Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 30 Fax 4772
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingal
WALIKOTA BANJARBARU
Menai KanfrA .5 Panglima Battu No 1 Bar5,305a7u Kale Toiepon 47'72569 Pow 30 Fax 4772165
PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 49 TAHUN 2009
TEN TANG
KAWASAN PERMUKIMAN KOTA CITRA GRAHA DI KM 18 KELURAHAN LANDASAN ULIN BARAT KECAMATAN LIANG ANGGANG KOTA BANJARBARU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARBARU,
- a bahwa pecumahan merupakan kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat linggal yang ditengkopi dengan sarana elan orasarana lingkungan yang terstruktur.
- b bahwa untuk Lerwuiudnya lingkungan human yang borkuaidas, perlu diatur dun ditetapkan dengan Peraturan Walken' tentang Kawasan Permukiman Kota Citra Graha di Km 18 Keturahan Landasan Lain Baud Kecamatan Liang Anggang Kota Bantarbaru
- 1 Undang-Undang Nome, 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agrana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104. Tambalian Lembaran Negara Republe Indonesia Nomor 2013 1.
- 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukrnan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469):
- 3 Undang-Undang Nome. 23 Tabun 1997 tentang Pangelolaan Lingkungan Hidup (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nano, 68 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699)
- 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pornbentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banlarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1999 Nomor 43 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822).
- 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888)
- 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Godung (Lembaran Negara Republok Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan lembaran Negara Republtk Indonesia Nomor 4247):
Paraturan W I alikou
- 7 Undang-UrKlang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377).
- 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundeng-undangan.
- 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang &amp;stem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
44
.
21)
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagarrnana teiah diubah beberapa kali 1erakhir Canaan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua alas Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2004 lentang Pemerintah Daerah (lembaran Novara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. tambahan lembaran
2. 11 Undang-Undang Nornor 38 Tabun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4444)
3. 12 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725),
4. 13 Paraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana don Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63. 7ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3529).
5. 14 Peraturan Pemenntah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak Dan Kewapban. Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Seta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860).
6. 15 Peraturan Pemenntah Nomor 80 Tabun 1999 lentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Sap Bangun yang Berdiri Sendai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1999 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3892)
7. 16 Peraturan Pemerintah Nornor 16 Tabun 2004 tentang Per.atagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385)
8. 17 Peraturan Pemenntah Nomor 36 Tabun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Unelang.Undang Nornor 28 Tahun 2002 lentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2002 Nomor 83. Tambahan Lembaran Negara Ropublik Indonesia Norma 4532),
18. Peraturan Pemenntah Nomor 34 Tahun Tahun 2006 lantana Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Manor 4655).
19. Peraturan Pemenntain Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasronal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833),
20. Peratumn Menton Dalam Negen Nomor 8 Tahun 1998 [lantana Penyetenggar aan Penataan Ruang di Daerah;
12. 21 Keputusan Menten Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 327/KPTSMA/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bodang Penataan Ruang
22. Keputusan Menten Dalam Negen Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah,
23. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2001 tentang Rencana Umum Tata Ruang %Wyatt Kota (RUTRK) Banjarbaru Tahun 2000.2010 (Lembaran Daerah Kota Etarnarbant Tahun 2001 Nome( 37).
24. Peraturan Daerah Kota Banjamaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Sen D Nomor Sen 1),
16. 25 Keputusan Walikola Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2000 lantana Retnbusi Ian Menclinkan Bangunan.
26. Keputusan Waliketa F3anmebaru Nemec 262 Tahun 2004 lentang Ketentuan Dasar Pembangunan Perumahan di VV1tayah Kota Baniarbato:
18. 27 Keputusan Waiikota Banjarbaru Homer 27.A Tahun 2009 tantang Penataan Kawasan Perumahan dan Penmukiman di Winyah Kota Banjarbaru
MEMUTUSKAN
Monatapkan PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG KAWASAN PERMUKIMAN KOTA CITRA GRAHA DI KM 18 KELURAHAN LANDASAN ULIN BARAT KECAMATAN LIANG ANGGANG KOTA BANJARBARU
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota in. yang dunakst.d dengan
I Daerah adalah Kota Banjerbaru:
2. Pemerintah Daerah adalah Waltkota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penye'enggara Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru;
2. 3 Kabala Daerah adalah Walikota Banjarbaru:
4. thwart Porwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyal Daerah Kota Banjarbaru.
4. 5 Ruing adalah wadah yang meliputt ruang darat, ruang taut ruang udata termasuk ruang di datam bumf sobagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk tarn hiclup. melakukan kegratan dan memelihara ketangsungan hidupnya
5. 6 Tata ruing adalah wujud struktur ruang dan pola ruang
6. 7 Ponataan ruang adalah suatu srstem proses perencanaan rata /Bang. pemanfaatan ruang den pengendalian pemanfaatan ruang
7. 8 Peroncanaan tats ruing adalah suatu proses untuk mortentukan struktur ruang dan pole ruang yang mahout] penyusunan dan penetapan rencana tats ruang.
8. 9 Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan strulour ruang dan pole fuzing sesuai dengan rencana tata ruang melaion penyusunan dan pe!aksanaan program beserta pernbiayaannya
9. 10 Pongendallan pomanfaatan ruang adarah upaya untuk mewujudkan trent told ruang
10. 11 Rencana tats ruang adalah hastl perencanaan 1010 ruang
11. 12 Kawasan adalah wilayah yang rnemildu fungsi ulama lindung atau budidaya
12. 13.Kawasan pennuklman adalah kawasan yang diperuntukan untuk tempal tinggal atau lingkungan human dan tempat kegiatan yang mendukung bag' pen keneupan dan pangheupan
13. la Perumahan adalah kelompok rumah yang bertungsi sebagai hngkungan tempa; unggai atau lingkungan hunian yang diengkapi dengan prasarana dan saran lingkungan
14. 15 Ruang tarbuka hijau yang salanJutnya diaIngkat RTF1 adatan area memanjang atau jalur dan atau menge!ompok yang penggunaannya MEM bersifat terbuka. tempat tumbuh tanaman. Oak yang tumbuh secara alartuah maupun yang soNaja ditanam
15. 16.1zIn PomanfasaUm ruing adalah yong dipersyaratkan daram komatan pemantaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
16. 17 Masyarakat adalah orang perorangan. kelompok orang termasuk masyarakat hokum adal atau badan hukum
17. 18 Penn Sarta Masyarakst adalah berbaga' kegiatan masyarakat. yang limbo! alas kenendak dan prakarsa masyarakat untuk berrninat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan nano.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud kawasan sebagaimana dimaksuct dalam Peraturan Watikota 1111 adalah untuk menghasdkan suatu perangkat untuk mengatur. menace, mengarahkan dan mengendakkan pembangunan perumahan sehingga perkembangannya dapat setaras dengan perkembangan kawasan permukiman di wdayah Kola Banjartraru
- 12) Bag' Pomenntah Kota Banjarbaw kawasan tersebut pada ayat (1) di alas dimaksudkan sebagai pecloman untuk pembenan penzman sena pelaksanaan pembangunan perumahan di dam kawasan perkotaan Kota Banarbant
3. (31 Bag' masyarakat Kota Ekamarbaru dan pengembang, rencana kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di alas adalah sebagai acuan membangun di ahan yang dikuasainya sehingga perkembangan Mayan dapal botlangsung secara terarah
Bagian Kodua
%Juan
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Tujuan kawasan mi adalah untuk lenmauttnya lingkungan perumahan yang berkualitas di wilayah Kota Banjarbaru pada urnumnya don pada khususnya di permukiman kola citra graha di km 18 Kelurahan Landasan Utin Sara! Kecamatan bang Anggang Kota Banarbaru
BAB IV - Rencana Penggunaan Lahan
Pasal 6

- 0) Penggunaan tartan kawasan sebagaarnana dimaksud datam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Walikota ini secara umum adalah untuk lungs' permukiman dan ruang lorbuka hgau sebagaimana tersebut da dalam Lamparan I yang merupakan bagian tak terptsahkan den Peraturan Walikota Ina
- (2) Fungsi permukman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) nasal am meliputi
3. a perumahan
4. b sarana pelayanan lingkungan meliputi fasIntas penoadakan den ibadah. fasilitas olahraga !amnia, kesehatan. lasintas pedokoan. fasilrtas pasar tradisomal dan fasalatas tatan
- (3) Ruang Terbuka Flajau tersebul pada 8YOt (I) pant in' mehcauti tatnan. danau dan tapangan golf
BAB V - Rencana Prasarana
Pasal 8

Sempadan }Man sebagamana dimaksud dalam Petal 7 moliputa
- (1) jalan utama adaiah 28 (due puluh enam)meter
- (2) plan hngkungan adalah 18 tdelapan betas) meter
- (3) plan Ingkungan cluster adalah 12 (dua betas) meter
- (4) Olen Ingkungan non cluster adalah 9 (soma:Haan) meter.
Past 9
Prasarana cumber daya air sebagamana dimaksud dalam Pasal in, menpun
- (1) Instalasl air hulan. menggunakan sumbet dan as tenth dalam sumur (sumur lutes's) dan PDASA Chrencartakfin ditanam di bawah lanah.
- (2) Instalasi air hujan dan beers&amp; direncanakan dengan saluran lenutup dan saluran di bawah tonal,
- (3) tersebut diolah terlebih dahulu settelum drsalurkan ke saluran umum kota atau menuju tempat penampungan danau pada masing-masing cluster
BAB V - Rencana Prasarana
Pasal 10

Prasarana penerangan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini direncanakan menggunakan kabel tanah pada tempat-tempat tertentu dipasang panel sebagar konuol
BAB V - Rencana Prasarana
Pasal 11

Prasarana totekomunikam sebagarnana dimaksud dalam pasal mi direncanakan menggunakan kabel tanah pada tempat-tempat tertentu dtpasang gardu sebagat kontrol
BAB VI - PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
Pasal 13

- (1) Penlinen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yartu Mendinkan Bangunan (IMB). run Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT). Anahsis Mengena; Dampak Lingkungan (AMDAL) dan perkinan lainnya yang berlaku di wrlayah Kota Banlarbaru
- (2) Proses pengajuan IMB tersebut pada ayal (1) ditaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
BAB VII - PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
Pasal 14

- (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Wakkota ini dilaksanakan oleh pejabal yang dItunjuk
- (2) Pengawasan clan pembnaan Peraturan Walikota in; dillaksanakan oleh pelabat dantatau Satuan Karp Perangkat Daerah yang ditumuk (deb Kepala Daeran.
BAB VIII - KETENTUAN LAIN
Pasal 15

Peraturan Wakkota in, digunakan sebagar dasar kegiatan pembangunan yang lennasuk dalam kewenangan Daerah
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16

- I) Dengan bertakunya Peraturan Walikota ini maka sernua peraturan pelaksanaan yang borkaaan dengan perencanaan kavrasan yang teSah ada wrap berlaku separhang tidak bertentangan dengan dan bolum dcantr berdasar Peraturan Wakkota ini
- 2) Pengenaan tart, ijin keystan pembangunan sesuat dengan ketentuan tanf dalam Peraturan Wakkota Kota Banjarbani tentang kin Menchrikan Bangunan
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Ha-hal yang bolum dtatur datam Peraturan Wakkota Ini sepanjang mengenal toknts pelaksanaannya akan dnetapkan ktbth lanjut dengan Keputusan Wakkota
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Wahkota ini mutai bertaku pada tanggal diunclangkan
Agar sebap orang mengetanumya rnemenntahkan pengundangan Peraturan Waltkota Int dan menernnatkannya dalam Bente Omni, Kota Banjarbaru
Ditetapkan di Ban1erbasu pads tanggai As s'r-stry arr , j i WAUKOT NJARBARU.
/RUDY RESNAWAN
Dundangkan pada tangg
Salad:faro '''`P r n' b rr
SEKRET IS
H KOTA BANJARBARU
UDI YAMIN
LENBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TA 'ri 202 5 NO OR SERI - NOMOR SERI ·
- 4) Pengenaan tani ijm kegatan pembangunan sestam dengan ketentuan tan! dalam Peraturan Wahkota Kota Bamarbaru tenlang Ijin kolendmkan Bangunan
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Hal-hai yang belum dtatur dolam Peraturan Walikota int seeamang mengenat tekrus pelaksanaannya akan ditetapkan leokh laniut dengan Keputusan Walikota
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Walikota mi mutat bertaku pada tanggal munclangkan
Agar aiiap orang mengetahumya rnemenntahkan pengundangan Peraturan Walikota trk dan rnenempatkannya dalam Banta Daman Kota Banjarbaru
Ddetapkan di Banjarbaru
pada tanggal +
4 1-.4 n I 10C1
WAL IKOT
NJARBARU,
RUDY RESNAWAN
UDI YAMIN
Diundangkan Banjarbaru
Dada tangg
1 40C =.11
SEKRET
KOTA BANJARBARU
LE ARAN DAERAH KOTA BANJAR BARU t • - NOMOR SERI F NOMOR SERI
N/A
Preamble

Menimbang:
Mengingat
:
|
-.
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR PROVINSI MALUKU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR Pan NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,
a. bahwa sehubungan: dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus dig uk. pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran P' dan Belanja Daerah tahun anggran 2016: runakan:-unt endapatan
- b. bahwa berdasi: sertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016,
1. Pasal 18 ayat (6) Undafig-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
3. 1945, 2. Undang-undang. Nomor. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),
Sai
Aa
Ta intan
ba
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun:2003-Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 3.
- Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355): Undang-Undan Indonesia tahuh 5
- Negara Nomor 4286): Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram. Bagian -Bafat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku ( Lembaran Negara Republik Indone 2003 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350): Tah Siatahun 4 .
- ang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan paran:Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 00), Undang-Und egara (Lemt Indonesia Nomor 44 6
- Undang-Undang Nomior 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran sin 7. Negara Repubii c Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), :
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1438): 8.
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011. Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), |
- Indonesia Tahun-2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049): Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentan 9. jak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
11. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir: dengan: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58,: Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
12. Ke aturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentan pala Daerah Lembaran Neg a Republik Indonesia T g Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Indonesia Nomor 4028) ahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara
|
- rintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Ler epublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 13 Per P€me D Rep Pemerint Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhi omor 21 Tahun 2007 entang Perubahan Keti dan Keuangan. Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 12): ga atas Pera dengan Peraturan 004 ientan edudukan Protokoler dan Kenangan Di. Aman A turan Pemerintah Nomor 24 Tahun - Aa -Indonesia T 'ur2007-Nomor 47 1 Te
15. Hi: tah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 2005 Peraturan Indonesia Tahun «
- itah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Li Negala Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norrior 4502): 14 Peraturan Pemerir (Lembaran Nev
16. Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574), Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 457 5):
18. Peraturan Pemerintah ahan Lembaran Negar epublik Indonesia Nomor 457 6) Nomor 58 Tahun 2005 entang Pengelolaan Keu epublik Indonesia Tah angan Daerah (Lembaran Negara un 2005 Nomor 140
17. Peraturan Pemerint omor 56 Tahun 2005 tent epublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 amb ang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
.
19. ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 457 8) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Pe elayanan Minimal (Le mbaran N. yusunan dan penerapan Standar cgara Republik Indonesia Nomor gara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran 4585)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (kembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4593), '
22. | Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. ( TN n Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara cpublik Indonesia Nomor 4712)
4. . P craturan Pemerintah"Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46 14): 21
23. eraturanPemerintahNomor 71 Tahun 2010 entan gStandarAkuntansiPemerintahan epublik. Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 ambahanLembaran Ne ( Lembaran Negara epublik Indonesia Nomor 527 2)
"
|
Menetapkan
:
ANGGARAN 2016
PeraturanPernerintahNomor 2 Tahun 2012 tentangHibah
24.
(
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor-32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari . Anggaran Pendapatan dari dan Belanja Daerah: 1 1 N
25. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor.5,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 527 2), n..Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana rapa-kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang erupanan KeduaAtas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peratura telah.bebe h Pe
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan ' Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016: ,
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
Dan
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN
Anggaran Pendapatan dan
N/A
Pasal 1

