PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG PEMERINTAH Nomor 10 Tahun 1962
Tentang PENCABUTAN UNDANG-UNDANG KRISIS IMPOR 1933
Berlaku: 3 Agustus 1962
N/A
Preamble

Mengingat :
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1962 TENTANG
PENCABUTAN UNDANG-UNDANG KRISIS IMPOR 1933
Presiden Republik Indonesia,
- Menimbang : dan diambil tindakan-tindakan penertiban mengenai peraturan-peraturan yang
1. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ekonomi Terpimpin Komando Tertinggi Operasi Ekonomi, perlu segera tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini;
2. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada sub 1, dianggap perlu meninjau kembali Undang-undang Krisis Impor 1933;
3. bahwa karena keadaan memaksa, hal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
1. Pasal 22 dan pasal 33 Undang-undang Dasar;
2. Ketetapan M.P.R.S. No. I dan II/MPRS/1960;
3. Instruksi Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No. 2/Ko. T.O.E. tertanggal 18 Mei 1962;
4. Undang-undang Krisis Import 1933.
Memutuskan :
Menetapkan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pencabutan
- Undang-undang Krisis Impor 1933.
N/A
Pasal 2

.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 1962, Presiden Republik Indonesia, ttd
SUKARNO,
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 1962. Sekretaris Negara, ttd MOCHD. ICHSAN
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 44
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
No.10 TAHUN 1962
tentang
PENCABUTAN UNDANG-UNDANG KRISIS IMPOR 1933.
UMUM.
Undang-undang ini diadakan oleh Pemerintah Hindia Belanda guna membendung arus barang dari Luar Negeri dengan jalan pembatasan barang-barang impor, terutama ditujukan terhadap sistim dumping yang diadakan oleh Jepang, dalam rangka melindungi industri di Negeri Belanda. Karena pada waktu ini Undang-undang Krisis Impor tersebut juga tidak dipergunakan dalam pembatasan barang-barang impor dan kebijaksanaan dalam impor didasarkan antara lain atas persetujuan dagang antar Negara, maka Undang-undang itu perlu dicabut.
PASAL DEMI PASAL.
N/A
Pasal 1

dan 2.
Cukup jelas.
Diketahui Sekretaris Negara ttd MOHD. ICHSAN.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 2471