Unknown Unknown Nomor 34 Tahun 2009
Tentang BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Berlaku: 34 TAHUN 2009
N/A
Preamble

Menimbang
- Mengingat
:
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Nomor 4681);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2952) telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah. Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWANPERWAKILANRAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA
dan
BUPATI BATU BARA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN
TENTANG
BADAN
DAERAH
PERMUSYAWARATAN DESA
*
*
.
BABI
KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati atau Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara.
6. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- lO.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- H.Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
- 12.Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang - undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
- 13.Tokoh masyarakat adalah tokoh atau pemuka masyarakat baik dari kalangan adat . agama, wanita dan unsur tokoh lainnnya yang bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.
- 14.Musyawarah adalah rapat yang dilakukan bersama-sama tokoh atau pemuka masyarakat untuk mendapatkan mufakat.
- 15.Mufakat adalah kesepakatan yang dicapai oleh segenap peserta dan atau undangan yang hadir dalam musyawarah.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 2

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
BAB III - ANGGOTA BPD
Pasal 3

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat
BAB III - ANGGOTA BPD
Pasal 4

Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama danTokoh atau Pemuka Masyarakat lainnya.
Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat 9 diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
BAB III - ANGGOTA BPD
Pasal 6

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan ketentuan :
- a. Jumlah penduduk sampai dengan 2.000 jiwa, jumlah anggota BPD 5 (lima) orang;
- b. Jumlah penduduk 2.001 sampai dengan 4.000 jiwa, jumlah anggota BPD 7 (tujuh) orang;
- c. Jumlah penduduk 4.001 jiwa sampai dengan 6.000 jiwa, jumlah anggota BPD 9 (Sembilan) orang; dan
- d. Jumlah penduduk 6.001 jiwa lebih, jumlah anggota BPD 11 (sebelas) orang.
BAB IV - PENCALONAN, PENETAPAN DAN PERESMIAN ANGGOTA BPD
Pasal 7

- (1) Calon anggota BPD adalah wakil dan penduduk desa di wilayah dusun yang bersangkutan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat.
- (2) Calon anggota BPD hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),diusulkan sebagai calon anggota BPD pada musyawarah mufakat desa yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pencalonan melalui keterwakilan wilayah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - PENCALONAN, PENETAPAN DAN PERESMIAN ANGGOTA BPD
Pasal 8

Anggota BPD ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat yang dihadiri oleh Ketua Rukun Warga, Pemengku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama dan Tokoh atau Pemuka masyarakat lainnya.
BAB IV - PENCALONAN, PENETAPAN DAN PERESMIAN ANGGOTA BPD
Pasal 9

Yang dapat dipilih menjadi calon anggota BPD adalah peserta musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 yang telah memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 dan kepada Pemerintah;
- c. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
- d. Berumur sekurang- kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah;
- e. Berkelakuan baik;
6. f . Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- g. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. Mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat dan terdaftar sebagai penduduk serta bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut-turut; dan
9. i . Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD.
BAB IV - PENCALONAN, PENETAPAN DAN PERESMIAN ANGGOTA BPD
Pasal 10

Mekanisme musyawarah dan mufakat penetapan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah sebagai berikut ;
- a. Musyawarah dan mufakat dipimpin oleh Kepala Desa dan Pimpinan BPD;
- b. Kepala Desa dan Pimpinan BPD bertanggung jawab atas kelancaran jalannya musyawarah dan mufakat;
- c. Musyawarah dan mufakat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah undangan peserta musyawarah dan mufakat;
- d. Jumlah undangan dan daftar undangan diusulkan oleh - Kepala Desa kepada BPD;
- e. Undangan peserta musyawarah dan mufakat ditandatangani oleh Kepala Desa dan diketahui oleh BPD;
- f. Undangan disampaikan kepada yang bersangkutan oleh Perangkat Desa disertai tanda bukti penerimaan undangan;
- g. Musyawarah dan mufakat menetapkan anggota BPD;
- h. Notulen dan berita acara hasil musyawarah dan mufakat ditandatangani oleh Kepala Desa, Pimpinan BPD dan anggota BPD terpilih serta disaksikan oleh undangan peserta musyawarah dan mufakat; dan
6. i . Seluruh undangan peserta musyawarah dan mufakat wajib mengisi dan menandatangani daftar hadir musyawarah dan mufakat.
Bagian Kedua
Penetapan
BAB IV - PENCALONAN, PENETAPAN DAN PERESMIAN ANGGOTA BPD
Pasal 11

- (1) Anggota BPD terpilih hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk diresmikan.
- (2) Daftar nama anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri Berita Acara hasil musyawarah dan mufakat serta daftar hadir.
Bagian Ketiga
Peresmian
BAB IV - PENCALONAN, PENETAPAN DAN PERESMIAN ANGGOTA BPD
Pasal 12

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati dan atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut :
'Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji " :
- Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya , sejujur-jujumya dan seadiladilnya;
- Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara;
- Dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan UUD 1945 sebagai konstitusi Negara serta segala Peraturan Perundang-undanagn yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
BAB V - PIMPINAN BPD
Pasal 13

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua dan 1 (satu) orang sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
BAB VI - FUNGSI, WEWENANG,
Pasal 14

BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
BAB VI - FUNGSI, WEWENANG,
Pasal 15

BPDmempunyai wewenang:
- a. Membahas Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. b Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
6. f . Menyusun tata tertib BPD.
BPD mempunyai hak :
- a. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa; dan
- b. Menyatakan Pendapat.
BAB VI - FUNGSI, WEWENANG,
Pasal 17

