PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 5 Tahun 2016
Tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA BAUBAU
Berlaku: 5 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
Menetapkan
WALIKOTA BAUBAU PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA BAUBAU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BAUBAU,
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAUBAU dan WALIKOTA BAUBAU
MEMUTUSKAN:
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA BAUBAU.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Baubau;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau;
3. Walikota adalah Walikota Baubau;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau;
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Baubau;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Baubau;
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau;
8. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kota Baubau
9. Dinas adalah Dinas Daerah Kota Baubau;
10. Badan adalah Badan Daerah Kota Baubau;
11. Kecamatan adalah Bagian Wilayah dari daerah Kota Baubau yang dipimpin oleh Camat;
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
13. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Urusan Pemerintahan adalah Kekuasaan Pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan rakyat;
15. Fungsi penunjang adalah fungsi yang mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pasal 2
Pasal 3

- (1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah;
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Kecamatan Wolio Tipe A;
- b. Kecamatan Betoambari Tipe A;
- c. Kecamatan Bungi Tipe B;
- d. Kecamatan Sorawolio Tipe B;
- e. Kecamatan Murhum Tipe B;
- f. Kecamatan Kokalukuna Tipe A;
- g. Kecamatan Lea-Lea Tipe B;
- h. Kecamatan Batupoaro Tipe B.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pasal 2
Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
BAB II - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pasal 2
Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, dengan memperhatikan asas:
- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. pembagian habis tugas;
- d. rentang kendali;
- e. tata kerja yang jelas; dan
- f. fleksibilitas.
BAB III - PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS Pasal 6
Pasal 7

- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kota Baubau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah Kota Baubau di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah Kota Baubau;
- (2) Satuan pendidikan Daerah Kota Baubau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.
BAB III - PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS Pasal 6
Pasal 8

- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah Kota Baubau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah Kota Baubau di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah Kota Baubau sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah sakit Daerah Kota Baubau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
BAB III - PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS Pasal 6
Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Walikota tentang pembentukan UPT yang baru.
BAB V - KEPEGAWAIAN
Pasal 11

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 12
Pasal 13

- (1) Pejabat pada perangkat Daerah yang ada pada saat ini tetap melaksanakan tugas, kegiatan dan anggaran tahun 2016 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2016;
- (2) Pengisian Jabatan pada perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini untuk pertama kali dilakukan pada akhir tahun 2016;
BAB VI - KETENTUAN PERALIHAN Pasal 12
Pasal 14

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai Tahun 2017.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 15
Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Baubau.
Ditetapkan di Baubau pada tanggal, 5 November 2016 WALIKOTA BAUBAU, ttd
A.S. TAMRIN
Diundangkan di Baubau pada tanggal, 5 November 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU, ttd MUHAMAD DJUDUL
LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2016 NOMOR 5
NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU, PROVINSI SULAWESI TENGGARA : ( 5/ 134/ 2016 )
PENJELASAN
Pasal 1

- Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan pengertian dalam Bab, Pasal atau Ayat yang tertuang dalam Peraturan Daerah ini.
PENJELASAN
Pasal 2

s/d Pasal 3
: cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4

: cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5

: huruf a
Yang dimaksud dengan asas efisiensi adalah pembentukan perangkat daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.
Huruf b
Yang dimaksud dengan asas efektifitas adalah pembentukan perangkat daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.
PENJELASAN
Pasal 6

Huruf c
Yang dimaksud dengan asas pembagian habis tugas adalah pembentukan perangkat daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada perangkat daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu perangkat daerah.
Huruf d
Yang dimaksud dengan asas rentang kendali adalah penentuan jumlah perangkat daerah dan jumlah unit kerja pada perangkat daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.
Huruf e
Yang dimaksud dengan asas tata kerja yang jelas adalah pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dan unit kerja pada perangkat daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas baik vertikal maupun horizontal.
Huruf f
Yang dimaksud dengan asas fleksibilitas adalah penentuan tugas dan fungsi perangkat daerah dan unit kerja pada perangkat daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah peraturan pemerintah ini ditetapkan.
: cukup jelas
: yang dimaksud dengan kegiatan teknis operasional adalah kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
Yang dimaksud dengan kegiatan teknis penunjang tertentu adalah kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
PENJELASAN
Pasal 7

: cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8

: cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 9

: cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 10

: cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 11

: cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 12

s/d Pasal 16
: cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2016 NOMOR 5