UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor TAHUN Tahun 1997
Tentang UMUM
Berlaku: 16 TAHUN 1997
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa statistik penting artinya bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan eveluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan di segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, untuk memajukan kesejahteraan rakyat dalam rangka mencapai cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa dengan memperhatikan pentingnya peranan statistik tersebut, diperlukan langkah-langkah untuk mengatur penyelenggaraan statistik nasional terpadu dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif dan efisien;
- c. bahwa Undang-undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik pada saat ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan tuntutan masyarakat, dan kebutuhan pembangunan nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, di atas dipandang perlu membentuk Undang-undang tentang Statistik yang baru;
Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :UNDANG-UNDANG TENTANG STATISTIK
N/A
Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
1. Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik.
2. Data adalah informasi yang berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi.
3. Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik.
4. Kegiatan statistik adalah tindakan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, upaya pengembangan ilmu statistik, dan upaya yang mengarah pada berkembangnya Sistem Statistik Nasional.
5. Statistik dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Badan.
6. Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok intansi yang bersangkutan.
7. Statistik khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelanggaraannya dilakukan oleh Lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya.
8. Sensus adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan semua unit populasi di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk memperoleh karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.
9. Survei adalah cara pengumpulan data dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.
10. Kompilasi produk administrasi adalah cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada pemerintah dan atau masyarakat.
11. Badan adalah Badan Pusat Statistik.
12. Populasi adalah keseluruhan unit yang menjadi objek kegiatan statistik baik berupa instansi pemerintah, lembaga, organisasi, orang, benda maupun objek lainnya.
13. Sampel adalah sebagian unit yang menjadi penelitian untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi.
14. Sinopsis adalah ikhtisar penyelenggaraan statistik.
15. Penyelenggara kegiatan statistik adalah instansi pemerintah. Lembaga, organisasi, perorangan dan unsur masyarakat lainnya.
16. Petugas statistik adalah orang yang diberi tugas penyelenggara kegiatan statistik untuk melaksanakan pengumpulan data, baik melalui wawancara, pengukuran, maupun cara lain terhadap objek kegiatan statistik.
17. Responden adalah instansi pemerintah, lembaga, organisasi, organisasi, orang dan atau unsur masyarakat lainnya, yang ditentukan sebagai objek kegiatan statistik.
BAB II - ASAS, ARAH DAN TUJUAN
Pasal 2

Selain berlandaskan asas-asas pembangunan nasional, Undang-undang ini juga berdasarkan :
- a. keterpaduan;
- b. keakuratan; dan
- c. kemutkhiran.
BAB II - ASAS, ARAH DAN TUJUAN
Pasal 3

Kegiatan statistik diarahkan untuk :
- a. mendukung pembangunan nasional;
- b. mengembangkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif dan efisien;
- c. meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik; dan
- d. mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
BAB II - ASAS, ARAH DAN TUJUAN
Pasal 4

Kegiatan statistik bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif dan efisien guna mendukung pembangunan nasional.
BAB III - JENIS STATISTIK DAN CARA PENGUMPULAN DATA
Pasal 5

Berdasarkan tujuan pemanfaatannya, jenis statistik terdiri atas :
- a. statistik dasar;
- b. statistik sektoral; dan
- c. statistik khusus.
BAB III - JENIS STATISTIK DAN CARA PENGUMPULAN DATA
Pasal 6

- (1) Statistik dasar dan statistik sektoral terbuka pemanfataannya untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengetahui dan menfaatkan statistik khusus dengan tetap memperhatikan hak seseorang atau lembaga yang dilindungi undang-undang.
Bagian Kedua
Cara Pengumpulan Data
BAB III - JENIS STATISTIK DAN CARA PENGUMPULAN DATA
Pasal 7

Statistik diselenggarakan melalui pengumpulan data yang dilakukan dengan cara :
- a. sensus;
- b. survei;
- c. kompilasi produk administrasi; dan
- d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
BAB III - JENIS STATISTIK DAN CARA PENGUMPULAN DATA
Pasal 8

- (1) Sensus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 10 (sepuluh) tahun oleh Badan, yang meliputi :
- a. sensus penduduk;
- b. sensus pertanian; dan
- c. sensus ekonomi.
- (2) Penetapan tahun penyelenggaraan dan perubahan jenis sensus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB III - JENIS STATISTIK DAN CARA PENGUMPULAN DATA
Pasal 9

