PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 45 Tahun 2016
Tentang PEDOMAN INTENSIFIKASI PERTANIAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016/2017
Berlaku: 27 Oktober 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI LAMONGAN
PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 45 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN INTENSIFIKASI PERTANIAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016/2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMONGAN,
bahwa dalam rangka terwujudnya keberhasilan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan di Kabupaten Lamongan, guna mendukung peningkatan pendapatan petani dan memperkuat ketahanan pangan nasional khususnya sasaran komoditas unggulan spesifikasi lokasi regional, perlu mengatur Pedoman Intensifikasi Pertanian Kabupaten Lamongan Tahun 2016/2017 dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
jSALINANI
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang› Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
Menetapkan
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 ten tang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan;
20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/ Permentan/SR.130/ 12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
22. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M.DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 11);
27. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 49).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI INTENSIFIKASI PERTANIAN TAHUN 2016/2017. TENT ANG PEDOMAN KABUPATEN LAMONGAN
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggraan pemerintahan diwilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Lembaga Teknis adalah Dinas yang membidangi Pertanian dan Kehutanan, Perikanan dan Kelautan, Pengairan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan.
6. Intensifikasi Pertanian adalah pengolahan lahan pertanian yang ada dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan hasil pertanian.
7. On Farm adalah suatu kegiatan pertanian yang produk (usahatani) dilakukan dilahannya sendiri.
8. Off Farm adalah suatu kegiatan yang dilakukan diluar lahan pertanian tetapi masih berkaitan dengan produk usahatani.
9. Intensifikasi Berwawasan Agribisnis, yang selanjutnya disingkat INBIS adalah pola lntensifikasi Pertanian dengan peningkatan penyelenggaraan intensifikasi melalui pendekatan rekayasa nilai tam bah, baik kegiatan produksi pada on farm maupun kegiatan pasca panen dan off farm lainnya secara efisien. INBIS dilakukan atas dasar pola Supra Insus dengan lebih meningkatkan peranan kemitraan, pengembangan kegiatan on farm dan off farm, pengelolaan hasil, pemasaran hasil dan standarisasi.
10. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/ atau pembuatan makanan dan minuman.
11. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, kapan dan dimana saja, baik dalam jumlah maupun mutunya, aman, merata dengan harga terjangkau dan berkelanjutan.
12. Kredit Ketahanan Pangan, yang selanjutnya disingkat KKP adalah kredit investasi dan atau modal kerja yang diberikan oleh Bank pelaksana kepada Petani, Peternak, Nelayan, Petani Ikan dan Koperasi secara langsung melalui kelompok tani atau melalui koperasi dalam rangka pembiayaan intensifikasi padi, jagung, kedelai, ubi kayu dan ubi jalar, pengembangan budidaya tebu, peternakan sapi potong, ayam buras, itik dan pengadaan pangan berupa gabah, jagung dan kedelai.
13. Kelompok Tani, yang selanjutnya disingkat POKTAN adalah kumpulan petani atau petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
14. Koperasi Tani, yang selanjutnya disingkat KOPTAN adalah badan usaha yang beranggotakan petani yang bergerak dalam usaha pertanian dan tumbuh dari pengembangan kelembagaan kelompok tani berdasarkan kesamaan aktifitas dan kepentingan ekonomi.
15. alat dan mesin pertanian yang selanjutnya disingkat Alsintan adalah alat yang digunakan oleh petani untuk mengolah tanah dan hasil pertanian.
16. Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian, yang selanjutnya disingkat UPJA adalah lembaga ekonomi pedesaan yang berorientasi bisnis (Profit).
17. Institusi di Lingkungan Dinas/Badan/Lembaga penelitian pusat yaitu Pusat Penelitian Pertanian, Balai Penelitian dan Loka Penelitian Pertanian dan Balai/Loka/Instalasi Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP/LPTP/IP2TP).
18. lnstitusi diluar Dinas/Badan/Lembaga penelitian pusat yaitu Institusi Pemerintah diluar Badan/Lembaga Pertanian, Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta, Perusahaan baik Perusahaan Pemerintah maupun Swasta, Kelompok Tani dan orang perorangan.
BAB II - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Pedoman Intensifikasi Pertanian dimaksudkan sebagai bahan rujukan bagi Daerah dalam penyiapan dan penyelenggaraan Intensifikasi Pertanian Tahun 2016/201 7 yang dilaksanakan sesuai dengan potensi dan kebutuhan Daerah.
- (2) Pedoman Intensifikasi Pertanian mempunyai tujuan yaitu :
- a. mendorong peningkatan pendapatan dan taraf hidup petani untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri dalam rangka memantapkan ketahanan pangan;
- b. tersusunnya rencana area tanam dan perkiraan produksi intensifikasi tanaman pangan, perkebunan, perikanan serta rencana populasi intensifikasi ternak dan komoditas unggulan Tahun 2016/2017 serta pendapatan usaha tani masing-masing;
- c. terwujudnya rumusan kebijaksanaan dan langkah operasional dalam penyelenggaraan Intensifikasi Pertanian Tahun 2016/2017.
BAB IV - PENINGKATAN PRODUKSI
Pasal 5

- (1) Rencana intensifikasi pertanian pada Tahun 2016/2017, yaitu sasaran areal/populasi dan sasaran produksi yang meliputi:
- a. sub sektor tanaman pangan dan palawija;
- b. sub sektor tanaman holtikultura;
- c. sub sektor tanaman perkebunan;
- d. sub sektor peternakan; dan
- e. sub sektor tambak dan sawah tambak.
- (2) Intensifikasi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c dilaksanakan mulai bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan September 201 7.
- (3) Intensifikasi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 201 7.
- (4) Sasaran intensifikasi pertanian sebagaimana dimaksud Ayat (1) tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.
BAB VII - LANGKAH-LANGKAH OPERASIONAL
Pasal 8

- (1) Tujuan kegiatan penyuluhan pertanian diarahkan untuk:
- a. meningkatkan kemampuan petani dalam usaha tani;
- b. mendorong terwujudnya peningkatan perencanaan usaha tani secara partisipatif;
- c. memberikan motivasi dalam meningkatkan pendapatan petani yang dilaksanakan melalui kegiatan pemasyarakatan penerapan teknologi spesifik lokasi yang dianjurkan;
- d. pemasyarakatan koperasi; dan
- e. mengoptimalkan pemberdayaan POKTAN guna mewujudkan pola kemitraan usaha tani yang berwawasan agribisnis.
- (2) Penyuluh pertanian sebagai pelaku utama penyuluhan perlu diberdayakan secara optimal untuk meningkatkan kemampuan dan dedikasinya, dengan penyediaan sarana kerja, peningkatan kemampuannya/latihan sehingga akan mencapai kinerja yang optimal.
- (3) Kegiatan penyuluhan pertanian dilaksanakan melalui pendekatan POKTAN sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf e, untuk mendapatkan efektifitas dan efisiensi yang tinggi serta hasil yang optimal.
- (1) Kelembagaan POKTAN yang bergabung dalam gabungan POKTAN dapat ditumbuh kembangkan menjadi koperasi tani, sehingga menjadi kelompok usaha yang berorientasi kepada agribisnis, sekaligus sebagai unsur pelayanan produksi, alsintan dan permodalan.
- (2) Koordinasi penyuluhan pertanian di tingkat Kabupaten dilaksanakan melalui SKPD terkait, sedangkan di tingkat Kecamatan melalui Lembaga Teknis terkait.
BAB VII - LANGKAH-LANGKAH OPERASIONAL
Pasal 10

- (1) Penyuluhan pertanian diselenggarakan berdasarkan kondisi dan situasi di masing-masing Kecamatan dengan memperhatikan kebutuhan nyata para petani.
- (2) Penyuluhan pertanian sebagai suatu sistem pada dasarnya harus mengakomodir beberapa aspek yaitu :
- a. aspek pelatihan baik bagi petani maupun penyuluh;
- b. aspek komunikasi antara penyuluh dan petani secara timbal balik (kunjungan);
- c. aspek pengendalian (supervisi) terhadap pelaksanaan penyuluhan.
- (3) Penggunaan metode penyuluhan pertanian disesuaikan dengan:
- a. tingkat kemampuan petani/kelompok tani;
- b. sosial budaya setempat;
- c. kesesuaian dengan materi penyuluhan yang akan disampaikan;
- d. ketersediaan sarana dan prasarana penyuluhan; dan
- e. ketersediaan dana.
Bagian Ketiga
Penggunaan Benih/Bibit
BAB VII - LANGKAH-LANGKAH OPERASIONAL
Pasal 11

