PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 2 Tahun 2013
Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 4 TAHUN 2011
Berlaku: 1 Januari 2013
N/A
Preamble

Menimbang
:
WALIKOTA BITUNG
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BITUNG,
- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah, perlu diupayakan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan sehingga mencapai fungsinya dengan baik dan utuh dengan didukung oleh kepastian hukum, tertib administrasi dan kejelasan tata cara pemungutannya;
- b. bahwa kebijakan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua Peraturan Daerah yang mengatur objek Retribusi Jasa Umum perlu disesuaikan;
- d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ketentuan mengenai Retribusi Daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
- e. bahwa penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik ( e-KTP ) merupakan Program Prioritas Nasional yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan database kependudukan yaitu setiap penduduk memiliki satu Kartu Tanda Penduduk yang menggunakan kode keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan berbasis nomor induk kependudukan secara Nasional;
- f. bahwa Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum belum mengatur mengenai Retribusi Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf e, maka perlu dilakukan perubahan;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
Mengingat
Menetapkan
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
8. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 108);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG
dan
WALIKOTA BITUNG
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.
:
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 108) diubah sebagai berikut :
1. Diantara Pasal 104 dan Pasal 105 ditambahkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 104A, sehingga berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 104

A
Khusus Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP Nasional (Non Elektronik) yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 dan dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Retribusi atas KTP Elektronik mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013.
2. Ketentuan Lampiran II, angka III.1 huruf c diubah dan Lampiran IV huruf b ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 2 dan huruf g angka 5 dihapus 1 (satu) huruf, yakni huruf a, sehingga keseluruhan berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.
PARAF HIERARKHI
Wakil Walikota
Ditetapkan di Bitung Pada Tanggal 14 Maret 2013
Sekretaris Daerah Kota
Asisten Administrasi Umum
Kepala Bagian Hukum
Kasubag. Perundang-undangan
Staf Pengelola
Diundangkan di Bitung Pada tanggal 14 Maret 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA,
TTD
Drs. EDISON HUMIANG, M.Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP.19610804 198603 1 016
LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2013 NOMOR 23
WALIKOTA BITUNG, ttd
HANNY SONDAKH
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR
: 2 TAHUN 2013
TANGGAL : 14 MARET 2013
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
Ketentuan Lampiran II, angka III.1 huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RSUD
III. MEDICAL CHECK UP (PEMERIKSAAN KESEHATAN) :
| NO. | KOMPONEN | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | TARIF |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Pemeriksaan Kesehatan | | | |
| | a. Paket Sederhana | | | |
| | Fisik diagnostik oleh Dokter Umum | 2.500,00 | 15.000,00 | 17.500,00 |
| | Pemeriksaan mata : visus dan butawarna/THT | 5.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 |
| | Jumlah | 7.500,00 | 45.000,00 | 52.500,00 |
| | b. Paket Standar : | | | |
| | Fisik Diagnostik oleh : | | | |
| | Bagian Penyakit Dalam+BB,TB,TENSI | 5.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 |
| | Bagian THT | 5.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 |
| | Bagian Mata | 5.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 |
| | Pemeriksaan Laboratorium : | | | |
| | Darah rutin, SGOT/SGPT, Urine rutin | 124.000,00 | 32.500,00 | 156.500,00 |
| | Jumlah | 139.000,00 | 122.500,00 | 261.500,00 |
| | c. Paket Lengkap | | | |
| | Fisik Diagnostik oleh : | | | |
| | Bagian Penyakit Dalam, TENSI, TB, BB | 5.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 |
| | Bagian THT | 5.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 |
| | Bagian Mata | 5.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 |
| | Pemeriksaan Laboratorium : | | | |
| | Darah : Hb, Leukosit, trombosit,Hitung Jenis, | | | |
| | LED, GDP, Gula darah 2 jam pp | 100.000,00 | 26.500,00 | 126.500,00 |
| | Fungsi Hati: SGOT/SGPT,HbsAg | 78.000,00 | 9.000,00 | 87.000,00 |
| | Fungsi Ginjal : Urea N, Kreatinin, asam urat | 67.500,00 | 9.000,00 | 76.500,00 |
| | Lipid profile: Cholesterol. LDL.HDL.Trigliserida | 70.000,00 | 12.500,00 | 82.500,00 |
| | Urine Rutin | 15.000,00 | 2.000,00 | 17.000,00 |
| | EKG | 25.000,00 | 45.000,00 | 70.000,00 |
| | Rontgen Photo Thorax | 50.000,00 | 55.000,00 | 105.000,00 |
| | Jumlah | 420.500,00 | 249.000,00 | 669.500,00 |
| | Catatan : Paket Khusus = Paket lengkap ditambah pemeriksaan atas indikasi yg lain | Catatan : Paket Khusus = Paket lengkap ditambah pemeriksaan atas indikasi yg lain | Catatan : Paket Khusus = Paket lengkap ditambah pemeriksaan atas indikasi yg lain | Catatan : Paket Khusus = Paket lengkap ditambah pemeriksaan atas indikasi yg lain |
| 2. | Pemeriksaan Kesehatan Jiwa dengan MMPI | 50.000,00 | 250.000,00 | 300.000,00 |
| | TARIF VISUM ET REPERTUM HIDUP | | | |
| | Visum Luar Hidup | 10.000,00 | 35.000,00 | 45.000,00 |
| | Visum Hidup Kejahatan Seksual | 10.000,00 | 35.000,00 | 45.000,00 |
Ketentuan Lampiran IV huruf b ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 2 dan huruf g angka 5 dihapus 1 (satu) huruf, yakni huruf a, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP DAN AKTA CATATAN SIPIL
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil adalah sebagai berikut :
- a. kartu keluarga, antara lain :
1. WNI
Rp. 20.000,-; atau
2. WNA
Rp. 50.000,-.
