Unknown Unknown Nomor 147 Tahun 2016
Tentang No Description
Berlaku: 30 Desember 2016
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang Dinas Kehutanan, dipandang perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
S A L I N A N
dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
- 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 22, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan
- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Setjen/ Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.67/Menhut-II/2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Penetapan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi;
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 117).
M E M U T U S K A N:
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH BENGKAYANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :
- (1) Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- (4) Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
- (5) Dinas adalah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.
- (6) Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.
- (7) Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat UPT - KPH merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.
- (8) Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan.
- (9) Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
- (10) Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
- (11) Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang
ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaan sebagai hutan tetap.
- (12) Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejemlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional pada UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN WILAYAH KERJA
Pasal 2

- (1) Dengan peraturan ini, dibentuk UPT-KPH Wilayah Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) UPT - KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan yang berkedudukan di Kota Bengkayang Kabupaten Bengkayang dengan wilayah kerja meliputi KPHP Unit II dengan luas area 164 Ha (Seratus Enam puluh empat hektar).
BAB III - KEDUDUKAN
Pasal 3

UPT- KPH dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
No. 147, 2016
BAB IV - TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

UPT KPH mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan hutan dalam wilayah kerja KPH yang telah ditetapkan.
BAB IV - TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT - KPH Wilayah Bengkayang mempunyai fungsi:
- a. penyusunan programkerja dilingkungan UPT;
- b. perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan aparatur dan umum, pengelolaan keuangan dan aset dilingkungan UPT;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pengelolaan hutan;
- d. penyelenggaraan urusan penelolaan hutan sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- e. pelaksanaan pengawasan pengelolaan hutan;
- f. pelaksanaan tata hutan pada wilayah kesatuan penelolaan hutan;
- g. pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan;
- h. pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi di wilayah kesatuan pengelolaan hutan;
- i. pelaksanaan perlindungan dan konservasi sumber daya alam di wilayah kesatuan pengelolaan hutan;
- j. pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan mulaidari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian diwilayah kesatuan pengelolaan hutan;
- k. pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan diwilayah kesatuan pengelolaan hutan;
- l. pelaksanaan pemungutan dan pengolahan hasil hutan kayu dan bukan kayu:
- m. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi dibidang pengelolaan hutan;
- n. pelaksanaan tugas lain di bidang kesatuan pengelolaan hutan yang diserahkan oleh Kepala Dinas.
Bagian Kedua Susunan Organisasi
BAB IV - TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT-KPH Wilayah Bengkayang terdiri dari:
- a. Kepala UPT
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
- d. Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat
- e. Kelompok Jabatan Fungsional
No. 147, 2016
Resort Pengelolaan Hutan
- (2) Bagan susunan organisasi UPT -KPH Wilayah Bengkayang sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Bagian Ketiga Kepala Unit
BAB IV - TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 7

Kepala Unit sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operational dan teknis penunjang di bidang kesatuan pengelolaan hutan wilayah Bengkayang.
BAB IV - TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Kepala UPT-KPH Wilayah Bengkayang mempunyai fungai:
- a. memimpin UPT-KPH Wilayah Bengkayang;
- b. membina administrasi kepegawaian dan organisasi di lingkungan UPT-KPH Wilayah Bengkayang;
- c. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan di UPTKPH Wilayah Bengkayang;
- d. menyelenggarakan kegiatan kesatuan pengelolaan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. mengawasi pelaksanaan kegiatan dilingkungan UPTKPH Wilayah Bengkayang;
No. 147, 2016
- f. mengendalikan kegiatan di lingkungan UPT-KPH Wilayah Bengkayang;
- g. mengevaluasi dan pelaporan kegiatan di lingkungan UPT-KPH Wilayah Bengkayang;
- h. melaksanakan fungsi lain di bidang pengelolaan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat Sub Bagian Tata Usaha
BAB IV - TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan tugas penyusunan rencana kerja, monitoring, evaluasi, administrasi kepegawaian dan umum, serta pengelolaan keuangan dan asset.
BAB IV - TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
- a. penyusunan dan penyelarasan program kerja serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
- b. pelaksanaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana;
- c. pelaksanaan urusan umum, kehumasan dan rumah tangga UPT;
- d. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan asset dilingkungan UPT;
- e. pelaksanaan pelaporan kegiatan di lingkungan UPT;
- f. pelaksanaan tugas lain di bidang tata usaha yang diserahkan oleh Kepala UPT.
Bagian Kelima
Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
BAB IV - TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 11

Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pemanfaatan hutan yang meliputi wilayah Bengkayang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
- b. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
- c. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- d. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang perencanaan dan pemanfaatan hutan yang meliputi wilayah Bengkayang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
No. 147, 2016
- f. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala UPT berkenaan dengan pelaksanaan tugasdan fungsi Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
- g. pelaksanaan tugas lain dibidang perencanaan dan pemanfaatan hutan yang diserahkan oleh Kepala UPT.
Bagian Keenam Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat
BAB IV - TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 13

Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan perlindungan hutan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi wilayah Bengkayang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- d. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang perlindungan dan pemberdayaan masyarakat yang
meliputi wilayah Bengkayang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- f. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala UPT berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- g. pelaksanaan tugas lain dibidang perlindungan dan pemberdayaan masyarakat yang diserahkan oleh Kepala UPT.
Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional
BAB IV - TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf e, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan ketrampilan di bidang tertentu;
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara operasional berada di bawah Kepala Seksi dan secara administrasi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT;
- (3) Jenis Jabatan Fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB IV - TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 16

Pejabat Fungsional yang ditempatkan pada UPT-KPH Wilayah Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan berdasarkan keahlian dan ketrampilan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
Bagian Kedelapan Resort Pengelolaan Hutan
BAB IV - TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 17

- (1) Resort Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf f dibentuk berdasarkan fungsi kawasan hutan dalam wilayah kerja UPT - KPH untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang unit.
- (2) Resort Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Resort Pengelolaan Hutan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit.
- (3) Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Resort Pengelolaan Hutan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
BAB V - KEPEGAWAIAN
Pasal 18

- (1) Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dan pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional
- diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dengan memperhatikan usulan Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional harus memperhatikan syarat jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan bagi pegawai negari sipil dalam suatu jabatan strukturalsesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Formasi Pegawai Negeri Sipil pada UPT-KPH disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Uraian jabatan untuk setiap jabatan struktural dan jabatan fungsional ditetapkan dengan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - TATA KERJA DAN PELAPORAN
Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan singkronisasi baik dalam lingkungan masingmasing maupun antar satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan baik struktural maupun fungsional dilingkungan UPT-KPH wajib melaksanakan tugas
memimpin dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (3) Kepala UPT, pejabat struktural dan fungsional pada UPT-KPH wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (WASKAT) dalam satuan kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Bagian Kedua Pelaporan
BAB VI - TATA KERJA DAN PELAPORAN
Pasal 20

- (1) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Dinas maupun kepada unit kerja lainnya.
- (2) Kepala UPT wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Kepala Dinas secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku dengan tembusan kepada unit kerja terkait.
- (3) Setiap pimpinan satuan kerja di lingkungan UPT-KPH wajib mematuhi petunjuk kerja yang telah ditetapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaannya baik secara periodik maupun sewaktu-waktu kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Dalam rangka evaluasi organisasi, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi sertapejabat fungsional wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan masingmasing berdasarkan pedoman yang ditetapkan.
BAB VII - PEMBIAYAAN
Pasal 21

- (1) Pelaksanaan program kerja berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi.
- (2) Pelaksanaan program kerja berdasarkan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
BAB VIII - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 22

Kepala Unit wajib memberikan dukungan dan kerjasama yang baik dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi serta penataan organisasi yang dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggungjawab dibidang organisasi.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang
No. 147, 2016
mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
Ditetapkan di Pontianak Pada tanggal 30 Desember 2016
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,
T.T.D
CORNELIS
Diundangkan di Pontianak Pada tanggal 30 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
T.T.D
M. ZEET HAMDY ASSOVIE
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2016 NOMOR
N/A
Preamble

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 huruf 1 juncto Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
.
Mengingat
1
•
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daearah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755 );
3. UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nornor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Tlnila-nrr T T-,.J---'"
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak, Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN
dan
BUPATI MERANGIN
MEMUTUSKAN :
RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN TERA/TERA ULANG
Menetapkan
BAB I - .KB,'TENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
15. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkusan atau kemasan tertutup, yang untuk menggunakannya harus 'merusak pembungkusnya atau segel oembungkusnya.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yamg menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
5. 1 7. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran a tau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
7. 19( Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya · disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besamya jumlah pokok retribusi yang terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
22. Satu hari adalah dua puluh empat jam dan satu bulan adalah waktutiga puluh hari.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
24. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSl
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa Tera/Tera Ulang yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
- Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang meliputi :
- a. Pelayanan pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya;dan
- b. Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSl
Pasal 4

- ( 1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan Tera/Tera Ulang.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Tera/Tera Ulang meliputi orang pribadi ataupenjamin yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pelayanan jasa tera/ tera ulang.
BAB III - GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
3. (3} Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutupi sebagian biaya.
STRUKTUR DAN BESARNY A TARIF RETRlBUSI
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan pada standar satuan ukuran yang dipergunakan dan tingkat kesulitan alat UTIP.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
3. (1} tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.'
BAB IV - CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 9

