PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 4 Tahun 2006
Tentang DESA
Berlaku: 4 TAHUN 2006
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PEMERINT AH KABUPATEN MELAWI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELA WI
NOMOR 4 TAHUN 2006
TENTANG
DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATL MELA WI,
- a. bahwa dalam pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya masyarakat, pengelolaan sumberdaya pembagunan dan sumber daya alam secara terencana, teratur dan teruknr;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi.
- I. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-Undang Nomor IO Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Penerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undangt-undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 45939)
Deng Peretujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELA WI
dan
BUPATI MELA WI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan; PERATURAN DAERAH TENTANG DESA
BAB II - BENTUK DAN MATERI PERATURAN DESA
Pasal 3

Peraturan Desa disusun dengan materi yang menetapkan;
- (I). Ketentuan yang bersifat mengatur.
- (2). Segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat.
- (3). Segala sesuatu yang menimbulkan beban keuangan Desa dan masyarakat.
BAR III
TATA CARA PENETAPAN PERATURAN DESA
Bagian Kesatu
BAB II - BENTUK DAN MATERI PERATURAN DESA
Pasal 4

- (I) Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Kepala Desa dan atau BPD
- (2) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa, Kepala Desa dan atau BPD diwajibkan menampung aspirasi masyarakat melibatkan pemuka/tokoh masyarakat Desa.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya
Bagian Kedua
Rancangan Peraturan Desa yang Disusun oleh Kepala Dess
Pasa1 5
- (D) Rancangan Peraturan Desa yang disusun oleh Kepala Desa diminta persetujuan Kepada BPD
- (2) Mateni rancangan Peraturan Desa diajukan kepada BPD paling lama 6 (enam) hari sebelum diadakan rapat untuk mendapat persetujuan
- (3) Dalam memberikan persetujuan Peraturan Desa, BPD mengadakan rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota.
Bagin Ketig
Rancangan Peraturan Desa
yang Disusun oleh Badan Permusyawaratan Desa
BAB II - BENTUK DAN MATERI PERATURAN DESA
Pasal 6

- [ Rancangan Peraturan Desa diajukan sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga j orang anggota BPD.
- [2) Materi rancangan Peraturan Desa dibahas dalam rapat khusus BPD yang diadakan untuk itu.
- () Penetapan Peraturan Desa dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah ini.
BAB IV - MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 8

Apabila rancangan Peraturan Desa tidak mendapat Persetujuan dari BPD, maka Kepala Desa dan atau BPD mengadakan revisi untuk diajukan kembali.
BAB IV - MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 9

- (I) Apabila dalam memberikan persetujuan Peraturan Desa jumlah anggota yang hadir tidak memenuhi quorum, maka dapat ditunda selama I (satu) jam sampai terpenuhinya syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah ini.
- (2) Apabila (satu) jam ditunda, ternyata rapat belum juga memenuhi quorum, maka rapat ditunda pada hari berikutnya.
- () Apabila setelah ditunda I (satu) hari temyata belum memenuhi quorum, maka rapat tetap dapat dilaksanakan.
- (4) Rapat BPD dihadiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dilaksanakan terbuka untuk umum
BAB IV - MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 10

- ga Peraturan Desa yang telah disetujui bersama, sebelum ditetapkan/ditandatangani oleh Kepla Desa, disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi.
- selambat-lambatnya I5 (lira belas) hari setelah Peraturan Desa ditetapkan dikirim kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.
BAB V - KEDUDUKAN PERATURAN DESA TERHADAP KEPENTINGAN UMUM, PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAIN YANG LERIH TINGGI TINGKATANNYA
Pasal 1

H
- I Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan Peraturan masyarakat Desa setempat dan peratran perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
- ) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (I) tidak memerlukan pengesahan Bupati.
- 3) Peraturan Desa dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Desa.
BAB V - KEDUDUKAN PERATURAN DESA TERHADAP KEPENTINGAN UMUM, PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAIN YANG LERIH TINGGI TINGKATANNYA
Pasal 12

- l) Untuk pembinaan dan Pengawasan, Pemerintah Daerah dapat membatalkan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya.
- (2) Keputusan pembatalan Peraturan Desa scbagaimana ayat (I) pasal ini diberitahukan kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan dan BPD disertai alasan-alasan.
- (3) Pembatalan scbagaimana dimaksud ayat (I) Pasal ini, diberitahukan paling lambat I (satu) bulan setelah Peraturan Desa ditanda tangani.
Diundangkan di Nanga Pinoh,
pada tanggal 29 Ag0rt?
2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI, bs\_..»
MARTIN LUTHER. D
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELA WI TAHUN 2006 NOMOR 12
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
gar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.
Dietapkan di Nanga Pinoh, pada tanggal 27 Joni 2006
•