PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 8/2016 Tahun 2016
Tentang PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL INSPEKTORAT KOTA MALANG
Berlaku: 7 April 2016
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
Menetapkan
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawasan Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
MEMUTUSKAN :
- PERATURAN WALIKOTA MALANG TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL INSPEKTORAT KOTA MALANG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Malang.
5. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada Instansi Pemerintah, Lembaga dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan Negara sesuai dengan Peraturan
Perundang-Undangan, yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dengan hak dan kewajibah yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

- (1) Piagam Pengawasan Internal memuat :
- a. visi dan misi;
- b. tujuan dan sasaran;
- c. kedudukan;
- d. nilai-nilai;
- e. ruang lingkup;
- f. kewenangan;
- g. tanggung jawab;
- h. larangan perangkapn tugas jabatan auditor;dan
- i. hubungan kerja koordinasi.
- (2) Bentuk, isi dan penjelasan piagam pengawasan internal sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.
Ditetapkan di Malang pada tanggal 7 April 2016
WALIKOTA MALANG, ttd.
MOCH. ANTON
Diundangkan di Malang pada tanggal 7 April 2016
Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG, ttd.
CIPTO WIYONO
TABRANI, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19650302 199003 1 019
BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2016 NOMOR 8
LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL INSPEKTORAT KOTA MALANG
BENTUK, ISI DAN PENJELASAN PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL
A. PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL INSPEKTORAT
PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL
1. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rnagka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
2. Inspektorat Kota Malang adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan oengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kota Malang.
3. Inspektorat Kota Malang memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada satuan kerja perangkat derah di lingkup Pemerintah Kota Malang yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam penjelasan piagam ini.
WALIKOTA MALANG, ttd.
MOCH. ANTON
1. PENDAHULUAN
- a. Piagam Pengawasan Internal merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh aparat pengawasan intern Pemerintah.
- b. Piagam Pengawasan Internal merupakan penegasan komitmen Walikota terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan.
- c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah perangkat daerah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah.
2. MAKSUD DAN TUJUAN
- a. Maksud disusunnya Piagam Pengawasan Internal ini adalah memberikan landasan, pedoman dan batasan kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan bagi aparat Inspektorat dalam melakukan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah.
- b. Tujuan disusunnya Piagam Pengawasan Internal ini adalah:
- 1) memberikan penegasan dan komitmen dari Walikota tentang pentingnya peran pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah;
- 2) memberikan deskripsi dan ilustrasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pihak pihak terkait tentang kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawab Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), sehingga dapat menumbuhkan dan melahirkan pemahaman yang positif terkait urgensi pengawasan serta dapat mendorong kerja sama sinergis dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik;
- c. menumbuhkembangkan nilai-nilai budaya organisasi seperti: intergritas, kejujuran, akuntabilitas, obyektif, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- d. mencipktakan lingkungan pengendalian yang kondusif dalam mewujudkan penyelenggaraa pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme (KKN).
3. VISI DAN MISI
- a. Visi inspektorat adalah 'Tewujudnya Aparatur Dan Hasil Pengawasan Internal Yang Profesional Dan Berkualitas Untuk Peningkatan Pelayanan Publik Yang Prima'.
- b. Misi inspektorat adalah 'Mewujudkan Peningkatan Kualitas Aparatur Dan Hasil Pengawasan Untuk Mendorong Pelayanan Publik Dan Pemerintahan Yang Akuntabel'.
4. TUJUAN DAN SASARAN
- a. Tujuan Inspektorat adalah terwujudnya aparatur dan hasil pengawasan yang berkualitas untuk mendorong pelayanan publik dan pemerintahan yang akuntabel.
- b. Sasaran Inspektorat adalah sebagai berikut :
- 1) meningkatkan hasil pengawasan yang berkualitas;
- 2) meningkatnya profesionalitas SDM APIP;
- 3) meingkatkan profesionalitas, efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan.
5. KEDUDUKAN
- a. Inspektorat merupakan Perangkat Daerah sebagai Unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- b. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
6. Nilai-nilai
Nilai-nilai Inspektorat adalah sebagai berikut:
- a. Integritas yaitu sikap jujur, adil, berani, bijaksana dan bertanggung jawab yang harus dimiliki oleh seluruh anggota APIP untuk dijadikan sebagai landasanan bersikap, bekerja, dan dalam mengambil keputusan serta untuk membangun kepercayaan ( trust ) atau kredibilitas pribadi dan institusi.
- b. Profesional yaitu kesanggupan seluruh anggota APIP untuk dapat melaksanakan tugas sesuai standar kinerja atau tugas yang ditetapkan, dengan dilandasi oleh :
- 1) Sikap ( attitude ) semangat/ motivasi kerja tinggi, berkomitmen, pantang menyerah;
- 2) Pengetahuan ( knowledge ) yang luas;
- 3) Keterampilan ( skill ) yang tinggi;
- c. Obyektif yaitu sikap untuk mengungkapkan atau menyampaikan data/informasi sesuai dengan fakta material yang ada, dan menghindari benturan kepentingan yang dapat menggaranggu dalam berikap dan pengambilan keputusan.
