PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 5 Tahun 2017
Tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM RINTISAN KEBIJAKAN KINERJA DAN AKUNTABILITAS GURU KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017
Berlaku: 1 Januari 2017
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM RINTISAN KEBIJAKAN KINERJA DAN AKUNTABILITAS GURU KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Sintang, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia Nomor 050/38/Bappeda/2016, 12/TNP2K/11/2016 dan 36932/B/KS/2016 tentang Program Rintisan Kebijakan Kinerja dan Akuntabilitas Guru;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b, serta dalam rangka optimalisasi dan kepastian hukum Program Rintisan Kebijakan Kinerja dan Akuntabilitas Guru, perlu dibuat Petunjuk Pelaksanaan Program Rintisan Kebijakan Kinerja Dan Akuntabilitas Guru Kabupaten Sintang Tahun 2017;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Sintang;
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sintang Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 6; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 20162021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 4; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 8).
11. Peraturan ...
MEMUTUSKAN :
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Sintang;
2. Bupati adalah Bupati Sintang;
3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
4. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang selanjutnya disebut TNP2K, adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang susunan keanggotaannya telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015, sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan yang diketuai oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia;
5. Program Rintisan Kebijakan Kinerja dan Akuntabilitas Guru, yang selanjutnya disebut Program Rintisan, adalah program yang mengaitkan pembayaran tunjangan dengan layanan guru melalui mekanisme pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan layanan pendidikan, sebagai pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan TNP2K dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Program Rintisan Kebijakan Kinerja dan Akuntabilitas Guru;
6. Sekolah Peserta adalah sekolah dasar yang terpilih sebagai peserta Program Rintisan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
7. Guru Peserta adalah semua guru yang bertugas di Sekolah Peserta dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati;
8. Guru Penerima Tunjangan adalah aparatur sipil negara yang berhak menerima Tunjangan Profesi atau Tunjangan Khusus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang sedang bertugas di Sekolah Peserta;
9. Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah guru yang berstatus pegawai negeri sipil yang diangkat dengan Keputusan Bupati dan bekerja untuk Pemerintah Kabupaten;
10. Guru bukan Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah guru tetap bukan pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Bupati atau pejabat yang diberi kewenangan oleh Bupati, Guru Tetap Yayasan yang diangkat oleh Ketua Yayasan dan mengajar pada satuan pendidikan di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem p emerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia dimana Sekolah Peserta berada;
12. Masyarakat adalah kelompok atau komunitas yang saling beriteraksi atau individu yang saling bergantung antara satu dan lainnya yang tinggal di desa sangat terpencil yang menerima manfaat dari penyelenggaraan pelayanan;
13. Penyelenggara Layanan adalah guru dan kepala sekolah di Sekolah Peserta Program Rintisan Kebijakan KIAT Guru;
14. Penilaian Layanan adalah penilaian tingkat kehadiran dan kualitas layanan Guru Peserta berdasarkan daftar hadir guru dan hasil pengawasan elektronik serta kualitas layanan yang dibuktikan dengan nilai Formulir Layanan Guru oleh Kelompok Pengguna Layanan;
15. Kader Desa adalah anggota masyarakat desa setempat yang dipilih oleh Pemerintah desa bersama Fasilitator Masyarakat dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa sesuai dengan kriteria dan tata cara pemilihan yang telah ditetapkan;
16. Masyarakat Pengguna Layanan adalah perwakilan masyarakat yang berkepentingan dalam penyelenggaraan layanan pendidikan di Sekolah Peserta antara lain tokoh agama / tokoh masyarakat, perwakilan orang tua murid yang anaknya bersekolah di Sekolah Peserta, murid yang bersekolah di Sekolah Peserta, dan perwakilan masyarakat lainnya dan jika ada, masyarakat adat terpencil;
17. Kelompok Pengguna Layanan adalah anggota masyarakat yang dipilih oleh dan dipercayakan untuk mewakili Masyarakat Pengguna Layanan;
18. Tunjangan adalah Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus yang bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2017 yang diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan dan telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
19. Tunjangan Profesi adalah tunjangan yang diberikan bagi guru bukan PNS dan guru PNS serta guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan, yang diangkat oleh pemerintah daerah atau yayasan/masyarakat penyelenggara pendidikan baik yang mengajar di sekolah negeri maupun sekolah swasta, serta yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya.
20. Tunjangan Khusus adalah adalah tunjangan yang diberikan kepada guru sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
21. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang;
22. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang.
23. Tim Koordinasi Daerah adalah tim yang melakukan koordinasi pelaksanaan Program Rintisan Kebijakan Kinerja dan Akuntabiltias Guru di tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
24. Sekolah Kelompok Kontrol adalah sekolah yang tidak mendapatkan intervensi mekanisme pemberdayaan masyarakat.
25. Sekolah Kelompok Pendekatan adalah sekolah yang diintervensi dengan mekanisme pemberdayaan masyarakat.
BAB II - TUJUAN
Pasal 2