- (1) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali semenjak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
BAB VII - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang terutang dipungut di wilava h Daerah, temoat o~l::iv~n,::,n rl~l-.~-;, \_\_ --
...
-
BAB VIII - PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAANPEMBAYARAN
Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen '. Iain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke kas Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selarnbat-Iambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
SANKS! ADMINISTRASI
BAB IX - TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
BAB XII - KEBERATAN
Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
BAB XII - KEBERATAN
Pasal 16

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
2. (2} Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XII - KEBERATAN
Pasal 17

,Jik::i npnrr
...
1,,,...\_
, \_\_
1
BAB XIII - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi terse but.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlarnbatasn pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.
- (7) Ketentua lebih lanjut mengenai tata cara pengernbalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIV - PENG,HAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA
Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada avar (2) huruf a, kada]llW::lTCO .-,o-~...:L -
I
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf b dapat diketahui dari pengajuan pennohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan pennohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
BAB XIV - PENG,HAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA
Pasal 20

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XV - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 21

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XVI - PENYIDIKAN
Pasal 22

- ( 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
•
- a. menerirna. mpnr~:wi yy,,:,.-.~·----· 11 11
- b. rneneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk rnendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. merninta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/ atau rnelarang seseorang rneninggalkan ruangan atau ternpat pada saat perneriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/ a tau dokumen yang dibawa;
- h. mernotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
1. rnemanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
10. J· menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) mernberitahukan dimulainya penyidikan clan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalarn Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB X - KETENTUAN PIDANA
Pasal 23

Wajib Retribusi yang tidak rnelaksanakan kewajibannya rnembayar retribusi sebagairnana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 {tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang.
BAB X - KETENTUAN PIDANA
Pasal 24

