (4 ) h u ru f a , tid a k t er m a s u k ru a n g di bawah t a n a h ( basement ) yang tin ggi la n gitla n gitn ya diu ku r da ri perm u ka a n halaman tidak melebihi 1 (satu ) meter.
- (6) Tin ggi ba n gu n a n m a s in g-m a s in g tip e s eb a ga im a n a d im a k s u d p a d a ayat (4), la n ta i tin gk a t ya n g tin ggi-tin ggin ya m eleb ih i 5 (lim a ) m eter pada penggunaan t ia p -t ia p klas, kecu ali bangunan klas 8 dan klas 9 diperhitungkan sebagai dua tingkat.
- (7) Tinggi bangunan pada lokasi di ja la n yang mempunyai garis s em padan bangunan s a m a dengan 0 (n ol) ketentu an n ya diberlaku kan sam a den gan keten tu an sebagaim an a dim aksu d pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dikalikan dengan ‰ (setengah) lebar rumija ditambah 1 (satu).
- (8) Walikota dapat menentukan syarat-syarat lebih la n ju t mengenai t in ggi b a n gu n a n atau tin gkat ban gu n an dan ban gu n an bertin gkat bagi bangunan yang memerlukan AMDAL.
- (1) Yang dimaksud dengan u ku ra n -u ku ra n s a m a dengan u ku ran bersih.
- (2) Tinggi ruang sama dengan jarak terpendek dalam ruang diukur dari permukaan atas lan tai sam pai perm u kaan bawah lan git-lan git dan dalam hal tidak ada lan git-lan git sam pai perm u kaan bawah dari lantai di atasnya atau sampai permukan bawah kaso-kaso.
- (3) Ruang kediaman diartikan s ebagai ru a n ga n dalam dimana s es eora n g t id u r , makan atau melaksanakan pekerjaan-pekerjaan ru m ah tan gga yan g lazim atau pekerjaan -pekerjaan sosial lain n ya dalam penggu naan bangu nan klas 1, klas 2, klas 3 atau klas 4 kecu ali ru a n g-ru a n g m a n di, k a k u s , cu ci d a n s eterik a , d a p u r, ga n ggang dan ru a n g-ru a n g s ejen is yang penggu naannya t id a k t er u s menerus.
- (4) Bangunan-bangunan klas 1, klas 3 dan bangu nan ru mah su su n, kondominium ukuran luas lantainya sekurang-kurangnya :
2. a.
- b. u n tu k dua ru a n ga n kediaman 18 m† (delapan belas persegi);
4. u ntuk satu ruangan kediaman 15 m† (lima belas meter persegi); meter
- c. u n tu k s etia p ru a n g kediaman s ela n ju tn ya ditambah masingmasing dengan 6 m† (enam meter persegi).
- (5) Pada bangu nan klas 2, kecu ali ban gu n an ru m ah su su n dan / atau kondominium ukuran lu a s la n t a i u n tu k s etia p ru a n g kediaman sekurang-kurangnya 6,00 m† (enam meter persegi).
- (6) Tin ggi ru a n g minimum pada bangunan-bangunan klas 1, klas 2 dan klas 3 seku rang-ku ran gn ya 2,75 (du a kom a tu ju h lim a) meter kecuali :
- a. dalam hal lan git-lan gitn ya atau kaso-kason ya m irin g, seku ran gkurangnya ‰ (setengah) dari lu as ru an g m em pu n yai tin ggi ru an g 2,75 (du a koma tu ju h lim a ) m eter dan tin ggi ru a n g s elebih n ya pada titik terendah tidak kurang dari 2 (dua) meter;
- b. dalam hal ru a n g cu ci dan kamar mandi atau kantor dapat diperbolehkan sampai seku rang-ku rangnya 2,10 (du a kom a satu ) meter.
- (7) Tin ggi ru a n g m in im u m pada bangu nan-bangunan klas 4, klas 5, klas 6, klas 7, klas 8 dan klas 9 jika la n git-la n gitn ya miring dan/ atau datar maka tinggi rata-ratan ya s eku ra n g-ku ra n gn ya 3 (tiga) m eter :
- a. dalam hal la n git-la n git atau kaso-kasonya miring, s eku ra n gkurangnya pada bagian terendah 2,50 (dua koma lima) meter;
- b. pada bangunan dengan gangguan asap dan/ atau bau s eperti penggorengan tahu , pen gasapan ikan atau dagin g, pem bakaran roti dan la in s ebagain ya, tin ggi ru a n g tida k boleh kurang dari 3,50 (tiga koma lima) meter;
- c. dalam hal lu ar biasa, Walikota dapat m en en tu kan tin ggi ru an g minimum yang lebih besar, bila keadaan menghendaki atau mengharuskan Walikota dapat menuntut diadakannya pembaharuan udara secara mekanis.
- (8) Tinggi lantai denah :
- a. Permukaan atas dari la n t a i denah bawah/ lantai dasar/ lan tai satu yang padat harus ada :
1. s ekurang-kurangnya 15 (lima belas) cm di atas titik perbatasan yang paling tinggi dari pekarangan yang sudah dipersiapkan;
2. s ekurang-ku rangnya 25 (du a pu lu h lim a) cm di atas titik yan g palin g t in ggi dari s u m bu ja la n / as ru m ija dimuka letak bangunan;
3. t in ggi la n ta i d a s a r s u a t u bangunan diperkenankan mencapai maksimal 1,20 (satu kom a du a) m eter di atas tin ggi rata-rata jalan dengan memperhatikan keserasian lingkungan.
- b. Walikota dapat memberi pembebasan dari ketentu an sebagaimana dimaksud pada hu ru f a, jika letakn ya lan tai-lantai it u akan lebih tin ggi da ri 60 (en a m pu lu h ) cm di a ta s ta n a h ya n g ada disekelilin gn ya, demikian pula u n tu k t a n a h -t a n a h yang miring dalam mendirikan bangunan-bangunan dan dalam hal-hal lainnya yang luar biasa;
- c. Apabila lan tai den ah bawah tidak ditam bah den gan isian , m aka t a n a h yang ada dibawahnya, demikian pu la su atu lan tai tan ah , haru s ditempatkan seku rang-ku rangnya 15 (lima belas) cm di atas lapangan itu serta dimiringkan supaya air dapat mengalir.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 3

4
- (1) Keseimbangan antara nilai s os ia l budaya Kota Malang terhadap penerapan perkembangan arsitektu r dan rekayasa, dan/ atau yang ditetapkan dalam RDTRK dan/ atau RTBL sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 20 ayat (3), meliputi :
- a. kesejarahan Kota Malang;
- b. arsitektur kawasan urban;
- c. kawasan wisata budaya; dan
- d. perkembangan fungsi kota.
- (2) Ketentu an m en gen ai persyaratan arsitektu r ban gu n an gedu n g akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 3

5
- (1) Persyaratan Izin Lin gku n gan s ebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), beru pa rekomendasi u n tu k menetapkan diperbolehkannya melakukan kegiatan perencanaan t ek n is dan pembangunan atas dasar kelayakan lingkungan hidup.
- (2) Dampak lin gku n ga n , s os ia l, ekonomi dan bu daya s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disosialisasikan kepada masyarakat.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksu d pada ayat (1), h aru s m en jadi dasar perencanaan t ek n is penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung tertentu.
- (4) Ketentu an mengenai persyaratan s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 36

- (1) Persyaratan RTBL sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 20 ayat (1), merupakan pengaturan persyaratan tata bangunan yang digunakan dalam pengendalian pemanfaatan ru a n g s u a t u kawasan dan s ebagai pan du an ran can gan kawasan u n tu k m ewu ju dkan kesatu an karakter s erta kualitas bangunan gedu n g dan lin gku n ga n yang berkelanjutan.
- (2) RTBL dapat disu su n oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau badan usaha.
- (3) RTBL yang disu su n oleh masyarakat dan badan u s a h a haru s mendapat pengesahan dari Pemerintah Daerah.
Paragraf 2
Persyaratan Keandalan Bangunan Gedung
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 37

- (1) Persyaratan keandalan bangunan gedu n g melipu ti persyaratan keselamatan, persyaratan kesehatan, persyaratan kenyamanan, dan persyaratan kemudahan.
- (2) Persyaratan keselamatan s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban muatan; dan
- b. persyaratan kemampuan bangu nan gedu ng dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan bahaya petir.
- (3) Persyaratan kesehatan s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. persyaratan sistem penghawaan;
- b. persyaratan pencahayaan;
- c. persyaratan sanitasi; dan
- d. persyaratan penggunaan bahan bangunan.
- (4) Persyaratan kenyamanan s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. persyaratan kenyamanan ru a n g gerak dan hubungan antar ruang;
- b. persyaratan kondisi udara dalam ruang;
- c. persyaratan pandangan; dan
- d. persyaratan tingkat getaran dan tingkat kebisingan.
- (5) Persyaratan kemudahan s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. persyaratan kemudahan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung; dan
- b. persyaratan kelengkapan prasarana dan s a r a n a dalam pemanfaatan bangunan gedung.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 3

8
- (1) Setiap bangunan gedu n g dalam memenuhi persyaratan kemampuan u n tu k mendukung beban muatan s ebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, harus direncanakan :
- a. kuat/ kokoh dengan mengikuti peratu ran dan s t a n d a r t ek n is meliputi struktur bawah dan struktur atas bangunan gedung;
- b. s t a b il d a la m memikul beban/ kombinasi beban melipu ti beban muatan t et a p dan/ atau beban muatan s em en ta ra yang ditim bu lkan oleh gempa bu mi, angin, debu letu s a n gu n u n g berapi sesuai dengan peraturan pembebanan;
- c. memenuhi persyaratan kelayanan ( s erviceability ) s ela m a u m u r la ya n a n s es u a i dengan fu n gs i bangunan gedu n g, lokasi, keawetan dan alternatif pelaksanaan konstruksinya.
- (2) Stru ktu r bangunan gedu n g haru s diren can akan memenuhi persyaratan daktail agar t et a p berdiri pada kondisi di ambang keruntuhan terutama akibat getaran gempa bumi.
- (3) Ketentu an mengenai s t a n d a r s t r u k t u r u n tu k kuat/ kokoh, pembebanan dan ketahanan t er h a d a p gempa bumi dan perhitu n gan s t r u k t u r n ya mengikuti SNI (Stan dar Nasional Indonesia) terkait.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 39

- (1) Bangunan gedu n g dengan s t r u k t u r beton bertu lan g harus diren can akan ku at/ kokoh sebagaim an a dim aksu d dalam Pasal 38 ayat (1), dengan :
- a. diameter besi t u la n ga n s es u a i dengan s p es ifik a s i nomenklaturnya atau s es u a i dengan SII (Stan dar In du s tri Indonesia);
- b. ju m la h volu m e penulangan haru s memenuhi persyaratan spesifikasi beton bertulang yang direncanakan;
- c. besi beton sesuai dengan nomenklaturnya;
- d. dimensi beton bertulang harus cukup;
- e. pondasi haru s dapat menjamin t id a k t er ja d in ya penurunan konstruksi (s e ttle m en t) yang melampaui toleransi;
- f. campuran beton u n tu k bangunan gedung 2 lantai atau lebih haru s dilaku kan den gan m esin pen gadu k beton ( concrete mixer ) atau menggunakan campuran beton ready mixed ; dan
- g. sambungan-sambungan besi pada pertemuan antara kolom, balok, dan sambungan lainnya harus memenuhi persyaratan.
- (2) Bangunan gedung atau bagian bangu nan gedu ng dengan dindin g pemikul pasangan bata/ blok beton dan s ejen is n ya harus direncanakan dengan :
- a. bidang din din g pemikul haru s diikat dengan kolom beton bertu lan g praktis dengan lu as m aksim u m setiap bidan g 12 m 2 (dua belas meter persegi);
- b. hubungan pasangan bata dengan kolom s loof, ringbalk beton bertu lan g h a ru s dengan anker yang cu ku p jarak s a t u dengan lainnya sesuai dengan persyaratan;
- c. ketebalan adu kan pasangan bata maksimal 1/ 3 (sepertiga) dari tebal bata;
- d. komposisi adu kan haru s m en giku ti persyaratan s es u a i dengan penggunaannya.
- (3) Bangunan gedu n g atau bagian bangunan gedu n g dengan konstruksi kayu termasuk kuda-kuda harus :
- a. dimensi kayu konstru ksi s es u a i dengan s p es ifik a s i nomenklaturnya;
- b. perku atan kekakuan konstru ksi haru s cu ku p u n tu k menahan beban-beban;
- c. hubungan dan/ atau sambu ngan antara kayu haru s mengiku ti ketentuan standar konstruksi kayu; dan
- d. diberi perlindungan terhadap gangguan cuaca dan rayap.
- (4) Bangunan gedu n g atau bagian bangunan gedu n g dengan konstruksi baja harus direncanakan dengan :
- a. profil dan dimensi yang s es u a i dengan s p es ifik a s i nomenklaturnya; dan
- b. sambungan-sambungan atau hubungan dengan las, bau t atau media penghubung la in n ya haru s cu ku p u n tu k mengikat konstruksi sesuai dengan standar.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 40

