PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 2 Tahun 2009
Tentang POKOK - POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Berlaku: 17 Januari 2009
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah perlu melakukan pengaturan di bidang Keuangan Daerah yang berisi ketentuan tentang penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah secara berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menetapkan PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pedoman pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu membentuk peraturan daerah tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
Mengingat : 1.
- Undang- Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan DaerahDaerah Tingka II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4400 );
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 )
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 omor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara / Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540 );
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574 );
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575 );
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemrintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keungan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 .
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR dan BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK -POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar .
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakiln Rangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyeleggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
7. 7.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
8. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena Jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran / barang.
13. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah dan selaku pengguna anggaran / barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
14. Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
15. Pejabat Pelaksan Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
16. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
17. Kuasa pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
18. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
19. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah
20. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh penerimaan daerah pada Bank yang ditetapkan.
21. Bendahara penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
22. Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
23. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
24. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.
25. Pendapatan Daerah adalah Hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
26. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
27. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan
Belanja daerah.
28. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
29. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun - tahun anggaran berikutnya.
30. Sisa lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu priode anggaran.
31. Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
32. Prakiraan maju ( Forward Estimate ) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
33. Kinerja adalah keluaran / hasil dari kegiatan / program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
34. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
35. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personal ( Sumber daya manusia ), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan ( input ) untuk menghasilkan keluaran ( output ) dalam bentuk barang / jasa.
36. Sasaran ( target ) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
37. Keluaran ( Output ) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
38. Hasil ( Outcome ) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan - kegiatan dalam satu program.
39. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang diselanjutnya di singkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 ( lima ) tahun.
40. Rencana Pembangunan tahunan daerah, selajutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ), adalah dokumen perencanaan daerah untuk
periode 1 ( satu ) tahun.
41. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA - SKPD adalah dokumen perencanaan yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
42. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjunya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
43. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah Dokumen yang memuat kebijakan di Bidang Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan serta Asumsi yang mendasarinya untuk Periode 1 (satu) tahun .
44. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimum anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati oleh DPRD.
45. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD merupakan dokumen yang memuat Pendapatan dan Belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
46. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan / bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
47. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjunya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
48. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah Dokumen yang digunakan/ ditebitkan oleh pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran untuk diterbtkan SP2D atas beban pengeluaran DPA - SKPD.
49. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM - LS adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran untuk penertiban SP2D atas beban pengeluaran DPA- SKPD kepada pihak ketiga.
50. Uang persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.
51. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan selanjutnya disingkat SPM - UP adalah Dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran untuk penertiban SP2D atas beban pengeluaran DPA - SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk menandai kegiatan.
52. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat
SPM - GU adalah Dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran / Kuasa pengguna anggaran untuk penertiban SP2D atas beban pengeluaran DPA SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
53.
Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM - TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran / Kuasa Pengguna anggaran untuk diterbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA - SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
54. Piutang Daerah adalah Jumah Uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang undangan atau akibat lainnya yang sah.
55. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
56. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan / atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang - undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
57. Dana Cadangan adalah Dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan Dana Relatif Besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
58.
- Sistem Pengendalian interen Keuangan Daerah adalah merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang dilakukan oleh lembaga / badan/ unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengendalian melalui audit dan evaluasi, untuk menjamin agar pelaksanaan kebijakan pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan rencana dan peraturan per undang - undangan.
59. Kerugian Daerah adalah Kekurangan Uang, Surat Berharga, dan barang yang jumlahnya nyata dan pasti harganya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja ataupun lalai.
60. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD / Unit Kerja pada SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan / atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisien dan produktifitas.
61. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah Dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
- 62.
- Investasi Daerah adalah penggunaan aset daerah untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalty, manfaat social dan / atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemapuan pemerintah daerah dalam
rangka pelayanan kepada masyarakat.
63.
- Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran / Kuasa Pengguna anggaran untuk diterbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA - SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
64. Piutang Daerah adalah Jumah Uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang undangan atau akibat lainnya yang sah.
65. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
66. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan / atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang - undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
60. Dana Cadangan adalah Dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan Dana Relatif Besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
61. Sistem Pengendalian interen Keuangan Daerah adalah merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang dilakukan oleh lembaga / badan/ unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengendalian melalui audit dan evaluasi, untuk menjamin agar pelaksanaan kebijakan pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan rencana dan peraturan perundang - undangan.
62. Kerugian Daerah adalah Kekurangan Uang, Surat Berharga, dan barang yang jumlahnya nyata dan pasti harganya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja ataupun lalai.
63. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD / Unit Kerja pada SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan / atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisien dan produktifitas.
64. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah Dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
65. Investasi Daerah adalah penggunaan aset daerah untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalty, manfaat social dan / atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemapuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 2

Keuangan Daerah meliputi :
- a. Hak Daerah untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta melakukan pinjaman
- b. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan Pihak Ketiga
- c. Penerimaan Daerah
- d. Pengeluaran Daerah
- e. Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak - hak lain yang dapat dinilai uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada Perusahaan Daerah; dan
- f. Kekayaan Pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan / atau kepetingan umum.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 3

Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi :
- a. Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
- b. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan daerah
- c. Azas Umum dan Struktur APBD
- d. Penyusunan Rancangan APBD
- e. Penetapan APBD
- f. Pelaksanaan APBD
- g. Laporan Realisasi Semester Pertama APBD &amp; Perubahan APBD
- h. Penatausahaan Keuangan Daerah
- i. Akuntansi Keuangan Daerah
- j. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- k. Pengendalian Defisit dan Penggunaan Surplus APBD
- l. Kekayaan dan kewajiban Daerah
- m. Penyelesaian kerugian Daerah
- n. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; dan
- o. Pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB IV - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Kesatu
Pasal 5

- (1) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah Bupati.
- (2) Bupati mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Kewenangan Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yaitu :
- a. menetapkan kebijakan tentang Rancangan APBD, Perda APBD, dan Rancangan Perubahan APBD, dan Perda Perubahan APBD;
- b. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
- c. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
- d. menetapkan koordinator pengelolaan keuangan daerah;
- e. menetapkan kuasa pengguna anggaran / barang;
- f. menetapkan bendahara penerimaan dan /atau bendahara pengeluaran;
- g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
- h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan
- j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;.
- (4) Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan oleh :
- a. koordinator pengelolaan keuangan daerah;
- b. kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku PPKD;
- c. kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran /barang daerah;
- (5) Dalam pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Sekretaris Daerah bertindak selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
- (6) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Bagian Kedua
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB IV - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Kesatu
Pasal 6

- (1) Koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), mempunyai tugas koordinasi di bidang :
- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBD;
- b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
- c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- d. penyusunan raperda APDB, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- e. tugas - tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan
- f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjwaban pelaksanaan APBD.
- (2) Selain mempunyai tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Daerah mempunyai tugas :
- a. memimpin tim anggaran pemerintah daerah;
- b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
- c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
- d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/ DPPA - SKPD; dan
- e. melaksanakan tugas - tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati;
- (3) Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati.
BAB IV - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Kesatu
Pasal 7

- (1) PPKD mempunyai tugas :
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
- e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
- f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (2) PPKD selaku BUD, berwenang :
- a. menyusun rancangan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b. mengesahkan DPA-SKPD / DPPA-SKPD;
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah;
- e. melaksanakan pemungutan Pajak Daerah;
- f. menetapkan SPD;
- g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- i. menyajikan informasi keuangan daerah dan;
- j. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
- (3) PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan SKPKD selaku kuasa BUD.
- (4) Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai tugas :
- a. menyiapkan anggaran kas;
- b. menyiapkan SPD;
- c. menerbitkan SP2D;
- d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
- e. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan /atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk ;
- f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- g. menyimpan uang daerah;
- h. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi daerah;
- i. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna
32. anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- j. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- k. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
- l. melakukan penagihan piutang daerah.
- (7) Kuasa BUD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada BUD.
BAB IV - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Kesatu
Pasal 8

PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya di lingkungan SKPKD untuk melaksanakan tugas - tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- b. melakukan pengendalian pelaksnaan APBD;
- c. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- d. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- e. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- f. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- g. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.
Bagian Keempat
Pejabat Pengguna Anggaran / Barang Daerah
BAB IV - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Kesatu
Pasal 9

Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/ barang daerah mempunyai tugas dan wewenang :
- a. menyusun RKA - SKPD;
- b. menyusun DPA - SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani SPM;
- i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnnya;
- j. mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dpimpinnya
- l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
- m. melaksanakan tugas - tugas pengguna anggararan / barang lainnya berdasarkan
kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati; dan
- n. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
BAB IV - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Kesatu
Pasal 10

- (1) Pejabat pengguna anggaran/ barang dalam melaksanakan tugas - tugas sebagaimana dimkasud dalam Pasal 9 dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/ barang.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, jabatan, rentang kendali dan/atau pertimbangan obyektif lainnya;
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul kepala SKPD.
- (4) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
- b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya.
- c. Melakukan pengujian atas atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
- d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasam dengan pihak lain dalam bats anggaran yang telah ditetapkan.
- e. Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU.
- f. Mengawasi anggran unit kerja yang dipimpinnya; dan
- g. Melaksanakan tugas-tugas pengguna kuasa anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.
- (5) Kuasa pengguna anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pejabat pengguna anggaran/ barang.
Bagian Kelima Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD
BAB IV - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Kesatu
Pasal 11

- (1) Pejabat pengguna anggaran / barang dan Kuasa Pengguna anggaran/barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.
- (2) Penunjukan PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan / atau rentang kendali dan pertimbangan obyektif lainnya;
- (3) PPTK mempunyai tugas mencakup :
- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;dan
- c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- (4) Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan.
- (5) PPTK bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pejabat pengguna anggaran/ barang atau kuasa pengguna anggaran berdasarkan penunjukannya.
Bagian Keenam
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
BAB IV - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Kesatu
Pasal 12

- (1) Kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai pejabat penatausahaan keuangan SKPD.
- (2) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD selanjutnya disingkat PPK -SKPD mempunyai tugas yang dimuat dalam DPA - SKPD, yang meliputi :
- a. meneliti kelengkapan SPP - LS yang diajukan oleh PPTK;
- b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS Gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
- c. melakukan verifikasi SPP;
- d. menyiapkan SPM;
- e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan ;
- f. melaksanakan akuntansi SKPD;dan
- g. menyiapkan laporan keuangan SKPD.
- (3) PPK - SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah, bendahara, dan / atau PPTK .
Bagian Ketujuh
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
BAB IV - KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Kesatu
Pasal 13

