Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.
Berlaku: 14 April 2016
N/A
Preamble

Mengingat
BUPATI SELUMA PROVINSI BENGKULU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI SELUMA,
- Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dilindungi dan dikelola agar dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat di Kabupaten
- Seluma saat ini maupun dimasa depan;
- b. bahwa pembangunan dan pemanfaatan alam di Kabupaten Seluma yang melaju pesat telah menimbulkan dampak kerusakan lingkungan hidup, sehingga harus dilakukan upaya pencegahan melalui upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara komprehensif dan terpadu;
- c. bahwa Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya perlu diberi landasan hukum dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELUMA dan BUPATI SELUMA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2. Bupati adalah Bupati Seluma.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Seluma yang menyelenggarakan urusan otonomi daerah di bidang lingkungan hidup.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang mendapat pelimpahan kewenangan dengan Keputusan Bupati Seluma.
6. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
7. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
8. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
9. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
10. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
11. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
12. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
13. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukan ke dalamnya.
14. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
15. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
16. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
17. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perDaerahan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
18. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
19. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
20. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkunan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya diluar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
21. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
22. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan
- manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
23. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
24. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
25. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
26. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
27. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfir secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
28. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
29. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
30. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
31. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
32. Setiap orang atau badan usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
33. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah, pemerintah Daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.
34. Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat.
35. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
36. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
37. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
38. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
39. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukan ke media air.
40. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
41. Pencemaran air adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air limbah yang telah ditetapkan.
42. Sumber pencemar air adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menghasilkan air limbah yang masuk ke dalam sumber air.
43. Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.
44. Pengendalian pencemaran udara adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara.
45. Sumber pencemar udara adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan bahan pencemar ke udara yang menyebabkan udara tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
46. Udara ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di daerah yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.
47. Mutu udara ambien adalah kadar zat, energi, dan/atau komponen lain yang ada di udara bebas.
48. Status mutu udara ambien adalah keadaan mutu udara di suatu tempat pada saat dilakukan inventarisasi.
49. Baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.
50. Perlindungan mutu udara ambien adalah upaya yang dilakukan agar udara ambien dapat memenuhi fungsi sebagaimana mestinya.
51. Emisi adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar.
52. Mutu emisi adalah emisi yang boleh dibuang oleh suatu kegiatan ke udara ambien.
53. Sumber emisi adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dari sumber bergerak, sumber bergerak spesifik, sumber tidak bergerak, maupun sumber tidak bergerak spesifik.
54. Sumber bergerak adalah sumber emisi yang bergerak atau tidak tetap pada suatu tempat yang berasal dari kendaraan bermotor.
55. Sumber bergerak spesifik adalah sumber emisi yang bergerak atau tidak tetap pada suatu tempat yang berasal dari kereta api, pesawat terbang dan kendaraan berat lainnya.
56. Sumber tidak bergerak adalah sumber emisi yang tetap pada suatu tempat.
57. Sumber tidak bergerak spesifik adalah sumber emisi yang tetap pada suatu tempat yang berasal dari kebakaran hutan dan pembakaran sampah.
58. Baku mutu emisi sumber tidak bergerak adalah batas kadar maksimum dan/atau beban emisi maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukan ke dalam udara ambien.
59. Ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor.
50. Sumber gangguan adalah sumber pencemar yang menggunakan media udara atau padat untuk penyebarannya, yang berasal dari sumber bergerak, sumber bergerak spesifik, sumber tidak bergerak atau sumber tidak bergerak spesifik.
61. Baku tingkat gangguan adalah batas kadar maksimum sumber gangguan yang diperbolehkan masuk ke dalam udara dan/atau zat padat;
62. Baku tingkat kebisingan adalah batas paling banyak tingkat kebisingan yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan dari usaha atau kegiatan sehingga tidak menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan.
63. Ambang batas kebisingan kendaraan bermotor adalah batas maksimum energi suara yang boleh dikeluarkan langsung dari mesin dan/atau transmisi kendaraan bermotor.
64. Kendaraan bermotor tipe baru adalah kendaraan bermotor yang menggunakan mesin dan/atau transmisi tipe baru yang siap diproduksi dan dipasarkan, atau kendaraan yang sudah beroperasi tetapi akan diproduksi ulang dengan perubahan Desain mesin dan sistem transmisinya, atau kendaraan bermotor yang diimpor tetapi belum beroperasi di jalan wilayah Republik Indonesia.
65. Kendaraan bermotor tipe lama adalah kendaraan yang sudah diproduksi, dirakit atau diimpor dan sudah beroperasi di jalan wilayah Republik Indonesia.
66. Baku tingkat getaran adalah batas paling banyak tingkat getaran yang diperolehkan dari usaha atau kegiatan dari media padat sehingga tidak menimbulkan gangguan terhadap kenyamanan dan kesehatan.
67. Indeks Standar Pencemar Udara yang selanjutnya disingkat ISPU adalah angka yang tidak mempunyai satuan yang menggambarkan kondisi mutu udara ambien di lokasi tertentu, yang didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup lainnya.
68. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
69. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
70. Pengelolaan B3 adalah kegiatan yang menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan, dan/atau membuang B3.
71. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
72. Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.
73. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun Limbah B3.
74. Penghasil Limbah B3 adalah orang yang usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3.
75. Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3, disingkat TPS Limbah B3 adalah tempat atau bangunan untuk menyimpan yang dilakukan oleh penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.
76. Izin penyimpanan dan izin pengumpulan limbah B3 yang selanjutnya disebut izin adalah keputusan tata usaha negara yang berisi persetujuan permohonan untuk melakukan kegiatan penyimpanan dan kegiatan pengumpulan limbah B3 yang diterbitkan oleh Bupati, kecuali minyak pelumas dan/atau oli bekas.
77. Pengawas adalah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang bertugas di satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab melaksanakan pengawasan pengelolaan lingkungan.
Pengendalian dan pengelolaan lingkungan dilaksanakan berdasarkan asas :
- a. Tanggung jawab negara;
- b. Kelestarian dan keberlanjutan;
- c. Keserasian dan keseimbangan;
- d. Keterpaduan;
- e. Manfaat;
- f. Kehati-hatian;
- g. Keadilan;
- h. Ekoregion;
- i. Keanekaragaman hayati;
- j. Pencemar membayar;
- k. Partisipatif;
- l. Kearifan lokal;
- m. Tata kelola pemerintahan yang baik;dan
- n. Otonomi daerah.
Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Peraturan Daerah ini, meliputi :
- a. wewenang penyelenggaraan lingkungan hidup.
- b. Perencanaan.
- c. pemanfaatan lingkungan hidup.
- d. Pengendalian
- e. pencegahan kerusakan lingkungan hidup.
- f. Penanggulangan.
- g. Pemulihan.
- h. pengendalian pencemaran.
- i. ruang terbuka hijau.
- j. sistem informasi.
- k. hak kewajiban dan larangan.
- l. peran serta masyarakat.
- m. pembinaan dan pengawasan.
- n. kerjasama daerah.
- o. Pemeliharaan.
- p. Penegakan hukum.
Bagian Keempat Maksud dan Tujuan
Paragraf 1 Maksud
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 4

Kebijakan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup dimaksudkan untuk terpeliharanya fungsi lingkungan hidup hidup
dan terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Daerah.
Paragraf 2 Tujuan
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 5

Kebijakan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk :
- a. melindungi wilayah Daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. meningkatkan kesadaran, tanggung jawab dan partisipasi di kalangan Pemerintah Daerah, instansi terkait, dunia usaha, industri dan masyarakat dalam upaya menjaga, mengembangkan, melestarikan fungsi lingkungan hidup dan menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan turut serta mengantisipasi dampak pemanasan global;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.
BAB II - WEWENANG PENYELENGGARAAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 6

Dalam penyelenggaraan lingkungan hidup skala Daerah, Pemerintah Daerah berwenang :
- a. menetapkan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- b. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai kajian lingkungan hidup strategis;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal, UKL-UPL, dan SPPL;
- e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca;
- f. menyelenggarakan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar;
- g. mengembangkan dan melaksanakan kerjasama dan kemitraan di bidang lingkungan;
- h. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- i. mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- j. memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan;
- k. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- l. melaksanakan standar pelayanan paling sedikit;
- m. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan kearifan lokal yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- n. mengelola informasi lingkungan hidup;
- o. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup;
- p. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- q. menerbitkan izin lingkungan; dan
- r. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.
BAB III - PERENCANAAAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 7

- (1) RPPLH Daerah ditetapkan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup agar dapat menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
- (2) RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui tahapan :
- a. inventarisasi lingkungan hidup;
- b. penetapan wilayah ekoregion; dan
- c. penyusunan RPPLH.
Bagian Kedua
Inventarisasi Lingkungan Hidup
BAB III - PERENCANAAAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 8

- (1) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, untuk tingkat Daerah dilaksanakan melalui inventarisasi tingkat wilayah ekoregion.
- (2) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi:
- a. potensi dan ketersediaan;
- b. jenis yang dimanfaatkan;
- c. bentuk penguasaan;
- d. pengetahuan pengelolaan;
- e. bentuk kerusakan; dan
- f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.
BAB III - PERENCANAAAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 9

Inventarisasi lingkungan hidup di tingkat wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dilakukan untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam.
Bagian Ketiga
Penetapan Wilayah Ekoregion
BAB III - PERENCANAAAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 10

