PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 10 Tahun 2017
Tentang SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
Berlaku: 10 TAHUN 2017
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, perlu diterapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014.
- b. bahwa untuk kelancaran penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
SALINAN
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 64).
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
Menetapkan : PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja pemerintah daerah.
7. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
8. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kegiatan.
9. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Perangkat Daerah.
12. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.
13. Indikator Kinerja program adalah ukuran atas hasil (outcome) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
14. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
15. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
16. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati kepada Kepala Perangkat Daerah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
17. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
18. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi Pemerintah Daerah secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.
19. Entitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang melakukan pencatatan, pengolahan dan pelaporan data kinerja.
20. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada Perangkat Daerah.
21. Rencana Kerja Anggaran adalah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan perangkat daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
22. Sistem Akuntansi Pemerintah adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan instansi pemerintah.
23. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
24. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah.
25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
BAB II - PENYELENGGARAAN SAKIP
Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.
BAB II - PENYELENGGARAAN SAKIP
Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan SAKIP pada Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.
- (2) Entitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah berada dibawah koordinasi Sekretaris Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Perangkat Daerah.
BAB II - PENYELENGGARAAN SAKIP
Pasal 4

Penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
- a. Rencana strategis;
- b. Perjanjian kinerja;
- c. Pengukuran kinerja;
- d. Pengelolaan data kinerja;
- e. Pelaporan kinerja; dan
- f. Reviu dan evaluasi kinerja
Bagian Kedua
Rencana Strategis
BAB II - PENYELENGGARAAN SAKIP
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RPJMD untuk periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Perangkat Daerah menjabarkan RPJMD dengan menyusun Rencana Strategis sebagai dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB II - PENYELENGGARAAN SAKIP
Pasal 6

RPJMD dan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP Daerah dan SAKIP Perangkat Daerah.
Bagian Ketiga
Perjanjian Kinerja
BAB II - PENYELENGGARAAN SAKIP
Pasal 7

- (1) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b disusun oleh entitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
- (2) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran.
BAB II - PENYELENGGARAAN SAKIP
Pasal 8

- (1) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun dengan mencantumkan indikator kinerja program dan/atau indikator kinerja utama dan target kinerja.
- (2) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Spesifik (specific);
- b. Dapat terukur (measurable);
- c. Dapat dicapai (attainable);
- d. Berjangka waktu tertentu (time bound); dan
- e. Dapat dipantau dan dikumpulkan (trackable).
BAB II - PENYELENGGARAAN SAKIP
Pasal 9

- (1) Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) disepakati oleh Kepala Perangkat Daerah dan Bupati.
- (2) Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah yang telah disepakati oleh Kepala Perangkat Daerah dan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diturunkan menjadi Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV pada masingmasing Perangkat Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah mengikhtisarkan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah menggunakan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah.
- (4) Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
BAB II - PENYELENGGARAAN SAKIP
Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Bupati bertanggungjawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja yang telah disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
BAB II - PENYELENGGARAAN SAKIP
Pasal 11

- (1) Dokumen Perjanjian Kinerja terdiri atas Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja.
- (2) Pernyataan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada suatu tahun tertentu;
- b. tanda tangan pihak yang berjanji/para pihak yang bersepakat.
- (3) Lampiran Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) memuat antara lain sasaran strategis, indikator kinerja dan target serta program dan anggaran yang mendukung pencapaian sasaran strategis tahun yang bersangkutan.
- (4) Bagi Perangkat Daerah yang dalam mencapai kinerjanya didukung oleh Dana Dekonsentrasi dan dana dalam rangka Tugas Pembantuan, harus memberikan keterangan (penjelasan) yang cukup mengenai proporsi dan alokasi danadana tersebut.
- (5) Format Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB II - PENYELENGGARAAN SAKIP
Pasal 12

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:
- a. terjadi pergantian atau mutasi Pejabat;
- b. perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan anggaran);dan
- c. perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.
Bagian Keempat Pengukuran Kinerja
BAB II - PENYELENGGARAAN SAKIP
Pasal 13

- (1) Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan oleh entitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
- (2) Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.
- (3) Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
- a. membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBD tahun berjalan;dan
- b. membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.
BAB II - PENYELENGGARAAN SAKIP
Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Daerah.
- (2) Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBD tahun berjalan;dan
- b. membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam RPJMD.
Bagian Kelima
Pengelolaan Data Kinerja
BAB II - PENYELENGGARAAN SAKIP
Pasal 15

- (1) Pengelolaan data kinerja sebagaimana dimaksud dalam Passal 4 huruf d dilakukan oleh entitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
- (2) Pengelolaan data kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencatat, mengolah dan melaporkan data kinerja.
- (3) Pengelolaan data kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kebutuhan informasi pada setiap Perangkat Daerah, kebutuhan manajerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi dan statistik pemerintah daerah.
- (4) Pengelolaan data kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. Penetapan data dasar (baseline data);
- b. Penyediaan instrumen perolehan data berupa pencatatan dan registrasi;
- c. Penatausahaan dan penyimpanan data;dan
- d. Pengkompilasian dan perangkuman.
Bagian Keenam Pelaporan Kinerja
BAB II - PENYELENGGARAAN SAKIP
Pasal 16

- (1) Pelaporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e disusun dan disajikan oleh entitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
- (2) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.
- (3) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja Tahunan.
BAB II - PENYELENGGARAAN SAKIP
Pasal 17

