Unknown Unknown Nomor ?O Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 3 Tahun 2003
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin kerja dan prestasi kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma serta mengotimalkan pelayanan kepada masyarakat, dapat diberikan tambahan penghasilan;
- b. bahwa tambahan penghasilan diberikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang melaksanakan pekerjaan dengan baik dan telah menyelesaikan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 Pasal 63 ayat (21 menyatakan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peratuaran perundang-undangan;
'
\-r,
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf pada huruf a, hutuf b dan huruf c maka, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Ajudan dan Sopir Pejabat Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma;
2. Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42661;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah {Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2AO8 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a84a\ 2.
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OA4 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38); 3.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Ind.onesia Tahun 2OO5 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a57S); 4.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OAT Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Derah Provinsi, Pemerintah Derah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Irrdonesia Tahun 2OOT Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor L3 Tahun 2O06 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 21" Tahun 2AlL Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No L3 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
MEMUTUSKAI{:
MenCtaPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PR]ABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, AJUDAN DAN SOPIR PEJABAT NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA.
BAB I
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
- 1" Daerah adalah Kabupaten Seluma;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seluma;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Seluma;
4. Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang setelah memenuhi syaratsyarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang yang digaji dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma dan/atau mereka yang bekeda
!
:
{diperkerjakan/diperbantukan) pada Pemerintah Kabupaten Seluma yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dalam menyelengarakan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekreteriat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah (Badan/Kantor), Kecamatan, dan Kelurahan; 5.
- Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organsasi, kedudukan jabatan struktural bertngkat-tingkat dari jabatan yang terendah; 6.
- Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu; 7.
- Tambahan Penghasilan adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai upaya untuk meningkatkan disiplin, kinerja dan prestasi kerja; 8.
BAB II - PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN Pasal 2
Pasal 3

Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang di tunjuk sebagai pelaksana tugas {PLT) atau pelaksana harian (PLH) dalam jabatan struktural karena terjadi kekosongan jabatan diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan jabatan yang defenitif.
Bagi Pegawai Negeri Sipil yar g menjalankan cuti di luar tanggungan negara selama menjalankan cuti tersebut tambahan penghasilan tidak dibayar.
BAB II - PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN Pasal 2
Pasal 5

Kepada setiap Bagr Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Ajudan Dan Sopir Pejabat Negara hanya diberikan satu kali tambahan pengahasilan dalam satu bulan.
BAB II - PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN Pasal 2
Pasal 6

Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Ajudan Dan Sopir Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merrrpakan besaran tertinggi dan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.
BAB II - PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN Pasal 2
Pasal 7

Tambahan penghasilan bagr Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Ajudan Dan Sopir Pejabat Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma diberikan pada saat yang bersangkutan memegang jabatan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan berdasarkan rincian sebagai berikut :
- a. Pejabat Negara/Bupati dan Wakil Bupati di berikan tambahan penghasilan maksimal sebesar Rp. 5.OOO.OOO,- {lima Juta Rupiah);
- b. Pejabat Eselon II di berikan tambahan penghasilan maksimal sebesar Rp. 4.50O.0O0,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- c. Pejabat Eselon III di berikan tambahan penghasilan maksimal sebesar Rp.4.OOO.OOO,- {Empat Juta Rupiah);
- d. Pejabat Eselon IV di berikan tambahan penghasilan maksimal sebesar Rp.3.5O0.O00,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- e. Pejabat Fungsional disetarakan dengan Pejabat Eselon IV di berikan tambahan penghasilan maksimal sebesar Rp. 3.5OO.000,- {Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dikecualikan untuk Pejabat Fungsional (para guru) yang telah memperoleh Tambahan Penghasilan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- f. Ajudan Bupati dan Wakil Bupati di berikan tambahan penghasilan maksimal sebesar Rp. 2.500.000,- {Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- g. Pegawai Negeri Sipil Non Jabatan dan Sopir Pejabat Negara diberikan tambahan penghasilan maksimal sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).
BAB III - KETENTUAN PENUTUP Pasal B
Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, menyangkut teknis pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan bagi akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP Pasal B
Pasal 10

Dengan Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 Tahun 2AV tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2A1.4 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
:..
Dalam hal terdapat perubahan atas satuan standar biaya tambahan penghasilan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini, perrrbahan tersebut ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupati.
BAB III - KETENTUAN PENUTUP Pasal B
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai belaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.
Diundangkan di Tais pada tanggal
M Juni 2014
SEKRETARIS DAERAH
BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2OI4 NOMOR ?O