PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor H Tahun 2015
Tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2015
Berlaku: 31 Maret 2015
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
»
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR H TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SAWAHLUNTO,
- a bahwa Program Beras bagi Rumah Tangga Miskin bertujuan memberikan bantuan bidang pangan (beras) kepada rumah tangga miskin guna memenuhi kebutuhan gizi dan mengurangi beban pengeluaran (belanja) keluarga melalui penjualan beras pada tingkat harga distribusi dengan jumlah yang telah ditentukan,
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kota Sawahlunto Tahun 2015.
- b bahwa untuk tercapainya tertib pelaksanaan dan pengelolaan Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Kota Sawahlunto perlu ditetapkan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Kota Sawahlunto Tahun 2015,
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1956 Nomor 19) jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423),
- Undang -Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan -ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan 2. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039):
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ), 3.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ), 4.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438): 5.
- Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967): 6.
- Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang --Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), 7.
- Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360): 8.
- Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 9. 3
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 142):
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan,
4. 13 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199):
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,
16. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Direktur Perusahaan Umum Bulog Nomor 25 Tahun 2003 dan PKK12/70/2003 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Program Raskin,
17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015:
18. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok -Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 16 ):
A
19. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 5),
20. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 19 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 19) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 19 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 12),
3. 21 Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.(Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 16),
4. 22 Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 36 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 36),
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA
- MISKIN KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2015
N/A
Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kota Sawahlunto Tahun 2015 adalah sebagai pedoman untuk penyaluran beras bagi masyarakat yang berpendapatan rendah yang diberikan oleh Pemerintah dalam rangka mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini. A
N/A
Pasal 2

Pelaksanaan Program Beras Raskin untuk Rumah Tangga Miskin Kota Sawahlunto harus dilaporkan secara periodik setiap triwulan kepada Walikota dan laporan akhir tahun disampaikan selanjutnya ke Pemerintah Pusat.
N/A
Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.
Ditetapkan di Sawahlunto pada tanggal 31 Maret 2015 WALIKOTA SAWAHLUNTO,
8
YUSUF
ALI
BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2015 NOMOR
Diundangkan di Sawahlunto pada tanggal 31 Maret 2015 SEKRETARIS PAERAH KOTA SAWAHLUNTO,
I
ROVANLY ABDAMS 5
Li
'
: PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
LAMPIRAN
NOMOR
$ TAHUN 2015
TANGGAL :
B1 MARET 2015
TENTANG :
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2015