PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 7C Tahun 2013
Tentang No Description
Berlaku: 17 Tahun 2007
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 7C, TAHUN 2013
TENT ANG
STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah serta dalarn rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang agar dapat terlaksana sesuai asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai, sehingga has ii dari pengadaan barang/ jasa dapat dipertanggungjawabkan, baik dari aspek fisik, keuangan maupun pemanfaatannya guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelnyanan kepada masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas, serta dalam upaya efisiensi penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sin tang tahun anggaran 2013 yang sesuai dengan harga pasar dan nilai kewajaran, maka dipandang perlu menetapkan standar harga satuan barang dan jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tenta Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lemb ng . . aran Negara Repubhk ·tr·rlones1a Tahun 1953 Nomor 9 Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indones·a N ' · 1 omor 352) Sebagru Undang-Undang (Lembaran Negara R bl' Indonesia Tahun 1959 Nornor 72,Tambahan Le epu ik Negara Republik Indonesia Nornor 1820); mbaran
Undang-Uncinng ...
2. · · '· 1983 ten tang Pajak Undang-Undang Nomor 8 Tahun · alan Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak PenJU . Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran � -eg: � Republik Indonesia Nomor 3264} sebagaimana telah ru rs beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang � omor Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah � n 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 3986);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah � n 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentan � Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Da\_n Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. U ndang- U ndang N omor 31 Tah un 1 999 ten tang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan T � ggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Und � g-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenn\_tahan Daerah (Lembaran Negara Re ublik Indonesia Tah � n 2004 Nomor 125, Tambahan Le:bar Negara Repubhk Indonesia Nornor 4437) sebag · an diubah beberapa kali ter.akhir dengan Un:r;: � ;a telah Nornor 12 Tahun ;2008 (Lembaran Ne ara g nda � g Indonesia Tah\_un 2008 Nomor 59, Tambatan Repubhk Negara Repubhk Indonesia Nornor 4844); Lembaran
10. Undang-Undan
| 10. | Undang-UndanR Nornor 33 Tuhun 2004 tentang P · · h Pusc1t l)an enmban � un Keuungun Antara Pcmennta • Pemerintuhnn Dur-ruh (Lembarnn Ne � ara l<cpublik Indonesia Tah un 2UU4 Nornor I '.2b, Tambuhan Lembarun Negura Republik Indonesia Nornor 4438): |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | Unclang-Undang Nornor 12 Tahun 20 I I tentang Pembentukan Perururan Perundang-UndHnRan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tuhun 20 I I Nomor 82, Tumbahun Lernbaran Negara l<epublik Indonesia Nornor 5234); |
| 12 | Peraturan Pernerintah Nornor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nornor 64. Tarnb.1han Lembaran Nq.(:Hu � cpublik Indonesia Nomor 3956) ScbuKuimnna teluh diubah dengun Peraturan Pernenntah Nomor 59 Tahun 201 U [Len.bur an Negara Repubhk Indonesia Tahun 2010 Nomor 95); |
| 13 | Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran cgara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Le mbz ran Negara Republik Indonesia Nomor 457 ). |
| 14 | Peraturan Pcmerintah Nomor 65 Tahun 2005 te n tang Pedoman Pcnyusunan Dan Pc:ncrapan Sraridz r Pt:lc1) .-man Minimal (Lcruburun Negara Repuohk Indoncsra T hun .2U05 Nomor l Su, Tum bu h..in Lcrnbar an r-.e 'Jfd Repubh I ndone 1c1 on ior <I 1:1-); |
| 15 | Pcrut urun Perucruuuh Nornor 79 Tahun 2UU5 re ru.mg Pedornan Pcrnlnnuur. Dan Pcn � awc1S<ln Penv c:kn � .tr.-1.tn Pcmcrmtahun Duvr.rh [Lcrnb.rr 111 . 'q � <1rc1 ffrµubhk Indonesia Tahun 2UU5 Nomor l oS. T.Hnl>.,h,in Le mbar n Negara Rc:publik lndonesiu Nomor 45L)J). |
| 16 | Perat uran Pemerintah Numur Tuh un 20Uo lcntctng Pengelolaan Barang Mihk N<' � .1r.1 U.1c·rc1h [Lernb r n Negara Repubhk Indone siu T.tl1un 2UUo irnor 2U, Tarnbaban Lernburun Nq.:,11 1 lfrp11lJltk ludones.a mor 4bU'J) N bu � i11111u11 1 tc-l.di urub.rh ckn •c1n Pe ra ru ra n I' ·rnc:ri11tah N11111ur .IK 1'.1hu11 2UU [Le rnb tr rn C"!!,clf Repubhk l11d1J11c:s111 T rlrun 2UU8 Nornor 78, T umb � hdn Lemburun Ncgur I lfr1-uul1k l11du11es1,1 ornor 4855), |
| 17 | Perat uran Pernerintah Nomor 38 Tuhun 2007 t I _ en .. rng Pembag1an U rusan Pernern ltdltc111 Antarn Peme rmt.i.h Pemenntaha � Daerah Provmsi Dun Pc-rnennt.,h 11 D..tc'r,i\ � Ka bu paten/ Kota [Lc mb.rran Nrg.ira Republik I ndonesi Tahun _ 2007 Numor 82, Tamb.chun Lcmbctrdn Republtk lnduncsia Numur 47 J l: |
| 18 | Peraturan Pernerintuh Numor 41 Tahun 200 Susunan Orgurusasi Pcrnn � h:at Duer·,h (L b tentu11 . •· cm ,irc1n NI"' Repubhk Indonesia Tahun '2UU7 Nomur HlJ :, 1• 1r Lernbaran Negara Repubhk lndunes'ia N ' 1 urn bu\ umor 4741). |
19. p ah 20 10 tentang eraturan Pemerintah Nornor 71 T un Negara Stanctar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran h Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tamba an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang P · telah engadaan Barang/Jasa Pemerintah, Sebagrumana diubah beberapa kali denga Peraturan PresidenNomor 7 o Tahun 2012· ·
21. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan BelanJa Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4212) Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor l);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nornor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Norr.or 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nornor 2) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sin tang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sin tang Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembar � n Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8){
MEMUTUSKAN
- Menetapkan PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG STANDAR H SATUAN BARANG DAN JASA KEBUTUHAN p ARGA KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013\_ EMERINTAH
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sintang
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebu: DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Oaerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan un � uk memperoleh Barang/Jasa oleh � e � en � enan /Lembaga/Satuan Kerja Perarigkat Daerah/lnst.1tus1 lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sarnpai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/ J asa.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguria barang.
7. Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang dan/ atau Jasa milik Negara/Daerah di masing-masing SKPD.
8. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Konsultansi/ Jasa lainnya.
9. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
10. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
11. Jasa Konsultansi a\_dalah jasa l � yanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).
12. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentuyang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola\_ yang telah dikenal luas di dunia usah � untuk menyelesaiknr, s � atu pekerjaan atau se ala pekerjaan dan/atau penyed1aan jasa s 1 · g I · l k e am J asa Konsu tansi, pe a sanaan Pekerjaan Konstruks· pengadaan Barang. 1 dan
01.29
13. Stand d Jah standar yang d'" ar Harga Barang dan Jasa a a IJadikan pedoman dalam penyusunan perencanaan, � eelaks\_anaan pengadaan bararig dan jasa kebutuhaf menntah Kabupaten Sintang secara efisien, efektl ' terbuka d b . adil dan tidak . . an ersaing, transparan, . disknminatif serta akuntabel agar didapatkan nasil yang Optimal.
2. 14 A · · nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanJutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahun �� Pemerintah Kabupaten Sintang yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dan DPRD Kabupaten Sintang, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BAB 11 - MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan standar harga satuan barang dan jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sintang adalah merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKB!V!D) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) serta pedoman untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), yang dalam penyusunan rencana tersebut harus didahului survei harga pasar untuk mendapatkan biaya/harga terendah dan lebih menguntungkan bagi Pemerintah Kabupaten Sintang.
- (2) Tujuan ditetapkannya Standar Harga Satuan Barang dan Jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sintang adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna APBD Kabupaten Sin tang Tahun Anggaran 2013 dan sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2014.
BAB Ill - RUANG LINGKUP
Pasal 3