- (1) Bupati mengangkat Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran atas usul PPKD.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat fungsional untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD;
- (3) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik secara langsung maupun
tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan ,pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/penjualan serta membuka rekening / giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.
- (4) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, Bupati menetapkan bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu pada unit kerja terkait.
- (5) Bendahara Penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 14

- (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
- (2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.
- (3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
- (4) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 15

- (1) Semua penerimaan dan pengeluran pemerintahan daerah baik dalam bentuk uang, barang dan / atau jasa dianggarkan dalam APBD.
- (2) Jumlah Pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
- (3) Semua pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.
- (4) Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang - undangan.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 16

- (1) Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.
- (2) Penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 17

Tahun Anggaran APBD meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri atas:
- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam 1(satu) Tahun Anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
- (3) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) huruf a dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan
- (4) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas Dana Lancar yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) Tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.
- (5) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.
- (6) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus APBD.
- (7) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dirinci menurut fungsi, urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan.
Pendapatan Daerah dikelompokkan atas :
- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Dana Perimbangan; dan
- c. Lain - lain Pendapatan Daerah yang sah.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 20

- (1) PAD terdiri dari:
- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- (2) Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
- (3) Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup :
- a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan daerah / BUMD;
- b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN; dan
- c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- (4) Jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup :
- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan ;
- b. Jasa Giro;
- c. Pendapatan Bunga;
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti rugi kerugian daerah;
- e. Penerimaan Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan / atau jasa oleh daerah;
- f. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- g. Pendapatan Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- h. Pendapatan denda pajak;
- i. Pendapatan Denda Retribusi;
- J. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- k. Pendapatan dari pengembalian;
- l. Fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
- n. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BUD).
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 21

- (1) Kelompok Pendapatan Dana Perimbangan terdiri dari :
- a. Dana Bagi Hasil ;
- b. Dana Alokasi Umum; dan
- c. Dana Alokasi Khusus.
- (2) Jenis Dana Bagi Hasil dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup :
- a. Bagi Hasil Pajak ; dan
- b. Bagi Hasil Bukan Pajak
- (3) Jenis Dana Alokasi Umum hanya terdiri atas obyek pendapatan Dana Alokasi Umum.
- (4) Jenis Dana Alokasi Khusus dirinci menurut obyek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 22

- (1) Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup :
- a. hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/ lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
- b. dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban / kerusakan akibat bencana lam;
- c. dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi;
- d. dana penyesuaian yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
- e. bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penerimaan daerah dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan atau jasa termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.
- (3) Pengelolaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang - undangan.
Bagian Keempat
- (1) Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan serta urusan penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang - undangan.
- (2) Klasifikasi belanja dibagi menurut urusan wajib dan urusan pilihan berdasarkan perundang - undangan yang berlaku.
- (3) Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
- (4) Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
- (3) diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
- (5) Belanja menurut urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 24

- (1) Belanja daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja.
- (2) Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintah daerah.
- (3) Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yamg menjadi kewenangan daerah.
- (4) Klasifikasi belanja menurut jenis belanja mencakup : belanja pegawai, barang dan jasa, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil dan bantaun keuangan, serta belanja tidak terduga.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 25

- (1) Jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dikelompokkan atas :
- a. Belanja tidak langsung; dan
- b. Belanja langsung
- (2) Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
- (3) Kelompok belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 26

Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a menurut jenis belanja, terdiri dari :
- a. belanja pegawai;
- b. bunga;
- c. subsidi;
- d. hibah;
- e. bantuan sosial;
- f. belanja bagi hasil;
- g. bantuan keuangan; dan
- h. belanja tidak terduga.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 27

- (2) Gaji Pegawai negeri Sipil Daerah dibebankan dalam APBD
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan.
- (4) Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang - undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.
- (5) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggarakna pada belanja organisasi berkenaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 28

- (1) Pemerintah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dalam upaya peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan pada pembahasan KUA.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 29

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud paal 28 diberikan berdasarkan :
- (1) Beban Kerja.
- (2) Tempat Bertugas.
- (3) Kondisi Kerja.
- (4) Kelangkaan Profesi.
- (5) Prestasi Kerja.
- (2) Kriteria dan mekanisme pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 30

Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 31

- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan / lembaga tertentu agar harga jual produksi / jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
- (2) Perusahaan / lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan / lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat.
- (3) Perusahaan / lembaga penerima belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah.
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan / lembaga penerima subsidi dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Bupati.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 32

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf d digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah , masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintah daerah.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 33

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terus menerus / tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangakan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bantuan kepada partai politik diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang - undangan yang berlaku.
- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (2) diterbitkan satu bulan setelah Peraturan Daerah ditetapkan.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 34

Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan daerah kepada pemerintah desa / kelurahan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 35

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus dari kabupaten kepada desa / kelurahan dalam rangka pemerataan dan / atau peningkatan kemampuan keuangan.
- (2) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimkasud pada ayat (1) peruntukan dan penggunaannya disesuaikan dengan usulan pemerintah desa penerima bantuan yang disetujui.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan pengelolaannya diarahkan / ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- (4) Pemerintah daerah dalam memberikan bantuan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 36

- (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun - tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (3) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun - tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti - bukti yang sah.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 37

Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h hanya dapat dianggarkan pada belanja SKPKD.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 38

Kelompok belanja langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :
- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa; dan
- c. belanja modal.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 39

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a untuk pengeluaran honorarium / upah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan.
- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 ( dua belas ) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- (3) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa belanja barang pakai habis, bahan / material , jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak / penggandaan, sewa rumah / gedung / gudang / parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari - hari tertentu, perjalanan dinas.
- (4) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 ( dua belas ) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.
- (5) Dalam hal pembelian / pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (4) nilai yang dianggarkan sebesar harga perolehan.
- (6) Harga perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu asset pada saat perolehan sampai dengan asset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- (7) Jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu asset pada saat prolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup harga beli / bangun asset, biaya administrasi , pembelian / pembangunan asset, biaya pengiriman, biaya pajak dan biaya lainnya yang diperlukan sampai dengan asset tersebut digunakan.
- (8) Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan
daerah dianggarkan pada belanja SKPD berkenaan.
Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 41

- (1) Surplus APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah.
- (2) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, pembentukan dana cadangan, pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial, penyertaan modal ( investasi ) daerah dan / atau pemberian pinjaman kepada pemerintah daerah lainnya.
- (3) Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 42

- (1) Defisit anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah.
- (2) Batas maksimal defisit APBD untuk setiap tahun anggaran berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit APBD berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (3) Dalam hal APBD diperkirakan defisit ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.
- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf c terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan .
- (2) Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.
- (3) Jumlah Pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran.
BAB V - ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD
Pasal 44

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 mencakup :
- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya ( SILPA);
- b. pencairan dana cadangan;
- c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- d. penerimaan pinjaman daerah;
- e. penerimaan kembali pemberian pinjaman ; dan
- f. penerimaan piutang daerah.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 mencakup :
- a. pembentukan dana cadangan;
- b. penyertaan modal ( investasi ) pemerintah daerah;
- c. pembayaran pokok utang; dan
- d. pemberian pinjaman daerah.
- (3) Pelaksanaan ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang undangan.
BAB VI - PENYUSUNAN RANCANGAN APBD Bagian Kesatu
Pasal 45

- (1) Untuk menyusun APBD, pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari rencana kerja SKPD yang mengacu pada rencana kerja pemerintah.
- (2) RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- (3) RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Tata cara penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada peraturan perundang - undangan.
- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 3 (tiga ) bulan setelah Bupati dilantik.
- (3) Atas dasar RPJMD, SKPD menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut RENSTRA - SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi , kebijakan , program dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya masing - masing.
- (4) Renja SKPD merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun tahun sebelumnya.
Bagian Kedua
Kebijakan Umum APBD,
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
BAB VI - PENYUSUNAN RANCANGAN APBD Bagian Kesatu
Pasal 47

- (1) Bupati menyusun Rancangan KUA dan Rancangan PPAS berdasarkan RKPD dan Pedoman Penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
- (2) Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain :
- a. pokok - pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah ;
- b. prinsip dan kebijakan penyusunan APBD Tahun Anggaran berkenaan;
- c. teknis penyusunan APBD ;dan
- d. hal - hal khusus lainnya.
BAB VI - PENYUSUNAN RANCANGAN APBD Bagian Kesatu
Pasal 48

- (1) Dalam menyusun rancangan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), Bupati dibantu oleh TAPD dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD kepada Bupati.
- (3) Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.
BAB VI - PENYUSUNAN RANCANGAN APBD Bagian Kesatu
Pasal 49

- (1) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut :
- a. menentukan skala prioritas pembagunan daerah;
- b. menentukan prioritas program untuk masing-msing urusan; dan
- c. menyusun anggaran plafon sementara untuk masing-masing program kegiatan;
BAB VI - PENYUSUNAN RANCANGAN APBD Bagian Kesatu
Pasal 50

- (1) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) disampaikan Bupati kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD Tahun Anggaran berikutnya.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD bersama Panitia anggaran DPRD;
- (3) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPA.
BAB VI - PENYUSUNAN RANCANGAN APBD Bagian Kesatu
Pasal 51

- (1) KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) masing-masing dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Bupati dengan Pimpinan DPRD dalam waktu yang bersamaan.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Nota Kesepakatan KUA dan PPAS.
- (3) Dalam hal Bupati berhalangan tetap, penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk/pejabat yang berwenang.
Penyusunan Rencana Kerja &amp; Anggaran SKPD
- (1) Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), TAPD menyiapkan Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepada SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.
- (2) Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menckup :
- a. Perioritas pembangunan daerah dalam program/ kegiatan yang terkait;
- b. Alokasi anggran plafon sementara untuk setiap program / kegiatan SKPD;
- c. Batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD;
- d. Dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS, analisis standar belanja dan standr satuan harga.
BAB VI - PENYUSUNAN RANCANGAN APBD Bagian Kesatu
Pasal 53

