UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 8 Tahun 1951
Tentang PERUBAHAN REGLEMENT A YANG DILAMPIRKAN PADA RECHTORDONNANTIE (STAATSBLAD 1931 NO. 471)
Berlaku: 26 Mei 1951
N/A
pasal 96

dan pasal 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Memutuskan :
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PERUBAHAN REGLEMENT A YANG DILAMPIRKAN PADA RECHTENORDONNANTIE (STBL. 1931 No. 471).
Reglement A yang dilampirkan pada Rechtenordonnantie Stbl. 1882 No. 240, yang diumumkan lagi dengan Stbl. 1931 No. 471, sebagaimana ordonnantie ini kemudian diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1951 (Lembaran Negara No. 10) untuk sementara diubah dan ditambah sebagai berikut :
A.
Sesudah pasal 17, sedangkan pasal-pasal 17a dan 17b diubah menjadi 17b dan 17c, untuk sementara ditambahkan pasal baru yang bunyinya sebagai berikut :
Menteri Keuangan atas usul Kepala Kantor Jawatan Bea dan Cukai, dengan menyimpang dari apa yang telah ditetapkan dalam ayat keenam pasal di muka, untuk tempat-tempat, di mana tidak ada entrepot atau tempat-tempat di mana berhubung dengan maksimumnya penimbunan dalam entrepot tidak mungkin ditimbunkan lagi barang-barang lain, dapat menetapkan, bahwa barang-barang, yang dalam tempo yang telah ditentukan tidak dikeluarkan dari gudang-gudang-penimbun, oleh suatu komisi, yang diangkat oleh Dewan Ekonomi Keuangan dan di dalamnya duduk Kepala Kantor Jawatan Bea dan Cukai sebagai anggauta, dapat disimpan dan dijual dalam tempo yang ditentukan komisi tersebut, dengan ongkos dan kerugian atas tanggungan yang berkepentingan.
MENTERI KEUANGAN,
JUSUF WIBISONO.
Diundangkan pada tanggal 26 Mei 1951. MENTERI KEHAKIMAN,
MUHAMMAD YAMIN.
Penjualan dilakukan di muka umum, setelah barang-barang itu didaftarkan oleh Pemerintah. Hasil penjualan, setelah dipotong dengan jumlah pemungutanpemungutan, pajak-pajak dan ongkos-ongkos, disimpan di Kas Negeri dan selama 6 bulan sesudahnya hari penyimpanan barang-barang, tetap tersedia untuk yang berkepentingan. Bilamana ia kemudian tidak juga menguasainya atas hasil bersih dari penjualan itu, maka jumlah ini diperhitungkan sebagai pendapatan Negara. Tentang penjualan barang-barang akan ditetapkan peraturan-peraturan oleh komisi yang dimaksudkan dalam ayat satu".
Pasal II.
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 5 Mei 1951.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 21 Mei 1951. WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
MOHAMMAD HATTA.