- (1) Bangunan gedu n g dengan s t r u k t u r beton bertu lan g harus diren can akan stabil sebagaim an a dim aksu d dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b, direncanakan dengan :
- a. s t a b il d en ga n m en gik u ti p era tu ra n d a n s ta n d a r tek n is p em b es ia n yang diperhitu n gkan t er h a d a p gempa bumi di Zona Rawan Bencana, dan/ atau s es u a i dengan mikro zonasi di kecamatan setempat;
- b. kolom harus lebih kuat dari pada balok; dan
- c. adanya core berupa dinding beton bertulang.
- (2) Bangunan gedung atau bagian bangu nan gedu ng dengan dindin g pemikul pasangan bata/ blok beton dan s ejen is n ya harus direncanakan dengan :
- a. bidang din din g pem iku l h a ru s a da di 2 (du a ) a ra h bidang yan g saling tegak lurus atau membentuk sudut atau kotak; dan
- b. pembesian sloof h a r u s d ik on s t r u k s ik a n d en ga n a n k er k e p on d a s i dengan ukuran dan jumlah yang cukup.
- (3) Bangunan gedu n g atau bagian bangunan gedu n g dengan konstruksi kayu harus direncanakan dengan :
- a. kolom kayu menu mpu pada permu kaan pondasi u mpak beton bertulang atau konstruksi pasangan bata dengan sempurna;
- b. rangka kayu sebagai stru ktu r u tam a yan g terkon stru ksi m en jadi s a t u kesatu an dengan s a m b u n ga n dan/ atau hubungan yang mendistribusikan beban-beban gaya dengan baik; dan
- c. ikatan an gin dan bracket / s k u r h a r u s a d a d i 2 (d u a ) a r a h bidang yang saling tegak lurus atau membentuk sudut.
- (4) Bangunan gedu n g atau bagian bangunan gedu n g dengan konstruksi baja harus direncanakan :
- a. konstru ksi portal yan g m en u m pu pada pon dasi h aru s sem pu rn a sebagai engsel dan roll ;
- b. rangka baja sebagai stru ktu r u tam a terkon stru ksi m en jadi satu kesatu an dengan s a m b u n ga n dan/ atau hubungan yang mendistribusikan beban-beban gaya dengan baik; dan
- c. ikatan an gin atau trek s tang dan bracket haru s ada di 2 (du a ) arah bidang yang saling tegak lurus atau membentuk sudut.
- (1) Konstruksi-konstru ksi didasarkan atas perhitu n gan -perhitungan yang dilaku kan secara keilm u an / keah lian dan dikerjakan den gan t elit i dan/ atau percobaan-percobaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Perhitungan-perhitu ngan didasarkan atas keadaan yang palin g t id a k menguntungkan konstru ksi, mengenai pembebanan, gayagaya, pemindahan gaya-gaya dan tegangan-tegangan.
- (3) Untuk konstru ksi-kontru ksi s ederh an a atas pertimbangan dari Kepala Dinas Teknis yang membidangi tidak disyaratkan adanya perhitungan-perhitungan.
- (4) Beban-beban yang perlu diperhatikan melipu ti beban-beban mati t er m a s u k berat s en diri, beban hidu p, t ek a n a n angin, gaya-gaya gempa bumi dan t ek a n a n air, t eka n a n t a n a h , getaran-getaran (beban dinamis) dan tumbukan-tumbukan yang mungkin timbul.
- (5) Untuk bangunan gedu n g dengan t in ggi bangunan atau ju m la h la n t a in ya lebih besar s a m a dengan 3 (t iga ) la n t a i dan/ atau bangunan lainnya yang meliputi :
- a. t ower dari baja/beton;
- b. t a n d on air dengan volu me dan tin ggi lebih besar sam a den gan 5 m ‡ (lim a m eter ku bik) da n 3 m 3 (t iga meter ku bik) dari baja/ beton;
- c. kolam renang dan/ atau t a n d on air di dalam t a n a h dengan kedalamam lebih besar sama dengan 2 (dua) meter;
- d. dinding penahan tanah dengan tinggi lebih besar sam a den gan 2 (dua) meter;
- e. s t r u k t u r bangunan yang la in yang dianggap berbahaya oleh Dinas Teknis atau para ahli yang membidangi bangunan.
- (6) Analisa dan perhitu n gan s t r u k t u r bangunan s ebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan bagi ban gu n an klas 1 sam pai den gan klas 10, wajib dian alisa dan dih itu n g oleh kon stru ktor ya n g s es u a i dengan bidang keahliannya berada di dalam kesatu an organisasi berbadan hukum atau Konsultan Perencana dengan dibu ktikan memiliki su rat ijin u s a h a J a s a Perencana/ Konsu ltan yang masih berlaku atau kon stru ktor yan g m em iliki su rat bu kti keah lian dalam bidangnya.
- (7) Apabila terjadi keru n tu h a n da n keru sa ka n ba n gu n a n s eba ga im a n a dimaksud pada ayat (5), yan g diakibatkan oleh kesalahan dalam analisa dan perh itu n gan stru ktu r dan t ela h dibu ktikan oleh para ahli yang in depen den s eca ra akademik maka yang bertanggu n g ja wab s epen u h n ya adalah Badan Hukum (Konsultan Perencana) atau konstruktor yang melaksanakan.
- (8) Apabila terjadi keru n tu h a n da n keru sa ka n ba n gu n a n s eba ga im a n a dimaksud pada ayat (5), yan g diakibatkan oleh kesalahan dalam pelaksanaannya yang tidak sesu ai den gan keten tuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), yang bertanggu ng jawab s epen u h n ya adalah pelaksana bangunan atau kontraktor yang bersangkutan.
- (9) Untuk bentu k bangu nan sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 10 ayat (1), bagi ru m a h t em pat t in gga l yang berlantai 2 (du a) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (1) Konstru ksi atap haru s didasarkan atas perhitu n gan -perhitungan yang dilaku kan s eca ra keilmu an atau keahlian dan dikerjakan dengan t elit i dan/ atau percobaan-percobaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Kemiringan atap haru s disesu aikan den gan bahan penu tu p yan g akan digunakan, sehingga tidak akan mengakibatkan bocor.
- (3) Bidang atap haru s merupakan bidang yang rata kecu ali dikehendaki bentu k-bentu k yang khu su s, s eperti parabola, dan lain-lain.
- (4) Untuk konstru ksi atap yan g sederh an a u n tu k kayu ben tan g ku ran g dari 12 m (dua belas meter) atas pertimbangan Kepala Dinas Teknis yang membidangi bangunan tidak disyaratkan adanya perhitunganperhitungan, dan sebaliknya wajib ada perhitungan strukturnya.
- (5) Konstru ksi atap bambu haru s memenuhi ketentuan-ketentuan, sebagai berikut :
- a. bambu yang digu nakan haru s memenu hi ketentu an-ketentuan SKBI (Standar Konstru ksi Bangu nan In don esia) m en gen ai bah an bangunan;
- b. konstru ksi dibu at tertu tu p dan u ju n g ba m bu di su m ba t den ga n kayu atau seng;
- c. jarak-jarak antara kaso-kaso s eku ra n g-ku ra n gn ya 10 cm (sepuluh senti meter);
- d. reng-reng dibu at dari belahan bambu yang dipasang dengan bagian kulitnya disebelah bawah.
- (6) Konstru ksi atap kayu haru s memenuhi ketentu an -ketentuan, sebagai berikut :
- a. bahan-bahan dan t ega n ga n -tega n ga n haru s memenuhi ketentuan-ketentu an SKBI mengenai bahan bangunan dan pedoman SKBI mengenai perencanaan konstru ksi kayu u n tu k rumah dan gedung;
- b. u kuran-u ku ran kayu yang digu n a ka n disesu aikan dengan ukuran-ukuran yang dinormalisir.
- (7) Konstru ksi atap beton bertu lan g haru s memenuhi ketentuanketentuan sebagai berikut :
- a. bahan-bahan dan t ega n ga n -tega n ga n yang digu n a ka n haru s memenuhi ketentuan-ketentuan SKBI mengenai bahan bangunan dan SKBI mengenai beton;
- b. u n tu k ketentu an -keten tu an yang t id a k t er ca n t u m dalam s p es ifik a s i bahan bangunan dan pedoman beton berlaku Pedoman Perencanaan Bangunan Baja untuk gedung.
- (8) Konstru ksi atap baja haru s memenuhi ketentu an -ketentuan, sebagai berikut :
- a. bahan-bahan dan t ega n ga n -tega n ga n yang digu n a ka n haru s memenuhi ketentu an -keten tu an SKBI mengenai Pedoman Perencanaan Bangu nan Baja u ntu k Gedu n g dan SKBI m en gen ai bahan bangunan;
- b. u n tu k s a m b u n ga n digu n a ka n baut-bau t, paku kelin g a ta u la s yang masing-masing haru s memenuhi s ya ra t Pedoman Perencanaan Bangunan Baja untuk Gedung (SKBI);
- c. s udut s u d u t pelat pertem u an h aru s seku ran g-ku ran gn ya 2 m m (dua mili meter) di dalam batang-batang profil;
- d. u n tu k batang-batang profil ran gkap haru s diadakan koppeling baik batang tekan maupun tarik;
- e. pada satu baris ban yakn ya paku kelin g seban yak-ban yakn ya 6 (enam) buah.
- (1) Konstru ksi kayu harus didasarkan atas perhitu n gan -perhitungan yang dilaku kan dengan keilmu an atau keahlian dan dikerjakan dengan t elit i dan/ atau percobaan-percobaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Sambungan-sambungan yang kena hujan angin haru s dibu at sedemikian rupa sehingga terhindar dari kemasukan air.
- (3) Pemeliharaan diperhatikan teru tama terhadap serangan-serangan bubuk dengan jalan memeni atau mengecat.
- (4) Bagian-bagian kayu yang akan t er t u t u p atau menumpang atau masuk dalam pasangan dinding atau beton dimeni dahulu.
- (5) Balok-balok di atas tem bok atau beton h aru s m em pu n yai tu m pu a n ¾ (t iga per empat) dari tin ggi balok dengan seku rang-kurangnya 11 cm (sebelas senti meter).
- (6) Balok-balok di atas pasan gan din din g h aru s diberi blok beton yan g cukup besar di bawahnya.
- (7) Konstru ksi s ela n ju tn ya haru s memenuhi ketentu an -ketentuan SKBI mengenai perencanaan konstru ksi kayu u n tu k ru m ah dan gedung.
- (8) Perencanaan konstruksi kayu harus memenuhi standar :
- a. t a t a cara perencanaan Konstru ksi Kayu u n tu k Bangunan Gedung;
- b. t a t a cara/ pedoman lain yang m asih terkait dalam peren can aan konstruksi kayu;
- c. t ata cara pembuatan dan perakitan konstruksi kayu;
- d. t ata cara pengecatan kayu untuk rumah dan gedung, SNI 2407.
- (1) Bambu yang digunakan harus cukup tua umurnya.
- (2) Sambungan-sambungan harus dilakukan dengan tali iju k pen-pen bambu atau kombinasi.
- (1) Konstru ksi beton bertu lan g haru s didasarkan atas perhitu n gan perhitu n gan yang dilaku kan den gan keilm u an atau keahlian dan dikerjakan den gan teliti dan / atau percobaan -percobaan yan g dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Bahan-bahan, t ega n ga n -tega n ga n dan pelaksanaannya haru s memenuhi ketentuan ketentu an SKBI m en gen ai bah an bangunan dan SKBI mengenai beton.
- (3) Perencanaan konstru ksi beton haru s memenuhi standar-standar teknis, seperti :
- a. t a t a cara perh itu n gan stru ktu r beton u n tu k Ba n gu n a n Gedu n g, SNI 2847;
- b. t a t a cara perencanaan din din g s t r u k t u r pasangan blok beton berongga bertu lan g u n tu k Ban gu n an Ru m ah dan Gedu n g, SNI 3430;
- c. tata cara pelaksanaan mendirikan bangunan gedung, SNI 1728;
- d. t a t a cara perencanaan beton dan s t r u k t u r din din g bertu lan g untuk rumah dan gedung, SNI 1734;
- e. t a t a cara pembuatan rencana campuran beton normal, SNI 2834;
- f. tata cara pengadukan dan pengecoran beton, SNI 3976;
- g. t a t a cara rencana pembuatan campuran beton ringan dengan agregat ringan, SNI 3449.
Ketentuan pemasangan konstruksi baja, sebagai berikut :
- a. konstru ksi baja harus didasarkan atas perhitu n gan -perhitungan yang dilaku kan dengan keilmu an atau keahlian dan dikerjakan dengan t elit i dan/ atau percobaan-percobaan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahan-bahan, t ega n ga n -tega n ga n , bentu k dan u ku ra n n ya harus memenuhi ketentuan-ketentu an yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Teknik yang membidangi bangunan;
- c. bahaya teku k wajib diperh atikan selain bah aya lipat, kip dan lain lain;
- d. len du ta n haru s diperhatikan dan dalam hal len du ta n it u besar, maka harus diberi lendutan yang berlawanan arah ( zeeg );
- e. pada ku da-ku da baja di atas din din g, h aru s diberi ja n gka r da n pela t baja;
- f. bagian-bagian yang ada kemungkinan karatan haru s dimeni dan/ atau dicat anti karat;
- g. baja ban gu n an dibersih kan dah u lu dari karatan sebelu m digu n akan , pembersihan dapat dilakukan secara mekanis;
- h. perubahan-perubahan profil secara tiba-tiba harus dihindarkan;
- i. pembengkokan baja s ik u hanya diperbolehkan s etela h dipanasi sampai warna merah muda;
- j. lubang-lu bang u n tu k baut-bau t u lir dan paku kelin g pada konstruksi-konstru ksi yang akan memikul beban din a m is t id a k boleh di pons;
- k. pada perletakan balok profil lan gsu n g diatas din din g, tegan gan pada din din g tida k boleh m elebih i 0,5 (n ol kom a lim a ) da ri tega n ga n teka n yang diijinkan untuk bahan dinding;
- l. di bawah balok profil s eku ra n g-ku ra n gn ya haru s diberi la p is a n adukan ku at setebal seku ran g-ku ran gn ya 1 cm (satu sen ti m eter) yang berakhir seku ran g-ku ran gn ya 3 cm (tiga sen ti m eter) dari tepi dinding;
- m. panjang tu m pu an 1 = 0,5 h + 15 cm (lim a bela s s en ti m eter) den ga n maksimum;
- n. balok-balok profil yang masuk ke dalam din din g haru s diberi jangkar;
- o. pada konstru ksi den gan profil ra n gka p haru s diadakan koppeling untuk batang tekan maupun batang tarik;
- p. pekerjaan la s harus memenuhi ketentu an -ketentuan, s ebagai berikut :
1. pekerjaan la s dalam bangunan-bangunan baja diren can akan , dih itu n g d a n d ila k s a n a k a n m en u ru t s ya ra t-s ya ra t d a la m Ped om a n Perencanaan Baja untuk Gedung (SKBI);
2. panjang bersih las-las su du t seku ran g-ku ran gn ya 40 m m (em pat puluh mili meter);
3. t ebal las sudut tidak boleh lebih dari ‰ t V2, dimana t adalah tebal terkecil pelat yang dilas;
4. lebarnya ja lu r yang tin ggal, di antara dan di t ep i la s -la s s ela berjumlah sekurangkurangnya 3 (tiga) kali tebal pelat;
5. la s a n t ogeen ( acetyleen zat a s a m ) h a n ya d igu n a k a n u n tu k p ela tpelat dan pipa-pipa t ip is dan u n tu k panjang yang kecil, u ntuk penyambungan elemen-elemen struktur digunakan las listrik;
6. ketentuan-ketentu an yang lebih terin ci h aru s m em en u h i Pedom an Perencanaan Bangunan Baja untuk Gedung (SKBI).
- q. pekerjaan paku keling memenuhi ketentu an -ketentuan, s ebagai berikut :
1. pada sambungan paku keling pada pelat pertem u an , jarakan tara paku-paku keling seku rang-ku rangnya 2,5 d den gan m aksim u m 7 d atau 14 kali tebal pelat terkecil;
2. ja r a k t ep i ke pu sat kelin g s eku ra n g-ku ra n gn ya 1,5 d dan maksimum 3 d atau 6 kali tebal pelat terkecil;
3. pengelingan harus dibuat sehingga lubang diisi rapat dengan paku keling;
4. u n tu k s a m b u n ga n s eku ra n g-ku ra n gn ya digu n a ka n 2 buah paku keling;
5. diameter paku keling minimum 10 mm;
6. lubang paku keling harus dibuat dengan cara pengeboran;
7. ketentuan-ketentu an yang lebih terin ci h aru s m em en u h i Pedom an Perencanaan Bangunan Baja untuk Gedung (SKBI).
- r. baut-baut harus memenuhi ketentuan-ketentuan, sebagai berikut :
1. u n tu k konstru ksi s em en ta ra dapat digu n a ka n baut-bau t u lir whitw orth dengan ukuran terkecil 12 mm;
2. jarak-jarak pemasangan baut s es u a i dengan pekerjaan paku keling;
3. lubang-lu bangnya pas betu l den gan kelon ggaran sebesar-besarnya 1,0 mm untuk baut biasa dan 2,0 mm untuk baut mutu tinggi;
4. pembuatan-pembuatan lu ba n g-lu ba n g baut haru s dilaku kan dengan pengeboran;
