PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 19 Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 43 Tahun 1999
N/A
Preamble

Menimbang : a.
- bahwa tugas pokok, fungsi dan uraian tugas merupakan pedoman satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan peran dan kedudukan sebagai pembantu kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Seluma;
- bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2O1O tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Seluma, Ttrgas Pokok, Fungsi dan Uraian T\rgas Dinas Daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati; b.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian T\rgas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma; c.
Mengingat : 1.
- Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan UndangrUndang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2661; 2.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 3.
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor I25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor32Tahun2oo4tentangPemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor a8a\;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah' Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo7 Nomor 82, Tambahan LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomoraTST\; 4.
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 89' TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesia Nomor a7al); 5.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2ooztentangTeknisPenataanorganisasiPerangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 15 Tahun2oo7TentangSusunanOrganisasiDanTata Kerja Dinas Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2OO7 Nomor i 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir denganPeraturanDaerahKabupatenSelumaNomor lOTahun2ol3tentangPerubahanKetigaAtas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 15 Tahun2oozTentangSusunanOrganisasiDanTata Kerja Dinas Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2Ol3 Nomor 10);
MEMUTUSI{AN :
Menetapkan: PERATURAN BUPATI SELUMA TENTANG TUGAS POKOK' FUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS PENDIDII(AN DAN
KEBUDAYAAN I(ABUPATEN SELUMA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seluma.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Seluma.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma.
7. Jabatan struktural adalah satuan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
8. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
9. Kelompok jabatan fungsional lainnya adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
10. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT Dinas adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas.
BAB II - KEDUDUI{AN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS Pasal 2
Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pendidikan dan kebudayaan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
BAB II - KEDUDUI{AN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS Pasal 2
Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas mempunyai fungsi:
- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Men5rusun perencanaan ketenagaan, sarana prasarana dan peserta didik;
- c. Pembinaan dan pengembangan ketenagaan, sarana prasarana dan peserta didik;
- d. Pembinaan dan pengembangan kurikulum pendidikan formal dan non formal serta penididikan informal;
- e. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- f. Pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan;
- g. merumuskan, pengelolaan dan pembinaan kebudayaan;
- i. Melaksankan tugas lain yang diberikan oleh Bupati;
- h. Pembinaan dan pengembangan UPT dinas; dan
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI Pasal 5
Pasal 6

- (1) Sekretariat dan bidang masing-masing dipimpin oleh Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Sub Bagian dan seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi bertanggung jawab kepada sekretaris dan Kepala Bidang;
Bagian Kesatu
Kepala Dinas
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI Pasal 5
Pasal 7

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendidikan dan kebudayaan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendidikan dan kebudayaan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan dan kebudaYaan;
- e. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati dalam lingkup tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2\, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana program kerja lima tahunan dan tahunan Dinas dengan mempelajari aturan, meneliti dan mengolah bahan dan data seba"gai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis bidang pendidikan dan kebudayaan dengan mengacu ketentuan untuk dilaksanakan oleh sekretariat, bidang, subbag, seksi dan UPT Dinas;
- c. mempelajari dan menjabarkan petunjuk, disposisi atasan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. mempelajari, menelaah peraturan perundangundangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis supaya tugas dilaksanakan sesuai ketentuan;
- e. mendistribusikan tugas kepada bawahan berkaitan dengan bidang tugas Dinas dengan memberi petunjuk dan membimbing agar tugas dilaksanakan sesuai ketentuan secara efektif dan efisien;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan program di bidang pendidikan dan kebudayaan dengan instansi/lembaga/satuan kerja/unit kerja terkait agar diperoleh sinkronisasi dalam pelaksanaan program;
- g. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan dan kebudayaan dengan koordinasi dan survei serta mengolah bahan dan data guna kelancaran pelaksanaan tugas Dinas;
- h. melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan kebudayaan dengan koordinasi, survey dan penyuiuhan serta mengolah bahan dan data agar pelaksanaan tugas sesuai ketentuan;
- i. melaksanakan pemantallan, evaluasi dan pelaporan pekerjaan di bidang pendidikan dan kebudayaan dengan metode pengawasan melekat, monitoring dan pengendalian kegiatan agar pelaksanaan tugas sesuai ketentuan;
- j. melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja serta perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan prestasi kerja; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan bupati dalam lingkup tugas dan fungsinya.
Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan ketatausahaan, surat menyurat, kepegawaian, keuangan, urusan umum rumah tangga, perencanaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkunganDinassertamenindaklanjutiLaporanHasil Pemeriksaan (LHP).
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI Pasal 5
Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasai 7 ' Sekretariat memPunYai fungsi :
- b. Pengelolaan administrasi, kepegawaian' keuangan' perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat dan inventarisasi;
- a. Penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pembinaan organsasi dan tata laksana;
- c. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pemantauan Program kerja Dinas;
- e. pelaksanaan fungsi tata usaha keuangan pada Dinas;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang pada Dinas;
6. f.pengelolaanadministrasikepegawaiandankesejahteraan pegawai;
- h. pengelolaan dan pengadministrasian perlengkapan kantor,pemanfaatandanperawataninventariskantor;
- g. pengeloiaan administrasi keuangan dan gaji pegawal;
9. i.pelaksanaanpelayananteknisadministrasikepaladinas dan semua unit organisasi di lingkungan Dinas; dan
10. j'pelaksanaantugas-tugaslainyangdiberikanolehKepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya'
Paragraf 1 Sub Bagian Umum dan KePegawaian
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI Pasal 5
Pasal 10

