Unknown BUPATI Nomor TIM Tahun 2023
Tentang No Description
Berlaku: 43 Tahun 2014
N/A
Preamble

Menimbang a.
- bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015, perlu diatur pedoman penyusunan Anggaran Pendapaaui dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2017;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2
2. Undang-Undang Nomor 1.7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa ka1i diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN;
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21 Tahun2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2005 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 6);
4
22. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 14);
24. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2015 Nomor 42);
MEMUTUSKAN
Menetapkan PERATUR.AN BUPATI TEN'TAN'G PEDOMAN' PENYUSUNAN' AN'GGARAR PENDAPATAN' DAN BELANJA DESA TAIIUN ANGGARAR 2017.
N/A
Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2017, meliputi :
- a. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan Kebijakan Pemerintah Desa;
- b. Prinsip Penyusunan APBDesa;
- c. Kebijakan Penyusunan APBDesa;
- d. Standart Harga Satuan;
- e. Teknis Penyusunan APBDesa;
- f. Hal-Hal Khusus Lainnya.
- (2) Uraian Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
Diundangkan di Situbondo pada tanggal 3 0 DEC 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,
~
DERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2016 NOMOR ~
~t~
k-~
~..pM,f
,~. \-0,~
,~. fot-v
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.
Ditetapkan di Situbondo Pada tanggal 3 0 DEC 2016
BUPATI SITUBONDO,
~
URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APBDesa TAHON ANGGARAN 2017
I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan Kebijakan Pemerintah Desa
Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor I 18 Tahun 2016, dijelaskan bahwa tema RKPD Tahun 2017 adalah "Pemantapan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Penunjang Pertumbuhan Kawasan". Kedua Jen1s pembangunan tersebut menghasilkan sembilan agenda pembangunan Prioritas (Nawa Cita) Kabupaten Situbondo untuk lima tahun kedepan yaitu:
1. Memperkuat kulturisasi keagamaan dalam rangka melakukan revolusi mental dan memperteguh kemajemukan masyarakat situbondo.
2. Membangun Masyarakat Situbondo yang Sehat dan berjiwa sosial yang bergerak menuju berkurangnya kemiskinan, permasalahan sosial serta bencana.
3. Meningkatkan kualitas Sumber daya manus1a. masyarakat situbondo dengan pendidikan berkarakter melalui pendidikan formal, pendidikan agama dan pendidikan tinggi.
4. Mewujudkan kawasan strategis yang cepat tumbuh dan berdaya saing melalui peningkatan infrastruktur.
5. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemanfaatan tekhnologi informasi.
6. Menguatkan kawasan penyangga Second City untuk mengurang1 disparitas wilayah.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat situbondo qengan pengembangan destinasi pariwisata, pusat lnovasi bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan serta : . peningkatan produktivitas lahan.
8. Mewujudkan reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good and clean governance).
8
9. Mendekatkan pelayanan publik yang efektif clan efisien kepada masyarakat.
Berkenaan hal tersebut Pemerintah Desa harus mendukung tercapainya sasaran dan bidang-bidang pembangunan Daerah tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing desa, mengingat salah satu keberhasilan pencapaian sasaran dan bidang-bidang pembangunan Kabupaten dimaksud juga dipengaruhi sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).
II. Prinsip Penyusunan APBDesa
Prinsip Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2017 adalah se bagai beriku t :
1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan \_gaerah berdasarkan urusan dan kewenangannya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan. jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDe~~;
4. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi.
III. Kebijakan Penyusunan APBDesa
Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:
A. Pendapatan Desa
Pendapatan Desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
1. Pendapatan Asli Desa (PADesa)
Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari PADesa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Sumber Pendapatan Asli Desa (PADesa) meliputi :
2. 1). Hasil usaha Desa, antara lain hasil BUMDesa, tanah kas desa.
3. 2). Hasil aset, antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.
4. 3). Swadaya, partisipasi dan Gotong royong membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
5. 4). Lain-lain pendapatan asli desa, antara lain . hasil pungutan desa.
- b. Perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2017 yang berpotensi terhadap target Pendapatan Asli Desa serta realisasi tahun sebelumnya.
- c. Dalam merencanakan sumber penerimaan baru, Pemerintah Desa agar berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten untuk merumuskan apakah obyek baru tersebut tidak memiliki efek sampmg baik kepada beban ekonomi masyarakat maupun laju perekonomian desa.
2. Kelompok Transfer
t?
Penganggaran \_pendapatan desa yang bersumber dari Kelompok transfer memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Pendapatan Kelompok transfer terdiri atas jenis:
2. 1). Dana Desa;
3. 2). Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. 3). Alokasi Dana Desa (ADD) ;
5. 4). Bantuan Keuangan dari APBN;
6. 5). Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
7. 6). Bantuan Keuangan APBD Kabupaten.
- b. Bantuan Keuangan dari APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 4) dan 5) dapat bersifat umum dan khusus.
- c. Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b dikelola dalam APBDesa sesuai dengan juknis.
3. Kelompok Pendapatan Lain-Lain
Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari Kel6mpok pendapatan lain-lain memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Kelompok pendapatan lain-lain, terdiri atas :
2. 1). Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat ; dan
3. 2). Lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- b. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga· yang tidak mengikat adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga;
- c. Lain-lain pendapatan Desa yang sah, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.
B. Belanja Desa
Belanja desa harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa yang terdiri dari kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/ atau Pemerintah Kabupaten, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/ atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa secara bertahap mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ; dan
- b. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
4. 1). Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ; l' , '
5. 2). Operasional Pemerintah Desa;
6. 3). Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
7. 4). Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
I
2. Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas kelompok:
- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Belanja Tak Terduga.
3. Kelompok belanja dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.
4. Kegiatan terdiri atas jenis belanja:
- a. Pegawai;
Dipergunakan untuk membiayai kegiatan "Penyelenggaraan Pemerintahan Desa" yang terdiri dari pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan 1 · BPD dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan yang Pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
Barang dan Jasa ;
- 1). Dipergunakan untuk membiaya kegiatan yang pengeluarannya untuk Belanja Barang dan Jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- 2). Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2016.
- 3). Belanja barang/jasa tersebut antara lain:
- a). alat tulis kantor;
- b). benda pos;
- c). bahan / material;
- d). pemeliharaan;
- e). cetak/penggandaan;
- f). sewa kantor desa;
- g). sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
- h). sewa sarana mobilitas;
- i). sewa alat berat;
- j). makanan dan minuman rapat;
- k). pakaian dinas dan atributnya;
- 1). perjalanan dinas;
- m). upah kerja;
- n). honorarium narasumber / ahli;
- o). honorarium panitia pelaksana kegiatan;
- p). operasional Pemerin tah Desa;
- q). operasional BPD;
- r). insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan
- s). pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- 4). lnsentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf r adalah bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
- 5). Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksan\_aan kegiatan.
Modal.
- 1). Pemerintah Desa harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBDesa Tahun Anggaran 201 7 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana dasar yang terkait dengan peningkatan 1'· pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.
- 2). Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
- 3). Pembelian/pengadaan barang a tau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.
Belanja Tak Terduga.
- 1). Dalam keadaan darurat dan/ atau Keadaan Luar Biasa (KLB), Pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
- 2). Keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/ atau mendesak, antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
- 3). Keadaan luar biasa tersebut karena Keadaan Luar Biasa (KLB)/wabah.
- 4). Keadaan darurat dan luar biasa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- 5). Kegiatan dalam keadaan darurat dianggarkan dalam belanja tak terduga.
Surplus/Defisit APBDesa
- 1). Surplus atau defisit APBDesa adalah selisih antara anggaran pendapatan desa dengan anggaran belanja desa.
- 2). Dalam hal APBDesa diperkirakan surplus, penggunaan surplus tersebut diutamakan untuk pembayaran pokok utang \_dan penyertaan modal (investasi) desa.
- 3). Dalam hal APBDesa diperkirakan defisit, pemerintah desa menetapkan penenmaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran ,·' sebelumnya, pencairan dana cadangan dan · hasil penjualan kekayaan desa.
C. Pembiayaan Desa
Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada t~hun› tahun anggaran berikutnya :
1!
,
•" ..
~"1 •
•.-~1-•\_: ~--
:!•.1: ,.
(,\
-~-
1. Penerimaan Pembiayaan Desa
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
2. 1). Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
3. a). menu tu pi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi bel~nja;
4. b). mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
5. c). mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran b~lum diselesaikan.
6. 2). Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) antara lain pelampauan penerimaan ::,endapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan
Pencairan Dana Cadangan;
- Pencairan dana cadangan digunakan 'untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
2. Pengeluaran Pembiayaan Desa
- a. Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran dengan Peraturan Desa paling sedikit memuat :
2. 1). penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
3. 2). program dan kegiatan yang akan dibiayai dari .dana .}' cadangan;
4. 3). besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
5. 4). sumber dana cadangan; dan
6. 5). tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- b. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri.
- d. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.
IV. Standar Barga Satuan
A. Belanja Pegawai
Dipergunakan untuk menganggarkan penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD yang menyesuaikan besaran Alokasi Dana Desa (ADD), l' sebagaimana tabel dibawah ini:
1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
| NOMOR | JABATAN | JUMLAH (Rp) |
|---------|-----------------------------|---------------|
| 1 | Kepala Desa | 3.000.000,- |
| 2 | Sekretaris Desa (bukan PNS) | 2.100.000,- |
| 3 | Perangkat Desa Non Sekdes | 1.500.000,- |
| 4 | Staf Desa | 1.250.000,- |
2. Tunjangan BPD
| NOMOR | JABATAN | JUMLAH (Rp) |
|---------|------------|---------------|
| 1 | Ketua | 600.000,- |
| 2 | Wakil | 550.000,- |
| 3 | Sekretaris | 500.000,- |
| 4 | Anggota | 400.000,- |
3. Tunjangan Kesehatan (BPJS Kesehatan)
Sebesar 5% dari Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa per bulan dengan ketentuan:
- a. 4 % (empat persen) dibayar oleh Pemerintah Desa ;
- b. 1 % (satu persen) dibayar oleh Peserta.
4. Tunjangan Jaminan Sosial (BPJS Ketenagakerjaan), dengan ketentuan:
- a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24 % dari PTKPD per bulan;
- b. Jaminan Kematian (JK) sebesar 0,3 % dari PTKPD per bulan.
5. Tunjangan Tambahan Penghasilan
Sumber dana hanya boleh dari Pendapatan Asli Desa dengan ketentuan:
- a. PADesa yang berjumlah sampai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) digunakan paling banyak 100 % dari PADesa;
- b. PADesa yang berjumlah lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampa1 dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 60 % dari PADesa;
- c. PADesa yang berjumlah lebih dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) digunakan antara Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sampai dengan paling banyak 50 % dari PADesa;
- d. PADesa yang berjumlah lebih dari Rp. 150.000.000,00 \' (seratus lima puluh juta rupiah) digunakan antara Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), sampai dengan paling banyak 40 % dari PADesa;
Kepala Desa menetapkan tunjangan tambahan penghasilan dengan ketentuan:
- a. Sekretaris Desa 70 % (tujuh puluh per seratus) dari Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa per bulan ;
- b. Perangkat Desa 50 % (lima puluh per seratus) dari Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa per bulan. . , ·.··
B. Belanja Barang dan Jasa
1. Honorarium Tim Pengelola Kegiatan
Pembentukan dan besarnya Tim Pengelola Kegiatan harus berpedoman pada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|------|------------|----------|--------------|
| 1 | Ketua | OB | 200.000,- |
| 2 | Sekretaris | OB | 175.000,- |
| 3 | Anggota | OB | 150.000,- |
2. Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan
Honorarium Tim Panitia Pelaksana Kegiatan dapat diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan unsur masyarakat yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dengan ketentuan se bagai berikut :
- a. Mempunyai dasar perundang-undangan hukum berupa peraturan yang sesuai dengan urgensi pembentukan tim tersebut;
- b. Mempunyai keluaran (output) suatu kegiatan yang jelas dan terukur;
- c. Bersifat temporer dan tidak berulang tiap bulan;
- d. Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien;
- e. Pemberian Honorarium hanya diberikan satu kali saat kegiatan itu diselenggarakan;
- f. Honorarium Tim Pejabat Pelaksana Kegiatan yang terc~ntum dalam pembentukan tim dimaksud, agar memperhatikan jumlah anggotanya dan disesuaikan menurut kapasitas dan urgensi kegiatan;
- g. Susunan Tim/Panitia dapat tidak sama dengan ketentuan diatas, sepanjang ada peraturan perundang-undangan yang l' mendasarinya.
| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|------|-----------------------------------------|----------|--------------|
| 1 | Penanggungjawab (Kepala Desa) | OB | 200.000,- |
| 2 | Ketua (Menyesuaikan) | OB | 175.000,- |
| 3 | Sekretaris (Menyesuaikan) | OB | 150.000,- |
| 4 | Anggota maksimal 5 orang (Menyesuaikan) | OB | 100.000,- |
3. Honorarium Narasumber/Pembahas/Tenaga Ahli/Pengajar
Diklat /lnstruktur /Pelatih
- a. Honorarium Narasumber/Pembahas/Tenaga Ahli
2. Dapat diberikan kepada PNS dan atau Non PNS yang berdasar penugasan oleh pejabat yang untuk memberikan informasi/pengetahuan kepada masyarakat dalam kegiatan antara lain Seminar/Rakor/Sosialisasi /Bimtek/Workshop/ Rapat kerja/Sarasehan/Simposium/Lokarkarya/FGD/atau kegiatan sejenis, tidak termasuk untuk kegiatan diklat / pelatihan.