Tujuan Peraturan ini adalah sebagai dasar pelaksanaan Program Rintisan Kebijakan Kinerja dan Akuntabilitas Guru (KIAT Guru)
BAB III - RUANG LINGKUP PROGRAM RINTISAN
Pasal 3

Ruang Lingkup Pelaksanaan Program Rintisan meliputi :
- a. Pelaksanaan kajian pelayanan pendidikan sekolah dasar.
- b. Komponen Pemberdayaan masyarakat yang membagi Sekolah Peserta menjadi sekolah Kelompok Kontrol dan sekolah Kelompok Pendekatan dengan 3 (tiga) macam Kelompok Pendekatan :
1. Kelompok Pendekatan 1, dimana masyarakat akan dilibatkan dalam upaya peningkatan layanan pendidikan di Sekolah Peserta, selanjutnya disebut Komponen Pemberdayaan Masyarakat;
2. Kelompok Pendekatan 2, dimana dilakukan Komponen Pemberdayaan Masyarakat, dan Tunjangan yang dibayarkan berdasarkan kehadiran guru yang dibuktikan dengan mekanisme pengawasan elektronik dan diverifikasi oleh masyarakat, selanjutnya disebut Komponen Pembayaran berdasarkan Keberadaan Layanan; dan
3. Kelompok Pendekatan 3, dimana dilakukan Komponen Pemberdayaan Masyarakat, dan Tunjangan yang dibayarkan berdasarkan kualitas layanan pendidikan selanjutnya disebut Komponen Pembayaran berdasarkan Kualitas Layanan.
- c. Menginformasikan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada masyarakat pengguna layanan sekolah peserta, jajaran dinas dan pemangku kepentingan lainnya di Kabupaten.
BAB IV - PELAKSANAAN DAN MEKANISME PROGRAM RINTISAN
Pasal 4

- (1) Program Rintisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan pada 66 (enam puluh enam) sekolah dasar, yang berada di Kecamatan Ketungau Hulu, Kecamatan Ketungau Tengah, Kecamatan Ketungau Hilir, Kecamatan Sepauk, Kecamatan Tempunak, Kecamatan Kayan Hilir dan Kecamatan Kayan Hulu.
- (2) Sekolah dasar yang dipilih sebagai Sekolah Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang guru yang menerima Tunjangan Khusus di tahun 2017.
- (3) Sekolah Peserta dibagi secara acak ke dalam Kelompok Kontrol dan 3 (tiga) Kelompok Pendekatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c.
- (4) Mekanisme penetapan Sekolah Peserta dilakukan secara acak dan tertutup ke dalam Kelompok Kontrol dan 3 (tiga) Kelompok Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan memperhitungkan jumlah guru yang memiliki Nomor Unit Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), jumlah murid, dan nilai ujian nasional tahun 2015/2016 di tiap sekolah.
- (5) Hasil penentuan Sekolah Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Mutasi masuk maupun mutasi keluar terhadap guru dan kepala sekolah di Sekolah Peserta tidak dapat dilakukan selama Program Rintisan ini masih berjalan dengan berpedoman sesuai peraturan perundangundangan.
Bagian Kedua Kajian Pelayanan Pendidikan Sekolah Dasar
BAB IV - PELAKSANAAN DAN MEKANISME PROGRAM RINTISAN
Pasal 5

