PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 4 Tahun 2010
Tentang PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA
Berlaku: 7 Oktober 2010
N/A
Preamble

Menimbang :
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 4 TAHUN 2010 T E N T A N G
PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,
a.
bahwa pedagang kaki lima sebagai bentuk usaha masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah, maka dipandang perlu melakukan penataan dan pembinaan demi kemajuan usahanya yang diharapkan akan mampu menunjang perekonomian masyarakat dan mewujudkan lingkungan kota yang bersih, sehat, rapi, dan indah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;
Mengingat
- 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan DaerahDaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang -Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 21 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2006 Nomor 21);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 03);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR dan
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA.
BAB V - HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 5
Pasal 6

Setiap Pedagang Kaki Lima wajib :
- a. bertanggung jawab terhadap ketertiban, keamanan, kebersihan, keindahan, dan fungsi fasilitas umum serta kesehatan lingkungan di sekitar tempat kegiatan usahanya;
- b. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan serta fungsi fasilitas umum;
- c. mengemas dan memindahkan peralatan dan dagangannya dari lokasi tempat usahanya setelah selesai menjalankan usahanya; dan
- d. memberikan akses jalan ke bangunan atau tanah yang berbatasan langsung dengan jalan apabila berusaha di daerah milik jalan.
BAB VI - LARANGAN
Pasal 7

- (1) Setiap Pedagang Kaki Lima dilarang :
- a. menjualbelikan dan/atau memindahtangankan lokasi kepada pihak manapun;
- b. melakukan kegiatan usaha di tempat umum selain yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
- c. melakukan kegiatan usaha dengan tempat usaha yang bersifat menetap;
- d. melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan permasalahan kebersihan, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan serta pencemaran lingkungan;
- e. menggunakan lahan melebihi ketentuan yang diizinkan;
- f. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau merubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan/atau bangunan sekitarnya; dan
- g. melakukan kegiatan usaha yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Setiap Pedagang Kaki Lima yang melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat larangan parkir, berhenti sementara, dan/atau trotoar.
BAB VII - PEMBINAAN
Pasal 8

- (1) Untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan usaha pedagang kaki lima, Bupati memberikan pembinaan melalui Lembaga Pelaksana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - SANKSI
Pasal 9

- (1) Setiap pedagang kaki lima yang melanggar ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, dan d serta ayat (2), akan dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan usahanya.
- (2) Setiap pedagang kaki lima yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf e, f, dan g, akan dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha.
- (3) Apabila sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah diberikan dan pedagang kaki lima tetap melakukan kegiatan usahanya, maka akan diberikan tindakan pembongkaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup Jelas. Pasal 2 Cukup Jelas. Pasal 3 Cukup Jelas. Pasal 4 ayat (1) 'Yang dimaksud dengan kartu identitas adalah kartu tanda pengenal yang dikeluarkan oleh Lembaga Pelaksana, yang harus dimiliki oleh setiap orang yang telah mendapatkan izin dan dipasang pada tempat yang digunakan untuk berdagang'. ayat (2) cukup jelas. ayat (3) cukup jelas. ayat (4) cukup jelas.
'Pembinaan terhadap pedagang kaki lima baik berupa bimbingan maupun penyuluhan perlu dilaksanakan, agar pedagang kaki lima tersebut dapat berkembang dengan cepat, sehingga akan dapat pindah ke pasar maupun toko sesuai dengan bidang usahanya'.
```
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup Jelas. Pasal 6 Cukup Jelas. Pasal 7 Cukup Jelas. Pasal 8 ayat ( 1 ) ayat ( 2 ) Cukup Jelas. Pasal 9 Cukup Jelas. Pasal 10 Cukup Jelas.
```
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 1