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 merupakan penerimaan Negara.
BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Daer.ah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mer.angin.
Ditetapkan di Bangko pada tanggal 14 Mei 2013
BUPATI MERANGIN, ttd
NALIM
Diundangkan di Bangko pada tanggal 15 Mei 2013 Pit. SEKRETAFUS DAERAH KABUPATEN MERANGIN
SUHAIBI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2013 NOMOR 01
Salinan sesuai aslinya KABAGHUKUM
NIP. 196705051991031002
JENIS DAN TARIF RETRIBUSI TERA ALAT-ALAT lJTIP
PADA BALAI PELAYANAN KEMETROLOGIAN DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
| NO | JENIS ALAT-ALAT UTIP | JENIS ALAT-ALAT UTIP | JENIS ALAT-ALAT UTIP | TERA | TERA ULANG | KALIBRASI | JUSTIR |
|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------|------------|
| (1) | (2) | (2) | (2) | {3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | UKURAN PANJANG | UKURAN PANJANG | UKURAN PANJANG | | | | |
| | | a. | sampai dengan 2 meter | Rp. 2,000 | Rp. 1,000 | Rp. 3,000 | |
| | | b. | Lebih dari 2 meter sampai dengan 10 meter | Rp. 4,000 | Rp. 2,000 | Rp. 5,000 | |
| | | c. | Lebih dari 10 meter, tarif 10 meter ditambah untuk tiap 10 meter | Rp.4,000 | Rp. 2,000 | Rp. 5,000 | |
| 2. | TAKARANKERING ATAU TAKARANBASAH | TAKARANKERING ATAU TAKARANBASAH | TAKARANKERING ATAU TAKARANBASAH | | | | |
| | | a. | sarnpai dengan 2 liter | Rp. 1,500 | Rp.500 | Rp.2,000 | |
| | | b. | Lebih dari 2 liter sampai dengan 10 liter | Rp. ~.500 | Rp. 750 | Rp. 3,000 | |
| | | c. | Lebih dari 10 liter | Rp. 4,000 | Rp. 2,000 | Rp. 5,000 | |
| 3. | BEJANA UKUR | BEJANA UKUR | BEJANA UKUR | | | | |
| | | a. | sampai dengan 20 liter | Rp. 15,000 | Rp. 10,000 | Rp.15,000 | Rp. 5,000 |
| | | b. | Lebih dari 20 liter sampai dengan 100 liter | Rp. 30,SOO | Rp. 20,000 | Rp. 30,000 | Rp. 10,000 |
| | | c. | Lebih dari 10 liter | Rp. 40,000 | Rp. 25,000 | Rp. 40,000 | Rp.12,500 |
| | | d. | Lebih dari 500 liter sarnpai dengan 1,000 liter | Rp. 40,000 | Rp. 20,000 | Rp. 40,000 | Rp.10,000 |
| | | e. | Lebih dari 1,000 liter tarif 1,000 liter ditambah | | | | |
| | | | untuk setiap 1,000 liter atau bagiannya dengan ' ' | Rp. 50,000 | Rp. 30,000 | Rp. 50,000 | Rp. 15,000 |
| 4. | ANAKTIMBANGAN 1. ANAK TIMBANGAN BIASA | ANAKTIMBANGAN 1. ANAK TIMBANGAN BIASA | ANAKTIMBANGAN 1. ANAK TIMBANGAN BIASA | | | | |
| | | a. | sampai dengan 1 kilogram | Rp.600 | Rp.300 | Rp.1,500 | Rp.200 |
| | | b. | Lebih dari 1 kilogram sampai dengan 5 kilogram | Rp. 1,000 | Rp. 500 | Rp. 2,000 | Rp.300 |
| | | c. | Lebih dari 5 kilogram, sampai dengan 50 kilogram | Rp. 2,000 | Rp. 1,000 | Rp. 3,000 | Rp.500 |
| | 2. | | ANAKTIMBANGAN HALUS 1sampai dengan 1 !.,ii,·", ... _ | | | | |
| | | a. | | Rp. 1,000 | Rn. c;nn | ~ ... ,..,_ ... | |
LAMPI RAN:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR
: 01 TAHUN 2013
TANGGAL
:
14 Mei 2013
| TIMBANGANMEKANIK | TIMBANGANMEKANIK | TIMBANGANMEKANIK | TIMBANGANMEKANIK | | | |
|--------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | a. | sampai dengan 25 kilogram | Rp. 3,000 | Rp. 2,000 | Rp. 4,000 | Rp. 1,000 |
| | b. | Lebih dari 25 kilogram sampai dengan 100 kilografl) | Rp. 4,000 | Rp. 3,000 | Rp. 5,000 | Rp. 1,500 |
| | c. | Lebih dari 10 kilogram | Rp. 5,000 | Rp. 4,000 | Rp. 6,000 | Rp. 2,000 |
