Unknown Unknown Nomor 52 Tahun 2013
Tentang ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH/RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Berlaku: 6 September 2013
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PERATURAN BUPATJ SINTANG NOMOR 52 TAHUN 2013
TENT ANG
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN SADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKlT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- a. bahwa berdasarkan Pasal 72 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang menegaskan bahwa Rencana Bisnis dan Anggaran merupakan penjabar an lebih lanjut dari program dan kegiatan BLUD dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan BLUD;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas, dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dipandang perlu ditetapkan Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis Dan Anggaran pada Badan Layanan Umum daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen 'Sintang;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat ll Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
| 4. | Undang-Undang N 001, Perbendaharaan N omor l Tahun 2004 tc:ntang Indonesia Tahun 2 � ia;aN (l..embaran Negara Republik Negara Republik I d . ornor 5, Tambahan Lembaran n onesta Nomor 4355); |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Undang-Undang N Pemeriksaan Pen om l 0 1 r l5 Tahun 2004 tentang K ge o aan Dan T euangan Negara 'Le b anggung Jawab Tahun 2004 Nom � r � 6 aran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nom � r !: �� an Lembaran Negara |
| 6 | Undang-Undang No 25 T Perencanaan Pemb;or ah � n 2004 tentang Sistem Republik Ind . T gunan Nasional (Lembaran Negara Le b ortesra ahun 2004 Nomor 104 Tambahan m aran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); |
| 7 | � ndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang emenn_tahan Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara _Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); |
| 8 | Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); |
| 9 | Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); |
| 10 | Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sak.it (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); |
| 11 | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); |
| 12 | Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); |
| 13 | Peraturan Pemerintah Nornor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 N_omor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503 ); |
.•
!;
Menetapkan
14. Peraturan Pemerintah O O 1 � Pedoman Pe bi Nornor 79 Tahun 2005 tentang P m maan o p enyelenggaraan p an engawasan Atas Negara Republik In � meri � tahan Daerah (Lembaran Tambahan Lemb onesia Tahun 2005 Nomor 54, 4593); aran Negara Republik Indonesia Nomor
15. Peraturan Pemeri t h N Pembagian U n a ornor 38 Tahun 2007 tentang . rusan Pemermtahan A t p · Pemermtahan Da h p . . n ara emermtah, Daerah K era rovinsi Dan Pemerintahan Ind . � buhpaten/Kota (Lembaran Negara Republik oriesia a :1n 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nornor 4737);
16. Peraturan. Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ten tang Orgam � as1 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn or 4 7 41);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nornor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun '.:'!008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten S1ntang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SlNTANG
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimak d d
1. Pemerintah Daerah adalah Peme su tahengan : rm Kabupaten Sintang;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang;
3. Direktur adalah Direktur Rum h S ki Djoen Sintang; a a It Urrrurn Daerah Ade Muhammad
4. Rumah Sakit adalah Rumah S ki u s· t a It mum Daerah Ade Muhammad Djoen in � g yang me\_ny � lenggarakan pelayanana kesehatan kepada masyarakat untu semua jerns penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan subspesialis sesuai dengan kemampuannya serta dikelola dengan pengelolaan keuangan Badalan Layanan Umum;
5. Pelayanan Rumah Sakit adalah pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum \_Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang kepada masyarakat yang meliputi pelayanan rnedik, pelayanan penunjang medik, pelayanan keperawatan, dan pelayanan administrasi manajemen;
6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal;
7. lndikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/ a tau manfaat pelayanan;
8. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang yang selanjutnya disebut BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
9. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang Kabupaten Sintang, yang se\anjutnya disingkat PK-BLUD RSUD Ade' Muhammad Djoen Sintang adalah pengelolaan keuangan RSUD Ade Muhammad Djoen yang memberikan fleksibelitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat . dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya;
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mernpunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
- Pejab\_at pengelola BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang adalah P1mpman BLUD R � UD\_ Ade Muhammad Djoen Sintang yang bertanggung jawab terhad � p kinerja operasional dan keuangan BLUD RSUD Ade Muha � mad DJoe\_n Smtang yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang;
12. Pemimpin BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang, yang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang;
