Unknown Unknown Nomor 4 Tahun 2016
Tentang MAJELIS KEHORMATANKODE ETIK BADANPEMERIKSA KEUANGAN
Berlaku: 19 Juli 2016
N/A
Preamble

Menimbang
- b. bahwa Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor Mengingat
4654);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG MAJELIS KEHORMATAN KODE ETIK BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.
BABI KETENTUANUMUM
Pasall 1
Dalam Peraturan BPK ini yang dimaksud dengan:
1. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kode Etik BPK yang selanjutnya disebut Kode Etik, adalah norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap Anggota BPK dan Pemeriksa selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK.
3. Majelis Kehormatan Kode Etik BPK yang selanjutnya disingkat MKKE, adalah alat kelengkapan BPK yang bertugas untuk menegakkan Kode Etik.
4. Panitera MKKEyang selanjutnya disebut Panitera adalah pejabat yang bertugas membantu MKKE di bidang administrasi.
5. Tim Kode Etik adalah tim yang dibentuk oleh MKKE untuk melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik.
Menetapkan
6. Anggota BPK adalah pejabat negara pada BPK yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)dan diresmikan dengan Keputusan Presiden.
7. Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK.
8. Pihak yang Dilaporkan atau Diadukan adalah Anggota BPKatau Pemeriksa yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik yang selanjutnya disebut sebagai Terlapor atau Teradu.
9. Sidang Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disebut Sidang BPK, adalah pertemuan Anggota BPK secara berkala untuk menetapkan kebijakan di bidang pemeriksaan, fungsi sekretariat jenderal, penunjang, dan lain-lain yang memerlukan putusan Badan Pemeriksa Keuangan.
10. Akademisi adalah orang yang berpendidikan tinggi dan mengabdikan diri secara penuh serta berpartisipasi langsung dalam bidang pendidikan tinggi.
11. Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu.
12. Putusan MKKE yang selanjutnya disebut Putusan, adalah putusan tentang terbukti atau tidak terbukti atas dugaan pelanggaran Kode Etik, dan jenis sanksi yang diambil dalam Sidang MKKEjika putusan terbukti.
13. Laporan adalah informasi yang disampaikan oleh seseorang, kelompok, atau organisasi kepada BPK tentang dugaan telah atau sedang terjadinya pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota BPK dan/ atau Pemeriksa.
14. Pengaduan adalah aduan yang disampaikan oleh seseorang, kelompok, atau orgamsasi yang berkepentingan disertai permintaan untuk meneliti dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota BPK dan / atau Pemeriksa yang merugikannya.
\_ ...
--:--;
'.
;.
£C
15. Sidang MKKE adalah sidang yang dilaksanakan oleh MKKE untuk memeriksa dan/ atau memutuskan terbukti atau tidak terbuktinya dugaan pelanggaran Kode Etik dengan menetapkan jenis sanksinya.
16. Pelapor adalah setiap orang, kelompok, atau organisasi yang menyampaikan Laporan.
17. Pengadu adalah setiap orang, kelompok, atau organisasi yang menyampaikan Pengaduan.
18. Terlapor adalah Anggota BPK darr/atau Pemeriksa yang dilaporkan oleh Pelapor.
19. Teradu adalah Anggota BPK darr/atau Pemeriksa yang diadukan oleh Pengadu.
20. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan dalam sidang MKKE tentang suatu pelanggaran yang dilihat, dialami, atau didengar sendiri.
21. Ahli adalah seseorang yang memiliki pengetahuan tertentu, yang diperoleh berdasarkan pendidikan at au pengalamannya.
N/A
Pasal 11

- dugaan (1) MKKE melakukan pemeriksaan atas pelanggaran KodeEtik yang dilakukan oleh:
- a. Ketua BPK;
- b. WakilKetua BPK;
- c. AnggotaBPK;dan
- d. Pemeriksa.
