PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor PEJABAT Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 58 Tahun 2005
N/A
Preamble

Menimbang a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ditegaskan bahwa Standar Satuan Harga ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas dan dalam rangka efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ka bu paten Sin tang Tahun Anggaran 2016, dipandang perlu menetapkan Standar Satuan Biaya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Behan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Re 1blik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang"[,""tembaran Negara Re»ui Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Dan Para Pensiunan Atas Peghasilan Yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara Atau Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3577);
9. Peraturan Pemer Pengangkata, 4''tah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Negeri sip'S"&amp;a Honorer Menjadi Calon Pegawai Tahun 20os s;\_baran Negara Republik Indonesia Republik ma,"""" 122, Tambahan iembaran Negara diubah be. 2S1a Nomor 4561) sebagaimana telah eperapa kali te ·kahi d Pemerintah Ne eraur Iengan Peraturan Republi ,"or 56 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tambah. 'onesia Tahun 2012 Nomor 121, N 5an 3 Lembaran Negara Republik Indonesia omor 18);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan K . euangan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
Menetapkan
15. Peraturan Daerah Kab . 2008 t upaten Smtang Nomor 2 Tahun .,'ntang Susunan Organisasi Perangkat Daerah 3","";", Stag em~ara» Darah «apaten mm g un 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran [?"", abupaten sintang iomor 2) scbagaimana el diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN BIAVA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016.
BAB II - STANDAR SATUAN BIAVA Pasal 2
Pasal 3

Besaran Standar Satuan Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD dan pedoman pembayaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016.
BAB II - STANDAR SATUAN BIAVA Pasal 2
Pasal 4

Dalarn hal terjadi perbedaan besaran Standar Satuan Biaya dan atau belum ditetapkannya besaran standar satuan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), usulan biaya atau Rencana Anggaran Biaya yang diajukan oleh SKPD dapat digunakan, sepanjang perhitungan usulan biaya dilakukan secara profesional, proporsional dan objektif serta dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip-prinsip efektif, efisien, bersaing, transparan, dan akuntabel.
BAB II - STANDAR SATUAN BIAVA Pasal 2
Pasal 5

Standar biaya jabatan dalam Tim/Kepanitiaan hanya diperbolehkan untuk Tim/Kepanitiaan yang bukan merupakan tugas pokok SKPD yang bersangkutan dan atau kegiatan yang melibatkan pejabat/pegawai dari SKPD/Ur ·it Ke 1e%· terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan serta nit {erja lain yang ter ·/Ke :+: ditetapkan leh ·bat yang berwenang, kecuali Tim; Kepantaan yang d . 0 el pea d dangan yang khusus. bentuk atas perintah peraturan perundang- \
BAB III - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 6

Biaya untuk Badan Layanan U D: Stafldar d" · mum aerah, diatur dengan Peraturan U . tersen m. 8up8
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal I Januari 2016.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.
tetapkan di Sintang
ada tanggal 22
po-
2015
AKIM
PENJABAT BUPATI SINTANG,
Diundangkan di Sintang pada tanggal 22 0TOO 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,
·$..' I
YOSEPHA HASNAH TAHUN 2015 NOMOR }0 BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG
a""
. PERATURAN BUPATI SINTANa NOMOR : 70
TAHUN 2os
TANGGAL
: 22 oroep
2015
TENTANG
: STANDAR SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016
PER BULAN BAGI TENAGA TEKNIS KESEHATAN PADA DINAB KESEHATAN, v.f/. J � S PENDIDIKAN, TEKNIS LAPANGAN, ADMINISTRASI PERKANTORAN, feesIHAN, PENJAGA MALAM DAN SOPIR/MOTORIS DI LINGKUNGAN KEB PEMERINTAH KABUPATEN SINTA¢ ,,,-r--
| TINGKAT PENDIDIKAN NO 2 r | SATUAN | STANDAR BIAYA (Rp) |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| r LT | 3 | 4 |
| I SD 2 SLTP 3 SLTA 4 DI 5 D II 6 D Ill 7 DIV/ S 1 8 S2 9 DOKTER | ORANG/BULAN ORANG/BULAN ORANG/BULAN ORANG/BULAN ORANG/BULAN ORANG/BULAN ORANG/BULAN ORANG/BULAN ORANG/BULAN | 1.150.000 1.200.000 1.250.000 1.300.000 1.350.000 1.400.000 1.450.000 1.500.000 3.500.000 |
AKIM
· PERATURAN BUPATI SINTAN
NOMOR
: 20
TAHUN 20e
TANGGAL
: 22- Oropeo.
gAN
I
,«"
· PERATURAN BUPATI SINTAN
NOMOR
: 20
TAHUN 20e
TANGGAL
: 22- Oropeo.
2015
TENTANG
: STANDAR SATUAN BLAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTA KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016
ASA PER BULAN UNTUK SATUAN PETUGAB KEAMANAN, BATUAN POLIS s""coNG PRAJA DAN SATUAN PETUGAS PEMADAM EBA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTAN BLAYA
| PENDIDIKAN | SATUAN | STANDAR BIAYA (Rp) | KETERANGAN |
|---------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| AM DAN SATPOL PP L. [SATP | | | |
| 1 [SD | ORANG/BULAN | 1.300.000 1.350.000 1.400.000 | |
| 2 \SLTP | ORANG/BULAN | | |
| 3 [SLTA | ORANG/BULAN | | |
| 4 'DI | ORANG/BULAN | 1.450.000 | |
| 5 D II | ORANG/BULAN | 1.500.000 | |
| 6 D III | ORANG/BULAN | 1.550.000 | |
| 7 [DIV/S 1 | ORANG/BULAN | 1.600.000 | |
| B. SATGAS DAMKAR | | | |
| SD | ORANG/BULAN | 1.400.000 | |
| 2 SLTP | ORANG/BULAN | 1.450.000 | |
| 3 SLTA | ORANG/BULAN | 1.500.000 | |
| 4 DI | ORANG/BULAN | 1.550.000 | |
| 5 D II | ORANG/BULAN | 1.600.000 | |
| 6 DIII | ORANG/BULAN | 1.650.000 | |
| 7 DIV/S1 | ORANG/BULAN | 1.700.000 | |
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
\
.~N
«
-K
. pERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
:
70
TAHUN 2015
TANGOAL
:
