PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 2.9 Tahun 2013
Tentang PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN
Berlaku: 9 TAHUN 2013
N/A
Preamble

Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nor aor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 10 1999 Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3823);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retr ibusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukkan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan;
22. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bengkayang dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik,baik yang dihasilkan sendiri maupun di peroleh dari sumber lain.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
11. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak , termasuk yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan Daerah.
12. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Daerah.
13. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
14. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
15. Pajak Yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan Perpajakan Daerah.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang, sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau har ta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
18. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak, karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
24. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
25. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah, yang terdapat dalam Surat Pembetulan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
26. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
27. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan PerundangUndangan perpajakan yang berlaku.
28. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah.
30. Pcnyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
31. Sistem Constanta Storling yang selanjutnya di singkat CS atau Self Assesment adalah suatu sistem dimana Wajib Pajak diberi kepecayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang.
32. Sistem Official Assesment adalah suatu sistem dimana Wajib Pajak membayar pajak berdasarkan ketetapan pajak oleh pejabat yang berwenang atau berdasarkan surat pemberitahuan pajak daerah (SKPD).
33. Sistem Surat Ketetapan Pajak yang selanjutnya di singkat SKP adalah suatu sistem dimana petugas Dinas Pendapatan Daerah akan menetapkan jumlah pajak terutang pada awal suatu masa pajak dan pada akhir masa pajak yang bersangkutan, akan dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah.
34. Benda Berharga adalah tanda bukti pembayaran terhadap pungutan penerimaan daerah berupa karcis, kupon, kwitansi dan sejenisnya.
35. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir.
36. Bendahara Penerima yang selanjutnya di singkat BP adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Dinas Pendapatan Daerah atau yang membidangi pengelolaan pemungutan Pajak Daerah.
37. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan adalah pembahasan yang dilakukan antara pemeriksa dengan Wajib Pajak dalam upaya memperoleh pendapat yang sama atas temuan selama pemeriksaan, dan hasil bahasan temuan tersebut baik yang di setujui maupun yang tidak di setujui, di tuangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang di tanda tangani oleh Pemeriksa dan Wajib Pajak, yang selanjutnya di jadikan dasar penerbitan SKPD dan STPD.
38. Laporan Pemeriksaan adalah laporan tentang hasil pemeriksaan yang di susun oleh pemeriksa secara rinci, ringkas, dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.
BAB II - JENIS OBJEK DAN SUBJEK PAJAK PENERANGAN JALAN
Pasal 2

- (1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik PLN yang terdiri dari :
- a. penggunaan tenaga listrik dari PLN bukan untuk Industri;
- b. penggunaan tenaga listrik dari PLN untuk Industri.
- (2) Dikecualikan dar i Objek Pajak Pcnerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemer intah dan Pemerintah Daerah;
- b. penggunaan tenaga listr ik pada tempat-tempat yang digunakan oleh Kedutaan, Konsulat, dan Perwakilan Asing dengan asas timbal balik;
- c. penggunaan tenaga listr ik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait serta Tempat Ibadah.
BAB II - JENIS OBJEK DAN SUBJEK PAJAK PENERANGAN JALAN
Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah Orang Pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah Penyedia Tenaga Listrik.
BAB III - DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK DAN PERHITUNGAN PAJAK
Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga
2. Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listr ik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian KWH/var iabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;
BAB III - DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK DAN PERHITUNGAN PAJAK
Pasal 5

Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut;
- a. tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 7 % (tujuh persen);
- b. penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tar if Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3 % (tiga persen);
- c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan 1,5% (satu koma lima persen).
Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
BAB IV - BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN DAN PENERBITAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH, SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH, SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR DAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN
Pasal 7

