PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 22 Tahun 2012
Tentang No Description
Berlaku: 29 Oktober 2012
N/A
Preamble

Menimbang
:
Mengingat :
- a. bahwa dalam upaya menjamin obyektifitas, keadilan dan transparansi pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Singkawang, maka perlu Standar Kompetensi Jabatan Struktural;
- b. bahwa untuk mewujudkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Singkawang;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 ( Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003 tanggal 21 Nopember 2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil.
7. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
Menetapkan :
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA SINGKAWANG.
BAB III - STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL Pasal 3
Pasal 4

Standar Kompetensi sebagaimana tersebut dalam pasal 3 Peraturan ini, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI BUTON UTARA PROVINS! SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR --;'3' TAHUN 2016
TENT ANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BUTON UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUTON UTARA,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah , Kabupaten Buton Utara Nomor 6 I Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, Sususnan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja ditetapkan dengan Peraturan Bu pati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buton Utara.
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 23 · Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 · tentang Pemerintahan Daerah . (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Menetapkan
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Euton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Euton Utara Tahun 2016 Nomor 6 ).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN EUTON UTARA.
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaaan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. penyelenggaran. kebijakan teknis dibidang pembangunan desa dan kawasan pedesaan;
- c. perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan kelembagaan clan sosial budaya masyarakat;
- d. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang usaha ekonomi desa, sumberdaya alam dan teknologi tepat guna;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsi dan tugas dinas.
- e. pelaksanaan dan perumusan kebijakan teknis dalam bidang unit pelaksana teknis dinas balai pelatihan pemberdayaan masyarakat;
Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 8
- ( 1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas :
- b. Sekretariat;
- a. Kepala Dinas;
- c. Bidang Peme:rintahan Desa;
- d. Bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat;
- e. Bidang Pengembangan Teknologi Tepat Guna, Usaha Ekonomi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktu.r organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9
Pasal 10

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan penyusunan program.
- (2) Sekretariat sebagaim.ana dimaksud pada ayat ( 1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9
Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program serta pengelolaan keuangan;
- b. penyusunan program kerja dan anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat
- c. penyusunan data, evaluasi, dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja
- d. pengelolaan urusan administrasi umum dan persuratan serta kepegawaian;
- e. penyiapan peraturan perundang-undangan dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; . .,
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9
Pasal 12

- ( 1) Sekretariat terdiri atas
:
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9
Pasal 13

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Huruf a, mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program dan anggaran serta pengawasan, monitoring, evaluasi, pengelolaan administrasi, akuntansi, perbendaharaan, verifikasi, dan pelaporan keuangan.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat ( 1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kehumasan, kerumahtanggaan, administrasi umum dan kepegawaian, pengembangan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pengelolaan peralatan dan perlengkapan.
- ( 1) Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa serta pembangunan desa dan kawasan perdesaan;
- (2) Bidang Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9
Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dim.aksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi :
- a. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
- b. pelaksanaan fasilitasi pemilihan Kepala Desa;
- c. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
- d. penyelenggaraan pengumpulan dan pengolahan data monografi desa, potensi desa, tingkat perkembangan desa dan profil desa;
- e. penataan dan fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintah desa, badan pemberian desa, lembaga permusyawaratan masyarakat dan kader Pemberdayaan Masyarakat desa lainnya;
- f. pembinaan Administrasi, pengelolaan keuangan dan aset desa;
- g. peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan dan masyarakat desa;
- h. pelaksanaan · monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat desa;
1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9
Pasal 16

- ( 1) Bidang Pemerintahan Desa, terdiri atas:
- b. Seksi Pengembangan Kapasitas dan Usaha Gotong Royong;
- a. Seksi Administrasi, Monitoring dan Evaluasi Desa;
- c. Seski PembinaanPrasarana dan Pengembangan Desa.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan Desa.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9
Pasal 17

- ( 1) Seksi Administrasi, Monitoring dan Evaluasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan, menghimpun dan mengolah bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, monitoring evaluasi dan pelaporan atas pengelolaan keuangan dan aset Desa serta menyiapkan bahan pengendalian dan pengevaluasian penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat desa, badan pemberdayaan desa dan lembaga pemberdyaan desa.
- (2) Seksi Pengembangan Kapasitas dan Usaha Gotong Royong sebagaimana dimaksud dalam · pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menfasilitasi pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, badan permusyawaratan desa, lembaga permusyawaratan rriasyarakat dan kader pemberdayaan masyarakat desa lainnya, mengiventarisasi permasalahan dan mengelolah data yang berhubungan denga perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga per:rnusyawaratan masyarakat, mendorong dan menfasilitasi terciptanya usaha kegotongroyongan masyarakat serta melaksanakan sosialisasi untuk menumbuh kembangkan jiwa kegotongroyongan masyarakat dalam mendukung percepatan terwujudnya masyarakat desa yang maju dan mandiri.
- (3) Seksi Pembinaan Prasarana dan Pengembangan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas memberikan petunjuk teknis fasilitasi pembinaan saran.a dan prasarana, pengembangan kapasitas pemerintah desa, badan permusyawaratan desa dan Organisasi kemasyarakatan di desa, mengumpulkan dan mengolah data monografi/ masalah desa, potensi desa, tingkat perkembangan desa dan profil desa, melaksanakan pemerliharaan sarana dan prasarana . perdesaan, melaksanakan fasilitasi pembangunan sarana dan prsarana pedesaan, melaksanakan identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana pedesaan, melaksanakan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan pedesaan serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan saran.a prasarana pedesaan dan penataan kawasan perdesaan.
Bagian Keempat
Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9
Pasal 18

