PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor .5 Tahun 2012
Tentang RETRIBUSI .IASA USAHA
Berlaku: 5 TAHUN 2012
N/A
Preamble

Mengingat ; 1
- IJndang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104); 2 .
- Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tamiuahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kepangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4.
- Tahun 2004 Undang-Undang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Nomor 5. 1 tentang Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6 .
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Reuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom &lt;r 4438); 8 .
- Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 9.
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peroturan Perund ing-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia T ihun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor '8 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Ken. ng. tn Daei tri (Lembaran Negara Republik 11 i l l ) l e s i . Tahun 200 &gt; Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tamballan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47371;
- 14 . Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
Menetapkan
- 5 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Para Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutnn ( Lem bara n Nomor Indonesia Nomor . 6 61 ) ; Pm. i k Daerah dan Retribusi Daerah Ropubiik Indonesia Tahun 2010 Tamoahan Lembaran Negara Republik V ( } 1
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Kota Sibolga dan Sekretariat DPRD Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Kota Siboiga Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Kecamatan pada Pemerintah Kota Sibolga (Lembaran Daerah. Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Kelurahan pada Pemerintah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 14);
23. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2009 Nomor 8);
Dengan Persctujuan Bersama DEWAN PERWAK1LAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA dan
WALIKOl ' A SIBOLGA
MLMi YUSKAN:
: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.
BAB ii
Pasal 2

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan, Retribusi Tejnpat Pe ' lelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Penyeberangan di Air dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
BAB III - OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI JASA USAHA
Pasal 3

Objek Retxibusi Jasa Usalia adalah jasa / pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Sibolga dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
- a. pelayanan dengan menggunakan / memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan / atau
- b. pelayanan oleh Pemerintah Kota Sibolga sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
BAB III - OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI JASA USAHA
Pasal 4

Subjek Retxibusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
BAB III - OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI JASA USAHA
Pasal 5

Wajib Retxibusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati pelayanan jasa usaha yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.
BAB IV - JENIS-JENJS RETRIBUSI JASA USAHA Pasal 6
Pasal 7

- Bcsarnya Retribusi Jasa Us. . ha yang terut ng dihitung berdasarkan perkalian antara tingk . it penggun. , · , jasa pelav - nan dengan tanf Retribusi. ( 1 )
- Tingkat penggunaan jasa srh tp , Manna dirnal sud pada ayat ( 1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dmdikan dasar alokasi beban biaj ' - a yang dipikul Pemerintah Kota Sibolga untuk penyeienggaraan pelayanan jasa usaha. ( 2 )
- Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur, rnaka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Kota Sibolga. (3)
- Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hams mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Kota Sibolga dalam menyelenggarakan pelayanan jasa usaha. ( 4 )
- Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besamya Retribusi yang temtang. ( 5 )
- Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi. ( 6 )
BAB VII - PENINJAUAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 9

- Tarif Retribusi Jasa Usaha ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sckali. ( 1 )
- Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. ( 2 )
- Penetapan tarif Retribusi seb igaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota. (3)
BAB VIII - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10

Retribusi Jasa Usaha yang terutang clipungut di wilayah daerah.
BAB IX
Pasal 12

- Walikota atau pejabat yang ditunjuk, menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai dasar pembayaran retribusi. ( 1 )
- Untuk penerbitan SKRD, Walikota atau peiabat yang ditunjuk, melakukan kegiatan penghimpunan data objek dan subjek retribusi. ( 2 )
- Berdasarkan data objek dan subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota atau pejabat yang ditunjuk, menetapkan besamya retribusi yang terutang dan masa pembayaran (jatuh tempo) retribusi. ( 3 )
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota. ( 4 )
Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pengawasan
BAB IX
Pasal 13

- Wajib retribusi membayar kewajiban retribusi berdasarkan SKRD atau dokumen Iain yang dipersamakan. ( 1 )
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan dengan cara :
- a. Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) melalui pejabat atau Bank yang ditunjuk;
- b. Karcis, kupon, kartu langganan atau yang sejenis pada saat digunakannya japa melalui pejabat yang ditunjuk.
- (3) Walikota atas permohonan Wajib Retribusi, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur pembayaran retribusi.
- (4) Walikota atas permohonan Wajib Retribusi, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan selama waktu penundaan pembayaran.
f
BAB IX
Pasal 14

Hasil pemungutan retribusi disetor sepenuhnya ke Kas Daerah dalam waktu paling lama 1 (satu) kali dalam 24 (dua puluh empat) jam.
BAB IX
Pasal 15

Pengawasan penyetoran hasil pemungutan retribusi dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IX
Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat. pembayaran, tata cara pembayaran dan penyetoran, angsuran dan penundaan pembayaran, dan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota. pengawasan
Bagian Ketiga Penetapan dan Masa Retribusi Pasal 17
Pembayaran Retribusi ditetapkan pada saat diberikannya pelayanan jasa usaha kepada Wajib Retribusi.
Pasal i «
Masa Reiribusi adalah pada saat pembayaran retribusi di tempat pelayanan dengan menggunakan SKRD, karris, kupon, kartu langganan, dan lain-lain yang sejenis.
BA El X
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAM DAERAH
Bagian Kesatu Ketrnt 1 um Umum
BAB IX
Pasal 19

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
- a. Kekayaan daerah adalah Kekayaan Daerah adaiah kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah meliputi tanah, bangunan, gedung, jalan dan kendaraan / alac - alat berat milik daerah;
- b. Mobil MPLIK adalah kenderaan roda empat yang di dalamnya terdapat peralatan multimedia dan layanan internet.
Bagian Kedua Narna, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Pasal 20
Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan daerah.
BAB IX
Pasal 21

Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah meliputi pemakaian kekayaan daerah yang terdiri dari:
- a. pemakaian Bangunan Gedung Pertemuan dan / atau Aula;
- b. pemakaian Bangunan Perumahan / Rumah Dinas;
- c. pemakaian Tempat Pemasangan Reklame;
- d. pemakaian Aula Perkantoran;
- e. pemakaian Ker.deraan Bermotor Bus dan Dump Truck;
- f. pemakaian Alat-alat Berat;
- g. pemakaian Cold Storage (ruangan / gudang pendingin);
- h. pemakaian Peralatan Multimedia pada Mobil MPLIK;
9. i . pemakaian Tanah untuk usaha; dan
- j. pemakaian Bangunan Gedung Sekolah.
BAB IX
Pasal 22

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan jasa usaha pemakaian kekayaan daerah.
BAB IX
Pasal 23

Wajib Retribusi Pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
Bagian Ketiga
Tingkat penggunaan jasa retribusi pemakaian kekayaan daerah berdasarkan jenis kekayaan dan jangka waktu penggunaan.
Bagian Keempat
- ( 1) Atas pemakaian kekayaan daerah dikenakan retribusi.
- ( 2 ) St ruktur dan besarnya tarif ml rib isi sebagairnuna dimaksud pada ayat (1) a laluh sebagai berikut :
- Pemakaian Gedung Perternu . n dan / atau Aula: a
- 1 PemnKaian Gedung Nasionai
| No. | _ Tujuan Pemakai:i n_ | Waktu | Tarif (Rp) | Ket. |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|
| 2 . | Untuk resepsi / pesta atau per tun jukan yang ber ifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau badan hukum | Pukul 08.00 WIB s / d Pukul 18.00 WIB Pukul 18.00 WIB s / d Pukul 24.0 ( . ' WIB | 1.500 . 000 2.500 . 000 | Fasilitas : 1. Gedung 2 . Lampu Penerangan 3. AC |
r
2. Pemakamn Gedung Serba C un
| No. | Tujuan Pemakaian | Waktu j | i Tanf (RpL . | Ket. |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| | Untuk resepsi / pesla atau pertunjukan vang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau badan hukum | Pukul 08.00 WIB s / d | Pukul 18.00 WIB Pukul 18.00 WIB s / d Pukul 24.GO WIB | 400.000 600.000 | Fasilitas : 1. Gedung 2. Lampu Penerangan |
| 2 . | Untuk keperluan atau pertemuan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah baik sipil maupun TNI / POLRI , organisasi social maupun politik | Pukul 08.00 WIB s / d Pukul 18.00 WIB Pukul 18.00 WIB s / d Pukul 24.00 WIB | 250.000 400.000 | Fasilitas : 1. Gedung 2. Lampu Penerangan |
b. Pemakaian Rumah Dinas :
1. bangunan permanen sebesar
2. bangunan semi permanen sebesar
3. rumah dinas Dokter sebesar
4. rumah dinas Kepala Sekolah, Guru, Paramedts di
Puskesmas / Puskesmas Pembantu sebesar
- c. Pemakaian Tempat Pemasangan Reklame 6.000 / m 2 / bulan
d. Pemakaian Aula Perkantoran
1. Aula Kantor Camat Sibolga Kota
2. Aula Kantor Camat Sibolga Selatan
3. Aula Kantor Dinas Pengelola Keuangan dan
Asset Daerah
4. Aula Kantor Badan Kepegawaian , Pendidikan dan Pelatihan
5. Aula Kantor Dinas Kesehatan
Rp.
100.000 /
bular
Rp.
60.000 / bular
Rp. 100.000 / bular
Rp.
50.000 / bulan
Rp.
Rp.
300.000 / hari
- Rp. 300.000 / hari
Rp.
300.000 / hari
Rp.
300.000 / hari
.Rp.
300.000 / hari
e. Pemakaian Bus dan Dump Truck:
| 1. Pemakaian Bus Pemko Sibolga | 1. Pemakaian Bus Pemko Sibolga | Tarif (Rp) | |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| No. | Tujuan Pemakaian | Tarif (Rp) | |
| a. | Untuk resepsi / pesta atau periu njukgn yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau badan hukum | 750.000 / hari | BBM serta akomodasi su pir ditanggung oleh peminjam |
| b. | Untuk keperluan atau pertemuan ' yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah baik sipil maupun j TNI / POLRI, organisasi sosial maupun politik , | 500.000/ hari | BBM serta akomodasi su pir ditanggung oleh peminjam |
| c. | Untuk keperluan atau pertemuan yang diselenggarakan oleh sekolah (ekstrakurikuler) | 250.000 / hari | BBM serta akomodasi su pir ditanggung oleh peminjam |
| 2. Pemakaian Dump Truck 1. Pernenntah 2 . Umum | 2. Pemakaian Dump Truck 1. Pernenntah 2 . Umum | 20.000 / jam 30.000/ jam | BBM serta akomodasi su pir ditanggung oleh peminjam |
&lt;
f. Pemakaian alat berat
1. Mesin Walls :
- a) Pemakaian perhari dari Pukul 08.00 WIE s / d 16.00 WIB :
| No | Nama | Tahun Pembuatan | Kapasitas | Tarif (Rp) | Ket |
|------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|-------|
| 1. | Tree Whell Roller | 1982 | 6 - 8 ton | 60.000,00 | |
| 1. | Tree Whell Roller | 1990 | 8 - 10 ton | 70.000,00 | |
| 2 . | Tandem Roller | 1981 | 6 - 8 ton | 70.000,00 | |
| 2 . | Tandem Roller | 1982 | 2 - 5 ton | 50.000,00 | |
b) pemakaian kelebihan waktu / jam :
| | | Tahun Pembuatan | Kapasitas | Tarif (Rp) |
|-----|-------------------|-------------------|-------------|--------------|
| 1 . | Tree Whell Roller | 1982 | 6 - 8 ton | 30.000,00 |
| 1 . | Tree Whell Roller | 1990 | 8 - 10 ton | 35.000,00 |
| 2 . | Tandem Roller | 1981 | 6 - 8 ton | 35.000,00 |
| 2 . | Tandem Roller | 1982 | 2 - 5 ton | 25.000,00 |
2. Bekhoe Loader :
- a) Sewa (diluar biaya operator dan kenek. paling
singkat J jam)
..
Rp. 75.000 / jam b) pemakaian diluar Kota ditnmbah sebesar
Rp. 3.500 / Km.PP
3. Jack Hammer dan Kompresor Sewa . Jack Hammer dan Kompresor (diluar biaya operator dan kenek).. Rp.175.000 / hari atau sebesar Rp. 25.000 / jam
4. Dozer dan sejenisnya :
3. Sewa (diluar biaya bbm, operator dan kenek) sebesar Rp.120.000 / jam
5. Excavator dan sejenisnya: Sewa (diluar biaya bbm, operator dan kenek) sebesar Rp.150.000 / jam
6. Alat ukur Total Station / theodholit: Sewa diluar biaya tenaga ahli dan tenaga teknis sebesar ..Rp.154.000 / hari
- g. Pemakaian cold storage untuk penyimpanan ikan segar 15 / kg / hari Rp.
h. Pemakaian Peralatan Multimedia pada Mobil MPLIK:
1. untuk siswa / i dan mahasiswa / i
Rp. 1.000,- / Jam / unit
2. untuk masyarakat umum
2. Rp. 2.000,- / Jam / unit
3. Pemakaian tanab milik Pemerintah Kota
4. dan lain-lair. sebesar
- i. untuk usaha, antara lain Jl. Marganti Sitompul Rp. 150,- / m 2 / hari
Bagian Kelima Ketentuan Pengecualian
BAB IX
Pasal 26

Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
i
BAB XI - RETRIBU3I PASAR GROSIR DAN / ATAU PERTOKOAN
Pasal 27

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
- b. pasar pertokoan adalah bangunan berbentuk rurnah toko (ruko), pertokoan dan kios milik pemerintah daerah yang digunakan untuk usaha;
- a. pasar grosir adalah pasar tempat dilakukannya usaha perdagangan partai besar;
- c. pasaf grosir dan atau pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang, termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, fasilitas pasar / pertokoan dan usaha lainnya.
Bagian Kedua Naraa, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Pasal 28
Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas pasar grosir dan / atau pertokoan.
BAB XI - RETRIBU3I PASAR GROSIR DAN / ATAU PERTOKOAN
Pasal 29

Objek Retribusi Pasar Grosir dan , nt a , Pertokoan daiah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar / pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan / diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
BAB XI - RETRIBU3I PASAR GROSIR DAN / ATAU PERTOKOAN
Pasal 30

Subjek Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir dan / atau pertokoan .
BAB XI - RETRIBU3I PASAR GROSIR DAN / ATAU PERTOKOAN
Pasal 31

Wajib Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan adalah adalah orang pribadi atau badan yang inenufut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 32
Tingkat penggunaan jasa retribusi pasar grosir dan / atau pertokoan berdasarkan luas bangunan dan jangka waktu penggunaan.
Bag] an Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Rc ribusi
BAB XI - RETRIBU3I PASAR GROSIR DAN / ATAU PERTOKOAN
Pasal 33

Tarif Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan ditentukan bervariasi berdasarkan luas bangunan dan lokasi, sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
Pasa.1 34
Besamya tarif Retribusi untuk pemakaian bangunan dan kios milik Pemerintah Kota Siboiga yang digunakan untuk usaha dikenakan sebagai berikut : a. Kios di Jalan Rajawali (sarnping GBKP) dikenakan sebesar b. Kios di Jalan Horas kawasan pelabuhan dikenakan sebesar Rp. 750.000 / tahun Rp. 2.000.000 / tahun
Bagian Kelima Ketentuan Pengecualian
BAB XI - RETRIBU3I PASAR GROSIR DAN / ATAU PERTOKOAN
Pasal 35

- Dikecualikan dari objek Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan / atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
BAB XII - RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN
Pasal 36

Dalain Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
- b. pelelangan ikan adalah proses jual beli ikan di hadapan umum dengan cara penawaran bertingkat;
- a. tempai pelelangan adalah adalah tempat. yang secara. khusus disediakan / ditetapkan oleh Pemerintah Kota untuk melakukan kegiatan pelelangan ikan, termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan ;
3. Penyelenggaraan pelelangan ikan adalah kegiatan untuk melaksanakan kegiatan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan; c.
- e. fasilitas lainnya dalam kawasan TPI adalah penyediaan sarana dan prasarana kebutuhan pemakai jasa . yang disiapkan dalam bentuk fisik dan non fisik oleh Pemerintah Kota.
- d. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah retribusi yang dipungut atas penggunaan sarana dan fasilitas untuk melaksanakan kegiatan pelelangan ikan serta atas penggunaan prasaranan dan fasilitas lainnya dalam kawasan TP! yang disediakan oleh Pemerintah Kota;
r
Bagian Kedua
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
BAB XII - RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN
Pasal 37

