PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 51 Tahun 2001
Tentang BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
Berlaku: 14 Juni 2001
N/A
Preamble

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3809);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3959);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang memperoleh suara dalam Pemilihan Umum.
2. Suara sah adalah suara yang diperoleh Partai Politik pada Pemilihan Umum yang telah disahkan oleh Panitia penyelenggara Pemilihan Umum.
BAB II - PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dalam rangka memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Partai Politik diberikan bantuan keuangan.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada partai politik yang memperoleh suara dalam Pemilihan Umum.
- (3) Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik dilakukan pada setiap tahun anggaran.
BAB III - PENETAPAN JUMLAH BANTUAN
Pasal 3

- (1) Jumlah bantuan keuangan ditetapkan berdasarkan hasil perolehan suara dalam Pemilihan Umum yang disesuaikan dengan kondisi atau kemampuan keuangan Pemerintah atau Daerah.
- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sesuai dengan jumlah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik di Daerah sesuai dengan jumlah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing.
BAB III - PENETAPAN JUMLAH BANTUAN
Pasal 4

- (1) Besarnya bantuan keuangan dari Pemerintah kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik untuk setiap suara sah dan tata cara penyaluran bantuan tersebut ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.
- (2) Besarnya bantuan keuangan dari Daerah untuk Partai Politik di Daerah Propinsi atau Kabupaten/Kota dan tata cara penyaluran bantuan tersebut ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah masing-masing.
BAB IV - PENGAJUAN BANTUAN
Pasal 5

- (1) Pengajuan bantuan keuangan diusulkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.
- (2) Setelah dilakukan verifikasi dan asistensi, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah mengajukan usulan bantuan keuangan yang disampaikan oleh Partai Politik kepada Menteri Keuangan.
- (3) Untuk Partai Politik di Daerah pengajuan bantuan diusulkan oleh :
- a. Dewan Pimpinan Partai Politik tingkat Propinsi yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris kepada Gubernur;
- b. Dewan Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris kepada Bupati/ Walikota.
- (4) Pengajuan bantuan keuangan sebagaiman dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3), harus dilengkapi dokumen hasil perolehan suara yang telah disahkan oleh :
- a. Panitia Pemilihan Indonesia, untuk Partai Politik tingkat Pusat;
- b. Panitia Pemilihan Daerah masing-masing, untuk Partai Politik tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota.
BAB V - PENYERAHAN BANTUAN
Pasal 6

- (1) Penyerahan bantuan keuangan Partai Politik dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah atau pejabat yang ditunjuk kepada Ketua Umum dan Bendahara DPP Partai Politik atau yang ditunjuk mewakili dengan disertai berita acara serah terima.
- (2) Tata cara penyerahan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.
- (3) Penyerahan bantuan keuangan Partai Politik di Daerah diatur lebih lanjut oleh Gubernur dan Bupati/Walikota masing-masing.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7

Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik peserta Pemilu Tahun 1999 yang berasal dari APBN untuk Tahun Anggaran 2001, untuk setiap suara sah ditetapkan paling banyak Rp.1000,- (seribu rupiah).
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

- (1) Khusus untuk Partai Politik yang kepengurusannya berkedudukan di Propinsi atau Kabupaten/Kota yang baru dibentuk setelah Pemilihan Umum Tahun 1999, bantuan keuangan diperoleh berdasarkan hasil suara Pemilihan Umum Tahun 1999 di Propinsi atau Kabupaten induk.
- (2) Hasil suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari Kabupaten/Kota atau Kecamatan yang masuk dalam Daerah pemekaran.
- (3) Untuk Partai Politik di Propinsi atau Kabupaten induk bantuan keuangan diperoleh berdasarkan hasil suara Pemilihan Umum Tahun 1999, setelah dikurangi dengan perolehan suara Propinsi atau
Kabupaten/Kota hasil pemekaran.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Pemertintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2001 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
ABDURRAHMAN WAHID
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2001 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. DJOHAN EFFENDI
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3

Pemberian bantuan keuangan disesuaikan dengan kondisi atau kemampuan keuangan Pemerintah atau Daerah artinya besaran jumlah bantuan setiap tahun dapat berubah sesuai dengan kondisi keuangan Negara/Daerah.
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup jelas
Yang dimaksud verifikasi dan asistensi adalah kegiatan pencocokan data dan informasi serta bantuan teknis administratif.
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9

Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4105