- membawahi satuan kerja para pihak tersebut tidak diikutsertakan dalam pemeriksaan atas dugaan pelanggaran KodeEtik dimaksud. (2) Dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Anggota MKKE yang
Pasa112
- (1) MKKEmembentuk Tim KodeEtik yang bersifat Ad Hoc.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri dari:
- a. Penanggung Jawab;
- b. Wakil Penanggung Jawab;
- c. Pengendali Teknis;
- d. Ketua Tim; dan
- e. Anggota Tim.
- (3) Penanggung Jawab Tim Kode Etik adalah salah satu Anggota MKKEyang berasal dari Anggota BPK.
- (4) Wakil Penanggung Jawab Tim Kode Etik secara ex officio adalah Inspektur Utama.
- (5) Susunan keanggotaan Tim Kade Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh MKKEmelalui Keputusan Ketua MKKE.
- (6) Anggota Tim Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berasal dari satuan kerja Inspektorat Utama.
- (7) Dalam hal dipandang perlu, selain satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Tim Kode Etik dapat melibatkan satuan kerja lainnya.
- (8) Satuan kerja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), bukan merupakan satuan kerja dimana dugaan pelanggaran Kode Etik terj adi.
FUNGSI, TUGAS, WEWENANG,SERTAKEWAJIBANMKKE DANTIMKODE ETIK
N/A
Pasal 13

- (1) MKKEmempunyai fungsi menegakkan Kade Etik.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MKKE mempunyai tugas melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik.
N/A
Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), MKKEberwenang untuk:
- a. membentuk Tim Kode Etik;
- b. memanggil dan meminta keterangan danj atau data kepada:
1. PelaporjPengadu;
2. Terlapor jTeradu;
3. Saksi; dan
4. Ahli;
- c. memutuskan ada atau tidak adanya pelanggaran Kode Etik yang selanjutnya disahkan dalam Sidang BPK yang ditetapkan dengan Keputusan BPK; dan
- d. menetapkan jenis sanksi Kode Etik.
N/A
Pasal 15

Tim Kode Etik mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. meneliti kejelasan:
1. identitas Pelapor/Pengadu;
2. identitas Terlapor/Teradu; dan
3. kasus yang dilaporkan atau diadukan;
- b. menguraikan posisi kasus tentang dugaan pelanggaran KodeEtik berdasarkan laporan atau pengaduan;
- c. meneliti dan melengkapi bukti adanya dugaan pelanggaran Kode Etik berdasarkan penugasan MKKE; dan
- d. menyusun dan melaporkan hasil penelitian atas dugaan pelanggaran KodeEtik kepada MKKE melalui Panitera.
N/A
Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Tim Kode Etik berwenang untuk meminta keterangan dan/ atau data kepada:
- a. Pelapor/ Pengadu;
- b. Terlapor/Teradu; dan
- c. Saksi.
- (2) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim KodeEtik bertanggung jawab kepada MKKE.
Pihak yang diminta keterangan dan/ atau data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dan Pasal 16 ayat (1)wajib memberikan keterangan dan/ atau data yang diminta oleh MKKEdan/ atau TimKodeEtik.
N/A
Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Anggota MKKEatau TimKodeEtik berkewajiban untuk:
- a. merahasiakan:
1. identitas Pelapor/ Pengadu, Terlapor/Teradu, dan Saksi kepada siapapun; dan
2. informasi yang diperoleh karena kedudukannya sebagai Anggota MKKEatau Tim Kode Etik; dan b. mengundurkan diri dari pemeriksaan at au penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik jika terdapat konflik kepentingan yang dapat mengganggu objektivitas pemeriksaan atau penelitian terse but.
- (1) Panitera ex officio dijabat oleh Inspektur Utama.
- (2) Dalam hal Inspektur Utama berhalangan sementara darr/atau berhalangan tetap, MKKE menunjuk Inspektur Penegakan Integritas sebagai Panitera Pengganti untuk melaksanakan tugas-tugas Panitera.
