PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 13 Tahun 2015
Tentang PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL
Berlaku: 9 April 2015
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat
:
- a. bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh dan mencapai kesejahteraan sosial;
- b. bahwa Pemerintah Kota memiliki tugas untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial di wilayahnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
13. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720);
14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
16. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
17. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062);
18. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
19. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);
20. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
21. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235);
22. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Right of Person with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
23. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
24. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3241);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3177);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3367);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
29. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
30. Peraturan Menteri Sosial Nomor I29/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
31. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial;
32. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 27);
Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN dan
WALIKOTA PASURUAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pasuruan.
6. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pasuruan.
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan.
8. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Kota, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
9. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
10. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
11. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
12. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
13. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
14. Bantuan sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara yang diberikan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
15. Organisasi sosial adalah Lembaga Pemerintah, lembaga swasta maupun lembaga lainnya, Yayasan, Badan Sosial atau perkumpulan yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial.
16. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
17. Panti Sosial adalah lembaga atau satuan kerja yang didirikan oleh masyarakat dan/atau pemerintah yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial.
18. Standar Minimum Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah ukuran kelayakan yang harus dipenuhi secara minimum baik mengenai kelengkapan kelembagaan, proses, maupun hasil pelayanan sebagai alat dan penunjang utama dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
19. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral dan material baik yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimun baik jasmani, rohani, maupun sosial.
20. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
21. Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari:
- a. penyandang cacat fisik;
- b. penyandang cacat mental; dan
- c. penyandang cacat fisik dan mental.
22. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
23. Penjangkauan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dan/atau masyarakat untuk mendapatkan informasi yang seluas-luasnya mengenai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
24. Bencana Alam adalah peristiwa yang disebabkan oleh gejala alam, mengakibatkan korban jiwa, penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan alam dan lingkungan, kerusakan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.
25. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
26. Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disebut NAPZA adalah zat/obat yang berasal dari tanaman atau bahan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
27. Orang dengan virus HIV/AIDS yang selanjutnya disebut ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum bergejala maupun yang sudah bergejala.
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilakukan berdasarkan asas:
- a. kesetiakawanan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. profesionalitas; dan
- j. keberlanjutan.
BAB II - ASAS DAN TUJUAN
Pasal 3

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bertujuan:
- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah Kesejahteraan Sosial;
- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. meningkatkan kualitas manajemen Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
BAB III - TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
Pasal 4

Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Kota bertanggung jawab:
- a. mengalokasikan anggaran untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di daerah yang bersifat lokal termasuk tugas pembantuan;
- c. memberikan Bantuan Sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial;
- d. memelihara taman makam pahlawan;
- e. melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.
BAB III - TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
Pasal 5

Wewenang Pemerintah Kota dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, meliputi:
- a. penetapan kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang Kesejahteraan Sosial;
- b. koordinasi pelaksanaan program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di wilayah Kota;
- c. pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran Bantuan Sosial sesuai dengan kewenangannya;
- d. pemeliharaan taman makam pahlawan; dan
- e. pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.
BAB IV
Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ditujukan kepada PMKS baik secara perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial:
- a. kemiskinan;
- b. ketelantaran;
- c. kecacatan;
- d. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
- e. korban bencana; dan/atau
- f. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
- (3) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial juga ditujukan untuk pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.
Bagian Kedua Sistem
Paragraf 1 Unsur-Unsur
BAB IV
Pasal 7

Pemerintah Kota menyelenggarakan kesejahteraan sosial dengan mengoptimalkan unsur-unsur potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial perkotaan baik dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan yang lain dalam manajemen yang sistematis, terpadu, terarah dan berkelanjutan.
Paragraf 2 Mekanisme
BAB IV
Pasal 8

Pemerintah Kota mengembangkan prosedur-prosedur Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang terkoordinasikan antar komponen-komponen potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial perkotaan yang ada untuk pelayanan Kesejahteraan Sosial yang komprehensif.
Paragraf 3 Manajemen
BAB IV
Pasal 9

Pemerintah Kota mengembangkan manajemen Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang meliputi:
- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan dan penanganan;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. penerapan sanksi atas pelanggaran; dan
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan.
BAB IV
Pasal 10

- (1) Perencanaan Kesejahteraan Sosial dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan didukung oleh SKPD terkait.
- (2) Pelaksanaan dan penanganan Kesejahteraan Sosial dilakukan secara koordinatif oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan melibatkan SKPD terkait.
- (3) Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilakukan oleh Walikota.
- (4) Walikota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melimpahkan kepada Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
- (5) Penerapan sanksi atas pelanggaran Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan/atau Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Evaluasi dan pelaporan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilakukan oleh penyelenggara Kesejahteraan Sosial.
Bagian Ketiga Fungsi
BAB IV
Pasal 11

