Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 2 TAHUN 2004
N/A
Preamble

Menimbang
: a.
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2001 perlu diadakan perubahan berdasarkan dengan Kewenangan Daerah, Kebutuhan Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah ;
- b. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto perlu dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang baru ;
1
Mengingat
2
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto.
II
- 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Tingkat di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890 );
3. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839) ;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851) ;
3
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952 );
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negera RI Nomor 4262 ) ;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang Undangan dan Bentuk Rancangan Undang- Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2001 Nomor 1) ;
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- d. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk, mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan ;
- e. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat Hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- f. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan Daerah ;
- g. Kepala Daerah adalah Bupati Jeneponto ;
4
5
- h. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto ;
- i. Sekretaris Daerah adalah unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah ;
- j. Dinas Daerah adalah Unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto ;
- k. Kepala Dinas Daerah adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto ;
- l. Kepala Bagian Tata Usaha adalah Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto ;
- m. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto ;
- n. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto ;
- o. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto ;
- p. Unit Pelaksana Tehnis Dinas Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah Unsur Pelaksana Operasional Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto ;
- q. Eselon adalah Tingkat Jabatan Struktural .
6
BAB II - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pembentukan dan Kedudukan
Pasal 2

- (1). Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto yang terdiri dari :
1. Dinas Pendidikan ;
2. Dinas Kesehatan ;
3. Dinas Pertanian ;
4. Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah
5. Dinas Pendapatan Daerah ;
6. Dinas Kelautan dan Perikanan ;
7. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi ;
8. Dinas Perhubungan ;
9. Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup ;
10. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal ;
11. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat ;
12. Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Koordinasi Keluarga Berencana.
- (2). Dinas Daerah adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah ;
7
- (3). Dinas Daerah di Pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Tugas Pokok dan Fungsi
BAB II - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pembentukan dan Kedudukan
Pasal 3

- (1). Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan Kewenangan Desentralisasi ;
- (2). Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas Daerah menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan Kebijakan Tehnis sesuai dengan bidang tugasnya ;
- b. Pembinaan Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Umum ;
- c. Membina terhadap unit pelaksana tehnis Dinas dalam lingkup tugasnya.
BAB III - UNIT PELAKSANA TEHNIS DINAS
Pasal 4

- (1). Pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPTD berdasarkan kebutuhan dan kemampuan Daerah, untuk melaksanakan sebahagian tugas Dinas, yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan ;
- (2). UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara Operasional dikoordinasikan oleh Camat ;
- (3). Pembentukan UPTD akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati .
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

. Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Daerah terdiri dari :
A. Kepala Dinas
B. Bagian Tata Usaha
- a. Sub Bagian Umum
- b. Sub Bagian Keuangan.
C. Bidang TK dan SD
- a. Seksi Kurikulum
- b. Seksi Sarana dan Kelembagaan
D. Bidang SLTP dan SLTA
- a. Seksi Kurikulum
- b. Seksi Sarana dan Kelembagaan
E. Bidang Ketenagaan
- a. Seksi Adminitratif
- b. Seksi Tenaga Edukatif
F. Bidang Diklusepora
- a. Seksi Luar Sekolah
- b. Seksi Pemuda dan Olah Raga
G. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2). Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6

Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pendidikan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
8
Bagian Kedua
Dinas Kesehatan
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 7

. Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Daerah terdiri dari :
A. Kepala Dinas
B. Bagian Tata Usaha
- a. Sub Bagian Umum
- b. Sub Bagian Keuangan.
C. Bidang Pelayanan Kesehatan
- a. Seksi Rumah Sakit dan Puskesmas
- b. Seksi Kesehatan Khusus dan Laboratorium
D. Bidang P2M / PL
- a. Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman dan Tempat Umum
- b. Seksi P2ML
E. Bidang Kesehatan Keluarga
- a. Seksi KIA, KB, Reproduksi Gizi dan Usia Lanjut
- b. Seksi Perizinan
F. Bidang Penyuluhan Kesehatan Masyarakat ( PKM )
- a. Seksi Usaha Kesehatan Institusi dan Peran Serta Masyarakat
2. b.
3. Seksi Penyuluhan Kesehatan
G. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2). Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 8

Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kesehatan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
9
Bagian Ketiga
Dinas Pertanian
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 9

. Susunan Organisasi Dinas Pertanian Daerah terdiri dari :
A. Kepala Dinas
B. Bagian Tata Usaha
- a. Sub Bagian Umum
- b. Sub Bagian Keuangan.
C. Bidang Tanaman Pangan
- a. Seksi Produksi Padi dan Palawija
- b. Seksi Usahatani, Pengolahan Hasil dan Pemasaran
D. Bidang Hortikultura
- a. Seksi Produksi Hortikultura
- b. Seksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran
E. Bidang Peternakan
- a. Seksi Produksi dan Kesehatan Hewan
- b. Seksi Pemasaran dan Pengembangan Peternakan
F. Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan Tanaman
- a. Seksi Rehabilitasi Lahan
- b. Seksi Perlindungan Tanaman
G. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2). Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 10

Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pertanian Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
10
Bagian Keempat
Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 11

- (1). Susunan Organisasi Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah terdiri dari :
A. Kepala Dinas
B. Bagian Tata Usaha
- a. Sub Bagian Umum
- b. Sub Bagian Keuangan.
C. Bidang Pengairan
- a. Seksi Pembangunan Pengairan
- b. Seksi Bina Manfaat, Operasi dan Pemeliharaan Pengairan
D. Bidang Bina Marga
- a. Seksi Jalan dan Jembatan
- b. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
E. Bidang Cipta Karya
- a. Seksi Perumahan dan Gedung
- b. Seksi Penyehatan Lingkungan, Permukiman dan Prasarana Air Bersih
F. Bidang Bina Teknik
- a. Seksi Perencanaan Teknis dan Penganggaran
- b. Seksi Peralatan dan Pengujian Laboratorium
G. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2). Bagan Struktur Organisasi Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 12

Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
11
Bagian Kelima
Dinas Pendapatan Daerah
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 13

. Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :
A. Kepala Dinas
B. Bagian Tata Usaha
- a. Sub Bagian Umum
- b. Sub Bagian Keuangan.
C. Bidang Perpajakan
- a. Seksi Pendaftaran dan Penetapan
- b. Seksi Penagihan
D. Bidang Retrebusi
- a. Seksi Pendataan dan Perhitungan b. Seksi Penagihan
E. Bidang Pendapatan Lain - Lain
- a. Seksi Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak
- b. Seksi Penerimaan Lain - Lain
F. Bidang Perencanaan dan Pengawasan
- a. Seksi Perencanaan
- b. Seksi Pengawasan
G. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2). Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 14

Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pendapatan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
12
Bagian Keenam
Dinas Kelautan dan Perikanan
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 15

- (1). Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah terdiri dari :
A. Kepala Dinas
B. Bagian Tata Usaha
- a. Sub Bagian Umum
- b. Sub Bagian Keuangan.
C. Bidang Produksi dan Pengembangan Perikanan
- a. Seksi Peningkatan Produksi dan Budidaya Perikanan
- b. Seksi Sarana dan Prasarana
D. Bidang Eksplorasi Kelautan
- a. Seksi Budidaya Laut dan Aneka Hasil Laut
- b. Seksi Penelitian dan Teknologi
E. Bidang Penyuluhan, Perlindungan dan Pengawasan
- a. Seksi Penyuluhan dan Pengolahan Hasil
- b. Seksi Pengawasan dan Perlindungan Sumber Daya Kelautan
F. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2). Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 16

Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kalautan dan Perikanan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
13
14
Bagian Ketujuh
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 17

- (1). Susunan
Organisasi
Dinas
Perindustrian,
Pertambangan dan Energi Daerah terdiri dari :
A. Kepala Dinas
B. Bagian Tata Usaha
- a. Sub Bagian Umum
- b. Sub Bagian Keuangan.
C. Bidang Perindustrian
- a. Seksi Bina Usaha Industri
- b. Seksi Sarana Industri
D. Bidang Perdagangan
- a. Seksi Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan
- b. Seksi Bina Pasar
E. Bidang Perlindungan Konsumen
- a. Seksi Pengawasan Barang dan Jasa
- b. Seksi Meterologi
F. Bidang Pertambangan dan Energi
- a. Seksi Pengelolaan Penambangan dan Sumber Daya Alam
- b. Seksi Mineral dan Energi
G. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2). Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 18

Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Perdagangan,
Bagian Kedelapan
Dinas Perhubungan
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 19

. Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Daerah terdiri dari :
A. Kepala Dinas
B. Bagian Tata Usaha
- a. Sub Bagian Umum
- b. Sub Bagian Keuangan.
C. Bidang Perhubungan Darat
- a. Seksi LLAJ dan Terminal
- b. Seksi Pengujian Kendaraan dan Keselamatan Penumpang
D. Bidang Perhubungan Laut
- a. Seksi LLAL dan Kepelabuhanan
- b. Seksi Keselamatan Pelayaran
E. Bidang Perizinan, Pos dan Telekomunikasi
- a. Seksi Perizinan
- b. Seksi Pos dan Telekomunikasi
F. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2). Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 20

Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perhubungan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
15
16
Bagian Kesembilan
Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 21

- (1). Susunan Organisasi Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup Daerah terdiri dari :
A. Kepala Dinas
B. Bagian Tata Usaha
- a. Sub Bagian Umum
- b. Sub Bagian Keuangan.
C. Bidang Kehutanan
- a. Seksi Perlindungan dan Peredaran Hasil Hutan
- b. Seksi Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah
D. Bidang Perkebunan
- a. Seksi Produksi dan Perlindungan Produksi
- b. Seksi Usahatani
E. Bidang Lingkungan Hidup
- a. Seksi Pemantauan, Pengcegahan dan Pemulihan Lingkungan
- b. Seksi Pengendalian Dampak Lingkungan
F. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2). Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 22

Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
17
Bagian Kesepuluh
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 23

- (1). Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal Daerah terdiri dari :
A. Kepala Dinas
B. Bagian Tata Usaha
- a. Sub Bagian Umum b. Sub Bagian Keuangan.
C. Bidang Koperasi
- a. Seksi Usaha
- b. Seksi Kelembagaan
D. Bidang Usaha Kecil Menengah
- a. Seksi Perdagangan dan Jasa
- b. Seksi Industri
E. Bidang Penanaman Modal
- a. Seksi Kemitraan
- b. Seksi Investasi dan Perizinan
F. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2). Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 24

Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
18
Bagian Kesebelas
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 25

- (1). Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat Daerah terdiri dari :
A. Kepala Dinas
B. Bagian Tata Usaha
- a. Sub Bagian Umum
- b. Sub Bagian Keuangan.
C. Bidang Tenaga Kerja
- a. Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja
- b. Seksi Penempatan, Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja
D. Bidang Transmigrasi
- a. Seksi Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi
- b. Seksi Mobilitas dan Pengembangan Masyarakat Transmigrasi
E. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- a. Seksi Usaha Ekonomi Desa, Kelurahan dan Teknologi Tepat Guna
- b. Seksi Ketahanan Masyarakat dan Swadaya Gotong Royong
F. Bidang Pembangunan Desa / Kelurahan
- a. Seksi Lomba Desa / Kelurahan
- b. Seksi Pengembangan Kawasan Terpadu dan Pendataan Potensi Masyarakat
G. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2). Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 26

Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
19
Bagian Keduabelas
- (1). Susunan Organisasi Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Koordinasi Keluarga Berencana Daerah terdiri dari :
A. Kepala Dinas
B. Bagian Tata Usaha
- a. Sub Bagian Umum
- b. Sub Bagian Keuangan.
C. Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
- a. Seksi Administrasi Kependudukan
- b. Seksi Catatan Sipil
D. Bidang Pendataan, Laporan dan Analisa
- a. Seksi Pendataan dan Statistik
- b. Seksi Pelaporan dan Evaluasi
E. Bidang Koordinasi Keluarga Berencana
- a. Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi
- b. Seksi Pelayanan Keluarga dan Kesehatan Reproduksi
- F. Bidang Pembinaan Ketahanan Keluarga dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
- a. Seksi Pembinaan Ketahanan Keluarga
- b. Seksi Peningkatan Keluarga Sejahtera dan Institusi Masyarakat
G. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2). Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Koordinasi Keluarga Berencana Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 28

Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Koordinasi Keluarga Berencana Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB VI - TATA KERJA
Pasal 30

