PP Unknown Nomor 4 Tahun 2008
Tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Berlaku: 4 TAHUN 2008
N/A
Preamble

Menimbang : kebutuhan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah,
Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
Menetapkan :
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten / Kota;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Dan
BUPATI SIDENRENG RAPPANG
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
6. Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Daerah;
7. Badan/Kantor adalah lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang sifatnya lebih teknis;
8. Unit Pelaksana Teknis Badan selanjutnya disingkat UPT Badan adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah;
BAB II - PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari :
- a. Badan Kesbang Linmas
- b. Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
- c. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
- d. Badan Kepegawaian Daerah
- e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- f. Badan Pengelola Keuangan Daerah
- g. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
- h. Inspektorat Kabupaten
- i. Kantor Lingkungan Hidup
- j. Kantor Arsip dan Perpustakaan
- k. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
- l. Rumah Sakit Nene Mallomo
- m. Rumah Sakit Arifin Nu'mang
BAB III - BADAN KESBANG DAN LINMAS
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesbang dan Linmas adalah sebagai berikut :
- a. Kepala
- b. Sekretariat
1. Sub Bagian Perencanaan
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Hubungan Antar Lembaga
1. Sub Bidang Kelembagaan
2. Sub Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan
- d. Bidang Kesatuan Bangsa
1. Sub Bidang Pembauran
2. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat
1. Sub Bidang Kesiagaan
2. Sub Bidang Peningkatan SDM Satuan Linmas
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesbang dan Linmas, tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
BAB III - BADAN KESBANG DAN LINMAS
Pasal 4

- (1) Badan Kesbang dan Linmas berkedudukan sebagai unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Kesbang dan Linmas mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Badan Kesbang dan Linmas mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesbang dan linmas;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesbang dan linmas;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesbang dan linmas; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesbang dan Linmas, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - BADAN PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut :
- a. Kepala
- b. Sekretariat
1. Sub Bagian Perencanaan
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Penyuluhan
1. Sub Bidang Pengkajian Teknologi dan Penyuluhan
2. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat Tani
- d. Bidang Sumber Daya Manusia
1. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan
2. Sub Bidang Standarisasi dan Akreditasi Penyuluhan
- e. Bidang Ketahanan Pangan
1. Sub Bidang Distribusi, Ketersediaan dan Kelembagaan Pangan
2. Sub Bidang Penganekaragaman Konsumsi Kewaspadaan Pangan dan Gizi
- f. UPT Badan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
BAB IV - BADAN PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN
Pasal 6

- (1) Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan berkedudukan sebagai unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penyuluhan dan ketahanan pangan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penyuluhan dan ketahanan pangan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penyuluhan dan ketahanan pangan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penyuluhan dan ketahanan pangan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB V - BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut :
- a. Kepala
- b. Sekretariat
1. Sub Bagian Perencanaan
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Otonomi Desa
1. Sub Bidang Fasilitasi Perundang-Undangan
2. Sub Bidang Pendapatan dan Kekayaan Desa
- d. Bidang Pemerintahan Desa
1. Sub Bidang Administrasi Pemerintahan Desa
2. Sub Bidang Pengembangan Desa dan Lembaga Desa
- e. Bidang Tehknologi Tepat Guna
1. Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam
2. Sub Bidang Tekhnologi Tepat Guna
- g. UPT Badan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
BAB V - BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
Pasal 8

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa berkedudukan sebagai unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah adalah sebagai berikut :
- a. Kepala
- b. Sekretariat
1. Sub Bagian Perencanaan
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pengembangan dan Diklat
1. Sub Bidang Pengembangan Karier Pegawai
2. Sub Bidang Diklat
- d. Bidang Mutasi
1. Sub Bidang Mutasi
2. Sub Bidang Data dan Simpeg
- e. Bidang Kesejahteraan
1. Sub Bidang Kesejahteraan, Pensiun dan Taspen
2. Sub Bidang Kedudukan Hukum
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
BAB VI - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Pasal 10