2 Ororn.
2015
TENTANG
: STANDAR SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016
BLAYA JASA PER BULAN BAGI TENAGA TEKNIS KESEHATAN DI RSUD ADE M DJOEN KABUPATEN SINTANG
| ,yGKAT PENDIDIKAN | SATUAN | STANDAR BIAYA (Rp) | KETERANGAN |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| y0 2 LL | 3 | 4 | 5 |
| J.- L 1 DI 2 D II 3 D III 4 pIv/S 1 5 s2 6 DOKTER | ORANG/BULAN ORANG/BULAN ORANG/BULAN ORANG/BULAN ORANG/BULAN ORANG/BULAN | 1.500.000 1.550.000 1.600.000 1.650.000 1.700.000 3.500.000 | |
�
n00733
IV
LAMPIRAN
• pERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR : 70
TANGOAL
22 0roe
'HUN 2015
TENTANG
STANDAR 2015 KABUp, SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PEN,['EN sINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016
q4TUAN BIAYA BAGI MODERATOR, PEMBAWA ACARA NARASUMBER DAN NSTRUKTUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
| e | URAIAN | SATUAN | KETERANGAN STANDAR |
|-------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| y0 LI | 2 34 | | BIAYA (Rp) 5 |
| I | | ORANG/JAM | [)Lt] l,,,,e MODERATOR[ 500.000 /MODERATOR, PEMBAWA ACARA |
| 2 | pEMBAWA ACARA | ORANG/JAM | 400.000 lDAN NARASUMBER TIDAK DAPAT |
| , | NARA SUMBER/WIDYAISWARA PEJABAT SETINGKAT : • PEJABAT NEGARA | ORANG/JAM | DIBERIKAN KEPADA MODERATOR DAN 1.400.000 NARASUMBER YANG |
| | . PIMPINAN TINGGI MADYA | ORANG/JAM | 1.150.000 [BERASAL DARI |
| | . PIMPINAN TINGGI PRATAMA | ORANG/JAM | YANG 85 0.000 SATUAN KERJA |
| | - JABATAN ADMINISTRATOR KEBAWAH | ORANG/JAM | 700.000 [gERSANGKUTAN |
| | . WIDYAISWARA / DOSEN (PNS) | ORANG/JAM | 700.000 UNTUK KEGIATAN YANG BERLANGSUNG DI |
| 4 | PAKAR/PEMBICARA KHUSUS/ | ORANG/JAM PRAKTISI (NON PNS) | SATUAN KERJA DALAM DAN DIIKUTI OLEH PESERTA 1.000.000 |
| 5 | INSTRUKTUR | ORANG/JAM | 75.000 YANG BERSANGKUTAN. |
. pERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR TANGGAL
: 70 TAHUN 2015
: 22 Ortea, 2015
TENTANG
"
STANDAR SATUAN BLAY ATAS BEBAN ANGGA,"PH LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG SINTANG TAHUN A., PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GARAN 2016
grANDAR HONORARIUM PEJABAT PELAKS TAF ADMINISTRASI DI LINGKUNe.'A TEKNIS KEGIATAN DAN STAF TEKN1S/ AN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
| | URAIA N | SATUAN | STANDAR BIAYA (Rp) | KETERANGAN |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------------------------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| JABAT PEMBUAT KOMITMEN ( PPK | | | | |
| • a. | Nilai Pagu Dana sd. Rp. 100 juta | Org/BIn | 480.000 | PEMBAYARAN HONOR DISESUAIKAN DENGAN LAMANYA |
| b. | Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta | Org/BIn | 590.000 | PENYELESAIAN |
| c. | Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta | Org/ BIn | 700.000 | KEGIATAN MAKSIMAL 10 BULAN PADA SUATU |
| d. | Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar | Org/Bln | 800.000 | KEGIATAN DAN |
| e. | Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar | Org/BIn | 940.000 | APABILA PPTK, STAF TEKNIS / STAF |
| f. | Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar | Org/ BIn | 1.070.000 | ADMINISTRASI |
| g. | Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar sd. Rp. 1O miliar | Org/Bln | 1.210.000 | MENGELOLA LEBIH DARI SATU KEGIATAN |
| h. | Nilai pagu dana diatas Rp.10 miliar sd. Rp.25 miliar | Org/BIn | 1.530.000 | MAKA HONOR HANYA |
| i. | Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar | Org/BIn | 1.850.000 | DIBAYARKAN PADA |
| j. | Nilai pagu dana diatas Rp. SO miliar sd. Rp. 75 miliar | Org/BIn | 1.890.000 | PAGU DANA KEGIATAN TERTINGGI |
| PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGLATAN (PPTK) | | | | |
| a. | Nilai Pagu Dana sd. Rp. 50 juta | Org/Bln | 250.000 | |
| b. | Nilai pagu dana diatas Rp. 50 juta sd. Rp. 100 juta | Org/BIn | 350.000 | |
| c. | Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta | Org/Bln | 410.000 | |