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam penanganan PMKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan secara terpadu dan bersifat:
- a. preventif;
- b. represif;
- c. rehabilitatif;
- d. pengembangan;
- e. perlindungan; dan
- f. penunjang.
Bagian Keempat Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kemiskinan
BAB IV
Pasal 12

- (1) Pemerintah Kota wajib melakukan penanganan terhadap penyandang masalah kemiskinan untuk meningkatkan kemampuan dirinya secara sosial dan ekonomi sehingga dapat mencapai kemandirian serta kehidupan yang layak.
- (2) Dalam memberikan pelayanan Kesejahteraan Sosial penyandang masalah kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota wajib melakukan:
- a. pendataan;
- b. assesmen dan seleksi;
- c. bimbingan sosial untuk meningkatkan motivasi diri;
- d. pelatihan keterampilan kerja/usaha dan/atau pendampingan usaha;
- e. fasilitasi dan pemberian bantuan permodalan dan/atau peralatan kerja;
- f. fasilitasi penempatan tenaga kerja;
- g. peningkatan derajat kesehatan, pendidikan, pangan dan tempat tinggal; dan
- h. peningkatan rasa aman dari tindak kekerasan dan kejahatan.
- (3) Sasaran pelayanan Kesejahteraan Sosial penyandang masalah kemiskinan meliputi:
- a. fakir miskin;
- b. wanita rawan sosial-ekonomi; dan/atau
- c. warga miskin daerah kumuh.
Bagian Kelima Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Keterlantaran
BAB IV
Pasal 13

- (1) Pemerintah Kota menyelenggarakan pelayanan bagi penyandang masalah ketelantaran untuk menjamin agar setiap orang dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dan/atau menjalankan fungsi-fungsi sosial di dalam keluarga atau keluarga pengganti dan lingkungannya.
- (2) Dalam memberikan pelayanan Kesejahteraan Sosial penyandang keterlantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota wajib melakukan:
- a. identifikasi dan penjangkauan terhadap penyandang masalah keterlantaran;
- b. perawatan dan pengasuhan;
- c. pemberian pelayanan kesehatan, pendidikan dan psikososial;
- d. reunifikasi keluarga, pemulangan ke daerah asal dan/atau dirujuk ke Panti Sosial atau Lembaga Kesejahteraan Sosial; dan/atau
- e. pelayanan pemakaman.
- (3) Sasaran pelayanan Kesejahteraan Sosial penyandang masalah keterlantaran meliputi:
- a. balita terlantar;
- b. anak terlantar;
- c. orang terlantar;
- d. keluarga bermasalah sosial psikologis; dan/ atau
- e. lanjut usia terlantar.
Bagian Keenam Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kecacatan
BAB IV
Pasal 14

- (1) Pemerintah Kota mengupayakan seluruh penyandang masalah kecacatan untuk mendapatkan kebutuhan dasar atas pelayanan publik yang tidak diskriminatif, sehingga mampu mendorong kemandirian untuk aktif bersosialisasi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Dalam memberikan pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi penyandang masalah kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota mengupayakan:
- a. pemberian kemudahan aksesibilitas penyandang kecacatan terhadap pelayanan publik, antara lain penyediaan infrastruktur dan pelayanan sosial;
- b. pelayanan rehabilitasi sosial, medis, dan pendidikan, yang dilaksanakan dalam bentuk:
1. motivasi dan diagnosis psikososial;
2. perawatan dan pengasuhan;
3. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
4. bimbingan mental spiritual;
5. bimbingan fisik;
6. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
7. pelayanan aksesibilitas;
8. bantuan dan asistensi sosial;
9. bimbingan resosialisasi;
10. bimbingan lanjut; dan/atau
11. rujukan;
- c. pemberian Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial bagi penyandang masalah kecacatan yang tidak mungkin lagi direhabilitasi, berupa bantuan makanan, sandang, pemeriksaan kesehatan berkala dan pelayanan pemakaman; dan
- d. memfasilitasi penyandang kecacatan dalam rangka mengembangkan organisasi kecacatan untuk peningkatan kesejahteraan sesama penyandang cacat.
- (3) Sasaran pelayanan Kesejahteraan Sosial penyandang masalah kecacatan meliputi:
- a. tuna daksa;
- b. tuna netra;
- c. tuna rungu;
- d. tuna wicara;
- e. tuna rungu wicara
- f. tuna grahita; dan/atau
- g. cacat ganda; dan/atau
- h. psikotik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan aksesibilitas dan pemberian jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, diatur dalam Peraturan Walikota.
Bagian Ketujuh Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku
BAB IV
Pasal 15