- (1) Badan Kepegawaian Daerah berkedudukan sebagai unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan kepegawaian daerah.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan kepegawaian daerah;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan kepegawaian daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan kepegawaian daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :
- a. Kepala
- b. Sekretariat
1. Sub Bagian Perencanaan
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Penelitian dan Pengembangan
1. Sub Bidang Analisis Ekonomi dan Sosial Budaya
2. Sub Bidang Analisis Fisik, prasarana, Data dan Informasi
- d. Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya
1. Sub Bidang Ekonomi
2. Sub Bidang Sosial Budaya
- e. Bidang Fisik dan Prasarana
1. Sub Bidang Pertambangan, Energi dan Pengembangan Wilayah
2. Sub Bidang Pengairan, Perhubungan dan Telekomunikasi
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, tercantum dalam Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
BAB VII - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 12

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkedudukan sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :
- a. perumusan Kebijakan teknis perencanaan;
- b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat
1. Sub Bagian Perencanaan
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Anggaran
1. Sub Bidang Anggaran
2. Sub Bidang Pengendalian
- d. Bidang Perbendaharaan
1. Sub Bidang Verifikasi dan Pengujian
2. Sub Bidang Pengelolaan dan Penata Usahaan
- e. Bidang Pengelolaan Asset
1. Sub Bidang Analisis Kebutuhan dan Pemeliharaan
2. Sub Bidang Inventarisasi dan Pengendalian
- f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan
1. Sub Bidang Akuntansi
2. Sub Bidang Informasi dan Pelaporan
- g. UPT Badan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah, tercantum dalam Lampiran VI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
BAB VIII - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Pasal 14

- (1) Badan Pengelola Keuangan Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pengelolaan keuangan dan asset serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelola keuangan daerah;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelola keuangan daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelola keuangan daerah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah sebagai berikut :
- a. Kepala
- b. Sekretariat
1. Sub Bagian Perencanaan
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Keluarga Berencana
1. Sub Bidang Operasional Keluarga Berencana
2. Sub Bidang Operasional Keluarga Sejahtera
- d. Bidang Penggerakan Masyarakat
1. Sub Bidang Pengolahan Data Advokasi dan KIE
2. Sub Bidang Pemberdayaan Institusi Masyarakat
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan
1. Sub Bidang Kesetaraan Gender
2. Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
- f. UPT Badan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, tercantum dalam Lampiran VII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
BAB IX - BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Pasal 16

- (1) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan berkedudukan sebagai unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai denga tugas dan fungsinya..
- (4) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB X - INSPEKTORAT KABUPATEN Bagian Kesatu Susunan Organisasi
Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten adalah sebagai berikut :
- a. Inspektur Kabupaten
- b. Sekretariat
1. Sub Bagian Perencanaan
2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
3. Sub Bagian Administrasi dan Umum
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I
1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan
2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan
3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II
1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan
2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan
3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III
1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan
2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan
3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV
1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan
2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan
3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten, tercantum dalam Lampiran VIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
BAB X - INSPEKTORAT KABUPATEN Bagian Kesatu Susunan Organisasi
Pasal 18

- (1) Inspektorat Kabupaten berkedudukan sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang inspektur yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati, dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
- (2) Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Inspektorat Kabupaten mempunyai fungsi :
- a. Perencanaan program pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
- (4) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XI - TATA KERJA
Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan singkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
BAB XI - TATA KERJA
Pasal 20

- (1) Kepala Badan wajib mengawasi Sekretaris dan setiap Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing, dan bila terjadi penyimpangan dapat mengambil langkah-langkah yang perlu sesuai dengan peraturan.
- (2) Sekretaris dan setiap Kepala Bidang wajib mengawasi pelaksanaan tugas setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi masing-masing, dan bila terjadi penyimpangan dapat mengambil langkah-langkah yang perlu sesuai dengan peraturan.
- (3) Setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib mengawasi pelaksanaan tugas setiap Stafnya masing-masing, dan bila terjadi penyimpangan dapat mengambil langkah-langkah yang perlu sesuai dengan peraturan.
BAB XI - TATA KERJA
Pasal 21

- (1) Kepala Badan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan Sekretaris dan setiap Kepala Bidang, dan memberi bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang.
- (2) Sekretaris dan setiap Kepala Bidang bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas masing-masing.
- (3) Setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan setiap Stafnya masing-masing, dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugasnya.
BAB XI - TATA KERJA
Pasal 22

- (1) Kepala Badan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dan berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (2) Sekretaris dan setiap Kepala Bidang bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dan berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap Kepala Sub Bagian bertanggung jawab kepada Sekretaris, dan berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap Kepala Seksi bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing, dan berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
Bagian Kedua Inspektorat Kabupaten
BAB XI - TATA KERJA
Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur Kabupaten, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan singkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
BAB XI - TATA KERJA
Pasal 24