5. ketentuan-ketentu an yang lebih terin ci h aru s m em en u h i Pedom an Perencanaan Bangunan Baja untuk Gedung (SKBI).
- s. perencanaan konstru ksi baja haru s memenuhi standar-standar, seperti :
1. tata cara perencanaan bangunan baja untuk gedung, SNI 1729;
2. t a t a cara/ pedoman lain yang masih t er k a it dalam perencanaan konstruksi baja;
3. tata cara pembuatan atau perakitan konstruksi baja;
4. t a t a cara pemeliharaan konstru ksi baja s ela m a pelaksanaan konstruksi.
- (1) Langit-lan git bambu haru s memenuhi ketentu an -ketentuan, sebagai berikut :
- a. ja r a k antara din din g dan gantu n gan la n git-la n git pertama s ekurang-kurangnya 10 cm (sepuluh senti meter);
- b. wajib memenuhi ketentuan-ketentuan SKBI mengenai bahan bangunan.
- (2) Langit-lan git kayu dalam pelaksanaannya haru s s es u a i dengan ketentuan-ketentu an SKBI mengenai perencanaan konstru ksi kayu untuk rumah dan gedung.
- (3) Langit-lan git lem baran serat sem en m eru pakan bah an pelat serat dan pelaksanaannya s es u a i dengan ketentu an -keten tu an SKBI mengenai bahan bangunan.
- (4) Langit-lan git beton bertu lan g dalam menggunakan bahan-bahan dan pelaksanaannya s es u a i dengan ketentu an -keten tu an SKBI mengenai bahan bangunan dan SKBI mengenai beton.
- (5) Langit-lan git baja dalam pen ggu n aan n ya, bagian -bagian yan g akan t er t u t u p dimeni t er leb ih dahulu u n tu k mencegah t im b u ln ya karatan.
- (6) Langit-lan git alu m in iu m h a ru s s es u a i den ga n keten tu a n -ketentuan t ek n is yang telah m en jadi stan dar u n tu k ba h a n a lu m in iu m u n tu k langit-langit.
- (1) Dinding dibu at seh in gga dapat m em iku l berat sen diri, berat an gin dan dalam hal merupakan din din g pemikul pu la, haru s dapat memikul beban-beban di atasnya.
- (2) Dinding di bawah permukaan tanah harus dibuat rapat air.
- (3) Dinding-dinding di kamar mandi dan kakus, dengan ketin ggian sekurang-kurangnya 1,50 m (satu koma lima pu lu h m eter) di atas permukaan lantai diwajibkan rapat air.
- (4) Dinding-dinding terpisah dari pon dasi oleh su atu lapisan rapat air ( cement raam ) s eku ra n gku ra n gn ya 15 cm (lim a bela s s en ti m eter) di bawah permukaan tanah sampai 20 cm (du a pu lu h sen ti m eter) di atas lantai tersebut.
- (5) Walikota atau Pejabat yang ditu n ju k dapat memberi ijin u n tu k menggunakan suatu lapisan rapat air dengan su su n an lain pada lapisan tanah lembab.
- (6) Dinding-dinding haru s dibu at t ega k lu ru s betu l (dengan u n tin gunting).
- (7) Kekuatan adu kan perekat yang digu n akan setidak-tidakn ya sam a dengan kekuatan batanya sendiri.
- (8) Persyaratan bahan-bahan yang digu n a ka n s es u a i dengan ketentuan-ketentuan SKBI mengenai bahan bangunan.
- (9) Di a ta s lu b a n g d en ga n p a n ja n g h orizon ta l leb ih b es a r s a m a d en ga n 1,50 m (satu kom a lim a pu lu h m eter) dalam din din g, diberi balok latei dari beton bertulang, baja atau kayu awet.
- (10) Dinding-dinding pasangan batu buatan haru s memenuhi ketentuan-ketentuan, sebagai berikut :
- a. batu-batu buatan yang digu n a ka n memenuhi ketentu an ketentuan SKBI mengenai bahan bangunan;
- b. batu batu h aru s dicu ci dan / a ta u diren dam sebelu m digu n akan kecuali batako (campuran satu kapur dengan 5 atau 6 tras);
- c. batu batu berongga t id a k boleh digu n a ka n u n tu k din din g pemikul kecuali untuk bangunan bangunan satu tingkat;
- d. adukan perekat u n tu k pasangan din din g batako s eku ra n g kurangnya haru s mempunyai kekuatan yang s a m a dengan batu n ya seperti adu kan 1 kapu r : 5 atau 6 t r a s u n tu k daerah gempa 6, atau ... PC : 1 KP : 5 tras untuk daerah gempa lainnya;
- e. dinding-dinding pemisah atau pengisi yan g tidak m em iku l beban kecu ali berat s en diri dengan atau t a n p a beban angin, dapat dibu at dari teba l ‰ ba tu ( teba l 1 ba tu = s eku ra n g-ku ra n gn ya 2 2 cm), jika lu a s n ya tid a k m elebih i 1 2 m 2 u n tu k d in d in g d a la m d a n tidak melebihi 6 m 2 untuk dinding pekarangan;
- f. s iar-s ia rn ya haru s m em pu n yai tebal rata-rata 1 cm (s a t u s en ti meter) den gan penyimpangan sebanyak-banyaknya 0,2 cm (nol koma dua senti meter);
- g. t ebal-tebal din din g s eku ra n g-ku ra n gn ya haru s memenuhi ketentuan-ketentu an yang ditetapkan oleh Kepala Din as Tekn ik yang membidangi;
- h. dalam hal din din g tem bokan digu n akan sebagai din din g pen gisi pada rangka la in maka din din g haru s diberi ja n gka r-jangkar untuk memperoleh suatu kesatuan yang kokoh;
- i. s iar-s ia r t ega k t id a k boleh merupakan s u a t u garis lu ru s menerus.
- (11) Dinding batu alam berlaku keten tu an -ketentu an spesifikasi bah an bangunan.
- (12) Dinding beton bertu lan g berlaku ketentu an -keten tu an SKBI mengenai bahan bangu nan, SKBI mengenai beton dan Petu n ju k Perencanaan Stru ktu r Beton Bertu lan g biasa dan Stru ktu r Din din g Bertulang untuk Rumah dan Gedung.
- (13) Dinding-dinding bambu atau kayu haru s memenuhi ketentuanketentuan, sebagai berikut :
- a. dalam hal dipergu n akan din din g rangka bambu, maka haru s diadakan persiapan cukup;
- b. kayunya haru s memenu hi ketentu an-ketentu an SKBI mengenai perencanaan konstruksi kayu untuk rumah dan gedung;
- c. s ela n ju tn ya u n tu k kedua-duanya berlaku ketentu an -ketentuan SKBI mengenai bahan bangunan.
- (14) Dinding kaca memenuhi ketentuan-ketentuan, sebagai berikut :
- a. bahan kacanya haru s memenuhi ketentu an -keten tu an SKBI bahan bangunan;
lis-lis n ya h a ru s d ib u a t s eh in gga k a ca m a s ih dapat mengembang dan menyusut tanpa terjadi retakan-retakan dan pecah; c. s poningnya harus dimeni.
- (1) Lantai-lantai cu ku p ku at u n tu k m en a h a n beba n -beba n ya n g a ka n timbul dan harus diperhatikan lendutannya.
- (2) Syarat-syarat lan tai bam bu atau kayu h aru s m em en u h i keten tu an ketentuan, sebagai berikut :
- a. lantai-lan tai bam bu atau kayu yan g m eru pakan lan tai yan g tidak dapat dijamin kerapatannya s eku ra n g-ku ra n gn ya 60 (en a m pulu h ) cm di atas permukaan t a n a h dan ru a n g dibawahnya mempunyai aliran udara yang baik;
- b. dalam hal dipergu n akan papan -papan lan tai setebal 2 (du a) cm , maka jarak antara balokbalok an ak tidak boleh lebih dari 0,75 (nol koma tujuh lima) meter;
- c. balok-balok lan tai yan g m asu k ke dalam pasan gan tem bok h aru s dimeni dahulu.
- (3) Syarat-syarat lantai beton atau beton bertulang, sebagai berikut :
- a. bahan-bahan dan t ega n ga n -tega n ga n yang digu n a ka n s es u a i dengan ketentu an -keten tu an SKBI mengenai bahan bangunan dan SKBI mengenai beton;
- b. u n tu k la n ta i b eton biasa h aru s m em en u h i keten tu a n -ketentuan SKBI mengenai beton;
- c. la n t a i beton biasa yan g seku n der yan g diletakkan la n gs u n g di atas t a n a h diberi la p is a n pasir dibawahnya dengan t eb a l sekurang-kurangnya 5 (lima) cm;
- d. di dalam pelat-pelat beton bertulang yang lebih tebal dari 25 (dua pulu h lim a ) cm s ela lu digu n a ka n t u la n g rangkap kecu ali pada pelat-pelat kolom;
- e. dalam hal lendutan dari suatu bagian konstruksi beton bertulang akan besar, maka bagian konstru ksi t er s eb u t haru s diberi lendutan ke arah yan g berlawan an atau wajib m em en u h i syarat yang diijinkan dari perhitungan lendutan.
- (4) Syarat-syarat lantai baja, sebagai berikut :
- a. bahan-bahan yang digu n a ka n haru s memenuhi ketentu an ketentu an SKBI mengenai s p es ifik a s i bahan bangunan dan Pedoman Perencana Bangunan Baja;
- b. t eb a l p ela t -p ela t n ya haru s dibu at seh in gga tida k a ka n m elen du t terlalu besar;
- c. s ambungan-sambungannya harus rapat betu l dan bagian-bagian yang tertutup dimeni atau dilabur dengan bahan lain.
- (1) Kolom-kolom haru s cu ku p kuat u n tu k menahan berat s en diri, gaya-gaya dan momen-momen yang diakibatkan oleh konsruksikonstruksi yang dipikul.
- (2) Syarat syarat kolom-kolom bambu atau kayu, sebagai berikut :
- a. pada u m u m n ya haru s memenuhi ketentuan-ketentuan SKBI mengenai bahan bangunan dan SKBI mengenai perencanan konstruksi kayu untuk rumah dan gedung;
- b. penyimpangan dari ketentu an -keten tu an t er s eb u t dapat dilaku kan atas pertimbangan Kepala Dinas Teknik yang membidangi bangunan.
- (3) Syarat-syarat kolom-kolom pasangan batu, sebagai berikut :
- a. batu-batu nya haru s memenuhi ketentu an -keten tu an SKBI mengenai bahan bangunan;
- b. adukan adukan pasangan yang digu nakan seku rang-kurangnya mempunyai kekuatan yang sama dengan adu kan 1 KP : 1 SM : 3 PS .
- (4) Syarat-syarat kolom-kolom beton bertulang, sebagai berikut :
- a. kolom-kolom beton bertu lan g yang dicor s etem pat s eku ra n gkurangnya mempunyai tebal 15 (lima belas) cm;
- b. u n tu k kolom pengaku t eb a ln ya dapat menyimpang dari ketentuan-ketentu an tersebu t di atas, atas pertim ban gan Kepala Dinas Teknis yang membidangi bangunan;
- c. s elim u t b eton bertu la n g s eku ra n g-ku ra n gn ya 15 mm (lim a bela s mili meter);
- d. kolom beton bertu lan g h aru s m em pu n yai seku ran g-ku ran gn ya 4 (empat) tulangan utama, masing-masing satu ditiap sudut;
- e. ja r a k s en gkan g ( beugel ) s eku ra n g-ku ra n gn ya 10 cm (s epu lu h senti meter) dan sebesarbesarnya 20 cm (dua puluh senti meter);
- f. diameter tu lan gan u tam a seku ran g-ku ran gn ya 10 m m (sepu lu h mili meter);
- g. diameter s en gkan g ( beugel ) s eku ra n g-ku ra n gn ya s eten ga h kali diameter tu lan gan u tam a dan tidak ku ran g dari 6 m m (en am m ili meter);
- h. s ela n ju tn ya haru s memenuhi ketentu an -keten tu an SKBI mengenai bahan bangunan dan SKBI mengenai beton.
- (5) Syarat-syarat kolom-kolom baja, sebagai berikut :
- a. kolom-kolom baja harus mempunyai kelangsingan lebih kecil dari 150 (seratus lima puluh);
- b. kolom-kolom baja haru s dibu at dari profil t u n gga l maupun tersusun yang mempunyai minimum 2 (dua) sumbu simetris;
- c. s a m b u n ga n a n ta ra k olom p a d a b a n gu n a n b ertin gk a t tid a k b oleh dilaku kan pada tempat pertemu an antara balok dengan kolom dan harus mempunyai kekuatan minimum sama dengan kolom :
1. sambungan dengan las menggunakan las listrik;
2. s a m b u n ga n dengan baut haru s menggunakan baut mutu tinggi.
- d. penggunaan profil baja t ip is yang dibentu k din gin ( cold form ligh tgange s teel ) harus berdasarkan perhitu n gan -perhitungan yang memenuhi syarat kekakuan dan kekuatan;
- e. ketentu an yang lebih t er in ci haru s memenuhi Pedoman Perencanaan Bangunan Baja (SKBI).
- (1) Pondasi bangunan haru s diperhitu n gkan dan dapat dipertanggu ngjawabkan secara akademis sehingga dapat menjamin kestabilan bangunan terhadap berat sendiri, beban hidup dan gayagaya luar seperti tekanan angin, gempa bumi dan lain-lain.
- (2) Pondasi bangunan tidak boleh turun setempat.
- (3) Pondasi bangunan t id a k boleh t u r u n merata lebih dari yang ditentukan oleh masing-masing jenis bangunan.
- (4) Macam-macam pondasi ditentukan oleh beratnya bangu nan dan keadaan tanah pada dasar dan sekeliling bangunan.
- (5) Dalam hal miringnya t a n a h bangunan lebih besar dari 10% (s epu lu h persen), m aka pon dasi ban gu n an h aru s dibu at rata atau merupakan tangga dengan bagian atas dan bawah pondasi yang datar.
- (6) Dalamnya pondasi ditentu kan oleh dalam n ya tan ah padat dengan daya dukung yang cukup kuat.
- (7) Syarat-syarat pondasi langsung :
- a. dalam pondasi dibu at seh in gga dalam n ya terletak di atas tan ah padat dengan daya dukung yang cu ku p kuat dan di bawah lapisan-lapisan tanah yang masih banyak dipengaruhi oleh iklim;
- b. pondasi tersebu t dapat dibu at dari pasan gan batu , beton / beton bertulang atau gabungan baja dengan beton bertulang;
- c. pondasi dinding h aru s dibu at seku ran g-ku ran gn ya 5 (lim a) cm lebih tebal dari tebal dindingnya;
- d. s ela n ju tn ya memenuhi ketentu an -ketentu an SKBI mengenai bahan bangunan dan SKBI mengenai beton.
Syarat-syarat pondasi tiang :
- a. dalam hal lapisan tan ah den gan daya du ku n g yan g cu ku p ku a t yang t er let a k ja u h di bawah permukaan t a n a h maka haru s digunakan pondasi tiang;
- b. t iang-tia n g pon da s i da pa t da ri k a yu , b eton bertu lan g, ba ja a ta u beton pratekan;
- c. jumlah tiang-tiang sekurang-kurangnya tiga buah;
- d. ja r a k dari pu sat t ia n g ke pu sat t ia n g s eku ra n g-ku ra n gn ya 2,5 (dua koma lima) kali diameter tiang;
- e. beban tiang-tiang tidak boleh melebihi daya dukungnya;
- f. dalam hal digu n a ka n t ia n g-tia n g pancang maka haru s dijaga supaya kepala dan ujung tiang jangan sampai rusak;
- g. u n tu k t ia n g-tia n g kayu, ja r a k antara t ia n g-tia n g s eku ra n gkurangnya 2,5 kali diam eter dan h aru s lebih besar dari 60 cm (enam puluh senti meter);
- h. t iang-tia n g dari beton bertu lan g, beton pratekan yang dibu at dahulu cukup kuat untuk diangkut dan dikerjakan;
- i. panjang tian g tidak boleh lebih dari 45 (em pat pu lu h lim a) kali diameter;
- j. jarak dari tepi pela t ke ten ga h -ten ga h tia n g s eku ra n g-kurangnya harus 1,2 (satu koma dua) kali diameter tiang;
dalam hal digu n akan tian g tian g baja h a ru s dia da ka n persia pa n terhadap karatan.
Syarat-syarat pembuatan cerobong, sebagai berikut :
- a. t iap-tia p cerobong haru s mempunyai t a r ik a n angin yang s es u a i dengan t u ju a n n ya , dalam hal t a r ik a n angin t id a k cu ku p, maka digunakan kipas atau alat sejenis;
- b. konstru ksi cerobong dibu at s edemikian ru pa s eh in gga menjamin kestabilan;
- c. cerobong-cerobong haru s dibu at dari din din g pasan gan padat, beton bertulang, baja atau keramik;
- d. t eb a l cerobong yang dibu at dari din din g pasan gan padat seku ran gkurangnya 10 (sepuluh) cm;
- e. t iap-tia p cerobong seku rang-ku rangnya 60 (en a m pulu h ) cm lebih t in ggi d a r i b a gia n bangunan yang tertinggi di sekitarn ya dalam jarak 3 (tiga) m , kecu ali da la m h a l digu n a ka n ta rika n s eca ra m eka n is ya n g disetujui oleh Kepala Dinas Teknis yang membidangi bangunan;
- f. s a m b u n ga n antara cerobong dan atap dibu at s eh in gga t id a k akan mengakibatkan bocor;
- g. dalam hal cerobong dibu at dari pasan gan batu , batu alam atau beton t a n p a besi pen gu at, tin ggin ya yang menonjol tidak boleh lebih dari 90 (sembilan puluh) cm;
- h. cerobong yang dibu at dari pipa baja haru s berada s eku ra n gkurangnya 15 (lima belas) cm dari konstruksi kayu;
- i. bagian-bagian cerobong yang berada dalam dinding di dalam ru m ah haru s dibu at dari beton , ba tu bu a ta n , ba tu alam dengan tebal lebih besar dari 25 (du a pu lu h lim a ) cm da n da la m h a l tera kh ir di ples ter dengan adukan semen;
- j. s ambungan-sambungan cerobong harus rapat udara.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 53

