PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 24 Tahun 2016
Tentang PERATURAN INTERNAL KORPORASI ( CORPORATE BY LAW ) RUMAH SAKIT DAERAH dr. SOEBANDI KABUPATEN JEMBER
Berlaku: 5 September 2016
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat
:
BUPATI JEMBER PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 24 TAHUN 2016
TENTANG
PERATURAN INTERNAL KORPORASI ( CORPORATE BY LAW ) RUMAH SAKIT DAERAH dr. SOEBANDI KABUPATEN JEMBER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEMBER,
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Kabupaten Jember, diperlukan Peraturan Internal Korporasi Rumah Sakit yang mengatur peran dan fungsi pemilik, pengelola dan staf medis ( Corporate by Laws );
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, perlu menetapkan Peraturan Internal Korporasi ( Corporate By Laws ) Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Kabupaten Jember;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1097/MENKES/SK/XI/2002 tentang Peningkatan kelas B Pendidikan RSUD dr. Soebandi milik Pemerintah Kabupaten Jember;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 228/Menkes/SK/III/2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang Wajib Dilaksanakan Daerah;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 971/MENKES/PER/XI/2009 Tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
28. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477);
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit;
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2014 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 6);
32. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
34. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);
36. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2009 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 45);
35. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 70);
37. Peraturan Bupati Jember Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Penggunaan Pendapatan Fungsional Rumah Sakit Daerah sebagai Badan Layanan Umum Kabupaten Jember.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN INTERNAL KORPORASI ( CORPORATE BY LAWS ) RUMAH SAKIT DAERAH dr. SOEBANDI KABUPATEN JEMBER.
BAB II - PRINSIP PERATURAN INTERNAL KORPORASI
Pasal 2

- a. struktur organisasi;
- c. pengelompokan fungsi-fungsi logis; dan
- b. prosedur kerja;
- d. pengelolaan sumber daya manusia.
- a. transparansi;
- (2) Peraturan internal rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :
- b. akuntabilitas;
- d. indepedensi.
- c. responsibilitas; dan
BAB II - PRINSIP PERATURAN INTERNAL KORPORASI
Pasal 3

- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.
- (1) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, kewenangan dan hak dalam organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelompokan fungsi-fungsi logis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektifitas pencapaian tujuan organisasi.
- (4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif/kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif dan produktif.
BAB II - PRINSIP PERATURAN INTERNAL KORPORASI
Pasal 4

- (1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan.
- (2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, merupakan pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada BLUD dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
- (4) Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.
- (3) Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat serta peraturan perundangundangan.
BAB III - PERATURAN INTERNAL KORPORASI
Pasal 7

- (1) Rumah Sakit berkedudukan sebagai rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pelayanan kesehatan, dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Kabupaten.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rumah sakit mempunyai fungsi :
- (2) Rumah Sakit mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
- c. penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan;
- b. pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan Pemerintah Kabupaten di bidang pelayanan;
- d. pelayanan medis;
- f. pelayanan keperawatan;
- e. pelayanan penunjang medis dan non medis;
- g. pelayanan rujukan;
- i. pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat;
- h. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- j. pengelolaan keuangan dan akuntansi; dan
- k. pengelolaan urusan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, serta rumah tangga, perlengkapan dan umum.
- (1) Pemerintah Kabupaten bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup, perkembangan dan kemajuan rumah sakit sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.
- a. menetapkan peraturan tentang peraturan internal korporasi ( corporate bylaws ) dan standar pelayanan minimal rumah sakit beserta perubahannya;
- (2) Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan tanggungjawabnya mempunyai kewenangan :
- b. membentuk dan menetapkan pejabat pengelola BLUD dan dewan pengawas rumah sakit;
- c. melakukan evaluasi atas kinerja pejabat pengelola BLUD rumah sakit yang dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali;
- d. memberhentikan pejabat pengelola BLUD dan dewan pengawas karena sesuatu hal yang menurut peraturannya membolehkan untuk diberhentikan;
- f. kewenangan mengumumkan visi dan misi ke publik didelegasikan kepada pejabat pengelola BLUD rumah sakit;
- e. menyetujui, mensahkan, dan mengumumkan visi dan misi rumah sakit serta melakukan review berkala minimal 1 (satu) tahun sekali atas visi dan misi tersebut;
- g. menyetujui Rencana Strategis dan/atau Rencana Strategi Bisnis, kebijakan, dan standar prosedur operasional rumah sakit. Kewenangan persetujuan atas kebijakan dan standar prosedur operasional didelegasikan kepada Direktur rumah sakit;
- i. mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai visi dan misi rumah sakit;
- h. menyetujui dan mensahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD rumah sakit;
- j. menyetujui rencana rumah sakit untuk mutu dan keselamatan pasien serta menerima laporan dan tindak lanjut tentang program mutu dan keselamatan pasien tersebut;
- l. pemberian penghargaan dan sanksi dapat didelegasikan kepada Direktur rumah sakit.
- k. memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi serta memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan; dan
- (3) Pemerintah Kabupaten bertanggungjawab menutup defisit anggaran rumah sakit yang setelah diaudit secara independen bukan disebabkan karena kesalahan dalam pengelolaan.
- (4) Pemerintah Kabupaten bertanggung gugat atas terjadinya kerugian pihak lain, termasuk pasien, akibat kelalaian dan/atau kesalahan dalam pengelolaan rumah sakit.
Bagian Kelima
BAB III - PERATURAN INTERNAL KORPORASI
Pasal 9