- (1) penggunaan benih/bibit dilakukan secara efektif dan tepat adalah sebagai berikut :
- a. petani diupayakan menggunakan benih/bibit varietas unggul bermutu, khusus untuk padi, jagung dan kedelai agar diupayakan menggunakan benih berlabel biru;
- b. guna peningkatan produksi jagung, diupayakan penggunaan jagung hibrida dan jagung komposit unggul yang direkomendasikan sesuai dengan daerah pengembangannya;
- c. rincian kebutuhan benih berlabel per musim tanam untuk padi, jagung dan kedelai tahun 2015/2016 akan diatur oleh Lembaga Teknis yang bersangkutan;
- d. Penggunaan varietas dalam satu wilayah binaan penyuluh pertanian disesuaikan dengan anjuran setempat;
- e. Penggunaan bibit ternak unggul sesuai dengan rekomendasi setempat untuk memperoleh hasil temak dengan jumlah dan mutu yang standart.
- f. Penggunaan benih ikan bersertifikasi sesuai dengan rekomendasi setempat untuk memperoleh hasil dengan jumlah dan mutu yang standart.
- (2) Ketepatan varietas, mutu, jumlah, harga tempat dan waktu penyediaan benih/bibit dibina dan diawasi oleh Lemabaga Teknis, serta bekerjasama dengan instansi terkait.
- (3) Perencanaan pengadaan untuk pemenuhan kebutuhan benih sebar menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (4) Pengadaan dan penyaluran benih/bibit disesuaikan dengan mekanisme pasar.
Bagian Keempat Kebutuhan Pupuk, Pestisida dan Vaksin
BAB VII - LANGKAH-LANGKAH OPERASIONAL
Pasal 12

- (1) Rincian kebutuhan Daerah per bulan untuk pupuk Urea, ZA, SP 36, Phonska dan Petroganik Tahun 2015/2016 ditentukan oleh Lembaga Teknis bekerjasama dengan instansi terkait.
- (2) Selain pupuk Urea, ZA, SP 36, Phonska dan Petroganik petani dapat menggunakan pupuk lainnya yang sudah direkomendasikan instansi yang berwenang, guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya kelangkaan pupuk di lapangan.
- (3) Dalam rangka perbaikan struktur tanah Daerah, instansi Teknis merekomendasikan secara berkelanjutan pemakaian pupuk organik dan rincian kebutuhan pupuk organik kepada petani.
BAB VII - LANGKAH-LANGKAH OPERASIONAL
Pasal 13

- (1) Rincian kebutuhan pestisida untuk padi, jagung dan kedelai Tahun 2015/2016 per Kecamatan ditentukan oleh Lembaga Teknis, bekerjasama dengan Instansi terkait baik di Tingkat Kabupaten maupun Provinsi.
- (2) Prinsip pemantauan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk dan pestisida, yaitu :
- a. tepat harga;
- b. tepat tempat;
- c. tepat waktu;
- d. tepat jumlah;
- e. tepatjenis; dan
- f. tepat dosis.
- (3) Prinsip sebagaimana dimaksud Ayat (2), dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Lamongan.
BAB VII - LANGKAH-LANGKAH OPERASIONAL
Pasal 14

Upaya penanggulangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dilaksanakan dengan prinsip Pengendalian Hama Terpadu (PHT) dan mengutamakan penerapan budidaya tanaman sehat, sedangkan Pestisida hanya diperlukan sebagai alternatif terakhir, jika cara-cara pengendalian lain tidak dapat mengatasi permasalahan OPT.
BAB VII - LANGKAH-LANGKAH OPERASIONAL
Pasal 15

Pengadaan dan penyaluran vaksin dan pakan untuk :
- a. sektor peternakan dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan;
- b. sektor perikanan dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan.
BAB VIII - SARANA PERTANIAN
Pasal 16

Mekanisme pertanian dengan penggunaan alat dan mesin pertanian merupakan masukan teknologi yang perlu terus dikembangkan dalam rangka upaya peningkatan produksi pangan dengan memperhatikan kelayakan penggunaanya.
BAB VIII - SARANA PERTANIAN
Pasal 17

- (1) Kelembagaan UPJA perlu dikembangkan dan diarahkan pengelolaanya oleh POKTAN, koperasi atau perusahaan swasta tanpa mengesampingkan peranan petani perorangan.
- (2) Kelembagaan UPJA sebagaimana dimaksud Ayat (1) perlu diperkuat posisinya melalui peningkatan keterampilan teknis, bisnis serta keterampilan managerial dalam mengelola usaha.
BAB VIII - SARANA PERTANIAN
Pasal 18

