PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 2. Tahun 2017
Tentang TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNANAAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017
Berlaku: 43 Tahun 2014
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
1
PROVTNSI SULAWESI TENGGARA
BUPATI KOLAKA UTARA
PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 2. TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNANAAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA UTARA,
- a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu adanya pengaturan mengenai tata cara pengalokasian dan penyaluran alokasi dana desa;
- b. bahwa berdasarkarf pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017;
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran negara Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah dalam perpu Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 246 , Tambahan lembaran Negara Republik indonesia nomor 5589 )
Menetapkan
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor\_ 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Dearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (lembaran Negara Repoblik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah dengan perturan pemerintah nomor 22 tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698)
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor );
- 10 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan Desa;
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barangl Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017.
BAB III - PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA Bagian Kesatu Umum Pasal 3
Pasal 4

Perhitungan Alokasi Dana Desa
- Perhitungan ADD Tahun Anggaran 2017 didasarkan pada penjumlahan dari besaran penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, besaran tunjangan Penjabat Kepala Desa, besaran tunjangan BPD Pemerintah Desa dan BPD, besaran anggaran untuk bidang pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. tetap
- (2) Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2017 dihitung dengan cara:
Z1)+(0,35 72)+(0,10 * Z3)+(0,30 Z4)
Keterangan:
- W Alokasi Dana Desa setiap Desa
- X Pagu Alokasi Dasar, dihitung berdasarkan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap desa sebesar 75 % (stujuh puluh seratus) dari ADD per
- Z1 rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di kabupaten yang bersangkutan.
- Z2 rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa di kabupaten yang bersangkutan.
- Z3 rasio luas wilayah setiap Desa terhadap wilayah Desa di kabupaten yang bersangkutan. luas
- Z4 rasio Indeks Kesulitan Geografis setiap Desa terhadap total Indeks Kesulitan Geografis Desa di
Bagian Ketiga
Penggunaan Alokasi Dana Desa Paragraf 1 Umum
BAB III - PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA Bagian Kesatu Umum Pasal 3
Pasal 5

- a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipergunakan untuk:
- b tunjangan Penjabat Kepala Desa;
- d biaya Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan BPD;
- C. tunjangan BPD;
- e. pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
Paragraf 2
- (1) penyelenggaraan Pemerintah Desa dan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan bantuan uang untuk operasional Pemerintah Desa dan BPD dalam kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa. Biaya
- (2) penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk Biaya
2. a belanja barang/jasa; dan b.
- (3) operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk Tunjangan dan belanja barang/jasa. Biaya
belanja modal.
- (4) Belanja barangljasa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan ayat (3) digunakan untuk pengeluaran pembelian / pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan pada
- a) alat tulis kantor;
- (5) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud ayat (4) antara lain: pada
- b) benda pos;
- d) pemeliharaan;
- c) bahan / material;
- e) cetak / penggandaan;
- g) pakaian dinas dan atributnya;
9. makanan dan minuman rapat;
- h) perjalanan dinas ( ketentuan besaran diatur dalam lampiran II Peraturan Bupati
11. kerja; i) Pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan BPD oleh Lembaga tersertifikasi ); upah
- 1) Langganan Koran Mingguan dan Majalah Bulanan
- k) pemasangan jaringan internet, telepon, PDAM dan listrik;
- (6) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian / pengadaan barang atay bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (7) Alokasi belanja operasional Pemerintah Desa dan BPD merupakan satu kesatuan dengan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dalam APBDesa.
- (1) Pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diarahkan antara lain untuk:
2. b penunjang kegiatan lembaga kemasyarakatan desa\_
- a. pembangunan infrastruktur berskala kecil; dan
- (2) Alokasi anggaran bagi penunjang kegiatan lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, antara lain untuk kegiatan: pada
5. TP PKK;
- b. LPM;
- d. Karang Taruna;
- C. Lomba Desa Tingkat Kecamatan dan Tingkat Provinsi Disesuaikan );
9. e Remaja Mesjid;
- f. Linmas;
11. g Posyandu;
12. i Kegiatan Pelaksanaan HUT RI;
- h. Bantuan Panitia Pilkades bagi yang melaksanakan Pilkades
14. j MTQ dan
- (3) Alokasi anggaran untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat antara lain untuk kegiatan
16. k Lembaga kemasyarakatan desa lainnya.
- a. Pelatihan Paralegal desa oleh Lembaga tersertifikasi ),
- C. Kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya antara lain Insentif Guru Mengaji, Imam Desa, dan Imam Mesjid serta SATLINMAS
- b. Pelatihan BUMDesa bagi Pengurus oleh Lembaga tersertifikasi ),
- d. Insentif Kolektor Pajak sebesar 3.000.000, tiga juta rupiah ) /Tahun Rp.
- (4) Seluruh kegiatan pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana (1), harus tertuang dalam RKPDes dan APBDes dan disesuaikan kemampuan keuangan desa pada ayat
BAB IV
Pasal 8

PENYALURAN ALOKASI DANA DESA Bagian Kesatu Mekanisme Penyaluran
- (1) Mekanisme penyaluran ADD dilakukan melalui dana transfer pemerintah kabupaten kepada Pemerintah Desa.
- (3) Penyaluran ADD dilaksanakan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas Desa.
- (2) Pemerintah Desa membuka rekening giro bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa. pada
BAB IV
Pasal 9