| | 2. TIMBANGAN MEJA | 2. TIMBANGAN MEJA | | | Rp. 4,000 | Rp.1,000 |
| | a. | sampai dengan 10 kilogram | Rp. 3,000 | Rp. 2,000 | Rp. 5,000 | Rp.1,500 |
| | b. | Lebih dari 10 kilogram | Rp. 4,000 | Rp. 3,000 | | |
| 3. TIMBANGANPEGAS | 3. TIMBANGANPEGAS | 3. TIMBANGANPEGAS | 3. TIMBANGANPEGAS | 3. TIMBANGANPEGAS | 3. TIMBANGANPEGAS | 3. TIMBANGANPEGAS |
| | a. | sampai dengan 25 kilogram | Rp. 3,000 | Rp. 3,000 | Rp. 4,000 | Rp. 1,500 |
| | b. | Lebih dari 25 kilogram sampai dengan 100 kilogram | Rp. 5,000 | Rp. 4,000 | Rp. 6,000 | Rp. 2,000 |
| | c. | Lebih dari 100 kilogram | Rp. 7,000 | Rp. 6,000 | Rp. 8,000 | Rp. 3,000 |
| | TIMBANGANKUAORAN/ SURAT | | Rp. 3,000 | Rp. 2,000 | Rp. 4,000 | Rp. 1,000 |
| | TIMBANGANBOBOT INGSUT | TIMBANGANBOBOT INGSUT | | | | |
| | a. | sampai dengan 25 kilogram | Rp. 5,000 | Rp. 3,000 | Rp. 6,000 | Rp.1,500 |
| | b. | Lebih dari 25 kilogram sampai dengan 100 kilogram | Rp. 6,000 | Rp. 4,000 | Rp. 8,000 | Rp. 2,000 |
| | c. | Lebih dari 100 kilogram sampai dengan 250 kilogram | Rp. 8,000 | Rp. 6,000 | Rp. 10,000 | Rp. 3,000 |
| | d. | Lebih dari 250 kilogram sampai dengan 500 kilogram | Ap.10,000 | Rp. 8,000 | Rp. 12,000 | Ap. 4,000 |
| | e. | Lebih dari 500 kilogram sampai dengan 1,000 kilogram | Rp. 15,000 | Rp. 10,000 | Rp. 20,000 | Rp. 5,000 |
| | f. | Lebih dari 1,000 kilogram sampai dengan 3,000 kilogram | Hp. 20,000 | Rp.12,000 | Rp. 25,000 | Rp. 6,000 |
| 6. TIMBANGAN | 6. TIMBANGAN | 6. TIMBANGAN | | | | |
| | a. | sampai dengan 25 kilogram | Rp. 5,000 | Rp. 3,000 | Rp. 6,000 | Ap. 1,500 |
| | b. | Lebih dari 25 kilogram sampai dengan 100 kilogram | Rp. 6,000 | Rp. 4,000 | Rp. 8,000 | Rp. 2,000 |
| | c. | Lebih dari 100 kilogram sampai dengan 250 kilogram | Rp. 8,000 | Rp. 6,000 | Rp. 10,000 | Rp. 3,000 |
| | d. | Lebih dari 250 kilogram sampai dengan 500 kilogram | Rp.10,000 | Rp. 8,000 | Rp. 12,000 | Rp. 4,000 |
| | e. | Lebih dari 500 kilogram sampai dengan 1,000 kilogram | Rp. 15,000 | Rp. 10,000 | Rp. 20,000 | Rp. 5,000 |
| | f. | Lebih dari 1,000 kilogram sampai dengan 3,000 kilogram | Rp. 20,000 | Rp. 12,000 | Rp. 25,000 | Rp. 6,000 |
7
| | | c. | Lebih dari 500 kilogram sampai dengan 1,000 kilogram | Rp. 15,000 | Rp. 10,000 | Rp. 20,000 | Rp. 5,000 |
|----|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | d. | Lebih dari 1,000 kilogram sampai dengan 3,000 kilogram | Rp. 20,000 | Rp.12,000 | Rp. 25,000 | Rp. 6,000 |
| | 8. NERACA | 8. NERACA | 8. NERACA | | | | |
| | | a. | Neraca Biase | Rp. 7,500 | Rp. 5,000 | Rp. 8,000 | |
| | | b. | Neraca Emas | Rp. 10,000 | Rp. 7,500 | Rp. 11,000 | |
| | | c. | Neraca Obat | Rp. 15,000 | Rp.10,000 | Rp.16,000 | |
| 6. | TIMBANGANELEKTRONIK | TIMBANGANELEKTRONIK | TIMBANGANELEKTRONIK | | | | |
| | 1. | Timbangan Elektronik | Timbangan Elektronik | | | | |
| | | KelasIll dan 1111 (biasa dan sedang) | KelasIll dan 1111 (biasa dan sedang) | | | | |
| | | a. | sampai dengan 1 kilogram | Rp. 7,500 | Rp. 4,000 | Rp.10,000 | Rp. 2,000 |
| | | b. | Lebih dari 1 kilogram sampai dengan 10 kilogram | Rp. 10,000 | Rp. 6,000 | Rp. 12,500 | Rp. 3,000 |
| | | c. | Lebih dari 10 kilogram sampai dengan 100 kilogram | Rp. 12,500 | Rp. 8,000 | Rp. 15,000 | Rp. 4,000 |
