PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 2014 Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 28 Tahun 1999
N/A
Preamble

Menimbang
- Mengingat
0
WALIKOTA .MANADO
PERATURAN WALIKOTA 25 TAHUN MANADO NOMOR 2014
TENT ANG KEWAJIBAN PELAPORAN HARTA KEKAYAAN BAGI PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MANADO,
- a. bahwa Penyelenggara Negara mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan Negara untuk mencapai citacita perjuangan bangsa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih, jujur dan bertanggung jawab serta memiliki integritas dalam menjalankan tugas di Lingkungan Pemerintah Kota Manado perlu diatur dalam suatu peraturan sebagaimana diamanatkan UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan Bagi Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Manado;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Koru psi;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
0
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ten tang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Manado;
8. 17.Peraturan Walikota Manado Nomor 36 Tahun 2011 tentang Kode Etik Khusus Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Manado;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEWAJIBAN PELAPORAN HARTA KEKAYAAN BAGI PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal l
alam Peraturan W alikota ini yang dimaksud dengan :
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Manado.
1. Kota adalah Kota Manado.
3. Walikota adalah Walikota Manado.
5. Badan Kepegawaian dan Diklat yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Manado.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Manado.
6. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi pemerintahan daerah yang diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
8. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan tugas eksekutif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kota Manado, Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Provinsi dan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Pusat yang dipekerjakan dan atau diperbantukan pada Pemerintah Kota Manado berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
9. Harta Kekayaan adalah Harta benda yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungan dan atau anak yang tidak menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh sebelumnya, selama dan setelah memangku jabatan.
10. Laporan Harta Kekayaan PenyelenggaraNegara yang selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN format A dan B yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
11. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat dengan KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
12. Tim Pengurus LHKPN adalah tim yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pengisian formulir LHKPN.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado.
BAB II - ASAS UMUM DAN TUJUAN PENYELENGGARAAN NEGARA
Pasal 2

- sas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi:
- Asas Kepastian Hukum;
- Asas Tertib Penyelengaraan Negara;
- c. Asas Kepentingan Umum;
- d. Asas Keterbukaan;
- e. Asas Proporsionalitas;
- f. Asas Profesionalitas; dan
- g. Asas Akuntabilitas.
BAB II - ASAS UMUM DAN TUJUAN PENYELENGGARAAN NEGARA
Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang menaati asas-asas umum dalam penyelenggaraan negara yang bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.
0
BAB III - PENYELENGGARA NEGARA
Pasal 4

- (1) Penyelenggara Negara meliputi:
- b. Pejabat Eselon II;
- a. Walikota/Wakil Walikota;
- c. Pejabat Eselon III;
- d. Pejabat Eselon IV;
- f. Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran di SKPD;
- e. Direktur Perusahaan Daerah;
- g. Pengelola anggaran dan panitia pengadaan barang dan jasa; dan
- h. Pejabat tertentu atas permintaan KPK.
- (2) Penyelenggara Negara yang wajib LHKPN ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB IV - KEWAJIBAN PENYELENGGARA NEGARA
Pasal 5

Setiap Penyelenggara Negara wajib untuk:
- a. melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat;
- b. bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan setelah menjabat;
- c. tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme;
BAB IV - KEWAJIBAN PENYELENGGARA NEGARA
Pasal 6