- a. 40% (enam persen) pertama disalurkan bulan April; pada puluh
Penyaluran ADD dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
- b. 40% (empat puluh persen) kedua disalurkan bulan Juli; pada
2. 20% (dua puluh persen) kedua disalurkan pada bulan Oktober.
Bagian Kedua
- 1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas:
pertama
tahap
- a. surat pengantar dari Camat;
- C. foto copy rekapitulasi data Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa, anggota BPD serta data Lembaga Kemasyarakatan Desa yang memenuhi persyaratan, dengan dilampirkan salinan keputusan pengangkatan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;
- b. kepada Bupati Kolaka utara melalui Kepala BPMPD;
- d. salinan dokumen Peraturan Desa tentang RPJMDes, RKPDes dan APBDes;
- f. foto copy rekening giro atas nama Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
6. e foto copy Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa;
7. g foto copy Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan Bendahara Desa;
- i. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dari Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa. dana
- h. foto copy NPWP atas nama Pemerintah Desa; dan
- j. laporan realisasi penggunaan APBDesa tahun sebelumnya
- (2) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Penjabat Kepala Desa serta anggota BPD yang mengalami pergantian, agar dilampirkan keputusan pengangkatan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV
Pasal 11

- a. surat pengantar dari Camat;
Persyaratan yang harus dipenuhi untuk penyaluran tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, terdiri atas:
- b surat permohonan pencairan dari Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa kepada Bupati Kolaka Utara melalui Kepala BPMPD;
- d. foto copy rekening giro atas nama Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- C. foto copy Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa;
- e foto copy Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan Bendahara Desa;
- laporan realisasi penggunaan tahap pertama yang telah diverifikasi oleh tim fasilitasi kecamatan dibuktikan dengan paraf kepala seksi pembangunan kecamatan masing-masing
- f. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana dari atau Penjabat Kepala Desa; dan
BAB IV
Pasal 12

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk penyaluran tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, terdiri atas:
- surat pengantar dari Camat;
- C. foto copy Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa;
- b. surat permohonan pencairan dari Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa kepada Bupati Kolaka Utara melalui Kepala BPMPD;
- d. foto copy rekening giro atas nama Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- e foto copy Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa dan Bendahara Desa;
- f. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana dari Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa; dan
2. laporan realisasi penggunaan tahap kedua.
BAB IV
Pasal 13

Dalam hal pemberian rekomendasi untuk realisasi pencairan dari rekening kas desa oleh Camat, disesuaikan dengan jumlah kumulatif pengajuan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) dari masing-masing kegiatan sesuai dengan kebutuhannya yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan di setujui oleh Kepala Desa.
BAB V - INSTITUSI PENGELOLA ALOKASI DANA DESA Bagian Kesatu
Pasal 14

Umum
- (1) Institusi pengelola ADD merupakan tim yang dibentuk untuk melakukan fasilitasi di tingkat kabupaten, pendampingan di tingkat kecamatan dan pelaksana di tingkat desa.
- a. Tim Fasilitasi tingkat Kabupaten;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
4. b Tim Pendamping tingkat Kecamatan; dan
5. Tim Pelaksana tingkat Desa
Bagian Kedua Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten
BAB V - INSTITUSI PENGELOLA ALOKASI DANA DESA Bagian Kesatu
Pasal 15

- (1) Tim Fasilitasi tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas unsur Sekretariat Daerah, DPPKA dan BPMPD pada
- (3) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud (2) mempunyai tugas sebagai berikut: pada ayat
- a. melaksanakan desiminasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
5. c menentukan besarnya ADD yang diterima masing-masing desa;
- b. membantu Tim Pendamping untuk memberikan pelatihan / orientasi kepada Tim Pelaksana di tingkat desa;
- d. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD bersama dengan Tim Pendamping Kecamatan dalam setiap proses tahapann kegiatan;
- f. memberikan laporan kemajuan desa dalam mengelola ADD kepada Bupati.
- e. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan kepada Inspektorat Kabupaten Kolaka utara; dan
- (2) Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Kecamatan.
- (1) Tim Pendamping tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
4. a memberikan bimbingan teknis kepada Tim Pelaksana tingkat Desa;
5. b melakukan verifikasi terhadap . permohonan penyaluran ADD yang diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati; dan
- C. memberikan laporan kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi tingkat Kabupaten, berupa laporan rekapitulasi seluruh laporan tingkat desa di wilayahnya.
BAB V - INSTITUSI PENGELOLA ALOKASI DANA DESA Bagian Kesatu
Pasal 17

Bagian Keempat Tim Pelaksana Tingkat Desa
- (1) Tim Pelaksana tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut: pada
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana tingkat Desa, terdiri atas perangkat desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa-
- a. menyusun rencana anggaran biaya;
5. mengelola kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan;
- b. membuat surat permohonan pembayaran (SPP) sesuai dengan kebutuhan kegiatan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa;
7. d membuat laporan kegiatan secara berkala kepada Kepala Desa
- (4) Dalam hal terdapat Silpa ADD pada akhir tahun anggaran maka Silpa tersebut menjadi Silpa APBDes
BAB VI - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 18

Pemerintah Kabupaten dan Camat melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ADD sesuai kewenangannya
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 19
Pasal 17

- huruî c ditetapkan dcngan Kcputusan Kcpala Desa.
- Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat {2} mempunyai tugas sebegai pada
- Susunan keanggotaan Tim Pelaksana tingkat Desa, terdiri atas perangkat desa dan unsur lennbaga kemasyarakatan! desa.
- menyusu Tcncana anggaran biaya;
- ncngelola kegiatan scsuai dengan pcrcncanaan jang tclah ditetapkan;
- b. membuaf Surat permohonan pembayaran (SPF) sesuai dengan kebutuhan kegiatan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa;
- membuat laporan kegiatan secara berkala kepada Kepala Desa.
- {4) menjadi Silpa APBDes Silp