PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 01 Tahun 2015
Tentang PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
Berlaku: 18 Mei 2015
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR PROVINSI MALUKU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR NOMOR 01 TAHUN 2015
TENTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai salah satu jenis pajak daerah kabupaten/kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350)
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan dari Penjualan secara Lelang dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3161);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 118, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 95);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERAM BAGIAN TIMUR dan
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.
B A B I KETENTUAN UMUM
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur dan perangkat Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Timur.
2. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Timur.
4. Kepala Daerah adalah Bupati/Walikota Kabupaten Seram Bagian Timur
6. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
7. Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
12. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
14. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
13. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
15. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
17. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
16. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
18. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
19. Nilai Jual Opjek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NJOPTKP, adalah batas NJOP atas bumi dan/atau bangunan yang tidak kena pajak.
21. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
22. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak;
24. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
29. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
30. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
32. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
31. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
33. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
36. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
35. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
37. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
38. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
39. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Wajib Pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, Tahun Pajak dan Bagian Tahun Pajak.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK
Pasal 2

Dengan nama PBB-P2 dipungut pajak atas kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK
Pasal 3

- (1) Objek PBB-P2 yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:
- b. jalan tol;
- a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
- c. kolam renang;
- e. tempat olahraga;
- d. pagar mewah;
- f. galangan kapal, dermaga;
9. h.tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
- g. taman mewah;
- i. menara.
- (3) Objek pajak yang tidak dikenakan PBB-P2 adalah objek pajak yang:
13. pemerintahan;
- a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan
- b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
- e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
- f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
BAB II - NAMA, OBJEK DAN SUBJEK
Pasal 4

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
BAB III - DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan /PBB-P2 adalah Nilai Jual Objek pajak /NJOP.
- (3) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah.
- (4) Besarnya NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
BAB III - DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 6

Tarif pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut :
- (2) Untuk NJOP diatas 1.000.000.000 (Satu Milyard Rupiah) sebesar 0,3 % (nol koma tiga persen) pertahun.
- (1) Untuk NJOP sampai dengan 1.000.000.000 (Satu Milyard Rupiah) sebesar 0,2 % (nol koma dua persen) pertahun.
BAB III - DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 7

Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).
BAB IV - WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 8

Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek pajak.
BAB V - PENDATAAN
Pasal 9

- (1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak/SPOP.
- (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SPOP diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI - PENETAPAN
Pasal 10

- (1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- (3) Bupati/Walikota dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah/SKPD dalam hal-hal sebagai berikut:
- (2) Berdasarkan SPOP, Bupati/Walikota menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang/SPPT.
- a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, tatacara penerbitan dan penyampaian SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
- b. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
BAB VI - PENETAPAN
Pasal 11

- (1) Bupati menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang /SPPT.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, tatacara penerbitan dan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang /SPPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB VII
Pasal 12

- (1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat pajak terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.
BAB VIII - TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENELITIAN
Pasal 13

- (1) Pembayaran Pajak yang terutang dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah/SSPD.
- (3) SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan tanggal jatuh tempopembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
- (4) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, pembayaran dengan angsuran, dan penundaan pembayaran, serta tempat pembayaran pajak, diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Pembayaran pajak yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
BAB IX - TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 14

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD apabila:
- b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- a. pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
- (2) Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran, apabila:
- b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usaha yang dikerjakan di Indonesia;
- a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan membubarkan kegiatan usahanya atau menggabungkan atau memekarkan usahanya atau memindahtangankan usaha yang dimiliki atau yang dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- e. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- d. kegiatan usaha akan dibubarkan atau ditutup oleh Bupati;
- (3) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (5) Apabila utang pajak dan/atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah dilaksanakan penyitaan, Bupati atau Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang Negara.
- (4) Apabila utang pajak tidak dilunasi Wajib Pajak dalam jangka waktu sebelum lewat waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah dikeluarkan Surat Paksa, Bupati atau Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tatacara Penagihan Pajak, Surat Paksa, Penyitaan dan Pelelangan diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB X - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
- b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
BAB X - KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 16

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
BAB XI - KEBERATAN, BANDING DAN GUGATAN
Pasal 17

