PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 14 Tahun 2014
Tentang TATA CARA PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA DI KABUPATEN BANYUWANGI
Berlaku: 18 Juni 2014
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat
BUPATI BANYUWANGI SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 14 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA DI KABUPATEN BANYUWANGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Banyuwangi perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata di Kabupaten Banyuwangi.
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan LembaranNegara Nomor 4724);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5234);
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara Nomor 4737);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor : PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Akomodasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 738);
1
6. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor : PM.87HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 739);
7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor : PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 740 );
8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor : PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 741);
9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor : PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 742 );
10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor : PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 743);
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor : PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 744);
12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor : PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 745);
13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor : PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Paiwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 746);
14. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor : PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 747);
15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor : PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Wisata Tirta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 748);
16. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor : PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha SPA (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 749);
17. Peraturan Menteri Nalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun2012 Nomor 11/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banuwangi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banuwangi Tahun 2013 Nomor 6);
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN
Menetapkan : USAHA PARIWISATA DI KABUPATEN BANYUWANGI.
BAB III - PENDAFTARAN DAN OBYEK Pasal 3
Pasal 4

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan oleh pengusaha.
- (2) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai peraturan perundang-undangan dibebaskan dari keharusan untuk melakukan pendaftaran usaha pariwisata.
- (3) Pengusaha perseorangan yang .tergolong usaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendaftarkan usaha pariwisatanya berdasarkan keinginan sendiri.
BAB III - PENDAFTARAN DAN OBYEK Pasal 3
Pasal 5

Bidang Usaha Pariwisata meliputi jenis usaha:
- a. biro perjalanan wisata;
- b. agen perjalanan wisata;
- c. Kawasan Wisata;
- d. Hotel;
- e. Bumi perkemahan;
- f. Vila;
- g. Pondok wisata;
- h. Restoran;
- i. Rumah makan;
- j. Kafe;
- k. Jasa boga;
- l. Pusat penjualan makanan;
- m. Usaha kawasan pariwisata;
- n. Usaha jasa transportasi wisata;
- o. Angkutan jalan wisata;
- p. Angkutan kereta api wisata;
- q. Angkutan sungai dan danau wisata;
- r. Angkutan laut domestik wisata;
- s. Usaha daya tarik wisata;
- t. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- u. Gelanggang olahraga;
- v. Gelanggang seni;
- w. Arena permainan;
- x. Pijat Refleksi;
- y. Taman rekreasi;
- z. Karaoke;
27. aa. Jasa impresariat/promotor;
28. bb. Usaha jasa pramuwisata;
- cc. Usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran (MICE);
- dd. Usaha jasa konsultan pariwisata;
31. ee. Usaha jasa informasi pariwisata;
32. ff. Usaha wisata tirta;
33. gg. Wisata bahari;
34. hh. Wisata sungai; dan
- ii. Usaha spa.
BAB III - PENDAFTARAN DAN OBYEK Pasal 3
Pasal 6

- (1) Pengusaha jenis usaha biro perjalanan wisata, Kawasan Wisata dan Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, c dan d berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.
- (2) Pengusaha jenis usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - TAHAPAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 7

Tahapan pendaftaran usaha pariwisata mencakup:
- a. permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
- b. pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
- c. pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata;
- d. penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata; dan
- e. pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.
BAB IV - TAHAPAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 8

Seluruh tahapan pendaftaran usaha pariwisata diselenggarakan tanpa memungut biaya dari pengusaha.
- (1) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis oleh pengusaha.
- (2) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata paling sedikit dilampiri:
- a. dokumen ijin usaha pariwisata, bagi usaha yang di haruskan memiliki ijin usaha pariwisata;
- b. fotokopi akta pendirian badan usaha sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan; dan
- c. fotokopi izin teknis;
- d. dokumen lingkungan hidup bagi usaha yang memerlukan analisis dampak lingkungan hidup.
- (3) Pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau memperlihatkan fotokopi atau salinan yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.
- (5) Guna menjamin kebenaran dokumen pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB IV - TAHAPAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 10

Dinas memberikan bukti penerimaan permohonan pendaftaran usaha pariwisata kepada pengusaha dengan mencantumkan nama dokumen yang diterima.
- (1) Dinas melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bahwa berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan, lembaga yang ditunjuk memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 10 (Sepuluh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima.
- (4) Apabila Dinas tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 10 (Sepuluh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima, permohonan pendaftaran usaha pariwisata dianggap lengkap, benar, dan absah.
Dinas mencantumkan objek pendaftaran usaha pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pendaftaran usaha pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar dan absah.
BAB IV - TAHAPAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 13