- ( 1) Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat.
- (2) Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9
Pasal 19

Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
- b. pelaksanaan · koordinasi, fasilitas, im.plementasi, monitoring, evaluasi, dan pengolahan data kelembagaan;
- a. pengkoordinasian dan memfasilitasi usaha penguatan ke1embagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
- c. pelaksanaan kordinasi, fasilitas, implementasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan penguatan kelembagaan masyarakat;
- d. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi pembinaan kesejahteraan keluarga;
- e. pembinaan lembaga kemasyarakatan dan motivasi partisipatif masyarakat dalam pembangunan;
- f. perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan serta kesejahteraan keluarga;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas fungsinya.
..\_\_\_\_\_\_
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9
Pasal 20

- ( 1) Bidang Penguatan Kelembagaan dan · Pengembangan Partisipasi Masyarakat terdiri atas :
- b. Seksi Pelatihan Pengembangan Manajemen Partisipasi Masyarakat;
- a. Seksi Pengolahan Data dan Penguatan Kelembagaan ;
- c. Seksi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Seksi sebagairnana yang dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat.
- (1) Seksi Pengolahan Data dan Penguatan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat ( 1) huruf a, mempunyai tugas penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan penyusunan pedoman, norma, standar, prosedurpengolahan data kelembagaan desa, pelaksanaan kordinasi, fasilitasi, implementasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data kelembagaan serta penguatan kelembagaan masyarakat.
- (3) Seksi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan peningkatan kualitas dan kuantitas kelompok bina keluarga, peningkatan peran keluarga dan akses informasi pelayanan dalam peningkatan kesejahteraan keluarga, peningkatan peran serta keluarga dan masyarakat dalam upaya peningkatan kesehatan keluarga melalui pos pelayan terpadu, peningkatan akses informasi pelayanan dan peningkatan kesejahteraan keluarga, peningkatan peran keluarga dalam pembinaan tumbuh kembang anak, melaksanakan kerja sama dengan pihak lain dan pendampingan dalam rangka menggali sumber daya serta pembelajaran kewirausahaan khususnya kepada keluarga pra sejahtera.
- (2) Seksi Pelatihan Pengembangan Manajemen Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, pendataan, bimbingan tehnis, pembinaan, koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan, fasilitasi serta pelaporan di bidang pengembangan kapasitas masyarakat;
Bagian Kelima Bidang Pengernbangan Telmologi Tepat Guna, U saha Ekonomi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Pasal 22
- (1) Bidang Pengernbangan Telmologi Tepat Guna, Usaha Ekonomi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan pengembangan telmologi tepat guna, mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan U saha Ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam serta pembinaan dan penyempurnaan laporan hasil pengawasan dan monitoring pengembangan teknologi tepat guna, U saha Ekonomi pengelolaan sumber daya alam.
- (2) Bidang Pengembangan Teknologi Tepat Guna, U saha Ekonorni dan Pengelolaan Sumber Daya Alam: sebagaimana dimaksud pada ayat (l),dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas .
\...
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1), Kepala Bidang Pengembangan Teknologi Tepat Guna, U saha Ekonomi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:
- a. pembinaan dan motivasi partisipasi masyarakat dalam pengembangan usaha, pengelolaan sumber daya alam serta pengembangan teknologi tepat guna;
- b. pembinaan dan fasilitasi pengembangan ekonomi pedesaan;
- c. pembinaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- d. pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dibidang usaha ekonomi, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- e. pelaksanaan dan pengkoordinasian pembentukan badan usaha milik desa dan unit-unit usaha desa lainnya;
- f. pelaksanaan pelatihan dan penguatan kelembagaan ekonomi desa serta pemanfaatan teknologi tepat guna;
- g. pengkoordinasian, inventarisasi dan perumusan peningkatan usaha ekonomi, sumber daya alam dan teknologi tepat guna; .
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- ( 1) Bidan.g Pengembangan Teknologi Tepat Guna, U saha Ekonomi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam terdiri atas :
- a. Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
- b. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Penduduk;
- c. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Alam.
- (2) Seksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Bidang Pengembangan Teknologi Tepat Guna, Usaha Ekonomi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9
Pasal 25

- ( 1) Seksi Pengembangan Teknologi Tepat Guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pembinaan, pengkordinasian, bimbingan teknis, pengembangan dan pemanfaatan serta penerapan teknologi tepat guna, penyelenggaraan pelatihan pemanfaatan teknologi tepat guna, pengendalian clan evaluasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
- (2) Seksi Pemberdayaan Ekonomi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana dan program keluarga miskin/ pra sejahtera, penyiapan bahan pedomari dan petunjuk tekhnis pembentukan lembaga ekonomi desa, Pendataan potensi-potensi eknomi desa, mengkoordinir, menfasilitasi pelaksanaan pengembangan dan pemasaran hasil usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat serta peningkatan usaha peningkatan kapasitas ekonomi desa;
- (3) Seksi Pengelolaan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat ( 1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kordinasi dan fasilitasi pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan perdesaan, pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan sumber daya lahan dan pesrsir perdesaan, pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana perdesaan serta pemeliharaan dan penyehatan lingkungan perdesaan.
---
-
-----·--·----·
..
- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas secara operasional di lapangan.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubemur.
Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas sesuai bidang keahliannya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 9
Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional yang climaksud dalam Pasal 27, terdiri dari sejumlah aparatur sipil negara dalarn jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (2) Kelompok .Jabatan Fungsional yang dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional yang dimaksud pada ayat (1) diatas diatur sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
BAB V - TATA KERJA PasaJ'29
Pasal 30

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Kepala Dinas, memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.
BAB V - TATA KERJA PasaJ'29
Pasal 32

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masingmasing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
BAB V - TATA KERJA PasaJ'29
Pasal 33

Setiap laporan yang diterima Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.
BAB V - TATA KERJA PasaJ'29
Pasal 34

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
BAB V - TATA KERJA PasaJ'29
Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.
BAB V - TATA KERJA PasaJ'29
Pasal 36

- ( 1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.
BAB V - TATA KERJA PasaJ'29
Pasal 37

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam "'" lingkungan Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 39
Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.
Ditetapkan di Buranga pada tanggal ~ 7 -Ip.. 2016
BUPATI BUTON UTARA,
k
H. ABU HASAN
•,
...
,
--·--··
'·
-----·--
---·
----·----········-------·--
..
PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR
:
~5 TAHUN 2016
TANGGAL :
~7 -IP,. - {).ct6 . KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BUTON UTARA
TENTANG:
.
.
LAMPIRAN
UPTD
~
"" ...
BUPATI BUTON UTARA,
H. ABU HASAN
N/A
Pasal 2

. . . . .
| Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud talam Pasal 1 terdiri dari : a. asli daerah | Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud talam Pasal 1 terdiri dari : a. asli daerah | Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud talam Pasal 1 terdiri dari : a. asli daerah | Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud talam Pasal 1 terdiri dari : a. asli daerah | Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud talam Pasal 1 terdiri dari : a. asli daerah |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pendapatan | | 17.156.526.130,00 | | |
| 1) Semula | Rp. Rp. | 7.388.012.589,00 | | |
| 2) Bertambah I (berkurang) Jumlah pendapatan asli daerah setelah Rerubahan b. | 2) Bertambah I (berkurang) Jumlah pendapatan asli daerah setelah Rerubahan b. | 2) Bertambah I (berkurang) Jumlah pendapatan asli daerah setelah Rerubahan b. | Rp. | 24.544.538.719,00 |
| Dana perimbangan | Dana perimbangan | Dana perimbangan | | |
| 1) Semula | Rp. | 474.267.875.000,00 | | |
| 2) Bertambah I (berkurang) R . 8.67�.829.569,00 | 2) Bertambah I (berkurang) R . 8.67�.829.569,00 | 2) Bertambah I (berkurang) R . 8.67�.829.569,00 | | |
| Jumlah dana perimbangan c. | | : | Rp. | 482.946.704.569,00 |
| setelah Peru, ahan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | setelah Peru, ahan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | setelah Peru, ahan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | | |
| 1) Semula | | 79.482.439.405,00 | | |
| 2) Bertambah I (berkurang) | | 72.160.334.483,00 | | |
| Jumlah lain-lain pendapatan daerah | ya sah | setelah Perubahan | Rp. | 151.642.773.888,00 |
| Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan : I | Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan : I | Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan : I | Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan : I | Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan : I |
| a. Pajak daerah l)Semula | �p. | 8.519.175.000,00 | | |
| 2) Bertambah | RP· | 2.241.000.000,00 | | |
| I (berkurang) Jumlah pendapatan asli daerah setelah | Perubahan | Perubahan | Rp. | 10.760.175.000,00 |
| b. Retribusi daerah I | b. Retribusi daerah I | b. Retribusi daerah I | | |
| 1) Semula | �p. | 5.213.351.130,00 | | |
| 2) Bertambah I (berkurang) | [Rp. | 108.223 .194,00 | | |
| Jumlah retribusi daerah setelah Perub1an | Jumlah retribusi daerah setelah Perub1an | Jumlah retribusi daerah setelah Perub1an | Rp. | 5.321.574.324,00 |
| c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yaqg dipisahkan | c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yaqg dipisahkan | c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yaqg dipisahkan | | |
| 1) Semula | Rp. | | | |
| 2) Bertambah I (berkurang) | �p. | 2.680.863.274,00 | | |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan da, 1 rah yang dipisahkan | Jumlah hasil pengelolaan kekayaan da, 1 rah yang dipisahkan | Jumlah hasil pengelolaan kekayaan da, 1 rah yang dipisahkan | Rp. | 2.680.863.274,00 |
| setelah Perubahan · d. Lain-lain pendapatan asli daerah | yang ah | | | |
| 1 ) Semula 2) Bertambah I | Rp. . | 3.424.000.000,00 | | |
| (berkurang) Jumlah lain lain pendapatan | R yang | 2.357.926.121,00 setelah | | |
| asli daera sah | asli daera sah | asli daera sah | Rp. | 5.781.926.121,00 |
| Perubahan | Perubahan | Perubahan | | |
| Dana perimbangan sebagaimana dimaksu pada ayat ( 1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : a. | Dana perimbangan sebagaimana dimaksu pada ayat ( 1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : a. | Dana perimbangan sebagaimana dimaksu pada ayat ( 1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : a. | Dana perimbangan sebagaimana dimaksu pada ayat ( 1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : a. | Dana perimbangan sebagaimana dimaksu pada ayat ( 1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : a. |
| Dana bagi hasil 1) Semula | Rp. | 14.125.000.000,00 | | |
| 2) Bertambah I (berkurang) | + R ... P �·- | 8_. 9 _ 1 _ 5 _ . 4 _ 5 6 _ . _ 5 6 _ · 9 --'- , 0 _ | 0_ | |
| Jumlah dana bagi hasil setelah Peruba I an | Jumlah dana bagi hasil setelah Peruba I an | Jumlah dana bagi hasil setelah Peruba I an | Rp. | 23.040.456.569,00 |
| b. Dana alokasi umum | b. Dana alokasi umum | b. Dana alokasi umum | | |
| 1) Semula | Rp. | 409.491.075.000,00 | | |
| 2) Bertambah I (berkurang) | -1- R _.__ | .---' ( �2 2 _5 _. 9 _2 _7 . _0 0 _0 --'- , 0 _0 .,__ ) | | |
| Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan | Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan | Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan | Rp. | 409.265.148.000,00 |
| c. Dana alokasi khusus | c. Dana alokasi khusus | c. Dana alokasi khusus | | |
| 1) Semula | Rp. | 50.651.800.000,00 | | |
| 2) Bertambah I (berkurang) | R . | (10.700.000,00) | | |
| Jumlah dana alokasi khusus setelah P lrubahan | Jumlah dana alokasi khusus setelah P lrubahan | Jumlah dana alokasi khusus setelah P lrubahan | Rp. | 50.641.100.000,00 |
| Lain-lain pendapatan daerah yang sah seblgaimana dimaksud pada ayat | Lain-lain pendapatan daerah yang sah seblgaimana dimaksud pada ayat | Lain-lain pendapatan daerah yang sah seblgaimana dimaksud pada ayat | | |
| | | | huruf | |
| ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) | c terdiri dari | c terdiri dari |
| pendapatan : | pendapatan : | pendapatan : | _ | _ |
| b. | Dana Darurat | | | | |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|
| | 1 ) Semula | Rp. | - | | |
| | 2) Bertambah | Rp. | - | | |
| | I (berkurang) Jumlah Dana Darurat setelah Perubaha� | I (berkurang) Jumlah Dana Darurat setelah Perubaha� | I (berkurang) Jumlah Dana Darurat setelah Perubaha� | Rp. | |
| c. | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi d pemerintah daerah lainnya | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi d pemerintah daerah lainnya | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi d pemerintah daerah lainnya | | |
| | 1) Semula | R . | 8.249.249.405,00 | | |
| | | | 1.843.571.683,00 | | |
| | 2) Bertambah I (berkurang) | Rr | | | |
| d | Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan Dana penyesuaian dan otonomi khususl | Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan Dana penyesuaian dan otonomi khususl | Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan Dana penyesuaian dan otonomi khususl | Rp. | 10.092.821.088,00 |
| | 1) Semula | Rp. | � : 71.233.190.000,00 | | |
| | 2) Bertambah I (berkurang) | Rp. | 70.316.762.800,00 | | |
| | Jumlahdana penyesuaian dan | otonomi khusus setelah | otonomi khusus setelah | Rp. | 141.549.952.800,00 |
| | Perubahan · I | Perubahan · I | Perubahan · I | | |
| e. | Bantuan keuangan dari propinsi atau d�ri pemerintah daerah lainnya | Bantuan keuangan dari propinsi atau d�ri pemerintah daerah lainnya | Bantuan keuangan dari propinsi atau d�ri pemerintah daerah lainnya | | |
| | 1) Semula | Rp. | | | |
| | 2) Bertambah | | | | |
| | Jumlah dana penyesuaian dan | | | | |
| | I (berkurang) _R...,P�·--------- otonom11husus setelah Perubahan | I (berkurang) _R...,P�·--------- otonom11husus setelah Perubahan | I (berkurang) _R...,P�·--------- otonom11husus setelah Perubahan | Rp. | |
| | | asal 3 | asal 3 | | |
| | Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dal mpasal 1 terdiri dari : | Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dal mpasal 1 terdiri dari : | Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dal mpasal 1 terdiri dari : | | |
| a | Belanja-belanja Tidak Langsung 1 | | 411.220.850.435,00 | | |
| | ) Semula 2) Bertambah I | | 48.466.366.897,00 | | |
| | (berkurang) Jumlah belanja tidak langsung setelah F f ' erubahan | (berkurang) Jumlah belanja tidak langsung setelah F f ' erubahan | (berkurang) Jumlah belanja tidak langsung setelah F f ' erubahan | Rp. | 459.687.217.332,00 |
| b. | Belanja Langsung sejumlah | Belanja Langsung sejumlah | Belanja Langsung sejumlah | | |
| | 1) Semula | p. | 174.125.335.100,00 | | |
| | 2)Bertambah/(berkurang) | . p. | 84.043.161.90.6,00 | | |
| | | | | | 258.168.497.006,00 |
| | Jumlah belanja langsung setelah Perubahan | Jumlah belanja langsung setelah Perubahan | Jumlah belanja langsung setelah Perubahan | Rp. | |
| | Belanja Tidak Langsung sebagaimana dim ksud pada ayat ( 1 ) huruf a | Belanja Tidak Langsung sebagaimana dim ksud pada ayat ( 1 ) huruf a | Belanja Tidak Langsung sebagaimana dim ksud pada ayat ( 1 ) huruf a | terdiri | darijenis |
| a | Belanja: Belanja Pegawai Sejumlah | | | | |
| | 1) Semula | | 391.208.236.435,00 | | |
| | 2) Bertambah I (berkurang) Jumlah belanja pegawai setelah | Peruba an | 31.791.428.897,00 | Rp. | 422.999.665.332,00 |
| | Belanja Bunga | | | | |
| b. | 1) Semula | | | | |
| | 2) Bertambah I (berkurang) | | | | |
| | Jumlah belanja bunga setelah | | | | |
| | Perubahan | Perubahan | Perubahan | Rp. | |
| c. | Belanja subsidi 1) Semula | I �p. | | | |
| | 2) Bertambah I (berkurang) | -+ � __. p _ . | | _ | |
| | Jumlah belanja subsidi setelah Perubaian | Jumlah belanja subsidi setelah Perubaian | Jumlah belanja subsidi setelah Perubaian | Rp. | |
| d | Belanja hibah 1) Semula | p. | 2.900.000.000,00 | | |
| | 2) Bertambah | -+ 1 | _ 1 _ . 0 _ 9 _ 9 _ . 9 _ 3 8 _ . _ 0 0 _ 0 � , 0 _ | _ | |
| | I (berkurang) __.p_.__1 0 Jumlah belanja hibah setelah Perubaha� 1 | I (berkurang) __.p_.__1 0 Jumlah belanja hibah setelah Perubaha� 1 | I (berkurang) __.p_.__1 0 Jumlah belanja hibah setelah Perubaha� 1 | | 13.999.938.000,0 |
| e. | Belanja Bantuan Sosial | Belanja Bantuan Sosial | Belanja Bantuan Sosial | Rp. | |
| | 1) Semula | I p. | 4.000.000.000,00 | | |
| | 2) Bertambah I (berkurang) � [R � p _ . 2 _ . 0 _ 0 0 _ . _ 0 0 _ 0 _ . 0 _ 0 _ 0 , _ 0 0_ | 2) Bertambah I (berkurang) � [R � p _ . 2 _ . 0 _ 0 0 _ . _ 0 0 _ 0 _ . 0 _ 0 _ 0 , _ 0 0_ | 2) Bertambah I (berkurang) � [R � p _ . 2 _ . 0 _ 0 0 _ . _ 0 0 _ 0 _ . 0 _ 0 _ 0 , _ 0 0_ | Rp. | 6.000.000.000,00 |
| | Jumlah belanja bantuan sosial setelah ·erubahan | Jumlah belanja bantuan sosial setelah ·erubahan | Jumlah belanja bantuan sosial setelah ·erubahan | | |
| | | | | | f.Belanja bagi hasil . . . . . |
•
t
I
• •
�
•
,
,
.' O
• o . A ,
• • • •
•
• •
,, .
| f. Belanja bagi Hasil Kepada 1) Semula | provi1si/kabupaten/kota - | dan Pemerintahan desa | dan Pemerintahan desa | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2) Bertambah | Rp. Rp. | - | - | |
| I (berkurang) Jumlah belanja bagi hasil setelah : erubahan | I (berkurang) Jumlah belanja bagi hasil setelah : erubahan | Rp. | Rp. | |
| Belanja Bantuan Keuangan kepad Provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa | Belanja Bantuan Keuangan kepad Provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa | Belanja Bantuan Keuangan kepad Provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa | Belanja Bantuan Keuangan kepad Provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa | Belanja Bantuan Keuangan kepad Provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa |
| g. 1) Semula | Rp. | 12.112.614.000,00 | 12.112.614.000,00 | |
| 2) Bertambah I (berkurang) | Rp. | 3.575.000.000,00 Rp. | 3.575.000.000,00 Rp. | |
| Jumlah setelah Perubahan | | 15.687.614.000,00 | 15.687.614.000,00 | |
| h. Belanja Tidak Terduga Sejumlah | : ! | | | |
| 1) Semula | Rp. | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | |
| 2) Bertambah I (berkurang) | R . | Rp. | Rp. | |
| ���������- Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | ���������- Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | |
| Belanja Langsung sebagaimana dimal<Jud pada ayat (I) huruf b terdiri dari jenis belanja : | Belanja Langsung sebagaimana dimal<Jud pada ayat (I) huruf b terdiri dari jenis belanja : | Belanja Langsung sebagaimana dimal<Jud pada ayat (I) huruf b terdiri dari jenis belanja : | Belanja Langsung sebagaimana dimal<Jud pada ayat (I) huruf b terdiri dari jenis belanja : | Belanja Langsung sebagaimana dimal<Jud pada ayat (I) huruf b terdiri dari jenis belanja : |
| a. Belanja Pegawai | Rp. | 9.099.786.000,00 | 9.099.786.000,00 | |
| 1) Semula 2) Bertambah I (berkurang) | Rp. | 7.215.933.000,00 | 7.215.933.000,00 | |
| ��������---'--· Jumlah belanja pegawai setelah Pen bahan | ��������---'--· Jumlah belanja pegawai setelah Pen bahan | ��������---'--· Jumlah belanja pegawai setelah Pen bahan | 16.315.719.000,00 | |
| b. Belanja Barang dan Jasa | b. Belanja Barang dan Jasa | b. Belanja Barang dan Jasa | | |
| 1) Semula | Rp. | 60.923.496.955,00 | 60.923.496.955,00 | |
| 2) Bertambah I (berkurang) | Rp. | 43.886.886.632,00 | 43.886.886.632,00 | |
| ��������---'--· Jumlah belanja belanja barang danj asa setelah | ��������---'--· Jumlah belanja belanja barang danj asa setelah | ��������---'--· Jumlah belanja belanja barang danj asa setelah | 104.810.383.587,00 | |
| Perubahan | Perubahan | Perubahan | | |
| c. Belanja Modal 1) Semula | Rp. I | 04.102.052.145,00 | 04.102.052.145,00 | |
| 2) Bertambah I (berkurang) | Rp. | 32.940.342.274,00 Rp. | 32.940.342.274,00 Rp. | |
| ��������---'--· Jumlah belanja modal setelah Perubs han | ��������---'--· Jumlah belanja modal setelah Perubs han | ��������---'--· Jumlah belanja modal setelah Perubs han | 137.042.394.419,00 | |
| | Pasal | | | |
| 4 | 4 | 4 | | |
| a. Penerimaan pembiayaan daerah 1 ) Semula | Rp. _ R __. P .__·__4 | 15.322.345.000,00 6 _ .7 _ 8 _ 2 _ . 3 _ 5 _ 2 . _ 1 6 _ 2 -'- , 0 _ 0_ | 15.322.345.000,00 6 _ .7 _ 8 _ 2 _ . 3 _ 5 _ 2 . _ 1 6 _ 2 -'- , 0 _ 0_ | |
| 2) Bertambah I (berkurang) 1 _ Jumlah penerimaan setelah Perubahan | 2) Bertambah I (berkurang) 1 _ Jumlah penerimaan setelah Perubahan | 2) Bertambah I (berkurang) 1 _ Jumlah penerimaan setelah Perubahan | 62.104.697.162,00 | |
| Pengeluaran pembiayaan daerah | Pengeluaran pembiayaan daerah | Pengeluaran pembiayaan daerah | | |
| 1) Semula | Rp. | 883.000.000,00 | 883.000.000,00 | |
| 2) Bertambah I (berkurang) | Rp. | 2.500.000.000,00 | 2.500.000.000,00 | |
| pengeluaran setelah Perubah | pengeluaran setelah Perubah | pengeluaran setelah Perubah | | |
| sebagaimana dimaksud pada yat ( I ) Jumlah | sebagaimana dimaksud pada yat ( I ) Jumlah | 3.383.000.000,00 | 3.383.000.000,00 | |
| Penerimaan | Penerimaan | Penerimaan | | |
| SiLPA tahun anggaran sebelumnya 1) Semula | | | | |
| 2) Bertambah I (berkurang) | Rp. | 46.782.352.162,00 | 46.782.352.162,00 | |
| SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan | SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan | SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan | 62.104.697.162,00 | |
| Jumlah | Jumlah | Jumlah | Rp. | |
| b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rb. I | b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rb. I | b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rb. I | | |
| 1) Semula | | | | |
| Jumlah pencairan dana cadangan setela Perubahan 2) Bertambah I (berkurang) Rp. | Jumlah pencairan dana cadangan setela Perubahan 2) Bertambah I (berkurang) Rp. | Jumlah pencairan dana cadangan setela Perubahan 2) Bertambah I (berkurang) Rp. | | |
| | | . | . | |
| | | c.Hasil penjualan | c.Hasil penjualan | |
| | | Rp. | | |
| | | Rp. | Rp. | |
| | f-P· | | | |
| | 15 .322.345.000,00 | | | |
| | huruf a terdiri dari jenis | pembiayaan | | |
| a. Rp. | | | | |
Lampiran VI
Lampiran VII
lampiran VIII
I . Daftar Perubahan Jumlah Rf egawai Per Golongan dan Per Jabatan Laporan Keuangan Daerali yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah Daftar kegiatan -kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali Jada tahun anggaran ini ; Daftar Pinjaman Daerahp:j :.�bligasi Daerah.
Lampiran IX
· menetapkan Peraturan Dae rah ten tang f erubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 1 . 9:lllliia Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2Ql 1 sebagai landasan operasional ;:11111111:s;m:aan. \
Pafal 7
lftllilbllI8ll Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. setiap orang dapat mengetahuinya, memeri tahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan gaia:n1.patannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa.
S. VREEKE RUNTU
�vit'll�vUW KAROUWAN,MM :KMBINA UT AMA MUDA ., 19560728 197812 1 002
, ...,..'llUJARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2011 NOMOR 12
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat
:
&lt;v,V?',*
WALIKOTA IV1ANAD0
PERATURAN WALiKOTA MANADO NOMOR 01 TAHUN 2013
TENTANG
PENETAPAN UPAH PEKERJA/TENAGA HARIAN LEPAS KEBERSIHAN PADA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MANADO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MANADO,
- a. bahwa pelayanan publik dibidang kebersihan / persampahan Kota Manado sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi Utara merupakan penjabaran dari program pembangunan berwawasan lingkungan untuk memenuhi tuntutan masyarakat guna menciptakan lingkungan kota bersih, sehat, hijau dan lestari, dengan dukungan kinerja yang bertangung jawab dari Pekerja / Tenaga Harian Lepas Kebersihan Pemerintah Kota Manado;
- b. bahwa untuk meningkatkan semangat dan tanggung jawab dari setiap Pekerja / Tenaga Harian Lepas Kebersihan perlu dibarengi dengan hubungan pelayanan maupun pelaksanaan hak dan kewajiban serta penyesuaian standard Upah dimaksud sesuai kemampuan Keuangan Daerah Kota Manado sambil mempertimbangkan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Penetapan Upah Pekerja / Tenaga Harian Lepas Kebersihan pada Dinas Kebersihan dan Pertarnanan Kota Manado;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan DaerahDaerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
c
Menetapkan
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2004 tentang Ketentuan Strukturdan Skala Upah;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 29 Tahun 2011 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Utara Tahun 2012;
9. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan;
10. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok -Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Manado;
11. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Manado;
12. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
13. Peraturan Walikota Manado Nomor 07 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Persampahan;
14. Peraturan Walikota Manado Nomor 29 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Manado;
MEMUTUSKAN :
:
PERATURAN WALIKOTA MANADO TENTANG PENETAPAN UPAH PEKERJA / TENAGA HARIAN LEPAS KEBERSIHAN PADA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MANADO.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Kota adalah Kota Manado.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kota Manado.
3. Walikota adalah Walikota Manado.
4. Dinas adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Manado.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Manado
6. Pekerja / Tenaga Harian Lepas Kebersihan adalah setiap Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kota Manado yang bertugas pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Manado.
7. Upah adalah Hak Pekerja / Tenaga Harian Lepas Kebersihan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk sejumlah uang sebagai imbalan dari pembe'ri kerja.
8. Kerja Tambahan / Ekstra adalah pekerjaan yang dikerjakan untuk pengendalian luapan sampah dilapangan akibat aktifitas masyarakat kota meningkat pada waktu -waktu tertentu atau karena adanya luapan sampah akibat faktor alam.
BAB II - KLASIFIKASI PEKERJAAN
Pasal 2

