Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 3 TAHUN 2013
N/A
Preamble

Mengingat
GUBERNUR SI ILAWESI UTARA
PERATURAN DAERAH P �OVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 3 TAHUN 2013 TEI liANG
PEMBEkOAYAAN TENAGA KERJA I iAERAH PROVINS! SULAWESI UTARA
DENGAN RAHMAT T JHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SI JLAWESI UTARA,
Menimbang : a. bahwa untuk meningkatk sn kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara, Pemerintah Daerah perli I untuk mendorong terpenuhinya hak setiap warga masyarakat untu � rnernperoleh pekerjaan yang layak untuk kehidupannya;
- b. bahwa untuk mendo ·ong penurunan angka pengangguran, pemerintah perlu meng itur mengenai pemberdayaan bagi tenaga kerja daerah untuk d, pat meningkatkan keahlian, kemarnpuan, · pengetahuan, disiplin dar etos kerja;
- c. bahwa berdasarkan perti nbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perl I membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Tenaga K :rja Daerah Provlnsl Sulawesi Utara.
3. : 1. Pasal 18 ayat (6) Unda: g-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 27 ayat (2) Unda 1g-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor L3 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti L 1dang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah T iqkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara D ngan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentai g Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Da rah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara R&lt; oublik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) Menjadi Uncanq-Undai � (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor � l, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687)
4. Undang-Undang Nome 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan (Lemb ran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan I srnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201); .
5. Undang-Undang Norno: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Re ,ublik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran N&lt; jara Republik Indonesia Nomor 2687);
6. Undang-Undang Nome · 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihanhubungan [ndustrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200, Nomor 2, Tambahan .Lembaran Negara Republik Indonesia Norr &gt;r 4356) ;
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
7. Undang-Undang Nome · 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran I egara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor125, Tambahan . embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana t&lt; ah beberapa kali diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang � »nor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran nega 3 Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran N gara Repubtik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomo, 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Re .ubllk Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, - -. Tambahan Lembaran N gara Republik Indonesia Nomor 4756):
9. Undang-Undang Nome 12 Tahun 2011 tentang "Pembentukan Peraturan Perundang-u idanqan ( Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan L mbaran Negara Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasio, :ii (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 1 l6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)
5. 1 1 . Peraturan Pernerintah Iornor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, I ntara Pemerintahan Daerah Provinsi dengan Pemerintahan Kabup: ten/Kota (Lembaran Negara Republik · · - Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan . Lembaran Negara Republik Indonesia Norn )r 4737);
12. Peraturan Pemerintah I Jomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Kese amatan dan Kesehatan Kerja;
13. Keputusan Presiden Ne rnor 4 tahun 1980 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan;
14. Keputusan Menteri Te 1aga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP.261/MEN/XI/2004 tentang Perusahaan yang Wajib melaksanakan Pelatihan Kerja;
16. Peraturan Menteri Te, aga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.17/MEN/VII/2007 t&lt; ntang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerj; :
15. Peraturan Menteri Te, .aqa Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.35/MEN/XXII/2006 tentang Pedoman Pembentukan Tim Perencanaan Tenaga Ke ja Provinsi dan Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Ter aga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.21/MEN/X/2007 ti ntang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasior :ii;
19. Peraturan Menteri Te, aqa Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.07 /MEN/IV /2008 tei tang Penempatan Tenaga Kerja;
18. Peraturan Menteri Te, aga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.02/MEN/III/2008 te ,tang Tata cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
20. Peraturan Menteri Te, :iga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.21/MEN/IX/2008 tei tang Pedoman Pelayanan Produktivitas;
21. Peraturan Menteri Tei :iga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.22/MEN/IX/2009 t ntang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri;
22. Peraturan Menteri Ter 3ga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.15/MEN/X/2010 te tang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan;
23. Peraturan Menteri Ter 3ga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.04/MEN/IV/2011 te 1tang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Menteri Tenaga Kerja d, n Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayan n Minimal Bidang Ketenagakerjaan;
24. Peraturan Menteri Ter 1ga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pe danaan Sistem Pelatihan Kerja.
Dengan Per�
etujuan Bersama
DEWAN PERWAK ..AN RAKYAT DAERAH
PROVINS! S ILAWESI UTARA
)AN
GUBERNUR '. ULAWESI UTARA
MEMl fUSKAN :
Menetapkan:
PERATURAN DAERAH T NTANG PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA DAERAH PROVINS! SULAV ESI UTARA
AB I
KETEN- UAN UMUM
F 1sal 1
Dalam Peraturan Daerah lnl yang dimaks 'd dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Sulawe ;i Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Per erintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara .
3. Gubernur adalah Gubernur Pre rinsi Sulawesi Utara
4. Dewan Perwakilan Rakyat DaE ·ah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Dae ah Provinsi Sulawesi Utara
5. Dinas Tenaga Kerja dan Tr, rsrnlqrasl adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transrnlqrast Provinsi Sulawesi Utara.
6. Pemberdayaan Tenaga Kerja I 1 aerah adalah proses untuk memberdayakan tenaga kerja daerah agar da Jat memiliki pekerjaan dan rnentnqkatkan kompetensi kerja sesuai denga 1 kebutuhan bursa/pasar kerja
7. Perlindungan Tenaga Kerja a, lalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi tenaga kerja dan hak-haknya agar memenuhi penghidupan yang layak untuk mendukun J kelangsungan berusaha dan ketenangan kerja.
8. Pemberi kerja adalah orang pE rseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang me npekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentik lain
9. Perusahaan adalah:
- a. Setiap bentuk usaha van 1 berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan.milik persek ituan, atau milik badan Hukum baik swasta maupun milik negara, Yi ng mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau lrnbz an dalam bentuk lain;
- b. Usaha-usaha sosial dan L iaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan oran l ai n dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
10. Pengusaha adalah :
- a. Orang perorangan, badan ukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b. Orang perorangan, perseku uan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusal san bukan miliknya;
- c. Orang perorangan, perseki tuan untuk badan hukurn yang berada di Indonesia mewakili perusah an sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang berkedudukar di luar wilayah Indonesia.
4. 11.Tenaga Kerja adalah setiap or; ng yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan / i :au Jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyara at.
12. Tenaga kerja asing yang sela jutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan n sksud bekerja di wilayah Indonesia
13. Tenaga Kerja Indonesia Pe 1damping yang selanjutnya disebut TKI pendamping, adalah tenaga k rja warga Negara Indonesia yang ditunjuk dan dipersiapkan sebagai pend mping TKA
14. Pekerja / buruh adalah setiap ,rang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lair
15. Bursa/Pasar kerja adalah term st pelayanan kegiatan penempatan tenaga kerja.
16. Perencanaan tenaga kerja adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara slsterr 1tis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, stratec . dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesin rnbunqan.
17. Informasi· ketenagakerjaan ad, sh gabungan, rangkaian, dan analisis data yang berbentuk angka yang :elah diolah, naskah dan dokumen yang mempunyai arti, nilai dan makn I tertentu mencenet ketenaqakerjaan,
- · 1s. Pelatlhan ke�a adalah keseluri ian kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengerr ianqkan kompetensi kerja, prcduktlvitas, disipl'in, sikap, dan etos kerj: pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang I an kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
19. Kompetensi kerja adalah kernai ipuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keteramp an, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
20. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpad J antara pelatihan di l ernbaqa pelatihan dengan bekerja secara langsu 19 di bawah bimbingan dan pengawasan lnstruktur atau pekerja/buruh ,ang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan,· dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian terte ttu.
21. Penempatan tenaga kerja adal, 1h proses pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan d, n pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, mina: dan kemampuan.
15. 22.Jaminan Sosial Tenaga Kerja ac alah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan ben ipa uang serta pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebaqat akibat peristiwa atau keadaan yang di, Jami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari .ua .dan meninggal dunia .
23. Kesejahteraan Pekerja/buruh idalah suatu pemenuhan kebutuhan dan / atau keperluan yang bersifa jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerj 1, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktiv as kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.
24. Balai Latihan Kerja adalah Bal i Latihan Kerja (BLK) Bitung yakni lembaga pelatihan kerja milik Pemerinta I Provinsi Sulawesi Utara.
25. Produktivitas adalah sikap me ital yang selalu berusaha untuk melakukan perbaikan mutu kehidupan ecara berkelanjutan melalui peningkatan efisiensi, efektivitas dan kualitc .,
26. Lembaga Pelatihan Kerja adal 1h instansi pemerintah, badan hukum atau persyaratan untuk menyelenggarakan
20. perorangan yang memenul pelatihan kerja.
27. Sertifikasi Kompetensi Kerja dalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh l embaga sertifikasi profesi .erakredltasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai .ompetensi kerja tertentu sesuai dengan SKKNI.
22. 28.Angkatan Kerja adalah Pendu, uk Usia Kerja (berumur 15 tahun ke atas) yang selama seminggu sebelur pencacahan, bekerja atau punya pekerjaan tetapi sernentara tidak bekerj dan merekan yang tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan.
29. Pencari kerja adalah angkatan erja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sud h bekerja tetapi i ngin pindah atau alih pel&lt;erjaan dengan mendaftarka I diri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja atau secara langsung mel mar pekerjaan kepada pemberi kerja.
30. Pelatihan Berbasis Kompetensi i daleh pelatihan yang rnenltlkberatkan pada penguasaan kemampuan kerja rang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan sta .dar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.
