PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 1 Tahun 2011
Tentang No Description
Berlaku: 1 TAHUN 2011
N/A
Preamble

Menimbang
2. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka sebagai implementasi pelaksanaannya perlu diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); Mengingat
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
•\
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jen is Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2010 tentanq Sadan dan Lembaga lnternasional yang Tidak Dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010 tentang Sadan dan Perwakilan Lembaga lnternasional yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
dan
BUPATI SERDANG BEDAGAI
MEMUTUSKAN :
PERATIJRAN DAERAH TENTANG P 1AJAK DAERAH.
BABI
KETENTUAN UMUM
BAB II - JENIS PAJAK
Pasal 11

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.
BAB II - JENIS PAJAK
Pasal 12

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.
BAB II - JENIS PAJAK
Pasal 13

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
BAB II - JENIS PAJAK
Pasal 14

- (1) Besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. ·
2. .(2) Pajak restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah.
- (3) Masa Pajak untuk Pajak Restoran adalah 1 (satu) bulan kalender.
Bagian Ketiga Pajak Hiburan
BAB II - JENIS PAJAK
Pasal 15

Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas jasa penyelenggaraan hiburan yang dipungut bayaran.
- (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan yang dipungut bayaran.
- (2) Penyelenggaraan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan dengan Peraturan Bupati
- (1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.
- (2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.
- . (1 f Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hlburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket curna-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan
- (1) Tarif Pajak ditetapkan 15% (lima belas persen).
- (2) Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, pantl. pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak ditetapkan 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak ditetapkan 5% (lima persen).
- (1) Besaran pokok pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19. dengan dasar psnqenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah daerah .
3. . (3) Masa Pajak untuk Pajak Hiburan adalah 1 (satu) bulan kalender.
Bagian Keempat Pajak Reklame ·
Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas semua penyelenggaraan Reklame.
- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
- b. reklame kain;
- c. reklame melekat, stiker;
- d. reklame selebaran;
- e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. reklame udara;
9. . g. reklame apung;
- h. reklame suara;
- i. reklame film/slide;dan
·
- j. reklame peragaan.
- (3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:
3. .· a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. label/mark produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesl yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang rnengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (1) Subjek Pajak Reklame adalah setiap orang atau Badan Hukum yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah setiap orang atau Sadan Hukum yang menyelenggarakan Reklame secara sendiri maupun yang memanfaatkan penyelenggara jasa reklame .
- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR).
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasl penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dlketahul dan I atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor · sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah NSR = Jenis x Jumlah x Lokasi Penempatan x Waktu x Ukuran Media Reklame.
- (6) Hasil perhitungan Nilai Sewa .reklame sebaqairnana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan · dengan Peraturan Bupati.
Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (1) Besaran pokok pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif · sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 24.
- (2) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah.
- (3) Masa Pajak untuk Pajak Reklame adalah 1 (satu) bulan kalender
Bagian Kelima Pajak Penerangan Jalan
Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas penggunaan tenaga listrik
- (1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (3) Dikecualikan dari objek pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. penggunaan tenaga listrik yang digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
- c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait;
- (1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan · tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain.' wajib pajak penerangan jalan adalah penyedia tenaga listrik.
.
- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah nilai jual tenaga listrik
- (2) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :
- a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;
- b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
- (1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).
- (3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu setengah persen).
- (1) Besaran pokok pajak penerangan jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 30.
- (2) Pajak penerangan jalan yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
- (3) Hasil penerimaan pajak penerangan jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan melalui mekanisme anggaran yang berlaku.
- (4) Masa Pajak untuk Pajak Penerangan Jalan adalah 1 (satu) bu Ian kalender
Bagian Keenam Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- (1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi :
- a. asbes;
- b. batu tulis;
- c. batu setengah permata;
- d. batu kapur;
- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomit;
- i. feldspar;
- j. garam batu (halite);
- k. grafit;
- I. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
0. kaolin;
- p. leusit;
-
·
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. opsidien;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. phospat;
11. aa. talk;
- bb. tanah serap (fullers earth);
- cc. tanah diatome;
- dd. tanah liat
15. ee. tawas (alum):
16. ff. tras;
17. gg. yarosif;
18. hh. zeolit;
- ii. basal;
20. jj. trakkit; dan
21. kk. mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundanqundangan.
- (2) Dikecualikan dari objek pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada · ayat (1) adalah :
- a. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;
- b. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertarnbanqan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial;
- (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan · Batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.
- (1) Dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wllayah Kabupaten Serdang Bedagai.
- (4) Dalam hal nilai pasar dari produksi mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan.
Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen).
·
- (1) Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 36.
- (2) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dipungut di wilayah daerah.
- (3) Masa Pajak untuk Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah 1 (satu) bulan kalender
Bagian Ketujuh Pajak Parkir
Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan.
- (1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. penyelenpqaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
- c. penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik;
- (1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Sadan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadl atau badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.
- (1) Dasar Pengenaan Pajak Parklr adalah Jumlah pembayaran atau yang seharusnya dlbayar kepada penyelenggara tempat Parklr.
- (2) Dasar Pengenaan Pajak Parklr sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Peratura'n Bupati.
- (3) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma - cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.
Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).
- (1) Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dengan dasar perigenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal42. ·
- (2) Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah daerah.
- (3) Masa Pajak untuk Pajak Parkir adalah 1 (satu) bulan kalender
·
Bagian Kedelapan Pajak Air Tanah
Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan
- (1) Subjek air tanah adalah orang pribadi atau Sadan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Wajib Pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (1) Dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai perolehan air tanah.
- (2) Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
- a. jenis sumber air;
- b. lokasi sumber air;
- c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
- e. kualitas air; dan
- f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Tarif pajak air tanah ditetapkan sebesar 15% (lima be las persen ).
- (1) Besaran pokok pajak air tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
- (2) Pajak Air tanah yang terutang dipungut di wilayah daerah.
- (3) Masa Pajak untuk Pajak Air Tanah adalah 1 (satu) bulan kalender
Bagian Kesembilan Pajak Sarang Burung Walet
BAB II - JENIS PAJAK
Pasal 51