Pekerja / Tenaga Harian Lepas Kebersihan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya sehari-hari dibagi menurut kebutuhan, beban, sifat atau klasifikasi dan tanggung jawab kerja di lapangan yang terdiri dari :
1. Tenaga Mekanik (Montir);
2. Tenaga Operator;
3. Tenaga Sopir;
4. Tenaga Buruh Armada Pengangkut Sampah;
5. Tenaga Pemangkas Rumput;
6. Tenaga Pembersih DAS dan Pesisir Pantai;
7. Tenaga Pembantu Operator/ Perbengkelan;
8. Tenaga Penyapu;
9. Tenaga Pembersih / Pencabut Rumput;
10. Tenaga Pengatur Tempat Pembuangan Akhir TPA;
11. Tenaga Pengomposan.
12. Tenaga Penagih Retribusi
13. Tenaga Pengemudi Motor Sampah
BAB III - HAK DANKEWAJIBAN
Pasal 3

- (1) Pekerja / Tenaga Harian Lepas Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan upah harian sesuai dengan beban kerja klasifikasi dan tanggung jawab pekerjaan yang bersangkutan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.
- (2) Pengajuan permintaan upah Pekerja / Tenaga Harian Lepas Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perhitungannya pada setiap akhir bulan dan pembayarannya paling lama pada minggu kedua bulan berikutnya.
- (3) Pengurusan dan penyaluran pembayaran upah para Pekerja / Tenaga Harian Lepas Kebersihan melalui Unit Kerja Dinas.
BAB III - HAK DANKEWAJIBAN
Pasal 4

