PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 5 Tahun 2017
Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
Berlaku: 3 Agustus 2017
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dengan pesatnya pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat di Kabupaten Gresik menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam, dimana pengelolaannya belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
- b. bahwa agar dapat memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah, diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintahan Daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara komprehensif terpadu, proporsional, efektif, dan efisien;
Mengingat
- c. bahwa pengaturan tentang pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah belum dapat berjalan secara komprehensif terpadu, proporsional, efektif, dan efisien dikarenakan kurang detil pengaturannya sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah;
3. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851)
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduse, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 23);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundangundangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);
9
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor Tahun 2010 tentang Peneglolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 Nomor 9);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK
Dan
BUPATI GRESIK
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 Nomor 9) diubah sebagai berikut:
1. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7A
- (1) Pemerintah daerah selain mentapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaiman dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, juga mnyusun dokumen Rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. pembatasan timbulan sampah;
- b. pendauran ulang sampah;
- c. pemanfaatan kembali sampah;
- d. pemilahan sampah;
- e. pengumpulan sampah;
- f. pengangkutan sampah;
- g. pengolahan sampah;
- h. pemrosesan akhir sampah; dan
- i. pendanaan.
- (3) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.
- (4) Muatan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada:
- a. target pengurangan timbulan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap;
- b. target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c. target penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- d. kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
- e. pengembangan kerjasama, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
- f. pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan untuk pengolahan sampah; dan
- g. kebutuhan penyediaan dana yang ditanggung pemerintah daerah dan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk sebagaiman dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
2. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 5 (lima) Pasal, yakni Pasal 20A, Pasal 20B, Pasal 20C, Pasal 20D, dan Pasal 20E, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 20A
Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan:
- a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau
- b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin.
Pasal 20B
- (1) Produsen wajib melakukan pendauran ulang sampah dengan:
- a. menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
- b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
- c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.
- (2) Dalam melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen dapat menunjuk pihak lain.
- (3) Pihak lain, dalam melakukan pendauran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.
Pasal 20C
Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan:
- a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
- b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
- c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.
Pasal 20D
Dalam menyelenggarakan program pengurangan penggunaan kantong plastik dan sejenisnya yang tidak ramah lingkungan, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:
- a. menetapkan kebijakan dan strategi partisipasi masyarakat dalam pengurangan penggunaan kantong plastik dan sejenisnya yang tidak ramah lingkungan; dan
- b. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi secara periodik terhadap penggunaan kantong plastik dan sejenisnya yang tidak ramah lingkungan oleh produsen, pelaku usaha dan/atau konsumen.
Pasal 20E
- (1) Bupati menyusun Rencana Aksi Daerah pengelolaan sampah.
- (2) Bentuk kegiatan aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. sosialisasi;
- b. kampanye;
- c. talk show;
- d. kegiatan Ilmiah;
- e. membentuk kader-kader pengelolaan sampah ditiap-tiap RW atau Desa dan Kelurahan sebagai pelopor langsung yang terjun di masyarakat dalam pengurangan sampah; dan
- f. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengurangan penggunaan kantong plastik.
- (3) Biaya kegiatan aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Pembentukan kader-kader pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
3. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 21
- kepada
- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif orang, lembaga, dan/atau badan yang melakukan a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
- c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
- d. tertib penanganan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada orang, lembaga, dan/atau badan yang melakukan:
- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- b. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (3) Insentif diberikan oleh pemerintah daerah dengan cara:
- a. pemberian penghargaan;
- b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
- c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
- d. penyertaan modal daerah; dan/atau
- e. pemberian subsidi.
- (4) Disinsentif diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan cara:
- a. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau
- b. denda dalam bentuk uang.
- (5) Pemberian insentif dan disinsentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
4. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi:
Pasal 22
Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi:
- a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
- b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
- d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
- e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
5. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 12 (dua belas) Pasal, yakni Pasal 22A, Pasal 22B, Pasal 22C, Pasal 22D, Pasal 22E, Pasal 22F, Pasal 22G, Pasal 22H, Pasal 22I, Pasal 22J, Pasal 22K, dan Pasal 22L, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 22A
- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan oleh:
- a. setiap orang pada sumbernya; dan
- b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.
- (2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:
- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. sampah yang mudah terurai;
- c. sampah yang dapat digunakan kembali;
- d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
- e. sampah lainnya.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan sampah skala Daerah.
- (5) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
- a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- b. diberi label atau tanda; dan
- c. bahan, bentuk, dan warna wadah.
Pasal 22B
- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan:
- a. TPS;
- b. TPS 3R;
- c. TPA; dan/atau
- d. alat pengumpul untuk sampah terpilah.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan TPS, TPS 3R dan/atau TPA pada wilayah permukiman.
- (4) TPS, TPS 3R dan/atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
- a. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit (dua) jenis sampah, organik dan unorganik;
- b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
- c. lokasinya mudah diakses;
- d. tidak mencemari lingkungan; dan
- e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pengumpulan dan penyediaan TPS, TPS 3R dan/atau TPA diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 22C
- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau swasta.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
