Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 8 Tahun 1974
N/A
Preamble

Menimbang : a.
- bahwa tugas pokok, fungsi dan uraian tugas merupakan pedoman satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan peran dan kedudukan sebagai pembantu kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Seluma;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 16 Tahun 2OOT tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Seluma T\rgas Pokok, Fungsi dan Uraian Tbgas Lembaga Teknis Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- cbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Trrgas Pokok, Fungsi dan Uraian T\rgas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seluma;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
- Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor SS, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3O4 U sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 {Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42661;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AO4 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA4 Nomor L25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44g7l sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 3.
r,EVt.(rl.TAfl F
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSaal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AAT Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2AOT tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor +74114
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2OO7 tentang Pedoman Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O9a);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 16 Tahun 2OA7 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Seluma sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 16 Tahun 2OA7 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Seluma {Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2O1O Nomor O8).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4O Tahun 2OIl tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja; 9.
MEMUTUSKAIT :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS PIOKOK, FUNGSI DAJT URAIAIT TUGAS SATUAN PCILISI PAMONG PRA"IA KABUPATEII SEIT'MA.
BAB I - KTTENTUAN T'MT'M
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
3. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seluma.
5. Kepala satuan polisi parnong praja yang selanjutnya disingkat kepala satuan adalah kepala satuan polisi pamong prqia Kabupaten Seluma.
4. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP Kabupaten Seluma sebagai aparat pemerintah daerah yang melaksanakan tugas bupati dalam menegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan peraturan perundangan daerah lainnya, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
6. Sekretaris adalah kepala sekretariat pada satuan polisi pamong praja Kabupaten Seluma.
7. L Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seluma.
7. Kepala bidang adalah kepala bidang pada satuan polisi pamong prda Kabupaten Seluma.
9. Kepala seksi adalah kepala seksi pada satuan polisi pamong praja Kabupaten Seluma.
10. Unit pelaksana satpol PP kecamatan adalah unit pelaksana satuan polisi pamong prqja Kabupaten Seluma tingkat kecamatan.
11. Kepala unit pelaksana satpol PP kecamatan adalah kepala unit pelaksana satuan polisi pamong praja Kabupaten Seluma tingkat kecamatan.
12. Jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungiawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi.
13. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungiawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tduan organisasi.
14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut dengan PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil
yang diberi kewenangan sebagai penyidik berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
2. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Seluma. 16.
3. Peraturan Bupati yang selanjutnya disingkat Perbup adalah Peraturan Bupati Seluma. 17.
BAB II - KEDUDUKAI$, TUGAS DArt FUNGSI SATUATT Paeal 2
Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Satpol PP mempunyai fungsi:
- b. pelaksanaan kebijakan penegakkan peraturan daerah, peraturan bupati dan peraturan perundangan daerah lainnya;
- a. penJrusunarl program dan pelaksanaan penegakan peraturan daerah, Peraturan Bupati dan peraturan perundangan daerah lainnya, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenterarnan masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah, Peraturan Bupati dan peraturan perundangan daerah lainnya, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dengan Polisi Republik Indonesia (POLRI), PPNS dan/atau aparatur lainnya;
- d. pelaksanaan keb{iakan perlindungan masyarakat;
6. f, pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah, peraturan bupati dan peraturan perundangan daerah lainnya;
- g. pelaksanaan pembinaan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- i. pengkoordinasian hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah dan pihak terkait lainnya dibidang penegakan Perda, Perbup, penyelenggaraan ketertiban ltmum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
BAB III - $U$UI{AI{ ORGAilISASI Pasal 4
Pasal 5

Kepala satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunYai tugas:
- b. meiett""nakan, men5rusun dan melaksanakan kebijakan uru$an penegakan Perda, Perbup, penyelenggaraan ketertiban umum' ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
2. ". memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan Satpol PP;
- c. merumuskan kon$ep $asaran' men3rusun kebijakan teknis Satpol PP berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- e. membina, ffi€laksanakan kerjasama dan berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. men5ru$un kebijakan teknis pelaksanaan tugas yang menjadi tanggungiawabnya sesuai dengan norrna' stand.ar dan prosedur sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku;
- f. mengkoordinasikan, memberikan saran dan m.snkatt kepada bupati tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang penegakan Perda, penyelenggaraall ketertiban umum' ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
- h. mengofganisasikan dan menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan norrna, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- g. merumuskan kebiiakan operasional Satpol PP berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. menilai secara objektif prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
Bagi*n Kedua Sekretarlat
BAB III - $U$UI{AI{ ORGAilISASI Pasal 4
Pasal 6

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat {1} huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan tata usaha, penyusunan program, perencanaan, pelaporan, umlrm, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)' Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
I
t
t
^.r di'llt
F
1'
:.'.
- a. penyusunan rencana program kerja dan kegiatan sekretariat;
- b. pengkoordinasian penJrusunan perencanaan program keda sekretariat dan bidang-bidang;
- c. penyusunan rencana strategis (RENSTRA), rencana kerja (RENJA), indikator kinerja utama (IKU), penetapan kinerja (TAPKIN), laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) serta laporan akuntabilitas kineda instansi pemerintah (LAKIP);
- d. pengelolaan dan pengembangar] organisasi dan ketatalaksanaan serta peningkatan sarana dan prasarana;
- e. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perbendaharaan, akuntansi, ganti rugl, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan {LHP) dan surat menyurat.
Uraian T\rgas Sekretaris:
- a. membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b. memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- c. men)rusun rencana kerja sekretariat Satpol PP sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
- d. melaksanakan dan mengevaluasi urusan kepegawaian, perbendaharaan, akuntansi, ganti ilBi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), perlengkapao, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga;
- e. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan sekretariat serta mencari alternatif pemecahannya;
- f. mengkonsultasikan setiap kegiatan Sekretariat yang bersifat urgen kepada Kepala Satuan;
- g. mengkoordinasikan sasaran penJrusunan RENSTRA Badan;
- h. mengkoordinasikan penyusunan RENJA tahunan serta kegiatan operasional Satpol PP;
- j. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengisian Blanko LHKPN dan LPZP dilingkungan Satpol PP;
- i. mengkoordinasikan pen5rusunan TAPKIN dan LAKIP Badan, melaporkan kepada kepala daerah secara berkala melalui Kepala Satuan;
- k. mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengatur penyusunan LKPJ Bupati dan LPPD setiap akhir tahun ke Kepala Satuan;
1. mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengatur penyusunan LKPD setiap akhir tahun ke Kepala Safuan;
[ \_
o\_evs*r*r^x . ...,.. :r 1..i1,'.
- m.melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- n.melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
BAB III - $U$UI{AI{ ORGAilISASI Pasal 4
Pasal 7