Persyaratan kelayakan dan keawetan selama u mu r layanan bangu nan gedung harus dicapai dengan perencanaan teknis meliputi :
- a. karakteristik arsitektur dan lingkungan yang sesuai dengan iklim dan cu a ca m u s im kem a ra u da n m u s im h u ja n den ga n a ta p overstek atap dan/atau luifel ;
- b. pelaksanaan konstru ksi yan g m em en u h i s p es ifik a s i t ek n is , bahan bangunan yang berstandar t ek n is , bahan finishing dan cara pelaksanaan; dan
- c. pemeliharaan dan perawatan.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 54

- (1) Setiap bangunan gedung kecuali rumah tinggal tunggal 1 lantai dan rumah deret sederhana dalam memenu hi persyaratan kemampu an u n tu k mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran s ebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) h u ru f b, h aru s direncanakan terlindungi :
- a. dengan sistem proteksi pasif; dan/atau
- b. dengan sistem proteksi aktif.
- (2) Bangunan gedu n g s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), haru s diren can akan den gan sistem proteksi pasif yan g didasarkan pada fu n gs i dan/ atau klasifikasi resiko kebakaran, geometri ru a n g, bahan bangunan t er p a s a n g, dan/ atau ju m la h dan kondisi penghuni dalam bangunan gedung.
- (3) Bangunan gedu n g s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), haru s diren can akan den gan sistem proteksi aktif yan g didasarkan pada fu n gs i dan/ atau klasifikasi, lu a s , ketin ggian , volu m e bangunan, dan/atau jumlah dan kondisi penghuni dalam bangunan gedung.
- (4) Setiap bangunan gedung dengan fu ngsi klasifikasi, lu as, ju m lah la n t a i, dan/ atau dengan ju m la h t er t en t u haru s memiliki u n it manajemen pengamanan kebakaran.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 55

- (1) Sistem proteksi pasif s ebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1), harus direncanakan dengan :
54
- a. rancangan ru angan dengan kompartemenisasi atau pemisahan ru a n g ya n g tid a k memungkinkan penjalaran api baik horizontal dengan penghalang api, partisi/ pen ah an pen jalaran api m au pu n vertikal;
- b. rancangan bukaan-bukaan pin tu dan jen dela yang mencegah penjalaran api ke ruang lain dengan partisi; dan
- c. penggunaan bahan bangu nan dan konstru ksi tahan api seperti langit-langit dari bahan gypsum .
- (2) Penghalang api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diren can akan m em ben tu k ru an g tertu tu p, pem isah ru a n ga n atau partisi.
- (3) Kaca tah an api diperboleh kan dipasan g pada pen gh alan g api yan g memiliki tingkat ketahanan api 1 (satu) jam atau kurang.
- (4) Bukaan-bukaan meliputi ru ang lu ncu r lift , shaft vertikal term asu k t a n gga kebakaran, shaft eksit dan shaft s a lu r a n s a m p a h , penghalang api, eksit h orizon tal, koridor akses ke eksit, pen gh alan g asap, dan partisi asap.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 56

- (1) Penghalang api sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 55 ayat (2), harus sesuai dengan klasifikasi tingkat ketahanan api, meliputi :
- a. tingkat ketahanan api 3 (tiga) jam;
- b. tingkat ketahanan api 2 (dua) jam;
- c. tingkat ketahanan api 1 (satu) jam;
- d. tingkat ketahanan api ‰ (setengah ) jam.
- (2) Kaca tahan api sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 55 ayat (3), harus mencantumkan tingkat ketahanan api dalam menit.
- (3) Bukaan-bukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4), haru s mengikuti ketentu an t in gk a t proteksi kebakaran minimu m untuk perlindungan bukaan sesuai dengan standar.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 57

- (1) Sistem proteksi aktif s ebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) huruf b, harus direncanakan dengan :
54
- a. penyediaan peralatan pemadam kebakaran manu al beru pa alat pemadam api ringan ( fire extinguisher );
- b. penyediaan peralatan pemadam kebakaran otomatis melipu ti detektor, alarm kebakaran, sprinkler , h id r a n kebakaran di dalam dan di lu a r b a n gu n a n ged u n g, reservoir a ir pemadam kebakaran dan pipa tegak.
- (2) Rumah konstru ksi kayu di atas t a n a h t er m a s u k konstru ksi panggung harus dilengkapi dengan persediaan bahan-bahan u ntu k pemadam api minimal berupa karung berisi pasir.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 58

- (1) Sistem pipa tegak Kelas I sebagaim an a dim aksu d dalam Pasal 57 ayat (1) h u ru f b , haru s dilen gkapi pada bangunan gedung baru dengan tingkat/ketinggian :
- a. lebih dari 3 (tiga) tingkat/lantai di atas tanah;
- b. lebih dari 15 (lim a belas) m eter di a ta s t a n a h dan ada la n t a i antara atau balkon;
- c. lebih dari 1 (satu) tingkat di bawah tanah;
- d. lebih dari 6 (enam) meter di bawah tanah.
- (2) Bangunan gedung bertingkat lebih dari 8 (delapan) lan tai h aru s dilengkapi sistem pipa tegak Kelas I.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 59

- (1) Setiap bangu n an gedung yang berdasarkan letak, sifat geografis, bentuk, ketinggian, dan penggunaannya beresiko terkena sambaran petir harus dilengkapi dengan instalasi penangkal petir.
- (2) Penggunaan beresiko sambaran petir sebagaimana dimaksu d pada ayat (1), m elipu ti ba n gu n a n gedu n g a ta u ru a n ga n yang berfu n gsi menggunakan peralatan elektronik dan/atau elektrik.
- (3) In s t a la s i penangkal petir dalam s a t u t a p a k kapling/ persil h aru s dapat melindungi s elu ru h bangunan gedu n g dan prasarana bangunan gedung di dalam tapak tersebut.
- (4) Instalasi penangkal petir haru s memenuhi ketentuan-ketentuan, sebagai berikut :
- a. jen is , m u tu , s ifa t-s ifa t bahan dan peralatan in stalasi pen an gkal petir yang dipergu n akan , memenuhi ketentu an -ketentuan menurut Pedoman Perencanaan Penangkal Petir (SKBI) atau SNI 03990, SNI 3991 dan/ atau yang menyangkut perhitu ngan maupun peralatannya haru s mengacu pada r ekom en dasi dari Badan Internasional seperti IEC;
- b. pemilihan dan penempatan sistem instalasi penangkal petir aman dan mengamankan bangunan-bangunan s erta s is t em lingkungan;
- c. proses pelaksanaan instalasi pen an gkal petir h aru s memenuhi s t a n d a r dan ketentu an menurut Pedoman Perencanaan Penangkal Petir (SKBI).
- (5) J en is in s t a la s i penangkal petir haru s mengikuti ketentu an persyaratan dari instansi yang berwenang.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 60

- (1) Peralatan elektron ik dan elektrik pada bangunan gedu n g atau ruangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), meliputi :
- a. peralatan komputer, televisi dan radio;
- b. peralatan kesehatan dan kedokteran; dan
- c. antena.
- (2) In s t a la s i penangkal petir yang menggunakan radio aktif t id a k diizinkan.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 61

- (1) In s t a la s i lis t r ik pada bangunan gedu n g dan/ atau s u m ber daya lis t r ik n ya haru s diren can akan memenuhi kebutuhan daya dan beban dengan penghitu ngan teknis tin gkat keselam atan yan g tin ggi dan kemungkinan resiko yang sekecil-kecilnya.
- (2) In s t a la s i lis t r ik haru s memenuhi ketentuan-ketentuan, s ebagai berikut :
- a. beban yang boleh bekerja pada in stalasi listrik diperh itu n gkan dan aman sesuai dengan PUIL (Peraturan Umum Instalasi Listrik) dan SNI 0,225;
- b. dalam hal su m ber daya diam bil dari pem ban gkit ten aga listrik, aman terhadap gangguan dan tidak mencemarkan lingkungan;
- c. u n tu k bangunan-bangunan atau ru a n g-ru a n g khusus, u mu m dan penting dim an a aliran lis t r ik t id a k boleh terpu tu s (misal : ru a n g op era s i, lift d a n la in -la in ) d is ya r a t k a n m em ilik i p em b a n gk it lis t r ik daru rat s ebagai cadangan, yang besar dayanya dapat memenuhi kesinambungan pelayanan;
- d. bagi Peru m Peru mnas atau Peru sah aan Pembangunan Peru mahan dan/ atau peru sah aan pembangunan lainnya wajib menyediakan in s t a la s i lis t r ik beserta kelengkapannya u n tu k penerangan ja la n u m u m dan keamanan s erta kenyamanan pengguna jalan sebelum diserahkan ke Pemerintah Daerah.
- (3) Perencanaan dan penghitungan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaku kan dengan s is t em yang s es u a i dengan fu n gs i bangunan gedung.
- (4) Sistem in s t a la s i lis t r ik haru s memenuhi ketentu an -ketentuan, sebagai berikut :
- a. s is t em in s t a la s i lis t r ik disesu aikan dengan lin gku n ga n , bangunan-bangunan la in , bagian-bagian dari bangunan dan in s t a la s i la in s es u a i d en ga n PUIL d a n SNI - 0 2 2 5 , s eh in gga tid a k saling membahayakan, mengganggu dan merugikan;
- b. penempatan instalasi listrik am an terh adap keadaan sekitarn ya, bagian-bagian la in dari bangunan dan in s t a la s i-in s t a la s i la in s eh in gga t id a k s a lin g membahayakan, mengganggu dan merugikan serta memudahkan pengamatan dan pemeliharaan.
- (5) Pelaksanaan In s t a la s i lis t r ik haru s memenuhi ketentu an ketentuan, sebagai berikut :
- a. proses pelaksanaan in s t a la s i lis t r ik memenuhi s t a n d a r dan ketentuan-ketentuan PUIL dan SNI. - 0225;
- b. dalam h al ada peru bah an pada u ku ran dan kepastian bah an jika lebih besar dari spesifikasi, maka pembesarannya tidak boleh merugikan lingkungan;
- c. s ebelu m in s t a la s i lis t r ik dioperasikan dilaku kan pengetesan instalasi terlebih dahulu.
- (6) Bangunan gedung u ntu k kepentingan u mu m haru s m en yediakan s u m ber da ya ca da n ga n ya n g da pa t b ekerja den ga n s ela n g wa ktu 10 (sepuluh) m en it setelah padam n ya aliran listrik dari su m ber daya utama.
- (7) Sumber daya u ta m a menggunakan lis t r ik dari in s t a n s i resmi pemasok listrik (PLN).
- (8) Sumber daya lis t r ik la in n ya yang dih a s ilk a n s eca ra mandiri meliputi s olar cell d a n kin cir a n gin h a ru s m en giku ti pedom a n da n standar teknis.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 62

- (1) Penambahan beban pada bangunan gedu n g pada t a h a p pemanfaatan haru s dengan penambahan in s t a la s i lis t r ik s eca ra t ek n is dan/ atau daya s es u a i dengan ketentu an dari PLN jika melebihi daya yang tersedia.
- (2) Penambahan bangunan gedu n g atau ru a n ga n pada t a h a p pemanfaatan haru s dengan penambahan in s t a la s i lis t r ik s eca ra t ek n is dan/ atau daya s es u a i dengan ketentu an dari PLN jika melebihi daya yang tersedia.
- (3) Peru bahan fu n gs i bangunan gedu n g haru s diiku ti dengan perencanaan dan penghitungan teknis sistem instalasi listrik sesuai dengan kebutuhan fungsi bangunan gedung yang baru.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 63

- (1) Setiap ban gu n an gedu n g u n tu k kepen tin ga n u m u m a ta u ba n gu n a n gedu n g fu n gs i khusus haru s diren can akan dengan kelengkapan s is t em pengamanan t er h a d a p kemungkinan masuknya s u m ber ledakan dan/atau kebakaran dengan cara manual dan/atau dengan peralatan elektronik.
- (2) Pengamanan dengan cara manual s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), dila ku ka n den ga n pem eriksa a n terh a da p pen gu n ju n g da n barang bawaannya.
- (3) Pengamanan dengan peralatan elektronik sebagaimana dimaksu d pada ayat (1), dilaku kan den gan m en ggu n akan detektor dan close circuit televis ion (CCTV).
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 64

- (1) Persyaratan kesehatan bangunan gedu n g melipu ti persyaratan s is t em penghawaan, persyaratan sistem pencahayaan, persyaratan s is t em s a n it a s i, dan persyaratan penggunaan bahan bangunan gedung.
- (2) Persyaratan s is t em penghawaan s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
3. a.
4. ventilasi alami; dan
- b. ventilasi mekanik/buatan.
- (3) Persyaratan s is t em pencahayaan s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. pencahayaan alami; dan
- b. pencahayaan buatan, termasuk pencahayaan darurat.
- (4) Persyaratan sistem san itasi sebagaim an a dim aksu d pada ayat (1), meliputi :
- a. sistem air bersih/air minum;
- b. sistem pembuangan limbah cair;
- c. sistem pembuangan limbah padat dan sampah; dan
- d. sistem penyaluran air hujan.
- (5) Persyaratan penggunaan bahan bangunan gedu n g s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. penggunaan bahan bangunan yang aman bagi kesehatan pengguna; dan
- b. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 65

- (1) Bangunan gedung dalam memenuhi persyaratan sistem ventilasi alami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) h u ru f a, harus direncanakan :
- a. beru pa bu kaan perm an en , kisi-kisi pada pin tu dan jen dela ata u bentu k lain n ya yang dapat dibu ka, den gan lu a s 10% (sepu lu h persen) dari lu as la n t a i s etia p ru a n ga n (t er m a s u k kebutuhan untuk pencahayaan alami); atau
- b. haru s dapat melaku kan pertu karan u dara sesu ai den gan jen is dan ukuran ruang.
- c. menyilang ( cross ) antara dinding yang berhadapan.
- (2) Bangunan gedung sebagaimana dimaksu d pada ayat (1), melipu ti bangunan gedu n g ru m ah t in gga l, bangunan gedu n g pelayanan kesehatan khususnya ru a n g perawatan, bangunan gedu n g pendidikan khususnya ru a n g kelas, dan bangunan gedu n g pelayanan umum lainnya.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 66

- (1) Bangunan gedung dalam memenuhi persyaratan sistem ventilasi mekanik/ bu atan sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 64 ayat (2) huruf b, harus direncanakan :
- a. jika ven tila s i a la m i s eb a ga im a n a ya n g d im a k s u d d a la m Pasal 65 ayat (1), tidak memenuhi syarat;
- b. dengan mempertimbangkan prin sip hemat energi dalam mengkonsumsi energi listrik; dan
- c. penggunaan ventilasi mekanik/ bu atan haru s dapat melangsungkan pertu karan u dara s es u a i dengan fu n gs i dan volume ruang.
- (2) Pemilihan s is t em ventilasi mekanik/ bu atan harus mempertimbangkan ada atau tidaknya sumber udara bersih.
- (3) Bangunan gedu n g s ebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), melipu ti ru an g parkir t er t u t u p , basement , t oilet/ WC, dan fu n gs i ruang lainnya yang disarankan dalam bangunan gedung.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 67