- (1). Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi baik dalam lingkungan masing - masing maupun dalam hubungan dengan unit kerja lainnya.
- (2). Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam Lingkungan Dinas Daerah bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing - masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3). Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada Dinas Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk -petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing -masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4). Laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk pada bawahannya
BAB VII - ESELORING
Pasal 31

Jenjang Eselon Jabatan pada Dinas Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Dinas adalah Eselon II. b
- b. Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang adalah III. a
- c. Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD adalah Eselon IV.a
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan tidak berlaku .
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.
21
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Jeneponto.
Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 19 Pebruari 2004.
BUPATI JENEPONTO
R A D J A M I L O
Diundangkan di : Jeneponto
Pada Tanggal
: 23 Pebruari 2004.
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
SYAHRIR WAHAB
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2004 NOMOR 122
N/A
Preamble

Menimbang
- b. bahwa Bank Jambi adalah Bank Daerah yang sahamnya dimiliki Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupatcn/Kota se Provinsi .Jambi, yang perlu terus dikembangkan permodalannya, sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat, meraih laba, serta dapat memberikan deviden kepada Pemerintah Kabupaten Sarolangun sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, oleh karena itu perlu melakukan penyertaan modal kepada Bank Jambi serta berdasarkan komitmen bersama pemegang saham PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi (Bank Jambi) tanggal 06 Januari 2011 sebagai Bank Terkemuka (Regional Champion);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal kepada Perseroan Terbatas Bank Jambi.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat
2. Undang Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 2004 Nomorl25, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2013 Nomor 1).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAK.11..AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
dan
BUPATISAROLANGUN
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK JAMBI
Menetapkan
BABI
KETENTUAN UMUM
BAB II - TUJUAN DAN BIDANG USAHA
Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal pada Bank Jambi bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta meningkatkan pendapatan daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Bank Jambi dilaksanakan berdasarkan prinsipprirrsip ekonomi perusahaan yang saling menguntungkan.
BAB II - TUJUAN DAN BIDANG USAHA
Pasal 3

Bank Jambi bergerak dalam bidang usaha perbankan yang dilaksanakan secara sehat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - PENYERTAAN MODAL
Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal pada Bank Jambi dilalru.kan dalam bentuk uang dan/atau aset yang dapat dinilai dengan uang dan telah disediakan atau dianggarkan dari APBD/P-APBD dan dilaksanakan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun.
- (2) Modal yang disertakan pada Bank Jambi merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan saham Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi.
BAB IV - NILAI PENYERTAAN MODAL
Pasal 5

- (1) Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sarolangun pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jam.bi sesuai dengan yang telah disediakan atau dianggarkan dalam APBD / P-APBD Ka bu paten Sarolangun.
- (2) sesuai basil Rapat Umum Pemegang Saham Bank Jambi Tahun 2010, Jumlah nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sarolangun sampai Tahun 2014 disepakati sebesar Rp. 50.000.000.000,(Lima puluh milyar Rupiah).
- (3) Jumlah nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sarolangun dari tahun 1999 s/d 2013 pada Bank Jambi sebesar Rp. 17.238.000.000,(Tujuhbelas milyar Dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
4. a.
S/d Tahun 2008 sebesar
Rp. 11.238.000.000,-
- b. Tahun 2013 sebesar
Rp.
- 6.000.000.000,-
- (4) Sisa nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang belum disetorkan ke Bank Jambi berjumlah Rp. 32. 762.000.000,(Tiga puluh Dua milyar Tujuh ratus Enam puluh Dua juta Rupiah), dan akan diselesaikan dan/ atau direncanakan berdasarkan tahapan sebagai berikut :
- (5) Penambahan Pcnyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sarolangun pada Bank Jam.bi dapat dilakukan dan/atau dapat dianggarkan dalam APBD/P-APBD dan akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah Peraturan Daerah tentang APBD/P-APBD tahun anggaran bcrkenaan clisahkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
- a. Tahun 2014 sebesar Rp. 12.000.000.000,-
- b. Tahun 2015 sebesar
Rp. 12.000.000.000,-
- c. Tahun 2016 sebesar
- Rp. 8.762.000.000,-
4
DEVIDEN PENYERTAAN MODAL
BAB IV - NILAI PENYERTAAN MODAL
Pasal 6