- (1) Pada SKPKD disusun RKA-SKPD dan RKA- PPKD;
- (2) RKA-SKPD memuat program /kegiatan yang dilaksanakan oleh PPKD selaku
SKPD;
- (3) RKA-PPKD digunakan untuk menampung :
- a. Pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah;
- b. Belanja bunga, belanja sibsidi, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga; dan
- c. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.
- (1) RKA - SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD .
- (2) Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA, PPAS, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya dan dokumen perencanaan lainnya serta capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar analisis belanja, standar satuan harga, standar pelayanan minimal, serta sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD.
- (3) Hasil pembahasan RKA - SKPD terdapat ketidaksesuian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala SKPD melakukan penyempurnaan.
- (4) RKA - SKPD yang telah disempurnakan oleh Kepala SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (5) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan lampiran sebagai dokumen pendukung yang terdiri dari :
- a. ringkasan APBD;
- b. ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- d. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah , organisasi, program dan kegiatan;
- e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah.
- f. daftar jumlah pegawai pergolongan dan perjabatan;
- g. daftar piutang daerah;
- h. daftar penyertaan modal (investasi ) daerah;
- i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset tetap daerah;
- j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset lain- lain;
- k. daftar kegiatan -kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- l. daftar dana cadangan daerah; dan
- m. daftar pinjaman daerah.
- (6) Format Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berpedoman pada Peraturan Perundang undangan.
BAB VI - PENYUSUNAN RANCANGAN APBD Bagian Kesatu
Pasal 55

- (1) Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (4) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari :
- a. ringkasan Penjabaran APBD; dan
- b. penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD memuat penjelasan sebagai berikut :
- a. untuk pendapatan mencakup dasar hukum.
- b. untuk belanja mencakup lokasi kegiatan. ; dan
- c. untuk pembiayaan mencakup dasar hukum dan untuk kelompok penerimaan pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.
- (3) Format rancangan Peraturan Bupati beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang - undangan.
BAB VI - PENYUSUNAN RANCANGAN APBD Bagian Kesatu
Pasal 56

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Bupati.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada masyarakat sebelum disampaikan kepada DPRD.
- (3) Sosialisasi Rancangan PeraturanDdaerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran yang direncanakan.
- (4) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
BAB VII - PENETAPAN APBD
Pasal 58

- (1) Penetapan agenda pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk mendapatkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) disesuaikan dengan tata tertib DPRD.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Daerah berpedoman pada KUA dan PPA yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (3) Format persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan yang berlaku
BAB VII - PENETAPAN APBD
Pasal 59

- (1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) tidak menetapkan persetujuan bersama dengan Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Bupati melaksanakan pengeluaran setinggitingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan.
- (2) Pengeluaran setinggi - tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
- (3) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus - menerus dan harus dialokasikan oleh
4. pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa
- (4) Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
- (5) Rencana pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (6) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berpedoman pada peraturan perundang - undangan.
- (7) Format rancangan Peraturan Daerah beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berpedoman pada peraturan perundang - undangan.
BAB VII - PENETAPAN APBD
Pasal 60

- (1) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (6) paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak DPRD tidak menetapkan keputusan bersama dengan Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari DPRD tidak menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud menjadi Peraturan Daerah.
Bagian Kedua Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD
BAB VII - PENETAPAN APBD
Pasal 61

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lama 3 ( tiga ) hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (2) Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan :
- a. persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
- b. KUA dan PPAS, yang disepakati antara Bupati dan Pimpinan DPRD;
- c. risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD; dan
- d. nota keuangan dan pidato Bupati perihal penyampaian pengantar nota keuangan pada sidang DPRD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kegiatan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya.
- (4) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi, Bupati menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (5) Dalam hal Gubernur menyatakan bahwa hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (6) Apabla hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD, dan Bupati tetap menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati , Gubernur dapat membatalkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.
- (7) Pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta pernyataan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Gubernur.
- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Bupati menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember Tahun Anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Bupati berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat / pelaksana tugas Bupati yang menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang
penjabaran APBD.
- (4) Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- (5) Format penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Rancangan Penjabaran APBD berpedoman pada peraturan perundang - undangan
BAB VIII - PELAKSANAAN APBD
Pasal 63

- (1) Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD.
- (2) Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang - undangan.
- (4) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja.
- (5) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.
Bagian Kedua
Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD
Paragraf 1
- (1) PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah. Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua Kepala SKPD agar menyusun Rancangan DPA - SKPD
- (2) Rancangan DPA - SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , merinci sasaran yang hendak dicapai, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap SKPD serta pendapatan yang diperkirakan.
- (3) Kepala SKPD menyerahkan Rancangan DPA - SKPD kepada PPKD paling lama 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB VIII - PELAKSANAAN APBD
Pasal 65

- (1) Pada SKPKD disusun DPA - SKPD dan DPA PPKD.
- (2) DPA - SKPD memuat program/kegiatan yang dilaksanakan oleh PPKD selaku SKPD.
- (3) DPA - SKPD digunakan untuk menampung :
- a. Pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah.
- b. Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial,
6. belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.
- c. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.
- (4) Format DPA - PPKD berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - PELAKSANAAN APBD
Pasal 66

- (1) TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama - sama dengan Kepala SKPD paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , PPKD mengesahkan rancangan DPA - SKPD dengan persetujuan Sekretaris Daerah
- (3) DPA - SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala SKPD terkait, Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan
- (4) DPA - SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran/barang.
Paragraf 2 Anggaran Kas
BAB VIII - PELAKSANAAN APBD
Pasal 67

- (1) Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA - SKPD menyusun rancangan anggaran kas SKPD .
- (2) Rancangan Anggaran Kas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPA - SKPD.
- (3) Pembahasan rancangan anggaran Kas SKPD dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan DPA-SKPD.
- (4) PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas pemerintah daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran - pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA - SKPD yang telah disahkan.
- (5) Anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
- (6) Mekanisme pengelolaan anggaran kas pemerintah daerah ditetapkan dalam peraturan Bupati.
Bagian Ketiga
BAB VIII - PELAKSANAAN APBD
Pasal 68

- (1) Semua penerimaan pemerintah daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah .
- (2) Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat -lambatnya dalam waktu 1 (satu ) hari kerja.
- (3) Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah .
- (4) Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan / atau menerima dan / atau kegiatannya berdampak pada penerimaan daerah wajib mengintensifkan pemungutan dan penerimaan tersebut yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.
- (5) SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah
- (6) Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran.
- (7) Komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang , baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar - menukar, hibah, asuransi dan / atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro, atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dan anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.
- (8) Semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) apabila berbentuk uang harus segera disetor ke Kas Umum Daerah dan berbentuk barang menjadi milik / asset daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah.
- (9) Pengembalian atas kelebihan pajak, retribusi , pengembalian tuntutan ganti rugi dan sejenisnya dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan untuk pengembalian penerimaan yang terjadi dalam tahun yang sama.
- (10) Untuk pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun -tahun sebelumnya dibebankan pada rekening belanja tidak terduga.
Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah
- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.
- (3) Pengeluaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan
dalam Peraturan Bupati.
- (4) Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD, atau DPA SKPD, atau Dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
BAB VIII - PELAKSANAAN APBD
Pasal 70

Bendahara Pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara pada bank yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai bank persepsi dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII - PELAKSANAAN APBD
Pasal 71

- (1) Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Pembayaran sebagaimnan dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan SP2D oleh Kuasa BUD.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kuasa BUD berkewajiban untuk :
- a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran;
- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran.
- c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
- d. Memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah; dan
- e. Menolak pencairan dana apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
BAB VIII - PELAKSANAAN APBD
Pasal 72

- (1) Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran.
- (3) Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah :
- a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran;
- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran; dan
- c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
- (4) Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar atas pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada
tidak terpenuhi.
- (5) Bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya .
- (6) Bupati dapat memberikan izin pembukaan rekening untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran dilingkungan SKPD.
- (7) Setelah Tahun Anggaran berakhir, kepala SKPD selaku pengguna anggaran dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan.
Bagian Kelima
Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah
BAB VIII - PELAKSANAAN APBD
Pasal 73

- (1) Pengelolaan Anggaran pembiayaan daerah dilakukan oleh PPKD
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah.
BAB VIII - PELAKSANAAN APBD
Pasal 74

- (1) Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan setelah jumlah dana cadangan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan yang berkenaan mencukupi.
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan dan cadangan.
- (3) Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan kerekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD
BAB VIII - PELAKSANAAN APBD
Pasal 75

- (1) Penjualan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan.
- (2) Pencatatan penerimaan atas penjualan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada bukti penerimaan yang sah .
BAB VIII - PELAKSANAAN APBD
Pasal 76

- (1) Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman .
- (2) Penerimaan pinjaman dalam bentuk mata uang asing dibukukan dalam nilai rupiah.
- (3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah didasarkan pada perjanjian pemberian pinjaman daerah sebelumnya, untuk kesesuaian pengembalian pokok pinjaman dan kewajiban lainnya yang menjadi tanggungan pihak peminjam.
BAB VIII - PELAKSANAAN APBD
Pasal 77

- (1) Jumlah pendapatan daerah yang disisihkan untuk pembentukan dana cadangan dalam tahun anggaran bersangkutan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam peraturan daerah.
- (2) Pemindahbukuan jumlah pendapatan daerah yang disisihkan yang ditransper dari rekening kas umum daerah ke rekening dana cadangan dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
BAB VIII - PELAKSANAAN APBD
Pasal 78

Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah.
BAB VIII - PELAKSANAAN APBD
Pasal 79

Pembayaran pokok utang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan perioritas utama dari seluruh kewaiiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran yang berkenaan.
BAB VIII - PELAKSANAAN APBD
Pasal 80

Pemberian pinjaman daerah kepada pihak lain berdasarkan keputusan Bupati atas persetujuan DPRD.
BAB VIII - PELAKSANAAN APBD
Pasal 81

- (1) Pelaksanaan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh PPKD.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran pembiayaan, kuasa BUD berkewajiban untuk :
- a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran / pemindahbukuan yang ditetapkan oleh PPKD;
- b. menguji kebenaran perhitungan pengeluaran pembiayaan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan ;
- d. menolak pencairan dana ,apabila perintah pembayaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan
BAB IX - LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PERUBAHAN APBD
Pasal 82

