Unknown Unknown Nomor 8 Tahun 2023
Tentang PERUBATIAN ATAS PERATURA}I DAERATI KABUPATEN BATA}IG HARI NOMOR 8 TAHUN 2(Xn TENTANG TATA CARA PENCALONA}I, PEMILIHAN, PENGANGKATA}I DA}I PEMBERHENIIANI KEPALA DESA
Berlaku: 8 Tahun 2000
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN BATAI\G HARJ
PERATURA}I DAERATI KABTIPATEN BATANG HARI
NOMOR 5 TATIUN 2OO2
TENTANG
PERUBATIAN ATAS PERATURA}I DAERATI KABUPATEN BATA}IG HARI NOMOR 8 TAHUN 2(Xn TENTANG TATA CARA PENCALONA}I, PEMILIHAN, PENGANGKATA}I DA}I PEMBERHENIIANI KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAFIA ESA
BUPATI BATA}IGIIARI,
- .4, bahwa berdasarkan situasi dan kondisi dilapangan dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Des4 persyaratan rurtuk menjadi Kepala Desa sering terjadi kendala dan hambata&amp; untuk itu perlu ditinjau syarat - syarat dimaksud; a.
- b. bahwa berdasarkan pertimbmg;an sebagaimana dimaksud pada huruf E perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Batang llari Nomor 8 Tahun 2000 Tata Cara Pencalonaan, Pemilihaq Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dengm Perafirran Daerah-
- 1. Undang-rmdang Nomor 12 Tahrm 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupate,n Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat tr Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat tr Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50);
- Undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentng Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor l-69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ; 2.
- Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Irrnbaran Negara Nomor 3839); 3
1. Undang-utdang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangm Keuangan Antr Pemsrintah Pusat dan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahrm 1999 Nomor 7t Tambahan Lernbaran Negara Nomor 38aS);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahrm 2000 Nomor 54; Tambahan kmbaran Negara Nomor 3952);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintatr, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Talnrn 1999 Nomor 70);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembeirtukan Badan Perwakilan Desa pembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2000 Nomor 7);
5. L Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 8 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonarq Pemilihaa Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (kmbaran Daerah Kabupaten Batang tlmi Tahun 2000 Nomor 8).
Dengan Persetujuan
DEW.4N PERWAKILA}.I RAKYAT DAERAH KABIIPATEN BATANG HARI
MEMUTUSKAN:
.t\Ienetapkan
: PERATIIRAN DAERAII TENTANG PERIJBAHAN ATAS PERATIIRAN DAERA}I KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 8 TAHUN 2OOO TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERF{ENTIAN KEPALA DESA.
PASAL I
Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Tata Carc Pencalonan, Pernilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batangllari Tahun 2000 Nomor 8) BAB tr Pasal 3 ayat (1) huruf d beserta perlielasannyE huruf e, huruf 4 dan Pasal 6 avat (l) huruf b,