Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2016
Tentang No Description
Berlaku: 28 Tahun 2009
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
- a. bahwa untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sebagai pedoman untuk APBD tahun berikutnya diperlukan standar biaya;
- b. bahwa program Bidang pengelolaan Pasar besar honorariumnya belum diatur daiam Standar Biaya Umum Kota Payakumbuh, maka sebagai pedoman dan pelaksanaan pada kegiatan tersebut perlu diatur Standar Biaya Khusus pada program di kegiatan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang Standar Biaya Khusus Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Payakumbuh;
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O09 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50a9 );
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 Tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877) sebagaimana
V
- telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791 ;
- 3 Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha ( Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 20 1 I Nomor 30 );
- 4 Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pedagang Kaki Lima Dan Asongan (l,embaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 9);
5. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Kawasan Pasar (l,embaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 10;
6. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Keda Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2003 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 11);
MEMUTUSI(AN:
Menetapkan :
PERATURAII WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG STAITDAR BI.AYA IGIUSUS BIDANG PENGELOLAAN PASAR DII{AS KOPERASI UMKM PERIITDUSTRIAN DAIT PERI'AGAITGAIT KOTA PAYNTUMBUH.
N/A
Pasal 1

Peraturan Walikota ini ditetapkan sebagai pedoman dan pelaksanaan kegiatan pada Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Payakumbuh.
N/A
Pasal 2

Untuk melaksanakan kegiatan pada Bidang Pengelolaan Pasar terdiri dari:
V
- a. Pelaksana Operasional T\rnggakan Sewa
- b. Pelaksana Operasional Penertiban
- c. Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan PAD
N/A
Pasal 3

Besaran Honorarium pelaksana sebagaimana dimaksud ditetapkan sebagai Berikut : pada Pasal 2
1. Pelaksana Operasional Tunggakan Sewa
2. Pelaksana Operasiona-l Penertiban
3. Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketua
Sekretaris
Anggota Gol IVIIII
Anggota Gol IIII
: Rp. 45.000,- /oran.g/hari
: Rp. 45.000,- /orang/}:,an
: Rp. 400.000/triwulan
: Rp. 300.000/triwulan
: Rp. 250.000/org/triwulan
: Rp. 200.000/org/triwulan
N/A
Pasal 4

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh;
N/A
Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak Tanggal I Jaruari 2016
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Payakumbuh ini dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.
Ditetapkan di Payakumbuh pada tanggal )'o )\\-\\ ao\!5
WALIKOTA PAYAXUMBUH
offi***,
(
Diundangkan di Payakumbuh pada tanggal ao auol Lo tL'
SEKR"ETARIS DAERAH KOTA PA
BERITADAERAH KOTAPAYAKUMBUH TAHUN 2016 NOMOR 49
\,\_
N/A
Preamble

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Pcraturan Dacrah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pcmbcntukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton, perlu menetapknn Pernturnn Buputi tentnng Kcdud'ukan, Susunan Orgarrisasi , Togas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelols Keuangan clan asset Daerah Kabupaten Buton;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Mengingat
2. Indonesia Tahun l 945;
2. Uudang-Uudang Nomor 29 Ta1-iu11 1959 tcnta.ng Pembentulmn Duerah daerah Tingkut IT di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2001 tentnng Perimbangan Kcuarigan Antara Pernerintah Pusat. dan Pemertintahan Daerah (Lernbaran Neg,;i·rn Repnhlik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tenrang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Menetapkan
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557), sebagaimana telah beberapa kali diubah ierakliir deugan Undang-Uudang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Pcrubahan Kcdua atae Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perner-inraha n OaP.rah (Lt'!mh~ran Nr.wim Reptrbfik rnrlonf!si::i Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5679);
7. Peraturan Pemerint:ah Nomor 18 Tahun 2016 te ntang Pcrangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Pera.tura.n Presiden Nomor 7 Ta.hun 2015 tentang Organisasi Kemenrerian Negara (Lernbaran Negara Re.puhlik Indonesia Tahun 2015 Nomor6);
9. Pcraruran Dacrah Kabupaten Buton Nomor 2 Tuhun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewena.ngan Pemcrintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otoncm (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nornor I 12);
10. Pcrarur-an na~rnh Kabripaten Buron Nomor 6 Tahun 20L6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116);
MEMUTUSKAN:
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN FlJNGSI, SERTA TATA KERJA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PERATURAN BUPATI ORGANlSASl, TUGAS BADAN PENGELOLA KABVPATEN BUTON.
BAB Il - KEDUDUKA"
Pasal 2