| d. | Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta | Org/Bln | 470.000 | |
| e. | Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar | Org/BIn | 530.000 | |
| f. | Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar | Org/Bln | 655.000 | |
| g. | Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar | Org/Bln | 715.000 | |
| h. | Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar sd. Rp. l O miliar | Org/Bln | 775.000 | |
| i. | Nilai pagu dana diatas Rp. lO miliar sd. Rp. 25 miliar | Org/Bln | 955.000 | |
| j. | Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar | Org/Bln | 1.015.000 | |
| K. | Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar sd. Rp. 75 miliar | Org/Bln | 1.080.000 | |
| 8TAF TEKNIS / ADMINISTRASI | | | | |
| a. | Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 100 juta | Org/Bln | 250.000 | |
| b. | Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta | Org/Bln | 300.000 | |
| c. | Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta | Org/Bln | 350.000 | |
| d. | Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar | Org/Bln | 400.000 | |
| e. | Nilai pagu dana diatas Rp. l miliar sd. Rp. 2,5 miliar | Org/BIn | 450.000 | |
| f. | Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar | Org/Bln | 500.000 | |
| &. | Nila pagu dana diatas Rp. 5 miliar sd. Rp.10 miliar | Org/BIn | 550.000 | |
| h. | Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar sd. Rp. 25 miliar | Org/Bln | 700.000 | |
| i. | Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar | Org/Bln | 850.000 | |
| J. | Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar sd. Rp. 75 miliar | | | |
,
LAMPIRAIN VI
FERRATURRAN BAUPATI SINTANG
NOMOR
: JO TAHUN 22015
TANGGAL
:22 curveen2015
TENTANG
STANDAR SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN ELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016
STANDAR SATUAN BIAYA PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DAN PANITLA PENERIMA HASIL PEKERJAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
| NO | URAIAN | URAIAN | SATUAN | STANDAR BIAYA KETERANGAN (Rp) |
|------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 5 |
| I | PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA | Pejabat Pengadaan Barang / Jasa | Orang/Bulan | 680.000,00 Maksimal 10 Bulan |
| n | HONOR PANITLA PENERIMA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN BARANG/JASA | HONOR PANITLA PENERIMA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN BARANG/JASA | | |
| | a. | Nilai pagu pekerjaan/pengadaan sampai dengan Rp. 200 juta | Orang/Kegiatan | 420.000,00 Anggota Panitia |
| | b. | Nilai pagu pekerjaan/pengadaan sampai dengan Rp. 200 juta sd. Rp. 500 juta | Orang/Kegiatan | 520.000,00 Penerima Hasil Pekerjaan / |
| | C. | Nilai pagu pekerjaan/pengadaan sampai dengan Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar | Orang/Kegiatan | 620.000,00 PengadaanBarang |
| | d. | Nilai pagu pekerjaan/pengadaan sampai dengan Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar | Orang/Kegiatan | 770.000,00 dan Jasa minimal |
| | | miliar | Orang/ Kegiatan | 910.000,00 3 orang dan |
| | e. | Nilai pagu pekerjaan/pengadaan sampai dengan Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 | Orang/Kegiatan | 1.060.000,00 maksimaJ |
| | f. | Nilai pagu pekerjaan/pengadaan sampai dengan Rp. 5 miliar sd. Rp.10 miliar | Orang/ Kegiatan | berjumlah 5 orang |
| | h. | Nilai pagu pekerjaan/pengadaan sampai dengan Rp. 10 miliar sd. Rp. 25 miliar | | 1.260.000,00 pada setiap SKPD |
| | 1. | Nilai pagu pekerjaan/pengadaan sampai dengan Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar | Orang/ Kegiatan | 1.450.000,00 berjumlah ganjil |
| | j. | Nilai pagu pekerjaan/pengadaan sampai dengan Rp. 50 miliar sd. Rp. 75 miliar | Orang/ Kegiatan | 1.650.000,00 |