- tl) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan uru$an umum, rumah tangga, kepegawaian dan perlengkapan Satpol PP.
- (2t Uraian tugas Kepala Sub Bagran Umum dan Kepegawaian :
- a. men5rusun rencana kerja sub bagian umum dan perlengkapan;
- b. melakukan inventarisasi barang dan aset Satpol PP;
- c. Menyiapkan dan memproses usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, pemberian sanksi disiplin, pemberian tanda penghargaan/tanda jasa;
- d. Menyiapkan dan memproses perrnohonan izin dan cuti, tugas belajar, perpindahan {mutasi}, perkawinan dan perceraian;
- e. mengusulkan penerbitan kartu pegawai, karhr isteri/suami, kartu tabungan asuransi pensiun (Taspen), Bapertarum dan kartu asuransi kesehatan (Askes);
- f. membimbing bawahan untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan prestasi kerja;
- g. melakukan pengelolaan uru$an perlengkapan dan rumah tangga;
- h. melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
BAB III - $U$UI{AI{ ORGAilISASI Pasal 4
Pasal 8

- {1} Subbagran keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal a ayat {21 huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan Satpol PP.
- (21 Uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan:
- a. men5rusun rencana/program kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- b. men5rusun RKA, DPA, Pergeseran dan DPPA kegiatan tahunan;
- b, melaksanakan penatausahaan keuangan yang meliputi penerimaan dan pengeluaran;
- c. melaksanakan pembayaran gaji dan honorarium pegawai;
- d. melaksanakan pembukuan, perbendaharaan dan pertanggungi awaban keuangan ;
- e. menyiapkan bahan usulan perencanaan anggaran. dan verifikasi pelaksanaan anggaran;
- f. menyiapkan pengajuan surat permintaan pembayaran;
- g. membimbing bawahan untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan prestasi kerja;
- h. melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- i, melaporkan hasil pelaksanaan tugaslkegiatan kepada atasan.
BAB III - $U$UI{AI{ ORGAilISASI Pasal 4
Pasal 9

- (1) Subbagian program sebagaimana dimaksud dalam Pasal a ayat (21 huruf c mempunyai tugas pokok melakukan menyiapkan bahan penyu$unan dan pengendalian rencana/program kerja, evaluasi dan pelaporan.
2. {21 Uraian tugas Kepala Sub Bagian Program :
- a. men)rusun rencana/program kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;;
- b. mengompilasikan dan menyusun bahan rencana strategis dan rencana prograln badan;
- c. menganalisa dan men3rusun usulan program, rencana kerja dan anggaran tahunan;
- d. menganalisa pedoman dan memfasilitasi penyu$unan RKA, DPA, Pergeseran dan DPPA kegiatan tahunan;
- e. mendistribusikan, memberikan arahan dan bimbingan kepada pegawai dalam melaksankan tugas;
- f. mengkonsultasikan dan koordinasi dengan instansilunit kerja terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan;
- g. menganalisa permasalahan-permasalahan yang dihadapi untuk mencarikan solusinya;
- h. mengendalikan administrasi program, evaluasi dan pelaporan badan;
- j. rnengevaluasi bahan pelaksanaan program, kegiatan dan rencana kerja tahunan Badan;
- i. menghimpun, mengolah, rrrenganalisa, mengevaluasi dan membuat pelaporan statistik kegiatan;
- k. membimbing bawahan untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan prestasi kerja;
- l. melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan
Bagiar Ketiga
Bidang Ketertiban Umum dan Ketentranan Masyarakat
BAB III - $U$UI{AI{ ORGAilISASI Pasal 4
Pasal 1

O
- tu Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat {U, huruf c mempunyai tugas pokok membantu kepala satuan dalam melaksanakan urusan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (21 Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungiawab kepada kepala satuan melalui sekretaris.
- (3) Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman mempunyai tugas membantu kepala satuan dalam melaksanakan urusan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala satuan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
BAB III - $U$UI{AI{ ORGAilISASI Pasal 4
Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (U, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
- b. penyelenggaraan kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- a. pen5rusunan rencana program kerja dan kegiatan bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. pelaksanaan operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman rnasyarakat;
- e. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset-aset daerah;
- d. pelaksanaan penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- f. pelaksanaan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal;
- h. pelaksanaan pengawalan pejabat dan atau tamu resmi daerah dan pengamanan tempat*tempat penting, rumah dinas pejabat serta acara resmi pemerintah daerah;
- g. pelaksanaan patroli rutin dan terpadu dalam pengendalian keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
9. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan
- i. ketentraman masyarakat;
11. pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan
- j. ketentraman masyarakat;
- k. pelaksanaan kerjasama teknis dengan pemerintah daerah lain dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
14. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporil* t.
,,
- Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari : {U
- a. seksi kerjasama;
- b. seksi operasi dan pengendalian.
- Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala bidang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. (21
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.
BAB III - $U$UI{AI{ ORGAilISASI Pasal 4
Pasal 13

