PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 13 Tahun 2011
Tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN PADA P.T PENJAMINAN KREDIT DAERAH BALI MANDARA PROVINSI BALI
Berlaku: 28 Nopember 2011
N/A
Preamble

Menimbang :
- Mengingat :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan pada msyarakat dibidang penjaminan kredit maka perlu penempatan saham milik Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Provinsi Bali ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Penempatan Saham Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Provinsi Bali ;
1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286);
Menetapkan
4. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagamana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4724);
7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubilk Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK/010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit;
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2010 Nomor 2);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN
dan
BUPATI TABANAN
MEMUTUSKAN:
- PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN PADA P.T PENJAMINAN KREDIT DAERAH BALI MANDARA PROVINSI BALI.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;
1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan;
3. Bupati adalah Bupati Tabanan
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan Perseroan Terbatas;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal Daerah pada PT. Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Provinsi Bali merupakan upaya meningkatkan efisiensi, produktifitas dan efektifitas pemanfaatan sumber daya yang ada dalam rangka pemberdayaan perekonomian masyarakat.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Penyertaan Modal daerah pada PT. Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Provinsi Bali bertujuan untuk :
- a. Meningkatkan kinerja PT. Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Provinsi Bali sehingga mampu memberikan pelayanan oftimal kepada masyarakat ; dan
- b. Meningkatkan perekonomian masyarakat.
BAB III - BENTUK PENYERTAAN MODAL
Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penyertaan Modal Daerah pada PT. Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Provinsi Bali dalam bentuk surat berharga (Saham).
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari APBD.
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.
Ditetapkan di Tabanan pada tanggal 28 Nopember 2011
BUPATI TABANAN,
NI PUTU EKA WIRYASTUTI
Diundangkan di Tabanan pada tanggal 14 Desember 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,
I NENGAH JUDIANA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2011 NOMOR 13
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 13