Unknown Unknown Nomor 1 Tahun 2007
Tentang POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
Berlaku: 1 TAHUN 2007
N/A
Preamble

Mengingat
B U P A T I B U N G O
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 1 TAHUN 2007
TENTANG
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA
BUPATI BUNGO,
Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maka terhadap satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas operasional pelayanan publik dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas;
- b. bahwa penerapan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dapat dilaksanakan dengan badan layanan umum;
- c. bahwa untuk melaksanakan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum di daerah, maka perlu adanya pengaturan lebih lanjut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
4. : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2006 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Penyusunan Dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.02/2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bungo;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bungo;
3. Bupati adalah Bupati Bungo;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo;
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah yang menpunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi, efektifitas dan produktivitas;
6. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasan untuk menerapkan praktekpraktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanaan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya;
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan organisasi lembaga daerah sebagai unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan;
10. Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah bagian atau sub ordinat dari SKPD yang selanjutnya disingkat UKSKPD;
11. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD/UKSKPD yang dipimpinnya;
12. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan penggunaan anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPKBLUD;
13. Rencana Bisnis dan Anggaran SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPKBLUD yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD;
14. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD/UKSKPD berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang efisien, efektif dan produktif dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan;
15. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen APBD yang digunakan sebagai dasar perencanaan anggaran setiap unit kerja/satuan kerja;
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen APBD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran setiap unit kerja/satuan kerja;
17. Surat Perintah Membayar Nihil yang selanjutnya disingkat SPM Nihil adalah surat permintaan pembayaran nihil yang diajukan oleh SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD;
18. Surat Perintah Pencairan Dan Nihil yang selanjutnya disingkat SP2D Nihil adalah surat perintah membayar giro nihil yang diterbitkan oleh KPKD untuk pengesahan penerimaan dan pengeluaran SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD sebagai penerimaan dan pengeluaran dalam APBD;
19. Cost Recovery adalah prosentase perbandingan antara pendapatan yang diterima denga jumlah biaya yang dikeluarkan oleh SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD untuk menghasilkan barang dan jasa dalam satu tahun anggaran;
20. Nilai Omzet adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD yang berasal dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya;
21. Nilai Aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD pada akhir suatu tahun buku tertentu;
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BAB II - AZAS DAN TUJUAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
Pasal 2

SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD melakukan kegiatan berdasarkan azas:
1. peningkatan pelayanan masyarakat;
2. pemberian fleksibilitas pengelolaan keuangan;
3. meringankan beban APBD;
4. meningkatkan kemandirian;
5. bukan kekayaan daerah yang dipisahkan;
6. bagian dari Perangkat Daerah;
7. penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan praktek bisnis yang sehat;
8. tidak mengutamakan keuntungan;
9. pendapatan dan belanja dikonsolidasikan pada APBD;
10. transparan;
11. akuntabel.
Bagian Kedua
Tujuan
BAB II - AZAS DAN TUJUAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
Pasal 3

Penerapan PPK-BLUD bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat.
BAB III - PERSYARATAN, PENETAPAN DAN PENCABUTAN PELAYANAN
Pasal 4