- (1) Perusahaan listrik Negara harus mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh PLN atau kuasanya serta menyampaikan kepada Bidang Pajak.
- (2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil sendir i oleh PLN di Bidang Pajak Dinas Pendapatan Daerah dan atau dapat diakses melalui website resmi Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah memuat pelaporan jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh PLN.
- (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD bertepatan dengan hari libur, maka batas waktu penyampaian pada satu hari kerja berikutnya.
- (6) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) terlampaui, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.
- (7) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh PLN atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Bentuk, format isian formulir dan tata cara pengisian SPTPD dan SKPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Kedua
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
BAB IV - BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN DAN PENERBITAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH, SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH, SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR DAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN
Pasal 8

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Dinas dapat menerbitkan :
- a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dalam hal :
1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati atau pejabat dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau
3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
- b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
- (2) Bentuk dan isi SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB V - TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 9

- (1) Pajak Penerangan Jalan merupakan jenis pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak {self assesment).
- (2) Pembayaran pajak terutang oleh PLN atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan SKPD atau SSPD.
- (3) Pembayaran pajak terutang oleh PLN atau Kuasa dari PLN melalui penerbitan SKPD atau SSPD dilakukan di Kas Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya SKPD atau SSPD.
- (4) Pajak yang terutang dibayar di Bank Kalimantan Barat Cabang Bengkayang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas di wilayah Kabupaten Bengkayang untuk disetorkan ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Bengkayang atau melalui Bendahara Penerima Dinas Pendapatan Daerah.
- (5) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada har i libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (6) Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak terutang oleh PLN atau kuasa dari PLN dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- (7) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SSPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dar i Peraturan Bupati ini.
BAB V - TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 10

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) dilakukan sebagai berikut :
- a. PLN yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dilampiri rincian utang pajak atau tahun pajak yang bersangkutan dan disertai dengan alasannya serta sudah diterima Kepala Dinas paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;
- c. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Dinas dituangkan dalam Keputusan yang dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan dari Kepala Bidang Pajak Dinas Pendapatan Daerah;
- d. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban PLN untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
- e. penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan, terhitung mulai jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Dinas;
- f. pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen);
- g. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
1. perhitungan untuk sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;
4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2 % (dua persen); dan
5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2 % (dua persen).
- h. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :
1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2 % (dua persen) dengan jumlah pajak terutang yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2 % (dua persen) perbulan; dan
3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- i. terhadap PLN yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk surat ketetapan yang sama.
Bagian Kedua Tata Cara Penagihan
BAB V - TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 11

- (1) Kepala Dinas dapat menerbitkan STPD jika :
- a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
- c. Perusahaan Listrik Negara dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Surat Ketetapan Pajak Daerah yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.
- (4) Bentuk dan isi STPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
BAB VI - TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 12

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak Penerangan Jalan, PLN dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Dinas.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila :
- a. Pajak Penerangan Jalan yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
- b. dilakukan pembayaran Pajak Penerangan Jalan yang tidak seharusnya terutang.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas dan dilampiri :
- a. fotocopy identitas dari petugas PLN atau fotocopy identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
- b. fotocopy SPTPD, SKPDLB dan bukti pembayaran yang sah; dan
- c. surat kuasa bermeterai cukup apabila surat permohonan ditandatangani oleh bukan PLN.
- (4) Permohonan pengembalian pajak yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (5) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Penerangan Jalan Kepala Dinas harus memberikan keputusan.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui dan Kepala Dinas tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak Penerangan Jalan dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (7) Apabila PLN mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- (8) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Penerangan Jalan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (9) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Penerangan Jalan dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Dinas memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak Penerangan Jalan.
BAB VI - TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 13

- (1) Dalam hal PLN tidak mempunyai utang pajak, maka pengembalian Pajak Penerangan Jalan dilakukan dengan menerbitkan SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak Penerangan Jalan.
- (2) Surat Per intah Pencairan Dana atas kelebihan pembayaran Pajak Penerangan Jalan dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran bcrjalan.
- (3) Surat Perintah Pencairan Dana atas kelebihan pembayaran Pajak Penerangan Jalan tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran tak terduga.
BAB VII - PENGURANGAN PAJAK
Pasal 14