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi atas tempat pelelangan ikan dipungut retribusi atas tempat pelelangan ikan yang disediakan Pemerintah Daerah.
PasaJ 38
- ( 1 ) Objek Retribusi Tempat Pelelangan Ikan ialah penyediaan temp.it pelelangan yang secara kl .usus disediakan Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan termasuk jasa pelelangai . serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan ikan.
PasaJ 39
Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan tempat pelelangan yang disediakan Pemerintah Daerah.
BAB XII - RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN
Pasal 40

Wajib Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 41
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan iokasi dan jenis tempat pelelangan yang dijadwalkan atau dimanfaatkan.
Bagian Keempat Struktur dan Besamya Tarif Retribusi Pasal 42
Tarif Retribusi Tempat Pelelangan Ikan ditentukan bervariasi berdasarkan jenis pelayanan dan fasilitas yang disediakan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan retribusi.
Besamya tarif retribusi ditetapkan unt.uk memperoleh keuntungan yang layak ditetapkan sebagai berikut:
- b. jasa tambat Jabuh kapal di dermaga TPI dipungut sebesar rp. 10.000,- / sekali sandar
- a. jasa pelelangan dipungut sebesar 3 % (tiga persen) dari harga transaksi penjualan ikan melalui lelang pada saat itu
- c. pemakaian untuk lapak pedagang dipungut sebesar rp. 1.500,-/ m 2 / bulan
- d. pemakaian alat pemecah es dipungut sebesar rp. 1.000 / batang
- e. pemakaian meja sortir dipungut sebesar rp. 20 / kg
- g. pemakaian timbangan dyduk dipungut sebesar rp. 1.000,- / sekali timbang
- f. pemakaian kereta sorong dipungut sebesar rp. 500,- / keranjang
- h. pemakaian keranjang ( trays atau blong) dipungut sebesar rp. 500 / keranjang / hari.
Dikecualikan dari objek Retribusi adaiah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan / atau dikelola oleh BUMN, i UMD, dan pihak swasta.
BAB XIII - RETRIBUS! TERMINAL
Pasal 45

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan
- b. terminal Truk adaiah prasarana transportasi jalan tertentu bagi kenderaan besar (memiliki roda 4 atau lebih) untuk keperluan menurunkan dan menaikkan barang, rnengatur kedatangan serta pemberangkatan Kendaraan, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
- a. terminal adaiah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang dan / atau barang, rnengatur kedatangan serta pemberangkatan kendaraan angkutan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
- c. loket adaiah tempat / ruang sebagai layanan pemsahan kendaraan untuk pendaftaran, pengangkutan orang / barang yang akan berangkat.
- e. mobil bus adaiah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
- d. karcis adaiah suatu bukti pernbayaran atau pas masuk ketempat tertentu yang dilakukan oleh peseorang.
- f. mobil barang adaiah setiap kendaaran bermotor selain motor, mobil penumpang , mobil bus dan kendaran khusus.
- g. mobil bus umum adaiah setiap kendaran bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi yang semata-mata dilengkapi untuk pengangkutan orang biasanya disediakan untuk dipergunakan oleh umu dengan pengutipan pembayaran.
- mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yanag dilengkapi paling banyak 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi. h.
- kendaraan bukan umum atau kendaraan pribadi adalah setiap kendaran bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya S (delapan) tempat duduk termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan orang yang biasanya disediakan untuk dipergunakan oleh perseorangan atau pribadi. j -
- mobil penumpang umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak- banyaknya 8 (delapan) tempat duduk termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan orang yang biasanya disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan pengutipan pembayaran. 1.
- kendaraan yang menginap ( bertnalam) adalah setiap kendaraan bermotor yang parkir atau bermalam di terminal bus sibolga selama satu malam atau lebih dari semraam. k.
Dengan nama Restribusi Terminal dipungut restribusi atas pemberian izin tcrhadap tempat usaha / kcgiatan prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang dan / atau barang, mengatur kedatangan serta pemberangkatan kendaraan angkutan umum dan barang.
BAB XIII - RETRIBUS! TERMINAL
Pasal 47

Objek Retribusi Terminal adalah pelavanan penyediaan terminal baik penumpang maupun barang yang disediakan, dimiiiki, dan / atau dikelola oleh Pemermtah Daerah yang meliputi:
- a . pclayanan penyediaan tempa! parkir untuk kendaraan penumpang / bis umum atau mobil barang
- b. tempat kegiatan usaha, yaitu ;
- 1 . Loket
2. Kios / tempat berjualan
3. Pelataran
4. Kenderaan yang menginap
- c. fasilitas lainnya di lingkungan terminal , yaitu
- 1 . Kamar mandi / WC
2. Kebersihan
3. Langganan listrik loket / kios
- d. gedung tempat penyimpanan barang.
BAB XIII - RETRIBUS! TERMINAL
Pasal 48

Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan penyediaan terminal yang disediakan, dimiiiki dan / atau dikelola Pemerintah Daerah.
f
BAB XIII - RETRIBUS! TERMINAL
Pasal 49

