PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 24 Tahun 2011
Tentang ORGANISASI KEMASYARAKATAN KOTA BANJARBARU
Berlaku: 24 TAHUN 2011
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membina , menata dan mengembangkan aktivitas dan pecan serta masyarakat dalam suatu Organisasi Kemasyarakatan yang mencakup manajemen, kegiatan program dan aspek-aspek teknis organisasi;
bahwa dalam rangka melalcsanakan pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan agar keberadaannya yang berada dalam lingkup Wilayah Kota Banjarbaru dapat dipertanggungjawabkan sesuai Surat Edaran atas nama Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 220/1980.DIII tanggal 27 Nopember 2007 Perihal Tata Cara Pemberitahuan Keberadaan Ormas/LSM, perlu diatur Organisasi Kemasyarakatan yang memenuhi persyaratan umum administrasi mengenai pembentukan dan tata cara pemberitahuan serta persyaratan teknis tertentu mengenai bentuk, ukuran dan pemasangan atribut organisasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi Kemasyarakatan Kota Banjarbaru;
2. Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan PerundangUndangan;
9. Peraturan Menteri Negeri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1986 tentang Ruang Lingkup, Tata Cara Pemberitahuan Kepada Pemerintah serta Papan Nama dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya Dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 12 Seri D Nomor Seri 6);
13. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 26 Tahun 2008 tentang Sistem dan Mekanisme Pengelolaan Dana Bantu= Sosial di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 26 Seri E Nomor Seri 12);
14. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 33 Tahun 2008 tentang Tugas, Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 33 Seri D Nomor Seri 16);
15. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 36 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2009 Nomor 36 Seri D Nomor Seri 24);
16. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Kota Banjarbaru Dengan Organisasi Kemasyarakatan Dan Lembaga Nirlaba Lainnya Dalam Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2010 Nomor 27);
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG ORGANISASI
Menetapkan KEMASYARAKATAN KOTA BANJARBARU.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah arialah Walikota Banjarbaru beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Badan Kesbang clan Linmas adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjarbaru.
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjarbaru.
7. Bagian Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Bagian Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru.
8. Organisasi Kemasyarakatan adalah Organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela arcs dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan Nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985).
9. Organisasi Kemasyarakatan Kota Banjarbaru adalah Organisasi Kemasyarakatan yang mempunyai Ruang Lingkup Wilayah Kota Banjarbaru disesuaikan dengan bunyi Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1986.
10. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disebut SKT adalah Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Pejabat Kesbanglinmas kepada Pengurus Organisasi sebagai bukti Adrninistratif bahwa Organisasi yang bersangkutan telah memberitahukan keberadaanya.
11. Pembinaan adalah setiap bentuk upaya untuk membimbing, mengayomi dan mendorong organisasi kemasyarakatan kearah pertumbuhan yang sehat dan mandiri, mampu berperan serta dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tujuan pembentukannya dalam rangka mencapai tujuan Nasional.
12. Pembinaan Umum adalah pembinaan dibidang politik dalam rangka memantapkan kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945, menjamin persatuan kesatuan bangsa, berperan serta secara aktif dalam pembangunan Nasional sebagai pengamalan Pancasila.
13. Pembinaan Teknis adalah pembinaan yang berkaitan dengan sifat kekhususan organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan.
BAB II - SYARAT ADMINISTRASI PEMBERITAHUAN KEBERADAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
Pasal 2

Anggota Masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela dapat membentuk organisasi kemasyarakatan atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadup Tuhan Yang Maha Esa.
Organisasi kemasyarakatan yang barn dibentuk, pengurusnya wajib memberitahukan keberadaannya secara tertulis kepada Walikota Banjarbaru sesuai dengan ruang lingkup keberadaanya melalui Badan Kesbang dan Linmas Kota Banjarbaru dengan Surat Pengantar yang meliputi :
- a. ditujukan kepada Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ( Kepala Badan Kesbang dan Linmas) Kota Banjarbaru;
- b. perihal surat : Pemberitahuan Keberadaan Organisasi; dan
- c. surat pengantar ditanda tangani oleh Pengurus Organisasi.
( 3 ) Pemberitahuan keberadaan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 2 ( dua ) bulan sejak tanggal pembentukannya.
BAB II - SYARAT ADMINISTRASI PEMBERITAHUAN KEBERADAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
Pasal 3