- (1) Kepala Dinas berdasarkan permohonan PLN dapat memberikan pengurangan pajak.
- (2) Besarnya pemberian pengurangan pajak ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Pemberian pengurangan pajak, setinggi-tingginya sampai dengan 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Tata cara pemberian pengurangan pajak diatur sebagai berikut :
- a. permohonan pengurangan pajak disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan dilampiri :
1. fotocopy KTP;
2. fotocopy SKPD; dan
3. surat kuasa bermeterai dan fotocopy KTP penerima kuasa apabila dikuasakan.
- b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan pajak;
- c. apabila alasan permohonan pengurangan pajak dikabulkan, Kepala Dinas menerbitkan surat keputusan pengurangan pajak;
- d. apabila permohonan pengurangan pajak ditolak, Kepala Dinas harus memberitahukan kepada PLN disertai alasan penolakannya; dan
- e. keputusan pemberian pengurangan pajak harus disampaikan kepada PLN paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima.
BAB VIII - PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATE
Pasal 15

- (1) Kepala Dinas dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan PLN atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak terutang dilakukan terhadap STPD, SKPDKB atau SKPDKBT.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
- a. PLN mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas dengan alasan yang jelas dengan dilampiri :
1. fotocopy KTP dan fotocopy STPD, SKPDKB atau SKPDKBT diterbitkan STPD, SKPDKB atau SKPDKBT; dan
2. surat kuasa bermeterai dan fotocopy KTP penerima kuasa apabila dikuasakan wajib melampirkan.
- b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas dikuasakan memerintahkan Kepala Bidang Pajak Dinas Pendapatan Daerah untuk melakukan pengkajian dan penelitian;
- c. hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada Kepala Dinas sebagai dasar untuk memberi keputusan;
- d. paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak;
- e. apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala Dinas belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan; dan
- f. Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
- (4) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Dinas :
- a. memberitahukan kepada PLN disertai alasan penolakannya, atau;
- b. menulis catatan pada SSPD yang menerangkan bahwa pokok pajak dibayar beserta sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Dinas dan selanjutnya menerbitkan STPD yang memuat sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen).
- (5) Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alas an yang dapat diterima, Kepala Dinas mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi bunga atau denda, dengan cara menuliskan catatan pada SSPD bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan, serta dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Dinas.
- 6) PLN melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1 x 24 jam sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
Bagian Kedua
Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak
BAB VIII - PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATE
Pasal 16

- (1) Kepala Dinas karena jabatannya atau atas permohonan PLN dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan Pajak yang tidak benar, apabila :
- a. ada fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif telah terlampaui; dan
- b. ada fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkan pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak penerangan jalan ditambah sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam SKPD.
BAB VIII - PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATE
Pasal 17

- (1) Pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak atas dasar permohonan PLN diatur sebagai berikut :
- a. surat permohonan PLN didukung oleh fakta baru yang meyakinkan; dan
- b. dalam surat permohonan Wajib Pajak harus dilampiri dokumen berupa:
1. fotocopy SKPD yang diajukan permohonannya;
2. fotocopy dokumen yang mendukung diajukannya permohonan; dan
3. berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif.
- (2) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada PLN.
- (3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala Dinas atau atas usul Kepala Bidang Penagihan Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.
- (1) Atas dasar permohonan PLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 atau permintaan karena jabatan, Kepala Dinas memerintahkan Kepala Bidang Pajak Dinas Pendapatan Daerah untuk membahas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
- (2) HasiJ pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dengan melampirkan telaah pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak.
- (3) Berdasarkan laporan Kepala Bidang Pajak Dinas Pendapatan Daerah dan telaahan pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak, Kepala Dinas member ikan keputusan.
- (4) Kepala Bidang Penagihan Dinas Pendapatan Daerah melakukan proses penerbitan keputusan yang berupa keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atau keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
BAB VIII - PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATE
Pasal 19