Dengan nama Pajak Sarang Burung wallet dipungut pajak atas pengambilan dan I atau . pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (1) Objek pajak sarang burung walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang burung walet yang dikenakan penerimaan riegara bukan pajak (PNBP);
- (1) Subjek pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.
- (2) Wajib pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.
- (1) Oasar pengenaan pajak sarang burung walet adalah nilai jual sarang burung walet.
- (2) Nilai jual sarang bu rung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah dengan volume sarang burung walet.
- (3) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (1) Besaran pokok sarang bu rung walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
- (2) Pajak sarang bu rung walet yang terutang dipungut di wilayah daerah.
- (3) Masa Pajak untuk Pajak Sarang Burung Walet adalah 1 (satu) bulan kalender.
Bagian Kesepuluh Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Dengan nama Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dipungut pajak atas Perolehan Hak atas Tanah dan I atau Bangunan.
- (1) Objek pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (2) Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. pemindahan hak karena :
- 1) jual beli;
- 2) tukar menukar;
- 3) hibah;
- 4) hi bah wasiat;
- 5) waris;
- 6) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
- 7) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
- 8) penunjukan pembeli dalam lelang;
- 9) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 10) penggabungan usaha;
- 11) peleburan usaha;
- 12) pemekaran usaha; atau
- 13) hadiah.
- b. pemberian hak baru karena :
·
·
- (4) Dalam hal NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan pada saat terutangnya BPHTB, NJOP Pajak Bumi dan Bangunan dapat didasarkan pada Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
- (5) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) · adalah bersifat sementara.
- (6) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak atau instansi yang berwenang di Kabupaten · Serdang Bedagai.
- (7) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,(enam puluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.
- (8) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
Tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan 5% (lima persen).
- (1) Besaran pokok bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (7) dan ayat (8).
- (2) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang terutang dipungut di wilayah daerah.
- (1) Saat terutangnya pajak bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan untuk :
- a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- b. tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- e. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan;
- f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan · ditandatanganinya akta;
- g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
- j. pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
- k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- I. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan
- o. lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang.
- (2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ).
- (1) Pejabat pembuat akta tanah/notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- 1) kelanjutan pelepasan hak; atau
- 2) di luar pelepasan hak
- (3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. hak milik;
- b. hak guna usaha;
- c. hak guna bangunan;
- d. hak pakai;
- e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
- f. hak pengelolaan.
- (4) Objek pajak yang tidak dikenakan bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah objek pajak yang diperoleh :
- a. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan atas perlakukan timbal balik;
- b. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
- c. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
- d. orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
- e. orang pribadi atau badan karena wakaf; dan
- f. orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.
- (1) Subjek pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah orang pribadi atau Sadan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. ·
- (2) Wajib pajak bea perolahan hak atas tanah dan bangunan adalah orang pribadi atau Sadan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (1) Dasar pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal ini :
- a. jual beli adalah harga transaksi;
- b. tukar menukar adalah nilai pasar;
- c. hibah adalah nilai pasar;
- d. hibah wasiat adalah nilai pasar;
- e. waris adalah nilai pasar;
- f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain adalah nilai pasar;
- g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
- h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
- i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
- j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
- k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
- I. peleburan usaha adalah nilai pasar;
- m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
- n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
- o. penunjukan pembelian dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.
- (3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf "a" sampai dengan huruf "n" tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
- (2) Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani pelayanan lelang negara, melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bu Ian berikutnya.
2. (3). Kepala Kantor yang membidangi pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- (1) Pejabat pembuat akta tanah/notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Bupati paling lam bat tanggal 10 (sepuluh) bu Ian berikutnya.
- (2) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (1) Pejabat pembuat akta tanah/notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
- (2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.
- (3) Kepala Kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (1) Sistem dan Prosedur pernunqutan BPHTB diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tata cara pengurusan akta pemindahan hak, pembayaran, penelitian SSPD, pendaftaran akta, pelaporan, penagihan, dan pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai hak dan kewajiban mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan peraturan daerah. Dengan demikian pemungutan pajak daerah harus didasarkan pada Peraturan Daerah.
Dengan adanya perluasan basis pajak sebagaimana yang diatur dalam UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah mengatur banyak hal mengenai perluasan cakupan dalam pajak daerah, seperti pajak hotel diperluas sehingga mencakup seluruh persewaan di hotel, pajak restoran diperluas hingga mencakup pelayanan katering. Ada 4 (empat) jenis pajak baru untuk Kabupaten/Kota, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Air Tanah yang semula merupakan pajak provinsi.
Dengan perluasan basis pajak yang disertai dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif tersebut, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dalam peraturan daerah ini telah menetapkan tarif masing-masing jenis pajak yang disesuai dengan kondisi riil masyarakat agar tidak memberatkan dan tidak mengganggu kestabilan iklim investasi, agar masing-masing sektor saling bersinergi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Serdang Bedagai. ·
Dengan berlakunya peraturan daerah ini, Kabupaten Serdang Bedagai diharapkan akan semakin mampu membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah, disisi lain akan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang selanjutnya diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
PENJELASAN
Pasal 3

