Unknown Unknown Nomor ~$ Tahun 2023
Tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGAN1SAS1, 'J'IJ(}A8 OAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PE:RDAGANG,\N KABUPATEN DUT'ON
Berlaku: 6 Tahun 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATIOUTON
PERATURAN BUPATJ RIJTON NOMOR ~$ T/\HUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGAN1SAS1, 'J'IJ(}A8 OAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PE:RDAGANG,\N KABUPATEN DUT'ON
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAH/\ ESA
B!JPA'T'I R!ITON,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton, perlu merierapkan Peraruran Bupati tentang kedudukan, Susunari Organisasi, tugas clan fungsi serta Tata Kcrja Dinas Perdagangan Kabupaten Buton;
1.
N/A
Pasal 18

Undangundang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nornor 29 Tahun 1959 tcntang Pembentukan Daerah-dacrah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemertintahar, Daerah {Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nornor J 26, Tambahan Lcrnbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4438.);
4. Undang-Undang Nornor l2 Tahun 20! I rentang Pemberuukan Peraturan Peruudang-Uudangau (Lembai an Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 'Tambo han Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341
5. Undang Undo.ng Nornor 5 Tah'un 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (( Lernbaran Negara Repriblik lnrioriesia Ta hr m 2014 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 )
Menetapkan :
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor :044, Tambahan Lembaran Negara Republik I ndoncsla Numor 5587) seoagaimana telah bebcrapa, kali drubuh terakhir dcngan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2015 tcntar.g Perubo hun Kedua. atas Undang-Undang Nomor 2::1 1'~h11n 2014 tent.ang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 201,, Nornor' 114);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun '..lU15 tentang Organisaei Kementcrian Negara (Lc:nbaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 S Nomor 6 );
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nornor 2 Tnhun 2016 tentang Urusan Pernerintahan yang menjadi Kewerrangan Pemerintah Kabupaten Buton sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buron Tahun 2016 Nomor 112 );
11. Peraturan Daerah Ka bu paten Bu ton Nomor 6 t:ahun 2016 tentang Pembentuka.n dun Susunan Perarrgkat dacrah Kabupaten Buton tahun 2016 Nomor 116)
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPAT! TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BUTON.
METENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adaJah Kabupaten Buton.
2. Pernerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton.
3. 3\_ Bupati adalah Bupati Buron.
4. Wakil Dupati adalah Wakil Bupati Buton.
5. Uewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang setanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daeran Kabupaten Buton.
7. Dinas Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas Perdagangan adalah Dirias Perdagangan Kabupaten Buton.
8. Kepala Dinas Perdagangan adalah Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Buton.
9. Sekretariat adalan Sekretariat Dinas Perdagangan Kabuparen Buton.
10. Sckretnris Dlnas yang selanjutnya disebut Sekre:aris adalah Sekretaris Dinas Perdagangan Kabupaten Buton.
11. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perdagangan Kabupaten Euton.
12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Perdagangan Kabupaten Buton.
13. Sub Bagian adala h Sub Bagian pudu Dino.s Pcrdagangan Kabupaten Duton.
14. Kepala Sub Bagian adalab Kepala Sub Bagian pada Dinas Perdaganga.n Kabupaten Buton..
15. Seksi adalah Seksi pada Dinas Perdagangan Kabupaten Buton.
16. 1 n. Kepala 8ekisi ,:idalah Kepala Seksi pada Din as Perdagangan Kabupatcn Buton.
17. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disebut UYl'U adalah unsur pelaksana teknis Dinas Perdagangan Kabupaten Buton yang rnelaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis tertentu.
18. Kelompok Jabatan Fungeional adalah Kelornpok .Jabctan Fungsional di lingkungan Dinas Perdagangan Kabupaten Buron.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Dinas Perdagangan adalah unsur pelaksana urusan pernerintahan dibidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di. bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
RARIIT
- (l) Dinas J'crdagangan adalah Dinas Dacrah Tipc C.
- (2) Dinas Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Distribusi Pengembangan Perdagangan
- Kunsurnen d. Bidang Stabilitasi Harga, Standarisasi Dan Perlindungan
- c. Sub Bagjan/Seksi;
- f. UPTD; dan
- g. Kelornpok .Jabatan Fungsional.
- (3) Sekretariat sebagairnana dimak sud pada pada Ayat (2J Huruf b terdiri a tas :
- a. Subag perencanaan, Umurn Dan Kepegawaian; Dan
- b. Subag. Keuangan dan Perlengkapan
- (4) Bidang Distribusi Pengembangan Perdagangan Sebagaimana
Dimaksud Pada Ayat (2) Huruf C Terdiri Atas :
- a. Seksi Pengembangan ::;arar.:a Distribusi Perdagangan
- b. Sekai Paailitaai Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan.
- c. Seksi Bina Dagang
- (5) Bidang Stabilitasi Harga, Standaricnei Dan Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf d terdiri atas:
- a. Seksi Stabilitasi Da:n Standarisasi
- b. Seksi Perlindungan Konsumen
- c. Scksi Kemetrologian
- (6) Struktur Organisasi Dinas Perdagangan tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal ~ ayat (21 huruf h, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang scbagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat {2) huruf c.huruf d, dan huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertar,ggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) Subbagian sebagaimana duuaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dipimpin oleh seoro.ng Kepala Subbo.gio.n yo.ng berada di buwah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) 8P.k,:;i ,:;P.hAg:iimana dimaksud dalarn pasal 3 ayat (4), Ayat (5), danA.yat 16) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah clan bertanggungjawab kepada kepala Bidang mas.ngmasing.
TUGAS DAN FUNGSl
Bagian Kesatu
Umum
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 5