- (1) Inspektur Kabupaten wajib mengawasi Sekretaris dan setiap Inspektur Pembantu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing, dan bila terjadi penyimpangan dapat mengambil langkah-langkah yang perlu sesuai dengan peraturan.
- (2) Sekretaris wajib mengawasi pelaksanaan tugas setiap Kepala Sub Bagian dan bila terjadi penyimpangan dapat mengambil langkah-langkah yang perlu sesuai dengan peraturan.
- (3) Setiap Inspektur Pembantu wajib mengawasi pelaksanaan tugas setiap Kepala Seksi masing-masing. dan bila terjadi penyimpangan dapat mengambil langkah-langkah yang perlu sesuai dengan peraturan.
- (4) Setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib mengawasi pelaksanaan tugas setiap Staf masing-masing, dan bila terjadi penyimpangan dapat mengambil langkahlangkah yang perlu sesuai dengan peraturan.
BAB XI - TATA KERJA
Pasal 25

- (1) Inspektur Kabupaten bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan Sekretaris dan setiap Inspektur Pembantu, dan memberi bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas Sekretaris dan Inspektur Pembantu.
- (2) Sekretaris bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan setiap Kepala Sub Bagian, dan memberi bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugasnya masingmasing.
- (3) Setiap Inspektur Pembantu bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan setiap Kepala Seksi masing-masing, dan memberi bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing.
- (4) Setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan setiap Staf masing-masing, dan memberi bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing.
BAB XI - TATA KERJA
Pasal 26

- (1) Inspektur Kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah, dan berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (2) Sekretaris dan setiap Inspektur Pembantu bertanggung jawab kepada Inspektur Kabupaten, dan berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap Kepala Sub Bagian bertanggung jawab kepada Sekretaris, dan berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap Kepala Seksi bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu masing-masing, dan berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
BAB XII - KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :
- a. Kepala
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi AMDAL
- d. Seksi Pengawasan dan Pengendalian
- e. Seksi Pemantauan dan Pemulihan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Lingkungan Hidup, tercantum dalam Lampiran IX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
BAB XII - KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 28

- (1) Kantor Lingkungan Hidup berkedudukan sebagai unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kantor Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- b. pemberian pelayanan pendukung atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Lingkungan Hidup, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XIII - KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
Pasal 29

- (1) Kantor Arsip dan Perpustakaan terdiri dari :
- a. Kepala
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Perpustakaan
- d. Seksi Arsip dan Dokumentasi
- e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan tercantum dalam Lampiran X sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
BAB XIII - KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
Pasal 30

- (1) Kantor Arsip dan Perpustakaan berkedudukan sebagai unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor Arsip dan Perpustakaan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan arsip dan perpustakaan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kantor Arsip dan Perpustakaan mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan arsip dan perpustakaan;
- b. pemberian pelayanan pendukung atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan arsip dan dokumentasi;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan arsip dan dokumentasi; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Arsip dan Perpustakaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XIV - KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :
- a. Kepala
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Pengendalian Operasional
- d. Seksi Pengembangan Kapasitas
- e. Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, tercantum dalam Lampiran XI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
BAB XIV - KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pasal 32

- (1) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja berkedudukan sebagai unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XV - RUMAH SAKIT NENE MALLOMO
Pasal 33

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Nene Mallomo adalah sebagai berikut :
- a. Kepala
- b. Bagian Tata Usaha
1. Sub Bagian Umum
2. Sub Bagian Perlengkapan
3. Sub Bagian Kepegawaian
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan
1. Seksi Rekan Medik dan Pelaporan
2. Seksi Monitoring dan Evaluasi
- d. Bidang Keuangan
1. Seksi Anggaran
2. Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi
- e. Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan
1. Seksi Keperawatan, Pelayanan dan Penunjang Medis
2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Nene Mallomo, tercantum dalam Lampiran XII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
BAB XV - RUMAH SAKIT NENE MALLOMO
Pasal 34

- (1) Rumah Sakit Nene Mallomo berkedudukan sebagai unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Rumah Sakit Nene Mallomo mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Rumah Sakit Nene Mallomo mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Nene Mallomo, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XVI - RUMAH SAKIT ARIFIN NU'MANG
Pasal 35

