PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 33 Tahun 2016
Tentang TANDA MEMENUHI AMBANG BATAS EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR
Berlaku: 12 Juli 2016
N/A
Preamble

Mengingat :
WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 33 TAHUN 2016
TENTANG
PENGUJIAN AMBANG BATAS EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PONTIANAK,
Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelestarian lingkungan, dalam setiap kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan harus dilakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup untuk memenuhi ketentuan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam ketentuan Pasal 210 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mewajibkan setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan harus memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengujian Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 4741)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Tipe Baru;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 225);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2004 Nomor 11 Seri E Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 2 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 90);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 74) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak nomor 120);
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2011 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 144);
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 118);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGUJIAN AMBANG BATAS EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Badan adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak.
8. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
9. Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu udara yang telah ditetapkan.
10. Udara ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup, dan unsur lingkungan hidup lainnya.
11. Mutu udara ambien adalah kadar zat, energi, dan/atau komponen lain yang ada di udara bebas.
12. Emisi adalah zat, enerji dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar.
13. Mutu Emisi adalah emisi yang boleh dibuang oleh suatu kegiatan ke udara ambien.
14. Sumber Emisi adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dari sumber bergerak, sumber bergerak spesifik, sumber tidak bergerak, maupun sumber tidak bergerak spesifik
15. Ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor.
16. Uji emisi kendaraan bermotor adalah uji emisi gas buang yang wajib dilakukan untuk kendaraan bermotor secara berkala.
17. Bengkel pelaksana pemeriksa emisi adalah bengkel umum kendaraan bermotor yang telah yang telah memiliki ijin untuk menyelenggarakan pengujian emisi dan perawatan kendaraan bermotor.
18. Surat keterangan memenuhi ambang batas emisi adalah tanda bukti tertulis yang diberikan oleh bengkel pelaksana yang menyatakan bahwa kendaraan bermotor telah mengikuti pengujian emisi dan perawatan kendaraan bermotor dan telah memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor dengan masa berlaku 1 (satu) tahun.
19. Stiker memenuhi ambang batas emisi adalah tanda pengenal telah memenuhi ambang batas emisi yang diberikan oleh bengkel pelaksana pemeriksa emisi dengan masa berlaku 1 (satu) tahun.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor dimaksudkan untuk mengendalikan pencemaran udara dari sumber bergerak agar kendaraan selalu memenuhi ambang batas emisi gas buang.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3

Pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan pengendalian pencemaran udara melalui pengujian emisi gas buang yang diwajibkan bagi setiap pengguna dan pemilik kendaraan bermotor roda 4 (empat) sehingga udara sebagai sumber daya alam yang mempengaruhi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya dapat bermanfaat sebesar-besarnya bagi pelestarian fungsi lingkungan hidup.
BAB II - MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah:
- a. bengkel pelaksana pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor;
- b. alat pengujian emisi;
- c. tanda memenuhi ambang batas emisi;
- d. pelaksana pengujian emisi;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. ketentuan penutup.
BAB III - BENGKEL PELAKSANA PENGUJIAN EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 5

- (1) Untuk ditetapkan sebagai Bengkel pelaksana pemeriksa emisi gas buang kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan:
- a. administrasi; dan
- b. teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. izin operasional bengkel/ijin HO;
- b. surat kalibrasi alat uji emisi;
- c. pernyataan kesanggupan menjadi bengkel pelaksana pemeriksa emisi; dan
- d. daftar peralatan bengkel.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. alat uji emisi untuk bahan bakar bensin dan/atau solar;
- b. mekanik pemeriksa emisi;
- c. stall;
- d. peralatan teknik untuk tune up engine; dan
- e. peralatan keselamatan kerja.
BAB III - BENGKEL PELAKSANA PENGUJIAN EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 6

- (1) Permohonan izin sebagai bengkel pelaksana pemeriksa emisi gas buang kendaraan bermotor dilakukan oleh pemilik bengkel kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak dengan melampirkan persyaratan administrasi.
- (2) Apabila persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan lengkap, maka Dinas akan memberikan Rekomendasi terhadap permohonan dimaksud.
- (3) Jangka waktu berlakunya Izin Bengkel Pelaksana Pemeriksa emisi selama 5 (lima) tahun.
BAB III - BENGKEL PELAKSANA PENGUJIAN EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 7