- (1) SKPD/UKSKPD yang memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif dapat ditetapkan oleh Bupati untuk menerapkan PPK-BLUD.
- (2) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. merupakan SKPD/UKSKPD;
- b. menyelenggarakan tugas dan fungsi yang berhubungan dengan :
1. menyediakan barang/jasa untuk layanan umum;
2. mengelola wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat dan/atau layanan umum;
3. mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau layanan kepada masyarakat.
- c. melaksanakan kegiatan bidang layanan umum yang diselenggarakan bersifat operasional yang menghasilkan barang/jasa; dan
- d. melakukan kegiatan tidak mengutamakan pencarian keuntungan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi apabila:
- a. kinerja pelayanan tugas dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui penerapan PPK-BLUD sebagaimana direkomendasikan oleh kepala SKPD;
- b. kinerja keuangan SKPD/UKSKPD yang bersangkutan harus sehat sebagaimana ditunjukan dalam dokumen usulan penerapan PPK-BLUD;
- c. dokumen usulan penerapan PPK-BLUD sebagaimana dimaksud pada huruf b terdiri dari :
1. daftar aset termasuk nilainya, sehingga diketahui kekayaan yang dimiliki SKPD/UKSKPD;
2. pendapatan menunjukkan kecenderungan naik dari tahun ke tahun, sehingga SKPD/UKSKPD tersebut dapat mandiri; dan
3. prosentase cost recovery sebesar 60 % (enam puluh persen) untuk mengetahui seberapa besar pendapatannya dapat menopang biaya operasional dalam satu tahun.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) terpenuhi apabila SKPD/UKSKPD yang bersangkutan sudah dapat menyajikan dokumen sebagai berikut:
- a. pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat yang disusun dengan menggunakan format sebagaimana Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- b. pola tata kelola;
- c. rencana strategis bisnis;
- d. laporan keuangan pokok;
- e. standar pelayanan minimal; dan
- f. laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.
- (5) Pola tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, merupakan peraturan internal SKPD/UKSKPD yang mengatur:
- a. tata laksana, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi, perkembangan misi dan strategi, pengelompokan fungsi yang logis, efektivitas pembiayaan, serta pendayagunaan sumber daya manusia;
- b. akuntabilitas, sebagai pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang diupayakan kepada SKPD/UKSKPD yang bersangkutan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik; dan
- c. transparansi, sebagai azas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan.
- (6) Rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, mencakup:
- a. visi, yang merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan;
- b. misi, yang merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik;
- c. program strategis, yang merupakan proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun;
- d. potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul; dan
- e. pengukuran pencapaian kinerja, yang dilakukan dengan menggambarkan apakah hasil kegiatan tahun berjalan dapat tercapai dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja tahun berjalan.
- (7) Laporan keuangan pokok sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf d merupakan dokumen yang terdiri dari:
- a. laporan realisasi anggaran/laporan operasional keuangan, yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola, serta menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu tahun anggaran yang terdiri dari unsur pendapatan dan belanja;
- b. neraca/prognosa neraca, yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu;
- c. laporan arus kas, yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi dan transaksi non-anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan
- d. catatan atas laporan keuangan, yang berisi penjelasan neratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca/prognosa neraca dan laporan arus kas disertai laporan mengenai kinerja keuangan.
- (8) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e merupakan ukuran pelayanan yang harus dipenuhi oleh SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD.
- (9) Laporan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f merupakan:
- a. laporan auditor tahun terakhir sebelum SKPD/UKSKPD yang bersangkutan diusulkan untuk menerapkan PPK-BLUD.
- b. dalam hal SKPD/UKSKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a belum pernah diaudit, SKPD/UKSKPD harus membuat pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen yang disusun sesuai dengan format sebagaimana Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (10) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati.
- (11) Penetapan Bupati mengenai SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPKBLUD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Bagian Kedua
Penetapan Dan Pencabutan Penerapan PPK-BLUD
BAB III - PERSYARATAN, PENETAPAN DAN PENCABUTAN PELAYANAN
Pasal 5

