PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 55 Tahun 2013
Tentang No Description
Berlaku: 19 Desember 2013
N/A
Preamble

Menimbang
- bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupatan Serang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, perlu menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Tanggung jawab Sosial Perusahaan dengan Peraturan Bupati.
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 237);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang....
Menetapkan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 814);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 820);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 821);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 822);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 9).
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang.
5. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disebut TSP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya, selain/di luar kewajiban membayar Pajak dan Retribusi.
6. Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
7. Tim Fasilitator Perekrutan Tim TSP yang selanjutnya disebut Tim Fasilitator adalah Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk memfasilitasi dan melaksanakan perekrutan dan/atau pergantian Antar Waktu keanggotaan Tim TSP.
8. Pergantian Atar Waktu adalah pergantian keanggotaan Tim TSP karena meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak melaksanakan tugasnya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dan terbukti melakukan tindak pidana pada saat yang bersangkutan masa jabatannya belum berakhir.
9. Tim Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disebut Tim TSP adalah unsur-unsur yang berasal dari masyarakat, perusahaan, pemerintah daerah dan akademisi yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk memfasilitasi pelaksanaan program TSP.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pelaksanaan program TSP.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pelaksanaan TSP agar tercipta hubungan yang serasi, seimbang dan harmonis antara pemerintah daerah, perusahaan dan masyarakat yang berwawasan lingkungan sesuai dengan nilai, budaya serta norma masyarakat setempat.
BAB III - PROGRAM TSP
Pasal 4

- (1) Program TSP berasal dari 1 (satu) perusahaan atau gabungan beberapa perusahaan.
- (2) Program TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh perusahaan dengan ketentuan:
- a. menitikberatkan pada aspirasi masyarakat setempat yang disampaikan ke perusahaan dan memperhatikan program TSP yang dibuat perusahaan lain yang berada disekitarnya;
- b. dilengkapi dengan rincian anggaran biaya disertai dengan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan rencana program kegiatan; dan
- c. berdasarkan kesepakatan para pihak perusahan yang mengikatkan diri dalam program/pelaksanaan TSP.
- (3) Program TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- (4) Program TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) direncanakan dan dilaksanakan selaras dengan program Pemerintah Daerah yang tidak teranggarkan dalam APBD.
- a.
bina lingkungan dan sosial;
kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi;
program langsung pada masyarakat; dan
- d. umum, sosial dan peribadatan.
program pembangunan sarana prasarana fasilitas
BAB III - PROGRAM TSP
Pasal 5

Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta bantuan langsung kepada masyarakat yang berada disekitarnya, meliputi bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial dan bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.
BAB III - PROGRAM TSP
Pasal 6

Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b meliputi kegiatan:
- a. penguatan kelembagaan sosial ekomomi masyarakat;
- b. pelatihan dan pendampingan wirausaha; dan
- c. pelatihan pengembangan usaha.
BAB III - PROGRAM TSP
Pasal 7

- (1) Program langsung pada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c antara lain dapat berupa:
- a. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan dan olahraga;
- b. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa, kepada panti sosial, korban bencana dan penyandang masalah sosial;
- c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk penyelenggaraan fasilitas umum;
- d. hibah oleh perusahaan kepada masyarakat yang besarannya sesuai kemampuan perusahaan; dan
- e. penghargaan, berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademisi namum tidak mampu dalam hal pembiayaan pendidikan.
- (2) Dalam hal perusahaan akan melaksanakan program langsung pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus dikoordinasikan dengan Tim TSP.
BAB III - PROGRAM TSP
Pasal 8

Program pembangunan sarana prasarana fasilitas umum, sosial dan peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d, dilaksanakan oleh perusahaan atau dapat melibatkan pihak ketiga dengan memprioritaskan penggunaan tenaga kerja masyarakat setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - PELAKSANAAN TSP
Pasal 9

- (1) TSP wajib dilaksanakan oleh perusahaan baik berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berinvestasi di daerah.
- (2) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan di luar pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan kewajiban perusahaan untuk membayar pajak daerah dan retribusi daerah.
BAB IV - PELAKSANAAN TSP
Pasal 10

Dalam melaksanakan TSP, perusahaan wajib:
- a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TSP sesuai dengan tanggung jawab perusahaan dengan memperhatikan program Pemerintah Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan kelestarian lingkungan.
BAB IV - PELAKSANAAN TSP
Pasal 11