- d. Independent yaitu sikap menjunjung tinggi ketidakberpihakan, mengedepankan profesionalitas dan mengutamakan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan keterpaduan dan sinergisitas.
- e. Perbaikan terus menerus ( continous improvement ) yaitu sikap untuk sekali mengembangkan diri ( self development ), mengembangkan kualitas sumber daya manusia (SDM), selalu memperbaiki proses, metode, mekanisme kerja dan produk organisasi dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM dan organisasi untuk mencapai kualitas pelayanan terbaik.
7. RUANG LINGKUP PENGAWASAN INTERNAL
10. Untuk dapat mencapai sasaran pengawasan intern, maka ruang lingkup pengawasan inspektorat mencakup:
- a. audit/pemerinkasaan reguler atau berkala terhadap SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. audit/pemeriksaan kasus terhadap permasalahan tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. audit/pemeriksaan khusus
- d. audit/pemeriksaan terhadap Badan Usaha Milik Daerah;
- e. audit laporan keuangan di SKPD;
- f. audit kinerja SKPD;
- g. audit tujuan tertentu SKPD;
- h. review terhadap laporan keuangan SKPD dan laporan keuangan pemerintah daerah
- i. review terhadap laporan kinerja pemerintah daerah;
- j. review terhadap rencana kegiatan dan anggaran (RKA) SKPD;
- k. evaluasi terhadap implemetasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada SKPD;
- l. monitoring kegiatan fisik SKPD;
- m. monitoring pendapatan asli daerah;
- n. mengkoordinasikan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan atas pemeriksaan Inspektorat, Inspektorat Provinsi, Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementrian dan Badan Pemeriksa Keuangan;dan
- o. monitoring dan evaluasi atas hasil pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.
8. KEWENANGAN
Untuk dapat melaksanakan fungsi dan tugas optimal sesuai dengan lingkup pengawasan yang dimiliki, Inspektorat memiliki kewenangan sebagai berikut:
- a. menentukan obyek pemeriksaan yang akan dituangkan dalam program kerja pengawasan tahunan (PKPT);
- b. melakukan pemeriksaan, review, pendampingan, asistensi/konsultasi, pemantauan dan evaluasi terhadap skpd dan unit kerja sesuai PKPT maupun non PKPT;
- c. memperoleh akses informasi secara penuh terhadap seluruh tugas pokok dan fungsi SKPD atau unit kerja yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan intern terhadap seluruh SKPD, Perusahaan Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. memiliki akses informasi terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh lembaga lain di luar SKPD yang sumber pendanaannya sebagian atau seluruhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menentukan mekanisme, metodologi, teknik dan lingkup waktu pemeriksaan sesuai dengan standar audit/pemeriksaan untuk mencapai tujuan dan hasil pemeriksaan yang akan dicapai secara optimal;
- f. menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan koordinasi, singkronisasi dan integrasi pengawasan dengan berbagai instusi, singkronisasi dan integrasi pengawasan dengan berbagai institusi pengawasan dan lembaga terkait agar mencapai proses dan hasil oengawasan yang bekualitas dan terpadu serta tidak tumpang tindih;
- h. bekerjasama dengan lembaga pengawasan lain dalam rangka pemerinkasaan dan peningkatan kompetensi dan profesionalisme APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menerima atau menolah permintaan pemerisaan dari pihak lain atas dasar peritimbangan-perimbangan rasional yang dapat dipertanggungjawabkan;
- j. pendampingan, asistensi dan sosialisasi terhadap akuntabilitas penyelenggaran Pemerintah Daerah dalam rangka terwujudnya good governance .
9. TANGGUNG JAWAB
Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, isnpektorat mempunyai tanggung jawab:
- a. Meningkatkan dan mengembangkan potensi, kompetensi, dan profesionalisme APIP;
- b. Menyusun dan melaksanakan PKPT yang berbasis risiko;
- c. Menerapkan kode etik dan standar audit APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan ;
- d. Memperkuat pelaksana prinsip prinsip tata kelola pemerintaha yang baik ( good governance ) melalui penerapan SPIP;
- e. Mengupayakan kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- f. Menjamin bahwa proses dan hasil pengawasan dilakukan secara obyektif sesuai dengan standar audit pemeriksaan dan dilaksanakan bebas dari KKN;
- g. menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak terkait dengan memperlihatikan asas kerahasiaan; dan
- h. menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada menteri yang membidangi secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR
- a. Auditor tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional kegiatan yang di audit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu obyektifitas dan independensi seseorang auditor.
- b. Auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.