- (l} BPKAD adalah unsur penunjang pelaksana urusan pemermtahan bidang Keuangan, sub trruaan Kcuangan don Aset Daerah yang menjadi kewenangan daerah.
- (21 BPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawah ke-pada Rupati melalui Sekretaris Duerah.
BAB III - SUSUNAN ORGANfSASf
Pasal 4

- lll Sekretartat sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 ayat (2) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bcrtanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang sebagairnana dimaksud dalam Pasal ~ ayar (2) huruf c, huruf d, don huruf e, dipimpin oleh eeorang Kepalu Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjavrab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Sub Bidang sebagalmana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), ayat (5), c.an ayat (6) dipimpm oleh seorang Kcpala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang masing-rnasing.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5

- (1) BPKAD mempunyai tugas rnembaritu Bupari dalarn melaksanakan fungsi pcnunjang yang mcnjadi kcwenangan daerah dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daeran.
- (2) BPKAD dalam mclaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud pada ayat 11) rnenyelenggarakan fungsi:
3. tugusriyu; a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup
4. SCSUfil dcngan dukunaan teknis &lt;&gt; b. pela.ksanaan tugas lingkup tugasnya;
- c. pcmantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
6. penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingki1p tugasnya; fungsi-fungsi pcnyclcnggaraan teknis d. pembinaan
- c. pclaksanaan fungsi lain yang dibcrikan olch Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua Kepala Badan
- (1) Kepala Badan mcmprmyai h1gHs rnemirnpin dan mclaksanakan fungai penunjang yang menjndi kewennngan daerah dibidang Keuangan, Sub Urusan Keuangan dan Aset Oaerah berazaskan otonomi daerah dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dibidang Keuangan dan Aset Daerah serta membina hubungan kerja dengan instansi Pernerintah, Swasta clan Lernbaga Kemasyarakatan lainnya.
- (2) Kepala Badan dalam mclaksana.kan tugas sebagaimana dimasud pada ayat (lJ menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. panyiapan pe.nyrnmn:,in rancangan produk hukum dacrah dibidang pengelolaan keuongan don aset daerah;
- c. pelaksanaan sistern iniormasi manajemen keuangan daerah dalam rangka sistematika pengelolaan keuangan daerah;
- d. pelaksanaan penatausahaan keuangan dan aset daerah;
- e. pelaksanaan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah:
8. I, pelaksanaau evaluasl dan pclaporan keuangan dan asct daerah;
- g. pelaksanaan pengelolaan aset Daerah;
- h. pelaksanaan sebagai Bendahara Umum Daerah;
1. penandatanganan surat/naskah dinas sesuai tugas dan kewenungo.nnya; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Ketiga Sekretariat
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 7