- (1) Dinas Perdagangan mempunyai rugas mcrnbantu Bupati melaksanakan uru san Perueriutalrau yang menjadi kewenangan Dacrah dan Tugas Pcmbatuan yang diberikan oleh Kepula Deerah dibidang Perdagangan.
- (2) Dinas Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagairnana dirnaksud pada Ayat (I) menyelenggara:.Can fungsi:
- a. pcrurmrsarr kebijakan sesuai dengan Jingkup tugasnya,
- b. Pelaksanaan Kebijakan. sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan Evuluasi dan Pelaporan sesuat dengan lingkup rngasnya:
- d. Pelaksanaan adrninistraei dinas seauai dengan lingJ...-up tugasnya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupari rerkait dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua Kcpala Dinas
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Perdagangan rnernpunyai rugas rnelaksanakan urusun Pemerintahan yang menjadi kewenangan Vaerah dibidang Pcrdagangan meliputi perencanaan kawasan perdagangan, pembangunan kawcean Perdaga.ngan dan pcngembangan kawasau Perdagangan serta melaksanakan tugas pcmbontuan yang diberikan kepada daerah dibidang Perdagangan.
- (2) Kepala Dinas dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan kebijakan perencanaan, pembangunan dan pengembangan kawasan perdagangan;
- b. Pelaksanaan xebijakan perencanaan pernbangunan dan pengembangan kawasan transrnigrasi serta tugas pembantuan yangdberikan kepada. daerah;
- c. Pclaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan dan pcngcmbangan kawaaan Perdagangan serta tugas pernbantuan yang dberikan kepada daerah
- d. Pela ksanaan ;,emhin;crnn rerhadap UPTD dn Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Pelaksanaan adrninistrasi Dinas Perdagangan.dan
- f. Pelaksanaan fungsi lair; yang diberikan oleh Bupati terkait decgan rugas dan Iungsinya,
Bagian Kctiga Sekretar.at
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 7

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan administrasi dan kesekretariatan kepada semua satuan kerja dilingkungan Dinas yang meliputi urusan penyusunan rencana program, urusan keuangan, kepegawaian, kctatalakaanaan , hukum, humas dau protukol, urnuru dan perlerigkapan, melokcanukun uruecn pendidikan do.n pelatiho.n, serta m.elakukan penyus.unan laporan akuntabilitas dan evaluasi kinerja Dinas.
- (2) Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) rnenyelenggarakan fungsi:
- a. Pelaksanan urusan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan dau hokum, scrta pcndidikan dan pelatinan;
- b. Pelnlcsariaan trruean kcuangan, pcrbcndaharaan dan penyusunan anggaran;
- c. Pelaksanaan 11n1sRn 11m11m, pN"s11ratan. perlengkapan, rumah tangga. humas dan protokol;
- d. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan :ugas pokok dan fungsinya.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 8

Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Kepcgawaian rnempunyai tugas:
- a. me.aksanakan urusan pengetolaan surat rnenyurat ctan arsrp, adrninistras. kepegawaian, ketatalaksanaan, rurnah tangga,humas dan protokol;
- b. menyusun pere ncanaan do.n program kerja kegiotan diriae Perdagangan;
- c. mengumpulkan bahan petunjuk teknis perumusan rancangan peraturan dan prod uk hukum daerah dibidang perdagangan, serta
- ci. rnelaksanakan urusan pendidikan dan pelatihan.
PasaJ 9
Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, mempunyai tugas:
- a. rnengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis,
- b. me!aksanakan penyusunan anggaran,
- c. mengelola administrasi keuangan dan perbendaharaan, serta
- d. melaksanakan urusan perlengkapan dinas
Bagiau Keempat
Bidang Distribusi Pengernbangan Perdagangan
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 10

