UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 9 Tahun 1955
Tentang No Description
Berlaku: 9 Juni 1955
N/A
Preamble

Menimbang
- bahwa perlu diadakan peraturan mengenai kependudukan orang asing;
bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan ini perlu segera diadakan;
Mengingat
- pasal-pasal 6 dan 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia,
MEMUTUSKAN :
- A. Mencabut ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan di bawah ini;
B. Menetapkan :
UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG KEPENDUDUKAN ORANG ASING.
N/A
Pasal 1

.
Jika di dalam salah satu pasal berikut dalam Undang-undang Darurat ini dipakai perkataan :
- a. "bertempat tinggal" artinya berada di Indonesia dengan izin masuk, menurut aturan-aturannya;
- b. "anak" artinya anak yang syah, disyahkan, diakui atau diangkat dengan syah, yang umumnya di bawah 18 tahun dan belum kawin;
- c. "isteri" artinya isteri yang syah dan tidak bercerai meja dengan suaminya ("van tafel en bed gescheiden").
N/A
Pasal 2

.
Orang asing menjadi penduduk Negara Indonesia, jikalau dan selama ia menetap di Indonesia.
N/A
Pasal 3

.
- (1) Orang asing menetap di Indonesia jika ia mendapat izin bertempat tinggal di sini setelah izin masuknya habis berlaku.
2. Selanjutnya izin itu disebut izin menetap.
3. Izin menetap itu hanya dapat diberikan kepada orang asing yang sudah 15 tahun berturut-turut bertempat tinggal di Indonesia.
4. Ketentuan ini tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 6 ayat 2.
- (2) Isteri dari orang asing tersebut di atas selama dalam perkawinan, dianggap menetap di Indonesia, sesudah ia bertempat tinggal di Indonesia.
- (3) Anak dari seorang bapak atau, jika ia tidak ataupun tidak lagi mempunyai bapak dari seorang ibu yang menetap di Indonesia, dianggap menetap di Indonesia, sesudah ia bertempat tinggal di Indonesia.
- (4) Orang Asing yang tidak mendapat izin menetap harus keluar atau dikeluarkan dari Indonesia.
N/A
Pasal 4

.
- (1) Orang asing yang menetap di Indonesia diwajibkan mempunyai surat penduduk dari Menteri Kehakiman atau dari penjabat yang ditunjuk oleh Menteri Kehakiman.
- (2) Untuk mendapat surat penduduk ini, ia harus membayar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) untuk diri sendiri dan Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) untuk masing-masing isteri dan anak tersebut dalam pasal 3 ayat 2 dan 3.
- (3) Terhadap orang asing yang di bawah perwalian atau pengampuan, kewajiban meminta surat penduduk, terletak pada walinya atau pengampunya, dengan ketentuan bahwa apabila wali itu badan hukum maka kewajiban itu terletak pada pengurusnya.
N/A
Pasal 5

.
Orang asing tidak menetap lagi di Indonesia, apabila ia :
- a. melepaskan hak menetap;
- b. berada di luar negeri terus-menerus selama lebih dari 18 bulan;
- c. tidak memenuhi kewajiban selama ia berada di luar negeri, memberitahukan dirinya kepada Perwakilan Republik Indonesia, menurut ketentuan Menteri Kehakiman ;
- d. memperoleh kedudukan di luar negeri yang serupa dengan kedudukan menetap di Indonesia;
- e. di-enyahkan;
- f. berangkat ke luar negeri untuk mempersatukan diri dengan suaminya yang tidak bertempat tinggal di Indonesia.
N/A
Pasal 6

.
- (1) Orang asing tersebut dalam pasal 3 ayat 1 yang tidak menetap lagi di Indonesia berdasarkan pasal 5, dapat memperoleh izin menetap setelah bertempat tinggal di Indonesia lagi.
- (2) Izin yang dimaksud dalam ayat 1 dapat diberikan setiap waktu.
- (3) Ketentuan-ketentuan dalam pasal 4 berlaku juga untuk orang-orang yang memperoleh izin menetap tersebut dalam ayat 1.
N/A
Pasal 7

.
- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan-ketentuan dalam pasal 4 dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun dan/atau hukuman denda setinggi-tingginya seratus ribu rupiah.
- (2) Perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman seperti yang tercantum dalam ayat 1 adalah kejahatan.
N/A
Pasal 8

.
Surat-surat imigrasi mengenai kependudukan yang diberikan sebelum Undang-undang Darurat ini berlaku, tidak berlaku lagi pada waktu yang akan ditentukan oleh Menteri Kehakiman.
N/A
Pasal 9

.
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat menetahuinya, memerintahkan pengundangan Undangundang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 1955. Presden Republik Indonesia, ttd. SOEKARNO.
Menteri Kehakiman, ttd. DJODY GONDOKUSUMO.
Menteri Luar Negeri, ttd. SUNARYO.
Diundangkan pada tanggal 9 Juni 1955. ttd. DJODY GONDOKUSUMO.
PENJELASAN
Pasal 1

Menurut aturan imigrasi orang yang mendapat izin masuk saja yang boleh bertempat tinggal di Indonesia. Demikianlah orang yang hanya untuk sementara saja berada di negeri ini tidaklah dianggap bertempat tinggal di Indonesia.
PENJELASAN
Pasal 2

Tidak memerlukan penjelasan.
PENJELASAN
Pasal 3

Syarat 15 tahun bertempat tinggal di Indonesia adalah untuk pertama kali berdiam. Untuk kedua kali dan-selanjutnya izin tinggal tetap di sini dapat diberikan setiap waktu. Orang asing yang lahir di Indonesia selama ia belum memenuhi syarat-syarat tersebut dalam pasal 3 hanya dapat memperoleh Kartu Izin Masuk.
PENJELASAN
Pasal 4

Kewajiban untuk meminta surat bukti terletak pada yang mendapat izin menetap di sini sendiri, kecuali jika ia berada di bawah perwalian atau pengampunan, dalam hal demikian maka kewajiban untuk mendapat izin itu terletak pada walinya atau pengampunya. Orang yang mendapat izin menetap tadi berkewajiban juga untuk meminta surat bukti bagi isteri dan anaknya. Kalau anak itu berada di bawah perwalian, kewajiban itu terletak pada walinya.
PENJELASAN
Pasal 5

Meskipun menurut pasal ini orang asing gampang kehilangan izin menetapnya di sini, akan tetapi ia mudah mendapatnya kembali menurut pasal 6 dari Undang-undang Darurat ini.
PENJELASAN
Pasal 6

, 7, 8 dan 9
Tidak memerlukan penjelasan.
LN 1955/33; TLN NO. 812