- (1) Sckretaris Badan mempunyai 1ugas melaksanakan sebagian tugas Budun dalam rangka pclayanan administrasi umum dan kesek.rctariatan dilingkungan Badan yang meliputi urusan perencanaan program, ketatalaksar.aan, evaluasi dan pelaporan, hukum, penatausahaan keuangan, kcpcgawaian, urnurn dan perlengkapan, hurnas dan protokol, serta urusan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Sckrctaris Dadan calam melaksanakan tugas scbagaimana dirnaksud pada ayat (.L) menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan dan pengkoordinasian perumusan perencanaan program dan evaluasi kegiatan Badan;
- b. pelaksanaan penatausahaan keuangan dan aset dacrah;
5. ketatalaksanaan dan hukurn, serta pendidikan dan pelatihan; kcpegawnian , adminiatroei urueo..n c. pelakeanoari
- d. pelaksanaan urusan urnum, surat menyurat dan arsip, perlengkapan, rumah tangga, humas dan protokol; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Oada.n sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
Pasa.L 8
Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas:
1. rnengumpulkan baaan pedoman psrunjnk rcknis ~s11::11 dcngan bidang rugasnya:
2. melaksanakan urusan ketatalaksanaan, surat menyurat dan kearsipan, kehumasan dan protokol;
3. mengkoordinasikan perumusan rancangan peraturan dan produ.k hukum daerah dibidang keuangan daerah;
4. rnelaksarrakan urusan pendidikan dan pelatihan;
5. rnengkoordinasikan penyusumm angg,tn:u1 lingkup BPKAD;
6. melaksanakan urusan administrasi keuangan dan perbendaharaan lingkup BPKAD; dan
7. melaksanakan pengelolaan perlengkapan rumah tangga lingkup BPKAD.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 9

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tug as:
1. menyiapkan bahan pedornan petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
2. dan program lingkup DPKAD; 2. melaksanakan dan mcngkoordinasikan penyusunan rencana
3. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan RENSTRA, Rencana Kerja, RKA/DPA/DPPA lingkup BPKAD; dan
4. melaksanakan pernantauan clan pengendalian, evaluasi da.n pelaporan penyelesaian kegiatan lingkup BPKAD.
Ragian Kr.r,mpat Bidang Anggaran
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 10

- rnengurnpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis sesuai hiriang t11easnyll, melaksanakan penyusunan APBD dan perubohnn J\.PBD, do.n penjabaraanya serta penyusunan nota keuangan yang akan disarnpaikan pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bu ton. rugas melaksanakan menyiapkan dan (1) Kepala Bidang Anggaran mcmpunyai sebagian tugas Badan dala.m
- (2) Kepala Bidang Anggaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pncin ayar (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan tcknis dibidang penyusunan dan perubahan APBD;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis penyusunan dan perubahan APBD;
- c. penyiapan pedoman petunjuk tekn.is penyusunan dan perubanan APBD;
- d. pelaksanaan penyusunan penjabaran APBD dan penjabaran perubahan APBD;
- e. pelaksanaan pengendalian, verifikasi dan evaluasi dan pengesahan anggaran dan DPA;
- f. \_pelaksanaan pernbinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas bawahan; dan
- g. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis pembiayaari:
- h. pclaksanaan tugas lain yang diberi.kan oleh Kepala Badan sesuai dengan nigas pokok dan fungsinya.
Pasai 11
Kepala Srrb Bidarig Penyusunan Anggaran rnernpunyai rugns:
- l. mcngumpulkan dan mcmvcrifikaei bahan pctunjuk tcknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. mengumpulkan bahan penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daer ah; t..la.u
4. mcnyusun rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 12

Kepala Sub Bidang Evaluasi, Pengendalian da.n Pengesahan Anggaran rnempunyai tugas:
- tugasnya; 1. rnengumpuikan bahan petunjuk teknis sesuai bidang
- pengendalian Anggaran; tekriis kebijakan pcnyusunan data 2. ruenganalisa
- pengesahan 3. mengevaluasi serta mengkoordinasikan anggaran dan DPA; dan
4. mcnyiapkan 8Pn.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 13