- (1) Pemerintah Kota mengupayakan agar penyandang masalah ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku dapat kembali menjalankan fungsi dan tanggung jawab sosial melalui program-program koreksional, rehabilitasi dan refungsionalisasi pranata sosial perkotaan.
- (2) Dalam memberikan pelayanan Kesejahteraan Sosial pada penyandang masalah ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, Pemerintah Kota mengupayakan:
- a. tindakan pencegahan terhadap tumbuh dan kembangnya ketunaan sosial dan perilaku menyimpang;
- b. penertiban masalah ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku yang mengganggu ketertiban umum Kota, melalui penjangkauan, persuasif, operasi simpatik, pembinaan dan pengembalian ke keluarga dan/atau daerah asal;
- c. pelayanan rehabilitasi sosial, dilaksanakan dalam bentuk:
1. motivasi dan diagnosis psikososial;
2. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
3. bimbingan mental spiritual;
4. bimbingan fisik;
5. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
6. pelayanan aksesibilitas;
7. bantuan dan asistensi sosial;
8. bimbingan resosialisasi;
9. bimbingan lanjut; dan/atau
10. rujukan;
- d. memberikan akses bagi penyandang masalah ketunaan sosial khususnya pada penyalahgunaan NAPZA dan ODHA terhadap layanan rahabilitasi medis; dan
- e. perlindungan sosial terhadap penyandang masalah ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku dalam bentuk bantuan sosial dan jaminan sosial.
- (3) Sasaran pelayanan Kesejahteraan Sosial penyandang masalah ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku meliputi:
- a. gelandangan;
- b. gelandangan psikotis;
- c. pengemis;
- d. eks narapidana;
- e. anak nakal;
- f. korban NAPZA;
- g. prostitusi/tuna susila;
- h. ODHA; dan/atau
- i. eks penderita penyakit kronis.
Bagian Kedelapan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi
Penyandang Masalah Korban Bencana
BAB IV
Pasal 16

- (1) Pemerintah Kota mengupayakan pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi penyandang masalah korban bencana untuk menolong dan menyelamatkan korban bencana dalam memulihkan kembali fungsi sosial perseorangan, keluarga dan masyarakat sehingga dapat hidup secara normal.
- (2) Dalam memberikan pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi penyandang masalah korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota melaksanakan:
- a. penanganan tanggap darurat;
- b. rehabilitasi; dan/atau
- c. rekonstruksi.
- (3) Sasaran pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi penyandang masalah korban bencana meliputi:
- a. korban bencana alam;
- b. korban bencana non alam; dan/atau
- c. korban bencana sosial.
Bagian Kesembilan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi
BAB IV
Pasal 17

- (1) Pemerintah Kota mengupayakan penyandang masalah korban kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi untuk dapat pulih dan menikmati kembali taraf kesejahteraan dan menjalani kehidupan yang layak.
- (2) Dalam memberikan pelayanan Kesejahteraan Sosial penyandang masalah korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, Pemerintah Kota mengupayakan:
- a. pelayanan Rehabilitasi Sosial untuk memulihkan kemampuan dan peran-peran sosialnya;
- b. peningkatan akses bagi korban tindak kekerasan terhadap pelayanan Panti Sosial;
- c. perlindungan sosial terhadap pemenuhan hak-hak dasar;
- d. jaminan sosial; dan/atau
- e. peningkatan tindakan usaha-usaha dalam pencegahan dan penanganan korban tindak kekerasan secara efektif dan efisien.
- (3) Sasaran pelayanan Kesejahteraan Sosial penyandang masalah korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi meliputi:
- a. anak jalanan;
- b. pekerja anak;
- c. wanita dan laki-laki;
- d. lanjut usia;
- e. korban perdagangan manusia; dan/atau
- f. pekerja migran bermasalah sosial.
Bagian Kesepuluh
Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lainnya
BAB IV
Pasal 18

- (1) Pemerintah Kota wajib memelihara dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan kemerdekaan, kesetiakawanan sosial, peninggalan sejarah perjuangan bangsa, makam pahlawan dan rumah pahlawan.
- (2) Dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial lainnya, Pemerintah Kota mengupayakan perlindungan sosial terhadap pemenuhan hakhak dasar dan jaminan sosial melalui:
- a. pemberian bantuan sosial;
- b. pemberian penghargaan; dan/atau
- c. tunjangan berkelanjutan.
- (3) Sasaran pelayanan kesejahteraan sosial lainnya, antara lain :
- a. Janda Pahlawan;
- b. Perintis Kemerdekaan;
- c. Veteran;
- d. Pelopor Kesetiakawanan Sosial;
- e. Penggiat Penyelenggara Kesejahteraan Sosial;
- f. Eks Atlet Berprestasi; dan
- g. Seniman.
BAB V - STANDAR SARANA DAN PRASARANA
Pasal 19