13. Pejabat keuangan BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang adalah Kepala bidang keuangan, verifikasi dan perbendaharaan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang, yang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang;
14. Pejabat teknis BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang adalah kepala Bagian Kesekretariatan, Kepala Bidang pelayanan dan Kepala Bidang perencanaan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang yang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, berfungsi sebagai penanggung jawab teknis dibidang masing-masing, yaitu berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya;
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengeloia keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengeiolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dan DPRD Kabupaten Sintang, dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
17. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengiktisaran, penginterprestasian transaksi dan kejadian yang diukur dengan satuan moneter serta penyajian laporan;
18. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki pemerintah daerah sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumbcr daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan barang dan/atau jasa bagi masyarakat umum dan sumbersumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya;
19. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalarn kegiatan BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang;
20. Piutang BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang adalah jumlah uang yang akan diterima oleh BLUD RS:.JD Ade Muhammad Djoen Sintang dan/atau hak BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah;
21. Ut.ang BLUD RSUD Ade Muh . . . b 1 dari . . ammad DJoen Smtang adalah kewajiban yang um u perrsuwa masa I I b d . . . a u erdasarkan peraturan perundangun angan, perjanjian, atau be d I . . r asarkan sebab lainnya yang sah dan penye esaiannya mengak1batka 1· . n a iran keluar sumber daya ekonomi BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang;
2. 13LUD RSUD Ade Muhammad Djoen antara aset dan kewajiban BLUD RSUD Ekuitas dana adalah kekayaan bersih Sintang yang merupakan selisih Ade Muhammad Djoen Sintang; 22.
23. Pendapatan adalah sernua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang yang menambah ekuitas dana lancar \_dalam penode anggaran bersangkutan yang tidak pcrlu dibayar kernbali;
24. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi e\_ku1tas dana \_Iancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang;
25. Biaya adalah sejumlah pengorbanan ekonomi berupa penurunan aset atau kenaikan kewajiban yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan atau jasa untuk keperluan operasional BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang;
26. Kerugian adalah sejumlah pengorbanan ekonomi berupa penurunan aset atau kenaikan kewajiban yang mengurangi ekuitas dana lancer yang tidak berkaitan dengan kegiatan operasional BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sin tang;
27. Investasi adalah penggunaan aset dalam bentuk deposito atau surat berharga untuk mempcroleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD RSUD Ade Muhammad Djocn Sintang dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
28. Basis akruol adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat trnnsuksi dan pe rist iwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima aiau dibayar;
29. Rekening Kas Umum Daerah aclalah rekening tempat pcnvimpanan uang daerah yang diteritukan ole h kcpala d.icrah untuk menampung seluruh penerimaan dacrah dan digunakan untuk rnernbayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang din.tupku n:
30. Rekening Kas BLUD ) � SUD Ade Muhammad Djoen Sintang adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang yang dibuka oleh pemimpin BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang pada bank umum untuk menarnpur.g seluruh pe nerirnaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD RSUL Ade Muhammad Djoen Sintang;
31. Laporan keuangan adulah suai u laporan yang disusun dengan menggunakan standar akunlansi pemerintahan (SAP) dan/ a tau standar akutansi keuangan (SAK);
| 32. | Kinerja adalah keluaran/h . . . 8019 di . . as!I dan k . rcapai sebaga1 akibat pen egiatan/program yang akan atau telah dengan kuantitas dan kuaii·t ggunaan/p � manfaatan sumber d (. t) as |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33 | ' Rencana Kerja dan Angg aran SKPD adalah dokumen perencanaan d yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD pendapatan, rencana be! . an penganggaran yang be · · . anja pro ris, rencana pernbiayaan sebagai dasar pe � yus gram dan kegiatan SKPD serta rencana unan APBD; |
| 34 | Program adalah penjabaran d . an sasaran st · RSUD Ade Muhammad Di 8 . rategis melalui kebijakan BLUD . Joen mtang dal b atau lebih kegiatan denga am erituk upaya yang berisi satu n menggunakan b d untuk mencapai hasil yang t k . sum er aya yang disediakan Muhammad Djoen Sintang; eru ur sesuai dengan misi BLUD RSUD Ade |
| 35 | Kegiatan adalah bagian dari . Ade Muhammad Di Si program yang dilaksariakaj-, oleh BLUD RSUD joen mtang sebagai b · d · terukur pada suatu progr d _agian . an pencapaian sasaran pengerahan sumber da a � an terdiri dan sekumpulan tindakan peralatan dan tek I _Y baik berupa personal, barang modal termasuk . . b no ogi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jems sum er daya tersebut sebagai masukan (input) untuk men hasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan/atau jasa; g |