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu:
- a. SPPT;
- c. SKPDLB;
- b. SKPD;
- d. SKPDN;
- (2) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tatacara Mengajukan Keberatan, Banding dan Gugatan diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XII
Pasal 18

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan terhadap pajak yang telah dan/atau belum ditetapkan.
BAB XIII - PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 19

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati/Walikota atau Pejabat dapat membetulkan SPPT, atau SKPD, atau STPD, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- a. mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- (2) Bupati atau Pejabat dapat:
- b. mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
- d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
- c. mengurangkan atau membatalkan STPD;
- e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima, harus memberikan keputusan atas permohonan pembetulan yang diajukan Wajib Pajak.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui Bupati/Walikota atau Pejabat tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pembetulan yang diajukan dianggap dikabulkan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Apabila diminta oleh Wajib Pajak, Bupati/Walikota atau Pejabat wajib memberikan keterangan secara tertulis mengenai hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak.
BAB XIV - PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (3) Apabilla jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampau dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterima permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2% (dua persesn) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB XV - HAK MENDAHULU
Pasal 21

- (1) Pemerintah Kabupaten mempunyai Hak Mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (3) Hak Mendahulu untuk utang pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap:
- (2) Ketentuan tentang Hak Mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya kenaikan pajak.
- a. biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;
- b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud; dan/atau
- (4) Hak mendahulu hilang setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan SKPD, STPD, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, atau Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- c. biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.
- (5) Perhitungan jangka waktu Hak Mendahulu ditetapkan sebagai berikut:
- b. dalam hal diberikan penundaan pembayaran atau persetujuan mengangsur pembayaran maka jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihitung sejak batas akhir penundaan diberikan.
- a. dalam hal Surat Paksa untuk membayar diberitahukan secara resmi maka jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak pemberitahuan Surat paksa.
BAB XVI - PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 22

- (1) Bupati atau Pejabat menunjuk petugas pemeriksa yang berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- a. memperlihatkan, memberikan, dan/atau meminjamkan dokumen, data atau informasi yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- (3) Dokumen, data, informasi dan keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak permintaan disampaikan.
- c. memberikan keterangan lain yang diperlukan.
- (4) Apabila dalam mengungkapkan dokumen, data, informasi serta keterangan lain yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakannya, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
BAB XVI - PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 23

- (1) Dalam rangka pengawasan, Bupati atau Pejabat berwenang menempatkan personil untuk melakukan monitoring atau penungguan di tempat objek pajak dan/atau peralatan yang menghubungkan sarana pembayaran Wajib Pajak dengan sistem pengawasan perpajakan dalam jaringan sistem informasi Pemerintah Kabupaten atau Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Khusus terhadap penempatan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu yang cukup dan seluruh biaya yang ditimbulkan sebagai akibat
ditempatkannya personil dan/atau peralatan tersebut menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pengawasan dalam rangka penataan dan pendataan potensi Wajib Pajak riil dan tidak bersifat investigasi/penyelidikan.
- (3) Tata cara dan pelaksanaan penempatan personil dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan asas kepatutan, akuntabilitas serta transparansi.
BAB XVI - PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 24

- (1) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dituangkan ke dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (3) Hasil pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh petugas Pemeriksa dan Wajib Pajak yang bersangkutan.
- (2) Terhadap temuan dalam pemeriksaan yang tidak atau tidak seluruhnya disetujui oleh Wajib Pajak, dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
- (4) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan laporan hasil pemeriksaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diterbitkan SKPD atau STPD.
BAB XVI - PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 25

- a. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4);
- (1) Petugas Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak apabila:
- b. Wajib Pajak memperlihatkan dokumen, data atau informasi palsu atau yang dipalsukan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XVII - INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 26

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB XVIII - KETENTUAN KHUSUS
Pasal 27

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam
2. rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi ahli dalam sidang pengadilan;
- (4) Untuk kepentingan daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan buku tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan dan memperlihatkan buku tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.
BAB XIX - SANKSI
Pasal 28

- Penerapan sanksi perpajakan daerah bagi Wajib Pajak dalam hal:
- b. SKPD dikeluarkan karena berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari selisih pajak yang terutang.
- a. SKPD dikeluarkan karena SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati/Walikota sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran dikenakan sanksi administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari pokok pajak.
- c. SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah tidak dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan, dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai
- dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan;
- e. diterbitkan STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak;
- d. pembayaran pajak yang terutang dengan angsuran dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan;
- f. pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) ditolak atau dikabulkan sebagian, dikenakan sanksi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum pengajuan keberatan;
- (2) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengajukan permohonan banding.
- g. permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) ditolak atau dikabulkan sebagian, dikenakan sanksi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum pengajuan keberatan.
- Pasal 29 (1) Dalam hal pengajuan keberatan atau permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, Instansi pemungut pajak wajib mengembalikan kelebihan pembayaran pajak dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (3) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (2) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Instansi pemungut pajak memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
Bagian Kedua Sanksi Pidana
BAB XIX - SANKSI
Pasal 30

Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.
BAB XIX - SANKSI
Pasal 31

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan
keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipinana de ngan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- Pasal 32 (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.
BAB XIX - SANKSI
Pasal 33

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) merupakan penerimaan Negara.
- Pasal 34 (1) Petugas pajak atau seseorang yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaan atau tugas pokok dan fungsinya memaksa Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran, atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri dan/atau orang lain, sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi.
- (2) Petugas pajak yang dalam melaksanakan tugasnya terbukti melakukan pemerasan dan pengancaman kepada Wajib Pajak dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BAB XXI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten Seram Bagian Timur.
Diundangkan di Bula pada tanggal 18 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH,
SYARIF MAKMUR
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda,
DR. Adam Rumbalifar NIP. 19741015 200212 1 001
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 155
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR PROVINSI MALUKU :
Ditetapkan di Bula pada tanggal 18 Mei 2015
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,
ABDULLAH VANATH
PENJELASAN
Pasal 6

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 7

Contoh:
Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan NJOPTKP sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
Wajib Pajak A mempunyai objek pajak berupa:
Tanah seluas 800 m 2 dengan harga jual
Rp 300.000,00/m 2 ;
Bangunan seluas 400 m 2 dengan nilai jual
Rp 350.000,00/m 2 ;
Taman seluas 200 m 2 dengan nilai jual
Rp 50.000,00/m 2 ;
Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata
pagar 1,5 m dengan nilai jual
Rp 175.000,00/m 2 .
Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut:
2. NJOP Bangunan
- a. Rumah dan garasi 400 x Rp 350.000,00
Rp. 140.000.000,00
- b. Taman 200 x Rp 50.000,00
Rp. 10.000.000,00
- c. Pagar (120 x 1,5) x Rp 175.000,00
Rp.
31.500.000,00 +
NJOP Bangunan Total NJOP Bumi dan Bangunan NJOPTKP
Rp. 181.500.000,00 +
Rp. 421.500.000,00
Rp.
10.000.000,00
3. NJOP kena pajak
Rp. 411.500.000,00
4. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah
0,3%
5. PBB terutang: 0,2% x Rp 411.500.000,00
Rp.
823.000
1. NJOP Bumi: 800 x Rp 300.000,00
Rp 240.000.000,00
PENJELASAN
Pasal 8

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 9

Cukup jelas. Ayat (2) Dalam rangka pendataan, Wajib Pajak akan diberikan SPOP untuk diisi dan dikembalikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. Wajib Pajak yang pernah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama tidak wajib mendaftarkan objek pajaknya kecuali kalau Wajib Pajak menerima SPOP, maka Wajib Pajak wajib mengisinya dan mengembalikannya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. Yang dimaksud dengan jelas dan benar adalah: Jelas, dimaksudkan agar penulisan data yang diminta dalam SPOP dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikan Daerah maupun Wajib Pajak sendiri. Benar, berarti data yang dilaporkan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, seperti luas tanah dan/atau bangunan, tahun dan harga perolehan dan seterusnya sesuai dengan kolomkolom/pertanyaan yang ada pada SPOP.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10

Yang dimaksud dengan 'dilarang diborongkan' adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Pajak tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang meliputi kegiatan penghitungan besarnya Pajak terutang, pengawasan penyetoran Pajak, dan penagihan Pajak.
Namun, dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka mendukung kegiatan pemungutan Pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat kepada Wajib Pajak, atau penghimpunan data Objek Pajak dan Subjek Pajak.
SPPT diterbitkan atas dasar SPOP, namun untuk membantu Wajib Pajak, SPPT dapat diterbitkan berdasarkan data objek pajak yang sebelumnya telah ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 11

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 12

Yang dimaksud dengan 1 (satu) tahun kalender adalah jumlah bulan dalam tahun kalender mulai dari Januari sampai dengan Desember.
Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. Contoh:
- a. Objek pajak pada tanggal 1 Januari 2009 berupa tanah dan bangunan. Pada tanggal 10 Februari 2009 bangunannya terbakar, maka pajak yang terutang tetap berdasarkan keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari 2009, yaitu keadaan sebelum bangunan tersebut terbakar.
PENJELASAN
Pasal 13

- b. Objek Pajak pada tanggal 1 Januari 2009 berupa sebidang tanah tanpa bangunan di atasnya. Pada tanggal 25 Juli 2009 dilakukan pendataan, ternyata di atas tersebut telah berdiri suatu bangunan, maka pajak yang terutang untuk tahun 2009 tetap dikenakan berdasarkan keadaan pada tanggal 1 Januari 2009, sedangkan terhadap bangunannya baru akan dikenakan pada tahun 2010.
SSPD berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan atau mendapatkan validasi oleh Dinas Pendapatan Daerah.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Penundaan pembayaran pajak yang terutang termasuk kekurangan pajak yang masih harus dibayar dan sanksi administrasi diberikan dengan berhati-hati untuk paling lama 12 (dua belas) bulan dan terbatas kepada Wajib Pajak yang benar-benar sedang mengalami kesulitan likuiditas.
Atas permohonan Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan untuk menunda pembayaran pajak yang terutang termasuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus dibayar dan sanksi administrasi meskipun tanggal jatuh tempo telah ditentukan.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 14

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 15

Saat kedaluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi. Kedaluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak STPD, SKPD, atau SPPT diterbitkan.
Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan, keberatan, banding atau peninjauan kembali, kedaluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan kembali.
Perhitungan kedaluwarsa penagihan pajak tersebut di atas tidak dapat diberlakukan kepada Wajib Pajak apabila melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 16

Cukup jelas.
Permohonan penghapusan piutang pajak oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah harus menjelaskan alasan-alasan penghapusan dan upaya-upaya yang telah dilakukan. Berdasarkan permohonan penghapusan, Bupati dapat menetapkan penghapusan piutang pajak sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), sedangkan untuk penghapusan piutang pajak di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur
Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 17

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 18

Pengurangan yang dapat diberikan berupa pengurangan pokok pajak yang merupakan perkalian antara tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.
Pengurangan pokok pajak dalam pasal ini diberikan oleh Bupati/Walikota atau Pejabat berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima, setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari pokok pajak.
Keringanan diberikan pada dasar pengenaan pajak yang akan digunakan untuk menghitung besarnya pokok pajak. Wajib Pajak yang telah mendapat putusan pemberian keringanan dasar pengenaan pajak untuk suatu ketetapan pajak, tidak dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan pengurangan pokok pajak untuk ketetapan yang sama atau sebaliknya.
Pemberian persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak yang terutang kepada Wajib Pajak adalah merupakan bagian dari Keringanan Pajak.
Pemberian keringanan yang dimaksud pada pasal ini berdasarkan pertimbangan Bupati/Walikota atau Pejabat pada suatu keadaan tertentu, yang diberikan setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan pajak atau pokok pajak.
Bupati/Walikota karena jabatannya dapat memberikan pembebasan pajak baik sebagian atau seluruhnya kepada Wajib Pajak atau terhadap objek pajak tertentu berdasarkan keadilan dan azas timbal balik (reciprocitas).
Wajib Pajak Restoran yang beromzet Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) per tahun dibebaskan dari pengenaan pajak.
Yang dimaksud dengan pembebasan pajak berdasarkan azas keadilan adalah ditujukan bagi Wajib Pajak golongan ekonomi lemah. Contoh:
Yang dimaksud dengan pembebasan pajak berdasarkan azas timbal balik adalah perlakuan yang sama berdasarkan Konvensi Wina Tahun 1961.
Pembebasan Pajak Penerangan Jalan atas penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh Korps Diplomatik.
Contoh:
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 19

Pembetulan menurut ayat ini dilaksanakan dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan yang baik sehingga apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi perlu dibetulkan sebagaimana mestinya. Sifat kesalahan atau kekeliruan tersebut tidak mengandung persengketaan antara fiskus dengan Wajib Pajak. Apabila ditemukan kesalahan atau kekeliruan baik oleh fiskus maupun berdasarkan permohonan Wajib Pajak, kesalahan atau
kekeliruan tersebut harus dibetulkan.
Yang dimaksud dengan "kekhilafan Wajib Pajak" adalah keadaan Wajib Pajak secara sadar atau lupa atau dalam kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah.
Huruf a
Huruf b
Huruf c
Bupati/Walikota atau Pejabat karena jabatannya dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangkan atau membatalkan SKPD, STPD, SKPDN, SKPDLB yang tidak benar. Misalnya, Wajib Pajak yang ditolak pengajuan pengurangannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukkan surat permohonan keberatan atau pengurangan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan materil terpenuhi.
Cukup jelas
Cukup jelas.
Huruf d
Huruf e
Cukup jelas.
Ketentuan ini memberikan penegasan batasan waktu bagi Bupati/Walikota atau Pejabat untuk menerbitkan keputusan pembetulan paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima. Pembatasan waktu penerbitan Surat Keputusan Pembetulan diperlukan guna mendapatkan kepastian hukum kepada Wajib Pajak atas penyelesaian permohonan yang diajukannya.
Dalam hal batas waktu 3 (tiga) bulan terlampaui, tetapi Bupati/Walikota atau Pejabat belum memberikan keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan. Dengan dianggap dikabulkannya permohonan Wajib Pajak, Bupati/Walikota atau Pejabat menerbitkan Surat Keputusan
Pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 20

Untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
- a. NPWPD;
- c. besarnya kelebihan pajak;
- b. masa pajak;
- d. dokumen atau keterangan yang menjadi dasar pemba)'aran pajak;
Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diproses setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak untuk mengetahui kebenaran atas permohonan tersebut.
- e. perhitungan pajak menurut Wajib Pajak.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 21

Ayat ini menetapkan kedudukan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai kreditur preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahulu atas barang-barang milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang akan dilelang di muka umum. Pembayaran kepada kreditur lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi.
Ayat(l)
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 22

Bupati atau Pejabat dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk:
- a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor (Pemeriksaan Kantor) atau di tempat "Wajib Pajak (Pemeriksaan Lapangan) yang ruang lingkup pemeriksaannya dapat meliputi satu jenis pajak, beberapa jenis pajak, atau seluruh jenis pajak, baik untuk tahun-tahun yang lalu maupun untuk tahun berjalan.
- b. tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dilakukan dengan menelusuri kebenaran data SPOP.
Pemeriksaan lapangan dapat berupa penugasan petugas pada Dinas Pendapatan Daerah untuk melaksanakan kegiatan penungguan dan/atau kegiatan monitoring di tempat objek pajak guna mendapatkan data riil yang sesungguhnya, dengan atau tanpa sepengetahuan Wajib Pajak.
Kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat ini disesuaikan dengan tujuan dilakukannya pemeriksaan baik dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Berdasarkan ayat ini Wajib Pajak yang diperiksa juga memiliki kewajiban memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang merupakan tempat penyimpanan dokumen, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang kebenaran data SPOP. Dalam hal petugas pemeriksa membutuhkan keterangan lain selain dokumen, data ataupun informasi lainnya, Wajib Pajak harus memberikan keterangan lain yang dapat berupa keterangan tertulis dan/atau keterangan lisan.
Cukup jelas.
Untuk mencegah adanya dalih bahwa Wajib Pajak yang sedang diperiksa terikat pada kerahasiaan sehingga dokumen, serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan tidak dapat diberikan oleh Wajib Pajak, maka ayat ini menegaskan bahwa kewajiban merahasiakan itu ditiadakan.
Pemeriksaan dilaksanakan oleh petugas pemeriksa yang jelas identitasnya. Oleh karena itu, petugas pemeriksa pajak harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan, serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa. Petugas pemeriksa harus menjelaskan tujuan dilakukannya pemeriksaan kepada Wajib Pajak. Petugas pemeriksa harus telah mendapatkan pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak. Dalam menjalankan tugasnya, petugas pemeriksa harus bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengertian, sopan, dan objektif serta wajib menghindarkan diri dari perbuatan tercela.
Pendapat dan simpul petugas pemeriksa harus berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Petugas pemeriksa harus melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 23

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 24

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 25

Dalam hal Wajib Pajak:
1. tidak memperlihatkan, memberikan, dan/atau meminjamkan dokumen, data atau informasi yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang, memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau memberikan keterangan lain yang diperlukan.
3. tidak menyampaikan dokumen, data, informasi dan keterangan lain sebagaimana dimaksud pada angka 1 karena terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakannya;
2. tidak memberikan dokumen, data, informasi dan keterangan lain sebagaimana dimaksud pada angka 1 dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak permintaan disampaikan;
4. memperlihatkan dokumen, data atau informasi palsu atau yang dipalsukan;
Penyegelan merupakan upaya terakhir pemeriksa untuk memperoleh atau mengamankan dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik, dan benda-benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kebenaran data SPOP Wajib Pajak yang diperiksa agar tidak dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar, atau dipalsukan.
Pemeriksa dapat melakukan penyegelan terhadap tempat, ruang, dan barang bergerak dan/atau tidak bergerak.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 26

Yang dimaksud dengan "Instansi yang melaksanakan pemungutan" adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan pajak daerah.
PENJELASAN
Pasal 27

Setiap pejabat, baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan daerah dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak yang menyangkut masalah perpajakan daerah, antara lain:
- a. laporan keuangan dan hal-hal lain yang dilaporkan oleh Wajib Pajak;
- b. data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan;
- c. dokumen dan/atau data yang diperoleh dari pihak ketiga yang bersifat rahasia;
- d. dokumen dan/atau rahasia Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan.
Yang dimaksud dengan tenaga ahli, antara lain, ahli bahasa, akuntan, dan pengacara yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
Identitas Wajib Pajak meliputi:
Keterangan yang dapat diberitahukan adalah identitas Wajib Pajak dan informasi yang bersifat umum tentang perpajakan daerah.
1. Nama Wajib Pajak;
3. Alamat Wajib Pajak/Penanggung Pajak;
2. Nomor Pokok Wajib Pajak;
4. Alamat kegiatan usaha;
Informasi yang bersifat umum tentang perpajakan daerah meliputi:
5. Jenis kegiatan usaha Wajib Pajak.
1. penerimaan pajak secara global;
3. jumlah Wajib Pajak yang terdaftar.
2. penerimaan pajak per jenis pajak;
4. register permohonan Wajib Pajak;
5. tunggakan pajak secara global.
Dalam surat izin yang diterbitkan oleh Bupati harus dicantumkan nama Wajib Pajak, nama pihak yang ditunjuk, dan nama pejabat, ahli, atau tenaga ahli yang diizinkan untuk memberikan keterangan atau memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak. Pemberian izin tertulis dilakukan secara terbatas dalam hal-hal yang dipandang perlu oleh Bupati.
Untuk kepentingan daerah, misalnya dalam rangka penyidikan, penuntutan, atau dalam rangka mengadakan kerjasama dengan Instansi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota lain, keterangan atau bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak dapat diberikan atau diperlihatkan kepada pihak tertentu yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota.
Untuk melaksanakan pemeriksaan pada sidang pengadilan dalam perkara pidana atau perdata yang berhubungan dengan masalah perpajakan daerah, demi kepentingan peradilan, Bupati/Walikota memberikan izin pembebasan atas kewajiban kerahasiaan kepada pejabat pajak dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) atas permintaan tertulis hakim ketua sidang.
Ketentuan ayat ini merupakan pembatasan dan penegasan bahwa keterangan perpajakan daerah yang diminta hanya mengenai perkara pidana atau perdata tentang perbuatan atau peristiwa yang menyangkut bidang perpajakan daerah dan hanya terbatas pada tersangka yang bersangkutan.
PENJELASAN
Pasal 28

Ketentuan pasal ini mengatur pengenaan sanksi administrasi berupa denda dan bunga adalah dengan maksud untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan daerah dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Sanksi administrasi berupa bunga merupakan suatu jumlah proporsional yang harus ditambahkan pada pokok pajak yang tidak atau kurang bayar. Ayat (1)
Pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang melampaui batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 13 ayat (2), dikenakan sanksi 2% (dua persen) sebulan dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu tersebut sampai dengan pembayaran atau penyetoran pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
Huruf a
Huruf a
Huruf b
Pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang akibat dikeluarkannya SKPD karena tidak menyampaikan SPOP, dikenakan sanksi 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari pokok pajak.
Pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang akibat dikeluarkannya SKPD karena terdapat kurang bayar berdasarkan SPOP, dikenakan sanksi 25% (dua puluh lima persen) dari selisih pajak yang terutang.
Pembayaran atau penyetoran kekurangan pajak yang terutang berdasarkan SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding tidak dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan, dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
Huruf c
Huruf d
Ayat ini mengatur pengenaan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%(dua persen) sebulan bagi Wajib Pajak yang diperbolehkan mengangsur dan menunda pembayaran pajak.
Contoh:
- Angsuran ke-1
- a. Wajib Pajak mempunyai kewajiban pajak yang ditetapkan dalam surat ketetapan pajak sebesar Rp 3.500.000,00 yang diterbitkan pada tanggal 1 Maret 2010 dengan batas akhir pelunasan tanggal 31 Maret 2010. Wajib Pajak tersebut diperbolehkan untuk mengangsur pembayaran dalam jangka waktu 5 (lima) bulan dengan jumlah yang tetap sebesar Rp 700.000,00. Sanksi administrasi berupa bunga untuk setiap angsuran dihitung sebagai berikut :
- Angsuran ke-2
- Angsuran ke-4
- Angsuran ke-3
- Angsuran ke-5
2% x Rp 2.800.000,00 = Rp 56.000,00
2% x Rp 3.500.000,00 = Rp 70.000,00
2% x Rp 2.100.000,00
= Rp 42.000,00
2% x Rp 700.000,00
=
Rp 14.000,00
2% x Rp 1.400.000,00 = Rp 28.000,00
- b. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperbolehkan untuk menunda pembayaran pajak sampai dengan tanggal 30 Agustus 2010. Sanksi administrasi berupa bunga atas penundaan pembayaran surat ketetapan pajak tersebut sebesar 5 x 2% x Rp 3.500.000,00 = Rp 350.000,00.
Huruf e
Merupakan ketentuan yang mengatur pengenaan sanksi administratif berupa bunga atas STPD yang diterbitkan karena pajak tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
Huruf f
Dalam hal keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian dan Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan banding, jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan harus dilunasi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan, dan penagihan dengan Surat Paksa akan dilaksanakan apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak tersebut. Disamping itu, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen).
Contoh:
Untuk tahun pajak 2009, SKPDKB dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp 5.000.000,00 diterbitkan terhadap Wajib Pajak, Andi Amir. Dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Andi Amir hanya menyetujui pajak yang harus dibayamya sebesar Rp 3.500.000,00 dan telah melunasi sebagian SKPDKB tersebut sebesar Rp 3.500.000,00 dan kemudian mengajukan keberatan kepada Bupati/Walikota atau Pejabat
Dengan berbagai pertimbangan, Bupati/Walikota atau Pejabat mengabulkan sebagian keberatan Andi Amir dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp 4.200.000,00. Dalam hal ini, Andi Amir tidak dikenai sanksi administratif berupa bunga, tetapi dikenai sanksi sesuai dengan ayat ini, yakni sebesar 50% x (Rp4.200.000,00 - Rp3.500.000,00) = Rp350.000,00.
Huruf g
Untuk tahun pajak 2009, SKPDKB dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp 5.000.000,00 diterbitkan terhadap Wajib Pajak, Joko Susilo. Dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Joko Susilo hanya menyetujui pajak yang harus dibayarnya sebesar Rp 3.500.000,00 dan telah melunasi sebagian SKPDKB tersebut sebesar Rp 3.500.000,00 dan kemudian mengajukan surat keberatan. Bupati/Walikota atau Pejabat mengabulkan sebagian keberatan Wajib Pajak dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp. 4.200.000,00.
Dalam hal permohonan banding Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan harus dilunasi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding, dan penagihan dengan Surat Paksa akan dilaksanakan apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak tersebut. Disamping itu, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud pada ayat ini. Contoh:
Selanjutnya Wajib Pajak mengajukan permohonan banding dan oleh Pengadilan Pajak diputuskan besarnya pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp 3.900.000,00. Dalam hal ini baik sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan tidak dikenakan. Namun, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda yaitu sebesar 100% x (Rp3.900.000,00 - Rp3.500.000,00) = Rp400.000,00.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 29

