PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor : Tahun 2006
Tentang NOMORKODE LOKASI UNIT SATUAN KERJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
Berlaku: 14 TAHUN 2006
N/A
Preamble

Menimbang
- bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka telah terjadi restrukturisasi kelembagaan Pemerintah Daerah,
- bahwa pembentukan Daerah Propinsi atau Kabupaten / Kota baru dan penambahan jenis barang telah mempengaruhi penataan asset dan dokumen arsip barang Daerah, sehingga nomor kode lokasi dan nomor barang Daerah perlu dilakukan penyesuaian, b.
- bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan b, perlu menetapkan Nomor Kode Lokasi Unit Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan: Cc.
Mengingat 1
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah jis Undangundang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undangundang Nomor 58 Tahun 1958:
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah: 2
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah : 3
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952): 4.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/ Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4073), 5
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002, tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode barang Dacrah Kabupaten Kota, 6.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004, tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah: 7
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Ol Tahun 2003 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan: 8
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor O1 Tahun 2006 tentang Penetapan APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2006, 9.
Menetapkan
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG NOMOR LOKASI UNIT SATUAN KERJA DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
BABI
KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
- Barang Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, yang dimiliki dan atau yang dikuasai Daerah, baik yang bergerak maupun tidak bergerak scrta bayian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya.
- Kode Lokasi adalah Nomor Kode yang menggambarkan atau menjelaskan status kepemilikan barang pada Propinsi, Kabupaten/ Kota dan Kecamatan.
- . Kode Bidang adalah Nomor Kode yang menggambarkan atau 3 menjelaskan status kepemilikan barang pada Unit Organisasi Perangkat Daerah atau Satuan Kerja Daerah.
- Kode Barang adalah Nomor Kode yang menggambarkan Bidang, Kelompok, Sub Kelompok dan Sub-sub Kelompok atau jenis barang.
N/A
Pasal 3

Nama unit kerja (Badan/Dinas dan Kantor) dalam Penyusunan Nomor Kode Lokasi ini disesuaikan SOTK Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2003.
N/A
Pasal 4

Penyusunan Unit Satuan Kerja sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini disusun dengan berpedoman kepada Kepmendagri Nomor 7 Tahun 2004, tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Propinsi/Kabupaten Kota.
N/A
Pasal 5

Nomor Kode Lokasi unit satuan kerja yang telah ditetapkan, akan dilakukan perubahan kembali apabila terdapat penambahan atau pengurangan atau perubahan SOTK dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.