PERATURAN DAERAH KOTA Unknown Nomor 14 Tahun 2015
Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Berlaku: 31 Desember 2015
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
WALIKOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PONTIANAK,
:
:
- a. bahwa Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa kegiatan investasi di Kota Pontianak memiliki kontribusi penting dalam meningkatkan pembangunan, perekonomian kesejahteraan masyarakat, dan pendapatan daerah sehingga keberlangsungan kegiatan investasi tersebut perlu didukung melalui kebijakan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- c. bahwa dengan adanya perkembangan perekonomian didaerah dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai penyelenggaraan daerah, maka perlu dilakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan;
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 1988 Nomor 14 Seri D Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung di Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2012 Nomor 5);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK
dan
WALIKOTA PONTIANAK
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 108) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 diubah, di antara angka 17i dan angka 18 Pasal 1 ditambah 1 angka, yakni angka 17j, dan angka 50 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Pontianak.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Pontianak.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan termasuk di dalamnya penertiban Izin Mendirikan Bangunan untuk bangunan yang telah berdiri tetapi belum memiliki izin dan balik nama IMB kepada Pemerintah Kota baik pribadi atau badan.
13. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
14. 13a. Pemohon adalah setiap orang, badan hukum atau usaha, kelompok orang, dan lembaga atau organisasi yang mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan kepada Pemerintah Daerah, dan untuk bangunan fungsi khusus kepada Pemerintah.
14. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
16. 14a. Rehabilitasi/renovasi/memugar adalah pekerjaan mengganti dan/atau menambah seluruh atau sebagian bangunan yang ada.
15. Dihapus.
16. Dihapus.
17. Bangunan adalah bangunan gedung dan bukan gedung.
20. 17a. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
21. 17b. Bangunan bukan gedung adalah suatu perwujudan fisik pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.
22. 17c. Bangunan Gedung Hunian adalah bangunan yang difungsikan sebagai rumah tinggal sederhana dan rumah tinggal tidak sederhana.
23. 17d. Bangunan Gedung Keagamaan adalah bangunan yang difungsikan untuk kegiatan keagamaan yang terdiri atas mesjid/mushola, gereja, vihara, klenteng, pura, dan bangunan pelengkap keagamaan
24. 17e. Bangunan Gedung Usaha adalah bangunan yang difungsikan untuk kegiatan usaha yang terdiri atas bangunan perkantoran, komersil, pasar modern, rumah toko, rumah kantor, mal/supermarket, restoran, dan lain-lain sejenisnya.
25. 17f. Bangunan Gedung Sosial dan Budaya adalah bangunan yang difungsikan untuk kegiatan sosial dan budaya yang terdiri atas bangunan olah raga, bangunan pemakaman, bangunan kesenian/kebudayaan, bangunan pasar tradisional, bangunan terminal/halte bus, bangunan pendidikan, bangunan kesehatan, kantor pemerintahan, bangunan panti jompo, panti asuhan, dan lain-lain sejenisnya.
26. 17g. Bangunan Ganda/Campuran adalah bangunan yang lebih dari satu fungsi antara lain terdiri atas hotel, apartemen, mall/shopping center, sport hall, dan/atau hiburan dan lain-lain sejenisnya.
27. 17h. Bangunan Penunjang adalah bangunan yang terdiri atas pelataran parkir, lapangan tenis, lapangan basket, lapangan golf, pondasi, pondasi tangki, pagar tembok/besi dan tanggul turap, septic tank/bak penampungan bekas air kotoran, sumur serapan, dan teras tidak beratap atau tempat pencucian, dan lain-lain sejenisnya.
28. 17i. Bangunan Khusus adalah bangunan yang menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya terdiri atas dinding penahan tanah, penanaman tanki, landasan tanki, bangunan pengolahan air, gardu linstrik, gardu telepon, menara/tower, tiang listrik/telepon, jembatan penyebrangan, billboard/megatron, kolam renang, kolam ikan air deras, gapura, patung, monumen, dan lain-lain sejenisnya.
29. 17j. Bangunan Tertentu adalah bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum dan berfungsi khusus yang dalam pembangunan dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya terdiri atas menara/tower, billboard/megatron, dan lain-lain sejenisnya.
18. Dihapus.
19. Dihapus.
20. Dihapus.
33. 20a. Indeks Fungsi Bangunan adalah indeks yang mempengaruhi besarnya retribusi IMB berdasarkan fungsi bangunan.
