PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor :L\_F Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 14 Tahun 2007
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI BUTON UTARA PROVINS! SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR :L\_f AHUN 2016
TENT ANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BUTON UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUTON UTARA,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan . . Daerah Nomor 6 Tahun,~.,,2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Euton Utara, menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah ditetapkan lebih lanjut \_ dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati ten.tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugasdan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Euton Utara.
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Euton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690).
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
5. ~L Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
'
Menetapkan
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6).
MEMUTUSKAN :
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BUTON UTARA.
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara.
4. Sekretaris Daerah · adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Utara.
5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Utara.
7. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Utara.
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Din.as menyelenggarakan fungsi:
- b. penetapan sistem data gender dan anak;
- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, perlindungan anak, turnbuh kembang anak, dan partisipasi masyarakat;
- c. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, perlindungan anak, tumbuh kembang anak, dan partisipasi masyarakat;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan penanganan perlindungan perempuan dan anak berbasis gender;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Dinas;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.
- f. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas;
- ( 1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak;
- c. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini. ,
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 11

Dalam melaksanakan tu gas se bagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat ( 1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- b. pengelolaan administrasi keuangan;
- a. pelaksanaan perencanaan program dan anggaran;
- c. pelaksanaan ketatausahaan, surat menyuratdan kearsipan;
- e. penyelenggaraan urusan rumah tangga, perawatan, pe:meliharaan perlengkapan;
- d. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- f. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas clan fungsinya.
- g. pengelolaan barang milik negara atau daerah;
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 12

- ( 1) Sekretariat, terdiri atas :
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub :Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 13

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat ( 1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan, penyusunan dan evaluasi program pengelolaan urusan perlengkapan, administrasi keuangan serta perbendaharaan.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) hurufb, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan, tatalaksana, reformasi birokrasi, hukum dan peraturan perundang-undangan, kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian.
Bagian Ketiga Bidang Pengarusutamaan Gender dan
- (1) Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta penyajian data dan informasi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.
- (2) Bidang Pengarusutarnaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi :
- b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- a. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
.,.-
- c. penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- e. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
5. h.penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pegolahan analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonorni, sosial, politik, hukurn dan kualitas keluarga;
- g. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutarnaan gender dan pernberdayan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- i. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengurnpulan, pegolahan analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- k. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pegolahan analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- J. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pegolahan analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
1. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pegolahan analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga; ··
11. rn. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pegolahan analisis dan · penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- o. penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan permberdayaan perempuan;
- n. penyiapan pelernbagaan pengarusutamaan;
- p. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- q. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- (1) Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, terdiri atas:
- a. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang "Ekonomi;
- b. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum;
- c. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga;
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. ·
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 17

- (1) Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan rumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- c. menyiapkan rumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- d. menyiapkankoordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- e. menyiapkan fasilitas sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- g. monitoring, analisis, evaluasi, dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- f. menyiapkan bahan pembelian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- h. menyiapkan rumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi; .
- j. menyiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi;
1. menyiapkan forum koordinasi · penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, dan informasi gender di bidang ekonomi;
- k. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi;
1. menyiapkan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi;
·
- m. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi;
- n. menyiapkan pelembagaan pengarusutamaan gender di · bidang ekonomi;
- o. menyiapkan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
4. p .. mantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi.
- (2) Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan rumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang social, politik dan hukum;
- b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- c. menyiapkan rumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, pol:itik dan hukum;
- d. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perernpuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- e. menyiapkan fasilitas sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- f. menyiapkan bahan pembelian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- g. mantau analisis, evaluasi, dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perernpuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- h. menyiapkanperumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang sosial, politik dan h ukum;
- i. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, dan informasi gender di bidang sosial, politik dan hukum;
- J. menyiapkan rumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang sosial, politik dan hukum;
- k. Penyiapan koordinasi dan sinnkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang sosial, politik dan hukum;
1. menyiapkan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang sosial, politik dan hukum;
- m. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang sosial, politik dan hukum;
- n. menyiapkan pelembagaan pengarusutamaan gender di bidang sosial, politik dan hukum;
- o. menyiapkan standarisasi lembaga penyedia la.ya.nan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- p. memantau, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang sosial, politik dan hukum.
- (3) Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1} huruf c, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan rumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan ·pelaksanaan ·pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- c. menyiapkan rumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- d. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- e. menyiapkan fasilitas sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- g. rnemantau analisis., evaluasi, dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan · pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- f. rnenyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- h. menyiapkan rumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan . informasi gender di bidang kualitas keluarga;
- j. menyiapkan rumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga;
- i. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, dan informasi gender di bidang kualitas keluarga;
- k. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga;
- m. menyiapkan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga;
1. menyiapkan fasilitas, sosialisasi. dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga;
- n. menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak;
- o. memantau, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan · informasi gender di bidang kualitas keluarga.
Bagian Keempat
Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak Pasal 18
- (1) Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi bidang pencegahan dan perlindungan perempuan, khusus anak, pemenuhan hak anak serta penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- (2) Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak menyelenggarakan fungsi :
- b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisf khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- c. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- e. penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalarn rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- d. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- f. penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- g. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan . di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- h. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- i. penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- k. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- J. penyiapan fasilitas, soeialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
12. L penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- n. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang 'pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- m. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- o. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- q. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang khusus perlindungan·anak;
- p. penyiapan perumusan kegiatan perlindungan anak;
- r. penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang khusus perlindungan anak;
- t. penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- s. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan anak;
- u. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
~.:
'·.
- v. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus; w. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak; x. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan perempuan dan anak; y. penyiapan forum koordinasi penyususnan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak; z. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak; aa. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak; bb. penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perernpuan dan anak; cc. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak; dd. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak; ee. penyiapan perumusan kebijakan-kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya; ff. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas ·: . . ,. dan kegiatan budaya; gg. penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan -. serta pendidikan, serta kreativitas dan kegiatan budaya; hh. penyiapan koordianasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, serta kreativitas dan kegiatan budaya; ii. penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, serta kreativitas dan kegiatan budaya; JJ. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, dan serta pendidikan,
2. informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga lingkungan, kesehata:n dan kesejahteraan serta kreativitas dan kegiatan budaya;
3. kk. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuha:n hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, serta kreativitas dan kegiatan budaya;
- mm. penyiapan forum ·. koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
11. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
6. nn. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, · pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
7. oo. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
8. qq. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak: . ' .
9. pp. penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian data dan iriformasi di bidang pemenuhan hak anak;
10. rr. penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
- tt. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
12. ss. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup dan anak;
13. uu. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 20

- ( 1) Bidang Perlindungari Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak, terdiri atas :
- b. Seksi Perlindungan Khusus Anak;
- a. Seksi Perlindungan Perempuan;
- c. Seksi Pemenuhan Bak Anak.
- 2). Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 21

- (1) Seksi Perlindungan ·Perempuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhdapa perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana : perdagangan orang;
'e.,
•
menyiapkan rumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; c. menyiapkanforum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan da:n penanganan kekerasan terhadap perempuan di clala:m rumah tangga, di bidang · .ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; d. menyiapka:n forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang . ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; e. menyiapkanrumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempua:n di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dala:m situasi darurat da:n kondisi 'khusus serta dari tindak pidana perdaga:ngan orang; f. menyiapkan rumusa:n kajian kebijakan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan . korban kekerasan di dala:m rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dala:m situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; g. . menyiapkan koordinasi da:n sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan da:n penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah ta:ngga, di bida:ng ketenagakerjaa:n, dala:m situasi darurat dan kondisi khusus serta dari Hndak pida:na perdagangan orang; h. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaa:n perempua:n korban kekerasa:n di dala:m rumah tangga, di bidang ketenagakerjaa:n, dala:m situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pida:na perdagangan ,\_. ~ orang; 1. menyiapka:n fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dala:m rumah ta:ngga, di bidang ketenagakerjaa:n, dala:m situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pida:na perdagangan orang; J. menyiapka:n fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan kebijakan di bidang perlindungan da:n pemberdayaan . perempuan korban kekerasan di dalam rumah ta:ngga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdaganga:n orang; k. menyiapka:n bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapa:n kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dala:m rumah ta:ngga, di bidang ketenagakerjaan, dala:m situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdaganga:n orang;
1. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- m. menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan
3. di dan 'orang;
- n. memantau, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- o. memantau, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- p. menyiapkan rumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi bidang perlindungan perempuan;
- q. · menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi bidang perlindungan perempuan;
- r. menyiapkan rumusan kajian pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi bidang perlindungan perempuan;
9. perempuan; s. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi bidang perlindungan
10. menyiapkanfasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi bidang perlindungan perempuan; t.
- u. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi bidang perlindungan perempuan;
- v. memantau, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi bidang perlindungan perempuan.
- (2) Seksi Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan rumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- b. menyiapkan forum koordinasi penyususnan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- c. menyiapkan rumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
)-
- d. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kabijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan k:husus anak; ·
- e. menyiapkan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- g. menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus anak;
- i. menyiapkan rumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan khusus anak;
- h. memantau, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- j. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan k:husus anak;
- k. menyiapkanrumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan khusus anak;
1. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan k:husus anak;
- n. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian data dan informasi di bidang perlindungan khusus anak;
- m. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan khusus anak;
- o. menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- (3) Seksi Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- p. memantau, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan khusus anak.
- a. menyiapkan rumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasutan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- c. menyiapkan rumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasutan, keluarga dan lingkungan, kesehatan: dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya; ·
- b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasutan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
.,
- d. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasutan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasutan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- e. menyiapkan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasutan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- g. menyiapkan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemer:i.ntah dan dunia usaha terkait hal sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreatifitas dan kegiatan budaya;
- h. menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak terkait hal sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreatifitas dan kegiatan budaya;
1. memantau analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hal sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreatifitas dan kegiatan budaya;
- k. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- j. menyiapkan rumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan periyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
1. menyiapkan perumusan kajian kebijakan pemerintah, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- n. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- m. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak: ' '
- o. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan · kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemen uhan hak anak;
- p. memantau, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data. dan informasi di bidang pemenuhan hak anak.
'
-,
Bagian Kelima Kelompok Jabatan Fungsional ·· Pasal 22
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.
:
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 24

