PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 16 Tahun 2007
Tentang RETRIBUSI IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET
Berlaku: 26 Januari 2007
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 16 TAHUN 2007 -
TENTANG
RETRIBUSI IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAROLANGUN,
- . bahwa berdasarkan hasil peninjauan dan penelitian di beberapa lokasi
- dalam Kabupaten Sarolangun terdapat Goa-goa tempat bersarangnya Burung Walet yang merupakan kekayaan alam sejati dan sangat bermanfaat bagi manusia serta mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi:
- . bahwa dalam pemanfaatan dan pengelolaan Goa Sarang Burung Walet tersebut, perlu dijaga kelestarian dan kelangsungan hidup Burung Walet dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
- bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu di ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun C.
- . Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4319):
- . Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia I Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia I Nomor 3699) :
- . Undang-undang Nomor 54 tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969):
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) : 4.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) : 5.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah : (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) : 6.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), 7
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804), 8
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838), : 9
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952),
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2601 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138),
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139):
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN Dan BUPATI SAROLANGUN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERATURAN DAERAH TENTANG IN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET.
BABI KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- (1) Daerah adalah Kabupaten Sarolangun:
- (2) Bupati adalah Bupati Sarolangun
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun:
- (4) Izin adalah izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet yang diberikan oleh Bupati Sarolangun:
- (5) Burung Walet adalah Satwa Liar yang termasuk Marga Collocolia, yaitu Collocolia Puchia Phage, Collocolia Maxima, Collocolia Esculenta dan collocolia Linchi:
- (6) Pengelolaan Sarang Burung Walet adalah rangkaian pembinaan Habitat dan pengendalian populasi Burung Walet di habitat alami dan diluar habitat alami:
- (7) Pengusahaan Burung Walet adalah bentuk kegiatan pengambilan Sarang Burung Walet dihabitat alami dan diluar habitat alami:
- (8) Habitat alami Burung Walet adalah lingkungan tempat Burung Walet hidup dan berkembang secara alami:.
- (9) Diluar habitat alami Burung Walet adalah lingkungan tempat Burung Walet hidup dan berkembang yang diusahakan dan dibudidayakan:
- (10) Kawasan Hutan Negara adalah kawasan hutan lindung, Hutan Produksi, Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian:
- (11) Lokasi adalah suatu kawasan / tempat tertentu dimana terdapat Sarang Burung Walet baik pada habitat alami maupun diluar habitat alami:
- (12) Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik didarat maupun diperairan yang mempunyai fungsi perlindungan system penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari Sumber Alam Hayati dan Ekosistim:
- (13) Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik didarat maupun diperairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistim penyangga kehidupan:
- (14) Penemu Goa Sarang Burung Walet adalah seseorang atau sekelompok orang, yang diakui oleh masyarakat sekitarnya sebagai penemu Goa Sarang Burung Walet:
- (15) Kawasan Konservasi adalah kawasan yang dilindungi atau dilestarikan:
- (16) Retribusi izin pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet oleh Pemerintah Daerah kepada arang pribadi atau Badan Hukum:
- (17) Penyidik Tindak Pidana dibidang pengusahaan Sarang Burung Walet adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet dan menemukan tersangkanya:
A
- (18) Bangunan gedung dan rumah adalah bangunan tempat digunakan untuk bersarangnya Burung Walet:
BAB II - LOKASI SARANG BURUNG WALET DAN PENGUSAHAANNYA
Pasal 2

- (1) Lokasi Sarang Burung Walet berada di :
- a. Habitat alami:
- b. Di luar habitat alami.
- (2) Sarang Burung Walet yang berada dihabitat alami meliputi :
- a. Kawasan Hutan Negaraj.
- b. Kawasan Konservasi:
- c. Goa alam dan atau di luar kawasan yang tidak dibebani hak milik perorangan atau adat.
- (3) Sarang Burung Walet dihabitat alami atau dluar habitat alami dapat diusahakan dan dikelola sesuai dengan ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku:
- (9) Pengusahaan Sarang Burung Walet dihabitat alami atau diluar habitat alami dapat dilakukan baik oleh perorangan maupun secara kelompok atau Badan Hukum:
- (5) Sarang Burung Walet berada diluar habitat alami meliputi bangunan rumah dan bangunan lain yang dipergunakan untuk usaha burung wallet.
BAB II - LOKASI SARANG BURUNG WALET DAN PENGUSAHAANNYA
Pasal 3

- (1) Hasil temuan Sarang Burung Walet dihabitat alami wajib melaporkan penemunya kepada Bupati dengan disertai Surat Keterangan dari Kepala Desa yang diketahui oleh Camat setempat untuk diterbitkan Surat Pengesahan atas penemunya,
- (2) Penemu Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan prioritas untuk mengelola dan mengusahakan Sarang Burung Walet:
- (3) Penemu Sarang Burung Walet dapat bekerja sama atau menyerahkan pengelolaan dan pengusahaannya kepada pihak lain,
4. 49 Penyerahan hak pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet dari penemu kepada pihak lain harus mendapat persetujuan Bupati,
- 5) Penerima hak pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet dari penemu, dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam pengelolaan dan pengusahaannya setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
BAB II - LOKASI SARANG BURUNG WALET DAN PENGUSAHAANNYA
Pasal 4