34. 20b. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disebut NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP Pengganti.
21. Dihapus.
22. Dihapus.
23. Dihapus.
24. Dihapus.
25. Dihapus.
26. Dihapus.
27. Retribusi Izin Gangguan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi pada kawasan tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
2. 27a. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman, dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus.
3. 27b. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi pada kawasan tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
28. Kawasan Perindustrian adalah kawasan dengan luas tertentu yang peruntukannya sebagai tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang lainnya.
29. Kawasan Perdagangan adalah kawasan dengan luas tertentu yang peruntukannya sebagai tempat pemusatan kegiatan perdagangan.
30. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang peruntukannya sebagai tempat kegiatan pariwisata.
31. Kawasan Pergudangan adalah kawasan dengan luas tertentu yang peruntukannya sebagai pemusatan kegiatan pergudangan.
32. Kawasan Perumahan adalah kawasan dengan luas tertentu yang peruntukannya sebagai tempat pemukiman atau tempat tinggal.
33. Retribusi Izin Trayek adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin termasuk izin operasional dan izin insidentil kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam daerah.
34. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan menggunakan kendaraan angkutan penumpang umum, angkutan barang umum, angkutan barang berbahaya, angkutan peti kemas, angkutan alat berat, dan angkutan khusus yang mempunya asal dan tujuan tetap, lintasan tetap, jadwal tetap maupun tidak terjadwal dalam wilayah daerah.
35. Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dan/atau barang dengan kendaraan umum pada jaringan trayek.
36. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang terjadi dari kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang dan/atau barang.
37. Izin Operasional adalah izin untuk melakukan kegiatan pengangkutan dengan kendaraan umum tidak dalam tayek.
38. Izin Insidentil adalah izin yang dapat diberikan kepada Perusahaan Angkutan yang telah memiliki Izin Trayek untuk mempergunakan kendaraan bermotor yang telah memiliki Izin Trayek atau kendaraan cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.
39. Dihapus.
40. Dihapus.
41. Dihapus.
42. Dihapus.
43. Dihapus.
44. Dihapus.
45. Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan, pembudidayaan, pengolahan, dan pemasaran ikan.
46. Izin Usaha Penangkapan Ikan (SPI) adalah Izin tertulis yang hars dimiliki setiap kapal perikanan untuj melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
47. Izin Usaha Pengumpulan dan Pengangkutan Ikan (SPPI) adlah izin tertulis yang harus dimiliki oleh perorangan/perusahaan perikanan untuk melakukan usaha pengumpulan dan pengangkutan ikan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
48. Izin Usaha Budidaya Perikanan (SBI) adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh perorangan/Perusahaan perikanan untuk melakukan usaha memelihara, membesarkan, dan/atau membiakan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
49. Izin Usaha Pengolahan Hasil Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh perorangan/perusahaan perikanan untuk menghasilkan produk terakhir termasuk penanganan, pengumpulan, pengangkutan, pengemasan, penyimpanan dan pendistribusian dengan menggunakan sarana prosuksi yang tercantum dalam izin tersebut.
50. Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi perizinan tertentu.
51. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kota Pontianak.
52. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
53. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
54. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
55. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
56. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
57. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan suatu bangunan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- (2) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan yang meliputi :
- a. bangunan gedung; dan
- b. pra sarana bangunan gedung.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana ruang, denagan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien lantai bangunan (KLB), Koefisien Daerah Hijau (KDH) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (4) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan Rumah Ibadah.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (2a) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 5