- (1) Atas diterbitkannya keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak,Kepala Bidang Pajak Dinas Pendapatan Daerah segera:
- a. melakukan pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara menerbitkan SKPD baru dengan tetap mengurangkan atau memperbaiki SKPD lama;
- b. memberikan tanda silang pada SKPD lama dan selanjutnya diberi catatan bahwa SKPD dibatalkan serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan;
- c. memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak paling lama 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya SKPD baru; dan
- d. menyimpan SKPD yang dibatalkan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.
- (2) Setelah diterbitkannya keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, maka SKPD yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
BAB IX - PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 20

- (1) Perusahaan Listrik Negara yang melakukan Pemungutan PPJ dengan omzet paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Tata cara pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
- a. pembukuan sekurang-kurangnya memuat pemasukan, pengeluaran dan saldo;
- b. pembukuan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
- c. pembukuan didukung dengan dokumen lain yang menjadi dasar perhitungan pajak berupa nota atau dokumen lainnya sehingga dapat diketahui omzetnya;
- d. neraca; dan
- e. laporan rugi laba perusahaan.
- (3) Perusahaan Listrik Negara yang melakukan usaha dengan omzet dibawah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun harus melakukan rekapitulasi nilai omzetnya yang berupa pendapatan yang diterima secara teratur yang dapat menjadi dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.
- (4) Tata Cara PLN melakukan rekapitulasi nilai omzet atas setiap transaksi penerimaan pembayaran sebagai berikut:
- a. rekapitulasi memuat pendapatan brutto usaha secara lengkap dan benar;
- b. rekapitulasi diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
- c. rekapitulasi didukung dengan dokumen lain yang menjadi dasar perhitungan pajak berupa nota atau dokumen lainnya.
- 5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan sebenarnya.
BAB IX - PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 21

- (1) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar sesuai dengan tiorma pembukuan yang berlaku.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.
- (3) Pembukuan atau pencatatan serta rekapitulasi serta dokumen lain yang berhubungan dengan pekerjaan dari PLN harus disimpan selama 5 (lima) tahun.
Bagian Kedua Pemeriksaan
BAB IX - PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 22

- (1) Dalam rangka pemeriksaan Pajak Penerangan Jalan, Kepala Dinas berwenang melakukan pemer iksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan.
- (2) Untuk keperluan pemer iksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada PLN yang diperiksa.
- (3) PLN yang diperiksa dan tidak memenuhi kewajiban sehingga menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai peredaran bruto, maka untuk pengenaan besarnya pajak terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan omzet atau penerimaan tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (4) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Bupati berdasarkan permohonan Kepala Dinas dapat memer intahkan Inspektorat Kabupaten Bengkayang untuk mendampingi Petugas Pemeriksa Pajak.
- (5) Untuk kepentingan pengamanan Petugas Pemeriksa Pajak, Kepala Dinas dapat meminta bantuan pengamanan dar i aparat penegak hukum atau instansi yang terkait.
- (6) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta oleh petugas Pemeriksa Pajak dan PLN terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan untuk keperluan pemeriksaan.
INSENTIF PEMUNGUTAN
BAB IX - PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 23

- (1) Tujuan pemberian insentif untuk peningkatan :
- a. kinerja Dinas Pendapatan Daerah;
- b. kinerja pejabat dan pegawai;
- c. pendapatan asli daerah;
- d. pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya sesuai dengan pencapaian kinerja yang telah ditentukan.
- (3) Besarnya insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan dari rencana penerimaan pajak Penerangan Jalan.
- (4) Penerima insentif dan besarnya insentif yang diterima ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN
BAB XI - PENGENDALIAN
Pasal 24

