PERATURAN DAERAH Unknown Nomor 5 Tahun 2011
Tentang No Description
Berlaku: 5 TAHUN 2011
N/A
Preamble

Menimbang
\
Mengingat
- bahwa Lembaga iemberdayaan Masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri I\Jomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kernasyarakatan, perlu ditata sarnpai pada tingkat desa dan kelurahan; ' a.
- b. bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat untuk selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa rnasyarakat sebaqai mitra Perner.ntah Desa dan Kelurahan dalam rnenampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan rnasyarakat di bidang pembangunan;
- c. bahwa berdasar1an pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan I Lembaga Pernoereayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
I
- 1 . Undang-Undang �omor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I I di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 7 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 'rdonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang r Nomor 28 Tahun 1 9 9 9 tentang Penyelenggai-aan f\Jegara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 9 9 9 Nom 1 0i- 75, Tambahan Lembaran Negara Republik I n d o n e s i a N o m o r 3 8 5 1 ) ;
3. Undang-Undang ·�:.--:
.
v
. I
3. Undang-Undang Nomor 1 O Tahun 2004 tent6ng Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik I n d onesia .Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik I n d onesia Tahun 2004 Nomor 125, Tarnbahan l.ernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebaqairnana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik I n d o n e s i a T a h u n 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200S Nomor 158, Tambahan Lembara n Negara Republik Indonesia No�or 4587);
4. 1 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2D05 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 5 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Prociuk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 6 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Prociuk Hukum Daerah;
8. 1 O Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kernasyarakatan:
9. 1 1 Keputusan Menteri Dalarn Negeri Nornor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa;
10. 1 2 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nornor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mencenai Kelurahan; dan
11. 1 3 Peratu,ran Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenanqan Pernerintanan Daerah (Lembaran Daeran
,-j,(;�-!±B-1atefH'l�B-FrE�i-ffi-AtH"l-z'&lt;c:JtttrNO mo r 2) . ME GETAHUI·/ ME'GESAHKAN
Dengan �. �
.
'
Menetapkan
Dengan Persetujuan Bersama:
I DEVVAN PERVVAKILAN RAKYAT CDAERAH KABUPATEN MINAHASA . . I dan
BUPATI �INAHASA
MEMUT[USKAN :
TENTANG
TAHUI/MENGESAHKAN
SALINAN Forg�o; TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
TANGGAL:
,a
o f �
�ASLINYA
JABATAN
:
"J&lt;EPALA BAGIAN
H:Jt
DAN
PERUNDANG-UNDANGAN
�
BABI
1-CETENTUAN UiVIUM
PERATURAN
DAERAH
KABUPATEN
MINAHASA
PEDOfViAN
PEMBEN1UKAN
LEMBAG
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN.
N/A
Pasal 1

GEESJE TC'·�:;
'AN,
SH. MSC.
----NI\_P\_1�\_i::\_'12'
�6032005 -
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- 1 . Daerah adalah Kabu 1 aten Minahasa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mi�ahasa.
3. Kepala Daerah adal�h Bupati Minahasa.
.
4. Dewan Perwakilan f akyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa.
I
6. Kelurahan a�alah wilayah Kerja Lurah sebaqai perangkat Daerah Kabupaten d1 bawah kecamatan ·.
5. Desa adalah kesatuan · masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat seternpat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diak�i dalarn sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten Minahasa. : I
7. Kecarnatan adalah [ Wilayah Kerja Ca mat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten �inahasa .
8. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat · yang disingkat dengan I -. LPM adalah Lembaga masyarakat di cesa dan kelurahan yang dibentuk dari, oleh I dan untuk masyarakat yang merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang memadukan pelaksanaan pelbagai kegiatan pemerintah dan prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat dalam seqala aspek kehidupan dan penghidupan dalam ran jka meningkatkan produktivitas rnasyatakat, yang meliputi aspek-aspek ekonomi, sosial budaya, dan ketertiban keamanan;
9. Sadan .� • • . . . . . . . . . . . . .
, ,
\
9. Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat.peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
BAB II - MAKSUD DAN TU�UAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASY ARAfAT DESA DAN KELURAHAN
Pasal 2

