PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor RJJ Tahun 2016
Tentang SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI PENGELOLAAN KEUANGAN
Berlaku: 1 Januari 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI LAMPUNG TIMUR PROVINS! LAMPUNG
PERA TURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR rJJ TAHUN 2016
TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI PENGELOLAAN KEUANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG TIMUR,
- a. bahwa dalam penerapan standar akuntansi bcrbasis akrual diperll1kan langkah-langkah dan prosedur dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam sistem dan prosedur akuntansi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas dan untuk tertib administrasi pengclolaan keuangan daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengelolaan Keuangan.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 t:entang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat Il Way Kana n, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1 999 ten tang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotismc;
3. Undang-Unda.ng Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repuulik Indonesia Nomor 4286);
-
- 4 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6 . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umurn (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 lentang Pengelolaan Kcuangan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pernerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pcngelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akun':ansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
...
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dae rah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Pera tu ran Men leri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
15. Peraturan Dacrah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 19);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Ka bu paten Lampung Timur Tahun 2015 Nomor 18);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015 Nomor 19);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupalen Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 20 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013 Nomor 20);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2009 Lentang Pokuk-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lcmbaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009 Nomor 02);
19. Peraluran Bupali Lampung Timur Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
20. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI PENGELOLAANKEUANGAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dacrah otonom
2. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah instansi pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pcngelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APl3D dan bertindak sebagai bendahara umum Kabupaten Lampung Timur.
5. Akuntansi adalah proses iden Li fikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterp retasian atas hasilnya.
6. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntanst yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemeri n tah.
7. Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat PUSAP, adalah pedoman bagi pemerintah dalam rangka penyusunan sistem akuntansi Pemerintahan yang mengacu pada SAP berbasis akrual dan
...
----.
penerapan statistik keuangan pemerintah daerah untuk penyusunan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan secara nasional.
8. Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya disingkat SAPD, adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan,dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampa1 dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
9. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
10. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan pemerin tah daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu tcrjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau sctara kas diterima atau dibayar.
13. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
14. Basis Kas Menuju Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis akrual.
15. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO clan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.
16. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
17. Pengungkapan adalah berupa laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
...\_
-...
18. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
19. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SILPA/SIKPA, koreksi dan SAL akhir.
20. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
21. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya .
22. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periodc akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
23. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
24. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CALK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
25. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang.
26. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
27. Entitas Akuntansi adala h unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
28. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
---.
29. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat peny1mpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
30. Pendapatan-LRA adalah semua pcnerimaan rekening kas umum daerah yang rnenarnbah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kernbali oleh pemerintah.
31. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas urnurn daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalarn periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
32. Pernbiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kernbali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
33. Pendapatan-LO adalah hak perncrintah pusat/daerah yang diakui sebagai penarnbah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kernbali.
34. Beban adalah penurunan manfaat ekonorni atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang rnenurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran alau konsurnsi aset atau tirnbulnya kewajiban.
35. Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
36. Aset adalah surnber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/ atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
37. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royal ti, manfaat sosial dan/ a tau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pcmerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
38. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya rnengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
39. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
40. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
41. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.
BAB II - SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
Pasal 2

Sistem dan prosedur akuntansi pemerintah daerah terdiri dari:
- a. Sistem dan Prosedur Akuntansi SKPD;dan
- b. Sistem dan Prosedur Akuntansi PPKD;
BAB II - SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
Pasal 3

- (1) Sistem dan prosedur akuntansi SKPD sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 2 huruf a mencakup prosedur akuntansi pendapatan, prosedur akuntansi kas di bendahara penerimaan SKPD, prosedur akuntansi piutang tak tertagih, prosedur akuntansi persediaan, prosedur akuntansi aset tetap, prosedur akuntansi pengeluaran kas di SKPD, penatausahaan pertanggung jawaban dana BLUD, prosedur penutupan dan pela pora n akuntansi SKPD, serta prosedur pembalik.
- (2) Sistem dan prosedu r akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mencakup prosedur akuntansi investasi jangka panjang, prosedur akuntansi piutang daerah (investasi non permanen), prosedur pinjaman daerah, prosedur akuntansi kas PPKD, prosedur realisasi penggunaan SILPA, prosedur penutupan dan pelaporan akuntansi PPKD, prosedur pembalik, prosedur penenmaan pertanggungjawaban fungsional SKPD dan konsolidasi laporan keuangan.
- (3) Sistem akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Sistem akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Lampung Timur
Ditetapkan di Sukadana pada tanggal ~ I (Pnll t-ir,• 9- 0 1 £,
Pj. BUPATI LAMPUNG TIMUR,
TAUHIDI
Diundangkan di Sukadana pada tanggal ~, [JCtnvo..r,• !)of,b
Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,
IWAN NURDAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2016 NOMOR