- (1) Survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diselenggarakan secara berkala dan sewaktu-waktu untuk memperoleh data yang rinci.
- (2) Survei antar sensus dilakukan pada pertengahan 2 (dua) sensus sejenis untuk menjembatani 2 (dua) sensus tersebut.
BAB III - JENIS STATISTIK DAN CARA PENGUMPULAN DATA
Pasal 10

- (1) Kompilasi produk administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilaksanakan dengan memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi.
- (2) Hasil kompilasi produk administrasi milik instansi pemerintah terbuka pemanfaatannya untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk mengetahui dan memanfaatkan hasil kompilasi produk administrasi milik lembaga, organisasi, perorangan dan atau unsur masyarakat lainnya dengan tetap memperhatikan hak seseorang atau lembaga yang dilindungi undang-undang.
BAB IV - PENYELENGGARAAN STATISTIK
Pasal 11

- (1) Statistik dasar diselenggarakan oleh Badan.
- (2) Dalam menyelenggarakan statistik dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan memperoleh data dengan cara :
- a. sensus;
- b. survei;
- c. kompilasi produk administrasi; dan
- d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Bagian Kedua
Statistik Sektoral
BAB IV - PENYELENGGARAAN STATISTIK
Pasal 12

- (1) Statistik sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintah sesuai lingkup tugas dan fungsinya, secara mandiri atau bersama dengan Badan.
- (2) Dalam menyelenggarakan statistik, sektoral instansi pemerintah memperoleh data dengan cara :
sensus;
- b. kompilasi produk administrasi; dan
- c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Statistik sektoral harus diselenggarakan bersama dengan Badan apabila statistik tersebut hanya dapat diperoleh dengan cara sensus dan dengan jangkauan bersekala nasional.
- (4) Hasil statistik sektoral yang diselenggarakan sendiri oleh instansi pemerintah wajib diserahkan kepada Badan.
Bagian Ketiga Statistik Khusus
BAB IV - PENYELENGGARAAN STATISTIK
Pasal 13

- (1) Statistik khusus diselenggarakan oleh masyarakat baik lembaga, organisasi, perorangan maupun unsur masyarakat lainnya secara mandiri atau bersama dengan Badan.
- (2) dalam menyelenggarakan statistik khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masyarakat memperoleh data dengan cara :
- a. sensus;
- b. kompilasi produk administrasi; dan
- c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Sinopsis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat :
- a. judul;
- b. wilayah kegiatan statistik;
- c. objek populasi;
- d. jumlah responden;
- e. waktu pelaksanaan;
- f. metode statistik;
- g. nama dan alamat penyelenggara; dan
- h. abstrak.
- (3) Penyampaian pemberitahuan sinopsis dapat dilakukan melalui pos komunikasi data, atau cara penyampaian lainnya yang dianggap mudah bagi penyelenggara kegiatan statistik.
- (4) Kewajiban memberitahukan sinopsis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak berlaku bagi statistik yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan intern.
BAB V - PENGUMUMAN DAN PENYEBARLUASAN
Pasal 15

- (1) Badan berwenang mengumumkan hasil statistik yang diselenggarakannya.
- (2) Pengumuman hasil statistik dimuat dalam Berita Resmi Statistik.
BAB V - PENGUMUMAN DAN PENYEBARLUASAN
Pasal 16

Badan menyebarluaskan hasil statistik yang diselenggarakannya.
BAB VI - KOORDINASI DAN KERJA SAMA
Pasal 17

- (1) Koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan statistik dilakukan oleh Badan dengan instansi pemerintah dan masyarakat, di tingkat pusat dan daerah.
- (2) Dalam rangka mewujudkan dan mengembangkan Sistem Statistik Nasional, Badan bekerja sama dengan instansi pemerintah dan masyarakat untuk membangun pembakuan konsep, defenisi, klasifikasi dan ukuran-ukuran.
- (3) Koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan atas dasar kemitraan dan dengan tetap mengantisipasi serta menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara dan lingkup koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan statistik antara Badan, instansi pemerintah, dan masyarakat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.
BAB VI - KOORDINASI DAN KERJA SAMA
Pasal 18