- (1) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menjadi dasar dalam penetapan wilayah ekoregion oleh Bupati.
- (2) Penetapan wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan :
- a. karakteristik bentang alam;
- b. daerah aliran sungai;
- c. iklim;
- d. flora dan fauna;
- e. sosial budaya;
- f. ekonomi;
- g. kelembagaan masyarakat; dan
- h. hasil inventarisasi lingkungan hidup.
Bagian Keempat Penyusunan RPPLH
BAB III - PERENCANAAAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 11

- (1) Rencana Perlindungan dan Pengelolan lingkungan hidup wilayah Daerah dituangkan dalam Dokumen RPPLH Daerah.
- (2) Penyusunan RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada RPPLH Nasional dan RPPLH Provinsi Bengkulu.
- (3) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan :
- a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
- b. sebaran penduduk;
- c. sebaran potensi sumber daya alam;
- d. kearifan lokal;
- e. aspirasi masyarakat; dan
- f. perubahan iklim.
- (4) RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), memuat rencana tentang :
- a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
- b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
- c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
- d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (5) RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.
- (6) RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
BAB IV - PEMANFAATAN
Pasal 12

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH Daerah.
- (2) Dalam hal RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:
- a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
- b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
- c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Daya dukung dan daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 13

- (1) Pencegahan merupakan salah satu bagian dari Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan sebelum terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (3) Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui Instrumen :
- a. KLHS;
- b. tata ruang;
- c. baku mutu lingkungan hidup;
- d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- e. dokumen lingkungan, terdiri dari : AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL;
- f. izin lingkungan;
- g. instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- h. Anggaran berbasis lingkungan hidup;
- i. analisis resiko lingkungan hidup;
- j. audit lingkungan hidup; dan
- k. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.
Bagian Kedua KLHS
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melalui Badanmembuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ke dalam penyusunan atau evaluasi :
- a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. Kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.
- (3) Badanmelakukan evaluasi KLHS apabila terjadi perubahan yang penting terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (4) KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan mekanisme :
- a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
- b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
- c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 15

KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), memuat kajian antara lain :
- a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b. perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup;
- c. kinerja layanan/jasa ekosistem;
- d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 16

Apabila KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:
- a. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan
- b. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 17

Penyelenggaraan KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilaksanakan dengan mengikutsertakan masyarakat dan pemangku kepentingan.
Bagian Ketiga Tata Ruang
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 18

- (1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap Rencana Tata Ruang Wilayah wajib didasarkan pada KLHS.
- (2) Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (3) Dalam hal Rencana Tata Ruang Wilayah telah ditetapkan tetapi belum dilakukan KLHS, KLHS dapat dilaksanakan pada tahap evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah.
Bagian Keempat Baku Mutu Lingkungan Hidup
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 19

- (1) Terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur berdasarkan standar baku mutu lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Baku mutu lingkungan hidup yang menjadi acuan di wilayah Daerah, meliputi :
- a. Baku mutu air;
- b. Baku mutu air limbah;
- c. Baku mutu udara ambient;
- d. Baku mutu emisi;
- e. Baku mutu gangguan; dan
- f. Baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Setiap orang diperbolehkan membuang limbah ke media lingkungan hidup di wilayah Daerah dengan persyaratan :
- a. Memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan
- b. Mendapat izin dari Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup berpedoman kepada peraturan perundangundangan yang berlaku.
Bagian Kelima
Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 20

- (1) Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. kriteria baku kerusakan ekosistem; dan
- b. kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.
- (3) Kriteria baku kerusakan ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
- a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
- b. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
- c. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, didasarkan pada paramater antara lain :
- a. kenaikan temperatur;
- b. badai; dan/atau
- c. kekeringan.
Bagian Keenam
Amdal, UKL-UPL dan SPPL
Paragraf 1
Amdal dan UKL -UPL
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 21

- (1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Dokumen Amdal.
- (2) Kriteria mengenai dampak penting, kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting, dan jenis usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat :
- a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
- c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
- d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;
- e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
- f. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 22

- (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan dengan dibantu oleh penyusun dokumen Amdal.
- (2) Sistematika penyusunan Dokumen Amdal berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Amdal.
- (3) Penyusun Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun dokumen Amdal.
- (4) Sertifikat kompetensi penyusun dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun dokumen Amdal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 23

- (1) Dokumen Amdal yang telah disusun pemrakarsa bersama penyusun dokumen Amdal, diajukan kepada Komisi Penilai Amdal melalui Badanuntuk dinilai.
- (2) Badan, memberikan tanda bukti penerimaan dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pemrakarsa yang telah memenuhi format penyusunan dokumen Amdal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Badansetelah menerima dokumen Amdal yang memenuhi format sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyerahkan kepada Komisi Penilai Amdal.
- (4) Komisi penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib memiliki lisensi yang diterbitkan oleh Bupati.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi penilai Amdal dibantu oleh Tim Teknis.
- (6) Tata cara pembentukan komisi penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemberian lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pembentukan Tim Teknis, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 24

- (1) Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa.
- (2) Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang, tetapi berdasarkan hasil sidang Komisi Penilai Amdal dinyatakan tidak layak, maka Komisi Penilai Amdal menerbitkan keputusan ketidaklayakan lingkungan.
- (3) Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang dan berdasarkan hasil sidang komisi penilai Amdal dinyatakan layak, maka komisi penilai Amdal menerbitkan keputusan kelayakan lingkungan.
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 25

Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup atau usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, wajib memiliki dokumen UKL-UPL.
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 27

- (1) Dokumen UKL-UPL disusun oleh pemrakarsa.
- (2) Dokumen UKL-UPL yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diajukan kepada Komisi Penilai Amdal melalui Badan untuk dinilai.
- (3) Badan, memberikan tanda bukti penerimaan dokumen UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pemrakarsa yang telah memenuhi format penyusunan dokumen UKL-UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Badan setelah menerima dokumen UKL-UPL yang memenuhi format sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyerahkan kepada Komisi Penilai Amdal.
- (5) Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen UKL-UPL tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa.
- (6) Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang, tetapi berdasarkan hasil penilaian komisi penilai Amdal dinyatakan tidak layak, maka komisi penilai Amdal menerbitkan rekomendasi penolakan persetujuan UKL-UPL.
- (7) Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang dan berdasarkan hasil penilaian komisi penilai Amdal dinyatakan layak, maka komisi penilai Amdal menerbitkan rekomendasi persetujuan UKL-UPL.
Paragraf 2
Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 28

Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak diwajibkan untuk memiliki dokumen Amdal atau dokumen UKL-UPL, wajib untuk membuat SPPL.
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan SPPL diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 30

- (1) SPPL dibuat oleh pemrakarsa.
- (2) SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diajukan oleh pemrakarsa kepada Kepala Badan, untuk mendapat persetujuan.
- (3) Badan, memberikan tanda bukti penerimaan SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pemrakarsa yang telah memenuhi format penyusunan SPPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Badansetelah menerima SPPL yang memenuhi format sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan pemeriksaan dan bila dipandang perlu, dapat dilakukan peninjauan lapangan terhadap lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan dalam SPPL.
- (5) Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, berkas pengajuan permohonan SPPL dikembalikan kepada pemrakarsa.
- (6) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Permohonan SPPL sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku, maka Kepala Badan menerbitkan persetujuan.
Bagian Ketujuh Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 31

- (1) Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup.
- (2) Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
- b. pendanaan lingkungan hidup; dan
- c. insentif dan/atau disinsentif.
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 32

- (1) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- b. penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup;
- c. mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup daerah; dan
- d. internalisasi biaya lingkungan hidup.
- (2) Instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
- b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan
- c. dana amanah/bantuan untuk konservasi.
- (3) Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c antara lain diterapkan dalam bentuk:
11. a). pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup;
12. b). penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup;
13. c). pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup;
14. d). pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi;
15. e). pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup;
16. f). pengembangan asuransi lingkungan hidup;
17. g). pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup; dan
18. h). sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedelapan Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai:
- a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam rangka pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup.
Bagian Kesembilan Analisis Risiko Lingkungan Hidup
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 34

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup.
- (2) Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengkajian risiko;
- b. pengelolaan risiko; dan/atau
- c. komunikasi risiko.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis risiko lingkungan hidup berpedoman kepada peraturan perundangundangan.
Bagian Kesepuluh Audit Lingkungan Hidup
BAB V - PENGENDALIAN
Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai audit lingkungan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 36

- (1) Setiap Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL, wajib memiliki Izin Lingkungan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan melalui satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsi pokoknya membidangi perizinan.
- (3) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri:
- a. dokumen lingkungan berupa Amdal untuk jenis usaha/kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL untuk jenis usaha/kegiatan yang wajib UKL-UPL; dan
- b. keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi persetujuan UKL-UPL.
- (4) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencantumkan:
- a. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi persetujuan UKL-UPL;
- b. persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- c. waktu berakhirnya Izin Lingkungan.
- (5) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut/dibatalkan apabila :
- a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen dan/atau informasi;
- b. penerbitannya tanpa memuat persyaratan dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi persetujuan UKL-UPL, persyaratan dan kewajiban Bupati, dan waktu berakhirnya Izin Lingkungan;
- c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; atau
- d. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (6) Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan melalui Organisasi Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya menangani perizinan.
- (7) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan izin lingkungan diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 37

