Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang DENGANRAHMAT TUHANYANGMAHAESA
Berlaku: 6 Tahun 2014
N/A
Preamble

Menimbang
BUPATI OGAN KOMERING ILIR
PERATURAN BUPATIOGANKOMERING ILIR NOMOR J~ TAHUN2017
TENTANG
PERUBAHAN ATASPERATURAN BUPATIOGANKOMERING ILIRNOMOR11 TAHUN2015 TENTANG TATACARAPEMILIHAN KEPALA DESASERENTAK DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
DENGANRAHMAT TUHANYANGMAHAESA
BUPATIOGANKOMERING ILIR~
a.
bahwa untuk memenuhi maksud Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 31 Ayat (1) dan (2) serta Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa, Pasal 28 maka perlu diadakan perubahan dan penetapan kembali peraturan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak;
- b. bahwa· berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128jPPU jXIIIj2015~ persyaratan terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran bagi Calon Kepala Desa sebagaimana yang diatur dalam Pasa133 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dipandang bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2)UndangUndang Dasar 1945, maka pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 1
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu perubahan terhadap Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemberhentian Kepala Desa;
- d. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf c perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Kotapraja di Sumatera 1959 Lembaran Negara Republik Indonesia Mengingat
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 73, Tambahan Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3.Undang-Undahg ...
,
,
.
Menetapkan:
2
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor5717;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang PemilihanKepalaDesa;
7. Peraturan Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian KepalaDesa;
8. Peraturan Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia Nomor 110Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan KomeringIlir Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten OganKomeringIlirTahun 2015 Nomor1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan KomeringIlir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan KomeringIlir (Lembaran Daerah Kabupaten OganKomeringIlirTahun 2016 Nomor2);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATIOGANKOMERINGILIR NOMOR 11 TAHUN2015 TENTANGTATACARAPEMILIHAN KEPALA DESASERENTAK DANPEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal I
Beberapa Perubahan dan Penambahan Pasal dalam Peraturan Bupati Ogan KomeringHir Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ogan KomeringIlirTahun 2015 Nomor11)diubah sebagai berikut:
l.
Bab I - Ketentuan
Pasal 7

A
- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraanpemilihan KepalaDesa serentak, Bupati menunjuk penjabat Kepala Desa yang berasal dari pegawai negeri sipil di lingkunganpemerintahdaerah kabupaten.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan KepalaDesa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikanBupati mengangkatpegawai negeri sipil dari pemerintah daerah Kabupaten sebagai penjabat KepalaDesa sampai terpilihnyaKepalaDesayang baru.
Dalamhal sisa ...
6
1
- (3) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari (satu) tahun karena diberhentikan Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dati pemerintah daerah kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah Desa. 1
- (4) Pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (5) Penunjukan/Pengangkatan Penjabat Kepala Desa adalah wewenang dari Bupati dengan mempertimbangkan usulan Camat dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Camat menyampaikan Pegawai Negeri Sipil yang dianggap cakap dan mampu untuk menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa setelah dikoordinasikan dengan instansi terkait yang dibuktikan dengan rekomendasi dari atasan instansi tersebut.
- b. Camat mengajukan prioritas usulan Penjabat Kepala Desa kepada Bupati melalui Dinas PMDKabupaten.
- (6) Kelengkapan Usulan Penjabat Kepala Desa yang diajukan oleh Camat adalah sebagai berikut:
- a. Surat Keputusan Pangkat terakhir Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan;
- b. Surat Pemyataan Bersedia diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa;
- c. Fakta Integritas dari yang bersangkutan diketahui Camat;
- d. Izin dari atasan yang bersangkutan;
- e. Fotocopy KTPdilegalisir.
- (7) Dalam kondisi tertentu yang memerlukan kebijakan lebih Ianjut, Bupati dapat langsung menunjuk/mengangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS)Kabupaten tanpa usulan Camat.
4. Penambahan Pasal 13A, untuk Pengaturan Pendataan Daftar Pemilih Sementara oleh Ketua Rukun Tetangga (RT),Ketua Rukun Warga (RW)dan Kepala Dusun sebagai berikut:
Sebagai Persiapan Pendataan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebelum terbentuknya Panitia, Penjabat Kepala Desa dapat menugaskan Ketua Rukun Tetangga (RT) , Ketua Rukun Warga (RW) dan Kepala Dusunmelakukan pendataan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagai bahan pendataan selanjutnya bagi Panitia Pemilihan.