Bangunan sebagai tempat pengelolaan Sarang Burung Walet hanya diperbolehkan paling tinggi 4 (empat) lantai dengan ketentuan bentuk bangunan dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai bangunan Rumah / Ruko.
BAB II - LOKASI SARANG BURUNG WALET DAN PENGUSAHAANNYA
Pasal 5

- (1) Perubahan dan atau penambahan bentuk bangunan atau rumah sebagai tempat pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet harus mendapat persetujuan / izin Bupati,
- (2) Perubahan atau penambahan bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat persetujuan dari tetangga disebelah kiri dan kanan (sepadan atau belakang bangunan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat).
"
BAB III - PERIZINAN
Pasal 6

- (4) Sarang Burung Walet yang berada dihabitat alami atau diluar habitat alami dapat dikelola dan diusahakan atas izin Bupati:
- (2) Izin pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali,
- 3) Perpanjangan izin selambat-lambatnya harus diajukan kembali 15 (lima belas) hari sebelum habis masa berlaku izin.
BAB III - PERIZINAN
Pasal 7

Untuk mendapat izin pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1), Orang atau Badan Hukum mengajukan permohonanan diatas kertas bermaterai Rp 6000,dialamatkan kepada Bupati Cg. Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Sarolangun dengan melampirkan :
- a. Surat Permohonan Usaha Pengelolaan Sarang Burung Walet:
- b. Photo copy KTP:
3. Rekomendasi dari Kepala Desa dan Camat berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dilapangan: C.
4. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan dalam mengelola dan mengusahakan Sarang Burung Walet mentaati persyaratan yang ditetapkan oleh Bupati maupun Instansi Teknis: d.
5. Khusus pengelolaan Sarang Burung Walet diluar habitat alami harus dilengkapi Izin Gangguan (HO), Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL), persetujuan tetangga terdekat yang diketahui oleh RT:
6. Bangunan gedung tempat digunakan untuk bersarangnya Burung Walet dibangun radius 2 (dua) km dari pemukiman penduduk.
BAB III - PERIZINAN
Pasal 8

- (1) Izin dapat dicabut apabila tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam perizinan:
- (2) Apabila izin yang diberikan bertentangan dengan kepentingan umum, kepentingan daerah atau Negara:
- (3) Melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku:
4. (49 Memindahtangankan izin kepada Pejabat yang ditunjuk.
BAB IV - KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN
Pasal 9

Untuk pengelolaan Sarang Burung Walet yang berada di habitat alami (goa) :
- 4) Setiap pemegang izin pengusahaan dan pengelolaan Sarang Burung Walet wajib mematuhi semua ketentuan dan peraturan mengenai pengelolaan Sarang Burung Walet,
- (2) Membayar Retribusi izin sebesar Rp. 500.000,(lima ratus ribu rupiah) untuk satu surat izin dan disetorkan kepada bendaharawan penerima Dipenkada Kabupaten Sarolangun:
- (3) Besarnya Retribusi perpanjangan perizinan ditetapkan sebesar Rp. 500.000,(lima ratus ribu rupiah) dua tahun sekali.
BAB IV - KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN
Pasal 10

Untuk Pengelolaan Sarang Burung Walet yang berada dihabitat luar alami (Bangunan Rumah tempat tinggal / ruko ) :
- (1) Setiap Pemegang Izin Pengusahaan dan Pengelolaan Sarang Burung Walet wajib mematuhi semua ketentuan dan peraturan mengenai pengelolaan Sarang Burung Walet:
- (2) Membayar Retribusi Izin sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk satu surat izin dan disetorkan kepada bendaharawan penerima Dipenkada Kabupaten Sarolangun:
- (3) Terhadap izin sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini harus dilakukan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali dalam rangka pengendalian pembinaan dan pengawasan serta dikenakan retribusi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah):
- (4) Retribusi terhutang saat diterbitkannya SKPD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
BAB IV - KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN
Pasal 1

i
Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Sarolangun dalam waktu 2 x 24 jam.
BAB V - PENGAMBILAN SARANG BURUNG WALET
Pasal 12

Untuk meningkatkan produktivitas dan menjaga populasi Burung Walet, pengambilan / pemanenan : Srang Burung Walet harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- (1) Masa panen dilaksanakan setelah anak Burung Walet meninggalkan sarangnya:
- (2) Sarang Burung Walet sedang tidak berisi telur:
- (3) Dilakukan pada siang hari:
- (4) Tidak mengganggu Burung Walet yang sedang mengeram:
- (5) Dalam hal Sarang Burung Walet berada di hutan produksi, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam agar mematuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang di bidang kehutanan.
BAB VII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 14

- W» Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah):
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran pasal 6,7,8,9 dan 10.
BAB VIII - PENYIDIKAN
Pasal 15

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun diberikan kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan daerah atau retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana:
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan-keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas:
4. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut, b.
5. Meminta keterangan atau bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah: C.
6. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah: d.
7. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut: e
8. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana dibidang retribusi daerah: f
9. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud huruf e: 9.
10. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah: h.
11. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi: i
12. Menghentikan penyidikan: j.
13. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidik tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. k.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
|
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
'
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Daerah ini dan menempatkannya kedalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.
Y TN
TA
AAN PLAN LA
LUPA
LA sa
Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal 26 Januari 2007
BUPATI SA UN,
H., HASAN BASRI AGUS
Diundangkan di Sarolangun Pada tanggal 26 Januari 2007
SEKRETARIS DAERAH
F PEMBINA TK.I NIP, 080 054 513
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2007 NOMOR 16