Persyaratan Administrasi Pemberitahuan keberadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dengan mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Badan Kesbang dan Linmas, melampirkan persyaratan yang meliputi :
- a. fotocopy Akte Pendirian Organisasi yang dinotariskan (dilegalisir notaris dan memperlihatkan aslinya);
- b. fotocopy anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi yang dinotariskan (dilegalisir notaris dan memperlihatkan aslinya);
- c. fotocopy Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat/Daerah tentang Pengukuhan Dewan Pimpinan/ Kepengurusan / Personalia Organisasi Kota Banjarbaru yang telah ditanda tangani oleh Pendiri/ Pimpinan Munas (dilegalisir Pengurus Pusat/Daerah dan memperlihatkan aslinya);
- d. riwayat hidup (Biodata) Pengurus, sedilcitnya / minimal : Ketua Sekretaris dan Bendahara dilampiri fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-masing 1 (satu) lembar dan Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm masing-masing 2 ( dua ) lembar;
- e. susunan Pengurus Harian yang ditanda tangani Ketua dan Sekretaris;
- f. program Jangka Pendek dan Jangka Panjang ditanda tangani Ketua dan Sekretaris;
- g. nomor pokok Wajib Pajak (NPWP);
- h. nomor Rekening Organisasi dengan melampirkan foto copy buku rekening bank;
- i. surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh Lurah/ Kepala Desa, diketahui oleh Camat setempat;
- j. surat Keterangan Hak Milik, Kontrak, Sewa atau Izin pakai, apabila kantor cabang organisasi (Kontrak, Sewa atau Izin Pakai) dengan memuat masa berlakunya yang ditanda tangani kedua belah pihak (Pihak I Pemilik dan Pihak II Lembaga / Organisasi yang ditanda tangani Ketua dan Sekretaris dan diketahui Lurah setempat dengan dibubuhi materai Rp. 6000,(enam ribu rupiah);
- k. 2 (dua) lembar foto berwarna ukuran kartu pos :
1. foto tampak depan kantor dengan memuat Papan nama Organisasi, Alamat dan Lambang Organisasi; dan
2. ruang Sekretariat Organisasi.
- I. surat Keterangan tidak sedang konflik internal (dualisme/ multi kepengurusan) ditanda tangani Ketua dan Sekretaris, dibubuhi materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah);
- m. surat Keterangan tidak berafiliasi dengan Partai Politik ditanda tangani Ketua dan Sekretaris, dibubuhi Materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah);
- n. mengisi Formulir Isian dan Data Lapangan yang dikeluarkan oleh Badan Kesbang dan Linmas; dan
- o. menyampaikan laporan kegiatan organisasi kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjarbaru setiap 6 (enam) bulan sekali.
BAB II - SYARAT ADMINISTRASI PEMBERITAHUAN KEBERADAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
Pasal 4

- (1) pengisian lembar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf n, nama organisasi ditulis secara lengkap serta singkatannya sesuai yang tercantum dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga organisasi yang bersangkutan.
- (2) penulisan singkatan / nama lembaga/ organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibenarkan menyamai Lembaga Negara (BIN, KPK, POLRI,
- (3) untuk sahnya lembar isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka setiap lembar isian sebelah kin bawah dibubuhkan paraf oleh pimpinan dan sekretaris organisasi yang bersangkutan dan pada lembar akbir sesuai tempat yang disediakan dicantumkan tempat dan tanggal pembuatan serta tanda tangan Ketua dan Sekretaris, berikut Cap resmi Organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan.
- (4) lembar isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya disampaikan kembali 7 (tujuh) hari sejak diterimanya beserta kelengkapannya oleh pimpinan organisasi atau apabila ada utusan yang ditunjuk, utusan menunjukan Surat mandat/ kuasa yang di alamatkan kepada Walikota Banjarbaru U.p. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjarbaru.
BAB II - SYARAT ADMINISTRASI PEMBERITAHUAN KEBERADAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
Pasal 5

Pengurus Organisasi Kemasyarakatan wajib melampirkan dan memenuhi semua persyaratan keberadaan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43) dan untuk selanjutnya Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjarbaru mengeluarkan SKT sebagai bukti bahwa Pengurus Organisasi Kemasyarakatan yang bersangkutan, memberitahukan keberadaan organisasinya dan telah memenuhi syarat administarsi
BAB II - SYARAT ADMINISTRASI PEMBERITAHUAN KEBERADAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
Pasal 6

