PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 26 Tahun 2017
Tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN MALANG PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG
Berlaku: 12 Januari 2017
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 37 Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia pada Badan Kepegawaian Daerah;
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
8. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Perlindungan Bagi Pegawai Negeri yang ditugaskan pada Sekretariat Dewan Korps Pegawai Republik Indonesia;
9. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPS Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
14. Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 3 Seri C );
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Badan adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang.
6. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, professional, netral, produktif dan bertanggung jawab;
7. Ketua Dewan Pengurus Kabupaten adalah Ketua Dewan Pengurus Kabupaten Malang.
8. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Malang adalah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI yang dibentuk oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Malang.
9. Unit Pelaksana Teknis Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut UPT Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang.
10. Kepala UPT adalah Kepala UPT Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang.
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.
BAB III - KEDUDUKAN
Pasal 3

- (1) UPT Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI merupakan unsur pelaksana teknis kegiatan operasional Badan di bidang teknis operasional dan administrasi pada Pengurus KORPRI Kabupaten.
- (2) UPT Sekretariat KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI terdiri dari: a. Kepala UPT;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Pelaksana Urusan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB V - Bagian Kesatu
Pasal 5

UPT Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI mempunyai tugas:
- a. melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Pengurus KORPRI Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten.
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan dan Ketua Dewan Pengurus Kabupaten.
BAB V - Bagian Kesatu
Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UPT Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
- b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani;
- c. penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
- d. pengoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan dan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten.
Bagian Kedua Kepala UPT
BAB V - Bagian Kesatu
Pasal 7

Kepala UPT Dewan Pengurus KORPRI mempunyai tugas:
- a. memimpin UPT dalam pelaksanaan tugas teknis operasional dan administrasi;
- b. melakukan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten;
- c. menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak lain;
- d. menyelenggarakan kegiatan dan pembinaan;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan dan Ketua Pengurus KORPRI Kabupaten.
Bagian Ketiga Sub Bagian Tata Usaha
BAB V - Bagian Kesatu
Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:
- a. melaksanakan administrasi kepegawaian, persuratan dan keuangan;
- b. melaksanakan penyiapan laporan dan evaluasi;
- c. menyiapkan bahan rencana program dan kerjasama KORPRI dengan instansi pemerintah maupun pihak lain;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional
BAB V - Bagian Kesatu
Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian atau keterampilannya.
- (3) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kelima Pelaksana Urusan
BAB V - Bagian Kesatu
Pasal 10

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya dibantu Pelaksana Urusan;
- (2) Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT;
- (3) Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) Pelaksana Urusan;
- (4) Tugas dan Fungsi Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Pelaksana Urusan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
BAB VI - TATA KERJA
Pasal 11

Kepala UPT wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis Badan dan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dengan melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan masing-masing.
BAB VII - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 12

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VII - PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 13

- (1) Jabatan Kepala UPT tidak boleh dirangkap.
di
- (2) Apabila Kepala UPT berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Badan menunjuk personil yang berada UPT Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI yang memiliki pangkat tertinggi atau yang mampu melaksanakan tugas.
BAB VIII - PEMBIAYAAN
Pasal 14

Pembiayaan UPT Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.
BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan.
Diundangkan di Kepanjen pada tanggal 12 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG, ttd.
ABDUL MALIK
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2017 Nomor 26 Seri C
BAB X - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.
Ditetapkan di Kepanjen pada tanggal 12 Januari 2017
BUPATI MALANG, ttd.
H. RENDRA KRESNA
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH.
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKRETARIAT DEWAN
PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
ttd.
H. RENDRA KRESNA