- (1) Kepala SKPD/UKSKPD mengajukan usulan penerapan PPK-BLUD kepada Bupati bagi SKPD/UKSKPD yang telah memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif.
- (2) Terhadap UKSKPD, SKPD pembina teknis terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk mengajukan usulan permohonan penetapan penerapan PPK-BLUD kepada Bupati.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dengan menggunakan format sebagaimana Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (4) Bupati dapat menetapkan atau menolak usul permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setelah mendapat pertimbangan dari tim penilai yang dibentuk oleh Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterima usulan permohonan secara lengkap.
- (5) Pertimbangan yang diberikan tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada hasil penilaian terhadap persyaratan administratif.
- (6) Penetapan penerapan PPK-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa pemberian status secara penuh atau bertahap.
- (7) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati tidak memberikan jawaban maka usulan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan ditolak.
- (8) Penerapan PPK-BLUD secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan apabila persyaratan substantif dan persyaratan teknis telah terpenuhi tetapi persyaratan administratif belum terpenuhi.
- (9) Penerapan PPK-BLUD secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berlaku paling lama 3 (tiga) tahun.
- (10) Apabila persyaratan administratif terpenuhi selama periode sebagaimana dimaksud pada ayat (9), penerapan PPK-BLUD bertahap ditetapkan menjadi penerapan PPK-BLUD secara penuh.
- (11) Apabila persyaratan administratif tidak terpenuhi selama periode sebagaimana dimaksud pada ayat (9), maka penerapan PPK-BLUD secara bertahap dibatalkan dengan Keputusan Bupati.
BAB III - PERSYARATAN, PENETAPAN DAN PENCABUTAN PELAYANAN
Pasal 6

- (1) Pencabutan Penerapan PPK-BLUD oleh Bupati berdasarkan:
- a. usul dari SKPD pembina teknis bagi UKSKPD yang menerapkan PPKBLUD;
- b. usul SKPD yang menerapkan PPK-BLUD;
- c. pertimbangan Tim Penilai; atau
- d. berubah statusnya menjadi badan hukum dengan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Pencabutan Penerapan PPK-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan apabila SKPD/UKSKPD yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan/atau administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Pencabutan Penerapan PPK-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d selain tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pencabutan Penerapan PPK-BLUD dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal usul pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) penetapan pencabutan penerapan PPK-BLUD tidak ditetapkan, maka usul pencabutan dianggap ditolak.
- (6) SKPD/UKSKPD yang pernah dicabut dari penerapan PPK-BLUD setelah 3 (tiga) tahun dapat diusulkan kembali untuk menerapkan PPK-BLUD sesuai dengan ketentuan Pasal 4.
BAB III - PERSYARATAN, PENETAPAN DAN PENCABUTAN PELAYANAN
Pasal 7

- (1) Dalam rangka menilai usulan penetapan dan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Bupati menugaskan Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari unsur SKPD terkait dan instansi terkait lainnya yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB IV - STANDAR DAN TARIF LAYANAN
Pasal 8

- (1) SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD menggunakan standar pelayanan minimal yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan batasan layanan minimal yang memenuhi persyaratan pada focus jenis layanan, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan dapat diandalkan serta tepat waktu.
- (3) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan, biaya serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.
- (4) Kualitas layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi teknis layanan, proses layanan, tata cara dan waktu tunggu untuk mendapatkan layanan.
- (5) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD.
Bagian Kedua
Tarif Layanan
BAB IV - STANDAR DAN TARIF LAYANAN
Pasal 9

- (1) SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang dijual.
- (2) Imbalan atas barang/jasa layanan yang dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit pelayanan.
- (4) SKPD yang menerapkan PPK-BLUD mengajukan usulan tarif kepada Bupati.
- (5) UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD mengajukan usulan tarif kepada Bupati melalui Kepala SKPD pembina teknis.
- (6) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk pelayanan yang menggunakan tarif berdasarkan Peraturan Daerah.
- (7) Penetapan tarif harus mempertimbangkan:
- a. kontinuitas dan pengembangan layanan;
- b. daya beli masyarakat;
- c. asas keadilan dan kepatutan; dan
- d. kompetisi yang sehat.
BAB V - PENGELOLAAN KEUANGAN
Pasal 10

- (1) SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD menyusun rencana strategis bisnis lima tahunan dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (2) SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD menyusun RBA tahunan dengan mengacu kepada Rencana Strategis Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan :
- a. basis kinerja;
- b. perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan; dan
- c. kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat atau badan lain atau APBD.
BAB V - PENGELOLAAN KEUANGAN
Pasal 11

Tahun Anggaran BLUD dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.
BAB V - PENGELOLAAN KEUANGAN
Pasal 12

