PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor : Tahun 2006
Tentang PETUNJUK TEKNIS PENGHAPUSAN / PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN OPERASIONAL DINAS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
Berlaku: 19 TAHUN 2006
N/A
Preamble

Menimbang
:
a
bahwa kendaraan dinas yang terdiri dari kendaraan Perorangan dinas dan kendaraan Operasional Dinas adalah merupakan bagian dari barang milik daerah:
- b. bahwa barang milik daerah jenis kendaraan perorangan dinas dan kendaraan operasional berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 yang telah berumur lebih 5 (lima) tahun atau karena rusak dan tidak efisien lagi bagi keperluan dinas dapat dijual melalui penghapusan:
Mengingat :
- Cc. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan:
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jis Undang-undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958:
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000:
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286):
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tehtang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355):
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53): 5
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125): 6
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438): 7.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 teritang Penjualan Kendaraan,
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1971 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat ke 9
10. Pemerintah Daerah dalam rangka Otonomi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005,
Menetapkan
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah,
12. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61 tahun 2004:
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah,
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah:
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGHAPUSAN / PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN OPERASIONAL DINAS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN.
BABI
KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
- |. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan,
- Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah, 2
3. Kepala daerah adalah Bupati Pesisir Selatan:
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Dearah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai unsur Penyelengara Pemerintah Daerah, 4.
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pesisir Selatan,
- Kendaraan Perorangan Dinas adalah Kendaraan Perorangan Dinas yang dipergunakan oleh Pejabat Negara, 6.
- Kendaraan Dinas Operasional Perkantoran adalah Kendaraan Dinas yang digunakan untuk kelancaran tugas-tugas Perkantoran, 7
- Kendaraan Dinas Operasional Khusus adalah Kendaraan Dinas yang penggunaannya khusus untuk Pelayanan Masyarakat, 8
9. Penghapusan adalah kegiatan atau tindakan untuk melepaskan pemilikan atau penghapusan pencatatannya dari daftar infentaris barang daerah g r a n F
10. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual:
11. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah pada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang:
12. Kas Dacrah adalah tempat penyimpan uang yang ditunjuk oleh Kepala Daerah:
BAB B II
WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 2
- (1) Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan kendraan dinas.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan ayat (1) Kepala Daerah bertindak sebagai pemegang kekuasaan kendaraan dinas milik pemerintah
- (3) Bupati selaku pengelola barang daerah sebagimana dimaksud ayat (1) dibantu oleh:
4. Sekretaris Daerah: a.
5. Bagian Perlengkapan b
6. Kepala unit kerja
7. Pengurus Barang e.
8. Pemegang Barang d.
- (4) Sekretaris Daerah sebagimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sebagai Pembantu Pemegang Kuasa Barang bertanggung jawab atas terselenggaranya koordinasi dan sinkrinisasi antar para pejabat atau unsur pembantu pemegang kuasa barang daerah:
10. (S5) Kepala Bagian Perlengkapan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b sebagai Pembantu Kuasa Barang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang daerah,
- (6) Kepala Unit Kerja sebagaimana dimaksu ayat (3) huruf c sebagai penyelenggara pembantu kuasa barang, berwenang atas tertib administrasi barang daerah dilingkungan unit kerja masing-masing:
- (7) Pemegang barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d bertugas menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang daerah yang ada dalam pengurusannya atas perintah Penyelenggara Pembantu Kuasa barang:
- (8) Pengurus Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e bertugas mengurus pemakaian barang dacrah dalam lingkungan unit kerja:
BAB III - PENGHAPUSAN / PENJUALAN KENDARAAN DINAS Bagian Pertama
Pasal 3

- (1) Kendaraan dinas yang dapat dijual adalah kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas operasional.
- (2) Kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
- a. Kendaraan dinas operasional perkantoran
- b. Kendaraan dinas operasional khusus
- (3) Kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas operasional yang telah dijual,dihapus dari daftar Inventaris Barang Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan,setelah harga penjualan kendaraan tersebut dilunasi.
- (4) Kendaraan Dinas Operasional yang dapat dijual :
- a. Kendaraan operasional perkantoran
- b. Kendaraan operasional khusus seperti truck.ambulance,mobil pemadam kebakaran.alat berat.kendaraan diatas air yagn telah berumur 10 (sepuluh) tahun dan telah ada penggantinya atau rusak berat dan tidak efisien lagi kepeluan dinas dapat dihapuskan.
Bagian Kedua
SYARAT-SYARAT PENJUALAN KENDARAAN DINAS
BAB III - PENGHAPUSAN / PENJUALAN KENDARAAN DINAS Bagian Pertama
Pasal 4