| 36 | Rencana Bi � nis dan Anggaran BLVD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang Y<:1ng selanjutnya disingkat RBA-BLUD RSUD Ade Muhammad Djoe � Smtang . 8:dalah dokum � n perencanaan .bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang; |
| 37 | Rencana Bisnis dan Anggaran delinitif adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang bcrisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang yang telah ditetapkan dan dipakai sebagai dasar penyusunan DPA-BLUD yang diajukan kepada PPKD; |
| 38 | Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/ atau jasa yang akan dihasilkan dan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLVD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang; |
| 39 | Perjanjian Kinerja adalah manifestasi hubungan � erj � ant � ra � epala daerah dan pemimpin BLUD, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja (contractual performance agreement} antara l � in memuat � esa:1ggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan bagi masyarakat, kinerja keuangan dan manfaat bagi masyarakat; |
| 40 | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan strategis daerah � ang · · · · dan kebiJ.akan pembangunan daerah selama 5 (lima] memuat visi, rrusi tahun; |
- 41, Rencana Strategis Bisnis BLUD R O rJ 2 0 selanjutnya disingkat Renstra 8.8 � D Ade Muhammad Djoen Sintang yang Sintang adalah dokumen Jim 15015 BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen strategis, pengukuran pencap � ta � n � yang memuat visi, misi, program BLVD RSVD Ade Muhammad � n merja dan arah kebijakan operasional pada Rencana Pembangunan JanJ � en Smtang yang disusun berdasarkan g a Menengah Daerah/RPJMD;
42. Besaran Persentase Ambang Bat d anggaran yang bersumber dari p a � a alah besaran persentase perubahan dan ditentukan dengan mem en :pat.an operas1onal yang diperkenankan BLVD; penm angkan fluktuasi kegiatan operasional
43. Praktek Bisnis Yang Sehat adalan . . . . berdasarkan kaidah kaidah . · penY,elenggaraan fungsi orgamsas1 layanan yang bermu � u d bmaknaJemeh yan'g baik dalam rangka pemberian an er esmambungan;
44. Satuan Pengawas Internal adalah perangkat BLUD RSUD Ad M h d Djoen Smtang yan b t e u amma . g er ugas melakukan pengawasan dan pengendalian m\_ternal \_dalam rangka membantu pimpinan BLUD RSUD Ade M h d Dioen Smtang untuk me · k tk ki . . u amma J . nmg a \_an merja pelayanan; keuangan dan pengaruh lmgkungan sosial sekitarnya (social responsibility) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat;
45. Dewa:i Penga � as BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang;
46. Nilai Ornset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang yang berasal dari barang dan/ a tau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya;
47. Nilai Aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset penerimaan daerah yang tidak terpisahkan;
48. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin o\eh sekretaris daerah hang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD dan perubahan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, PPKD, dan pejabat \ainnya sesuai kebutuhan;
49. Perubahan APBD adalah perubahan sebagai akibat terjadinya kondisikondisi berubahnya asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA), pergeseran anggaran antar organisasi, kelompok, program, kegiatan dan jenis belanja, keadaan darurat dan kejadian luar biasa;
50. Fleksibelitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum;
51. T if d J h imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD an a a a k . b l h ·1 . d . RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang termasu im a asi yang wajar ar � investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dan biaya per unit layanan;
- 52, H\_ibah terikat adalah penerimaan O O � t Smtang yang berasal dari pern . BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen perorangan, baik dalam bentu:n ��� an, ba � an/lembaga dalam negeri atau jasa, � ennasuk tenaga ahli dan la isa, rupiah \_maupun barang dan/atau dan diperlakukan sesuai denga pe uh.in yang tidak perlu dibayar kembali n peruntukan;
53. Surat Perintah Pencairan Pen ah . Pengesahan adalah dokumen :;t d � n yang s � lanJutnya disingkat SPP pengeluaran untuk penerbitan � PMg p gunakan/ diterbitkan oleh bendahara · engesahan;
- 54, Surat Perintah Membayar Pen esah Pengesahan adalah doku g . an yang selanjutnya disingkat SPM anggaran untuk penerb\_tmenSP2 y aDng � 1gu � akan/diterbitkan oleh penggunaan 1 an Giro Nihil;
55. Surat Perintah Pencairan Dan G" Nihil · GN dalah d k a iro 1 1 yang selanjutnya disingkat SP2Da 1 ° umen yang digunakan sebagai dasar pengesahan atas beban penge uaran DPA-BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang dengan surnber dru:ia berasal dari Pendapatan BLU-RSUD Ade Muhamm � d Djoen, yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM Pengesahan;
56. Uang Muka adalah merupakan penyediaan dana pada kas bendahara pengeluaran BLUD berfungsi untuk membiayai kelancaran operasional BLUD;
57. Uang Muka Kegiatan adalah pembayaran di muka untuk suatu kegiatan mendesak BLU yang belum diketahui secara pasti jumlah biaya/pengeluaran sebenarnya dan harus dipertanggungjawabkan setelah kegiatan tersebut selesai;
58. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang bersumber dari penerimaan pinjaman jangka pendek, penerimaan pinjaman jangka panjang dan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan;
59. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran untuk pembayaran pokok pmjarnan, pengeluaran investasi jangka panjang, pemberian pinjaman dan pembentukan dana cadangan.
BAB III - TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA BISN!S DAN ANGGARAN
Pasal 3