- Ruang lingkup standar harga satuan barang dan jasa yang diatur dalam Peraturan ini, meliputi : ( 1)
- a. Standar harga alat tulis kantor dan benda pos;
- b. Standar harga barang cetakan/buku/kepustakaan dan alat peraga;
- c. Standar harga alat-alat listrik dan elektronik
- pemada1n peralatan/ perlengkapan e. Standar harga kebakaran;
- d. Standar harga peralatan kebersihan dan bahan pembersih;
- f. Standar harga perlt:ngkapan pegawai;
- g. S\_tdandar h � rgad peralatan/ bahan/ bi bit/ obat-obatan bi ang pertaruan an peternakan;
- h. Standar harga peralatan/perlengkapan kantor·
'
- i. Stanctar harga komputer dan peralatannya;
- k. Standar harga alat-alat bengkel dan pertukang � n;
- j. Stanctar harga mebeulair;
1. Standar harga peralatan uji, ukur dan laboratonum;
- n. Standar harga alat studio dan komunikasi;
6. ah m. Standar harga peralatan dapur dan kebutuhan rum tangga lainnya;
- o. Standar harga alat angkutan/alat berat dan suku cadang;
- q. Standar harga satuan upah kerja dan bahan bangunan;
- p. Standar harga peralatarr/bahan kesehatan dan obatobatan; .
- r. Standar harga satuan tertinggi bangunan;
- t. Standar tarif surat kilat khusus dan tarif pos express lokal dan regional;
- s. Standar harga sewa kendaraan, tempat pertemu � n, konsumsi, siaran/iklan, jasa kebersihan (cleaning service), cinderarnata, jasa pengiriman/ angkutan barang dan jasa tenaga pendukung/ operasional perkantoran;
- u. Standar biaya operasional peralatan per jam kerja;
- v. Standar harga buku pengayaan.
- (2) Standar harga satuan barang dan jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sin tang Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB Ill - RUANG LINGKUP
Pasal 4