- (1) Bidang Distribusi Pengernbangan Perdagaugau, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan kcrja sarna inetnnei pemerintnh dengan Lembaga Swasta dalam pembiriaan iklim usaha, serta mcningkatkan ekspor impor RetR kemirrausahaan dibidang perdagangan,
- (2) Bidang Distribusi Pcngembangan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja pada Distribusi Pengembangan Perdagangan,
- b. pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan perizinan dibidang pernagangan,
- c. peningkatan hubungan antar Lembaga terkait di wilayah regional, nasional dan intcrnasional,
- d. Pernuntauan den evuluusi pelalceanann kebijakan tckrria,
- e. Pelaksanaan bimbingan usaha dan pendaftaran perusahaan,
Paeal 11
Kepala Seksi Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan, mempunyai tugas
1. Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan seksi pengembangan saran distribusi perdagangan;
2. Menyusun rcncaca kcrja dan program seksi pengembangan saran distribusi perdagangan;
3. membangun dan mengelola sarana Uistribusi Pcdagangan;
4. mernbina dan pengelola sarana Distribuei perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 12

Seksi Fasilitasi Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan, mempunyai rugas :
1. Mcnyiapkan baharr pedoman dan petunjuk penerbitan reknmenda si rek nis ter+iadap izin pengelola pasar rakyat pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;
2. Menerbitkan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB)
3. Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk penerbitar. rekomendasi tcknis terhadap izin usaha perdagangan rninurnan beralkohol sesuai kewenangan daerah;
4. berbahaya dar. pelabelan bahan 4. Memeriksa Iasilitas pcnyimpanan bahan pengawasan disiribusi, peuerna:sau dan berbahaya di tingkat Daerah;
5. melaporkan dan PKAPT 5. Merekuruendasikan penerbitan perdagangan kayu dan pulau;
6. Menerbitkan eurat keterangan aeal (dalam hal daerah telah ditetapkan sebagai instansi penerbitan surat keterangan asal).
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 13

Seksi Bina Uagang mempunyai tugas :
1. mernpersiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan;
2. Menyusun rencana kerja seksi stabilitas dan stndartsasi
3. memasilitasi pelaksanaan pembinaan tekr.is usaha perdagangan.
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas;
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
Bagian Kelima
Bidang Stabilitasi Harga, Standarisasi
Dan Perlindungan Konsurnen
- (1) Bidang Stabililasi Harga, Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen rnernpunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam rnelakukan pengawasan sesuai standar produser dan kebijakan tekrris pelaksanaan, melakukan koordinasi serta monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan distribusi dan pemantauan harga barang yang beredar di pasar serta rnelaksanakan koordinasi pada lembaga kcmetrologian.
- (2) Bidang Stabilitasi Harga, Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen dala.m melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn pasal 14 menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan dean perlindungan konsumen serta kemetrologian
- b. Pelaksanaan monitoring, koordinasi dan evaluasi terhadap kegiatan distribusi dan stablisasi harga barang dipasaran
- c. Pelaksanaan 'pengawasan, pengendalian peredaran, dan penarikan retribusi minuman beralkohol
- d. Melaksanakan bi.mbingan dan pengawasan kemetrologian dan penggunaan UTIP tcrhadap para pelaku usaha
- e. Penyelenggaraan tera, tera ulang, ctan reparatur UTTP
- f. Pclaksaan tugas .ain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pukuk dan Iuugsiuya.
Pasa! lS
Kepala Seksi Stabilitasi Dan Standarisasi mempunyai tugas:
- l. Meyiapkan bahan pedornan dan petunjuk teknis kegiatan seksi stabilitas dan stndarisasi;
2. Menyusun rencana kerja seksi stabilitas dan stndarisasi;
3. menjamin ketcrsediaan barang kebutuhan pokok dan baraug penting di tingkat Daerah;
4. rncmantau harga stok barang kcburubun pokok dan bararig penting di tingkat Daerah:
5. melakukan operasi pAs::ir rlalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah;
6. mengawasi pupuk dan pestisida tingkat daerah dalam melakukan pelaksanaan pengadaan;
7. rnelaksanakan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.
8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas;
9. Melaksanakan tugas lain yang diberik.an oleh atasan
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 16