Kepala Sub Bidang Pembiayaan rnempunyai rugas:
1. mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya; dan
2. ?.. rnenganalisa data penyusunan kebijakan teknis pembiayaan
Bagian Kelirna
Bidang Akutansi dan Perbendaharaan
- (1) Kepala Ri&lt;l:cing Akutarrsi nan Perbendaharaan mcmpunyai tugas mclaksanakan scbagian tugas Badan dalarn n;enyelenggarakan kebijakan Akuransi dan Perbendaharaan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari :
- a. mer.yiapkan pedoman petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. mengendalikan Surat Perintah Membayar (SPMJ;
- c. menerbitkan SP2D khusus belanja pegawai;
- d. menyiapkan SP2D untuk belanja L,:t11g,sw1g (Modal);
- e. menerbitkan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP), serta mengadakan pembinaan terhadap bendaharawan yang berkaitan dengan penyelenggaraan akuutansi Lian perbendahai aan.
7. I, melaksanakan pengelolaan belanja langsung dan tidak Jangsung;
- g. mcngadmmistrasikan dan mencatat penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah;
- h. menyusun buku jurnal, buku besar, dan buku besar pernbantu, dan
- i. rneriyt rst m laporan kcuangan triwulan semestcran dan laporan pcrtanggungiawaban pelaksanaan APBD;
- (2) Kepalu Bidang Akutansi dan Perbendaharaan dalam melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada ayat (1) rnenyelenggarakan fungsi:
- a. perurnusan kcbijakan teknis penyelenggaraan akuntansi dan pcrbendaharaan sesuai Peraturan Perundangundangan yang berlaku;
13. Pernerintah Daerah; Pcrbcndahuruun dan b, penyelcn.ggaraan akuntansi
- c. penyiapan pedornan petunjuk tcknis yang berkaitan dengan akuntansi dan perbendaharaan;
15. &lt;I. pengacrninistrasian dan pencatatan penerimaan dan pengeluo.ran keuangan daerah;
- c. penyusunan 1.Juku jwnal, buku besar, dan buku bcsar pernbantu;
- f. penyusunan laporan keuangan semesteran;
- g. penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD akhir Tahun Anggaran;
- h. pengelolaan belanja langsung dan helanja tidak langeung;
- i. penerbitan SP2D khusus beianja pegawai;
21. J· pcnyiapan konsep SP2D untuk belanja barang jasa/ modal;
- k. pengendalian Surat Perintah Mernbayar (SPM);
- I. penerbita.n Surat Keterangan Pemberhentian Peuibayarau (SKPP);
- m. pelaksanaan monitoring dan pembinaan yang berkaitan dengan akuntansi dan perbendaharaan;
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan o.eh Kepala Badan sesuai dengan rugas pokok rlan fungsmya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 15

Kepala Sub Bidang Belanja rnempunyai rugas :
- I. mengumpulkan bahan petunjuk teknis sesuai bidang t:ugasnya;
2. meneliti perrnintaan pembayaran (SPM-UP, TU, GU dan LS) oeserta kelengkapannya;
3. rneugeudalikan SPM-UP, TU, GU dan LS; dan
4. mcmproses penerbitan !:&gt;P:.!D betanja pegawai dan menyiapkan SP2D belanja barang jasa/ modal.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 16

Kepala Sub Bidnng Akutanei Umum mempunyai tugas:
1. mcngumpulkan bahan perunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
2. melaksanakan pencatatan pembukuan penerimaan dan pengeluaran: dan
3. dan bukn besar 3. membuat buku jurnal, buku besar, pembantu.
Kepala Sub Bidang Perhitungan dan Pelaporan mempunyai tugas:
- l. mengumpulkan bahan pctunjuk tcknis eeauai bidnng tugasnya;
2. menyusun laporan keuangan semesteran;
3. menyusun laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran; dan
4. mclckaanukan pernbiriann terhudnp bendahoru dalam penyelenggaraan akuntansi.
Bagian Keenam
Bidang Asel Daerah
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 18