Seksi Kerjasama mempunyai tugas membantu kepala bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam melaksanakan urusan kerjasama dengan pihakpihak terkait, dengan rincian tugas sebagai berikut :
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis seksi kerjasama;
- a. men)rusun rencana kerja seksi kerjasama;
- c. melaksanakan tugas dengan meminta bantuan danlatau bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan / atau lembaga I instansi lain;
- e. melakukan koordinasi, komunikasi
- d. dalam meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga/instansi lainnya, Satpol PP bertindak sebagai koordinator operasi lapangan;
- f. kerjasama yang dilaksanakan berdasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum, Negara dan memperhatikan hierarki- dan kode etik birokrasi;
- h. rnembimbing bawahan untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan prestasi kerja; dan
- g. men5rusun laporan pelaksanaan kegiatan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB III - $U$UI{AI{ ORGAilISASI Pasal 4
Pasal 14

Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas membantu kepala bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam melaksanakan urusan Operasi dan Pengendalian, dengan rincian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencarla kegiatan Seksi Operasi dan Pengendalian;
- b. menyiapkan bahan pen1rusunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang operasi dan pengendalian;
3. melaksanakan ketertiban dan penindakan pelanggaran Perda, Perbup dan Keputusqn Bupati; c.
4. men5rusun rencana operasional yang meliputi : d.
2. menertibkan pedagang dan pemasangan reklame dan lain sejenisnya yang tidak memenuhi ketentuan;
1. patroli ketentraman dan ketertiban umum terutama diwilayah perkotaan, area perkantoran dan komplek rumah dinas pemerintah Kabupaten Seluma;
3. menertibkan gelandangan dan pengemis, pengamen, protitusi dan lain-lain yang menggangu ketertiban, ketentraman masyrakat;
8. men)rusun rencana pengamanan meliputi : e.
4. melaksanakan tugas-tugas operasi lain sesuai hasil koordinasi dengan dinas/instansi terkait.
1. menjaga keamanan bupati, wakil bupati dan sekretaris daerah;
3. menjaga keamanan kantor/fasilitas lain milik Pemerintah Kabupaten sesuai hasil koordinasi.
2. menjaga keamanan rumah dinas bupati, wakil bupati dan sekretaris daerah;
13. melaksanakan tugas operasional dan pengamanan; f.
14. menyiapkan bahan pembinaan operasional dan pengamanan; o b'
15. membantu pengamanan dan pengawalan tamu VIP termasuk pejabat negara dan tamu negara; h.
16. melaksanakan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum kepala daerah dengan berkerjasama dengan instansi terkait. J.
17. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku; i.
- k. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/ atau kegiatan yang berskala massal;
1. Melaksanakan pengawalan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- m. men)rusun laporan pelaksanaan kegiatan;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- n. membimbing bawahan untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan prestasi kerja;
Bagian Keempat
Bidang Penegakan Perundang-Uadangan Daerah
BAB III - $U$UI{AI{ ORGAilISASI Pasal 4
Pasal 15

- (1) Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat {1}, huruf d mempunyai tugas pokok membantu kepala satuan dalam melaksanakan urusan bidang penegakan perundang-undangan daerah.
2. {2} Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah
F--12
dan bertanggungjawab kepada kepala satuan melalui sekretaris.
- (3) Kepala bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas membantu kepala satuan dalam melaksanakan urusan bidang penegakan perundang- undangan daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala satuan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
BAB III - $U$UI{AI{ ORGAilISASI Pasal 4
Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1), Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah menyelenggarakan fu ngsi :
- b. pelaksanaan koordinasi dengan dinas dan atau instansi terkait dalam rangka proses penyidikan dan penyelidikan terhadap pelanggaran Perda, Perbup dan keputusan bupati;
- a. pen5rusunan prosedur tetap proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Perda, Perbup dan keputusan bupati;
- c. pelaksanaan koordinasi dalam rangka melaksanakan proses penindakan pelanggaran Perda, Perbup dan keputusan bupati;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga/instansi/ pihak terkait, dalam rangka pembentukan Tim Pembina PPNS Daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi dalam rangka proses administrasi penyidikan dan pengiriman berkas perkara pelanggaran Perda, Perbup dan keputusan bupati sampai ketingkat Pengadilan;
- f. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan disiplin anggota Satpol PP
- h. pen)rusunan program kerja dan rencana kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- g. perumusan dan pelaksanaan Kebijakan penegakan Perda, Perbup dan peraturan perundang-undangan daerah lainnya;
- i. pen1rusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala satuan;
Passl 17
- Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri dari : a. seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluh.an; b. seksi penyelidikan dan penyidikan (u
- Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat tl) berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala bidang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya(21
- Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang. (3)
r
Seksi Pembinaan, Pengawasan dan penyuluhan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang penegakan Perundang-Undangan Daerah dalam melaksanakan urusan bidang Pembinaan, Pengawasan dan penyuluhan dengan rincian fugas sebagai berikut:
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan untuk penegakan Perda, perbup dan peraturan perundang-undangan daerah lainnya;
- a. men5rusun rencana kerja seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- c. menghimpuo, mengkaji dan rnempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- e. mengikuti proses pen5rusunan peraturan perundangundangan serta pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
- d. menyiapkan bahan, data untuk menJrusun pedoman dan peh4juk kegiatan, pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap penegakan Perda, perbup dan peraturan perrrndang-undangan daerah lainnya;
- f. men5rusun laporan pelaksanaan kegiatan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- g. membimbing bawahan untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan prestasi kerja;
BAB III - $U$UI{AI{ ORGAilISASI Pasal 4
Pasal 19

