PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 49 Tahun 2015
Tentang No Description
Berlaku: 23 September 2015
N/A
Preamble

Mengingat :
BUPATI LIMA PULUH KOTA
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 49 TAHUN 2015
TENTANG
STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA,
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 berdasarkan pendekatan anggaran berbasis kinerja perlu disusun Standar Biaya sebagai salah satu alat untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2016.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.02/2015 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008 Nomor 1);
Menetapkan
- 15.Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 70 Tahun 2014 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 Nomor 70);
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2016.
N/A
Pasal 2

Biaya yang ditetapkan adalah Standar Maksimal, dimana SKPD dapat menggunakan biaya yang lebih rendah dari yang ditetapkan, dan disesuaikan dengan kondisi beban kerja dan keuangan SKPD.
N/A
Pasal 3

Standar Biaya yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini dapat mempedomani Standar Biaya yang dikeluarkan Pemerintah yang lebih tinggi.
N/A
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
Ditetapkan di Sarilamak Pada Tanggal 23 September 2015
BUPATI LIMA PULUH KOTA
ALIS MARAJO
DAFTAR ISI
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
| 1 | HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PELAKSANA KEGIATAN... | 1 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2 | HONORARIUM PEJABAT / PANITIA PENGADAAN BARANG / JASA DAN TENAGA PENGAWAS | |
| | a. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Non Konstruksi)... | 2 |
| | b. Panitia Pengawas Pengadaan Barang Jasa dan Jasa Konstruksi... | 2 |
| | c. Honor Kepanitianan Jasa Bidang Konstruksi Fisik dan Konsultasi... | 2 |
| 3 | HONORARIUM PANITIA PEMERIKSA / PENERIMA BARANG / JASA | |
| | a. Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Non Konstruksi... | 3 |
| | b. Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Konstruksi Fisik dan Jasa Konsultasi... | 3 |
| 4 | HONORARIUM KEGIATAN SEMINAR / RAKOR / SOSIALISASI / BIMTEK... | 3 |
| 5 | HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN MULTI INSTANSI... | 4 |
| 6 | HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH... | 4 |
| 7 | HONOR STAF AHLI FRAKSI DPRD... | 4 |
| 8 | SATUAN BIAYA PETUGAS PENDAMPING TEKHNIS LAPANGAN DAN | 4 |
| | BIAYA PENGAWASAN... | |
| 9 | SATUAN BIAYA SEMINAR / RAKOR / SOSIALISASI / BIMTEK / LOKAKARYA... | 4 |
| 1 0 | SATUAN UANG HARIAN DINAS DALAM NEGERI/DALAM PROVINSI... | 4 |
| 1 | SATUAN UANG HARIAN DINAS DALAM NEGERI/ LUAR | 4 |
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
8
8
| 1 | PROVINSI... | PROVINSI... | PROVINSI... | PROVINSI... | PROVINSI... | PROVINSI... | PROVINSI... | PROVINSI... | PROVINSI... | PROVINSI... | PROVINSI... | PROVINSI... | PROVINSI... | PROVINSI... | PROVINSI... |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1 | SATUAN BIAYA TRANSPORTASI | SATUAN BIAYA TRANSPORTASI | SATUAN BIAYA TRANSPORTASI | DALAM NEGERI | / | DALAM | 5 | DALAM NEGERI | | | | | | | |
| 1 | SATUAN BIAYA | SATUAN BIAYA | TRANSPORTASI | LUAR | DAERAH | LUAR | 5 | LUAR | | | | | | | |
| 1 4 | PROPINSI... SATUAN NEGERI... | PROPINSI... SATUAN NEGERI... | PENGINAPAN PERJALANAN | PENGINAPAN PERJALANAN | DINAS | DALAM | 6 | PENGINAPAN PERJALANAN | PENGINAPAN PERJALANAN | | | | | | |
| | SATUAN | SATUAN | SATUAN | SATUAN | SATUAN | UANG | 6 | 1 5 LEMBUR... | 1 5 LEMBUR... | | | | | | |
| | | | 1 6 SATUAN MAKAN... | 1 6 SATUAN MAKAN... | 1 6 SATUAN MAKAN... | BIAYA | 6 | 1 6 SATUAN MAKAN... | 1 6 SATUAN MAKAN... | | | | | | |
| 1 | BIAYA KEPEGAWAIAN | BIAYA KEPEGAWAIAN | BIAYA KEPEGAWAIAN | BIAYA KEPEGAWAIAN | BIAYA KEPEGAWAIAN | SATUAN | SATUAN | SATUAN | SATUAN | | | | | | |
| | a. | | 7 | 7 | 7 | Struktural... | 6 | 7 | 7 | | | | | | |
| | b. | ... | ... | ... | (Latihan | Pra | 7 | | | | | | | | |