- ( 11 Kepala Bidang Aset Daerah me:npunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam pengelolaan sistern manajemen Rarnn~/ Aset Daerah , mengkoordinir pengelolaan barang milik daerah yang ada pada masing-maaing Satuan Kcrja f'erangkat Daerah (SKPDJ yang meliputi :
- a menyusun pcrencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- b. rnelaksanakan pengadaan;
- c. mengkoordinasikan penggunaan barang;
- inventar isasi; dan pendataan penatausahaan, d. melaksariakan
- e. pemanfaatan;
- f. pengamanan dan pemeliharaan;
- g. penilaian;
- h. pP.nghnpnsan clan pemindahtanganan;
1. pcm berie.n kcdefikusi barang;
- j. verifikasi dan klasiflkast; dan
- k. pelaporan barang rnilik daerah.
- (2) Kepala Bidang Aset Daerah dalam mclaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan Iungsi:
- pengelolaan barang/ aset daerah; tcknis kebijakan pcrunlusan a. pengkoordiuasian
- b. penyusunan standarisasi sarana dan prasarana kantor pemerintah;
- c. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan barang dacrah dan pcmelihurun unluk 1 [earu] Tahun Anggaran setiap tahun berjalan;
- d. pengkoordinasian tata cara inventarisasi barang milik daerah dengan SKPD terkait;
- dan peralatan e. pclaksanaan pcngadaan barang perlengkapan rumah tangga kantor;
- invcntarisaei, pclaporan dan pcnggolonga.n barang milik daerah; f. pelaksanaan penarausahaan yang rnelipuri pernbukuan,
- g. pelaksanaan penyiapan dan pcnyaluran hasil pengadaan barang kepada seluruh SKPD sesuai usulan kebutuhan yang disampaikan oleh masing-rnasing SKPO;
- h. penyediaan kelengkapan administrasi status penggunaan baraug milik daerah;
1. pelaksanaan pcngurusan terhadap ketengkapan suratsurat kelengkapan kendaraan dinas yang dinyatakan hilang seperti STNK, dan BPKB serta sertifikat tanahtanah rnilik pemerintah dnerah kabuparen butnn:
- J· pclaksanaan pcngklaeifikaeian dan pemanfouton/ penggunaan Barang Milik Pemerintah Daerah serta penyediaan dokumen pcrjanjian kerja sama pemanfaatan;
- k. penyusunan kebijakan teknis pengamanan barang milik Pemerintah Daerah;
- I. pelaksanaan penyusunan laporan rnutasi barang;
- m. pelaksanaan peujagaau kearnarian barang/asct secara fisik dan pengamanan secara actministrasi dan legalitasnya;
- n. pembinaan dan pelatihan bagi PNS pengurus barang yang berada rlilingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- o. penandatangan surat / naskah dinas sesuai deugau tugas dan kewenangannya;
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 19

Kepala Sub Bidang Pengadaan can Inventarisasi mcrnpunyai tugas:
1. mengumpulkan bahan perunjuk tck.nis sesuai bidang tugasnya;
2. melaksanakan pendataan barang milik daerah baik yang bergerak maupun tidak bergerak;
3. menginventar+sasi h;,irnng daerah;
4. melaksanakan kodefikasi barang daerah; dan
5. membuat pelaporan perkembangan barang daerah.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 20

Kcpala Sub Bidang Pcnilaian, Pengamonon don Penghnpusun Barang Milik Daerah mempunyat rugas:
1. mengumpulkan bahan petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
2. rnengklasifikasikan barang/aset daerah:
3. melaksanakan analisis perhitungan nilai bararig/ asct daerah:
4. menyiapkan pernbukuan barang;
5. meneliti dokumen dan kelengkapan kepemilikan barang;
6. menyiapkan rancangan pcnghapusan barang;
7. melaksanakan penghapusan barang: dan
8. mcnyuauri laporan keadnan barang duerah.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 21