- (1) BLVD menyusun Rencana Bisnis dan kepada Renstra Bisnis BLUD d Anggaran tahunan yang berpedoman (RKPD). an Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- (2) Penyusunan Rencana Bisnis d A . . ayat (1), disusun berdas an nggaran sebagairnana dirnaksud pada hit . . arkan pnnstp anggaran berbasis kinerja � er ikungan akuntansi biaya rnenurut jenis layanan, kebutuhan pendana � an emampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari jasa :r �� a: � b � - hasil kerja sama, APBD, APBN dan lain-lain pendapatan
BAB III - TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA BISN!S DAN ANGGARAN
Pasal 4

- (1) Rencana Bisnis dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, secara garis besar memuat:
- a. kinerja tahun berjalan;
- b. asumsi makro dan mikro· '
- c. sasaran, target, dan kegiatan;
- d. perkiraan pendapatan berdasarkan pelayanan dan pendukung pelayanan;
- e. perkiraan biaya berdasarkan pelayanan dan pendukung pelayanan atau sesuai dengan fungsi biaya;
- f. anggaran pendapatan dan biaya;
- g. rencana PengeJuaran investasi/modal; dan
- h. prognosis dan proyeksi laporan keuangan;
- i. perkiraan maju (fon.uard estimate);
- j. besaran persentase ambang batas;
- k. ringkasan pendapatan dan biaya untuk integrasi/konsolidasi dengan Rancangan Peraturan Daerah ten tang APBD / Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).
- (2) Kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) huruf a, meliputi:
- a. hasil kegiatan usaha;
- b. faktor yang mempengaruhi kinerja;
- c. perbandingan RBA-BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang tahun berjalan dengan prognosis;
- d. laporan keuangan tahun berjalan; clan
- e. hal-hal lain yang perlu ditindaklanjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.
- (3) Asumsi makro dan mikro seba . 0023 . gaimana dimak d d ( ) h f b adalah aaumsr yang terjadi di Kabu . su pa a ayat l uru , a. tingkat inflasi; paten Smtang, antara lain:
- b. pertumbuhan ekonomi· ·
- d. nilai kurs;
- c. pertumbuhan penduduk·
'
- e. tarif;
- I. kenaikan volume pelayanan.
- (4) Sasartan, ! � get dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c, an ara am:
- a. sasaran pencapaian kinerja pelayanan b · ki · d · k ta . bi , asis merja an perhitungan a un nsr iaya menurut jen: J . is ayanannya atau menurut fungsinya;
- b. perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan· dan
- c. seluruh program, kegiatan dan anggaran pendapatan dan belanja.
- (5) Perkira\_an pendapatan berdasarkan pelayanan dan pendukung pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan estimasi penerimaan sesuai pelayanan dan pendukung pelayanan yang diberikan dalam satu tahun anggaran.
- (6) Perkiraan biaya berdasarkan pelayanan dan pendukung pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan perkiraan biaya yang dikeluarkan guna memberikan pelayanan dan pendukung pelayanan setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang a tau jasa yang akan dihasilkan.
- (7) Anggaran pendapatan dan biaya sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.
- (8) Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), terdiri dari:
- a. rencana anggaran pendapatan, meliputi :
- I) pendapatan yang akan diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada rnasyarakat;
- 3) hasil kerjasama BLUD dengan pihak lain;
- 2) hi bah tidak terikat dan/ a tau hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
- 4) penerirnaan anggaran yang bersumber dari APBD;
.
- 5) penerirnaan anggaran yang bersurnber dari APBN; da �
.
.
- b. rencana biaya/ pengeluaran rneliputi : . . 1) belanja pegawai merupakan belanja pegawai yang bersumber dari APBD; . .
- 6) lain-lain pendapatan BLUD yang sah, yang terdiri dan Hasil Penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan, hasil pernanfaatan kekayaan yang tidak dipisahkan, hasil pernanfaatan kekayaan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupi � terhadap mata uang asing, komisi, potongan atau pun bentuk lam sebagai akibat penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD dan hasil inv:sta � i.
- 2) belanja barang yang terbagi rnenjadi : . a.
4. belanja barang yang bersumber dan APBD/ APBN; dan
- b. belanja barang yan b 002 � APBD/APBN dan tb:sumber dari\_ pendapatan BLUD diluar tuniangan, belanja bar Yang t\_er � m dari belanja gaji dan belanja perjalanan dang, bbe e lanJ\_a jasa, belanja pemeliharaan, 1 . · an lanja di b peme iharaan jasa BLUD 1 . penye iaan arang dan BLUD di luar d . amnya yang berasal dari pendapatan Pengembangan SOM.an APBD/ APBN, terrnasuk belanja
- 3) belanja modal yang terdiri atas .
- b. belanja modal BLUD b · dil yang ersumber dari Pendapatan BLUD T uar APBD � APBN dan hiban yang terdiri dari Belanja Modal . anah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Jalan, trigasi dan jarmgan dan belanja modal fisik lainnya.
- a. belanja modal merupak b 1 . APBD/APBN · \_an e anja modal yang bersumber dari yang terdiri dari be! · dal Modal Peralatan dan M . � Ja mo Tanah, Belanja jaringan dan belani deslmfi, \_BelanJa modal Jalan, irigasi dan . ja mo a iaik lamnya· dan
- (9) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hui::uf g, merupakan besaran persentase pcrubahan anggaran bersumber dan pendapatan operaaional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertlmbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang.
- (10) Prognosis laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan operasional, neraca, dan laporan arus kas.
7. ( 11) Perkiraan maju iforuiard estimate) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf I Peraturan ini, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
BAB III - TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA BISN!S DAN ANGGARAN
Pasal 5