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Arifin Nu'mang adalah sebagai berikut :
- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Perencanaan dan Pengembangan;
- d. Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Arifin Nu'mang, tercantum dalam Lampiran XIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
BAB XVI - RUMAH SAKIT ARIFIN NU'MANG
Pasal 36

- (1) Rumah Sakit Arifin Nu'mang berkedudukan sebagai unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Rumah Sakit Arifin Nu'mang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Rumah Sakit Arifin Nu'mang mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan;
- b. pemberian pelayanan pendukung atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Arifin Nu'mang, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XVII - TATA KERJA
Pasal 37

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan singkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
BAB XVII - TATA KERJA
Pasal 38

- (1) Kepala Kantor wajib mengawasi pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan setiap Kepala Seksi, dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkahlangkah yang perlu sesuai dengan peraturan.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan setiap Kepala Seksi wajib mengawasi pelaksanaan tugas Staf masing-masing, dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang perlu sesuai dengan peraturan.
BAB XVII - TATA KERJA
Pasal 39

- (1) Kepala Kantor bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan setiap Kepala Seksi, dan memberi bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas masing-masing.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan setiap Kepala Seksi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan setiap Staf masing-masing, dan memberi bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas masing-masing.
BAB XVII - TATA KERJA
Pasal 40

- (1) Kepala Kantor bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan setiap Kepala Seksi bertanggung jawab kepada Kepala Kantor dan berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
Bagian Kedua Rumah sakit Nene Mallomo
BAB XVII - TATA KERJA
Pasal 41

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Rumah Sakit, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan singkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
BAB XVII - TATA KERJA
Pasal 42

- (1) Direktur Rumah Sakit wajib mengawasi pelaksanaan tugas Kepala Bagian Tata Usaha dan setiap Kepala Bidang, dan bila terjadi penyimpangan dapat mengambil langkahlangkah yang perlu sesuai dengan peraturan.
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang wajib mengawasi pelaksanaan tugas setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi masing-masing, dan bila terjadi penyimpangan dapat mengambil langkah-langkah yang perlu sesuai dengan peraturan.
- (3) Setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib mengawasi pelaksanaan tugas setiap Staf masing-masing, dan bila terjadi penyimpangan dapat mengambil langkahlangkah yang perlu sesuai dengan peraturan.
BAB XVII - TATA KERJA
Pasal 43

- (1) Direktur Rumah Sakit bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan Kepala Bagian Tata Usaha dan setiap Kepala Bidang, dan memberi bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing.
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha dan setiap Kepala Bidang bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi masing-masing, dan memberi bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing.
- (3) Setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan Staf masing-masing, dan memberi bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing.
BAB XVII - TATA KERJA
Pasal 44

- (1) Direktur Rumah Sakit bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha dan setiap Kepala Bidang bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit dan berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap Kepala Sub Bagian bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha, dan berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap Kepala Seksi bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing, dan berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
Bagian Ketiga
Rumah Sakit Arifin Nu'mang
BAB XVII - TATA KERJA
Pasal 45

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Rumah Sakit, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan singkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
BAB XVII - TATA KERJA
Pasal 46

- (1) Direktur Rumah Sakit wajib mengawasi pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan setiap Kepala Seksi, dan bila terjadi penyimpangan dapat mengambil langkah-langkah yang perlu sesuai dengan peraturan.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan setiap Kepala Seksi wajib mengawasi pelaksanaan tugas setiap Stafnya masing-masing, dan bila terjadi penyimpangan dapat mengambil langkah-langkah yang perlu sesuai dengan peraturan.
BAB XVII - TATA KERJA
Pasal 47

- (1) Direktur Rumah Sakit bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan setiap Kepala Seksi, dan memberi bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan setiap Kepala Seksi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan setiap Staf masing-masing, dan memberi bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing.
BAB XVII - TATA KERJA
Pasal 48

- (1) Direktur Rumah Sakit bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan setiap Kepala Seksi bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit dan berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 49

Pengaturan tentang UPT Badan mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati.
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 50

