UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TENTANG Tahun 1966
Tentang HYGIENE
Berlaku: 11 Juni 1966
N/A
Preamble

Menimbang
:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang tentang Pokok-pokok Kesehatan perlu ditetapkan Undang-undang tentang Hygiene,
Mengingat
: a. Pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar;
- b. Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama (1961 1969);
- c. Pasal 1, 4, 6 dan 9 Undang-undang tentang Pokok-pokok Kesehatan (Undang-undang Tahun 1960 No. 9; Lembaran Negara tahun 1960 No. 131);
- d. Undang-undang Barang Tahun 1961 No. 10, Lembaran Negara Tahun 1961 No. 215;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Ro-Royong.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG HYGIENE.
BAB I
Pasal 1

.
Maksud dan tujuan Undang-undang ini ialah untuk menetapkan ketentuan-ketentuan dasar di bidang hygiene dalam rangka Pelaksanaan Undang-undang tentang Pokok-pokok Kesehatan (Undang-undang Tahun 1960 No. 9; Lembaran Negara Tahun 1960 No. 131).
BAB II - KETENTUAN UMUM.
PASAL 2

.
Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan hygiene ialah kesehatan masyarakat yang khusus meliputi segala usaha untuk melindungi, memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan badan dan jiwa, baik untuk umum, maupun untuk perseorangan, dengan tujuan memberi dasar-dasar kelanjutan hidup yang sehat serta mempertinggi kesejahteraan dan dayaguna peri kehidupan manusia.
BAB III
Pasal 3

.
Untuk mencapai keadaan kesehatan masyarakat yang dimaksud dalam pasal 2, Pemerintah melakukan usaha-usaha sebagai berikut:
- a. Pendidikan dan penerangan mengenai hygiene kepada rakyat.
- b. Menyelenggarakan tindakan-tindakan demi kepentingan hygiene bagi umum maupun bagi perseorangan.
- c. Menyelenggarakan bimbingan, tindakan, di bidang kesehatan jiwa dan pencegahan gangguan-gangguan yang merugikan kesejahteraan jiwa masyarakat.
- d. Memperkembangkan perlengkapan masyarakat, agar dapat terjamin tingkat hidup yang sebaik-baiknya bagi setiap anggota masyarakat dalam keadaan yang sehat, sejahtera, adil dan makmur.
BAB III
Pasal 4

.
Pelaksanaan usaha-usaha yang disebut dalam pasal 3 meliputi:
1. Memberikan bimbingan bagi pemeliharaan dan perbaikan kesehatan badan dan jiwa.
2. Menyelenggarakan kesehatan lingkungan.
3. Menyelenggarakan tindakan-tindakan untuk mencegah berjangkitnya, menularnya dan menyebarnya penyakit.
4. Menyelenggarakan pemeriksaan dan pengobatan demi pencegahan penularan dan penyebaran penyakit.
5. Dan lain-lain usaha yang dipandang perlu.
BAB III
Pasal 5

.
- (1) Kegotong-royongan masyarakat merupakan suatu unsur yang sangat penting dalam usaha di bidang kesehatan masyarakat yang dimaksud dalam pasal 3 dan 4.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan dalam ayat (1) Pemerintah perlu mengikutsertakan masyarakat.
BAB III
Pasal 6

.
Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam pasal 3 dan 4 diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan perundangan.
BAB IV
Pasal 7

.
Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Hygiene tahun 1966".
BAB IV
Pasal 8

.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Juni 1966. SEKRETARIS NEGARA, ttd
MOHD. ICHSAN.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 11 Juni 1966. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd
SUKARNO.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pasal 2

.
Perumusan pasal 2 ini membayangkan, bahwa pada hakekatnya yang dikehendaki oleh Undang-undang ini yalah: Perwujudan suatu masyarakat yang adil, makmur dan sehat. Kecuali daripada itu kiranya perumusan kesehatan masyarakat dalam pasal ini cukup memberi gambaran luasnya bidang kesehatan masyarakat.
PENJELASAN
Pasal 3

dan 4.
Dalam pasal 3 dan 4 ini dinyatakan secara konkrit usaha-usaha untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam pasal 2.
Penelitian setiap usaha menunjukkan, bahwa pelaksanaannya memerlukan ikut-sertanya seluruh masyarakat dengan bimbingan dan pimpinan yang tertentu. Pendidikan dan penerangan mengenai hygiene kepada rakyat ditujukan agar rakyat memiliki adat kebiasaan yang menguntungkan derajat kesehatannya.
Salah satu contoh daripada pasal 3 huruf b, yalah:
Pengawasan Air-Minum.
Dalam kata-kata "Perlengkapan Masyarakat" tersebut dalam pasal 3 huruf d, termasuk fasilitas-fasilitas bagi masyarakat.
Penjelasan pasal 3 dan 4 dipadukan karena ketentuanketentuan perincian daripada usaha-usaha dibidang hygiene di dalam Undang-undang ini mempunyai hubungan satu sama lain.
Adapun inti-sari daripada ketentuan-ketentuan di dalam kedua pasal itu dapat didasarkan atas 3 syarat asasi, ialah
1. Rakyat harus mengerti dan sadar akan pentingnya keadaan yang sehat, baik kesehatan pribadi, maupun kesehatan masyarakat.
2. Pemerintah harus memberikan service dibidang kesehatan bagi Rakyat.
3. Perihal syarat 1 dan 2 Pemerintah menetapkan peraturan- peraturan tertentu.
Dalam memperkembangkan perlengkapan masyarakat diatur keperluan perlengkapan yang perlu diadakan untuk melindungi, memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan masyarakat yang menghadapi suatu ancaman gangguan kesehatan, umpamanya pembuatan sistem-sistem air minum dan pembuangan kotoran industri dan laboratorium zat-zat radio aktif.
PENJELASAN
Pasal 5

.
Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1 Undang-undang tentang Pokok-pokok Kesehatan justru dalam soal-soal hygiene ini perlu masyarakat diikut-sertakan sebaik-baiknya. Dalam pelaksanaannya dibentuk Panitia-panitia (umpamanya : "Panitia Kesehatan"), yang terdiri dari Pejabat-pejabat Pemerintah, ahli-ahli, wakil-wakil dari organisasi Rakyat D.P.R.-G.R., D.P.R.D.-G.R. dan lain-lain.
Lembaga-lembaga seperti Lembaga Hygiene, Lembaga-Sosial Desa dan sebagainya, dapat juga diikut-sertakan.
PENJELASAN
Pasal 6

s/d 8.
Soal-soal mengenai urusan kesehatan jiwa akan ditetapkan dengan Undang-undang tersendiri, yaitu Undang-undang tentang Kesehatan Jiwa.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2804