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana kerja dan kegiatan Sub Bagian Umum dan KePegawaian;
2. b.Melakukanurusanketatausahaandankearsipanpada Dinas;
3. c.Menyiapkandanmemprosesusulankenaikanpangkat, gaji berkala, pensiun, pemberian sanksi disiplin' pemberian tanda penghargaan/tanda jasa;
4. d.Menyiapkandanmemprosespermohonanizindancuti' tugas belajar, perpindahan (mutasi), perkawinan dan perceraian;
- f. Melakukan urusan kerumahtanggaan Dinas;
- e. Mengusulkan penerbitan kartu pegawai' kartu isteri/suami,kartutabunganasuransipensiun(Taspen), Bapertarum d'an kartu asuransi kesehatan (Askes);
- g. Melakukan urusan umum Dinas;
- h. Melakukan urusan kepegawaian Dinas;
- i. Menyusun kebutuhan pegawai berdasarkan beban tugas dan analisa jabatan Pada Dinas;
- k. Membimbing bawahan untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan Prestasi kerja;
- j. Men5rusun tertib administrasi dan kedisiplinan pegawai untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
12. L Menyusun daftar urut kepangkatan, usulan kenaikan pangkat dan gaji berkala pegawai Dinas; dan
- m. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan'
Paragraf 2 Sub Bagian Keuangan
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI Pasal 5
Pasal 11