- (1) Setiap Tahun Anggaran selambat-lambatnya awal bulan Agustus tahun berjalan SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD menyusun RBA untuk dibahas sebagai bagian RKA-SKPD atau RAPBD bersama SKPKD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perhitungan jumlah dan kualitas jasa dan/atau barang yang direncanakan dikalikan dengan Unit Cost dari jasa dan/atau barang yang ditawarkan.
- (3) RBA yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah untuk dikaji kembali standar biaya dan Anggaran SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD dalam rangka pemrosesan mekanisme pengajuan dan penetapan rancangan APBD.
- (4) RBA yang telah disetujui menjadi RBA definitif digunakan sebagai acuan dalam menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD/UKSKPD (DPA SKPD/UKSKPD).
- (5) Dokumen Pelaksana Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit mencakup seluruh pendapatan dan belanja, proyeksi arus kas serta jumlah jasa dan/atau barang yang akan dihasilkan.
- (6) Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD disahkan PPKD dan menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- (7) PPKD mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat tanggal 31 Desember menjelang awal tahun anggaran.
- (8) Dalam hal Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum disahkan, SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD dapat melakukan pengeluaran paling tinggi sebesar angka Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun lalu.
Bagian Kedua
Pendapatan dan Belanja
BAB V - PENGELOLAAN KEUANGAN
Pasal 13

- (1) Penerimaan anggaran yang bersumber dari APBD diberlakukan sebagai pendapatan SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD.
- (2) Pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang dijual kepada masyarakat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain merupakan pendapatan operasional SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD.
- (3) Hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain merupakan pendapatan yang harus diperlakukan sesuai dengan peruntukan.
- (4) Hasil kerjasama SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya merupakan pendapatan bagi SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD.
- (5) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD sesuai RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (6) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaporkan sebagai pendapatan bukan pajak pemerintah daerah dan ditatausahakan sesuai ketentuan yang berlaku.
BAB V - PENGELOLAAN KEUANGAN
Pasal 14

- (1) Belanja SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD terdiri dari unsur biaya yang sesuai dengan struktur biaya yang dituangkan dalam RBA definitif.
- (2) Pengelolaan belanja SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran mengikuti praktek bisnis yang sehat.
- (3) Fleksibilitas pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku dalam ambang batas sesuai dengan yang ditetapkan dalam RBA.
- (4) Belanja SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD yang melampau ambang batas fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan Bupati.
- (5) Belanja SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD dilaporkan sebagai belanja barang dan jasa pemerintah daerah.
- (6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD dapat mengajukan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD.
Bagian Ketiga
Penggunaan Pendapatan
BAB V - PENGELOLAAN KEUANGAN
Pasal 15

- (1) Pendapatan SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD hanya dapat digunakan untuk membiayai :
- a. kegiatan operasional yang berkenaan dengan produksi barang dan/atau jasa yang dibutuhkan;
- b. kegiatan pemeliharaan;
- c. peningkatan sumber daya manusia.
- (2) Penggunaan pendapatan SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD untuk pembiayaan investasi sarana dan prasarana, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati.
Bagian Keempat
Pengelolaan Kas dan Barang
BAB V - PENGELOLAAN KEUANGAN
Pasal 16

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas, SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPKBLUD menyelenggarakan hal-hal sebagai berikut :
- a. merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas;
- b. melakukan pemungutan pendapatan atau tagihan;
- c. menyimpan kas dan mengelola rekening bank;
- d. melakukan pembayaran;
- e. mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
- f. memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Pengelolaan kas SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD dilaksanakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Penarikan dana yang bersumber dari APBD dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Surat Perintah Membayar (SPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah SPD ditandatangani oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (5) Pengadaan barang/jasa SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan ekonomis sesuai dengan praktek bisnis yang sehat serta berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (6) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan jenjang nilai tertentu diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (7) Kekayaan SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan serta dilakukan dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan pelayanan umum.
- (8) SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD tidak dapat menjaminkan atau memindahtangankan aset tetap kepada pihak lain.
- (9) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB V - PENGELOLAAN KEUANGAN
Pasal 17