Sarana dan prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi:
- a. panti sosial;
- b. pusat rehabilitasi sosial;
- c. pusat pendidikan dan pelatihan;
- d. pusat kesejahteraan sosial;
- e. rumah singgah; dan
- f. rumah perlindungan sosial.
Bagian Kedua Panti Sosial
BAB V - STANDAR SARANA DAN PRASARANA
Pasal 20

- (1) Panti Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dimaksudkan sebagai lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Standar minimum sarana dan prasarana Panti Sosial meliputi:
- a. perkantoran yang terdiri dari ruang pimpinan, ruang kerja staf, ruang rapat, ruang tamu, ruang dokumentasi, ruang data dan informasi, ruang perpustakaan, kamar mandi, dan dapur;
- b. pelayanan teknis yang terdiri dari ruang asrama, ruang pengasuh, ruang diagnosa, ruang konseling psikososial, ruang instalasi produksi, ruang olahraga dan pembinaan fisik, ruang bimbingan mental dan sosial, ruang praktik keterampilan dan ruang kesenian;
- c. pelayanan umum yang terdiri dari ruang makan, ruang belajar, ruang ibadah, ruang kesehatan, aula, pos keamanan, ruang tamu, gudang, kamar mandi, tempat parkir, dan rumah dinas/pengurus;
- d. tenaga pelayanan panti sosial yang terdiri dari tenaga administrasi, tenaga keuangan, tenaga fungsional, dan tenaga keamanan;
- e. peralatan panti sosial yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran, peralatan komunikasi, penerangan, instalasi air dan air bersih, peralatan bantu bagi penerima pelayanan, peralatan penunjang pelayanan teknis;
- f. alat transportasi yang terdiri dari alat transportasi perkantoran dan alat transportasi penerima pelayanan; dan
- g. sandang dan pangan bagi penerima pelayanan.
Bagian Ketiga
Pusat Rehabilitasi Sosial
BAB V - STANDAR SARANA DAN PRASARANA
Pasal 21

- (1) Pusat Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dimaksudkan sebagai lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi lebih dari satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Standar minimum sarana dan prasarana pusat rehabilitasi sosial meliputi:
- a. perkantoran yang terdiri dari ruang pimpinan, ruang kerja staf, ruang rapat, ruang tamu, ruang dokumentasi, ruang data dan informasi, ruang perpustakaan, kamar mandi, dan dapur;
- b. pelayanan teknis yang terdiri dari ruang asrama, ruang pengasuh, ruang diagnosa, ruang konseling psikososial, ruang instalasi produksi, ruang olahraga dan pembinaan fisik, ruang bimbingan mental dan sosial, ruang praktik keterampilan, dan ruang kesenian;
- c. pelayanan umum yang terdiri dari ruang makan, ruang belajar, ruang ibadah, ruang kesehatan, aula, pos keamanan, ruang tamu, gudang, kamar mandi, tempat parkir, dan rumah dinas/pengurus;
- d. tenaga pelayanan panti sosial yang terdiri dari tenaga administrasi, tenaga keuangan, tenaga fungsional, dan tenaga keamanan;
- e. peralatan panti sosial yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran, peralatan komunikasi, penerangan, instalasi air dan air bersih, peralatan bantu bagi penerima pelayanan, dan peralatan penunjang pelayanan teknis;
- f. alat transportasi yang terdiri dari alat transportasi perkantoran dan alat transportasi penerima pelayanan; dan
- g. sandang dan pangan bagi penerima pelayanan.
Bagian Keempat
Pusat Pendidikan dan Pelatihan
BAB V - STANDAR SARANA DAN PRASARANA
Pasal 22

- (1) Pusat Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dimaksudkan sebagai tempat mendidik dan melatih sumber daya manusia di bidang Kesejahteraan Sosial agar memiliki dan meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku, dan keterampilan yang profesional dalam melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Standar minimum sarana dan prasarana pusat pendidikan dan pelatihan meliputi:
- a. perkantoran yang terdiri dari ruang pimpinan, ruang rapat pimpinan, ruang kerja staf, ruang rapat, ruang tamu, ruang dokumentasi, ruang data dan informasi, ruang perpustakaan, ruang pengajar, kamar mandi, dan dapur;
- b. pelayanan teknis yang terdiri dari ruang diskusi, ruang seminar, ruang asrama, ruang belajar, dan ruang laboratorium;
- c. pelayanan umum yang terdiri dari wisma tamu, lapangan upacara, ruang makan, ruang ibadah, poliklinik, aula, pos keamanan, gudang, kamar mandi, tempat parkir, tempat olahraga, dan rumah dinas/pengurus;
- d. tenaga pelayanan pusat pendidikan dan pelatihan yang terdiri dari tenaga administrasi, tenaga keuangan, tenaga fungsional, dan tenaga keamanan;
- e. peralatan pusat pendidikan dan pelatihan yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran, penerangan, instalasi air dan air bersih, peralatan komunikasi dan informasi, dan peralatan penunjang teknis pembelajaran;
- f. peralatan media pembelajaran;
- g. alat transportasi pusat pendidikan dan pelatihan yang terdiri dari alat transportasi perkantoran dan alat transportasi bagi keperluan siswa didik; dan
- h. pangan bagi peserta pendidikan dan pelatihan yang terdiri dari makanan pokok dan makanan tambahan.
Bagian Kelima Pusat Kesejahteraan Sosial
BAB V - STANDAR SARANA DAN PRASARANA
Pasal 23

- (1) Pusat Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d dimaksudkan sebagai tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di kelurahan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Standar minimum sarana dan prasarana pusat Kesejahteraan Sosial meliputi:
- a. tempat yang dijadikan pusat kegiatan bersama;
- b. tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga pengelola dan pelaksana; dan
- c. peralatan yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran dan peralatan penunjang pelayanan teknis.
Bagian Keenam Rumah Singgah
BAB V - STANDAR SARANA DAN PRASARANA
Pasal 24

- (1) Rumah Singgah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dimaksudkan sebagai suatu tempat tinggal sementara bagi penerima pelayanan yang dipersiapkan untuk mendapat pelayanan lebih lanjut.
- (2) Standar minimum sarana dan prasarana rumah singgah meliputi:
- a. bangunan rumah yang terdiri dari ruang kantor, ruang pelayanan teknis, ruang istirahat/tidur, ruang makan, ruang kesehatan, ruang tamu, ruang ibadah, dan kamar mandi;
- b. tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga administrasi dan tenaga fungsional;
- c. peralatan yang terdiri dari instalasi air dan air bersih, peralatan penunjang perkantoran, penerangan, peralatan komunikasi, peralatan teknis bagi penerima pelayanan, dan kendaraan; dan
- d. pangan bagi penerima pelayanan yang terdiri dari makanan pokok dan makanan tambahan.
Bagian Ketujuh Rumah Perlindungan Sosial
BAB V - STANDAR SARANA DAN PRASARANA
Pasal 25

- (1) Rumah Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f dimaksudkan sebagai tempat pelayanan sementara untuk memberikan rasa aman kepada penerima pelayanan yang mengalami trauma akibat tindak kekerasan dan perlakuan salah, dan konflik sosial yang memerlukan perlindungan.
- (2) Standar minimum sarana dan prasarana Rumah Perlindungan Sosial meliputi:
- a. perkantoran yang terdiri dari ruang pimpinan, ruang kerja, ruang rapat, ruang tamu, ruang dokumentasi, serta ruang data dan informasi;
- b. pelayanan teknis yang terdiri dari ruang pengasuh, ruang diagnosa, ruang konseling psikososial, dan ruang ibadah;
- c. pelayanan umum yang terdiri dari ruang makan, ruang tidur, kamar mandi, dapur, ruang kesehatan, ruang serbaguna, pos keamanan, tempat parkir, dan ruang penginapan petugas;
- d. tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga administrasi, tenaga keuangan, tenaga fungsional, dan tenaga keamanan;
- e. peralatan yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran, peralatan bantu penerima pelayanan, penerangan, instalasi air dan air bersih, dan peralatan komunikasi dan informasi;
- f. alat transportasi perkantoran atau operasional; dan
- g. sandang dan pangan bagi penerima pelayanan.
BAB V - STANDAR SARANA DAN PRASARANA
Pasal 26

Ketentuan mengenai rincian standar minimum sarana dan prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2), dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL
Pasal 27

- (1) Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam menyelenggarakan kegiatannya harus berasaskan Pancasila dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan mencantumkannya dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Setiap lembaga yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial wajib mendaftar kepada Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat pendaftaran dan perizinan Lembaga Kesejahteraan Sosial diatur dalam Peraturan Walikota.
Bagian Kedua Perizinan Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing
BAB VI - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL
Pasal 28

Walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan izin teknis kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing untuk menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial di Kota setelah Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing tersebut memperoleh izin Operasional dari Menteri.
BAB VI - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL
Pasal 29

Walikota berwenang memberikan rekomendasi kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing untuk mengurus perpanjangan izin operasional.
BAB VI - PENDAFTARAN DAN PERIZINAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL
Pasal 30

Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing wajib melaporkan kegiatannya selama di Indonesia kepada Walikota secara berkala.
BAB VII - PERAN MASYARAKAT
Pasal 31

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan seluasluasnya untuk berperan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilakukan oleh:
- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. organisasi keagamaan;
- d. organisasi sosial kemasyarakatan;
- e. lembaga swadaya masyarakat;
- f. organisasi profesi;
- g. badan usaha;
- h. Lembaga Kesejahteraan Sosial; dan
- i. Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing.
- (3) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mendukung keberhasilan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
BAB VII - PERAN MASYARAKAT
Pasal 32

Peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, asa, dan/atau fasilitas untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
BAB VII - PERAN MASYARAKAT
Pasal 33

Peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan dengan kegiatan:
- a. pemberian saran dan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- b. pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa, kesetiakawanan sosial, dan kearifan lokal yang mendukung Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- c. penyediaan sumber daya manusia dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- d. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan/ atau
- e. pemberian pelayanan kepada penyandang masalah Kesejahteraan Sosial.
BAB VII - PERAN MASYARAKAT
Pasal 34

- (1) Untuk melaksanakan peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dapat dilakukan koordinasi antarlembaga/organisasi sosial dengan membentuk lembaga koordinasi non pemerintah yang bersifat terbuka, independen, mandiri, otonom pada tingkat Kota, dan bukan merupakan lembaga yang mempunyai hubungan hierarki.
- (2) Lembaga koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk berdasarkan musyawarah yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (3) Pembentukan lembaga koordinasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB VII - PERAN MASYARAKAT
Pasal 35

- (1) Masyarakat yang berprestasi luar biasa dan berpengaruh sangat besar terhadap keberhasilan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diberikan penghargaan dan dukungan dari Pemerintah Kota.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk piagam, sertifikat, plakat dan/atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa akses informasi peluang pasar hasil usaha, fasilitasi dan bimbingan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, pemberian stimulan, pengembangan dan penguatan kelembagaan, dan pemberian pelatihan dan penyediaan tenaga ahli.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.
BAB VIII - SUMBER DAYA MANUSIA PENYELENGGARA
Pasal 36

- (1) Sumber Daya Manusia
Kesejahteraan Sosial terdiri atas:
- a. Tenaga Kesejahteraan Sosial;
- b. Pekerja Sosial Profesional;
- c. Relawan Sosial; dan
- d. Penyuluh Sosial.
- (2) Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Kota dan/atau masyarakat.
- (3) Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk melakukan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (4) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan mengorganisasikan dan/ atau memberikan pelayanan sosial baik langsung maupun tidak langsung yang meliputi Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan/atau Perlindungan Sosial.
Bagian Kedua
Pembinaan Sumber Daya Manusia
BAB VIII - SUMBER DAYA MANUSIA PENYELENGGARA
Pasal 37

- (1) Pemerintah Kota memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan teknis sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial.
- (2) Pembinaan teknis sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar:
- a. kompetensi; dan
- b. pengembangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penyelenggara
BAB IX - USAHA PENGUMPULAN DAN PENGGUNAAN SUMBER PENDANAAN YANG BERASAL DARI MASYARAKAT
Pasal 38

- (1) Usaha pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat merupakan sumbangan masyarakat bagi kepentingan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hibah.
BAB IX - USAHA PENGUMPULAN DAN PENGGUNAAN SUMBER PENDANAAN YANG BERASAL DARI MASYARAKAT
Pasal 39

- (1) Sumbangan masyarakat digunakan untuk kepentingan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara efisien, efektif, tertib, transparan, dan akuntabel yang meliputi pengeluaran atau penyaluran, pengawasan, pelaporan dan pemantauan, serta evaluasi.
- (3) Penggunaan sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB IX - USAHA PENGUMPULAN DAN PENGGUNAAN SUMBER PENDANAAN YANG BERASAL DARI MASYARAKAT
Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat bagi kepentingan Kesejahteraan Sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB X
Pasal 41

- (1) Walikota melakukan pembinaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap kegiatan Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi diatur dalam Peraturan Walikota.
BAB XI - SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 42

- (1) Lembaga Kesejahteraan Sosial yang tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis atau penghentian sementara dari kegiatan.
- (2) Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing yang tidak mempunyai izin teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/ atau
- c. denda administratif.
- (3) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling banyak sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Lembaga Kesejahteraan Asing yang tidak melaporkan kegiatannya secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara dari kegiatan;
- c. denda administratif; dan/atau
- d. pencabutan izin.
- (5) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan dipungut oleh Pejabat yang diberi kewenangan oleh Walikota serta disetorkan ke kas negara.
- (6) Pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
Diundangkan di Pasuruan pada tanggal 12 Oktober 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,
Ttd,
BAHRUL ULUM
LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2015 NOMOR 12 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 107-13/2015
SALINAN Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Ttd,
YUDHI HARNENDRO, SH.M.Si. Pembina Tingkat I NIP. 19681027 199403 1 008
BAB XII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.
Ditetapkan di Pasuruan pada tanggal 9 April 2015
WALIKOTA PASURUAN,
Ttd,
HASANI
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Pasal 28 huruf c Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak untuk memenuhi kebutuhan dasarnya demi meningkatkan kualitas hidupnya. Hal ini kemudian diwujudkan dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015, dengan menghadirkan desentralisasi yang bertujuan untuk memeratakan kesejahteraan bagi masyarakat di Indonesia. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa salah satu kewajiban daerah sehubungan dengan penyelenggaraan otonomi daerah adalah meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial guna mencapai kesejahteraan masyarakat.
Sejalan dengan ketentuan di atas, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial memberikan lingkup tanggung jawab kabupaten/kota dalam hal kesejateraan sosial, yakni:
- a. melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya/bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan;
- b. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan jhkesejahteraan sosial;
- d. memelihara taman makam pahlawan; dan
- e. melestarikan nilai kepahlawanan, kepentingan dan kesetiakawanan sosial.
Untuk itu, demi meningkatkan kesejahteraan sosial di daerah, perlu dilakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan, yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) baik perseorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat, serta peningkatan peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
Sehubungan dengan penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial, selama ini Pemerintah Kota Pasuruan telah memberikan pelayanan kesejahteraan sosial, namun hal ini tentu perlu didorong agar lebih optimal dengan pembentukan sebuah Peraturan Daerah. Secara umum, Peraturan Daerah ini mengatur asas dan tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Kota, penyelenggaraan kesejahteraan sosial, standar sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pendaftaran dan perizinan Lembaga Kesejahteraan Sosial, serta beberapa pengaturan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, termasuk di dalamnya tentang pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan. Hal ini dibutuhkan untuk semakin mengoptimalkan dan mengefisienkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial agar terjadi peningkatan signifikan terhadap taraf kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
PENJELASAN
Pasal 2