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penegakan perundangUndangan Daerah dalam melaksanakan urus€rn bidang Penyelidikan dan Penyidikan terhadap pelanggaran Perda, Perbup dan peraturan perundang-undangan daerah lainnya dengan rincian tugas sebagai berikut :
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi \_pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan;
- a. men5rusun rencana kerja Seksi penyelidikan dan Penyidikan;
- c. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporari terhadap -kegiatan penyelidikan dan penyidi[an;-
- e. menyiapkan bahan, data untuk men5rusun pedoman dag pgtunjqk kegiatan, penyelidikan-dan penyidikan -terlqdap pelanggaran Perda dan Perbup;
- d. menghimpun, \_mengkaji dhn mempetajari peraturan perundang*undangan yang berkaitan dengdn bidang tugasnya;
- f. melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaraq Per{a, Perbup dan peraturan perundangundangan daerah lainnya;
- h. melaksanakan pemberkasan dan pengiriman berkas perkara ke pihat/instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melakukan peggumpulan bahan keterangan terhadap dugaan terjadinya pelanggaran perda, -perbup da; . pela$ranperundang-undangan daerah lainnya;
- l. melaksanakan pemangilan kepada pelanggar dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran;
- J. menJrusun laporan pelaksanaan kegiatan;
- k. membimbing bawahan untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan prestasi kerja;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Kelima Bidang Sumber Daya Aparatur
Paeal 2O
- (1) Bidang Sumber Daya Aparatur sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat {U, humf e mempunyai tugas pokok membantu kepala satuan dalam melaksanakan urusan bidang peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur.
- (2) Bidang Sumber Daya Aparatur dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungiawab kepada kepala satuan.
- (3) Kepala bidang sumber daya aparatur mempunyai tugas membantu kepala satuan dalam melaksanakan urusan bidang penyedian dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala satuan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
Pasa! 21
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 2O ayat (1), Bidang Sumber Daya Aparatur menyelenggarakan fungsi:
- b. penJrusunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang Sumber Daya Aparatur;
- a. pen)nrsunan rencana program kerja dan kegiatan bidang sumber daya aparatur;
- c. pelaksanaan koordinasi bidang Sumber Daya Aparatur;
- e. penyusunan laporan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya;
- d. perumusan kebijakan peningkatan kapasitas, kualitas dan kapabilitas sumber daya aparatur/ personil Satpol PP;
- f. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia satpol PP melalui pendidikan/pelatihan dasar dan teknis fungsional;
- h. pelaksanaan pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana teknis serta operasional;
- g. pen5rusunan analisa kebutuhan dan penyediaan sarana dan prasarana teknis serta perlengkapan dan peralatan tugas operasional;
- i. pen5rusunan program kerja dan rencana kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- j. penyusunan laporan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala satuan;
BAB III - $U$UI{AI{ ORGAilISASI Pasal 4
Pasal 22

- (1) Bidang Sumber Daya Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terdiri dari: a. seksi pelatihan dasar; b. seksi teknis fungsional.
2. {2} Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala bidang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.
BAB III - $U$UI{AI{ ORGAilISASI Pasal 4
Pasal 23

Seksi Pelatihan Dasar mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur dalam melaksanakan r-rrusan bidang sumber daya aparatur dengan rincian tugas sebagai berikut :
- b. menyiapkan bahan pen;rusunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang manajemen dan pelaksanaan pelatihan;
- a. men1rusun rencana kerja seksi pelatihan dasar;
- c. menghimpuf,, mengkaji dan mempel4jari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- e. melaksanakan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan pengamanan, pengawalan, deteksi dini dan cegah dini, intelijen dan PPNS;
- d. melaksanakan peningkatan kemampuan dan keterampilan dasar anggota Satpol PP yang meliputi pelatihan baris berbaris, kesamaptaan, beladiri, pencarian dan penyelamatan;
- f. merumuskan pedoman, pelaksanaan dan jadwal latihan;
- h. membimbing bawahan untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan prestasi kerja;
- g. men5rusun evaluasi dan pelaporan pelatihan Sumber Daya Manusia Anggota Satpol PP;
- i. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB III - $U$UI{AI{ ORGAilISASI Pasal 4
Pasal 24

Seksi Teknis Fungsional mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur dalam
melaksanakan urusan bidang teknis fungsional dengan rincian tugas sebagai berikut :
- b. menyiapkan bahan pen1rusunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang teknis fungsional;
- a. menJrusun rencana keda seksi teknis fungsional;
- c. menghimpuo, mengkqji dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- d. Menyusun program dan melaksanakan biaya modal sarana prasarana Satuan Polisi Pamong Freja.
5. men)rusun rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan, serta bimbingan teknis personil Satpol PP; e.
6. melaksanakan pengembangan sumber daya manusia melalui bimbingan teknis kemampuan dan keterampilan anggota Satpol PP; t.
7. menyiapkan bahan persyaratan peserta pendidikan dan pelatihan teknis fungsional Satpol PP; o b'
8. membimbing bawahan untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan prestasi kerja; h.
9. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; 1.
10. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. j.
- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (U, huruf f mempunyai tugas pokok membantu kepala satuan dalam melaksanakan urusan bidang perlindungan masyarakat.
2. {2} Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungiawab kepada kepala satuan melalui sekretaris.
- (3) Kepala bidang perlindungan masyarakat mempunyai tugas membantu kepala satuan dalam melaksanakan urusan bidang perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala satuan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
BAB III - $U$UI{AI{ ORGAilISASI Pasal 4
Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1), Bidang Perlindtlngan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
- b. penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis Bidang Perlindungan Masyarakat;
- a. penJrusunarl rencana program kerja dan kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi bidang Perlindungan Masyarakat;
- e. pelaksanaan rekruitmen anggota perlindungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan kegiatan perlindungan masyarakat;
- f. pelaksanaan bantuan pengafiranan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
- g. pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana perlindungan ma$yarakat;
- h. pelaksanaan pendataan, pemetaan dan pengembang€ur potensi sumber daya perlindungan masyarakat;
- j. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan pembinaan dan pemberdayaarL perlindungan masyarakat;
- k. pen)rusunan program kerja dan rencana kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- l. penyusunan laporan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya;
- m. pelaksanaalt tugas lain yang diberikan oleh kepala satuan;
BAB III - $U$UI{AI{ ORGAilISASI Pasal 4
Pasal 27