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini :
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2004 Nomor 34);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2004 Nomor 35);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2004 Nomor 38);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Nene' Mallomo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2004 Nomor 39);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Arifin Nu'mang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2004 Nomor 40);
6. f Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2004 Nomor 41);
7. g Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005 Nomor 11);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penghubung (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005 Nomor 13);
9. i Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 20);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 21);
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
Ditetapkan di Pangkajene pada tanggal,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG,
H. ANDI RANGGONG
Diundangkan di Pangkajene pada tanggal,
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,
Drs. H. HASANUDDIN SYAFIUDDIN, M.Si.
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2008 NOMOR ...
BIDANG TUGAS INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH
Bidang Tugas Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) adalah meliputi Urusan :
Inspektur Pembantu Wilayah I
1. Urusan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
2. Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
3. Urusan Bidang Pemerintahan Umum
4. Urusan Bidang Kesbang - Linmas
5. Urusan Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
6. Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Inspektur Pembantu Wilayah II
1. Urusan Bidang Perekonomian
2. Urusan Bidang Pertanian
3. Urusan Bidang Pekerjaan Umum
4. Urusan Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
5. Urusan Bidang Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
6. Urusan Bidang Perencanaan Pembangunan, Litbang dan Statistik
7. Urusan Bidang Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
8. Urusan Bidang Pendidikan
9. Urusan Bidang Kesehatan
Inspektur Pembantu Wilayah III
1. Urusan Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
2. Urusan Bidang Kepegawaian dan Diklat
3. Urusan Bidang Pelayanan Kesehatan
4. Urusan Bidang Lingkungan Hidup
5. Urusan Bidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumen
6. Urusan Bidang Perusda
7. Urusan Bidang PDAM
8. Urusan Bidang Hukum, Humas, Umum dan Organisasi
Inspektur Pembantu Wilayah IV
Urusan Pemerintahan di Desa
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;
- c. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang;
- d. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
- e. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan;
- f. Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Daerah;
- g. Badan/Kantor adalah lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang sifatnya lebih teknis;
- h. Unit Pelaksana Teknis Badan selanjutnya disingkat UPT Badan adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah;
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari :
1. Badan Kesbang Linmas
2. Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
3. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
4. Badan Kepegawaian Daerah
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset
7. Inspektorat Kabupaten
8. Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayan Perempuan
9. kantor Lingkungan Hidup
10. Kantor Arsip dan Perpustakaan
11. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
12. Rumah Sakit Nene Mallomo
13. Rumah Sakit Arifin Nu'mang
BAB III - BADAN KESBANG DAN LINMAS
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesbang dan Linmas adalah sebagai berikut :
- a. Kepala
- b. Sekretariat
1. Sub Bagian Perencanaan
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Hubungan Antar Lembaga
1. Sub Bidang Kelembagaan
2. Sub Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan
- d. Bidang Kesatuan Bangsa
1. Sub Bidang Pembauran
2. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat
1. Sub Bidang Kesiagaan
2. Sub Bidang Peningkatan SDM Satuan Linmas
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesbang dan Linmas, tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
- (1) Badan Kesbang Linmas berkedudukan sebagai unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Badan Kesbang Linmas mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan lingkungan masyarakat;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Badan Kesbang Linmas mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesbang dan linmas;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesbang dan linmas;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesbang dan linmas; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesbang dan Linmas, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB IV - BADAN PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut :
- a. Kepala
- b. Sekretariat
1. Sub Bagian Perencanaan
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Penyuluhan
1. Sub Bidang Pengkajian Teknologi dan Penyuluhan
2. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat Tani
- d. Bidang Sumber Daya Manusia
1. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan
2. Sub Bidang Standarisasi dan Akreditasi Penyuluhan
- e. Bidang Ketahanan Pangan
1. Sub Bidang Distribusi, Ketersediaan dan Kelembagaan Pangan
2. Sub Bidang Penganekaragaman Konsumsi Kewaspadaan Pangan dan Gizi
- f. UPT Badan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
- (1) Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan berkedudukan sebagai unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penyuluhan dan ketahanan pangan;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penyuluhan dan ketahanan pangan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penyuluhan dan ketahanan pangan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penyuluhan dan ketahanan pangan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB V - BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut :
- a. Kepala
- b. Sekretariat
1. Sub Bagian Perencanaan
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Otonomi Desa
1. Sub Bidang Fasilitasi Perundang-Undangan
2. Sub Bidang Pendapatan dan Kekayaan Desa
- d. Bidang Pemerintahan Desa
1. Sub Bidang Administrasi Pemerintahan Desa
2. Sub Bidang Pengembangan Desa dan Lembaga Desa
- e. Bidang Tehknologi Tepat Guna
1. Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam
2. Sub Bidang Tekhnologi Tepat Guna
- g. UPT Badan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa berkedudukan sebagai unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah adalah sebagai berikut :
- a. Kepala
- b. Sekretariat
1. Sub Bagian Perencanaan
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pengembangan dan Diklat
1. Sub Bidang Pengembangan Karier Pegawai
2. Sub Bidang Diklat
- d. Bidang Mutasi
1. Sub Bidang Mutasi
2. Sub Bidang Data dan Simpeg
- e. Bidang Kesejahteraan
1. Sub Bidang Kesejahteraan, Pensiun dan Taspen
2. Sub Bidang Kedudukan Hukum
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
- (2) Badan Kepegawaian Daerah berkedudukan sebagai unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan kepegawaian daerah;
- (4) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan kepegawaian daerah;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan kepegawaian daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan kepegawaian daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VII - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :
- a. Kepala
- b. Sekretariat
1. Sub Bagian Perencanaan
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Penelitian dan Pengembangan
1. Sub Bidang Analisis Ekonomi dan Sosial Budaya
2. Sub Bidang Analisis Fisik, prasarana Data dan Informasi
- d. Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya
1. Sub Bidang Ekonomi
2. Sub Bidang Sosial Budaya
- e. Bidang Fisik dan Prasarana
1. Sub Bidang Pertambangan Energi dan Pengembangan Wilayah
2. Sub Bidang Pengairan, Perhubungan dan Telekomunikasi
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, tercantum dalam Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkedudukan sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :
- a. perumusan Kebijakan teknis perencanaan;
- b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat
1. Sub Bagian Perencanaan
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Anggaran
1. Sub Bidang Anggaran
2. Sub Bidang Pengendalian
- d. Bidang Perbendaharaan
1. Sub Bidang Verifikasi dan Pengujian
2. Sub Bidang Pengelolaan dan Penata Usahaan
- e. Bidang Pengelolaan Asset
1. Sub Bidang Pemeliharaan
2. Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan
- e. Bidang Pelaporan dan Akuntansi
1. Sub Bidang Akuntansi
2. Sub Bidang Informasi dan Pelaporan
- g. UPT Badan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset, tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi
- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pengelolaan keuangan dan asset serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan asset;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan asset;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan asset;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB IX - INSPEKTORAT KABUPATEN
Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten adalah sebagai berikut :
- a. Inspektur Kabupaten
- b. Sekretariat
1. Sub Bagian Perencanaan
2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
3. Sub Bagian Administrasi dan Umum
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I
1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan
2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan
3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II
1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan
2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan
3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III
1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan
2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan
3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV
1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan
2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan
3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten, tercantum dalam Lampiran VI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
- (1) Inspektorat Kabupaten berkedudukan sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang inspektur yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati, dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah;
- (2) Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Inspektorat Kabupaten mempunyai fungsi :
- a. Perencanaan program pengawasan'
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
- (4) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB X - TATA KERJA
Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan singkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
BAB X - TATA KERJA
Pasal 18