- (1) Untuk pengesahan penggunaan pendapatan SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD, pengguna anggaran menyampaikan SPM nihil kepada SKPKD.
- (2) SPM nihil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan laporan penerimaan sebelumya dan bukti-bukti pengeluaran yang asli.
- (3) Berdasarkan SPM nihil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPKD menerbitkan SP2D nihil.
Bagian Kelima
Investasi, Pengelolaan Piutang dan Utang
BAB V - PENGELOLAAN KEUANGAN
Pasal 18

- (1) SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD dapat melakukan investasi jangka pendek pada instrumen keuangan dengan resiko rendah dalam rangka cash management.
- (2) SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD tidak diperkenankan melakukan investasi jangka panjang dan/atau melakukan penyertaan modal pada pihak ketiga kecuali atas persetujuan Bupati.
- (3) SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD dapat melakukan penghapusan piutang secara berjenjang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati.
- (4) Piutang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) merupakan piutang yang timbul karena penyerahan barang/jasa dan/atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD.
- (5) SKP/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD dapat melakukan pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan peminjaman dengan pihak lain berdasarkan persetujuan Bupati.
- (6) Pembayaran kembali pinjaman sebagaimana dimaksud ayat (5) merupakan tanggung jawab pimpinan SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPKBLUD.
Bagian Keenam
Penyelesaian Kerugian Negara
BAB V - PENGELOLAAN KEUANGAN
Pasal 19

- (1) Setiap kerugian daerah yang disebabkan SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Terhadap kerugian daerah sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dapat segera dilakukan tuntutan ganti rugi oleh Bupati sesuai ketentuan yang berlaku.
Bagian Ketujuh
Penatausahaan Keuangan
BAB V - PENGELOLAAN KEUANGAN
Pasal 22

- (1) Penatausahaan Keuangan dan akuntansi SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD berpedoman pada sistem akuntansi yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) Dalam hal sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat diterapkan, maka SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD mengacu pada sistem akuntasi yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati tersendiri.
- (1) Penerimaan dana SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD disetor dan disimpan pada rekening Bank lainnya yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Jasa giro atas penempatan dana SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPKBLUD pada Bank yang ditunjuk, merupakan pendapatan daerah yang harus disetor ke Rekening Kas Daerah.
- (3) Bank yang ditunjuk, memindahbukukan jasa giro tersebut ke Rekening Kas Daerah setiap akhir bulan, dan Nota Kreditnya disampaikan kepada SKPKD.
Bagian Kedelapan
Penerimaan Jasa Giro
BAB V - PENGELOLAAN KEUANGAN
Pasal 23

Bagian Kesembilan
Pertanggungjawaban Keuangan
BAB V - PENGELOLAAN KEUANGAN
Pasal 24

Tata cara pencairan dan pertanggungjawaban dana yang bersumber dari APBD mengacu pada Peraturan Bupati tersendiri.
Bagian Kesepuluh
Laporan Keuangan
BAB V - PENGELOLAAN KEUANGAN
Pasal 25

- (1) SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD menyelenggarakan sistem akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan akuitas dana yang berada dalam tanggung jawabnya.
- (2) Penyelenggraan akuntansi sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pencatatan/penatausahaan atas transaksi keuangan SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD serta menyiapkan laporan keuangan sehubungan pelayanan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disampaikan kepada Bupati melalui SKPKD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Kepala SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD memberikan pernyataan bahwa pelaksanaan pelayanan SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai sesuai dengan ketentuan perundangundangan.
Bagian Kesebelas
Akuntabilitas Kinerja
BAB V - PENGELOLAAN KEUANGAN
Pasal 26