Paragraf 1 Pembentukan Dewan Pengawas
- (1) Pemilik dapat membentuk Dewan Pengawas rumah sakit.
- (3) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur pemilik, organisasi profesi, asosiasi perumahsakitan, dan tokoh masyarakat.
- (2) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu unit non struktural yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Pemilik.
- (4) Keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah paling banyak 5 (lima) orang, terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota.
BAB III - PERATURAN INTERNAL KORPORASI
Pasal 10

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas:
- b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
- a. menentukan arah kebijakan rumah sakit;
- c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
- e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
- d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
- f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban rumah sakit; dan
- g. mengawasi kepatuhan penerapan etika rumah sakit, etika profesi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Bupati atas usulan dari Direktur rumah sakit.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Direksi.
- (4) Pemberhentian sebagai anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan apabila Dewan Pengawas:
- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD; atau
- d. dipidana penjara karena melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas BLUD.
BAB III - PERATURAN INTERNAL KORPORASI
Pasal 12

- (1) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Tugas Ketua Dewan Pengawas adalah:
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Ketua dalam suatu masa kepengurusan Dewan Pengawas, maka Bupati mengangkat seorang Ketua untuk sisa masa jabatan hingga selesainya masa jabatan.
- a. memimpin semua pertemuan Dewan Pengawas;
- c. bekerja sama dengan Pejabat Pengelola/Direksi untuk menangani berbagai hal mendesak yang seharusnya diputuskan dalam rapat Dewan Pengawas. Bilamana rapat Dewan Pengawas belum dapat diselenggarakan, maka Ketua dapat memberikan wewenang pada Direktur rumah sakit untuk mengambil segala tindakan yang perlu sesuai dengan situasi saat itu; dan
- b. memutuskan berbagai hal yang berkaitan dengan prosedur dan tata cara yang tidak diatur dalam Peraturan Internal korporasi melalui rapat Dewan Pengawas;
- d. melaporkan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf c pada rapat rutin berikutnya, disertai dengan penjelasan yang terkait dengan situasi saat tindakan tersebut diambil.
- (5) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dalam rangka membantu kegiatan Dewan Pengawas.
- (4) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, Bupati selaku Pemilik dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas atas beban rumah sakit.
- (6) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat bertindak sebagai Dewan Pengawas.
Paragraf 3 Tugas, Kewajiban Dan Wewenang Terhadap Pengelolaan BLUD
- (1) Dewan Pengawas bertugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD rumah sakit, yang meliputi pelaksanaan Rencana Bisnis dan Anggaran, Rencana Strategik Bisnis Jangka Panjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - PERATURAN INTERNAL KORPORASI
Pasal 13

- (2) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Pengawas berkewajiban:
- b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD dan memberikan pendapat serta saran setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD;
- a. memberikan pendapat dan saran kepada Pemilik rumah sakit mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola BLUD;
- c. memberikan laporan kepada Bupati tentang kinerja BLUD;
- e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja, baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelolaan BLUD; dan
- d. memberikan nasehat kepada pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLUD;
- f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
BAB III - PERATURAN INTERNAL KORPORASI
Pasal 14

- a. melihat buku-buku, surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan memeriksa kekayaan rumah sakit;
Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Dewan Pengawas mempunyai wewenang yang meliputi:
- b. meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direktur rumah sakit mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BLUD;
- d. menghadiri rapat Direksi dan memberikan saran pendapat terhadap halhal yang dibicarakan; dan
- c. meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direktur rumah sakit untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas;
- e. memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
Rapat Dewan Pengawas terdiri dari:
- a. rapat rutin;
- b. rapat khusus; dan
- c. rapat tahunan.
BAB III - PERATURAN INTERNAL KORPORASI
Pasal 16

- (1) Rapat rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a diselenggarakan oleh Dewan Pengawas secara terjadwal dan bukan termasuk rapat tahunan dan rapat khusus.
- (2) Rapat rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rapat koordinasi antara Dewan Pengawas dengan Direksi dan Komite Medis serta pejabat lain, untuk mendiskusikan, klarifikasi atau alternatif solusi berbagai permasalahan di rumah sakit.
- (4) Sekretaris Dewan Pengawas menyampaikan undangan kepada setiap anggota Dewan Pengawas, Direksi, Komite Medis dan pihak lain untuk menghadiri rapat rutin paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum rapat tersebut dilaksanakan.
- (3) Rapat rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (5) Setiap undangan rapat yang disampaikan oleh Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus melampirkan: a. 1 (satu) salinan agenda;
- c. 1 (satu) salinan risalah rapat khusus sebelumnya.
- b. 1 (satu) salinan risalah rapat rutin sebelumnya; dan
- (6) Rapat rutin dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Direksi, Komite Medis dan dapat dihadiri pihak lain di lingkungan rumah sakit atau di luar lingkungan rumah sakit apabila diperlukan.
BAB III - PERATURAN INTERNAL KORPORASI
Pasal 17

- (2) Dewan Pengawas mengundang untuk rapat khusus dalam hal: a. ada permasalahan penting yang harus segera diputuskan; atau b. ada permintaan yang ditandatangani oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Dewan Pengawas.
- (1) Rapat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b diselenggarakan oleh Dewan Pengawas untuk menetapkan kebijakan atau hal-hal khusus yang tidak termasuk dalam rapat rutin maupun rapat tahunan.
- (3) Undangan rapat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Sekretaris Dewan Pengawas kepada peserta rapat paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum rapat khusus tersebut diselenggarakan.
- (5) Rapat khusus yang diminta oleh anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus diselenggarakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat permintaan tersebut.
- (4) Undangan rapat khusus harus mencantumkan tujuan pertemuan secara spesifik.
BAB III - PERATURAN INTERNAL KORPORASI
Pasal 18