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri dari: a. seksi perlindungan masyarakat; b. seksi bina potensi masyarakat.
2. {2} Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1} berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala bidang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
3. {3} Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.
BAB III - $U$UI{AI{ ORGAilISASI Pasal 4
Pasal 28

Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan urusan bidang perlindungan masyarakat dengan rincian tugas sebagai berikut :
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebdakan dan petunjuk teknis bidang Perlindungan Masyarakat;
- a. men5rusun rencana kerja seksi perlindungan masyarakat;
- c. menghimpun, mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- d. melaksanakan pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia perlindungan masyarakat;
- e. menyiapkan sarana dan prasarana perlindungan masyarakat tingkat desa dan kelurahan dalam wilayah Kabupaten Selumal
- f. menggalakan pos keamanan keliling (Poskamling) dit
- g. melaksanakan pembinaan tertib administrasi sistem perlindungan masyarakat;
- h. melaksanakan rekuitmen anggota perlindungan masyarakat;
5. melakukan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat; 1
6. membimbing bawahan untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan prestasi kerja; J
- k. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasnl 29
Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan urusan bidang bina potensi masyarakat dengan rincian tugas sebagai berikut :
- b. menyiapkan bahan pen)rusunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang bina potensi masyarakat;
- a. men5rusun rencana kerja seksi Bina Potensi Masyarakat;
- c. menghimpun dan menganalisa data bina potensi masyarakat;
- e. men5rusun peta masyarakat; potensi kerawanan sosial
- d. men5rusun data potensi dan karakteristik sosial budaya masyarakat di bidang perlindungan masyarakat;
- f. melaksanakan koordinasi dan kedasama dengan instansi/lembaga/pihak terkait dalam rangka pembinaan pencegahan terjadinya konflik (kerawanan) masyarakat;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan TNI/Polri dan instansi terkait dalam pembinaan potensi masyarakat;
- g. melaksanakan pengembangan potensi masyarakat;
- i. membimbing bawahan untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan prestasi kerja;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- j. men5rusun laporan pelaksanaan kegiatan;
Baglan Keenam
Unit PeXaksana Kecqmatan
BAB III - $U$UI{AI{ ORGAilISASI Pasal 4
Pasal 3

O
- (U Pada kecamatan dibentuk unit pelaksana satpol PP.
- (2| Unit pelaksana satpol PP di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dipimpin oleh kepala unit pelaksana.
- (3) Kepala unit pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (21 secara ex-officio dijabat oleh kepala seksi ketenteraman dan ketertiban umum pada kecamatan.
BAB III - $U$UI{AI{ ORGAilISASI Pasal 4
Pasal 31

- a. melaksanakan penegakkan peraturan daerah, peraturan bupati dan peraturan perundangan daerah lainnya;
Unit Pelaksana Satpol PP kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3O mempunyai tugas membantu kepala satuan untuk melaksanakan sebagian tugas Satpol PP dalam wilayah kerjanya, dengan rincian tugas sebagai berikut:
- b. melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. melaksanakan koordinasi penegakan peraturan daerah, Peraturan Bupati dan peraturan perundangan daerah lainnya, penyelenggaraarl ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dengan Polisi Republik Indonesia, PPNS dan/atau aparatur terkait lainnya;
- c. melaksanakan perlindungan masyarakat;
- e. melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah, peraturan bupati dan peraturan perundangan daerah lainnya;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- f. men5rusun laporan pelaksanaan tugas;
Bagian lfttujuh
Kelompok Jabatan Fungslonal Pasat 32
- Kelompok jabatan fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala satuan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. (1)
- Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala satuan. (21
- Tenaga fungsional senior sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diangkat dan ditetapkan oleh kepala satuan dengan memperhatikan senioritas, kepangkatan dan profesionalitas. t3)
- Jurnlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah. (4)
BAB V - TATA KERJA Pasal 33
Pasal 34

- (1) Kepala satuan berkewajiban mengkoordinasikan seluruh kegiatan badan.
2. Sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian dan kepala sub bidang berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan bidang tugasnya. (2\
3. Kepala satuan, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian dan kepala sub bidang bertanggungjawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatan masing-masing. (3)
BAB VII - PENUTUP Pasal 36
Pasal 3

z
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pJngund.tg.n f,.,u'trrtu'tt . bupati . tt1, -1t-1qi: penernpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.
Diundangkan di Tais-
;;A tan"ggal
. 7 *rl'.
2or4
BERITADAERAHKABUPATENSELUMATAHUN2014NoMoR 18
N/A
Preamble

