PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 14 Tahun 2017
Tentang IZIN PEMANFAATAN RUANG
Berlaku: 16 Mei 2017
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG
IZIN PEMANFAATAN RUANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SOLOK,
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 85 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok Tahun 2012-2031, yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai tata cara pemberian izin pemanfaatan ruang diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus upaya pelaksanaan Penataan Ruang Kota sesuai dengan Peruntukan Ruang yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok Tahun 20122031, maka setiap pemberian izin mendirikan bangunan dan pengkaplingan tanah terlebih dahulu harus mendapat Izin dari Pemerintah Kota Solok;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Izin Pemanfaatan Ruang;
- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5103);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5160);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
10. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 12 Tahun 2003 tentang Izin Bangunan (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2003 tahun 12);
11. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 4 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2009 Tahun 4);
12. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok Tahun 2012-2031;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG IZIN PEMANFAATAN RUANG.
BAB II - TUJUAN DAN PRINSIP
Pasal 2

Izin Pemanfaatan Ruang bertujuan :
- a. terselenggaranya pengendalian pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta kebijakan Pembangunan Nasional dan Daerah.
- b. memberdayakan peran serta masyarakat dalam penataan ruang menuju pembangunan yang berbasis masyarakat.
BAB II - TUJUAN DAN PRINSIP
Pasal 3

Prinsip yang harus diperhatikan dalam pemberian Izin Pemanfaatan Ruang adalah:
- a. kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah atau rencana lainnya;dan
- b. menghindari adanya konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang.
BAB III - PERIZINAN Pasal 4
Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh Izin Pemanfaatan Ruang Pemilik Tanah Perorangan/Badan wajib menyerahkan tanahnya kepada Pemerintah Daerah untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Luas 1000-5000 meter persegi minimal 3 % untuk fasilitas sosial.
- b. Lebih dari 5.000 meter persegi minimal 5 % untuk fasilitas sosial.
- c. Untuk fasilitas umum Pada Tanah Perorangan/Badan disesuaikan dengan
kebutuhan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, berlaku 1 (satu) kali pada objek yang sama.
- (3) Tanah yang diserahkan untuk keperluan fasilitas umum dan fasilitas sosial disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah, dan didaftarkan dalam daftar inventaris milik Pemerintah Daerah.
BAB III - PERIZINAN Pasal 4
Pasal 6

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan dan pembebasan kewajiban menyerahkan tanah untuk fasum dan fasos, sesuai dengan Pasal 5.
- (2) Pemberian pengurangan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemilik tanah yang hanya memiliki sebidang tanah/ tanah yang terkena bencana alam/tanah yang terkena kerusuhan/telah menghibahkan tanahnya kepada pemerintah daerah untuk kepentingan umum.
- (3) Tata cara pengurangan dan pembebasan kewajiban menyerahkan tanah untuk fasum dan fasos, ditetapkan oleh walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III - PERIZINAN Pasal 4
Pasal 7

Izin pemanfaatan ruang dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk, paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterima pengajuan permohonan yang telah memenuhi syarat.
BAB III - PERIZINAN Pasal 4
Pasal 8

- (1) Tata cara pengajuan Izin Pemanfaatan Ruang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (2) Setiap perubahan pemanfaatan ruang baik yang meliputi alih fungsi dan perubahan luas wajib memperoleh izin secara tertulis dari Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk.
BAB III - PERIZINAN Pasal 4
Pasal 9

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menolak permohonan Izin Pemanfaatan Ruang apabila lokasi yang dimohonkan akan dimanfaatkan dalam rangka pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal lokasi tanah yang dimohonkan akan dimanfaatkan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota atau pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku
BAB IV - PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH
Pasal 10

Dalam pemberian izin pemanfaatan ruang dapat dilakukan perubahan penggunaan tanah dari tanah pertanian menjadi rumah tinggal pribadi/badan dengan ukuran maksimal 5 Ha.
Diundangkan di Solok pada tanggal 16 Mei 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,
dto RUSDIANTO
BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2017 NOMOR 14
BAB IV - PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH
Pasal 11

Perubahan penggunaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat diberikan berdasarkan pertimbangan mengenai:
- a. aspek rencana tata ruang;
- b. letak tanah berbatasan langsung dengan permukiman yang telah ada dan termasuk daerah pertumbuhan pemukiman;
- c. tanah sudah bersertifikat;
- d. tanah yang dimohonkan tidak termasuk tanah sawah irigasi teknis;
- e. aspek penguasaan tanah yang meliputi perolehan hak, pemindahan hak dan penggunaan tanah; dan
- f. setiap perubahan penggunaan tanah harus selalu memperhatikan fungsi tanah dan daya dukung lingkungan di sekitarnya.
BAB V - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 12

- (1) Setiap orang pribadi, badan atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 5 dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. teguran tertulis;
- b. pembekuan Izin Pemanfaatan Ruang; dan
- c. pencabutan Izin Pemanfaatan Ruang.
- (2) Tata cara pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Perizinan merupakan salah satu mekanisme pengendalian dalam pemanfaatan ruang menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Mekanisme ini merupakan tahap awal dari pengendalian pemanfaatan ruang, oleh karenanya apabila mekanisme ini terselenggara dengan baik, maka penyimpangan pemanfaatan ruang akan dapat dikurangi, dan secara legal penyimpangan dapat diidentifikasikan dan ditertibkan. Namun demikian, penertiban akan sulit dilaksanakan apabila mekanisme perizinan ini tidak terselenggara dengan baik, misalnya ditertibkan izin yang tidak sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang yang ditetapkan sebelumnya. Mekanisme ini juga menjadi perangkat insentif dan disinsentif untuk mendorong perkembangan atau menghambat pemanfaatan ruang, sehingga harus berlangsung seefektif dan seefisien mungkin.
Peraturan Walikota ini berisi ketentuan yang mengatur berbagai aspek penyelenggaraan fungsi perijinan yang antara lain mengenai Perizinan, Perubahan Peruntukan Tanah, dan Sanksi Administrasi.
PENJELASAN
Pasal 5

Fasilitas umum adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum. Yang termasuk fasilitas umum antara lain Jalan, Drainase, Riol sesuai dengan peruntukannya.

Fasilitas sosial adalah fasilitas yang diadakan oleh pemerintah atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam lingkungan pemukiman. Yang termasuk dari fasilitas sosial (fasos) adalah seperti puskemas, klinik, sekolah, tempat ibadah, pasar, tempat rekreasi, taman bermain, tempat olahraga, ruang serbaguna, makam, dan lain sebagainya.
PENJELASAN
Pasal 7

```

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas

``````
PENJELASAN
Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas

```TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 9