31. Pelatihan Berbasis Masyarakat dalah pelatihan yang didesain berdasarkan kebutuhan masyarakat dan r itens' daerah baik yang mengacu pada standar kompetensi maupun no I standar.
32. Pelatihan Kewirausahaan adala pelatihan yang membekali peserta secara bertahap . agar memiliki kornp :ensi kewirausahaan dan bisnis, sehingga mampu menciptakan kesempat n kerja bagi dirinya sendiri maupun oarng l ain sesuai tuntutan pembangur m,
BA II DAN SARAN
ASAS, TUJUAI I
Pas ii 2
Pemberdayaan tenaga kerja berdasarkan P, ncasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasz rkan asas :
- a. persamaan hak setiap tenaga kerja;
- b. keadilan dan 'perlindungan hukum terha lap hak-hak tenaga kerja;
.,,,.
- c. perencanaan dan pemberdayaan tenaua kerja secara berkesinambungan;
- d. peningkatan kesejahteraan dan taraf r i dup tenaga kerja dan keluarganya;
- e. peningkatan produktifitas tenaga kerja dan tempat kerjanya;dan
- f. partisipasi aktif seluruh pihak yang I ierkepentinqan dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan.
Pc sal 3
Peraturan Daerah ini bertujuan :
- a. memberikan landasan yuridis dalam penyusunan perencanaan tenaga kerja secara terpadu dan terkoordinir dida( rah dan di jadikan dasar serta acuan atas penyusunan kebijakan dan strategi Jalam pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkeslnarnbun; an oleh pemerintah daerah ;
- b. memberikan pedoman dalam penvus man sistem informasi tenaga kerja yang akurat, dapat dipercaya, dan menja 1gkau seluruh daerah di Provinsi Sulawesi Utara;
- c. menyediakan tenaga kerja daerah y ng kompeten,produktif dan berdaya saing sesuai dengan perkembangan pasar ke ja serta menciptakan wirausaha baru;
- d. meningkatkan penempatan tenaga k, rja yang efektif dan perluasan penciptaan pasar kerja;
- e. menciptakan hubungan industrial yan harmonis dan meningkatnya kelembagaan hubungan industrial;
- f. menciptakan pelaksanaan pembln: ran dan pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan secara terprogram, ber esinambungan dalam rangka peningkatan i klim investasi dan penegakan hukun untuk memberikan kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja;
- g. menciptakan keseimbangan dan kehan ionlsan antara tenaga kerja daerah dan luar daerah.
Pa al 4
Pemberdayaan tenaga kerja mempunyai sa aran :
- a. terwujudnya sistem pemberdayaan ten ,ga kerja daerah;
- b. terwujudnya harmonisasi hubungan c itara pekerja, pengusaha, dan pemerintah yang dapat memberikan perlindungar dan pemberdayaan terhadap tenaga kerja daerah;
- c. terwujudnya keseimbangan ekonomi y; ng bersumber dari lapangan kerja di daerah bagi kesejahteraan tenaga kerja dan l« uarganya.
BA ;III KEWENANGAN DI BIDANG ETENAGAKERJAAN DAERAH
Pa: 31 5
Untuk melaksanakan tugas Pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai kewenangan . ntara l ain sebagai berikut:
- a. Melaksanakan peningkatan kompeten i tenaga kerja dan produktivitas, melalui kegiatan Pengembangan Standardisas Kompetensi Kerja dan Program Pelatihan; Peningkatan Kapasitas Lembaga, S rana dan Pelatihan Kerja; Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan; Penge, ibanqan dan Peningkatan Produktivitas dan · · Kewirausahaan; Pengembangan Sistem dan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi.
- b. Pelayanan Penempatan dan Perlu: san Kesempatan Kerja, melalui kegiatan Peningkatan Pengembangan Pasar Ke ja; Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri; Pembinaan Penempatan dan PerlindL 1gan Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri; Perluasan Kesempatan Kerja dan Pei gembangan Tenaga Kerja Sektor Informal; Peningkatan Pengendalian Penggunaa1 Tenaga Kerja Asing (TKA).
- c. Pelayanan Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, melalui kegiatan Penge olaan Persyaratan Kerja, kesejahteraan dan analisis diskriminasi; Pengelolaan kel ernbaqaan dan pemasyarakatan hubungan i ndustrial; konsolidasi peningkatan nstensitas pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial; peng ilolaan penerapan pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja.
- d. Pelayanan Perlindungan Tenaga Kerj I dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan, melalui kegiatan penlnqkatan perlindungan pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak; penlnqkatan penerapan norma ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; , ,eningkatan penerapaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Peningkatan kualitas teknis pemeriksaan dan penyidikan norma ketenaga kerjaa n.