Pasal 4

Cukup jelas.Cukupjelas.Cukup jelas.Cukup jefas.Cukup jelas.| | Huruf b | Pengecualian apartemen, kondominium, dan sejenisnya didasarkan atas izin usahanya. ||-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|| | Huruf c | Cukup jelas. || | Huruf d | Cukup jelas. || Pasal5 | | || | Cukup jelas. | || Pasal6 | Cukup jelas. | || | Cukup jelas. | || Pasal8 | Cukup jelas. | || ·Pasal9 | Cukup jelas. | ||
PENJELASAN
Pasal 19 | Cukup jelas. | |

| Pasal20 | Cukup jelas. | || Pasal21 | Cukup jelas. | || | Cukup jelas. | || Pa.sal 24 | Cukup jelas. | || | Cukup jelas. | || Pasal25 | Cukup jelas. | || Pasal26 | Cukup jelas. | || Pasal27 | Cukup jelas. | ||
PENJELASAN
Pasal 28 | Cukup jelas. | |

| Pasal29 | Cukup jelas. | || Pasal30 | Cukup jelas. | || Pasal31 | | || Pasal32 | Cukup jelas. | ||
PENJELASAN
Pasal 33 Pasal34 | Cukup jelas. Cukup jelas. |

|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||
PENJELASAN
Pasal 35 | Cukup jelas. |

| Pasal36 Pasal37 | Cukup jelas. Cukup jelas. || Pasal38 | || Pasal39 | Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. (1) || Pasal40
PENJELASAN
Pasal 41 Pasal42 Ayat Ayat | Sewa/tarif sebagaimana · dasar pengenaan pajak parkir yang dikelola secara monopoli dapat diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Cukup jelas. (2) |

| | Cukup jelas. (3) || Ayat Pasal43 | || Pasa144 | Cukup jelas Cukup jelas || Pasal45 Pasal46 Pasal47 | Cukup jelas. Cukup jelas. || Pasal48 | Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. || Pasal49 | Cukup jelas. Cukup jelas. || Pasal50 | ||
PENJELASAN
Pasal 52 | Cukup jelas. |