- (1) Bangunan gedu n g dalam memenuhi persyaratan s is t em pencahayaan alami sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 64 ayat (3) huruf a, harus direncanakan :
- a. beru pa bukaan permanen, kisi-kisi pada pin tu dan jen dela, din din g t em bu s cahaya (t r a n s p a r a n ) dan bukaan pada atap bahan tembus cahaya dengan lu as 10% (sepu lu h persen) dari lu a s la n t a i s et ia p r u a n ga n (t er m a s u k k eb u t u h a n u n t u k ven tila s i);
dan/atau
- b. sesuai dengan kebutuhan fungsi ruang.
- (2) Bangunan gedung sebagaimana dimaksu d pada ayat (1), melipu ti bangunan gedu n g ru m ah t in gga l, bangunan gedu n g pelayanan kesehatan, bangu nan gedu ng pendidikan, dan bangunan gedung pelayanan umum lainnya.
- (3) Setiap ban gu n an yan g didirikan dalam ban gu n an klas 5 (ban gu n an kantor) h aru s diberi pen cah ayaan dan pem bah aru an h awa sesu ai dengan ketentuan pada ayat (1), selain itu pula :
- a. pencahayaan atap atau langit-lan git disediakan di sam pin g dari jendela-jendela;
- b. t id a k a d a b a gia n d a r i la n t a i d a la m b a n gu n a n ya n g leta k n ya leb ih dari 12 (du a belas) meter dan tidak ada bagian dari ban gu n an yang digu n a ka n s ebagai ru a n g kerja, leta kn ya lebih dari 9 (sembilan) meter terh adap jen dela atau jen dela atap bebas dari rintangan jarak-jarak diukur horizontal;
- c. apabila ada bagian dari la n ta i yang letakn ya t er h a d a p jen dela yang terdekat m elebih i du a kali tin ggin ya ba gia n tera ta s jen dela , bagian dari lantai termaksud harus diberi pencahayaan atap atau pencahayaan la n git-la n git atau diberi pencahayaan buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64;
- d. apabila diberikan pencahayaan atau la n git-la n git maka harus diperlengkapi dengan sistem (susunan) pembaharuan udara alam atau mekanis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66.
- (4) Setiap ru an gan yan g dibu at di dalam ban gu n an klas 6 (ban gu n an perdagangan), kecu ali pada ru m ah -ru m ah makan, ru a n g-ruang makan atau dapur diberi pen cah ayaan dan pembaharuan hawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain itu pula :
- a. pencahayaan atap atau langit-langit dapat menggantikan jendelajendela;
- b. lu a s bersih dari jen dela atau jen dela atap dapat diperkecil s eh in gga s eku ra n g-ku ra n gn ya 1/ 20 (s a t u per dua pu lu h ) lu a s la n t a i ru a n g ya n g b ers a n gk u ta n dan seten gah daripada jen dela atau jen dela atap dapat dibu ka dan diletakkan s edemikian hingga memberikan pembaharuan udara terusan yang efektif;
- c. apabila bagian la n t a i yang leta kn ya t er h a d a p jen dela yang t er d ek a t melebihi du a kali tin ggi bagian t er a t a s jen dela maka pada bagian dari lan tai term aksu d h aru s diberikan pen eran gan atap atau la n git-la n git atau diberi penerangan buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65;
- d. s etia p t ok o yang sifatn ya t er k u r u n g bilamana dalamnya atau panjangnya melebihi dua kali lebarnya, haru s diperlen gkapi dengan s is t em pembaharuan udara mekanis atau hisapan ke dalam, kecu ali bila m en u ru t pertim ban gan ah lin ya pem bah aru an udara terusan (silang) dapat dijamin;
- e. s is t em pembaharuan u dara yang memenuhi s ya ra t wajib diberikan bila pembaharuan udara alam belum cukup terjamin;
- f. pencahayaan dan pembaharuan u dara alam dapat dihapu skan dan t id a k dipergu n akan atas persetu ju an ahlin ya dengan pengertian bahwa alat-alat pembangkit t en a ga u n tu k s is t em s is t em pencahayaan atau pembaharu an u dara mekanis, bekerja cu ku p t er ja m in dan s ega la s es u a tu s es u a i dengan ketentu an ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66.
- (5) Setiap bar u m u m yang dih a ru s k a n mendapatkan ijin , ru m ah rumah makan dan ruang makan harus dilengkapi dengan :
- a. pencahayaan dan pembaharuan udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain itu pu la h a ru s dipa s a n g s a lu ra n u da ra ya n g diteruskan sampai ke atas atap;
- b. pencahayaan alam sebagaimana dimaksu d pada ayat (4) h u ru f a, dan su atu sistem pem bah aru an u dara m ekan is atau perbaikan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65;
- c. pencahayaan buatan dan s u a t u s is t em pembaharuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Setiap ru a n ga n yang dibu at di dalam bangunan klas 7 haru s memenuhi :
- a. s etia p ru a n g yang digu n akan u n tu k pameran dan penju alan barang, haru s diberi pencahayaan dan pembaharuan u dara sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- b. s etia p ru a n ga n yang digu n a ka n hanya u n tu k penyimpanan barang-barang haru s diberi pencahayaan sebagaimana dimaksu d pada ayat (3), dan dekat pada la n git-la n gitn ya diperlen gkapi dengan s a lu r a n -s a lu r a n u dara dengan lu a s bersih 0,17% (nol koma t u ju h belas persen) dari lu a s la n t a i, s ela in it u pula pembaharuan u dara alam dapat diabaikan bila s is t em pembaharuan udara mekanis diberikan dengan kemampuan atau kapasitas yang cu ku p s es u a i dengan s ifa t penggunaan dari ruangan bersangkutan.
- (7) Untuk setiap ru an gan dalam bangu nan klas 8 dan klas 9 wajib diberi pencahayaan dan pembaharuan u dara s es u a i dengan ketentuan standar teknis.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 6

8
- (1) Bangunan gedu n g dalam memenuhi persyaratan s is t em pencahayaan buatan s ebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf b, harus direncanakan :
- a. s es u a i d en ga n k eb u tu h a n tin gk a t ilu m in a s i fu n gs i r u a n g m a s in gmasing;
3. b.
4. c.
5. mempertimbangkan efesiensi dan penghematan energi; dan penempatannya tidak menimbulkan efek silau.
- (2) Bangunan gedu n g dengan fu n gs i t er t en t u haru s dilen gkapi pencahayaan bu atan yang digu n akan u n tu k pen cah ayaan daru rat yang dapat bekerja secara otom atis den gan t in gk a t pencahayaan sesuai dengan standar.
- (3) Sistem pencahayaan buatan kecu ali pencahayaan daru rat haru s dilen gkapi dengan pengendali manual dan/ atau otomatis yang ditempatkan pada tempat yang mudah dicapai.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 69

- (1) Bangunan gedung dalam memenuhi persyaratan sistem sanitasi air bersih / a ir m in u m s eba ga im a n a dim a ks u d da la m Pasal 64 ayat (4) huruf a, harus direncanakan :
- a. mempertimbangkan s u m ber air bersih / a ir minum baik dari sumber air berlangganan, dan/atau sumber air lainnya;
- b. kualitas air bersih / a ir minum yang memenuhi persyaratan kesehatan;
- c. s is t em penampungan yang memenuhi kelayakan fu n gs i bangunan gedung;
- d. s is t em d is t r ib u s i u n t u k m em en u h i d eb it a ir d a n t ek a n a n m in im a l sesuai dengan persyaratan.
- (2) Sumber air lain n ya s ebagaimana dimaksu d pada ayat (1), dapat berupa :
- a. bak penampungan air hujan;
- b. sumber mata air tanah dan
- c. sumber mata air gunung.
- (3) Pemerintah Daerah membina penyediaan air bersih / a ir minum s ebagaimana dimaksu d pada ayat (2), u n tu k m en jadi air bersih / air minum yang memenuhi standar.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 70

- (1) Bangunan gedung dalam memenuhi persyaratan pembu angan air kotor dan / atau air lim bah sebagaim an a dim aksu d dalam Pasal 64 ayat (4) huruf b, harus direncanakan :
- a. mempertimbangkan jen is air kotor dan/ atau air lim bah dan tingkat bahayanya;
- b. mempertimbangkan s is t em pengolahan dan pembuangannya yang sesu ai u n tu k ka wa sa n perkotaan , ka wasan perdesaan dan topografi kawasan.
- (2) Setiap ban gu n an gedu n g dila ra n g m em bu a n g lim ba h ca ir da n / a ta u air limbah langsung ke media lingkungan.
- (3) Standar lim bah cair dan / atau air lim bah yang dapat dibu an g ke media lingkungan mengikuti pedoman dan standar teknis.
- (4) Air lim bah dari ru m ah s a k it , pabrik/ in du stri ( industrial waste water ) wa jib melengkapi dan/ atau membuat sistem pembuangan air limbah yang terdiri dari :
- a. pengumpulan air limbah ( collection works );
- b. pengolahan air limbah ( treatm ent w ork s );
- c. pembuangan air limbah ( outfill/ d is pos al w ork s ).
- (5) Untuk menetapkan t in gk a t / derajat pengolahan air lim bah yang dibutuhkan, perlu dipertimbangkan pengaruh dari berbagai polutan (bahan pencemar) terhadap lin gku n ga n t em pat air lim bah akan dibu an g, wajib memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (6) Dilarang memperkecil atau memperbesar volu me debit kapasitas s a lu r a n u m u m (drain ase kota) dan / atau menutup salu ran u m u m (drain ase kota) tan pa s eijin Walikota, kecu ali u n tu k kepentingan jalan keluar dan masuk ke persil.
- (7) Ketentu an lebih la n ju t mengenai t a t a cara memperkecil atau memperbesar serta penutupan s a lu r a n akan diatu r lebih la n ju t dengan Peraturan Walikota.
- (8) Persyaratan pembuangan lim bah cair dan/ atau air lim bah s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan ketentuan dalam RTRWK, RDTRK, dan/atau RTBL.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 71

- (1) Setiap bangunan gedu n g in du s tri, bangunan gedu n g u n tu k kepentingan u m u m dilaran g membuang air kotor dan/ atau air limbah langsung ke sungai.
- (2) Standar air kotor dan/ atau air lim bah yang dapat dibu an g ke sungai mengikuti pedoman dan standar teknis.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 7

2
64
- (1) Bangunan gedu n g dalam memenuhi persyaratan pembuangan kotoran dan s a m p a h s ebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (4) huruf c, harus direncanakan :
- a. mempertimbangkan fasilitas penampu ngan sesu ai jenis kotoran dan sampah;
- b. mempertimbangkan sistem pengolahan yang tidak menimbu lkan dampak pada lingkungan; dan
- c. mempertimbangkan lokasi penampungan yang t id a k menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.
- (2) Pembuatan s eptic tank s ebagai prasarana kelengkapan s u a t u bangunan harus dibuat konstruksi yang kedap air.
- (3) Bagi pembangunan peru mahan yang dilaku kan oleh Peru m Peru mnas/ Peru sahaan Pembangunan Perumahan dapat membuat bangunan s ebagai prasarana dan s a r a n a pengolahan t in ja dan limbah rumah tangga serta pengolahan sampah sendiri.
- (4) Bagi Peru m Peru m n as/ Peru sah aan Pem ban gu n an Peru m ah an yan g membangun prasarana dan sarana pengolahan tinja dan limbah ru m ah t a n gga atau pengolahan s a m p a h s en diri s ebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberikan pengurangan biaya retribusi IMB s es u a i dengan ketentuan peratu ran peru n dan gundangan.
- (5) Standar pembu angan kotoran dan sampah sebagaimana dimaksu d pada ayat (1), h a ru s m em pertim ba n gka n keten tu a n da la m RTRWK, RDTRK, dan/atau RTBL.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 73

- (1) Setiap ban gu n an gedu n g dilaran g m em bu an g sam pah dan kotoran ke saluran Daerah.
- (2) Setiap pembangunan dan/ atau perlu asan s u a t u bangunan yang diperu n tu kan s ebagai t em pat kediaman diwajibkan memperlengkapi dengan fa s ilit a s pengumpulan s a m p a h yang ditempatkan dan dibu at s eh in gga kesehatan u m u m masyarakat sekitarnya terjamin.
- (3) Kapasitas penampungan s a m p a h ru m ah t a n gga minimum 40 (empat pulu h ) lit er , dih itu n g berdasarkan ju m la h orang dan banyaknya buangan s a m p a h yaitu lebih kurang 2 (du a ) lit er /orang/hari.
- (4) Tempat penampungan s a m p a h dibu at dari bahan rapat air, mempunyai tutup dan mudah diangkut.
- (5) Tata cara perencanaan, pemasangan, dan pengelolaan fa s ilit a s pembuangan kotoran dan s a m p a h pada bangunan gedu n g mengikuti pedoman dan standar teknis.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 74

- (1) Bangunan gedu n g dalam memenuhi persyaratan penyalu ran air hujan s ebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) h u ru f d, harus direncanakan :
- a. mempertimbangkan ketinggian air tanah;
- b. mempertimbangkan permeabilitas tanah; dan
- c. ketersediaan jaringan drainase lingkungan/kota.
- (2) Setiap bangunan gedu n g dan pekarangannya haru s dilen gkapi dengan sistem penyaluran air hujan.
- (3) Air h u ja n h a ru s d ires a p k a n k e d a la m ta n a h d a n / a ta u dialirkan ke s u m u r resapan dan/ atau resapan biopori s ebelu m dialirkan ke jaringan drainase lingkungan/kota, kecuali di daerah : kawasan dengan muka air tanah tinggi (kurang dari 3 meter); dan
- a. b. lereng yang pada umumnya mudah longsor.
- (4) Bentuk stru ktu r s u m u r resapan berbentu k bulat/ lin gkaran atau empat persegi panjang, dibu at dari beton-beton bertu lan g, pasangan bata atau tan ah dan di dalam n ya diisi den gan batu kali, iju k , geotekstil, batu bata, arang dan la in -la in yang dapat meresapkan air.
- (5) Jenis-jenis sumur resapan, sebagai berikut :
- a. u ntuk bangunan gedung/rumah bertalang :
1. s umur resapan air hujan dengan dinding pasangan batu;
2. s u m u r resapan air hujan dengan din din g beton pracetak/ precast ( reinforced concrete pipe );
- b. u n tu k bangunan gedu n g/ ru m ah t id a k bertalang haru s ada saluran penghantar menuju sumur resapan :
1. s umur resapan air hujan dari pasangan batu yang diisi dengan batu-batuan;
2. s u m u r resapan air hujan dengan din din g beton pracetak/precast ( reinforced concrete pipe );
3. s umur resapan air hujan dengan dinding pasangan batu bata.
- (6) Sumur resapan dapat ditempatkan di selu ru h daerah pekaran gan dengan ketentuan ketentuan, sebagai berikut :
- a. air ya n g m a s u k k e d a la m su mu r resapan adalah air h u jan dan air yang tidak mengandung bahan pencemar;
- b. t idak mengganggu kekuatan bangunan di sekitarnya;
- c. jauh dari s eptic tank dan dari batas pekarangan;
- d. t id a k d ib a n gu n p a d a d a er a h d en ga n a ir ta n a h tin ggi a ta u k ecu a li u n tu k m a ks u d m em perba iki ku a lita s a ir ta n a h , term a s u k a k ib a t perembesan air asin;
- e. pada daerah yang labil/ m u dah lon gs or atau t er ja l (kemiringan lebih dari 1 : 2) pa da loka s i tim bu n a n s a m p a h dan/ atau tan ah yang mengandung bahan pencemar;
- f. s u m u r resapan digali sam pai pada lapisan tan ah berpasir atau maksimal 2 m (du a m eter) di bawah perm u kaan air tan ah atau kedalaman rencana dari volu m e yang ditetapkan pada t a b el berikut :
4. V1 = Volu m e su m u r resapan yan g m em pu n yai salu ran / drain ase sebagai pelimpah
5. V2 = Volu me s u m u r resapan t a n p a s a lu r a n / drainase s ebagai pelimpah
- (7) Diameter atau lu a s penampang s u m u r resapan s ebagaimana dimaksud pada ayat (6) h u ru f f, m in im al 0,80 m (n ol kom a dela pa n puluh meter) atau 0,80 m† (nol koma delapan puluh meter persegi).
- (8) Saluran air hujan harus memenuhi ketentuan, sebagai berikut :
- a. s etia p pekarangan dilen gkapi dengan s is t em pembuangan air hujan;
| No | Luas Lahan Pekarangan ( m† ) | Volume ( V1 ) m‡ | Volume ( V2 ) m‡ |
|------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 50 100 | 1,30 2,59 | 2,10 4,09 |
| 2 | 101 150 | 2,60 4,10 | 4,10 7,90 |
| 3 | 151 200 | 3,90 6,20 | 6,20 11,90 |
| 4 | 201 300 | 5,20 8,20 | 8,20 11,90 |
| 5 | 301 400 | 7,80 12,30 | 12,30 23,40 |
| 6 | 401 500 | 10,40 16,40 | 16,40 31,60 |
| 7 | 501 600 | 13,00 20,50 | 20,50 39,60 |
| 8 | 601 700 | 15,60 24,60 | 24,60 47,40 |
| 9 | 701 800 | 18,20 28,70 | 28,70 55,30 |
| 10 | 801 900 | 20,80 32,80 | 32,80 63,20 |
| 11 | 901 1000 | 23,40 36,80 | 36,80 71,10 |
| 12 | 1001 1100 | 26,00 41,00 | 41,60 79,00 |
| 13 | Di atas 1100 setiap penambahan per 100 m† | + 2,59 | + 4,99 |
- b. s aluran-salu ran pembuangan air hujan haru s mempunyai kapasitas t a m p u n g yang cu ku p besar dan diren can akan berdasarkan freku en si in ten s ita s cu rah hujan 2 t a h u n a n dan daya resap tanah;
- c. s a lu r a n pembuangan air hujan dapat merupakan s a lu r a n terbuka atau saluran tertutup;
- d. kemiringan s a lu r a n s eku ra n g-ku ra n gn ya 2% (du a persen), s eh in gga da pa t m en ga lirka n s elu ru h a ir h u ja n d en ga n b a ik a ga r bebas dari genangan air;
- e. air h u ja n ya n g ja tu h d i a ta s a ta p h a r u s s egera d a p a t d is a lu r k a n ke s a lu ra n d i a ta s p erm u k a a n t a n a h dengan pipa-pipa atau lain dengan ja r a k antara s ebesar-besarnya 25 m (du a pulu h lim a meter);
- f. pemasangan dan peletakan pipa-pipa dibu at seh in gga tidak akan mengurangi kekuatan dan kekokohan bangunan;
- g. pipa-pipa s a lu r a n t id a k diperkenankan dimasukkan ke dalam lubang-lubang lift ;
- h. bagian-bagian pipa harus dicegah dari bahaya karatan;
- i. s aluran-salu ran s ela n ju tn ya haru s sesu ai dengan ketentu an ketentuan SKBI mengenai bahan bangunan.
- (9) Untuk kawasan sebagaimana dimaksd pada ayat (3) hu ru f a dan huruf b, air hujan la n gs u n g dialirkan ke waduk atau empang melalui sistem drainase lingkungan.
- (10) Standar s is t em penyalu ran air hujan mengikuti pedoman dan s t a n d a r t ek n is yang berlaku .pembu angan air hujan mengikuti ketentuan dalam RTRWK, RDTRK dan/atau RTBL.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 7