- e. Melaksanakan sosialisasi materi sub tarsi peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, termasuk r eraturan Daerah tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Jtara.
Sesuai dengan ketentuan dalam peraturan � erundanq-undanqan yang berlaku.
BAI IV PERENCANAAN TE IAGA KERJA DAERAH
Pas I 6
- (1) Perencanaan tenaga kerja daerah dil; .ukan dalam sebuah Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi yang disingkat PTKP dan dijadikan dasar serta acuan atas penyusunan kebijakan dan strategi c dam pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkeslnarnbunc in di Provinsi Sulawesi Utara;
- (2) PTKP dilaksanakan oleh satuan kerja 1 eranqkat daerah yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah ;
- (3) Pembentukan Tim PTKP ditetapkan ses 1 ai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pas, 7
- ( 1 ) PTKP disusun atas dasar informasi kete agakerjaan yang antara lain meliputi :
- a. penduduk dan tenaga kerja;
- b. kesempatan kerja;
- c. pelatihan kerja termasuk kompetensi cerja;
- d. produktivitas tenaga kerja;
- e. hubungan industrial;
- f. kondisi lingkungan kerja;
- g. pengupahan dan kesejahteraan tena. 3 kerja; dan
- h. jaminan sosial tenaga kerja.
- (2) Informasi ketenagakerjaan sebagaiman dimaksud dalam ayat (l), diperoleh dari semua pihak yang terkait, baik instansi I ernerlntah maupun swasta.
Bl 3 V
SISTEM INFORMAS KETENAGAKERJAAN
Bagiar Kesatu
Sistem Intormas
Ketenagakerjaan
Pa al 8
··
- (1) Untuk menunjang pelaksanaan pere icanaan tenaga kerja daerah maka perlu membangun dan mengembangkan Si� :em Informasi Ketenagakerjaan Daerah.
- (2) Sistem Informasi Ketenagakerjaan D; erah dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
- (3) Jen is informasi ketenagakerjaan terdir dari:
- a. informasi ketenagakerjaan umum, 1 ieitput':
1. penduduk;
2. tenaga kerja;
3. anqkatan kerja;
4. penduduk yang bekerja; dan
5. penganggur.
- b. informasi pelatihan dan produktlvlt, s tenaga kerja, meliputi:
1. standar kompetensi kerja;
2. lembaga pelatihan;
3. asosiasi profesi;
4. tenaga kepelatihan;
5. lulusan pelatihan;
6. kebutuhan pelatihan;
7. sertifikasi tenaga kerja;
8. jenis pelatihan; dan
9. tingkat produktivitas.
- c. informasi penempatan tenaga kerje meliputi:
1. kesempatan kerja;
2. pencari kerja;
3. lowongan kerja lembaga penerru atan tenaga kerja dalam dan luar negeri; dar
4. penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri.
- d. informasi pengembangan perluasan .esernpatan kerja, meliputi:
1. usaha mandiri;
2. tenaga kerja mandiri;
3. tenaga kerja sukarela;
4. teknologi padat karya; dan
5. teknologi tepat guna.
- e. informasi hubungan industrial dan p rlindungan tenaga kerja, meliputi:
1. pengupahan;
2. perusahaan;
3. kondisi dan lingkungan kerja;
4. serikat pekerja/serikat buruh;
5. asosiasi pengusaha;
6. perselisihan hubungan industrial;
7. pemogokan;
8. penutupan perusahaan;
9. pemutusan hubungan kerja;
10. jaminan sosial dan asuransi tena a kerja;
42. 1 1 . kecelakaan kerja;
12. keselamatan dan kesehatan ker]: :
13. penindakan pelanggaran;
14. pengawasan ketenagakerjaan; d, n
15. fasilitas kesejahteraan.
SAGIAf KEDUA SUMSER INFORMAS KETENAGAKERJAAN
Pa'. 3 1 9
- (1) Informasi ketenagakerjaan dapat dlpr ·oleh dari sumber antara lain:
- a. kementerian negara, dan lembaga I emerintah non kementerian di tingkat pusat;
- b. instansi vertikal di provlnsi dan kabi paten/kota;
- c. instansi pemerintah provinsi dan ka -upaten/kota:
- d. badan usaha milik negara dan bada 1 usaha milik daerah;
- e. perguruan tinggi;
- f. l embaga swadava masyarakat;
- g. perusahaan swasta;
- h. asosiasi pengusaha; dan
10. i . serikat pekerja/serikat buruh.
- (2) Selain sumber informasi sebaqalm. ma dimaksud pada ayat (1), informasi ketenagakerjaan dapat diperoleh rr elalui kegiatan survei, media cetak dan elektronik.