- (1) Izin bengkel pelaksana pemeriksa emisi dapat dibekukan atau dicabut apabila melanggar ketentuan sebagai berikut :
- a. tidak memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis;
- b. melakukan pemalsuan data hasil uji emisi; dan
- c. melakukan kecurangan prosedur Pengujian emisi.
- (2) Pembekuan atau pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak berdasarkan pertimbangan teknis dari Dinas.
BAB III - BENGKEL PELAKSANA PENGUJIAN EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 8

Dinas dan/atau Badan dapat bekerja sama dengan bengkel pelaksana untuk memfasilitasi pelatihan untuk mekanik pemeriksa emisi.
BAB IV - ALAT PENGUJIAN EMISI
Pasal 9

- (1) Setiap bengkel pelaksana pemeriksa emisi wajib memilik alat pemeriksa emisi untuk kendaraan bermotor berbahan bakar bensin dan/atau solar.
- (2) Hasil pemeriksaan uji emisi wajib dilaporkan kepada Dinas dan Badan secara berkala.
BAB IV - ALAT PENGUJIAN EMISI
Pasal 10

- (1) Kalibrasi alat pemeriksa emisi dilakukan oleh instansi/lembaga yang menangani metrologi dan/atau Lembaga Kalibrasi lain yang telah terakreditasi.
- (2) Kalibrasi alat pemeriksa emisi dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1(satu) tahun sekali.
- (3) Surat kalibrasi alat pemeriksa emisi harus dilaporkan kepada instansi teknis terkait.
BAB V - TANDA MEMENUHI AMBANG BATAS EMISI
Pasal 11

- (1) Bagi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dinyatakan memenuhi ambang batas emisi diberi tanda memenuhi ambang batas emisi berupa Surat Keterangan dan Stiker memenuhi ambang batas emisi.
- (2) Bagi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 yang dinyatakan tidak memenuhi ambang batas emisi wajib melakukan perawatan sampai memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor.
- (3) Surat keterangan dan stiker memenuhi ambang batas emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Tanda memenuhi ambang batas emisi disediakan oleh Instansi Teknis.
BAB VI - PELAKSANAAN PENGUJIAN EMISI
Pasal 12

- (1) Setiap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 yang dioperasikan di jalan dan/atau berdomisili di Daerah wajib melakukan pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor.
- (2) Ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengacu kepada peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup.
- (3) Pengujian pengendalian pencemaran udara melalui pengujian emisi gas buang diwajibkan bagi setiap pemilik dan pengguna kendaraan bermotor roda 4 (empat).
BAB VI - PELAKSANAAN PENGUJIAN EMISI
Pasal 13

Pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan di bengkel pelaksana pemeriksa emisi yang telah mendapatkan izin dari Walikota.
BAB VI - PELAKSANAAN PENGUJIAN EMISI
Pasal 14

Pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap bengkel pelaksana pemeriksa emisi, tanda lulus pengujian emisi dan data hasil Pengujian emisi dilakukan oleh instansi teknis paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Pengawasan terhadap pentaatan ambang batas emisi di jalan dilakukan oleh instansi teknis sesuai peraturan perundang-undangan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
BAB VII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 16

Setiap kendaraan bermotor yang telah melakukan uji emisi dan/atau tanda uji emisi tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya, dan selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Walikota ini.
BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 17
Pasal 212

:
Setiap kendaraan bermotor di jalan wajib memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan
Setiap pemilik dan / atau pengemudi kendaraan bermotor dan perusahaan angkutan umum wajib mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan
Setiap pemilik dan / atau pengemudi kendaraan bermotor dan perusahaan angkutan umum wajib melakukan perbaikan terhadap kendaraannya apabila terjadi kerusakan yang dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran udara dan kebisingan
2. Contoh Stiker Tanda Memenuhi Ambang Batas Emisi
MEMENUHI AMBANG
BATAS EMISI
Bulan Berlaku
WALIKOTA PONTIANAK, ttd SUTARMIDJI