- (1) Pelaksanaan program TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, lebih diutamakan di lingkungan terdekat yang masih satu desa dengan perusahaan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan program TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah dianggarkan dalam APBD, pelaksnaannya dialihkan ke desa lain yang masih satu kecamatan dengan perusahaan.
- (3) Dalam hal pelaksanaan program TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah dianggarkan dalam APBD, maka pelaksanaannya dialihkan ke desa lain yang berada di luar kecamatan dalam Daerah.
BAB V - PEMBENTUKAN
Pasal 12

- (1) Tim Fasilitator dibentuk oleh Bupati.
- (2) Tim Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan Tim Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebagai berikut:
Ketua
: Kepala BAPPEDA Kabupaten Serang.
Wakil Ketua :
Asisten Bidang Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Serang.
- Sekretaris :
Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan pada BAPPEDA Kabupaten Serang.
Anggota :
Unsur terkait sesuai kebutuhan.
- (4) Tim Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok:
- a. menginformasikan penerimaan pendaftaran Tim TSP kepada masyarakat, perwakilan perusahaan dan akademisi;
- b. menerima pendaftaran Tim TSP;
- c. melakukan seleksi administrasi, seleksi ujian tertulis dan wawancara serta uji kelayakan dan kepatutan ( fit and proper test ) kepada peserta pendaftar Tim TSP ; dan
- d. melaporkan dan mengusulkan peserta yang lulus seleksi kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Tim TSP dengan Keputusan Bupati.
Bagian Kedua
Tim TSP
BAB V - PEMBENTUKAN
Pasal 13

- (1) Bupati membentuk Tim TSP berdasarkan usulan dari Tim Fasilitator.
- (2) Tim TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Pengelola TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari unsur:
- a. perwakilan masyarakat 3 (tiga) orang;
- b. perwakilan perusahaan 2 (dua) orang;
- c. perwakilan Pemerintah Daerah 1 (satu) orang; dan
- d. akademisi 1 (satu) orang;
- (4) Susunan Tim Pengelola TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu sebagai berikut:
- a. Ketua 1 (satu) orang;
- b. Sekretaris 1 (satu) orang;
- c. Bendahara 1 (satu) orang; dan
- d. Anggota 4 (empat) orang.
- (5) Pemilihan susunan Tim TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih dari dan/atau oleh anggota Tim TSP dengan pimpinan rapat sementara oleh anggota yang umurnya paling tua.
- (6) Tata cara pemilihan susunan Tim TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan rapat-rapat dalam pengambilan keputusan ditetapkan oleh anggota Tim TSP.
- (7) Hasil pemilihan susunan Tim TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Tim Fasilitator untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Bagian Ketiga
Persyaratan
BAB V - PEMBENTUKAN
Pasal 14

- (1) Syarat menjadi Tim TSP yaitu sebagai berikut:
- a. syarat umum; dan
- b. syarat khusus.
- (2) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit meliputi:
- a. umur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- b. pendidikan paling rendah sarjana Strata 1 (S.1) yang sesuai dengan program TSP;
- c. mampu bekerjasama dan memiliki komitmen serta integritas terhadap kewajiban yang diemban;
- d. memiliki pengalaman organisasi;
- e. memiliki moral yang tinggi dan amanah; dan
- f. warga Kabupaten Serang yang sudah berdomisili di Kabupaten Serang paling sedikit selama 5 (lima) tahun.
- (3) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu sebagai berikut:
- a. unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a. yaitu tidak pernah melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya paling sedikit 5 (lima ) tahun;
- b. unsur perwakilan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b, yaitu telah mendapat 5 (lima) rekomendasi dari perusahaan yang berdomisili di Kabupaten Serang; dan
- c. unsur akademisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d, yaitu individu yang mengerti dan mengusai secara akademik mengenai TSP.
Bagian Keempat
Tata Cara Perekrutan
BAB V - PEMBENTUKAN
Pasal 15