- (1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Izin Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Dalam hal izin lingkungan dicabut/dibatalkan, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.
- (4) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan.
Bagian Kedua Perizinan Lain Di Bidang Lingkungan Hidup
Paragraf 1 Umum
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 38

Selain Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menerbitkan perizinan lain di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, meliputi :
- a. Izin Pembuangan Air Limbah Ke Sumber Air;
- b. Izin Pemanfaatan Air Limbah untuk aplikasi pada tanah;
- c. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3;
- d. Izin Pengumpulan Limbah B3 skala Daerah; dan
- e. Izin Lokasi Pengolahan Limbah B3.
Paragraf 2
Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 39

- (1) Setiap orang pribadi atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha dan menghasilkan air limbah yang akan dibuang ke sumber air wajib memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk surat izin pembuangan air limbah ke sumber air.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 40

- (1) Izin pembuangan air limbah ke sumber air, diselenggarakan melalui tahapan sebagai berikut :
- a. pengajuan permohonan izin;
- b. analisis dan evaluasi permohonan izin; dan
- c. penetapan izin.
- (2) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan izin pembuangan air limbah ke sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 41

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), meliputi :
- a. mengisi formulir permohonan izin, paling sedikit memuat:
1. identitas Pemohon izin;
2. ruang lingkup air limbah;
3. sumber dan karakteristik air limbah;
4. sistem pengelolaan air limbah;
5. debit, volume, dan kualitas air limbah hasil pemeriksaan laboratorium dengan waktu pengambilan sampel paling lama 2 (dua) bulan sebelum tanggal surat permohonan;
6. lokasi titik penataan dan pembuangan air limbah;
7. jenis dan kapasitas produksi;
8. jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan;
9. hasil pemantauan kualitas sumber air; dan
10. penanganan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat.
- b. izin yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan;
- c. dokumen Amdal, UKL-UPL, atau dokomen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud;
- d. Rekomendasi Teknis dari Badan;dan
- e. Surat pernyataan kesediaan/kesanggupan :
1. tidak akan melakukan pengenceran air limbah;
2. tidak membuang air limbah hingga hasilnya sesuai dengan standar baku mutu yang telah diterapkan sesuai peraturan perundang-undangan;
3. melaksanakan pengujian air limbah sesuai ketentuan perundang-undangan.
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 42

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), terdiri dari :
- a. upaya pencegahan pencemaran, minimalisasi air limbah, serta efisiensi energi dan sumber daya yang harus dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah; dan
- b. kajian dampak pembuangan air limbah (dapat menggunakan dokumen Amdal atau UKL-UPL apabila dalam dokumen tersebut telah memuat secara lengkap kajian dampak pembuangan air limbah) terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat.
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 43

- (1) Pembaharuan izin dilakukan apabila :
- a. perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan penerbitan izin;
- b. perubahan proses produksi ataupun teknologi proses produksi yang potensial mempengaruhi kualitas dan/atau kuantitas air limbah yang di hasilkan;
- c. perubahan teknis pengelolaan air limbah;
- d. perubahan titik penaatan karena adanya penambahan sarana pengolahan;
- e. pengalihan perusahaan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang lama kepada pihak lain;
- f. perubahan lokasi usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Pembaharuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara mengajukan permohonan izin baru kepada pemberi izin setelah diberlakukannya perubahan peraturan perundang-undangan yang baru.
- (3) Pembaharuan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f, dilakukan dengan cara mengajukan permohonan izin baru kepada pemberi izin dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum perubahan tersebut dilaksanakan.
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 44

- (1) Pembatalan Izin dilakukan apabila ditemukan ketidakbenaran data dan/atau dokumen dan/atau informasi yang disampaikan oleh pemohon.
- (2) Pencabutan izin paling sedikit dipengaruhi beberapa kondisi hal berikut:
- a. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang disebut di dalam dokumen izin tidak memenuhi baku mutu air limbah dan persyaratan teknis yang diwajibkan dalam dokumen izin walaupun sudah berkali-kali dikenakan teguran maupun sanksi lainnya;
- b. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melakukan perubahan total terhadap jenis usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau
- c. usaha dan/atau kegiatan yang telah tutup atau tidak melakukan kegiatannya.
- (3) Pencabutan izin dalam kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan dilakukan oleh pemberi izin dalam hal ini Bupati segera setelah ketiga kondisi tersebut diidentifikasi atau ditemukan pada saat pengawasan dan menjadi tindaklanjut hasil pengawasan tersebut.
- (4) Pencabutan juga dapat dilakukan berdasarkan pemberitahuan kepada pemegang izin untuk kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 1 (satu) bulan sebelum kegiatan kondisi tersebut direalisasikan.
Paragraf 3
Izin Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi Pada Tanah
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 45

- (1) Setiap orang pribadi atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah dan akan memanfaatkan air limbah tersebut ke tanah untuk aplikasi pada tanah wajib memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk surat izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 46

- (1) Izin pembuangan air limbah untuk aplikasi pada tanah, diselenggarakan melalui tahapan sebagai berikut :
- a. pengajuan permohonan izin;
- b. analisis dan evaluasi permohonan izin; dan
- c. penetapan izin.
- (2) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan izin pembuangan air limbah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 47

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), meliputi :
- a. mengisi formulir permohonan izin, paling sedikit memuat:
1. identitas pemohon izin;
2. jenis dan kapasitas produksi bulanan senyatanya;
3. jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan;
4. hasil pemantauan kualitas sumber air;
5. ruang lingkup air limbah yang akan dimintakan izin;
6. sumber dan karakteristik air limbah yang dihasilkan;
7. jenis dan karakteristik air limbah yang dimanfaatkan;
8. sistem pengelolaan air limbah untuk memenuhi kualitas air limbah yang akan dimanfaatkan;
9. debit, volume dan kualitas air limbah yang dihasilkan;
10. debit, volume dan kualitas air limbah yang dimanfaatkan;
11. lokasi, luas lahan dan jenis tanah pada lahan yang digunakan untuk pengkajian pemanfaatan air limbah;
12. lokasi, luas lahan dan jenis tanah pada lahan yang digunakan untuk pemanfaatan air limbah;
13. metode dan frekuensi pemanfaatan pada lokasi pemanfaatan;
14. jenis, lokasi, titik, waktu dan parameter pemantauan;
15. penanganan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat.
- b. izin-izin lain yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan;
- c. dokumen Amdal, UKL-UPL atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud;
- d. Rekomendasi Teknis dari instansi yang berwenang.
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 48

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), terdiri dari :
- a. kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah (dapat diambil dari dokumen Amdal atau UKLUPL apabila dalam dokumen tersebut telah memuat secara lengkap kajian dampak pemanfaatan air limbah pada
- tanah) terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman;
- b. kualitas tanah dan air tanah, dan kesehatan masyarakat;
- c. kajian potensi dampak dari kegiatan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat;
- d. upaya pencegahan pencemaran, minimalisasi air limbah, efisiensi energi dan sumberdaya yang dilakukan usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah termasuk rencana pemulihan bila terjadi pencemaran.
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 49

- (1) Pembaharuan izin dilakukan apabila :
- a. perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan penerbitan izin;
- b. perubahan proses produksi ataupun teknologi proses produksi yang potensial mempengaruhi kualitas dan/atau kuantitas air limbah yang di hasilkan;
- c. perubahan teknis pengelolaan air limbah;
- d. perubahan titik penaatan karena adanya penambahan sarana pengolahan;
- e. pengalihan perusahaan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang lama kepada pihak lain;
- f. perubahan lokasi usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Pembaharuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara mengajukan permohonan izin baru kepada pemberi izin setelah diberlakukannya perubahan peraturan perundang-undangan yang baru.
- (3) Pembaharuan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f, dilakukan dengan cara mengajukan permohonan izin baru kepada pemberi izin dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum perubahan tersebut dilaksanakan.
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 50

- (1) Pembatalan Izin dilakukan apabila ditemukan ketidakbenaran data dan/atau dokumen dan/atau informasi yang disampaikan oleh pemohon.
- (2) Pencabutan izin paling sedikit dipengaruhi beberapa kondisi hal berikut:
- a. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang disebut di dalam dokumen izin tidak memenuhi baku mutu air limbah dan persyaratan teknis yang diwajibkan dalam dokumen izin walaupun sudah berkali-kali dikenakan teguran maupun sanksi lainnya;
- b. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melakukan perubahan total terhadap jenis usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau
- c. usaha dan/atau kegiatan yang telah tutup atau tidak melakukan kegiatannya.
- (3) Pencabutan izin dalam kondisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilaksanakan oleh Bupati segera setelah ketiga kondisi tersebut diidentifikasi atau ditemukan pada saat pengawasan dan menjadi tindak lanjut hasil pengawasan tersebut.
- (4) Pencabutan juga dapat dilakukan berdasarkan pemberitahuan kepada pemegang izin untuk kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 1 (satu) bulan sebelum kegiatan tersebut direalisasikan.
Paragraf 4 Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 51

- (1) Setiap Badan Usaha yang menghasilkan limbah B3 wajib memiliki tempat penyimpanan sementara limbah B3.
- (2) Tempat penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dalam bentuk surat izin Penyimpanan Sementara Limbah B3.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diajukan 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 52

- (1) Setiap pemohon izin penyimpanan sementara limbah B3, wajib memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan izin penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 53

