PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 42 Tahun 2013
Tentang PELAYANAN PENGURUSAN AKTA KELAHIRAN SECARA ON LINE DI KABUPATEN BANYUWANGI
Berlaku: 14 November 2013
N/A
Preamble

Menimbang
- bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil khususnya pelayanan pengurusan Akta Kelahiran di Kabupaten Banyuwangi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Pengurusan Akta Kelahiran secara On Line di Kabupaten Banyuwangi.
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
Menetapkan :
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Banyuwangi; (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 12/E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi; (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/C).
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN PENGURUSAN AKTA KELAHIRAN SECARA ON LINE DI KABUPATEN BANYUWANGI
N/A
Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati Daerah adalah Bupati Banyuwangi.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
5. Instansi/unit pelaksana pelayanan proses pengurusan akta kelahiran secara on line adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Puskesmas dan Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi;
6. Unit Pelayanan Kesehatan/tempat persalinan adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Rumah Sakit Swasta (RS Swasta), Puskesmas dan Bidan di Kabupaten Banyuwangi;
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi;
8. RSUD adalah RSUD Blambangan dan RSUD Genteng;
9. RS Swasta adalah Rumah Sakit yang telah mengadakan kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal pengurusan akta kelahiran;
10. Puskesmas adalah Puskesmas yang ada di Kabupaten Banyuwangi;
11. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi;
12. Bidan adalah Bidan Puskesmas dan/atau Bidan yang telah mempunyai ijin praktek kebidanan dari pejabat/instansi yang berwenang;
13. Pelayanan Pengurusan Akta Kelahiran secara On Line adalah proses pengurusan akta kelahiran yang pengiriman data/berkas persyaratannya dilakukan secara elektronik (on line) yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi.
14. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dipakai, dilihat, ditampilkan melalui komputer atau sistem elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna dan/atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
15. Verifikasi adalah proses pembuktian kebenaran berkas pelaporan peristiwa kelahiran melalui mekanisme kontrol secara asas nyata dalam proses verifikasi dokumen persyaratan pemohon dan/atau pendaftaran akta kelahiran.
16. Petugas Verifikator adalah pejabat dan/atau staf yang diberikan tugas dan kewenangan untuk melakukan verifikasi data persyaratan pengurusan akta kelahiran secara on line;
17. Petugas Operator adalah pejabat dan/atau staf yang diberikan tugas dan kewenangan untuk input data/scan data/mengirimkan data persyaratan pengurusan akta kelahiran/pelaporan peristiwa kelahiran secara on line serta melakukan pencetakan akta kelahiran;
18. Petugas Operator untuk pencetakan akta kelahiran adalah pejabat dan/atau staf pada Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil;
19. Pemohon adalah masyarakat yang melakukan persalinan di unit pelayanan dan bidan, dan mengajukan permohonan pembuatan akta kelahiran.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dari pelayanan pengurusan akta kelahiran secara on line di Kabupaten Banyuwangi adalah untuk mempercepat proses pelaporan kelahiran, memberikan kemudahan dan mempercepat proses pengurusan akta kelahiran serta mengurangi biaya bagi para pemohon akta kelahiran yang berdomisili jauh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Tujuan dari pengurusan akta kelahiran secara on line di Kabupaten Banyuwangi adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 4

- (1) Pelayanan pengurusan akta kelahiran secara on line dikhususkan bagi anak baru lahir yang usianya 1 - 60 hari sejak kelahirannya;
- (2) Pelayanan pengurusan akta kelahiran secara on line sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Usia anak 1-2 hari melalui RSUD dan Puskesmas;
- b. Usia anak 3 - 60 melalui Kecamatan.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 5

Pelayanan pengurusan akta kelahiran secara on line adalah proses pengurusan akta kelahiran yang pengiriman data persyaratannya dilakukan secara elektronik (on line) yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi.
BAB III - RUANG LINGKUP
Pasal 6

