Unknown WALIKOTA Nomor 15 Tahun 2014
Tentang WALIKOTA KOTAMOBAGU
Berlaku: 15 TAHUN 2014
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat
- a. bahwa dalam rangka mengakomodir besaran biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Negara, dipandang perlu melaksanakan Perubahan atas Peratrrran -Walikota Kotamobagu Nomor 2 Tahun 2Ol4 tentang Standar Biaya Pedalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Tahun Anggaran 2OI4.
2. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota. b.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861; 1.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor L Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); 2.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaO$; 3.
4
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2OO4
- Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa37); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8afl;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tartbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38); 5
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2OO7 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO7 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a680 );
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9$;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Pen5rusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2Ol4;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 /PMK.O2/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2Ol4 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.O2|2O|4 tentang Peruahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2Ol3 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2Ot4;
- Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor l" Tahun 2Ol4 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 11. Kotamobagu Tahun Anggaran 2014
- Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2OL4 L2.
- Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Tahun Anggaran zA14 13.
MEMUTUSKAN
Menetapkan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR 2 TAHUN 2OI4 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PE.IABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2014
N/A
Pasal 9

- Besarnya Satuan Biaya pedalanan dinas dalam negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini; (1)
- Biaya Perjalanan dinas sebagairnana dirnaksud Ayat (1) dan (2') terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut: (2)
- a. Uang Harian;
- b. Biaya Transport;
- c. Biaya Penginapan;
- d. Uang Representasi untrrk Pejabat Negara, Anggota DPRD dan Pejabat Esselon II. Pejabat Esselon I, Pimpinan/
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (21huruf a terdiri atas:
- a. Uang Makan;
- b. Uang Transport Lokal; dan
- c. Uang Saku
- (4) Biaya Transport sebagaimana dimaksud pada ayat (21huruf b dibayarkan sesuar biaya rill (At Cost) yang terdiri atas:
- a. Perjalanan dinas dari tempat Kedudukan sampai Tempat T\rjuan keberangkatan dan kepulangan (biaya tiket angkutan udara/angkutan daratlangkutan laut) termasuk biaya ke terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan.
- b. retribusi yang dipungut di termina-l bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
4. Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf d dibayarkan sebanyak jumlah hari pelaksanaan Perjalanan Dinas. (s)
5. Biaya Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digolongkan dalam 5 (lima) tingkatan yaitu : (6)
- a. Tingkat A untuk Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD dan Pendamping Pejabat Negara (Isteri / Suami );
7. Tingkat B untuk Pejabat Eselon II, Anggota DPRD dan yang disetarakan; b.
8. Tingkat C untuk Pejabat eselon III atau Gol. IV dan yang disetarakan; c.
9. Tingkat D untuk Pejabat eselon IV atau Gol. III; dan yang disetarakan; d.
10. Tingkat E untuk PNS Gol. II, Gol. I, Pegawai Tidak Tetap dan yang disetarakan. e.
11. Jenis fasilitas transportasi bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Walikota ini. (71
12. Bagr pejabat yang mendapatkan fasilitas kendaraan dinas roda 4 (empat) diberikan biaya bahan bakar minyak sebesar Rp. 5O0.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan secara lumpsum sebagai pengganti biaya transport untuk: (8)
- a. Perjalanan Dinas dari Kotamobagu ke Bandara/Pelabuhan pergi-pulang (PP);
- b. Perjalanan Dinas dari Kotamobagu keluar daerah dalam wilayah propinsi Sulawesi utara dan Gorontalo pergi-pulang (PP).
Ketentuan Pasal 11 ditambah 1 (satu) pasal, berbunyi sebagai berikut:
Paeal 11.a
Untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri, jenis biaya serta besaran pembayaran untuk pelaksanaan perjalanan dinas mengacu pada Peraturan Menteri Kauangan Nomor 72/PMK.O2l2O13 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2OL4 beserta perubahannya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.O2|2O|+ tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72|PMK.O2 /2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014.
N/A
Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.
Ditetapkan di Kotamobagu
Padatanggal oJ Jrt 2OL4
0wnltrorA KorAM
TATONG BARA
Diundangkan di Pada tanggal Kotamobagu q
C,JU
2ot4
DAERAH
OBAGU
STAFA LIMBALO
BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2014 NOMOR
N
Ko7A