PERATURAN GUBERNUR GUBERNUR Nomor 4 Tahun 2015
Tentang KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015
Berlaku: 1 Januari 2015
N/A
Preamble

Mengingat :
GUBERNUR SULAWESI UTARA
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI UTARA,
Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, pupuk sangat berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian;
- b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015 dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara.
1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 Jo UndangUndang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
Menetapkan :
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT. 140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/MDAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/ SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/ SR.130/11/2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 669/Kpts/OT.160/ 2/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumusan Kebijakan Pupuk;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1871/Kpts/OT.160/ 5/2012 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupk Bersubsidi Tingkat Pusat.
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk;
2. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah;
3. Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani disektor pertanian;
4. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan;
5. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi adalah alokasi sejumlah pupuk bersubsidi per provinsi yang dihitung berdasarkan usulan dari Gubernur atau Dinas yang membidangi sektor pertanian di provinsi;
6. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian;
7. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan/atau udang;
8. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu;
9. Petambak adalah perorangan warga negara indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan atau usang dengan luasan tertentu;
10. Kelompok tani adalah kumpulan petani atau petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumberdaya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha angotanya;
11. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk;
12. Penyalur di lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku;
13. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku;
14. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian;
15. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat provinsi dan Bupati/Walikota untuk tingkat kabupaten/kota;
16. Direktur Jenderal adalah Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian yang memiliki tugas dan fungsinya diantaranya di bidang pupuk sesuai ketentuan peraturan perundangan;
17. Dinas adalah instansi yang membidangi pertanian tanaman pangan di provinsi atau kabupaten/kota.
BAB II - JENIS PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi terdiri atas Pupuk Anorganik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh pelaksana subsidi pupuk;
- (2) Pupuk Anorganik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 2 terdiri atas Urea, SP36, ZA dan NPK.
BAB III - KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 3

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga;
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.
BAB III - KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 4

- (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota kepada Kepala Dinas Provinsi;
- (2) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut jenis, jumlah, sub sektor, kabupaten/kota dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.
BAB III - KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 5

- (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah sub sektor dan sebaran bulanan yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati/Walikota.
- (2) Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat ditetapkan pada akhir bulan Januari 2015.
BAB III - KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 6

Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, mempertimbangkan rekap RDKK yang disusun oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan diketahui Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten/Kota setempat.
BAB III - KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 7

Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Gubernur dan Bupati/Walikota dapat melakukan penyesuaian berdasarkan lokasi, jenis, jumlah dan waktu kebutuhan pupuk yang menjadi prioritas diwilayah masing-masing.
BAB III - KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 8

Dinas Kabupaten/Kota bersama kelembagaan penyuluhan tingkat Kabupaten/Kota wajib melaksanakan pembinaan kepada Petani, Petambak dan/atau kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk bersubsidi di tingkat petani, petambak dan/atau kelompok tani di wilayahnya.
BAB IV - REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 9

- (1) Dalam hal kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 terjadi kekurangan dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Realokasi antar provinsi lebih lanjut ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
- b. Realokasi antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi;
- c. Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
- (2) Provinsi yang mengalami perubahan alokasi pupuk bersubsidi sebagai akibat dilakukannya realokasi antar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib menindaklanjuti dengan melakukan realokasi antar kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kabupaten/Kota yang mengalami perubahan alokasi pupuk bersubsidi sebagai akibat dilakukannya realokasi antar kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau realokasi antar kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menindaklanjuti dengan melakukan realokasi antar kecamatan yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati/Walikota atau realokasi antar kecamatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
- (4) Apabila alokasi pupuk bersubsidi disuatu kabupaten/kota dan kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, penyaluran pupuk bersubsidi diwilayahnya dapat dilakukan dengan menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun melalui realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
BAB V - PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke petani/petambak dan/atau melalui penyalur di Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku;
- (2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke petani/petambak dan/atau kelompok tani, diatur sebagai berikut :
- a. Penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyalur di Lini IV ke petani/petambak dan/atau kelompok tani dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian yang berlaku dan dibuktikan dengan catatan dan/atau nota pembelian kepada petani/petambak dan/atau kelompok tani;
- b. Penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan petani/petambak dan/atau kelompok tani dan alokasi dimasing-masing wilayah.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke Petani/Petambak dan/atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan kelembagaan penyuluhan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota guna melakukan pendataan RDKK diwilayahnya sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6;
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani, petambak dan/atau kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh;
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke Petani/Petambak dan/atau kelompok tani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KPPP di Kabupaten/Kota;
- (6) Dinas yang memperoleh alokasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan kegiatan pendampingan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tahun anggaran 2015 melaporkan hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulannya kepada Direktur Jenderal;
- (7) Hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak oleh Kepala Dinas;
- (8) Pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai petunjuk pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2015 yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
BAB V - PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 11

- (1) Pelaksana subsidi pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penyalur di Lini III dan Penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, petambak dan/atau kelompok tani di wilayah tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana subsidi pupuk berkoordinasi dengan Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.
BAB VI - HET DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 12

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk wajib menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET);
- (2) Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- (3) Harga Eceran Tertinggi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, petambak dan/atau di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
- -
- Pupuk Urea = Rp. 1.800,- per kg;
- Pupuk SP-36 = Rp. 2.000,- per kg;
- -
- Pupuk ZA
- = Rp. 1.400,- per kg;
- Pupuk NPK = Rp. 2.300,- per kg;
- Pupuk Organik = Rp. 500,-
- per kg.
- -
- Pupuk Urea = 50 kg;
- -
- Pupuk SP-36 = 50 kg;
- -
- Pupuk ZA
- = 50 kg;
- -
- Pupuk NPK = 50 kg;
- -
- Pupuk Organik
- = 40 kg.
BAB VI - HET DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 13

- (1) Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan :
'Pupuk Bersubsidi Pemerintah' Barang Dalam Pengawasan
- (2) Khusus penyediaan dan penyaluran pupuk urea bersubsidi berwarna merah muda 9pink) dan Pupuk ZA bersubsidi berwarna jingga (orange).
BAB VII - PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 14

- (1) Pelaksana subsidi pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian yang berlaku serta melakukan pengawalan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini IV ke Petani/Petambak dan/atau Kelompok Tani.
- (2) Pelaksana subsidi pupuk wajib melaporkan perkembangan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke petani dan/atau kelompok tani setiap bulannya kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal.
BAB VII - PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 15

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida provinsi dan kabupaten/kota wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya;
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh penyuluh.
BAB VII - PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 16

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati/Walikota;
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur;
- (3) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida provinsi wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur;
- (4) Gubernur menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Ketentuan mengenai pelaksanaan teknis Peraturan Gubernur ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara.
Tembusan Yth. :
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pertanian RI di Jakarta;
3. Menteri Perdagangan RI di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara;
5. Para Bupati/Walikota se Provinsi Sulawesi Utara;
6. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara;
7. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara;
8. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.
Ditetapkan di Manado pada tanggal 21 Januari 2015
GUBERNUR SULAWESI UTARA,
S. H. SARUNDAJANG
| P E N G O L A H | P A R A F |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| KEPALA SEKSI SARANA PERTANIAN | |
| KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | |
| SEKRETARIS DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN | |
| KEPALA BAGIAN PEUNDANG-UNDANGAN | |
| KEPALA BIRO HUKUM | |
| KEPALA BIRO PEREKONOMIAN | |
| KEPALA BIRO SUMBER DAYA ALAM | |
| KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN | |
| ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | |
| SEKRETARIS DAERAH | |
| WAKIL GUBERNUR | |
| G U B E R N U R | MOHON UNTUK DITANDATANGANI |