- (1) Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya yang disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (2) Laporan sebagimana dimaksud pada ayat (1), disiapkan oleh PPK-SKPD dan disampaikan kepada pejabat pengguna anggaran untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 ( enam ) bulan berikutnya paling lama 7 ( tujuh ) hari kerja setelah semester pertama Tahun Anggaran bekenaan berakhir.
- (3) Pejabat pengguna anggaran menyampaikan laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 ( enam ) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan realisasi semester pertama APBD paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.
- (4) PPKD menyusun laporan semester pertama APBD dengan cara menggabungkan seluruh laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) paling lambat minggu kedua bulan Juli Tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 ( enam ) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) disampaikan kepada Bupati Selayar paling lambat minggu ketiga bulan juli tahun anggaran berkenaan untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 ( enam ) bulan berikutnya.bulan berikutnya
- (6) Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 ( enam ) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) disampaikan kepada DPRD paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.
- (7) Format laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD prognosis untuk 6 (enam ) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
- (8) Format laporan realisasi semester pertama prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
- (1) Pemerintah daerah dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum Tahun Anggaran yang bersangkutan berakhir.
- (2) Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan / atau perubahan keadaan dibahas bersama DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi :
- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antara unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- d. Keadaan darurat, dan
- e. Keadaan luar biasa
- (3) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 ( satu ) kali dalam 1 ( satu ) Tahun Anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (4) Persetujuan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat - lambatnya 3 ( tiga ) bulan sebelum berakhirnya Tahun Anggaran.
BAB IX - LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PERUBAHAN APBD
Pasal 84

- (1) Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf a dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan pengguna pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.
- (2) Bupati memformulasikan hal - hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) ke dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD.
- (3) Dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan secara lengkap penjelasan mengenai :
- a. Perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya
- b. Program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan
- c. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam Perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
- d. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam
perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA
- (4) Dalam hal persetujuan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD karena Perubahan KUA dihindari adanya penganggaran kegiatan pembangunan fisik.
- (5) Kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat 3, masing - masing dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Bupati dengan Pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.
BAB IX - LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PERUBAHAN APBD
Pasal 85

- (1) Pergeseran anggaran antar Unit Organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (2) huruf b serta pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD.
- (2) Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (3) Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara mengubah peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD.
- (5) Pergeseran anggaran antar Unit Organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan daerah tentang APBD.
- (6) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan / atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.
- (7) Tata Cara pergeseran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam peraturan Bupati.
BAB IX - LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PERUBAHAN APBD
Pasal 86

- (1) Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya merupakan sisa lebih perhitungan Tahun Anggaran sebelumnya.
- (2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam Tahun Anggaran berjalan, dapat berupa :
- a. membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
- b. melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang;
- c. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan pemerintah;
- d. mendanai kegiatan lanjutan;
- e. mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran
berjalan ; dan
- f. mendanai kegiatan - kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam Tahun Anggaran berjalan.
- (3) Penggunaan saldo anggaran tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA - SKPD
- (4) Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diformulasikan terlebih dahulu dalamDPAL - SKPD.
- (5) Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA - SKPD.
BAB IX - LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PERUBAHAN APBD
Pasal 87

- (1) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan / atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada pasal 83 ayat (2) huruf d sekurang - kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak diprediksikan sebelumnya
- b. tidak diharapkan terjadinya secara berulang
- c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat
- (3) Pelaksanaan pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Realisasi pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
BAB IX - LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PERUBAHAN APBD
Pasal 88

- (1) Keadaan luar biasa adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50 % ( lima puluh persen ).
- (2) Pelaksanaan pengeluaran atas pendanaan keadaan luar biasa sebagaimana dimkasud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Realisasi pengeluaran atas pendanaan keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
BAB IX - LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PERUBAHAN APBD
Pasal 89

- (1) Proses evaluasi dan penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61.
- (2) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD, dan Bupati tetap menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dimaksud dibatalkan dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun berjalan termasuk untuk pendanaan keadaan darurat.
- (3) Pembatalan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Gubernur
- (4) Paling lama 7 ( tujuh ) hari setelah keputusan tentang pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Bupati wajib memberhentikan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan selanjutnya Bupati bersama DPRD mencabut Peraturan Daerah dimaksud.
- (5) Pencabutan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan Perauran Daerah tentang pencabutan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
BAB X - PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Kesatu
Pasal 90

- (1) Pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan. Pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang / barang / kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan.
- (2) Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan / atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
Bagian Kedua
- (1) Untuk pelaksanaan APBD, Bupati menetapkan :
- a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
- b. pejabat yang diberi wewenang menadatangani SPM;
- C. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan SPJ;
- c. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
- d. bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;
- e. bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan pada SKPKD;
- f. bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu SKPD; dan
- g. pejabat lainnya yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.
- (2) Penetapan pejabat yang ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran / kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan .
- (3) Penetapan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, didelegasikan oleh Bupati kepada SKPD.
- (4) Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup :
- a. PPK - SKPD yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
- b. PPTK yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya ;
- c. pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti pemungutan Pendapatan Daerah;
- d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kas dan bukti penerimaan lainnya yang sah; dan
- e. pembantu bendahara penerimaan dan / atau pembantu bendahara pengeluaran.
- (5) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilaksanakan sebelum dimulainya Tahun Anggaran berkenaan.
BAB X - PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Kesatu
Pasal 92

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan, bendahara penerimaan dan / atau bendahara pengeluaran pada satuan kerja dalam SKPD dapat dibantu oleh pembantu bendahara penerimaan dan / atau pembantu bendahara pengeluaran sesuai kebutuhan dengan keputusan Kepala SKPD.
- (2) Pembantu bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi sebagai kasir atau pembuat dokumen penerimaan.
- (3) Pembantu bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi sebagai kasir, pembuat dokumen pengeluaran uang atau pengurusan gaji
BAB X - PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Kesatu
Pasal 93

- (1) PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD dengan mempertimbangkan penjadwalan pembayaran pelaksanaan program dan kegiatan yang dimuat dalam DPA - SKPD.
- (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD.
Bagian Ketiga Penatusahaan Bendahara Penerimaan
BAB X - PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Kesatu
Pasal 94

- (1) Penyetoran penerimaan pendapatan dilakukan dengan uang tunai .
- (2) Penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk dan dianggap sah setelah kusa BUD menerima nota kredit
- (3) Penerimaan daerah yang disetor ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara :
- a. disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga;
- b. disetor melalui bank lain , badan, lembaga keuangan dan / atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan
- c. disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga.
- (4) Benda berharga seperti karcis retribusi sebagai tanda bukti pembayaran oleh pihak ketiga kepada bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diterbitkan dan disahkan oleh PPKD.
- (5) Bendahara penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat berharga yang dalam penguasaannya lebih dari 1 (satu ) hari kerja dan / atau atas nama pribadi pada bank atau tempat penyimpanan lainnya.
BAB X - PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Kesatu
Pasal 95

- (1) Bendahara penerimaan wajib menyeelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan :
- a. buku kas umum ;
- b. buku pembantu per rincian obyek penerimaan; dan
- c. buku rekapitulasi penerimaan harian.
- (3) Bendahara penerimaan dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan :
- a. surat ketetapan pajak daerah ( SKP - Daerah );
- b. surat ketetapan retribusi ( SKR );
- c. surat tanda setoran ( STS );
- d. surat tanda bukti pembayaran ; dan
- e. bukti penerimaan lainnya yang sah.
- (4) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran melalui PPK - SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (5) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggun jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (6) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilampiri dengan :
- a. buku kas umum ;
- b. buku rekapitulasi penerimaan bulanan; dan
- c. bukti penerimaan lainnya yang sah.
- (7) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Mekanisme dan tata cara verifikasi, evalusi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam peraturan Bupati.
BAB X - PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Kesatu
Pasal 96

Dalam hal bendahara penerimaan berhalangan, maka :
- a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama - lamanya 1 (satu ) bulan bendahara penerimaan tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyetoran dan tugas - tugas bendahara penerimaan atas tanggung jawab bendahara penerimaan yang bersangkutan dengan diketahui kepala SKPD.
- b. apabila melebihi 1 (satu ) bulan sampai selama - lamanya 3 ( tiga ) bulan, harus ditunjuk pejabat bendahara penerimaan dan diadakan berita acara serah terima;
- c. Apabila bendahara penerimaan sesudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai bendahara penerimaan dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya.
Bagian Keempat
Penatausahaan Bendahara Pengeluaran
BAB X - PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Kesatu
Pasal 97

- (1) Setelah penetapan anggaran kas, PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD .
- (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD.
- (3) Pengeluaran Kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- (4) Penerrbitan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan perbulan, pertriwulan, atau persemester sesuai dengan ketersediaan dana.
BAB X - PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Kesatu
Pasal 98

- (1) Permintaan pembayaran dilakukan melalui penerbitan SPP-LS, SPP - UP , SPP - GU dan SPP - TU.
- (2) PPTK mengajukan SPP - LS melalui pejabat penatausahaan keuangan pada SKPD kepada pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran paling lambat 3 (tiga ) hari kerja setelah diterimanya tagihan dari pihak ketiga.
- (3) Pengajuan SPP-LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan
4. sesuai dengan peraturan perundang - undangan
- (4) Bendahara pengeluaran melalui pejabat penatusahaan keuangan pada SKPD mengajukan SPP - UP kepada pengguna anggaran setinggi - tingginya untuk keperluan satu bulan.
- (5) Pengajuan SPP - UP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana .
- (6) Untuk penggantian dan penambahan uang persediaan, bendahara pengeluaran mengajukan SPP - GU dan / atau SPP - TU
- (7) Batas jumlah pengajuan SPP - TU sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan
BAB X - PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Kesatu
Pasal 99

- (1) Pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran mengajukan permintaan uang persediaan kepada kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-UP.
- (2) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengajukan penggantian uang persediaan yang telah digunakan kepada kuasa BUD, dengan menerbitkan SPMGU yang dilampiri bukti asli pertanggungjawaban atas penggunaaan uang persediaan sebelumnya.
- (3) Dalam hal uang persediaan tidak mencukupi kebutuhan , pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran dapat mengajukan tambahan uang persediaan kepada kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-TU.
- (4) Pelaksanaan pembayaran melalui SPM-UP dan SPM - LS berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan.
BAB X - PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Kesatu
Pasal 100