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana kerja anggaran Dinas yang dihimpun dari rencana kerja anggaran bidang-bidang yang ada;
- b. Melaksanakan urusan keuangan dan perbendaharaan Dinas, pengeluaran dan PendaPatan;
- d. Menyampaikan laporan, realisasi pertanggungjawaban penggunaan anggaran;
- c. Melaksanakan pembukuan, perbendaharaan dan kas;
- e. Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Menganalisa pedoman dan memfasilitasi penjrusunan RKA, DPA, Pergeseran dan DPPA kegiatan tahunan;
- g. Membimbing bawahan untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan prestasi kerja;
- h. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 3
Sub bag perencanaan dan monitoring dan evaluasi mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana kerja Sekretariat;
- c. Menghimpun Program dan Rencana Kerja bidang untuk selanjutnya disusun menjadi program dan Rencana Kerja (RENJA) Dinas;
- b. Menghimpun dan menyusun data pendidikan dari bidang untuk selanjutnya menjadi data pendidikan Kabupaten;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan
pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas;
- e. Menyusun TAPKIN, LAKIP, LPPD dan LKPJ Dinas;
- f. Menghimpun laporan pelaksanaan program dan kegiatan d.ari bidang untuk dibuat laporan Dinas secara keseluruhan dan disampaikan ke Bupati Seluma;
3. o b' menganalisa laporan bulanan baik keuangan maupun fisik;
- h. Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Membimbing bawahan untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan prestasi kerja; i.
6. .1. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Bagian Ketiga
- Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas menyusun rencana program kerja bidang, membagi tugas, memberi petunjuk dan menilai, pembinaan dan pengembangan kurikurum pendidikan dasar, menyusun petunjuk penerimaan siswa Baru, memantau Ujian Akhir Sekolah (UAS) dan Ujian Akhir Nasional (UAN), menyusun dan menyebarluaskan Kalender pendidikan, mengumpulkan, mengelola dan menganalisis data sekolah dan lembaga, ketenagaan, sarana dan prasarana serta kesiswaan pendidikan Dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. (1)
- untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 12, Bidang Pendidikan Dasar mempunyai fungsi: (2)
- a. Menyusun rencana program kerja bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada kepala seksi sesuai dengan bidangnya;
- c. Mengkoordinasikan kepada kepala seksi dalam melaksanakan tugas agar terjalin kerjasama yang baik;
- d. Menilai prestasi kerja kepala seksi di ringkungan bidangnya sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
- e. Membina pelaksanaan tugas kepala seksi agar hasil yang dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- f. Pembinaan dan pengernbangan kurikulum pendidikan Dasar;
- g. Menlrusun petunjuk penerimaan Siswa Baru pendidikan Dasar;
- i. Menyusun dan menyebarluaskan Kaldik ke pendidikan Dasar;
- h. Menyusun petunjuk dan memantau pelaksanaan UAN dan UAS;
- j. Mengumpulkan dan mengolah serta menganalisis data lembaga/sekolah, ketenagaan' sarana dan prasarana serta kesiswaan Pendidikan Dasar;
- k. Pembinaan dan pengembangan kemampuan guru melalui penataran dan pelatihan serta penyetaraan;
- 1'MerekomendasikanizinpendirianPendidikanDasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m.MenelitikeabsahanST'IBdansuratketeranganSTTB yang rusak/hilang;
- o. Menyeleksi dan mengusulkan tenaga kependidikan/guru berprestasi untuk mendapat penghargaan;
- n. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak/instansi terkait datam pembinaan Pendidikan Dasar;
- p. Mengusulkan pengadaan dan pemerataan guru pendidikan Dasar;
- r. Pembinaan dan pengembangan UKS Pendidikan Dasar;
- q. Mengusulkan peningkatan kesejahteraan guru pendidikan Dasar;
- s. Penyusunan laporan Bidang sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban;
Paragraf 1
seksi Kurikulum dan Kesiswaan mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana kerja dan program kerja tahunan kepala seksi;
2. b.Memberipetunjukkepadabawahanuntukkelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun dan menYebarluaskan Kaidik SD, SDLB, SMP, SMPLB negeri/swasta;
- c. Menyusun Petunjuk Pelaksanaan SMP, SMPLB negeri/swasta; kurikulum SD, SDLB,
- e. Menganalisa daya serap Kurikulum SD' SDLB' SMP' SMPLB negerilswasta;
6. f.Menganalisa/mengevaluasihasilujianakhirSD,SDLB, SMP, SMPLB negeri/swasta;
- g. Menyiapkan usul, saran, dan pertimbangan bidang tentang pelaksanaan kurikulum Menyusun petunjuk
8. pelaksanaan kurikulum SD, SDLB' SMP' SMPLB negerilswasta;
- i. Menyiapkan dan menyebarluarkan petunjuk/pedoman penerimaan siswa baru SD, SDLB' SMP' SMPLB negeri/swasta;
- h. Memonitor, melakukan pencatatan dan memeriksa keabsahan surat tanda tamat belajar (sT.lB) atau ljazah SD, SDLB, SMP, SMPLB negerilswasta;
- J. Melaksanakan suPervisi, petunjuk sarana siswa evaluasi dan Pedoman serta SD, SDLB, SMP, SMPLB negerilswasta;
- k. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
13. l.MenyusunlaporanSeksisesuaidenganhasilyangtelah dicapai sebagai pertanggungj awaban ;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan'
- m. Membimbing bawahan untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan Prestasi kerja;
SeksiPeningkatanMutuTenagaPendidikmempunyaitugas:
- a. Menyusun rencana program kerja seksi sebagai sebagai pedoman Pelaksanaan tugas;
- b. Melakukan pembinaan kepada guru untuk pengembangan Profesi;
- c. Mengkoordinasikan setiap kegiatan profesi pendidik;
- d. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan profesi pendidik;
- e. Mengadakan bimbingan dan pelaksanaan supervisi terhadap kegiatan profes pendidik;
- f. Mengadakan pelatihan tenaga profesi pendidik;
7. o b' Meny'usun PersiaPan dan usulan sertifikasi/kualifikasi/peningkatan profesi tenaga pendidik dan kependidikan SD, SDLB' SMP' SMPLB negerif swasta;
- h. Memfasilitasi dan meningkatkan kerjasama dalam pengembangan dan peningkatan mutu profesi pendidik;
- i. Membimbing bawahan untuk meningkatkan motivasi' disiplin dan Prestasi kerja;
- j. Melaksanakan tugas iain yang diberikan oleh atasan'
Paragraf 3
seksi Ketenagaan, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana kerja dan program kerja tahunan kepala seksi;
- b. Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Mengumpulkan, mengolah dan menyusun data tenaga pendidik dan kependidikan SD, SDLB, SMP, SMPLB negerilswasta;
- d. Menyusun persiapan dan usulan rencana pengadaan, penempatan, dan pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan SD, SDLB, SMP, SMPLB negertf swasta;
- e. Menyusun persiapan dan usulan pengangkatan calon kepala sekolah SD, SDLB, SMP, SMPLB negerilswasta;
- f. Menyusun persiapan dan usulan tzin be\ajar dan tugas belajar tenaga pendidik dan kependidikan sD, SDLB, SMP, SMPLB negerif swasta;
- g. Membuat rekapitulasi laporan bulan SD, SDLB, SMP, SMPLB negerif swasta;
- h. Menyusun kebutuhan sarana dan prasarana kebutuhan SD, SDLB, SMP, SMPLB negeri/swasta;
- i. Menyusun dan melaksanakan akreditasi sD, SDLB, SMP, SMPLB negeri/swasta;
- j. Men5rusun Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar;
- k. Menyusun dan merencanakan kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD, SDLB, SMP, SMPLB negerilswasta;
- l. Meninventarisasi data sarana dan prasarana sD, SDLB, SMP, SMPLB negeri/ swasta;
- m. Membimbing bawahan untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan Prestasi kerja;
- n. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (1) Bidang Pendidikan Menengah mempunyai tugas menyusun rencana program kerja, membagi tugas', memberi petunjuk dan menilai, pembinaan dan pengembangan kurikulum SMA dan SMK' Menyusun petunjuk Penerimaan Siswa Baru, petunjuk dan monitoring UAS dan UAN, menyusun dan
ts+-
-.P
:
menyebarluaskan kalender pendidikan, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data lembaga/sekolah, ketenagaan, sarana, dan prasarana dan kesiswaan/warga belajar SMA dan SMK sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 17, Bidang Pendidikan Menengah mempunyai fungsi :
- a. Menyusun rencana program kerja bidang pendidikan Menengah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada kepala seksi sesuai dengan bidang;
- c. Memberikan petunjuk kepada kepala seksi untuk kelancaran pelaksanaan tugas:
- d. Mengkoordinasikan kepada kepala seksi dalam melaksanakan tugas agar terjalin kerjasama yang baik;
- e. Menilai pelaksanan tugas kepala seksi agar hasil yang dicapai sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- f. Menilai prestasi kerja kepala seksi di lingkungan pendidikan Menengah sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
- g. Menelaah peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan Menengah;
- h. Men5rusun petunjuk penerimaan siswa baru pendidikan Menengah;
- i. Menyusun dan menyebarruaskan kalender pendidikan;
- j. Men5rusun petunjuk dan monitoring ulangan semester dan ujian akhir;
- k. Pembinaan dan pengembangan kurikulum pendidikan Menengah;
- l. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data lembaga/sekolah, sarana dan perasarana serta kesiswaan Pendidikan Menengah;
- m. Merekomendasikan izin Pendidikan/pembentukan Pendidikan Menengah;
- n. Pembinaan dan pengembangan kemampuan guru melalui penataran dan pelatihan, penyetaraan dan izin belajar / pendidikan ;
- o. Meneliti keabsahan ijazahlSTTB dan surai keterangan STTB / Ij azah yang rusak/ hilang;
- p. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pembinaan Pendidikan Menengah;
- q. Menyeieksi dan mengusulkan tenaga pendidikan dan guru berprestasi untuk mendapat penghargain;
- r. Mengusulkan pengadaan guru' pemerataan (mutasi dan rotasi) guru Pendidikan Menengah;
- t. PenYusunan laPoran teiah dicaPai pelaksanaan tugas; bidang sesuai dengan hasil Yang sebagai Pertanggungjawaban
- s. pembinaan dan pengembangan UKS pendidikan Menengah;
Paragraf 1 Seksi Kurikulum dan Kesiswaan
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI Pasal 5
Pasal 18