Untuk dapat difasilitasi dalam kepentingan tertentu, organisasi kemasyarakatan wajib melampirkan
- a. SKT Copy atau ash / memperlihatkan aslinya;
- b. Surat tanda Laporan Kehilangan Barang dikeluarkan oleh POLRI ( apabila SKT ash hilang );
- c. Surat keterangan Tidak Dalam Sengketa (bermasalah) ditandatangani Ketua dan Sekretaris.
BAB III
Pasal 7

- (1) Organisasi Kemasyarakatan berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas.
- (2) Asas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah asas dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (3) Dengan dicantumkannya Pancasila sebagai satu-satunya asas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dibenarkan mencantumkan kata lain seperti dasar, landasan pedoman pokok, atau kata lain yang dapat mengaburkan pengertian asas tersebut.
BAB III
Pasal 8

- (1) Organisasi Kemasyarakatan menetapkan tujuannya sesuai dengan sifat kekhususannya dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia'Tahun 1945.
- (2) Sifat Kekhususannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kesamaan dalam kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan tidak dibenarkan dicantumkan tujuan dalam pasal atau bab tentang asas.
Pacal 9
- (1) Setiap Organisasi kemasyarakatan hams mempunyai Anggaran Dasar.
- (2) Setiap Organisasi kemasyarakatan wajib mencantumlcan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan tujuan organisasi sesuai dengan sifat kekhususannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 di muat pada Pasal Anggaran Dasarnya.
BAB III
Pasal 10

Setiap perubahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga, Susunan Pengurus dan Program Organisasi Kemasyarakatan wajib diberitahukan kepada Walikota melalui Badan Kesbang dan Linmas.
BAB IV - FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 11

Organisasi Kemasyarakatan berfungsi sebagai :
- a. wadah penyalur kegiatan sesuai kepentingan anggotanya;
- b. wadah pembinaan dan pengembangan anggotanya dalam usaha mewujudkan tujuan organisasi;
- c. wadah peran serta dalam usaha menyukseskan Pembangunan Nasional;dan
- d. sarana penyalur aspirasi anggota, dan sebagai sarana komunikasi secara timbal balik antar anggota dan/atau antar organisasi kemasyarakatan, dan antar Organisasi kemasyarakatan dengan organisasi kekuatan sosial politik, Badan Permusyawaratan/ Perwakilan rakyat, dan Pemerintah.
BAB IV - FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 12

Untuk melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Organisasi Kemasyarakatan dapat melakukan :
- a. rapat, Loka Karya, Seminar dan Pertemuan lain-lain;
- b. pendidikan dan latihan keterampilan;
- c. pelayanan masyarakat dalam bentuk bakti sosial dan lain-lain; dan
- d. kegiatan lain-lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku.
BAB IV - FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 13

Untuk lebih berperan dalam melaksanakan fungsinya, organisasi kemasyarakatan mempunyai kegiatan yang sama dan sejenis dapat berhimpun/ memadulcan kegiatannya dalam satu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis agar lebih berperan dalam melaksanakan fungsinya.
Bagian Kedua flak
BAB IV - FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 14

Organisasi Kemasyarakatan berhak :
- a. melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi; dan
- b. mempertahankan hak hidupnya sesuai dengan tujuan organisasi.
- (2) Untuk memperoleh dan mempertahankan haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Organisasi Kemasyarakatan berhak :
- a. menyusun rencana dan program kegiatan dan menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi; dan
- b. membela dan menjunjung nama baik organisasinya dengan berbagai kegiatan yang berguna bagi anggotanya dan/atau masyarakat.
Bagian Ketiga Kewajiban
BAB IV - FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 15

Organisasi Kemasyarakatan berkewajiban :
- a. mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- b. menghayati, mengamalkan dan mengamankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memelihara Persatuan dan Kesatuan bangsa dengan mengutamakan kepentingan masyarakat,Bangsa dan Negara diatas kepentingan pribadi dan/ atau golongan;
- d. memberitahukan keberadaannya kepada Walikota melalui Badan Kesbang dan Linmas; dan
- e. bagi yang sudah memperoleh SKT dari Badan Kesbang&amp;Linmas, wajib menyampaikan laporan kegiatan oeganisasinya kepada Kepala Badan Kesbang &amp; Linmas setiap 6 (enam) bulan sekali.
BAB V - KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN
Pasal 16

- (1) Setiap Warga Negara Republik Indonesia dapat menjadi anggota organisasi kemasyarakatan.
- (2) Organisasi Kemasyarakatan melakukan pendaftaran anggota dan memelihara daftar anggota untuk menjaga tertib administrasi yang tata caranya diatur dan ditetapkan oleh Organisasi Kemasyarakatan yang bersangkutan.
- (3) Hal-hal mengenai keanggotaan Organisasi Kemasyarakatan ditentukan dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan.
BAB V - KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN
Pasal 17

- (1) Struktur Organisasi dan Susunan Kepengurusan diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Organisasi Kemasyarakatan bersifat mandiri, tidak menjadi anggota organisasi kekuatan sosial politik, serta tidak menggunakan atribut yang sama.
- (3) Tempat kedudukan Pengurus atau Pusat organisasi kemasyarakatan ditetapkan dalam Anggaran Dasarnya.
BAB VI - PAPAN NAMA, LAMBANG DAN ATRIBUT ORGANISASI KEMASYARAKATAN
Pasal 18

Papan Nama dan Lambang organisasi kemasyarakatan merupakan tanda yang menunjukkan keberadaan organisasi kemasyarakatan dalam wilayah Kota Banjarbaru.
BAB VI - PAPAN NAMA, LAMBANG DAN ATRIBUT ORGANISASI KEMASYARAKATAN
Pasal 19

Papan Nama harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- (1) Bentuk empat persegi panjang;
- (2) Panjang dan lebar empat berbanding tiga, dengan ukuran maksimum: panjang 180 cm dan lebar 135 cm;
- (3) Isi, memuat :
- a. lambang organisasi;
- b. nama organisasi, tingkat kota Banjarbaru;
- c. alamat organisasi.
BAB VI - PAPAN NAMA, LAMBANG DAN ATRIBUT ORGANISASI KEMASYARAKATAN
Pasal 20

Pemasangan Papan Nama diatur sebagai berikut :
- a. ditetapkan pada tempat / alamat organisasi kemasyaratan yang bersangkutan;
- b. dapat menggunakan tiang yang dipancangkan, ditempelkan atau digantungkan pada tempat yang mudah dilihat; dan
- c. harus memenuhi ketentuan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Penyelenggaraan Pemasangan Papan nama yang berlaku di Wilayah Kota Banjarbaru.
BAB VI - PAPAN NAMA, LAMBANG DAN ATRIBUT ORGANISASI KEMASYARAKATAN
Pasal 21

- (1) Lambang Organisasi adalah atribut resmi organisasi sesuai ketentuan peraturan organisasi.
- (2) Atribut Organisasi sebagaimana dimalcsud pada ayat (1) seperti Lambang, Bendera, Cap/Stempel, Papan Nama dan Atribut lainnya tidak boleh sama/menyerupai dengan lambang Negara dan atau bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia dan atribut tidak boleh menyamai/menyerupai pakaian seragam, pangkat militer, POLRI dan Lembaga Negara lairmya.
BAB VI - PAPAN NAMA, LAMBANG DAN ATRIBUT ORGANISASI KEMASYARAKATAN
Pasal 22

Organisasi Kemasyarakatan yang tidak mempunyai Lambang Organisasi dapat memasang Papan Nama tanpa Lambang.
BAB VII - KEUANGAN
Pasal 23

- (1) Keuangan organisasi kemasyarakatan dapat diperoleh dari :
- a. iuran anggota yang pelaksanaanya diserahkan kepada organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan ; dan
- b. sumbangan yang tidak yang tidak mengikat baik dari dalam daerah maupun luar daerah.
- c. usaha lain yang sah; dan atau
cl ) bantuan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap permohonan bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, organisasi l,\_\_\_\_\_ /kemasyarakatan wajib melampirkan SKT dari Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjarbaru.
- (3) Sebelum mengeluarkan bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah daerah melalui Bagian Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat berkoordinasi terlebih dahulu dengan Badan Kesbang dan Linmas mengenai SKT yang bersangkutan apakah masih berlaku atau sudah dicabut.
BAB VIII - PEMBINAAN
Pasal 24

- (1) Badan Kesbang dan Linmas mempunyai tugas membina Organisasi Kemasyarakatan yang mencakup manajemen, kegiatan program dan aspek-aspek teknis organisasi.
- (2) Pembinaan sebagimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan umum dan pembinaan teknis.
BAB VIII - PEMBINAAN
Pasal 25