- (1) Tingkat penggunaan jasa IMB bangunan gedung diukur berdasarkan luas lantai bangunan dan indeks integrasi.
- (2) Luas lantai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh luas lantai bangunan.
3. (2a) Indeks integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perkalian indeks kegiatan, indeks parameter fungsi, dan indeks parameter klasifikasi.
- (3) Dihapus.
- (4) Tingkat penggunaan jasa IMB prasarana bangunan gedung diukur berdasarkan volume, indeks kegiatan dan indeks jenis prasarana bangunan gedung.
4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (3) huruf c, ayat (4), ayat (9) dan ayat (10) diubah, dan ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 6

- (1) Komponen Retribusi IMB terdiri dari :
- a. biaya bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung;
- b. biaya administrasi dan pendaftaran permohonan IMB; dan
4. c.
5. biaya plat IMB.
- (2) Biaya bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan rumus Volume x Indeks x 1 % NJOP bumi/m2.
- (3) Volume (V) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai berikut:
- a. untuk bangunan gedung adalah luas bangunan;
- b. untuk billboard/megatron adalah total luas bidang reklame;
- c. untuk menara/tower adalah tinggi menara/tower dan luas tapak/dasar ; dan
- d. untuk tangki atau bak air adalah isi atau kubikasinya.
- (4) Indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus.
- (8) Dihapus.
- (9) Biaya administrasi dan pendaftaran permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)/permohonan.
- (10) Biaya Plat/Stiker/Banner IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sejumlah Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- (11) Dihapus.
5. Pasal 7 ayat (1) dihapus. ayat (2) dihapus.
6. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 8

- (1) Bagi bangunan yang telah berdiri tetapi tidak memiliki IMB, jika secara administratif dan teknis memenuhi persyaratan dapat diterbitkan IMB Penertiban.
- (2) Besarnya retribusi IMB Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus : Volume x Indeks x 1% NJOP bumi/m 2 x (1-Indeksp).
- (3) Indeksp sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Indeks Penyusutan yang dilihat dari umur bangunan.
7. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat 3 dan ayat 4, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 11

- (1) Struktur besarnya tarif untuk IMB adalah hasil perkalian dari volume bangunan, indeks dan harga satuan.
- (2) Besarnya harga satuan setiap bangunan gedung atau pra sarana bangunan gedung adalah 1 % (satu persen) NJOP Bumi per m2 tahun berjalan.
- (3) Besarnya Retribusi IMB untuk bangunan gedung yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dihitung dengan cara mengalikan harga satuan, luas lantai dan indeks integrasi bangunan gedung.
- (4) Besarnya Retribusi IMB untuk prasarana bangunan yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dihitung dengan cara mengalikan harga satuan pra sarana bangunan, volume atau besaran, indeks jenis prasarana bangunan gedung dan indeks kegiatan prasarana bangunan gedung.
8. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 20

- (1) Tarif Retribusi Izin Gangguan adalah hasil perkalian dari luas tempat usaha dan indeks lokasi.
2. (1a) Tarif Retribusi Izin Gangguan Tower adalah hasil perkalian dari tinggi tower, luas tapak dan indeks lokasi.
3. (1b) Tarif Retribusi Izin Gangguan Reklame adalah hasil perkalian Luas Reklame, tinggi dan indeks lokasi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif luas ruang tempat usaha per meter persegi tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
9. Ketentuan Pasal 35 huruf a angka 2 dan angka 3 dihapus, huruf b angka 2 dihapus huruf c sampai dengan huruf e dihapus, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.
Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 31 Desember 2015
WALIKOTA PONTIANAK, ttd
SUTARMIDJI
Diundangkan di Pontianak pada tanggal 31 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, ttd
MOCHAMAD AKIP
LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2015 NOMOR 14
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (14/2015)