- (1) Rencana Bisnis dan Anggaran pada BLUD Rumah Sak.it Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun dan ditetapkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Rencana Bisnis dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar penyusunan RKA BLUD.
- (3) RKA BLUD dibuat secara ringkas, yaitu :
- a. pendapatan BLUD yang terdiri dari pendapatan jasa layanan,. hi bah'. kerjasama, lain-lain pendapatan BLUD yang syah merupakan bagian dan rekening lain-lain PAD yang syah. . . .
- c. Rincian RKA BLUD ada dalam Dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran.
- b. Belanja BLUD terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal;
- (1) Muatan dan sistematika Rencana Bisnis Lampiran I Peraturan Bupati ini. dan Anggaran tercantum dalam
- (2) Format Rencana Bisnis dan Anggaran Peraturan Bupati ini. tercantum dalam Lampiran 11
BAB IV - N DOKUMEN PELAKSANRENCANA BISNIS DAN ANGGARAN UMUM DAERAH
Pasal 8

Rencana Bisnis dan Anggaran seba ai di RKA-SKPD beserta R . . g mana imaksun dalam Pasal 7 ayat (1) atau 7 encana Bisnrn dan Anggaran scbagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2), oleh PPKD d1sampaikan kepada TAPD untuk dilak k penelaahan. 1 u an
Rencana Bisnis dan Anggaran atau RKA-BLUD beserta Rencana Bisnis dan Anggaran yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
BAB IV - N DOKUMEN PELAKSANRENCANA BISNIS DAN ANGGARAN UMUM DAERAH
Pasal 10

Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, pemimpin BLVD melakukan penyesuaian terhadap Rencana Bisnis dan Anggaran untuk ditetapkan menjadi Rencana Bisnis dan Anggaran definitif.
Bagian Kedua
Penyusunan dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah
BAB IV - N DOKUMEN PELAKSANRENCANA BISNIS DAN ANGGARAN UMUM DAERAH
Pasal 11