- (1) Kuasa BUD menerbitkan SP2D atas SPM yang diterima dari pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya.
- (2) Penerbitan SP2D oleh Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua ) hari kerja sejak SPM diterima.
- (3) Kuasa BUD berhak menolak permintaan pembayaran yang diajukan pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran bilamana :
- a. pengeluaran tersebut melampaui pagu; dan / atau
- b. tidak didukung oleh kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan perundang - undangan.
- (4) Dalam hal kuasa BUD menolak permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SPM dikembalikan paling lama 1 (satu ) hari kerja setelah diterima.
BAB X - PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Kesatu
Pasal 101

Tata cara penatausahaan bendahara pengeluaran diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BAB XI - AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 102

- (1) Pemerintah Daerah menyusun sistem akuntansi pemerintah daerah yang mengacu pada standar akuntansi pemerintahan.
- (2) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang mengacu pada Peraturan Daerah.
- (3) Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah sebagaimana pada ayat (2) meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.
- (4) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didokumentasikan dalam bentuk buku jurnal dan buku besar, dan apabila diperlukan ditambah dengan buku besar pembantu.
- (5) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), entitas pelaporan menyusun laporan keuangan yang meliputi :
- a. laporan realisasi anggaran;
- b. neraca;
- c. laporan arus kas; dan
- d. catatan atas laporan keuangan
- (6) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), entitas akuntansi menyusun laporan keuangan yang meliputi:
- a. laporan realisasi anggaran;
- b. neraca; dan
- c. catatan atas laporan keuangan.
BAB XI - AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 103

- (1) Sistem akuntansi pemerintahan daerah sekurang - kurangnya meliputi :
- a. prosedur akuntansi penerimaan kas;
- b. prosedur akuntansi pengeluaran kas;
- c. prosedur akuntansi asset; dan
- d. prosedur akuntansi selain kas.
- (2) Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengendalian internal dan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan.
BAB XI - AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 104

- (1) Sistem akuntansi pemerintahan daerah dilaksanakan oleh PPKD.
- (2) Sistem akuntansi SKPD dilaksanakan oleh PPK-SKPD.
- (3) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengoordinasikan pelaksanaan sistem dan prosedur penatausahaan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
BAB XI - AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 105

- (1) Kode rekening untuk menyusun neraca terdiri dari kode akun asset, kode akun kewajiban, kode akun ekuitas dana.
- (2) Kode rekening untuk menyusun laporan realisasi anggaran terdiri dari kode akun pendapatan, kode akun belanja, dan kode akun pembayaran.
- (3) Kode rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dengan memperhatikan kepentingan penyusunan laporan statistik keuangan daerah.
- (4) Kode rekening yang digunakan untuk menyusun neraca dan laporan realiasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada peraturan perundang - undangan.
BAB XI - AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 106

- (1) Semua transaksi dan / atau kejadian keuangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dicatat pada buku jurnal berdasarkan bukti transaksi yang sah.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara kronologis sesuai dengan terjadinya transaksi dan/atau kejadian keuangan.
BAB XI - AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 107

- (1) Transaksi atau kejadian keuangan yang telah dicatat dalam buku jurnal sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 ayat (1) selanjutnya secara periodik diposting ke dalam buku besar sesuai dengan rekening berkenaan.
- (2) Buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditutup dan diringkas pada setiap akhir periode sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Saldo akhir setiap periode dipindahkan menjadi saldo awal periode berikutnya.
BAB XI - AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 108

- (1) Buku besar dapat dilengkapi dengan buku besar pembantu sebagai alat uji silang dan kelengkapan informasi rekening tertentu.
- (2) Buku besar pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi rincian akun yang telah dicatat dalam buku besar.
Bagian Kedua Kebijakan Akuntansi
BAB XI - AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Pasal 109

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan.
BAB XII - PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD Pasal 110
Pasal 111

- (1) PPKD menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan ,asset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya.
- (2) PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari :
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca
- c. Laporan Arus Kas; dan
- d. Catatan atas Laporan Keuangan
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan.
- (4) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan BUMD/Perusahaan Daerah.
- (5) Laporan Keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disusun berdasarkan laporan keuangan SKPD.
- (6) Laporan Keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
BAB XII - PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD Pasal 110
Pasal 112

- (1) Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (bulan) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.
- (3) Apabila sampai batas waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan, BPK belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan, maka rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada DPRD.
- (4) Bupati memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
BAB XIII - PENGENDALIAN DEFISIT
Pasal 114

- (1) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, penggunaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk pengurangan utang, pembentukan dana cadangan, dan/ atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.
BAB XIV - KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu
Pasal 115

- (1) Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah.
- (2) Dalam rangka pengelolaan uang daerah, PPKD membuka rekening kas umum daerah pada bank yang ditentukan Bupati
- (3) Dalam pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran daerah, kuasa BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank yang ditentukan oleh Bupati.
- (4) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk menampung penerimaan daerah setiap hari.
- (5) Saldo rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap akhir kerja wajib disetorkan seluruhnya ke rekening kas umum daerah.
- (6) Rekening pengeluaran pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diisi dengan dana yang bersumber dari rekening kas umum daerah.
- (7) Jumlah dana yang disediakan pada rekening pengeluaran dimaksud pada ayat (6) disesuaikan dengan rencana pengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang telah ditetapkan dalam APBD.
BAB XIV - KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu
Pasal 116

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana yang disimpan pada bank umum berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yang berlaku.
- (2) Bunga dan/atau jasa giro yang diperoleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pendapatan Asli Daerah.
- (3) Biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank umum didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bank umum yang bersangkutan.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada belanja daerah
Pengelolaan Piutang Daerah
- (1) Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.
- (2) Pemerintah daerah mempunyai hak mendahului atas piutang jenis tertentu sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
- (3) Piutang daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu , diselesaikan menurut peraturan perundang - undangan.
- (4) Penyelesaian piutang daerah sebagai akibat hubungan keperdataan dapat dilakukan melalui perdamaian , kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
- (5) Piutang daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan, sesuai dengan ketentuan peraturan mengenai penghapusan piutang negara dan daerah, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
- (6) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sepanjang menyangkut piutang pemerintah daerah, ditetapkan oleh :
- a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah ).
- b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp.5.000.000.000,( lima milyar rupiah )
Bagian Ketiga
Pengelolaan Investasi Daerah
BAB XIV - KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu
Pasal 118

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas ) bulan atau kurang.
- (3) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas ) bulan .
- (4) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari invesatsi permanen dan non permanen.
- (5) Investasi permanent sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali.
- (6) Investasi non permanent sebagaimana dimkasud pada ayat (4) dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.
BAB XIV - KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu
Pasal 119

Dalam rangka investasi Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah, Perusahaan Daerah wajib menyampaikan :
- a. laporan keuangan semesteran kepada pejabat pengelola keuangan daerah selambat - lambatnya akhir bulan juli untuk Tahun Anggaran yang berjalan;
- b. laporan keuangan tahun yang telah diaudit kepada pejabat pengelola keuangan daerah selambat - lambatnya 2 (dua) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.
- c. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b di atas dapat dilampirkan ikhtisar dan/atau informasi tambahan non - keuangan yang relevan.
Pengelolaan Barang Milik Daerah
- (1) Barang milik daerah diperoleh atas beban APBD dan perolehan lainnya yang sah.
- (2) Perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
- a. barang yang diperoleh dari hibah / sumbangan / atau yang sejenis;
- b. barang yang diperoleh dari kontrak kerjasama, kontrak bagi hasil, dan kerjasama pemanfaatan barang milik daerah;
- c. barang yang diperoleh berdasarkan penetapan karena peraturan perundang undangan ;
- d. barang yang diperoleh dari putusan pengadilan .
- (3) Pengelolaan barang milik daerah meliputi rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang mencakup perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan dan pengamanan.
- (4) Pengelolaan barang daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dan berpedoman pada peraturan perundang - undangan.
Pengelolaan Dana Cadangan
- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penetapan tujuan, besaran, dan sumber dana cadangan serta jenis program / kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan tersebut.
- (4) Dana cadangan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali DAK, Pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang - undangan.
- (5) Penggunaan dana cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
BAB XIV - KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu
Pasal 122

- (1) Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 121 ayat (1) ditetapkan pada rekening tersendiri yang dikelola oleh PPKD.
- (2) Dalam hal dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah .
- (3) Hasil dari penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menambah dana cadangan.
- (4) Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.
Bagian Keenam Pengelolaan Utang Daerah
BAB XIV - KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu
Pasal 123

- (1) Bupati dapat mengadakan utang daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) PPKD menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang pelaksanaan pinjaman daerah.
- (3) Biaya yang berkenaan dengan pinjaman daerah dibebankan pada anggaran belanja daerah.
- (4) Hak tagih mengenai utang atas beban daerah kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditentukan lain oleh undang - undang.
- (5) Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tertunda apabila pihak yang berpiutang mengajukan tagihan kepada daerah sebelum berakhirnya masa kedaluwarsa.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku untuk pembayaran kewajiban bunga dan pokok pinjaman daerah.
BAB XIV - KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu
Pasal 124

Pinjaman daerah bersumber dari :
- a. pemerintah;
- b. pemerintah daerah lain;
- c. lembaga keuangan bank; dan
- d. lembaga keuangan bukan bank; dan
- e. masyarakat
BAB XIV - KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu
Pasal 125

- (1) Penerbitan obligasi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah mendapat persetujuan dari pemerintah.
- (2) Peraturan Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup jumlah dan nilai nominal obligasi daerah yang akan diterbitkan.
- (3) Penerimaan hasil penjualan obligasi daerah dianggarkan pada penerimaan pembiayaan.
- (4) Pembayaran bunga atas obligasi daerah dianggarkan pada belanja bunga dalam anggaran belanja daerah
- (5) Pinjaman daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan.
BAB XIV - KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu
Pasal 126

- (1) DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (1) Untuk meningkatkan keandalan laporan Keuangan dan Kinerja setiap Entitas pelaporan dan Akuntansi wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang terkait.
- (2) Dalam sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diciptakan prosedur rekonsiliasi antara data transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Pengguna Anggaran dengan data transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Bendahara Umum Daerah.
- (3) Aparat pengawasan intern pemerintah pada pemerintah daerah melakukan evaluasi atas Laporan Keuangan dan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Bupati kepada pihak - pihak yang terkait.
- (4) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan dan Kinerja interim sekurang kurangnya setiap triwulan kepada Bupati, dilampiri dengan Laporan Keuangan dan Kinerja Interim atas pelaksanaan anggaran atau penundaan pencairan dana.
- (5) Setiap keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada tingkat pemerintah daerah yang disebabkan oleh kesengajaan dan/atau kelalaian , kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah dapat memberi sanksi berupa penangguhan pelaksanaan anggaran atau penundaan pencairan dana.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati dengan mengacu pada
pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang - undangan.
- (7) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) tidak membebaskan pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dari kewajiban penyampaian Laporan Keuangan.
BAB XIV - KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu
Pasal 128