Persyaratan administrasi permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, meliputi:
- a. keterangan tentang pemohon (nama pemohon, alamat, nomor telepon/fax, alamat email, dan fotokopi identitas pemohon);
- b. fotokopi pengesahan dokumen lingkungan;
- c. keterangan tentang lokasi meliputi nama tempat/letak, luas, dan titik koordinat;
- d. rekomendasi teknis dari Badan;
- e. spesifikasi tempat penyimpanan;
- f. jumlah, jenis dan karakteristik limbah yang akan disimpan;
- g. uraian proses produksi;
- h. alat pencegahan pencemaran limbah cair dan emisi;
- i. uraian jenis perlengkapan sistem tanggap darurat;
- j. peta lokasi tempat kegiatan/fotokopi gambar site plan ( lay out kegiatan dan lokasi TPS);
- k. gambar desain konstruksi tempat penyimpanan;
- l. uraian tentang cara penanganan limbah B3 meliputi kemasan, penyusunan atau penataan;
- m. uraian tentang tindak lanjut penyimpanan/pengumpulan limbah B3;
- n. gambar tata letak saluran drainase;
- o. fotokopi akta pendirian badan usaha;
- p. fotokopi izin lokasi/Izin Pemanfaatan Ruang;
- q. fotokopi izin mendirikan bangunan TPS Limbah B3;dan
- r. fotokopi izin gangguan badan usaha.
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 54

- (1) Persyaratan teknis Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, meliputi:
- a. lokasi TPS Limbah B3;
- b. bangunan Tempat Penyimpanan; dan
- c. pengemasan.
- (2) Persyaratan teknis lokasi TPS Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
- a. letak lokasi TPS berada di area kawasan kegiatan;
- b. merupakan daerah bebas banjir;
- c. letak bangunan berjauhan atau pada jarak yang aman dari bahan lain yang mudah terkontaminasi dan/atau mudah terbakar dan/atau mudah bereaksi atau tidak berdekatan dengan fasilitas umum.
- (3) Persyaratan teknis bangunan tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
- a. memiliki rancang bangun dan luas ruang penyimpanan yang sesuai dengan jenis, karakteristik dan jumlah limbah B3 yang disimpan;
- b. bangunan beratap dari bahan yang tidak mudah terbakar, dan memiliki ventilasi udara yang memadai;
- c. terlindung dari masuknya air hujan baik secara langsung maupun tidak langsung;
- d. memiliki sistem penerangan (lampu/cahaya matahari) yang memadai;
- e. lantai kedap air, tidak bergelombang, kuat dan tidak retak;
- f. mempunyai dinding dari bahan yang tidak mudah terbakar;
- g. bangunan dilengkapi dengan simbol;
- h. bangunan dilengkapi dengan penangkal petir jika diperlukan;
- i. Bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 yang mudah terbakar maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3 :
19. 1). tembok beton bertulang atau bata merah atau bata tahan api;
20. 2). lokasi dijauhkan dari sumber pemicu kebakaran dan/atau sumber panas.
- j. Bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 yang mudah meledak maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3:
2. 1). kontruksi bangunan baik lantai, dinding maupun atap dibuat dari bahan tahan ledakan dan kedap air, konstruksi lantai dan dinding lebih kuat dari konstruksi atap, sehingga bila terjadi ledakan yang sangat kuat akan mengarah ke atas;
3. 2). suhu dalam ruangan dapat dikendalikan tetap dalam kondisi normal.
- k. Bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 yang mudah reaktif, korosif dan beracun maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3:
5. 1). kontruksi dinding dibuat mudah lepas, guna memudahkan pengamanan limbah B3 dalam keadaan darurat;
6. 2). kontruksi atap, dinding dan lantai tahan terhadap korosi dan api.
- l. Bila yang disimpan 100% limbah B3 berupa fasa cair, maka tempat penyimpanan memerlukan bak penampung (untuk menampung jika terjadi bocor/tumpahan) dengan volume paling sedikit 110% dari volume kemasan terbesar yang ada;
- m. lokasi bak penampungan sebaiknya berada didalam tempat penyimpanan dan jika bak penampung berada di luar tempat penyimpanan, maka:
9. 1). bak penampung harus dalam keadaan tertutup;
10. 2). bak penampung harus dibuat kedap air;
11. 3). saluran dari lokasi tumpahan dalam tempat penyimpanan menuju bak penampung harus dalam keadaan tertutup dan dibuat melandai dengan kemiringan paling sedikit 1% menuju bak penampung.
- n. Penyimpanan limbah B3, jika yang disimpan berupa:
13. 1). fasa cair yang mudah menguap dalam kemasan, harus menyisakan ruang 10% dari total volume kemasan;
14. 2). fasa padat, maka tempat penyimpanan tidak perlu ada kemiringan.
- o. Jika yang disimpan limbah B3 yang memiliki sifat self combustion , perlu dipertimbangkan untuk mengurangi kontak langsung dengan oksigen;
- p. Jika limbah B3 yang disimpan berupa fasa padat dimana kandungan air masih memungkinan terjadi rembesan atau ceceran, maka :
17. 1). tempat penyimpanan memerlukan bak penampung dengan volume bak penampung disesuaikan dengan perkiraan volume ceceran;
18. 2). bak penampung harus dibuat kedap air;
19. 3). kemiringan lantai paling sedikit 1% menuju saluran bak penampung.
- q. Jika yang disimpan berupa limbah B3 dengan karakteristik berbeda, maka :
- 1). perlu ada batas pemisah antara setiap jenis limbah yang berbeda karakteristik;
- 2). memerlukan bak penampung dengan volume yang disesuaikan;
- 3). bak penampung harus dibuat kedap air;
- 4). kemiringan lantai paling sedikit 1% mengarah ke saluran bak penampung.
- r. Jika bangunan tempat penyimpanan berada lebih tinggi dari bangunan sekitarnya, maka diperlukan penangkal petir;
- s. Luas area tempat penyimpanan. Luas area tempat penyimpanan disesuaikan dengan jumlah limbah yang dihasilkan/dikumpulkan dengan mempertimbangkan waktu paling banyak penyimpanan selama 90 hari;
- t. Jika menyimpan dalam jumlah yang besar per satuan waktu tertentu seperti fly ash, bottom ash, nickel slag, iron slag, sludge oil, drilling cutting maka tempat penyimpanan dapat didesain sesuai dengan kebutuhan tanpa memenuhi sepenuhnya persyaratan yang ditetapkan pada butir 1 (satu) di atas.
- u. Tempat penyimpanan limbah B3 dapat berupa tanki atau silo.
- (4) Persyaratan teknis Pengemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain:
- a. Pra pengemasan, meliputi:
- 1). mengetahui karakteristik limbah dapat dilakukan melalui pengujian laboratorium;
- 2). bentuk kemasan dan bahan kemasan dipilih berdasarkan kecocokannya terhadap jenis dan karakteristik limbah yang akan dikemas.
- b. Persyaratan Umum Pengemasan, meliputi:
- 1). kemasan limbah B3 harus dalam kondisi baik, tidak rusak, dan bebas dari pengkaratan serta kebocoran;
- 2). bentuk ukuran dan bahan kemasan limbah B3 disesuaikan dengan karakteristik limbah B3 yang akan dikemas dengan mempertimbangkan segi keamanan dan kemudahan dalam penanganannya;
- 3). kemasan dapat terbuat dari bak kontainer atau tangki berbentuk silinder vertikal maupun horizontal atau drum yang terbuat dari bahan logam, drum yang terbuat dari bahan plastik atau bahan logam dengan syarat bahan kemasan yang dipergunakan tidak bereaksi dengan limbah B3 yang disimpan;
- 4). Limbah B3 yang tidak sesuai karakteristiknya tidak boleh disimpan secara bersama-sama dalam satu kemasan;
- 5). Untuk mencegah resiko timbulnya bahaya selama penyimpanan, jumlah pengisian limbah dalam kemasan harus mempertimbangkan kemungkinan terjadinya pengembangan volume limbah, pembentukan gas atau terjadinya kenaikan tekanan;
- 6). Jika kemasan limbah B3 sudah dalam kondisi yang tidak layak atau jika mulai bocor, limbah B3 tersebut harus dipindahkan ke dalam kemasan lain yang memenuhi syarat sebagai kemasan bagi limbah B3;
- 7). Terhadap kemasan yang telah berisi limbah harus diberi penandaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disimpan dengan memenuhi ketentuan tentang tata cara dan persyaratan bagi penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 :
- a). Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus sesuai dengan karakteristik limbah yang dikemas;
- b). Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus mempunyai ukuran minimum adalah 10 cm x 10 cm atau lebih besar;
- c). Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus terbuat dari bahan yang tahan terhadap goresan atau bahan kimia yang mungkin mengenainya dan harus melekat kuat pada permukaan kemasan;
- d). Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus dipasang pada sisi-sisi kemasan yang tidak terhalang oleh kemasan lain dan mudah terlihat;
- e). Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 tidak boleh terlepas, atau dilepas dan diganti dengan simbol lain sebelum kemasan dikosongkan dan dibersihkan dari sisa-sisa limbah B3;
- f). Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 yang kemasannya telah dibersihkan dan akan dipergunakan kembali untuk pengemasan limbah B3 harus diberi label 'KOSONG';
- g). Label harus dipasang pada kemasan limbah B3 yang berfungsi untuk memberikan informasi dasar mengenai kualitatif dan kuantitatif dari suatu limbah B3 yang dikemas.
- 8). Limbah B3 yang berupa padatan dapat disimpan di dalam kemasan jumbo bag, drum, karung atau disimpan tanpa kemasan;
- 9). Setiap kemasan wajib diberikan simbol dan label sesuai dengan karakteristik limbah yang disimpan;
- 10). Setiap limbah B3 yang disimpan dalam kemasan karung, jumbo bag atau drum dialasi dengan palet.
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 55

