PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor ~P.. Tahun 2016
Tentang No Description
Berlaku: 6 Tahun 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI BUTON UTARA PROVINS! SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR ~p.. TAHUN 2016
TENT ANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATAKERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BUTON UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUTON UTARA,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara, menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buton Utara.
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4690);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Menetapkan
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, .Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BUTON UTARA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daera.h Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara. .
5. Kepala Dinas . · adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buton Utara.
6. 6 .. Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buton Utara.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buton Utara.
8. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buton Utara.
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan . di' bidang pariwisata dan bidang kebudayaan.
BAB III - KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 7

Dalam melaksanakan tu.gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas menyelenggarakan fungsi:
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata dan kebudayaan;
- a. perumusan kebijakan di bidang pariwisata dan kebudayaan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata dan kebudayaan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas.
- d. pelaksanaan administrasi Dinas;
- (l) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas:
- b. Sekretariat;
- a. Kepala Dinas;
- c. Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata;
- e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- d. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- f. Bidang Kebudayaa.n;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Unit Pelaksana Telmis Dinas (UPTD);
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
BAB IV
Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat ( 1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- b. pengelolaan barang milik daerah/kekayaan daerah;
- a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang pariwisata dan ke budayaan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administratif yang meliputi ketatau sahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- ( 1) Sekretariat terdiri atas :
- b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
- a. Sub Bagian Perencanaan;
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
BAB IV
Pasal 13

- (1) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas Dinas.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (J.) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan, kehumasan dan protokoler, rumah tangga, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, pendidikan dan pelatihan aparatur serta hukum dan perundang-undangan.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pedoman, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyusunan anggaran, keuangan, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan dan pelaksanaan urusan pengelolaan barang serta aset Dinas.
Bagian Ketiga Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
BAB IV
Pasal 14

- (1) Bidang. Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penataan kawasan dan daya tarik wisata, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekowisata, investasi dan industri pariwisata.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
BAB IV
Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat ( 1), Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata menyelenggarakan fungsi :
- b. penataah kawasan pariwisata Daerah;
- a. perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata;
3. c, pembinaan, pengelolaan dan pengembangan daya tarik wisata;
- d. pembinaan, pengelolaan dan pengembangan aksesibilitas, sarana dan prasarana pariwisata;
- e. pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekowisata;
..
•,.
))
- f. pembinaan, pengelolaan dan investasi pariwisata;
- g. pembinaan, pengelolaan dan pengembangan industri pariwisata;
- h. penyusunan dan penyampaian evaluasi dan pelaporan;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV
Pasal 16

- (1) Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, terdiri atas :
- a. Seksi Pengembangan Destinasi Wisata Alam, Budaya dan Buatan;
- b. Seksi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Seksi Pengembangan Industri Pariwisata.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata.
BAB IV
Pasal 17

- (1) Seksi Pengembangan Destinasi Wisata Alam, Budaya dan Buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengembangan dan mengoordinasikan pengembangan objek wisata berkaitan dengan wisata alam, wisata budaya, wisata buatan serta membuat data base destinasi wisata alam, budaya dan buatan.
2. (.2) Seksi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis terhadap pemberdayaan masyarakat yang berhubungan dengan pengembangan pariwisata.
- (3) Seksi Pengembangan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam P~~,~ 16 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dalam rangka penerapan standarisasi obyek wisata, menyusun pedoman standarisasi usaha jasa pariwisata dan penyusunan standarisasi produk unggulan cenderamata, mengembangkan produk industri pariwisata serta menyusun data base industri pariwisata.
Bagian Keempat
Bidang Pengernbangan Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pasal 18
- (1) Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tu gas melaksanakan analisa pengembangan pasar, pengembangan kemitraan, digital marketing dan pengembangan citra serta promosi pariwisata.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
BAB IV
Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana -dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata d.an Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi :
- b. penyusunan program, norma standar kriteria dan prosedur bidang pengembangan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;
- a. penyiapan pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengembangan pemasaran dalam dan luar negeri;
- c. pelaksanakan penyusunan rencana dan program pembinaan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- e. pelaksanaan pengembangan citra pariwisata;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata serta pengembangan digital marketing pariwisata;
- f. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang ekonomi kreatif berbasis seni budaya, media, desain dan iptek; '
- h. pelaksanaan penyiapan sarana dan prasarana promosi pariwisata dalam dan luar negeri;
- g. pelaksanaan promosi pariwisata dalam dan luar negeri;
1. pelaksanaan analisa dan pengembangan pasar pariwisata;
- k. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi kreatif berbasis seni budaya, media, desain dan iptek serta perlindungan hak kekayaan intelektual;
- J. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan dan pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat bidang pengembangan pemasaran;
1. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pengembangan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
BAB IV
Pasal 20

.
- ( 1) Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Krea tif terdiri a tas :
- b. Seksi Promosi Pariwisata dan Sarana Prasarana Promosi;
- a. Seksi Analisa Strategi Permodalan dan Pengembangan Industri Kreatif;
- c. Seksi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
BAB IV
Pasal 21

- ( 1) Seksi Analisa Strategi Permodalan dan Pengembangan Industri Kreatif sebag.aimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan:
- b. penyusunan program, norma standar kriteria dan prosedur bidang pengembangan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;
- a. penyiapan pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengembangan pemasaran dalam dan luar negeri;
- c. pelaksanakan penyusunan rencana dan program pembinaan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- e. pelaksanaan pengembangan citra pariwisata;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata serta pengembangan digital marketing pariwisata;
- f. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang ekonomi kreatif berbasis seni budaya, media, desain dan iptek.
- a. pelaksanaan promosi pariwisata dalam dan luar negeri;
- (2) Seksi Promosi Pariwisata dan Sarana Prasarana Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat ( 1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan :
- b. pelaksanaan penyiapan sarana dan prasarana promosi pariwisata dalam dan luar negeri;
- c. pelaksanaan analisa dan pengembangan pasar pariwisata.
- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi kreatif berbasis seni budaya, media, desain dan iptek serta perlindungan hak kekayaan intelektual;
- (3) Seksi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan :
- b. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis operasional di :; bidang pengembangan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (2) Bidang sebagaimana di maksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
.. ·.
BAB IV
Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat ( 1), Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi :
- a .. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
- d. pelaksanaan administrasi bidang;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas d.an fungsinya.
BAB IV
Pasal 24

- (1) Bidang Pengembangan Sumter Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terdiri atas :
2. b.· Seksi Hubungan Kelembagaan Kepariwisataan dan , Ekonomi Kreatif;
- a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan;
- c. · Seksi Analisis Kebijakan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
BAB IV
Pasal 25

- (1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 24 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma standar prosedur dan kriteria di bidang sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (3) Seksi Analisis Kebijakan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat ( 1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan, penyusunan norma standar prosedur dan kriteria di bidang penelitian dan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (2) Seksi Hubungan Kelembagaan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan berkaitan dengan kerjasama pariwisata, hubungan antar kelernbagaan terkait dengan pariwisata dan ekonomi kreatif.
&gt;'
- (1) Bidang Kebudayaan mempunyai tugas menyusun kebijakan taktis dalam merencanakan, . mengkoordinasikan, menyelenggarakan manajemen taktikal di bidang upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan warisan budaya benda dan warisan budaya takbenda, program/kegiatan cagar budaya dan permuseuman, sejarah dan tradisi, serta kegiatan kesenian, pembentukan tim ahli cagar budaya skala kabupaten, pendataan kebudayaan, pengembangan pendidikan karakter bangsa, pengembangan kompetensi dan sumberdaya seni, penyediaan kebutuhan sarana prasarana budaya, sejarah, dan kesenian.
- (2) Bidang Kebudayaan sebagaimana di maksud pada ayat ( 1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
BAB IV
Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:
- b. pelaksanaan koordinasi kebudayaan dengan stakeholder kebudayaan pada perangkat daerah kabupaten;
- a. pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan kebudayaan;
- c. pelaksanaan koordinasi atas kegiatan tugas pembantuan bidang kebudayaan skala kabupaten;
- e. pelaksanaan koordinasi atas pembinaan, pembangunan, dan pengelolaanj'penyelenggaraan kegiatan sejarah dan tradisi skala kabupaten;
- d. pelaksanaan koordinasi atas pembinaan, pembangunan, dan pengelolaan/penyelenggaraan kegiatan museum dan cagar budaya skala kabupaten;
- f. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi kegiatan kebudayaan skala kabupaten;
- h. pelaksanaan koordinasi atas pengelolaan kegiatan kesenian;
- g. pelaksanaan fasilitasi kebutuhan sarana prasarana budaya, sejarah, dan kesenian skala kabupaten;
1. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kompetensi sumber daya seni skala kabupaten;
- k. pelaporan dan evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan bidang;
- J. pelaksanaan pendataan kebudayaan, sejarah dan kesenian skala kabupaten;
1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. ·.
·,.,,\_
BAB IV
Pasal 28