Wajib Retribusi Terminal adalah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketcntuan Peraturan Daerah ini div ' ajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
Bagian Ketiga
Tingkat penggunaan jasa retribusi terminal berdasarkan jenis layanan dan jangka waktu penggunaan.
Bagian Keempat
Tarif Restribusi Terminal ditentukan berdasarkan jenis pelayanan, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya yang digunakan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif restribusi.
Besarnya tarif restribusi ditetapkan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai berikut :
- a. Retribusi Terminal Bus:
1. Kendaraan bus antar kota antar propinsi AC / toilet
2. Kendaraan bus antar kota antar provinsi Non AC / toilet
3. Kendaraan bus antar kota dalam propinsi
4. Kendaraan penumpang antar kota dan antar propinsi
5. Kendaraan penumpang antar kota dalam propinsi
6. Kendaraan penumpang angkutan kota
7. Sewa Loket
8. Sewa tempat:
- a) Sewa Kios rumah makan
- b) Di dalam gedung terminal / tempat
- c) Di luar gedung terminal/ tern pat
- d) Penjual makanan / tempat (pelataran)
- e) Kresek / tempat (pelatar an)
9. Penggunaan Pelataran Terminal-
- a) Kendaraan l mum
- 1) Mobil Penumpang Umum (MPU) angkutan antar kota
- 2) Mobil bus umum dengan jumlah tempat duduk 10 s / d 20
- 3) Mobil bus umum dengan jumlah tempat duduk 21 s / d 30
- 4) Mobil bus umum dengan jumlah tempat duduk 31 keatas
- b) Kendaraan yang menginap (bermalam)
- 1) Mobil penumpang umum
- 2) Mobil bus umum
- c) Kebersihan
- 1) Mobil penumpang umum
- 2) Mobil bus umum
Rp. 5.000,- / hari
Rp. 4.000,- / hari
Rp. 3.000,- / hari
Rp. 2.000,- / hari
Rp. 2.000, - / hari
Rp. 1.000,- / hari
Rp. 6.000,- / hari
Rp. 15.000,- / hari
Rp.
3.000,- / hari
Rp. 3.000,-/ hari
Rp. 2.500,- / hari
Rp. 2.000,- / hari
Rp. 1.500,- / hari
Rp. 3.000,- / hari
Rp. 3.500,- / hari
Rp. 5.000,- / hari
Rp. 3.000,- / malam
Rp. 5.000,- / malam
Rp. 1000,-/ hari
Rp. 1.500 ,- / hari
- Pemakaian fasilitas WC dan Kamar Kf il
- a, Buang air besm
- b) Buang air kecil
- c) Mandi
- 10
Rp. 1.000,- / sekali masuk
Rp. 500,- / sekali masuk
Rp. 1.500,- / sekali masuk
11. Setiap penumpang yang berangkat dari terminal bus dikenakan restribusi peron
- a) AKDP (angkutan kota dalam propinsi)
- b) AKAP (angkutan kota an tar propirtsi)
- b. Restribusi Terminal truck:
Rp. 1.000,- / orang
Rp. 1.000,- / orang
- 1 Restribusi kendaraan :
- a ) Roda 2 ( dua), 3 (tigal dan 4 (empal )
- b) Roda 6 (enam)
- c) Roda 8 (delapan)
- d) Roda 10 (sepuluh)
2. Restribusi pemakaian gudang terminal truck
3. Restribusi pemakaian gudang terminal truck berlangganan :
- a) 3.1.Bulanan
- b) 3.2.Tahunan
4. Restribusi Pemakaian Pelataran ( penumpuk barang) diterminal
truck
5. Kendaraan yang menginap di terminal truck
;
- a) Kendaraan Roda 10 (sepuluh) k -atn ;
- b) Kendaraan Roda 8 (delapan)
- c) Kendaraan Roda 6 (enam)
- d) Kendaran Roda 3 (Tiga) dan 4 ( Empat)
6. Pemakaian Fasilitas WC dan Kamar kecil di Terminal Truck:
- a) Buang Air Besar
- b) Buang Air Kecil
- c) Mandi
7. Sewa tempat.
- a) Sewa Rios nimah makan
- b) Di dalam gedung terminal / tempat
- c) Di luar gedung terminal / ternpat
- d) Penjual makanan / tempat (pelataran)
- e) Kresek / tempat (pelataran)
Rp. 1.000,- / sekali masuk
Rp. 3.000,- / sekali masuk
Rp. 4.000,- / sekali masuk
Rp.10.000, -/ sekali masuk
Rp. 500,- / m 3 / hari
Rp. 1.500.000, - / unit
Rp. 15.000.000,- / unit
Rp.
300,- / m 3 / hari
Rp. 15.000,- / hari
Rp. 10.000,- / hari
Rp. 7.000,-, / hari
Rp. 5.000,- / hari
Rp. 1.000,- / sekali pakai
Rp. 500,- / sekali pakai
Rp. 1.500,- / sekali pakai
Rp. 15.000,- / hari
Rp. 3.000,- / hari
Rp. 3.000,- / hari
Rp. 2.500,- / hari
Rp. 2.000,- / hari
Bagian Kelima
Dikecualikan dari objek Retribusi adalah terminal yang disediakan, dimiliki dan / atau dikelola cleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
BAB XIV - RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
Pasal 54

Dalam Peraturan Daeraji ini, yang dimaksud dengan;
- parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. b.
- tempat khusus parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan / atau dikelola oleh pemerintah daerah, yang meliputi pelataran, taman parkir dan gedung parkir. a.
- berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya. c.
r
i
- d. kenderaan bermotor adalah kenderaan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kenderaan itu, termasuk kenderaan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kenderaan bermotor.
<!-- formula-not-decoded -->
Dengan nama Retnbusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi terhadap pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
BAB XIV - RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
Pasal 56

Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pela\ anan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, yaitu pelataran parkir d ' Pasar Sibolga Nauli, Pasar Inpres Aek Habil, Terminal Bus dan Terminal Truk.
BAB XIV - RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
Pasal 57

Parkir adalah orang pribadi atau badan : s parkir yang disediakan , Subjek Retribusi Tempat Khusu mcngunakan / mcnikmati pelayanan tempat khust dimiliki, dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah .
BAB XIV - RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
Pasal 58

Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
Bagian Kctiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 59
Tingkat p&gt;enggunaan jasa retribusi tempat khusus parkir berdasarkan jenis kendaraan dan lamanya waktu parkir.
Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 60
Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditentukan bervariasi berdasarkan jenis kenderaan dan lamanya waktu parkir, sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
i
Pasai 61
Besamya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
- a. Sepeda motor sebesar
- b. Beca bermotor sebesar
- c. Mobil penumpang (sedan, jeep, van beroda empat)
- d. Bus penumpang (beroda enam) sebesar
- e. Mobil barang (truck sedang) sebesar
- f. Mobil barang (truck besar) sebesar
Rp. 1.000
- Rp. 1.000
Rp. 2.000
Rp. 2.500
Rp. 4.000
Rp. 6.000
Bagian Kelima Ketentuan Pengecualian
Pasai 62
- (1) Dikecualikan dari objek Retribusi adaiah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan / atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (2) Kendaraan la'sir ke terminal truk tidak dikenakan tarif retribusi parkir dan retribusi masuk
BAB XV - Bagiany
Pasal 66

Subjek Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa adalah orang pribadi atau badan yang yang menggunakan / menikmati pelayanan tempat penginapan milik Pemerintah Daerah.
BAB XV - Bagiany
Pasal 67

Wajib Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan ,'Villa adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
BAB XV - Bagiany
Pasal 68

Tingkat penggunaan jasa retribusi tempat penginapan / pesanggrahan / vila berdasarkan fasilitas kamar dan jangka waktu penggunaan.
Tarif Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa ditentukan bervariasi berdasarkan fasilitas kamar yang tersedia, sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:
- a. Mess Pemerintah Daerah di Medan:
1. Klasifikasi kamar / ruangan AC
2. Klasifikasi kamar / ruangan ekonomi
3. Klasifikasi kamar / ruangan standar
- b. Mess Pemerintah Daerah di Stadion Horas:
1. Tamu Umum
2. Diklat dan sejenisnya
- Mess Pemerintah Daerah di Sport Centre Parombunan: c.
1. Tarru Umum
2. Diklat dan sejenisnya
Rp. 75.000 / orang / malam
Rp. 50.000 / orang / malam
Rp. 35.000 / orang / malam
150.000 / hari / kamar
100.000 / hari / kamar
Rp.
Rp.
150.000 / hari / kamar
100.000 / hari / kamar
Rp.
Rp.
Bagian Keiima Ketentuan Pengecualian Pasal 71
Dikecualikan dari objek Retribusi adalah tempat penginapan / pesanggrahan / villa yang disediakan, dimiliki, dan / atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
r
BAB XVI - RETRIBUSI RUMAH POTONG KEWAN
Pasal 72

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
- b. Hewan adalah jenis ternak berupa kerbau at£iu sapi (lokal atau impor), kambing, domba, babi dan unggas.
- a. Rumah Polong Hewan adalah bangunan aLau komplek bangunan yang permanen dengan sarana-sarananya yang disediakan serta dipergunakan untuk pemotongan ternak.
- c. Pos Kesehatan Hewan adalah bangunan atau komplek bangunan yang permanen dengan sarana dan prasarananya yang disediakan serta dipergunakan untuk pelayanan kesehatan hewan .
- e. Daging adalah bagian-bagian dari hewan / ternak yang teiah dipotong / disembelih dan lazim dimakan manusia.
- d. Pelayanan Kesehatan Hewan adalah semua enis pelayanan kesehatan hewan termasuk pelayanan adrninistrasi, pemenksaan kesehatan, vaksinasi dan pengobatan (kurai.il) yang disediakan oleh Pemerintah Kota.
- f. Juru Periksa Daging adalah Pegawai Pemerintah Kota yang teiah memperoleh Pendidikan khusus mengenai pemeriksaan daging dan bertugas melakukan pemeriksaan daging yang akan dikonsumsi masyarakat.
Bagian Kedua
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Pasal 73
Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi terhadap pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
BAB XVI - RETRIBUSI RUMAH POTONG KEWAN
Pasal 74

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan ada.tah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebeium dan sesudah dipotong termasuk objek Retribusi Rumah Potong Hewan.
BAB XVI - RETRIBUSI RUMAH POTONG KEWAN
Pasal 7

t&gt;
Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menggunalcan / menikmati pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak oleh Pemerintah Daerah.
BAB XVI - RETRIBUSI RUMAH POTONG KEWAN
Pasal 76

- Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalab orang pribadi atau badan yang menurut ketentnan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha. r
Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
BAB XVI - RETRIBUSI RUMAH POTONG KEWAN
Pasal 77

Tingkat penggunaan jasa retribusi rumah potong hewan berdasarkan jumlah temak / hewaii yang dipotong.
Bagian Keempat
Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan didasarkan sebagai pengganti biaya administrasi, biaya pembangunan, biaya perawatan rumah potong hewan, biaya kebersihan dan pelayanan pemotongan hewan.
BAB XVI - RETRIBUSI RUMAH POTONG KEWAN
Pasal 79