| | k. | Nilai pagu pekerjaan/pengadaan sampai dengan Rp. 75 miliar sd. Rp. 100 miliar | Orang/Kegiatan | 1.840.000,00 |
| | I. | Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 100 miliar | Orang/Kegiatan l | 2.100.000,00 |
r;
VII
LAMPIRAN
. pERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
:
TAHUN 2015
TANGGAL
22 roeep. 2015
TENTANG
STANDAR SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016
grANDAR SATUAN BIAYA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
| JABATAN DALAM KEGIATAN y0 | SATUAN | STANDAR BIAYA (Rp) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 2 L- | 3 | 4 |
| ~ j.. - pENGARAH I pENANGGUNG JAWAB 2 3 ETUA 4 wWAKIL KETUA 5 sEKRETARIS 6 WAKIL SEKRETARIS 7 ETUA BIDANG 8 WAKIL KETUA BIDANG 9 SEKRETARIS BIDANG 10 ANGGOTA BIDANG . GOLONGAN IV . GOLONGAN III - GOLONGAN II IL KOORDINATOR 12 WAKIL KOORDINATOR 13 ANGGOTA SEKRETARIAT | ORG/KEG ORG/KEG ORG/KEG | 3.550.000 3.500.000 3.480.000 3.450.000 3.420.000 |
| | ORG/KEG | |
| | ORG/KEG | 3.410.000 |
| | ORG/KEG | 3.400.000 |
| | ORG/KEG | 3.350.000 |
| | ORG/KEG | 3.300.000 |
| | ORG/KEG | 3.250.000 |
| | ORG/KEG | 2.900.000 |
| | ORG/KEG | 2.700.000 |
| SEKRETARIAT | ORG/KEG | 3.270.000 |
| SEKRETARIAT | ORG/KEG | 3.250.000 |
| . PEGAWAI GOLONGAN IV | ORG/KEG | 3.250.000 |
| PEGAWAI GOLONGAN III | ORG/KEG | 2.900.000 |
| . PEGAWAI GOLONGAN II | ORG/KEG | 2.700.000 |
.,,,,.-
PENJABAT BUPATI SINTANG,
AKIM
0797
70
\_, VIII
«
• pERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
: 70 TAHUN 2015
TANGGAL
22 0roe2. 2015
TENTANG
STANDAR SATUA KABUPAT AN BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH EN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016
,ANDAR SATUAN BIAYA TIM/KEPANITIAAN KEGIATAN UNTUK JANGKA WAKTU EKERJAAN DIATAS 6 (ENAM) BULAN YANG KEANGGOTAANNYA MELIBATKAN BEBERAPA SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
| JABATAN DALAM KEGIATAN | SATUAN | STANDAR BIAYA (Rp) | KETERANGAN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| I pENGARAH 2 pENANGGUNG JAWAB 3 ETUA 4 WAKIL KETUA 5 SEKRETARIS 6 WAKIL SEKRETARIS 7 KETUA BIDANG B WAKIL KETUA BIDANG 9 SEKRETARIS BIDANG 10 ANGGOTA BIDANG GOLONGAN IV - GOLONGAN III - GOLONGAN II 11 KOORDINATOR SEKRETARIAT 12 WAKIL KOORDINATOR SEKRETARIAT 13 ANGGOTA SEKRETARIAT PEGAWAI GOLONGAN IV PEGAWAI GOLONGAN III PEGAWAI GOLONGAN II | ORG/KEG ORG/KEG ORG/KEG ORG/KEG ORG/KEG ORG/KEG ORG/KEG ORG/KEG ORG/KEG ORG/KEG ORG/KEG ORG/KEG ORG/KEG ORG/KEG ORG/KEG ORG/KEG ORG/KEG | 2.550.000 2.500.000 2.480.000 2.450.000 2.420.000 2.410.000 2.400.000 2.350.000 2.300.000 2.200.000 1.900.000 1.700.000 2.250.000 2.200.000 2.200.000 1.900.000 1.700.000 | PEMBENTUKAN KEPANITIAAN BERDASARKAN KEPUTUSAN BUPATI SINTANG |
· PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR : 70O TAHUN
LAMPIRAN IX
20
TANGGAL TENTANG
20
0ooe
''
: STANDAR g, ?015
KABUPArs"IAN BIAYA DI LINGKUNGAN PENDAPATA, SINTANG ATAS BEBAN SINTANG TA,,'AN BELANJA DAERAH N ANGGARAN 2016 PEMERINTAH ANGGARAN KABUPATEN
BLAYA
TIM/KEPANITLAAN
gr",JAN MINIMAL 3 (TIA) s,~,ETAN uNrUK JANGKA WAKTU ",coTAANNYA MELIBAT,~"H DENGAN 6 (ENAM) BULAN YANG KE"" PEMERINTA BEBERAPA SKPD DI LINGKUNGAN KABUPATEN SINTANG
| 1ABATAN_DALAM_KEGIATAN 2 | SATUAN 3 | STANDAR BIAYA R KETERANGAN 4 5 |
|----------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| pENGARAH pENANGGUNG JAWAB | ORG/KEG | 2.290.000 PEMBENTUKAN 2.260.000 KEPANITIAAN BERDASARKAN 2.230.000 KEPUTUSAN BUPATI |
| 2 | ORG/KEG | |
| , KETUA | ORG/KEG | SINTANG |
| ,'WAKIL KETUA | ORG/KEG | 2.200.000 |
| ; SEKRETARIS | ORG/KEG | 2.200.000 |
| 4 WAKIL SEKRETARIS | ORG/KEG | 2.200.000 |
| 7 KOORDINATOR | ORG/KEG | 2.200.000 |
| ANGGOTA | | 2.170.000 |
| PEGAWAI GOLONGAN IV | ORG/KEG | |
| PEGAWAI GOLONGAN III | ORG/KEG | 1.900.000 |
| PEGAWAI GOLONGAN II | ORG/KEG | 1.600.000 |
| PEGAWAI GOLONGAN I | ORG/KEG | 1.400.000 |
LAMPIRAN X
. pERATURAN BUPATT SINTANG
NOMOR
:
70
TAHUN 2015
TANGGAL
: 2. OrOoEg.