- (2) Rapat Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (1) Rapat tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c diselenggarakan adalah rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Pengawas setiap tahun, dengan tujuan untuk menetapkan kebijakan tahunan operasional rumah sakit.
- (3) Dewan Pengawas menyiapkan dan menyajikan laporan umum keadaan BLUD, termasuk laporan keuangan yang telah diaudit.
BAB III - PERATURAN INTERNAL KORPORASI
Pasal 19

- (1) Dalam hal Ketua Dewan Pengawas berhalangan hadir, dan telah memenuhi kuorum, maka anggota Dewan Pengawas dapat memilih Pejabat Ketua untuk memimpin rapat.
- (2) Pejabat Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban melaporkan hasil keputusan rapat kepada Ketua Dewan Pengawas pada rapat berikutnya.
BAB III - PERATURAN INTERNAL KORPORASI
Pasal 20

- (2) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi apabila dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) anggota Dewan Pengawas.
- (1) Rapat Dewan Pengawas hanya dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi kuorum.
- (3) Apabila kuorum tidak terpenuhi dalam waktu setengah jam dari waktu rapat yang telah ditentukan, maka rapat ditangguhkan paling lama 1 (satu) minggu berikutnya.
- (4) Apabila kuorum tidak juga tercapai dalam waktu setengah jam dari waktu rapat yang telah ditentukan pada minggu berikutnya, maka rapat segera dilanjutnya dan segala keputusan yang terdapat dalam risalah rapat disahkan dalam rapat Dewan Pengawas berikutnya.
BAB III - PERATURAN INTERNAL KORPORASI
Pasal 21

- (2) Risalah rapat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rapat diselenggarakan, dan segala putusan dalam risalah rapat tersebut tidak boleh dilaksanakan sebelum disahkan oleh seluruh anggota Dewan Pengawas yang hadir.
- (1) Risalah rapat Dewan Pengawas menjadi tanggung jawab Sekretaris Dewan Pengawas.
BAB III - PERATURAN INTERNAL KORPORASI
Pasal 22

- (2) Putusan rapat Dewan Pengawas didasarkan pada suara terbanyak setelah dilakukan pemungutan suara.
- (1) Setiap masalah yang diputuskan melalui pemungutan suara dalam rapat Dewan Pengawas ditentukan dengan mengangkat tangan atau dapat dilakukan dengan tertulis dan dimasukkan dalam amplop tertutup.
BAB III - PERATURAN INTERNAL KORPORASI
Pasal 23

- (2) Dalam hal usul perubahan atau pembatalan putusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterima, maka usulan ini tidak dapat diajukan lagi dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak saat ditolaknya usulan.
- (1) Dewan Pengawas dapat merubah atau membatalkan setiap putusan yang diambil pada rapat rutin atau rapat khusus sebelumnya, apabila perubahan atau pembatalan tersebut dicantumkan dalam pemberitahuan atau undangan rapat sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Internal Korporasi.
Paragraf 5 Peran Dewan Pengawas Terhadap Staf Medis
- (1) Dewan Pengawas berperan mendorong dan mendukung dalam bentuk kebijakan sebagai upaya memberdayakan staf medis untuk mencapai tujuan rumah sakit sesuai dengan visi, misi, falsafah dan tujuan rumah sakit.
BAB III - PERATURAN INTERNAL KORPORASI
Pasal 24

- (2) Peran terhadap staf medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui interaksi dan koordinasi secara berkesinambungan, melalui pemberdayaan fungsi dalam organisasi Komite Medis rumah sakit.
Bagian Keenam Pejabat Pengelola Rumah Sakit
Pejabat pengelola rumah sakit adalah pimpinan rumah sakit yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional rumah sakit, terdiri dari: a. Direktur, yang merupakan pemimpin rumah sakit;
- c. Wakil Direktur Pelayanan, yang merupakan pejabat teknis rumah sakit di bidang pelayanan medis dan keperawatan; dan
- b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, yang merupakan pejabat keuangan rumah sakit;
- d. Wakil Direktur Sumber Daya Manusia dan Pendidikan, yang merupakan pejabat teknis rumah sakit di bidang adminitrasi kepegawaian, peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan.
BAB III - PERATURAN INTERNAL KORPORASI
Pasal 26

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Kabupaten terhadap operasional dan keuangan rumah sakit secara umum dan keseluruhan.
BAB III - PERATURAN INTERNAL KORPORASI
Pasal 27

Semua Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dibawah Direktur bertanggungjawab kepada Direktur sesuai bidang tanggungjawab masing-masing.
BAB III - PERATURAN INTERNAL KORPORASI
Pasal 28

- (1) Pejabat Pengelola rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diubah, baik jumlah maupun jenisnya, setelah melalui analisis organisasi dan/atau kebutuhan organisasi.
- (2) Perubahan pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
Paragraf 2 Pengangkatan Pejabat Pengelola Rumah Sakit
BAB III - PERATURAN INTERNAL KORPORASI
Pasal 29