5. Pasal 19, Persyaratan Calon Kepala Desa diubah, sehingga keseIuruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Bab I - Ketentuan
Pasal 19

...
- (1) Calon Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan:
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegangteguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan /atau sederajat;
- d. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- e. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- f. sehat jasmani dan rohani, serta nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ ingatannya;
- g. bebas dari narkoba dan obat-obatan terlarang.
- h. berkelakuan baik;
1. tidak.pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang te1ah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)tahun, kecuali 5 (lima)tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak. dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. warga Negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)atau Surat Keterangandari Pemerintah Setempat;
13. L tidak pemah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut; 1
- m. tidak sedang menjabat sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, BPDdan Perangkat Desa pada saat pendaftaran;
- (2) Bagi Calon Kepala Desa yang pemah menjabat sebagai Kepala Desa, disamping syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan kepada Bupati me1aluiCamat;
- (3) Bagi Calon dari TNI/POLRI,BUMN/BUMD,PNS, PTT dan Perangkat Desa disamping harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memenuhi syarat:
- a. mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau atasan yang bersanglrutan;
- b. belum pemah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatarr/ pekeIjaannya.
- (4) Bagi Calon dari BPD sebelum pendaftaran harus mengajukan Surat Pengunduran Diri dari Keanggotaan BPD kepada Bupati melalui Camat dan ditembuskan kepada Kepala Desa.
- (5) Surat Pengunduran diri tersebut ditindaklajuti oleh Kepala Desa dengan Pengusulan Penerbitan Keputusan Bupati tentang Penggantian Antar Waktu BPDsesuai ketentuan.
6.Penambahan Pasal ...
6. Penambahan Pasal 20A dan 20B, untuk Persyaratan Pendaftaran, bentuk dan contoh kelengkapan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, sebagaiberikut:
Khusus Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari luar desa darr/atau berdomisili kurang dari 1 (satu) tahun di desa tersebut melengkapi persyaratan khusus yaitu Surat Pernyataan Bersedia berdomisilitetap di desa tersebut apabila terpilihmenjadiKepalaDesa. 1
Bentuk dan contoh kelengkapan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa diatur lebih lanjut.
7. Penambahan Pasal 22A dan 22B, untuk MekanismePengajuan Izin Cuti Tertulis bagi Bakal Calon KepalaDesa dari Kepala Desa/Penjabat Kepala Desadan PerangkatDesa, sebagaiberikut:
MekanismePengajuanIzin Cuti Tertulis bagi KepalaDesa/Penjabat Kepala Desa yang akan mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa sebagaiberikut:
- (1)KepalaDesa/Penjabat KepalaDesayang ingin mencalonkandiri sebagai Bakal Calon Kepala Desa mengajukan izin tertulis kepada Bupati melaluiCamat.
- (2)Camat menerbitkan Surat Izin Cuti Tertulis untuk Kepala DesaiPenjabat KepalaDesa yang akan mencalonkan diri sebagai Bakal CalonKepalaDesaatas nama Bupati.
- (3)Untuk mengisi kekosonganjabatan KepalaDesa selama Kepala Desai Penjabat Kepala Desa tersebut cuti, Camat menunjuk Sekretaris Desa sebagaiPe1aksanaTugas KepalaDesa.
- (4) Khusus bagi Penjabat Kepala Desa yang tidak mendapatkan izin cuti dari Camat tidak dapat mengikutipencalonan KepalaDesa kecualiyang bersangkutan mengundurkan diri darijabatan Penjabat KepalaDesa.
Mekanisme Pengajuan Izin Cuti bagi Perangkat Desa yang akan mencalonkandiri sebagaiBakal CalonKepalaDesa sebagaiberikut:
- (1)Perangkat Desa mengajukan izin tertulis kepada KepalaDesaiPenjabat KepalaDesa.
- (2)Kepala Desa berkoordinasi dengan Camat dalam pengeluaran izin cuti tertulis bagi PerangkatDesa.
- (3)Hasilkoordinasitersebut dijadikandasar pemberianatau penolakan izin cuti tertulis bagi Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri sebagai BakalCalonKepalaDesa.
- (4)Bagi Perangkat Desa yang tidak mendapatkan izin dari Kepala Desa/Penjabat Desa tidak dapat mengikuti pencalonan Kepala Desa kecuali yang bersangkutan mengundurkan diri dari jabatan Perangkat Desa.