SAGIAI\ KETIGA INFORMASI KE� EMPATAN KERJA ·
Pas ii 10
- (1) Setiap pemberi kerja, baik pengusah l, perusahaan, instansi pemerintah, · Sadan Usaha Milik Negara/Sadan Usaha Mil &lt;i Daerah, wajib menyampaikan informasi adanya lowongan pekerjaan secara : ertulis paling lama 14 (empat belas) hari sebelum dibukanya atau diumumka mya lowongan pekerjaan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab paten/Kata dan tembusannya disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Trans nigrasi Provinsi Sulawesi Utara.
- (2) Informasi lowongan pekerjaan sebaqe mana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. jumlah tenaga kerja yang dibutuhk. n;
- b. jenis pekerjaan, jabatan dan sya jenis kelamin, usia, pendidikan, ke syarat-syarat lain yang diperlukan;
st-syarat jabatan yang digolongkan dalam erampilan/keahlian, pengalaman kerja, dan I an
- c. jangka waktu penerimaan lamaran .erja.
Informasi Lowongan Pekerjaan sebaqalmz ia dalam Pasal 10, oleh Pegawai Pengantar l&lt;erja atau Petugas Antar Kerja pad, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten/Kota, harus dicatat dalam d ftar i sian permintaan tenaga kerja serta menerbitkan bukti lapor lowongan peker ,an dan tembusannya disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi P )Vinsi Sulawesi Utara serta disebarluaskan kepada seluruh masyarakat paling lambat (enam) hari sejak diterimanya informasi itu melalui media cetak, elektronik maupun de rm bursa kerja on line.
Pa: 31 12
- (1) Untuk mengisi lowongan pekerjaan � ibaqalrnana dimaksud dalam pasal 10,Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kat ipaten/kota memenuhi lowongan pekerjaan sesuai data pencari kerja yang terdaf ir.
- (2) Dalam pencari kerja memenuhi jab, an sebagaimana dlrnaksud dalam pasal 10 ayat(2) huruf b,Dinas Tenaga Kerja c sn Transmigrasi kabupaten/kota melakukan pemanggilan kepada pencari kerja de , mengirimkan kepada pemberi kerja dengan membawa kartu antar kerja.
- (3) Dinas tenaga kerja dan Transrnlq: 1si kabupaten/kota bersama-sama dengan pemberi kerja melakukan seleksi ca m tenaga kerja sesuai dengan persyaratan jabatan yang dibutuhkan dan hasil pelaksanaannya disampaikan kepada Dinas !Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov 1si Sulawesi Utara.
Pa al 13
Untuk menunjang pelaksanaan penyebarl iasan informsasi lowongan pekerjaan Dinas Tenaga -Kerja dan.Transmiqrast berkewaji ,an melaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali bursa/pasar kerja setiap tahun.
B, B VI
PEMBERDAYAAN Tl NAGA KERJA DAERAH
BAGIA1 I KESATU PELA TII AN KERJA
Pa al 14
- ( 1 ) Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan dan/atau mengembangkan kompeter si kerja,produktivitas, kemampuan, keahllan, pengetahuan, disiplin, dan etos kerja .
- (2) Pelatihan kerja sebagamana dima &lt;sud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, berjenjang, berkesinan bungan, dan. sitematis sesuai dengan perkembangan pasar kerja, persyara1 an kerja, dan perkembangan teknologi.
Pa ;al 15
- (1) Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh dan/ atau rnenqernbanqkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya rnel. lui peningkatah kompetensi kerja dan produktivitas.
- (2) Tenaga Kerja sebagaimana dimaksu I pada ayat (1) untuk mengikuti pelatihan kerja wajib rnernenuhl persyaratan SE sual dengan jenis dan tingkat program yang akan diikuti, sedangkan tenaga kerj. yang memiliki keterbatasan fisik dan/atau mental tertentu dapat dlberik 1 pelayanan khusus sesuai dengan keterbatasa n nya.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pe ingkatan kompetensi kerja dan produktivitas bagi tenaga kerja untuk memenuhi iasar kerja melalu kegiatan Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja dar Program Pelatihan; Peningkatan Kapasitas Lembaga, Sarana dan Pelatiha Kerja; Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan; Pengembangan dan PE 1ingkatan Produktivitas dan Kewirausahaan; Pengembangan Sistem dan Pelaksan, in Sertifikasi Kompetensi.
- (4) Pengusaha yang mempekerjakan 10 (seratus) orang pekerja/buruh atau lebih wajib meningkatkan kompetensi peke ja/buruhnya melalui pelatihan kerja.
Pa: JI 16
- (1) Pelatihan kerja dapat diselenggarakar oleh:
- a. Lembaga Pelatihan Kerja Pernerlnt h:
- b. Lembaga Pelatihan Kerja Swasta; c m
- c. Perusahaan.