- ( 1) R B . · dan Anggaran Definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal encana isms 10, dipakai sebagai dasar Pemimpin BLUD untuk menyusun rancangan DPA-BLUD.
- (2) R DP A BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat ancangan -an tara lain: ·
- a. pendapatan dan biaya/pengeluaran;
- b. proyeksi arus ka � ; b dan/atau jasa yang akan dihasilkan;
- I h dan kuahtas arang dih ilk c. JUm a . d / a tau jasa yang akan I asi an; d. jumlah dan kualitas barang an
- e. besaran persentase ambang batas.
11
I
0026
- (3) Rancangan DPA-BLUJ:? sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD untuk d1sahkan.
- (4) PPKD mengesahkan rancangan DPA-BLUD menjadi DPA-BLUD untuk dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
BAB IV - N DOKUMEN PELAKSANRENCANA BISNIS DAN ANGGARAN UMUM DAERAH
Pasal 12

Format DPA-BLUD tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
JNTEGRASI/KONSOLIDASJ RENCANA BISNJS DAN ANGGARAN DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH/RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
BAB IV - N DOKUMEN PELAKSANRENCANA BISNIS DAN ANGGARAN UMUM DAERAH
Pasal 13

Untuk keperluan integrasi/konsolidasi, seluruh sumber dan alokasi biaya BLUD dikonversikan sesuai kelompok dan jenis belanja dalam APBD, dengan menggunakan basis kas.
BAB IV - N DOKUMEN PELAKSANRENCANA BISNIS DAN ANGGARAN UMUM DAERAH
Pasal 14

Format tata cara integrasi/konsolidasi RSA dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/RKA-SKPD tercantum dalam Lampiran lII Peraturan Bupati ini.
BAB VI - PELAKSANAAN ANGGARJ\.N
Pasal 15

- (1) Pemimpin SLUD menetapkan Bendahara Penerimaan guna melaksanakan fungsi Perbendaharaan untuk pendapatan SLUD.
- (2) Seluruh pendapatan BLVD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui rekening kas BLUD.
- (3) Pemimpin BLUD paling lama setiap triwulan, melaporkan pendapatan operasional dan belanja kepada PPKD untuk mendapat pengesahan, dengan melampirkan Surat Pemyataan Tanggung Jawab (SPTJ) untuk pendapatan BLUD.
BAB VI - PELAKSANAAN ANGGARJ\.N
Pasal 16

- (1) Format Pengesahan Laporan Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
Format ...
0027
- Format SPfJ untuk Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini. (2)
Paragraf 2
peJaksanaan Anggaran Pendapatan Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BAB VI - PELAKSANAAN ANGGARJ\.N
Pasal 17

pelaksanaan pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD / APBN, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kedua
Pelaksanaan Anggaran Biaya/Pengeluaran
Paragraf l'
Pelaksanaan Anggaran Biaya/Pengeluaran Bersumber dari Jasa Layanan, Hibah, Hasil Kerjasama, dan Lain-lain Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah yang Sah
BAB VI - PELAKSANAAN ANGGARJ\.N
Pasal 18

- Pemimpin BLUD menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan BLUD.
- (1) (2) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD.
BAB VI - PELAKSANAAN ANGGARJ\.N
Pasal 19

- (1) Pemimpin BLUD menetapkan Bendahara Pengeluaran guna melaksanakan fungsi Perbendaharaan untuk biaya BLUD.
- (2) Seluruh biaya/pengeluaran, pelaksanaannya dilakukan melalui rekening kas BLUD.
- (3) Pelaksanaan anggaran dilaksanakan sesuai dengan alokasi biaya/pengeluaran menurut program dan kegiatan yang telah ditentukan.
- (4) Pemimpin BLVD membuat rincian lebih lanjut dari anggaran untuk keperluan pengendalian dan akuntabilitas.
BAB VI - PELAKSANAAN ANGGARJ\.N
Pasal 20

- (1) Pemimpin BLVD dapat merubah atau memindahkan alokasi biaya dalam rincian anggaran sesuai dengan perubahan kebutuhan layanan pada batasbatas jenis anggaran dalam DPA-BLUD.
- (2) Perubahan atau pemindahan alokasi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk selanjutnya dilaporkan kepada PPKD.
BAB VI - PELAKSANAAN ANGGARJ\.N
Pasal 21