8. Penambahan Pasal 23A untuk Izin Tertulis Bagi Calon Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut:
PasaI23A
- (1)Izin tertulis bagi Calon Kepala Desa dari Pejabat Pembina Kepegawaian diterima oIeh Panitia Pemilihan Paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa 1
- (2)Dalam hal Calon Kepala Desa tidak mendapatkan izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian maka yang bersangkutan tidak dapat ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
9. Perubahan Pasal 29,sehingga keseluruhan Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Berkas BakaI Calon Kepala Desa yang telah memenuhi syarat administrasi beserta Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD untuk ditetapkan menjadi Calon KepalaDesa.
- (2) Penetapan Calon Kepala Desa oleh BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Surat Keputusan BPD selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kalender sebelum hari dan tanggal pemungutan suara kemudian disahkan oleh Camat atas nama Bupati.
3. {3) Keputusan Penetapan Calon Kepala Desa dan Berkas Calon Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Dinas PMDKabupaten.
- (4) Pada saat penyampaian berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Calon Kepala Desa menyampaikan Visi, Misi dan Program Kerja yang akan dilaksanakan.
10. Penambahan Pasal 54A, untuk Panandatangan Surat Suara, sebagai berikut:
- (1) Pemilihan Kepala Desa yang menggunakan TPS sebanyak 1 (satu) unit, pananda tangan Surat Suara dilakukan oleh Ketua Panitia Inti; 1
- (2) Pemilihan Kepala Desa yang menggunakan TPS lebih dari 1 (satu) unit, pananda tangan Surat Suara dilakukan oleh Ketua Panitia Tambahan. 1
l1.Penambahan Pasal 55A ...
11. Penambahan Pasal 55A dan 55B, untuk Mekanisme Penetapan Calon Kepala Desa terpilih yang tidak ditetapkan oleh Panitia atau BPD dalam waktu yang telah ditetapkan dan Untuk Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sarna lebih dari 1 (satu) calon, sebagai berikut: 1
Pasa155A
- (1) Apabila setelah 7 (tujuh) hari Pemungutan Suara, Panitia tidak menyampaikan Laporan Hasil Pemilihan ke BPD maka BPD dapat menetapkan dan melaporkan hasil Pemilihan kepada Bupati melalui Carnat.
- (2) Apabila setelah 14 (empat belas) hari Pemungutan Suara, BPD tidak menyampaikan Laporan Hasil Pemilihan ke Bupati melalui Camat maka Camat dapat melaporkan hasil Pemilihan kepada Bupati atau Panitia dapat langsung melaporkan hasil pemilihan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) BPD yang tidak menyampaikan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) akan dievaluasi kinerja dan dapat ditindaklanjuti dengan pemberhentian.
- (4) Apabila setelah 45 (empat puluh lima) hari Pemungutan Suara, BPD, Panitia dan Camat tidak menyampaikan Laporan Hasil Pemilihan maka Bupati dapat menerbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasa155B
- (I) Mekanisme Penetapan CaIon KepaIa Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sarna lebih dari 1 (satu) calon sebagai berikut:
- a. Panitia menetapkan mekanisme cara penetapan pemenang untuk Calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sarna lebih dari 1 (satu) calon dalarn Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa setelah dikonsultasikan dan dikoordinasikan bersarna dengan BPDdan Camat;
- b. Panitia mensosialisasikan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa kepada Masyarakat dan Bakal Calon yang dibuktikan dengan Berita Acara Sosialisasi dan/ atau Pernyataan dari Bakal Calorr/Calon Kepala Desa;
- (2) Pilihan yang dapat diarnbil oleh Panitia dalam Penetapan pemenang untuk Calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sarna lebih dari 1 (satu) calon melalui Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa, antara lain sebagai berikut: 1
- a. Panitia membagi TPS/Kotak Suara berdasarkan WiIayah/DPT yang dikelompokkan dengan ketentuan TPS/Kotak Suara yang pemilihnya terbanyak ditetapkan sebagai penentu Calon Kepala Desa terpilih;
Panitia membagi ...
