PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG PEMERINTAH Nomor 31 Tahun 1960
Tentang PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 3 TAHUN 1959 (LEMBARAN NEGARA NO. 43) TENTANG PINJAMAN OBLIGASI BERHADIAH TAHUN 1959
Berlaku: 23 Agustus 1960
N/A
Pasal 22

Undang-undang Dasar Republik Indonesia;
Mendengar
: Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 5 Agustus 1960;
Memutuskan:
...
Menetapkan :
Memutuskan:
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang perubahan dan tambahan Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 43) tentang pinjaman Obligasi Berhadiah tahun 1959.
N/A
Pasal 7

Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1959 (Lembaran- Negara 1959 No. 43) tentang Pinjaman Obligasi Berhadiah tahun 1959 diubah dan ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Dihapuskan.
- (2) Jika penyertaan pertama dalam pinjaman obligasi ini menyebabkan diketahuinya keterangan-keterangan yang memberi kepastian, bahwa berdasarkan ,Ordonansi Pajak Pendapatan 1944" (Staatsblad 1944 No. 17) sebagamana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 24 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 141) "Ordonansi Pajak Kekayaan 1932" (Staatsblad 1932 No. 405) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 7 tahun 1959 (Lembaran-Negara No. 100) jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 24 tahun 1959 (LembaranNegara 1959 No. 141 ) dan "Ordonansi Pajak Perseroan 1925" (Staatsblad 1925 No. 319) terahir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 13 tahun 1959 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 24 tahun 1959(Lembaran Negara No. 141 (sesuatu pajak berkenaan dengan penyertaan pertama itu tidak dikenakan atau dihapuskan, maka keterangan-keterangan itu, mengenai masa pengenaan pajak
- 3 - dimana pendaftaran untuk pinjaman obligasi itu terjadi dan masamasa pengenaan pajak sebelumnya, tidak dapat digunakan untuk menetapkan pajak yang masih sementara, atau untuk meninjau kembali ketetapan atau untuk mengenakan pajak bila mula-mula telah diberikan pembebasan pajak, atau untuk mengenakan tagihan tambahan atau susulan.
- (3) Dihapuskan.
- (4) Hadiah-hadiah yang diberikan pada waktu pelunasan dibebaskan dari pajak pendapatan dan pajak perseroan.
- (5) Hadiah-hadiah yang diberikan waktu pelunasan dibebaskan dari pajak undian, berdasarkan pasal 2 sub a Undang-undang No. 22 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 75).
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut hingga tanggal 4 Juli 1959.
...
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 1960.
Menteri Kehakiman,
SAHARDJO.
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NOMOR 91.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 1960. Presiden Republik Indonesia.
SOEKARNO.
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM.
Pada waktu belakangan ini nampaklah petunjuk-petunjuk adanya kecenderungan yang lebih besar dalam masyarakat untuk menanamkan uangnya dalam obligasi. Perkembangan ini adalah sejajar dengan maksud Pemerintah yang terkandung dalam Undang-udang Darurat No. 3 tahun 1959 tentang Pinjaman Obligasi Berhadiah tahun 1959 dan sebagai suatu perkembangan yang positif dengan sendirinya harus dipupuk dengan sebaikbaiknya.
Berhubung dengan itu maka dirasa perlu untuk sejauh mungkin mengusahakan agar minat masyarakat terhadap obligasi dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya dan seluas-luasnya dan untuk itu perlulah hal-hal yang masih dapat dianggap sebagai halangan- halangan psychologis bagi perkembangannya minat terhadap obligasi itu ditiadakan.
Pungutan sebesar 10% pada penyertaan pertama sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1959 termaksud pada umumnya dirasakan sebagai halangan psychologis seperti diuraikan diatas dan sesuai dengan maksud yang terlukis diatas maka Pemerintah telah memutuskan untuk menghapuskan ketentuan ini dan dengan sendirinya juga ketentuan-ketentuan lain yang bertalian dengan itu, yaitu ketentuan dalam pasal 7 ayat (3).