PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 5 Tahun 2015
Tentang PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS UNCAK KAPUAS MANDIRI TAHUN ANGGARAN 2015
Berlaku: 17 April 2015
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Uncak Kapuas Mandiri Tahun Angaran 2015;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaima telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 1996 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Hulu pada Pihak Ketiga;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Uncak Kapuas Mandiri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Uncak Kapuas Mandiri;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 18 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU dan BUPATI KAPUAS HULU
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS UNCAK KAPUAS MANDIRI TAHUN ANGGARAN 2015.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lainnya yang bukan uang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang memiliki nilai ekonomis.
6. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan atau kekayaan daerah yang belum dipisahkan yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin, inventaris, surat berharga, fasilitas dan hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kekayaan daerah yang belum dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan melalui usaha investasi jangka panjang daerah yang bersifat permanen pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan atau pemanfaatan Modal Daerah oleh pihak ketiga dengan
- prinsip saling menguntungkan.
10. Dividen adalah bagian laba usaha perseroan yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional berdasarkan besar saham yang dimilikinya.
11. Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Uncak Kapuas Mandiri yang selanjutnya disebut PT. UKM adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang.
12. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan/atau perseorangan yang berada di luar organisasi Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, Perusahaan Daerah, Instanasi/Lembaga Pemerintahan, dan Badan Usaha lain baik perorangan, Nasional atau Asing.
13. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
14. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan atau anggaran dasar perseroan terbatas.
15. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas umum daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

Penyertaan Modal pada PT. UKM bertujuan untuk mendukung penyediaan modal dalam rangka mengembangan sumber potensi pendapatan asli daerah, menciptakan lapangan kerja, partisipasi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pelayanan kepada masyarakat.
BAB II - PENYERTAAN MODAL DAERAH
Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal pada PT. Uncak Kapuas Mandiri berupa pembelian saham sesuai dengan penyediaan dana yang tertampung dalam APBD.
- (2) Penyertaan Modal pada PT. Uncak Kapuas Mandiri untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (3) Pelaksanaan pencairan dana penyertaan modal untuk tahun
berkenaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB II - PENYERTAAN MODAL DAERAH
Pasal 4

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
BAB III - PENGANGGARAN
Pasal 5

Pelaksanaan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015.
BAB IV - PEMBAGIAN DIVIDEN
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mendapatkan dividen dari Penyertaan Modal pada PT. Uncak Kapuas Mandiri.
- (2) Dividen yang diperoleh dari Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibagikan setiap akhir tahun buku PT. Uncak Kapuas Mandiri setelah melalui RUPS menjadi hak daerah.
- (3) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetorkan ke Kas Umum Daerah dan dicatat sebagai penerimaan daerah sesuai dengan tata usaha pengelolaan keuangan daerah.
BAB V - PENGAWASAN
Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal.
- (2) Bupati dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk SKPD untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal pada PT. Uncak Kapuas Mandiri.
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun sekali dengan tembusan kepada DPRD.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 17 April 2015 BUPATI KAPUAS HULU,
A.M. NASIR
Diundangkan di Putussibau pada tanggal 28 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,
MUHAMMAD SUKRI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2015 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (6)/(2015)
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kekayaan daerah untuk penyertaan modal (investasi) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mengembangkan dan mendayagunakan potensi dan aset daerah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan usaha serta meningkatkan pendapatan asli daerah, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Uncak Kapuas.
Sehubungan dengan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah berkenaan.
Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun 2015 akan melaksanakan penyertaan modal pada PT. Uncak Kapuas Mandiri dengan jumlah penyertaan modal yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
PENJELASAN
Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas.

```TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 23