I
- a. Semula
2. Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp. 930.792.234.521,- bertambah sejumlah Rp. 2.997.183.767,-. sehingga.menjadi.Rp.-933.789.418.288,dengan rincian sebagai berikut: 1. Pendapatan
- b. Bertambah/(berkurang)
.
Rp. 930.792.234.521,-
.
Rp. 2.997.183.767,-
Rp. 933.789.418.288,-
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan
3
Belanja 2.
aa
-
- a. Semula,
- PEN b. Bertambah/(berkurang) .
Rp. 996.226.960.321,-
Rp. 57.977.776.145,-
| Rp. 1.054.204.736.466,- Rp.(
Jumlah-Belanja setelah Perubahan Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan
120.415.318.178,-)
3. Pembiayaan
- | da. Penerimaan
- 1) Semula
- Ta
- Rp.
66.684.725.800,-
- 2) Bertambah / (berkurang) h,
Rp.
54.980.592.378.-
Jumlah
Penerimaan.'setelah
Perubahan
Rp.
121.665.318.178,-
- b. Pengeluaran
|
|
- 1) Semula
- Rp.
1.250.000.000,-
- 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Pengeluaran
Rp.
O,-
setelah Perubahan
Rp.
1.250.000.000,-
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan
Rp.
120.415.318.178,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan
Rp:
O,-
N/A
Pasal 2

- Pendapatan Daerah Pendapatan Asli Daerah
- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. 1
- 1) Semula 0 2) Bertambah/ (berkurang)
|
- Rp.
17.114.669.288,-
Rp.
O.-
Jumlah Pendapatan Asli.
- serah setelah Perubahan | D5
Rp. 17.114.669.288,-
- b. Dana perimbangan sejumlah 1) Semula DN
0 Rp. 787.507.330.233,-
|
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. 2.497.183.767,-
- Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan c. Lain-lain pendapatan daerah-yang sah sejumlah
Rp. 790.004.514.000,-
- 1) Semula
Rp. 126.170.235.000,- Rp...
- 2) Bertambah/(berkurang) JumlahLain-lain
aa
500.000.000,-
pendapatan
daerah yang sah
setelah Perubahan Rp.
126.670.235.000,-
Ia.
.
|
f
1
'Bj
- pajak 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang)
- Pendapatan Asii baerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan: a. Pajak:daerah . a
- 2) .Bertambah/(berkurangi
- 1) 'Semula
- Rp.
3.309.000.000,-
Rp. Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan
- b. Retribusi daerah
- 1) Semula
2
- 2) Bertambah/ (berkurang)
0,-
700.632.850,-
0,-
|
Rp.
Rp. Jumlah Retribusi daerah. setelah Perubahan
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan
- 1) Semula
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. 1.980.036.438,-
Rp. O,Jumlah Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 1.980.036.438,-
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 1) Semula
- 2) Bertambah/(berkurang)
3. Rp. 11.125.600.000,-
4. Rp.
setelah Perubahan Rp.
11.125.000.000,-
O,Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan: a. Bagi hasil Pajak/Bukan |
Rp. 45.633.519.033,-
Rp. (3.919.261.033,-|
Rp. 41.714.258.000,-
Rp. 509.430.093.000,-
Jumlah Bagi hasil Pajak/Bukan pajak setelah Perubahan
- b. Dana alokasi umum
- 1) Semula
- 2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah Dana alokasi umum
Rp. 493.078.172.000,- setelah Perubahan
«
Rp. 3.309.000.000,-
Rp. 700.632.850,-
Rp.
16.351.921.000,-
.
Ha hakim
/
1
4
:
to bom
5 Tg emngn bg,
- Semula 2) Bertambah/ (berkurang)
Rp. 248.795.639.200,-
Rp. (9.935.476.200,-)
Jumlah Dana alokasi khusus setelah Perubahan a
-
TTDana alokasi. kh usus 4)
Rp.
@ Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
238.860.163.000,-
- a. Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- Rp. 7.070.300.000,-
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp
0,-
Jumlah Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
setelah Perubahan
- Rp. 7.070.300.000,-
- b. Dana penyesuaian dan otonomi khusus
- 1) Semula
Rp. 119.099.935.000,-
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp O,-
Jumlah Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
setelah Perubahan
- Rp. 119.099.935.000,-
- Cc. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 1) Semula
- Rp. O,-
- 2) Bertambah/ (berkurang)
Rp. 500.000.000,-
Jumlah Dana penyesuaian dan otonomi khusus
setelah
Perubahan Rp.
,
500.000.000,-
N/A
Pasal 3

- Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
- 1) Semula
Rp. 486.318.640.955,-
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. ( 6.438.639.689,-)
- Jumlah Belanja Tidak Langsung
- setelah Perubahan
- Rp. 479.880.001.266,-
- b. Belanja Langsung
|
- 1) Semula
- | 2) 'Bertarmbah/(berkurang)
Rp. 509.908.319.366,-
Rp. Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan
64,416.415.334-
- Rp. 574.324.735.200,-
- 1 Semula
f
|
|
1
4
1
- « Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja: a. Belanja pegawai (2) Belanja Tidak Lan
- 1) Semula
- Rp. 307.050.469.215,-
- 2) Bertambah/ (berkurang) /
- Rp (13.473.055.689.-)
- Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan
Rp. 293.577.413.526,- |
- b.. Belanja Subsidi
- 1) Semula
Rp. 5.629.373.500,-
- 2) Bertambah/ (berkurang)
'Rp Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubaho
O,-
Rp.
5.629.373.500,-
- Cc. Belanja Hibah
- 1) Semula
- Rp. 11.509.125.000,-
- 2) hN
Bertambah / (berkurang) Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan
Rp. 1.984.000.000,-
Rp.
13.493.125.000,-
- d. Belanja Bantuan sosial
- 1) Semula
- Rp.
10.886.900.000,-
- 2) Bertambah/ (berkurang)
Rp.
4.792.500.000,-
Jumlah Belanja Bantuan sosial
setelah Perubahan
Rp.
15.679.400.000,-
- e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa
- 1) Semula
Rp.
144.242.773.240,-
- 2) Bertambah/ (berkurang)
Rp.
257.916.000,-
Jumlah Belanja Bantuan sosial
setelah Perubahan
Rp.
144.500.689.240,-
Belanja tidak terduga
- 1) Semula
:
- Rp. 7.000.000.000,-
- 2) Bertambah/ (berkurang)
Rp. Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan
0,-
Rp.
7.000.000.000,-
- Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( a. Belanja pegawai 1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- 2) Bertambah/ (berkurang) 1
Rp. 23.926.379.351,-
- 1) Semula
Rp.
1.688.703.408,-
Rp. 25.615.082.759,-
Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan
1
:
.
- b. Belanja Belanja barang dan jasa n
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. 275.930.968.584,-
- '17 'Semula
Rp. 17.000.076.402,Jumiah Belanja Belanja barang dan jasa setelah Perubahan
- 'c. Belanja Modal ".1) Semula NM
Rp. 45.727.636.024,-
'Rp. 210.050.971.431,-
|
- 2) Bertambah/(berkurang)
Rp. 255.778.607.455,-
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan
N/A
Pasal 4

- Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- 1) Semula
- a. Penerimaan Pembiayaan
- 2) Bertambah/(berkurang)
- Rp.
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan
- b. Pengeluaran Pembiayaan
- 1) Semula
- 2) Bertambah/(berkurangi
Rp.
121.665.318.178,-
1.250.000.000,-
- Rp.
- Rp. Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan
0,-
- Rp. 1,250.000.000,-
- Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : a. Penerimaan dari Sisa Kas Daerah
- 1) Semula
- 2) Bertambah/(berkurang)
66.684.725.800,-
Rp.
- Rp.
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan
54.980.592.378,-
- Rp. 121.665.318.178,-
- Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan: a. penyertaan modal (investasi) daerah
- 1) Semula
- 2) Bertambah/(berkurang)
1.250.000.000,-
Rp. Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan
Fa
Rp.
1.250.000.000,-
- Rp.
O.-
Rp. 54.980.592.378,-
66.684.725.800,-
Rp. 292.931.044.986,-
Permata
N/A
Pasal 5

| Iebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
- sudh Lampiran1 Ringkasan Perubahan APBD:
- Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD: 3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan
- "2. LampiranII
- 4.
- pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program, dan kegiatan, 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara: 6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah pegawai per golongan dan per jabatan: 7.
- pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan, Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan
- Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah: 8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini:
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah Obligasi Daerah
N/A
Pasal 6

Bupati Seram Bagian Timur menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.
&amp;
'
T
turan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pera
N/A
Pasal 7

A ar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur. Ag
Ditetapkan di Bula Pada tanggal 09 Desember 2016 BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,
Diundangkan di Bula
Pada tanggal 09 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIANTIMUR, ttd.
SYARIF MAKMUR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2016 NOMOR : 164 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR, PROVINSI MALUKU :
34/1/2016
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
DR. ADAM RUMBAIIFAR NIP. 197410152007121001
«
ttd. ABDUL MUKTI KELIOBAS