PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 4 Tahun 2017
Tentang HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Berlaku: 3 Agustus 2017
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PARIAMAN,
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariman di Propinsi Sumatera Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
- 11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Repiblik Indonesia Nomor 6057);
- 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang pengelompokan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpina Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengambilan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
- 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036);
- 15.Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN
dan
WALIKOTA PARIAMAN
MEMUTUSKAN:
DAN DEWAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Pariaman;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Walikota adalah Walikota Pariaman;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman.
6. Sekretaris DPRD adalah sekretaris DPRD Kota Pariaman
7. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada
- Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
8. Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
9. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, dan Anggota DPRD.
10. Tunjangan alat kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
11. Tunjangan alat kelengkapan lain adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota dalam panitian khusus yang tidak bersifat tetap yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna untuk membahas hal bersifat tertentu dan khusus.
12. Tunjangan Komunikasi Intensif, selanjutnya disebut TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
13. Tunjangan reses adalah tunjangan yang diberikan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap melakukan reses.
14. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD.
15. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
16. Dana Operasional Pimpinan DPRD, selanjutnya disebut Dana Operasional adalah dana yang disediakan untuk Pimpinan DPRD setiap bulan guna menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
17. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman.
BAB II - KEDUDUKAN DAN HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 2

- (1) Anggota DPRD merupakan Pejabat Daerah.
- (2) Anggota DPRD sebagai pejabat daerah dalam melaksanakan tugas, fungsi, hak dan kewajibannya, memperoleh hak keuangan dan admistratif.
BAB II - KEDUDUKAN DAN HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 3

Hak keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 2, terdiri dari :
- a. penghasilan pimpinan dan anggota DPRD;
- b. tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD; dan
- c. uang jasa pengabdian pimpinan dan anggota DPRD.
BAB III - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 4

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada:
- a. APBD, meliputi:
1. uang representasi;
2. tunjangan keluarga;
3. tunjangan beras;
4. uang paket;
5. tunjangan jabatan;
6. tunjangan alat kelengkapan; dan
7. tunjangan alat kelengkapan lain.
- b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi:
1. tunjangan komunikasi intensif; dan
2. tunjangan reses.
- (2) Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 5

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a angka 1 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Walikota.
- (3) Uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi ketua DPRD.
- (4) Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi ketua DPRD.
BAB III - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 6

- (1) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 7

Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 4 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
BAB III - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 8

Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 5 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
BAB III - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 9

- (1) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a angka 6 dan angka 7 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan Perda, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain.
- (2) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:
- a. ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
- b. wakil ketua, sebesar 5% (lima persen);
- c. sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan
- d. anggota, sebesar 3% (tiga persen); dari tunjangan jabatan ketua DPRD.
- (3) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.
BAB III - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 10

- (1) TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 1 diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 2 diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (3) TKI dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan
umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, sedang, dan rendah.
- (5) Pemberian TKI dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah:
- a. tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
- b. sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan
- c. rendah, paling banyak 3 (tiga) kali;
5. dari uang representasi ketua DPRD
- (6) Ketentuan mengenai Besaran TKI dan Tunjangan Reses diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
Bagian Kedua
Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD
BAB III - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 11

- (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
- a. jaminan kesehatan;
- b. jaminan kecelakaan kerja;
- c. jaminan kematian; dan
- d. pakaian dinas dan atribut.
- (2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
- a. rumah negara dan perlengkapannya;
- b. kendaraan dinas jabatan; dan
- c. belanja rumah tangga.
- (3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
- a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
- b. tunjangan transportasi.
BAB III - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 12

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan diluar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan.
- (4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilaksanakan di daerah serta tidak termasuk istri dan anak.
BAB III - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 13

Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 14

- (1) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
- d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
- e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
- (3) Ketentuan mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
BAB III - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 15

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemeliharan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.
- (5) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada pemerintah daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (6) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikebalikan dalam keadaaan baik kepada pemerintah daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
BAB III - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 16

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 tidak dapat
disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya.
- (2) Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah.
BAB III - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 17

- (1) Dalam hal pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
- (2) Dalam hal pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (4) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (5) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (6) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Walikota/Wakil Walikota pada daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (7) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak dapat diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
BAB III - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 18

Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.
BAB III - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 19

- (1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan perundangundangan.
- (3) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
- (4) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- (5) Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.
- (6) Ketentuan mengenai Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
BAB III - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 20

- (1) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRD.
- (4) Ketentuan mengenai standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Walikota.
- (5) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) huruf c.
Bagian Ketiga
Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD
BAB III - PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 21

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
- a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
- b. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
- c. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
- d. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi;
- e. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau palimg banyak 6 (enam) bulan uang representasi;
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.
BAB IV - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 22

