PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor I~ Tahun 2023
Tentang RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
Berlaku: 28 Tahunn 2009
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peratunm Daerah ini yang dimaksud deogan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. 2.. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupat.i Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerab yang selartjutnya disebut DPRD adalab DPRD Kabupaten Situbondo.
5. Dinas Perhubuogan, Komuoikasi dan lnfonnatilca edalah Dinas Perhulnmgan, Komuoibsi dan lnformatika Kabupaten Situbondo.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melalrukan usaha yang meliputi Perseroan T ~ Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apaptm Firma, ~ Koperui, Dana Peosiun, Penelrutuan, Pakumpulan. Yayasan. Orgaoisasi Musa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya tennasuk. kontmk investasi kolektif dan bentok usaba tetap.
7. Pejabet adaJab Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan Peratunm Penmdang-undangan yang berlaku.
8. Tempat Parm adaJab tempat yang disooiakan IJlrtuk pelayanan parkir di tepijalan umum yang diteotukan olch Pemerintah Daerab.
9. Paoor adalah lfeadaao k.endaraan berhenti atau tidak bergerak UDtuk beberapa saat dan ditinggallcan pengemudinya.
10. Parkir berlangganan adaiab paddr yang pembayaran retribusinya dilakukan 1 (salU) kali untuk jangka waktu satu tahun.
11. Sepeda Motor adaJab fc.eodaraan bermotor beroda dua deogan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bennotor beroda tiga tanpa rumah-rumab.
12. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (dclapan) orang, termasuk untuk Peogemudi mu yang beratnya lebih dari 3.SOO (ti.ga ribu lima ratus) kilogram.
13. Mobil Barang adalah kendaraan bennotor yang dignoabo Wltuk angkutan barang.
14. J 4. Mobil Peonmpang adalab keodaraan bermotor anglrutan onmg yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, temwuk untuk Pengemudi atau yang beratnya lcbih dari 3.SOO (tiga ribu lima ratus) kilogram.
- l 5. Kendaraan Bennotor adalfth setiap kendaraan yang digerakkan oleh per:alatan mekaoik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
16. Kereta Gandengan adaJah suatu alat yang dipergtmakan untuk mengangkut banmg yang selmuh bebannya d.itumpu oleh alat itu send.iri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan motor.
17. Kema Tempela,, adalah suatu alat yang dpergunakan untuk menganglrut banmg yang dirancang untuk d.itarik dan sebag:iao bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
18. Jumlah Berat yang Diperbolebkan adalah berat maksimtBD keodaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehbn menurut rancangannya.
19. Kas Umum Damm adaiah "8s Umum Dacrah Kabupaten Situbondo.
20. Retribusi adalab pungutao daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pembcrian izin tertentu yang k.luasus cli!ICdiakan dan/atau diberikan oteh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
21. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau dibcrikan oleh Pemcrintah daerah untuk tujuan kepeutingan dan PfflBl'faatan umum serla dapat dinikmati oleh orang pribadi atau baden.
22. Wajib Retribusi adaJah orang pribedi atau badan yang menurut peraturan penmdang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayanm retri~ termasuk pemungut atau pemotong retribusi terteotu.
23. Masa Retribusi adalah suatu jangka 'W'aktu tmentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib retribusi untuk memanfaatk.anjasa dan perizinan tatentu dari Pemerintab Daerah.
24. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain kc bs daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SK.RD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besamya jumlah pokok retribusi yang terutang.
26. Surat KetetapaD Retribusi Daerab Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan ietribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlab kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atan seharusnya tidak terutang.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjumya disingkat STRD, adalah surat untuk melalrukan tagiban retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga atau denda.
28. Pemcriksaan adalah serangkaian kegiatan meogbimpun dan meogolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakau 'ieC8ra objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemerilcsaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban ietribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam nmgka melaksanakan ketentuan peraturan penmdang› undangan retribusi daerah.
29. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang deogan bukti itu membuat tenmg tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan Uffll&amp;Dgkanya.
30. Peoyidik. Pegawai Negeri Sipil yang selanjumya disebut PPNS, adalab Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan pe.nyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
N~ OBYEK. DAN SUBYEK RETRIBUSI Pual2
- (1) Dengan nama Re1ribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jahm Umum dipungut retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diseAiakan oleh Pemerintah Daerah.
2. {2) PenyediMD tempat parkir di tepi jalan umum s-'!bagidrnana dimaksud pada ayat ( l) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Paa.13
Obyek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parlcir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
Pual4
- (1) Subyek Retribusi adalab Orang Pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Wajib Rmibusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menwut Pcratunm Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan paddr di tepi jalan umum.
GOLONGAN RETRIBUSI
Pual 5
Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum termasuk golongan Retribusi JasaUmum.
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pua) 6
Tmgkat penggunaan jasa retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan dan waktu pemanfaatan jasa pelayanan parkir.
PRINSIP PENETAPAN T ARIF RETRIBUSI Pual7
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retn"busi pelayanan parkir di tepi jalan umum ditetapbn dcogan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksi1d pada ayat (1) meliputi biaya operui dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
STRUKTUR DAN BESARNY A TARIF RETRIBUSI Pual8
8csanm retribusi pclayanan parkir di tepi jalan umwn ditentukan sebagai berikut:
Berlaku untuk I (satu) kali parkir :
| No. | JeniaKeadanaa | Besann Retribasi (Rp.) |
|-------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | SepedaMotor | 500,00 |
| 2 | Station Wagon, Pick Up, Jeep, Sedan, Box Kecil, dan sejenisnya | 1.000,00 |
| 3 | Mini Bus, Truk Engkel, dan sejenisnya | 1.500,00 |
| 4 | Truk Double, Box Besar, dan sejenisnya | 2.000,00 |
| 5 | Bus, Truk Gandeog,dan sejenisnya | 2.000,00 |
Berlaku untuk peogguna parkir berlangganan per tahun :
| No | Jenis Keadaraan | Betaran Retribusi (Rp.) |
|------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 2 | Station Wagon, Pick Up, Jeep, Sedan, BoxKecil, dan sejenisnya | Rp. 40.000.00 |
| 3 | Mini Bus, Truk Engkcl, Truk Double, Box Besar, Bus, dan sejenisnya | Rp. 60.000,00 |
WIIA Y AH PEMUNGUTAN
Pual9
Retribusi terutang dipungut di wilayah daerah.
MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pua.I 10
- (1) Masa Retribusi Parldr di Tepi Jalan Umum adalah saat diberikan karcis
- (2) DikecuaJikan dari ayat (1) adaJah pelayanan parkir berlangganan yang masa retribusinya adaJab 1 (satu) tahun.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 11

Saat Retribusi tenmmg terjadi pada saat diterbitkamya SKRD atau dokwnen yang dipersamakan.