- (1) Pembagian laba yang didapat Pemerintah Daerah dari penyertaan modal disesuaikan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Ru.mah Tangga Notaris Perseroan dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengalihan Bentuk Badan Hukwn Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Jambi menjadi Perseroan Terbatas (Pf), berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham.
- (2) Pembagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ialah sebesar persentase (%) dari pernbagian sesuai denganjumlah penyertaan modal.
3. (3} Pembagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pendapatan Asli Daerah dan harus disetor ke Kas Daerah sesuai tata cara yang ditetapkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,
BAB VI - PERENCANAAN DAN EVALUASI
Pasal 7

- (1) Proses dan tahapan perencanaan/penganggaran penyertaan modal merupakan suatu tahap proses dan tahapan dalam perencanaan/penganggaran daerah menurut mekanisme peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Perencanaan/penganggaran penyertaan modal pada PT. Bank Jambi dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi tugas pengelolaan keuangan daerah selaku bendahara umum daerah.
- (3) Penyertaan modal dilaku.kan oleh PT. Bank Jambi dengan mekanisme penyampaian proposal penyertaan modal kepada pemerintah kabupaten Sarolangun.
- (4) Pemerintah melakukan proses dan tahapan perencanaan/ penganggaran penyertaan modal setelah usulan proposal penyertaan modal PT. Bank Jambi diterima.
- (5) Bupati melalui SKPD pengelola. penyertaan modal meneliti usulan penyertaan modal kepaka PT. Bank Jambi.
- (6) Kelentuan mengenai penunjukan SKPD pcngelola, proposal, proses dan tahapan perenc.anaan/ penganggaran penyertaan modal pada PT. Bank Jambi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan peraturan bupati.
- (7) Penyertaan modal yang dilakukan tidak boleh menghambat, menganggu dan memperlambat program pemerintah daerah tahun anggaran yang sedang berjalan.
- (8) Bupati dapat menyetujui atau menolak usulan penyertaan modal kepada PT. Bank:Jambi.
BAB VI - PERENCANAAN DAN EVALUASI
Pasal 8

- (1) Evaluasi penyertaan modal dilaksanakan oleh SK.PD yang membidangi tugas pengelolaan keuangan daerah selaku bendahara umum daerah.
- (2) SKPD pengelola penyertaan modal wajib menatausahakan dan memelihara dokumen penyertaan modal pada PT. Bank Jambi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) SKPD pengelola penyertaan modal wajib membuat laporan kegiatan pelaksanaan kegiatan penyertaan modal pada PT. Bank Jambi dan disampaikan kepada bupati.
- (4) Ketentuan mengenai t.ata cara evaluasi penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.
.
.
BAB V - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal kepada PT. Bank Jambi.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi pemantauan/monitoring, evaluasi dan pengendalian.
BAB VIII
Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlalru pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.
Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal ~10~S~m6tr 2013
BUPATI SAROLANGUN,
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2013 NOMOR 10
THABRONIROZALI
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROI.ANGUN,
Diundangkan di Sarolangun Pacta tanggaI :&gt;-r Odtm6tr 2013
6
;
PENJELASAN
Pasal 1

CukupJelas Pasal 2 CukupJelas Pasal 3 CukupJelas Pasal4 CukupJelas
7
PENJELASAN
Pasal 5

CukupJelas
Cukupjelas
Cukupjelas
Cukupjelas
Yang dimaksud dengan kemampuan keuangan Daerah adalah penyertaan modal dapat dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib sesuai perencanaan yang ditetapkan.
PENJELASAN
Pasal 7

CukupJeias
CukupJelas
PENJELASAN
Pasal 9

CukupJelas
Pasa110 CukupJelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROI.ANGUN NOMOR 10
8
•
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
Nomor
Seri
Nomor /() Tahun 2013
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENT ANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK JAMBI
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun
Nomor
IO
Tabun 2013
Seri
Tanggal
J.1 l)f.$1m61f' 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,
Drs. H. THABRONI ROZALI. MM Pembina Utama Muda NIP.19591202 198002 1 001