- (2) Penyelenggara pelatihan kerja seb: jalrnana dalam ayat (1) huruf b wajib memenuhi persyaratan :
- a. Memiliki Ijin yang diterbitkan o !h Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten/Kota dan telah di akrec tasi oleh lembaga akreditasi maupun komite aktreditasi;
- b. Memiliki akte pendirian dan/atau ikte perubahan sebagai badan hukum dan tanda bukti pengesahan dari instar ;i berwenang;
- c. Memiliki sarana, prasarana dan fasilitas pelatihan kerja untuk sekurang­ kurangnya 3 (tiga) tahun sesu i dengan program pelatihan yang akan diselenggarakan;
- d. program pelatihan yang berbasis k rnpetensl ;
- e. Memiliki instruktur dan tenaga kep l atihan.
- (3) Lembaga Pelatihan Kerja Pemerinta� sebagaimana dalam ayat (1) huruf a yang akan menyelenggarakan pelatihan kerja harus menginformasikan kepada masyarakat pencari kerja· dan proses rekruitmen di"laksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provins maupun Kabupaten/Kota serta hasil rekruitmennya diserahkan kepada l imbaqa Pelatihan Kerja Pemerintah untuk diikutsertakan dalam pelatihan kerja.
Pa: :ii 17
- (1) Pelatihan kerja sebagaimana dlrnak ud dalam Pasal 16 ayat (1), dilaksanakan dengan cara pelatihan berbasis l« mpetensi, pelatihan berbasis masyarakat, pelatihan kewirausahaan dan pemaga iqan.
- (2) Pelatihan -kerja yang diselenggarak in Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat d laksanakan melalui kerjasama dengan pihak ketiga.
I
BAGIM
KEDUA
Pas, ii 18
- ( 1 ) Untuk memenuhi kebutuhan tenaga � erja pada pasar kerja, pelatihan kerja dapat diselenggarakan melalui sistem perna: angan.
- (2) Pemagangan dapat dilaksanakan c i tempat pengguna tenaga kerja sendiri, maupun bekerjasama dengan tempa penyelenggaraan pelatihan kerja lain, baik didalam maupun diluar wilayah Negat I Indonesia.
P, ;al 19
- (1) Perusahaan di Provinsi Sulawesi Ut ra berkewajiban untuk menerima tenaga kerja magang.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksuc dalam ayat (1) hanya dapat menerima peserta pemagangan paling banya : 30% dari jumlah karyawan, dan harus memiliki program pemagangan, sa sna dan prasarana, tenaga pelatihan dan pembimbing pemagangan serta penc maan.
- (3) Penyelenggaraan pemagangan dllak. makan atas dasar perjanjian tertulis dengan mekanisme sesuai yang diatur d l am peraturan perundang-undangan yang berlaku.
I rsal 20
- (1) Peserta pemagangan berhak untuk :
- a. memperoleh fasilitas keselarnat 1 dan kesehatan kerja selama mengikuti pemagangan;
- b. memperoleh uang saku dan/atau ang transport;
- c. memperoleh perlindungan dala 1 bentuk jaminan kecelakaan kerja dan kematian; dan
- d. memperoleh sertifikat pemaqanqe 1 apabila dinyatakan lulus.
- (2) Penyelenggara pemagangan berhak mtuk :
- a. memanfaatkan hasil kerja peserte pemagangan; dan
- b. memberlakukan tata tertib dan p( janjian pemagangan.
- (3) Peserta pemagangan berkewajiban I ntuk :
- a. mentaati perjanjian pemagangan
- b. mengikuti program pemagaangar sampai selesai
- c. mentaati tata tertib yang berlak di perusahaan penyelenggara pemagangan; dan
- d. menjaga nama baik perusahaan 1 envelenqqara pemagangan.
14. ( 4) Penyelenggara Pemagangan berkev 1jiban untuk :
15. . a , - rnemblmblnq peserta pernaqanqe 1 sesuai dengan program pemagangan;
- b. memenuhi hak peserta pemagan an sesuai dengan perjanjian pemagangan;
- c. menyediakan alat pelindung diri s sual dengan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
- d. memberikan perlindungan dalam bentuk asuransi kecelakaan kerja kepada peserta;
- e. memberikan uang saku dan/atau u 1ng transport peserta;
- f. mengevaluasi peserta pemagangan. dan
- g. memberikan sertifikat pemagangan bagi peserta yang dinyatakan lulus.
BAGIAr I KETIGA PEMBERDA' AAN KHUSUS
Pai al 21
- ( 1 ) Perusahaan yang beroperasi di daera 1 harus memberikan kesempatan kerja untuk tenaga kerja penyandang cacat sesu 1i dengan keterampilan yang dimiliki, kondisi l i n gkungan kerja dan kebutuhan kerj: .
