PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 29 Tahun 2017
Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PELAYANAN DI BIDANG PERUMAHAN
Berlaku: 4 Juli 2017
N/A
Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh pelayanan di bidang perumahan pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh Dinas dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. penerbitan SIP :
1. surat kuasa (bagi pemohon yang diwakilkan);
2. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang sebanyak 1 (satu) lembar;
3. foto copy SIP sebanyak 1 (satu) lembar bagi rumah yang pernah diterbitkan SIP;
4. pas foto terbaru berukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
5. gambar denah rumah skala 1:100;
6. foto copy Surat Izin Usaha/Tanda Daftar Perusahaan sebanyak 1 (satu) lembar untuk rumah/ gedung/bangunan yang dipakai usaha.
- b. pembebasan SIP :
1. surat kuasa (bagi pemohon yang diwakilkan);
2. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang sebanyak 1 (satu) lembar;
3. foto copy SIP sebanyak 1 (satu) lembar;
4. foto copy bukti peralihan (jual beli/hibah/waris) yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang sebanyak 1 (satu) lembar;
5. foto copy bukti kepemilikan tanah dan bangunan sebanyak 1 (satu) lembar.
- c. pencabutan SIP :
1. surat kuasa (bagi pemohon yang diwakilkan);
2. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang sebanyak 1 (satu) lembar;
3. foto copy putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- d. peralihan SIP :
1. surat kuasa (bagi pemohon yang diwakilkan);
2. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang sebanyak 1 (satu) lembar;
3. foto copy SIP sebanyak 1 (satu) lembar;
4. pas foto terbaru berukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
5. foto copy akta kematian pemegang SIP yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang sebanyak 1 (satu) lembar untuk permohonan peralihan karena pemegang SIP meninggal;
6. bukti peralihan dari pemegang SIP;
7. foto copy Surat Izin Usaha/Tanda Daftar Perusahaan sebanyak 1 (satu) lembar untuk rumah/ gedung/bangunan yang dipakai usaha.
- e. permohonan perdamaian :
1. surat kuasa (bagi pemohon yang diwakilkan);
2. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang sebanyak 1 (satu) lembar;
3. foto copy SIP sebanyak 1 (satu) lembar untuk permohonan yang diajukan oleh pemegang SIP;
4. foto copy bukti kepemilikan tanah dan/atau bangunan untuk permohonan yang diajukan oleh pemilik rumah ber-SIP yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- f. permohonan pengosongan :
1. surat kuasa (bagi pemohon yang diwakilkan);
2. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang sebanyak 1 (satu) lembar;
3. bukti dugaan adanya pelanggaran.
- g. permohonan data kepenghunian :
1. surat kuasa (bagi pemohon yang diwakilkan);
2. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang sebanyak 1 (satu) lembar.
- (3) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1, huruf b angka 1, huruf c angka 1, huruf d angka 1, huruf e angka 1, huruf f angka 1 dan huruf g angka 1 hanya diberikan kepada orang yang memiliki hubungan keluarga/saudara atau hubungan staf/bawahan/kerja dengan pemohon izin, yang dibuktikan dengan :
- a. fotokopi Kartu Keluarga atau surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki hubungan keluarga/saudara, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan keluarga/saudara; atau
- b. surat keterangan bermeterai terkait status kepegawaian/surat penempatan kerja, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan staf/bawahan/kerja.
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 4 Juli 2017
WALIKOTA SURABAYA, ttd.
TRI RISMAHARINI
Diundangkan di Surabaya pada tanggal 4 Juli 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA ,
ttd.
HENDRO GUNAWAN
BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2017 NOMOR 29