- (1) Laporan Kinerja Interim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) adalah Laporan Kinerja Triwulanan.
- (2) Laporan Kinerja Triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah bersamaan dengan laporan keuangan triwulanan.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penyampaian Laporan Kinerja Triwulanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB II - PENYELENGGARAAN SAKIP
Pasal 18

- (1) Laporan Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan laporan keuangan tahunan.
- (3) Laporan Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
BAB II - PENYELENGGARAAN SAKIP
Pasal 19

- (1) Berdasarkan Laporan Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bupati menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Sekretaris Daerah bertanggungjawab terhadap penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB II - PENYELENGGARAAN SAKIP
Pasal 20

- (1) Laporan Kinerja yang disusun oleh Perangkat Daerah dan Bupati menyajikan informasi tentang:
- a. Uraian singkat organisasi;
- b. Rencana dan target kinerja yang ditetapkan;
- c. Pengukuran kinerja;dan
- d. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang harus terwujud serta mencakup analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
- (2) Format Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Ketujuh
Reviu dan Evaluasi
BAB II - PENYELENGGARAAN SAKIP
Pasal 21

Reviu dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dilakukan oleh APIP.
BAB II - PENYELENGGARAAN SAKIP
Pasal 22

- (1) Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan terhadap Laporan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Bupati.
- (2) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam pernyataan telah direviu dan ditandatangani oleh APIP.
BAB II - PENYELENGGARAAN SAKIP
Pasal 23

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan terhadap implementasi SAKIP dan/atau evaluasi kinerja pada Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya.
- (2) Laporan evaluasi atas implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh APIP kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan laporan evaluasi atas implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (4) Laporan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh APIP kepada Bupati.
BAB II - PENYELENGGARAAN SAKIP
Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara reviu atas Laporan Kinerja dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 berpedoman ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB III - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka ketentuan mengenai SAKIP dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini dan perundang-undangan yang berlaku.
Diundangkan di Pulau Punjung pada tanggal 3 Februari 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
ttd.
LELIARNI
BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2017 NOMOR 10
BAB IV - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.
Ditetapkan di Pulau Punjung pada tanggal 3 Februari 2017
BUPATI DHARMASRAYA, ttd.
SUTAN RISKA
LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
Nomor
Tanggal :
Tentang :
:
Tahun 2017
2017
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
Pernyataan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
= = Kop Surat Perangkat Daerah = =
PERJANJIAN KINERJA TAHUN ...
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:
Nama
: ________________
Jabatan
: ________________
selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama Jabatan
: ________________
: Bupati Dharmasraya
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
...
..., ...
Pihak Pertama,
...
LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
Nomor
:
Tahun 2017
Tanggal :
2017
Tentang :
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
Pernyataan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah
= = Logo Garuda = =
PERJANJIAN KINERJA TAHUN ...
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini:
Nama
: ________________
Jabatan
: Bupati Dharmasraya
berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pulau Punjung, ...
Bupati Dharmasraya,
...
BUPATI DHARMASRAYA,
SUTAN RISKA
LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
Nomor
:
Tahun 2017
Tanggal :
2017
Tentang :
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
Lampiran Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
PERJANJIAN KINERJA TAHUN ... (NAMA PERANGKAT DAERAH)
| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|------|---------------------|---------------------|----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
Program
Anggaran
Keterangan
1.
2.
...
...
Bupati Dharmasraya,
...
Petunjuk pengisian:
- 1) Kolom (1) diisi nomor urut
- 2) Kolom (2) diisi dengan sasaran strategis Perangkat Daerah sesuai dengan Renstra atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan.
- 3) Kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain dari Perangkat Daerah yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang diinginkan.
- 4) Kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya pada tahun tersebut.
- 5) Kolom Program diisi dengan nama program yang terkait dengan sasaran strategis.
- 6) Kolom Anggaran diisi dengan jumlah anggaran yang dialokasikan pada Program tersebut.
- 7) Kolom Keterangan diisi dengan keterangan tambahan yang penting, misalnya proporsi sumber dana (APBD, APBN Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan) dan hal penting lainnya.
BUPATI DHARMASRAYA,
Rp. ...
..., ...
Kepala Perangkat Daerah,
...
SUTAN RISKA
LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
Nomor
:
Tahun 2017
Tanggal :
2017
Tentang :
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
Lampiran Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah
PERJANJIAN KINERJA TAHUN ... KABUPATEN DHARMASRAYA
| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|------|---------------------|---------------------|----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
Program
Anggaran
1.
...
2.
...
Petunjuk pengisian:
- 1) Kolom (1) diisi nomor urut
- 2) Kolom (2) diisi dengan sasaran strategis Pemerintah Daerah atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan.
- 3) Kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain dari Pemerintah Daerah yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan
- 4) Kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Pemerintah Daerah.
- 5) Kolom Program diisi dengan program Pemerintah Daerah yang terkait dengan sasaran yang akan dicapai.
- 6) Kolom Anggaran diisi dengan besaran anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan sasaran yang diperjanjikan.
BUPATI DHARMASRAYA,
Rp. ...
Pulau Punjung, ...
Bupati Dharmasraya,
...
SUTAN RISKA
SUTAN RISKA
LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
Nomor
Tanggal :
Tentang
:
:
Tahun 2017
2017
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
Format Laporan Kinerja