- (1) Kajian pelayanan pendidikan sekolah dasar dilakukan dengan pelaksanaan survei sekolah dan masyarakat, dan penilaian kemampuan dasar murid pada semua Sekolah Peserta.
- (2) Survei sekolah dan masyarakat dilakukan di awal dan akhir program.
- (3) Penilaian kemampuan dasar murid dilakukan pada awal, pertengahan dan akhir program.
Bagian Ketiga
Komponen Pemberdayaan Masyarakat
BAB IV - PELAKSANAAN DAN MEKANISME PROGRAM RINTISAN
Pasal 6

- (1) Komponen Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1 dilaksanakan pada Sekolah Peserta Kelompok Pendekatan 1, Kelompok Pendekatan 2 dan Kelompok Pendekatan 3 dengan cara, sebagai berikut:
- a. memfasilitasi pembuatan kesepakatan layanan antara Penyelenggara Layanan dengan Masyarakat Pengguna Layanan pada Sekolah Peserta;
- b. memfasilitasi pembuatan Formulir Layanan Guru, yang akan digunakan oleh Kelompok Pengguna Layanan untuk memberikan penilaian bulanan terhadap keberadaan dan kualitas layanan masingmasing guru dan kepala sekolah pada Sekolah Peserta;
- c. membentuk Kelompok Pengguna Layanan yang mewakili Masyarakat Pengguna Layanan, untuk memberikan dukungan dan penilaian bagi pelaksanaan layanan pendidikan pada Sekolah Peserta;
- d. memfasilitasi pertemuan bulanan Kelompok Pengguna Layanan dengan orang tua untuk melakukan penilaian layanan menggunakan Formulir Layanan Guru dan mendiskusikan hasil penilaian dengan Penyelenggara Layanan; dan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Kelompok Pengguna Layanan, pembuatan kesepakatan layanan, pembuatan Formulir Layanan Guru, mekanisme pertemuan bulanan, dan tata cara penilaian dan pengumuman maupun pengiriman hasil penilaian ditetapkan oleh Kepala Dinas.
Bagian Keempat
Komponen Pembayaran berdasarkan Keberadaan Layanan
BAB IV - PELAKSANAAN DAN MEKANISME PROGRAM RINTISAN
Pasal 7

- (1) Komponen Pembayaran berdasarkan Keberadaan Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2 dilaksanakan dengan cara :
- a. mewajibkan semua guru dan Kepala Sekolah pada Sekolah Peserta untuk menggunakan pengawasan elektronik dalam mencatat keberadaan (kedatangan dan kepulangan) dari sekolah setiap harinya; dan
- b. kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a, menjadi dasar pembayaran Tunjangan Khusus yang dibuktikan dengan keberadaan guru di Sekolah Peserta, dari hasil pencatatan dan pengawasan secara elektronik yang telah terverifikasi oleh Kelompok Pengguna Layanan.
- (2) Komponen pembayaran berdasarkan keberadaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) dilaksanakan hanya pada Sekolah Peserta yang terpilih secara acak menjadi Kelompok Pendekatan 2.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan alat pengawasan elektronik, mekanisme pencatatan, termasuk apabila mekanisme pengawasan elektronik sedang tidak berfungsi, pelaporan keberadaan guru, verifikasi oleh Kelompok Pengguna Layanan dan perhitungan pembayaran Tunjangan terkait dengan keberadaan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis oleh Kepala Dinas
Bagian Kelima
Komponen Pembayaran berdasarkan Kualitas Layanan
BAB IV - PELAKSANAAN DAN MEKANISME PROGRAM RINTISAN
Pasal 8

- (1) Komponen Pembayaran berdasarkan Kualitas Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 3 dilakukan dengan cara mengaitkan pembayaran Tunjangan dengan kualitas layanan guru pada Sekolah Peserta, dihitung berdasarkan nilai Formulir Layanan Guru oleh Kelompok Pengguna Layanan.
- (2) Komponen Pembayaran berdasarkan Kualitas Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hanya pada Sekolah Peserta yang terpilih secara acak menjadi Kelompok Pendekatan 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kualitas layanan guru, pembuatan dan pengesahan Formulir Layanan Guru, pelaporan hasil penilaian Kelompok Pengguna Layanan, dan perhitungan pembayaran Tunjangan terkait dengan kualitas layanan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis oleh Kepala Dinas.
Bagian Keenam
Pelaporan Hasil Penilaian Layanan Guru
BAB IV - PELAKSANAAN DAN MEKANISME PROGRAM RINTISAN
Pasal 9