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola rumah sakit ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktik bisnis yang sehat.
- (3) Kebutuhan praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesesuaian antara kebutuhan jabatan, kualitas dan kualifikasi sesuai kemampuan keuangan rumah sakit.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keahlian berupa pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatan.
- (4) Pejabat Pengelola rumah sakit diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati.
- a. seorang tenaga medis yang memenuhi kriteria, integritas, kepemimpinan, kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitan;
Syarat untuk dapat diangkat menjadi Direktur adalah :
- b. berkelakuan baik, jujur dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian rumah sakit;
- d. mampu melaksanakan koordinasi lingkup eksternal organisasi;
- c. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- e. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- g. memenuhi syarat administrasi kepegawaian.
- f. bersedia membuat Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menjalankan praktik bisnis yang sehat di rumah sakit; dan
BAB III - PERATURAN INTERNAL KORPORASI
Pasal 31

- a. memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bagian umum, keuangan dan/ atau akuntansi;
Syarat menjadi Wakil Direktur Umum dan Keuangan adalah :
- b. berkelakuan baik, jujur, dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan umum dan usaha guna kemandirian keuangan;
- d. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- c. mampu melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan umum dan administrasi rumah sakit;
- e. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- g. memenuhi syarat administrasi kepegawaian.
- f. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan umum serta mampu menjalankan prinsip pengelolaan keuangan yang sehat di rumah sakit; dan
BAB III - PERATURAN INTERNAL KORPORASI
Pasal 32

- a. seorang tenaga medis yang memenuhi kriteria integritas, kepemimpinan, kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitan;
Syarat menjadi Wakil Direktur Pelayanan adalah :
- b. berkelakuan baik, jujur dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan yang profesional dan berorientasi pada mutu dan keselamatan pasien;
- d. mampu melaksanakan koordinasi lingkup internal dan eksternal organisasi;
- c. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- e. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- g. memenuhi syarat administrasi kepegawaian.
- f. bersedia membuat Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menjalankan dan meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien rumah sakit; dan
BAB III - PERATURAN INTERNAL KORPORASI
Pasal 33

- a. seorang tenaga medis yang memenuhi kriteria integritas, kepemimpinan, kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitan;
Syarat menjadi Wakil Direktur Sumber Daya Manusia dan Pendidikan adalah :
- b. berkelakuan baik, jujur dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan dan meningkatkan sumber daya manusia yang profesional;
- d. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- c. mampu menyelenggarakan pendidikan, dan pelatihan tenaga kesehatan yang berorientasi pada mutu dan keselamatan pasien;
- e. mampu melaksanakan koordinasi lingkup internal eksternal organisasi;
- g. bersedia membuat Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menjalankan dan meningkatkan sumber daya manusia dan pendidikan tenaga kesehatan di rumah sakit; dan
- f. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- h. memenuhi syarat administrasi kepegawaian.
Direktur dan Wakil Direktur dapat diberhentikan karena:
- b. berhalangan secara tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- a. meninggal dunia;
- c. tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik;
- e. mengundurkan diri karena alasan yang patut; atau
- d. melanggar misi, kebijakan atau ketentuan-ketentuan lain yang telah digariskan;
- f. terlibat dalam suatu perbuatan melanggar hukum yang ancaman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih.
Paragraf 5
BAB III - PERATURAN INTERNAL KORPORASI
Pasal 35

Tugas, Kewajiban, Tanggungjawab dan Wewenang Direktur dan Wakil Direktur
Tugas dan kewajiban Direktur adalah :
- b. memelihara, menjaga dan mengelola kekayaan rumah sakit;
- a. memimpin dan mengurus rumah sakit sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan;
- c. mewakili rumah sakit di dalam dan di luar pengadilan;
- e. mengelola rumah sakit dengan berwawasan lingkungan;
- d. melaksanakan kebijakan pengembangan usaha dalam mengelola rumah sakit sebagaimana yang telah digariskan;
- f. menyiapkan Rencana Strategi Bisnis (RSB) dan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) rumah sakit;
- h. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala; dan
- g. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi rumah sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan rumah sakit.
BAB III - PERATURAN INTERNAL KORPORASI
Pasal 36

Tanggungjawab Direktur meliputi:
- b. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan guna kelancaran, efektifitas dan efisiensi kegiatan rumah sakit; dan
- a. pengambilan kebijakan rumah sakit;
- c. peningkatan akses, keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan serta keselamatan pasien.
BAB III - PERATURAN INTERNAL KORPORASI
Pasal 37

- a. menetapkan kebijakan rumah sakit;
Wewenang Direktur adalah :
- b. menetapkan Peraturan Direktur tentang Peraturan Internal Staf Medis ( medical staff bylaws ), Peraturan Internal Staf Keperawatan ( nursing staff bylaws ), Peraturan Direktur tentang Kebijakan, Peraturan Direktur tentang Pedoman, Peraturan Direktur tentang Panduan, dan Standar Prosedur Operasional (SPO);
- d. menetapkan peraturan, pedoman, petunjuk teknis dan prosedur tetap rumah sakit;
- c. memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada seluruh unsur yang ada di rumah sakit sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. mengusulkan, mengangkat dan memberhentikan pegawai rumah sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi;
- f. menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pegawai rumah sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- j. menetapkan organisasi pelaksana dan organisasi pendukung dengan uraian tugas sesuai kebutuhan;
- i. mendatangkan ahli, profesional, konsultan atau lembaga independen apabila diperlukan;
- k. menandatangani perjanjian dengan pihak lain untuk jenis perjanjian yang bersifat teknis operasional; dan
- m. meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari semua pejabat pengelola dibawah Direktur.
- l. mendelegasikan sebagian kewenangan kepada jajaran di bawahnya; dan
Paragraf 6
Tugas dan Kewajiban Wakil Direktur Umum dan Keuangan, Wakil Direktur Pelayanan dan Wakil Direktur Sumber Daya Manusia dan Pendidikan
BAB III - PERATURAN INTERNAL KORPORASI
Pasal 38