- (2) Ketentuan mengenai pemberian kesempatan bagi tenaga kerja daerah penyandang cacat sebagaimana dim 1ksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-.undangan yang berlaku.
Pc .al 22
- ( 1 ) Setiap perusahaan yang beroperasi c daerah mengutamakan penggunaan tenaga kerja daerah dan wajib menyusun oerencanaan kebutuhan tenaga kerja setiap tahun.
- (2) Penggunaan tenaga kerja daerah d, am perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas kompeten i kerja.
- (3) Pelaksanaan penggunaan tenaga ke a daerah dan hasil penyusunan perencanaan kebutuhan tenaga kerja sebagaimc ra dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan f"ransmigrasi Provinsi dan Kabupaten/Kota tempat beroperasinya perusahaan.
E \B VII HAK DAN KEWAJIBA I TENAGA KERJA DAERAH
BAGI .N KESATU HAK TENA( \ KERJA DAERAH
F i sal 23
- (1) Setiap tenaga kerja daerah mer iliki hak yang sama atas setiap l apangan pekerjaan yang tersedia dalam pas; · kerja di daerah.
- (2) Setiap tenaga kerja daerah berhak untuk mendapatkan fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja, memperoleh up; 1 minimal sesuai dengan UMP, memperoleh perlindungan dan jaminan sosial te 1aga kerja, peningkatan kompetensi kerja dan produktivitas.
- (3) Setiap tenaga kerja daerah berha atas semua hak-hak ketenagakerjaan yang diatur dalam peraturan perundang· indanqan yang berlaku.
BAGIAI KEDUA KEWAJIBAN TEN/ ;A KERJA DAERAH
Pa� ii 24
- ( 1 ) Setiap tenaga kerja daerah berkewz iban menjaga profesionalitas, produktifitas kerja, dan menghormati peraturan-pe sturan perusahaan yang berlaku.
- (2) Setiap tenaga kerja daerah berkewaj ian untuk berperilaku sopan, jujur, disiplin, dan memiliki etos kerja yang baik dal: n melaksanakan pekerjaanya.
- (3) Setiap tenaga kerja daerah be kewajlban untuk menjaga ketenangan, ketentraman, dan keamanan lingkung in kerja.
B, 18 VIII
KOORDINASI PELAKSANAAN PEME ERDAYAAN TENAGA KERJA DAERAH
Pa� 31 25
- (1) Untuk melaksanakan Pemberdayaan :enaga kerja daerah, maka perlu dilakukan koordinasi antara Pemerintah Provtn: i dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Institusi lainnya yang memiliki keter kaitan dengan pemberdayaan tenaga kerja daerah.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebaqalman: dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam semua tahapan pemberdayaan tena 1a kerja daerah yaitu proses perencanaan tenaga kerja daerah, pembentuka , sistem informasi tenaga kerja daerah, peningkatan kompetensi tenaga kerj 3 dan program pelatihan, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, pengem &gt;angan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja, perllndu: gan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan.
- (3) Pelaksanaan koordinasi pemberda aan tenaga kerja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanaka , oleh Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Provinsi dan Kabupaten/Kota.
4. ( 4) Pelatihan Kerja yang akan dilaksana an di daerah yang dtblavat oleh Pemerintah Pusat atau Institusi lainnya wajib di� iordlnaslkan dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi dan/atau Kai .rpaten/Kota dan program pelatihan harus mengacu dan/atau berpedoman pa a perencanaan tenaga kerja provinsi yang telah ditetapkan dan peraturan perur 1ang-undangan yang berlaku.
- (5) Untuk mengoptimalkan pelaksanaa koordinasi pemberdayaann tenaga kerja daerah sebagaimana dimaksud � ida ayat (1) Pemerintah Daerah dapat mernoentuk Forum Koordinasi PembE ·dayaan Tenaga Kerja Daerah.
- (6) Ketentuan mengenai pembentukan F rum Koordinasi Pemberdayaan Tenaga Kerja Provinsi sebagaimana dimaksud pac , ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
BAB l - ( SOSIALISASI PEMBERDAYAAI TENAGA KERJA DAERAH
Pasal 28

- ( 1 ) Setiap orang, -Lem bag a Sosial, dan Lem iaga Swadaya Masyarakat dapat ikut serta dalam kegiatan pemberdayaan tenaga � erja daerah.
- (2) Partisipasi masyarakat dapat berben uk kegiatan mandiri atau dalam bentuk kerjasama dengan Dinas Tenaga (erja dan Transmigrasi, atau dengan perusahaan.
- (3) Partisipasi masyarakat dapat berbentu c pelatihan, ataupun kegiatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangar yang berlaku.
