Unknown Unknown Nomor 13 Tahun 2023
Tentang LARANGAN PERBUATAN TIINA SUSILA
Berlaku: 12 Tahun 1956
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa perbuatan tuna susila adalah merupakan kegiafan yang bertentangan dengan ajarcn agamq perafuran peiundang-undangan, adat istiadat dan normanorna kesusilaan;
- b. bahwa perbuatan tuna susila dalam wilayah hukum Kabupaten Batang Hari perlu diambil tindakan dan larangan dalam usaha penegakan noffna-norrna serta perafuran perundang-undangan yang berlaku dan menhgkatkan ketertiban umum dan keamanan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang LarangPerbuatan Tuna Susila.
3. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daeruh Tingkat tr Sarolangun Banglto dan Daerah Tingtiat tr Tanjung Jabung (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50) ;
2. Undang-undang lriomor 8 Tahun 1981 tentang Hukurn Acara Fidana (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. IJndang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketenftBn Pokok Kesejahteraan Sosial {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun i97-1 \omcr 53 . Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
- Undang - undang nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Leinbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan kmbaran Negara Nomor 3495); 1.
- Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839 ) ; 5
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang * undang Nomor I Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Nomor ??5R\ . 6
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi \re,rtikal di Dae.rah Ge.mbaran \iegara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tanbahan Lembaran )iegara )iomor 3375); 7.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambatran Lembaran Negara Nomor 3952); 8
- Keputusan Presiden Nomcr 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70). 9.
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABI,?ATEN BATANG HARI II{EN{UTUSKA].{:
lvlenetapkan : PER-ATLIRAN DAERAH TENTANG LAR.{NGA}.I PERBUATAN TUNA SUSILA.
BAB I - KETENTUAN IIh,{TIM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari.
4. lvakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Batang Hari.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan I atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melal'ulian tsaha nuupun )'ang tidak mclakukan rxaha yang meliputi perueroan terbatas, perseroan komanditer perseroan lainnva Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan ftlma dan dalarn bem* apapu&amp; firma kongsl koperasi, dana pensiun" persekutuan" perkumpulan , yayasan, organisasi masa oLsarisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembag4 bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnra.
6. Tuna Susila adalah prilaLu seseorang baik laki-laki nulupun perempuan yang melakukan hubungan kelamin dengan lawan jenimva difua pediawinan yang sah maupun sesama jenisnya dengan maksud me.ndapatkan kepuasan sek-sual dan atau unhrk menclapatkan imbalan jasa maupun tidak bagi dirinya atau orang lam .
4. 7' Perbuatan Tuna Susila adalah perbuatan atau sihap dan tindakan -yang dilakukan oleh seseorang baik peremprutn maupun laki-laki yang dengan menjajaLan dirinl.a atau menyediakan dirinya pada orang lain atau bertindak sebagai fasilitator rmarli mengad"kan hubungan kelamin diluar nikah atau perbuatan cabul lainnya dengan imbalan jasa marryun tidak b€i dirinya sendiri atau orang lain.
8. Tempat adalah flumg atau bidang yang dapat dipergundian rmruL k€ralan perbuatan Tuna susila seperti rumah, bangunan, tempat rekreasi dan ternpat lainn-va.
9. Germo aku mucikari adalah orang pribadi atau badan baik laki-laki atau perernpuan yang menyediakan tempat mengurus, menjadi perentara dan melindungi Trma Susila.
KE TE N:f L.Al\r LAILT\-GA\
BAB I - KETENTUAN IIh,{TIM
Pasal 2

Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan Perbuatan tuna susila dengan alasan atau dalih apapun.
BAB I - KETENTUAN IIh,{TIM
Pasal 3

Setiap orang atau badan dilarang :
- a. il,Ienyediakan tempat untuk kegiatan tuna susila.
- b. Menjadi tuna susila.
- c. Ir{endatangkan tuna susila.
- d. lv{enyediakan tempat pertemuan tuna susila.
- e. Menjadi germo atau mucikari.
- f. Melindungi atau menjadi pelindung funa susil4 germo atau mucikari.
- g. Melakukan perbuatan cabul atau sejenisnya ditempat-tempat tertentu lainnya dalam wilayah hukum Kabupaten Batang Flari.
BAB M - KETENTUAN PENINDAKAN
Pasal 4

- (1) Bupati bersama hstansi terkait melakukan razia secara periodik ;
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- (3) Bupati berhak memerintahkan menutup tempat yang menurut keyakinannya digunakan untuk melakukan perbuatan tuna susila dan mencabut sruat izin tempat usahanya baik ternpat tersebut milik perorangan, Perusahaan atau Badan Hukum dan kepadanya diberlakukan ketentuan pidana.
KETENTUAN PIDANA
BAB M - KETENTUAN PENINDAKAN
Pasal 5

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kmrngan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta nryiah) ;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran,
BAB V - PENYIDIKAN
Pasal 7

Hal - hal yang betum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepaqiang teknis pelaksanaanya akan diatur lebih laniut dengan Keputusan Bupati.
BAB V - PENYIDIKAN
Pasal 8

Peraarran Daerah ini mulai bedaku pada taggal diundangfuan.
Agar setiap orang dapat mengetdruinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daeratr ini dengan penempatatrnya dalam Lecrbaran Daerah Kabupaten Batang Hari.
Disal*an di Muara Bdian.
Padatangpl 14 lrtaret 2002
BUPATI BATANG HARI
MBDUL FATTAH
Diundangkan di Muara Buliar
Padatan*;at 14 il,aret
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BATATIG HARI
200
S ALIM
JU FRI
TAHUN 2002 NOMOR 13
PENJEL.A.SAN ATAS
PERATIJRAIY DAERAH KABI'PATEN BATANG IIARI
NOMOR 13 TAHIIN2OO2
TENTANG
LARANGAI{ PM.BUATAN TL}IA SUSILA
Perbuatan Trma Susila merupakm perhJdm yag htentangan durgan ajaran agam4 Peraturan Perundang - undan$rq adat istiadar drn norma - rxrnur kesusilaan maka daripada itu perlu diambil tindakan atau larangan ddam usaha mffiingkda ketertiban umum dan keamanan masyarakat, yang merupakan tanggung jawab bersama atfa Pemerintah Kabupaten Batang flai dan ldasyarakat.
Bahwa rurnrk memberikan landasan hukum yq kud da jelas tentang larangan pelacruan dan tuna susila maka pedu ditetapkan denge Pererm Daerab"
| Pasal | 1 | cukupjelas |
|---------|-----|--------------|
| Pasal | 2 | ct*upjelas |
| Pasal | 3 | cukrryjelas |
| Pasal | 4 | cukupjelas |
| Pasal | 5 | cukupjelas |
| Pasal | 6 | cukupjelas |
| Pasal | 7 | cukupjelas |
| Pasal | 8 | cnkupjelas |
iFem