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Bupati mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern dilingkungan pemerintah daerah yang dipimpinnya.
- (2) Pengaturan dan penyelenggaraan sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan.
Bagian Ketiga
Pemeriksaan Ekstern
BAB XIV - KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu
Pasal 129

Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah dilakukan oleh BPK sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
BAB XV - PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Pasal 130

- (1) Setiap tindakan daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.
- (3) Kepala SKPD dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam SKPD yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.
- (4) Kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala SKPD kepada Bupati dan diberitahukan kepada BPK selambat - lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui.
- (5) Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata - nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/ atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.
- (6) Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, Bupati segera mengeluarkan
surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan
BAB XV - PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Pasal 131

- (1) Dalam hal bendahara , pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenal tuntutan ganti kerugian daerah berada dalam pengampuan , melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara , pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan.
- (2) Tanggungjawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian daerah.
- (3) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini berlaku pula untuk uang dan / atau barang bukan milik daerah, yang berada dalam penguasa bendahara , pegawai negeri bukan bendahara , atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (4) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah dalam Peraturan Daerah ini, selain berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula untuk pengelola perusahaan daerah dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah, sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri
BAB XV - PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Pasal 132

- (1) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Putusan pidana atas kerugian daerah terhadap bendahara, pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain tidak membebaskan yang bersangkutan dari tuntutan ganti rugi.
- (3) Kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, aau pejabat lain untuk membayar ganti rugi,mejadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima ) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.
- (1) Pengenaaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK.
- (2) Apabila dalam pemeriksaaan kerugian daerah ditemukan unsur pidana, BPK menindak lanjutinya sesuai dengan peraturan perundang - undangan
- (3) Pengenaan ganti kerugian daerah pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan Peraturan Daerah dan berpedoman pada peraturan perundang undangan.
BAB XVI - PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
Pasal 134

- (1) Pemerintah daerah dapat menetapkan SKPD atau unit kerja pada SKPD yang tugas pokok dan fungsinya bersifat operasional dalammenyelenggarakan pelayanan umum.
- (2) Pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhubungan dengan :
- a. Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat.
- b. Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum ; dan/atau
- c. Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diprioritaskan antara lainpelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pengelolaan limbah, pengelolaan pasar, pengelolaan terminal, pengelolaan objek wisata daerah, dana perumahan, rumah susun sewa.
- (4) Pedoman teknis mengenai pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, diatur tersendiri oleh Menteri Dalam Negeri.
BAB XVIII - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 136
Pasal 137

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini :
- a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), dan Pasal 52 ayat (2) dilaksanakan secara bertahap mulai tahun anggaran 2006.
- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (3) dilaksanakan mulai tahun anggaran 2006
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) mulai dilaksanakan untuk penyusunan dan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2007.
- d. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) dilaksanakan secara bertahap mulai tahun anggaran 2007.
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2009.
KETENTUAN PENUTUP
BAB XIXI - Pasal 138
Pasal 139

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Selayar.
Ditetapkan di Benteng pada tanggal 17 Januari 2009
BUPATI SELAYAR
H. SYAHRIR WAHAB
Diundangkan di Benteng Pada tanggal 17 Januari 2009 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELAYAR
H. ZUBAIR SUYUTHI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR TAHUN NOMOR
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Dalam rangka penyelanggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, disadari timbul hak dan kewajiban Daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan subsitem dari sistem pengelolaan keuangan Negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Selain kedua Undang - Undang tersebut diatas, terdapat beberapa Peraturan Perundang - Undangan yang menjadi acuan Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah terbit lebih dahulu. Undang - Undang dimaksud adalah Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara , Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, dan Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Pada dasarnya buah pikiran yang dilatar belakangi terbitnya peraturan perundang - undangan diatas adalah keinginan untuk mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien. Ide dasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan adanya satu peraturan pelaksanaan yang komprensif dan terpadu (Omnibus Regulation) dari berbagai Undang - undang tersebut diatas yang bertujuan agar memudahkan dalam pelaksanaannya dan tidak menimbulkan multi tafsir dalam penerapannya. Peraturan dimaksud memuat berbagai kebijakan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan diatas, maka pokok -pokok muatan peraturan pemerintah ini mencakup :
## 1. Perencanaan dan Penganggaran
Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBD semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan kebijakan umum anggaran, skala prioritas dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karenanya dalam proses dan mekanisme penyusunan APBD yang diatur dalam peraturan daerah ini akan memperjelas siapa bertanggungjawab apa sebagai landasan pertanggunjawaban baik antara eksekutif dan DPRD, maupun diinternal pemerintah daerah kabupaten Selayar.
Dokumen penyusunan anggaran yang disampaikan oleh masing - masing Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) yang disusun dalam format Rencana Kerja dan Anggaran ( RKA ) SKPD harus betul - betul dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta korelasi antara besaran anggaran (beban kerja dan harga satuan) dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena itu penerapan anggaran berbasis kinerja mengandung makna bahwa setiap penyelenggara Negara berkewajiban untuk bertanggungjawab atas hasil proses dan penggunaan sumber dayanya, tidak terkecuali penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Selayar.
APBD merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun Belanja daerah. Untuk menjamin agar APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar, maka dalam Peraturan Daerah ini diatur landasan administratif dalam pengelolaan anggaran daerah yang mengatur antara lain prosedur dan teknis penganggaran yang harus diikuti secara tertib dan taat asas. Selain itu dalam rangka disiplin anggaran maka penyusunan anggaran baik pendapatan dan belanja daerah juga harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya, apakah itu Undang- Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Dearah, Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati. Oleh karena itu dalam proses penyusunan APBD Pemerintah Daerah harus mengikuti prosedur administratif yang ditetapkan.
Beberapa prinsip dalam displin anggaran yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran daerah antara lain bahwa (1) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja; (2) Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD; (3) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah.
Pendapatan Daerah (langsung) pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme Pajak dan Retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran horizontal dan kewajaran vertikal. Prinsip dari kewajaran horizontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak/retribusi untuk membayar artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan perbedaan tarif secara rasional untuk menghilangkan ketidakadilan.
Selain itu dalam konteks belanja, Pemerintah Daerah harus mengalokasikan belanja daerah secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan .
Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas, maka dalam perencanaan anggaran perlu diperhatikan (1) Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai (2) Penetapan prioritas kegiatan dan perhitungan beban kerja serta penetapan harga satuan yang rasional.
Aspek penting lainnya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini adalah keterkaitan antara kebijakan (policy), perencanaan (planning) dengan penganggaran (budget) oleh pemerintah daerah, agar sinkron dengan berbagai kebijakan pemerintah sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih pelaksanaan program dan kegiatan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Proses Penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumberdaya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Oleh karena itu pengaturan penyusunan anggaran merupakan hal penting agar dapat berfungsi sebagaimana diharapkan yaitu (1) Dalam konteks kebijakan , anggaran memberikan arah kebijakan perekonomian dan menggambarkan secara tegas penggunaan sumber daya yang dimiliki masyarakat (2). Fungsi utama anggaran adalah untuk mencapai keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian ,(3) Anggaran menjadi sarana sekaligus pengendali untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal disuatu Negara.
Penyusunan APBD Kabupaten Selayar diawali dengan penyampaian kebikajan umum APBD sejalan dengan rencana kerja pemerintah Daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan Pendahuluan RAPBD. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, pemerintah Daerah bersama dengan DPRD membahas prioritas dan plapon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar.
Kepala SKPD selanjutnya menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
(RKA-SKPD) yang disusun berdasarkan pristasi kerja yang akan dicapai. Rencana Kerja dan Anggaran ini disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun. Rencana kerja dan anggaran ini kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD Hasil pembahasan ini disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Selayar.
Proses selanjutnya Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dari dokumen - dokumen pendukunnya kepala DPRD untuk dibahas dan disetujui. APBD yang disetujui DPRD terinci sampai dengan Unit Organisasi, Fungsi, Program, kegiatan dan jenis belanja. Jika DPRD tidak menyetujui rancangan Perda APBD tersebut, untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran daerah setinggi tingginya sebesar angkat APBD Tahun Anggaran sebelumnya dengan prioitas untuk belanja yang mengikat dan wajib.
## 2. Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah
Bupati selaku pemegang kekuasaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah juga pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Selayar. Selanjutnya kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah dan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran / barang daerah dibawah koordinasi Sekretaris Daerah. Pemisahan ini akan memberikan kejelasan dan pembagian Wewenang dan tanggungjawab, terlaksananya mekanesme Check and balances serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Perubahan APBD dimungkinkan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, terdapat keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antara Unit Organisasi, antar kegiatan dan anar jenis belanja, serta terjadi keadaan yang menyebabkan saldo anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan. Selain itu dalam keadaan darurat pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan / atau disampaikan dalam laporan Realisasi Anggaran.
Beberapa aspek pelaksanaan yang diatur Peraturan Daerah ini adalah memberikan peran dan tanggungjawab lebih besar kepada para pejabat pelaksana anggaran, sistem pengawasan pengeluaran dan sistem pembayaran, manajemen kas dan perencanaan keuangan, pengelolaan piutang dan utang, pengelolaan investasi, pengelolaan Barang Milik Daerah, larangan penyitaan uang dan barang milik daerah dan / atau yang dikuasai daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD, serta akuntansi dan pelaporan.
Sehubungan dengan hal itu, dalam Peraturan Daerah ini diperjelas posisi satuan kerja perangkat daerah sebagai instansi pengguna anggaran dan pelaksana program. Sementara itu Peraturan Daerah ini juga menetapkan posisi satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sebagai Bendahara Umum Daerah. Dengan demikian fungsi perbendaharaan akan dipusatkan di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
Namun demikian untuk menyelesaikan proses pembayaran yang bernilai kecil dengan cepat, harus dibentuk kas kecil pada unit pengguna anggaran. Pemegang kas kecil harus bertanggungjawab mengelola dana dalam jumlah yang lebih dibatasi, yang dalam Peraturan Daerah ini dikenal sebagai bendahara.
Berkaitan dengan sistem pengeluaran dan sistem pembayaran, dalam rangka meningkatkan pertanggungjawaban dan akuntabilitas satuan kerja perangkat daerah serta untuk menghindari pelaksanaan verifikasi ( pengurusan administratif ) dan penerbitan SPM ( pengurusan pembayaran ) berada dalam satu kewenangan tunggal ( satuan kerja pengelola keuangan daerah ), fungsi penerbitan SPM dialihkan kesatuan kerja perangkat daerah. Perubahan ini juga diharapkan dapat menyederhanakan seluruh proses pembayaran. Dengan memisahkan pemegang kewenangan Komptabel , Check and balance mungkin dapat terbangun melalui (a) ketaatan terhadap ketentuan hukum, (b) pengamanan dini melalui pemeriksaan dan persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku, (c) sesuai dengan spesifikasi teknis, dan (d) menghindari pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang - undangan dan memberikan keyakinan bahwa uang dikelola dengan benar.
Selanjutnya sejalan dengan pemindahan keweangan penerbitan SPM kepada satuan kerja perangkat daerah, jadwal penerimaan dan pengeluaran kas secara priodik harus diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang disampaikan Unit penerima dan Unit pengguna Kas. Untuk itu Unit yang menangani perbendaharaan disatuan kerja pengelola keuangan daerah melakukan antisipasi secara lebih baik terhadap kemungkinan kekurangan Ka. Dan sebaliknya melakukan rencana untuk menghasilkan pendapatan tambahan dari pemanfaatan kesempatan melakukan investasi dari kas yang belum digunakan dalam periode jangka pendek.
## 3. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
Pengaturan bidang akuntansi dan pelaporan dilakukan dalam rangka untuk menguatkan pilar akuntabilitas dan transparansi. Dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan,Pemerintah Daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa (1) Laporan realisasi anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Arus Kas dan (4) Catatan atas Laporan Keuangan.Laporan Keuangan dimaksud disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan .
Sebelum dilaporkan kepada masyarakat melalui DPRD, laporan keuangan perlu diperikas terlebih dahulu oleh BPK.
Fungsi pemeriksaan merupakan salah satu fungsi manajemen sehingga tidak dapat dipisahkan dari manajemen. Berkaitan dengan pemeriksaan telah dikeluarkan Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara. Terdapat 2 (dua) jenis pemeriksaan yang dilaksanakan terhadap pengelolaan Keuangan Negara yaitu pemeriksaaan interen dan ekstern.
Pemeriksaan atas pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan sejalan dengan amandemen IV UUD 1945.Berdasarkan UUD 1945 pemeriksaan atas laporan keuangan dilaksanakan Badan Pemeriksa Keuangan .Dengan demikian BPK akan melaksanakan Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah termasuk pemerintah daerah kabupaten Selayar.
Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan keuangan ini, BPK sebagai auditor yang independen akan melaksanakan audit sesuai dengan standar audit yang berlaku dan akan memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan pemerintah ini diukur dari kesesuaiannya terhadap standar akuntansi pemerintahan. Selain pemeriksaan eksternal oleh BPK, juga dapat dilakukan pemeriksaan intern. Pemeriksaan ini pada pemerintah daerah dilaksanakan oleh Badan Pengawas Daerah dan Auditor Pemeriksa enternal Pemerintah Kabupaten Selayar.
Oleh karena itu dengan spirit sinkronisasi dan sinergitasi terhadap Undang undang tersebut diatas, maka Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam peraturan daerah ini bersifat umum atau lebih menekankan kepada hal yang bersifat prinsip, norma, azas, landasan umum dalam penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah
Sementara itu sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah secara rinci ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kebhinnekaan dimungkinkan terjadi sepanjang hal tersebut masih sejalan atau tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.Dengan upaya tersebut, diharapkan daerah didorong untuk lebih tanggap, kreatif dan mampu mengambil inisiatif dalam perbaikan dan pemutakhiran sistem dan prosedurnya serta meninjau kembali system tersebut secara terus menerus dengan tujuan memaksimalkan efisiensi berdasarkan keadaan setempat. Dalam kerangka otonomi, pemerintah daerah Kabupaten Selayar dapat mengadopsi sistem yang disarankan oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya, dengan tetap memperhatikan standar dan pedoman yang ditetapkan.
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup Jelas