| | | d. | Lebih dari 100 kilogram sampai dengan 250 kilogram | Rp. 15,000 | Rp. 10,000 | Rp. 17,500 | Rp. 5,000 |
| | | e. | Lebih dari 250 kilogram sampai dengan 500 kilogram | Rp. 17,500 | Rp. 12,000 | Rp. 20,000 | Rp. 6,000 |
| | | f. | Lebih dari 500 kilogram sampai dengan 1,000 kilogram | Rp. 20,000 | Rp. 15,000 | Rp. 25,000 | Rp. 7,500 |
| | | g. | Lebih dari 1,000 kilogram sampai dengan 3,000 kilogram | Rp. 25,000 | Rp.15,000 | Rp. 30,000 | Rp. 10,000 |
| | 2. Timbangan Elektronik Kelas II (halus) | 2. Timbangan Elektronik Kelas II (halus) | 2. Timbangan Elektronik Kelas II (halus) | | | | |
| | | a. | sampai dengan 1 kilogram | Rp. 10,000 | Rp. 6,000 | Rp. 12,500 | Rp. 3,000 |
| | | b. | Lebih dari 1 kilogram sampai dengan 10 kilogram | Rp.12,500 | Rp. 8,000 | Rp.15,000 | Rp. 4,000 |
| | | c. | Lebih dari 10 kilogram sampai dengan 100 kilogram | Rp. 15,000 | Rp.10,000 | Rp.17,500 | Rp. 5,000 |
| | | d. | lebih dari 100 kilogram sampai dengan 250 kilogram | Rp.17,500 | Rp.12,000 | Rp. 20,000 | Rp. 6,000 |
| | | e. | Lebih dari 250 kilogram sampai dengan 500 kilogram | Rp. 20,000 | Rp.15,000 | Rp. 30,000 | Rp. 7,500 |
| | | f. | Lebih dari 500 kilogram sampai dengan 1,000 kilogram | Rp. 25,000 | Rp. 20,000 | Rp. 35,000 | Rp. 10,000 |
| | | g. | Lebih dari 1,000 kilogram sampai dengan 3,000 kilogram | Rp. 30,000 | Rp. 25,000 | Rp. 40,000 | Rp.12,500 |
| | 3. | Timbangan Elektronik | Timbangan Elektronik | | | | |
| | | Kelas a. | I (khusus) sampai dengan 10 kilogram | Rp. 20,000 | Rp. 15,000 | Rp. 25,000 | Rp. 10,000 |
| 7. | TIMBANGAN JEMBATAN | TIMBANGAN JEMBATAN | TIMBANGAN JEMBATAN | | | | |
| | Timbangan Jembatan 2 (Dua) lndikator | Timbangan Jembatan 2 (Dua) lndikator | Timbangan Jembatan 2 (Dua) lndikator | | | | |
|-----|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | Kapasitas dalam ton, setiap ton dengan minimal | Rp. 5,000 | Rp. 4,000 | Rp. 4,500 | Rp.500 |
| | | | Rp. 75,000,· | | | | |
| 8. | TIMBANGAN BAN | TIMBANGAN BAN | TIMBANGAN BAN | | | | |
| | | a. | sampai dengan ton/jam | Rp. 150,000 | Rp.125,000 | Rp.150,000 | Rp. 50,000 |
| | | b. | Lebih dari 100 ton/jam sampai dengan 500 ton/jam | Rp. 250,000 | Rp. 200,000 | Rp. 250,000 | Rp.100,000 |
| | | c. | Lebih dari 500 ton/jam | Rp. 350,000 | Rp. 300,000 | Rp. 350,000 | Rp. 150,000 |
| 9. | METERTAKSI | METERTAKSI | METERTAKSI | | | | |
| | | | Pengujian berdasarkan jarak dan waktu | Rp. 15,000 | Rp..10,000 | Rp.15,000 | Rp. 5,000 |
| 10. | ALATUKURCAIRAN | ALATUKURCAIRAN | ALATUKURCAIRAN | | | | |
| | MINYAK 1. Meter Kerja | MINYAK 1. Meter Kerja | MINYAK 1. Meter Kerja | | | | |
| | | a. | sampai dengan 15 m3/h | Rp. 30,000 | Rp. 30,000 | Rp. 30,000 | Rp. 15,000 |
| | | b. | Lebih dari 15 m3/h sarnpai dengan 100 m3/h | Rp. 40,000 | Rp. 40,000 | Rp. 40,000 | Rp. 20,000 |
| | | c. | Lebih dari 100 m3/h | Rp. 60,000 | Rp. 60,000 | Rp. 60,000 | Rp. 30,000 |
| | 2. Meter lnduk (Master Meter) | 2. Meter lnduk (Master Meter) | 2. Meter lnduk (Master Meter) | | | | |
| | | a. | sampai dengan 15 m3/h | Rp. 50,000 | Rp. 50,000 | Rp. 50,000 | Rp. 25,000 |
| | | b. | Lebih dari 15 m3/h sarnpai dengan 100 m3/h | Rp. 70,000 | Rp. 70,000 | Rp. 70,000 | Rp. 30,000 |
| | | c. | Lebih dari 100 m3/h | Rp. 100,000 | Rp. 100,000 | Rp. 100,000 | Rp. 50,000 |