Agar dapat memberikan keseimbangan yang lebih luas kepada Wajib Pajak untuk memperoleh keadilan di dalam perlakuan penerapan sanksi perpajakan daerah, Instansi pemungut pajak juga dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) atas dikabulkan sebagian atau seluruhnya permohonan keberatan atau banding Wajib Pajak yang diajukan terhadap kelebihan pembayaran pajak, termasuk pemberian imbalan bunga sebesar 2% (dua persen).
PENJELASAN
Pasal 30

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 31

dilakukan karena kealpaan dalam arti lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan sehingga kewajiban untuk merahasiakan keterangan atau bukti-bukti yang ada pada Wajib Pajak yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dilanggar. Atas kealpaan tersebut, pelaku dihukum dengan hukuman yang setimpal.
Untuk menjamin bahwa kerahasiaan mengenai perpajakan tidak akan diberitahukan kepada pihak lain dan supaya Wajib Pajak dalam memberikan data dan keterangan tidak ragu-ragu, dalam rangka pelaksanaan peraturan daerah ini, perlu adanya sanksi pidana bagi pejabat atau tenaga ahli yang bersangkutan yang menyebabkan terjadinya pengungkapan kerahasiaan tersebut. Pengungkapan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat ini
Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat ini yang dilakukan dengan sengaja dikenai sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan perbuatan atau tindakan yang dilakukan karena kealpaan agar pejabat atau tenaga ahli yang bersangkutan lebih berhati-hati untuk tidak melakukan perbuatan membocorkan rahasia Wajib Pajak.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 32

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 33

Dalam rangka mengamankan penerimaan daerah dan meningkatkan profesionalisme petugas pajak pada Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan ketentuan peraturan perpajakan daerah ini, maka
terhadap petugas pajak pada Dinas Pendapatan Daerah yang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menyalahgunakan kekuasaannya atau tugas pokok dan fungsinya memaksa Wajib Pajak untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri atau orang lain sehingga menimbulkan kerugian pada keuangan daerah diancam dengan peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi.
Penerapan sanksi tersebut juga berlaku bagi seseorang yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang secara melawan hukum melakukan tindakan di luar kekuasaannya atau tugas pokok dan fungsinya dengan memaksa Wajib Pajak untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri atau orang lain atau kelompoknya sehingga menimbulkan kerugian pada keuangan daerah.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 34

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diangkat sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan daerah oleh pejabat yang berwenang adalah penyidik tindak pidana di bidang perpajakan daerah. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
Cukup jelas.
Pada ayat ini diatur wewenang Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan daerah, termasuk melakukan penyitaan. Penyitaan tersebut dapat dilakukan, baik terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak, termasuk rekening bank, piutang, dan surat berharga milik Wajib Pajak, Penanggung Pajak dan/atau pihak lain yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 35

Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 36

Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 119
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR PROVINSI MALUKU :