PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor Y-{ Tahun 2016
Tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DPRD TIPE C KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Berlaku: 6 Tahun 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI MINAHASA TENGGARA PROVINS! SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR Y-{ TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DPRD TIPE C KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA TENGGARA,
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Tipe C Kabupaten Minahasa Tenggara;
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Uhdang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Menetapkan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 teotans Port1.ngk:r:,H 0Aer"h (( .. ;arttbAr::an N.;g�r� RepUl:Hi� Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 Nomor 98).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI ORGANISASI, TUGAS SEKRETARIAT DPRD TENGGARA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA TIPE C KABUPATEN MINAHASA
BABI KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara;
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan;
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;
8. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara;
10. Sekretariat DPRD Tipe C adalah Sekretariat DPRD Tipe B kabupaten Minahasa Tenggara;
- 1 1 . Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan jabatan fung!iiiorual keo.hlinri dW'i/o.ttu.i ja.batafl n . .tttgs10r1&amp;.l ketrampilan yang mempunyai fungsi dan juga berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas pemerintahan;
12. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi yang tugasnya melaksanakan fungsi non manajerial baik teknis maupun fasilitatif.
Bagian Kesatu Kedudukan
N/A
Pasal 2

- ( 1 ) Sekretariat DPRD Tipe C merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
- (3) Sekretaris DPRD sebagaimana pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Bupati atas persetujuan pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.
- (2) Sekretariat DPRD Tipe C dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dan bertanggung jawab kepada Bupati malalui Sekretaris Daerah;
Bagian Kedua Tu gas
N/A
Pasal 3

Sekretariat DPRD Tipe C mempunyai tugas menyelenggarakan adminsitrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.
Bagian Ketiga Fungsi
N/A
Pasal 4

Sekretariat DPRD Tipe sebagaimana dimaksud fungsi: C dalam melaksanakan tugas pada pasal 3 menyelenggarakan
- b. penyelenggaraan adminstrasi keuangan DPRD;
- a. penyelenggaraan adminstrasi kesekretariatan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
N/A
Pasal 5

Sekretariat DPRD tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Sekretariat DPRD dengan beban kerja yang kecil.
BAB I - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6

Sekretariat DPRD Tipe C membawahkan :
- ( 1) Bagian Umum, Adminsitrasi dan Kesekretariatan membawahkan :
- a. Sub Bagian Tata U saha dan Protokoler;
- b. Sub Bagian Peralatan, Perlengkapan dan Urusan Dalam.
2. Bagian Kajian dan Legislasi membawahkan:
- a. Sub Bagian Kajian Hukum dan Perundang-undangan; b. Sub Bagian Persidangan dan Risalah.
- (3) Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pengawasan
- membawahkan:
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pengawasan;
- b. Sub Perbendaharaan dan Akuntansi Pelaporan
BAB I - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 7

Bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD Tipe C Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB I - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 8

Sekretaris DPRD mempunyai tugas:
- a. penyusunan kebijakan, perencanaan dan monitoring pelaksanaan adminsitrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyusunan kebijakan, perencanaan dan monitoring pelaksanaan adminsitrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. penyusunan kebijakan, perencanaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Kedua Bagian Umum, Adminsitrasi dan Protokoler
BAB I - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 9

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , Bagian Umum, Adminsitrasi dan Protokoler mempunyai fungsi :
2. ( 1 ) Bagian Umum, Adminsitrasi dan Protokoler mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, protokoler, peralatan, perlengkapan dan urusan dalam serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
- a. Menyelenggarakan ketatausahaan;
- b. Mengelola pegawaian;
- c. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga;
- d. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharan perlengkapan
- e. Memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga;
- f. Memverifikasi kebutuhan perlengkapan secretariat DPRD;
- g. Pengevaluasian pengadaan barang dan jasa;
- i. Melaporkan kinerja.
- h. Menyelenggarakan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dan Protokoler mempunyai tugas:
- b. Melaksanakan kearsipan;
- a. Melaksanakan surat-menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan pimpinan;
- c. Menyusun administrasi kepegawaian;
- d. Menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;
- e. Menyiapkan bahan administrasi kepegawaian;
- f. Menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli;
- g. Menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar Urut kepangkatan;
- h. Menyusun bahan komunikasi dan publikasi;
- i. Merancang administrasi kunjungan kerja DPRD;
- j. Menyusun bahan keprotokolan pimpinan DPRD;
- k. Merencanakan kegiatan DPRD dan keprotokolan DPRD;
- I. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Sub Bagian Peralatan, Perlengkapan dan Urusan Dalam mempunyai tugas :
- a. mengatur dan memelihara halaman dan taman di komplek Sekretariat DPRD;
- b. mengatur dan mengelola keamanan komplek Sekretariat DPRD;
- c. memfasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapat dan pertemuan;
- d. Mengadakan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan sekretariat D PRD
- e. Mendistribusikan dan pengendalian bahan perlengkapan
- f. Merencanakan pemeliharaan alat-alat perlengkapan
- g. Menyediakan, mengurus, menyimpan dan mengeluarkan barang untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- h. Mengatur pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan dinas di Sekretariat DPRD;
- i. Mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- j. Melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana dan gedung;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Ketiga Bagian Kajian dan Legislasi
BAB I - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 10