| | 3. Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak | 3. Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak | 3. Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak | | | | |
| | | a. | Untuk setiap badan ukur | Rp. 25,000 | Rp.15,000 | Rp. 25,000 | Rp. 7,500 |
| | | a. | sampai dengan SO m3/h | Rp. 20,000 | Rp. 15,000 | Rp. 25,000 | Rp. 5,000 |
| | | b. | Lebih dari 50 m3/h dihitung sbb: | Rp. 40,000 | Rp. 40,000 | Rp. 40,000 | Rp. 20,000 |
| | | | 1.) 50 m3/h pertama 2.) Selebihnya dari SO m3/h sampai | Rp. 20,000 | Rp. 15,000 | Rp. 25,000 | Rp. 5,000 |
| | | | dengan 500 m3/h setiap 10 m3/h | Rp.1,000 | Rp. 1,000 | Rp. 1,500 | Rp.200 |
| | | | 3.) Selebihnya dari 500 m3/h sampai dengan 1,000 m3/h | | | | |
| | | | setiap 10 m3/h Selebihnya dari | Rp. 500 | Rp. 500 | Rp. 750 | Rp. 150 |
| | | | 4.) 1,000 m3/h sampai dengan 2,000 m3/h - _ ... . - - .. | | | | |
| | 5. | Meter | Air Kapasitas 10 m3/h | 500 | Rp.500 | Rp. 250 |
|-----|------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| | | b. | dan kurang Kapasitas 10 m3/h sampai dengan | Rp. 4,000 Rp. | 4,000 Rp. 4,000 | Rp. 2,000 |
| | | c. | Kapasitas 100 m3/h | Rp.10,000 Rp. 10,000 | Rp. 10,000 | Rp. 5,000 |
| | lebih 6. Meter Listrik | lebih 6. Meter Listrik | lebih 6. Meter Listrik | lebih 6. Meter Listrik | lebih 6. Meter Listrik | lebih 6. Meter Listrik |
| | | a. 1 | phasa kelas 2 | Rp.1,000 Rp.1,000 | Rp. 1,000 | Rp. 400 |
| | | b. | 3 phasa kelas 2 | Rp. 3,000 Rp. 3,000 | Rp. 3,000 | Rp.1,200 |
| | | c. | 1 phasa kelas 0.5 atau kelas 1 | Rp.1,500 Rp. 1,500 | Rp. 1,500 | Rp.600 |
| | | d. | 3 phasa kelas 0.5 atau kelas 1 | Rp. 5,000 Rp. 5,000 | Rp. 5,000 | Rp. 2,000 |
| | | | Meter Pembatas Arus | Rp. 1,000 Rp. 1,000 | Rp. 1,000 | Rp.500 |
| 11. | AlAT UKUR | AlAT UKUR | AlAT UKUR | AlAT UKUR | AlAT UKUR | AlAT UKUR |
| | VOlUMETRIK 1. | Meter | Prover | | | |
| | | a. | Kapasitas 2,000 liter | Rp.100,000 | Rp.100,000 Rp. 100,000 | |
| | | b. | dan kurang/seksi Kapasitas2,000 liter sampai dengan 10,000 liter/seksi | Rp. 200,000 | Rp. 200,000 Rp. 200,000 | |
| | | c. | Kapasitas lebih dari 10,000 liter/seksi | Rp. 300,000 | Rp. 300,000 Rp. 300,000 | |
| | 2. | Alat Ukur dari | Alat Ukur dari | | | |
| | | Gelas a. | labu ukur, buret dan pipet | Rp.10,000 | Rp. 5,000 Rp. 10,000 | |
| | | b. | Gelas ukur setiap 10 mililiter dikalikan dengan | Rp.100 | Rp.100 Rp. 100 | |
| | 3. | Tangki Ukur Tetap dan Tangki Apung | Tangki Ukur Tetap dan Tangki Apung | | | |
| | | A. | Bentuk Silinder Tegak | | | |
| | | 1. | sampai dengan 500 kl | Rp. 150,000 | Rp. 150,000 Rp.150,000 | |
| | | 2. | lebih dari 500 kl dihitung sbb: | | | |
| | | | 500 kl pertama | Rp. 150,000 | Rp.150,000 Rp. 150,000 | |
| | | a. b. | Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1,000 kl setiap 10 kl | Rp. 2,000 Rp. | 2,000 Rp. 2,000 | |
| | | | c. Selebihnya dari 1,000 kl sampai dengan 2,000 kl setiap 10 kl d. Selebihnya dari | Rp. 1,000 Rp. | 1,000 Rp.1,000 | |
| | | | 2,000 kl sampai dengan s.ooo kl setiap 10 kl e. Selebihnya dari | Rp. 750 Rp. | 750 Rp. 750 | |
| | | | 5,000 kl sampai dengan 20,000 kl setiap 10 kl | Rp.250 | Rp.250 | |
| | | | | | Rp.250 | |
| | | f. | Selebihnya dari 20,000 kl, setiap 10 kl | Rp.150 Rp. | 150 Rp. 150 | |
| 2. lebih dari 500 kl dihitung sbb: | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------|
