PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 0 TAHUN 2015
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR /0 TAHUN 2015
TENT ANG
KETENTUAN HARi DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- a. bahwa dalam upaya penataan Aparatur Sipil Negara sehingga dapat meningkatkan efesiensi, efektivitas dan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian yang salah satu penerapan manajemen kepegawaian dengan mentaati ketentuan hari dan jam kerja;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, dan dalarn rangka menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaannya serta penyesuaian dengan perkembangan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap Peraturan Bupati Sintang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Ketentuan Hari dan Jam Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, dipandang sudah tidak relevan, untuk itu perlu mengatur kembali ketentuan hari dan jam kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pembe � hentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 1 7, Tambahan Lemb � an Negara Republik Indonesia Nomor 3134) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Letnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Pemerintah Nomor � 6 Tah1:1n . 2?11 tentang p nil · Prestasi Kerja Pegawru Negen Sipil (Lembaran Ne aian Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, T � an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
'ii"
',
Menetapkan
14. Pcraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 «:ntang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Smtang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nornor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tanun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5) ; ·
IIEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENT ANG KETENTUAN HARi DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan azas tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perasngkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang yang selanjutnya disingkat SKPD.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
7. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.
8. Peraturan Bupati Sintang adalah peraturan perundangundangan yang dibuat oleh Bupati Sintang.
9. 9 . Hari Kerja yang ditetapkan adalah \_hanal · SdeninC � 8 pai dengan hari Jum'at, kecuali Hari Libur Nasion an uti ersama.
10. Jam Ke ia adalah jangka waktu yang ditetapkan pad?- setiap hari ke � a yang diwajibkan kepada seluruh pegawai untuk hadir dan melaksanakan tugas kantor.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- 2) Penetapan Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang dengan maksud untuk menjamin terar � nya manajemen PNS dalam penyelenggaraan tugas pemenntahan dan pembangunan secara efektif dan efesien.
- 3) Penetapan Harl dan Jam Kerja bertujuan sebagai dasar pelaksanaan tugas kedinasan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang sebagai kewajiban PNS dalam mentaati keten � an jam kerja, sebagaimana diatur dalam Peratura � Pemenntah Nomor 53 Tahun 201 O ten tang Disiplin Pegawru Negeri Sipil.
BAB III - HARi DAN JAM KERJA
Pasal 3

- (1) Hari Kerja bagi seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang ditetapkan sebanyak 5 (lima) hari kerja.
- (2) Jumlah jam kerja efektif dalam lima hari kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam.
- (3) Ketentuan Hari dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), merupakan pedoman bagi SKPD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
Ketentuan Hari dan Jam kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, diatur sebagai berikut:
- (1) Hari Senin sampai dengan hari Kamis, masuk kantor pada pukul 07.15 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB) dan pulang kantor pada pukul 15.15 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB).
- (2) Hari Jumat masuk kantor pada pukul 07.15 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB) yang diawali dengan Senam Pagi atau melaksanakan kegiatan kebersihan baik di dalam lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja dan untuk istirahat pada pukul 11.00 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB) sampai dengan pukul 13.30 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB).
- (3) Istirahat jam kerja hanya diberlakukan pada hari Jum'at pada pukul 11.00 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB) sarnpai dengan pukul 13.30 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB), sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
BAB III - HARi DAN JAM KERJA
Pasal 5

Khusus bagi SKPD yang secara fungsional bertugas lansung memberikan pelayanan kepada masyarakat . luas tidak diperkenankan mengurangi pelayanan yang bersifat mendesak (urgen) dan kemanusiaan.
Bagi SKPD yang bersifat memberikan pelayanan kepada masyarakat luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, disesuaikan dengan sifat pelayanan masing-rnasing, yaitu :
- (a) bagi SKPD seperti Rumah Sakit, dan Pusat Kesehatan Masyarakar (Puskesmas) yang memberikan pelayanan rawat map secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam tennasuk pada hari sabtu minggu dan hari libur diatur beregu secara bergilir (shift).' '
- (b) bagi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang tidak � em � rikan pelayanan rawat inap agar disusun jadwal piket/Jaga pada hari Sabtu hal ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada 'masyarakat luas.
- (c) bagi SKPD yang tidak melaksanakan tugas pelayanan secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam dipandang perlu untuk tetap menjaga guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal yang bersifat mendesak (urgen) dan kemanusiaan seperti Pemadam Kebakaran, dan unit kerja yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), agar disusun jadwal piket/jaga.
- (d) pengaturan (shift}, bergilir dan jadwal piket/jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pengaturannya dilakukan oleh pimpinan unit kerja bersangkutan dengan perhitungan hari dan kerja bagi setiap petugas adalah sama sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), yaitu 5 (lima) hari kerja dengan jumlah jam kerja 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam.
PELAKSANAAN HARl DAN JAM KERJA
BAB III - HARi DAN JAM KERJA
Pasal 7

