PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 03 Tahun 2013
Tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MUARO JAMBI
Berlaku: 26 Maret 2013
N/A
Preamble

Menimbang : a.
bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro Jambi adalah Badan Usaha milik daerah yang sahamnya milik Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, perlu terus ditingkatkan permodalannya, sehingga dapat mengembangkan usahanya, meraih laba untuk dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Muaro Jambi;
Mengingat
- b. bahwa penyertaan modal sesuai dengan rekapitulasi tindak lanjut pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Jambi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 65 ayat (1) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro Jambi;
4. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2007 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro Jambi Kabupaten Muaro Jambi (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2007 Nomor 7);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
dan
BUPATI MUARO JAMBI,
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MUARO JAMBI.
BAB IV - SUMBER DANA
Pasal 4

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Tirta Muaro Jambi bersumber dari APBD.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP Pasal 6
Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 26 Maret 2013
BUPATI MUARO JAMBI, Dto
BURHANUDDIN MAHIR
Diundangkan di Sengeti pada tanggal 26 Maret 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
IMBANG JAYA [[ TAHUN 2013 NOMOR 03
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Peraturan Daerah ini sebagai tindak lanjut dari ketentuan dalam Pasal 65 ayat (1) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Dasar pembentukan peraturan daerah ini di samping atas dasar landasan yuridis juga yang tidak kala pentingnya yaitu dalam rangka meningkatkan kemampuan permodalan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro Jambi, agar dapat melaksanakan fungsinya untuk pemenuhan kebutuhan akan air minum di Kabupaten Muaro Jambi.
Untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan penyertaan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi pada Perusahaan daerah
Air Minum Tirta Muaro Jambi, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi sebagai produk hukum daerah dalam operasionalisasinya.
PENJELASAN
Pasal 7

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 03