- (1) Kerja sama penyelenggaraan statistik dapat juga dilakukan oleh Badan, instansi pemerintah, dan atau masyarakat dengan lembaga internasional, negara asing, atau lembaga swasta asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kerja sama penyelenggara statistik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada prinsip bahwa penyelenggara utama adalah Badan, instansi pemerintah atau masyarakat Indonesia.
BAB VII - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 19

Penyelenggaraan kegiatan statistik wajib berhak memperoleh keterangan dari responden mengenai karakteristik setiap unit populasi yang menjadi objek.
BAB VII - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 20

Penyelenggara kegiatan statistik memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk mengetahui dan memperoleh manfaat dari statistik yang tersedia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 21

Penyelenggara kegiatan statistik wajib menjamin kerahasiaan keterangan yang diperoleh dari responden.
Bagian Kedua
Petugas Statistik
BAB VII - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 22

Setiap petugas statistik Badan berhak memasuki wilayah kerja yang telah ditentukan untuk memperoleh keterangan yang diperlukan.
BAB VII - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 23

Setiap petugas statistik wajib menyampaikan hasil pelaksanaan statistik sebagaimana adanya.
BAB VII - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 24

Ketentuan mengenai jaminan kerahasiaan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berlaku juga bagi petugas statistik.
BAB VII - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 25

Setiap petugas statistik harus memperlihatkan surat tugas dan atau tanda pengenal, serta wajib memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat setempat, tata krama dan ketertiban umum.
Bagian Ketiga Responden
BAB VII - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 26

- (1) Setiap orang berhak menolak untuk dijadikan responden, kecuali dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh Badan.
- (2) Setiap reponden berhak menolak petugas statistik yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
BAB VII - HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 27

Setiap responden wajib memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh Badan.
BAB VIII - KELEMBAGAAN
Pasal 28

- (1) Pemerintah membentuk Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- (2) Badan mempunyai perwakilan wilayah di Daerah yang merupakan instansi vertikal.
- (3) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.
BAB VIII - KELEMBAGAAN
Pasal 29

- (1) Pemerintah membentuk Forum Masyarakat Statistik yang bertugas memberikan sarana dan pertimbangan di bidang statistik kepada Badan.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat nonstruktural dan independen, yang anggotanya terdiri atas unsur pemerintah, pakar, praktis dan tokoh masyarakat.
BAB VIII - KELEMBAGAAN
Pasal 30

- (1) Instansi pemerintah dapat membentuk satuan organisasi di lingkungannya untuk melaksanakan statistik sektoral.
- (2) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja satuan organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh instansi yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam menyelenggarakan statistik sektoral, satuan organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengadakan koordinasi dengan Badan untuk menerapkan penggunaan konsep, definisi, klasifikasi dan ukuran-ukuran yang telah dibakukan dalam rangka pengembangan Sistem Statistik Nasional.
BAB IX - PEMBINAAN
Pasal 31

Badan bekerja sama dengan instansi pemerintah dan unsur masyarakat melakukan pembinaan terhadap penyelenggara kegiatan statistik dan masyarakat, agar lebih meningkatkan kontribusi dan apresiasi masyarakat terhadap statistik, mengembangkan Sistem Statistik Nasional, dan mendukung pembangunan nasional.
BAB IX - PEMBINAAN
Pasal 32

Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Badan melakukan upaya-upaya sebagai berikut :
- a. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan statistik;
- b. mengembangkann statistik sebagai ilmu;
- c. meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung penyelenggaraan statistik;
- d. mewujudkan kondisi yang mendukung terbentuknya pembakuan dan pengembangan konsep, definisi, klasifikasi dan ukuran-ukuran dalam kerangka semangat kerja sama dengan para penyelenggara kegiatan statistik lainnya;
- e. mengembangkan sistem informasi statistik;
- f. meningkatkan penyebarluasan informasi statistik;
- g. meningkatkan kemampuan penggunaan dan pemanfaatan hasil statistik untuk mendukung pembangunan nasional; dan
- h. meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik.
BAB IX - PEMBINAAN
Pasal 33

Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB X - KETENTUAN PIDANA
Pasal 34

Setiap orang yang tanpa hak menyelenggarakan sensus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
BAB X - KETENTUAN PIDANA
Pasal 35

Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
BAB X - KETENTUAN PIDANA
Pasal 36