11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI
Inspektorat dengan auditi
- 1) Untuk dapat mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan inter, inspektorat menjalin hubungan kerja yang sinergis dan koordinasi dengan auditi meliputi :
- a) SKPD;
- b) BUMD;
- c) Lembaga lain yang sumber pendanaanya sebagian atau seluruhnya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- 2) Hubungan kerja yang sinergis dan koordinasi sebagaimana dimaksud meliputi :
- a) menyampaikan rencana pengawasan atau audit kepada auditi setiap awal pemeriksaan;
- b) melakukan pengawasan terhadap auditi dengan komunikasi yang efektif sehingga tercipta kerja sama yang konstruktif antara APIP dengan auditi;
- c) meminta tanggapan/pendapat terhadap auditi dengan komunikasi yang efektif sehingga tercipta kesimpulan, temuan dan rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan secara tertulis kepada pejabat auditi yang bertanggung jawab;
- d) menyampaikan hasil pemeriksaan atau laporan hasil pemeriksaan (LHP);
- e) melakukan pendampingan/asistensi, konsultasi, sosialisasi terkait dengan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan;
- f) melakukan pendampingan kepada auditi pada saat pengawasan oleh aparat pengawas eksternal;
- g) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana tindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan tugas auditi dan melaksanakan inspeksi disiplin pegawai;
- h) menetapkan status proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat kepada auditi;dan
- i) mengkoordinasikan penyelesaian rencana tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
- b. Inspektorat dengan Inspektorat Provinsi dengan
16. Hubungan kerja dan koordinasi antara inspektorat inspektorat provinsi berupa:
- 1) melakukan koordinasi penyusunan PKPT;
- 2) berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan rapat koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- 3) melakukan kerjasama, pendampingan, pengembangan SDM pengawasan dan peningkatan akuntabilitas penyelnggaraan pemerintah daerah;
- 4) melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- 5) berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan
22. d.
- 6) melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam asosiasi audit internal pemerintah indonesia (AAIPI) wilayah provinsi jawa timur.
- c. Inspektorat dengan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota lain hubungan kerja dan koordinasi antara inspektorat dengan inspektorat kab/kota lain berupa:
- 1) melakukan audiensi dan studi banding pelaksanaan tugas pengawasan;
- 2) berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan
- 3) melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam asosiasi audit internal pemerintah indonesia (AAIPI)
28. Inspektorat dengan Kementrian Dalam Negeri Hubungan kerja dan koordinasi antara inspektorat dan Kementrian
29. Dalam Negeri berupa:
- 1) berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan rapat koordinasi pengawasan daerah-nasional (rakorwasdanas) sebagai upaya koordinasi, singkronisasi dan integrasi pengawasan antara institusi pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 2) menjabarkan kebijakan pengawasan tahunan kementrian dalam negeri dalam arah kebijakan dan mekanisme kerja operational pengawasan daerah;
- 3) melakukan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan;
- 4) berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
- e. Inspektorat dengan Kementrian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
35. Hubungan kerja dan koordinasi antara Inspektorat dengan Kementrian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berupa :
- 1) berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan forum komunikasi pendayagunaan aparatur negara (forkompanda) sebagai upaya koordinasi, singkroniasai dan integrasi pendayagunaan aparatur negara;
- 2) menjabarkan kebijakan pengawasan kedalam arah, kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah;
- 3) melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- 4) menyampaikan ikhtisar laporan pengawasan semesteran dan tahunan; dan
- 5) berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
- f. Inspektorat dengan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kemetrian Hubungan Kerja dan Koordinasi Antara Inspektorat dengan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementrian berupa:
- 1) berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan rapat koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- 2) melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- 3) berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan;dan
7. .
- 4) melakukan joint audit
9. Inspektorat dengan Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan Hubungan Kerja dan koordinasi Antara Inspektorat dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan berupa :
- 1) berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan rapat koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- 2) melakukan kerjasama pendampingan, peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan peningkatan tata kelola pengawasan;
- 3) melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- 4) berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan;
- 5) melakukan koordinasi, komunikasi dn kerjasama dalam asosiasi audit internal pemerintah indonesia (AAIPI) wilayah Provinsi Jwa Timur ;dan
- 6) melakukan joint audit .
- h. Inspektorat dengan Badan Pemeriksa Keuangan
17. Hubungan kerja dan koordinasi atara Inspektorat dengan Badan Pemeriksa Keuangan berupa:
- 1) berpartisipasi aktif mengikuti kegiatana pemuktahiran data tindak lanjut haisl pemeriksaan;
- 2) melakukan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan oleh badan pemeriksa keuangan (BPK);
- 3) mengkoordinasikan penyampaian managemen letter oleh BPK atas pemeriksaan terhadap LKPD atau auditi;
21. i.
- 4) mengkoordinasikan penyampaian LHP BPK terhadap pemeriksaan atas LKPD atau instansi/unit kerja; dan
- 5) berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
24. Inspektorat dengan Aparat Penergak Hukum
25. Hubungan kerja dan koordinasi antara Inspektorat dengan Aparat Penegak Hukum berupa :
- 1) Melaksanakan pemeriksaan atas permintaan dari penegak hukum berdasarkan perintah walikota; dan
- 2) Memberikan keterangan pada saat proses penyelidikan,penyidikan dan dalam persidangan atas suatu perkara terkait dengan permintaan pemeriksaan dari penegak hukum berdasarkan peritah walikota.
12. PENUTUP
Piagam pengawasan internal dapat dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik praktik terbaik dibidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
WALIKOTA MALANG, ttd.
MOCH. ANTON
Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
TABRANI, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19650302 199003 1 019