PERATURAN GUBERNUR GUBERNUR Nomor 25 Tahun 2016
Tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT
Berlaku: 25 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Mengingat
GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 25 TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT
DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA
GUBERNUR SULAWESI BARAT ,
Menimbang a
Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, PemerintahProvinsi Sulawesi Barat telah melakukan Penyertaan Modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sebesar Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) yang disetorkan selama 3 (tiga) tahun, mulai tahun 2017 dan akan berakhir pada tahun 2019;
- b Bahwa untuk tertibnya penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan penambahan penyertaan modal pemerintah provinsi Sulawesi Barat kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, perlu diatur melalui Peraturan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b danhuruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat;
- 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
SALINAN
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiamana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan LembaranDaerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 26);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 51);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor4, TambahanLembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor78);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN PELAKSANAAN
GUBERNUR PENYERTAAN
TENTANG MODAL
PETUNJUK
PEMERINTAH
PROVINSI SULAWESI BARAT PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah DaerahProvinsi Sulawesi Barat.
2. PemerintahProvinsiadalahPemerintahProvinsi Sulawesi Barat.
3. GubernuradalahGubernur Sulawesi Barat.
4. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang selanjutnyadisebut PT. Bank SULSELBAR adalahBadan Usaha MilikPemerintahProvinsi Sulawesi Selatan danKabupaten/Kota di wilayahnyasertaPemerintahProvinsi Sulawesi Barat danKabupaten/Kota di wilayahnya, yang berbentuk Perseroan Terbatas.
5. Perseroan Terbatas, yang selanjutnyadisebut Perseroan, adalahbadanhukum yang merupakanpersekutuan modal, didirikanberdasarkanperjanjian, melakukankegiatanusahadengan modal dasar yang seluruhnyaterbagidalamsahamdanmemenuhipersyaratan yang ditetapkandalamUndang-UndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatassertaperaturanpelaksanaannya.
6. Organ Perseroan adalahRapatUmumPemegangSaham, Direksi, danKomisaris.
7. RapatUmumPemegangSaham, yang selanjutnyadisebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyaiwewenang yang tidakdiberikankepadaDireksiatauDewanKomisarisdalambatas yang ditentukandalamUndang-UndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
8. DireksiadalahDireksi PT. Bank SULSELBAR.
9. DewanKomisarisadalahDewanKomisaris PT. Bank SULSELBAR.
10. PemegangSahamadalahPemerintahProvinsi Sulawesi Selatan, PemerintahProvinsi Sulawesi Barat, PemerintahKabupaten/Kota se- Provinsi Sulawesi Selatan danPemerintahKabupaten/Kota se- Provinsi Sulawesi Barat, orang ataubadan yang menyertakansahamnyadalam PT. Bank SULSELBAR.
11. Modal Daerah adalahkekayaandaerah (yang tidakdipisahkan) baikberwujuduangmaupunbarang yang dapatdinilaidenganuangsepertitanah, bangunan, mesin-mesin, surat-suratberharga, fasilitasdanhak-haklainnya.
12. Penyertaan Modal adalahpemisahankekayaandaerahdariAnggaranPendapatandanBelanja Daerah atausumberlainuntukdijadikansebagai modal PT. Bank SULSELBAR dandikelolasecarakorporasi, denganprinsipsalingmenguntungkan.
BAB V - PELAPORAN
Pasal 9

- (1) Direksi PT. BANK SULSELBAR wajibmelaporkanrealisasipenyertaan modal daerahkepadaGubernurmelaluiSekretaris Daerah yang terdiridarilaporantriwulan, semesterandantahunansebagaibahanevaluasidanbahanpertanggungjawabantahu nanGubernuratasPelaksanaan APBD.
- (2) Selainlaporansebagaimanadimaksudpadaayat (1), PT. BANK SULSELBARsetiaptahunwajibmenyampaikanlaporanpertanggungjawabanberupai khtisarRealisasiKinerjadanLaporanKeuanganPT. BANK SULSELBAR kepadaGubernur.
BAB V - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

PeraturanGubernurinimulaiberlakupadatanggaldiundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundanganPeraturanGubernurdenganpenempatannyadalamBeri taDaerah Provinsi Sulawesi Barat.
Ditetapkan di Mamuju Padatanggal 31 Agustus 2016
GUBERNUR SULAWESI BARAT,
H. ANWAR ADNAN SALEH
Diundangkan di Mamuju Padatanggal 31 Agustus 2016
SEKRETARIS DAERAHPROVINSI SULAWSESI BARAT ,
H. ISMAIL ZAINUDDIN
BERITADAERAH PROVINSISULAWESIBARATTAHUN 2016 NOMOR
Salinan Sesuai Dengan Aslinya Mamuju, tanggal KEPALA BIRO HUKUM,
Drs. YAKUB F SOLON SH MPd
Pangkat
Pembina Utama Muda
Nip
19651005 198812 1 002