PERATURAN DAERAH Unknown Nomor IO Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 22 Tahun 1999
BAB II - PEMBENTUKAN, PENCHAP USAN DAN PENGGABUNGAN DESA
Pasal 2

- (l)Desa dibentuk atas prakarsa masyarkat ciengan nremperhatikan asal-usr-rl Desa dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan konchsi sosial budaya rnasvarkat setenrpat.
Penrbentukan...
- (2)PerlbentLrkar"r Desa :rebagairnarra dinraksr-rd dalanr ayat (l) terladr karena perrbentukan Desa banr diluar Desa yang telah ada atatr sebagai akibat peme';ahan Desa.
- (3)Desa Baru sebagai akibat pemecahat. dettgatt pertirrbangan Pemerintah Daerah karena perkembangan pendtrduk dan peftimbangan teknis penrerintahan serta pelayanan tlasvarakat
BAB II - PEMBENTUKAN, PENCHAP USAN DAN PENGGABUNGAN DESA
Pasal 3

Persvaratan terberrtukanr: Desa. vaittt .
- a Junrlah penduduk mirunral l0001iiva atau 200 KK
- c Sosial Budaya
- b Lrlas Wila-vah
- d. Potensi Desa.
- e Sarana darr Prasarana F'emerintahan.
Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi ntenrentrhi persvaratan dapat riihapus atau digabung
BAB III - BATAS WILAY,\H DESA
Pasal 5

- (l)Setiap usulan penrberrtLrkan Desa baru" bark akibat pemecahan, penggabtLngar.r dan/atau penataan harus dilarnpirkan persvaratan sebagainrana dinraksud Pasal 3 Peratumn Daerah ini.
- (2) Hal-hal teknis tentang batas r.vrlayah Desa hanis tergantbar dalam peta desa asal dan peta desa b'anr dengatr skala I : 2-5 000. !'ang ntendapat pengesyahan dari Bupati Batang Hari atarr Pejabat vang cl itun.;Lrk Llntu k itu sesuai ketenttran peraturan perr-rn dartg-undangan vang beralaku.
BAB III - BATAS WILAY,\H DESA
Pasal 6

Pengukuran, pematokan dan penetapan batas wilayah Desa harus mendapat persetujuan dari Desa-desa yang berbatasau dan dituangkan dalam Benta Acara penetapan batas desa.
BAB III - BATAS WILAY,\H DESA
Pasal 1

- (l)Apabila terjadi sengketa batas antara desa dalanr satu kecamatan, maka penyelesaiannya secara ber.yenjang dinriluai dari kecamatarr ke kabupaten.
- (2)Apabila terladi sengketa batas antara desa yang berbahsan di wilayah kabupaten dan Propinsi maka penyelesaianya secara berjenjang dimulai antara kabupaten dan propinsi yang bersangkutan.
- (3) Upaya penyelesaian batas desa sebagaimana dinraksud Pasal 7 ayat (1) dan (2) diatas dilakukan secara musyawarair mufakat antara desa/kecamatan,&amp;abupaten yang bersangkutan.
BAB III - BATAS WILAY,\H DESA
Pasal 8

- (l)Hasil penetapan batas desa sebagaimana dinraksud Pasal 6 Peraturan Daerah ntr dialokasikan dana penetapan batas pada APBD Kabupaten Batang F{ari dengan inendapat pricritas perlanra bagi desa yang padat pembangur-Ianya dan desa yang padat penduduknya,
- (2) Untuk penetapan batas desa sebagain-rana dirnaksud Pasal 8 ayat (l) diatas dituangkan dalam Keputusan Bupati Batang Hari.
BAB IV
Pasal 9

- (l)Mekanisme pelaksanaan pembentukan penghapusan dan atalr penggabLrngan desa dirnulai dari :
- l Usulan Kepala Desa atas prakarsa masyarakat.
2. N'lendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa.
3. Penetapan dengan keputusan Bupati Batang Hari setelah rnendapat prersetujuan DPRD Kabupaten Batang Hari.
- (2)Jika lral tersebrit pada ayat (l) Pasal ini tidak meuungkinatt. Pemerintah Kabupaten Batarrg Hari dapat menjadi fasilitator dalanr pembentukan, penghapusan dan atall penggabungan desa
BAB VI - PE]\4BAG]AN WILAYAH DESA
Pasal 12

Peuetepanan pernbagian i.vilayah desa dengan rrama atall sebutanya ranls tergambar dalant peta wilayalr desa sebagai satu kesatuan yang rak terpisahkan dalam wrlayah sllatu desa.
F embahan, penambahan atau pengurangan batas wilayah desa nrelaiui keputusan desa -\_vang mendapat persetuju;an Badan Perwakilan t esa dan di s1.'ahkan dengan keputusan Bupati .