- b. Honorarium Pengajar Diklat/Widyaiswara/Coaching Diberikan kepada PNS dan atau Non PNS yang memberikan informasi/pengetahuan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Unsur masyarakat dalam ke'giatan Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
Catatan:
- 1). Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari lingkup Pemerintah Kabupaten Situbondo, kepada Widyaiswara, Perguruan Tinggi maupun masyarakat lainnya yang dibuktikan dengan sertifikat sesuai keahliannya.
- 2). Satuan jam yang digunakan untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit. /
- Honorarium Instruktur/pelatih/penyuluh
- Honorarium lnstruktur / pelatih/ penyuluh dapat diberikan kepada PNS dan atau Non PNS yang memberikan pelatihan/praktek kerja/penyuluhan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Unsur masyarakat dalam kegiatan Pelatihan atau penyuluhan berdasarkan penugasan oleh pejabat yang berwenang.
- d. Honorarium Petugas Penclukung clan Peserta Kegiatan
2. 1). Honorarium Pembuka clan Penutup Kegiatan Rakor/Diklat/Bintek clan lain-lain Diberikan kepada pejabat yang telah ditetapkan 'Untuk membuka clan menutup suatu kegiatan Seminar / Rapat Koordinasi / Sosialisasi / Diseminasi / Bimbingan Teknik / Workshop / Rapat Kerja / Sarasehan / Simposium / Lokarkarya / FGD / Pendidikan dan pelatihan atau kegiatan sejenis.
3. 2). Honorarium Moderator Diberikan kepacla seseorang yang clitunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator dalam kegiatan Seminar / Rapat Koordinasi / Sosialisasi / Diseminasi / Bimtek / Workshop / Rf,lker / Sarasehan / Simposium / Lokarkarya / FGD atau kegiatan sejenis.
4. 3). Honorarium Pimpinan Rapat Diberikan kepada pejabat yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai I; pemimpin/pemanclurapat.
5. 4). Honorarium Rohanhwan. Diberikan kepacla seseorang yang clitugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan pacla saat pengambilan sumpah jabatan atau sebagai pembaca cloa dalam sebuah keg1atan.
6. 5). Honorarium Pembawa Acara/MC/Host. I Diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai Pembawa Acara/MC/Host clalam sebuah kegiatan.
7. 6). Uang Saku untuk mengikuti Bintek / Diklat / Kursus / Workshop dan lain-lain Diberikan kepacla yang diberi tugas untuk mengikuti kegiatan dimaksud berclasarkan surat penugasan pejabat yang berwenang.
- e. Pelestarian lingkungan hidup;
- f. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis.
- g. Pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
I
. .
BUPATIMALUKUTENGAH
PROVINSI MALUKU
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 09 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA NEGERI/ NEGERI ADMINISTRATIF DI KABUPATEN MALUKU TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MALUKU TENGAH,
a.
bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07 /2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, mengamanatkan Bupati menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Negeri/Negeri Administratif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri/Negeri Administratif setiap Negeri/Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah;
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Provinsi Maluku (Lembaran Negara Nomor 1 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 2645 );
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang­ Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76,Tambahan Lembaran Negara 3209);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Baratjo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupa�r Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2000 7 r Lembaran Negara Nomor 3896 );
$
' · •
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Paraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang­ Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5694);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558);
14. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggar+ Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 ( Lembarr tr Tahun 2015 Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32 );
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 9093);
17. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1934);
18. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 300);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07 /2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 478); 19. L
20. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 0 1 Tahun 2006 tentang Negeri (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2006 Nomor 126 Seri D );
21. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku TengahTahun 2015 Nomorl 79);
22. Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2009 tentang Penetapan Rincian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Kabupaten Maluku TengahTahun 2009 Nomor 07);
23. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 38.a Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negeri/Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015;
24. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2015 Nomor 218);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF SETIAP NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF DI
KABUPATEN MALUKU TENGAH.
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pel anaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan {r"
4
4. Kepala Daerah adalah Bupati Maluku Tengah.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum Adat yang bersifat geneologis territorial yang memiliki batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat di Kabupaten Maluku Tengah.
7. Negeri Administratif adalah kesatuan masyarakat hukum di Luar Negeri geneologis, yang memiliki wewenang melaksanakan urusan Pemerintahan Desa sebagaimana di atur dalam ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Pemerintahan Negeri adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri dalam mengatur dan Mengurus Kepentingan Masyarakat setempat berdasarakan hak asal usul dan adat istiadat setempat dan diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Negeri Administratif adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Negeri dan Badan Permusyawaratan Negeri dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai ketentuan Perundang­ undangan yang berlaku, diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Negeri adalah Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Pemerintah Negeri sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Negeri
8. 1 1 . Pemerintah Negeri Administratif adalah Kepala Pemerintah Negeri Administratif dan Perangkat Pemerintah Negeri Administratif sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Negeri.
13. Alokasi Dasar adalah Alokasi Minimal Dana Negeri/Negeri 'Administratif yang akan diterima oleh setiap Negeri/Negeri Administratif, yang besamya dihitung dengan Cara 90 % (Sembilan puluh perseratus) dari Anggaran Dana Negeri/Negeri Administratif dibagi dengan Jumlah Desa Secara Nasional.
12. Dana Negeri/Negeri Administratif adalah Dana yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Negeri/Negeri Administratif yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Tengah.
11. ­ { 1 4 Alokasi Formula adalah yang dihitung dengan memperhatikan " Jumlah Penduduk Negeri/Negeri Administratif, Angka Kemiskinan Negeri/Negeri Administratif, Luas Wilayah Negeri/Negeri Administrtratif, Dan Tingkat Kesulitan Geografis Negeri/Negeri Administratif Di Kebupaten Maluku Tenga.
16. Rencana Kerja Pemerintah Negeri/Negeri Administratif yang sel;i;tnya disebut RKPN adalah penjabaran dari RPJM Nege {Jf ri Administratif untuk Jangka waktu 1 (satu) Tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negeri/Negeri Administratif yang selanjutnya disingkat RPJM adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Negeri/Negeri Administratif untuk Jangka waktu 6 (enam) Tahun.
-
6
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri/Negeri Administratif, yang selanjutnya disingkat APB Negeri/Negeri Administratif adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif.
18. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN adalah Rekening Tempat Penyimpanan Uang Negara yang· ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dart membayar seluruh pengeluaran Negara pada Bank Sentral.
19. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah Rekening Tempat Penyimpanan Uang Daerah Kabupaten Maluku Tengah yang ditentukan oleh Bupati Maluku Tengah untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
20. Rekening Kas Negeri/Negeri Administratif, yang selanjutnya disingkat RKN adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Negeri/Negeri Administratif yang menampung seluruh penerimaan Negeri/Negeri Administratif dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Negeri/Negeri Administratif.
5. Sisah Dana Negeri/Negeri Administratif adalah Dana Negeri/Negeri Administratif yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten Maluku Tengah yang tidak habis disalurkan ke Negeri/Negeri Administratif sampai akhir tahun anggaran atau Dana Negeri/Negeri administratif yang disalurkan oleh Kabupaten Maluku Tengah kepada Negeri/Negeri Administratif yang tidak habis digunakan oleh Negeri/Negeri Administratif sampai akhir Tahun Anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih perhitungan Anggaran APB Negeri/Negeri Administratif. 21\_
6. 22.)
7. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dana Negeri/Negeri Administratif yang selanjutnya disingkat SILPA Dana Negeri/Negeri Administratif adalah Selisih Lebih Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Dana Negeri/Negeri Administratif selama satu periode Anggaran.
8. (23. Indeks Kesulitan Geografis Negeri/Negeri Administratif, yang selanjutnya disingkat 1KG Negeri/Negeri Administratif adalah Angka yang mencerminkan Tingkat Geografis suatu Negeri/Negeri Administratif berdasarkan variabel pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
24. Kepala Pemerintah Negeri adalah Raja, Pati, orang kaya atau sebutan lain asal-usul, adat istiadat yang berlaku di Negeri setempat yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Negerinya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
25. Kepala Pemerintah Negeri Administratif adalah Pejabat pemerintah Negeri/Negeri Administratif yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan """t,'Sgsa Negerinya \_ dan melaksanakan tgas dari Pemeri r � dan Pemerintah Daerah.
6
·,
26. Saniri Negeri adalah Lembaga/Badan yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, berfungsi sebagai Badan Legislatif yang bersama-sama Kepala Pemerintah Negeri membentuk Peraturan Negeri, Mengawasi Pelaksanaan Tugas dari Kepala Pemerintah Negeri serta merupakan Badan yang mendampingi Kepala Pemerintah Negeri dalam memimpin Negeri, sesuai tugas dan wewenang yang di milikinya.
27. Badan Permusyawaratan Negeri adalah Lembaga yang merupakan Perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang dibentuk di tingkat Pemerintahan Negeri Administrarif dan merupakan unsur Penyelenggara Pemerintahan Negeri Administratif.
28. Perangkat Negeri/Negeri Administratif adalah unsur staf, unsur pelaksana dan unsur kewilayahan yang menjadi pembantu Kepala Pemerintah Negeri, Kepala Soa dan Lembaga adat lainnya atau lembaga lainnya, sesuai dengan kebutuhan, kondisi sosial dan adat istiadat masyarakat setempat.
29. Bendahara Negeri/Negeri Administratif adalah Unsur Staf Sekeretariat Negeri/ Negeri Administratif yang membidangi urusan Administrasi Keuangan untuk penatausahaan KeuanganNegeri/ Negeri Administratif.
30. Musyawarah Negeri/Negeri Administratif atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Saniri Negeri/Badan Permusyawaratan Negeri, Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan unsur masyarakat yang diselenggarankan oleh Saniri Negeri/Badan Permusyawaratan Negeri untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
31. Badan Usaha Milik Negeri/Negeri Administratif, yang selanjutnya disingkat BUMNeg adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar Modalnya dimiliki oleh Negeri/Negeri Administratif melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negeri/Negeri Administratif yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainya untuk sebesar­ besamya kesejateraan masyarakat Negeri/Negeri Administratif.
7. (32 , Tipologi Negeri/Negeri Administratif adalah keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi Negeri/Negeri Administratif yang khas serta perubahan atau perkembangan kemajuan Negeri/Negeri Administratif.
BABU
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN DANA NEGERI/ NEGERI ADMINISTRATIF
Pasal 2
Peraturan Bupati Maluku Tengah ini menetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri/ Negeri Administratif untuk setiap Negeri/Negeri Administratif di Kabupaten Malu1Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merup {� \f-agian yang tidak terpisahkan.
«
'
Pasal 3
- (1) Rincian Dana Negeri/Negeri Administratif di Kabupaten Malulru Tengah sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:
- a. Alokasi Dasar;dan
- b. Alokasi Formula.
- (2) Besaran Alokasi Dasar setiap Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a dihitung dengan cara membagi Alokasi Dana Kabupaten Maluku Tengah dengan jumlah Negeri/Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah.
Pasal 4
- (1) Besaran Alokasi Formula setiap Negeri/Negeri Administratif dihitung dengan bobot sebagai berikut:
- a. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk;
- b. 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk angka kemiskinan;
- c. 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah ; dan
- d. 30% (tiga puluh perseratus untuk tingkat kesulitan (geografis).
- (2) Angka kemiskinan Negeri/Negeri Administratif dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (l)masing­ masing ditunjukan oleh jumlah penduduk miskin dan Indeks Kesulitan Geografis (1KG) Negeri/Negeri Administratif.
- (3) Penghitungan Rincian Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
8. AF setiap Negeri/Negeri Admimistratif = { (0,25 Z1) + (0,35 Z2) + (0,10 Z3) + (0,30 2Z4)} ( DD Kabupaten-AD Kabupaten) *
Keterangan :
- AF= Alokasi Formula setiap Negeri/Negeri Administratif
- Zl = Rasio Jumlah Penduduk setiap Negeri/Negeri Administraif terhadap total penduduk Negeri Kabupaten Maluku Tengah.
- Z2= Rasio Jumlah Penduduk Miskinsetiap Negeri/Negeri Administratif terhadap total penduduk miskin Negeri/ Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah.
- Z3 = Rasio Luas Wilayah setiap Negeri/Negeri Administratif terhadap luas wilayah Negeri/Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah.
- Z4 = Rasio 1KG setiap Negeri/Negeri Administratif terhadap Total IKGNegeri/Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah.
- DD Kabupaten= Pagu Dana Negeri/Negeri Administratif Kabupaten Maluku tengah.
- AD Kabupaten= Besaran Alokasi Dasar untuk setiap Negef Negeri Administratif dikalikan jumlah Negeri/Negeri "" " ao a - a »
- (4) Data Jumlah Penduduk, Angka Kemiskinan, Luas Wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang Statistik.
- (5) Indeks Tingkat Kesulitan Geografis (IKG) setiap Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Indeks Kesulitan Geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
BAB III - MEKANISME DAN TAHAPAN PENYALURAN DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF
Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKN.
- (2) Penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Tahap I, pada Bulan April sebesar 60 % (empat puluh per seratus)
- b. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40 % (empat puluh per seratus)
- (3) Penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif dari RKUD ke RKN dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Negeri/Negeri Administratif di terima di RKUD.
Bagian Kesatu Penyaluran Dana dari RKUN ke RKUD
BAB III - MEKANISME DAN TAHAPAN PENYALURAN DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF
Pasal 6