- (1) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) adalah dalam rangka memantapkan kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 guna menjamin persatuan dan kesatuan bangsa yang dapat dilakukan dengan :
- a. pemberian sosialisasi dan penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan Organisasi Kemasyarakatan;
- b. pemberian bimbingan dengan cara pengarahan dan penyuluhan agar organisasi kemasyarakatan dapat menjalankan kegiatan, profesi dan fungsinya dengan baik;
- c. pemberian pengayoman yang dilakukan dengan cara memberi perlindungan, rasa aman dan kemudahan sesuai dengan ketentuan berlaku;
- d. melaksanakan dan memfasilitasi forum komunikasi dan konsultasi secara timbal balik antara pembina dengan organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan yang dilakukan dengan luwes, baik atas inisiatif dari Badan Kesbang dan Linmas maupun dan organisasi kemasyarkatan yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan dan sejauh mungkin dapat meniadakan kendala-kendala yang menimbulkan kerugian kepentingan umum;
- e. forum komunikasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dapat berupa sarasehan, temu wicara, tatap muka, silaturahmi, seminar dan sebagainya; dan
- f. mendorong berperan serta secara aktif dalam pembangunan Nasional sebagai pengamalan Pancasila.
- (2) Pembinaan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) adalah dalam rangka menumbuhkan kreativitas yang positif untuk mengembanglcan kemampuan diri secara mandiri guna mendukung kepentingan pembangunan Nasional yang dapat dilakukan dengan:
- a. menata dan menginventarisir keberadaan organisasi kemasyarakatan dengan cam memberikan petunjuk dan tata cara pemberitahuan keberadaan organisasi kemasyarakatan kepada Walikota Banjarbaru; Badan Kesbang dan Linmas; dan atau
- b. memberikan bimbingan dengan cara memberikan pendidikan dan pelatihan, petunjuk khusus dan kreativitas yang positif dalam berbagai kegiatan sesuai dengan jenis dan bidang kegiatannya yang diarahkan.
BAB VIII - PEMBINAAN
Pasal 26

Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 2' Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjarbaru berkoordinasi der terkait dengan memperhatikan keseimbangan pendekatan kesejahteraan, prof ,. keamanan.
BAB IX - PEMBEKUAN DAN PEMBUBARAN
Pasal 27

- (1) Organisasi kemasyarakatan yang melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum, dan/atau menerima bantuan pihak asing tanpa persetujuan Pemerintah Pusat dan/atau memberi bantuan kepada pihak yang merugikan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, dapat dibekukan kepengurusannya.
- (2) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilalculcan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB IX - PEMBEKUAN DAN PEMBUBARAN
Pasal 28

Kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), meliputi :
- a. menyebarluaskan permusuhan antar suku, agama, ras dan antar golongan ;
- b. memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa ;
- c. merongrong kewibawaan dan/atau mendiskreditkan Pemerintah;
- d. menghambat pelaksanaan program pembangunan; dan/atau
- e. kegiatan lain yang dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan.
BAB IX - PEMBEKUAN DAN PEMBUBARAN
Pasal 29

Bantuan dari pihak asing yang harus mendapatkan persetujuan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), meliputi bantuan :
- a. keuangan ;
- b. peralatan ;
- c. tenaga ; dan /atau
- d. fasilitas.
BAB IX - PEMBEKUAN DAN PEMBUBARAN
Pasal 30

Bantuan dari pihak asing yang merugikan kepentingan masyarakat, Bangsa dan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 Ayat (1), meliputi :
- a. yang dapat merusak hubungan antar negara Indonesia dengan negara lain;
- b. yang dapat menimbulkan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap keselamatan negara;
- c. yang dapat mengganggu stabilitas wilayah Kota Banjarbaru dan/atau Propinsi; dan/atau Nasional.
- d. yang dapat merugikan politik luar negeri.
BAB IX - PEMBEKUAN DAN PEMBUBARAN
Pasal 31