- (1) Limbah B3 yang dihasilkan disimpan dalam tempat penyimpanan sementara paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum diserahkan kepada pengumpul atau
- pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3, kecuali limbah medis padat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Bila limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 (lima puluh) kilogram per hari kecuali limbah medis padat, penyimpanan limbah B3 dapat melebihi jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebelum diserahkan kepada pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3, dengan persetujuan Kepala Badan.
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 56

- (1) Pembaharuan izin dilakukan apabila :
- a. perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan penerbitan izin;
- b. terjadi perubahan dan/atau penambahan jenis limbah B3 diluar izin yang telah dimiliki;
- c. luas lokasi penyimpanan limbah B3 bertambah;
- d. pengalihan perusahaan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang lama kepada pihak lain;
- e. perubahan penyimpanan limbah B3.
- (2) Pembaharuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara mengajukan permohonan izin baru kepada pemberi izin setelah diberlakukannya perubahan peraturan perundang-undangan yang baru.
- (3) Pembaharuan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e, dilakukan dengan cara mengajukan permohonan izin baru kepada pemberi izin dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum perubahan tersebut dilaksanakan.
Paragraf 5
Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Daerah
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 57

- (1) Setiap Badan Usaha Pengelola Limbah B3 yang mengumpulkan limbah B3 skala Daerah,wajib memiliki :
2. izin Tempat Penyimpanan Sementara limbah B3; dan
- a. b. izin Pengumpulan limbah B3.
- (2) Dikecualikan dari kewajiban izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha pengumpulan limbah pelumas dan oli bekas.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dalam bentuk surat izin Penyimpanan Sementara Limbah B3.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 58

- (1) Setiap pemohon izin pengumpulan limbah B3, wajib memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan izin pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 59

Persyaratan administrasi permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, meliputi:
- a. keterangan tentang pemohon meliputi (nama pemohon, alamat, nomor telepon/fax, alamat email, dan fotokopi identitas pemohon);
- b. fotokopi pengesahan dokumen lingkungan meliputi Amdal, UKL-UPL atau SPPL;
- c. rekomendasi teknis dari Badan;
- d. fotokopi asuransi pencemaran lingkungan hidup terhadap atau sebagai akibat pengelolaan limbah B3 dengan batas pertanggungan paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- e. keterangan tentang lokasi meliputi nama, tempat/letak, luas dan titik koordinat;
- f. spesifikasi tempat penyimpanan;
- g. jumlah, jenis dan karakteristik limbah yang akan disimpan;
- h. uraian proses produksi;
- i. alat pencegahan pencemaran limbah cair dan emisi;
- j. uraian jenis perlengkapan sistem tanggap darurat;
- k. peta lokasi tempat kegiatan/fotokopi gambar site plan ( lay out kegiatan dan lokasi TPS);
- l. gambar desain konstruksi tempat penyimpanan;
- m. uraian tentang cara penanganan limbah B3 (kemasan, penyusunan/penataan);
- n. uraian tentang tindak lanjut penyimpanan/pengumpulan limbah B3;
- o. gambar tata letak saluran drainase;
- p. fotokopi akta pendirian badan usaha;
- q. fotokopi izin lokasi/Izin Pemanfaatan Ruang;
- r. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan TPS Limbah B3;
- s. fotokopi izin gangguan badan usaha;
- t. fotokopi izin tempat penyimpanan sementara limbah B3;
- u. fotokopi kontrak kerjasama dengan pihak pengolah dan/atau penimbun limbah B3;
- v. fotokopi izin trayek armada pengangkutan limbah B3 dari pejabat yang berwenang;
- w. fotokopi kontrak kerjasama dan izin trayek armada pihak pengangkut limbah B3 bagi pemohon yang pengangkutan limbah B3-nya dikerjasamakan.
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 60

Persyaratan teknis Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, meliputi:
- a. lokasi bangunan tempat pengumpulan limbah B3 harus sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang daerah setempat;
- b. luas tempat penyimpanan limbah B3 disesuaikan dengan volume limbah B3 yang akan dikumpulkan skala Daerah;
- c. memiliki laboratorium analisa atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan;
- d. memiliki tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan limbah B3;
- e. jarak dengan sungai (mengalir sepanjang tahun) paling sedikit 50 meter;
- f. lokasi bebas dari banjir;
- g. jarak lokasi dengan fasilitas umum seperti daerah pemukiman padat, perdagangan, pusat pelayanan kesehatan, hotel, restoran, fasilitas keagamaan dan fasilitas pendidikan paling sedikit 100 meter;
- h. mempertimbangkan jarak yang aman terhadap perairan seperti garis batas pasang tertinggi air laut, kolam, rawa, mata air, sumur penduduk; dan
- i. jarak lokasi dengan fasilitas daerah yang dilindungi seperti cagar alam, hutan lindung, kawasan suaka paling sedikit 300 meter.
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 61

- (1) Pembaharuan izin Pengumpulan Limbah B3 dilakukan apabila:
- a. perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan penerbitan izin;
- b. terjadi perubahan dan/atau penambahan jenis limbah B3 diluar izin yang telah dimiliki;
- c. luas lokasi pengumpulan limbah B3 bertambah;
- d. pengalihan perusahaan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang lama kepada pihak lain;
- e. perubahan pengumpulan limbah B3.
- (2) Pembaharuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara mengajukan permohonan izin baru kepada pemberi izin setelah diberlakukannya perubahan peraturan perundang-undangan yang baru.
- (3) Pembaharuan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e, dilakukan dengan cara mengajukan permohonan izin baru kepada pemberi izin dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum perubahan tersebut dilaksanakan.
Paragraf 6
Izin Lokasi Pengolahan Limbah B3
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 62

- (1) Setiap Badan Usaha Pengelola Limbah B3 yang akan memproses izin pengolahan limbah B3 wajib memiliki izin lokasi pengolahan limbah B3 dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah dan memenuhi persayaratan administrasi dan teknis.
- (3) Persyaratan administrasi permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. identitas pemohon meliputi nama pemohon, alamat, nomor telepon/fax, alamat email, dan fotokopi identitas pemohon;
- b. keterangan tentang lokasi meliputi nama tempat/letak, luas dan titik koordinat.
- (4) Persyaratan teknis Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. lokasi tempat pengolahan limbah B3 harus sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang Daerah;
- b. merupakan daerah bebas banjir;
- c. pada jarak paling dekat 150 meter dari jalan utama/jalan tol dan 50 meter untuk jalan lainnya;
- d. pada jarak paling dekat 300 meter dari daerah pemukiman, perdagangan, rumah sakit, pelayanan kesehatan atau kegiatan sosial, hotel, restoran, fasilitas keagamaan dan pendidikan;
- e. pada jarak paling dekat 300 meter dari garis pasang naik laut, sungai, daerah pasang surut, kolam, danau, rawan, mata air dan sumur penduduk; dan
- f. pada jarak paling dekat 300 meter dari daerah yang dilindungi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan izin lokasi pengolahan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
Paragraf 7
Sanksi Administratif
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 63

Setiap orang atau penyelenggara kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan perizinan lingkungan hidup dapat dikenakan sanksi administrasi.
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 64

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, meliputi :
- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintahan;
- c. pembekuan izin lingkungan, perizinan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau perizinan usaha/kegiatan lainnya; atau
- d. pencabutan izin lingkungan, perizinan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau perizinan usaha/kegiatan lainnya.
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 65

- (1) Tata cara pengenaan sanksi administrasi dapat dikenakan secara :
- a. bertahap;
- b. bebas; atau
- c. kumulatif.
- (2) Untuk menentukan pengenaan sanksi administrasi secara bertahap, bebas atau kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengenaan sanksi diberikan berdasarkan atas pertimbangan :
- a. tingkat atau berat ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara usaha dan/atau kegiatan;
- b. tingkat penaatan penyelenggara usaha dan/atau kegiatan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam perizinan lingkungan;
- c. rekam jejak ketaatan penyelenggara usaha dan/atau kegiatan; dan/atau
- d. tingkat pengaruh atau implikasi pada kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup.
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 66

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 67

Paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b, dapat berupa :
- a. penghijauan dengan biaya sendiri yang dibebankan pada pemilik bangunan/persil yang bersangkutan;
- b. penghentian sementara kegiatan produksi;
- c. pemindahan sarana produksi;
- d. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
- e. pembongkaran;
- f. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- g. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
- h. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 68

- (1) Pengenaan paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan :
- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
- b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
- c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.
- (2) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintahan dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan.
BAB VI - PERIZINAN
Pasal 69

Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dikenakan sanksi administrasi berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan.
BAB VII - PENANGGULANGAN
Pasal 70

- (1) Penanggulangan merupakan salah satu bagian dari Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (3) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan berpedoman kepada peraturan perundangundangan.
BAB VIII - PEMULIHAN
Pasal 71