- (2) Penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif dari RKUN ke RKUD Tahap I dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima :
- (1) Penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif dari RKUN ke RKUD dilaksanakan oleh KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan.
- a. Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran 2016;
- b. Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri/Negeri Administratif setiap Negeri/Negeri Administratif; dan
- c. Laporan Realisasi Penyaluran dan Konsolidasi penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif Tahun Anggaran sebelumnya dari Bupati.
BAB III - MEKANISME DAN TAHAPAN PENYALURAN DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF
Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif tahap II dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi Dana N�e7,/Negeri Administratif tahap I dari Bupati Maluku "p k
- (2) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidadi penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukan paling kurang sebesar 50 % (Lima Puluh Per seratus).
Bagian Kedua
Penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif dari RKUD ke RKN
BAB III - MEKANISME DAN TAHAPAN PENYALURAN DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF
Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Negeri/Negeri Administratif (RKN) dilaksanakan oleh Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (PPI&lt;AD).
- (2) Penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Negeri/Negeri Administratif.
- (3) Penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif Tahap I dilakukan setelah Bupati menerima dari Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Admininistratif:
- a. Peraturan Negeri/Negeri Administratif mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri/ Negeri Administratif ; dan
- b. Laporan Realisasi penggunaan Dana Administratif Tahun Anggaran sebelumnya. Negeri/ Negeri
BAB III - MEKANISME DAN TAHAPAN PENYALURAN DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF
Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Negeri/ Negeri Administratif Tahap II dilakukan setelah Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif Tahap I kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , menunjukan paling kurang Dana Negeri/Negeri AdministratifTahap I telah digunakan sebesar 50 % (Lima puluh perseratus).
- (3) Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah laporan realisasi penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif semester I.
BAB III - MEKANISME DAN TAHAPAN PENYALURAN DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF
Pasal 10