2015
TENTANG
STANDAR SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016
AR SATUAN BIAYA TIM/KEPANITLAAN KEGIATAN UNTUK JANGKA WAKTU s1"""" 1 (sATU) SAMPAI DENGAN 3 (TIGA) BULAN YANG KEANGGOTAANNYA MN» MELIBATKAN BEBERAPA SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
| JABATAN DALAM KEGIATAN | SATUAN | STANDAR BIAYA (Rp) | KETERANGAN |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| , pENGARAH pENANGGUNG JAWAB 2 , KETUA , WAKIL KETUA SEKRETARIS 5 WAKIL SEKRETARIS 6 KOORDINATOR 7 8 ANGGOTA PEGAWAI GOLONGAN IV PEGAWAI GOLONGAN III PEGAWAI GOLONGAN II PEGAWAI GOLONGAN I | ORG/KEG ORG/KEG ORG/KEG ORG/KEG ORG/KEG ORG/KEG ORG/KEG ORG/KEG ORG/KEG ORG/KEG ORG/KEG | 650.000 640.000 630.000 625.000 620.000 615.000 610.000 610.000 540.000 490.000 470.000 | PEMBENTUKAN KEPANITIAAN BERDASARKAN KEPUTUSAN BUPATI SINTANG |
I
XI
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
70
TAHUN 2015
TANGGAL
22-
OovE. 2015
TENTANG
STANDAR SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016
LAMPIRAN
AR SATUAN BIAYA TIM/KEPANITLAAN KEGIATAN UNTUK JANGKA WAKTU S1' � aJAAN DIBAWAH 1 (SATU) BULAN YANG KEANGGOTAANNYA MELIBATKAN "eBERAPA SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
| JABATAN DALAM KEGIATAN | SATUAN | STANDAR BIAYA (Rp) | KETERANGAN |
|-------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| , PENGARAH pENANGGUNG JAWAB 2 | ORG/KEG ORG/KEG | 350.000 340.000 | PEMBENTUKAN KEPANITIAAN BERDASARKAN KEPUTUSAN BUPATI DAN BAGI KECAMATAN PEMBENTUKAN KEPANITIAAN BERDASARKAN KEPUTUSAN |
| 3 KETUA | ORG/KEG | 325.000 | SINTANG |
| 4 WAKIL KETUA | ORG/KEG | 310.000 | |
| SEKRETARIS 5 | ORG/KEG | 295.000 | |
| WAKIL SEKRETARIS 6 | ORG/KEG | 270.000 | |
| 7 K0ORDINATOR | ORG/KEG | 260.000 | CAMAT |
| 8 ANGGOTA | | | |
| PEGAWAI GOLONGAN IV | ORG/KEG | 260.000 | |
| PEGAWAI GOLONGAN III | ORG/KEG | 230.000 | |
| PEGAWAl GOLONGAN II | ORG/KEG | 200.000 | |
| PEGAWAI GOLONGAN I | ORG/KEG | 195.000 | |
\
.
Xl as"
"
. pERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
: 70 TAHUN 2015
ANGGAL
: 2- Oro»ER. 2015
TENTANG
: STANDAR SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016
BAGI TENAGA MEDIS, BIDAN, DOKTER, DAN APOTEKER PEGAWAI TIDAK TETAP es""",e BERTUGAS PADA SARANA PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN DOKTER "rT)'' PEGAWAI TIDAK TETAP PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MOHAMMAD DJOEN KABUPATEN SINTANG
| URAIAN | SATUAN | STANDAR BIAYA (Rp) | KETERANGAN |
|------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| SINTANG | | | |
| ATAN gECAM' pARAMEDIS DI PUSKESMAS | Org/BIn | 400.000 | |
| . PARAMEDIS DI PUSTU, POLINDES DAN POSKESDES | Org/Bln | 450.000 | |
| - DOKTER UMUM PTT | Org/Bln | 1.500.000 | |
| - DOKTER GIGI PTT | Org/Bln | 1.500.000 | |
| - APOTEKER | Org/Bln | 750.000 | |
| - INTERNSHIP DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI | Org/Bln | 1.500.000 | |
| 'ECAMATAN TEMPUNAK, KELAM PERMAI, SEI. TEBELIAN DAN BINJAI HULU. | | | |
| - PARAMEDIS DI PUSKESMAS | Org/Bln | 420.000 | |
| - PARAMEDIS DI PUSTU, POLINDES DAN POSKESDES | Org/Bln | 472.000 | |
| - DOKTER UMUM PTT | Org/Bln | 1.675.000 | |
| - DOKTER GIGI PTT | Org/Bln | 1.675.000 | |
| - APOTEKER | Org/Bln | 925.000 | |
| I KECAMATAN SEPAUK, DEDAI, KAYAN HILIR DAN KETUNGAU HILIR | | | |
| - PARAMEDIS DI PUSKESMAS | Org/Bln | 440.000 | |
| - PARAMEDIS DI PUSTU, POLINDES DAN POSKESDES | Org/Bln | 495.000 | |
| - DOKTER UMUM PTT | Org/Bln | 1.850.000 | |
| - DOKTER GIGI PTT | Org/Bln | 1.850.000 | |
| V KECAMATAN SERAWAI, KETUNGAU TENGAH DAN KAYAN HULU | | | |
| - PARAMEDIS DI PUSKESMAS | Org/Bln | 460.000 | |
| - PARAMEDIS DI PUSTU, POLINDES DAN POSKESDES | Org/Bln | 517.000 | |
| - DOKTER UMUM PTT | Org/Bln | 2.100.000 | |
| - DOKTER GIGI PTT | Org/Bln | 2.100.000 | |
| Y KECAMATAN AMBALAU DAN KETUNGAU HULU | | | |
| - PARAMEDIS DI PUSKESMAS | Org/Bln | 480.000 | |
| - PARAMEDIS DI PUSTU, POLINDES DAN POSKESDES | Org/Bln | 540.000 | |
| - DOKTER UMUM PTT | Org/Bln | 2.400.000 | |
| - DOKTER GIGI PTT | Org/Bln | 2.400.000 | |
| ']DOKTER PTT PADA RSUD ADE MOHAMMAD DJOEN SINTANG | | | |
| - DOKTER SPESIALIS | Org/Bln | 15.000.000 | |
| - RESIDENCE DOKTER SPESIALIS | Org/Bln | 7.500.000 | |
| - INTERNSHIP DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI | rg/BIn | 1.500.000 | |
e
prN««2t
TENTANG
: STAND)AI SATUAN HIAYA DI LINGKUNKAN EMERIN'TAI KAAUA'TEN 4IN'TANK A'TA% 444 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KAI»UATEN SIN'TANG 'TAHUN ANGGARAN 2016
5
HONORARIUM PENYELENGGARAAN UJLAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
| NO | URAIAN | SATUAN | STANDAR BIAYA (Rp) | KETERANGAN |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | SETINGKAT PENDIDIKAN DASAR - PENYUSUNAN / PEMBUATAN BAHAN UJIAN - PEMERIKSAAN HASIL UJIAN - PENGAWAS UJIAN | NI\SKA 1-1 / PE LI\J/1RI\N/ORI\NG SISWA/MATA UJIAN ORANG/HARi | 200.000 1.500 200.000 | |
| II | SETINGKAT PENDIDIKAN MENENGAH (SLTP/SLTA) - PENYUSUNAN / PEMBUATAN BAHAN UJIAN - PEMERIKSAAN HASIL UJIAN - PENGAWAS UJIAN | NASKAH/PELA.JARAN/ORANO SISWA/MATA UJIAN ORANG/HARi | 220.000 1.500 200.000 | |
| Ill | SETINGKAT PENDIDJKAN TINGGI - PENYUSUNAN / PEMBUATAN BAHAN UIAN - PEMERIKSAAN HASIL UJlAN - PENGAWAS UJIAN | NASKAH/PELAARAN/ORANG SISWA/MATA UJIAN ORANG/HARI | 260.000 l.500 300.000 | |
| JV | PENDJDJKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI - PENYUSUNAN / PEMBUATAN BAHAN UJIAN - PEMERIKSAAN HASIL UJIAN - PENGAWAS UJIAN | NASKAH/PELAMARAN[ORANG SISWA/MATA UJIAN ORANG/HARI | 250.000 l.500 200.000 | |
| V | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MASYARAKAT - PENYUSUNAN / PEMBUATAN BAHAN UJIAN - PEMERIKSAAN HASIL UJIAN - PENGAWAS UJIAN | NASKAH/ELAJAPAN/ORANG SISWA/MATA UJIAN ORANG/HARi I | 200.000 1.500 200.000 | |
'XIV
pATURAN BUPATI SINTANG
{[on
:
ro
TAHUN 201s
ANGGAL '',ANG
: 22 009€2. 2015 KABUPATEN : STANDAR SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTA' pELANJA SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016
TE!
grANDAR BIAYA UANG SAKU UNTUK NON PNS DI LINGKUNAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
'-
| RINCIAN UANG SAKU ,, | SATUAN | STANDAR BIAYA (Rp) | KETERANGAN |
|-----------------------------------------|----------|----------------------|--------------|
