Unknown Unknown Nomor 4 Tahun 2007
Tentang PERATURAN DESA
Berlaku: 31 Juli 2007
N/A
Preamble

Menimbang
:
Mengingat :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang sesuai dengan perkembangan keadaan dan keanekaragaman, partisipasi otonomi desa, semangat demokratis dan dinamika masyarakat serta untuk pemberdayaan desa, perlu adanya bentuk produk hukum Peraturan Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG DAN BUPATI BENGKAYANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TENTANG PERATURAN DESA
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja Kecamatan;
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Kepala Desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kepala Desa adalah Pemimpin Pemerintah Desa dalam wilayah Kabupaten Bengkayang;
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
BAB II - TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA
Pasal 2

- (1) Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD;
- (2) Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- (4) Persetujuan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD;
- (5) Peraturan Desa ditandatangani oleh Kepala Desa.
BAB II - TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA
Pasal 3

Dalam menetapkan Peraturan Desa, BPD mengadakan rapat yang dihadiri sekurangkurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
BAB II - TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA
Pasal 4

- (1) Pengambilan keputusan penetapan Peraturan Desa oleh BPD, dilakukan melalui musyawarah mufakat;
- (2) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai kata sepakat, maka mekanisme pengambilan dapat dilakukan melaui voting atau diputuskan atas persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir.
BAB II - TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA
Pasal 5

Peraturan Desa dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundangundangan.
BAB II - TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA
Pasal 6

Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa.
BAB II - TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA
Pasal 7

Dalam rangka pengawasan dan pembinaan Peraturan Desa wajib disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hati setelah ditetapkan.
BAB III - PELAKSANAAN PERATURAN DESA
Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan atau Keputusan Kepala Desa;
- (2) Peraturan Kepala Desa dan atau Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi.
BAB III - PELAKSANAAN PERATURAN DESA
Pasal 9

- (1) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimuat dalam Berita Daerah;
- (2) Peraturan Kepala Desa dan atau Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Sekretaris Desa;
- (3) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.
BAB IV - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 10

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pembinaan, wajib memfasilitasi penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- (2) Memfasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai upaya pemberdayaan Pemerintah Desa melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.
BAB IV - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 11

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat membatalkan Peraturan Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya;
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya Peraturan Desa tersebut;
- (3) Keputusan pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada Pemerintah Desa dan BPD dengan menyebutkan alasanalasannya;
- (4) Pemerintahan Desa yang tidak dapat menerima Keputusan pembatalan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat mengajukan keberatan;
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan selambatlambatnya 14 (empat belas) hari setelah diterimanya keputusan pembatalan dari Pemerintahan Kabupaten.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan dan Peraturan Daerah yang mengatur hal yang sama, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelakasanaannya.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.
Ditetapkan di Bengkayang pada tanggal 31 Juli 2007
BUPATI BENGKAYANG, ttd
JACOBUS LUNA
Perda ini dinyatakan Sah Sejak tanggal diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Pada Tanggal 8 Agustus 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,
Drs. KRISTIANUS ANYIM, M.Si Pembina Tk.I NIP 010 182 156
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2007 NOMOR 4