KP.palR Suh Rirlang Pernanfaatan dan Pemeliharaan rnempunyai rugas:
1. n:enyiapkan bahan pedornan dan petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
2. menyelenggarakan kegiatan pemanfaatan dan penilaian barang;
3. perhitungan nilai dacrah, barang pemanfaatan, 3. rnengkcordinasikan pelaksanaan peughapusau, penjualan / pclclangan verifikasi dan klasifikasi oarang, barangj alat dan pembukuan barang;
4. mutasi barang; 4. mengevaluasi kelayakan barang, pelaksanaan dan pelaporan
5. mcnyusun Naakah Perjanjian pemanfaatan barang milik daerah;
6. rnenyusun kebijakan pemanfaatan barang milik daerah;
7. melaksanakan penghapusan barang yang sudah tidak layak pakai.
TATAKERJA
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 22

Sctiap unsur di lingkungan BPKAD dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus rnenerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BPKAD sendiri, maupun dalam hubu-igan aritar BPK!\D dengun perangkat daerah danz atau lembaga lain yang terkait.
Pasat 23
- iuemberikan peugarahan serta petunjuk bagi pclaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan. dan bawahan mengoordinasikan dan mem1mpm (1) Setiap pirnpinan unit organisasi bertanggungiawab
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi olch bawahan dengan penuh tanggungjawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengo.n ketentuo.n perarurari per-undang-undangan.
Pusul 24
Dalam rnelaksanakan tugas, sctiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi dibawahnya.
BAB IV - TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 25

Atas dasar pP.rtimh;,ing~n daya guna dan ha.sil guna. setiap pcjabat di lingkungan BPKAD dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI - ESELON, PRNCrANGJ{ATAN DAN PEMBERHE:',l'TIAN
Pasal 27

- lll Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub B'dang, Kepala UPT Badan, dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian sebagairnana dimaksud pada ayat (1) berpedornan pada ketentuan peraturan perundaug-uudaugan.
BAB V - PEMBIAYAAN
Pasal 28

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan Iungsi dilingkungan BPKAD dibebankan pada Anggaran Penda patan dan Belanja na.P.r::.h.
- (2) Sclain biaya yang bcreurnbcr dari Anggarun Peridupatan dnn Belanja Daerab sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ), BPKAD dapat diberikan bantuan pembiayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII - KETENTUN LAIN-LAIN
Pasal 29

Jenjang jabatan dan kepangkaran serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan pcrundaug-undangan yau~ berlaku.
BAB VIII - KETENTUN LAIN-LAIN
Pasal 30

- (1) Dilingkungan Badan dapat dibentuk UPT Badan sesuai dengan kebutuhan dan besarnya beban kerja berdasarkan peratura.n perundang undangun.
- (2) Pembenrukan dan susunan organisasi UPT Badan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
BAB VIII - KETENTUN LAIN-LAIN
Pasal 31

dapat dibentuk Kelornpok ,Jabatan kcbutuhan berdasarkan peraturan Dilingkungan BPKAD Fungsional sesuai perundang-undangan.
BAB IX - KETENTUAN PERI\LIHAN
Pasal 33

- (I) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, UPT Badan yang sudah dibentuk tctap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan VPT Badan yang baru.
- (2) Pernbentukan UP'J' Sadan sebagaimana dimakasud pada ayai, (l) dilakukan paling lama 6 [enarn] bulan sejak diundangxannya Peraturan Bupati ini.
BAB IX - KETENTUAN PERI\LIHAN
Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,
1. Peraturan Bupali Buron Nomor 51 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Buton;
2. Peraturan Bupati Buton Nomor 62 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Pengelola Aset Do.ero.h Kabupaten Buton.N
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB IX - KETENTUAN PERI\LIHAN
Pasal 35

Pernturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
dalam Berita Daerah Kabupaten Buton. memerintahkan penempatannya mengetahuinya, Bupati ini dengan Agar setiap orang pengundangan Peraturan
Ditetapkan di Pas a r w aj o pada tanggal 13 Oktober 2016
BUPATI BUTON,
SAMSU UMAR ABDUL SAMIVN
'
PENUTUP
BAB IX - KETENTUAN PERI\LIHAN
Pasal 34