Kepala pemerintah Negeri/Negeri Administratif menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif tahap II sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat ( 1) kepada Bupati paling lambat minggu ke dua bulan Januari Tahun berikutnya.
BAB III - MEKANISME DAN TAHAPAN PENYALURAN DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF
Pasal 1

1
- (1) Pelaksanaan penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif dari Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Negf"/Negeri Administratif (RKN) dilakukan sesuai dengan kete µ yang berlalru.
f
- (2) Dalam hal terdapat Negeri/Negeri Administratif terpencil yang belum terjangkau dengan layanan perbankan yang menyebabkan tidak dapat dibuka Rekening Kas Negeri/Negeri Administratif , Bupati dapat mengatur lebih lanjut mengenai penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif dari RKUD ke Negeri/Negeri Administratif melalui Peraturan Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal perimbangan Keuangan.
BAB III - MEKANISME DAN TAHAPAN PENYALURAN DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF
Pasal 12

Rincian Dana Negeri/Negeri Administratif yang diterima setiap Tahun dianggarkan dalam APBNegeri/Negeri Administratif.
BAB III - MEKANISME DAN TAHAPAN PENYALURAN DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF
Pasal 13

Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif setiap tahap kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Gubernur Maluku.
BAB IV - ' PENGGUNAAN DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF
Pasal 14

- (1) Dana Negeri/Negeri Administratif digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan pembinaan Kemasyarakatan.
- (2) Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Negeri/Negeri Administratif bidang Pembangunan dan bidang Pemberdayaan Masyarakat.
BAB IV - ' PENGGUNAAN DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF
Pasal 15

Penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negeri/Negeri Administratif (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah Negeri/N egeri Administratif (RKPN).
BAB IV - ' PENGGUNAAN DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF
Pasal 16

- (1) Penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif untuk prioritas bidang Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) menjadi prioritas kegiatan, Anggaran dan Belanja Negeri/Negeri Administratif yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Negeri/Negeri Administratif.
- (2) Hasil keputusan musyawarah Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan pada penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Negeri/Negeri Adlllf ;trtif (RKPN) dan. APB Negeri/Negeri Administratif.
- (3) Rencana Kerja Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Negeri/Negeri Administratif.
Bagian Kesatu Bidang Pembangunan
BAB IV - ' PENGGUNAAN DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF
Pasal 17

- (1) Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Negeri/Negeri Administratifdan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Negeri/Negeri Administratif yang meliputi:
- a. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk keta.hanan pangan dan Permukiman;
- b. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
- c. Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan, Sosial dan Kebudayaan;
- d. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana produktif dan distribusi dan/ atau
- e. Pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- (2) Pemerintah Negeri/Negeri Administratif bersama-sama dengan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri dapat mengembangkan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai daftar kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Negeri/Negeri Administratif yang ditetapkan dalam Peraturan Negeri/Negeri Administratif.
BAB IV - ' PENGGUNAAN DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF
Pasal 18