- (1) Kepala Badan wajib mengawasi Sekretaris dan setiap Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing, dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang perlu sesuai dengan peraturan;
- (2) Sekretaris dan setiap Kepala Bidang wajib mengawasi pelaksanaan tugas setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi masing-masing, dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang perlu sesuai dengan peraturan;
- (3) Setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib mengawasi pelaksanaan tugas setiap Stafnya masing-masing, dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang perlu sesuai dengan peraturan.
BAB X - TATA KERJA
Pasal 19

- (1) Kepala Badan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan Sekretaris dan setiap Kepala Bidang, dan memberi bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang;
- (2) Sekretaris dan setiap Kepala Bidang bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas masing-masing;
- (3) Setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan setiap Stafnya masing-masing, dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugasnya.
BAB X - TATA KERJA
Pasal 20

- (1) Kepala Badan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dan berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya;
- (2) Sekretaris dan setiap Kepala Bidang bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dan berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya;
- (3) Setiap Kepala Sub Bagian bertanggung jawab kepada Sekretaris, dan berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya;
- (4) Setiap Kepala Seksi bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing, dan berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
Bagian Kedua Inspektorat Kabupaten
BAB X - TATA KERJA
Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur Kabupaten, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan singkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
BAB X - TATA KERJA
Pasal 22