- (1) Penyelenggara kegiatan statistik dengan sengaja dan tanpa alasan yang sah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Penyelenggara kegiatan statistik yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
BAB X - KETENTUAN PIDANA
Pasal 37

Petugas statistik yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dan denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
BAB X - KETENTUAN PIDANA
Pasal 38

Responden yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
BAB X - KETENTUAN PIDANA
Pasal 39

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa alasan yang sah mencegah, menghalangi-halangi, atau menggagalkan jalannya penyelenggaraan statistik yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan statistik dasar dan atau statistik sektoral, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
BAB X - KETENTUAN PIDANA
Pasal 40

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 36 ayat (2), Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 adalah kejahatan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 41

Semua peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 1997
ttd.
MOERDIONO
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik dinyatakan tidak berlaku.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 1997 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SOEHARTO
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 2

Dengan berlandaskan asas-asas pembangunan nasional, secara operasional Undang-undang ini juga berasaskan keterpaduan, keakuratan dan kemutakhiran.
Huruf a
Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" ialah bahwa penyelenggaraan statistik yang dilakukan bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat harus saling mengisi dan saling memperkuat dalam memenuhi kebutuhan statistik, serta menghindari terjadinya duplikasi kegiatan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "asas keakuratan" ialah bahwa semua kegiatan statistik harus diupayakan untuk menghasilkan data statistik yang saksama, cermat, tepat dan benar.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "asas kemuktakhiran" ialah bahwa data statistik yang disajikan dan atau tersedia harus dapat menggambarkan fenomena dan atau perubahannya menurut keadaan yang terbaru. Oleh karena itu, pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data statistik harus senantiasa diupayakan secara terus menerus, berkesinambungan dan runtun waktu.
PENJELASAN
Pasal 3

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud dengan "kesadaran masyarakat" adalah tumbuh dan berkembang sadar statistik, sehingga meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya arti dan kegunaan statistik.
Huruf d
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4

Unsur-unsur yang saling berkaitan dan sangat perlu diperhatikan dalam Sistem Statistik Nasional adalah unsur kelembagaan penyelenggaraan kegiatan statistik, cara yang digunakan, kualitas sumber daya manusia yang tersedia, perangkat keras dan perangkat lunak termasuk penunjangnya, serta jaminan hukum agar sistem itu mampu menyajikan data statistik yang lengkap, akurat dan mutakhir.
PENJELASAN
Pasal 5

Jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya, yang terdiri dari atas statistik dasar, statistik sektoral dan statistik khusus tersebut, mencakup statistik bidang ekonomi, bidang kesejahteraan dan bidang-bidang lainnya. Statistik bidang ekonomi meliputi antara lain statistik pertanian, statistik industri, statistik perdagangan dan statistik bidang ekonomi lainnya; sedangkan statistik bidang kesejahteraan rakyat meliputi antara lain statistik kependudukan dan statistik lingkungan hidup.
Hasil kompilasi produk administrasi dan atau pengolahan statistik dasar, statistik sektoral, atau statistik khusus tersebut dapat disajikan baik dalam bentuk statistik lintas sektoral maupun statistik regional, seperti angka produk domestik bruto, angka produk domestik regional bruto, angka pendapatan nasional, indikator ekonomi, indikator sosial serta statistik lintas sektoral dan statistik regional lainnya.
Untuk memenuhi kebutuhan data di tingkat wilayah dapat disajikan statistik regional.
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup jelas
Hak yang dilindungi oleh Undang-undang tersebut meliputi antara lain hak cipta.
PENJELASAN
Pasal 7

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, khususnya teknologi informasi, teknologi komunikasi memungkinkan dilakukannya cara lain dalam pengumpulan data yang sifatnya khas dan karena itu penyelenggara kegiatan statistik harus mengantisipasinya.
PENJELASAN
Pasal 8

Mengingat sensus akan menyentuh seluruh lapisan, masyarakat, maka sebelum sensus diselenggarakan, Badan wajib mengumumkannya kepada masyarakat.
Penetapan tahun penyelenggaraan sensus selain memperhatikan kebutuhan juga mengacu kepada berbagai konvensi internasional agar mempunyai aspek keterbandingan antarnegara. Berbagai sensus yang telah dilaksanakan adalah Sensus Penduduk 1930, 1961, 1971, 1980 dan 1990; Sensus Pertanian tahun 1963, 1973, 1983 dan 1993; sedangkan Sensus Ekonomi tahun 1986 dan 1996.
PENJELASAN
Pasal 9