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa:
- a. program, yang terdiri atas:
1. penyelenggaraan rapat;
2. kunjungan kerja;
3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan perda;
4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan dprd;
5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
- b. dana operasional Pimpinan DPRD;
- c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
- d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
- e. belanja sekretariat fraksi.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 23

Program sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) huruf a diuraikan ke dalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB IV - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 24

- (1) Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
- (2) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (6).
- (3) Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:
1. tinggi, paling banyak 6 (enam) kali;
2. sedang, paling banyak 4 (empat) kali;
3. rendah, paling banyak 2 (dua) kali;
7. dari uang representasi Ketua DPRD;
- b. wakil ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:
1. tinggi, paling banyak 4 (empat) kali;
2. sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali;
3. rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali;
12. dari uang representasi wakil ketua DPRD.
- (4) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum ; dan
- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 desember tahun angggaran berkenaan.
- (6) Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas.
- (7) Ketentuan mengenai Besaran Dana Operasional Pimpinan DPRD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
BAB IV - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 25

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c merupakan sejumlah tertentu
pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
- (5) Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diatur dalam Peraturan Walikota dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 26

- (1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan sekretaris DPRD.
- (3) Ketentuan mengenai besaran kompensasi tenaga ahli fraksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 27

- (1) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e dibiayai dari anggaran sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja sekretariat fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran.
- (3) Penyediaan sarana meliputi ruang kerja pada sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.
- (4) Penyediaan anggaran meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatuhan.
BAB V
Pasal 28

- (1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah Sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
BAB VI - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 29

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan tetap diberikan hak keuangan dan administratifnya berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras, jaminan kesehatan, dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh ) hari dan diangkat pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD oleh pejabat yag berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD tersebut diberikan hak keuangan dan administratif yang dipersamakan dengan Pimpinan DPRD defenitif yang digantikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2005 Nomor 85), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2006 Nomor 92, sepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Peraturan Daerah Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengentahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.
Ditetapkan di Pariaman pada tanggal 3 Agustus 2017 WALIKOTA PARIAMAN,
Dto
MUKHLIS, R
Diundangkan di Pariaman pada tanggal 3 Agustus 2017 SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,
Dto
INDRA SAKTI
LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2017 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT : 4/60/2017
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan Kepala Daerah yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Sebagai salah satu unsur penyelengaraan pemerintahan daerah, DPRD diharapkan mampu membawa nilai-nilai demokratis dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah.
Tolak ukur keberhasilan DPRD menjalankan amanat rakyat, tidak terlepas dari sumber daya manusia, integritas, dan kredibilitas Pimpinan dan Anggota DPRD. Untuk menunjang hal tersebut, perlu dilakukan koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah agar terjalin hubungan yang harmonis, serta tidak saling mendominasi satu sama lain. Peningkatan kerjasama secara kelembagaan dilaksanakan melalui keseimbangan antara mengelola dinamika politik disatu pihak dan tetap menjaga stabilitas pemerintahan daerah di pihak lain, sehingga pola keseimbangan pengelolaan pemerintah daerah yang dilakukan dapat memberikan manfaat secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah tersebut.
Untuk dapat berjalannya pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah perlu ditunjang dengan kesejahteraan yang memadai. Pengaturan tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, selain untuk menigkatkan peran dan tanggung jawab lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga, mengembangkan mekanisme keseimbangan antara DPRD dan Pemerintahan Daerah, serta meningkatkan kualitas, produktifitas, kinerja
DPRD, juga untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.
Materi muatan Peraturan Daerah ini juga menata sekretariat fraksi melalui penyediaan sarana, anggaran, dan tenaga ahli fraksi oleh sekretariat DPRD. Begitu pula dalam hal meningkatkan kualitas kinerja alat kelengkapan DPRD diatur pula mengenai pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD.
PENJELASAN
Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'pajaknya' adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.Ayat (2)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6

Ayat (1)

Tunjangan keluarga diberikan dalam bentuk tunjangan istri/suami dan tunjangan anak kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang memiliki istri/suami dan anak yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.Ayat (2)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup Jelas. Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan 'pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan' adalah medical check up. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Ayat (1) Yang dimaksud dengan 'rumah negara' adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5)

Cukup jelasAyat (6)Cukup jelas.Ayat (7)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 22

Ayat (1)

Belanja penunjang kegiatan DPRD bukan untuk mendanai pembayaran uang lelah/insentif/uang kehomatan/uang saku atau sejenisnya dalam mengikuti kegiatan-kegiatan DPRD.Ayat (2)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'representasi' antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan menyosialisasikan kebijakan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD.Yang dimaksud dengan 'pelayanan' antara lain untuk pelayanan, keamanan, dan transportasi guna mendukung kelancaran tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.Yang dimaksud dengan ' kebutuhan lain' antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pajabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada kepala daerah, musyawarah pimpinan daerah, dan tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya insidental.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Ayat (6)Cukup jelas.Ayat (7)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 197