- ( 1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun an tar satuan organisasi dilingkungan Pemerin tah Kabu paten serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 25

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 26

Kepala Dinas, memimpin dan mengoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 27

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggugjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 28

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 29

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 30

Dalar.n melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 31

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 32

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masingmasing pejabat dalam lingkungan Dinas dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 34
Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten ButonUtara.
Ditetapkan di Buranga pada tanggal ~7 -/&lt;).-2016
BUPATI BUTON UTARA,
H. ABU HASAN
Diundangkan di Buranga pada tanggal () 7 -19- 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA,
LAODE BAHARUDDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2016 NOMOR
..
,
L-/ r NOMOR : PERATURAN BUPATI BUTON UTARA ~
TAHUN 20.16
B-7
-If)
-
o-oa
.
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYMN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BUTON UTARA
TANGGAL.
TENTANG
:
LAMPIRAN
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BUTON UTARA
BUPATI BUTON UTARA,
H. ABU HASAN
k
N/A
Preamble

Menimbang
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota T omohon nomor 1 tahun 2009 ten tang Retribusi lzin Lokasi don Tata Letak Bangunan Reklome. moko perlu dijaborkon Petunjuk Teknis Pemberion lzin Lokosi don Toto Letak Bangunan Reklame;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. moka per1u menetapkan Peraturan Walikota:
- l. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Accra Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 nomor 7 6, tambohan Lembaran Negara nomor 3209) ;
2. Undong-Undong Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lemboran negara Republik Indonesia Nomor 134 tombohon lembaran negora nomor 4247 );
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selotan don Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utaro (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 30. tambohan lemboran negaro nomor 4273 ) ;
4. Undong Undang nomor 10 tahun 2004 ten tang Pembentukon Peraturon Perundang-Undangon ( Lembaran Negara RI tahun 2004 nomor 53. Tambohan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
5. Undang-Undang nomor 28 tohun 2009 tentang perubahon atas Undang-Undang nomor 34 tahun 2000 tentong Pajak don Retribusi Daeroh ( Lembaran Negara RI Tahun 2009 nomor 130.tambahan lembaran Negara RI nomor 5049 );
6. Undang-Undang nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (lembaron negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 132 tambahan Lembaron Negara nomor 4443 );
7. Peraturan Pemerintoh RI nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan:
Menetapkan
8. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2009 tentang Retribusi lzin Lokasi don Tata Letak Bangunan Reklame; { Lembaran Daerah Kot a T omohon tahun 2009 nomor 1)
9. Peraturon Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
10. Peroturan Walikota Nomor 6 Tohun 2007 tentang · Pengelenggoraan Ketertiban Umum ;
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TOMOHON TENT ANG PEMBERIAN IZIN LOKASI DAN TATA LETAK BANGUNAN REKLAME DI KOTA TOMOHON.
BAB II - TAT A CARA PEMBERIAN IZIN
Pasal 6

DIVERSIFIKASI REKLAME
- ( l ). Diversifikasi atau pembagian reklame berdasarkan jenis don produk yoitu:
- a. Reklome don lklon Rokok :
- b. Reklome don iklon komersil bukon rokok:
- c. Reklame don iklan tempat usaha ;
BAB II - TAT A CARA PEMBERIAN IZIN
Pasal 7