- (1) Kepala SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD bertanggungjawab terhadap pelaporan keuangan dan kinerja opersional sesuai dengan tolok ukur yang yang ditetapkan dalam RBA.
- (2) Kepala SKPD/UKSKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat laporan keuangan dan kinerja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3).
- (3) Laporan keuangan dan kinerja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPKD dan tim yang ditunjuk.
- (1) Saldo pendapatan anggaran SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPKBLUD merupakan selisih lebih atau kurang antara pendapatan dengan belanja yang dihitung berdasarkan laporan keuangan operasional.
- (2) Saldo pendapatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dan diperhitungkan dalam tahun anggaran berikutnya pada pendapatan yang bersumber dari APBD.
Bagian Kedua belas
Saldo Kas
BAB VI - Bagian Kedua
Pasal 27

TATA KELOLA
Bagian Kesatu
Kelembagaan
BAB VI - Bagian Kedua
Pasal 28

Dalam hal SKPD/UKSKPD perlu melakukan perubahan kelembagaan untuk menerapkan PPK-BLUD, yang pelaksanaanya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kedua
Pejabat Pengelola
BAB VI - Bagian Kedua
Pasal 29

- (1) Pejabat Pengelola SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD terdiri atas:
- a. kepala;
- b. pejabat keuangan; dan
- c. pejabat teknis;
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud padat ayat (1) huruf a berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional, keuangan dan teknis yang mempunyai kewajiban:
- a. menyiapkan rencana strategis bisnis;
- b. menyiapkan RBA tahunan;
- c. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- d. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan;
- (3) Pejabat Keuangan sebagaimana dimkasud pada ayat (1) huruf b berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan yang mempunyai kewajiban:
- a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
- b. menyiapkan dokumen anggaran satuan kerja;
- c. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
- d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
- e. melakukan pengelolaan utang piutang;
- f. melaksanakan pengelolaan barang, aset tetap, dan inventasi;
- g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan
- h. menyelenggarakan akutansi dan penyusunan laporan keuangan.
- (4) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berfungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing yang mempunyai kewajiban:
- a. menyusunan perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
- b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
- c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.
BAB VI - Bagian Kedua
Pasal 30

- (1) Pejabat pengelola SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD dapat terdiri dari pegawai negeri sipil dan/atau tenaga profesional non pegawai negeri sipil sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Syarat pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola yang berasal dari pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
Bagian Ketiga
Pembinaan
BAB VI - Bagian Kedua
Pasal 31

- (1) Pembinaan keuangan SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD dilakukan oleh SKPKD.
- (2) Pembinaan teknis SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD dilakukan oleh SKPD terkait.
- (3) Untuk efektivitas pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk tim pembina oleh Bupati.
- (1) Dalam rangka pengawasan, Bupati dapat menunjuk Dewan Pengawas terhadap SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD.
- (2) Anggota Dewan pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur-unsur pejabat SKPD terkait yang tidak termasuk dalam tim penilai, pembina keuangan dan pembina teknis, serta tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan SKPD/UKSKPD.
- (3) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Pejabat Pengelola SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPKBLUD, kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu pembentukan.
Bagian Keempat
Dewan Pengawas
Paragraf I
Umum
BAB VI - Bagian Kedua
Pasal 32

Paragraf 2
Pembentukan
BAB VI - Bagian Kedua
Pasal 33

- (1) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat dilakukan pada SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD dengan ketentuan:
- a. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran minimum sebesar Rp.15.000.000.000,(lima belas milyar rupiah); dan/atau
- b. nilai aset menurut neraca, minimum sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah).
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang untuk SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD dengan ketentuan:
- a. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran sebesar Rp.15.000.000.000,(lima belas milyar rupiah) sampai dengan Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah); dan/atau
- b. nilai aset menurut neraca sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah).
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang untuk SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD dengan ketentuan:
- a. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran lebih besar dari Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah); dan/atau
- b. nilai aset menurut neraca, lebih besar dari Rp.200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah).
BAB VI - Bagian Kedua
Pasal 34

Untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas, Bupati dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas.
Paragraf 3
Tugas dan Kewajiban
BAB VI - Bagian Kedua
Pasal 35