| iov----= 2 | 3 | 4 | 5 |
| ] ",qU BAGI PESERTA | | | |
| ,[qi Jangka Waktu Kegiatan 1 Hari 1, | Orang | 30.000 | |
| Jangka Waktu Kegiatan 2 Hari 2, | Orang | 55.000 | |
| 3, Jangka Waktu Kegiatan 3 Hari | Orang | 80.000 | |
| 4, Jangka Waktu Kegiatan 4 Hari | Orang | 105.000 | |
| 5, Jangka Waktu Kegiatan 5 Hari | Orang | 130.000 | |
| 6, Jangka Waktu Kegiatan 6 Hari | Orang | 150.000 | |
| 7, Jangka Waktu Kegiatan 7 Hari | Orang | 170.000 | |
| 8, Jangka Waktu Kegiatan 8 Hari | Orang | 190.000 | |
| 9, Jangka Waktu Kegiatan 9 Hari | Orang | 210.000 | |
| 10, Jangka Waktu Kegiatan 10 Hari | Orang | 230.000 | |
| 11, Jangka Waktu Kegiatan 11 Hari | Orang | 250.000 | |
| 12, Jangka Waktu Kegiatan 12 Hari | Orang | 270.000 | |
| 13, Jangka Waktu Kegiatan 13 Hari | Orang | 290.000 | |
| 14, Jangka Waktu Kegiatan 14 Hari | Orang | 310.000 | |
| 15, Jangka Waktu Kegiatan 15 Hari | Orang | 330.000 | |
| 16, Jangka Waktu Kegiatan 16 Hari | Orang | 350.000 | |
| 17, Jangka Waktu Kegiatan 17 Hari | Orang | 370.000 | |
| 18, Jangka Waktu Kegiatan 18 Hari | Orang | 390.000 | |
| 19, Jangka Waktu Kegiatan 19 Hari | Orang | 410.000 | |
| 20, Jangka Waktu Kegiatan 20 Hari | Orang | 430.000 | |
| 21, Jangka Waktu Kegiatan 21 Hari | Orang | 450.000 | |
| 22, Jangka Waktu Kegiatan 22 Hari | Orang | 470.000 | |
| 23, Jangka Waktu Kegiatan 23 Hari | Orang | 490.000 | |
| 24, Jangka Waktu Kegiatan 24 Hari | Orang | 510.000 | |
| 25, Jangka Waktu Kegiatan 25 Hari | Orang | 530.000 | |
| 26, Jangka Waktu Kegiatan 26 Hari | Orang | 545.000 | |
| 27, Jangka Waktu Kegiatan 27 Hari | Orang | 560.000 | |
| 28, Jangka Waktu Kegiatan 28 Hari | Orang | 575.000 | |
| 29, Jangka Waktu Kegiatan 29 Hari | Orang | 590.000 | |
| 30, Jangka Waktu Kegiatan 30 Hari | Orang | 600.000 | |
| I, Jangka Waktu Kegiatan diatas 1 Bulan | Orang | 650.000 | |
II. UANG ...
\
0n07325
| RINCIAN UANG SAKU | SATUAN | STANDAR BIAYA (Rp) | KETERANGAN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| BAGI ,~gs | | | |
| u PENDAMPING / PELATIH ~«@" wakt esiatan 1 Han 1, Jangka Waktu Kegiatan 2 Hari 2, 3, Jangka Waktu Kegiatan 3 Hari 4, Jangka Waktu Kegiatan 4 Hari 5, Jangka Waktu Kegiatan 5 Hari 6, Jangka Waktu Kegiatan 6 Hari 7, Jangka Waktu Kegiatan 7 Hari 8, Jangka Waktu Kegiatan 8 Hari 9, Jangka Waktu Kegiatan 9 Hari 10, Jangka Waktu Kegiatan 10 Hari 11, Jangka Waktu Kegiatan 11 Hari 12, Jangka Waktu Kegiatan 12 Hari 13, Jangka Waktu Kegiatan 13 Hari 14, Jangka Waktu Kegiatan 14 Hari 15, Jangka Waktu Kegiatan 15 Hari 16, Jangka Waktu Kegiatan 16 Hari 17, Jangka Waktu Kegiatan 17 Hari 18, Jangka Waktu Kegiatan 18 Hari 19, Jangka Waktu Kegiatan 19 Hari 20, Jangka Waktu Kegiatan 20 Hari 21, Jangka Waktu Kegiatan 21 Hari 22, Jangka Waktu Kegiatan 22 Hari 23, Jangka Waktu Kegiatan 23 Hari 24, Jangka Waktu Kegiatan 24 Hari | Orang Orang Orang | 75.000 100.000 125.000 150.000 | |
| | Orang | | |
| | Orang | 175.000 | |
| | Orang | 200.000 | |
| | Orang | 220.000 | |
| | Orang | 240.000 | |
| | Orang | 260.000 | |
| | Orang | 280.000 | |
| | Orang | 300.000 | |
| | Orang | 320.000 | |
| | Orang | 340.000 | |
| | Orang | 360.000 | |
| | Orang | 380.000 | |
| | Orang | 400.000 | |
| | Orang | 420.000 | |
| | Orang | 440.000 | |
| | Orang | 460.000 | |
| | Orang | 480.000 | |
| | Orang | 500.000 | |
| | Orang | 520.000 | |
| | Orang | 540.000 | |
| | Orang | 560.000 | |
| 25, Jangka Waktu Kegiatan 25 Hari | Orang | 580.000 | |
| 26, Jangka Waktu Kegiatan 26 Hari | Orang | 600.000 | |
| 27, Jangka Waktu Kegiatan 27 Hari | Orang | 620.000 | |
| 28, Jangka Waktu Kegiatan 28 Hari | Orang | 640.000 | |
| 29, Jangka Waktu Kegiatan 29 Hari | Orang | 660.000 | |
| 30, Jangka Waktu Kegiatan 30 Hari | Orang | 680.000 | |
| 31, Jangka Waktu Kegiatan diatas I Bulan | Orang | 700.000 | |
LUPRAN
. pERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR
:
70 TAHUN 2015
TANGGAL
:
22 0410,€2 2015
TENTANG
: STANDAR SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016
JASA PER BULAN BAGI TENAGA SOPIR DAN TENAGA KEBERSIHAN UNTUK J1l,4'Y' � ?IGZLOLAAN KEBERSIHAN KOTA DI LINGKUNGAN DINAS KEBERSIHAN, " pERTAMANAN DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN SINTANG