seksi sD/sDLB dan Prasekolah mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana kerja dan program kerja tahunan kePala seksi; b. Memberi peiunjul&lt; kepada bawahan untuk kelancaran
2. pelaksanaan tugas; c. Menyusun pelnjuk pelaksanaan kurikulum SMA' SMALB, dan SMK negerif swasta;
- e. Menganalisa daya serap Kurikulum SMA' SMALB' dan SMK negerilswasta;
- d. Menyusun dan menyebarluaskan Kaldik SMA' SMALB' dan SMK negerif swasta;
5. Menganalisa/mengevaluasi hasil ujian akhir SMA' SMALB, dan SMK negeri/swasta; f.
- h. Memonitor, melakukan pencatatan dan memeriksa keabsahansurattandatamatbeiajar(ST'|B)atautlazah SMA, SMALB, dan SMK negerif swasta;
7. Menyiapkan usul, -""'u'", dan pertimbangan bidang tentang pelaksanaan kurikuium Menyusun petunjuk pelaksanaan kurikulum SMA' SMALB' dan SMK negertf swasta; o lr'
- i. Menyiapkan dan menyebarluarkan petunjuk/pedoman penerimaan siswa baru SMA' SMALB' dan SMK negetilswasta;
- k. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
- j. Melaksanakan suPervisi' petunjuk sarana siswa evaluasi dan Pedoman serta SMA, SMALB, dan SMK negeri/ swasta;
11. L Menyusun laporan Seksi sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungj awaban;
- n. Melaksanat a" tugas lain yang diberikan oleh atasan'
- m. Membimbing bawahan untuk meningkatkan motivasi' disiPlin dan Prestasi kerja; 1 ,
-l
t
- r. Mengusulkan pengadaan guru' pemerataan (mutasi dan rotasi) guru Pendidikan Menengah;
- t. PenYusunan iaPoran telah dicaPai pelaksanaan tugas; bidang sesuai dengan hasil Yang sebagai Pertanggungjawaban
- s. Pembinaan dan pengembangan UKS pendidikan Menengah;
Paragraf 1 Seksi Kurikulum dan Kesiswaan
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI Pasal 5
Pasal 18

Seksi SD/SDLB dan Prasekolah mempunyai tugas:
- b. Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran peiaksanaan tugas;
- a. Menyusun rencana kerja dan program kerja tahunan kePala seksi;
- c. Menyusun peiunjuk pelaksanaan kurikulum SMA' SMALB, dan SMK negeri/swasta;
- e. Menganatisa daya serap Kurikulum SMA' SMALB' dan SMK negeri/swasta;
- d. Menyusun dan menyebarluaskan Kaldik SMA' SMALB' dan SMK negerilswasta;
6. ujian akhir SMA, f. Menganalisa/mengevaluasi hasil SMALB, dan SMK negerilswasta;
- h. Memonitor, melakukan pencatatan dan memeriksa keabsahansurattandatamatbelajar(ST'|B)atautjazah SMA, SMALB, dan SMK negertf swasta;
8. pertimbangan bidang Menyusun Petunjuk SMALB, dan SMK g. MenYiaPkan usul, saran, dan tentang Pelaksanaan kurikulum pelaksanaan kurikulum SMA' negeri/ swasta;
9. negertf swasta; i. Menyiapkan dan menyebarluarkan petunjuk/pedoman penerimaan siswa baru SMA' SMALB' dan SMK
- k. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan d,an pengembangan karier;
- j. Melaksanakan suPervisi, petunjuk sarana siswa evaluasi dan Pedoman serta SMA, SMALB, dan SMK negeri/swasta;
1. Menyusun laporan Seksi sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungj awaban ;
- n. Melaksanat an tugas lain yang diberikan oleh atasan'
- m. Membimbing bawahan untuk meningkatkan motivasi' disiPlin dan Prestasi kerja;
Patagraf 2 Seksi Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI Pasal 5
Pasal 19