- (1) Anggaran untuk pemberdayaan tenaga kerja daerah dilaksanakan oleh ;
- a. skala provinsi berasal dari Anggara I Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan/atau bantuan sumber pend, raan lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang bertaku melalui mekanisme anggaran pemerintah yang dianggarkan dalam Anggaran c an Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- b. skala kabupaten/kota berasal dari \nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota,dan/atau bantuan sumber pendanaan l ainnya yang sah menurut peraturan perundang-ur langan yang berlaku,melalu mekanisme anggaran pemerintah yang diangg; rkan dalam Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
BAB (II
ANGG,1RAN
Pasa 29
ienenrnaan, pengelolaan, dan pelaksanaan ebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
- (2) Pengaturan mengenai mekanisme bantuan sumber pendanaan lainnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan G ibernur,
- (3) Anggaran sebagaimana yang d irnaksud pada ayat (1), perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawab n dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi provinsi dan kabupaten cota.
3. ( 4) Bantuan sumber pendanaan lainnya sebaqairnana dimaksud pad a ayat ( 1 ), yang diperoleh dari dana pertanggung jav aban sosial perusahaan, dan/atau dari dana Program Kemitraan dan Bina Lingku1 gan Sadan Usaha Milik Negara, dikhususkan untuk pengembangan dan pemberd, yaan tenaga kerja daerah melalui pelatihan kerja.
- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil terte tu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyid : untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang ketenagakerjaan sebaqalmz ta dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud ada · ayat (l)adalah pegawai pengawas ketenagakerjaan Dinas Tenaga K( ·ja dan Transmigrasi yang telah diberi wewenang khusus sebagai penyidik 1 =gawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ... . . . . . -. ··-. . . -.. . . . .
- (3) Wewenang penyidik pegawai nege i sipil sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) a d a l a h ; .
- a. Melakukan pemeriksaan atas kel enaran l aporan serta keterangan tentang tindak pidana dibidang ketenaqake jaan;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap 1 rang yang diduga melakukan tindak pidana dibidang ketenagakerjaan;
- c. meminta keterangan dan baha: bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana libidang ketenaqakerjaan:
- d. melakukan pemeriksaan atau penyi aan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana dibidang ketenagaker aan;
- e. melakukan pemeriksaan atas sur: it dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana dibidang ketenagakerjaan;
- f. meminta bantuan tenaga ahli da am rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang ketenagaker aan;
- g. menghentikan penyidikan apabila ti, lak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana dlbld: ng ketenagakerjaan.
14. ( 4) penyidik sebagaimana dimaksud pad; I ayat(l),memberitahukan dimulai penyidik dan menyampaikan hasil penyidikanr ya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara republik indon ssla.sesual dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
BA : XIII
PEN� DIKAN
Pa :ii 30
•
BAB XIV - SAf\ &lt;SI ADMINISTRASI
Pasal 31

- ( 1 ) Setlap perusahaan yang tlda] melaksanakan ketentuan sebaqalmana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), Pasal . 6 ayat (2), Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 1.9 ayat ( 1 ) dlkenakan sanksl admlnlstre If berupa pencabutan l zln usaha, penutupan sementara tempat usaha, dar atau larangan pegoperasian usaha sesuai cle.nqari kewenangan yang dlmlliki Pem Tintah Daerah.
- (2) Sebelum melaksanakan sanksl sdrnlnlstratlr sebagalmana dimaksud pad a ayat ( 1 ), maka Dlnas Tenaga Kerja dar Transmigrasl wajib melakukan pembinaan be.uoa teguran, perlngatan tertulls, , an usaha pemblnaan lalnnya kepada orang atau perusahaan yang bersanqkutai .
BAB XV - KE ,-ENTUAN PIDANA
Pasal 32

- ( 1 ) Setlap orang atau perusahaar yang tldak melaksanakan ketentuan sebaqairncna dlmakasud dalam Pasal 10 a', 1t (1),Pasal 20 . ayat ( 4) dan pasa: 22 avat U) dan ayat (3) dlpldana dengan pi ana kuruncan paling lama 6 (enam) bulan atau p'dana denda paling banyak I p.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan/atau sebagalmana yang dlatur dala 1 peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindak pldana sebagalmana di naksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XVI - KE ENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Peraturan pelaksana Peraturan DaE ah lnl dalam bentuk Peraturan Gubernur ditetapkan paling lama 1 (satu) Tahun sejak di ndangkannya Peraturan Daerah ini.
BAB XVI - KE ENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Peraturan Daerah lnl· mulal berlaku i ada tanggal diundangkan. Agar setlap orang menqetahulnva, nemerlntahkan pengundangan Peraturan Daerah ini denqanpenempatannva dalam Lerr ieran Daereh Provins! Sulawesi Utara.
LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULA' VESI UTARA TAHUN 2013 NOMOR 3