| ,,,,. URAIAN | SATUAN | STANDAR BIAYA (Rp) | KETERANGAN |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|
| i0 ] 2 | 3 | 4 | 5 |
| ) ,[guPIR FULL ,[guPIR ANGKUTAN TUAN PETUGAS 1 [5A ETUGAS ANGKUTAN 4 p , [pETUGAS ,[pETUGAS PARIT/GOT + [pETUGAS [PETUGAS 9 /PETUGAS TAMAN 0lPETUGAS KOMPOS IlPETUGAS TPA | ORANG/BULAN | 1.050.000 | |
| SAMPAH | ORANG/BULAN | 1.150.000 | |
| KEBERSIHAN | ORANG/BULAN | 950.000 | |
| SAMPAH | ORANG/BULAN | 850.000 | |
| PENGUMPULAN SAMPAH MALAM | ORANG/BULAN | 750.000 | |
| | ORANG/BULAN | 750.000 | |
| PENEBASAN | ORANG/BULAN | 750.000 | |
| PENYAPUAN | ORANG/BULAN | 700.000 | |
| | ORANG/BULAN | 750.000 | |
�
RENJABAI BURATI SINTANG,
AKIM
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 52 TAHUN 2015
TENT ANG
STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah serta agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang dapat terlaksana sesuai asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai, sehingga hasil dari pengadaan barang/jasa dapat dipertanggungjawabkan, baik dari aspek fisik, keuangan maupun pemanfaatannya guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, maka diperlukan Standar dalam Pengelolaan Barang dan Jasa;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas, serta dalam upaya efisiensi penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sin tang Tahun Anggaran 2015 yang sesuai dengan harga pasar dan nilai kewajaran, maka dipandang perlu menetapkan Standar Harga Satuan Barang dan Jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2015;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penju?-1an Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lernbaran Negara Republik lnd � nesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 . tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 12 · Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201.4 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun � O 14 Nomor 58.' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tenta � g Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran N\_egara Repubiik Indonesia Nomor 3956) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor 95);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeioiaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
20. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ten tang Pengadaan Barang/Jasa Pernerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 201 5· ·
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nornor 25) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 201 � Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Smtang Nornor 3);
Mengingat
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2 00 6 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lcmbaran Dacrah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tam � ahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) Sebag � mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten S � ntang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Smtang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nornor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor I, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sin tang Nomor 8 Tahun 201 1 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8);
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2015
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapk � standar harga satuan barang dan jasa kebutuhan Pemenntah Kabupaten Sintang adalah sebagai pedoman untuk menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan B Milik Daerah (RKPBMD) serta pedoman untuk me arang R · nyusun encana KeIJa dan Anggaran (RKA), yang terlebih dahul h dilakukan survei harga pasar untuk mendapatkan bi u arus terendah dan lebih menguntungkan bagi Pemerintah ;Y � /harga Sintang. a upaten
- ( 2 ) Tujuan dit ta kebutuh 1 e Pkannya Standar Harga Satuan Barang dan Jasa menin an Pemenntah Kabupaten Sintang adalah untuk APBD � tkan daya guna, hasil guna dan efisiensi pelaksanaan p d bupaten Sintang Tahun Anggaran 2015 dan sebagai e oman dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2015.
