PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 22 Tahun 2011
Tentang BUPATI BANYUWANGI
Berlaku: 22 Juli 2011
N/A
Preamble

Menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin serta upaya untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Banyuwangi , diselenggarakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) yang dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) .
- b. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan dana APBN sebagaimana dimaksud pada huruf @, perlu diatur tentang Pemanfaatan Dana Atas Pembayaran Klaim Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya di Kabupaten Banyuwangi dengan Peraturan Bupati.
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 631/Menkes/ PER/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 903/MENKES/ PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2009;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
MEMUTUSKAN:
- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DANA ATAS PEMBAYARAN KLAIM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN JAMINAN PERSALINAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA DI KABUPATEN BANYUWANGI.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
2. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
3. Jaminan Kesehatan Masyarakat adalah salah satu bentuk usaha kesejahteraan kesehatan berupa perlindungan dan pemeliharaan kesehatan yang memberikan jaminan bagi seluruh warga masyarakat agar memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
4. Jaminan Persalinan adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan Keluarga Berencana (KB) paska persalinan dan pelayanan bayi baru lahir;
5. Bantuan Sosial adalah salah satu bentuk Instrumen bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang yang diberikan kepada organisasi sosial/kelompok/anggota masyarakat.
BAB II - TUJUAN
Pasal 2

Tujuan pengaturan pemanfaatan dana atas pembayaran klaim program Jamkesmas dan Jampersal adalah memberikan acuan bagi pemberi pelayanan kesehatan/fasilitas kesehatan tingkat pertama yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskemas) dan jaringannya dalam mengelola dana Program Jamkesmas dan Jempersal.
BAB III - TATA LAKSANA PENDANAAN
Pasal 3

- (1) Pendanaan Jamkesmas merupakan jenis belanja bantuan sosial bersumber dari APBN Kementrian Kesehatan;
- (2) Dana belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dana yang dimaksudkan untuk mendorong pencapaian program dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesmas serta bukan bagian dari dana yang ditransfer ke pemerintah Kabupaten Banyuwangi sehingga pengaturannya tidak melalui mekanisme APBD, dan dengan demikian tidak langsung menjadi pendapatan daerah;
- (3) Peserta program Jamkesmas dan Jampersal tidak boleh dikenakan urun biaya dengan alasan apapun;
- (4) Dana Jamkesmas dan Jampersal terintegrasi secara utuh menjadi satu kesatuan, dan untuk pelayanan kesehatan dasar yang dilaksanakan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan jaringannya disalurkan langsung dari rekening kas Negara ke rekening giro atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi melalui bank yang ditunjuk.
BAB IV - PEMANFAATAN DANA
Pasal 4

- (1) Pembayaran biaya pelayanan kesehatan dasar dan jaminan persalinan pada pemberi pelayanan kesehatan/fasilitas kesehatan tingkat pertama yaitu Puskesmas dan jaringannya dibayar dengan pola klaim berdasarkan Plan Of Action (POA) yang dibuat oleh pemberi pelayanan kesehatan dimaksud;
- (2) Biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang tarif pelayanan kesehatan pada Puskemas dan jaringannya;
- (3) Khusus untuk biaya pelayanan dalam program Jampersal, menggunakan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 631/Menkes/PER/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
- (4) Tim Pengelola Program Jamkesmas Kabupaten Banyuwangi melakukan telaah dan verifikasi terhadap POA dan klaim yang diajukan oleh Puskesmas dan jaringannya, setelah dianggap layak, dana Jamkesmas dan Jampersal dapat disalurkan kepada Puskesmas dan jaringannya;
- (5) Setelah Puskesmas dan jaringannya melakukan pelayanan kesehatan dan mendapatkan pembayaran klaim dari Tim Pengelola Program Jamkesmas, maka status dana tersebut berubah menjadi pendapatan atau penerimaan Puskesmas;
- (6) Pemanfaatan dana dari hasil klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat digunakan untuk membayar:
- a. pelayanan rawat jalan tingkat primer;
- b. pelayanan rawat inap;
- c. pertolongan persalinan;
- d. pelayanan spesialistik;
- e. transport rujukan (untuk pasien Jampersal transport rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama ke tingkat lanjutan menggunakan dana BOK (Bantuan Operasional Kesehatan).
BAB IV - PEMANFAATAN DANA
Pasal 5

- (1) Dana yang telah menjadi pendapatan Puskemas dari hasil klaim, seluruhnya dilaporkan kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (tidak secara fisik) untuk dicatat dan dana tersebut dapat digunakan langsung untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan keperluan kegiatan-kegiatan lainnya;
- (2) Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari pendapatan pelayanan kesehatan dasar program Jamkesmas dan sebesar 90% (sembilan puluh persen) untuk jasa tenaga kesehatan penolong persalinan pada program Jampersal;
- (3) Apabila terjadi kekurangan dana pelayanan kesehatan pada akhir tahun anggaran, akan diperhitungkan dan dibayarkan pada tahun berikutnya, sebaliknya bila terjadi kelebihan dana pelayanan kesehatan pada akhir tahun anggaran, maka dana tersebut menjadi sumber dana pelayanan kesehatan tahun berikutnya.
BAB V - LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 6

- (1) Puskemas dan jaringannya membuat laporan realisasi penggunaan dana penyelenggaraan program Jamkesmas kepada Tim Pengelola Program Jamkesmas Kabupaten Banyuwangi setiap bulan.
- (2) Berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pengelola Program Jamkesmas Kabupaten Banyuwangi membuat laporan rekapitulasi realisasi penggunaan dana pelayanan Jamkesmas dan Jampersal yang telah dibayarkan kepada Puskemas dan jaringannya, selanjutnya mengirimkan laporan dimaksud kepada Tim Pengelola Program Jamkesmas Provinsi Jawa Timur dan Tim Pengelola Program Jamkesmas Pusat setiap bulan.