- ( 1) Bidang Kebudayaan, terdiri atas :
- a. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
- b. Seksi Sejarah dan Tradisi;
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebudayaan.
- C.' Seksi Kesenian.
BAB IV
Pasal 29

- ( 1) Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, dan melaksanakan pengembangan cagar budaya dan kegiatan perrnuseuman daerah, mengendalikan, mengolah, melestarikan, dan pemetaan cagar budaya skala kabupaten, sosialisasi kerangka dasar pengembangan cagar budaya dan perrnuseuman di daerah.
- (3) Seksi Kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, dan melaksanakan pengembangan warisan budaya takbenda di bidang kesenian dan kemahiran, permainan tradisional, dan pertunjukan, melaksanakan apresiasi terhadap pengembangan seni, sosialisasi kerangka dasar pengembangan kesenian di daerah, pengembangan pendataan warisan budaya takbenda di bidang seni.
- (2) Seksi Sejarah dan Tradisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, dan melaksanakan pengembangan Sejarah dan Tradisi lokal, inventarisasi, penulisan, dan pendokumentasian sumber sejarah dan pu.blikasi sejarah, mengendalikan, mengolah, melestarikan, dan pemetaan tradisi lisan dan tradisi tertulis, apresiasi terhadap para sejarawan lokal, · database dan sistem inforrnasi geografi sejarah, koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah skala kabupaten serta diklat sejarah.
- ( 1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas secara operasional di lapangan.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Tata Usaha dan J abatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Din as.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur lebih Ian jut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
Kelompok Jabatan Fungsicnal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.
BAB IV
Pasal 32

- (l) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan . sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerin tah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masingmasing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas masing-masing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.
BAB IV
Pasal 34

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku.
BAB IV
Pasal 35

Kepala Dinas, memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.
BAB IV
Pasal 36

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggugjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
BAB IV
Pasal 37

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebi.h lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.
BAB IV
Pasal 38

Dalam menyampaikan laporan, ternbusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional rnernpunyai hubungan kerja.
BAB IV
Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.
BAB IV
Pasal 40

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan perundangundangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.
BAB IV
Pasal 41

masmgDaerah pejabat Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing pejabat dalam lingkungan Pernerintah dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB VII - KETE:NTUAN PENUTUP Pasal 43
Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalamBerita Daerah Kabupaten Buton Utara.
BUPATI BUTON UTARA,
~
Ditetapkan di Buranga pada tanggal P. 7 - Ir) - 2016
H. ABU HASAN
Diundangkan di Buranga Pada tanggal
2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA,
BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2016 NOMOR
PERATURAN
BUPATI BUTON UTARA
NOMOR.
&lt;:3&lt;1 TAHUN 2016
Tl\.NGGAL
~7 -t9-- 2016
T,ENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BUTON UTARA
LAMPIRAN
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BUTON UTARA
BUPATI BUTON UTARA,
PEM
H. ABU HASAN