- (1) Format pengesahan laporan realisasi biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini.
- (2) Format SPM Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini.
(3\Format ..
- Formal SPTJ scbagaimana dimaksud dularn Pasal 21, tercant urn dalum 1,ampiran VIII Peraturan ini, (3)
Paragraf 2
Pt'laksanaan Anggaran Biaya Bersumbcr dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,' Anggaran Pendapatun dun Bclanja Negara
Pusul 22
- (l) Pela.ksanaan anggaran biaya BLUD menggunakan formal DPA-BLUD.
- (2) Mekanisme pencairan biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat ( l), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB VII - PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 23

- (l) Laporan keuangan BLUD disusun berdasarkan SAK yang duerbukan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Indonesia.
- (2) Laporan keuangan BLUD sebugairnunu dimaksud pada avat ( \). terdiri dari:
- a. Neraca:
- b. Laporan opcra sional:
- c. Laporan arus kas: dan
- d. Catalan atas laporan kcuangan.
BAB VII - PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 24

- (1) Neraca sebagaimana dirnak sud dalam Pus.rl \_4 vat (2) huruf a, menggambarkan posisi kcuangun rnengen ti usrt , kcwnjibun , dan ekuitas pada tanggal ierte nru.
- (2) Laporan opcrasional scba � airnuna lirnuksud datum Pasal 24 avat (2) huruf b, berisi informasi jumlah pendupatun dun braya, surplus atnu dcfisit BL D selama saru periode.
- (3) Laporan arus kas sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 24 ayat (2) huruf c, menyajikan informasi kas berkaitun dcngun aktivitas operasional, inve stasi, dan aktivitas pendanaan dan/ a tau pernbiuyaan yan � tT\Cl\li,garnbarkan salcto awal, penerirnaan, pengcluaran dun saldo ukhir kus se larna periude tertentu.
- (4) Catalan alas lapuran keuangan sebagairnuna drmak sud dulum Pa sul 24 avut (2) huruf d, berisi penjelasan naratif aiau rincian dari angka yang tert � ra dalam la po ran keuangan.
. p semesteran dan tahunan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Ade seua Di Si ta . ib Muhammad joen \_m ng WaJ1 menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sesuai SAK sebagairnana � 1maksud dalam Pasal 24 ayat (2), di\_sertai Laporan I(inerja\_ kepada PPKD, palmg lambat 2 (dua) bulan setelah penode pelaporan berakh1r.
BAB VII - PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 26

1,aporan kinerj1:1 sebagaimana dimaksud dalam Pa'ial 26, berisikan informasi pencapaian hasilz keluaran BLUD.
BAB VII - PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 27

- ( I) Format penyusunan neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran lX Peraturan Bupati ini.
- (2) Format penyusunan laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, tercantum dalam Lampiran X Peraturan Bupati ini.
- (3) Format penyusunan laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c, tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Bupati ini.
- (4) Format penjelasan catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d, tercantum dalam Larnpiran XII Peraturan Bupati ini.
- (5) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.
BAB IX - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 28

- (1) Untuk BLVD, dalarn perencanaan, pelaksanaan, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta sistem informasi manajemen diatur tersendiri, yakni dikecualikan dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.
- (2) Untuk menciptakan pengendalian internal yang memadai, fungsi-fungsi tertentu tidak boleh dirangkap, meliputi :
- a. pencatatan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. penyimpanan.
- (1) Surplus yang diperoleh BLVD dilaporkan kepada PPKD, diperhitungkan dan dapat digunakan untuk tahun anggaran berikutnya sesuai dengan Rencana Bisnis dan Anggaran kecuali atas permintaan Kepala Daerah disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah.
0030
- (2) Surplus yang disetorkan atas permintaan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) den · · . , gan mempert1mbangkan, antara lam: a. tidak mengganggu likuiditas dan pelayanan BLVD; b. adany\_a keperluan mendesak, apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (3) Defisit yang terjadi dilaporkan kepada PPKD, diperhitungkan untuk tahun anggaran berikutnya.
- (4) Defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada PPKD.
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal30
Sebagai petunjuk pelaksanaan yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Sintang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.
Ditetapkan di Sintang pada tanggal 6 September 2013 � ANG,r
:
/
}MIL TON CROSBY
Diundangkan di Sintang pada tanggal 6 September 2013 ,/( 1{
SE S DAERAH KABUPATEN SINTANG,
LKIFLI HAJJ AHMAD
BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013 NOMOR 899