Daftar Usaha Pariwisata berisi:
- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
- f. jenis usaha pariwisata;
- g. alamat kantor, lokasi usaha dan/atau gerai;
- h. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
- i. nama izin dan nomor izin teknis, serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
- j. keterangan apabila di kemudian hari terdapat pemutakhiran terhadap hal sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan huruf a sampai dengan huruf (i) ; dan
- k. keterangan apabila di kemudian hari terdapat pembekuan sementara pendaftaran usaha pariwisata, pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata dan/atau pembatalan pendaftaran usaha pariwisata.
BAB IV - TAHAPAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 14

Daftar Usaha Pariwisata dibuat dalam bentuk dokumen tertulis.
Dinas, berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.
BAB IV - TAHAPAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 16

Tanda Daftar Usaha Pariwisata berisi:
- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha ;
- d. alamat pengusaha ;
- e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
- f. jenis usaha pariwisata;
- g. alamat kantor, lokasi usaha dan/atau gerai penjualan;
- h. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
- i. nama dan nomor izin teknis, serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
- j. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata; dan
- k. tanggal penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
BAB IV - TAHAPAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 17

Tanda Daftar Usaha Pariwisata berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.
- (1) Pengusaha wajib mengajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah suatu perubahan terjadi.
- (2) Pengajuan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata disertai dengan dokumen penunjang yang terkait.
- (3) Pengajuan dokumen penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berupa fotokopi disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya.
- (4) Pengusaha wajib menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.
- (5) Dinas melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.
- (6) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan bahwa berkas permohonan pemutakhiran pendaftaran usaha pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan, Dinas memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha.
- (7) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata diterima.
- (8) Apabila Dinas tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata diterima, permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata dianggap lengkap, benar, dan absah.
- (9) Dinas mencantumkan pemutakhiran ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar, dan absah.
- (10) Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah dimutakhirkan, Dinas menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pemutakhiran ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.
- (11) Dengan diterbitkannya Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Tanda Daftar Usaha Pariwisata terdahulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB V - PEMBEKUAN SEMENTARA DAN PEMBATALAN Bagian Kesatu Pembekuan Sementara
Pasal 19

- (1) Dinas membekukan sementara Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila pengusaha:
- a. terkena sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.
- (2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berlaku untuk sementara apabila pendaftaran usaha pariwisata dibekukan sementara.
- (3) Pengusaha wajib menyerahkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB V - PEMBEKUAN SEMENTARA DAN PEMBATALAN Bagian Kesatu Pembekuan Sementara
Pasal 20

- (1) Pengusaha dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila telah:
- a. terbebas dari pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a; atau
- b. memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b.
- (2) Pengajuan permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata disertai:
- a. dokumen yang membuktikan bahwa pengusaha telah terbebas dari sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a; atau
- b. surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang menyatakan kesanggupannya untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b.
- (3) Pengusaha wajib menjamin bahwa dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta.
- (4) Dinas melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan bukti yang menunjang.
- (5) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan bahwa berkas permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan Dinas memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha.
- (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselesaikan dinas paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata diterima.
- (7) Dinas tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata diterima, permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata dianggap lengkap, benar dan absah.
- (8) Dinas mencantumkan pengaktifan Tanda Daftar Usaha Pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha dinyatakan atau dianggap lengkap, benar dan absah.
- (9) Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah diaktifkan kembali, Dinas menyerahkan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.
Bagian Kedua
Pembatalan
BAB V - PEMBEKUAN SEMENTARA DAN PEMBATALAN Bagian Kesatu Pembekuan Sementara
Pasal 21

- (1) Dinas membatalkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila pengusaha:
- a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau Iebih; atau
- c. membubarkan usahanya.
- (2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berlaku lagi apabila dibatalkan.
- (3) Pengusaha wajib mengembalikan Tanda Daftar Usaha kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB VI - PENGAWASAN
Pasal 22

- (1) Bupati melalui dinas melakukan pengawasan dalam rangka pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan Daftar Usaha Pariwisata.
BAB IX - SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 25
Pasal 26

- (1) Setiap pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dikenai teguran tertulis pertama.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), pengusaha dikenai teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), pengusaha dikenai teguran tertulis ketiga.
- (4) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis ketiga, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), pendaftaran usaha pariwisata dibekukan sementara.