Negeri/Negeri Administratif dalam perencanaan program dan kegiatan Pembangunan Negeri/Negeri Administratif serta Pemberdayaan Masyarakat Negeri/Negeri Administratif, dapat mempertimbangkan tipologi Negeri/Negeri Administratif berdasarkan tingkat Perkembangan Kemajuan Negeri meliputi :
- a. Negeri/Negeri Administratif tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan ke tuhan atau akses kehidupan Masyarakat Negeri/Negeri " - 1 1 ­
- b. Negeri/Negeri Administratif berkembang, memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum dan Sosial dasar baik Pendidikan, dan Kesehatan masyarakat, untuk mengembangkan potensi dan kapasitas masyarakat; dan
- c. Negeri/Negeri Administratif Maju dan/atau mandiri, memprioritaskan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan investasi Negeri/Negeri Administratif termasuk prakarsa Negeri/Negeri Administratif dalam membuka lapanagan kerja, padat teknologi tepat guna dan investasi melalui pengembangan BUMNeg/Negeri Administratif.
Bagian Kedua Bidang Pemberdayaan Masyarakat
BAB IV - ' PENGGUNAAN DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF
Pasal 19

Prioritas Penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif untuk Program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan Untuk meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala Ekonomi lndividu warga atau kelompok Mayarakat dan Negeri/Negeri Administratif antara lain meliputi:
- a. Peningkatan investasi Ekonomi Negeri/Negeri Administratif melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat Produksi, Permodalan dan Peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
- b. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh Badan Usaha Milik Negeri/Negeri Administratif (BUMNeg) atau Badan Usaha Milik Negeri (BUMNeg) bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi msyarakat Negeri/Negeri Administratif lainnya;
- c. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan Ketahanan Pangan Negeri/Negeri Administratif;
- d. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Negeri/Negeri Administratif, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Negeri/Negeri Administratif (KPMN) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Negeri /Negeri Administratif (Community Centre);
- e. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan posyandu, poskesdes, polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Negeri/ Negeri administratif;
- f. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan hutan/ pantai Nef ri/Negeri Administratif dan hutan/pantai zw
- g. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestraian lingkungan hidup; dan/atau
- h. Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Negeri/Negeri Administratif dan telah ditetapkan dalam musyawarah Negeri/Negeri Administratif.
BAB IV - ' PENGGUNAAN DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF
Pasal 20

- (1) Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan tipologi Negeri/Negeri Administratif berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Negeri/Negeri Administratif yaitu :
- a. Negeri/Negeri Administratif tertinggal dan/ a tau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan kerja dan/ atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi, sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat Negeri/ Negeri Administratif;
- b. Negeri/Negeri Administratif berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan/ atau proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan;
- c. Negeri/Negeri Administratif Maju dan/ atau mandiri, mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan Negeri/Negeri Administratif sebagai lumbung ekonomi atau kapital rakyat, di mana Negeri/Negeri Administratif dapat menghidupi dirinya sendiri.
BAB IV - ' PENGGUNAAN DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF
Pasal 21

- (1) Dalam hal pemetaan tipologi Negeri/Negeri Administratif berdasarkan tingkat kemajuan Negeri/Negeri Administratif untuk penyusunan prioritas penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif, pemerintah Negeri/Negeri Administratif harus menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM) yang ditetapkan oleh Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (2) Informasi penggunaan data Indeks Desa Membangun sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) harus di informasikan secara terbuka oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah dan menjadi acuan dalam penyusunan Pedoman Tekhnis Penggunaan Dana Negeri /Negeri Administratif, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB IV - ' PENGGUNAAN DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF
Pasal 22

- (3) Dana Negeri/Negeri Administratif dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dan 19 setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat Evaluasi Rancangan Peraturan Ne,ri/Negeri Administratif mengemu APB Negeri/Negeri Ad inistratif. . 6 -13-
- (5) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan Pengalokasian Dana Negeri/Negeri Administratif untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat telah terpenuhi.
BAB IV - ' PENGGUNAAN DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF
Pasal 23

- (1) Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif bertanggung jawab atas penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif.
- (2) Pemerintah Propinsi, Kabupaten dan Kecamatan dapat melakukan Monitoring dan Evaluasi atas penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif.
- (3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri tekhnis terkait.
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF DAN PELAPORAN REALISASI
BAB IV - ' PENGGUNAAN DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF
Pasal 24

Pengelolaan Keuangan Negeri /Negeri Administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
BAB IV - ' PENGGUNAAN DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF
Pasal 25

- (1) Setiap Pengeluaran Belanja atas beban APBNegeri/Negeri Administratif harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Negeri/Negeri Administratif atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan dana dimaksud.
- (3) Pengeluaran Kas Negeri yang mengakibatkan beban APBNegeri/Negeri Administratif tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Negeri /Negeri Administratif tentang APBNegeri ditetapkan menjadi Peraturan Negeri.
- (4) Bendahara Negeri/Negeri Administratif sebagai Wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB VI - PELAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF
Pasal 26

- (1) Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dengan dikoordinasikan Camat setempat menyampaikan laporan realif si penggunaan Dana Negeri/ Negeri Administratif setiap taha fo;da Bupati.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Laporan realisasi penggunaan Dana Negeri/Negeri AdministratifTahun Anggaran sebelumnya; dan
- b. Laporan Realisasi penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif Tahap I.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif tahun anggaran sebelumnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari Tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli Tahun Anggaran berjalan.
- (5) Laporan realisasi penggunaan dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di susun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Bupati dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
BAB VI - PELAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF
Pasal 27

- (1) Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Gubernur Maluku.
- (2) Laporan realisasi dan konsolidasi penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
- a. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana Negeri/Negeri Administratif tahun sebelumnya ;dan
- b. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana N egeri/ N egeri Administratif Tahap I.
- (3) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, di sampaikan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Juli Tahun Anggaran berjalan.
- (5) Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantuam dalam lampirilll yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturh n 3upati ini.
e
- (6) Laporan Konsolidasi penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB VI - PELAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF
Pasal 28

Apabila Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, Bupati dapat menunda penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif.
BAB VII
Pasal 29

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Negeri/Negeri Administratif di RKN.
BAB VII
Pasal 30

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantuan dan evaluasi atas Sisa Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ditemukan Sisa Dana Negeri/Negeri Administratif di RKN lebih dari 30% (tiga puluh persen) ,Bupati dapat :
- b. Meminta Aparat Fungsional Daerah Kabupaten Maluku Tengah untuk melakukan pemeriksaan.
- a. Meminta penjelasan kepada Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif mengenai Sisa Dana Negeri/Negeri Administratif tersebut; dan/ atau
- (2) Sisa Dana Negeri/Negeri Administratif di RKN lebih dari 30% (tiga puluh persen), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari Dana Negeri/Negeri Administratif yang diterima Negeri pada tahun anggaran berkenaan di tambah dengan sisa dana Negeri/Negeri Administratif tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Dalam hal Rancangan APB Negeri Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, Sisa Dana Negeri/Negeri Administratif tersebut dapat digunakan mendahului penetapan Peraturan Negeri/Negeri Administratif tentang Perubahan APB Negeri dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif ten tang Perubahan Penjabaran APB Negeri dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Negeri/Saniri Negeri untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Negeri/Negeri Administratif tentang Perubahan APB Negeri atau dicantumkan dalam laporan realisasi Anggaran bagi Pemerintah Negeri/Negeri Adiminstratif yang tidak melakukan perubr� is Negeri/ Negeri Administratif.
- (3) Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif wajib menganggarkan kembali Sisa Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APB Negeri/Negeri Administratif tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan dana Negeri/Negeri Administratif tersebut.
BAB VIII - SANKSI Bagian Kesatu Penundaan Penyaluran
Pasal 31

- (1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mengenakan sanksi Administratif dengan menunda Dana Alokasi Umum dan / atau Dana Bagi hasil Kabupaten dalam hal Bupati tidak menyalurkan dana Negeri/Negeri Administratif sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3), terlambat menyalurkan dan / atau tidak tepat jumlah penyalurannya .
- (2) Besaran penundaan Dana Alokasi Umum dan atau Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) sebesar selisih kewajiban Dana Negeri/Negeri Administratif yang harus disalurkan ke Negeri/Negeri Administratif.
- (3) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mengenakan sanksi Administratif dengan menunda penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif:
- a. Tahap I, dalam hal Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangari. Keuangan belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2).
- b. Tahap II, dalam hal Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.
- c. Dalam Hal Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan belum menerima Perubahan Peraturan Bupati tentang Penghitungan Pembagian besaran Dana Negeri/Negeri Administratif setiap Negeri/Negeri Administratif, sebagai akibat dari ketidaksesuaian penghitungan Pembagian Rincian Dana Negeri/Negeri Administratif.
- (4) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mencabut sanksi dan menyalurkan Dana Negeri/Negeri Administratif yang ditunda dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah diterima.
BAB VIII - SANKSI Bagian Kesatu Penundaan Penyaluran
Pasal 32

- ( 1 ) Bupati dapat menunda penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif apabila:
- a. Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) dan pasal 9;
- b. Terdapat sisa Dana Negeri/Negeri Administratif di RKN Tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) sebagaimana dimaksud dalam pasal 30; dan /atau
- c. Te r d t fl- llliln dari aparat pengawas fungsional Daerah.
- (2) Penundaan Penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa dana Negeri/Negeri Administratif di RKN tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa dana Negeri/Negeri Administratif di RKN tahun anggaran sebelumnya lebih besar darijumlan Dana Negeri/Negeri Administratif yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimkasud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan sisa dana Negeri/Negeri Administratif di RKN menjadi paling tinggi sebesar 30% (Tiga puluh per seratus), dari anggaran Dana Negeri/Negeri Administratif dari Tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Apabila sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Negeri/Negeri Administratif di RKD Tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), maka penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif tahap II.
BAB VIII - SANKSI Bagian Kesatu Penundaan Penyaluran
Pasal 33

- (1) Bupati menyalurkan kembali dana Negeri/Negeri Administratif yang ditunda dalam hal:
- a. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) huruf a telah diterima; dan
- b. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat ( 1) berlangsung sampai dengan bulan Nopember tahun anggaran berjalan, dana Negeri/Negeri Administratif tidak dapat disalurkan lagi ke RKN dan menjadi sisa dana Negeri/Negeri Administratif di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa dana Negeri/Negeri Administratif di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Keuangan c.q. DirekturJenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif yang bersangkutan mengenai dana Negeri/Negeri Administratif yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3),. selambat-lambatnya bulan Nopember tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam APB Negeri/Negeri Administratif tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa dan Negeri/Negeri Administratif di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Rancangan APBD Tahun anggaran berikutnya sebagai dasar Li{tenyaluran kembali penyaluran dana Negeri/Negeri "}ytow s·
- (6) Dalam hal Rancangan APBD tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan, sisa dana Negeri/Negeri Administratif di di RKUD tersebut dapat disalurkan mendahului Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tengah.
- (7) Dalam hal sisa dana Negeri/Negeri Administratif di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disalurkan dari RKUD ke RKN sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, akan diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran dana Negeri/Negeri Administratif tahap I dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan
- (8) Dalam hal Negeri/Negeri Administratif telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan,Bupati menyampaikan permintaan penyaluran Sisa Dana Negeri/Negeri Administratif tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat akhir bulan Agustus Tahun Anggaran berjalan.
- (9) Berdasarkan permintaan Penyaluran Sisa Dana Negeri/Negeri Administratif dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyalurkan Dana Negeri/Negeri Administratif tahap I yang belum disalurkandari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan. ·
- (10) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaiman dimaksud pada ayat (5), Dana Negeri/Negeri Administratif tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan sebagaiman dimaksud pada ayat (4). Menjadi Sisa Anggaran lebih pada RKUN.
Bagian Kedua Pemotongan penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif
BAB VIII - SANKSI Bagian Kesatu Penundaan Penyaluran
Pasal 34