- c (1) Pekerja / Tenaga Harian Lepas Kebersihan diberikan perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) dengan mengikuti persyaratan, tata cara dan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pekerja / Tenaga Harian Lepas Kebersihan yang bekerja terus -menerus minimal 6 (enam) bulan berhak mendapatkan Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap bulan ke 13 (tiga belas) sebesar perhitungan Upah 1 (satu) bulan.
BAB III - HAK DANKEWAJIBAN
Pasal 5

Dalam pemberian upah dan pelayanan kesejahteraan bagi Pekerja / Tenaga Harian Lepas Kebersihan Pemerintah Kota mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - HAK DANKEWAJIBAN
Pasal 6

- (1) Setiap Pekerja / Tenaga Harian Lepas Kebersihan dimaksud dalam Pasal 2 bertugas selama 8 (delapan) jam kerja.
- (2) Apabila Pekerja / Tenaga Harian Lepas Kebersihan tidak melaksanakan tugas sesuai ketentuan, maka Pengawas dapat menunjuk tenaga pengganti untuk kelancaran pekerjaan di lapangan dan upah yang bersangkutan dibayarkan kepada penggantinya.
- (3) Apabila Pekerja / Tenaga Harian Lepas Kebersihan tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas dapat memberikan teguran / peringataan secara bertahap sampai pada skors.
- (4) Kepala Dinas wajib bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan pekerjaan kebersihan di Kota Manado.
BAB III - HAK DANKEWAJIBAN
Pasal 7

- (1) Untuk mencapai keberhasilan atas pelaksanaan penanganan sampah / pengelolaan kebersihan kota perlu diterapkan pengawasan tertib waktu kerja oleh Aparat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
c
- (2) Pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan pada ayat (1) oleh setiap Pekerja/ Tenaga Harian Lepas Kebersihan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.
BAB III - HAK DANKEWAJIBAN
Pasal 8

- (1) Kepala Dinas wajib melakukan pengaturan kerja ekstra guna pengendalian sampah di lapangan apabila terjadi luapan sampah pada kawasan-kawasan.
- (2) Pekerjaan ekstra pengendalian sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan karena adanya kejadian produksi sampah luar biasa atau akibat faktor alam dan hari-hari raya / libur.
- (3) Upah kerja ekstra sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini.
BAB III - HAK DANKEWAJIBAN
Pasal 9

c Apabila terjadi hal-hal yang sangat mendesak untuk pengendalian kondisi fisik lingkungan akibat sampah, maka Kepala Dinas dapat menggunakan tenaga kerja lainnya dengan ketentuan diberikan upah sesuai standar perhitungan jam kerja.
BAB III - HAK DANKEWAJIBAN
Pasal 10

Penanganan sampah dilapangan secara taktis operasional dikoordinasikan oleh Kepala Dinas didukung oleh Camat, Lurah, Kepala Lingkungan, Instansi teknis terkait, masyarakat dan kalangan dunia usaha.
BAB III - HAK DANKEWAJIBAN
Pasal 11

Upah Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Manado.
BAB III - HAK DANKEWAJIBAN
Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Manado Nomor 06 Tahun 2012 tentang Penetapan Upah Pekerja / Tenaga Harian Lepas Kebersihan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Manado dicabut dan dinyatakan tidakberlaku.
Diundangkan di Manado pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KOTA,
Ir. M. H. F. SENDOH PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19600428 198501 1 002
BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.
Ditetapkan di
Manado
pada tanggal
05-Ja.nc/oJi
2013
WALIKOTA MANADO,
NOMOR
r
Lampiran
Nomor
Tanggal
Tentang
Peraturan Walikota Manado
01
Tahun 2013
Penetapan Upah Pekerja / Tenaga Harian Lepas Kebersihan Pada Dinas Kebersihan Dan
Pertamanan Kota Manado.
03 Januari
20(3
DAFTAR UPAH PEKERJA/TENAGA HARIAN LEPAS KEBERSIHAN
PADA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MANADO.
| No | KLASIFIKASI TENAGA KERJA | BESARNYA UPAH / HARI (Rp) | KETERANGAN |
|------|-----------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| 1 | Tenaga Mekanik ( Montir) | 78.000 | |
| 2 | Tenaga Operator | 70.000 | ' |
| 3 | Tenaga Sopir | 70.000 | |
| 4 | Tenaga Buruh Armada PengangkutSampah | 67.000 | |
| 5 | Tenaga Pemangkas Rumput | 67.000 | |
| 6 | Tenaga Pembersih DAS dan Pesisir Pantai | 67.000 | |
| 7 | Tenaga Pembantu Operator/ Perbengkelan | 67.000 | |
| 8 | Tenaga Penyapu | 67.000 | |
| 9 | Tenaga Pembersih / Pencabut Rumput | 67.000 | |
| 10 | Tenaga Pengatur Tempat Pembuangan Akhir (TPA) | 67.000 | |
| 11 | Tenaga Pengomposan | 67.000 | |
| 12 | Tenaga Penagih Retribusi | 67.000 | |
| 13 | Tenaga Pengemudi Motor Sampah | 1.250.000/bulan | |
WALIKOTA MANADO,
BAB VI - PEMBIAYAAN
Pasal 13

Anggaran Tambahan Penqhasuan Pegawa1 dibebankan pada mas1ng-masirig Ookumen Pe!aksaan Anggaran (DPA) Saluan kena Perangkat Daerah (SK.PO) Tahun Anggaran 2011
8ABV11 KETENTUAN PC:NUTUP
Peraturan Bupau rm murar berlaku pada \angga! dumdanqkan mengetahumya, memennlahk;m pengundangan Peraturan Bupau mi dengan penempatannya da!am Serita Daerah Kabupaten xecurecao Stau Tagulandang Biaro Agar setiap orang
Ot\e\apkan d1 Ondong Siau pada tangga! 1 ".: Januan 2011
J¥UPATI KEP � LAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO ·P'·' � ,· .. . . e
Diundangkan di Ondong Siau Pada tanggal 19 Januari 2011
SERITA OAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG 81ARO TAHUN 2011 NOMOR 9
H
1
1
1
0 %
19
1