| a. 500 kl pertama b. Selebihnya dari | Rp. 250,000 | Rp. 250,000 | Rp. 250,000 | |
| 500 kl sampai dengan 1,000 kl setiap 10 kl | Rp. 3,500 | Rp. 3,500 | Rp. 3,500 | |
| c. Selebihnya dari 1,000 kl, setiap 10 kl | Rp. 2,500 | Rp. 2,500 | Rp. 2,500 | |
| c. Bentuk Silinder Datar 1. sampai dengan | Rp. 250,000 | Rp. 250,000 | Rp. 250,000 | |
| b. Selebihnya dari 10 kl sampai dengan 50 kl setiap 1 kl c. Selebihnya dari SO kl, setiap 1 kl Tangki Ukur | Rp. 2,500 Rp. 1,500 | Rp. 2,500 Rp. 1,500 | Rp. 2,500 Rp. 1,500 | |
| Gerak A. Tangki Ukur Mobil dan Wagon 1. sampai dengan s kl | Rp. 20,000 | Rp. 20,000 | | |
| 2. lebih dari 5 kl dihitung sbb: a. 5 kl pertama | | | Rp. 20,000 | Rp.10,000 |
| b. Selebihnya dari 5 kl, setiap 1 kl Bagian dari kl | Rp. 20,000 Rp. 4,000 | Rp. 20,000 | Rp. 20,000 Rp. 4,000 | Rp.10,000 |
| dihitung 1 kl B. Tangki Ukur Tongkang dan Apung sampai dengan | | Rp. 4,000 | | Rp. 1,000 |
| 1. | Rp. 100,000 | Rp. 100,000 | Rp. 100,000 | |
| so kl 2. lebih dari 50 kl dihitung sbb: a. SO kl pertama | Rp. 100,000 | Rp. 100,000 | Rp. 100,000 | |
| 75 kl sampai dengan 100 kl setiap 1 kl d. Selebihnya dari 100 kl sampai dengan 250 kl | Rp. 1,200 | Rp.1,200 | Rp. 1,200 | |
| setiap 1 kl e. | | | | |
| Selebihnya dari 250 kl sampai | Rp.1,000 | Rp. 1,000 | Rp. 1,000 | |
| 500 kl | | | | |
| dengan | | | | |
| | | | p"' 7C'1 | |
| 1 kl | Rp. 75Q_ | Ro. 750 | | |
| setiap f C"...1-L"I | | | | |
12.
ALAT UKUR TINGGI, WAKTU,
| SUHUDANLAINNYA | SUHUDANLAINNYA | SUHUDANLAINNYA | | 5,000 |
|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| | a. | Alat Pencap Kartu Otomatis (Printer /Recorder) | Rp. 5,000 | Rp. 5,000 Rp. |
| | b. | Alat Pencap Kartu Tidak Otomatis | Rp. 4,000 | Rp:4,000 Rp. 4,000 |
| | c. | Meter Kadar Air | Rp. 4,000 | Rp. 4,000 Rp. 4,000 |
| | d. | Alat Ukur Textile Kabel dan sejenisnya | Rp. 5 000 | Rp. 5,000 Rp. 5,000 |
| | e. | Alat Ukur Tinggi | Rp. 3,000 | Rp. 3,000 Rp. 3,000 |
| | f. | Alat Ukur Permukaan Cai ran (Level Gauge) Mekanik Alat Ukur Permukaan | Rp.15,000 | Rp.15,000 Rp.15,000 |
| | g. | Cairan (Level Gauge) Elektronik | Rp. 20,000 | Rp. 20,000 Rp. 20,000 |
| | h. | Stop Watch (Pengukur Waktu) | Rp. 3,000 | Rp. 3,000 Rp. 3,000 |
| | i. | Speedometer (Pengukur Kecepatan} | Rp. 3,000 | Rp. 3,000 Rp. 3,000 |
| | j. | Meter Parkir | Rp. 2,000 | Rp. 2,000 Rp. 2,000 |
| | k. | Naraca Analitis | Rp. !0,000 | Rp.10,000 Rp.10,000 |
| | I. | Naraca Substitusi | Rp.10,000 Rp. | Rp.10,000 Rp. 10,000 |
| | m. | Thermometer | 3,000 | Rp. 3,000 Rp. 3,000 |
| | n. | Wadah curah setiap | - Rp.10,000 | Rp. 10,000 Rp.10,000 |
| | | liternya dikalikan dengan | - Rp.1000 | Rp.1000 Rp. 1000 |
| | 0. | Mesin/Alat ukur Luas | Rp. 3,000 | Rp. 3,000 Rp. 3,000 |
| | p. | Alat Ukur Sudut | Rp. 3,000 | Rp. 3,000 Rp. 3,000 |
| | r. | Blok Gauge (Blok Ukur} | Rp. 5,000 | Rp. 5,000 Rp. 5,000 |
| | s. | Micrometer | Rp. 3,000 ·-- | Rp. 3,000 Rp. 3,000 |
| | t. | Aerometer dan Densimeter | Rp. 4,000 | Rp. 4,000 Rp. 4,000 |
| | u. | Perlengkapan Meter Arus BBM | Rp. 5,000 . | Rp. 5,000 Rp. 5,000 |
| | v. | Perlengkapan Meter Gas Orofis | Rp. 5,000 ... | Rp. 5,000 Rp. 5,000 |
| | u. | Alat-alat ukur presisi lainnya | Rp, 5,aoo | Rp. 5,000 Rp. 5,000 |
/::-.YAT;;;,GIN,