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Penerangan Jalan ditugaskan kepada Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pendapatan Daerah dapat bekerja sama dengan Dinas atau lembaga lain terkait.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar set iap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.
Ditetapkan di Bengkayang Pada tanggal 3 Pesember 2f ll3 iJBUPATI BENGKAYANG, f t"
^1 SURYADMAN GIDOT
- f
et--
4*L.
Bulan :
Jumlah KWH Terpakai:
LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : -2-6 TAHUN 2013
TANGGAL: ZO DeseiM86P- 2013
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK PENERANGAN JALAN
A. BENTUK SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK PENERANGAN JALAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS PENDAPATAN DAERAH
Jl. Basuki Rahmat Nomor 56 Telp (0562) 441669
Nomor SPTPD :
Masa Pajak :
Tahun Pajak :
SFTFD
( SURAT PF.MBER1TAHU AN PAJ AK DAERAH )
PAJAK PENERANGAN JALAN
IN.P.W.P.D
[ ][ ][ ][ ][ ][
][ ][ ][ ][
Kepada Yth.
di...
PERHATIAN :
- 1.Harap cfiisi dengan huruf Cetak
- 2.Beri nomor pada kotak [ ] yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
- 3.Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada
paling
lambat tanggal 10 bulan berikutnya (Sel f Jlssesment) dan ini sebagai Media untuk melakukan Pe-
- 4.Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dilakukan Penetapan Secara jabatan un tuk Wajib Pajak yang berdasarkan Official Assesment dan Denda untuk Self Assesment.
A. DIISI OLEH WAJIP PAJAK
- Asal Tenaga Listrik
[ ]
- Golongan Tarip 2
[ ]
- Voltase 3
[ ]
- Daya Listrik
[ ]
- Tarip Listrik per KWH Rp . 5
- Penggunaan Listrik / Taksiran Penggunaan Listrik
01. PLN
02. NonPLN
01.
Industri/Bisnis
02.RumahTangga
03. Sosial
04.
01.
110Volt
02.220Volt
03.
01.
02. 900 Wat
03. 1200 Wat
04. 1600 Watt
05. 2200 Watt
06. &gt;2200Wat
450 Wat
- nyetoran, sedangkan Official Assesment pada tanggal
- 4
- 6
Bulan
Jumlah KWH Terpakai
Pajak Terhutang ( bxc)
: Rp
7. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sekarang
Masa Pajak
: Tanggal
s/d Tanggal...
Dasar Pengenaan ( Jumlah Pembayaran
Tarip Pajak ( sesuai Perda ) :
%
B. PERNYATAAN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beser ta lampiran lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.
{- \_
. 200..
( Nama jelas Wajib Pajak )
C. DIISI OLEH PETUGAS .
Tata cara Perhitungan dan Penetapan yang dikehendaki
- 1.Self Assesment ( Dihitung dan menetapkan Pajaknya sendiri)
- 2.Official Assesmen ( Dihitung dan ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah )
Diterima tanggal
:
Nama Petugas
:
NIP
:
[ )
yang diterima
Rp
b Xc )
Rp
Tanggal Jatuh Tempo :
TAI-IUN :
(
NIP
: RP
B. BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS PENDAPATAN DAERAH
Jl. Basuki Rahmat Nomor 56 Telp. (0662) 441669
SKPD
(SURAT KKI'L TAPAN PAJAK DAKRA11)
Nomor Kohir ][ ][ ]( ][ It
NAMA BADAN USAHA ALAMAT NPWPD
:[ ] [ II 1 [ )[ )[ ][ ][ ][ ][
NO
KODE REKENING
JENIS PAJAK DAERAH
JUMLAH
Jumlah Keseluruhan
Dengan huruf
)
PERHATIAN :
Harap Penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerima ( BP ) atau Kas Daerah ( Bank dengan menggunakan Tanda Bukti Pembayaran (TBP )
)