- (1) Pengoptimalan pendayagunaan alsintan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1), perlu dikembangkan perbengkelan, baik perbengkelan tetap (stationer) maupun dalam bentuk perbengkelan keliling (mobile workshop).
- (2) Rincian rencana kebutuhan tambahan secara teknis alat-alat mesin pertanian per Kecamatan akan ditentukan oleh Lembaga Teknis dan serta bekerjasama dengan instansi terkait baik Tingkat Daerah maupun Provinsi.
BAB VIII - SARANA PERTANIAN
Pasal 19

Sarana pertanian yang memadai perlu ditingkatkan, baik jumlah maupun kualitasnya guna :
- a. meningkatkan mutu beras produksi petani, diperlukan sarana/prasarana pasca panen (alat pengering/ dryer dan Rice Milling Unit);
- b. menJaga mutu dan keamanan pangan produk-produk hasil peternakan yang berprinsip aman, sehat, utuh dan halal, dapat diupayakan pendirian rumah pemotongan hewan oleh kelompok peternak/koperasi yang memenuhi persyaratan standar teknis sesuai dengan ketentuan;
- c. melakukan peremajaan peralatan, mesin dan sarana lain yang diperlukan, untuk :
- 1) menunjang usaha peternakan sapi potong, ayam buras dan itik, dalam rangka pembuatan/rehabilitasi kandang, pengadaan induk ayam buras dan itik;
- 2) menunjang budidaya ikan, dalam rangka pembuatan/ rehabilitasi sarana pembudidayaan ikan;
- 3) menunjang usaha dan meningkatkan hasil tangkapan ikan para nelayan.
BAB IX - MODAL
Pasal 21

- (1) Institusi penghasil teknologi/paket teknologi pertanian sebagai sumber kebijaksanaan penerapan teknologi antara lain adalah :
- c. institusi di lingkungan Dinas/Badan/Lembaga penelitian pusat;
- d. Institusi di luar Dinas/Badan/Lembaga penelitian pusat.
- (2) Institusi sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf b, dihasilkan oleh intitusi diluar Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Pusat yang belum direkomendasikan sebelum diterapkan terlebih dahulu harus dilakukan verifikasi ketepatgunaannya.
BAB IX - MODAL
Pasal 22

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan teknologi/paket teknologi pertanian adalah Komisi Teknologi pada Instansi yang berwenang di daerah.
- (2) Komisi Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan rekomendasi penerapan teknologi spesifik lokasi pada tiap Kecamatan.
- (3) Komisi Teknologi menyampaikan rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (2), kepada penyuluh untuk diinformasikan/disosialisasikan kepada petani/POKTAN.
- (1) Gerakan penerapan teknologi dilaksanakan oleh petani/POKTAN dengan bimbingan penyuluh pertanian dan dukungan dari unsur pelayanan sarana produksi dan kredit.
- (2) Mekanisme gerakan penerapan teknologi sebagaimana dimaksud ayat (1), sebagai berikut:
- a. penyuluhan tentang manfaat penerapan teknologi spesifik lokasi dan pentingnya dilaksanakan dalam bentuk gerakan;
- b. musyawarah kelompok tani untuk mendapatkan kesepakatan anggota untuk melaksanakan gerakan penerapan teknologi;
- c. musyawarah kontak tani untuk mendapatkan kesepakatan kerjasama dalam pelaksanaan gerakan penerapan teknologi;
- d. pelayanan sarana produksi dan permodalan yang diperlukan untuk penerapan teknologi; dan
- e. pelaksanaan gerakan penerapan teknologi oleh kelompok tani dengan bimbingan Penyuluh Pertanian.
BAB XII - PEMBIAYAAN
Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan Peningkatan Pangan Tahun 2016/2017 dibebankan pada biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya.
- (2) Biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan instansi terkait, diarahkan untuk membiayai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan untuk menggerakkan kegiatan intensifikasi pertanian dan kegiatan terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diarahkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (4) Kegiatan yang dikelola langsung oleh kelompok tani, dibiayai oleh kas kelompok tani yang ditetapkan secara musyawarah dalam kelompok tani yang bersangkutan, apabila kegiatan bersifat promosi dan kemitraan, dibebankan kepada swasta dan kelompok tani sesuai dengan perjanjian yang disepakati.
- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud Ayat (3), meliputi :
- a. gerakan masal petani;
- b. intensifikasi;
- c. penyuluhan pertanian;
- d. pembinaan kelompok tani; dan
- e. kegiatan lainnya yang menyangkut pemberdayaan masyarakat tani dalam pemantapan ketahanan pangan.
- (6) Dinas Teknis bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (5) kepada Bupati.