SeksiPeningkatanMutuTenagaPendidikmempunyaitugas:
- a. Menyusun rencana program kerja seksi sebagai sebagai pedoman Pelaksanaan tugas;
- b. Melakukan pembinaan kepada guru pengembangan Profesi; untuk
- c. Mengkoordinasikan setiap kegiatan profesi pendidik;
4. d.Menyeienggarakankegiatanpembinaanprofespendidik;
- e. Mengadakan bimbingan dan pelaksanaan supervisi terhadap kegiatan profes pendidik;
- f. Mengadakan pelatihan tenaga profesi pendidik;
7. dan usulan profesi tenaga SMALB, dan SMK g. Menyusun perslapan sertifikasi / kualifi kasi / peningkatan pendidik d,an kePendidikan SMA, negertf swasta;
- h. Memfasilitasi dan meningkatkan kerjasama dalam pengembangan dan peningkatan mutu profesi pendidik;
9. i.Membimbingbawahanuntukmeningkatkanmotivasi, disiplin dan Prestasi kerja;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 3
Seksi Ketenagaan, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas:
- b. Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- a. MenSrusun rencana kerja dan program kerja tahunan kepala seksi;
- c. Mengumpulkan, mengolah dan menyusun data tenaga pendidik dan kependidikan SMA, SMALB, dan SMK negerif swasta;
- e. Menyusun persiapan dan usulan pengangkatan calon kepala sekolah SMA, SMALB, dan SMK negeri/swasta;
- d. Menyusun persiapan dan usulan rencana pengadaan' penempatan, d'an pemerataan tenaga pendidik dan kependidikanSMA,SMALB,danSMKnegerilswasta;
6. f'Menyusunpersiapandanusulanizinbelajardantugas belajartenagapendidikdankependidikanSMA'SMALB' dan SMK negeri/swasta;
- g. Membuat rekapitulasi laporan bulan SMA' SMALB' dan SMK negerilswasta;
- h. Menyusun kebutuhan sarana dan prasarana kebutuhan SMA, SMALB, dan SMK negertf swasta;
2. Menyusun dan melaksanakan akreditasi SMA, SMALB, dan SMK negerilswasta; 1.
3. Menyusun Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar; j.
4. Menyusun dan merencanakan kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA, SMALB, dan SMK negerilswasta; k.
5. Meninventarisasi data sarana dan prasarana SMA, SMALB, dan SMK negerilswasta t.
6. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; m.
7. Membimbing bawahan untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan prestasi kerja; n.
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. o.
Bagian Kelima
- Tugas Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI) menyusun rencana program kerja, membagi tugas memberi petunjuk dan menilai pembinaan, pengembangan serta menyusun juklak dan juknis Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI), mengolah dan menganalisa tata lembaga, sarana dan prasarana serta menyusun rencana pengadaan tenaga teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran tugas. (1)
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI) menyelenggarakan fungsi: (21
- a. Menyusun rencana dan program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Memberi petunjuk kepada kepala seksi di lingkungan bidang Pendidikan Luar Sekolah;
- c. Menilai prestasi kerja kepala seksi di lingkungan bidang sebagai bahan dan pengembangan karier;
- d. Mengkoordinasikan kepada seksi di lingkungan bidang sebagai bahan pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI);
- e. Menetapkan perizinan kursus, sanggar-sanggar dah klub olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat;
\
- f. Menyusun dan menyebarluaskan petunjuk penyelenggaraan kegiatan pendidikan masyarakat dan generasi muda;
- g. Memelihara .dan meningkatkan kerja sama dengan instansi pemerintah dan organisasi masyarakat yang bergerak di bidang kegiatan pendidikan masyarakat dan generasi muda;
- h. Menyusun laporan bidang sesuai dengan hasil yang telah dlcapai sebagai pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas;
- i. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 1
Seksi Pendidikan Anak Usia Dini
Seksi Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas:
- a. Men5rusun rencana kerja dan program kerja tahunan kepala seksi;
- b. Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Menyusun bahan perumusan kebijakan pemberdayaan peranserta masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini;
- d. Menyusun dan menyebarluaskan petunjuk tentang standar, kriteria dan prosedur dibidang pendidikan anak usia dini;
- e. Melaksanakan evaluasi dan bimbingan teknis dibidang pendidikan anak usia dini;
- f. Melaksanakan hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi masyarakat yang ada hubungan dengan pembinaan dan pengembangan pendidikan anak usia dini;
- g. Melaksanakan pemberdayaan peran serta masyarakat dibidang pendidikan anak usia dini;
- h. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
- i. Menyusun laporan Seksi sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban;
- j. Membimbing bawahan untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan prestasi kerja;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Patagraf 2
Seksi Kesetaraan dan Keaksaraan mempunyai tugas:
- a. Men5rusun rencana kerja dan program kerja tahunan kepala seksi;
- b. Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Menyusun data pendidikan kesetaraan dalam rangka pembinaan terhadap warga beiajar paket A, B, dan C;
- d. Melaksanakan pembinaan terhadap tutor kesetaraan;
- e. Melaksanakan hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi masyarakat yang relevan terhadap penyelenggaraan program kesetaraan;
- f. Melaksanakan evaluasi dan bimbingan teknis dibidang kesetaraan dan Keaksaraan;
- g. Melaksanakan pemberdayaan peran serta masyarakat dibidang pendidikan kesetaraan;
- h. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
- i. Menyusun laporan Seksi sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban;
- j. Membimbing bawahan untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan prestasi kerja;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 3
Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI Pasal 5
Pasal 24

Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana kerja dan program kerja tahunan kepala seksi;
- b. Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
3. c" Menyusun pedoman dan petunjuk tentang pendirian lembaga pendidikan non formal dan masyarakat;
- d. Memberikan rekomendastf rzin di bidang kelembagaan (pendidikan luar sekolah dan masyarakat);
- e. Menyebarluaskan bahan/petunjuk standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur dibidang pembinaan kursus dan kelembagaan;
- f. Pembinaan dan bimbingan teknis serta evaluasi kursus dan kelembagaan;
- g. Melaksanakan pemberdayaan peranserta masyarakat dibidang pembinaan kursus dan kelembagaan;
-
- h. Melakukan pengawasan dan pengendalian upaya peningkatan mutu lembaga pendidikan luar sekolah dan masyarakat yang ada di masyarakat;
- i. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
- j. Menyusun laporan Seksi sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungj awaban;
- k. Membimbing bawahan untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan prestasi kerja; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Bagian Keenam Bidang Kebudayaan
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI Pasal 5
Pasal 25

- (1) Tugas Bidang Kebudayaan adalah membantu dinas dibidang Kebudayaan dalam merumuskan, pengelolaan dan pembinaan kebudayaan, menyelamatkan sejarah tradisional dan benda cagar budaya, melaksanakan penulisan sejarah dan nilai tradisional, menggali dan meneliti persyaratan seni budaya daerah, melaksanakan penyelamatan, pengamanan, pemugaran peningkatan sejarah dan benda cagar budaya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:
- a. Menyiapkan dan menyusun program kerja pada bidang;
- b. Melaksanakan Pembinaan dan pengelolaan kebudayaa;
- c. Melaksanakan inventarisasi sanggar seni, peningkatan sejarah tradisional dan cagar budaya;
- d. Melaksanakan penulisan sejarah, nilai tradisional, dan benda cagar budaya;
- e. Melaksanakan penulisan sejarah, nilai tradisional, dan persyaratan seni budaya;
- f. Melaksanakan penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan pemugaran peninggalan sejarah dan benda cagar budaya;
- g. Meneliti bahasa, sastra, prasejarah dan arkelolgi;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 1 Seksi Kebudayaan dan Kesenian
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI Pasal 5
Pasal 26

Seksi Kebudayaan dan Kesenian mempunyai tugas:
- a. Men5rusun rencana kerja dan program kerja tahunan kepala seksi;
- b. Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Melaksanakan pengelolaan, pembinaan, inventarisasi pembinaan kesenian;
- d. Melaksanakan penggalian, penilaian pengayaan pengembangan seni budaya daerah;
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pusat-pusat hiburan dan teater seni lainnya;
- f. Pemberian izin pertunjukan kesenian dan pelaksanaan festival seni budaya;
- g. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
- h. Menyusun laporan Seksi sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban;
- i. Membimbing bawahan untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan prestasi kerja;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 2
Seksi Sejarah, Permusiuman dan Kepurbakalaan mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana kerja dan program kerja tahunan kepala seksi;
- b. Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Pengumpulan data dan men1rusun bahan pembinaan dan pengembangan kesejarahan dan kepurbakalaan;
- d. Mengembangkan nilai-nilai sejarah purbakala;
- f. Melaksanakan pemantauan, melindungi dan memelihara benda purbakala yang merupakan warisan sejarah;
- e. Pelestarian bahan pustaka sejarah purbakala;
- g. Melaksanakan evaluasi dan menyusLln laporan;
- h. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
- i. Melaksanakan pendataan, perlindungan dan perawatan aset dan/ atau benda-benda bersejarah;
- j. Membimbing bawahan untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan prestasi kerja;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI Pasal 5
Pasal 28

- (1) UPT Dinas adalah merupakan unsur penunjang Dinas yang dipimpin langsung oleh seorang Kepala UPT Dinas
yang berada di bawah dan bertangung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT Dinas di wilayah kecamatan mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas di bidang pendidikan dan kebudayaan.
Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI Pasal 5
Pasal 29

