Unknown Unknown Nomor : Tahun 2001
Tentang No Description
Berlaku: 24 TAIIUN 2001
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
PERATURA}I DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR: 24 TAIIUN 2001
TENTANG
SUMBER PENDAPATAII DA]*I KEKr{YAJ{{ DESA" PENGURUS${ DA}I PENGAWASA}i
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI,
- batrwa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengafiu dan mengUrus kepentingan masyarakat setempa{ dalam melaksanakan hrgasnya memerlukan adanya Surnber Pendapatan dan Kekayaan Desa; :4.
- batrwa mtuk memenuhi maksud huruf a diatas dan melaksanakan ketentuan pasal fi7 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tatnm 1999 tentang Pernedntaban Da€fah, Pertu pngttuan lebih lanjut mengenti Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, p€,qgrmsan dan Ponpwasan dalam $urru Peraturan Daerah ;
- bahwa berdasakan pertimbangan sebagaimana dimaksud hunrf a dan b diatas perlu me,lnbe,lrtuk Peraturan Daeratr tentang Srmrber Pendapatan dan Kekayaan Des4 peNrggrusan dan pengawasan.
- Undang-undang Nomor L2 Talnm 1956 tentatrg Pembentukan Daerah Otonom Kabrryaten Dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lerrbaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor ? Ta?run 1965 tentang Pernbentukan Daerah Tingkat tr Sarolangun Bangko dan Daetah Tingkat tr Taqiung Iabrmg (kmbran Negara RI Tatnn 1965 Nomor 50 Tarrbatran l.embare Negaa Nomor 2755); :1.
- Undang-rmdag Nomor 22 Tahrm 1999 teirtang P€m€fintahm Defah (Lembaran Negra RI Tahrm 19D9 Noms 60 Tambah.o l-eaba.a Negra Nomor 3839); .,
3" Undang - tndag
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daeratr (L.enrbaran Negara RI Tahm 1999 Nomor 72 Tanrbatran Irnrbaran Negara Nomor 3848);
4. Keputusasn Presiden Nomor 44 Tatrun 1999 tentang Tekdk Penyusrnan PEraturan Perundmg-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang Rancangan Perafiuan PemerintatU dan Rancangan Keputusm Presid€o (Lerrbaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 10 Tatrun 2001 terntang Pengeloaan da Pedurggung jawaban Keuangan Daerah (Lenrbarm Daeralt Kabrryate'n Bateg llri tatnm 20Ol Nomor 10).
Dengan persetujuan
DEWANI PERWAKILA}I RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAI.I DAERAH TENTAIIG SUMBER PENDAPATAN DAll KEKAYAA}I DESA PENGURUS$I, DA}I PENGAWASA].I.
N/A
Pasal 1