- a. menyelenggrakan program kerja Wakil Direktur Umum dan Keuangan;
Wakil Direktur Umum dan Keuangan bertugas dan berkewajiban:
- b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Wakil Direktur Umum dan Keuangan;
- d. menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan di bidang umum, keuangan, dan perencanaan dan pelaporan;
- c. mengkoordinasikan, pembinaan, dan sinkronisasi kegiatan tiap-tiap bagian pada lingkup Wakil Direktur Umum dan Keuangan;
- e. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi/pihak terkait di bidang umum, keuangan, dan perencanaan;
- g. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
- f. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Wakil Direktur Umum dan Keuangan;
- h. menyiapkan Daftar Pelaksanaan Anggaran rumah sakit;
- j. menyelenggarakan pengelolaan kas;
- i. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
- k. melakukan pengelolaan utang-piutang;
- l. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
- m. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
- o. mengkoordinasikan pengelolaan sistem remunerasi, pola tarif dan pelayanan administrasi keuangan;
- n. menyelenggarakan akutansi dan penyusunan laporan keuangan;
- p. mengkoordinasikan pelaksanaan serta pemantauan pelaksanaan dengan bekerjasama dengan Satuan Pengawas Intern; dan
- q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.
BAB III - PERATURAN INTERNAL KORPORASI
Pasal 39

- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidang pelayanan medis dan keperawatan;
Wakil Direktur Pelayanan bertugas dan berkewajiban:
- b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan RBA;
- d. meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien; dan
- c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidang pelayanan medis dan keperawatan;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.
BAB III - PERATURAN INTERNAL KORPORASI
Pasal 40

- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidang sumber daya manusia dan pendidikan;
Wakil Direktur Sumber Daya Manusia dan Pendidikan bertugas dan berkewajiban:
- b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan RBA;
- d. mengembangkan dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan pendidikan tenaga kesehatan;
- c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidang sumber daya manusia dan pendidikan;
- e. mengawasi dan menilai kinerja sumber daya manusia;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.
- f. mengembangkan kerjasama dengan institusi pendidikan tenaga kesehatan; dan
Bagian Ketujuh Organisasi Pelaksana
- (2) Pembentukan instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas analisis beban kerja dan/atau kebutuhan organisasi.
- (1) Guna melaksanakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan kesehatan, Direktur membentuk instalasi.
- (3) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit pelayanan non struktural.
- (5) Masa jabatan kepala instalasi adalah 3 (tiga) tahun dan dapat ditunjuk kembali sesuai dengan ketentuan rumah sakit.
- (4) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala.
- (6) Kepala Instalasi diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (8) Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional dan/atau tenaga non fungsional.
- (7) Dalam melaksanakan kegiatan operasional pelayanan, kepala Instalasi wajib berkoordinasi dengan bidang, bagian, seksi dan sub bagian terkait.
BAB III - PERATURAN INTERNAL KORPORASI
Pasal 42

Kepala Instalasi mempunyai tugas dan kewajiban merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi, serta melaporkan kegiatan pelayanan instalasi kepada direktur.
BAB III - PERATURAN INTERNAL KORPORASI
Pasal 43

- (2) Pembentukan dan perubahan jumlah maupun jenis instalasi wajib dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Kabupaten.
- (1) Pembentukan dan perubahan instalasi didasarkan atas analisis organisasi dan kebutuhan.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada.
- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya.
- (3) Kelompok jabatan fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
Paragraf 3 Kelompok Staf Medis
- (1) Kelompok Staf Medis adalah kelompok dokter / dokter spesialis atau dokter gigi / dokter gigi spesialis yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional.
BAB III - PERATURAN INTERNAL KORPORASI
Pasal 45

- (2) Kelompok Staf Medis mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, staf medis fungsional menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait.
Bagian Kedelapan Organisasi Pendukung
- (2) Satuan Pengawas Intern dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (1) Guna membantu Direktur dalam bidang pengawasan internal dan monitoring dibentuk Satuan Pengawas Intern.
- (3) Satuan Pengawas Intern berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
BAB III - PERATURAN INTERNAL KORPORASI
Pasal 47

Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) bertanggungjawab memberikan penilaian secara independen kepada manajemen mengenai kecukupan maupun implementasi pengendalian internal pada semua aktivitas di rumah sakit.
BAB III - PERATURAN INTERNAL KORPORASI
Pasal 48

- a. aspek-aspek untuk menjamin keamanan aset rumah sakit;
Ruang lingkup penilaian Satuan Pengawas Intern meliputi:
- b. kehandalan dan integritas dari informasi keuangan dan pelayanan;
- d. hasil aktivitas rumah sakit guna memastikan apakah aktivitas tersebut konsisten dengan tujuan rumah sakit; dan
- c. efisiensi penggunaan sumber daya;
- e. aspek-aspek yang dapat mendinamisir lebih berfungsinya pengendalian internal dengan memberikan saran-saran konstruktif dan protektif agar tujuan rumah sakit dapat tercapai.
BAB III - PERATURAN INTERNAL KORPORASI
Pasal 49