- (1) Panitera mempunyai tugas kepaniteraan yang meliputi:
- a. menerima laporan atau pengaduan adanya dugaan pelanggaran KodeEtik;
- b. menatausahakan laporan atau pengaduan dan bukti awal yang diajukan;
- c. menyampaikan surat panggilan sidang MKKE kepada para pihak;
- d. mempersiapkan persidangan MKKE;
- e. membuat Berita Acara Persidangan MKKE;
- f. membuat risalah rapat MKKE;
- g. menyiapkan konsep Putusan MKKE;
- h. menyampaikan Putusan MKKEkepada Sidang BPK; dan
1. menyampaikan Putusan MKKEyang telah disahkan oleh Sidang BPK kepada Pelapor/ Pengadu, dan Terlapor/Teradu.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitera dibantu oleh Sekretariat Panitera yang dibentuk dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.
- (3) Panitera bertanggung jawab kepada MKKE.
- (4) Berita Acara Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditandatangani oleh Ketua MKKEatau Ketua Sementara MKKEdan Panitera.
- (5) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditandatangani oleh Panitera.
TATACARAPEMERIKSAANPELANGGARAN KODEETIK
Bagian Kesatu
Laporan atau Pengaduan Pelanggaran
Kode Etik
- (1) Laporan tentang pelanggaran Kode Etik disampaikan secara:
- a. Full disclosure yaitu Pelapor bersedia mengungkapkan identitas secara lengkap dan bersedia identitasnya diketahui dalam rangka tindak lanjut pelaporan.
- b. Anonymous yaitu Pelapor tidak mengungkapkan identitas laporan disertai dengan data yang cukup untuk ditindaklanjuti.
- (2) Pengaduan tentang pelanggaran Kode Etik disampaikan secara Full disclosure.
- (3) Laporan atau Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan (2)menguraikan:
- a. Terlapor/Teradu;
- b. perbuatan yang diduga melanggar KodeEtik;
- c. kapan perbuatan tersebut dilakukan;
- d. di mana perbuatan tersebut dilakukan; dan
- e. bagaimana perbuatan tersebut dilakukan.
- (4) Dalam hal identitas Pelapor tanpa nama maka dalam laporan hasil penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik yang disusun oleh Tim Kode Etik, identitas Pelapor disebutkan tanpa nama.
- (5) Laporan atau Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) yang diterima oleh BPK dan Pelaksana BPK wajib diteruskan kepada Panitera untuk diberi nomor registrasi perkara.
Pasa122
Panitera menyampaikan Laporan atau Pengaduan tentang dugaan pelanggaran KodeEtik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5)kepada Ketua MKKEpaling lambat 5 (lima) hari kerja sejak Laporan atau Pengaduan diterima oleh Panitera.
Bagian Kedua
Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran KodeEtik
Pasa123
- (1) MKKE menetapkan waktu Sidang MKKE guna melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran KodeEtik.
- (2) Sidang MKKE diselenggarakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya laporan hasil penelitian dari Panitera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d.
- (3) Panitera menyampaikan surat panggilan kepada Pelapor/Pengadu serta Terlapor/Teradu untuk hadir dalam persidangan MKKE.
- (4) Surat Panggilan harus sudah diterima oleh Pelapor/Pengadu dan Terlapor/Teradu paling lambat 5 (lima)hari kerja sebelum Sidang MKKE dilaksanakan.
- (5) Format Surat Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan BPKini.
Pasa124
- (1) Pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan dalam Sidang MKKE dan bersifat tertutup.
·
4
- (2) Pemeriksaan terhadap PelaporjPengadu dan Terlapor jTeradu dilakukan dalam waktu yang berbeda.
- (3) Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat kedudukan MKKE.
- (1) Dalam rangka pemeriksaan, alat bukti yang sah meliputi:
- a. surat;
- b. keterangan Saksi;
- c. data atau informasi;
- d. keterangan Ahli;
- e. keterangan PelaporjPengadu; dan
- f. keterangan Terlapor jTeradu.