- (1) Anggota BPD mempunyai hak :
- a. Mengajukan Peraturan Desa;
- b. Mengajukan Pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan pendapat;
- d. Mcmilih dan dipilih; dan
- e. Memperoleh tunjangan.
- (2) Anggota BPD mempunyai kewajiban :
- a. Mengamalkan Panoasila. melaksanakan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala Peraturan PerUndang-Undangan;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. Memproses Pemilihan Kepala Desa;
- f. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. Menghormati nilai - nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.
BAB VI - FUNGSI, WEWENANG,
Pasal 18

- (1) Selain kewajiban anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), BPD mempunyai kewajiban menyampaikan informasi hasil kinerjanya kepada masyarakat.
-
10
-
- (2) Penyampaian hasil kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun;
2. (3 &gt; Penyampaian hasil kinerja BPD dapat dilakukan melalui pertemuan atau media cetak dan media elektronik.
BAB VII - LARANGAN ANGGOTA BPD
Pasal 19

- (1) Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pimpinan dan anggota BPD dilarang :
- a. Sebagai pelaksana proyek desa;
- b. Menjgikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
- c. Melakukan Konjpsi, Kolusi, Nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- d. Menyalahgunakan wewenang; dan
- e. Melanggar sumpah/janji jabatan.
BAB VIII - PERATURAN TATA TERTIB BPD
Pasal 20

- (1) Peraturan tata tertib BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
BAB VIII - PERATURAN TATA TERTIB BPD
Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut pedoman peraturan tata tertib BPD diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (1) Pimpinan darr anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam APB Desa.
BAB VIII - PERATURAN TATA TERTIB BPD
Pasal 23

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya untuk kegiatan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.
BAB XI - RAPAT BPD
Pasal 25

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh pimpinan BPD.
- (2) Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurangkurangnya Vi (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal tertentu rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang kurangnya ' A (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
.
- (4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.
BAB XII - PEMBERHENTIAN DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU
Pasal 26

- (1) Keanggotaan BPD diberhentikan karena :
- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; dan/atau
- c. Diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c . karena :
- a. Berakhir masa keanggotaan dan telah dilantik anggota BPD yang baru;
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berketanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
- d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji anggota BPD;
5. e Tidak melaksanakan kewajiban anggota BPD; dan/atau
- f. Melanggar larangan bagi anggota BPD.
BAB XII - PEMBERHENTIAN DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU
Pasal 27

- (1) Anggota BPD yang berhenti karena meninggal dunia dan/atau permintaan sendiri disampaikan oleh BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD kepada Kepala Desa.
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diteruskan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.
BAB XII - PEMBERHENTIAN DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU
Pasal 28

Anggota BPD berhenti bersama-sama pada saat anggota BPD yang barn telah disahkan
BAB XII - PEMBERHENTIAN DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU
Pasal 29

- (1) Kepala Desa memberitahukan kepada Pimpinan BPD, 3 (tiga) bulan sebelum berakhimya masa jabatan BPD.
- (2) Sebelum berakhirya masa jabatan BPD, Pimpinan BPD membuat laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat dalam forum rapat desa.
- (3) Dalam laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa BPD mengundang Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama dan Tokoh atau Pemuka Masyrakgt lainnya.
BAB XII - PEMBERHENTIAN DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU
Pasal 30

Anggota BPD yang berhenti atau yang diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan pergantian.
BAB XII - PEMBERHENTIAN DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU
Pasal 31

- (1) Anggota BPD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, dan huruf c, harus mendapatkan persetujuan 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota BPD.
- (2) Anggota BPD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan
BAB XII - PEMBERHENTIAN DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU
Pasal 32

- (1) Masa jabatan keanggotaan BPD pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (2) Mekanisme penetapan anggota BPD pengganti dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat yang diambil dan anggota masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 8.
BAB XII - PEMBERHENTIAN DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU
Pasal 33

Paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penggantian anggota BPD, Bupati menerbitkan Keputusan pengesahan.
BAB XII - PEMBERHENTIAN DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU
Pasal 34

- (1) Apabila pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan penggantian pimpinan BPD.
- (2) Mekanisme penggantian pimpinan BPD dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (3) Masa jabatan pimpinan BPD pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh pimpinan BPD yang bertienti atau diberhentikan.
BAB XIII - HUBUNGAN KERJA
Pasal 35

- (1) Hubungan kerja BPD dengan Kepala Desa, merupakan hubungan kemitraan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Hubungan kerja BPD dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya merupakan hubungan konsultatif.
BAB XIV - PEMBIAYAAN
Pasal 36

8iaya pelaksanaan musyawarah mufakat penetapan anggota BPD dibebankan pada APB Desa.
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini menjadi Pedoman dalam penyusunan Peraturan Desa.
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan drtetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah ini.
BAB XV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara.
Ditetapkan di Lima Puluh pada tanggal, 25 Mei 2009
BUPATI BATU BARA
ttd.
OK ARYA ZULKARNAIN
Diundangkan di Lima Puluh Pada tanggal, 26 Mei 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA
SOFYAN
LEMBARANDAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2009 NOMOR 34
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup jelas

## Pasa! 7Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 17

## Ayat (1)

Cukup jelas## Ayat (2)Yang dimaksud dengan "memproses pemilihan Kepala Desa' adalah membentuk Panitia Pemilihan, menetapkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, menetapkan Calon Kepala Desa terpilih dan mengusulkan Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih.
PENJELASAN
Pasal 25

## Ayat (1 )

Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasAyat (3)Yang dimaksud dengan 'hal tertentu'adalah rapat BPD yang akan membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat desa seperti usul pemberhentian Kepala Desa dan melakukan pinjaman.
PENJELASAN
Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)Yang dimaksud dengan 'laporan pertanggungjawaban'adalah laporan semua kegiatan BPD berdasarkan tugas dan kewenangannya yang ada serta keuangan dari desa.
PENJELASAN
Pasal 39

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA NOMOR 9