| Pasal53 | || Pasal51 | || | Cukup jelas. ||
PENJELASAN
Pasal 54 | |

| Pasal55 | Cukup jelas. || | Cukup jelas. || Pasal56 | |I,'·1IIrPasal57Pasal58Pasal59Pasal60Pasal61Pasal62Pasal63Pasal64Pasal65Pasal66Pasal67Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.ContehWajib pajak "A" membeli tanah dan bangunan dengan :- Nilai perolehan objek pajak= Rp. 65.000.000- Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak= Rp. 60.000.000- Nilai perolehan objek pajak kena pajak Pajak yang terutang 5% x Rp. 5.000.000= Rp. 5.000.000= Rp.250.000Cukup jelas.Ayat (1)Ayat (2)Ayat (3)Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Pasal68Ayat (1)Ayat (2)Ayat (3)Ayat (4)Ayat (5)Cukup jelas.Yang dimaksud dengan "risalah lelang" adalah kutipan risalah lelang yang ditandatangani oleh Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara.Cukup jelas.Cukup jelas.Ketentuan ini mengatur tata cara pengenaan pajak, yaitu ditetapkan oleh Bupati atau dibayar sendiri oleh wajib pajak.- Cara pertama, pajak dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.- Cara kedua, pajak dibayar sendiri adalah pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri .pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.Cukup jelas.Cukup [elas.Wajib pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara membayar sendiri diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPDJika wajib pajak yang diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang . terutang tidak memenuhi kewajibannya.,,·'Ayat (1)Ayat (2)Ayat (3)sebagaimana mestinya, dapat diterbitkan SKPDKB dan/atau SKPDKBT yang menjadi sarana penagihan.Ketentuan ini mengatur penerbitan surat ketetapan pajak atas pajak yang dibayar sendiri. Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepada wajib pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPTPD atau karena ditemukannya data fiskal tidak dilaporkan oleh wajib pajak.Ketentuan ini memberi kewenangan kepada Kepala Daerah untuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDN hanya terhadap kasus-kasus tertentu, dengan perkataan lain hanya terhadap wajib pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan/atau kewajiban material.## Contoh:1. Seorang wajib pajak menyampaikan SPTPD pada tahun pajak 2009, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun ternyata dari hasil pemeriksaan SPTPD yang disampaikan tidak benar, atas pajak yang terutang tersebut Bupati dapat menerbitkan SKPDKB ditambah dengan sanksi administratif.2. Wajib pajak berdasarkan hasil pemeriksaan Kepala Daerah ternyata jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak, Bupati dapat menerbitkan SKPDN.Wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam contoh yang telah diterbitkan SKPDKB, apabila dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah pajak terutang ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang Bupati dapat menerbitkan SKPDKBT.Huruf aCukup jelas. Angka 1)Cukup jelas. Angka 2)Angka 3)Yang dimaksud dengan "Penetapan pajak secara Jabatan" adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk. berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.Huruf b Huruf cCukup jelas.Cukup jelas.Ketentuan ini mengatur sanksi terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu mengenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari pajak yang tidak atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atas pajak yang tidak atau terlambat dibayar. Sanksi administratif berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dnegan diterbitkannya SKPDKB.Dalam hal wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu dengan ditemukannya data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang berasal dari hasil pemeriksaan sehingga pajak yang terutang bertambah,t·Ayat (4)Ayat (5)Pasal70
PENJELASAN
Pasal 75

Pasal 76

Pasal77Pasal78Ayat (1)Ayat (2)Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Huruf a s/d c Huruf d## Ayat (3)
PENJELASAN
Pasal 79

Cukup jelas

Pasal80Cukup jelasPasal81Cukup jelasPasal82Cukup jelasmaka terhadap wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak. Sanksi administratif ini tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkannya sebelum diadakan tindakan pemeriksaan.## Cukup jelas.Dalam hal wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) yaitu wajib pajak tidak mengisi SPTPD yang seharusnya dilakukannya dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang.Dalam kasus ini, Bupati menetapkan pajak yang terutang secara jabatan melalui penerbitan SKPDKB.Selain sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang, juga dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Sanksi administratif berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.Cukup jelas.Cukup jelas.Yang dimaksud dengan "Kondisi tertentu objek pajak" antara lain lahan pertanian yang sangat terbatas, bangunan ditempati sendiri yang dikuasai atau dimiliki oleh golongan wajib pajak tertentu.Cukup jelas.