- (1) Formulir LHKPN diserahkan kepada Pejabat Penyelenggara Negara pada saat pelantikan jabatan dan pada saat mengakhiri masa jabatan dan/ atau pensiun.
- a. Formulir LHPKN Model KPK-A yang diisi oleh Pejabat Penyelenggara Negara yang untuk pertama kali melaporkan kekayaannya.
- (2) Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- b. Formulir LHKPN Model KPK-B yang diisi oleh Pejabat Penyelenggara Negara yang :
1. mengalami mutasi dan/ atau promosi jabatan;
2. mengakhiri jabatan dan/ atau pensiun;
3. pejabat penyelenggara negara yang telah 2 (dua) tahun menduduki jabatan; dan
4. pejabat penyelenggara negara tertentu atas permintaan KPK dalam rangka pemeriksaan LHKPN.
- (3) Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi oelah Pejabat Penyelenggara Negara dengan benar, jelas dan lengkap sesuai dengan petunjuk pengisian dengan dilampiri fotocopy akta/bukti/surat kepemilikan harta kekayaan
10. 0 yang dimiliki dalam rangkap 3 (tiga), dengan 1 (satu) formulir LHKPN asli disampaikan kepada tim pendataan LHKPN untuk disampaikan kepada KPK, 1 (satu) fotocopy formulir LHKPN disampaikan kepada sekretariat tim LHKPN dan 1 (satu) fotocopy formulir LHKPN disimpan oleh Pejabat Penyelenggara Negara yang bersangkutan.
- (4) Formulir isian LHKPN asli beserta fotocopy akta/bukti/surat kepemilikan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaika kepada Sekretariat Tim Pendataan LHKPN paling lama 2 (dua) bulan setelah pelantikan jabatan atau pada saat mengakhiri masa jabatan dan/ atau Terhitung Mulai (TMT) pensiun Pejabat Penyelenggara Negara yang bersangkutan.
BAB VI - TIM PENGELOLA LHKPN
Pasal 7

Tim Pengelola Manado. LHKPN berkedudukan pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kota
BAB VI - TIM PENGELOLA LHKPN
Pasal 8

0
Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas sebagai berikut :
- b. mengambil formulir LHKPN dari KPK;
- a. menyusun nama-nama Pejabat Penyelenggara Negara yang Wajib mengisi LHKPN;
- c. menyampaikan formulir LHKPN kepada Pejabat Penyelenggara Negara pada saat pelantikan jabatan dan pada saat mengakhiri masa jabatan dan/ atau TMT pensiun Pejabat Penyelenggara Negara yang bersangkutan;
- e. menyampaikan formulir LHKPN yang telah diisi oleh Pejabat Penyelenggara Negara kepada KPK;
- d. memonitor dan membantu pengisian formulir LHKPN Pejabat Penyelenggara Negara;
- f. membuat teguran tertulis kepada Pejabat Penyelenggara yang lalai menyerahkan isian formulir LHKPN;
- h. membantu KPK dalam memberikan informasi dan data terkait dengan LHKPN, Gratifikasi, Pemberantasan Korupsi dan untuk pengembangan serta pembaharuan tata kelola pemerintahan yang baik;
- g. menerima dan mendistribusikan dokumen LHKPN yang siap diumumkan dari KPK untuk diumumkan di papan pengumuman Kantor W alikota Manado;
1. melaksanakan sosialisasi yang berkaitan tindak pidana korupsi;
0
0
- J. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Manado; dan
- k. mempersiapkan Keputusan Walikota Manado tentang penetapan wajib lapor kekayaan bagi Pejabat Penyelenggara Negara.
BAB VII - PEMBIAYAAN
Pasal 9

Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan Tim Pendataan LHKPN dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Manado
BAB VIII - SANKS I
Pasal 10

Penyelenggara Negara wajib lapor LHKPN, yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Walikota ini dikenakan sanksi administrasi beru pa :
- b. penundaan pemberian Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Gaji Terhitung Mulai Tanggal (TMT) pada saat mengakhiri masa pensiun; dan
- a. meninjau kembali pengangkatan dalam jabatan struktural/ fungsional;
- c. diberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
BAB IX - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.
| BADANKEPEGAWAIANDAN DIKLAT KOTAMANADO JABATAN | BADANKEPEGAWAIANDAN DIKLAT KOTAMANADO JABATAN |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| WALIKOTA MANADO | |
| WAKIL WALIKOTA MANADO | |
| SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO | |
| ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | |
| INSPEKTUR KOTA MANADO | |
| KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN | |
| KABAG. HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN | |
| SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN | |
| KABID. PEMBINMN, PENGAWASAN | |
| KASUBID. PEMBINMN DAN PENGAWASAN | |
Ditetapkan di Manado pada tanggal o,- ~pri L .2.o\ ~
WALIKOTA MANADO,
G. S. VICKY LUMENTUT
Diundangkan di pada tanggal
u
...
iado
SEKRETARIS~~~fl
&lt;OTA MANADO,
M H. #. SENDOH