Apabila SKP-D ini tidak atau Kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKP-D ini diterima dikenakan Sanksi Administrasi berupa Bunga sebesar 2 ( dua) persen dari Pokok Pajak.
Kepala
Penetapan
( )
NPWPD NAMA ALAMAT JUMLAH YG DIBAYAR
TANDA TERIMA
:[ ] [ ][ ] [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] [
Nomor Kohir
][ II II ][ ][
Yang Menerima
( )
[
MASA PAJAK
TAHUN
Tanggal Jatuh Tempo
an
NIP
RP
Lain lain
TAHUN:
Rp
6.Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)
Rp
NIP
LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : Vi TAHUN2013
TANGGAL: iO 0@SeMge-
2013
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK PENERANGAN JAWN
A. BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)
iPEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS PENDAPATAN DAERAH
Jl Basuki Rahmat Nomor 56 Telp. (0562) 441669
SKPDKB
SUKAT KKJ'bTAPAN FA|AK DAHKAH (KURANGBAYAR)
Nomor Kohir
i it it i[ it i[
NAMA BADAN USAHA NPWPD
:[ ) [ ][ 1 [ ][ ][ ][ ][ ][ 1[ ] [ ][ ]
- I. Berdasarkan Pasal 9 Undang undang Nomor 18 Tahun 1997 telah dilakukan Pemer iksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :
- ' II. Dan pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih hams dibayar adalah
- sebagai berikut:
- 3.Kredit Pajak:
- 4.Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak ( 2 - 3d)
Rp
- 5.Sanksi Administrasi :
Dengan huruf ; ( . .
)
I PERHATIAN
- 1.Harap Penyetoran dtlakukan melalui Bendahara Pener imaan (BP) atau Kas Daerah (Bank Kalbar Cab. Bengkayang) dengan menggunakan Tanda Bukti Pembayaran ( TBP )
- 2.Apabila SKPDKB ini tidak atau Kurang dibayar setelah lewatwaktu paling lama 30 har i sejak SKPDKB ini diterima dikenakan Sanksi Administrasi berupa Bunga sebesar 2 (dua) persen dari Pokok Pajak.
Kepala
Penetapan
( )
Nomor Kohir
[ ][ ][ ][ ][ ][ ]
TANDA TERIMA
NPWPD ALAMAT JUMLAH YG DIBAYAR
: t ] [ ][ ] [ ][ ][ ][ ][ It H ] [ ][ ]
Yang Menerima
)
MASA PAJAK
TAHUN
Kode Rekening
Nama Rekening
- 1 Dasar Pengenaan
Rp
2. Pajak yang terhutang
Rp
- a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya
Rp
- b. Setoran yang sudah dilaksanakan
Rp
- c. Lain lain
Rp
- Jumlah yang dapat di kreditkan ( a + b + c )
Rp
- a Bunga Pasal 9 Ayat 1
Rp
- b. Kenaikan Pasal 9 Ayat 5 )
- c Jumlah Sanksi Administrasi ( a + b )
Rp
6. Jumlah yang masih harus dibayar ( 4 + 5c )
Rp
n.
NIP
RP
Rp
C- Lain lain
TAHUN:
Rp
p
:(
NIP
B BENTUK SURAT KETETAPAN DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPD-KBT)
Il PEMERINTAH KABUPATEN 6ENGKAYANG
Idinas pendapatan daerah
* Jl. Basuki Rahmat Nomor 56 Telp. (0562) 441669
SKPDKBT
SURAT Ki-THTAPAN PAJAK OAERAH (KURANC BAYAR TAMHAHAN) MASA PAJAK TAHUN
Nomor Kohir
][ It 11 ][ ][ (
NAMA BADAN USAHA ALAMAT NPWPD
:[ ] [ ][ ] [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] [ ][
- Berdasarkan Pasal 9 Undang undang Nomor 18 Tahun 1997 telah dilakukan Pemer iksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :
- . Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah
- sebagai berikut:
- 3.Kredit Pajak :
- d. Jumlah yang dapat di kreditkan ( a + b + c )
- 4.Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2 - 3d )
- 5.Sanksi Administrasi:
- a.Bunga ( Pasal 9 Ayat 1 )
- b.Kenaikan { Pasal 9 Ayat 5)