Apabila dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya terdapat hal-hal yang memerlukan penanganan segera di luar ketentuan hari dan jam kerja, maka kegiatan tersebut tetap dilaksanakan.
BAB III - HARi DAN JAM KERJA
Pasal 8

Dalam hal-hal yang memerlukan penanganan segera pada lingkup bidang tugasnya, setiap SKPD dapat melaksanakan kegiatan tersebut di luar ketentuan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
BAB III - HARi DAN JAM KERJA
Pasal 9

Bagi instansi Kementeri � � an Lembaga Pemerintah \_Non Kementerian serta Instansi lamya, agar dapat menyesuaikan sebagaimana yang diatur d � am Peratu:an ini, � ecuali ditentukan secara khusus oleh instans1 mduk masmg-masmg.
BAB III - HARi DAN JAM KERJA
Pasal 10

Ketentuan Hari dan Jam Kerja bagi lembaga pen � idikan yang berada di lingkungan Pemenntah Kabupaten . Smtang tetap be doman pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Ke � nterian Pendidikan dan Kebudayaan.
PENGAWASAN DAN PELAPORAN PELAKSANMN KETENTUAN HARi DAN JAM KERJA
BAB III - HARi DAN JAM KERJA
Pasal 11

- (1) Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan hari dan jam kerja serta sebagai sarana evaluasi pimpinan SKPD, maka setiap SKPD wajib melaksanakan kegiatan ape! pagi dan ape! slang yang dilaksanakan pada hart Benin dan hart Jum'at.
- (2) Se1:i:ap PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang wajib mengikuti kegiatan ape! bulanan yang tempat dan pelaksanaan disesuaikan.
- (3) P � ngawasan terhadap hari dan jam kerja sebagaimana dunaksud dalam Pasal 3 adalah kewajiban setiap pimpinan SKPD. '
- (4) Pengawasan pelaksanaan hari dan jam kerja dituangkan dal � bentuk daftar hadir yang wajib ditandatangani oleh setiap PNS dan wajib diketahui oleh pimpinan SKPD.
- (5) Pelaporan pelaksanaan hari dan jam kerja disampaikan berupa daftar dan rekapitulasi daftar hadir kepada Bupati Sintang melalui Kepala Sadan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Sintang selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (6) Bagi unit kerja yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) agar penyarnpaian laporan daftar hadir dan rekapitulasi daftar haclir melalui SKPD induknya, selanjutnya oleh SKPD induk rekapitulasi daftar hadir masing-masing UPT diteruskan kepada Bupati Sintang melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang bersamaan dengan penyampaian daftar hadir dan rekapitulasi daftar hadir SKPD induk.
- (7) Pirnpinan SKPD sebagaimana dimaksud ayat (3) wajib menindak tegas pimpinan UJYI' di bawahnya yang tidak rnenyampaikan laporan daftar hadir dan rekapitulasi daftar hadir.
- (8) Bagi PNS yang tidak mentaati ketentuan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan atau Pasal 10, dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Pimpinan SK.PD wajib rnenindak tegas PNS di bawahnya yang terbukti melanggar ketentuan hari dan jam kerja sesuai kewenangan yang dimilikinya serta melaporkan segala bentuk pembinaan dan penegakan disii:ilin PNS yang telah dilaku � an kepada Bupati Sintang melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten � intang dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Smtang.
10. ( lO) · PNS ang memangku jabatan Sekretaris Desa Bagi dyaftar nadir dan rekapitulasi daftar hadir wajib pembuatan d di ik . · 1 h Kepala Desa setempat an rsampai an diketahui O et tempat paling lambat pada hari ke lima kepada Cama se bulan berikutnya.
- (11) Penyam � aian daftar hadir dan rekapitulasi daftar hadi � Sekretaris Desa disampaikan oleh Camat kepada Bupatl Sintang dengan tembusan Inspektur Kabupaten Sintang.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

Sebagai Petunjuk Pelaksanaan yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Sintang.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Ketentuan Hari dan Jam Kerja pada Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap Aparatur Sipil Negara mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan mi dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.
Diundangkan di Sintang
f6da tanggal /J f&lt;lm:or,' 2015
SEKRETARis DAERAH KABUPATEN SINTANG,
YosEPfiA HASNAH
� Jo ADAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR ...