PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 30 Tahun 2017
Tentang No Description
Berlaku: 4 Juli 2017
N/A
Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dilakukan sebagai berikut :
- a. pemohon mengajukan pengurangan/keringanan atau pembebasan retribusi kepada Walikota Surabaya melalui Kepala Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran retribusi;
- b. pengajuan permohonan dilengkapi persyaratan administrasi:
1. fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;
2. fotokopi akta pendirian badan usaha yang telah dilegalisir oleh pejabat/instansi yang berwenang bagi pemohon badan;
3. surat kuasa apabila dikuasakan, yang hanya diberikan kepada pihak lain yang terikat hubungan keluarga/saudara atau hubungan staf/bawahan/kerja dengan pemohon, yang dibuktikan dengan :
- a) fotokopi Kartu Keluarga atau surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki hubungan keluarga/saudara, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan keluarga/saudara; atau
- b) surat keterangan bermeterai terkait status kepegawaian/surat penempatan kerja, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan staf/bawahan/kerja.
4. fotokopi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
5. laporan keuangan perusahaan atau bentuk lain yang dipersamakan bagi pemohon badan;
6. fotokopi kartu tanda anggota veteran bagi pemohon yang berasal dari anggota veteran;
7. fotokopi proposal kegiatan atau dokumen lain yang dipersamakan bagi pemohon untuk kegiatan yang bersifat sosial/keagamaan;
8. surat keterangan waris, apabila pemohon adalah ahli waris dari wajib retribusi, dan surat kuasa dari para ahli waris apabila permohonan diajukan oleh salah satu dari ahli waris.
- c. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas melakukan pemeriksaan/kajian terkait pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi, dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya meliputi:
1. kemampuan wajib retribusi;
2. sifat kegiatan;
3. nilai retribusi.
- d. berdasarkan hasil pemeriksaan/kajian sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka :
1. terhadap permohonan yang menjadi kewenangan Kepala Dinas, maka Kepala Dinas dapat menerbitkan :
- a) Surat Keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi apabila permohonan disetujui; atau
- b) Surat penolakan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi apabila permohonan ditolak.
2. terhadap permohonan yang menjadi kewenangan Walikota, Kepala Dinas menyampaikan hasil pemeriksaan/kajian kepada Walikota disertai dengan konsep surat penolakan atau konsep keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
3. berdasarkan laporan hasil pemeriksaan/kajian Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada angka 2, Walikota dapat mengabulkan atau menolak permohonan keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi dengan menandatangani konsep surat penolakan atau konsep keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
- e. Kepala Dinas menyampaikan surat penolakan atau keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi yang telah ditetapkan kepada pemohon.
- (2) Kepala Dinas melaporkan penerbitan Surat penolakan atau Surat Keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi yang diterbitkan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1 kepada Walikota.
- (3) Walikota atau Kepala Dinas menetapkan keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran retribusi.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lewat dan Walikota atau Kepala Dinas tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dianggap ditolak.
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 4 Juli 2017
WALIKOTA SURABAYA, ttd.
TRI RISMAHARINI
Diundangkan di Surabaya pada tanggal 4 Juli 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA ,
ttd.
HENDRO GUNAWAN
BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2017 NOMOR 30