- b. KTP, antara lain :
1. KTP Nasional (Non Elektronik), antara lain :
- a) WNI
Rp. 10.000,-; atau
- b) WNA
Rp. 50.000,-.
2. KTP Elektronik, antara lain :
- a) WNI (18 tahun ke atas)
Rp. 35.000,-; atau
- b) WNA
Rp. 100.000,-.
- c. kartu keterangan bertempat tinggal, antara lain :
1. WNI
Rp. 25.000,-; atau
2. WNA
Rp. 150.000,-.
- d. kartu penduduk sementara, antara lain :
1. WNI
Rp. 25.000,-; atau
2. WNA
Rp. 50.000,-.
- e. kartu identitas penduduk musiman
Rp. 25.000,-
- f. kartu identitas kerja
- Rp. 10.000,-
- g. akta catatan sipil, meliputi :
1. perkawinan :
- a) akta perkawinan WNI di dalam kantor
Rp. 75.000,-;
- b) akta perkawinan WNI di luar Kantor
Rp. 150.000,-;
- c) akta perkawinan WNA di dalam kantor
Rp. 500.000,-;
- d) akta perkawinan WNA di luar kantor
Rp. 1.000.000,-;
- e) kutipan kedua akta perkawinan WNI
Rp. 400.000,-;
- f) kutipan kedua akta perkawinan WNA
Rp. 1.500.000,-;
- g) salinan kedua akta perkawinan WNI
Rp. 400.000,-;
- h) salinan kedua akta perkawinan WNA
Rp. 1.500.000,-;
- i) akta perkawinan WNI yang dilaksanakan di dalam kantor melebihi 60 (enam puluh) hari
Rp. 150.000,-;
- j) akta perkawinan WNI yang dilaksanakan di luar kantor melebihi 60 (enam puluh) hari
Rp. 300.000,-;
- k) akta perkawinan antara WNA dan WNI yang dilaksanakan di dalam kantor
Rp. 1.000.000,-;
- l) akta perkawinan WNA dan WNI yang dilaksanakan di luar kantor
Rp. 2.000.000,-;
- m) akta perkawinan WNA dan WNI yang dilaksanakan di dalam kantor pencatatannya melebihi 60 (enam puluh) hari
Rp. 3.000.000,-; dan/atau
- n) akta perkawinan WNA dan WNI yang dilaksanakan di luar kantor yang pencatatannya melebihi 60 (enam puluh) hari
Rp. 4.000.000,-.
2. perceraian :
- a) akta perceraian WNI
Rp. 500.000,-;
- b) akta perceraian kedua WNI
Rp.1.000.000,-;
- c) akta perceraian WNA
- d) akta perceraian kedua WNA
- e) kutipan kedua akta perceraian WNI
- f) kutipan kedua akta perceraian WNA
- g) akta perceraian melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenakan biaya, antara lain :
- 1) WNI
- 2) WNA
3. kematian :
- a) akta kematian WNI
- b) akta kematian WNA
- c) kutipan kedua akta kematian dan seterusnya WNI
- d) kutipan kedua akta kematian dan seterusnya WNA
- e) salinan kedua akta kematian WNI
- f) salinan kedua akta kematian WNA
4. akta pengesahan dan pengakuan anak :
- a) akta pengesahan dan pengakuan anak, antara lain :
- 1) WNI
- 2) WNA
- b) kutipan kedua dan seterusnya, antara lain :
- 1) WNI
- 2) WNA
5. akta ganti nama atas dasar Keputusan Pengadilan untuk WNA
PARAF HIERARKHI
Wakil Walikota
Sekretaris Daerah Kota
Asisten Administrasi Umum
Kepala Bagian Hukum
Kasubag. Perundang-undangan
Staf Pengelola
PARAF KOORDINASI
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Direktur RSUD (Kelas C)
Rp.1.000.000,-;
Rp.1.500.000,-;
Rp.1.000.000,-;
Rp.2.000.000,-; dan/atau
Rp.1.000.000,-; atau Rp.2.000.000,-.
Rp. 15.000,-;
Rp. 25.000,-;
Rp. 20.000,-;
Rp. 50.000,-;
Rp. 25.000,-; dan/atau
Rp. 50.000,-.
Rp 50.000,-; atau
Rp 150.000,-.
Rp. 75.000,-; atau
Rp. 250.000,-.
Rp. 150.000,-.
WALIKOTA BITUNG,
HANNY SONDAKH