- (1) Kendaraan perorangan dinas yang diperuntukan pemakaiannya bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya dapat dijual 1 (satu) buah kepada yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir atau setelah umur kendaraan mencapai 5 (lima) tahun atau lebih.
- (2) Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan digunakan oleh Ketua DPRD dan Wakil Ketua beserta Anggota dapat dilelang atau dijual pada yang bersangkutan yang mempunyai masa bhakti 5 (lima) tahun.
- (3) Yang dapat membeli kendaraan adalah adalah orang yang memegang kendaraan yang melekat pada jabatannya dan tidak dibolehkan memakai nama orang lain sebagai pembeli.
2. (4 Penghapusan atau penjualan kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas perorangan dapat dilaksanakan sepanjang tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.
3. (S5) Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) hanya 1 (satu) kali kecuali dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.
BAB IV - HARGAJUAL KENDARAAN DINAS
Pasal 5

Harga jual kendaraan dinas dan kendaraan dinas operasional ditentukan sebagai berikut :
- a. Kendaraan yang telah berumur 5 sampai 7 tahun harga jualnya adalah 40 Ya (empat puluh persen) dari harga umum/pasaran yang berlaku.
- b. Kendaraan yang telah berumur 8 tahun atau lebih harga jualnya 20 Yo (dua puluh persen) dari hargajual umum/pasaran yang berlaku.
BAB V - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 6

- (1) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa penghapusan/penjualan kendaraan dinas yang bernilai lebih Rp. 5.000.000.000,(lima milyar rupiah), dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas diajukan oleh Kepala Daerah.
BAB V - PEMINDAHTANGANAN
Pasal 7

Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp.5.000.000.000.,(lima milyar rupiah) dilakukan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
BAB VI - PENYETORAN
Pasal 8

- (!) Apabila ada biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir atas kendaraan yang dijual tersebut, maka biaya dimaksud harus dibayar lunas sekaligus oleh pembeli sebelum Surat Perjanjian ditandatangani.
- (2) Pembayaran harga pembelian kendaraan dilakukan dengan mencicil, selama 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil pendapatan dari penjualan kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas operasional yang dihapus'/dijual dengan harga yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah harus disetorkan ke Kas Daerah oleh si pembeli kendaraan tersebut melalui Kantor Pendapatan Daerah.
BAB VI - PENYETORAN
Pasal 9

Selama kendaraan perorangan dinas milik daerah yang dijual kepada Pegawai Negeri/Pejabat-pejabat Negara bukan Pegawai Negeri dengan cara termaksud dalam pasal 8 (delapan) diatas belum dibayar lunas, maka berlaku ketentuanketentuan sebagai berikut :
- a. Pemerintah masih tetap menjadi pemilik kendaraan tersebut.
- b. Kendaraan tersebut tetap dipergunakan oleh pegawai yang bersangkutan untuk keperluan dinas, sedangkan biaya perbaikan/pemeliharaannya menjadi tanggung jawab pegawai yagn bersangkutan kecuali untuk biaya oli dan BBM dapat disediakan Pemerintah Daerah sepanjang memungkinkan.
- c. Pegawai yang bersangkutan dilarang menjual,memindahtangankan, menvewakan,menggadaikan atau meminjamkan kendaraan tersebut kepada pihak ketiga.
BAB VI - PENYETORAN
Pasal 10

Bagi mereka yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana tersebut dalam pasal 8 dan pasal 9 terscbut diatas,dapat dicabut haknya untuk membeli kendaraan perorangan dinas milik daerah.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 11
Pasal 2

Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dipungut Pajak atas pengambilan atau Permakaiaan Bahan Galian Golongan C.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 11
Pasal 3

Objek Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah kegiatan exploitasi / penambangan, pemakaian atau pengolahan Bahan Galian Golongan C.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 11
Pasal 4

Subjek Pajak adalah perseorangan atau badan yang melakukan usaha exploitasi / penambangan,pemakaian dan peningkatan mutu Bahan Galian Golongan C.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 11
Pasal 5

Yang bcrtangguuy jawab atas pembayaran Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah :
- -Untuk badan hukum adalah pengurus atau kuasanya.
- -Pemilik pertambangan atau pemilik pengolahan,kuasanya atau ahli warisnya.
- -Para pemakai
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 11
Pasal 6