- ( 1 ) Lembaga Kemasyarakatan yang dimaksud adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau disingkat dengan LPM Desa dan Kelurahan;
- (2) Di Desa dan Kelura1an dapat dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Oesa dan Kelurahan sesuai denqan keb�uhan yang diarahkan untuk memberdayakan masyarakat.
- ' I I Lembaga Pemberdayaan Masyarakat bertujuan membantu Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam meningkatkan pelayanan Pemerintah dan Pemerataan hasil Pembangunan dengan rnenurnbuhkan prakarsa · serta rnenqqerakkan partisipasi dan I . swadaya gotong rpyong masyarakat dalam pembangunan, sehingga masyarakat memiliki kreativitas, responsibilitas dan produktivitas didalam memanfaatkan serta menghadapi dan mengatasi segala tantangan, hambatan dan peluang globalisasi. (3)
BAB Ill - PEMBENTUKAN
Pasal 5

Yang dapat dipilih menjadi arlggota Lembaga Penfoerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah penduduk desa/kelurahan dengan syarat-syarat sebagai berikut:
- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
3. \ c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh I pengabdian terhadap masyarakat; .
- d. Sehat jasmani dan rohani:
- e. Penduduk desa/kelurahan dan bertempat tinggal tetap;
- g. Berusia sekurang-kurangnya 21 tahun dan setinggi-tingginya 65 tahun:
- h. Khusus untuk Pimpinan, tidak berstatus aparat Desa, Kelurahan atau Kecamatan, tidak merangkap jabatan pada l embaga kemasyarakatan lainnya dan tidak merupakan pengurus partai politik.·
BAB Ill - PEMBENTUKAN
Pasal 6

Tata cara pembentukan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah sebagai berikut :
- 1 . Pem1lihan Penqurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ini dilakukan dalam Musyawarah Desa/Kelurahan yang diadakan untuk itu dan dihadiqi oleh unsur-unsur Jaga/Lingkungan;
2. Musyawarah dimaksud pada ayat ( 1 ) dinyatakan sah bila dihadiri sekurang-kurang 2/3 (dua pertiga) dari peserta Musyawarah Desa/Kel u rah an;
3. Apa bi la . .-SA... , "
.
\
3. Apabila ayat (2) pasal 6 ini ti 1 dak terpenuhi, maka rnusyawarah dapat ditunda beberapa saat dan dapat dilanjutkan kembali berdasarkan rnusyawarah yang disepakati peserta yang hadir bersama Hukum Tua/Lurah dan Camat.
BAB Ill - PEMBENTUKAN
Pasal 7

Masa bhakti kepenqurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ini selama 5 (l i ma) tahun.
BAB Ill - PEMBENTUKAN
Pasal 8

Penqurus Lernbaqa Pemberdayaan Masyarakat yang terpilih sebagaimaria Pasal 6 bertanggung jawab dan berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Musyawarah Desa/Kelurahan. \
BAB Ill - PEMBENTUKAN
Pasal 9

Pengurus yang terpilih disahkan oleh Camat atas nama Bupati.
BAB IV - Bagian Kedua SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 1

1
- ( 1 ) Besaran orqanisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan
- (2) Susunan organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa , ·-· dan Kelurahan adalah sebagai berikut :
Ketua
...\_S\_. � . . \_
.
\
·
!
- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris:
- d. . Bendahara: dan
- e. Ketua-Ketua Bidang;
- (3) Bidang-bidang dalar Lembaga Pernberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri atas :
7. I . Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan Yang I Maha Esa; k
8. 1 1 . Bidang Hukum, etertiban dan Ketentraman;
9. 1 1 1 . Bidang Pernbanqunan Ekonomi Masyarakat dan Koperasi;
10. I V. I Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam. Pel�starian Sarana dan P.rasarana Desa dan Kelurahan;
- v. Bidang Kesehatan, Pernuda Olah Raga dan Seni Budaya;
- VI. Bidang Pembbrdayaan . : P erempuan dan Keluarga Berencana; dan \
- VII. Bidang lainnya ,esuai dengan Kebutuhan.
- (4) Setiap bidang yang tlimaksud pada ayat (3) pasal oleh seorang ketua bildang. i ni dipimpin
I Bag ian Ketiga TYGAS DAN FUNGSI
BAB IV - Bagian Kedua SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 1

2
Lembaga Pemberdayaar Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai tugas :
- a. Menampung dan atau memfasilitasi aspirasl masyarakat yang disampaikan kepada l e mbaga, mengkaji serta menyalurkan kepihak yang berwenanq:
- b. Bersama masyarakat dan · Pernerintah Desa/Kelurahan . I menyusun rencana pembangunan l i m a t ahunan dan atau tahunan di Desa I Kelurahan berdasarkan:
3. 1 . Masalah yang di�adapi masyarakat,
2. Potensi yang ada di kelurahan.
3. · Kajian alternatif penyelesaian masalah, dan
4.
Kemungkinan . . . � .• \_ . . . .
.
�.
\
4. Kemungkinan surnber dana: baik swadaya masyarakat, partisipasi swasta maupun bantuan pemerintah;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan fisik maupun non fi s i k , baik yang dibiayai melalui · anggaran pemerintah, swadaya masyarakat atau berdasar kerjasama dengan pihak swasta.
BAB IV - Bagian Kedua SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 1

3
Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 2 adalah mengakomodasi dan/atau memfasilitasi aspirasi, kebutuhan · can tuntutan masyarakat dalam bidang pembangunan, serta melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian sumberdaya pembangunan terutarna yang dilaksanakan dan yang melibatkan swadaya masyarakat.
BAB IV - Bagian Kedua SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 1

4
- ( 1 ) Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : \
- a. Sebagai pimpinan dan penanggung jawab Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; ... . . �
- b. Mengendalikan sernua kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; dan
- c. Melaksanakan koordinasi terhadap bidang l, II dan Ill.
- (2) Wakil Ketua mempunyai tugas membantu ketua dalam I . memimpin dan mengendalikan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan · Kelurahan. Untuk rnetaksanakan tugasnya, wakil ketua mempunyai fungsi :
- a. Melaksanakan koordinasi terhadap bidang I V, V, VI dan bidang tambahan lainnya;
- b. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh ketua; dan
- c. Melaksanakan tugas dan fungsi ketua apabila ketua berhalanqan.
- menyelenggarakan administrasi dan pelayanan. Untuk (3) Sekretaris mempunyai tugas membantu pimpinan dalam
tersebut, sekretaris mempunyai fungsi :
- a. Menyelenggarakan .�.,..,
.
\
- menyurat, kearsipan, pendataan dan penyusunan laporan; a. Menyelenggarakan tugas-tugas administrasi surat
- b. Melaksanakan t�gas-tugas tertentu yang diberikan oleh ketua; dan
- c. Melaksanakan tugas dan fungsi ketua apabila ketua dan wakil ketua berhalanqan.
- (4) Bendahara mempunyai tugas penyelenggara administrasi keuangan, termasuk benda-benda bergerak dan menyimpan uang. Untuk melaksanakan tugas · tersebut, bendahara mempunyai fungsi :
- a. Menyelenggarakan pembukuan penyusunan l aporan keuangan, penyilmpanan uang; dan
- b. Mengadakan pencatatan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan yang dinilai dengan uang.
- (5) Ketua-ketua bidang mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan bidang masing-masing dan dalam melaksanakan tugas ketua bidang mempunyai fungsi:
- Menyusun rencana pembangunan sesuai bidar;ig masing­ masing; a.
- Menyelenqqarakan kegiatan pembangunan sesuai rencana; b.
- Melakukan koo�dinasi dengan bidang-bidang l a i n untuk terwujudnya keserasian pelaksanaan pembangunan; c.
- Mengikuti perkembangan dan mencatat segala kegiatan d I bic I . . · a am I ang masmq-rnasmq: d.
- Melaksanakan evaluasi ternadap kegiatan-kegiat1n; e.
- Menyusun laporrn secara berkala; f.
- Memberikan saran, pertimbangan dan koreksi kepada pimpinan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; dan g.
- h. Menyelenggarakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh ketua.
Bagian Kee.mpat .. �
J
,
\
- 1 0 -
Bagian Keempat
RINCIAN TUGAS BIDANG
BAB IV - Bagian Kedua SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 1