Menimbang
- It[engingat
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pqiak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkota.an, maka penetapan besarnya Nilai Jual Objek Pajak dilakukan oleh Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kotamobagu tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Kotamobagu;
2. : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AA4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2AA4 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a$afl;
6. Undang-undang Nomor A4 Tahun 2AA7 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA7 Nomor 06 ); 5.
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2AOg tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 50a9); 6.
8. 7 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor . 523a);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Indonesia Tahun 1983 Nomor
36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pqiak dengan Surat Paksa {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a0a9l;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor L4A, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781;
3. 11" Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AOT Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a737|;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2OOT tentang Organisasi Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aTa\;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1501PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaarl Pqiak Bumi dan Bangunan;
15. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomar 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja DinasDinas Daerah Kota Kotamobagu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama atas Peraturar Daerah Kota Kotamobagu Nomor 2 Tahun 2AOT tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2O10 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaa:t (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu TahunZotl Nomor 3).
MEMUTUSKAN;
- PERATURAN WALIKOTA TENTAITG KLASIFIKASI DAT{ PENETAPAIY NILAI JUAL OBJEK PA"IAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAII BANGUNAI{ PERDESAAN DAI{
Menetapkan PIRI(OTAAN DI KO?A KO?AMOBAGU.
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan
1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu. 3.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat DPKAD adalah DPKAD Kota Kotamobagu. 4.
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut PE'ak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 5.
\_
langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah ba$ sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 6" Subjek Pqiak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
7. Objek Pajak adalah Bumi danf bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Tahun Pajak adalah jangka waktu lamanya 1 {satu} tahun kalender.
10. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah daerah.
11. Bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
12. Nilai Jual Objek PEak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atari NJOP pengganti.
13. Klasifikasi NJOP adalah pengelompokan nilai juai rata-rata atas permukaan bumi berupa tanah danlatau bangunan yang digunakan sebagai pedoman untuk memudahkan penghitungan pajak yang terutang.
BAB II - KLASITIKASI NJOP
Pasal 2

- (1). Klasifikasi NJOP Bumi sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (2). Daiam hal nilai jual bumi untuk objek pajak lebih besar dari nilai jual tertinggi NJOP Bumi yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini, maka nilai jual bumi tersebirt ditetapkan sebagai NJOP Bumi.
- {3}. Klasi{ikasi NJOP Bangunan adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (a). Dalam hal nilai jual bangunan untuk objek pajak lebih besar dari nilai jual tertinggi klasifikasi NJOP Bangunan yang tercantum dalam La"mpiran II Peraturan Walikota ini, maka nilai jual bangunan tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bangunan.
BAB II - KLASITIKASI NJOP
Pasal 3