- (1) Mengirimkan hasil penilaian Formulir Layanan Guru dan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada pasal 6, pasal 7 dan pasal 8 ke Dinas bagi sekolah yang berada di kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Ketungau Tengah dan Kecamatan Ketungau Hulu dan di kirimkan ke Kepala Cabang Dinas Sepauk bagi sekolah yang berada di Kecamatan Sepauk, Kecamatan Tempunak dan Kepala Cabang Dinas Sintang, bagi sekolah yang berada di Kecamatan Ketungau Hilir
- (2) Pengiriman hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh Kepala Sekolah bersamaan dengan pengiriman laporan bulanan dan DAPODIK pada setiap tanggal 5 bulan berikutnya
Bagian Ketujuh Kader Desa
BAB IV - PELAKSANAAN DAN MEKANISME PROGRAM RINTISAN
Pasal 10

- (1) Desa memilih dan menetapkan Kader Desa yang melaksanakan Komponen Pemberdayaan Masyarakat
- (2) Proses pemilihan Kader Desa adalah sebagai berikut :
- a. Pemerintah desa mengumumkan kepada masyarakat tentang adanya kebutuhan Kader Desa.
- b. Calon Kader Desa yang berminat, mengisi surat lamaran dan menyerahkan isian formulir tersebut kepada Kepala Desa.
- c. Pemerintah Desa bersama dengan fasilitator masyarakat melakukan seleksi dan menyetujui pelamar sebagai Kader Desa.
- (3) Kader desa ditetapkan melalui keputusan kepala desa.
- (4) Jumlah kader desa adalah sebanyak 1 orang di masing-masing sekolah.
- (5) Tugas kader desa adalah mendampingi proses fasilitasi pertemuanpertemuan di tingkat desa.
Bagian Kedelapan Kelompok Pengguna Layanan
BAB IV - PELAKSANAAN DAN MEKANISME PROGRAM RINTISAN
Pasal 11

- (1) Kelompok Pengguna Layanan sifatnya sukarela dan dipilih dari perwakilan orang tua dan masyarakat dengan cara musyawarah mufakat
- (2) Kelompok Pengguna Layanan ditetapkan melalui keputusan kepala desa
- (3) Jumlah anggota Kelompok Pengguna Layanan berjumlah minimal 9 (sembilan) orang
PERHITUNGAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN
BAB V - TUNJANGAN KHUSUS
Pasal 12

- (1) Besaran Tunjangan Khusus yang dibayarkan untuk Kelompok Pendekatan 1 dihitung setiap bulan.
- (2) Besaran Tunjangan Khusus yang dibayarkan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap triwulan
Bagian Kedua
Pembayaran Tunjangan Khusus Kelompok Pendekatan 2
BAB V - TUNJANGAN KHUSUS
Pasal 13

- (1) Besaran Tunjangan Khusus yang dibayarkan untuk Kelompok Pendekatan 2 dihitung setiap bulan.
- (2) Besaran Tunjangan Khusus yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan persentase kehadiran Guru Peserta dikalikan dengan besarnya Tunjangan setiap bulan.
- (3) Persentase kehadiran Guru Peserta dihitung berdasarkan keberadaan guru pada Sekolah Peserta yang dibuktikan dengan Formulir Pencocokan Kehadiran Guru.
- (4) Formulir Pencocokan Kehadiran Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan daftar hadir guru dengan hasil pengawasan elektronik dan terverifikasi oleh Kelompok Pengguna Layanan
- (5) Pembayaran Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setiap triwulan.
- (6) Guru dengan persentase ketidakhadiran tanpa keterangan yang sah melebihi 15% dari hari efektif kerja dalam sebulan tidak dapat menerima Tunjangan Khusus untuk bulan tersebut.
- (7) Tata cara dan mekanisme perhitungan persentase kehadiran guru akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.
Bagian Ketiga
Pembayaran Tunjangan Khusus Kelompok Pendekatan 3
BAB V - TUNJANGAN KHUSUS
Pasal 14