- (1) Inspektur Kabupaten wajib mengawasi Sekretaris dan setiap Inspektur Pembantu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing, dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang perlu sesuai dengan peraturan;
- (2) Sekretaris wajib mengawasi pelaksanaan tugas setiap Kepala Sub Bagian dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang perlu sesuai dengan peraturan;
- (3) Setiap Inspektur Pembantu wajib mengawasi pelaksanaan tugas setiap Kepala Seksi masing-masing. dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang perlu sesuai dengan peraturan;
- (4) Setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib mengawasi pelaksanaan tugas setiap Stafnya masing-masing, dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang perlu sesuai dengan peraturan.
BAB X - TATA KERJA
Pasal 23

- (1) Inspektur Kabupaten bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan Sekretaris dan setiap Inspektur Pembantu, dan memberi bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas Sekretaris dan Inspektur Pembantu;
- (2) Sekretaris bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan setiap Kepala Sub Bagian, dan memberi bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugasnya masingmasing;
- (3) Setiap Inspektur Pembantu bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan setiap Kepala Seksi masing-masing, dan memberi bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing;
- (3) Setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan setiap Stafnya masing-masing, dan memberi bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing.
BAB X - TATA KERJA
Pasal 24

- (1) Inspektur Kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah, dan berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya;
- (2) Sekretaris dan setiap Inspektur Pembantu bertanggung jawab kepala Inspektur Kabupaten, dan berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya;
- (3) Setiap Kepala Sub Bagian bertanggung jawab kepada Sekretaris, dan berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya;
- (4) Setiap Kepala Seksi bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu masing-masing, dan berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya;
BAB XI - KANTOR KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah sebagai berikut :
- a. Kepala
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Data dan Informasi
- d. Seksi Keluarga Berencana
- e. Seksi Pemberdayaan Perempuan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, tercantum dalam Lampiran VII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi
BAB XI - KANTOR KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Pasal 26

- (1) Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan berkedudukan sebagai unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai denga tugas dan fungsinya..
- (4) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XII - KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :
- a. Kepala
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi AMDAL
- d. Seksi Pengawasan dan Pengendalian
- e. Seksi Pemantauan dan Pemulihan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Lingkungan Hidup, tercantum dalam Lampiran VIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
BAB XII - KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 28

- (1) Kantor Lingkungan Hidup berkedudukan sebagai unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kantor Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- b. pemberian pelayanan pendukung atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya..
- (4) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Lingkungan Hidup, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XIII - KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
Pasal 29

- (1) Kantor Arsip dan Perpustakaan terdiri dari :
- a. Kepala
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Perpustakaan
- d. Seksi Arsip dan Dokumentasi
- e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan tercantum dalam Lampiran IX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah.
Bagian Kedua Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
BAB XIII - KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
Pasal 30

- (1) Kantor Arsip dan Perpustakaan berkedudukan sebagai unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Kantor Arsip dan Perpustakaan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan arsip dan perpustakaan;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kantor Arsip dan Perpustakaan mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan arsip dan perpustakaan
- b. pemberian pelayanan pendukung atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan arsip dan dokumentasi;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan arsip dan dokumentasi; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Arsip dan Perpustakaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XIV - KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :
- a. Kepala
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
- d. Seksi Pengembangan Kapasitas
- e. Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, tercantum dalam Lampiran X sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
BAB XIV - KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pasal 32

- (1) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja berkedudukan sebagai unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XV - RUMAH SAKIT NENE MALLOMO
Pasal 33

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Nene Mallomo adalah sebagai berikut :
- a. Kepala
- b. Bagian Tata Usaha
1. Sub Bagian Umum
2. Sub Bagian Perlengkapan
3. Sub Bagian Kepegawaian
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan
1. Seksi Rekan Medik dan Pelaporan
2. Seksi Monitoring dan Evaluasi
- d. Bidang Keuangan
1. Seksi Anggaran
2. Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi
- e. Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan
1. Seksi Keperawatan, Pelayanan dan Penunjang Medis
2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Nene Mallomo, tercantum dalam Lampiran XI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
- (1) Rumah Sakit Nene Mallomo berkedudukan sebagai unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Rumah Sakit Nene Mallomo mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Rumah Sakit Nene Mallomo mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Nene Mallomo, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XVI - RUMAH SAKIT ARIFIN NU'MANG
Pasal 35