Klasifikasi dan besarnya NJOP sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan untuk masing-masing Desa dan Kelurahan dengan Keputusan Walikota.
BAB III - KEfENTUAIY PEIIUTUP
Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.
Ditetapkan di Kotamobagu pada tanggal % lnafler 2o14
,( w x.txorA KorAMoBAcu o pada tanggal 20L4 KO?A KOTAMOBAGU Diundangkan di Kotamobagu
Lampiran I Peraturan 1trIallkota Kotamobagu
Nomor rA T*Fun AoH
Tanggal , iO tyy.+sT' htt{
KLASIFIKASI NILAI JUAL O&amp;ITK PAJAK BUMI UT{TUK OBJEK PAJAK SEKTOR PTRDESAAT{ DAN SEKTOR PERKOTAAN
| Klas | Pengelompokan Ntlai Jual Bumi {Rp/M2l | Iflilai Jual ObJek Pajak [Rp/M2l |
|--------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| 001 | > 67.390.000.00 s/d 69.700.000,00 | 68.545.000,00 |
| 002 | > 65.120.000,00 s/d 67.390.000,00 | 66.255.000,00 |
| o03 | > 62.890.000,00 s/d 65.120.000,00 | 64.000.000,00 |
| 004 | > 60.700.000,00 s/d 62.890.000,00 | 61.795.000,00 |
| 005 | > 58.550.000,00 s/d 60.700.000,00 | 59.625.000,00 |
| oo6 | > 56.+4O.000,00 s/d 58.550.000,00 | 57.495.000,00 |
| 007 | > 54.370.000.00 s/d 56.440.000,00 | 55.405.000,00 |
| 008 | > 52.340.000,00 s/d 54.370.000,00 | 53.355.000.00 |
| 009 | > 50.350.000,00 s/d 52.340.OO0,OO | 51.345.000.00 |
| 010 | > 48.400.000.00 s/d 50.350.000,00 | 49.375.A00.00 |
| 011 | > 46.49O.000,00 s/d 48.400.000,00 | 47.445.000,00 |
| ot2 | > 44.62A.000.00 sld 46.490.000,00 | 45.555.000,00 |
| o13 | > 42 "79O.000,00 sl d 44.620.000,00 | 43.705.000,00 |
| 014 | > 41.000.000,00 s/ d, 42.790.000,00 | 41.895.000,00 |
| 015 | > 39.250.000,00 s/d 41.000.000,00 | 40.125.000,00 |
| o16 | > 37.540.000,00 s/d 39.250.000,00 | 38.395.000,00 |
| ot7 | > 35.870.000.00 s/d 37.540.000,00 | 36.705.000,00 |
| 018 | > 34.240.000,00 s/d 35.870.000,00 | 35.055.000,00 |
| 019 | > 32.650.000,00 s/d 34.240.000,00 | 33.445.000.00 |
| 020 | > 3 1.. 100.000,00 s/d 32.650.000,00 | 31.875.000.00 |
| 02L | > 29.590.000.00 s/d 31.100.000,00 | 30.345.000,00 |
| o22 | > 28.120.000.00 s/d 29.590.000,00 | 28"855.0O0,00 |
| 023 | > 26.69A.000.00 s/d 28.120.000,00 | 27.4A5.AO0,00 |
| 024 | > 25.300.000,00 s/d 26.690.000,00 | 25.995.000,00 |
| 02s | > 23.950.000,00 s/d 25.300.000,00 | 24.625.O00,00 |
| o26 | > 22.640.000,00 sld 23.950.000,00 | 23.295.A00,00 |
| o27 | > 2137A.000.00 s/ d 22.640.000,00 | 22.005.000,00 |
| 028 | > 20.140.000,00 s/d 21.370.000,00 | 20.755.000,00 |
| o29 | > 18.950.000,00 s/d 20.140.000,00 | 19.545.000,00 |
| 030 | > 17.800.000,00 s/d 18.950.000,00 | 18.375.000.00 |
| 031 | > 15.690.000,00 s/d i7.800.000,00 | 17.245.A40,00 |
| 032 | > 15.620.000,00 s/d 16.690.000,00 | 16.155.000,00 |
| 033 | > 14.590.O00,00 s/d 15.620.000,00 | 15.105.000,00 |
| 034 | > 13.600.000,00 s/d 14.590.000,00 | 14.095.000,00 |
| 035 | > 12.65A.000,00 s/d 13.600.000,00 | 13.125.000.00 |
| 036 | > ll.74A.0OO.OO s/d 12.650.000,00 | 12.195.O00.00 |
| o37 | > 10.870.000"00 s/d 11.740.000,00 | 11.305.000,00 |
| 038 | > 10.040.000,00 sld 10.870.000,00 | 10.455.000,00 |
| 039 | > 9.250.000,00s/d 10.040.000,00 | 9.645.000.00 |
| 040 | > 8.500.000.00 s/d 9.250.000,00 | 8.875.000,00 |
| 041 | > 7.79O.OOO.0O s/d 8.5O0.000,00 | 8.145.000,00 |
| o42 | > 7.12A.A00,00 sld 7.79O.000,00 | 7.455.000,00 |
| 043 | > 6.490.000,00 s/d 7.12O"OOO,OO | 6.805.O00,O0 |
| o44 | > 5.900.000,00's/d 6.490.000,00 | 6.195.000,00 |
| 045 | > 5.350.000,00 s/d 5.900.000,00 | 5.625.000,00 |
| 446 | > 4.84O.AOO.OO s/d 5.350.000,00 | 5.095.000,O0 |
| o47 | > 4.370.000,00 s/d 4.840.000,00 | 4.605.000,00 |
| Klas | Pengelompokan Nilai Jual Bumi fRplMzl | Nilat Jual Objek Pajak tRo/ilIel |
|--------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| 048 | > 3.940.OOO.00 sld 4.370.0OO.OO | 4.1s5.000.00 |
| 449 | > 3.550.000.00 s/d 3.940.000.00 | 3.74s.000.00 |
| o50 | > 3.200.000,00 s/d 3.55O.000,00 | 3.375.000,00 |
| 051 | > 3.000.000,00 s/d 3.200.OOO,OO | 3.100.000,00 |
| os2 | > 2.850.000"00s/d 3.0O0.000.00 | 2.925.000.00 |
| 053 | > 2.748.O0O.00 s/d 2.85O.000.00 | 2.779.000.00 |
| o54 | > 2.573.A00,00 sld 2.7O8.000,00 | 2.640.000,00 |
| 055 | > 2.444.000,00 s/d 2.573.00O,0O | 2.508.000,00 |
| 0s6 | > 2.261.000,00 s/d 2.444.000,00 | 2.352.000,00 |
| 057 | > 2.091.000.00 s/d 2.261.000.00 | 2.176.000.00 |
| 058 | > 1.934.0OO.0O s/d 2.091.O00.O0 | 2.013.000.00 |
| 059 | > 1.789.000.00 s/d 1.934.000.00 | 1.862.000.00 |
| 060 | > 1.655.000,00 s/d 1.789.000,00 | 1.722.000,00 |
| 061 | > 1.490.000,00 s/d 1.655.000,00 | 1.573.00O,00 |