KONSTRUKSI REKLAME
- ( 1) Bangunan reklame harus memiliki kehandalan don kekuaf an strukfur tahan gempa, fahan terhadop terpaan angin, don besi anti korosi yang direkomendasi dari Dinos Tata Ruong, Pertamanan, Persompahan Kota Tomohon.
- (2) Penyelenggara don Pemilik reklame melampirkan gambar kerio. detail konstruksi, mulai dari pondasi sampai badan reklame don penampang media reklome.
- (3) Bagi reklome yang okon diperponjang izinnya, sebelum diberikon perizinonya akan diperiksa kembali kehandolan don kekuatan strukfurnyo, apabila sudah tidak loyak maka pemilik penyelenggaro harus menggontinyo dengan konsfruksi yang baru.
- (4) Setiap bangunan reklame yang memokai tiang penyanggah harus menggunokan bohon yang berkuolifas yoitu besi tipe Medium A.
- (5) Pondasi tiang reklame di cor penuh dengan daya dukung disesuaikan dengan beban yang akan dipikul bangunan reklame tersebut.
- (6) Teknik pengerjaan penyambungan besi di las penuh don seluruh bangunon dicot dengan anti korot.
- (7) Portal Reklame yang melintang jalan raya harus menggunakan bahan yang kekuatannya mencapai lebih dari l O tahun.
- (8) Reklome yang menempel boik yang menggantung moupun yang berada diatas atop bangunon diperhitungkan dengan bebon reklame terhodop bongunon yang diduduldnya.
- (9) Reklome sponduk horizontal don vertikal harus menggunakdn bahan yang biso iahan selamo lebih dari 1 bulan.
- ( 1 O)Reklome sticker don stempel yang menempel pada bangunan, atau prosarana kota .
LARANGAN DAN KEW AJIBAN
BAB II - TAT A CARA PEMBERIAN IZIN
Pasal 8

Bagion Pertamo
LARA NGAN
- (1) Dilarong membangun don memosong reklame di wilovoh Koto Tomohon tanpo ado ijin dori Pemerintoh Koto Tomohon.
- (2) Pelanggoron terhodop pembongunon reklome sebogoimona dimoksud oyot ( 1 )dikenakan songsi sesuoi peroturon don ketentuon berloku berupo penindakon don penertibon.
- (3) Penertibon terhadop reklome ilegol don kodoluorso didohului dengon Pemberian surot teguron don ponggilon. selonjutnyo penindakon di lopongon.
Bogian Keduo
KEWAJIBAN
- ( 1) Setiop reklome don iklon yang okon diposong di wiloyoh koto Tomohon wojib memiliki ijin yang soh dori Pemerintoh Koto Tomohon.
- (2) Pemilik don penyelenggaro reklome/ildon sebelum melokukon pemosongon reklome diwajibkon terlebih dohulu berkonsultosi mengenoi penempaton lokosi don tato letok reklome.
- (3) Pemilik don penyelenggora reklome senontiasa menjogo don membersihkon lokosi reklome, don media serto konstruksi reklome.
- (4) Reklome tidok mengonggu don mengholongi pengguno jolon don keloncoron berlolulintas.
Posol 9
PENINDAKAN
- ( 1) Apobila dolam woktu 6 hari seteloh diterimonyo surot ponggilan don otou penindokon tidak diperhotikon oleh pemilik don penyefenggoro reklame, mako petugos dori Pemerintoh Koto Tomohon okan meloksonokan pembongkaron.
- (2) Reklome hosil pembongkoran sebogoimona podo ayot ( 1) dimoksud dimusnahkan berdasorkon peroturon Perundong-undongon yang berloku.
- (3) Seloin dimusnahkan sebogoimono dimoksud oyot (2) borong bekas reklome menjodi milik Pemerintoh Koto Tomohon.
Ditetapkon di Tomohon podo tonggal
2011
Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON
Ors. Arnold Poli, SH, MAP Berita Doeroh Koto Tomohon Tahun 2011 Nomor
BAB V
Pasal 10

PENUTUP
Peraturan Walikota ini berlaku pado tanggol ditetapkan. Agor setiap orang mengetahuinya. memerintahkon pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempotkannya dalom Berito Daerah Koto Iomohon.
l
JIMMY F. EMAN
m
~
"
l&gt;
'Tl
z
l&gt;
-4
l&gt;
l&gt;
z
0
m
l&gt;
l&gt;
:::c
:c:
l&gt;
s:
z
l&gt;
'Tl l&gt;
-4
5
Q)
(t)
3
8
BAB I - Ketentuan Umu:rn Pasal 1
Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai bcrlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orar.g mengetahuinya .mcmerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penernparannya dalam Bcritz, Daerah Kora Tomohon. tJ.
Ditetapkan di Tomohon pada tanggal 3 ,Tanu-.iri 20t'4
Diundungkart di Tornchon pada tangga: 3 /!:;i,.n.t li.'. .X'.i 2:~J1:1i, SEK.RETARJS DAERAH,
c\_- \_
ARNOLD POLI
l3r:RI'i'A Dt\ER,\H KOT!\ TOMOHON T!\HUN 2014 NOMOR ,H