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Arifing Nu'mang adalah sebagai berikut :
- a. Kepala
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Perencanaan dan Pengembangan
- d. Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Arifing Nu'mang, tercantum dalam Lampiran XII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
BAB XVI - RUMAH SAKIT ARIFIN NU'MANG
Pasal 36

- (1) Rumah Sakit Arifin Nu'mang berkedudukan sebagai unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Rumah Sakit Arifing Nu'mang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Rumah Sakit Arifing Nu'mang mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan;
- b. pemberian pelayanan pendukung atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan'
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Arifing Nu'mang, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XVII - TATA KERJA
Pasal 37

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan singkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
BAB XVII - TATA KERJA
Pasal 38

- (1) Kepala Kantor wajib mengawasi pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan setiap Kepala Seksi, dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkahlangkah yang perlu sesuai dengan peraturan;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan setiap Kepala Seksi wajib mengawasi pelaksanaan tugas Stafnya masing-masing, dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang perlu sesuai dengan peraturan;
BAB XVII - TATA KERJA
Pasal 39

- (1) Kepala Kantor bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan setiap Kepala Seksi, dan memberi bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas masing-masing;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan setiap Kepala Seksi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan setiap Stafnya masing-masing, dan memberi bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas masing-masing
BAB XVII - TATA KERJA
Pasal 40

- (1) Kepala Kantor bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan setiap Kepala Seksi bertanggung jawab kepada Kepala Kantor dan berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya;
Bagian Kedua Rumah sakit Nene Mallomo
Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Rumah Sakit, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan singkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
BAB XVII - TATA KERJA
Pasal 42

- (1) Direktur Rumah Sakit wajib mengawasi pelaksanaan tugas Kepala Bagian Tata Usaha dan setiap Kepala Bidang, dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkahlangkah yang perlu sesuai dengan peraturan;
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang wajib mengawasi pelaksanaan tugas setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi masing-masing, dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang perlu sesuai dengan peraturan;
- (3) Setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib mengawasi pelaksanaan tugas setiap Stafnya masing-masing, dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang perlu sesuai dengan peraturan;
BAB XVII - TATA KERJA
Pasal 43

- (1) Direktur Rumah Sakit bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan Kepala Bagian Tata Usaha dan setiap Kepala Bidang, dan memberi bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing;
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha dan setiap Kepala Bidang bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi masing-masing, dan memberi bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing;
- (3) Setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan Stafnya masing-masing, dan memberi bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing.
BAB XVII - TATA KERJA
Pasal 44

- (1) Direktur Rumah Sakit bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya;
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha dan setiap Kepala Bidang bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit dan berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya;
- (3) Setiap Kepala Sub Bagian bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha, dan berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya;
- (4) Setiap Kepala Seksi bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing, dan berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya;
Bagian Ketiga Rumah Sakit Arifin Nu'mang
Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Rumah Sakit, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan singkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
BAB XVII - TATA KERJA
Pasal 46

- (1) Direktur Rumah Sakit wajib mengawasi pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan setiap Kepala Seksi, dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang perlu sesuai dengan peraturan;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan setiap Kepala Seksi wajib mengawasi pelaksanaan tugas setiap Stafnya masing-masing, dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang perlu sesuai dengan peraturan;
BAB XVII - TATA KERJA
Pasal 47

- (1) Direktur Rumah Sakit bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan setiap Kepala Seksi, dan memberi bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan setiap Kepala Seksi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan setiap Stafnya masing-masing, dan memberi bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing;
BAB XVII - TATA KERJA
Pasal 48

- (1) Direktur Rumah Sakit bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan setiap Kepala Seksi bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit dan berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya;
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 49

Pengaturan tentang UPT Badan mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 50

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini :
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2004 Nomor 34);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2004 Nomor 35);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Nene' Mallomo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2004 Nomor 39);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Arifing Nu'mang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2004 Nomor 40);
5. e Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2004 Nomor 41);
6. f Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005 Nomor 11);
7. g Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005 Nomor 20);
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
Ditetapkan di Pangkajene pada tanggal, 2 April 2008
BUPATI SIDENRENG RAPPANG, Cap / ttd
H. ANDI RANGGONG
Diundangkan di Pangkajene pada tanggal, 4 April 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,
Drs. H. HASANUDDIN SYAFIUDDIN, M.Si.
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2008 NOMOR 4