PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor : Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 1 Januari 2006
N/A
Preamble

Menimbang
:
a
bahwa sebagai pelaksanana ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2006 Tentang Anggatan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pendapatan Belanja Daerah,
Merigingat
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentarig Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah jis Undanpundang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undangundang Nomor 58 Tahun 1958:
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan ( Lembaran Negara
3
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569),
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685). sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048):
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688).sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988):
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851): 5
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952): 6
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952):
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355), 8
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Keuangan Negara 9.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839):
- 10 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4437):
- 11 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4438):
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemetintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165 ):
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 10S Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022):
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024):
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatd Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambaian Lembaran Negara Nomor 4027),
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daetah dahi Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028),
- 17 Peraturai Pertietintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomot 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138):
- 18 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139),
- 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416):
20
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengurusan dan Pertanggung Jawaban serta Pengawasan Keuangan Daerah:
- 21 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 28 Tahun 2003, tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah:
- 22 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 01 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 01 Tahun 2006 Seri A.1):
MENETAPKAN
23 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 01/DPRDPS/2005, tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
MEMUTUSKAN :
:
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG PENJABARAN '-ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006.
N/A
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2006 terdiri dari I.PENDAPATAN
- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan
3. Cc. Lain-lain Pendapatan yang Syah
Rp. 11.005,033.234
Rp. 404,207,476.027
2. BELANJA
APARATUR DAERAH
- a. Belanja Administrasi Umum
- b. Belanja Opreasi dan Pemeliharan
- c. Belanja Modal/Pembangunan
Rp. 5,618.000,000
|
Rp.420,830,509,261
Rp. 73,976,290.952
Rp. 10,755,263,509
Rp. 10.527,524,749
Rp. 95.259,079,210
-
PELAYANAN PUBLIK
- a Belanja Administrsi Umum
Rp. 166,076,539,505
- b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan
Rp. 40,736,540,155
- c. Belanja Modal
Rp. 100.630,475,281
- d. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan
Rp. 13.588.160,000
- e. Belanja Tidak Tersangka
Rp. 4.000.090,000
Rp.325,031,714,941
SURPLUS / DEFISIT
Rp.
539,715,110
3. PEMBIAYAAN
- a Penerimaan
Rp. 6.225.460.000
- b. Pengeluaran
Rp. 6.765.175.110
Rp. (539,715,110)
N/A
Pasal 2

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud Pasal (1) dirinci lebih lanjut dirinci pada Lampiran Peraturan ini.
N/A
Pasal 3

Lampiran -lampiran sebagairnana dimaksud dalam Pasal (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
Pasai 4
Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
N/A
Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2006.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
Ditetapkan di Pada tanggal
: Painan
: 14 Maret 2006
BUPATI PESISIR SELATAN
dto
NASRUL ABIT
Diundangkan di
:
Painan
Pada tanggal
:
14 Maret 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
dto
DrsH.ADRIL NIP. 010087271
BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2006 NOMOR : 05