Dalam Peratran Daerah ini yang dimaksud delrgm :
1. Daerah adalah Kabupaten Batang llari;
2. Pemsrintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupate'lr Batang Hari ;
3. Kepala Daeratr adalah Bupati Batang llari ;
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Batang Hari.
5. Pe,msrintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.;
6. Pem€rintah^m Desa adalah Kegiatan Pemerintatran yang dilaksanakan olsh Pem€rintah Desa dm Bade Pei:wakilan Desa ;
7. Desa atar yang disebut dengan fttrna lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesah n masyarakat huhm yag memiliki kewenangan untrrk mengahr dan mengmus kepentingan masyrakat sr*€mpat berdasrkaa asal usil d.a adat istiadat setenpat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Naslnd de Berda di Derah Kahry*en ;
8. Badan Perwakilan Desa yang selanjr*rya disingkat BPD adalatr Badan Perwakilan yang terdiri atas pemr*a-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang Mrngsi mengayomi adat Isthda! melnbuat Peraturan Des4 menampung dan menyalrrkan aspirasi masyarakat serta melakukflr pffiganrasan terhadap penyelenggraan Pemsrintahan Desa ;
9. Peraturan Desa adalah Perafiuan yang mengatur tentang penyelenggar:um Otonomi Desa yang bersangkutan;
10. Pengawasan adalatr pflrganrasim ymg dilalukan oleh BPD terhadap pelakranaan penyelenggaf,aan Pemerintahan Desa ;
11. Sumber pendapatan Desa adalatr Pendapatar Asli Des4 pendapatan yang beraeal dari pemberian Pemerintatt, Pemerintah Propirrsi pmerintah Kabrryaten, srmbangan pihak ketiga dan lain-lain pendapatanyang sah;
12. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dm sumber penglusilm bagi Desa yang bersangkutan;
STIMBER PENDAPATAN DA].I KEKAYAA}I DES,\
PENGURUS$I DAN PENGAWASA}I
Bagan Pertana
Swnber Pendapatur dan Kekayaan Desa
Pasal2
- (1) Sunber Pendapatan Desa terdiri atas :
- a. pendapatan Asli Desa;
- b. bantuan dari Pem€rintah Kabupaten ;
- c. bantuan dari Pemerintah Propinsi ;
- d. bantuan dari Pemerintatr ;
- e. sumbangan dari pihak ketiga ;
- f. pnjaman Desa ;
8. g lain - lain pendapatan yang sah.
- (2) Pendrytm AsliDesa s€bagaimana dimaksud dalam ryat (1) huntra P"sal ini melipr$i :
- a. hasil usaha Desa;
- b. hasil kekayaan Dosa;
- c. hasil swadaya dan partisipasi ;
- d. hasil gotong royong;
- e. dan lain-lain Pendapatan Asli Desayang sah.
- (3) Pendapatan yang berasal dari Pemerintatr Kabupateir sebagimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b Pasal ini, meliputi:
- a. bagran dari perolehan Pajak dan Retrlbusi Daerah;
- b. bagan dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daeratr yang diterima oloh Pemerintatt Kabupate4 yang meliputi :
1. bagsr dmi perolehan pajak d^m Retribusi Daeratr;
2. bagran dari dana perimbangan keuangan hsat dan Daeratr yang diterima oleh Pemerintah Propinsi.
- (4) Pendapatan yang berasal dari sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) huntre Pasal ini meliputi :
- a. banhran dsrmawatt;
- b. sumbangan lain yang tidak mengikat.
- (5) Pendapatan yang berasal dari pfufiamm Desa" sebagainrana dimaksud dalam ayat (1) huruf f Pasal ini, meliputi :
15. a- Bak Pemerintah;
- b. Bank Swasta;
- c. Pinjaman lainnya
18. 1e) r ain - lain PendQdan yang sah adalah yang tidak termasuk ayat (2), (3), (4) dan (5) Pasal ini.
K*ayam De*a t€rdiri :
- r. TaahKas Desa ;
| b. | Pasar Desa; |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| c. | Badan Usatn Milik Desa ; |
| d- | LumbrurgDesa; |
| e. | Pemandian Umum dan objek wisata yang dikelola oleh Desa |
| f. | Banguran Mlik Desa ; |
| g | Tempat-tempat pemancingan ; |
| b- | Jalan Desa; |
| t | trpalq Lebung dan hutan desa ; |
| j. | Lain-lain kekayaan milik Desa |
| Bagm Ke&ra | Bagm Ke&ra |
| Pagal4 | Pagal4 |
| rmfirk kepentingan penyelenggffian Psmerintaha4 Pe'mbaogunan dan sosial kemasyarakatan Desa. Pasal5 | rmfirk kepentingan penyelenggffian Psmerintaha4 Pe'mbaogunan dan sosial kemasyarakatan Desa. Pasal5 |
| Besarnya penerimaan yang diperoleh dri sumber - sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Desa. | Besarnya penerimaan yang diperoleh dri sumber - sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Desa. |
| Pasal6 | Pasal6 |
| (1) Perencanaan penggunaan penerimaan dari sunber-srmrber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, ditetapkan dalam fuiggaran Pendapatan dan | (1) Perencanaan penggunaan penerimaan dari sunber-srmrber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, ditetapkan dalam fuiggaran Pendapatan dan |
| (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ifli dirtur dalsn Perafiran Desa. | (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ifli dirtur dalsn Perafiran Desa. |
| Pasal T | Pasal T |
| Pengawasa tffhadap pelalsanaan APB Desa dilakukan oleh BPD. | Pengawasa tffhadap pelalsanaan APB Desa dilakukan oleh BPD. |
| Pasal S (l) Teah-tanah | Pasal S (l) Teah-tanah |
- (r) Tanah\_ta'ah Desa yang tidak termasuk ranah Kas Des4 banrpa padang Pengembalaan' K'buraru dan rain-rain yang sejenis ysrg dikuasai oleh dan menrpakan kekayaan Desa dilarang uauk dilimpahkar kepada pihak rain kec'ali diporrukcr rmtuk kepentingan proyek-proyek pembangunan yang ditet4kan de'ogm Peratrm Desa ;
- (2)PerafinanDesasebagaimandimakgrdayat(1)ditetapkansetelah:
- a- Mendapatkan $r$i tanah yang senilai dengAr tdtah yang dilepaskan atau ;
- b. Persetujuan dari BPD'
- (3) peraturan Desa sebagaimma dimaksrd ayat (r) pasar ini disampaikan kepada Bupati s€larnbatlanrbatrya 15 (lima belas) hari sotelah ditet4kan dengan tenrbusan kepada camat'
- (1) Taflah Kas Desa yang me,rupakan kekaya^ur Desa dilarang untuk dilimpahkan kepada pihak lai&amp; kecuali diperlukan rmtuk kepenting@ proyek-p,royek pemban$man yang ditetapkan deirgan peraturan Desa setelah mendapat p€rs€hljuan dari Bupati baik pngalihm fi5rgsi F4iualan' ruruprm penukaran Tanah Kas Desa ;
- (2) Datam hal pengpntian jenis komoditi pada lokai T{teh Kas D€8ayag ada ditetrykan dengan perat*ran Desa setelah me6dapat psrs€fidua dri Bryati, selambd-larnbahya 15 (lima belas) htri dib€ritatrukan kepada Pem€rintahDea obhBryati ;
- (3) Selarrbat-lambatnya 15 (lirna bcbs) hd.i set€lah ditefima Perahrm Desa mengenai maksud ayat (1) dan ryat Q\Pasal ini Brpati nengehrakan surat Persetujum dit€fima atau ditolak ;
BAB M - KETENTUA}I PERALIHAN
Pasal 10

