PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor /B-CI Tahun 2017
Tentang No Description
Berlaku: 30 Tahun 2008
N/A
Preamble

Menimbang :
- Mengingat
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN PROVINS! SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR /B-CI TAHUN 2017
TENT ANG
TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,
a.
bahwa dalam rangka menjamin kelancaran dan tertibnya pelaksanaan Pengelolaan tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, dipandang perlu menetapkan pedoman pelaksanaan tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa.
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
u
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
u
Menetapkan
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 0 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8);
3. 1 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 1 1 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016 Nomor 20);
MEMUTUSKAN
- PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.
BABI KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
- 1 . Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Sela tan.
V
v
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
4. Kepala Desa adalah Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang terdiri Sekretaris Desa, Porobis­ porobis dan Kepala-kepala Dusun.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
8. Dana Desa adalah dana perimbangan yang diberikan ke desa berdasarkan rumus penghitungan sesuai ketentuan yang berlaku untuk dikelolah oleh Pemerintah Desa secara otonom berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah himpunan pendapatan yang diperoleh oleh Desa dan pembelanjaan yang dilakukan oleh Desa selama satu tahun berjalan yang ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa.
10. Institusi Pengelola Dana Desa adalah Tim Pemantauan dan Evaluasi yang dibentuk untuk melakukan Evaluasi di tingkat Kabupaten/Kota, Pendampingan di tingkat Kecamatan, dan Pelaksanaan di tingkat Desa.
BAB II - JUMLAH DAN MEKANISME PEMBAGIAN
Pasal 2

- ( 1 ) Pengalokasian Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dialokasikan berdasarkan perhitungan belanja Desa yang di tetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:
- a. paling banyak 30°/o (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
- 1 . penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
2. operasional Pemerintah Desa; dan
3. tunjangan Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Alokasi untuk Operasional Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) Poin (3) diatas diambil dari 30o/o (tiga puluh perseratus) dari total keseluruhan Belanja Desa, di setiap masing­ masing Desa di gunakan untuk:
- a. tunjangan BPD;
- b. makan minum BPD;
- c. seragam BPD;
- d. perjalanan Dinas BPD; dan
- e. alat Tulis Kantor BPD.
- (3) Jumlah tunjangan BPD ditetapkan sebagai berikut:
- a. ketua Rp. 200.000,- perbulan; dan
- b. anggota Rp. 150.000, perbulan.
11. ' v (4) Tunjangan BPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
12. merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
BAB III - MEKANISME PENYALURAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 3

- ( 1 ) Pembayaran Tunjangan BPD dilaksanakan setiap bulan.
- (2) Dalam rangka kelancaran, keamanan dan ketepatan pembayaran Tunjangan BPD di setiap Desa, maka penyaluran dilaksanakan oleh Bendahara Desa.