PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 2 Tahun 2012
Tentang No Description
Berlaku: 2 TAHUN 2012
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat bahwa untuk melaksanakan pasal 201 dan 202 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pengaturan Besaran Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GU), dan Tambahan Uang Persediaan (TU) bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon.
1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
3. Undang-Undang Nomor 1 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang' Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); ,1°
Menetapkan
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Perturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2012 Nomor 1).
MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TOMOHON TENTANG PENGATURAN BESARAN UANG PERSEDIAAN GANTI UANG PERSEDIAAN DAN T AMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TU) BAGI SETI AP SKPD DI KOTA TOMOHON ·TAHUN ANGGARAN 2012
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kesatuan Masyarakat hukum Kota Tomohon yang mempunyai batasbatas wilayah dan berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerin'tah Daerah adalah Walikota Tomohon, dan perahgkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 2.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Tomohon. 3.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tomohon.,f 4.
5. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, selanjutnya disebut DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas inelaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjunya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
10. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
11. SPP Ganti Uang Persediaan yang selajutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
12. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
BAB II - PENYEDIAAN DANA DAN PERMINTAAN PEMBAYARAN
Pasal 2

1. Uang Persediaan (UP) diberikan satu kali untuk setiap SKPD.
2. SPP UP hanya dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran belanja pada klasifikasi yang diperbolehkan yaitu pada Kelompok Belanja Langsung, untuk Jenis Belanja Pegawai dan Jenis Belanja Barang dan Jasa.
3. Besaran UP untuk setiap SKPD, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
Pasa l 3
1. SPP Ganti Uang Persediaan selanjutnya disingkat SPP GU diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran belanja pada klasifikasi yang, diperbolehkan yaitu pada Kelompok Belanja Langsung, untuk Jenis Belanja Pegawai dan Jenis Belanja Barang dan Jasa.
2. Besaran GU untuk setiap SKPD, tidak melebihijumlah UP~ 2.
Diundangkan di Tomohon pada tanggal 31 Ja .nu3ri 2012
SEKRET ARIS DAERAH ,
P
Drs. ARNOLD
POLI, SH,.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630815
198803
1 019
BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2012 NOMOR: 2-
BAB II - PENYEDIAAN DANA DAN PERMINTAAN PEMBAYARAN
Pasal 4

1. SPP Tambahan Uang Persediaan selanjutnya disingkat SPP TU diberikan untuk melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak.
2. SPP TU diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran belanja pada klasifikasi yang diperbolehkan yaitu pada Kelompok Belanja Langsung, untuk Jenis Belanja Pegawai dan Jenis Belanja Barang dan Jasa.
3. Batas jumlah pengajuan SPP Tu untuk Klasifikasi Belanja yang diperbolehkan untuk TU harus mendapat persetujuan PPKD.
4. Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetor ke rekening kas umum daerah.
5. Besaran TU untuk setiap SKPD, tidak melebihi jumlah UP.
N/A
PASAL 11

Pcrnturnn l::lupnll in, muloi herlnku pado lllnP,gHl diundungkttn.
A11ar seuap orang dapat mengetahumya, memerintnhkrm pcngundangru, Pcro.turnn klupat.1 ini, dengnn penempatnnnya dnlam Rerita l1nerah Kahupatcn 8uton.
-
Ditctepken di Pasarwajo
pnda t.anggal I"!-, . 1 10 2016
'
Pit. BUPATI 81.JTON,
Pl:Jl&gt;.l!AT
pa.:O
ni t. '&gt; E" IC 0.A
•
A&gt;1S1C:/\J 0.
'
-
.;'I ;A � G OA
f'..',l;IAb HU'f:vM
""
&amp;FFltlfDI KALIMUDDCN
•
Menetapkan
Padebanggal ,
2016
MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANQ PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANO RENCANA KERJA PEMERINTAII DAERAH (RKPDI KABUPATEN BUTON TAHUN 2017.
PA.SAL l
Ketentunn Bab. V dalam Lampiran Pasal 3 Peraturan Bupen Buton Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemcrintnh Daerah (RKPD) Kabupnten Buton Tahun 2017 (Serita Oaerah Kabupau::n Buton 1'ahun 2016 Nomor 104], diubah schingga Lrunpira.n Pnsal 3 berbunyi 1&lt;cbagainuma tercantum dalrun Lampirnn Pernturun Bupati mi.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku padu t.anggcl diundangkan.
Agar eetiap orang dopo! menget.uhuinya, memcrintahkan pcngundangan Pt::ruturun Bupnti mi, dengan penempntunnya do.lam Beritu Oacrah Kabupaten Buton.
Ditetapka.n di Pasarwajo
pmia t.unggal 1; Oktober 2016
Plt. BUPAT1 ROTON,
Diun angkan di Pasarwajo xarr.ARll!il DAKRAl[ KABUPATD 80101'1
Pembina Utama Muda; IV/c NIP . 19580101 198903 1 012
BBRlTA DAERAH KABUPATEJI BUTON TAJIUN 2016 !fOMOR 1&lt;ft"
EFFERDJ KALDIUDDIN