Struktur besamya tarif rumah potong hewan ditetapkan sebagai berikut:
- a. Biaya pemotongan
- 1 . I . embu , kerbau dan hewan ternak brsar lainnya
2. Kambing, doml a dan hewan scjnir , lainnya
3. Babi
- b. Biaya pemeriksaan kesehatan sebelum dan setelah dipotong (ante dan post- mortem):
1. L- embu, kerbau, dan hewan temak besar lainnya
2. Kambing, domba, dan hewan sejenisnya
3. Babi
4. Unggas
- c. Biaya sewa kandang penampungan sementara:
- 1 . I^embu, kerbau dan hewan temak besar lainnya
2. Kambing, domba dan hewan sejenis lainnya
3. Babi
- d.
- Pemeriksaan kesehatap hewan peliharaan masyarakat ditetapkan :
1. Lembu, kerbau
2. Kambing atau domba
3. Babi
4. Anjing
5. Unggas
Rp. 40.000,- / ekor
Rp. 20.000,- / ekor
Rp. 25.000,- / ekor
Rp. 5.000,- / ekor
Rp. 3.000,- / ekor
Rp. 2.000,- / ekor
Rp. 300,- / ekor
Rp. 40.000, - / ekor
Rp. 20.000,- / ekor
Rp. 25.000,- / ekor
Rp. 5.000,- / ekor
Rp.
3.000,- / ekor
Rp. 4.000,- / ekor
Rp. 10.000,- / ekor
200,- / sample
Rp.
Bagian Keiima Ketentuan Pengecualian Pasal 80
Dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan temak yang disediakan, dimiliki, dan / atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
i
BAB XVII - RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
Pasal 82

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi terhadap pelayanan jasa kepelabuhanan oleh Pemerintah Daerah.
Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan / atau dikelola Pemerintah Daerah.
Pasai 84
Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan , dimiliki , dan / atau dikelola Pemenniah I ) aerah.
Pasai 85
Wajib Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasai 86
Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan kepelabuhan berdasarkan jenis pelayanan dan frekuensi penggunaan.
Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasai 87
Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan ditentukan berdasarkan jenis pelayanan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
Pasai 88
Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:
| a. Retribusi Tanda Masuk Kenderaan | a. Retribusi Tanda Masuk Kenderaan | a. Retribusi Tanda Masuk Kenderaan |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| | 1. Kendaraan Roda 2 (dua) | Rp. 1.000,- / sekali masuk |
| b. Tarif Dasar Pelayanan Jasa di ASP Pemko Sibolga | b. Tarif Dasar Pelayanan Jasa di ASP Pemko Sibolga | b. Tarif Dasar Pelayanan Jasa di ASP Pemko Sibolga |
| | 1 Sapi, kerbau dan sejenisnya 2. Kambing, babi dan sejenisnya 3 . Hewan Unggas | 1.200 per ekor 500 per ekor 25 per ekor Rp. Rp. Rp. |
| | . | |
| | 4. Pas Masuk (Penumpang) | |
| | 5. Pas Masuk (Pengantar) | Rp. 4.000,- / orang sekali masuk Rp 1.000,- / orang sekali masuk |
i
-
| | 6. Pemakaian Karaar Mandi: a) Buang Air Besar b) Buang Air Kecil | c) Mandi | Ftp. 1.000, - / orang sekali masuk Rp . 500 , - / orang sekali masuk Rp . 1.500,- / orang sekali masuk |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| c. | Retribusi Jasa Labuh Kapal pada Dermaga ASP Kota Sibolga. | 6Oper GT / jam Rp. |
| d. | Retribusi Jasa Tambat Kapal pada Dermaga ASP Kota Sibolga. | Rp. 40 perGT / jam |
| e. | Retribusi Jasa Air Bersih (PDAM) pada Dermaga ASP Kota Siboiga. | 12.000 /M 3 Rp. |
| f . | Retribusi Jasa Dermaga | Retribusi Jasa Dermaga |
| | 1 . Kendaraan Roda 2 (dua) 2. Kendaraan Roda 3 (tigaj Kendaraan Roda 4 (empat) 4 . Kendaraati Roda 6 (enam) 5. Kendaraan Roda 8 (delapan) - 10 6. Kendaraan Roda 12 (dua belas) _ 7. Kendaraan Roda 18 (delapan belas) 3 | 40.000,- / sekali menyeberang 50.000 , - / sekali menyeberang Rp . 60.000,- / sekali menyeberang Rp . 100.000,- / sekali menyeberang Rp. 120.000, - / sekali menyeberang Ri Ri Rp. 200.000,- / sekali menyeberang Rp. 300.000, - / sekali menyeberang |
| | (sepuluh) | |
| | belas) ke atas 16 (enam | |
Baginn Kelima
Relentuan Pcngecualian
BAB XVII - RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
Pasal 89

Dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan / atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
BAB XVIII - RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
Pasal 90

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
- b. Gelanggang Olahraga adalah suatu kawasan dimana didirikan bangunan yang memiliki fasilitas beberapa cabang Olahraga oleh Pemerintah Daerah.
- a. Tempat Rekreasi adalah tempat kegiatan yang menyegarkan kembali tubuh dan pikiran dari kehidupan sehari-hari, sehingga dapat rpempertinggi daya kreasi manusia dalam mencapai keseimbangan bekepja dan beristirahat. ailakukan untuk
- c. Stadion adalah lapangan yang dilengkapi bangunan, alat-alat perlengkapan, halaman dan lainnya yang didirikan oleh Pemerintah Daerah.
Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi terhadap pelavanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
BAB XVIII - RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
Pasal 92

Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah penyediaan pelayanan tempat rekreasi. pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan / atau dikelold oleh Pemerintah Daerah.
BAB XVIII - RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
Pasal 93

Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
BAB XVIII - RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
Pasal 94

Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.
<!-- formula-not-decoded -->
BAB XVIII - RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
Pasal 95