Tata cara perekrutan Tim Pengelola TSP yaitu sebagai berikut:
- a. menginformasikan penerimaan pendaftaran Tim TSP kepada masyarakat, perwakilan perusahaan dan akademisi;
- b. menerima pendaftaran Tim TSP;
- c. melakukan seleksi administrasi, seleksi ujian tertulis dan wawancara serta uji kelayakan dan kepatutan ( fit and proper test ) kepada peserta pendaftar Tim TSP; dan
- d. melaporkan dan mengusulkan peserta yang lulus seleksi kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Tim TSP dengan Keputusan Bupati.
Bagian Kelima
Tugas Pokok
BAB V - PEMBENTUKAN
Pasal 16

Tugas pokok Tim TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) yaitu sebagai berikut:
- a. memfasilitasi program TSP;
- b. menerima, menghimpun dan memverifikasi program-program TSP;
- c. memverifikasi dokumen permohonan kegiatan yang didanai dari program TSP;
- d. melakukan survey lokasi program TSP;
- e. merekomendasikan pengeluaran dana untuk program TSP;
- f. melakukan pengawasan lapangan program TSP;
- g. melakukan inventarisasi perusahaan yang wajib melaksanakan program TSP;
- h. melakukan evaluasi pelaksanaan program TSP; dan
- i. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati dan Perusahaan.
BAB V - PEMBENTUKAN
Pasal 17

- (1) dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas pokok Tim Pengelola TSP sebagaimna dimaksud dalam Pasal 16 dibentuk Sekretariat Tim Pengelola TSP.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pelaksana administrasi dan pelaksana teknis.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua Tim Pengelola TSP.
Bagian Keenam
Pembiayaan
BAB V - PEMBENTUKAN
Pasal 18

- (1) Biaya pelaksanaan tugas pokok Tim TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dibebankan pada APBD dari Belanja Tidak Langsung Hibah untuk Organisasi.
- (2) Selain untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, APBD yang diberikan kepada Tim TSP sebagimana dimaksud pada ayat (1) juga untuk:
- a. sewa kantor sekretariat selama 1 (satu) tahun;
- b. peralatan dan perlengkapan kantor sekretariat;
- c. membayar gaji karyawan sekretariat;
- d. membayar biaya telepon dan listrik; dan
- e. transportasi dan penunjang kegiatan pengelola TSP.
- (3) APBD yang diberikan sebagaimana dimaksud pada (1) dan ayat (2) sesuai dengan kemampuan Daerah.
Bagian Ketujuh
Masa Jabatan
BAB V - PEMBENTUKAN
Pasal 19

- (1) Masa Jabatan Tim TSP selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Tim TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan berhenti dalam hal:
- a. habis masa jabatan
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak melaksanakan kewajibannya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut; dan
- e. terbukti melakukan tindak pidana.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan pada Susunan Tim TSP karena berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e Tim TSP harus melaporkan kepada Tim Fasilitator.
BAB VI - MEKANISME PELAKSANAAN TSP
Pasal 20

Mekanisme pelaksanaan program TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf d adalah sebagai berikut:
- a. masyarakat setempat menyampaikan surat permohonan program TSP yang dilengkapi dengan rincian anggaran biaya dan dokumen pendukung yang berkaitan dengan rencana program TSP kepada Perusahaan;
- b. perusahaan menyampaikan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Tim TSP;
- c. Tim TSP memverifikasi berkas permohonan sebagaimana dimaksud huruf b;
- d. Tim TSP melakukan survey lokasi program TSP berdasarkan berkas permohonan sebagaimana dimaksud huruf c;
- e. Tim TSP merekomendasikan kepada perusahaan berdasarkan berita acara hasil survey sebagaimana dimaksud huruf d;
- f. perusahan melaksanakan program TSP sesuai rekomendasi dari Tim Pengelola TSP sebagaimana dimaksud huruf f;
- g. dalam hal pelaksanaan program TSP berupa uang maka Perusahaan dapat menyalurkan melalui rekening masyarakat pemohon program TSP;
- h. Tim Pengelola TSP melakukan pengawasan pelaksaan program TSP;
- i. masyarakat Pemohon TSP membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program TSP kepada Tim TSP dan/atau Perusaan;
- j. Tim TSP memveripikasi laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud huruf i sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program TSP tahun berikutnya; dan
- k. Tim TSP menyampaikan laporan pelaksanaan program TSP kepada Bupati.
BAB VII - PENGHARGAAN
Pasal 21

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan program TSP.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.
Ditetapkan di Serang pada tanggal 19 Desember 2013
BUPATI SERANG,
Cap/Ttd
A. TAUFIK NURIMAN