PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 34 Tahun 2016
Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
Berlaku: 34 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa basil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah beserta pergeseran pagu kegiatan baru / kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, maka perlu dilakukan Perubahan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016.
Mengingat
1.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun · 2,003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik · .Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahari Lembaran,Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Unda.I1;g-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahup 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 .Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah c;liubah dengan Undang› Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun · 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24, Tambahan · Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan' Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinta,han Daerah (Lembaran Negara· Republik Indonesia Tahun ·2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. ·10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara\_ Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahari Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 ·. tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentarig Sistem Infdrmasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara R~publik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedorrian Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemetjntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor ~9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana . Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lell}baran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada ,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuri 2007 Nomor 19);
16. Peraturari Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 . Tahun 2008 ten tang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Neg~a Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tam~ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran ·~'fogara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 1~. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); .
- ,20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Per~turan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun · ,2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencan:a Pembangunan Daerah · (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 201~ tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2017 (Berita:Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Te!lgal?› Nomor 34);
- ·21. Peraturari Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangl,(a Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringi;11 Barat Tahun 2006-2025; (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun ,2006, nomor 10);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 . Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah , Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007, Nomor 32);
- .29. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi , Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembar~ Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14);
30. Peratl!ran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin :,Sarat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008, Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008, Nomor 18, Tambahan ·.Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 · Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan · Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008, Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4);
33. Peraturan, Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun (Lembaran Daerah Kabup~ten Kotawaringin Barat Tahun 2008, Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Di Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten ~otawaringin Barat Tahun 2008, Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6);
35. \_Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tata Cara P~nyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah . · Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah kabupaten Kotawaringin Barat · Tahun 2009, Nomor 5);
36. Peratul'an Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten' Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012, Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8);
MEMUTUSKAN :
·Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG ,RENCANA KERJA PEMERINTAH \_DAERAH TAHUN 2016.
BABI
Ketentuan UMUM Pasal 1
Df:1.lam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Pemerintah Daerah adalal;l Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daetah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi;
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;
4. Rencana. Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Rencana Pemerintahan Tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah periode untuk periode 1 (satu) tahun.
Pasal 2
Perubahan RKPD dilakukan berdasarkan:
- 1. hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas ·dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah maupun 'l&lt;eadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; · dan/ atau Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan keran$ka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah . .
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;· dan/atau
3. Keadaan . darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan altematif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
BABI'I SISTEMATIKA PENYUSUNAN
Pasal 3
- (1) Perubahan RKPD Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai beriku t :
-
Bab IV
Pasal 4

Perubahan RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai :
- a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja SKPD Tahun 2016).
- b. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Ba.rat dalam menyusun Peru bahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan RAPBD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 20l6.
I
•
..
..
.;
.
Bab IV
Pasal 5

JJalam rangka menyusun perubahan ~ancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kotawaringin Harat 'l'ahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam pasal 4) huruf b Perubahan Tahun 2016 menjadi pedoman dalam:
- c. Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) se1ia Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2016.
- d. Pembahasan Perubal.1.an Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat JJaerah (Perubahan ~KA-SKPJJ) 'l'ahun Anggaran 2016.