5
- (1) Perencanaan bangunan gedu n g baru dilaran g mempengaruhi ja r in ga n drainase lin gku n gan kota h in gga m en im bu lkan gan ggu an terhadap sistem yang telah ada.
- (2) Perencanaan bangunan gedung s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), d a p a t b eru p a b a n gu n a n ged u n g tu n gga l a ta u m a s s a l p a d a satu hamparan tanah yang luas.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 7

6
- (1) Bangunan gedu n g dalam memenuhi persyaratan penggunaan bahan bangunan gedu n g yang aman bagi kesehatan pengguna s ebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) h u ru f d, h aru s direncanakan :
- a. tidak mengandung bahan berbahaya/beracun; dan
- b. bahan bangu nan gedu ng haru s am an bagi pen ggu n a ban gu n an gedung.
- (2) Bahan bangunan gedu n g s ebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dapat diidentifikasi melalui : a. informasi bahan bangunan dalam brosur pabrikan; dan b. pengujian di laboratorium.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 77

- (1) Bahan bangunan gedu ng sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b, harus :
- a. tidak menimbulkan silau dan pantulan sinar;
- b. tidak menimbulkan efek peningkatan suhu lingkungan;
- c. mendukung penghematan energi; dan
- d. mendukung keserasian dengan lingkungannya.
- (2) Bahan-bahan bangunan gedu n g yang digu n a ka n mengikuti pedoman dan standar teknis.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 78

- (1) Persyaratan kenyamanan bangunan gedung meliputi persyaratan kenyamanan ruang gerak dan hu bu ngan antar ru an g, persyaratan kondisi u dara dalam ru an g, persyaratan pan dan gan serta tin gkat getaran dan tingkat kebisingan.
- (2) Persyaratan kenyamanan ru ang gerak dan hu bu ngan antar ru an g sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. fu n gs i ru a n g, aksesibilitas ru a n g, ju m la h pengguna, perabot/ peralatan di dalam bangunan gedung;
- b. persyaratan keselamatan dan kesehatan; dan
- c. sirkulasi antar ruang horizontal dan vertikal.
- (3) Persyaratan kondisi u dara dalam ru a n g s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
2. a.
3. b.
4. pengaturan temperatur/suhu dalam ruangan; dan pengaturan kelembaban dalam ruangan.
- (4) Persyaratan pandangan s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. kenyamanan pandangan dari dalam bangu nan gedu ng ke lu ar bangunan gedung; dan
- b. kenyamanan pandangan dari lu ar bangu nan gedu ng ke ru an gruang tertentu dalam bangunan gedung.
- (5) Persyaratan t in gk a t getaran dan t in gk a t kebisin gan s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. persyaratan jenis kegiatan;
- b. persyaratan penggunaan peralatan dan/ atau s u m ber bisin g lainnya di dalam dan di luar bangunan gedung.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 7

9
- (1) Bangunan gedu n g dalam memenuhi persyaratan kenyamanan ru a n g gera k dan h u bu n gan antara ru an g sebagaim an a dim aksu d dalam Pasal 78 ayat (2), harus direncanakan :
- a. mengikuti standar ukuran ruang dan gerak manusia;
- b. mengikuti standar ukuran perabot/peralatan dalam ruang;
- c. mengikuti standar ukuran tinggi dan lebar anak tangga;
- d. mengikuti standar kapasitas dan waktu lift ;
- e. mengikuti standar ketin ggian plafon u n tu k ru an g tan pa AC dan ruang dengan menggunakan AC; dan
- f. mengikuti standar railing dan pengaman lainnya pada dinding dan tangga.
- (2) Selain s t a n d a r s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), komponen bangunan haru s diren can akan menjamin keamanan s eca ra konstru ksi atau s t r u k t u r yang tidak menimbulkan bahaya bagi penghuni/pengguna bangunan gedung.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 80

- (1) Bangunan gedu n g dalam memenuhi persyaratan kondisi u dara dalam ru an g sebagaim an a dim aksu d dalam Pasal 78 ayat (3), h aru s direncanakan :
- a. dengan kelengkapan alat dan/atau instalasi pengkondisian udara (AC);
- b. penetapan ( s e ttin g ) s u h u dan kelembaban yang sesu ai dengan kenyamanan penghuni; dan
- c. mempertimbangkan penghematan energi.
- (2) Mempertimbangkan penghematan energi s ebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mengikuti kebijakan Nasional dan t a t a aturan/disiplin pemakaian.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 81

- (1) Bangunan gedu n g dalam memenuhi persyaratan pandangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4), haru s direncanakan :
- a. gu bahan massa bangu nan gedu ng, bu kaan-bu kaan, tata ru an g dalam dan lu ar ban gu n an gedu n g dan bentu k lu a r bangunan gedung yang tidak memberi pandangan yang tidak diinginkan;
- b. penyediaan ruang terbuka hijau;
- c. pencegahan t er h a d a p s ila u , pantulan dan penghalang pandangan; dan
- d. mempertimbangkan posisi bangunan gedu n g dan/ atau konstruksi lainnya yang telah lebih dahulu ada.
- (2) Bangunan gedu n g dilaran g membuat bukaan yang menghadap langsung ke bangunan gedung di kapling/persil milik tetangga.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 82

- (1) Bangunan gedu n g dalam memenuhi persyaratan t in gk a t kenyamanan t er h a d a p getaran dan kebisin gan s ebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5), harus direncanakan :
- a. mengurangi getaran ke tin gkat yang diizin kan akibat kegiatan peralatan kerja/produksi di dalam bangunan gedung; dan
- b. membuat proteksi t er h a d a p getaran dan kebisin gan akibat kegiatan di lu a r ba n gu n a n gedu n g ya n g beru pa a la t tra n s porta s i dan peralatan produksi.
- (2) Mengurangi getaran sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) h u ru f a, dilaku kan den gan proteksi kon stru ksi terh adap getaran peralatan kerja/produksi di dalam bangunan gedung.
- (3) Membuat proteksi terhadap getaran dan kebisingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h u ru f b, dilaku kan dengan penyediaan penyangga beru pa ja lu r t a n a m a n , dan/ atau pembuatan t a n ggu l tanah.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 83

- (1) Persyaratan kemudahan dalam bangunan gedu n g melipu ti kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangu nan gedu ng, s erta ketersediaan kelengkapan prasarana dan s a r a n a dalam pemanfaatan bangunan gedung.
- (2) Persyaratan kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung melipu ti penyediaan fa s ilit a s dan aksesibilitas yang mu dah, aman dan n yam an term asu k bagi pen yan dan g cacat dan lanjut usia meliputi untuk :
- a. hubungan horizontal antar ruang;
- b. hubungan vertikal antar ruang; dan
- c. akses evakuasi.
- (3) Persyaratan kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan bangunan gedung untuk kepentingan umum, meliputi :
- a. ruang ibadah;
- b. ruang ganti;
- c. ruang bayi;
- d. ruang toilet ;
- e. ruang merokok;
- f. tempat parkir;
- g. tempat sampah; dan
- h. fasilitas komunikasi dan informasi.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 84

- (1) Bangunan gedu n g dalam memenuhi persyaratan kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam ban gu n an gedu n g sebagaim an a dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) huruf a, harus direncanakan :
- a. pintu dengan ukuran dan jumlahnya memenuhi standar;
- b. koridor dengan ukuran lebar dan tinggi memenuhi standar; dan
- c. tangga, ramp , lift , eskalator, dan/ atau travelator yang cu ku p ju m la h dan u ku ran m em en u h i stan dar pada ban gu n an gedu n g bertingkat.
- (2) Sudut kemiringan ramp s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat :
- a. maksimum 7 o di dalam bangunan gedung, atau perbandingan antara t in ggi dan kelandaian 1:8 t id a k t er m a s u k awalan dan akhiran ramp ; dan
- b. maksimum 6 o di lu a r bangunan gedu n g atau perbandingan antara tin ggi dan kelandaian 1:10 tidak term asu k awalan dan akhiran ramp .
- (3) Setiap ban gu n an gedu n g den gan ketin ggian di atas 5 (lim a) la n ta i harus menyediakan lift.
- (4) Ketentuan pemasangan lift, sebagai berikut :
- a. kabel-kabel harus memenuhi syarat-syarat;
- b. diameternya harus sekurang-kurangnya 12 mm;
- c. banyaknya kabel haru s lebih dari tiga bu ah (du a buah kalau dipakai sistem lilitan drum);
- d. balok pemikul lift haru s dibu at dari ran gka baja atau beton bertulang;
- e. rel lift nya harus dari baja;
- f. ruang lift nya harus dari bahan tahan api;
- g. ruang lift nya h aru s tertu tu p s eh in gga pen u m pa n g tida k da pa t memegang barang-barang di luar;
- h. ruang lift nya h aru s diberi lu ba n g da ri m a n a pen u m pa n g da pa t ditolong dalam keadaan darurat;
- i. daya muatnya ditetapkan dan tidak boleh dilampaui;
- j. lubang masuk ke dalam lift tidak boleh lebih dari satu;
- k. dinding lubang dibuat dari bahan tahan api;
- l. ja r a k antara tepi lan tai dan t ep i ru a n g lift pada pintu masuk harus lebih kecil dari 4 cm (empat senti meter);
- m. t iap lift mempunyai motor pengangkat dan kontrol sendiri;
- n. lift h a n ya b oleh d a p a t b ergera k a p a b ila p in tu n ya d a la m k ea d a a n tertutup;
- o. lubang lift t id a k boleh merupakan s u a t u cerobong di mana terdapat suatu tarikan atau isapan udara;
- p. lift untuk manusia memenuhi ketentuan, sebagai berikut :
1. berangkat dan berhentinya lift haru s t a n p a s en tu h a n yang kurang menyenangkan penumpang;
2. waktu menunggu (interval) tidak boleh terlalu lama;
3. kecepatan yang umum, sebagai berikut :
- a) 4 sampai dengan 10 tingkat kecepatan : 60 150 m/menit;
- b) 10 s a m p a i dengan 15 t in gk a t kecepatan : 180 -210 m/menit;
- c) 15 s a m p a i dengan 20 t in gk a t kecepatan : 210 240 m/menit;
- d) 20 s a m p a i dengan 50 t in gk a t kecepatan : 360 450 m/menit;
- e) lebih dari 50 tingkat kecepatan : 360 450 m/menit;
- f) Rumah Sakit : 150 210 m/menit;
- g) Rumah tinggal : 60 m / m en it u n tu k 6 tin gka t da ri 50 75 kesatuan.
- q. lift untuk barang-barang ketentuan, sebagai berikut :
1. Kecepatan umum 22,5; 30; 45 dan 60 m/menit;
2. Untuk lift-lift 5 ton kecepatan pada umumnya 22,5 m/menit;
3. Kecepatan yang digunakan, sebagai berikut :
- a) 2 sampai 3 tingkat kecepatan 30 m/menit;
- b) 4 sampai 5 tingkat kecepatan 45 m/menit;
- c) 6 sampai 10 tingkat kecepatan 60 m/menit.
- (5) Lift s ebagaimana dimaksud pada ayat (2), haru s diren can akan dengan interval, average w aiting tim e, round trip tim e, unit h and ling capacity yang sesu ai den gan kebu tu h an fu n gs i b a n gu n a n gedu n g terutama pada arus sirkulasi puncak.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 85

- (1) Setiap ban gu n an gedu n g, kecu ali ru m a h tin gga l tu n gga l da n ru m a h deret sederh an a h a ru s diren ca n a ka n m en yedia ka n s a ra n a eva ku a s i kebakaran, meliputi :
- a. sistem peringatan bahaya bagi pengguna;
- b. pintu keluar darurat; dan
- c. jalur evakuasi.
- (2) Semua pintu kelu ar daru rat dan jalu r evaku asi h aru s dilen gkapi dengan tanda arah yang mudah dibaca.
- (3) Lift kebakaran dapat beru pa lift k h u s u s k eb a k a r a n , lift barang atau lift penumpang yang dapat dioperasikan oleh petu gas pemadam kebakaran.
Sarana Jalan Masuk/Keluar dan Transportasi dalam Bangunan Sarana Trasportasi
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 86