- a. melakukan pengkajian ulang pengendalian internal secara independen;
Satuan Pengawas Intern, dalam melaksanakan tanggungjawabnya, berwenang:
- b. mendapatkan semua catatan, informasi yang berkaitan langsung dengan karyawan dan sumber lain;
- d. melaporkan secara langsung kepada Direktur dan/ atau Dewan Pengawas atas setiap hambatan akses data dan konfirmasi; dan
- c. menentukan ruang lingkup, metode, cara, teknik, pendekatan dan frekwensi audit internal secara independen;
- e. menyampaikan kepada Direktur dan/ atau Dewan Pengawas setiap kegagalan untuk mengambil tindakan koreksi atau kegagalan manajemen dalam melaksanakan tanggungjawabnya.
- (2) Susunan, fungsi, tugas dan kewajiban, serta tanggungjawab dan kewenangan Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan lebih lanjut dalam Peraturan Internal Staf Medis ( medical staff by laws ).
- (1) Komite Medik adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (clininal governance) agar staf medis di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
BAB III - PERATURAN INTERNAL KORPORASI
Pasal 51

- (2) Pelaksanaan kegiatan Komite Medik didanai dengan anggaran rumah sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dimuat dalam RBA.
- (1) Anggota dan Sekretaris Komite Medik berhak memperoleh insentif sesuai dengan kemampuan keuangan rumah sakit.
Guna membantu Direktur dalam menyusun Standar Pelayanan Keperawatan dan memantau pelaksanaannya, mengatur kewenangan ( previlege ) perawat dan bidan, mengembangkan pelayanan keperawatan, program pendidikan, pelatihan dan penelitian serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan, maka dibentuk Komite Keperawatan.
BAB III - PERATURAN INTERNAL KORPORASI
Pasal 53

- (2) Susunan, fungsi, tugas dan kewajiban, serta tanggungjawab dan kewenangan Komite Keperawatan dirumuskan lebih lanjut dalam Peraturan Internal Keperawatan ( nursing staff by laws ).
- (1) Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 merupakan badan non struktural yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Komite Keperawatan dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Direktur setelah mempertimbangkan usulan dari Wakil Direktur Pelayanan.
BAB III - PERATURAN INTERNAL KORPORASI
Pasal 54

Dalam menjalankan tugasnya Komite Keperawatan wajib menjalin kerjasama yang harmonis dengan Komite Medik, Manajemen Keperawatan dan Instalasi terkait.
Paragraf 4 Komite Etik Rumah Sakit
- (1) Guna membantu Direktur dalam mengawal kinerja etik rumah sakit sebagai institusi agar sesuai dengan Kode Etik Rumah Sakit yang ditetapkan oleh Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (PERSI) dibentuk Komite Etik Rumah Sakit.
BAB III - PERATURAN INTERNAL KORPORASI
Pasal 55

- (2) Komite Etik Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat organisasi non-struktural yang kedudukannya di bawah Direktur.
- (3) Komite Etik Rumah Sakit pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur guna menangani masalah atau kasus yang terkait dengan masalah etika perumahsakitan.
BAB III - PERATURAN INTERNAL KORPORASI
Pasal 56

- (2) Apabila diperlukan, dapat diangkat individu di luar rumah sakit sebagai anggota komite.
- (1) Struktur organisasi komite etik rumah sakit paling sedikit terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, dan beberapa anggota yang mewakili berbagai profesi di rumah sakit dengan jumlah keseluruhannya paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan, wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan rumah sakit wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pendekatan lintas fungsi ( cross functional approach ) secara vertikal dan horisontal, baik di lingkungannya serta dengan instalasi lain sesuai tugas masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan perubahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
BAB III - PERATURAN INTERNAL KORPORASI
Pasal 58

- (1) Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subaggian Kepala Seksi, dan Kepala Instalasi wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasannya masing-masing.
- (2) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusan laporan lengkap dengan semua lampirannya disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
BAB III - PERATURAN INTERNAL KORPORASI
Pasal 59

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan dan pembinaan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
Bagian Kesepuluh Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Pengelolaan Sumber Daya Manusia merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien.
- (1) Pegawai rumah sakit dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau non Pegawai Negeri Sipil yang mampu bekerja secara profesional sesuai dengan kebutuhan yang dipekerjakan sebagai tenaga tetap atau berdasarkan kontrak.
- (3) Pengangkatan pegawai rumah sakit yang berasal dari non Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam rangka peningkatan pelayanan.
- (2) Pengangkatan pegawai rumah sakit yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil disesuaikan dengan peraturan perundangan-undangan.
- (4) Mekanisme pengangkatan pegawai rumah sakit yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Untuk mendorong motivasi kerja dan produktivitas, maka rumah sakit menerapkan kebijakan tentang imbal jasa bagi pegawai yang mempunyai kinerja baik dan sanksi bagi pegawai yang tidak memenuhi ketentuan atau melanggar peraturan yang ditetapkan.
BAB III - PERATURAN INTERNAL KORPORASI
Pasal 63

- (1) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil merupakan penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian pegawai yang bersangkutan terhadap negara berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan sesuai ketentuan.
- (2) Kenaikan pangkat non Pegawai Negeri Sipil adalah merupakan penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja pegawai yang bersangkutan terhadap kinerjanya dan diberikan berdasarkan sistem remunerasi rumah sakit.
BAB III - PERATURAN INTERNAL KORPORASI
Pasal 64