BAB II
Pasal 3

- (l) R\_uang lingkup standar harga satuan barang dan jasa yang d1atur dalarn Peraturan ini, meliputi :
- b. Standar harga barang cetakan/buku/kepustakaan dan alat peraga;
- a. Standar harga alat tulis kantor dan benda pos;
- c. Standar harga alat-alat listrik dan elektronik;
- e. Standar harga peralatan/perlengkapan pemadam kebakaran;
- d. Standar harga peralatan kebersihan dan bahan pembersih;
- f. Standar harga perlengkapan pegawai;
- h. Standar harga peralatan/perlengkapan kantor;
- g. Standar harga peralatan/bahan/bibit/obat-obatan bidang pertanian dan peternakan;
1. Standar harga komputer dan peralatannya;
- k. Standar harga alat-alat bengkel dan pertukangan;
- j. Standar harga mebeulair;
- I. Standar harga peralatan uji, ukur dan laboratorium;
- m. Standar harga peralatan dapur dan kebutuhan rumah tangga lainnya;
- n. Standar harga alat studio dan komunikasi;
- p. Standar harga peralatan/bahan kesehatan dan obat-obatan;
- o. Standar harga alat angkutan/alat berat dan suku cadang;
- q. Standar harga satuan upah kerja dan bahan bangunan;
- r. Standar harga satuan tertinggi bangunan;
- s. Standar harga sewa kendaraan, tempat pertemuan, konsumsi, siaran/iklan, jasa kebersihan (cleaning service), cinderamata, jasa pengiriman/angkutan barang dan jasa tenaga pendukung/ operasional perkantoran;
- t. Standar tarif surat kilat khusus dan tarif pos express lokal dan regional;
- u. Standar biaya operasional peralatan per jam kerja;
- v. Standar harga buku pengayaan.
- (2) Standar harga satuan barang dan jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 20 l S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum da\am Lampiran I, Larnpiran II, Lampiran Ill, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiaran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lapiran XI, Lampiran XII, Lapiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, ampiran XVI, Larnpiran XVII, Lampiran XVIII, Lampiran XIX, Larnpiran XX, Lampiran XX! dan Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Barang yang diperlukan oleh Unit/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini, menggunakan harga pasar yang berlaku saat itu, yaitu:
- a. patokan Harga Satuan untuk kendaraan bermotor dinas operasional, suku cadang kendaraan bermotor dan buku-buku perpustakaan yang belum tercantum dalam Peraturan ini menggunakan daftar harga (price list) yang dikeluarkan oleh Agen TunggaI Pemegang Merk harga penerbit;
- b. patokan harga untuk obat-obatan non generik mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dikeluarkan oleh Pedagang Besar Farmasi (PBF).
BAB II
Pasal 5

Standar harga satuan barang dan jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan harga dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB II
Pasal 6

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
BAB II
Pasal 7

- (1) Standar Harga Satuan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, belum termasuk Pajak, biaya umum, dan keuntungan (over cost and profit) yang wajar bagi penyedia barang dan jasa.
- (2) Standar Harga Satuan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bukan merupakan dasar dalam perhitungan kerugian Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Standar Harga Satuan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan ini, bukan harga mutlak yang dijadikan pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

Standar harga obat generik adalah harga obat-obatan yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan dilingkungan Kementerian Kesehatan dengan perhitungan sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn).
BAB IV - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 9

Pengadaan Barang dan Jasa dan penyusunan Owner Estimate (OE) atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dilaksanakan dengan memperhatikan harga pasar yang berlaku pada saat Pelaksanaan pengadaan.
BAB IV - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 10

- (l) Standar harga satuan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 digunakan dalam menyusun Ranc8;11gan APSD Tahun Anggaran 2016 dengan toleransi kenaikan harga maksimal 15% (lima belas persen) termasuk pajak dan keuntungan bagi penyedia barang/jasa.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1), untuk standar harga satuan Upah Kerja dan Bahan Bangunan. toleransi k � na1kan harga maksimal 20% (dua puluh persen) termasuk pajak dan keuntungan bagi penyedia barang/jasa.
SASV KETENTUAN PENUTUP
BAB IV - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 34 Tahun 2015 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2015 (Serita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2015 Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB IV - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2015.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Sintang.
Ditetapkan di Sintang pada tanggal 03 Agustus 2015
� ANG,
/
� MILTON CROSBY
Diundangkan di Sintang pada tanggal 03 Agustus 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,
YOSEPHA HASNAH
BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR 52