- (1) Perlen gkapan ke lu ar yan g m elipu ti ben tu k tan gga-tan gga dalam , tangga-tangga tahan kebakaran, lereng-lereng ( ramps ), ja la n k e lu a r horizontal, t a n gga -ta n gga lu a r , ja la n -ja la n t er u s a n , pin tu -pintu, baik digu n a ka n s eca ra ters en diri a ta u berba ren ga n u n tu k m ela ya n i ja la n k e lu a r b a ik m ela lu i r u a n g t er b u k a m a u p u n la n gs u n g k e jalan umum wajib diberikan pada :
- a. s etiap bangunan yang didirikan;
- b. s etia p bangunan yang t ela h berdiri dan akan diadakan peru bahan, perbaikan atau perlu asan yang berarti atau yang kelas penggunaannya telah berubah.
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap perlengkapan ke lu a r hendaknya ditempatkan s es u a i dengan s t a n d a r t ek n is dan arsitektu r hingga t id a k ada bagian dari lan tai atau ru a n g yang bersangkutan mempunyai jarak lebih dari :
- a. dalam hal ban gu n an dalam m an a disim pan baran g atau bah an bahan yang sangat mu dah terbakar atau dari padan ya dalam h al kebakaran akan mengelu arkan asap beracu n atau ledakan 25 m (dua puluh lima meter);
- b. dalam hal bangunan lainnya 30 m (tiga puluh meter).
- (3) Jarak-jarak s ebagaimana dimaksud pada ayat (2), h aru s diu ku r dari bagian yang palin g t er ja u h t er h a d a p perlen gkapan ke lu a r kecu ali dalam h al ban gu n an sebagaim an a dim aksu d pada ayat (2) huruf b, dibagi-bagi dalam ruangan-ruangan atau kamar-kamar.
- (4) Perlen gkapan kelu ar pada ban gu n an klas 2, klas 3, klas 5, klas 6, klas 7, klas 8, dan klas 9 h a ru s memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. s etia p ru a n ga n yang diperu n tu kkan lebih dari 50 (lim a pulu h ) orang harus sekurang-kurangnya diperlengkapi dengan dua jalan ke lu a r yang letaknya berjau h an s a t u dengan yang lain , dan masing-masing melayani sebagai jalan ke lu a r la n gs u n g atau sebagai penuntun ke perlengkapan ke luar bangunan;
- b. s etia p bangunan berlantai dua dan lebih haru s s eku ra n gkurangnya lebih dari s a t u perlen gkapan kelu ar dan satu di antaranya harus merupakan tangga tahan kebakaran;
- c. dengan tidak m en gu ran gi arti dan m aksu d Pasal in i, seban yakbanyaknya 15 (lim a belas) meter dari akhiran buntu s u a t u koridor atau jalan terusan harus diberi perlengkapan ke luar.
- (5) Setiap bagian dari ban gu n an klas 4 ya n g terletak pada la n ta i den a h harus mempunyai jalan langsung ke tangga tahan kebakaran.
- (6) Perbandingan penghuni atau orang t er h a d a p perlen gkapan ke luar :
- a. lebar bersih perlen gkapan ke lu ar yan g dibu tu h kan dari su a tu lu a s la n t a i d it en t u k a n oleh ju m la h penghuninya atau orangnya u n tu k mana lu as lan tai yan g bersan gku tan diren can akan atau diperu n tu kkan t id a k diperkenankan perkiraan ju m la h orang lebih kecil dari yan g dapat sebagai h asil pem bagian lu as lan tai oleh kesatu an lu a s la n t a i perorangan s es u a i dengan daftar di bawah ini :
Luas lantai maksimum perorangan yang harus diperkirakan :
Penggunaan : Luas kesatuan lantai (dalam meter persegi)
Restoran, ru m ah m akan dan ru an g m akan 1,50 Toko eceran dan pasar :
1. Lantai denah dan lantai di bawahnya 3,00;
2. Lantai-lantai lainnya : 6,00
- a) Kantor dan ruang pameran 10,00;
- b) Gudang, garasi u mu m dan ru a n g Pameran s em a ca m n ya 30,00;
Pabrik 6,00;
- c. Untuk penggunaan yang t id a k diten tu kan dalam daftar s ebagaimana dimaksu d pada ayat (6) h u ru f a, dan dalam h al-hal biasa, Walikota dapat menentu kan lain u n tu k m em perh itu n gkan jumlah lebar bersih perlengkapan ke luar.
- (7) J u m la h lebar bersih perlen gkapan ke lu ar yan g dibu tu h kan dari sesuatu luas lantai harus cukup untuk melayani jumlah orang yang diperhitu n gkan u n tu k lu a s la n t a i yang bersangku tan, atas dasar s a t u meter lebar bersih u n tu k t ia p 100 (seratus) orang dan penambahan lebar bersih setengah meter u n tu k tiap 100 (seratu s) orang selanju tn ya atau s ebagian daripadanya, selain ju ga haru s diperbolehkan :
- a. dalam memperhitungkan ju m la h orang yang dilayani oleh perlen gkapan ke lu a r yang bersangku tan haru s ditambahkan kepada ju m la h orang yang dilayani pada lu a s la n t a i yang
bersangkutan, 50% (lima pu lu h persen ) dari ju m lah oran g yan g dilayani oleh lu a s la n t a i di a ta s yang bersangku tan 25% (dua pulu h lim a persen) dari ju m lah orang yang dilayani oleh lu a s la n t a i di atas la n t a i t er s eb u t belakangan, dan 10% (sepuluh persen) dari ju m lah oran g yan g dilayan i oleh tia p la n ta i tin gka t selanjutnya;
- b. apabila adanya t a n gga t a h a n kebakaran dih a ru s k a n oleh peratu ran in i, ju m la h lebar bersih n ya t id a k boleh kurang daripada 50% (lim a pu lu h persen ) dari pada ju m lah lebar bersih perlen gkapan ke lu a r yang diperhitu n gkan menurut peratu ran ini.
- (8) Perlengkapan keluar harus memenuhi ketentuan, sebagai berikut :
- a. lebar bersih perlengkapan ke luar sekurang-kurangnya :
1. t angga umum 1,20 meter;
2. t angga sekunder 0,80 meter;
3. luas lantai yang melayani 25 orang atau kurang 0,80 meter;
4. luas lantai lainnya 1,00 meter.
- b. lebar bersih dari perlen gkapan ke lu ar pada arah jalan n ya aru s tidak diperbolehkan menyempit;
- c. digu n a ka n ta n gga lin gka ra n s eba ga i p erlen gka pa n ke lu a r k edu a t id a k diperbolehkan kecu ali pada ban gu n an klas 1, klas 2 dan klas 3;
- d. t in ggi bersih dari t ia p la t a r a n t a n gga atau bordes s eku ra n gkurangnya 1,95 meter;
- e. pada bangu nan bertin gkat tiga dan lebih , tan gga-tan gga sebagai perlengkapan ke luar wajib dibuat dari bahan tahan api;
- f. s aluran-salu ran listrik dan gas, alat m eteran dan pen gu bah n ya (papan s k a k el) t id a k diperbolehkan berada dalam ru a n ga n tangga tahan kebakaran;
- g. t angga-tan gga lu ar dapat m en ggan tikan tan gga tah an kebakaran pada bangunan berlantai 6 (enam) atau kurang (1-6);
- h. s u a t u leren g ( ramp) yang melayani su atu perlen gkapan kelu ar t id a k diperbolehkan mempunyai landai lebih dari satu ban din g delapan (1 : 8);
- i. la n d a i d a r i s es u a t u leren g u n tu k kelu a r m a s u k k en d a ra a n dari suatu bangunan tidak diperbolehkan lebih dari satu banding dua belas sepanjang 4,00 meter dari batasan jalanan umum;
- j. perlen gkapan kelu ar s eku ra n g-ku ra n gn ya haru s mempunyai tinggi bersih 1,95 meter pada seluruh bagiannya;
- k. s u a t u pin tu dari perlen gkapan kelu ar jika dalam keadaan t er b u k a t id a k d ip er b oleh k a n m en gu ra n gi a ta u m en gh a la n gi leb a r perlengkapan keluar yang dibutuhkan;
- l. s uatu pintu dari perlengkapan keluar harus membuka pada arah perjalan an , kecu ali pin tu -pin tu pada bangu nan klas 1, klas 2, klas 3 dan klas 4 keten tu an in i t id a k melarang digu n akan n ya pintu ayunan yang membuka ke depan dan belakang;
- m. s u a t u pin tu yang membuka ke ja la n a n u m u m t id a k diperbolehkan merintangi la lu lin t a s di atas ja la n a n yang bersangkutan;
- n. s u a t u pin tu tida k diperboleh kan m em bu ka di atas tan gga, teta pi haru s diatas la t a r a n atau bordes t a n gga yang lebarnya t id a k kurang dari lebar pintu yang bersangkutan;
- o. s u a t u pin tu pa da ta n gga ta h a n keba ka ra n h a ru s da pa t m enutup dengan s en dirin ya dan hanya dapat dipegang t er b u k a oleh sambungan sekering;
- p. s u a t u ru a n g kamar pendingin dan s em a ca m n ya yang mempunyai ukuran-ukuran cukup lu as u ntu k dapat dim asu ki orang haru s diperlen gkapi dengan pin tu yang mempunyai u ku ra n s eku rang-ku ran gn ya 1,60 m eter tin ggi dan 0,60 meter lebar dan dapat dibu ka pada s etia p waktu dari kedu a belah pintu tanpa kunci;
- q. pin tu berpu tar h an ya dapat digu n akan kalau m en u ju lan gsu n g ke ja la n a n u m u m , t et a p i t id a k diperhitu n gkan s ebagai perlengkapan keluar.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 8

7
Manajemen penanggulangan bencana haru s dibentu k pada s etia p bangunan :
- a. jumlah penghuni lebih dari 500 orang; atau
- b. luas lantai lebih dari 5.000 m 2 ; dan/atau
- c. ketinggian lebih dari 8 (delapan) lantai.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 8

8
- (1) Bangunan gedu n g dalam memenuhi persyaratan kelengkapan prasarana dan saran a pem an faatan ban gu n an gedu n g sebagaim an a dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3), harus direncanakan :
- a. penyediaan ruang ibadah yang mudah dicapai;
- b. penyediaan ruang ganti yang mudah dicapai;
- c. penyediaan ru a n g bayi yang mudah dicapai dan dilen gkapi fasilitas yang cukup;
- d. penyediaan toilet yang mudah dicapai;
- e. penyediaan tempat parkir yang cukup;
- f. penyediaan sistem komu nikasi dan in form asi beru pa telepon dan tata suara; dan
- g. penyediaan tempat sampah.
- (2) Kelengkapan prasarana dan sarana pemanfaatan bangu nan gedu ng s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti pedoman dan standar teknis.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 8

9
- (1) Tempat parkir s ebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf e, harus direncanakan :
- a. t em pat parkir dapat beru pa pelataran parkir, di halaman, di dalam bangunan gedung dan/atau bangunan gedung parkir; dan
- b. jumlah Satu an Ruang Parkir (SRP) sesu ai den gan kebutuhan fungsi bangunan gedung dan jenis bangunan gedung.
- (2) Jumlah Satu an Ru ang Parkir (SRP) sebagaim an a dim aksu d pada ayat (1) huruf b :
- a. pertokoan 3,5-7,5 SRP untuk setiap 100 m 2 luas lantai efektif;
- b. pasar s walayan 3,5-7,5 SRP u n tu k s etia p 100 m 2 lu a s la n t a i efektif;
- c. pasar tradision al 3,5-7,5 SRP u n tu k setiap 100 m 2 lu a s la n t a i efektif;
- d. kantor 1,5-3,5 SRP untuk setiap 100 m 2 luas lantai efektif;
- e. kantor pelayanan u m u m 1,5-3,5 SRP u n tu k setiap 100 m 2 lu a s lantai efektif;
- f. sekolah 0,7-1,0 SRP untuk setiap siswa/mahasiswa;
- g. hotel/penginapan 0,2-1,0 SRP untuk setiap kamar;
- h. rumah sakit 0,2-1,3 SRP untuk setiap tempat tidur;
- i. bioskop 0,1-0,4 SRP untuk setiap tempat duduk; dan
- j. jen is bangunan gedung lainnya disamakan dengan jenis/ fu ngsi bangunan gedung yang setara.
- (3) Ukuran satu SRP mobil penu mpang, bu s/ tru k dan sepeda m otor mengikuti pedoman dan standar teknis.
- (4) J u m la h kebutuhan ru a n g parkir yang dapat bertambah haru s diperhitungkan dalam proyeksi waktu yang akan datang.
Pengelolaan Dampak Lingkungan Hidup Kebisingan
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 9

0
- (1) Baku Tin gkat Kebisingan haru s memenuhi ketentuan-ketentuan, sebagai berikut :
- a. s a la h s a t u dampak dari u s a h a atau kegiatan yang dapat mengganggu kesehatan manusia, makhlu k lain dan lingku ngan adalah akibat tingkat kebisingan yang dihasilkan;
- b. baku tingkat kebisingan untuk kenyamanan dan kesehatan wajib mengikuti ketentuan dalam standar teknis;
- c. s yarat-syarat kebisin gan diatu r berdasarkan zon asin ya, sebagai berikut :
Zona A yang diperu n tu kkan bagi : Tempat Penelitian, Ru m ah Sakit, Tempat Perawatan Kesehatan atau Sosial dan sejenisnya.
- Zona B yang diperu n tu kkan bagi : Peru mahan, Tempat Pendidikan, Rekreasi dan sejenisnya.
Zona C yang diperu n tu kkan bagi : Perkan toran , Perdagan gan , Pasar dan sejenisnya.
Zona D yang diperu n tu kkan bagi : In du s tri, Pabrik, Stasiun Kereta Api, Terminal Bus dan sejenisnya.
Tin gkat kebisin gan Zon a A, Zona B, Zona C dan Zona D h aru s memenuhi syarat-syarat kebisingan s eperti t er t er a pada Tabel Baku Mutu Kebisingan berikut ini :
TABEL BAKU MUTU KEBISINGAN
| No | ZONA | Tingkat Kebisingan dB (A) | Tingkat Kebisingan dB (A) |
|------|--------|-----------------------------|-----------------------------|
| No | ZONA | Maksimum Yang Dianjurkan | Maksimum Yang Diperbolehkan |
| 1 | A | 35 | 45 |
| 2 | B | 45 | 55 |
| 3 | C | 50 | 60 |
| 4 | D | 60 | 70 |
- (2) Dampak lingkungan bagi u saha atau kegiatan yang m en syaratkan baku tin gkat kebisin gan lebih ketat dari keten tu an , m aka u n tu k u s a h a atau kegiatan t er s eb u t berlaku baku t in gk a t kebisin gan s ebagaimana disyaratkan oleh analisis mengenai dampak lingkungan atau ditetapkan oleh ahli yang memiliki sertifikasi.
- (3) Pengelolaan dampak lin gku n ga n haru s memenuhi ketentu an ketentuan, sebagai berikut :
- a. s etia p kegiatan dalam bangu nan dan/ atau lin gku n gan n ya yan g mengganggu dan menimbulkan dampak penting t er h a d a p lin gku n ga n haru s dilen gkapi den gan AMDAL sesuai ketentu an peraturan perundang-undangan;
- b. s etia p kegiatan dalam bangu nan dan/ atau lin gku n gan n ya yan g menimbulkan dampak tidak penting terhadap lingku ngan atau s eca ra tekn ologi s u da h da pa t dikelola da m pa k pen tin gn ya , tida k perlu dilen gkapi den gan AMDAL, tetapi diharu skan melaku kan Upaya Pengelolaan Lin gku n gan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lin gku n gan (UPL) s es u a i ketentu an peratu ran peru n dan gundangan;
- c. kegiatan yang diperkirakan mempunyai dampak penting t er h a d a p lin gku n ga n adalah bila rencana kegiatan t er s eb u t akan :
1. menyebabkan perubahan pada sifat-sifat fisik dan / atau h ayati lin gku n ga n , ya n g m ela m pa u i b a k u mutu lin gku n gan m en u ru t peraturan perundang-undangan;
2. menyebabkan peru bahan mendasar pada komponen lin gku n ga n ya n g m ela m pa u i kriteria ya n g dia ku i, berda s a rka n pertimbangan ilmiah;
3. mengakibatkan s p es ies -s p es ies yang la n gka dan/ atau endemik, dan/ atau dilin du n gi m en u ru t peratu ran peru n dan gu n da n ga n t er a n ca m punah atau habitat alam in ya m en galam i kerusakan;
4. menimbulkan keru sakan atau gangguan t er h a d a p kawasan lin d u n g (h u ta n lin d u n g, cagar alam, tam an nasional, su aka marga satwa dan sebagainya) yang telah ditetapkan m en u ru t peraturan perundang-undangan;
5. merusak atau memusnahkan benda-benda dan bangunan peninggalan sejarah yang bernilai tinggi;
6. mengubah atau memodifikasi areal yang mempunyai nilai keindahan alami yang tinggi;
7. mengakibatkan/ menimbulkan konflik atau kontroversi dengan masyarakat, dan/ atau Pemerintah.
- d. kegiatan yang meliputi :
1. penataan ja la n t id a k dapat t er p is a h k a n dari penataan pedestrian, penghijauan dan ruang terbuka umum;
2. penataan ru an g jalan dapat sekaligu s m en caku p ru an g-ruang antar ban gu n an yan g tidak h a n ya terba ta s da la m Ru m ija , da n t er m a s u k u n tu k penataan elemen lin gku n ga n , penghijau an, dan lain-lain;
3. pemilihan bahan pelapis jalan dapat mendukung pembentukan identitas lin gku n ga n yang dikehendaki, dan kejelasan kontinuitas pedestrian;
4. kegiatan yan g sebagaim an a dim aksu d pada h u ru f d an gka 1, angka 2 dan angka 3, meru pakan kegiatan yang berdasarkan pengalaman dan tingkat perkembangan ilmu pengetahu an dan t ek n ologi mempunyai potensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup.
- (4) Ketentuan pengelolaan dampak lingku ngan dari jenis-jenis kegiatan pada pembangunan bangunan gedu n g dan/ atau lin gku n ga n n ya yang wajib AMDAL adalah sesu ai keten tu an pen gelolaan dam pak lingkungan.
- (5) Ketentu an Upaya Pengelolaan Lin gku n gan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lin gku n gan (UPL) jen is -jen is kegiatan pada pembangunan bangunan gedu n g dan/ atau lin gku n ga n n ya yang haru s m elaku kan Upaya Pen gelolaan Lin gku n gan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
- (6) Persyaratan Teknis Pengelolaan Dampak Lin gku n gan haru s memenuhi ketentuan-ketentuan, sebagai berikut :
- a. u n tu k mendirikan bangunan yang menurut fu n gs in ya menggunakan, menyimpan atau memproduksi bahan peledak dan bahan-bahan la in yang s ifa t n ya mudah meledak, dapat diberikan ijin apabila :
1. lokasi ban gu n an terletak di lu a r lin gku n ga n peru m a h a n , a ta u berjarak t er t en t u dari ja la n u m u m , ja la n kereta api dan bangunan lain di sekitarn ya sesu ai rekom en dasi din as tekn is terkait;
2. bangunan yang didirikan haru s terletak pada jarak terten tu dan batas-batas pekarangan atau bangunan la in n ya dalam pekarangan sesuai rekomendasi dinas terkait;
3. bagian din din g yang t er lem a h dari bangunan t er s eb u t diarahkan ke daerah yang paling aman.
- b. bangunan yang menurut fu ngsinya menggu nakan, menyimpan atau memproduksi bahan radioaktif, racun, mudah terbakar atau bahan lain yan g berbah aya, h aru s dapat m en jam in keamanan, keselamatan serta kesehatan penghuni dan lingkungannya;
- c. pada bangu nan yang menggunakan kaca pantu l pada tampak bangunan, sinar yan g dipan tu lkan tidak boleh m elebih i 24% dan dengan memperhatikan t a t a leta k s erta orien tasi bangunan terhadap matahari;
- d. bangunan yang menurut fu n gs in ya memerlukan pasokan air bersih den gan debit &gt; 5 liter/ detik a ta u &gt; 500 m ‡/ h a ri da n a ka n mengambil sumber air tanah dangkal atau air tan ah dalam ( deep well ) h a r u s mendapat ijin dari Din as terkait yan g bertan ggu n g ja wab serta m en ggu n akan h an ya u n tu k keperlu an daru rat atau alternatif dari sumber utama PDAM;
- e. gu n a pemulihan cadangan air tanah dan mengu rangi debit air harian, m aka s etia p t a p a k bangunan gedung haru s dilengkapi dengan bidang resapan yang ukurannya disesuaikan;
- f. apabila ban gu n an yan g m en u ru t fu n gs in ya a ka n m em ba n gkitka n LHR &gt; 60 SMP per 1000 ft† lu as la n t a i, maka rencana teknis s is t em ja la n akses kelu ar masuk bangunan gedu n g haru s mendapat ijin dari Dinas Teknis yang berwenang.
Bagian Ketiga Bangunan Gedung Adat
Paragraf 1 Kearifan Lokal
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 91