- (1) Besaran Tunjangan Khusus yang dibayarkan untuk Kelompok Pendekatan 3 dihitung setiap bulan.
- (2) Besaran Tunjangan Khusus yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan besarnya nilai persentase Formulir Layangan Guru dikalikan dengan besarnya Tunjangan Khusus setiap bulan.
- (3) Nilai persentase Formulir Layangan Guru dihitung berdasarkan kualitas layanan guru pada Sekolah Peserta yang dibuktikan dengan nilai Formulir Layanan Guru oleh Kelompok Pengguna Layanan.
- (4) Pembayaran Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap triwulan
- (5) Tata cara dan mekanisme perhitungan persentase besaran tunjangan yang dibayarkan kepada guru berdasarkan hasil penilaian Kelompok Pengguna Layanan. akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.
BAB V - TUNJANGAN KHUSUS
Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembayaran dan pertanggungjawaban Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis melalui Peraturan Bupati dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Keempat Sisa Tunjangan Khusus yang Tidak Dibayarkan
BAB V - TUNJANGAN KHUSUS
Pasal 16

- (1) Sisa Tunjangan Khusus yang tidak dibayarkan karena kehadiran atau kualitas layanan Guru Peserta tidak memenuhi standar sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 di Sekolah Peserta Kelompok Perlakuan 2 dan 3 akan dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Besaran sisa Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dijadikan dasar untuk memberikan sanksi dan/atau penghargaan kepada Sekolah Peserta dan/atau guru-guru di Sekolah Peserta, serta peningkatan kualitas pelayanan pendidikan di Sekolah Peserta.
- (3) Sanksi dan mekanisme pemberian sanksi dan/atau penghargaan kepada Sekolah Peserta dan/atau guru-guru di Sekolah Peserta Guru Peserta berdasarkan sisa tunjangan yang tidak dibayarkan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis melalui Peraturan Bupati dengan tetap mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.
BAB VI - PERHITUNGAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI
Pasal 17

- (1) Besaran Tunjangan Profesi yang dibayarkan dihitung setiap bulan untuk kelompok pendekatan 1, kelompok pendekatan 2, dan kelompok pendekatan 3.
- (2) Peraturan Bupati mengenai Petunjuk Teknis tata cara perhitungan besaran Tunjangan Profesi yang dibayarkan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan mekanisme pembayaran dan pertanggungjawabannya akan diterbitkan kemudian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
BAB VII - TIM KOORDINASI DAERAH
Pasal 18

- (1) Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi Program Rintisan Kebijakan Kinerja dan Akuntabilitas Guru dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (2) Dalam melaksanakan Program Rintisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Koordinasi Daerah mendapat dukungan teknis dari TNP2K.
BAB VIII - PEMBIAYAAN DAN ALOKASI ANGGARAN
Pasal 19

- (1) Anggaran untuk pembayaran Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 merupakan alokasi anggaran Tunjangan Khusus guru pegawai negeri sipil daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang tahun anggaran 2017.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah anggaran Tunjangan Khusus guru yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2017 yang dialokasikan untuk Kabupaten Sintang melalui dana transfer daerah
- (3) Anggaran untuk pembayaran Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 merupakan alokasi anggaran Tunjangan Khusus guru bukan pegawai negeri sipil daerah pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2017
- (4) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah untuk Tunjangan Khusus guru bukan pegawai negeri sipil daerah yang bekerja pada Sekolah Peserta di Kabupaten Sintang.
BAB VIII - PEMBIAYAAN DAN ALOKASI ANGGARAN
Pasal 20

Pembiayaan atas pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang tahun berkenaan
BAB VIII - PEMBIAYAAN DAN ALOKASI ANGGARAN
Pasal 21

Pembiayaan operasional pelaksanaan kegiatan kelompok pengguna layanan (KPL) dan kader desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berkenaan dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
BAB IX - PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN PROGRAM RINTISAN
Pasal 22

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan keseluruhan ruang lingkup Program Rintisan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB X - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.
BAB XI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.
Ditetapkan di Sintang pada tanggal, 2017
BUPATI SINTANG,
JAROT WINARNO
Diundangkan di Sintang pada tanggal 1 Februari 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG
YOSEPHA HASNAH
BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017 NOMOR