PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 06 Tahun 2005
Tentang PEMBENTUKAN BADAN AMIL ZAKAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
Berlaku: 06 TAHUN 2005
N/A
Preamble

Menimbang :
- a. bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang merupakan sumber dana yang potensial untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan dan mengutamakan masyarakat yang kurang mampu;
- b. bahwa sebagai upaya penyempurnaan sistem pengelolaan Zakat agar pengelolaannya lebih berhasil guna serta pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan khususnya di Kabupaten Jeneponto, perlu dibentuk Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Jeneponto;
Mengingat
:
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Jeneponto;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Jeneponto;
Dengan Persetujuan Bersama :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
Dan
BUPATI JENEPONTO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PEMBENTUKAN BADAN AMIL ZAKAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO .
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jeneponto;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Jeneponto;
3. Pejabat Urusan Agama Islam Departemen Agama adalah orang yang menjabat Urusan Agama Islam pada Kantor Departemen Agama di Kabupaten Jeneponto;
4. Badan Amil Zakat Daerah adalah organisasi pengelola zakat ditingkat Kabupaten dan Kecamatan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama;
5. Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang da'wah, pendidik an, sosial dan kemaslahatan umat Islam;
6. Unit Pengumpul Zakat adalah satuan oraganisasi yang dibentuk oleh badan amil zakat untuk melayani muzakki, yang berada pada Desa/Kelurahan, Instansi-instansi Pemerintah dan Swasta;
7. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat;
8. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya;
9. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat;
10. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat;
11. Agama adalah Agama Islam.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Jeneponto meliputi Badan Amil Zakat tingkat Kabupaten, dan Badan Amil Zakat Tingkat Kecamatan ;
- (2) Badan Amil Zakat tingkat Kabupaten Jeneponto dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati Jeneponto atas usul kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Jeneponto;
- (3) Badan Amil Zakat Tingkat Kecamatan dibentuk dan ditetapkan oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan;
- (4) Badan Amil Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masingmasing terdiri dari unsur ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, tenaga profesional dan Wakil Pemerintah;
- (5) Badan Amil Zakat Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di Ibukota Kabupaten, dan Badan Amil Zakat tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan di ibukota Kecamatan.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

- (1) Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Jeneponto terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana;
- (2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang Ketua, beberapa orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa orang Wakil Sekretaris, seorang Bendahara, seksi pengumpulan, seksi pendistribusian, seksi pendayagunaan, dan seksi pengembangan;
- (3) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Wakil Sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota;
- (4) Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakli Ketua, seorang Sekretaris, seorang Wakil Sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

- (1) Badan Amil Zakat daerah kecamatan terdiri atas dewan pertimbangan, komisi pengawas dan badan pelaksana;
- (2) Badan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, seorang bendahara, urusan pengumpulan, urusan pendistribusian, urusan pendayagunaan, dan urusan penyuluhan;
- (3) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris,seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota;
- (4) Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakli ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota;
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

Pejabat Urusan Agama Islam Departemen Agama diTingkat Kabupaten dan diTingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 karena jabatannya, adalah sekretaris badan amil zakat sesuai tingkatannya.
BAB III - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat badan amil zakat di semua tingkatan membentuk unit pengumpul zakat yang disesuaikan dengan kebutuhan.
BAB IV - TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 7

- (1) Badan Pelaksana Amil Zakat Daerah Tingkat Kabupaten Jeneponto bertugas:
- a. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistriibusian dan pendayagunaan zakat;
- b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat;
- c. Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- d. Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi, informasi, dan edukasi pengelolaan zakat.
- (2) Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Jeneponto bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi;
- (3) Komisi Pengawas Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.
BAB IV - TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 8

- (1) Badan Pelaksana Amil Zakat di tingkat Kecamatan bertugas:
- a. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat ;
- c. Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- d. Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi, informasi, dan edukasi pengelolaan zakat.
- (2) Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Kecamatan bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi
- (3) Komisi Pengawas Badan Amil Zakat Kecamatan bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.
BAB IV - TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 9

Masa tugas kepengurusan Badan Amil Zakat adalah selama 3 (tiga) tahun.
BAB IV - TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 10

