UNDANG-UNDANG Unknown Nomor 4 Tahun 1958
Tentang No Description
Berlaku: 2 Mei 1958
N/A
Pasal 5

"Undang-undang Mata Uang tahun 1953" (Undang-undang No.27 tahun 1953, Lembaran-Negara tahun 1953 No.77) diubah seluruhnya sehingga berbunyi:
Uang logam Indonesia yang sah adalah
- a. Dari aluminium: uang satu sen, uang lima sen, uang sepuluh sen, uang dua puluh lima sen, uang lima puluh sen.
- b. Dari aluminium brons: uang satu rupiah, uang dua setengah rupiah.
Mata-uang-mata-uang ini mempunyai sifat alat pembayar yang sah sampai jumlah yang akan ditentukan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Uang logam lima puluh sen dari nekel yang masih beredar berdasarkan Undang-undang No. 27 tahun 1953 tetap dianggap sebagai uang logam yang sah.
- (3) Menteri Keuangan berhak melanjutkan pengeluaran uang kertas Pemerintah dari Rp. 1,-dan Rp. 2,50 sebagai tindakan peralihan, sampai didalam peredaran ada cukup uang logam menurut ayat 1 sub b pasal ini.
- (4) Jumlah peredaran tiap-tiap tahun diatur dengan Peraturan Pemerintah.'
N/A
Pasal 6

"Undang-undang Mata Uang tahun 1953" (Undang-undang No. 27 tahun 1953, Lembaran Negara tahun 1953 No. 77) diubah seluruhnya sehingga berbunyi:
Banyaknya pembuatan masing-masing jenis uang logam untuk tiap-tiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.'
Undang-undang Darurat ini dapat disebut "Undang-undang tentang pengubahan Undang-undang Mata Uang tahun 1953" dan mulai beriaku pada hari diundangkan.
Diundangkan pada tanggal 2 Mei 1958.
Menteri Kehakiman, ttd
G.A. MAENGKOM
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 30 April 1958 Presiden Republik Indonesia, ttd
SOEKARNO
Menteri Keuangan, ttd SOETIKNO SLAMET.
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (7a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya kepada PNS dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai, seperti pemberian uang makan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berupa Uang Makan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2017.
- 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 41);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 25 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 25) ;
14. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 73 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 73).
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2010 tentang Pemberian dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 270).
4. Undang-Undang ...
Peraturan...
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017.
M E M U T U S K A N
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERUPA UANG MAKAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2017
BAB III - PENERAPAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERUPA UANG MAKAN
Pasal 3

- (1) Pemberian tambahan penghasilan berupa uang makan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2017.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan berupa uang makan ditetapkan berdasarkan kehadiran kerja Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pengawasan daftar hadir pegawai dilakukan oleh Kepala Unit Kerja termasuk menandatangani rekapitulasi daftar hadir dan dilaporkan kepada Bupati Batang Hari melalui Inspektorat dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah setiap awal bulan berikutnya.
- (4) Pemberian tambahan penghasilan berupa Uang Makan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil didasarkan pada Surat Tugas.
- (5) Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat/Daerah yang diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi di luar satuan kerja induknya dibayarkan oleh satuan kerja tempat Pegawai Negeri Sipil tersebut diperbantukan atau dipekerjakan.
- (6) Pemberian tambahan penghasilan berupa uang makan berlaku untuk seluruh Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
BAB VI - BESAR UANG MAKAN
Pasal 6

- (1) Tambahan penghasilan berupa uang makan diberikan selama 11 (sebelas) bulan.
- (2) Tambahan Penghasilan berupa uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan jumlah hari kerja pada bulan berkenaan.
- (3) Tambahan penghasilan berupa uang makan diberikan sebesar Rp. 27.500,- (Dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per hari kerja.
BAB VII - PEMBERIAN UANG MAKAN
Pasal 7

- (1) Pemberian tambahan penghasilan berupa uang makan diberikan berdasarkan kehadiran PNS di Kantor pada hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan berupa uang makan tidak diberikan kepada PNS dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Tidak hadir kerja;
- b. Sedang menjalankan perjalanan dinas;
- c. Sedang menjalani cuti;
- d. Sedang menjalani tugas belajar; dan/atau
- e. Sebab-sebab lain yang mengakibatkan PNS tidak diberikan tambahan penghasilan berupa uang makan adalah :
1. Alpa;
2. Sakit;
3. Izin 1 (satu) hari penuh; dan
4. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.
- f. Tidak mengikuti apel dengan rincian :
13. (a) Apabila tidak mengikuti Apel sebanyak 8 (delapan) kali, maka dikenakan pemotongan uang makan untuk 1 (satu) hari kerja;
14. (b) Apabila tidak mengikuti Apel Lebih dari 8 (delapan) kali, maka setiap kali tidak apel akan dikenakan pemotongan uang makan perhari sebesar 25 % (dua puluh lima persen ).
N/A
Preamble

Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah maka perlu mewujudkan Organisasi Perangkat Daerah yang efisien, efektif, rasional dan proposional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, sehingga organisasi birokrasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran;
Mengingat
:
- b. bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Keija Dinas Daerah masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan dan dinamika kebutuhan masyarakat;
- c. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kelembagaan, dimungkinkan melakukan penataan kelembagaan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kendari;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Keija Dinas Daerah Kota Kendari;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602); 2
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4 .
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 10).
Menetapkan
:
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI
dan
WALIKOTA KENDARI
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA KENDARI.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Keija Dinas Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) angka 1, angka 5, angka 7 dan angka 9 diubah Nomenklaturnya, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2
- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, yang terdiri atas:
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekeijaan Umum;
4. Dinas Tata Kota dan Perumahan;
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
6. Dinas Pendapatan Daerah;
7. Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
8. Dinas Kebersihan;
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
10. Dinas Sosial, Tenaga Keija dan Transmigrasi;
11. Dinas Pertanian dan Kehutanan;
12. Dinas Kelautan dan Perikanan; dan
13. Dinas Perindagkop dan UMKM;
- (2) Organisasi Dinas Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan-pertimbangan:
1. Kewenangan yang dimiliki oleh Daerah;
2. Karakteristik, Potensi dan Kebutuhan Daerah;
3. Kemampuan Keuangan Daerah;
4. Ketersediaan Sumberdaya Aparatur; dan
5. Pengembangan pola kerjasama antar daerah dan atau dengan pihak ketiga.
21. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (6) di ubah dan di tambah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: 2
Pasal 5
- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
3. Subbagian Pendataan Pendidikan
- c. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, membawahkan:
1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Seksi Pendidikan Nonformal dan Informal;
- d. Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan:
1. Seksi TK dan SD;
2. Seksi SMP;
- e. Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan:
1. Seksi SMA;
2. Seksi SMK;
- f. Bidang Kebudayaan, Sarana dan Prasarana, membawahkan:
1. Seksi Kebudayaan dan Kesenian;
2. Seksi Sarana dan Prasarana;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.
- (5) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
26. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf f angka 1 diubah dan ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 3, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut : 3
Pasal 7
- (1) Dinas Pekerjaan Umum terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
- c. Bidang Bina Marga, membawahkan:
1. Seksi Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan;
2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- d. Bidang Cipta Karya, membawahkan:
1. Seksi Pengembangan Air Bersih dan Drainase
2. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman;
- e. Bidang Pengairan dan Sumber Daya Air, membawahkan:
1. Seksi Pengairan;
2. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Air;
- f. Bidang Pengujian dan Jasa Konstruksi, membawahkan:
1. Seksi Peralatan;
2. Seksi Jasa Konstruksi;
3. Seksi Pengujian Laboratorium
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.
- (5) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf e pada angka 1 dan 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8
- (1) Dinas Tata Kota dan Perumahan terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
- c. Bidang Penataan Ruang, membawahkan:
1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang;
2. Seksi Pemanfaatan, Pemetaan dan Evaluasi Ruang Kota;
- d. Bidang Pengawasan dan Kelayakan Bangunan, membawahkan:
1. Seksi Rekomendasi dan Kelayakan Bangunan;
2. Seksi Pengawasan dan Penertiban Bangunan;
- e. Bidang Perumahan, membawahkan:
1. Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan dan Pemukiman;
2. Seksi Pengembangan Perumahan Swadaya dan Formal;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.
- (5) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tata Kota dan Perumahan tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
22. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (6) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: 5
Pasal 9
- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
- c. Bidang Perhubungan Darat, membawahkan:
1. Seksi Lalulintas dan Angkutan Darat;
2. Seksi Penumpang, Barang dan Jasa;
- d. Bidang Perhubungan Laut, membawahkan:
1. Seksi Lalulintas dan Angkutan Laut;
2. Seksi Kepelabuhanan;
- e. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahkan:
1. Seksi Komunikasi;
2. Seksi Informatika;
- f. Bidang Teknis Sarana dan Prasarana, membawahkan:
1. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi;
2. Seksi Pengujian Kendaraan dan Kelayakan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.
- (5) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
25. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf e angka 1 dan 2, serta ayat (6) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut: 6
N/A
Pasal 11