## sal 4Ayat (1)Tertib adalah bahwa Keuangan Daerah dikelola secara teratur tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti -bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan .Taat pada peraturan perundang - udangan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman atau mengacu pada peraturan perundang - undangan yang berlaku.Efisien adalah pencapaian keluaran yang maksimun dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.Ekonomis adalah pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga terendah.Efektif adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil .Transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas - luasnya tentang keuangan daerah.Bertanggungjawab adalah perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja unuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya.Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional .Manfaat untuk masyarakat adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.Ayat (2)PaCukup Jelas##
PENJELASAN
Pasal 5

Ayat (1)

Cukup JelasAyat (2)Cukup JelasAyat (3)Cukup JelasAyat (4)Yang dimaksud koordinator adalah terkait dengan peran dan fungsi Sekretaris Daerah membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.Ayat (5) Cukup Jelas##
PENJELASAN
Pasal 6

Ayat (1)

Cukup JelasAyat (2)Cukup JelasHuruf aTim anggaran pemerintah daerah mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri atas pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.Huruf bCukup JelasHuruf cCukup JelasHuruf dCukup JelasHuruf eCukup JelasAyat (3)Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 9

Huruf a

Cukup jelasHuruf bCukup jelasHuruf cCukup jelasHuruf dCukup jelasHuruf eCukup jelasHuruf fCukup jelasHuruf gCukup jelasHuruf hCukup jelasHuruf hCukup jelasHuruf iUtang dan piutang yang dimaksud adalah sebagai akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan DPA - SKPD.Huruf jCukup jelasHuruf kCukup jelasHuruf lCukup jelasHuruf mCukup jelasHuruf nCukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11

Ayat (1)

Penunjukan PPTK yang dimaksud adalah melalui usulan atasan langsung yang bersangkutanAyat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasAyat (3)Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untukmenilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/ mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian.Fungsi distribusi mengadung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.Ayat (4)Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 15

Ayat (1)

Penilaian penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang dan/ atau jasa yang dianggarakan dalam APBD berdasarkan nilai perolehan atau nilai wajar.Ayat (2)Cukup jelasAyat (3)Yang dimaksud dengan penganggaran bruto adalah jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan / atau dikurangi dengan bagian pemerintah daerah lain dalam rangka bagi hasilAyat (4)Cukup jelas##
PENJELASAN
Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek.Ayat (3)Cukup jelasAyat (4)Cukup jelasAyat (5)Cukup jelas.Ayat (6) Cukup jelas.Ayat (7)Cukup jelas##
PENJELASAN
Pasal 22

Ayat (1)

Huruf aDalam menerima hibah, daerah tidak boleh melakukan ikatan secara politis yang dapat mempengaruhi kebijakan daerah.Huruf bCukup jelasHuruf cCukup jelasHuruf dCukup jelasHuruf eCukup jelasAyat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelas##
PENJELASAN
Pasal 23

Ayat (1)

Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah.Urusan pilihan adalah urusan pemerintahanyang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi,kekhasan, dan potensi keunggulan daerah yang bersangkutan.Ayat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelasAyat (4)Cukup JelasAyat (5)Cukup Jelas##
PENJELASAN
Pasal 24

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2)Yang dimaksud dengan organisasi pemerintahan daerah seperti DPRD, Bupati dan Wakil Bupati,Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah.## Ayat (3)Urusan pemerintahan yang dimaksud dalam ayat ini adalah urusan yang bersifat wajib dan urusan bersifat pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah.## Ayat (4)Belanja pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang - undangan yang diberikan kepada DPRD, dan pegawai pemerintah daerah sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.Contoh : gaji dan tunjangan, lembur, dan lain - lain yang sejenis.Belanja barang dan jasa adalah digunakan untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai guna memproduksi barang dan jasa. Contoh pembelian barang dan jasa keperluan kantor, jasa pemeliharaan, ongkos perjalanan dinas.Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian / pengadaan asset tetap dan asset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, buku perpustakaan dan hewan.Pembayaran bunga utang , pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang contoh: bunga utang kepada pemerintah pusat, bunga utang kepada pemerintah daerah lain dan lembaga keuangan lainnya.Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan / lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi barang / jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.Hibah digunakan untuk menganggarkan pembelian utang / barang kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifikasi telah ditetapkan peruntukannya bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus - menerus.Pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus - menerus dan selektif dalam bentu uang / barang kepada masyarakatyang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.Dalam bantuan sosial termasuk antara lain bantuan partai politik sesuai dengan peraturan perundang - undangan.Belanja bagi hasil merupakan bagi hasil atas pendapatan daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang - undangan contoh : bagi hasil pajak / retribusi untuk pemerintah desa.Belanja bantuan keuangan diberikan dalam rangka pemerataan dan / atau peningkatan kemampuan keuangan contoh : bantuan keuangan kabupaten kepada pemerintah desa / kelurahan.Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas pendapatan daerah tahun - tahun sebelumnya.##
PENJELASAN
Pasal 29

## Ayat 1

Yang dimaksud dengan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil yang diberi beban pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal## Ayat 2Yang dimaksud tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas di daerah yang sulit dijangkau dan atau daerah terpencil.## Ayat 3Yang dimaksud dengan tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja adalh tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.## Ayat 4Yang dimaksud dengan pemberian tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam mengemban tugasnya memiliki keterampilan khusus dan langka yang tidak dimiliki oleh pegawai negeri sipil pada umumnya.Ayat 5Yang dimaksud dengan pemberian tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan pegawai negeri sipil yang dinilai mempunyai prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya.##
PENJELASAN
Pasal 44

Ayat (1)

