Unknown Unknown Nomor 10 Tahun 2011
Tentang TIM KOORDINASI PENINGKATAN DAN PERLUASAN PROGRAM PRO - RAKYAT
Berlaku: 15 April 2011
N/A
Pasal 4

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM KOORDINASI PENINGKATAN DAN PERLUASAN PROGRAM PRO - RAKYAT.
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro Rakyat, yang selanjutnya dalarn Keputusan Presiden ini disebut Tim Koordinasi.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, bertugas:
- a. menyusun kebijakan dan Rencana Aksi Nasional Peningkatan dan Perluasan Program Pro - Rakyat, meliputi rancangan produk, tindakan, sasaran, target penyelesaian, sumber pembiayaan, dan penanggung jawab;
- b. menyinkronisasikan kebijakan dan Rencana Aksi Nasional Peningkatan dan Perluasan Program Pro - Rakyat dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014;
- c. menyiapkan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Peningkatan dan Perluasan Program Pro - Rakyat; dan
- d. memastikan pelaksanaan seluruh Rencana Aksi Nasional Peningkatan dan Perluasan Program Pro - Rakyat, berjalan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas:
- e. Kelompok Kerja Program Rumah Sangat Murah, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- a. Pengarah :
- b.
- c. Wakil Ketua :
- Ketua :
Wakil Presiden Republik Indonesia;
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d.
- Sekretaris I :
Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
Sekretaris II
- Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan;
Ketua
- Menteri Perumahan Rakyat;
: Anggota
1. Menteri Pekerjaan Umum;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
4. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
5. Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional;
- f. Kelompok Kerja Program Kendaraan Angkutan Umum Murah, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
Ketua
- Menteri Perindustrian;
: Anggota
1. Menteri Perhubungan;
2. Menteri Riset dan Teknologi;
3. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
4. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
- g. Kelompok Kerja Program Air Bersih Untuk Rakyat, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
Ketua :
Menteri Pekerjaan Umum;
Anggota
- 1. Menteri Kesehatan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Menteri Riset dan Teknologi;
5. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal;
6. Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional;
- h. Kelompok Kerja Program Listrik Murah dan Hemat, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
Ketua
:
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
: Anggota
1. Menteri Perindustrian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
4. Menteri Riset dan Teknologi;
5. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal;
6. Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional;
KEEMPAT
KELIMA
KEENAM
- i. Kelompok Kerja Program Peningkatan Kehidupan Nelayan, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
2. Menteri Perhubungan;
3. Menteri Pekerjaan Umum
4. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
5. Menteri Pendidikan Nasional;
6. Menteri Kesehatan;
7. Menteri Perumahan Rakyat;
8. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal;
9. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
10. Kepala Badan Pusat Statistik;
11. Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional;
- j. Kelompok Kerja Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Pinggir Perkotaan, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
: Anggota
1. Menteri Dalam Negeri;
Ketua
:
Menteri Kelautan dan Perikanan;
Ketua :
Menteri Pekerjaan Umum;
: Anggota
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
3. Menteri Pendidikan Nasional;
4. Menteri Kesehatan;
5. Menteri Sosial;
6. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
7. Kepala Badan Pusat Statistik;
8. Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.
: Tata. kerja Tim Koordinasi diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Koordinasi.
- Tim Koordinasi bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden secara berkala atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- : 1. Untuk mendukung pelaksanaan tugas Kelompok Kerja, masing-masing Kelompok Kerja dapat membentuk Tim Teknis.
2. Susunan keanggotaan, tugas, dan tata kerja Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan oleh Ketua Kelompok Kerja.
- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi dapat melibatkan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, pemangku kepentingan, akademisi, dan pihak lain yang dipandang perlu.
KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibebankan pada. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
KESEMBILAN : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 April 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO