PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 8 Tahun 1989
Tentang UMUM
Berlaku: 13 April 1989
N/A
Preamble

Menimbang : bekerja dalam dinas Pemerintah;
- b. bahwa sehubungan dengan arti penting pensiun tersebut, proses pemberhentian, pemberian pensiun dan pembayarannya perlu diperlancar agar pensiun Pegawai Negeri Sipil serta janda/dudanya dapat benarbenar diterima tepat pada waktunya;
- c. bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu menetapkan pengaturan mengenai pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil serta pension janda/dudanya;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepega-waian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
Negara Nomor 3058);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) jis Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3162) dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 21);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3156);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1983 tentang Perlakuan Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil Yang Tewas Atau Cacat Akibat Kecelakaan Karena Dinas (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 1);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1985 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 24);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDANYA.
N/A
Pasal 1

Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara atau Pejabat yang ditunjuk olehnya atas nama Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan menetapkan :
- a. Pemberhentian dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke bawah yang mencapai batas usia pensiun dengan hak pensiun;
- b. Pemberian pensiun kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan pemberian hak-hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
N/A
Pasal 2

Kewenangan pemberhentian dan pemberian pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi pula pemberian pensiun janda/duda dalam hal pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan meninggal dunia.
N/A
Pasal 3

Penetapan pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil serta penetapan pensiun janda/duda Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 ditetapkan dalam satu surat keputusan.
N/A
Pasal 4

- (1) Surat keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun
- 4 - sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diterimakan kepada yang bersangkutan dan tembusannya kepada kantor pembayar pensiun, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (2) Keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mulai berlaku tanggal 1 pada bulan berikutnya Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun.
N/A
Pasal 5

- (1) Pensiun Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mulai dibayarkan dan diterimakan kepada yang bersangkutan pada tanggal berlakunya surat keputusan pensiun.
- (2) Pensiun janda/duda pensiunan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang meninggal dunia, dibayarkan dan diterimakan pada bulan berikutnya setelah pensiunan meninggal dunia.
N/A
Pasal 6

- (1) Ketentuan mengenai pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, diberlakukan bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah.
- (2) Untuk tahap pertama pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah ini diberlakukan terlebih dahulu bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat.
- (3) Penerapan ketentuan Peraturan Pemerintah ini terhadap Pegawai Negeri Sipil Daerah dilaksanakan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara secara bertahap dengan memperhatikan
- 5 - kemampuan, tingkat kesiapan administrasi dan kelancaran pelayanannya.
N/A
Pasal 7

- (1) Keputusan pensiun Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke bawah yang telah diterimakan kepada yang bersangkutan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Apabila penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meninggal dunia maka janda/dudanya melaporkan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara untuk ditetapkan surat keputusan janda/dudanya.
- (3) Setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan Peraturan Pemerintah ini, maka surat-surat keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun janda/duda harus telah berdasarkan kepada ketentuan Peraturan Pemerintah ini.
N/A
Pasal 8

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.
N/A
Pasal 9

Pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke bawah selain dari sebab sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 dan pemberian pensiun bagi janda/duda Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia, tetap
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
- 6 - dilakukan oleh Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan sampai ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.
N/A
Pasal 10

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 April 1989
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 April 1989
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MOERDIONO
PENJELASAN
Pasal 1

Yang dimaksud dengan pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas usia pensiun dalam ketentuan ini ialah pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus diberhentikan dengan hak pensiun karena telah mencapai batas usia pensiun. Dengan Peraturan Pemerintah ini, kewenangan untuk itu dilaksanakan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara atau pejabat yang ditunjuk olehnya atas nama Menteri, Jaksa Agung, Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
Penyelenggaraan kewenangan tersebut dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974.
Pemberian hak-hak kepegawaian disini meliputi kenaikan pangkat pengabdian dan pemberian kenaikan gaji berkala terakhir menjelang pensiun yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hak pensiun karena telah mencapai batas usia pensiun.
PENJELASAN
Pasal 3

Secara administratif kedua hal tersebut harus dilaksanakan seefektif dan seefisien mungkin. Dengan demikian selain dari segi administrasi akan menjadi lebih sederhana, proses penyelesaian pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan atau janda/dudanya juga menjadi lebih sederhana dan cepat.
Selama ini bilamana pensiunan Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia, maka berlangsung lagi kegiatan administrasi untuk menetapkan pensiunan janda/dudanya.
Kegiatan ini biasanya memakan waktu yang lama, dan akibatnya sering-kali tidaklah sederhana dalam penyelesaiannya.
Oleh karenanya dalam surat keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun sekaligus ditetapkan pula ketentuan mengenai pemberian besarnya pensiun janda/duda tersebut.
PENJELASAN
Pasal 4

Titik berat ini terletak pada diterimakannya surat keputusan pensiun kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Jadi, bukan kapan dikeluarkan surat keputusan. Langkah kebijaksanaan ini dimaksudkan untuk lebih mempertegas tujuan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini.
Oleh karenanya ditentukan bahwa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal mulai berlakunya pensiun, surat keputusan telah diterima oleh yang bersangkutan. Ini berarti, proses penyiapan/pembuatan surat keputusan harus telah berlangsung sebelum batas waktu tersebut. Tembusan surat tersebut diterimakan kepada kantor pembayar pensiun agar seterimanya tembusan surat keputusan, kantor pembayar pensiun segera menyiapkan pelaksanaan pembayaran pensiun, sehingga pensiun Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat
- 10 - diterimakan tepat pada waktunya.
Kantor pembayar pensiun adalah lembaga atau unit kerja, apapun namanya, yang berdasarkan ketentuan yang berlaku ditugasi untuk melakukan pembayaran pensiun.
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5

Pembayaran pensiun harus dilaksanakan pada bulan berlakunya surat keputusan dengan tujuan agar tidak terjadi kevacuman penghasilan. Contoh bagi ketentuan ini adalah sebagai berikut :
A adalah Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d. Lahir pada tanggal 2 Mei. Ia harus diberhentikan pada akhir Mei karena mencapai batas usia pensiun. Dengan demikian tanggal 1 Juni sudah dibayarkan dan diterimakan pensiunnya.
Pembayaran pensiun ini sama sekali tidak dikaitkan dengan masalah administrasi penghentian pembayaran gaji, yang pada dasarnya memang menjadi tugas Pemerintah.
Yang perlu diwujudkan adalah, pada saat Pegawai Negeri Sipil mulai pensiun ia tidak lagi menerima gaji, tetapi sebaliknya, pada saat/bulan ia mulai tidak menerima gaji, ia harus mulai menerima pensiunnya.
Apabila pensiunan Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia, maka pensiun janda/duda langsung dibayarkan dan diterimakan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam surat keputusan pensiun Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup jelas
Cukup jelas
Mengingat banyaknya Pegawai Negeri Sipil baik Pusat maupun Daerah yang harus dilayani, dan agar pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini dapat berdayaguna dan berhasilguna, maka pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil dan pemberian pensiun janda/ dudanya oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara dilakukan secara bertahap, tanpa mengurangi pelayanan Pegawai Negeri Sipil daerah itu sendiri.
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9

Selain pemberhentian karena telah mencapai batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, pemberhentian dan pemberian pensiun yang dimaksud dalam pasal ini antara lain karena :
- a. permintaan sendiri;
- b. penyederhanaan organisasi;
- c. dipidana;
- d. tidak cakap jasmani atau rohani;
- e. meninggalkan tugas;
- f. meninggal dunia atau hilang dan sebagainya, kecuali pemberhentian karena dijatuhi hukuman disiplin.
Dalam rangka penataan ulang, kewenangan di bidang-bidang tersebut juga memerlukan perhatian. Tetapi karena masalah teknis yang dihadapi lebih bersifat kompleks, maka kewenangan ini untuk sementara masih diberikan kepada para Menteri dan pejabat-pejabat tersebut. Apabila Rancangan Peraturan Pemerintah yang akan mengatur pengalihan kewenangan di bidang ini kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara sebagaimana halnya materi yang sekarang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini telah siap, maka hal itupun dapat segera diselenggarakan.
PENJELASAN
Pasal 10

Cukup jelas