## Huruf a

Yang dimaksud dengan 'asas kesetiakawanan' adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang (Tat Twam Asi) .## Huruf bYang dimaksud dengan 'asas keadilan' adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.## Huruf cYang dimaksud dengan 'asas kemanfaatan' adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.## Huruf dYang dimaksud dengan 'asas keterpaduan' adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.## Huruf eYang dimaksud dengan 'asas kemitraan' adalah dalam menangani masalah kesejahteraan sosial diperlukan kemitraan antara Pemerintah Kota dan masyarakat, Pemerintah Kota sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.## Huruf fYang dimaksud dengan 'asas keterbukaan' adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.## Huruf gYang dimaksud dengan 'asas akuntabilitas' adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.## Huruf hYang dimaksud dengan 'asas partisipasi' adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.## Huruf iYang dimaksud dengan 'asas profesionalitas' adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.Huruf jYang dimaksud dengan 'asas keberlanjutan' adalah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.
PENJELASAN
Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.Huruf bYang dimaksud dengan 'memulihkan fungsi sosial' adalah pengembangan dan peningkatan kualitas diri, baik secara psikologis, fisik, sosial, maupun potensi diri lainnya.Huruf cCukup jelas.Huruf dCukup jelas.Huruf eCukup jelas.Huruf fCukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Huruf aCukup jelas.Huruf bCukup jelas.## Huruf cIstilah 'kecacatan' yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diartikan sama dengan istilah 'disabilitas' sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).Huruf dCukup jelas.Huruf eCukup jelas.Huruf fCukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan 'preventif' adalah usaha dalam rangka mencegah timbulnya permasalahan sosial yang komplek dalam masyarakat, yang ditujukan baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.## Huruf bYang dimaksud dengan 'represif' adalah usaha dalam bentuk pengawasan dengan tujuan mengurangi dan/ atau mengendalikan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang diarahkan kepada seseorang maupun kelompok orang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.## Huruf cYang dimaksud dengan 'rehabilitatif' adalah usaha penyantunan, vokasional, aksesibilitas, dan pemberdayaan untuk mengubah sikap mental PMKS dari keadaan yang non produktif menjadi keadaan yang produktif.Huruf dCukup jelas.Huruf eCukup jelas.Huruf fCukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Huruf aYang dimaksud dengan 'fakir miskin' adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.## Huruf bYang dimaksud dengan 'wanita rawan sosialekonomi' adalah seorang wanita dewasa belum menikah atau janda yang tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.## Huruf cCukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Huruf aYang dimaksud dengan 'balita terlantar' adalah anak usia dibawah 5 (lima) tahun, karena suatu sebab orang tuanya melalaikan dan/atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya, sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi dengan wajar baik secara jasmani, rohani dan sosialnya yang penanganannya membutuhkan perlakuan khusus, seperti pemberian makanan dan perawatannya.## Huruf bYang dimaksud dengan 'anak terlantar' adalah anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan kurang dari 18 (delapan belas) tahun yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya dan/atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya, sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi secara wajar baik secara jasmani, rohani, dan sosialnya.## Huruf cYang dimaksud dengan 'orang terlantar' adalah seseorang yang karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosialnya.## Huruf dYang dimaksud dengan 'keluarga bermasalah sosial psikologis' adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya tidak harmonis terutama hubungan antara suami dan istri kurang serasi, sehingga tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan secara wajar.## Huruf eYang dimaksud dengan 'lanjut usia terlantar' adalah seseorang yang telah berumur 60 tahun ke atas, tidak mempunyai bekal hidup, pekerjaan, penghasilan bahkan tidak mempunyai sanak saudara yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.##
PENJELASAN
Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'koreksional' adalah layanan kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk mengubah dan memperbaiki tingkah laku penyandang masalah tuna sosial dan penyimpangan perilaku yang berurusan dengan hukum melalui program pendidikan dan pelayanan sosial, termasuk di dalamnya pendampingan dan pemberdayaan narapidana yang menjelang bebas, serta upaya-upaya untuk mencegah kenakalan remaja.Rehabilitatif dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.Refungsionalisasi pranata sosial perkotaan merupakan upaya untuk penguatan fungsi pranata sosial perkotaan yang meliputi pranata pendidikan, kesehatan, mata pencaharian (pekerjaan), agama, politik, keamanan dan sosial budaya sehingga dapat memfasilitasi warga kota untuk memenuhi kebutuhannya.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Huruf aYang dimaksud dengan 'gelandangan' meliputi gelandangan dan gelandangan psikotik.## Huruf bYang dimaksud dengan 'gelandangan psikotis' adalah seseorang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat, mempunyai tingkah laku aneh dan menyimpang dari norma-norma yang ada atau seseorang bekas penderita penyakit jiwa, yang telah mendapatkan pelayanan medis dan telah mendapat surat keterangan sembuh dan tidak mempunyai keluarga serta kurang mampu dan perlu mendapatkan bantuan untuk hidup.## Huruf cYang dimaksud dengan 'pengemis' adalah orangorang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belaskasihan dari orang lain.## Huruf dCukup jelas.## Huruf eYang dimaksud dengan 'anak nakal' adalah anak yang menunjukan tingkah laku menyimpang dari norma-norma masyarakat.Huruf fCukup jelas.Huruf gCukup jelas.Huruf hCukup jelas.Huruf iCukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.## Ayat (2)## Huruf aYang dimaksud dengan 'penanganan tanggap darurat' adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.## Huruf bYang dimaksud dengan 'rehabilitasi' adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.## Huruf cYang dimaksud dengan 'rekonstruksi' adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.## Ayat (3)Huruf aCukup jelas.## Huruf bYang dimaksud dengan 'bencana non alam' adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.## Huruf cYang dimaksud dengan 'bencana sosial' adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
PENJELASAN
Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Huruf aCukup jelas.Huruf bCukup jelas.Huruf cYang dimaksud dengan 'wanita dan laki-laki' adalah wanita dan laki-laki yang mengalami tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.Huruf dYang dimaksud dengan 'lanjut usia' adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.Huruf eCukup jelas.Huruf fCukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 36

Ayat (1)

Huruf aYang dimaksud dengan 'Tenaga Kesejahteraan Sosial' adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/ atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang Kesejahteraan Sosial.## Huruf bYang dimaksud dengan 'Pekerja Sosial Profesional' seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.adalahHuruf cRelawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.## Huruf dCukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 44

Cukup jelas.

## TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 11SALINAN Sesuai dengan aslinyaKEPALA BAGIAN HUKUMTtd,YUDHI HARNENDRO, SH.M.Si. Pembina Tingkat I NIP. 19681027 199403 1 008