Ketua badan pelaksana Badan Amil Zakat di semua tingkatan bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat ke dalam maupun ke luar.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing Badan Amil Zakat di semua tingkatan menerapkan prinsip kordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing, serta melakukan konsultasi dan memberikan informasi antar Badan Amil Zakat di semua tingkatan.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 12

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Amil Zakat bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Amil Zakat wajib mengikuti dan mematuhi ketentuan serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya
BAB V - TATA KERJA
Pasal 14

Setiap Kepala divisi/bidang/seksi/urusan Badan Amil Zakat menyampaikan laporan kepada ketua Badan Amil Zakat melalui sekretaris, dan sekretaris menampung laporan-laporan tersebut serta menyusun laporan berkala badan amil zakat.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 15

Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Badan Amil Zakat wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan arahan kepada bawahan
BAB V - TATA KERJA
Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan oraganisasi Badan Amil Zakat dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masingmasing wajib mengadakan rapat berkala.
BAB VI - PENGUKUHAN LEMBAGA AMIL ZAKAT
Pasal 17

- (1) Pengukuhan Lembaga Amil Zakat dilakukan oleh Pemerintah
- (2) Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Di Kabupaten oleh Bupati atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten;
- b. Di Kecamatan oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.
BAB VI - PENGUKUHAN LEMBAGA AMIL ZAKAT
Pasal 18

Pengukuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan atas permohonan Lembaga Amil Zakat setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Berbadan hukum;
- b. Memiliki data muzakki dan musthahiq;
- c. Memiliki program kerja;
- d. Memiliki pembukuan;
- e. melampirkan surat persyaratan bersedia diaudit.
BAB VI - PENGUKUHAN LEMBAGA AMIL ZAKAT
Pasal 19

Pengukuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan penelitian persyaratan oleh pengusul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (2).
BAB VI - PENGUKUHAN LEMBAGA AMIL ZAKAT
Pasal 20

Pengukuhan dapat dibatalkan apabila tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 dan Pasal 19.
BAB VI - LINGKUP KEWENANGAN PENGUMPULAN ZAKAT
Pasal 21

Pembayaran Zakat dapat dilakukan kepada unit pengumpul zakat pada Badan Amil Zakat Nasional, Propinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan secara langsung atau melalui rekening pada bank.
BAB VI - LINGKUP KEWENANGAN PENGUMPULAN ZAKAT
Pasal 22

Lingkup Kewenangan pengumpulan Zakat termasuk harta selain Zakat seperti: infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat.
BAB VII - PERSYARATAN PROSEDUR PENDAYAGUNAAN HASIL PENGUMPULAN ZAKAT
Pasal 23

- (1) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk musthahiq dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
- a. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran musthahiq delapan asnaf yaitu fakir, miskin,amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnussabil;
- b. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan;
- c. Mendahulukan musthahiq dalam wilayahnya masing-masing.
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
- a. apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan;
- b. terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan;
- c. mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan.
BAB VII - PERSYARATAN PROSEDUR PENDAYAGUNAAN HASIL PENGUMPULAN ZAKAT
Pasal 24

Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut:
- a. melakukan studi kelayakan;
- b. menetapkan jenis usaha produktif;
- c. melakukan bimbingan dan penyuluhan;
- d. melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan;
- e. mengadakan evaluasi; dan
- f. membuat pelaporan
BAB VII - PERSYARATAN PROSEDUR PENDAYAGUNAAN HASIL PENGUMPULAN ZAKAT
Pasal 25

Hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat didayagunakan terutama untukusaha produktif setelah memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 24.
VIII PELAPORAN
BAB VII - PERSYARATAN PROSEDUR PENDAYAGUNAAN HASIL PENGUMPULAN ZAKAT
Pasal 26

Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Pemerintah sesuai dengan tingkatannya
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, lebih lanjut diatur dengan Peraturan atau Keputusan Bupati
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.
Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : Juli 2005
BUPATI JENEPONTO
Drs. H. RADJAMILO. MP
Diundangkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : Juli 2005
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
H. BULU PAWA. SH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2005 NOMOR 140