- c.Jumlah Sanksi Administrasi ( a + b )
- 6.Jumlah yang masih hams dibayar {4 + 5c)
Rp.
Rp
Rp.
Rp.
Dengan huruf
...)
PERHATIAN
1. Harap Penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerima ( BP ) atau Kas Daerah (Bank dengan menggunakan Tanda Bukti Pembayaran (TBP)
)
- 2- Apabila SKPDKBT ini tidak atau Kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKBT ini diterima dikenakan Sanksi Administrasi berupa Bunga sebesar 2 (dua ) persen dan Pokok Pajak.
Kepaia
Penetapan
( )
NPWPD JUMLAH YG DIBAYAR : RP ALAMAT
: [ J [ ][ ][ ][ I ][ ][ ] [ ][ ]
TANDA TERIMA
Nomor Kohir
][ II ][ 11 ][
Yang Menerima
)
Kode Rekening
Nama Rekening
- Dasar Pengenaan
Rp
- 2 Pajak yang terhutang
Rp
- a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya
Rp
- b. Setoran yang sudah dilaksanakan
Rp
- c. Lain lain
Rp
Rp
Rp
n
NIP
LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 16 TAHUN2013
TANGGAL: 10 PeW8e- 2013
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK PENERANGAN JALAN
BENTUK SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG DINAS PENDAPATAN DAERAH Jalan Basuki Rahmat No. 56
SSPD
(SURAT SETORAN PAJAK DAERAH) TAHUN 2013
|MOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)
Menyetor berdasarkan *) :
&lt;@ nnin m m imrm
^U SPTPD [j SKPD
LJ STPD [\_J SKPDKB |
SKPDKB I |lain-lain
Masa Faiak
Jan |Feb| Mar | Apr
Jun I Jul j Agst I Sept
Nop
Bert tanda sikmg pada f colom tnilan untuk r nasa yang berken,
Diisi tahun terutang pajak
No. | Ayat
Jenls Pajak
Uralan Pajak
Jumlah (Rp.)
Rp
Dengan Huruf I
Telah Diterima Uang sejumlah :
BPD Cabang Bengkayang/ BPD Capem/BRI/BNI
PETUGAS BANK/TELLER )
Bengkayang,
2013
Penyetor / Wajib Pajak
2 0 1 3
NAMA
ALAMAT
Tahun
Des
Jumlah
Rp.
TAHUN:
- Bunga ( Psal 10 Ayat 3 )
Rp
JUMLAHYG DIBAYA: RP
LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 29 TAHUN2013
TANGGAL. 30 OeSeM&amp;EP- 2013
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN
BENTUK SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS PENDAPATAN DAERAH
Jl. Basuki Rahmat Nomor 56 Telp- (0562) 441669
SKPDKB
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (KURANGBAYAR)
Nomor Kohir
][ Jt ][ ][ ][
NAMA BADAN USAHA ALAMAT NPWPD
] [ ]( ] [ ][ ][ ][ )[ ][ ][ ] [ ][ )
1. Berdasarkan Pasal 7 Undang undang Nomor 18 Tahun 1997 telah dilakukan Pemeriksaan atau keterangan lain
atas pelaksanaan kewajiban :
- II Dan pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih hams dibayar adalah sebagai ber ikut:
- 1.Pajak yang kurang dibayar
Rp
- 2.Sanksi Administrasi
3. Jumlah yang masih harus dibayar { 1 + 2a )
PERHATIAN
1. Ha rap Penyetoran dilakukan metalui Bendahara Penerima { BP ) atau Kas Daerah ( Bank Kalbar Cabang Ngabang ) dengan menggunakan Tanda Bukti Pembayaran { TBP )
2. Apabila STPD Jabatan ini tidak atau Kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 harisejakSTPD Jabatan diterima dikenakan Sanksi Administrasi berupa Bunga sebesar 2 (dua ) persen dari Pokok Pajak.
Kepala
Penetapan
... )
NIP ...
TANDA TERIMA
Nomor Kohir
II 11 ][ ][ ][ [
NPWPD
:[ ] [ ][ ] [ ][ ][ ][ ][ ][ II
Yang Menerima
( )
MASA PAJAK
TAHUN
Nama Rekening
- Psal 10 Ayat 3
Rp
Rp
Dengan huru
n.
ALAMAT
JUMLAH YG DIBAYA
RP
Dengan huru : (