- (2) Pelapor jPengadu, Terlapor jTeradu, Saksi, danj atau Ahli mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing sebelum menyampaikan keterangan danj atau pendapatnya yang dipandu oleh Ketua atau Anggota MKKE.
- (3) Sumpah atau Janji untuk Pelapor jPengadu, berbunyi sebagai beriku t:
10. "Saya bersumpahjberjanji sebagai Pelapor jPengadu akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya" Untuk yang beragama Islam didahului dengan "Demi Allah" Untuk yang beragama Kristen Protestan dan Katholik ditutup dengan "semoga Tuhan menolong saya" Untuk yang beragama Hindu dimulai dengan "Om Attah Parama Wisesa"
. . masmg-masmg. Untuk yang beragama Budha dimulai dengan "Namo Sakyamuni Buddhaya ...Demi Hyang Budha saya bersumpah" ... diakhiri dengan "Sadhu Sadhu Sadhu" Untuk yang beragama lain mengikuti aturan agamanya
- (4) Sumpah atau Janji untuk Terlapor /Teradu, berbunyi sebagai beriku t:
2. . . masmg-masmg. Untuk yang beragama Budha dimulai dengan "Namo Sakyamuni Buddhaya ...Demi Hyang Budha saya bersumpah" ...diakhiri dengan "Sadhu Sadhu Sadhu" Untuk yang beragama lain mengikuti aturan agamanya "Saya bersumpah/berjanji sebagai Terlapor/Teradu akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya" Untuk yang beragama Islam didahului dengan "Demi Allah" Untuk yang beragama Kristen Protestan dan Katholik ditutup dengan "semoga Tuhan menolong saya" Untuk yang beragama Hindu dimulai dengan "Om Attah Parama Wisesa"
3. Untuk yang beragama Budha dimulai dengan "Namo Sakyamuni Buddhaya...Demi Hyang Budha saya bersumpah"...diakhiri dengan "Sadhu Sadhu Sadhu" Untuk yang beragama lain mengikuti aturan agamanya masing-masing. (5) Sumpah atau Janji untuk Saksi, berbunyi sebagai berikut: "Saya bersumpah/berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya" Untuk yang beragama Islam didahului dengan "Demi Allah" Untuk yang beragama Kristen Protestan dan Katholik ditutup dengan "semogaTuhan menolong saya" Untuk yang beragama Hindu dimulai dengan "OmAttah Parama Wisesa"
- (6) Sumpah atau Janji untuk Ahli,berbunyi sebagai berikut: "Saya bersumpah/berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."
"Namo saya Untuk yang beragama Islam didahului dengan "Demi Allah" Untuk yang beragama Kristen Protestan dan Katholik ditutup dengan "semogaTuhan menolong saya" Untuk yang beragama Hindu dimulai dengan "Om Attah Parama Wisesa"
. . masmg-masmg. Untuk yang beragama Budha dimulai dengan Sakyamuni Buddhaya...Demi Hyang Budha bersumpah" ...diakhiri dengan "Sadhu Sadhu Sadhu" Untuk yang beragama lain mengikuti aturan agamanya
Terlapor/Teradu wajib hadir dalam Sidang MKKEdan tidak dapat diwakilkan atau didampingi oleh pihak lain.
- (1) Terlapor/Teradu berhak untuk melakukan pembelaan diri.
- (2) Dalam rangka pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Terlapor/Teradu berhak untuk mengajukan alat bukti yang sah.
- (1) Dalam hal Terlapor/Teradu tidak hadir pada waktu sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, MKKE menunda sidang dan menetapkan waktu sidang berikutnya.
- (2) Panitera menyampaikan surat panggilan kedua kepada pihak yang tidak hadir untuk menghadiri sidang berikutnya.
- (3) Surat Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah diterima oleh yang Terlapor/Teradu paling lambat 3 (tiga)hari kerja sebelum waktu sidang.
- (4) Dalam hal Terlapor/Teradu tetap tidak menghadiri sidang berikutnya, maka Panitera menyampaikan surat panggilan ketiga.