Pada saat Peraruran Bupari ini mulai berlaku,
- l. Pcraturan Dupati Duton Nomor 51 Tahun 2013 tcntang ' Kedudukan, 'rugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Euton;
2. i, Peraturan Bupati Buton Nomor 62 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Togas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Pengelola Aset Daerah Kabupaten Buton.
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB IX - KETENTUAN PERI\LIHAN
Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton. memerintahkan mengetahuinya, orang setiap Agar
| PARAF | PARAF | PARAF |
| ~. '). ., | ~. '). ., | |
| \'-o · 12.~\\ 0 | \'-o · 12.~\\ 0 | . |
| ~~-\~ | | ~ |
| ~OCO:, . | O<feoi | e |
SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN
Cap/TIO
Ditetapkan di Pa s a r w a j o pada tanggal lo ()i&lt;:.10Befl- 2016
BUPATI BUTON,
KAS M,SH
Pembina Utama Muda, IV /c Nip. 19580101 1Y8Y03 L OL2
BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHON 2016 NOMOR ... t'.?,~
Diundangkan di Pa s a r w a j o
Pada tanggal 1-'1
o
Pit. SEKRETARIS D
2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
-----------------------
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Selanja Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Santuan Sosial yang Sersumber dari Anggaran Pendapatan dan Selanja Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Selanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 02);
··························································································••••u..tll --1.LIIIIU ..II\_J\_I.J
28. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2015 Nomor 14);
MEMUTUSKAN :
Rp. 38.375.515.638,47
Rp.
0,00
Jumlah Pembiayaan Neto
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan
Rp. 49.375.515.638,47
Rp. 11.000.000.000,00
Rp. 70.494.502.438,00
Rp. 227.428.187.654,23
Rp. 358.902.268.479,00
Rp. 656.824.958.571,23
Rp. 1.377.598.204.653,47
Rp. (38.375.515.638,47)
Rp. 545.170.336.234,74
Rp. 0,00
Rp.
0,00
Rp. 3.613.114.900,00
Rp.
2.647.037.500,00
Rp. 2.299.783.347,50
Rp. 166.042.974.100,00
Rp.
1.000.000.000,00
Rp. 720.773.246.082,24
Rp. 81.827.507.343,00
Rp. 1.085.773.871.020,00
Rp. 171.621.310.652,00
Rp.l.339.222.689.015,00
3. Pembiayaan :
- a. Penerimaan
- b. Pengeluaran
Jumlah Belanja
Surplus/(Defisit)
b. Belanja Langsung
- 1) Belanja pegawai
- 2) Belanja barang dan jasa
- 3) Belanja modal
2. Belanja :
- a. Belanja Tidak Langsung
- 1) Belanja Pegawai
- 2) Belanja Bunga
- 3) Belanja Subsidi
- 4) Belanja Hibah
- 5) Belanja Bantuan Sosial
- 6) Belanja Bagi Hasil
- 7) Belanja Bantuan Keuangan
- 8) Belanja Tidak Terduga
- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-lain Pendapatan yang Sah
Jumlah Pendapatan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 terdiri atas :
1. Pendapatan :
N/A
Pasal 1

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN ANGGARAN 2016
Diundangkan di Sangko pada tanggal 31 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KASUPATEN MERANGIN
SIBAWAIHI
SERITA DAERAH KASUPATEN MERANGIN TAHUN 2015 NOMOR 58
FIRDAUS, SH, M.H PEMBINA (IV/ a) NIP. 196712191992031007
KEPALA BAGIAN HUKUM
Salinan sesuai dengan aslinya
11u11111111111111111111•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••··········----------------------
Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Supati ini.
Peraturan Supati Merangin ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2016.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Supati Merangin ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah.
Ditetapkan di Sangko pada tanggal 31 Desember 2015
SUPATI MERANGIN
AL HARIS