| | c. | Jabatan)... | Jabatan)... | Jabatan)... | Jabatan)... | dan | 7 | | | | | | | | |
| | | Diklat | Teknis | Teknis | Fungsional | Tugas | 7 | Teknis | Teknis | | | | | | |
| | d. | Penunjang Pendidikan Belajar ... | Bagi PNS Non dan Belajar... | Bagi PNS Non dan Belajar... | Bagi PNS Non dan Belajar... | Izin | Bagi PNS Non dan Belajar... | Bagi PNS Non dan Belajar... | Bagi PNS Non dan Belajar... | | | | | | |
| | e. | Standar | Biaya Ujian Pegawai... KESEJAHTERAAN PEGAWAI | Biaya Ujian Pegawai... KESEJAHTERAAN PEGAWAI | Biaya Ujian Pegawai... KESEJAHTERAAN PEGAWAI | Dinas | 7 | Biaya Ujian Pegawai... KESEJAHTERAAN PEGAWAI | Biaya Ujian Pegawai... KESEJAHTERAAN PEGAWAI | | | | | | |
| 1 | SATUAN BIAYA BANTUAN | SATUAN BIAYA BANTUAN | SATUAN BIAYA BANTUAN | SATUAN BIAYA BANTUAN | SATUAN BIAYA BANTUAN | SATUAN BIAYA BANTUAN | SATUAN BIAYA BANTUAN | SATUAN BIAYA BANTUAN | SATUAN BIAYA BANTUAN | SATUAN BIAYA BANTUAN | SATUAN BIAYA BANTUAN | SATUAN BIAYA BANTUAN | | | |
| | | | a. Bantuan Duka... | a. Bantuan Duka... | a. Bantuan Duka... | Uang | 7 | a. Bantuan Duka... | a. Bantuan Duka... | | | | | | |
| | b. Pemulangan Pensiun... | b. Pemulangan Pensiun... | b. Pemulangan Pensiun... | b. Pemulangan Pensiun... | b. Pemulangan Pensiun... | PNS | 7 | ... | ... | | | | | | |
| | c. Pemberian Berprestasi... | c. Pemberian Berprestasi... | Penghargaan Kepada | Penghargaan Kepada | Penghargaan Kepada | PNS | 7 | Penghargaan Kepada | Penghargaan Kepada | | | | | | |
| 1 9 | SATUAN BIAYA DINAS... | SATUAN BIAYA DINAS... | PENGADAAN | PENGADAAN | PENGADAAN | PAKAIAN | 8 | PENGADAAN | PENGADAAN | | | | | | |
| 2 | SATUAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS & ALAT KANTOR | SATUAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS & ALAT KANTOR | SATUAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS & ALAT KANTOR | SATUAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS & ALAT KANTOR | SATUAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS & ALAT KANTOR | SATUAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS & ALAT KANTOR | SATUAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS & ALAT KANTOR | SATUAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS & ALAT KANTOR | SATUAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS & ALAT KANTOR | SATUAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS & ALAT KANTOR | SATUAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS & ALAT KANTOR | SATUAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS & ALAT KANTOR | SATUAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS & ALAT KANTOR | SATUAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS & ALAT KANTOR | SATUAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS & ALAT KANTOR |
| 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Kendaraan Roda | a. Kendaraan Roda | 4 ( | 4 ( | 4 ( | Empat | 8 | 4 ( | 4 ( | | | | | | |
)...
8
9
9
9
9
9
9
0
0
0
1
1
2
| | b. Kendaraan Roda | | 2 | ( | Dua | 8 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| | c. Kendaraan 6 lebih... | Roda | ( | enam | ) atau | 9 |
| | d. Alat | | | Berat... | | 9 |
| | e. Alat | | | Kantor... | | 9 |
| 2 1 | SATUAN HARIAN... | | HONOR | | PEGAWAI | 9 |
| 2 2 | SATUAN BIAYA TANGGAP DARURAT... | BANTUAN | BENCANA | ALAM UNTUK | KEJADIAN | 9 |
| 2 3 | SATUAN KB... | BIAYA | PELAKSANA | | PROGRAM | 9 |
| 2 4 | SATUAN WEBSITE... | HONORARIUM | | TIM | PENGELOLA | 1 |
| 2 | SATUAN BIAYA | KEAGAMAAN... | | | KEGIATAN | 0 1 |
| 2 | SATUAN | | | | BIAYA | 1 |
| 6 | | | UN, UAS | SOSIAL... DAN UJIAN | SEMESTER | 0 1 |
| 2 7 2 8 | SATUAN BIAYA PELAKSANAAN ... SATUAN | BANTUAN BIAYA | | PENINGKATAN | KUALIFIKASI | 1 1 1 |
| | | GURU... | | | | |
| 2 | BIAYA | | | | | 1 |
| 9 | KESEHATAN... | | | | PELAYANAN | 2 |
| 3 0 | PENJELASAN 2011 | LAMPIRAN | STANDAR | BIAYA TAHUN | ANGGARAN | |
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 25 TAHUN 2010
TENTANG
STANDAR BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2012
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2012