- (1) Pemulihan merupakan salah satu bagian dari Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (3) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
- a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
- b. remediasi;
- c. rehabilitasi;
- d. restorasi; dan/atau
- e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
BAB IX - PEMELIHARAAN
Pasal 72

- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya:
- a. konservasi sumber daya alam;
- b. pencadangan sumber daya alam; dan/atau
- c. pelestarian fungsi atmosfer.
- (2) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan :
- a. perlindungan sumber daya alam;
- b. pengawetan sumber daya alam; dan
- c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.
- (3) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (4) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan
- c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai konservasi dan pencadangan sumber daya alam serta pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB X - PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN
Pasal 73

- (1) Bupati melalui Badanmelaksanakan inventarisasi sumber pencemar air skala Daerah.
- (2) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Badanmelakukan identifikasi sumber pencemar air.
- (3) Bupati menyampaikan hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur dengan tembusan Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
BAB X - PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN
Pasal 74

Bupati melalui Badanmelakukan pemutakhiran data hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
BAB X - PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN
Pasal 75

Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
Paragraf 2
Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air
BAB X - PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN
Pasal 76

- (1) Bupati menetapkan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air untuk sungai dan/atau SITU yang berada dalam wilayah Daerah.
- (2) Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhitungkan:
- a. kondisi hidrologi dan morfologi sumber air termasuk status mutu dan/atau status trofik sumber air yang ditetapkan daya tampung beban pencemarannya;
- b. baku mutu air untuk sungai;
- c. baku mutu air serta kriteria status trofik air untuk situ; dan
- d. beban pencemaran pada masing-masing sumber pencemar air.
- (3) Penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjukan besarnya kontribusi beban pencemar air dari masingmasing sumber pencemar air terhadap sumber air.
- (4) Penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
BAB X - PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN
Pasal 77

- (1) Bupati melalui Badanmenentukan prioritas sumber air yang akan ditetapkan daya tampung beban pencemaran air.
- (2) Penentuan prioritas sumber air yang akan ditetapkan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas:
- a. status mutu air dan/atau status trofik air;
- b. sumber pencemar dari hasil inventarisasi dan identifikasi pada sumber air; dan/atau
- c. pemanfaatan air baku untuk air minum.
BAB X - PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN
Pasal 78

Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), digunakan sebagai dasar:
- a. penetapan izin lokasi bagi usaha dan/atau kegiatan;
- b. penetapan izin pembuangan air limbah ke sumber air;
- c. penetapan kebijakan Bupati dalam pengendalian pencemaran air;
- d. penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
- e. penentuan mutu air sasaran.
BAB X - PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN
Pasal 79

- (1) Apabila hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran air menunjukan bahwa penerapan baku mutu air limbah yang telah ditetapkan masih memenuhi daya tampung beban pencemaran air, Bupati dapat menggunakan baku mutu air limbah dimaksud sebagai persyaratan mutu air limbah dalam izin pembuangan air limbah ke sumber air.
- (2) Apabila hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran menunjukkan bahwa penerapan baku mutu air limbah yang telah ditetapkan menyebabkan daya tampung beban pencemaran air terlewati, Bupati wajib
menetapkan mutu air limbah berdasarkan hasil penetapan daya tampung beban pencemaran sebagai persyaratan mutu air limbah dalam izin pembuangan air limbah ke sumber air.
BAB X - PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN
Pasal 80

Bupati wajib menolak permohonan izin lokasi yang diajukan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan apabila berdasarkan hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran air menunjukan bahwa rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan yang diajukan merupakan faktor penyebab terlewatinya daya tampung beban pencemaran air.
BAB X - PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN
Pasal 81

- (1) Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menyesuaikan perubahan:
- a. kondisi hidrologi dan morfologi sumber air; dan
- b. jumlah beban dan jenis sumber pencemar air.
BAB X - PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN
Pasal 82

Bupati melaporkan hasil penetapan daya tampung beban pencemaran kepada Gubernur Bengkulu dengan tembusan Menteri yang menyelenggarakan urusan bidang lingkungan hidup.
Paragraf 2
Penetapan Kebijakan Pengendalian Pencemaran Air
BAB X - PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN
Pasal 83

- (1) Bupati menetapkan kebijakan pengendalian pencemaran air berdasarkan:
- a. hasil inventarisasi dan identifikasi.
- b. daya tampung beban pencemaran; dan
- c. mutu air sasaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Pengendalian Pencemaran Udara
BAB X - PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN
Pasal 84

- (1) Pengendalian pencemaran udara meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan mutu udara.
- (2) Pencegahan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi upaya untuk mencegah terjadinya pencemaran udara dengan cara berpedoman kepada baku mutu udara ambien, baku mutu emisi sumber tidak bergerak, baku tingkat gangguan, ambang batas emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor.
BAB X - PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN
Pasal 85

- (1) Penanggulangan pencemaran dapat dilakukan terhadap sumber tidak bergerak, sumber bergerak, dan sumber gangguan.
- (2) Penanggulangan pencermaran udara sumber tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengawasan terhadap penaatan baku mutu emisi yang telah ditetapkan;
- b. pemantauan emisi yang keluar dari kegiatan dan mutu udara ambien di sekitar lokasi kegiatan; dan
- c. pemeriksaan penaatan terhadap ketentuan persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara.
- (3) Penanggulangan pencemaran udara dari sumber bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengawasan terhadap penaatan ambang batas emisi buang;
- b. pemeriksaan emisi gas buang untuk kendaraan bermotor lama;
- c. pemantauan mutu udara ambien di sekitar jalan;
- d. pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor di jalan;dan
- e. pengadaan bahan bakar minyak bebas timah hitam serta solar berkadar belerang rendah sesuai standar internasional.
- (4) Kendaraan bermotor tipe baru dan kendaraan bermotor lama yang mengeluarkan emisi gas buang, wajib memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor, sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Bupati melalui Badan, setiap tahun melaksanakan pemeriksaan emisi gas buang untuk kendaraan bermotor pada lokasi :
- a. tepi jalan utama paling sedikit 5 (lima) titik; dan
- b. tepi bukan jalan utama paling sedikit 10 (sepuluh) titik.
- (6) Pemeriksaan emisi gas buang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilakukan paling sedikit mempergunakan 4 (empat) parameter pengujian.
- (7) Penanggulangan pencemaran udara dan kegiatan sumber gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pengawasan terhadap penaatan baku tingkat gangguan;
- b. pemantauan gangguan yang keluar dari kegiatannya;dan
- c. pemeriksaan penaatan terhadap ketentuan persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara.
BAB X - PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN
Pasal 86

Pemulihan mutu udara dilakukan melalui upaya pengembalian status mutu udara sesuai dengan fungsinya, secara kasuistis.
Bagian Ketiga Pengelolaan B3 Serta Pengelolaan Limbah B3
Paragraf 1 Pengelolaan B3
BAB X - PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN
Pasal 87

- (1) Pengelolaan B3 dilakukan oleh setiap orang yang menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah dan/atau menimbun B3.
- (2) Pengelolaan B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
Paragraf 2 Pengelolaan Limbah B3
BAB X - PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN
Pasal 88

- (1) Pengelolaan limbah B3 dilakukan oleh setiap orang atau badan usaha yang menghasilkan limbah B3.
- (2) Orang atau badan usaha yang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak pengelola limbah B3 yang telah memiliki izin sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Prosedur mengenai persyaratan teknis tentang tata cara pengelolaan limbah B3 mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB X - PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN
Pasal 89

Penanggulangan dan pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan lepas atau tumpahnya limbah B3 ke media lingkungan hidup dilakukan oleh penghasil, pengumpul, pengangkut, pengolah, pemanfaat dan/atau penimbun.
BAB XI - RUANG TERBUKA HIJAU
Pasal 90

- (1) Perencanaan RTH merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan dan dilakukan dengan mempertimbangkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan.
- (2) Pengelolaan RTH dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawab masing-masing.
BAB XI - RUANG TERBUKA HIJAU
Pasal 91

- (1) Organisasi Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya membidangi pengelolaan ruang terbuka hijau, menjabarkan perencanaan pengelolaan ruang terbuka hijau dalam bentuk rancangan/desain yang dapat digunakan sebagai dasar dalam Pemanfaatan RTH.
- (2) Dalam penyusunan rancangan/desain perencanaan pengelolaan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan:
- a. Taman Daerah, pemanfaatannya lebih difungsikan sebagai taman dengan jenis tanaman tahunan maupun semusim yang bervariasi, 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen) dari luas areal harus dihijaukan. Sedangkan areal lainnya dapat digunakan untuk kelengkapan taman, seperti jalan setapak, bangku taman, kolam hias, dan bangunan penunjang taman lainnya;
- b. Hutan Daerah dan Konservasi, juga berfungsi sebagai taman Daerah, ditanami jenis tanaman tahunan dengan jarak tanam rapat, 90% (sembilan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari luas areal harus dihijaukan. Sedangkan areal lainnya dapat digunakan untuk kelengkapan penunjang kawasan tersebut;
- c. Taman Rekreasi, merupakan Ruang Terbuka Hijau yang pemanfaatannya sebagai tempat rekreasi baik aktif maupun pasif, vegetasi yang ditanam bervariasi, 60% (enam puluh persen) dari luas areal harus dihijaukan. Areal yang tidak dihijaukan digunakan untuk sarana/bangunan penunjang seperti Gazebo/Bale-bale, Kantor Pengelola , Ruang Pameran, Tempat Bermain Anak, Parkir dan kelengkapan taman lainnya;
- d. Pemakaman termasuk pemanfaatan tanpa perkerasan paling sedikit 70 % (tujuh puluh persen) dari total area pemakaman dengan tingkat liputan vegetasi 80% dari luas kawasan hijaunya, penutup tanah/rumput lebih dominan daripada tanaman pelindung;
- e. Lahan Pertanian pemanfaatannya dikhususkan untuk menunjang bidang Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen) dari luas areal dalam bentuk hijau;
- f. RTH Tertentu merupakan Ruang Terbuka Hijau antara lain dalam bentuk Jalur Hijau Tepi Sungai, Situ, Tepi/Tengah Jalan, sepanjang Rel kereta Api, sepanjang pipa gas, dan di bawah penghantar listrik tegangan tinggi. Kawasan ini dapat dihijaukan dengan jenis vegetasi pohon, perdu, semak hias dan penutup tanah/rumput.
- g. Untuk Kawasan Jalur Hijau Tepi/Tengah Jalan konstruksinya tidak dilakukan perkerasan secara keseluruhan, agar menyisakan ruang yang digunakan sebagai media penanaman pohon dengan jarak dan dimensi sesuai dengan peraturan perundangundangan.
BAB XI - RUANG TERBUKA HIJAU
Pasal 92