Cukup jelas
Surveri antar sensus dilaksanakan dalam rangka pemutakhiran data, misalnya Survei Penduduk Antar sensus (Supas).
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11

Mengingat pemanfaatan statistik dasar sangat luas, maka penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Badan.
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Dalam rangka penyelenggaraan statistik dasar dengan cara kompilasi produk administrasi, Badan dapat memperoleh produk administrasi yang ada pada instansi pemerintah dan atau unsur masyarakat dengan tetap memperhatikan hak seseorang atau lembaga yang dilindungi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Huruf d
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 12

Yang dimaksud dengan "instansi pemerintah" adalah instansi pemerintah di luar Badan.
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 13

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 14

Penyampaian sinopsis dimaksudkan untuk mewujudkan Badan sebagai pusat informasi statistik.
Ayat(2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Yang dimaksud dengan "abstrak" adalah ikhtisar singkat penyelenggaraan statistik secara kualitatif.
Untuk menyampaikan sinopsis kegiatan statistik dimaksud, penyelenggara tidak harus datang sendiri, tetapi penyelanggara dapat memilih cara yang mudah atau yang tidak memberatkan baginya.
Yang dimaksud dengan "kebutuhan intern" adalah kebutuhan akan statistik yang sifatnya untuk memenuhi kepentingan sendiri serta tidak untuk dipublikasikan.
PENJELASAN
Pasal 15

Cukup jelas
Berita Resmi Statistik sepenuhnya dikelola oleh Badan untuk menjamin kelancaran penerbitan, keontentikan, dan kesinambungannya.
PENJELASAN
Pasal 16

Penyebarluasan hasil statistik wajib dilakukan oleh Badan melalui berbagai media seperti media cetak, media elektronik, dan media informasi lainnya.
PENJELASAN
Pasal 17

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Dalam Keputusan Presiden diatur juga hal-hal pokok sebagai berikut :
- a. kewajiban instansi pemerintah untuk memberitahukan kepada Badan sebelum penyelenggaraan statistik;
- b. kewajiban instansi pemerintah yang menyelenggarakan statistik untuk mengikuti rekomendasi Badan; dan
- c. kewajiban instansi pemerintah untuk menyerahkan hasil penyelenggaraan statistik kepada Badan.
PENJELASAN
Pasal 18

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 19

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 20

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 21

Keterangan individu yang disampaikan oleh responden dijamin kerahasiaannya, karena semua penyelenggara kegiatan statistik hanya menyajikan hasil penyelenggaraan statistik yang dilakukan dalam bentuk data statistik yang berupa agregat.
PENJELASAN
Pasal 22

Yang dimaksud dengan "wilayah kerja" adalah domisili responden dalam bentuk wilayah administratif, wilayah pencacahan, atau bagian terkecil termasuk halaman atau bangunan fisik yang ada di dalamnya.
PENJELASAN
Pasal 23

Yang dimaksud dengan "sebagaimana adanya" ialah bahwa hasil pelaksanaan pengumpulan data statistik yang menugasinya, tanpa ada unsur rekayasa.
PENJELASAN
Pasal 24

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 25

Surat tugas dan atau tanda pengenal mutlak diperlukan oleh setiap petugas statistik, baik dalam rangka menjamin keabsahan petugas statistik yang bersangkutan maupun untuk menyakinkan responden.
PENJELASAN
Pasal 26

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 27

Yang dimaksud dengan "keterangan yang diperlukan" adalah keterangan yang diminta melalui kuesioner yang harus dijawab secara lengkap dan benar.
PENJELASAN
Pasal 28

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 29

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 30

Dalam rangka mendukung terwujudnya Sistem Statistik Nasional dan untuk mengembangkannya lebih lanjut, instansi pemerintah dapat membentuk satuan organisasi untuk menyelenggarakan statistik sektoral, sedangkan lembaga swasta dapat pula mengupayakan terbentuknya satuan organisasi dalam penyelenggaraan statistik khusus.
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 31

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 32

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 33

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 34

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 35

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 36

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 37

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 38

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 39

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 40

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 41

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 42

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 43

Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3683