Tingkat penggunaan jasa retribusi tempat rekreasi dan olahraga berdasarkan frekuensi, jangka waktu, dan jumlah orang yang menggunakan.
Bagian Kecmpat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 96
Prinsip penetapan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Tempat Olahraga didasarkan kepada tujyan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya adrainistrasi biaya pembangunan dan biaya perawatan.
r
Struktur besamya retribusi Tempal Rekreasi dan Olahraga ditetapkan sebagai berikut:
- a. Tempat Rekreasi untuk sekali masuk:
- 1 . Pelajar dan Anak - anak
2. Dewasa
Rp. 500,- / orang
Rp. 1.000,-/ orang
Rp. 2.000,- / unit
Rp. 3.000, -/ unit
Rp. 5.000, - / unit
3. Sepeda Motor, Becak bermotor dan sejenisnya
4. Sedan, Jip, Pick Up dan sejenisnya
5. Mini Bus, bus dan sejenisnya
- b. Bangunan-bangunan yang dibangun oleh pemerintah di lokasi pariwisata:
1. Kios
Rp. 100.000,- / m 2 / tahun
Rp
30.000,- / m 2 / tahun
2. Tanah kosong
3. Pondok Lesehan:
- a) SarUpai dengan 2 jam
- bl Lebih dar 2 jam
4. Pemakaian Fasilitas Kamar Mandi:
- a) Mandi
- b) Buang air kesar / kecil
- c) Ganti Pakaian
5. Permainan Sepeda Air:
- a) Selama 30 menit
- b) Lebih dari 30 menit
Rp. 2.000,-
Rp. 4.000,-
Rp. 2.000, -/ crang
Rp.
1.000, -/ orang
- Rp. 1.000, -/ orang
Rp. 5.000, -/ orang
- Rp. 10.000,- / orang
Lapangan Simare-mare
| Pemakaian | Pemakaian | Tarif | Tarif | Keterangan |
|-------------|-----------------------------------------------|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Pagi sampai Malam Pukul 08.00 a / d 23.00 Wib | Rp. | 7.500.000 | Untuk kegiatan bisnis / komersial j ' ang dipergunakan untuk kepentingan Perorangan atau Badan Hukum |
| 2 | Pagi sampai Malam Pukul 18.00 s / d 23.00 Wib | Rp. | 1.500.000,- | keperluan diselenggarakan oleh instansi pemerintah baik sipil maupun TNI / POLRI, Organisasi sosial maupun Politik dan kegiatan sosial lainnya seperti resepsi atau pesta dan lain - lain . Catatan kegiatan Untuk atau yang Pembebasan arus (multiguna) ditanggung oleh peminjam atau diluar sewa lapangan |
Lapangan Stadion Horas:
1. Pemakaian untuk Olahraga:
- a) Pertandingan Sepak Bola :
- 1) Umum
- 2) Pelajar
- b) Pertandingan Futsal:
- 1) Umum
- 2) Pelajar
Rp.60.000 / Pertandingan
Rp.30.000 / Pertandingan
Rp.40.000 / Jam
Rp.20.000 / Jam
2. Pemakaian untuk Pertunjukan (konser)
- a) Pertunjukan Artis atau pertunjukan lain dari Luar Daerah (minimal 2 hari)
- b) Pertunjukan Artis atau pertunjukan lain dari dalam Daerah / Lokal ( minimal 2 hari)
- c) pasar malam dan sejenisnya (di lapangan futsal, volly dan basket)
Rp. 5.000.000 / hari
Rp. 1.000.000 / hari
Rp. 300.000 / hari
- e. Sport Centre Parombunan
1. Pemakaian Gedung Olahraga (GOR) :
- a) Pesta / Resepsi
- b) Olahraga Umum
- c) Olahraga yang di Sponsori
- d) Sosial, Politik dan Pendidikan
- e) Keagamaan
- f) Pemakaian untuk Pertunjukan (Konser)
2. Pemakaian KoJam Renang :
- a)
- Dewasa
- b) Anak-anak / Pelajar
- c) Arena Permainan Air
Rp. 1.000.000 / hari
Rp.
250.000 / hari
Rp. 500.000 / hari
Rp.
300.000 / hari
Rp.
200.000 / hari
Rp. 2.500.000 / hari
Rp. 4.000 / lx masuk
Rp. 2.000 / lx masuk
Rp. 5.000 / lx masuk
Bagian Kelima
Ketentuan Pengecualian
BAB XVIII - RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
Pasal 98

Dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan / atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan piliak swasta.
BAB XIX - RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR Pasal 99
Pasal 100

- Retribusi Penyeberangan di Air tidak diberlakukan dan dipungut di Kota Sibolga, karena potensi dan objeknya tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalarn peraturan perundang-undangan.
BAB XX
Pasal 102

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah tidak diberlakukan dan dipungut di Kota Sibolga, karena potensi dan objeknya tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalarn peraturan perundang - undangan.
1
r
BAB XXIV - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 109

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak langgal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
BAB XXIV - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 110

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihpn sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
2. ( 2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota .
- ( 1) Walikota atau pejabat yang dihunjuk, berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka mclaksanakan Peraturnn Daerah t &lt; -ntang Retribusi Daerah ini.
- ( 2 ) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
- a. memperlihatkan dan / atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasamya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan / atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peratuian Walikota.
BAB XXVII - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 113

- (1) Satuan Keija Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Besamya insentif sebagimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan maksimal sebesar 5 % (lima perseratus).
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sibolga.
1
- (4) Tata cara pemberian dan pemantaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010.
BAB XXIX - KETENTUAN PIDANA
Pasal 115

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau
pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- ( 2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.
BAB XXX - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 116

- Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi Daerah yang masih terutang berdaearkan Peraturan Daerah yang lama, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini, masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang. ( 1 )
- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, peraturan pelaksanaan yang ada di bidang retribusi daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belutn diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini. ( 2 )
BAB XXXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 118

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggai diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sibolga
Ditetapkan di Sibolga pada tanggai 1 8 - APR I L - 2012
M. SYARF1 HUTAURUK
Diundangkan di Sibolga pada tanggai SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA, 2012
MOCHAMAD SUGENG
LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2012 NOMOR ...