PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor N/A Tahun 2023
Tentang KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016 DI KABUPATEN KETAPANG
Berlaku: 01 Januari 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 30 TAHUN 2015
TENTANG
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016 DI KABUPATEN KETAPANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KETAPANG,
: a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 89 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016 di Provinsi Kalimantan Barat mengamanatkan bahwa alokasi pupuk bersubsidi harus dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu rnenetapkan Peraturan Bupati Ketapang tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016 Di Kabupaten Ketapang;
:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanáman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/MDAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/2/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 491);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 664);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/SR.130/11/2012 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 669/Kpts/OT.160/2/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumusan Kebijakan Pupuk;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1871/Kpts/OT.160/5/2012 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
15. Peráturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 7);
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 89 Tahun 2015 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016 di Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 89).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016 DI KABUPATEN KETAPANG
BAB II - PERUNTUKKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar atau petambak yang mengusahakan lahan paling luas 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.
- (3) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pupuk an-organik dan pupuk organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.
BAB II - PERUNTUKKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 3

- (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Kecamatan serta alokasi anggaran subsidi pupuk tahun 2015.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Sub Sektor, Jenis Pupuk, Sebaran Kecamatan dan sebaran bulanan, sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB II - PERUNTUKKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 4

Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempertimbangkan rekap RDKK yang diusulkan oleh Kecamatan sesuai alokasi masing-masing.
BAB II - PERUNTUKKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 5

Dinas terkait wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani dan / atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.
BAB II - PERUNTUKKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 6

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor.
- (2) Realokasi antar kecamatan dalam wilayah Kabupaten Ketapang ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas terkait.
- (3) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, Pelaksana Subsidi Pupuk dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampui alokasi I (satu) tahun.
BAB III - PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai kepada Petani/Petambak dan/atau Kelompok Tani melalui penyaluran di Lini IV.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur di Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
- a. penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur di Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya.
- b. penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah.
- c. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga ,tepat tempat, tepat waktu dan tepat mutu.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas terkait melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (2).
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani/keIompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur di Lini IV ke petani sebagaiaman dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KP3 di Kabupaten Ketapang.
BAB III - PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 8

- (1) Pelaksana Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, penyalur di lini III dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan petambak di wilayah tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksana subsidi benih berkoordinasi dengan dinas yang membidangi pertanian setempat untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.
BAB III - PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 9

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai HET.
- (2) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- (3) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, dan petambak di penyalur di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
- a. Pupuk urea
5. = 50 kg atau 25 kg;
- b. Pupuk SP-36
- c. Pupuk ZA
- d. Pupuk NPK
- e. Pupuk Organik
10. = 50 kg;
11. = 50 kg;
12. = 50 kg atau 20 kg;
13. = 40 kg atau 20 kg.
- a. Pupuk Urea
- = Rp. 1.800,- per kg;
- b. Pupuk SP-36
- = Rp. 2.000,- per kg;
- c. Pupuk ZA
- = Rp. 1.400,- per kg;
- d. Pupuk NPK
- = Rp. 2.300,- per kg;
- e. Pupuk Organik
- = Rp. 500,- per kg.
BAB III - PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 10

- (1) Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan:
'Pupuk Bersubsidi
Pemerintah'
Barang Dalam Pengawasan
- (2) Label Kemasan Khusus untuk pengadaan dan penyaluran pupuk urea bersubsidi berwarna pink dan pupuk ZA bersubsidi berwarna orange
BAB IV - PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 11

Pelaksana subsidi pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
BAB IV - PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 12

- (1) KP3 Ketapang wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap panyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) KP3 Ketapang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.
BAB IV - PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 13

- (1) KP3 Ketapang wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur
Diundangkan di Ketapang pada tanggal 31 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG
M. MANSYUR
BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2015 NOMOR : 30
Sal Salinan Yang Syah Sesuai Dengan Aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KETAPANG
EDI RADIANSYAH, SH, MH NIP. 19700617 200003 1001
ng syah sesuai dengan asliny inan yang syah sesuai dengan asliny
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2016.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.
Ditetapkan di Ketapang Pada tanggal 31 Desember 2015
Desember 2014
Pj. BUPATI KETAPANG,
KARTIUS