Barang yang diperlukan oleh Unit/Satuan Kerja yang belum tercantum dalam Peraturan ini, menggunakan harga pasar yang berlaku saat itu, termasuk di dalamnya:
- a. patokan Harga Satuan untuk kendaraan bermotor dinas operasional, suku cadang kendaraan bermotor dan bukubuku perpustakaan yang belum tercantum dalam Peraturan ini menggunakan daftar harga (price list) yang dikeluarkan oleh Agen Tunggal Pemegang Merk harga penerbit;
- b. patokan harga untuk obat-obatan non generik mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dikeluarkan oleh Pedagang Besar Farmasi (PBF).
BAB Ill - RUANG LINGKUP
Pasal 5

Standar harga satuan barang dan jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sinta.:1g sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat ditinjau kembah sesuai dengan perkembangan harga dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB Ill - RUANG LINGKUP
Pasal 6

Pelaksanaan pen � adaan barang dan jasa oleh SKPD ct· Jingkungan Pemermtah Kabupaten Sintang berpedo 1 man pada Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan d Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. engan
BAB Ill - RUANG LINGKUP
Pasal 7

- {l) S � ndar Harga Satuan Barang dan Jasa sebagaimana dtmaksud dalarn Pasal 3 Peraturan ini, belum termasuk Paiak, biaya urnum, dan keuntungan (Over Cost And Profit) Yang wajar bagi penyedia barang dan jasa.
- ( 2) S � andar Harga Satuan Barang dan Jasa sebagaimana dtmaksud dalarn pasal 3 Peraturan ini, bukan merupakan dasar dalam perhitungan kerugian Negara/ Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ( 3 ) Standar Harga Satuan Barang dan Jasa sebagaimana d1maksud dalarn pasal 3 Peraturan ini, bukan harga � utlak yang dijadikan pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB IV - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

Harga obat generik adalah harga obat-obatan yang mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia sudah termasuk Pajak Pertarnbahan Nilai (PPn).
BAB IV - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 9

Pengadaan Barang dan Jasa dan penyusunan Owner Estimate (OE) atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dilaksanakan dengan memperhatikan harga pasar yang berlaku pada saat Pelaksanaan pengadaan.
BAB IV - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 10

- 1) Standar harga satuan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan ini, digunakan dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2014 dengan toleransi kenaikan harga maksimal 15% (lima belas persen) termasuk pajak dan keuntungan bagi penyedia barang/jasa.
- 2) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (I), untuk standar harga satuan Upah Kerja dan Bahan Bangunan, toleransi kenaikan harga maksimal 20% (dua puluh persen) termasuk pajak dan keuntungan bagi penyedia barang/jasa.
BAB IV - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati mi, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor &lt;+8 Tahun 2012 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Kebu � han Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012, dicabut dan dinyatakan tidak berJakU,
BAB IV - KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap tahuinya memerintahkan orang menge , pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Sintang.
Ditetapkan di Sintang pada tanggal C:, �� o\e � Ofo 1\2013
TANG,t
Diundangkan di Sintang l;MILTON CROSBY
pada tanggal (p Vt:' �� fl,.., � 2013
DAERAH KABUPATEN SINTANG,{
ZVKIFLI HAJI AHMAD
BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013 NOMOR 'j3'-[