Unknown Unknown Nomor 11 Tahun 2015
Tentang NILA! PEROLEHAN AIR TANAH DI KOTA BITUNG
Berlaku: 1 Februari 2015
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA BITUNG PROVINS! SULAWESI UTARA
PERATURAN WALJKOTA BITUNG NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG
NILA! PEROLEHAN AIR TANAH DI KOTA BITUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BITUNG
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bi tung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Nilai Perolehan Air Tanah di Kota Bitung sebagai dasar Pemungutan Pajak Air Tanah;
- b. bahwa Peraturan Walikota Bitung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah sudah tidak sesuai dengan perkembangan serta kemajuan perekonomian dan pembangunan Kata Bitung sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Nilai Perolehan Air Tanah di Kota Bi tung;
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 I Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2014 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 89) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2009 dan dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2012 Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2010 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8 Tahun 2010) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2013 Nomor 22 Tambahan Lernbaran Daerah Kota Bitung Nomor 115);
12. Peraturan Walikota Bitung Nomor 33 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2012 Nomor 33);
13. Peraturan Walikota Bitung Nomor 21 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah di Kota Bitung (Serita Daerah Kota Bitung Tahun 2013 Nomor 76);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN WAL!KOTA TENTANG NILA! PEROLEHAN AIR TANAH DI KOTA BITUNG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Pcraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Walikota adalah Walikota Bitung.
2. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung.
3. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah.
4. Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/ a tau pemanfaatan air tanah.
5. Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
6. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
7. Volume Pemakaian Air Tanah adalah jumlah besaran air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan, yang dihitung dalam satuan meter kubik (ml).
8. Harga Dasar Air Tanah yang selanjutnya disebut HOA adalah harga air tanah per satuan meter kubik (ml) yang ditentukan berdasarkan tujuan penggunaan dan/ atau pemanfaatan air tanah.
9. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disebut NPAT adalah volume air tan ah yang diam bi! dikalikan dengan harga dasar air tanah.
10. Non Niaga adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh kegiatan Rumah Tangga, Asrama, Kantor/Rumah Sakit Umum (Pemerintah/Swasta), Laboratorium/Poliklinik, Lernbaga Pendidikan/Perguruan Tinggi/lnstitut/Kursus Keterampilan (Pemerintah/Swasta), dan kegiatan sejenis lainnya.
11. Niaga Kecil adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh kegiatan Pertokoan, Rumah Makan/ Restoran, Hotel Melati/ Cottage/Penginapan/Rumah Kost, Tempat Hiburan/Taman Rekreasi, Service Station/Bengkel/Pencucian Mobil/Motor, Usaha Penjualan Air dan kegiatan sejenis lainnya.
12. Niaga Besar adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh kegiatan Perhotelan (Berbintang/Resort). Swalayan, Bar/ Night Club, Usaha Petemakan/Perkebunan besar dan kegiatan sejenis lainnya.
13. lndustri adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh kegiatan lndustri atau Pabrik Pengalengan/Usaha Perikanan, Pabrik Es/ Cold Storage, Usaha Jasa Kepelabuhanan, Industri atau Pabrik Minyak kelapa, lndustri Kimia/Obat-obatan/Kosmetik dan kegiatan sejenis lainnya.
14. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah PDAM Dua Saudara Kota Bitung. ·
BAB II - DASAR PENGENAAN PAJAK DAN CARA PERHITUNGAN NPAT
Pasal 4

Klasifikasi Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air tanah yaitu :
- a. Non Niaga;
- b. Niaga Kecil;
- c. Niaga Besar; dan
- d. lndustri.
- (2) Besarnya volume pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah diperoleh dari laporan wajib pajak dan/atau pendataan serta pemeriksaan lapangan oleh Petugas Dinas.
BAB II - DASAR PENGENAAN PAJAK DAN CARA PERHITUNGAN NPAT
Pasal 5

Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah dilakukan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Instansi yang berwenang atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Bitung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2011 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2015. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.
BERlTA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2015 NOMOR 11
LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR
11 TAHUN 2015
TANGGAL
TENTANG
21, JAJIUA � I 2015
NILA! PEROLEHAN AIR TANAH DI KOTA B!TUNG.
TABEL NILA! PEROLEHAN AIR TANAH (Rp./m 3 per bulanl
l&gt; SUMBER AIR ALTERNATIF (PDAM) ADA.
| No. | Volume Pemakaian Air | Klasifikasi Harga Dasar Air Tanah (Rp. /mJ) | Klasifikasi Harga Dasar Air Tanah (Rp. /mJ) | Klasifikasi Harga Dasar Air Tanah (Rp. /mJ) | Klasifikasi Harga Dasar Air Tanah (Rp. /mJ) |
|-------|------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| No. | Volume Pemakaian Air | Non Niaga | Niaga Kecil | Niaga Besar | lndustri |
| I. | O s/d 150 mJ | 4.000 | 4.500 | 4.900 | 5.200 |
| 2. | 151 mJ s/d 500 mJ | 4.150 | 4.650 | 5.050 | 5.350 |
| 3. | 501 mJ s/d 1.000 mJ | 4.300 | 4.800 | 5.200 | 5.500 |
| 4. | 1.001 mJ s/d 2.500 m' | 4.450 | 4.950 | 5.350 | 5.650 |
| 5. | Diatas 2.500 ma | 4.600 | 5.100 | 5.500 | 5.800 |
l&gt; SUMBER AIR ALTERNATIF (PDAM) TIDAK ADA.
| No. | Volume Pemakaian Air | Klasilikasi Harga Dasar Air Tanah (Rp./m3) | Klasilikasi Harga Dasar Air Tanah (Rp./m3) | Klasilikasi Harga Dasar Air Tanah (Rp./m3) | Klasilikasi Harga Dasar Air Tanah (Rp./m3) |
|-------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| No. | Volume Pemakaian Air | Non Niaga | Niaga Kecil | Niaga Besar | Industri |
| I. | O s/d 150 m3 | 3.000 | 3.500 | 3.900 | 4.200 |
| 2. | 151 mJ s/d 500 mJ | 3.150 | 3.650 | 4.050 | 4.350 |
| 3. | 501 m' s/d 1.000 mJ | 3.300 | 3.800 | 4.200 | 4.500 |
| 4. | 1.001 m' s/d 2.500 mJ | 3.450 | 3.950 | 4.350 | 4.650 |
| 5. | Diatas 2.500 mJ | 3.600 | 4.100 | 4.500 | 4.800 |
7