- (1) Walikota sebelum melakukan tindakan pembekuan terlebih dahulu melakukan teguran secara tertulis sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dengan jarak waktu 10 (sepuluh) hari kepada Pengurus Organisasi Kemasyarakatan yang bersangkutan.
- (2) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah diterima surat teguran, Walikota memanggil Pengurus Organisasi sesuai dengan ruang lingkup keberadaannya untuk didengar keterangannya.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi atau setelah didengar keterangannya ternyata organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan masih tetap melakukan tindakan kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 27, Pasal 28 , Pasal 29 dan Pasal 30, maka Walikota dapat membekukan pengurus Organisasi Kemasyarakatan yang bersangkut.
- (4) Sebelum melakukan tindakan pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota meminta pertimbangan dan saran dalam segi hukum dari instansi yang berwenang di Kota Banjarbaru dan petunjuk Gubemur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (5) Pembekuan yang dilakukan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberitahukan kepada Pengurus dan/atau kepada Pengurus Wilayah Organisasi yang bersangkutan serta diumumkan kepada masyarakat.
BAB IX - PEMBEKUAN DAN PEMBUBARAN
Pasal 32

- Tindakan pembekuan dapat dilakukan oleh Walikota terhadap Pengurus Cabang Organisasi Kemasyarakatan yang mempunyai ruang lingkup Daerah yang berda di wilayah
- Kota Banjarbaru apabila melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30.
- Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan cara/ mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- Sebelum melakukan tindakan pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota meminta pertimbangan dan petunjuk Gubemur.
BAB IX - PEMBEKUAN DAN PEMBUBARAN
Pasal 33

- (1) Walikota dapat mempertimbangkan untuk mencabut kembali pembekuan Pengurus Organisasi Kemasyarakatan yang bersangkutan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dengan memenuhi ketentuan sebagai berilcut :
- a. secara nyata tidak lagi melakukan kegiatan yang mengakibatan pembekuannya;
- b. mengakui kesalahannya dan berjanji tidak melakukan pelanggaran lagi ; dan/atau
- c. mengganti pengurus organisasi yang melakukan kesalahan tersebut.
- (2) Pencabutan pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan secara tertulis kepada pengurus Organisasi Kemasyarakatan yang bersangkutan dan diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Dengan dicabutnya pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan dapat melakukan kegiatan kembali
BAB IX - PEMBEKUAN DAN PEMBUBARAN
Pasal 34

Apabila Pengurus Organisasi Kemasyarakatan yang dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 masih tetap melakukan kegiatan yang mengakibatkan pembekuannya, organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan dapat dibubarkan oleh Walikota.
BAB IX - PEMBEKUAN DAN PEMBUBARAN
Pasal 35

- (1) Organisai kemasyarakatan yang melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 15 Peraturan Walikota ini, dapat dibubarkan oleh Walikota.
- (2) Walikota sebelum melakukan tindakan pembubaran, terlebih dahulu memberikan peringatan tertulis kepada Organisasi Kemasyarakatan yang bersangkutan untuk segera menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 15 Peraturan Walikota ini.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima peringatan tertulis, organisasi kemasyarakatan tersebut masih belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota dapat membubarkan organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan.
- (4) Sebelum melakukan tindakan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota meminta pertimbangan dan saran dalam segi hukum dari instansi yang berwenang di Kota Banjarbaru serta petunjuk dari Gubemur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
5. ( 5 ) Pembubaran yang dilakukan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan secara tertulis kepada pengurus dan/atau pengurus organisasi Wilayah yang bersangkutan serta diumumkan kepada masyarakat.
BAB IX - PEMBEKUAN DAN PEMBUBARAN
Pasal 36

- (1) Walikota Banjarbaru membubarkan Organisasi kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan dan menyebarluaskan paham atau ajaran komunisme/ marxisme/lenimisme serta ideologi, paham atau ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila dan UndangUndang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam segala bentuk dan perwujudannya, sesuai dengan ruang lingkup keberadaan organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan.
- (2) Pembubaran dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setelah dibubarkan, organisasi kemasyarakatan tersebut dinyatakan sebagai organisasi terlarang.
- (4) Keputusan pembubaran dan perr Ayataan sebagai organisasi terlarang disampaikan secara tertulis kepada organisasi kemasyarakatan yang dibubarkan tersebut dan diumumkan kepada masyarakat.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

- (1) Pelaksanaan Peraturan Walikota adalah dalam upaya penegakan hukum untuk menjamin adanya kepastian hukum mengenai keberadaan Organisasi Kemasyarakatan di wilayah Kota Banjarbaru yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan berdasarIcan Keputusan Walikota.
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintablcan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.
Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal
4 Altus
t us 2011
vALIKOTA BANJARBARU,
e
RUZAIDIN NOOR
Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal
4 A
LI .2011
SEKRE7 RIS t AERAH,
H. YAHRIANI
BERIT DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2011 NOMOR 2 4