PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 75 Tahun 2005
Tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Berlaku: 30 Desember 2005
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.
N/A
Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri dari :
- a. pelayanan jasa hukum;
- b. penerimaan Balai Harta Peninggalan;
- c. jasa tenaga kerja narapidana;
- d. Surat Perjalanan Republik Indonesia;
- e. visa;
- f. izin keimigrasian;
- g. izin masuk kembali (Re-entry Permit);
- h. surat keterangan keimigrasian;
- i. biaya beban;
- j. smart card ;
- k. kartu perjalanan pebisnis Asia Pasifik Economic Cooperation.
- l. hak cipta Desain Industri, Rahasia Dagang, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- m. paten;
- n. merek;
- (2) Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
N/A
Pasal 2

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan keimigrasian berupa izin keimigrasian dikenakan tarif sebesar Rp.0,- kepada :
- a. orang asing dalam situasi Force Majeur ;
- b. tenaga ahli asing dalam rangka kerjasama bantuan program atau proyek dari luar negeri kepada Pemerintah Republik Indonesia;
- c. mahasiswa atau siswa yang menerima beasiswa dari Pemerintah Republik Indonesia;
- d. orang asing yang menetap di Indonesia dan tidak mampu;
- e. orang asing di Indonesia dalam rangka pelaksanaan deportasi;
- f. orang asing dalam rangka repatriasi ke Indonesia;
- g. orang asing dalam rangka pelaksanaan asas timbal balik.
- (2) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan keimigrasian berupa biaya beban dikenakan tarif sebesar US$ 0,- kepada orang asing :
- a. yang terganggu jiwanya (gila) dan harus dirawat di Rumah Sakit;
- b. dalam keadaan terpaksa;
- c. dalam penanganan Aparat Penegak Hukum;
- d. dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan.
- (3) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan pelayanan jasa hukum berupa biaya pendaftaran administrasi dan pengumuman dalam berita negara atas permohonan pewarganegaraan Ridan uang
perwarganegaraan/ . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
- 4 - pewarganegaraan/ naturalisasi dikenakan tarif sebesar Rp.0,- dan 0% kepada pemohon pewarganegaraan yang tidak mampu;
N/A
Pasal 3

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk satuan rupiah, satuan US dollar dan persentase.
N/A
Pasal 4

Seluruh penerimaan yang bersumber dari jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.
N/A
Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara dan persyaratan pengenaan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
N/A
Pasal 6

Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3837) dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4360) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
N/A
Pasal 7

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2005
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2005
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA AD INTERIM, ttd
YUSRIL IHZA MAHENDRA
Salinan sesuai dengan aslinya DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN, ttd
ABDUL WAHID
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 2

Yang dimaksud dengan force mejeur yaitu bencana alam (banjir atau gempa bumi), kebakaran, dan huru hara.
Cukup jelas.
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Contoh keadaan memaksa antara lain seorang wanita WNI yang menikah sah dengan seorang laki-laki WNA dan menetap di Indonesia dan dari hasil pernikahan tersebut memiliki anak. Anak tersebut secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan ayah kandungnya. Dalam perkembangannya ayah tersebut meninggalkan (cerai/tidak cerai) isteri dan anaknya. Akibat kejadian tersebut si wanita dimaksud mengalami kesulitan untuk mengurus perijinan keimigrasian untuk anaknya di Indonesia karena ketidakmampuan ekonominya.
huruf c
Cukup jelas.
huruf d
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 4

Pengertian Kas Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup Jelas.
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4589
LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2005 TANGGAL 30 DESEMBER 2005
TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|
| I. Pelayanan Jasa Hukum | | |
| 1. Biaya yang berkaitan dengan badan hukum : a. Pengesahan akta pendirian atau persetujuan atau laporan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas | per akta | Rp. 200.000,- |
| b. Pembuatan duplikat Surat Keputusan pengesahan atau persetujuan dan laporan Perseroan Terbatas yang hilang atau rusak | per akta | Rp. 100.000,- |
| c. Pengesahan akta pendirian atau perubahan anggaran dasar perkumpulan | per akta | Rp. 100.000,- |
| d. Pembuatan duplikat Surat Keputusan pengesahan atau perubahan perkumpulan akta anggaran dasar perkumpulan yang hilang atau rusak | per akta | Rp. 50.000,- |
| e. Pengesahan akta pendirian atau perubahan anggaran dasar yayasan | per akta | Rp. 100.000,- |
| f. Pembuatan duplikat Surat Keputusan pengesahan atau perubahan akta anggaran dasar yayasan yang hilang atau rusak | per akta | Rp. 50.000,- |
| g. Pengesahan badan hukum Partai Politik | per pemohonan | Rp. 200.000,- |
| h. Pembuatan duplikat Surat Keputusan pengesahan badan hukum Partai Politik yang hilang atau rusak | per pemohonan | Rp. 100.000,- |
| 2. Biaya yang berkaitan dengan hukum perorangan yaitu perizinan perubahan atau penambahan nama keluarga. | per orang | Rp. 150.000,- |
| 3. Biaya yang berkaitan dengan notariat : a. Pengangkatan Notaris | per orang | Rp. 500.000,- |
| b. Pengangkatan Notaris Pindahan | per orang | Rp. 700.000,- |
| c. Penampung protokol | per orang | Rp. 500.000,- |
| 4. Legalisasi tanda tangan yang tercantum dalam dokumen. | per dokumen | Rp. 10.000,- |
| 5. Pembuatan surat keterangan surat wasiat | per wasiat | Rp. 50.000,- |
| 6. Biaya yang berkaitan dengan sidik jari : a. Sidik jari dari pengiriman instansi-instansi | per orang | Rp. 1.000,- |
| b. Pengambilan sidik jari dengan peralatan daktiloskopi | per orang | Rp. 15.000,- |
| c. Permintaan sidik jari insidentil | per orang | Rp. 50.000,- |
| 7. Biaya yang berkaitan dengan surat keterangan pemberitahuan perkawinan wanita WNA dengan WNI. | per dokumen | Rp. 50.000,- |
| 8. Biaya pendaftaran administrasi dan pengumuman dalam Berita Negara atas permohonan pewarga- negaraan RI. | per pemohonan | Rp. 500.000,- |
| 9. Uang pewarganegaraan /naturalisasi | per pemohonan | penghasilan rata-rata per bulan dalam SPPT tahun terakhir |
10. Biaya Pendaftaran Jaminan Fidusia :
- a. untuk nilai penjaminan sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
per akta
Rp.
25.000,-
- b. untuk nilai penjaminan di atas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
per akta
Rp.
50.000,-
| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|
| 11. Biaya permohonan perubahan hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia. | per permohonan | Rp. 10.000,- |
| 12. Biaya permohonan penggantian Sertifikat Jaminan Fidusia yang rusak atau hilang : a. untuk nilai penjaminan sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) | per akta | Rp. 25.000,- |
| b. untuk nilai penjaminan di atas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) | per akta | Rp. 50.000,- |
| 13. Tanda terdaftar sebagai kurator dan pengangkatan | per orang | Rp. 250.000,- |
| 14. Penggunaan ahli hukum warga negara asing dan perpanjangan penggunaan ahli hukum warga negara asing yang dipekerjakan pada kantor konsultan hukum Indonesia | per orang | Rp 250.000,- |
| II. Penerimaan Balai Harta Peninggalan | | |
| 1. Biaya yang berkaitan dengan pembuatan pencarian dan pemberian salinan surat atau berita acara ; a. Pembuatan salinan surat-surat | per lembar | Rp. 5.000,- |
| b. Pembuatan berita acara penyumpahan wali | per berita acara | Rp. 15.000,- |
| c. Pembuatan berita acara kehamilan | per berita acara | Rp. 15.000,- |
| 2. Biaya pendaftaran akta wasiat | per akta | Rp. 25.000,- |
| 3. Biaya pembuatan surat keterangan waris 4. Biaya yang berkaitan dengan penjualan dan | per surat | Rp. 75.000,- |
| penyelesaian budel : | | |
| a. Penjualan budel : | | |
| i. Barang tetap | per budel | 2,5 % dari hasil penjualan |
| ii. Barang bergerak | per budel | 2,5 % dari hasil penjualan |
| b. Penyelesaian budel solvent : | | |
| c. Dalam hal BHP selaku pelaksana | per budel | 7 % dari jumlah seluruh kekayaan |
| d. Dalam hal BHP selaku wali pengawas | per budel | 3,75 % dari jumlah seluruh kekayaan dan 1.5 % dari jumlah hutang |
| e. Dalam hal BHP selaku pelaksana dan campur tangan BHP berakhir sebelum batas waktu penyelesaian. | per budel | 3,5 % dari jumlah seluruh kekayaan |
| f. Dalam hal BHP selaku wali pengawas dan campur tangan BHP berakhir sebelum waktunya. | per budel | 2 % dari jumlah seluruh kekayaan |
5. Biaya ...
| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| b. Dalam hal BHP selaku wali pengawas | per budel | 0,5 % dari kekayaan pertahun takwim |
| c. Dalam hal pengurusan oleh BHP selaku pelaksana selesai sebelum berakhirnya tahun takwim. | per budel | 0,35 % dari kekayaan |
| d. Dalam hal pengurusan oleh BHP selaku wali pengawas selesai sebelum berakhirnya tahun takwim. | per budel | 0,25 % dari kekayaaan |
| 6. Biaya yang berkaitan dengan penyelesaian kepailitan : | | |
| a. Dalam hal kepailitan berakhir dengan perdamian : i. Nilai budel sampai dengan Rp. 50 miliar. | per budel | 4 % dari kekayaan |
| ii. Nilai budel di atas Rp. 50 miliar | per budel | 2 % dari kekayaan |
| b. Dalam hal kepailitan berakhir diluar perdamaian : i. Nilai budel sampai dengan Rp. 50 miliar. | per budel | 8 % dari kekayaan |
| ii. Nilai budel di atas Rp. 50 miliar | per budel | 4 % dari kekayaan |
| c. Dalam hal pernyataan pailit ditolak di tingkat kasasi atau Peninjauan Kembali (PK). | per budel | apabila debitur sebag ai pemohon atau 1% dari nilai tagihan apabila kreditur sebagai pemohon |
| III. Jasa Tenaga Kerja Narapidana | per orang per hari | Berdasarkan kontrak, sekurang-kurangnya sama dengan UMR |
| IV. Surat Perjalanan Republik Indonesia | | |
| 1. Paspor biasa 48 halaman untuk WNI perorangan | per buku | Rp. 750.000,- |
| 2. Paspor biasa 24 halaman untuk WNI perorangan | per buku | Rp. 300.000,- |
| 3. Paspor RI untuk orang asing perorangan | per buku | Rp. 600.000,- |
| 4. Surat perjalanan laksana paspor untuk WNI perorangan | per buku | Rp. 50.000,- |
| 5. Surat perjalanan laksana paspor untuk WNI keluarga | per buku | Rp. 75.000,- |
| 6. Surat perjalanan laksana paspor untuk orang asing perorangan | per buku | Rp. 100.000,- |
| 7. Surat perjalanan laksana paspor untuk orang asing keluarga | per buku | Rp. 150.000,- |
| 8. Perubahan surat perjalanan laksana paspor untuk WNI menjadi SPLP keluarga | per buku | Rp. 25.000,- |
| 9. Perubahan SPLP untuk orang asing menjadi SPLP keluarga | per buku | Rp. 50.000,- |
| 10. Paspor RI 48 halaman pengganti yang rusak atau hilang dan masih berlaku | per buku | Rp. 1.000.000,- |
| 11. Pas lintas batas perorangan | per buku | Rp. | 10.000,- |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------------|
| 12. Pas lintas batas keluarga | per buku | Rp. | 15.000,- |
| 13. Paspor RI 24 halaman pengganti yang rusak atau hilang dan masih berlaku | per buku | Rp. | 400.000,- |
| 14. Paspor RI untuk orang asing pengganti yang rusak atau | per buku | | 1.000.000,- |
| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF | TARIF |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|
| hilang dan masih berlaku | | Rp. | |
| V. Visa | | | |
| 1. Visa singgah | per orang | US $ | 20,- |
| 2. Visa kunjungan | per orang | US $ | 45,- |
| 3. Visa kunjungan usaha beberapa kali perjalanan dihitung per tahun | per orang | US $ | 100,- |
| a. Visa kunjungan saat kedatangan : i. 7 (tujuh ) hari | per orang | US $ | 10,- |
| ii. 30 (tiga puluh) hari | per orang | US $ | 25,- |
| b. Visa tinggal terbatas : | | | |
| i. 1 (satu) tahun | per orang | US $ | 100,- |
| ii. 2 (dua ) tahun | per orang | US $ | 175,- |
| VI. Izin Keimigrasian | | | |
| 1. Setiap kali perpanjangan izin kunjungan | per orang | Rp. | 250.000,- |
| 2. Izin tinggal terbatas : a. 1 (satu) tahun | per orang | Rp. | 700.000,- |
| b. 2 (dua ) tahun | per orang | Rp. | 1.200.000,- |
| 3. Perpanjangan izin tinggal terbatas | per orang | Rp. | 700.000,- |
| 4. Penggantian Kartu Izin Tinggal Terbatas karena rusak atau hilang dan masih berlaku | per orang | Rp. | 1.000.000,- |
| 5. Izin tinggal khusus keimigrasian, perpanjangan, penggantian dan penambahan masa berlakunya | per orang | Rp. | 500.000,- |
| 6. Teraan pemberian izin tinggal khusus keimigrasian, penggantian dan penambahan izin tinggal khusus keimigrasian pada kantor imigrasi | per teraan | Rp. | 100.000,- |
| 7. Izin Tinggal Tetap | per orang | Rp. | 3.000.000,- |
| 8. Perpanjangan izin tinggal tetap | per orang | Rp. | 2.000.000,- |
| 9. Penggantian KITAP karena rusak atau hilang. | per orang | Rp. | 1.000.000,- |
| VII. Izin Masuk Kembali (Re-entry Permit) | | | |
| 1. Untuk satu kali perjalanan | per orang | Rp. | 200.000,- |
| 2. Untuk beberapa kali perjalanan (6 bulan) | per orang | Rp. | 600.000,- |
| 3. Untuk beberapa kali perjalanan (1 tahun) | per orang | Rp. | 1.000.000,- |
| 4. Izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan (2 tahun) | per orang | Rp. | 1.750.000,- |
| VIII. Surat Keterangan Keimigrasian | per orang | Rp. | 500.000,- |
10. Biaya ...
IX. Biaya beban :
1. Orang asing yang berada di wilayah Indonesia melampaui waktu tidak lebih dari 60 hari dari izin keimigrasian yang diberikan, dihitung per hari
2. Penanggungjawab alat angkut yang tidak
| per hari | US $ | 20,- |
|-----------------|--------|---------|
| per alat angkut | US $ | 3.000,- |
| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF | TARIF |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|
| | memenuhi kewajiban melapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian | | | |
| X. | Smart Card | per orang | US $ | 15,- |
| XI. | Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pasific Economic Cooperation/APEC Busines Travel Card (ABTC) | per orang | US $ | 200,- |
| XII. | Hak Cipta Desain Industri, Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu | | | |
| | 1. Biaya permohonan pendaftaran suatu ciptaan | per permohonan | Rp. | 200.000,- |
| | 2. Biaya permohonan pendaftaran suatu ciptaan berupa program komputer. | per permohonan | Rp. | 300.000,- |
| | 3. Biaya permohonan pencatatan pemindahan hak atas suatu ciptaan yang terdaftar dalam daftar umum ciptaan. | per permohonan | Rp. | 75.000,- |
| 4. | Biaya permohonan perubahan nama dan alamat suatu ciptaan yang terdaftar dalam daftar umum ciptaan. | per permohonan | Rp. | 50.000,- |
| 5. | Biaya permohonan petikan tiap pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan. | per permohonan | Rp. | 50.000,- |
| 6. | Biaya pencatatan lisensi hak cipta. | per permohonan | Rp. | 75.000,- |
| 7. a. Usaha Kecil | Biaya pencatatan pengalihan Hak Rahasia Dagang : | per permohonan | Rp. | 200.000,- |
| | b. Non Usaha Kecil | per permohonan | Rp. | 400.000,- |
| 8. | Pencatatan Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang : a. Usaha Kecil | per permohonan | Rp. | 150.000,- |
| | b. Non Usaha Kecil | per permohonan | Rp. | 250.000,- |
| 9. a. Usaha Kecil | Permohonan Pendaftaran Desain Industri : | per permohonan | Rp. | 300.000,- |
| | b. Non Usaha Kecil | per permohonan | Rp. | 600.000,- |
| | 10. Pengajuan Keberatan atas Permohonan Desain Industri. | per permohonan | Rp. | 150.000,- |
| 11. | Permintaan Petikan Daftar Umum Desain Industri. | per permohonan | Rp. | 100.000,- |
| 12. | Permintaan Dokumen Prioritas Desain Industri | per permohonan | Rp. | 100.000,- |
| 13. | Permintaan Salinan Sertifikat Desain Industri. | per permohonan | Rp. | 100.000,- |
| 14. | Pencatatan Pengalihan Hak Desain Industri : | | | |
| | a. Usaha Kecil | per permohonan | Rp. | 200.000,- |
| | b. Non Usaha Kecil | per permohonan | Rp. | 400.000,- |
| 15. | Pencatatan surat Perjanjian Lisensi Desain Industri. | per permohonan | Rp. | 250.000,- |
| 16. Perubahan Nama dan atau Alamat | Desain Industri : | | | |
| | a. Usaha Kecil | per permohonan | Rp. | 100.000,- |
| | b. Non Usaha Kecil | per permohonan | Rp. | 150.000,- |
| 17. | Pembatalan Desain Industri : | | | |
| | a. Usaha Kecil | per permohonan | Rp. | 0,- |
| | b. Non Usaha Kecil | per permohonan | Rp. | 200.000,- |
| | 18. Permohonan ... |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| 18. Permohonan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu : | |
| a. Usaha Kecil | Rp. 400.000,- |
| b. Non Usaha Kecil | Rp. 700.000,- |
| 19. Permintaan Petikan Daftar Umum Desain Tata Letak | 200.000,- |
| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF | TARIF |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|-------------|
| Sirkuit Terpadu | | Rp. | |
| 20. Permintaan Salinan Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu: | | | |
| a. Usaha Kecil | per permohonan | Rp. | 100.000,- |
| b. Non Usaha Kecil | per permohonan | Rp. | 200.000,- |
| 21. Pencatatan Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu : | | | |
| a. Usaha Kecil | per permohonan | Rp. | 250.000,- |
| b. Non Usaha Kecil | per permohonan | Rp. | 500.000,- |
| 22. Pencatatan Perjanjian Lisensi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu: | | | |
| a. Usaha Kecil | per permohonan | Rp. | 150.000,- |
| b. Non Usaha Kecil | per permohonan | Rp. | 250.000,- |
| 23. Perubahan Nama dan atau Alamat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu : | | | |
| a. Usaha Kecil | per permohonan | Rp. | 150.000,- |
| b. Non Usaha Kecil | per permohonan | Rp. | 250.000,- |
| 24. Pembatalan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu : | | | |
| a. Usaha Kecil | per permohonan | Rp. | 0,- |
| b. Non Usaha Kecil | per permohonan | Rp. | 200.000,- |
| XIII. Paten | | | |
| 1. Permintaan : | | | |
| a. Permintaan paten | per permohonan | Rp. | 575.000,- |
| b. Permintaan paten sederhana | per permohonan | Rp. | 125.000,- |
| 2. Pemeriksaan Substantif : | | | |
| a. Permintaan Paten : | per permohonan | Rp. | 2.000.000,- |
| b. Permintaan paten sederhana | per permohonan | Rp. | 350.000,- |
| 3. Tambahan biaya setiap klaim | per permohonan | Rp. | 40.000,- |
| 4. Perubahan jenis permintaan paten | per permohonan | Rp. | 450.000,- |
| 5. Permintaan banding | per permohonan | Rp. | 3.000.000,- |
| 6. Permintaan surat keterangan penemu terdaftar : | per permohonan | Rp. | 1.000.000,- |
| 7. Permintaan surat bukti hak prioritas | per permohonan | Rp. | 75.000,- |
| 8. Permintaan surat keterangan resmi untuk memperoleh contoh jasad renik. | per permohonan | Rp. | 100.000,- |
| 9. Permintaan pencatatan pengalihan permintaan paten. | | Rp. | 100.000,- |
| 10. Permintaan pencatatan pengalihan paten | per paten | Rp. | 150.000,- |
| 11. Permintaan pencatatan perubahan data pemohon | per permintaan | Rp. | 100.000,- |
| 12. Permintaan pencatatan perubahan pemegang paten | per paten | Rp. | 150.000,- |
| wajib 14. Pendaftaran konsultan HKI | per permintaan per permintaan | | 1.000.000,- |
| | | Rp. | 5.000.000,- |
| 15. Permintaan petikan daftar umum paten | per permintaan | Rp. | 60.000,- |
| 16. Permintaan salinan dokumen paten 17. Biaya penelusuran : a. Permintaan atas penelusuran paten | per lembar Rp. | 5.000,- |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| yang umumkan di dalam negeri | per subyek | |
| | | 150.000,- |
| | Rp. | |
| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF | TARIF |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|
| b. Permintaan atas penelusuran paten yang di umumkan di luar negeri | per subyek | US $ | 100,- |
| 18. Biaya tahunan pemeliharaan paten ( tidak termasuk paten sederhana ) : | | | |
| i. Tahun ke-1 (tahun pertama sejak tanggal penerimaan permintaan paten) : | | | |
| (1) Dasar | per paten | Rp. | 700.000,- |
| (2) Tambahan tiap klaim | per paten | Rp. | 50.000,- |
| ii. Tahun ke-2 (tahun kedua sejak tanggal penerimaan permintaan paten) : | | | |
| (1) Dasar | per paten | Rp. | 700.000,- |
| (2) Tambahan tiap klaim | per paten | Rp. | 50.000,- |
| iii. Tahun ke-3 (tahun ketiga sejak tanggal penerimaan permintaan paten) : | | | |
| (1) Dasar | per paten | Rp. | 700.000,- |
| (2) Tambahan tiap klaim | per paten | Rp. | 50.000,- |
| iv. Tahun ke-4 (tahun keempat sejak tanggal penerimaan permintaan paten) : | | | |
| (1) Dasar | per paten | Rp. | 1.000.000,- |
| (2) Tambahan tiap klaim | per paten | Rp. | 100.000,- |
| v. Tahun ke-5 (tahun kelima sejak tanggal penerimaan permintaan paten) : | | | |
| (1) Dasar | per paten | Rp. | 1.000.000,- |
| (2) Tambahan tiap klaim | per paten | Rp. | 100.000,- |
| vi. Tahun ke-6 (tahun keenam sejak tanggal penerimaan permintaan paten) : | | | |
| (1) Dasar | per paten | Rp. | 1.500.000,- |
| (2) Tambahan tiap klaim | per paten | Rp. | 150.000,- |
| vii. Tahun ke-7 (tahun ketujuh sejak tanggal penerimaan permintaan paten) : | | | |
| (1) Dasar | per paten | Rp. | 2.000.000,- |
| (2) Tambahan tiap klaim | per paten | Rp. | 200.000,- |
| viii. Tahun ke-8 (tahun kedelapan sejak tanggal penerimaan permintaan paten) : | | | |
| (1) Dasar | per paten | Rp. | 2.000.000,- |
| (2) Tambahan tiap klaim | per paten | Rp. | 200.000,- |
| ix. Tahun ke-9 (tahun kesembilan sejak tanggal penerimaan permintaan paten) : | | | |
| (1) Dasar | per paten | Rp. | 2.500.000,- |
| (2) Tambahan tiap klaim | per paten | Rp. | 250.000,- |
| x. Tahun ke-10 (tahun kesepuluh sejak tanggal penerimaan permintaan paten) : | | | |
| (1) Dasar | per paten | Rp. | 3.500.000,- |
| (2) Tambahan tiap klaim | per paten | Rp. | 250.000,- |
- xi. Tahun ke-11 (tahun kesebelas sejak tanggal penerimaan permintaan paten) :
- (1) Dasar
per paten per paten
Rp. Rp.
5.000.000,-
- (2) Tambahan tiap klaim
250.000,-
| JENIS | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF | TARIF |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| xii. | Tahun ke-12 (tahun kedua belas sejak tanggal penerimaan permintaan paten) : | | | |
| | (1) Dasar | per paten | Rp. | 5.000.000,- |
| | (2) Tambahan tiap klaim | per paten | Rp. | 250.000,- |
| xiii. | Tahun ke-13 (tahun ketiga belas sejak tanggal penerimaan permintaan paten) : | | | |
| | (1) Dasar | per paten | Rp. | 5.000.000,- |
| | (2) Tambahan tiap klaim | per paten | Rp. | 250.000,- |
| xiv. | Tahun ke-14 (tahun keempat belas sejak tanggal penerimaan permintaan paten) : | | | |
| | (1) Dasar | per paten | Rp. | 5.000.000,- |
| | (2) Tambahan tiap klaim | per paten | Rp. | 250.000,- |
| xv. | Tahun ke-15 (tahun kelima belas sejak tanggal penerimaan permintaan paten) : | | | |
| | (1) Dasar | per paten | Rp. | 5.000.000,- |
| | (2) Tambahan tiap klaim | per paten | Rp. | 250.000,- |
| xvi. | Tahun ke-16 (tahun keenam belas sejak tanggal penerimaan permintaan paten) : | | | |
| | (1) Dasar | per paten | Rp. | 5.000.000,- |
| | (2) Tambahan tiap klaim | per paten | Rp. | 250.000,- |
| xvii. | Tahun ke-17 (tahun ketujuh belas sejak tanggal penerimaan permintaan paten) : | | | |
| | (1) Dasar | per paten | Rp. | 5.000.000,- |
| | (2) Tambahan tiap klaim | per paten | Rp. | 250.000,- |
| xviii. | Tahun ke-18 (tahun kedelapan belas sejak tanggal penerimaan permintaan paten) : | | | |
| | (1) Dasar | per paten | Rp. | 5.000.000,- |
| | (2) Tambahan tiap klaim | per paten | Rp. | 250.000,- |
| xix. | Tahun ke-19 (tahun kesembilan belas sejak tanggal penerimaan permintaan paten) : | | | |
| | (1) Dasar | per paten | Rp. | 5.000.000,- |
| | (2) Tambahan tiap klaim | per paten | Rp. | 250.000,- |
| xx. | Tahun ke-20 (tahun kedua puluh sejak tanggal penerimaan permintaan paten) : | | | |
| | (1) Dasar | per paten | Rp. | 5.000.000,- |
| | (2) Tambahan tiap klaim | per paten | Rp. | 250.000,- |
| 19. Denda keterlambatan atas pembayaran biaya pemeliharaan paten (tidak termasuk paten sederhana) | tahunan | per paten kewajiban yang harus | 2,5 % per bulan dari | 2,5 % per bulan dari |
| | | | | dibayar |
| 20. Biaya administrasi permintaan paten melalui Paten Cooperation Treaty (PCT) | 20. Biaya administrasi permintaan paten melalui Paten Cooperation Treaty (PCT) | per permintaan | Rp. | 500.000,- |
| 21. Biaya Tahunan Pemeliharaan Paten Sederhana : | 21. Biaya Tahunan Pemeliharaan Paten Sederhana : | | | |
| i. | Tahun ke-1 (tahun pertama sejak tanggal penerimaan permintaan paten) | per paten | Rp. | 550.000,- |
| ii. | Tahun ke-2 (tahun kedua sejak tanggal penerimaan permintaan paten) | per paten | Rp. | 550.000,- |
| iii. | Tahun ke-3 (tahun ketiga sejak tanggal penerimaan permintaan paten) | per paten | Rp. | 550.000,- |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------------|
| iv. | Tahun ke-4 (tahun keempat sejak tanggal penerimaan permintaan paten) | per paten | Rp. | 550.000,- |
| JENIS | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF | TARIF | TARIF |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|-------------------------|-------------------------|
| v. | Tahun ke-5 (tahun kelima sejak tanggal penerimaan permintaan paten) | per paten | Rp. | 1.100.000,- | 1.100.000,- |
| vi. | Tahun ke-6 (tahun keenam sejak tanggal penerimaan permintaan paten) | per paten | Rp. | 1.650.000,- | 1.650.000,- |
| vii. | Tahun ke-7 (tahun ketujuh sejak tanggal penerimaan permintaan paten) | per paten | Rp. | 2.200.000,- | 2.200.000,- |
| viii. | Tahun ke-8 (tahun kedelapan sejak tanggal penerimaan permintaan paten) | per paten | Rp. | 2.750.000,- | 2.750.000,- |
| ix. | Tahun ke-9 (tahun kesembilan sejak tanggal penerimaan permintaan paten) | per paten | Rp. | 3.300.000,- | 3.300.000,- |
| x. | Tahun ke-10 (tahun kesepuluh sejak tanggal penerimaan permintaan paten) | per paten | Rp. | 3.850.000,- | 3.850.000,- |
| 22. Biaya pengumuman lebih awal sampai dengan 6 bulan | 22. Biaya pengumuman lebih awal sampai dengan 6 bulan | Per permohonan | Rp. | 200.000,- | 200.000,- |
| 23. Biaya denda terhadap keterlambatan permohonan persyaratan | 23. Biaya denda terhadap keterlambatan permohonan persyaratan | Per permohonan | Rp. | 200.000,- | 200.000,- |
| 24. Biaya permohonan lisensi wajib | 24. Biaya permohonan lisensi wajib | Per permohonan | Rp. | 200.000,- | 200.000,- |
| XIV. Merek | XIV. Merek | | | | |
| Biaya permintaan pendaftaran merek dan permintaan perpanjangan perlindungan merek terdaftar : | Biaya permintaan pendaftaran merek dan permintaan perpanjangan perlindungan merek terdaftar : | | | | |
| Permintaan pendaftaran merek dagang atau jasa | Permintaan pendaftaran merek dagang atau jasa | | | | |
| | | | Rp. | Rp. 1.500.000,- | Rp. 1.500.000,- |
| | | per permintaan | Rp. | 250.000,- 600.000,- | 250.000,- 600.000,- |
| (3) 3 (tiga) kelas barang dan atau jasa | (3) 3 (tiga) kelas barang dan atau jasa | per permintaan per permintaan | Rp. | Rp. | Rp. |
| Permintaan pendaftaran merek kolektif | Permintaan pendaftaran merek kolektif | per permintaan per permintaan | | 600.000,- Rp. 750.000,- | 600.000,- Rp. 750.000,- |
| v. Permintaan perpanjangan perlindungan merek kolektif Biaya pencatatan dalam daftar umum merek : | v. Permintaan perpanjangan perlindungan merek kolektif Biaya pencatatan dalam daftar umum merek : | | | | |
| i. Pencatatan perubahan nama dan atau alamat pemilik | i. Pencatatan perubahan nama dan atau alamat pemilik | | | | |
| | | | Rp. | | |
| merek | merek | | | 150.000,- | 150.000,- |
| | | per permintaan | | | |
| Pencatatan pengalihan hak/penggabungan | Pencatatan pengalihan hak/penggabungan | | | | |
| | | per permintaan | Rp | | |
| perusahaan (merger) atas merek terdaftar | perusahaan (merger) atas merek terdaftar | per permintaan | Rp. | 375.000,- | 375.000,- |
| Pencatatan perjanjian lisensi | Pencatatan perjanjian lisensi | per permintaan | Rp. | 375.000,- Rp. 150.000,- | 375.000,- Rp. 150.000,- |
| iii. iv. Pencatatan penghapusan pendaftaran merek v. Pencatatan perubahan peraturan penggunaan | iii. iv. Pencatatan penghapusan pendaftaran merek v. Pencatatan perubahan peraturan penggunaan | | | | |
| merek | merek | per permintaan | | 225.000,- | 225.000,- |
| kolektif | kolektif | per permintaan per permintaan | Rp. | | |
| vi. Pencatatan pengalihan hak atas merek kolektif terdaftar vii. | vi. Pencatatan pengalihan hak atas merek kolektif terdaftar vii. | | | Rp. 225.000,- | Rp. 225.000,- |
| Pencatatan penghapusan pendaftaran merek kolektif Biaya permintaan petikan resmi dan permintaan keterangan tertulis mengenai merek : | Pencatatan penghapusan pendaftaran merek kolektif Biaya permintaan petikan resmi dan permintaan keterangan tertulis mengenai merek : | | | | |
| petikan resmi pendaftaran | petikan resmi pendaftaran | | | | |
| | | | Rp. | | |
| keterangan | keterangan | | | | |
| | | per permintaan | | | |
| tertulis | tertulis | | | | |
| mengenai | mengenai | | | | |
| merek | merek | | | | |
| | | per permintaan | | | |
| daftar | daftar | | | | |
| keterangan tertulis mengenai | keterangan tertulis mengenai | | | | |
| i. | i. | | | 75.000,- | 75.000,- |
| Permintaan Permintaan umum | Permintaan Permintaan umum | | | | |
| ii. | ii. | | | | |
| | | | | 125.000,- | 125.000,- |
| Permintaan | Permintaan | | | | |
| pertanyaan persamaan pada pokoknya suatu | pertanyaan persamaan pada pokoknya suatu | | | | |
| merek | merek | | | | |
| iii. | iii. | | | | |
| | | | | 125.000,- | 125.000,- |
| | | | Rp. | | |
| | | per permintaan | | | |
| dengan | dengan | | | | |
| merek yang sudah terdaftar | merek yang sudah terdaftar | | | | |
| | | | | 4. Biaya ... |
|----|-------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------|
| 4. | Biaya permintaan banding merek | per permintaan | Rp. | 1.000.000,- |
| 5. | Biaya permintaan banding indikasi geografis | per permintaan | Rp. | 1.000.000,- |
| 6. | Biaya pengajuan keberatan atas permintaan pendaftaran merek | | Rp. | |
| | | per permintaan | | 100.000,- |
| JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN | TARIF | TARIF |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|
| 7 | Biaya permintaan petikan resmi pendaftaran indikasi geografis | per permintaan | Rp. | 50.000,- |
| 8 | Biaya salinan bukti prioritas permohonan merek | per permintaan | Rp. | 50.000,- |
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Salinan sesuai dengan aslinya
DEPUTI SEKRETARIS NEGARA BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN,
ABDUL WAHID