·
'
- b. Panitia membagi TPSjKotak. Suara berdasarkan undian Wilayah dengan ketentuan TPSjKotak Suara yang total pemilihnya terbanyak ditetapkan sebagai penentu Calon Kepala Desa terpilih;
- c. Panitia membagi TPSjKotak Suara berdasarkan DPTyang telah diacak kemudian dibagi per TPS/Kotak Suara dengan ketentuan TPS/Kotak Suara yang total pemilihnya terbanyak ditetapkan sebagai penentu Calon Kepala Desa terpilih;
- d. Panitia mengatur dan menetapkan Kotak Suara sebanyak 2 (dua) buah untuk Pemilihan yang menggunakan 1 (Satu) TPS dengan cara pengisian kotak suara berdasarkan kehadiran pemilih yang menggunakan hak pilih, dimana Kotak Pertama sebagai Penentu Pemenang lebih banyak isinya dari Kotak Kedua;
12. Perubahan Pasal 60, untuk Penanganan Pegaduan PemiIihan Kepala Desa sehingga keseluruhan Pasa160 berbunyi sebagai berikut:
Pasa160
- (I} Setiap pengaduan yang berkaitan. dengan pelaksanaan pemilihan disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan sampai pada saat ditutupnya rapat pemungutan suara.
- (2) Pengaduan yang disampaikan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diterima.
- (3} Pengaduan dan keberatan atas perselisihan jalannya pemilihan yang disampaikan di luar tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga) puluh hari setelah diterimanya hasil pemilihan Kepala Desa.
- (4) Penyelesaian oleh Bupati sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan setelah difasilitasi oleh Tim Pembina dan Pemantau Pemilihan Kepala Desa dari Kecamatan yang dipimpin oleh Camat.
- (5) Apabila pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)tidak dapat diselesaikan maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak menghentikan proses tahapan pemilihan Kepala Desa.
13. Penambahan Pasal 61A, untuk Persetujuan Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa adalah sebagai berikut:
- (1)Persetujuan Biaya Pemilihan Kepala Desa diterbitkan oleh Camat atas nama Bupati setelah disetujui oleh Panitia, BPD, Penjabat Kepala Desa dan Bakal Calon/Calon Kepala Desa yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (2)Persetujuan Biaya Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Dinas PMDKabupaten.
14.Perubahan seluruh ...
14. Perubahan seluruh Pasal 69 Ayat (2) untuk Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah sebagai berikut:
Pasa169
- (2) Kegiatan sebelum penyelenggaraan musyawarah desa sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
- a. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh Badan Permusyawaratan Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan komposisi 3 orang Perangkat Desa dan Anggota BPD Desa.
- b. Panitia yang telah dibentuk membuat tata tertib musyawarah yang disahkan oleh BPD dan Penjabat Kepala Desa, sekurangkurang memuat:
1. persyaratan Calon Kepala Desa Antar Waktu;
2. tahapan dan Jadwal, Waktu serta Tempat Musyawarah;
3. mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara
4. peserta musyawarah yang berhak milih apabila terjadi pemungutan suara, yang tidak dapat diwakili, terdiri dari:
8. Kepala Dusun (sesuai dengan jumlah yang ada dan sesuai dengan SKyang bersangkutan);
9. Ketua RT j RW (sesuai dengan jumlah yang ada dan sesuai dengan SKyang bersangkutan);
10. LPMjLKMD (sesuai dengan jumlah, maksimal 30 orang dan sesuai dengan SKyang bersangkutan);
11. LembagajPemangku Adat (sesuai dengan jumlah, maksimal 9 orang dan sesuai dengan SK yang bersangkutan) ;
12. Karang Taruna (Maksimal 3 orang yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara sesuai, dengan SK yang bersangkutan) ;
13. Tokoh Agama yaitu P3N desa setempat danfatau tokoh agama lainnya yang disesuaikan dengan kondisi desa tersebut.
5. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa atau dengan melalui sumber lainnya yang tidak mengikat dan telah disepakati bersama disampaikan oleh panitia pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
6. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
7. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas} Hari;
8. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari dengan mengacuh pada pasal 20;
18. 9.penetapan ealon ...
9. penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa;
10. panitia menyampaikan tata tertib musyawarah, berkas masing-masing calon dan persetujuan biaya yang telah disetujui bersama kepada Bupati melalui Dinas PMD Kabupaten.
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemberhentian Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan apabila ada kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
Ditetapkan di Kayuagung tanggal 2017 pada
Diundangkan di Kayuagung pada tanggal 17 IIpoi 2017
BERITADAERAHKABUPATEN OGANKOMERINGILIRTAHUN2017 NOMOR Jg
D.PMD Kab.OKI, Lokal Disk (D) PERBUB, PERBUB PERBHN PILKADES, KP
\_----\_--\_---\_.
..
\_\_--\_-------