- a. melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu; atau
- (1) Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu, termasuk Pegawai Negeri Sipil yang:
- b. dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induk dan tidak menduduki jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu.
- (2) Kenaikan pangkat pilihan adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.
- (2) Rotasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
- (1) Rotasi Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan dengan tujuan untuk peningkatan kinerja dan pengembangan karir.
- a. penempatan seseorang pada pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan ketrampilannya;
- c. pengalaman pada bidang tugas tertentu;
- b. masa kerja di unit tertentu;
- d. kegunaannya dalam menunjang karir; dan/atau
- e. kondisi fisik dan psikis pegawai.
- a. daftar hadir;
- (1) Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban yang dituangkan dalam :
- b. laporan kegiatan; dan
- c. Penilaian Satuan Kinerja Pegawai (SKP).
- (2) Tingkatan dan jenis hukuman disiplin pegawai, meliputi :
- b. hukuman disiplin sedang, yang terdiri dari penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun, penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun, dan penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun; dan
- a. hukuman disiplin ringan, yang terdiri dari teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis;
- c. hukuman disiplin berat yang terdiri dari penurunan pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan pemberhentian tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pemberhentian pegawai berstatus Non Pegawai Negeri Sipil dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- (1) Pemberhentian pegawai berstatus Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- a. pemberhentian atas permintaan sendiri dilaksanakan apabila pegawai tersebut mengajukan permohonan pemberhentian sebagai pegawai pada masa kontrak dan/atau tidak memperpanjang masa kontraknya; dan
1. batas usia pensiun tenaga medis 60 (enam puluh) tahun;
- b. pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun dilaksanakan apabila pegawai rumah sakit non Pegawai Negeri Sipil telah memasuki masa batas usia pensiun sebagai berikut:
2. batas usia pensiun tenaga keperawatan 56 (lima puluh enam) tahun; dan
- (3) Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri dilaksanakan apabila pegawai rumah sakit non Pegawai Negeri Sipil melakukan tindakantindakan pelanggaran sesuai dengan ketentuan tentang disiplin pegawai.
3. batas usia pensiun tenaga non medis dan non-keperawatan 56 (lima puluh enam) tahun.
Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/ atau pensiun yang diberikan kepada Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola dan pegawai rumah sakit yang ditetapkan oleh Bupati.
BAB III - PERATURAN INTERNAL KORPORASI
Pasal 69

- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/ atau pensiun.
- (1) Pejabat pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan pegawai rumah sakit diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk honorarium.
- (4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Direktur melalui Sekretaris Kabupaten.
BAB III - PERATURAN INTERNAL KORPORASI
Pasal 70

- a. ukuran (size) dan jumlah aset yang dikelola rumah sakit, tingkat pelayanan serta produktivitas;
- (1) Penetapan remunerasi Direktur, mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:
- b. pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis;
- d. kinerja operasional rumah sakit yang ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- c. kemampuan pendapatan rumah sakit bersangkutan; dan
- (2) Remunerasi Wakil Direktur ditetapkan paling banyak 90 (sembilan puluh) persen dari remunerasi Direktur.
BAB III - PERATURAN INTERNAL KORPORASI
Pasal 71

- a. honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak 40 (empat puluh) persen dari gaji Direktur;
Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:
- b. honorarium Anggota Dewan Pengawas paling banyak 36 (tiga puluh enam) persen dari gaji Direktur; dan
- c. honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak 15 (lima belas) persen dari gaji Direktur.
BAB III - PERATURAN INTERNAL KORPORASI
Pasal 72

- a. pengalaman dan masa kerja (basic index);
- (1) Remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian :
- b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (competency index);
- d. tingkat kegawatdaruratan (emergency index);
- c. resiko kerja (risk index);
- e. jabatan yang disandang (position index); dan
- (2) Bagi Pejabat Pengelola dan pegawai rumah sakit yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundangundangan tentang gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai remunerasi yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69.
- f. hasil/ capaian kerja (performance index).
BAB III - PERATURAN INTERNAL KORPORASI
Pasal 73

- (2) Bagi Pejabat Pengelola berstatus Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi bulan terakhir di Rumah Sakit sejak tanggal diberhentikan atau sebesar gaji Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keputusan pangkat terakhir.
- (1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi/ honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.
- (1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit, ditetapkan Standar Pelayanan Minimal rumah sakit dengan Peraturan Bupati.
- a. fokus pada jenis pelayanan;
- (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
- b. terukur;
- d. relevan dan dapat diandalkan; dan
- c. dapat dicapai;
- e. tepat waktu.
- (4) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.
- (3) Standar Pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diusulkan oleh Direktur.
BAB III - PERATURAN INTERNAL KORPORASI
Pasal 75

- (1) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf a, mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi rumah sakit.
- (3) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf c, merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya.
- (2) Terukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf b, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- (4) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf d, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi rumah sakit.
- (5) Tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf e, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.
- (1) Pengelolaan keuangan rumah sakit berdasarkan pada prinsip efektifitas, efisiensi dan produktivitas dengan berasaskan akuntabilitas dan transparansi.
- (2) Dalam rangka penerapan prinsip dan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dalam penatausahaan keuangan diterapkan sistem akuntansi berbasis akrual (SAK) dan standar akuntansi pemerintahan (SAP).
BAB III - PERATURAN INTERNAL KORPORASI
Pasal 77

Subsidi dari pemerintah untuk pembiayaan rumah sakit dapat berupa biaya gaji, biaya pengadaan barang modal, dan biaya pengadaan barang dan jasa.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (1) Rumah sakit dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa besaran tarif dan/ atau pola tarif sesuai jenis layanan rumah sakit.
BAB III - PERATURAN INTERNAL KORPORASI
Pasal 79

- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (1) Tarif layanan rumah sakit diusulkan oleh Direktur kepada Bupati melalui Sekretaris Kabupaten.
- (3) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat.
- (5) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Bupati yang keanggotaannya dapat berasal dari:
- (4) Bupati dalam menetapkan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat membentuk tim.
- a. pembina teknis;
- c. unsur perguruan tinggi; dan
- b. pembina keuangan;
- d. organisasi profesi.
BAB III - PERATURAN INTERNAL KORPORASI
Pasal 80

- (2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit layanan.
- (1) Peraturan Bupati mengenai tarif layanan rumah sakit dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.
- (3) Proses perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79.
Bagian Kelima Belas Pendapatan dan Biaya
- a. jasa layanan;
- (1) Pendapatan rumah sakit dapat bersumber dari:
- b. hibah;
- d. APBD;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- e. APBN; dan
- f. lain-lain pendapatan rumah sakit yang sah.
- (2) Pendapatan rumah sakit yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (4) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lain yang mendukung tugas dan fungsi rumah sakit.
- (3) Pendapatan rumah sakit yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
- (5) Pendapatan rumah sakit yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat berupa pendapatan yang berasal dari Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan program atau kegiatan di rumah sakit.
- (7) Lain-lain pendapatan rumah sakit yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, adalah:
- (6) Pendapatan rumah sakit yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas perbantuan dan lain-lain.
- a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
- c. jasa giro;
- b. hasil pemanfaatan kekayaan;
- d. pendapatan bunga;
- f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh rumah sakit; dan
- e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- g. hasil investasi.
BAB III - PERATURAN INTERNAL KORPORASI
Pasal 82

Rumah sakit dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/ atau tugas perbantuan, proses pengelolaan keuangan diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - PERATURAN INTERNAL KORPORASI
Pasal 83

- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya.
- (1) Seluruh pendapatan rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran rumah sakit sesuai RBA.
- (3) Seluruh pendapatan rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f dilaksanakan melalui rekening kas rumah sakit dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan rumah sakit.
- (5) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setiap triwulan.
Paragraf 2 Biaya
- (1) Biaya rumah sakit merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.
BAB III - PERATURAN INTERNAL KORPORASI
Pasal 84

- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban rumah sakit dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (4) Biaya rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban rumah sakit dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.
BAB III - PERATURAN INTERNAL KORPORASI
Pasal 85

- a. biaya pelayanan; dan
- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2), terdiri dari:
- b. biaya umum dan administrasi.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari;
- b. biaya bahan;
- a. biaya pegawai;
- c. biaya jasa pelayanan;
- e. biaya barang dan jasa; dan
- d. biaya pemeliharaan;
12. f.biaya pelayanan lain-lain.
- a. biaya pegawai;
- (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
- b. biaya administrasi kantor;
- d. biaya barang dan jasa;
- c. biaya pemeliharaan;
- e. biaya promosi; dan
- f. biaya umum dan administrasi lain-lain.
BAB III - PERATURAN INTERNAL KORPORASI
Pasal 86

- a. biaya bunga;
Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) terdiri dari:
- b. biaya administrasi bank;
- d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
- c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
- e. biaya non operasional lain-lain.
BAB III - PERATURAN INTERNAL KORPORASI
Pasal 87

- (1) Seluruh biaya pengeluaran rumah sakit yang bersumber pada pendapatan dari hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten setiap triwulan.
- (2) Seluruh biaya pengeluaran rumah sakit yang bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab (SPTJ).
- (3) Format SPTJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan format laporan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB III - PERATURAN INTERNAL KORPORASI
Pasal 88

- (2) Fleksibilitas biaya pengeluaran rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan biaya pengeluaran yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (1) Pengeluaran biaya rumah sakit diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (3) Fleksibilitas biaya pengeluaran rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya rumah sakit yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/ APBD dan hibah terikat.
- (4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, Direktur mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada Bupati melalui Sekretaris Kabupaten.
BAB III - PERATURAN INTERNAL KORPORASI
Pasal 89

- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional rumah sakit.
- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2), ditetapkan dengan besaran persentase.
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RBA dan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) rumah sakit oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten (TAPD).
- (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pengelolaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan mutu pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi rumah sakit.
- (1) Pengelolaan sumber daya lain yang terdiri dari sarana, prasarana, gedung dan jalan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
Bagian Ketujuh Belas Pengelolaan Lingkungan dan Limbah Rumah Sakit
- (1) Rumah sakit wajib menjaga lingkungan, baik internal maupun eksternal.
BAB III - PERATURAN INTERNAL KORPORASI
Pasal 91

- (2) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung peningkatan mutu pelayanan yang berorientasi pada keamanan, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, kerapian, keindahan dan keselamatan.
- (3) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengelolaan limbah rumah sakit.
- (4) Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi limbah medis dan non medis.
- (5) Tata laksana pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 92

- (2) Perubahan Peraturan Internal Korporasi ( corporate bylaws ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Mekanisme perubahan Peraturan Internal Korporasi ( corporate bylaws ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP Pasal 93
Pasal 94

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.
Ditetapkan di Jember pada tanggal 5 September 2016
BUPATI JEMBER,
F A I D A
Diundangkan di Jember pada tanggal 2016
Plt. SEKRETARIS KABUPATEN,
Drs. BAMBANG HARIONO, M.M. Pembina Utama Muda NIP. 19620131 198201 1 005