Nilai pasar Bahan Galian Golongan C yang dikenakan Pajak Galian Golongan C sebagaimana yang tercantum dalam pasal 7 Peraturan Daerah No.01 Tahun 2002 meliputi :
| l. | Batu Kali | 27.500,- | /M3 |
|-----------------------------------|-------------|------------|-------|
| 2. Batu Gunung | Rp. Rp. | 27.500,- | /M3 |
| 3. Batu Pecah Tangan 5-7 | Rp. | 30.000,- | /M3 |
| 4. Batu Pecah Tangan 3-4 | Rp. | 35.000,- | /M3 |
| 5. Batu Pecah Tangan 2-3 | Rp. | 40.000,- | /M3 |
| 6. Batu Pecah Tangan 1-2 | Rp. | 55.500,- | /M3 |
| 7. Abu Batu / Filler | Rp. | 30.000.- | /M3 |
| 8. Batu Pecah Mesin (Spilit34) | Rp. | 60.000.- | /M3 |
| 9. Batu Pecah Mesin (Spilit2-3) | Rp. | 60.000,- | /M3 |
| 10 Batu Pecah Mesin (Spilit 1-2) | Rp. | 60.000,- | /M3 |
| 11 Batu Pecah Mesin (Spilit1'2-1) | Rp. | 60.000.- | /M3 |
| 12 Kerckel Cor | Rp. | 25.000,- | /M3 |
| 13 Pasir Pasangan | Rp. | 17.500,- | /M3 |
| 14 Kerekel Timbunan (Sirtu) | Rp. | 15.000.- | /M3 |
190
| 15 | Kerekel Timbunan Laut | Rp. | 10.000,- | /M3 |
|------|------------------------------|-------|------------|-------|
| 16 | Pasir Urug/Pasir Laut | Rp. | 12.500,- | /M3 |
| 17 | Tanah Cadas/Timbunan Pilihan | Rp. | 12.500,- | /M3 |
| 18 | Tanah Urug | Rp. | 10.000,- | /M3 |
| 19 | Batu Bata | Rp. | 100,- | /bh |
| 20 | Hoolow Brik | Rp. | 150,- | /bh |
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 11
Pasal 7

| Il. | Batu Kali | Rp. | M3 |
|-----------------------------------|-------------|-----------------|------|
| 2. Batu Gunung | Rp. | 5.500,- 5.000.- | /M3 |
| 3. Batu Pecah Tangan 5-7 | Rp. | 6.000,- | /M3 |
| 4. Batu Pecah Tangan 3-44 | Rp. | 7.000,- | M3 |
| 5. Batu Pecah Tangan 2-3 | Rp. | 8.000,- | /M3 |
| 6. Batu Pecah Tangan 1-2 | Rp. | 11.000.- | /M3 |
| 7. Abu Batu / Filler / | Rp. | 6.000,- | /M3 |
| 8. Batu Pecah Mesin (Spilit 3-4) | Rp. | 12.000,- | /M3 |
| 9. Batu Pecah Mesin (Spilit2-3) | Rp. | 12.000,- | /M3 |
| 10 BatuPecah Mesin (Spilit 1-2) | Rp. | 12.000,- | /M3 |
| 11 Batu Pecah Mesin (Spilit1/2-1) | Rp. | 12.000.- | /M3 |
| 12 Kerekel Cor | Rp. | 5.000.- | /M3 |
| 13 Pasir Pasangan | Rp. | 3.500,- | /M3 |
| 14 Kerekel Timbunan (Sirtu) | Rp. | 3.000.- | /M3 |
| 15 Kerekel Timbunan Laut | Rp. | 2.000.- | /M3 |
| 16 Pasir Urug/Pasir Laut | Rp. | 2.500,- | /M3 |
| 17 Tanah Cadas/Timbunan Pilihan | Rp. | 2.500,- | IM3 |
| 18 Tanah Urug | Rp. | 2.000,- | /M3 |
| 19 Batu Bata | Rp. | 20.- | bh |
| 20 Hoolow Brik | Rp. | 150,- | 'bh |
-
.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 11
Pasal 8

Pengambilan Bahan Galian Golongan C oleh perusahaan yang dipakai langsung untuk kebutuhan perusahaan tersebut dasar perhitungan Pajak tetap sama mempedomani pasal 6 dan 7 Peraturan ini.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 11
Pasal 9

Hasil pemungutan Pajak Galian Golongan C disetorkan ke Kas Daerah.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 11
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
Ditetapkan di
: Painan
Pada tanggal
:15 Desember 2006
BUPATI PESISIR SELATAN
dto
NASRUL ABIT
Diundangkan di
:
Painan
Pada tanggal
:
18 Desember 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
dto
DrsH.ADRIL NIP. 010087271
BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2006 NOMOR :20