- (1) Kelompok jabatan fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.
2. t2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsionai senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Tenaga fungsional senior sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan memperhatikan senioritas, kepangkatan dan profesionalitas.
- (4) Jumlah tenaga fungsionar ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.
BAB IV - TATA KERJA Pasal gO
Pasal 31

- Kepala dinas berkewajiban mengkoordinasikan seluruh kegiatan dinas. (1)
- Sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian dan kepala sub bidang berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan bidang tugasnya. (21
- Kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian dan kepala sub bidang bertanggungawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatan masing-masing. (3)
BAB V - KETENTUAN LAIN.LAIN
Pasal 32

Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
N/A
Preamble

Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 );
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
15. Keputusaan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI DAN BUPATI KERINCI
M E M U T U S K A N :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2004 Seri C Nomor 3 ), diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan
BAB II - Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 Berbunyi sebagai berikut :
Pasal 3

Objek Retribusi adalah Pemberian Izin untuk mendirikan suatu bangunan
2. Ketentuan BAB IV cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 6 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :
BAB II - Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 Berbunyi sebagai berikut :
Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa izin mendirikan bangunan diukur dengan rumus yang didasarkan faktor luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan dan rencana pembangunan bangunan.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot (koefisien)
- (3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
a. Koefisien Lantai Bangunan
| No. | Luas Bangunan | Koefisien |
|-------------------|---------------------------------------------|-------------|
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. | Bangunan dengan luas s/d 100 M 2 | 1,00 |
| | Bangunan dengan luas 101 M 2 s/d 200 M 2 | 1,50 |
| | Bangunan dengan luas 201 M 2 s/d 500 M 2 | 2,50 |
| | Bangunan dengan luas 501 M 2 s/d 1000 M 2 | 3,50 |
| | Bangunan dengan luas 1.001 M 2 s/d 2000 M 2 | 4,00 |
| | Bangunan dengan luas 2.001 M 2 s/d 3000 M 2 | 4,50 |
| 7. | Bangunan dengan luas diatas 3.001 M 2 | 5,00 |
b. Koefisien Tingkat Bangunan
| No. | Tingkat Bangunan | Koefisien |
|-------|-----------------------|-------------|
| 1 | Bangunan satu Lantai | 1,00 |
| 2 | Bangunan dua Lantai | 1,50 |
| 3 | Bangunan tiga Lantai | 2,50 |
| 4 | Bangunan empat Lantai | 3,50 |
| 5 | Bangunan lima Lantai | 4,00 |
c. Koefisien Guna Bangunan
| No. | Guna Bangunan | Koefisien |
|-------|-------------------------------|-------------|
| 1 | Bangunan Sosial | 0,50 |
| 2 | Bangunan Perumahan | 1,00 |
| 3 | Bangunan Fasilitas umum | 1,00 |
| 4 | Bangunan Pendidikan | 1,00 |
| 5 | Bangunan Kelembagaan/Kantor | 1,50 |
| 6 | Bangunan Perdagangan dan jasa | 2,00 |
| 7 | Bangunan Industri | 2,00 |
| 8 | Bangunan Khusus | 2,50 |
| 9 | Bangunan Campuran | 2,75 |
| 10 | Bangunan Lain-lain | 3,00 |
- (4) Tingkat Penggunaan jasa dihitung sebagai perkalian koefisien-koefisien sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a sampai dengan c
3. Ketentuan BAB V Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif , Pasal 7 diubah sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :
BAB II - Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 Berbunyi sebagai berikut :
Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi biaya pengadaan blanko/formulir, Pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.
4. Ketentuan BAB VI Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Pasal 8 diubah sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :
BAB II - Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 Berbunyi sebagai berikut :
Pasal 8

- (1) Struktur tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan letak lokasi.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dibedakan antara Daerah Kota Sungai Penuh dan Daerah Pedesaan.
- (3) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- (4) Tarif Balik Nama dikenakan 10 % (sepuluh persen) dari Tarif Retribusi sebagaimana tercantum pada ayat (3) kolom 3 atau 5
| No | Jenis Bangunan | Daerah Perkotaan | Daerah Perkotaan | Daerah Pedesaan | Daerah Pedesaan |
|------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| No | Jenis Bangunan | Mendirikan Bangunan | Merubah Bangunan | Mendirikan Bangunan | Merubah Bangunan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Permanen | Rp. 250.000 | Rp. 187.000 | Rp. 200.000 | Rp. 150.000 |
| 2. | Semi Permanen | Rp. 187.000 | Rp. 93.000 | Rp. 150.000 | Rp. 75.000 |
| 3. | Bangunan Sementara | Rp. 125.000 | Rp. 50.000 | Rp. 100.000 | Rp. 40.000 |
5. Ketentuan BAB VII Cara Perhitungan Retribusi Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :
BAB II - Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 Berbunyi sebagai berikut :
Pasal 9

Besarnya Retribusi yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa (Koefisien Lantai Bangunan X Koefisien Tingkat Bangunan X Koefisien Guna Bangunan ) sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.
Ditetapkan di Sungai Penuh PadaTanggal
BUPATI KERINCI Dto H. FAUZI SIIN
N/A
Preamble