5
- ( 1 ) Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa:
- Membantu usaha-usaha dibidang peningkatan pembinaan kerukunan dan kerjasama daiam kehidupan antar umat beragama.
- (2) Bidang Hukum, Ketertiban dan Ketentraman: Membantu usaha-usaha perubahan kesadaran masyarakat dibidang hukum dan kamtibmas serta membantu terciptanya suatu kondisi dimana masyarakat merasa terjamin keamanan, ketertiban dan perlindungan hukum.
- (3) Bidang Pembangunan Ekonomi Masyarakat dan Koperasi : Membantu usaha-usaha dibidang peningkatan semangat kewirausahaan dan kewiraswastaan yang berbasis ekonomi I I kerakyatan dan koperasi. ·
- (4) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam, Pelestarian Sarana dan Prasarana Desa dan Kelurahan:
- Membantu usaha-usaha dibidang pendayagunaan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam serta pembangunan prasarana, pelestarian dan perbaikan lingkungan.·
- (5) Bidang Kesehatan, Pemuda Olah raga dan Seni Budaya : Membantu usaha-usaha peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, kegiatan generasi muda dalam pembangunan, olah raga dan pengembangan kesenian, seni budaya daerah. I
- (6) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana : Membantu usaha-usaha peningkatan taraf hidup keluarga kemitrasejajaran untuk mewujudkan keluarga sejahtera.
Bagian �elima .. � t: r: .
\
- 1 1 -
Bagian Kelima TATA KERJA
BAB IV - Bagian Kedua SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 1

6
- ( 1 ) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan merupakan mitra yang menyelaraskan, mengembangkan antara aspirasi masyarakat dan program pemerintah melalui proses perencanaan disepakati bersama dengan pemerintah desa/ kelurahan.
- Hukum Tua/Lu rah bersama Lembaga Pemberdayaan I Desa/Kelurahan .menyelengg�rakan dan rneninckatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan dan menumbuhkan kondisi dinamis untuk lebih memantapkan ketahanan desa/kelurahan. (2)
- (3) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan l e mbaga-lembaga masyarakat l a i n n y a bersifat saling mengisi dan saling melengkapi dan segala kegiatan perencanaan terpadu yang meliputi strategi, sasaran, lokasinya, yang pelaksanaannya dilakukan secara terkoordinasi.
- Hubungan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Oe'sa dengan . ' . . � . · BPD bersifat konsultasi dan kerjasama diwujudkan dalam bentuk temu karya Lembaga Kemasyarakatan serta penanganan proyek menyangkut kepentingan bersama. (4)
BAB IV - Bagian Kedua SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 1

7
- ( 1 ) . Hubungan Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan · Kelurahan dengan Pemerintahan bersitat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan den ·an pihak ketiga bersifat kemitraan.
BAB VI - PEMBINAAN I
Pasal 1

8
.Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatanl
BAB VI - PEMBINAAN I
Pasal 19

Pembinaan Pemerintah sebagaimana dimaksud meliputi :
- a. Memberikan pedornan dan standar pelaksanaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Memberikan pedoma� pendidikan dan pelatihan;
- c. Memberikan pedornan penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terhadap Lembaga Pernberdayaan Masyarakat; dan
5. yang dilaksanakan e. Memberikan penghalrgaan atas prestasi Lembaga Pernberdayaan Masyarakat.
BAB VI - PEMBINAAN I
Pasal 20

Pembinaan Pemerintah �abupaten sebagaimana dimaksud dalam \ Pasal 1 8 meliputi :
- a. �::: 8 e;�k:�!::�d:t ::�::a��:: 1 �naan da n pengembangan
- b. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;.
3. Lembaga Pemberdayaan pembinaan dan pemberdayaan Masyarakat; c. Menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk
- d. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Melakukan pembin 1 an dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Menyelenqqarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat; · dan
- g. Memberikan penghJrgaan atas prestasi yang dilaksanakan
l oo
MENGET
.
NGESAHKA
Masyarakat
BAB VII - SUMBER DANA
Pasal 21

- ( 1 ) Sumber dana untuk rembiayai kegiatan Lembaga ini berasal dari:
- 1 . Usaha sendiri;
2. l uran/swadaya masyarakat:
3. Partisipasi I sumbangan yang tidak mengikat; dan I
4. Bantuan Pemerintah.
- (2) J u r a n atau dana yalg dikumpulkan dari masvarakat, harus disahkan dalam musyawarah Desa/Kelurahan dan disetujui oleh Lurah/Hukum Tua dan Camat.
BAB VIII - PENYUSUNAN DANA
Pasal 22