- ( 1) Bagian Kajian dan Legislasi mempunyai tugas melaksanakan urusan kajian hukurn dan perundang­ undangan, persidangan dan risalah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pirnpinan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1 ) , Bagian Bagian Kajian dan Legislasi mempunyai Iungsi :
- a. Menyelenggarakan kajian perundang-undangan:
- c. Memverikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
- b. Mernf'ac:tilittu;l 1:Jertyutiufib.11 Na.�kan Akademik;
- d. Mengumpulkan bahan penyiapan draf Perda Inisiatif;
- f. Memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat pembahasan perda;
- e. Memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi pembahasan perda;
- g. Memverifi.kasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi daftar inventaris masalah (DIM);
- i. Menyusun Risalah;
- h. Menyelenggarakan persidangan;
- (3) Sub Bagian Persidangan dan Risalah mempunyai tugas :
- b. Membuat konsep bahan penyusunan Naskah Akademik;
- a. Melaksanakan kajian perundang-undangan;
- c. Menyusun bahan analisis produk penyusunan perundang-undangan;
- d. Membuat konsep bahan penyiapan Draf Perda inisiatif;
- e. Mer ancang bahan pembahasan Perda;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- f. Menyusun bahan Daftar Inventarisir Masalah (DIM)
Sub Bagian Persidangan dan Risalah mempunyai tugas:
- b. Menyusun risalah, notulen dan catatan rapat-rapat;
- a. Merencanakan program dan jadwal rapat dan sidang
- c. Menyiapkan materi / bahan rapat DPRD;
Menyusun risalah, notulen dan catatan rapat-rapat;
- d. Memfasilitasi rapat-rapat DPRD;
- f. Merencanakan kegiatan DPRD;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- g. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja DPRD;
Bagian Keempat
Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pengawasan
BAB I - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 1

1
- ( 1) Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan dan pengawasan, perbendaharaan, akuntasi dan pelaporan keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
- a. Menyusun perencanaan anggaran;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pengawasan mempunyai fungsi:
- b. Mengevaluasi bahan perencanaan anggaran;
- d. Melaksanakan pengelolaan keuangan Pirnpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
- c. Menyelenggarakan penatausahaan keuangan;
- e. Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran;
- f. Mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- g. Memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pembahasan KUA PPAS;
- h. Memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi Pembahasan APBD / APBDP;
- i. Memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan dan
- mengevaluasi pembahasan perda pertangung jawaban k@u.4:l.ttga.fi;
- k. Memfasilitasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- j. Memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi jaringan aspirasi masyarakat;
1. Memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi rapat rapat internal DPRD;
- m.Memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
- n. Memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- p. Memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi Pokok Pikiran DPRD;
- o. Memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pengawasan pelaksanaan kebijakan
- q. Memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kerjasama;
- a. Merencanakan pembahasan KUA PPAS;
- (3) Sub Bagian Perencanaan dan Pengawasan mempunyai tugas:
- b. Menyusun bahan pembahasan APBD / APBDP;
- d. Memfasilitasi reses DPRD;
- c. Merencanakan pembahasan perda pertanggungajawaban keuangan;
- e. Menganalisis data/ bahan dukungan jaringan aspirasi;
- f. Menyusun pokok pikiran DPRD;
- g. Mengkaji ulang rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- i. Menganalisis bahan dalam pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
- h. Merancang bahan rapat-rapat internal DPRD;
- J. Menganalisis bahan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- k. Menyusun bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- l. Merencanakan kegiatan hearing/ dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- m.Melaksanakan kerjasama Sekretariat DPRD dan DPRD;
- (4) Sub Bagian Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas :
- b. Menyusun RKA dan DPA baik murni maupun perubahannya;
- a. Menyusun bahan perencanaan;
- c. Menyusun perencanaan kebutuhan rumah tangga;
- d. Merencanakan kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
- e. Mengadakan barang dan jasa kebutuhan rumah tangga dan sekretariat DPRD;
- g. Memverifikasi pertanggungjawaban keuangan;
- f. Merencanakan pemverifikasian keuangan;
- h. mengkoordinasikan kepada PPTK, Bendahara dan pembantu PPK untuk pengajuan SPP dan SPM U P / G U / TU/ LS;
1. Merencanakan penatausahaan keuangan;
- J. Menyusun pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- k. mengkoordinasikan kepada PPTK dan Bendahara dalam pelaksanaan belanja &lt;la.fl pertanggung jawaban keuangan;
2. m.Menganalisis laporan keuangan;
- I. Melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
- n. Menganalisis laporan kinerja;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- b. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
JBA18 V 1'A1'A IKEIR.JA
BAB I - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 12

- ( 1 ) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing;
- (2) Penjabaran tata kerja masing-masing unit kerja perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang perangkat daerah, sesuai dengan bentuk dan cakupan ruang lingkup kerja masing-masing Perangkat Daerah;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
- {4) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya;
- (7) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lainyang secara fungsional mempunyai hubungan kerja; dan
- (8) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.
lBAiB Vi JAB.AT.AN PERANGKAT DAER.AH
BAB I - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 13

- 2) Kepala Bagian merupakan jabatan struktural eselon Illa atau jabatan administrator;
- 1) Sekretaris DPRD merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- 3) Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas;
BAB I - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 14

Selain jabatan pada sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, pada Perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
BAB I - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 15

- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
2. ( 1 ) Di lingkungan Sekretariat DPRD dapat ditetapkan Jabatan Fungsional berdasarkan keahlian dan spesifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (4) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk;
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatas diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
BAB VII
Pasal 16

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 4a Tahun 2011 ten tang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XX - KETENTUANPENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara
Diundangkan di Ratahan
Pada tanggal .2.\ tJoVt.M.1h.t.r
2016
SEKRET.t::AERAH KABUPATEN MINAHASA NGGARA,
r:
FARRY FREYKE LIWE
BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2016 NO MOR
olO
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA
TANGGAL
NOMOR
TAHUN 2016
2016
TENTANG KEDUDUKAN , SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DPRD TIPE C KABUPATEN MINAHASA TENGGARA