PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 7 Tahun 2017
Tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2017
Berlaku: 7 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Menimbang : a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu ditetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2017;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2017.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi.
6. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wakatobi.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disingkat RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam menghitung Pembagian dan Penetapan Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Wakatobi.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian cara perhitungan dan penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Wakatobi.
BAB III - PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN
Pasal 3

- (1) Anggaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dialokasikan dalam APBD.
- (2) Penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa berpedoman pada rencana penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam APBD.
BAB III - PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN
Pasal 4

Alokasi anggaran Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebesar 10% (sepuluh persen) untuk semua jenis pajak daerah dan retribusi daerah.
BAB IV - TATA CARA PENGHITUNGAN
Pasal 5

- (1) Tata cara penghitungan Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk setiap Desa diatur secara merata dan proporsional.
- (2) Pengalokasian bagian dari dana hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
- a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa;
- b. 40% (empat puluh persen) dibagi kepada Desa secara proporsional.
BAB IV - TATA CARA PENGHITUNGAN
Pasal 6

- (1) Pembagian Bagi hasil pajak daerah secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b adalah berdasarkan indikator prosentase realisasi pajak dan retribusi per desa terhadap total realisasi setoran pokok pajak bumi dan bangunan se-Kabupaten Wakatobi.
- (2) Pembagian dan tata cara pengalokasian ditetapkan dengan formulasi perhitungannya sebagai berikut :
| BHPRD | = RPR x 10% |
|---------|-----------------------------------|
| ABHPRM | = BHPR x 60% Jumlah Desa |
| ABHPRMP | = RPR per Desa ∑ RPR Desa x (40%) |
Keterangan :
BHPRD
- = Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ke Desa
RPR
- = Realisasi Pajak dan Retribusi
ABHPRM
- = Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Merata
- ABHPRMP = Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Merata Proporsional
BAB V - PENYALURAN, PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 7

- (1) Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa disalurkan dari Kas Umum Daerah kepada Pemerintah Desa melalui rekening Pemerintah Desa oleh Bendahara Umum Daerah.
- (2) Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sejumlah Rp. 856.303.000,(delapan ratus lima puluh enam juta tiga ratus tiga ribu rupiah) dengan rincian untuk setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Kedua Pengelolaan
BAB V - PENYALURAN, PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 8

- (1) Penerimaan desa yang berasal dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah harus dimasukan dalam APBDesa masingmasing Desa sebagai sumber pendapatan desa.
- (2) Penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembiayaan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
Bagian Ketiga Pertanggungjawaban
BAB V - PENYALURAN, PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 9

Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.
Ditetapkan di Wangi-Wangi pada tanggal 15-3-2017
BUPATI WAKATOBI,
TTD/CAP
ARHAWI
Diundangkan di Wangi-Wangi pada tanggal 15-3-2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,
TTD/CAP
JUHAIDDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2017 NOMOR 7