Seksi Perlindungan Konsumen mempunyai tugas :
- I . Meyiapkan bahan pedo:nan can petunjuk teknis kegiatan seksi Perlindungan Konsumen
2. Menyusun rcncana kcrja seksi Perlindungan konsumen;
3. melaksanakan metrology legal berupa tcra-tcra dan pcngawasan
- 4 Melaporkan hasil pelaksanaan rugas;
5. Melokaanalcan tugas lain yang diberikan oleh atasan
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 17

Seksi Kemetrotogian mernpunyai tugas:
- l. Meyiapkan bahan pedornan dan petunjuk teknis kegiatan seks: Kemetrologian;
2. Menvusun rencana kerja seksi Kcmetrologian
3. Melakukan pengawasan sesuai standar prosedur dan kebijakan teknis;
4. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pada lembaga kemetrologian.
5. Melaporkan hasil petaksanaan tugas;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
TATA KER,JA
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 18

Setiap unsur di Lingkungan Dinas Perdagangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Perdagangan sendiri maupun dalam hubungan antar Dinas Perdagangan dengan Perangkat Daerah dan /atau lembaga Lain yang terkait.
BAB II - KEDUDUKAN
Pasal 19

- (1) Setiap pimpinan Unit Organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan rugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Penyerahan dan petunjuk sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) harus ciikuti dan di.patuhi olch bawahan eccare bertanggungjawa.b acrta diloporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Unit Organisasi harus melakukan pernbinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.
•
•
- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perdagangan dalarn melaksanakan tugas dan fungsinya dapat diberikan bantuan pembiayaan sP.suni dcngan ketenruan Peraturan PerundangUndangan.
BAB Vlll - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 26

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
BAB Vlll - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 27

- (1) Di Lingkungan Dinas Perdagangan dapat dibentuk UPTD sesuai dengan kebutuhan dan besarnya beban keria berdasarkar; Pernturan Pen.lndang-Unda.ngan yang berlalcu.
- (2) Pembentukan dan susunan organisaei UPTD scbagairnana dimaksud pada ayat ( l) diarur dengan Pcraturan Bupati tersendiri.
BAB Vlll - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 28

Di lingkungan Dinas ?erdagangan dapat dibentuk kelompok jabatan fungeional scauai kebu:uhan berdasarkan Peraturan Pcrundangundangan yang berlaku.
Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana diatur dalam Peraruran Bupati ini dilaksanakan mulai Tahun 2017.
BAB Vlll - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 30

- (1) Pada saat Per-atuira.n Bupati ini rnulai berl:lk11, IJPTD yang sudah dibentuk tctap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai denga.n ditetapkannya l'eratcran Bupati tentang Pemtentukan UPTD yang baru.
2. ini . (2) Pembentukan UP'l'D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enarn) bulan sejak diundangkannya Perazuran Bupati
,
'
PENUTUP
BAB Vlll - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Nornor 41 Tahun 20 J 3 ten tang Kedudukan, Togas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupatcn Buton, dicabut chm dinyatakan tidak berlaku.
BAB Vlll - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 32

Peraturan Bupati mulai bertaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mcngetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengcm penempatannya dalam Derita Daerah Kabupateu Buton.
| PARAT | PARAT | PARAT |
| ~ | ~ | |
| llti.r '.1, | llti.r '.1, | |
| \<,.!II, | \ti~ | |
| ~~ | ~ | ' ~ |
| ~U;} | ~~ | f |
Ditetapkan di Pas a r w a j o pada tanggal 1.2) Oktober 2016
SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN
•
'
,
'
1:'ada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Nomor 41 Tahun 2013 ten tang Kedudukan, Togas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bucon, dicahur dari dinyatakan tidak berlaku.
BAB Vlll - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 32

Peraturan Bupati mutai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Derita Daeralr Kabupaten Buton.
| PARAF | PARAF |
|--------------|---------|
| ~> '3, | |
| ~.,. ~en~"'I | |
| ~ ~~ | ~· |
| '{:-clro<) ~ | f |
SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN
Cap/TTD
BUPATI BUTON,
Ditetapkan di Pa s a r w a j o pada tanggal 13 Oktober 2016
KAS~M.
SH
Pembina Utama Muda, IV /c Nip. 19580101 198903 1 012
BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2016 NOMOR J'.?.f ...
Dh mdarigkan
i
Pas a r w a j o
pada tanggal
Plt. SEKRET
~ DAERAH KABUPA'l'h:N,
2016
' .
I
•