sunrber\_s'mber pondapatan Desa b€rupa tailah desa dan rain - rain dari Desa yang statusnya benrbah menjadi Kerrratran, p€*guflis&amp;nya dilaksanakan oreh pemerintah Kab'pateo melalui Anggarao pe,ndapatan dan Beranja Daerah Kabupaten yang dipenrrnrkkm bagi ke'po'ntingrt pehksmam pe,(rerintah dan pemban$mm antara D€sa dan atau Keluatran rainnya yang ada di wil,ayah Kahryatec
BAB IV - KETENTUA}I PENUTUP
Pasal 12

Psraaran Daeratr ini mulai b€rlaku sejak tanggal dirurdangkan.
Agar setiap oraflg dapat meirgetahuiny4 meurerintahkan pengundangan Peratr:ran Da€rah ini dengan pene,mpatannya dalarn Lembaran Daerah Kabupate'lr Batmg IIri.
Disahkan di
Pada Tanggal
Muaa Bulian
16 Jtmi 2001
BUPATIBATANG HARI
ABDUL FATTAH
W
Drmdangkan di
: Mura Bulian
Pada tanggal : 16 Juni 2001.
SEKRETARIS DAERATI KABTIPATEN BATAI{G HARI
LEMBAR.N\'DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAI{UN 2001 NOMOR :
24
AVRUDDIN EFFENDL
PENJELASAN
Pasal 2

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 3

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 4

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 5

Cukup jelas
PENJELASAN
Pasal 6

Cuhry jelas
PENJELASAN
Pasal 7

Cuhry jelas
PENJELASAN
Pasal 8

Cuklp jelas
PENJELASAN
Pasal 9

Cukry jelas
PENJELASAN
Pasal 10

Cuktry ielas
PGal 11 Cuhry jetas