- (1) Setiap kegiatan penebangan pohon pelindung yang telah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk, disertai dengan penanaman pohon pengganti.
- (2) Pohon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kesetaraan nilai dan fungsi dengan pohon yang ditebang.
- (3) Penentuan kesetaraan nilai dan fungsi pohon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Tim yang ditetapkan Bupati.
BAB XI - RUANG TERBUKA HIJAU
Pasal 93

Pengelolaan RTH dilaksanakan berdasarkan perencanaan Tata Ruang yang ditetapkan atau atas ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah serta wajib memperhatikan keseimbangan lingkungan.
BAB XII - SISTEM INFORMASI
Pasal 94

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat.
- (3) Sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi lingkungan hidup berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
BAB XIII - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 95

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
BAB XIII - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 96

Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.
Paragraf 2 Kewajiban
BAB XIII - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 97

Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
BAB XIII - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 98

- (1) Setiap penghuni atau pihak yang bertanggung jawab atas rumah/bangunan atau persil yang terbangun diwajibkan untuk menghijaukan halaman/pekarangan atau persil dimaksud dengan menanam pohon pelindung, perdu, semak hias dan/atau penutup tanah/rumput serta memelihara dengan baik, dengan cara sebagai berikut:
- a. Untuk rumah tinggal :
1. luas tanah dengan ukuran kurang dari 120 m2 (seratus dua puluh meter persegi) wajib ditanami paling sedikit 1 (satu) pohon pelindung;
2. luas tanah dengan ukuran 120 m2 (seratus dua puluh meter persegi) sampai dengan 240 m2 (dua ratus empat puluh meter persegi) wajib ditanami paling sedikit 2 (dua) pohon pelindung;
3. luas tanah dengan ukuran lebih dari 240 m2 (dua ratus empat puluh meter persegi) wajib ditanami paling sedikit 3 (tiga) pohon pelindung;
4. Terhadap luas tanah yang tidak dimungkinkan untuk ditanami pohon penghijauan wajib ditanami dengan sistem pot dan tanaman gantung lainnya.
- b. Untuk bangunan Kantor, Hotel, Industri/Pabrik, Bangunan Perdagangan dan Bangunan Umum lainnya :
1. luas tanah antara 120 m2 (seratus dua puluh meter persegi) sampai dengan 240 m2 (dua ratus empat puluh meter persegi) wajib ditanami paling sedikit 2 (dua) pohon pelindung ditambah dengan perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup;
2. luas tanah dengan ukuran luas antara 240 m2 (dua ratus empat puluh meter persegi) sampai dengan 500 m2 (lima ratus meter persegi) wajib ditanami paling sedikit 3 (tiga) pohon pelindung ditambah dengan perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup;
3. luas tanah dengan ukuran luas lebih dari 500 m2 (lima ratus meter persegi) wajib ditanami paling sedikit 4 (empat) pohon pelindung ditambah dengan perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup;
4. bangunan dengan jumlah lantai lebih dari 3 (tiga) lantai dan/atau dengan Koefisien Dasar Bangunan kepadatan tinggi wajib membuat taman atap.
- (2) Setiap Pengembang Perumahan berkewajiban untuk mewujudkan pertamanan/penghijauan pada lokasi jalur hijau sesuai dengan rencana tapak/site plan yang telah disahkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) Setiap pemilik atau pihak yang bertanggung jawab atas lahan terbuka dengan sudut lereng diatas 15 derajat wajib menanam pohon penghijauan paling sedikit 1 (satu) pohon pelindung untuk setiap 15 m2 dan rumput dengan jumlah yang cukup.
- (4) Setiap pemilik rumah atau toko bertanggung jawab atas pohon yang telah ada di depan lokasi rumah atau toko miliknya.
BAB XIII - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 99

Untuk pengelolaan RTH yang baik setiap penghuni atau pihak yang bertanggung jawab atas rumah/bangunan diwajibkan :
- a. Memotong, merapikan pagar tanaman yang berbatasan dengan jalan, dengan ketentuan tinggi pagar tanaman 1,50 m (satu koma lima meter), bagian atas terbuka dan tidak menutupi pandangan dari arah depan/jalan;
- b. Memelihara jalan masuk;
- c. Memelihara pohon atau tanaman dan memotong rumput sesuai batas halaman/pekarangan rumah/bangunan secara periodik;
- d. Memelihara, mengatur dan mengawasi tanamannya agar tidak menganggu kepentingan umum.
BAB XIII - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 100

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:
- a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup;
- c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup; dan
- d. Menyediakan tempat parkir bagi kendaraan yang lulus uji emisi kendaraan bermotor.
Paragraf 3 Larangan
BAB XIII - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 101

Setiap orang dilarang:
- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di wilayah Daerah;
- b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Daerah;
- c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Daerah ke media lingkungan hidup Daerah;
- d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Daerah;
- e. membuang limbah ke media lingkungan hidup di wilayah Daerah;
- f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup di wilayah Daerah;
- g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup di wilayah Daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
- h. melakukan penebangan, pembakaran, perusakan dan/atau hal-hal yang menyebabkan rusak atau matinya tanaman pada tempat-tempat yang ditetapkan sebagai hutan kota, hutan lindung, jalur hijau kota, taman kota, resapan air di dalam kota dan daerah-daerah sepandan sungai yang mengacu pada peraturan perundangundangan yang berlaku;
- j. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal;
- k. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar berkaitan dengan kondisi lingkungan hidup di wilayah Daerah;
- l. menebang pohon yang dikuasai/milik Pemerintah Daerah tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- m. memasang, menempel atau menggantungkan bendabenda/barang-barang di sepanjang jalur hijau, taman dan pepohonan tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- n. merusak sarana dan prasarana taman atau Ruang Terbuka Hijau milik/dikuasai oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
- o. melakukan pemindahan terhadap sarana dan prasarana Ruang Terbuka Hijau tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- p. melakukan pembuangan air limbah ke lingkungan melampaui Baku Mutu Air Limbah yang ditetapkan oleh Peraturan perundang-undangan.
Kewajiban dan Larangan Pemegang Izin Pembuangan Air
Bagian Kedua Limbah ke Sumber Air
BAB XIII - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 102

- (1) Setiap pemegang izin pembuangan air limbah ke sumber air diwajibkan untuk :
- a. mengolah limbah yang dihasilkan;
- b. memenuhi persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke media air;
- c. memenuhi persyaratan cara pembuangan air limbah;
- d. memenuhi persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
- e. memenuhi persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah;
- f. memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil pemeriksaan analisis mengenai dampak lingkungan yang erat kaitannya dengan pengendalian pencemaran air bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan;
- g. melakukan suatu swapantau dan melaporkan hasil swapantau.
- (2) Setiap pemegang izin pembuangan air limbah ke sumber air dilarang untuk :
- a. melakukan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan; dan
- b. melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penaatan batas kadar yang dipersyaratkan.
Bagian Ketiga Kewajiban dan Larangan Pemegang Izin Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi Pada Tanah
BAB XIII - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 103

- (1) Setiap pemegang izin Pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah diwajibkan untuk :
- a. memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan di dalam izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah termasuk persyaratan mutu air limbah yang dimanfaatkan;
- b. membuat sumur pantau;
- c. menyampaikan hasil pemantauan terhadap air limbah, air tanah, tanah, tanaman, ikan, hewan dan kesehatan masyarakat;
- d. menyampaikan informasi yang memuat:
1. metode dan frekuensi pemantauan;
2. lokasi dan/atau titik pemantauan;
3. metode dan frekuensi pemanfaatan;
4. lokasi dan jenis tanah pemanfaatan.
- e. menyampaikan laporan hasil pemantauan kepada Bupati paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur Bengkulu dan Menteri Lingkungan Hidup.
- (2) Setiap pemegang izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah dilarang untuk :
- a. memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada lahan dengan permeabilitas lebih besar 15 cm/jam (lima belas sentimeter per jam);
- b. memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada lahan dengan permeabilitas kurang dari 1,5 cm/jam (satu koma lima sentimeter per jam);
- c. memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada lahan dengan kedalaman air tanah kurang dari 2 m ( dua meter);
- d. membiarkan air larian (run off) masuk ke sungai;
- e. mengencerkan air limbah yang dimanfaatkan;
- f. membuang air limbah pada tanah di luar lokasi yang ditetapkan untuk pemanfaatan;
- g. membuang air limbah ke sungai yang air limbahnya melebihi baku mutu air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat
Kewajiban Pemegang Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3
BAB XIII - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 104