- (1) Bangunan gedung lama atau adat yang didirikan dengan kaidah tradisional harus dipertahankan :
- a. s ebagai warisan kearifan lokal di bidang arsitektu r bangunan gedung; dan
- b. s ebagai in s p ir a s i u n tu k ciri kota atau bagian kota u n tu k membangun bangunan-bangunan gedung baru.
- (2) Pemerintah Daerah memelihara keahlian bidang bangunan gedung/rumah adat/tradisional dengan melakukan pembinaan.
- (3) Bangunan-bangunan gedung yang oleh Pemerintah Daerah dinilai penting dan strategis h aru s diren can akan dengan memanfaatkan unsur/ idiom tradisional.
- (4) Ketentu an mengenai penerapan kearifan lokal s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), a kan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
Paragraf 2 Persyaratan
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 9

2
- (1) Persyaratan administratif u n tu k ban gu n an gedu n g lam a atau adat s ebagaimana dimaksu d dalam Pasal 91 ayat (1), dapat dilaku kan dengan ketentu an kh u su s den gan tetap m em pertim ban gkan aspek persyaratan administratif sebagaim an a dim aksu d dalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19.
- (2) Persyaratan adiministratif sebagaim an a dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. s t a t u s hak atas t a n a h , dapat beru pa milik s en diri, atau milik pihak lain;
- b. status kepemilikan bangunan gedung; dan
- c. IMB.
- (3) Pemerintah Daerah dalam menyusun persyaratan administratif bangunan gedung lama atau adat yang dibangu n dengan kaidah t r a d is ion a l dapat bekerja s a m a dengan asosiasi keahlian yang terkait.
- (4) Tata cara penyediaan dokumen dan penilaian persyaratan administratif sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) dan ayat (2), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 93

- (1) Persyaratan teknis ban gu n an gedu n g lam a atau adat sebagaim an a dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), dapat dilaku kan dengan ketentu an khusus dengan t et a p mempertimbangkan aspek persyaratan t ek n is s ebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27,
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 28

, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : a. persyaratan tata bangunan; dan b. persyaratan keandalan bangunan gedung.
- (3) Pemerintah Daerah dalam menyusun persyaratan teknis bangu nan gedu n g la m a atau adat yan g diban gu n den gan kaidah tradision al dapat bekerja sama dengan asosiasi keahlian yang terkait.
- (4) Tata cara penyediaan doku men dan penilaian persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
Bagian Keempat Bangunan Gedung Semi Permanen dan Bangunan Gedung Darurat
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 9

4
- (1) Walikota dapat m en erbitkan IMB sem en tara ban gu n an gedu n g sem i permanen u ntu k fu n gsi kegiatan u tam a dan / atau fu n gsi kegiatan penunjang.
- (2) Fungsi kegiatan u ta m a s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. kegiatan pameran berupa bangunan gedung anjungan; dan b. kegiatan penghunian berupa bangunan gedung rumah tinggal.
- (3) Fungsi kegiatan penu n jan g sebagaim an a dim aksu d pada ayat (1), meliputi :
- a. kegiatan penghunian berupa basecamp ;
- b. kegiatan pembangunan beru pa direksi keet atau kantor dan gudang proyek; dan
- c. kegiatan pameran/ promosi beru pa mock-up ru m ah s ederh an a , rumah pasca gempa bumi, rumah pre-cast , rumah knock down .
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 95

- (1) Walikota dapat menerbitkan IMB s em en ta ra bangunan gedu n g daru rat u n tu k fu n gs i kegiatan u ta m a dan/ atau fu n gs i kegiatan penunjang.
- (2) Fungsi kegiatan u ta m a s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. kegiatan penghunian berupa basecamp ; dan
- b. kegiatan u s a h a / perdagangan beru pa kios penampungan sementara.
- (3) Fungsi kegiatan penu n jan g sebagaim an a dim aksu d pada ayat (1), meliputi fungsi untuk bangunan gedung :
- a. kegiatan penanganan bencana beru pa pos penanggu langan dan bantuan, dapur umum;
- b. kegiatan mandi, cuci, dan kakus; dan
- c. kegiatan pembangunan beru pa direk s i k eet atau kantor dan gudang proyek.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 96

- (1) Bangunan gedung semi permanen sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 94, dapat diberi IMB sementara berdasarkan pertimbangan :
- a. fu n gs i bangunan gedung yang direncanakan mempu nyai u mu r la ya n a n di atas 5 (lim a ) t a h u n s a m p a i dengan 10 (s epu lu h ) tahun;
- b. sifat konstruksinya semi permanen; dan
- c. masa pemanfaatan maksimum 3 (t iga ) t a h u n yang dapat diperpanjang dengan pertimbangan tertentu.
- (2) Bangunan gedu n g s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditin gkatkan menjadi bangunan gedu n g permanen s epan ja n g leta kn ya s es u a i d en ga n p eru n tu k a n lok a s i d a n m em en u h i p ed om a n dan standar teknis konstruksi bangunan gedung.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 9

7
- (1) Bangunan gedung daru rat sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 95, dapat diberi IMB sementara berdasarkan pertimbangan :
- a. fu n gs i bangunan gedung yang direncanakan mempu nyai u mu r layanan 3 (tiga) yang sampai 5 (lima) tahun;
- b. sifat struktur darurat; dan
- c. masa pemanfaatan maksimum 6 (en a m ) bulan yang dapat diperpanjang dengan pertimbangan tertentu.
- (2) Bangunan gedu n g s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dibongkar s etela h s eles a i pemanfaatan atau perpanjangan pemanfaatannya.
Bagian Kelima Bangunan Gedung di Lokasi Berpotensi Bencana Alam
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 9

8
- (1) Bangunan gedung di lokasi rawan banjir haru s memperhatikan aturan sempadan sungai.
- (2) Dilarang membangun bangunan gedu n g di s em padan s u n ga i kecuali bangunan prasarana dan sarana sungai.
- (3) Peil la n t a i t er en d a h bangunan gedung pada lokasi rawan banjir minimum 1 m dari peil tanah.
- (4) Bangunan gedung di kawasan rawan banjir haru s menyediakan ruangan di lantai atas (loteng) untuk penyelamatan diri.
BAB V - PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 9

9
- (1) Sudut atap ru m ah h aru s dapat m en gh in darkan pen u m pu kan debu letusan gunung berapi dengan cara :
2. a.
- b. bidang atap haru s bidang datar atau t id a k sudut/patahan perubahan sudut kemiringan.
4. kemiringan sudut atap minimal 40 0 (empat puluh derajat); dan membentuk
- (2) Atap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. atap utama bangunan gedung; dan
- b. atap tambahan overstek untuk teras, garasi, dan jendela.
BAB VI - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 100

- (1) Dokumen rencana teknis bangu nan gedu ng haru s disu su n sebagai himpunan dari rencana teknis, rencana kerja dan s ya ra t-syarat, dan/atau laporan perencanaan.
- (2) Rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. rencana teknis arsitektur;
- b. rencana teknis struktur dan konstruksi;
- c. rencana teknis pertamanan;
- d. rencana tata ruang-dalam; dan
- e. gambar detail pelaksanaan.
- (3) Rencana kerja dan s ya ra t-s ya ra t s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat meliputi :
- a. rencana kerja;
- b. syarat-syarat administratif;
- c. syarat umum dan syarat teknis; dan
- d. rencana anggaran biaya.
- (4) Laporan perencanaan sebagaimana dimaksu d pada ayat (1), dapat meliputi :
- a. dasar perencanaan arsitektur;
- b. lu a s la n t a i bangunan gedu n g dan ju m la h la n t a i bangunan gedung terkait dengan KDB dan KLB; dan
- c. hal-hal lainnya.
- (5) Dokumen rencana teknis bangu nan gedu ng sebagaimana dimaksu d pada ayat (1), h a ru s m en da pa t pen ges a h a n dari Pemerintah Daerah dalam proses pengurusan IMB.
BAB VI - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 101

- (1) Dokumen rencana teknis u ntu k ru m ah tin ggal tu n ggal sederh an a dan rumah deret sederhana 1 (satu) lantai dapat diadakan dengan :
- a. disiapkan oleh pemilik bangunan gedu n g dengan t et a p memenuhi persyaratan; dan
- b. disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam bentu k dokumen rencana teknis ru m ah prototipe, ru m ah s ederh an a s eh a t, dan rumah deret.
- (2) Dokumen rencana t ek n is s ebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus mendapat pengesahan oleh Pemerintah Daerah pada proses pengurusan IMB.
BAB VI - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 102

- (1) Perencanaan t ek n is bangunan gedu n g s ebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, dilaku kan berdasarkan kerangka acu an kerja dan dokumen ikatan kerja.
- (2) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksu d pada ayat (1), dapat dilaku kan setelah persyaratan -persyaratan yan g m en dah u lu i telah jelas dan tidak terdapat penolakan meliputi :
- a. yang terkait dengan penataan ru a n g beru pa RTRWN, RTRWP, RTRWK, RDTRK, termasuk KRK dan/atau RTBL;
- b. yang terkait den gan lin gku n gan h idu p beru pa doku m en AMDAL, UPL dan UKL, Ijin Lingkungan; dan
- c. yang terkait den gan kewen an gan pen gatu ran dapat m elipu ti oleh instansi lain berupa pipa gas, kabel di bawah tanah, SUTET, jalur penerbangan, transportasi kereta rel, geologi, pertahanan, dan keamanan dalam bentuk rekomendasi.
- (3) Ketentu an lebih la n ju t mengenai dokumen rencana t ek n is sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
Paragraf 2 Proses Tata Cara Penerbitan IMB
BAB VI - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 103

- (1) Proses penerbitan IMB digolon gkan s es u a i dengan t in gk a t kompleksitas proses pemeriksaan dan pengolahan dokumen rencana teknis.
- (2) Penggolongan tingkat kompleksitas proses sebagaimana dimaksu d pada ayat (1), meliputi :
- a. bangunan gedu n g pada u m u m n ya melipu ti bangunan gedung hunian ru m ah t in gga l t u n gga l s ederh an a, dan ru m ah deret s ederh an a, ba n gu n a n gedu n g h u n ia n ru m a h tin gga l tu n gga l d a n rumah deret sampai 2 (dua) lantai, dan bangunan gedung hunian ru m ah t in gga l t id a k s ederh an a 2 (du a ) la n ta i atau lebih s erta bangunan gedung lainnya pada umumnya; dan
- b. bangunan gedu n g t er t en t u melipu ti bangunan gedu n g u n tu k kepentingan u m u m , kecu ali ban gu n an gedu n g t er t en t u fu n gs i khusus berdasarkan koordinasi dengan Pemerintah.
- (3) Ketentu an mengenai penggolongan kompleksitas u n tu k proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB VI - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 1

04
- (1) Permohonan IMB dilaku kan dengan mengisi formu lir PIMB dan melampirkan dokumen administratif dan dokumen teknis, serta dokumen/surat-surat pendukung yang terkait.
- (2) Formulir PIMB sebagaimana dimaksu d pada ayat (1), disediakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat diisi oleh :
- a. pemilik bangunan gedung; dan
- b. perencana arsitektu r sebagai authorized person yang ditu n ju k oleh pemilik/pengguna dengan surat kuasa bermeterai cukup.
- (3) Dokumen administratif s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa dokumen status hak atas tanah.
- (4) Dokumen t ek n is s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), beru pa dokumen rencana teknis.
- (5) Dokumen surat-surat yang terkait s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), beru pa SIPPT (Su rat Ijin Penunjukan dan Penggunaan Tanah), rekomendasi dari in stan si terkait, dan su rat-su rat lain n ya seperti surat perjanjian antara pemilik tanah dan pemilik bangunan gedung.
- (6) Ketentu an lebih lan ju t m en gen a i doku m en sebagaim an a dim aksu d pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB VI - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 105

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan su rat keterangan rencana kota u n tu k lokasi yang diaju kan oleh pemohon yang berisi sekurang-kurangnya :
- a. fu n gs i b a n gu n a n gedu n g yan g dapat diban gu n pada lokasi yan g bersangkutan;
- b. ketinggian maksimum bangunan gedung yang diizinkan;
- c. ju m la h la n t a i/ la p is bangunan gedu n g di bawah permukaan tanah dan KTB yang diizinkan;
- d. garis s em padan dan ja r a k bebas minimum bangunan gedung yang diizinkan;
- e. KDB maksimum yang diizinkan;
- f. KLB maksimum yang diizinkan;
- g. KDH minimum yang diwajibkan;
- h. KTB maksimum yang diizinkan;
- i. jaringan utilitas kota; dan
- j. informasi teknis lainnya yang diperlukan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan formulir PIMB yang berisikan is ia n data terkait m en gen ai ban gu n a n gedu n g ya n g a ka n didirika n sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.
BAB VI - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 106

- (1) Setiap PIMB gedu n g yan g diaju kan oleh pem oh on diproses den gan urutan meliputi pemeriksaan dan pengkajian.
- (2) Pemeriksaan PIMB bangunan gedu n g pada u m u m n ya dan bangunan gedung tertentu meliputi :
- a. pencatatan dan penelitian kelengkapan dokumen administratif dan dokumen rencana teknis; dan
- b. pengembalian PIMB yang belum memenuhi persyaratan.
- (3) Pengkajian PIMB bangunan gedu n g t er t en t u s ebagai kelanju tan pemeriksaan doku men administratif dan doku men rencana teknis yang tidak dikembalikan meliputi :
- a. pengkajian pemenuhan persyaratan teknis;
- b. pengkajian kesesu aian dengan ketentu an / persyaratan t a t a bangunan;
- c. pengkajian kesesu aian den gan keten tu an / persyaratan kean dalan bangunan gedung;
- d. dengar pendapat publik; dan
- e. pertimbangan teknis oleh tim ahli bangunan gedung.
- (4) Dokumen rencana t ek n is yang t ela h memenuhi persyaratan s ebagaimana dimaksu d pada ayat (2) dan ayat (3), disetu ju i dan disahkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Pengesahan dokumen rencana teknis meru pakan dasar penerbitan IMB.
dan
- (6) Ketentu an lebih la n ju t mengenai proses penerbitan IMB s ebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (7) Bagan t a t a cara penerbitan IMB sebagaimana t er ca n t u m dalam lampiran II dan lampiran III Peraturan Daerah ini.
BAB VI - PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pasal 107

- (1) Dokumen IMB diberikan hanya 1 (satu ) kali u n tu k setiap ban gu n an gedung, kecuali :
- a. adanya perubahan fungsi bangunan gedung;
- b. pengganti doku men IMB yang hilang, t er b a k a r , hanyut, atau rusak.
- (2) Pengalihan kepemilikan bangu nan gedu n g tidak m ewajibkan proses balik nama.
- (3) Bentuk dan kelengkapan dokumen IMB sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Daerah ini.
Paragraf 3 Penyedia Jasa Perencanaan Teknis