- (1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
- a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD;
- b. mengikuti perkembangan kegiatan SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD;
- d. melaporkan kepada Bupati apabila terjadi gejala menurunnya kinerja SKPD/UKSKPD; dan
- e. memberikan pertimbangan manajemen kepada pejabat pengelola SKPD/UKSKPD untuk menerapkan praktek bisnis dalam pengelolaan PPK-BLUD yang baik.
- (3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester dan laporan insidentil apabila diperlukan.
Paragraf 4
Persyaratan Keanggotaan
BAB VI - Bagian Kedua
Pasal 36

Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
- b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakann bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit, atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan kerugian negara.
Paragraf 5
Pemberhentian
BAB VI - Bagian Kedua
Pasal 37

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas disebabkan karena:
- a. berakhirnya masa jabatan; atau
- b. tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD; atau
- d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana kejahatan dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD.
BAB VII - REMUNERASI
Pasal 38

- (1) Pejabat pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD dapat diberikan remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.
- (3) Besaran remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang proses penyusunannya dilakukan oleh Kepala SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD dengan mempertimbangkan:
- a. proporsionalitas, yang merupakan pertimbangan atas ukuran dan jumlah aset yang dikelola SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD serta tingkat pelayanan;
- b. kesetaraan, yang memperhatikan industri pelayanan sejenis;
- c. kepatutan, yang menyesuaikan kemampuan pendapatan SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD yang bersangkutan; dan
- d. kinerja operasional SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD yang ditetapkan oleh kepala SKPD sekurang-kurangnya mempertimbangkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (4) Besaran maksimal remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar 60 % (enam puluh persen) dari pendapatan operasional.
- (5) Pemberian remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan pendapatan SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD yang bersangkutan.
BAB VIII - KEPEGAWAIAN
Pasal 39

- (1) Pegawai SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD dapat terdiri dari :
- a. Pegawai negeri sipil ;
- b. Tenaga profesional non pegawai negeri sipil; dan/atau
- c. Tenaga honorer yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengangkatan, pemindahan dan perberhentian tenaga profesional non pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD dan dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kepagawaian daerah.
- (3) Persyaratan kualifikasi, pengangkatan, dan pemberhentian tenaga profesional non pegawai negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
Diundangkan di Muara Bungo pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,
USMAN HASAN
BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2007 NOMOR
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 40

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, SKPD/UKSKPD yang telah ditetapkan sebagai unit swadana daerah dan uji coba unit swadana daerah dapat langsung menerapkan PPK-BLUD.
- (2) Penerapan PPK-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 9 (sembilan) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini berlaku.
- (3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diadakan penelitan peryaratan substansif, teknis, dan administratif untuk menerapkan sebagai SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPK-BLUD secara penuh atau bertahap.
BAB X
Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.
Ditetapkan di Muara Bungo pada tanggal
BUPATI BUNGO,
H. ZULFIKAR ACHMAD
LAMPIRAN I
: PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR
: TAHUN 2007
TANGGAL :
TENTANG : POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
Format untuk SKPD
PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK MENINGKATKAN KINERJA
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
:
Jabatan
:
Bertindak untuk dan
atas nama
: (SKPD yang mengusulkan PPK-BLUD)
Alamat
:
Telepon/Fax :
E-mail
:
menyatakan dengan sebenarnya bahwa (SKPD yang mengusulkan PPK-BLUD) sanggup untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
1. meningkatkan kinerja pelayanan bagi masyarakat;
2. meningkatkan kinerja keuangan; dan
3. meningkatkan manfaat bagi mamsyarakat. melalui Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.
Menyetujui, Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan
fungsi di bidang pengelolaan keuangan daerah
(nama/tanda tangan)
Muara Bungo, ...
Kepala SKPD,
(nama/tanda tangan)
Format untuk UKSKPD
PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK MENINGKATKAN KINERJA
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
:
Jabatan
:
Bertindak untuk dan
atas nama
: (UKSKPD yang mengusulkan PPK-BLUD)
Alamat
:
Telepon/Fax :
E-mail
:
menyatakan dengan sebenarnya bahwa (UKSKPD yang mengusulkan PPK-BLUD) sanggup untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
4. meningkatkan kinerja pelayanan bagi masyarakat;
5. meningkatkan kinerja keuangan; dan
6. meningkatkan manfaat bagi mamsyarakat.
melalui Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.
Menyetujui, Kepala SKPD
(nama/tanda tangan)
Muara Bungo, ...
Kepala UKSKPD,
(nama/tanda tangan)
BUPATI BUNGO,
H. ZULFIKAR ACHMAD
LAMPIRAN II
: PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR
: TAHUN 2007
TANGGAL :
TENTANG : POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
Format untuk SKPD
PERNYATAAN BERSEDIA UNTUK DIAUDIT SECARA INDEPENDEN
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
:
Jabatan
:
Bertindak untuk dan
atas nama
:
(SKPD yang mengusulkan PPK-BLUD)
Alamat
:
Telepon/Fax :
E-mail
:
menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan administratif dalam rangka menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK- BLUD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bungo Nomor ... Tahun ... tentang ... (SKPD) bersedia untu diaudit secara independen.
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.
Menyetujui, Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan daerah
(nama/tanda tangan)
Muara Bungo, ...
Kepala SKPD,
(nama/tanda tangan)
Format untuk UKSKPD
PERNYATAAN BERSEDIA UNTUK DIAUDIT SECARA INDEPENDEN
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
:
Jabatan
:
Bertindak untuk dan
atas nama
:
(UKSKPD yang mengusulkan PPK-BLUD)
Alamat
:
Telepon/Fax
:
E-mail
:
menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan administratif dalam rangka menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK- BLUD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bungo Nomor ... Tahun ... tentang ... (UKSKPD) bersedia untu diaudit secara independen.
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.
Menyetujui,
Kepala SKPD
(nama/tanda tangan)
Muara Bungo, ...
Kepala UKSKPD,
(nama/tanda tangan)
BUPATI BUNGO,
Menyetujui,
Kepala SKPD
(nama/tanda tangan)
Kepala UKSKPD,
(nama/tanda tangan)
BUPATI BUNGO,
H. ZULFIKAR ACHMAD
LAMPIRAN III
: PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR
: TAHUN 2007
TANGGAL :
TENTANG : POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
Format Pengajuan Usulan Penetapan SKPD/UKSKPD untuk menerapkan PPK-BLUD
Nomor
Sifat
:
:
Muara Bungo, ...
Kepada :
Lampiran
:
Yth.
Bupati Bungo
di
MUARA BUNGO
Hal
:
Permohonan Penetapan (SKPD/UKSKPD) untuk Menerapkan PPK-BLUD
Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Bungo Nomor ... Tahun ... tentang ..., dengan ini kami mengusulkan agar (SKPD/UKSKPD) dapat ditetapkan sebagai SKPD/UKSKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
Sesuai hasil evaluasi yang telah kami lakukan, kami merekomendasikan bahwa (SKPD/UKSKPD) :
- a. telah memenuhi persyaratan substantif dan teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bungo dimaksud;
- b. memiliki kinerja yang layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui PPK-BLUD;
- c. mempunyai kinerja keuangan yang sehat.
Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan dokumen dan data persyaratan administratif sebagai berikut :
1. Nama SKPD/UKSKPD :
...
2. Alamat lengkap
:
...
3. Lampiran-lampiran
:
- a. Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat;
- b. Pola tata kelola;
- c. Rencana strategis bisnis;
- d. Laporan keuangan pokok;
- e. Standar pelayanan minimal; dan
- f. Laporan audit tahun terakhir/Pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.
Demikian usulan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.
KEPALA SKPD/UKSKPD,
(tanda tangan/nama)
BUPATI BUNGO,
H. ZULFIKAR ACHMAD