Menimbang:
Mengingat:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 02 TAHUN 2013
TENT ANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MERANGIN,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 141 huruf c juncto Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956. Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daearah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755 );
3. UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004
..
'
'J
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik · Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
4. ' 1 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN
dan
BUPATI MERANGIN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN GANGGUAN
DAERAH TENTANG
RETRIBUSI
BAB II - NAMA, ORJEK DAN SURJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau: badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya kerugian dan/atau gangguan.
BAB II - NAMA, ORJEK DAN SURJEK RETRIBUSI
Pasal 3

- ( 1) Objek retribusi lZlil gangguan adalah pemberian lZlil tern pat usaha/kegiatankepada orang pribadi at.au badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/ at.au gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan at.au kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan/ at.au Pemerintah Daerah.
BAB II - NAMA, ORJEK DAN SURJEK RETRIBUSI
Pasal 4

- ( 1) Subjek Retribusi lzin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Gangguan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, tennasuk pemungut at.au pemotong Retribusi Izin Gangguan.
BAB III - GOWNGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
Besarnva
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha dan indeks lokasi/ indeks gangguan.
- (2) Luas tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai.
- (3) Indeks lokasi/indeks Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
4. ... indeks 4; a. Perusahaan dengan intensitas dampak penting gangguan besar
- b. Perusahaan dengan intensitas dampak penting dengan gangguan sedang indeks 3;
- c. Perusahaan dengan intensitas dampak penting dengan gangguan kecil indeks 2;
- d. Perusahaan yang tidak rnenirnbulkan dampak penting/bebas gangguan indeks 1.
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNY A TARIF RETRIBUSI
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan Struktur dan besamya tarif retribusi izin gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pernberian izin gangguan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan, pengukuran ruang tempat usaha, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalin.
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNY A TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

retribuci dihitin
herilt
- (3) Besamya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Kegiatan usaha, perusahaan dan industri dengan intensitas gangguan atau berdampak besar/penting mencakup 4 (empat) komponen . Rp. 500,-/M2;
- b. Kegiatan usaha, perusahaan dan industri dengan intensitas gangguan atau berdampak sedang mencakup 3 (tiga) komponen . Rp. 400,-/M2;
- c. Kegiatan usaha, perusahaan dan industri dengan intensitas gangguan atau berdampak kecil mencakup 2 (dua) komponen .. Rp. 300,-/M2;
- d. Kegiatan usaha, perusahaan dan industri yang tidak berdampak atau be bas gangguan mencakup I (satu) komponen . Rp. 200.-/M 2;
- (4) Kriteria komponen sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Jumlah manusia yang akan terkena dampak;
- b. Luas wilayah persebaran dampak;
- c. Lamanya dampak berlangsung;
- d. Intensitas dampak.
- (5) Besamya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali semenjak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (6) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (7) Perubahan Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - STRUKTUR DAN BESARNY A TARIF RETRIBUSI
Pasal 9

Setiap orang: pribadi atau badan yang memperluas atau memindahkan kegiatan usahanya dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
BAB VII - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10

Retribusi Izin Gangguan yang terutang dipungut di wilayah Daerah, tempat
BAB VIII - MASA BERLAKU IZIN
Pasal 11

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berk:alu selama usaha dan/atau kegiatan tersebut masih berjalan dan tidak mengalami perubahan.
- (2) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, pemegang izin harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Tata cara dan syarat-syarat pengajuan daftar ulang diatur lebih lanjut oleh Bupati.
BAB IX - PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN
Pasal 12

- ( 1) Retribusi ctipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang ctipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke kas Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
TATA CARA PEMBAYARAN
BAB IX - PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN
Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XI - SANKS! ADMINISTRASI
Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
BAB XII - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 15

- (1) Penagihan retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dikeluarkan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah surat Teguran diterima, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIII - KEBERATAN
Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersarnakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat {3)
BAB XIII - KEBERATAN
Pasal 17

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam} bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajuka.n dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, :nenolak, atau menambah besamya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XIII - KEBERATAN
Pasal 18

- ( 1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan peltinasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
BAB XIV - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagairnana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2} telah dilampaui dan bupati tidak roemberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana climaksud pada ayat (1} langsung diperhitungkan untuk roelunasi terlebih dahulu utang Retribusi
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pernbayaran Pajak atau Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XV - PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
Pasal 20

- (l} Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan. Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat. Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan pennohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan pennohonan keberatan 1 oleh Wajib Retribusi.
BAB XV - PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
Pasal 21

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (I).
Ketentuan lebih
lanjut mengenai
tata cara
penghapusan piutang
BAB XVI - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 22

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XVII
Pasal 23

- ( I] Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keten tuan Peraturan Perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan rneneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan rnengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
- c. rneminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak. pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
1. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- J, menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XVIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 24

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannyamembayar retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang.
BAB XVIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 25

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 merupakan penerimaan Negara.
BAB XIX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 17 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan(Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 71 Seri B Nomor 13), dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.
r
•
.
'
'(
~
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten MeranginNomor 17 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Ganggun (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 17, Seri B Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.
Diundangkan di Bangko pada tanggal 15 Mei 2013 Plt. $EKRETARIS DAERAHKAB{)PATEN MERANGIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2013 NOMOR 02