Pengiriman data/soft copy persyaratan pengurusan akta kelahiran/pelaporan peristiwa kelahiran secara on line oleh petugas operator RSUD/Puskesmas/Kecamatan dilakukan melalui website http://dispenduk.banyuwangikab.go.id/akta.
BAB IV - KOMPETENSI PETUGAS PELAYANAN
Pasal 7

- (1) Petugas Pelayanan Pengurusan Akta Kelahiran secara On Line terdiri dari:
- a. Petugas Verifikator;
- b. Petugas Operarator.
- (2) Petugas pelayanan pengurusan akta kelahiran secara on line sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kompetensi sebagai berikut:
- a. Petugas Verifikator :
1. memiliki dedikasi dan loyalitas tinggi;
2. bekerja ulet dan teliti yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. mempunyai kemampuan verifikasi yang baik.
- b. Petugas Operator :
1. memiliki dedikasi dan loyalitas tinggi;
2. menguasai komputer;
3. mampu mengoperasikan internet dan memahami teknologi informasi.
- (3) Petugas Verifikator dan Petugas Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b adalah pejabat dan/atau staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, RSUD, Puskesmas dan Kecamatan, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Petugas Verifikator ditetapkan melalui Keputusan Bupati;
- b. Petugas Operator ditetapkan melalui Keputusan Kepala SKPD.
BAB V - MEKANISME DAN PROSEDUR PELAYANAN PENGURUSAN AKTA KELAHIRAN SECARA ON LINE
Pasal 8

Ketentuan dalam pelaksanaan pelayanan pengurusan akta kelahiran secara on line adalah sebagai berikut:
1. Anak usia 1-2 hari :
- a. Pendaftaran :
3. Pemohon membawa berkas persyaratan pengurusan akta kelahiran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ke tempat persalinan, guna mengajukan permohonan pelayanan pengurusan akta kelahiran secara on line;
- b. Verifikasi :
5. Berkas persyaratan yang disampaikan oleh pemohon dilakukan verifikasi oleh petugas verifikator RSUD/Puskesmas;
- c. Input/scan/pengiriman data :
7. Berkas persyaratan yang sudah diverifikasi dan dinyatakan lengkap dan benar/valid oleh petugas verifikator diinput/discan oleh petugas operator RSUD/Puskesmas,
kemudian soft copynya dikirim ke petugas operator pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui website http://dispenduk.banyuwangikab.go.id/akta;
Pencetakan akta kelahiran : Pencetakan akta kelahiran oleh petugas operator Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil;
- d.
- Pengiriman/penyerahan akta kelahiran :
Akta kelahiran yang sudah disahkan/ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan dicap/stempel dapat dikirim/diserahkan kepada pihak keluarga yang bersangkutan melalui Unit Pelayanan Kesehatan/tempat persalinan.
2. Anak usia 3-60 hari :
- a. Pendaftaran :
Pemohon membawa berkas persyaratan pengurusan akta kelahiran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ke Kecamatan, guna mengajukan permohonan pelayanan pengurusan akta kelahiran secara on line;
- b. Verifikasi :
Berkas persyaratan yang disampaikan oleh pemohon dilakukan verifikasi oleh petugas verifikator Kecamatan;
- c. Input/scan/pengiriman data :
2. Berkas persyaratan yang sudah diverifikasi dan dinyatakan lengkap dan benar/valid oleh petugas verifikator diinput/discan oleh petugas operator Kecamatan, kemudian soft copynya dikirim ke petugas operator pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui website http://dispenduk.banyuwangikab.go.id/akta;
3. d.
Pencetakan akta kelahiran oleh petugas operator Pendudukan dan Pencatatan Sipil;
- Pencetakan akta kelahiran : Dinas
- d. Pengiriman/penyerahan akta kelahiran :
Akta kelahiran yang sudah disahkan/ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan dicap/stempel dapat dikirim/diserahkan kepada pihak keluarga yang bersangkutan melalui Kecamatan.
BAB VIII
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.
Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 14 November 2013
BUPATI BANYUWANGI,
Ttd.
H. ABDULLAH AZWAR ANAS
Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 14 November 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI,
Ttd.
Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si. Pembina Utama Madya NIP 19561008 198409 1 001
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2013 NOMOR 42