- (1) Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi
2. Kreatif terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
- c. Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahkan:
1. Seksi Kepemudaan;
2. Seksi Keolahragaan;
- d. Bidang Pariwisata, membawahkan:
1. Seksi Sarana dan Objek Daya Tarik Wisata;
2. Seksi Promosi Wisata;
- e. Bidang Ekonomi Kreatif, membawahkan:
1. Seksi Seni dan Budaya;
2. Seksi Media, Desain dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.
- (5) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tercantum dalam Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
23. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c angka 1 dan 2, huruf e angka 1 dan 2, dan ayat (6) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut: 7
N/A
Pasal 12

- (1) Dinas Kebersihan terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
- c. Bidang Kebersihan, membawahkan:
1. Seksi Kebersihan Drainase, Kali dan Tinja;
2. Seksi Kebersihan Jalan dan Lingkungan;
- d. Bidang Pertamanan dan Pemakaman, membawahkan:
1. Seksi Pertamanan;
2. Seksi Pemakaman;
- e. Bidang Persampahan, membawahkan:
1. Seksi Pengangkutan;
2. Seksi Pengolahan Sampah;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.
- (6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.
- (7) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebersihan tercantum dalam Lampiran VI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
22. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf d angka 1, dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut: 8
N/A
Pasal 13

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
- c. Bidang Kependudukan, membawahkan:
1. Seksi Pendaftaran Penduduk;
2. Seksi Perkembangan Kependudukan;
- d. Bidang Catatan Sipil, membawahkan:
1. Seksi Registrasi Pencatatan Sipil;
2. Seksi Pelayanan Catatan Sipil;
- e. Bidang Data dan Pelaporan, membawahkan:
1. Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Capil;
2. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.
- (5) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercantum dalam Lampiran VII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
22. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c angka 1 dan 2, huruf d angka 1 dan 2, huruf e angka 1 dan 2, huruf f angka 1 dan 2, ayat (6) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut: 9
N/A
Pasal 16

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
- c. Bidang Perikanan Budidaya, membawahkan:
1. Seksi Produksi dan Pengembangan Usaha Budidaya;
2. Seksi Pembenihan, Sarana dan Prasarana Budidaya;
- d. Bidang Perikanan Tangkap, membawahkan:
1. Seksi Produksi dan Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan;
2. Seksi Kepelabuhan, Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
- e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, membawahkan:
1. Seksi Pengembangan Produk dan Sarana Pengolahan Hasil;
2. Seksi Promosi Usaha dan Sarana Pemasaran Hasil;
- f. Bidang Pengawasan dan Pendayagunaan Pesisir dan Lautan, membawahkan:
1. Seksi Pengawasan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
2. Seksi Bina Usaha, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Pesisir dan Lautan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.
- (5) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan tercantum dalam Lampiran VIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
10. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf d angka 1 dan 2, huruf e angka 1 dan 2, huruf f angka 1 dan 2, dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :
N/A
Pasal 17

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
- c. Bidang Perindustrian, membawahkan:
1. Seksi Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan;
2. Seksi Industri Logam, Mesin dan Elektro;
- d. Bidang Perdagangan, membawahkan:
1. Seksi Bina Usaha dan Pengadaan, Penyaluran;
2. Seksi Metrologi, Perlindungan Konsumen dan Sarana Distribusi;
- e. Bidang Koperasi, membawahkan:
1. Seksi Kelembagaan dan Penguatan Modal Koperasi;
2. Seksi Penyuluhan dan Pelatihan Koperasi;
- f. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, membawahkan:
1. Seksi Kelembagaan dan Penguatan Modal UMKM;
2. Seksi Penyuluhan dan Pelatihan UMKM;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.
- (5) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM tercantum dalam Lampiran IX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Diundangkan di Kendari Paria tanao ' » ] 31 - 19 - 9 0 1 3 . a n c rn
LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2013 NOMOR 14
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kendari.
Ditetapkan di Kendari pada tanggal, 31 - 12 - 2013.
WALIKOTA KENDARI,
H. ASRUN