| 062 | > 1.341.000.00 s/d 1.490.000.00 | 1.416.000,00 |
| 063 | > l.2O7.OOO.00 s/d 1.341.000.00 | 1.274.000"00 |
| 064 | > 1.086.000.00 s/d 1.207.000.00 | 1.147.000.00 |
| 06s | > 977.4OO,00 s/d 1.086.000,00 | 1.O32.OOO.00 |
| 066 | > 855.000,00 s/d 977.000.00 | 916.000,00 |
| 467 | > 748.000,00 s/d 855.000,00 | 802.000.00 |
| 068 | > 655.000.00 s/d 748.000.00 | 702.000.00 |
| 069 | > 573.00O.O0 s/d 655.0OO.00 | 614.OOO.O0 |
| 070 | > 501.OOO.OO s1d 573.000.00 | 537.OOO.OO |
| a7t | > 426.OOO,00 s/d 501.000,00 | 464.000.00 |
| 472 | > 362.OO0,00 s/d 426.000,00 | 394.000,00 |
| 473 | > 308.000,00 s/d 362.000,00 | 335.000,00 |
| 474 | > 262.OO0.O0 sld 308.000.00 | 28s.000.00 |
| 075 | > 223.AAO.OO s/d 262.OOO.O0 | 243.O00.O0 |
| 476 | > 178.000,00 s/d 223.000,00 | 200.000,00 |
| 477 | > 142.000,00 s/d 178.000,00 | 160.000,00 |
| 078 | > 114.000.00 s/d 142.000.00 | 128.OO0.00 |
| 079 | > 91.000.00 s/d 114.000.00 | 103.000.00 |
| 080 | > 73.000,00 s/d 91.000,00 | 82.OO0.OO |
| 081 | > 55.000,00 s/d 73.000,00 | 64.000,00 |
| o82 | > 41.000.00 s/d 55.OOO.0O | 48.OO0,OO |
| 083 | > 31.000.00 s/d 41.000.00 | 36.000.00 |
| 084 | > 23.000,00 s/d 31.000,00 | 27.OO0.OO |
| 085 | > 17.000,00 s/d 23.O0O,00 | 20.ooo.oo |
| 086 | > 12.000,00 s/d 17.000,00 | 14.000,00 |
| 087 | > 8.400.00 s/d 12.000.00 | 10.000,00 |
| oB8 | > 5.900.00 s/d 8.4OO.OO | 7.150"00 |
| 089 | > 4.100.00 s/d 5.9OO.O0 | 5.000.00 |
| 090 | > 2.900,00 s/d 4.100,00 | 3.500.00 |
| 091 | > 2.000.00 s/d 2.900.00 | 2.450,00 |
| 092 | > L.400,00 s/d 2.000,00 | 1.700.00 |
| 093 | > 1.050.00 sld 1.4OO.0O | 1.200.00 |
| 094 | > 760,00 s/d 1.050,00 > 550.00 s/d 760,00 | 910.00 660.OO |
| 095 | | |
| Klas | Pengelompokan Nilai .Iual Buml lRo/ilI21 | Nilai Jual ObJek PaJak lRn/Mzl |
|--------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 096 | > 410.00 s/d 550.00 | 480.00 |
| 497 | > 31O.OO s/d 41O.OO | 350.OO |
| 098 | > 24O,AO s/d 31O,OO | 270.OO |
| 099 | >170.00 s/d 240,00 | 200.00 |
| 100 | s 170.00 | 140.00 |
GU€
Ir. TMTONG BARA
Lampiran II Peraturan Wallkota Kotamobagu
.
Nomor
KLISIFII{ASI NILAI JUAL OBJTX PAJAK BAISGUNAN UNTUK OBJEK
Tanggal :
PAJAK SEKTOR PERDESAAI{ DAI5 SEKTOR PERKOTAAIT
| Klas | Pengelompokan Nilai Jual Bangunan {Rplm2) | Nilai Jual Objek Pajak Bansunan (Rplm2) |
|--------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 001 | > 14.700.000,00 s/d 15.q89.Oqqp0 | 15.250.000,00 |
| 002 | > 13.600.000,00 s/d L4.7O0.000,00 | 14.150.000,00 |
| 003 | > 12.550.000,00 s/d 13.600.0qqp | 13.075.000,00 |
| 004 | > 11.55O.OOO,OO s/d 12.SSO.OOqqq | 12.050.O00,00 |
| 005 | > 10.600.000,00 s/d 11.550.000,00 | 1 1.O75.000,00 |
| 006 | > 9.700.000,00 s/d 10,Q0Q !99,09 | 10.150.000,00 |
| oo7 | > 8.8s0.000,o0 s/d 9.7OX.QQQ;QQ | 9.275"OO0,00 |
| 008 | > 8.050.000,00 s/d 8.850,QQQ,09 | 8.450.000,00 |
| 009 | > 7.300.000.00 s/d 8.050.000,00 | 7.675.AO0,00 |
| 010 | > 6.600.000,00 s/d 7.300.000,00 | 6.950.000,00 |
| 011 | > 5.8s0.000,00 s/d 6.qQq-QqgPq | 6.225.000,00 |
| ot2 | > 5.150.000,00 s1d 5.850.IQQQQQ | 5.500.000,00 |
| o13 | > 4.500.000,00 s/d 5.150.000,00 | 4.825.000,00 |
| o14 | > 3.900.000,00 s/d 4.500.Olq;Qq | 4,200.000,00 |
| 015 | > 3.350.000,00 sld 3.900.000,qq | 3.625.000,00 |
| 016 | > 2.850.000,00 s/d 3.350.000,00 | 3.100.000,00 |
| 017 | > 2.400.000,00 sld 2,8!q-.0q0,q9 | 2.625.OO0,00 |
| 018 | > 2.000.000,00 s/d 2.a00.000,0Q | 2.200.000,00 |
| 019 | > 1.666.000,00 sld 2.000-0Oq-9O | 1.833.000,00 |
| o20 | > 1.366.000,00 */d 1.666.000,00 | 1.516.000,00 |
| 021 | > 1.034.000,00 sld 1.366.000,00 | 1.200.000,00 |
| 022 | > 902.000,00 s/d 1.034.000,00 | 968.000,00 |
| o23 | > 744.OA0,00 s/d 902'000,00 | 823.000,00 |
| 024 | > 656.000,O0 s/d 744.000,00 | 700.000,00 |
| 025 | > 534.000,0O s/d 656.000,00 | 595.000,00 |
| o26 | > 476.000,00 s/d 534.000,00 | 505.000,00 |
| 427 | > 382.000,00 s/d 476.000JO0 | 429.000,00 |
| 028 | > 348.OOO,OO s/d 382.OOqPq | 365.OOO,OO |
| o29 | > 272.A00,00 s/d 348.000,00 | 310"000,00 |
| 030 | > 256.000,00 s/d 272.AAA,OA | 264.000,00 |
| 031 | > 194.000,00 sld 256.000,00 | 225.O00,00 |
| o32 | > 188.000,00 s/d 194.00O,qq | 191.000,00 |
| 033 | > 136.000,0O s/d 188.000,00 | 162.000,00 |
| 034 | > 128.0O0,O0 sld 136.000,00 | 132.000,00 |
| 035 | > 104.000,00 s/d 128.000,00 | 116.000,00 |
| 036 | > 92.000,00 s/d 104.00{,0-q | 98.000,00 |
| 037 | > 74.000,00 s/d 92.000,00 | 83.000,00 |
| 038 | > 68.000,00 s/d 74.000,0q | 71.000,00 |
| 039 | > 52.000,00 s/d 68.000,00 | 60.000,00 |
| 040 | < 52.000,00 | 50.000,00 |
fiwx.tt&lt;