- ( 1 ) Dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Ayat ( 1 ) dipergunakan untuk kepentinqan pembangunan dalam rangka rneninqkatkan kesejahf era an rakyat. \
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana sebaqairnana dimaksud Ayat ( 1 ) Pasal ini dilaporkan dalarn musyawarah desa/kelurahan yang diadakan pada setiap tahun.
- (3) Pertanqqunqjawaban penggunaan dana yang berasal dari bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 21 Ayat (1) angka 4, disampaikan kepada Camat melalui Lurah/Hukum Tua.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah i n i sep 1 anjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut de 1 gan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati. ·
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

. . �. � .
\
Diundangkan: di Tondano
Pada tanqqa]
'
�(}
l
'r
AERAH KABUPATEIN MINAHASA I Pit. SEKRETARIS I .
. I LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2011 NOMOR gi .
i
I
I
/
- 1 4 -
.
,
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan · , · yang bertentangan denqan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak -�erlaku lagi.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah i n i dengan penempatannya dalam Lembaran . I Daerah Kabupaten Mlnahasa.ssa..
l
l
' ·
\
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

. ,
\
!
i
!
TENT ANG
PEDOMAN: PEMBENTUKAN LEM BA GA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA ' i DAN KELURAHAN
• .
I
i
I . UMUM
Sejalan dengan pelaksanaan · otonomi daerah dalam upaya pemberdayaan I i masyarakat, i keberadaan l embaga kemasyarakatan yang mengelola manajemen pembanqunan di desa/kelurahan masih diperlukan, karena itu peran dan fungsinya I . sebagai mit 1 ra kerja Pemerintah Desa/Kelurahan perlu dirnantapkan, sehingga I masyarakat f i dorong dan diberi kewenangan secara proporsional dalam pengambilan keputusan urituk membangun diri dan lingkungannya.
Untuk/ mewadahi dinamika dan partisipasi pembangunan dari masyarakat di I tingkat desa/kelurahan sesuai dengan Keputusan Presiden Nornor 49 Tahun 2001 i tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan l a i n , dapat I , diatur dalarn Peraturan Daerah. Penerapan pembangunan partisipatif dimaksudkan guna mendo'rong kemampuan masyarakat untuk menggali potensi, kebutuhan serta I I upaya pernecahan rnasalah secara mandiri, sehingga Lembaga Ketahanan'Mesyarekat I . · . Desa (LKMDy sudah saatnya mereposisi menjadl Lembaga Pemberdayaan Masyarakat I (LPM) · agar! l e bih tangguh menghadlapi tantangan yang bersifat global dalam I · · · melaksanakan tugas dan fungsinya sejalan dengan Undang-Undang 32 Tahun 2004 I . tentang Pernerintahan Daerah. 1 I i .
!
i I I . PASAL DEMI PASAL I
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 1

'
I
I cukup [elas
I
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Cukup jelas I
I
· Cukup jelas
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

I
Cukup jelas
Cukup jelas ·
I Cukup [elas.ss.; I
l
i
I
i
i
.
.
i
PENJELASAN
Pasal 9

i
: .
.
Cukup jelas
Pasal
1 0
i
I
CLlkup jelas
1 1
I
I
. Cukup jelas
Pasal
1 2
;
I
.
.
cJkup jelas
PENJELASAN
Pasal 1

3
i
.
:
cJkup jelas
PENJELASAN
Pasal 14

I
.
.
·
C�kup jelas
PENJELASAN
Pasal 1

5
I
·
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 1

6
\
.
Cukup jelas
1 7
J
Cukup jelas
1 8
I
·
Cu
1
kup jelas
1 9
I
!
cJkup jelas
20
Pasal
·
.
Pasal
Pasal
Pasal
i
·
.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 21

I
'
i
·
· Cu
. Pasal
Pasal
Pasal
1
kup jelas
22
I
·
cukup jelas
23
!
·
·
ci.ikup jelas
24
I
i
·
·
Cukup jelas
Pasal
25
I
;
. Cukup jelaS\_..S:!.e · -
.
I
!
Pasal
· '
- 1 6 -
MENGETAHUI / MENGESAHKAN
SALINAN
COPY
DIPERIKSA
FOTO
TELAH
KEBENARANNYA
TANGGAL ·
l@
DAN
JABATAN
( � '"-="'
'2.0f'l
SESUAI DENGANASLINYA
K:':PA
DAN
�
pi
OP-6ob&lt;Jr iPE.-=&gt;
C::t
,
. .
, -.
--
HUKUM
, AN
UNDANGA�J
"'-..
fv1SC.
SH
r
1
2005
-"'··.\_
---
\