Huruf aSILPA tahun anggaran sebelumnya mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, uang pihak ketiga yang belum diselesaikan dan pelampauan target pendapatan daerah.Huruf bCukup jelasHuruf cHasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat berupa hasil penjualan perusahaan milik daerah / BUMD dan penjualan asset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerahHuruf dTermasuk dalam penerimaan pinjaman daerah yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenan.Huruf eCukup Jelas.Huruf fCukup JelasAyat (2)Huruf aCukup jelasHuruf bPenyertaan modal pemerintah daerah termasuk investasi nirlaba pemerintah daerahHuruf cCukup jelasHuruf dCukup jelasAyat (3)Cukup jelas##
PENJELASAN
Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud mengacu pada rencana kerja pemerintah adalah untuk tercapainya sinkronisasi , keselarasan , koordinasi, integrasi, penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan.Ayat (2)Cukup jelasAyat (3)Yang dimaksud dengan Kewajiban Daerah adalah mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang - undangan.Untuk memenuhi kewajiban daerah dalam memberikan perlindungan, menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat diwujudkan dalam bentuk rencana kerja dan capaian prestasi sebagai tolak ukur kinerja daerah dengan menggunakan analisis standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah.Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas##
PENJELASAN
Pasal 46

Ayat (1)

RPJMD memuat arah dan kebijakan keuangan daerah , strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3) Cukup jelas.Ayat (4) Cukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 57

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penjelasan dan dokumen pendukungnya adalah Pidato Pengantar Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Ayat (2)Cukup jelasAyat (5)Cukup jelasAyat (6)Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 59

Ayat (1)

Angka APBD tahun anggaran sebelumnya dalam adalah jumlah APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD tahun sebelumnya.Ayat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelasAyat (4)Cukup jelasAyat (5)Cukup jelasAyat (6)Cukup jelasAyat (7)Cukup jelasAyat (8)Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 61

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan evaluasi dalam ayat ini adalah bertujuan untuk tercapainya keserasian antara Kebijakan Daerah dengan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur, serta untuk meneliti sejauh mana APBD kabupaten/kota tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan peraturan daerah lainnya.Ayat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup JelasAyat (4)Dalam hasil evaluasi dinyatakan dengan jelas terhadap hal - hal di dalam APBD yang menyangkut ketidakserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, antara kepentingan publik dan aparatur serta yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang - undangan.Ayat (5)Cukup jelasAyat (6)Cukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 68

Ayat (1)

Rekening kas umum daerah adalah tempat penyimpanan uang dan surat berharga yang ditetapkan oleh Bupati, ketentuan ini dikecualikan terhadap penerimaan yang telah diatur dengan peraturan perundang - undangan.Ayat (2)Dalam hal pemerintah daerah menerapkan on - line banking system dalam system dan prosedur penerimaannya, maka penerimaan pendapatan semacam ini perlu pengaturan khusus yang ditetapkan dengan peraturan Bupati.Ayat (3) Cukup jelasAyat (4)Cukup jelasAyat (5)Peraturan Daerah yang dimaksud tidak boleh melanggar kepentingan umum dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.Ayat (6)Ketentuan ini dikecualikan terhadap penerimaan BLUD yang telah diatur dengan Peraturan Perundang - undangan.Ayat (7)Cukup jelasAyat (8)Cukup jelasAyat (9)Pengembalian dapat dilakukan apabila didukung dengan bukti yang sahAyat (10)Cukup jelas##
PENJELASAN
Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelasAyat (4)Yang dimaksud dengan berdasarkan DPA - SKPD seperti untuk kegiatan yang sudah jelas alokasinya , misalnya pinjaman daerah, dan DAK. Sedang yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD seperti keputusan tentang pengangkatan pegawai.
PENJELASAN
Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasAyat (3)Huruf aYang dimaksud dengan perintah pembayaran adalah perintah membayarkan atas bukti - bukti pengeluaran yang sah dari pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran.Huruf bCukup jelasHuruf cCukup jelasAyat (4)Cukup jelasAyat (5)Cukup jelasAyat (6)Cukup jelasAyat (7)Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)Yang dimaksud bukti penerimaan seperti dokumen lelang, akte jual beli,nota kredit dan dokumen sejenis lainnya.##
PENJELASAN
Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)Pembukuan pinjaman daerah bentuk mata uang asing dalam nilai rupiah menggunakan kurs resmi Bank Indonesia.Ayat (3)Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 82

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan prognosis adalah prakiraan dan penjelasannya yang akan direalisir dalam 6 ( enam ) bulan berikutnya berdasarkan realisasi.Ayat (2)Cukup JelasAyat (3)Cukup JelasAyat (4)Cukup JelasAyat (5)Cukup JelasAyat (6)Cukup JelasAyat (7)Cukup JelasAyat (8)Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 83

Ayat (1)

Cukup JelasAyat (2)Huruf aCukup JelasHuruf bCukup JelasHuruf cYang dimaksud dengan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya adalah sisalebih perhitungan anggaran tahun sebelumyaHuruf dCukup Jelas Huruf e Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 84 Cukup Jelas Pasal 85 Cukup Jelas Pasal 86 Cukup Jelas Pasal 87 Ayat (1) Pengeluaran tersebut dalam ayat ini termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang bersangkutan. Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Pasal 88 Ayat (1) Persentase 50 % ( lima puluh persen ) adalah selisi (gap ) kenaikan antara pendapatan dan belanja dalam APBD Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 89 Cukup Jelas Pasal 90 Cukup Jelas Pasal 91 Cukup Jelas Pasal 92

Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 98

Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasAyat (3)Yang dimaksud dengan kelengkapan persyaratan seperti :- c. dokumen kontrak yang asli;- d. kuitansi yang diisi dengan nilai pembayaran yang diminta;- e. berita acara kemajuan/ penyelesaian pekerjaan yang asli.Ayat (4)Cukup jelasAyat (5)Cukup jelasAyat (6)Cukup jelasAyat (7)Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 102

Ayat (1)

Standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip - prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan daerah.Ayat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelasAyat (4)C ukup jelasAyat (5)Cukup jelasAyat (6)Cukup jelas##
PENJELASAN
Pasal 109

Kebijakan akuntansi antara lain mengenai :

- a. pengakuan pendapatan;- b. pengakuan belanja;- c. prinsip -prinsip penyususnan laporan;- d. investasi;- e. pengakuan dan penghentian / penghapusan asset berwujud da tidak berwujud.- f. kontrak - kontrak kontruksi;- g. kebijakan kapasitas belanja;- h. kemitraan dengan pihak ketiga;- i. biaya penelitian dan pengembangan;- j. persediaan, baik untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;- k. dana cadangan;- l. penjabaran mata uang asing.##
PENJELASAN
Pasal 111

Ayat (1)

Aset dalam ayat ini adalah sumberdaya, yang antara lain meliputi uang, tagihan, investasi, barang yang dapat diukur dalam satuan uang, yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh pemerintah daerah yang memberi manfaat ekonomi / sosial di masa depan.Ekuitas dana dalam ayat ini adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara nilai seluruh asset dan nilai seluruh kewajiban atau utang pemerintah daerah.Yang dimaksud dengan perhitungannya yaitu antara realisasi oleh anggaran yang ditetapkan.Ayat (2)Cukup JelasAyat (3)Cukup JelasAyat (4)Cukup JelasAyat (5)Cukup JelasAyat (6)Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 113

Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)Defisit terjadi apabila jumlah pendapatan tidak cukup untuk menutupi jumlah belanja dalam suatu tahun anggaran.Ayat (3)Cukup jelasAyat (4)Cukup jelas##
PENJELASAN
Pasal 117

Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)Yang dimaksud dengan piutang daerah jenis tertentu misalnya piutang pajak daerah.Ayat (3)Cukup JelasAyat (4)Cukup JelasAyat (5)Cukup Jelas##
PENJELASAN
Pasal 118

Ayat (1)

Investasi dilakukan sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan daerah dan / atau peningkatan kesejahteraan dan /atau pelayanan masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.Ayat (2)Karakteristik investasi jangka pendek adalah :- a. dapat segera diperjualbelikan / dicairkan;- b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan- c. berisiko rendah.Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan / atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; pembelian SUN jangka pendek dan SBI.## Ayat (3)Investasi dapat digolongkan sebagai investasi jangka panjang antara lain surat berharga yang dibeli pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha , misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha; surat berharga yang dibeli pemerintah daerah untuk tujuan menjaga hubungan baik dalam dan luar negeri ; surat berharga yang tidak dimaksudkan dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.Ayat (4) Cukup jelasAyat (5)Yang dapat digolongkan sebagai investasi permanent antara lain kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/pemanfaatan asset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau Badan Usaha lainnya maupun investasi permanent lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.Ayat (6)Yang dapat digolongkan sebagai investasi non permanent antara lain pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah.##
PENJELASAN
Pasal 120

Ayat (1)

Cukup JelasAyat (2)Cukup JelasAyat (3)Cukup JelasAyat (4)Penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu seperti pendapatan RSUD, dana darurat.Ayat (5)Cukup Jelas##
PENJELASAN
Pasal 122

Ayat (1)

Cukup JelasAyat (2)Salah satu contoh portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah adalah deposito pada bank pemerintahAyat (3)Cukup jelasAyat (4)Cukup jelas##
PENJELASAN
Pasal 123

Ayat (1)

Yang dimaksud ketentuan dalam ayat ini adalah jumlah utang / pinjaman yang ditetapkan dalam APBD.Ayat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelasAyat (4)Cukup jelasAyat (5)Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat ini dihitung sejak tanggal 1 januari tahun berikutnyaAyat (6)Cukup jelas##
PENJELASAN
Pasal 124

Huruf a

Pinjaman Daerah yang bersumber dari pemerintah dapat berasal dari pemerintah dan penerusan pinjaman utang luar negeri.Huruf bPinjaman Daerah yang bersumber dari pemerintah daerah lain berupa pinjaman antar daerahHuruf cCukup JelasHuruf dPinjaman daerah yang bersumber dari lembaga keuaangan bukan bank antara lain dapat berasal dari lembaga asuransi pemerintah dan dana pensionHuruf ePinjaman daerah yang bersumber dari masyarakat dapat berasal dari orang pribadi dan/atau badan yang melakukan investasi di pasar modal.##
PENJELASAN
Pasal 125

Ayat (1)

Penerbitan Obligasi bertujuan untuk membiayai investasi yang menghasilkan penerimaan daerah.Ayat (2)Cukup JelasAyat (3)Cukup JelasAyat (4)Cukup JelasAyat (5)Cukup Jelas
PENJELASAN
Pasal 126

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengawasan adalah pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dengan kebijakan umum APBD.Ayat (2)Cukup Jelas##
PENJELASAN
Pasal 139

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR TAHUN 2008 NOMOR