•
2Ql.+"
i
- (5) Surat Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus telah diterima oleh Terlapor /Teradu paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum waktu sidang.
- (6) Dalam hal Terlapor/Teradu tidak hadir untuk ketiga kalinya tanpa alas an yang patut dan wajar, MKKEdapat melakukan pemeriksaan tanpa kehadiran yang Terlapor /Teradu.
- Ketua MKKE pemeriksaan, (1) Dalam melakukan berkewajiban:
- a. memimpin Sidang MKKE;
- b. menjelaskan alas an dan tujuan persidangan; dan
- c. mengatur Anggota MKKE untuk mengajukan pertanyaan kepada:
1. Pelapor /Pengadu;
2. Terlapor/Teradu;
3. Saksi; dan
4. Ahli.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan, Anggota MKKEdapat:
- a. mengajukan pertanyaan kepada:
1. Pelapor / Pengadu;
2. Terlapor/Teradu:
3. Saksi; dan
4. Ahli,
untuk kepentingan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran KodeEtik; dan
- b. mengajukan saran kepada Ketua MKKE baik diminta maupun tidak.
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 13

Cukup jelas.
Pasal14
Cukup jelas.
Pasal15
Cukup jelas.
Pasal16
Cukup jelas.
Pasal17
Cukup jelas.
Pasal18
Cukup jelas.
Pasal19
Cukup jelas.
Pasa120
Cukup jelas.
Pasa121
Cukup jelas.
Pasa122
Cukup jelas.
Pasa123
Cukup jelas.
Pasa124
Cukup jelas.
Pasa125
Hurufa
Cukup jelas.
Hurufb
Cukupjelas.
Hurufc
Yang dimaksud dengan "data atau informasi" adalah data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/ atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang dalam suatu kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau porforasi yang memiliki makna.
Hurufd
Cukup jelas.
Hurufe
Cukup jelas.
Huruff
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup Jelas.
Pasa126
Cukup jelas.
Pasa127
Cukup jelas.
Pasa128
Cukup jelas.
Pasa129
Cukup jelas.
Pasa130
Cukup jelas.
Pasa131
Cukup jelas.
Pasa132
Cukup jelas.
Pasa133
Cukup jelas.
Pasa134
Cukup jelas.
Pasa135
Cukup jelas.
Pasa136
Cukup jelas.
Pasa137
Cukup jelas.
Pasa138
Cukup jelas.
TAMBAHANLEMBARANNEGARAREPUBLIK INDONESIA NOMOR 5905
Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum
Pemeriksaan Keuangan Negara,
c
LAMPlRAN I PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG MAJELIS KEHORMATAN KODE ETIK BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Catatan
:
1. Pemberian keterangan tidak dapat diwakilkan.
- 2.
- 3.
(Nama .Jelas, NIPdan Tanda Tangan)
MAJELIS KEHORMATAN KODEETIK BADANPEMERIKSAKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA PANITERA,
Demikian Surat Panggilan Sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.
Untuk memberikan kesaksian atau keterangan atas dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Saudara/Baudari dengan Nomor Registrasi Perkara .
Hari/tanggal
Pukul
Tempat
Berdasarkan Pasal 13 Peraturan BPK Nomor ... Tahun 20... tentang Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan, kami memanggil Saudara/I agar datang menghadap ke muka Sidang MKKEpada:
...
20...
Kepada Yth.
Sdr/Sdri.
.
(Jabatan)
Di
(Alamat Terakhir)
: Panggilan Sidang Kode Etik
Nomor
Perihal
KETUA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd
HARRY AZHAR AZIS
LAMPIRANII PERATURANBADANPEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR4 TAHUN2016 TENTANG MAJELIS KEHORMATANKODE ETIK BADANPEMERIKSA KEUANGAN
Selanjutnya disebut sebagai Terlapor /Teradu*
Nama
Jabatan
Unit Kerja
1.2 TERLAPOR/TERADU*
yang selanjutnya disebut sebagai Pelapor /Pengadu"
TERHADAP
Nama
Pekerjaan
Alamat
1. IDENTITAS PELAPOR/PENGADU*DAN TERLAPOR/TERADU*
1.1 PELAPOR/PENGADU*
Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara laporarr/pengaduan" Nomor [nomor lap 0 ranj, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara [nomor registrasi perkaraj, menjatuhkan putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:
MAJELIS KEHORMATAN KODE ETIK BADANPEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA,
Nomor [Nomor}/pts/MKKE/ [bulan}/ [tahun}
PUTUSAN
- 1.3 Membaca dan mempelajari Iaporan Zpengaduan" Pelapor /Pengadu=:
Memeriksa dan mendengar keterangan Pelapor/Pengadu*;
Mendengar jawaban Terlapor /Teradu*;
Memeriksa dan mendengar keterangan saksi Pelapor/Pengadu=;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti yang diajukan Pelapor/Pengadu";
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti yang diajukan Tim Kode Etik.
2. DUDUK PERKARA
ALASAN-ALASAN DAN POKOK LAPORAN/PENGADUAN* PELAPOR/ PENGADU*
- 2.1 Menimbang bahwa Pelapor/ Pengadu" ... [berisi uraian alasan dan pokok hal-hal yang dilaporkan/ diadukan oleh Pelapor/ Pengaduj
- 2.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pelapor/Pengadu* mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-l sampai dengan P-.. [sejumlah bukti tertulis yang diajukan Pelapor/ Pengaduj, sebagai beriku t:
| No. | Tanda Bukti | Keterangan |
|-------|---------------|--------------------------------------------------|
| 1 | P-l | [uraian yang menerangkan bukti yang disampaikanj |
| 2 | Dst | |
Selain itu, Pelapor / Pengadu* juga mengajukan [jumlah saksij orang saksi yang telah didengar keterangannya pada persidangan Tanggal [tanggal bulan tahunj, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
Saksi
1. [Nama saksij [uraian keterangan saksij
2. dst
- 2.3 Menimbang bahwa Terlapor /Teradu* telah menyampaikan jawaban dan penjelasan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :
1. [berisi uraian penjelasan dan pokok jawaban yang disampaikan oleh Terlapor/ Teraduj
2. dst.
- 2.4 Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Terlapor/Teradu* mengajukan alat bukti surat/ tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T- ...[sejumlah bukti tertulis yang diajukan Terlapor/ Teradujse bagai berikut :
| No. | Tanda Bukti | Keterangan |
|-------|---------------|--------------------------------------------------|
| 1 | T-1 | [uraian yang menerangkan bukti yang disampaikanj |
| 2 | Dst | |
Selain itu, Terlapor/Teradu* juga mengajukan [jumlah saksij orang saksi yang telah didengar keterangannya pada persidangan Tanggal [tanggal bulan tahunj, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
Saksi
1. [Nama saksij [uraian keterangan saksij
2. dst
3. 2.5 Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. KEWENANGANMKKE DAN KEDUDUKAN PELAPOR/PENGADU*
- 3.1 Menimbang bahwa maksud dan tujuan laporan/pengaduan* Pelapor/Pengadu" adalah menegakkan kode etik BPKyang dilakukan oleh Terlapor/Teradu*;
- laporanZpengaduan", MKKE terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memilikikedudukan hukum untuk mengajukan laporarr/pengaduan" sebagaimana berikut : pokok mempertimbangkan sebelum 3.2 Menimbang bahwa
Kewenangan MKKE
- 3.3 Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan MKKEuntuk menegakkan kode etik yang berbunyi :
- [bunyi Pasal tentang kewenangan MKKEj
- 3.4 Menimbang bahwa laporanZpengaduan" Pelapor/Pengadu* adalah terkait pelanggaran Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan yang dilakukan oleh Terlapor/Teradu", maka MKKEberwenang untuk memutus pengaduan a quo;
- 3.5 Menimbang bahwa untuk menindaklanjuti Iaporan Zpengaduan" Pelapor/Pengadu", MKKEtelah memerintahkan Tim Kode Etik melakukan penelitian dan melengkapi alat bukti yang diberi tanda dengan bukti TKE1 sampai dengan TKE- ... [sejumlah bukti tertulis yang diajukan Tim Kode Etik}, sebagai beriku t:
| No. | Tanda Bukti | Keterangan |
|-------|---------------|--------------------------------------------------|
| 1 | TKE-l | [uraian yang menerangkan bukti yang disampaikan} |
| 2 | Dst | |
Kedudukan Pelapor IPengadu*
- hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; a quo. Pelapor / Pengadu* Iaporan / pengaduan* Peraturan sesuai mengajukan kedudukan dapat memiliki BPK} Pelapor/Pengadu 3.6 Menimbang bahwa Pelapor / Pengadu adalah pihak yang mengajukan laporarr/pengaduan" pelanggaran kode etik. [kedudukan hukum
4. PERTIMBANGANPUTUSAN
- 4.1 Menimbang bahwa para Pelapor/Pengadu* mengadukan Terlapor/Teradu" terkait dugaan telah melakukan pelanggaran kode etik yaitu [pokok pertimbangan sesuai laporan/ pengaduan yang disampaikan oleh Pelapor/ Pengadu}.
- 4.2 Menimbang bahwa Terlapor /Teradu* [pokok pertimbangan sesuai penjelasan danjawaban dan Terlapor/Teradu}.
- Terlapor/Teradu=, bukti dan dokumen yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan, MKKE berpendapat bahwa [pertimbangan MKKE dalam menilai alat bukti yang diajukan dalam persidangan}. 4.3 Berdasarkan keterangan Pelapor / Pengadu*, laporan/pengaduan*
- 4.4 Menimbang bahwa [pertimbangan lainnya dan MKKEJmisalnya dampak negatif yang ditimbulkan dan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Terlapor / Teradu}.
5. KESIMPULAN
Berdasarkan penilaian atas fakta -fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa laporan Zpengaduan", memeriksa dan mendengar jawaban Terlapor/Teradu", dan memeriksa bukti-bukti dokumen
.~"'"
[NamaAnggota MKKE]
[NamaAnggota MKKE]
Anggota,
Anggota,
[NamaAnggota MKKE]
[NamaAnggota MKKE]
Anggota,
Anggota,
[NamaKetua MKKE].
Ketua MKKE,
Demikianlah diputuskan dalam Sidang MKKEoleh [uraian jumlah Anggota MKKE yang memutuskan] yakni [uraian nama-nama Anggota MKKE yang memutuskandanjabatan dalam MKKE] pada hari [han1 tanggal [uraian tanggaij bulan [uraian bulan] tahun [uraian tahun].
6. MEMUTUSKAN
1. Bahwa Terlapor/Teradu* [terbukti atau tidak terbuktinya Terlapor/Teradu melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana Pasal yang dilaporkan/ diadukan dilanggar}.
2. {Apabila terbukti melanggar kode etik} Menjatuhkan Sanksi karenanya kepada Terlapor/Teradu* berupa [tingkat dan jenis sanksi kode etik sesuai denganPeraturan BPK}.
yang disampaikan Pelapor /Pengadu", Terlapor /Teradu", dan Tim Kode Etik, MKKEmenyimpulkan bahwa:
- 5.1 [kewenangan MKKE dalam memeriksa dan memutus laporan/pengaduan* Pelapor/Pengadu*j;
- 5.2 [kedudukan hukum Pelapor/Pengadu* dalam mengajukan lap a ran/ pengaduan *};
- 5.3 [kesimpulan MKKE terhadap Terlapor/Teradu};
- 5.4 [kesimpulan lainnya dari MKKE}.
Keterangan:
* Pilih salah satu
[Nama Panitera]
Panitera,
KETUA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd
HARRY AZHAR AZIS
Salinan sesuai dengan aslinya BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, rizam Burhanuddin
g