Badan Usaha yang telah memiliki izin Penyimpanan Sementara limbah B3 wajib membuat dan menyimpan catatan tentang :
- a. membuat dan menyimpan catatan tentang :
1. Jenis, karakteristik, jumlah dan waktu dihasilkannya limbah B3;
2. Jenis, karakteristik, jumlah dan waktu penyerahan limbah B3;dan
3. Nama pengangkut limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3.
- b. melakukan 3R ( reuse, recycle dan recovery ) terhadap limbah B3 yang dihasilkannya;
- c. melakukan analisis laboratories TCLP untuk limbah yang tidak terdaftar dalam limbah B3 paling sedikit satu kali selama limbah tersebut karakteristiknya konsisten;
- d. melakukan pemisahan limbah B3 dengan sampah domestik;
- e. memiliki catatan harian limbah B3 yang dihasilkan;
- f. mengisi neraca limbah sesuai dengan format yang berlaku;
- g. mendapatkan salinan manifest limbah B3 dari pengangkut limbah B3 atau pemanfaat limbah B3;dan
- h. menerima dan memberikan keterangan atau penjelasan kepada petugas pengawas/pegawai pada Badan yang ditunjuk.
- i. melaporkan catatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada Badan dengan tembusan kepada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu dan Kementerian Lingkungan Hidup.
Bagian Kelima
Kewajiban Pemegang Izin Pengumpulan Limbah B3
BAB XIII - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 105

- (1) Badan Usaha Pengelola Limbah B3 yang mengumpulkan limbah B3 wajib membuat catatan tentang :
- a. Jenis, karakteristik, jumlah dan waktu diterimanya limbah B3 dari penghasil limbah B3;
- b. Jenis, karakteristik, jumlah dan waktu penyerahan limbah B3 kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3; dan
- c. Nama pengangkut limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3.
- (2) Setiap Badan Usaha Pengelola Limbah B3 yang melakukan pengumpulan limbah B3 wajib :
- a. melakukan pemisahan limbah B3 dengan sampah domestik;
- b. memiliki catatan harian (logbook) limbah B3 yang dihasilkan;
- c. mengisi neraca limbah sesuai dengan format yang berlaku;
- d. mendapatkan salinan manifest limbah B3 dari pengangkut limbah B3 atau pemanfaat LB3;dan
- e. menerima dan memberikan keterangan atau penjelasan kepada petugas pengawas/pegawai LH yang ditunjuk.
- (3) Badan Usaha Pengelola Limbah B3 yang mengumpulkan limbah B3 wajib menyampaikan catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada Badan dengan tembusan kepada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu dan Kementerian Lingkungan Hidup.
Bagian Keenam
Kewajiban dan Larangan Sebagai Upaya Pengendalian
Pencemaran Udara
BAB XIII - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 106

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan ke udara ambien wajib:
- a. menaati baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, dan baku tingkat gangguan yang ditetapkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukannya;
- b. melakukan pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara yang diakibatkan oleh usaha dan/ atau kegiatan yang dilakukannya;
- c. memberikan informasi yang benar dan akurat kepada masyarakat dalam rangka upaya pengendalian pencemaran udara dalam lingkup usaha dan/atau kegiatannya.
BAB XIII - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 107

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan wajib memenuhi persyaratan mutu emisi dan/atau gangguan yang ditetapkan dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Izin melakukan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB XIII - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 108

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup dilarang membuang mutu emisi melampaui ketentuan yang telah ditetapkan baginya dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup, maka penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mematuhi ketentuan baku mutu emisi dan/atau baku tingkat gangguan, untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran udara akibat dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatannya.
BAB XIII - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 109

Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara dan/atau gangguan wajib melakukan upaya penanggulangan dan pemulihannya.
BAB XIII - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 110

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari sumber tidak bergerak yang mengeluarkan emisi wajib menaati ketentuan baku mutu udara ambien, baku mutu emisi dan baku tingkat gangguan.
- (2) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari sumber tidak bergerak yang mengeluarkan emisi wajib menaati ketentuan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan.
BAB XIII - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 111

- (1) Setiap orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara dan/atau gangguan, wajib melakukan pemulihan mutu udara sesuai dengan standar kesehatan manusia dan lingkungan.
- (2) Kewajiban pemulihan mutu udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghapuskan tanggung jawab hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pengawasan tehadap kegiatan pemulihan mutu udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman kepada peraturan perundangan.
Bagian Ketujuh
Kewajiban dan Larangan Sebagai Upaya Pengelolaan B3 dan Pengelolaan Limbah B3
BAB XIII - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 112

Setiap orang yang menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah dan/atau menimbun B3 wajib melakukan Pengelolaan B3.
BAB XIII - HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 113

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan.
- (2) Setiap orang wajib memilah limbah B3 dari limbah rumah tangganya dan mengumpulkan pada tempat yang telah ditentukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap orang dilarang membakar atau memproses lebih lanjut bahan-bahan limbah rumah tangga yang apabila dibakar atau diproses akan menghasilkan limbah B3 kecuali memenuhi persyaratan teknis.
- (4) Setiap badan usaha yang produknya berpotensi dan/atau menghasilkan limbah B3 turut berpartisipasi dalam mengelola limbah B3 yang berasal dari rumah tangga.
- (5) Setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3, wajib menyampaikan laporan tertulis tentang pengelolaan limbah B3 secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Badan.
BAB XIV - PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 114

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa :
- a. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
- b. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk :
- a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
- c. menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- d. menumbuh kembangkan ketanggap segeraan masyarakat; dan
- e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
BAB XV - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 115

- (1) Bupati melalui Badan melaksanakan pembinaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit melalui:
- a. pendidikan dan pelatihan; dan
- b. penetapan norma, standar, prosedur dan/atau kriteria.
- (3) Bupati melalui Badan dapat melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap potensi dampak yang akan timbul terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya melalui penyebaran informasi.
Bagian Kedua Pengawasan
BAB XV - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 116

- (1) Bupati melalui Badan melakukan pengawasan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara periodik dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tujuan:
- a. meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. meningkatkan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
- a. pemantauan penaatan persyaratan yang dicantumkan dalam perizinan dan/atau peraturan perundangundangan di bidang lingkungan hidup;
- b. pengamatan dan pemantauan terhadap sumbersumber yang diduga dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
- c. pengamatan dan pemantauan terhadap media lingkungan yang terkena dampak lingkungan;
- d. evaluasi terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dibantu oleh pejabat pengawas lingkungan hidup Daerah.
- (5) Pejabat pengawas lingkungan hidup Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berwenang untuk :
- a. melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan perekaman audio visual dan pengukuran;
- b. meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan, karyawan yang bersangkutan, konsultan, kontraktor dan perangkat pemerintah setempat;
- c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, yang meliputi dokumen perizinan, dokumen Amdal, dokumen UKL-UPL, data hasil swapantau, dokumen surat keputusan;
- d. organisasi perusahaan serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan kepentingan pengawasan;
- e. memasuki tempat tertentu;
- f. mengambil contoh dari limbah yang dihasilkan, limbah yang dibuang, bahan baku dan bahan penolong memeriksa peralatan yang digunakan dalam
- proses produksi, utilitas dan instalasi pengolahan limbah;
- g. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi;
- h. meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan;
- i. wewenang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pejabat pengawas lingkungan hidup Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berkewajiban untuk:
- a. membawa surat tugas dan tanda pengenal pengawas lingkungan hidup;
- b. memperhatikan situasi dan kondisi di tempat pengawasan; dan
- c. melaporkan hasil pengawasan.
BAB XVI - KERJASAMA DAERAH
Pasal 117

- (1) Dalam rangka meningkatkan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan mengatasi permasalahan lingkungan hidup di Daerah, Bupati dapat menyelenggarakan kerjasama daerah.
- (2) Kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. kerjasama antar daerah secara vertikal maupun horizontal; dan/atau
- b. kerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, dengan prinsip kerjasama dan saling menguntungkan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XVII - PENYIDIKAN
Pasal 118

- (1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
- f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- h. menghentikan penyidikan;
- i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
- j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
- k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.
- (3) Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat huruf k, penyidik pejabat pegawai negeri sipil berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Dalam hal penyidik pejabat pegawai negeri sipil melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan.
- (5) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
- (6) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum .
Diundangkan di Tais pada tanggal 28 Nov 2016 SEKRETARIS DAERAH TTD
IRIHADI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2016 NOMOR .2...
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA, PROVINSI BENGKULU : NOMOR ... TAHUN 2016
BAB XVIII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 119

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 101 huruf l, huruf m, huruf n dan huruf o dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
BAB XIX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 120

Semua perizinan lingkungan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin.
BAB XX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 121

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seluma.
Ditetapkan di Tais pada tanggal 14 April 2016 BUPATI SELUMA, TTD
H. BUNDRA JAYA