- b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.
- (3) Dalam pengangkutan sampah, Pemerintah Daerah dapat menyediakan stasiun peralihan antara.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 22D
Dalam hal dua atau lebih kabupaten/kota melakukan pengolahan sampah bersama dan memerlukan pengangkutan sampah lintas kabupaten/kota, Pemerintah Daerah dapat mengusulkan kepada pemerintah provinsi untuk menyediakan stasiun peralihan antara dan alat angkut.
Pasal 22E
- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d meliputi kegiatan:
- a. pemadatan;
- b. pengomposan;
- c. daur ulang materi; dan/atau
- d. daur ulang energi.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. setiap orang pada sumbernya; dan
- b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah permukiman yang berupa:
- a. TPS 3R;
- b. stasiun peralihan antara;
- c. TPA; dan/atau
- d. TPST.
Pasal 22F
- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e dilakukan dengan menggunakan:
- a. metode lahan urug terkendali;
- b. metode lahan urug saniter; dan/atau
- c. teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 22G
- (1) Dalam melakukan pemrosesan akhir sampah, Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan mengoperasikan TPA.
- (2) Dalam menyediakan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah:
- a. melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan/atau rencana tata ruang wilayah Daerah;
- b. menyusun analisis biaya dan teknologi; dan
- c. menyusun rancangan teknis.
- (3) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memenuhi aspek:
- a. geologi;
- b. hidrogeologi;
- c. kemiringan zona;
- d. jarak dari lapangan terbang;
- e. jarak dari permukiman;
- f. tidak berada di kawasan lindung/cagar alam; dan/atau
- g. bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun.
- (4) TPA yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi:
- a. fasilitas dasar;
- b. fasilitas perlindungan lingkungan;
- c. fasilitas operasi; dan
- d. fasilitas penunjang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang pengoperasian TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22G ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Dalam hal TPA tidak dioperasikan sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus dilakukan penutupan dan/atau rehabilitasi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penutupan dan/atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 22H
- (1) Kegiatan penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dilakukan melalui tahapan:
- a. perencanaan;
- b. pembangunan; dan
- c. pengoperasian dan pemeliharaan.
- (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
- a. konstruksi;
- b. supervisi; dan
- c. uji coba.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 22I
- (1) Dalam melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, Pemerintah Daerah dapat:
- a. membentuk kelembagaan pengelola sampah;
- b. bermitra dengan badan usaha atau masyarakat; dan/atau
- c. bekerjasama dengan pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota lain.
- (2) Kemitraan dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
Pasal 22J
Dalam hal terdapat kondisi khusus, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
Pasal 22K
- (1) Pembentukan kelembagaan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22I ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui bank sampah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan bank sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 1 (satu) bank sampah untuk setiap desa dan/atau kelurahan.
- (3) Pembentukan bank sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha.
Pasal 22L
- (1) Pembentukan bank sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22K ayat (2) dan ayat (3) merupakan penangan pengelolaan sampah secara integral dan holistik yang diharapkan mampu menambah nilai ekonomis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan bank sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
6. Ketentuan Pasal 28 diubah, dan disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 28A, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
Pasal 28
- (1) Masyarakat dapat berperan dan memiliki hak serta kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah;
- b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah;
- c. pemberi saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan;
- d. pengurangan sampah sejak dari sumbernya; dan/atau
- e. pemanfaatan sampah sebagai sumberdaya dan sumber energi.
- (3) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah dilakukan dengan cara:
- a. menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan yang dilaksanakan dengan cara sosialisasi, mobilisasi, kegiatan gotong royong dan/atau pemberian insentif;
- b. membuang sampah pada tempatnya;
- c. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan;
- d. pewadahan sampah yang dapat memudahkan proses pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah;
- e. pengumpulan sampah dari sumber ke TPS;
- f. pemilahan sampah berdasarkan sifatnya;
- g. penyediaan dan pemeliharaan sarana persampahan dilingkungannya;
- h. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan dengan cara penyediaan media komunikasi, aktif dan secara cepat memberi tanggapan dan/atau melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat; dan
- i. menfasilitasi pembentukan bank sampah.
Pasal 28A
- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dalam rangka peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah, Bupati menunjuk SKPD di tingkat kewilayahan untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat secara rutin dan berkala.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran aktif masyarakat dan dukungan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
7. Diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 32A, yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 32A
- (1) Bupati dapat menerapkan saksi administratif kepada pengelola sampah, pengelola kawasan permukiman, pengelola kawasan komersial, pengelola fasilitas sosial, dan pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 20A, 20B, Pasal 20C, Pasal 22B ayat (2), dan Pasal 22E ayat (3).
- (2) Setiap rumah tangga yang lalai atau dengan sengaja tidak melakukan pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, maka Ketua RT/RW wajib memberikan sanksi administratif sesuai keputusan musyawarah pengurus RT/RW.
- (3) Mekanisme sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
8. Diantara
BAB XIII
Pasal 38

A
- (1) Dalam rangka memberikan dukungan terhadap pengelolaan sampahrumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga secara komprehensif terpadu, efektif dan efisien diselenggarakan sistem informasi yang mudah diakses oleh masyarakat dan dunia usaha.
- (2) Setiap informasi harus dapat diperoleh masyarakat dan dunia usaha dengan cara cepat, tepat, mudah dan sederhana.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi pengelolaan sampah, yang terdiri atas sistem informasi elektronik dan non elektronik, paling sedikit meliputi:
- a. sumber sampah;
- b. timbulan sampah;
- c. komposisi sampah;
- d. karakteristik sampah;
- e. fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- f. informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diperlukan dalam rangka pengelolaan sampah.
BAB XIII
Pasal 38

B
- (1) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38A terhubung sebagai satu jejaring sistem informasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelengarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses oleh setiap orang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
9. Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 42A sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB XIII
Pasal 42

A
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.
Ditetapkan di Gresik pada tanggal 3 Agustus 2017
BUPATI GRESIK,
ttd
Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si
Diundangkan di Gresik
pada tanggal 3 Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK
Drs. Kng. DJOKO SULISTIO HADI, MM Pembina Utama Muda NIP. 19580924 198003 1 006
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2017 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK, PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 144-5/2017