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif apabila setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 Ayat (1) huruf b, Negeri/Negeri Administartif masih memiliki Sisa Dana Negeri/Negeri Administratif di RKN lebih dari 30 % ( tiga puluh perseratus).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Negeri/ Negeri Administratif se�;ana di maksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran 071:egeri Administratif Tahun Anggaran berikutnya.
•
- (3) Bupati melaporkan pemotongan Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan c.q, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 16 Tahun 2015, Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 185 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri/Negeri Administratif di Setiap Negeri/Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015, di cabut dan di nyatakan tidak berlaku.
BAB VII - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
f
Diundangkan di Masohi pada tan1gal 06 Februari 2016 I SE 'A S DAERAH KABU?ATE} MALUKU TENGAH, (
BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 23l...
LAMPIRAN
: PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR
:
O9 TAHUN 2016
TANGGAL : 0GFEBRUARI 2016
TENTANG :TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF DI KABUPATEN MALUKU TENGAH
| | | Jumlah | Jumlah | Jumlah | Penduduk Jumlah | Penduduk Jumlah | Penduduk Jumlah | Miskin Luas | Miskin Luas | Miskin Luas | Wilayah 1 K G | Wilayah 1 K G | Wilayah 1 K G | | | |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Nama Desa/Negeri | Alokasi Dasar | Jumlah Penduduk | Rasio Jumlah Penduduk | Bobot | Jumlah Penduduk M·isk·in | Penduduk Rasio Jumlah Penduduk Miskin | Bobot | Luas Wilayah | Rasio Luas Wilayah | Bobot | Indeks Kesulitan Geografis | Rasio Indeks Kesulitan Geografis | Bobot | Total Bobot | Alokasi Berdasarkan Formula | Pagu Dana Desa Per Desa |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16=6+9+12+15 | i7=f6BF | 18=3+f7 |
| KECAMATAN AMAHAI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [Negeri.sehat 4E | ..565.640.000_~... | 1.099]_ | | 0,003,0,08%, •. | . . 100] .• | 0,00] | 0,05%, | 20,42] | ...0,0026[ | 0,03%, | 31,88]_ | 0,0040] | | 0,12%]__0,002724758,] | | 31.727,976]..597.367,976 SF |
| | | A | | | E | | EZEA | | | | | | | | | |
| | AS | | | EI% | | | | | | | | | | SEW!AVE | EE | |
| 12_[Negerd.NuaNea.. . 5 6 | 5. 6 4 0 . 0 0 0. | A _ ~ . 3 7 8] | 0,001, | 0,03%, | 2 1 4) | . 0, 0 | 0] 0,10% | | 103,76\..0,0134] | 0,13%] | 36,53_, | 0,0045\] | | 0,14%\_0,003977549] | 46.315.892\. | .6$11.955.892] |
| 13_[NegeriN a w e l et e t | ...565. 6 4 0, 0 0 | 0 ~ . 7 5 1, | | 0,002\0,06%, | 573). | 0,01, | | 0,27%,.0,08\ | 0,0000] | 0,00%, | | 45,62.,.0,0057]0,17%, | | 0,004915372]_ | 57.236.210]. | 622.876,210 |
| ~ e g er i _ H a t u t e n u.. | 565.640.000. | _ . 5 1 8] | 0,002. | 0,04%,. | 3 1 0) . | . | 0,00]_0,14%,..0,25\. | | 0,0000[ | 0,00%, | 44,06, | 0,0055]0,16%] | | 0,003466933/.40,370.113] | | .606.010.113 |
| N KECAMATAN TEHORU | | | | | | | | | | | | | | | | |
| is[ege Tehor | 5@s64~@~.s.5ss] | | ~~is, | @@i%j | fz6s] | @.@2] | g,sg%] | ss7] | @@@7z] | ~@i%j | 2s,so, | @~c@6] | c,ii%j_ | ~,~ff7@425s] | f37,3@z@j, | 7@z7@zj |
| . [ N e g e rd . H a y a . . | 5 6 5. 6 4 0, 0 0 0 | . .5. 8 6 2] | | | | 0,017.,0,43%,.1,742].0.02, | 0,81%, | 23,25] | .0,0030] | 0,03%\.• | 33,23.,• | 0,0041, | | 0,12%]_0,013932105] | 162,230,031, | 727.870,031 |
| . _ [ N e g e rd ._ Sal a m ah u . | .565, 6 4 0, 0 0 | 0_~.-342] | 0,001., | 0,03%, | . 9 9, ] | . 0,00] | _0,05%, | | 15,97}.0,0021, | 0,02%, | 42,28] | 0,0053] | 0,16%, | 0,002495161, | 29,054.483] | 594.694.483 |
| 18_[Neger! S a u n ul u . : . . | 5 6 5. 6 4 0. 0 0 0 | . ~ . 1. , 2 1 8] | 0,004., | 0,09%, | .593 | ,.0,01,0,28%] | | 38,30] | 0,0050] | 0,05%] | 41,39_, | 0,0051, | | 0,15%,_0,005638385] | 66.237.435]. | 631.877.435 |
| _19.[Negeri.Y a p u t h . . . . | 5 6 5. 6 4 0, 0 0 0 . | . . . 1 . 7 8 9] | | 0,005.,0,13%, | .1. 0 1 6] | 0,01, | 0,47%] | 38,30] | 0,0050] | 0,05%] | 38,61, | 0,0048] | | 0,14%,__0,007968172] | .92,784.022]• | 658.424.022 |
| 0. [ N e g e rd .Plana...565.640, | 0 0 0~ | . - 6 4 4] | | 0,002.,0,05%, | . 3 4 0 ] . | . | 0,00]_0,16%, | 41,50,] | .0,0054 | 0,05%).. | 54,22., | | | /0,0067}0,20%,__0,004612418] | 53,708.520] | •..619.348.520 |
| 21.[eget.Hatumete. | 4...565.64 0 . 0 | 0 _ ~ .868] | | 0,003.,0,06%. | . . 3 9 1 | , 0 , 0 1 | , 0,18%] | 28,74] | ...0,0037] | 0,04%].. | 45,84_, | 0,0057}, | 0,17%] | 0,004535562]_ | 52,813.585] | .618.453.585 |
| [Negeri.H a t . ...565. | 6 4 0. 0 0 0 . . | 0 ..1.021, | 0,003., | | 0.07%]...625] | 0,01, | 0,29%] | | 23,93]...0.0031,0,03%)..37,18_, | | | | | 0,0046\0,14%\_0,005349172] | 62,287.525] | .627,927.525 |
| I: | 8 | # | | | | | | | | | | | | | | |
| z 5 + | 2% 5 | | 35 | £% | | | 3%/{/ | 4EI | {El | | | $%5/ | | 4%-$%8./-47E-{422EE | | |
| | ) | 5 | | | % | | | | | RI | SE | | | | | |
| III KECAMATAN TELUTIH | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------|----------|-----------------|-------------|--------------------|---------|-----------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------------------|
| IV KECAMATAN TEON NILA SERUA • | | | | | | | | | | | | | | | |
| ii.Eli#l5±Si#ls.ill.±#ail | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | EN |
| £.:.3%±L.5857%:L--- | | | | | 51-3%8 | 453±--EE | £I | | | | | LEE-E- | AS'EE] | 5EE | SARE |
| | | | | | | | | | E-3 | {a | | AIE | | | |
| #5:--±%#:L._.{E | | | | | | | SE | | E | EE | | | | | |
| | | | | | | a!3EE/---SI | | El | R- | | | -3KL-LE1 | 4EISE}21%54.4#z1#% | | |
| 44_ [ N e g e d _ wat l u d a n. . . . 5 6 5. 6 4 0, 0 0 | | | | .84 9] | | 0,002.,0,06%,...424. | 0, 0 1 , | 0,20%] | | 3,43].0,0004,_ | 0,00%] | 34,09, 0,0042] | 0,13%\__0,003908452]_ | 45,511.3092, | 611,151.302 |
| 0_ 4 5 _ [ N e g e rd . Tr a n a. ...565. 6 4 0. 0 0 0. ~ . | | | | . 523] | 0,002.,0,04%, | .193]. | | 0,00]_0,09%] | 2,04 | 0,0003/ | 0,00%] | 39,86_, 0,0050]0,15%] | _0,002793684] | 32,530.530]. | .598.170.580 |
| 4 6 _ [ N e er . J e ri . . . 565,640.000.~..1.041, 0,11%, | | | | | 0,003., | 0,08%, 424, | 0,01, | 0,20%, | 2,79] | 0,0004\ | 0,00%] | 30,59., 0,0038\ | __0,003910413] | | 45.534.141,...611,174.141 |
| 4 7_ [ N e g e ri . L e sl ur . . 565.640.000, | | | | -..514] | | 0,002.,0.04%.86] | 0.,00] | _0,04%]...2,23, | | 0,0003] | 0,00%]. | 40,56_, | 0,0050]0,15%]_0,002318694 | | 26,999.642]...592.639.642 |
| _48_ [Negerd.Layer! ..565.640.000_... .2.769]_ 0,008_,0,20%, .63 4 ] ...0,01,_0,29%]. 4,08] 0,0005] 0,01%]. 33,97_,0,0042] 0,13%]_0,006296187' _73,314.874 .638.954.874 49[Neged.War u . . . . 5 6 5. 6 4 0. 00 0 _ ~ . . . . .1. 0 7 8] 0,003.,0,08%, 322, 0,00]_0,15%, 2,88\ 0,0004] 0,00%] 36,00, 0,0045\ 0,13%] 0,003666326] 42.697,728] 608,337,728 _50.[Negerd. N ak u pi a . . . 5 6 5. 6 4 0. 00 0, 5 3 9] 0,002., 0,04%, 228, 0,00]0,11%).. 3,1 6] .0,0004, 0,00%) 35.15., .0,00441 .0,13%\_0,002806765] 32.682,898]...598.322.898 V KECAMATAN TELUK ELPAPUTIH | | | | | | | | | | | | | | | |
| _51.[Neger_Waraka..._565.640.000...2.125], 0,006.,0,16%,. 3 5 0 ] .. 0,00]0,16%]...9,28] 0,0012], 0,01%]. 41,66_,0,0052,] 0,16%, 0,004859036] 56,580.218] •.622,220,218 52 [Negeri.T an a n a h u. . 565.640.000.~..2.361, 0,007.,0,17%]..271, 0,00]_0,13%, 23,21,...0,0030] 0,03%] 35,18, 0,0044] 0,13%]__0,004604012] 53.610,639].•• 819.250.639 _53 [Negeri.L i a n g . . . _ 5 6 5. 6 4 0, 0 0 0_ , 1 . 3 8 5] 0,004.,0,10%, • 326].0,00]_0,15%, 21,72, 0,0028] 0,03%] 46,52., 0,0058\ 0,17%, __0,004547299] 52,950,252]..618.,590.252 _54. [ N e g e r d..Sahuauw... 565,640.000_...1.122] 0,003., 0,08%,• 119]. 0,00/_0,06%, 62,48\. .0,0081, 0,08%] 48,24.,.0,0058] 0,17%\ 0,003910798] 45,538,628]• 611,178.628 VI KECAMATAN SERAM UTARA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 [Negeii Wahs] 5s6@@,@~@, 7.2@7] @,~2f[ ,53%j. 98s] @,cf, @,@s%j 2@,1s] @,cczs] @,@%j 2s,@s, @,@cs3]@,1o%]_ ~,~ff77zz6@] j3~g@sf~j 6573357~ _56[Negerd.Rumahsokat..._..565,640.000_~...650] 0,002.,0,05%, ..263, .0,00)]0,12%] 185,67\ 0,0241, 0,24%] 51,92., 0,0065]0,19%\0,006041980] 70,354.8028] | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 52,241.462] | •.635.994,808 |
| | .E:-.-.-LEE/%11% | | | | | | | | | { E | E | | 0,19%].55,88_,0,0069]0,21%]_0,004486429]. | | .617,681.462 .EE//23$ER |
| _57 [ Neg e rd . | Huaul u. . . .565. | , 6 4 0. 0 0 0 . ,. . | - 3 4 3] | 0,001., | 0,03%]. EE | 52] --.SA | 0,00] | 0,02%] | 147,24\ | .0,0191, | - | EA- | | | |
| | | | | | | | | | | | | | :EE} | | |
| | | | | | | | | SE.EE#3 | | | | SSTE | | | |
| _ 6 0. [ N e g e rd | . Pasa h ar d . . | . . 5 6 5, 6 4 0 | . 0 0 0. ,1.1 | 6 2] 1.834, | 0,003.,0,09%, | . 3 7 | 4]. 0, 0 | 0]0,17%] | | 111,40\]...0,0144, | 0,14%] | 43,14., | 0,0054\0,16%]_0,005642899] 0,005151717' | 65.707.780] | 631.,347.78y 625.628.29 |
| 61 Negeri 0,17% | Malak | 5.640.000 | | 0,005 | 0,13% | 145, | 0,00\ | 0,07%, | 1 1 1, 4 0\ | 0,0144, | 0,14%, | 45,27 0,0056. | 59.988.292\ | | |
k
| .[Nepent | Bes! | | 565640.000, | | 611, | 62 | 0,04%, | 0,00] 0,00%, | 39,95] 0,0 052, | 0.,05%, | | 0,0042] 0,13%1 | 0,002277102\ | 26.515.325] | 592.155.3: | | | | |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| | | | | | 0,002, | | 9\ | | | | 34,02, | | | | | | | | |
| | | | SR:--%%%:-2±3%%E/-z%-{E.{% | . | | | , | | #%/-.EE1 | 3 | % | # | EE; | 7%-{1%5% | | | | | |
| | | 5.EE' | | S | E | | E | E | 51 | | | 5E.SN | EE5 | | | | | | |
| | | | #Eis, | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | N | | | £ | | | 5EE | EE | | | | |
| | | | | | | | | # | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | EE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | AWE!ii;HEE?E#FT | HE: | | | | | |
| VII KECAMATAN SERUT TIMUR SETI | VII KECAMATAN SERUT TIMUR SETI | VII KECAMATAN SERUT TIMUR SETI | VII KECAMATAN SERUT TIMUR SETI | VII KECAMATAN SERUT TIMUR SETI | VII KECAMATAN SERUT TIMUR SETI | VII KECAMATAN SERUT TIMUR SETI | VII KECAMATAN SERUT TIMUR SETI | VII KECAMATAN SERUT TIMUR SETI | VII KECAMATAN SERUT TIMUR SETI | VII KECAMATAN SERUT TIMUR SETI | VII KECAMATAN SERUT TIMUR SETI | VII KECAMATAN SERUT TIMUR SETI | VII KECAMATAN SERUT TIMUR SETI | VII KECAMATAN SERUT TIMUR SETI | VII KECAMATAN SERUT TIMUR SETI | VII KECAMATAN SERUT TIMUR SETI | VII KECAMATAN SERUT TIMUR SETI | VII KECAMATAN SERUT TIMUR SETI | VII KECAMATAN SERUT TIMUR SETI |
| ·--rK:: | .�:�:geri | seu :::···::::::··· | 565.640.000 | 1._759 | 0,005 | | 0,13% 561 | 0,01,0,26%, | 622,92 0,0807 | 9.,.�.1 o/. � | 42,52, : | 9,.905.3 o,.16% | 0,0135561.07 | 1.57 .851.786 | 723.491..7 | | | | |
| | | ···:··.· | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIII KECAMATAN SERUT TIMUR KOBI ±EE; ts[. # A E E NL.##El | VIII KECAMATAN SERUT TIMUR KOBI ±EE; ts[. # A E E NL.##El | VIII KECAMATAN SERUT TIMUR KOBI ±EE; ts[. # A E E NL.##El | VIII KECAMATAN SERUT TIMUR KOBI ±EE; ts[. # A E E NL.##El | VIII KECAMATAN SERUT TIMUR KOBI ±EE; ts[. # A E E NL.##El | VIII KECAMATAN SERUT TIMUR KOBI ±EE; ts[. # A E E NL.##El | VIII KECAMATAN SERUT TIMUR KOBI ±EE; ts[. # A E E NL.##El | VIII KECAMATAN SERUT TIMUR KOBI ±EE; ts[. # A E E NL.##El | VIII KECAMATAN SERUT TIMUR KOBI ±EE; ts[. # A E E NL.##El | VIII KECAMATAN SERUT TIMUR KOBI ±EE; ts[. # A E E NL.##El | VIII KECAMATAN SERUT TIMUR KOBI ±EE; ts[. # A E E NL.##El | VIII KECAMATAN SERUT TIMUR KOBI ±EE; ts[. # A E E NL.##El | VIII KECAMATAN SERUT TIMUR KOBI ±EE; ts[. # A E E NL.##El | VIII KECAMATAN SERUT TIMUR KOBI ±EE; ts[. # A E E NL.##El | VIII KECAMATAN SERUT TIMUR KOBI ±EE; ts[. # A E E NL.##El | VIII KECAMATAN SERUT TIMUR KOBI ±EE; ts[. # A E E NL.##El | VIII KECAMATAN SERUT TIMUR KOBI ±EE; ts[. # A E E NL.##El | VIII KECAMATAN SERUT TIMUR KOBI ±EE; ts[. # A E E NL.##El | VIII KECAMATAN SERUT TIMUR KOBI ±EE; ts[. # A E E NL.##El | VIII KECAMATAN SERUT TIMUR KOBI ±EE; ts[. # A E E NL.##El |
| £ | % | | | TE | | | | T | SEEE | | | | | | | | | | |
| 5 | | . | | | | | | | | | | | | | 75# | | | | |
| | | | | | | | # | | | | | | | EE | | | | | |
| | [Negerd.Kob!M | u k . | ,56 5 . 6 4 0. 0 0 0~ . | 1 . 2 3 9] | 0,004_,0,09%, | | 24]. | 0,00]_0,01%, | 2,23, 0,0003] | 0.00%, | 39,82,0,0050] | 0,15%] | _0,002634951,29,517.806. | | 595.157.£ | | | | |
| 91 | [Negen. | Leawa! | 585.640.000.,795] | | 0,002., | | 0,08%, 77, | 0,04%, | 18,71, 0,0022] | 0.02%1 | 44,34., | 0,0055) 0,17%, | 0,002811733] | 32.740.751, | 598.380.7 | | | | |
| -==./Negeri | | Sama!... | 565.640.000 | 1.014 | 0,003 | | 495 | 0,00] 0,23% | 0,0045, | 0,05% | 40,22 | 0,15%, | 0,004994685, | 58.159.764 | _623.799.7 | | | | |
| | | | .. | | | | 0,07%, | 0,01 | 34,81 | | | 0,0050\ | | | | | | | |
| | | | %ls'z5# | | 1zT | | | | | | I | #S | | | | | | | |
| | | | | | | | # | | l#Sil##lE | | | | ## | ±3Sf 30.581.669 | | | | | |
| ...�.?.. | r:-!.�.9eri | Waito11ipa | 565.640.000 | 782 | 0,002 | | 66, | 0,05% | 0,0036 | 0,043/,o | 43,61 | o..1.6% | 0,003085234 | 35..925.482 | 601.565.i | | | | |
| 96_ | [Negeri | Marasahua | 565.640.000 | 369] | 0,001 | | 0,03% ..11.4 | 0,00\ 0,03% | 2 1, 5 9 0,0028 | 0,03% | 47,42 | 0,0059\ 0,18% | 0,002626314 | | 596,221.€ | | | | |
| | | Kabauhani | 545.640.000 | 515) | 0,002 | | 0,06% | 0,00 0,01 | 2h9 | :: | : | 0:0054 | | | 640.292.1 | | | | |
| 98 | Neqeri | | | | | | 0,04%, 430/ | 0,20% | 91,27 0,0118, | 0,12%. | 76,47 | 0,0095/ 0,29%, | 0,006411032 | 74.652.167 | | | | | |
| IX KECAMATAN _g@[iecer | saieman | ,sd56@@@_, | i4sf] | | @,c~i,@i@%j | 1iss] | @,~] cos%j | 4@,@6] | @.cc5z] | ~@s%] | 33,ss, | @@@z] ,j2%] | @,@~3s@@25~[ | if,9@~jf, | s@773j@ | | |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| .100 [Negert. | H o r al e. . 5 | 6 5. , 6 4 0. 0 0 0_~ | 1 . 9 7 4] | 0,006, | 0,14%]. | 758] | 0,01, 0,35%, | 27,93] | 0,0036] | 0,@4%] | 30,10., | 0,0037} 0,11%] | 0,006453665]...75,148,608]...640,788,6l | | | | |
| .101. | /Negert.Pasanea | . .565,640.000~ | . 9 8 2] | 0,003., | 0,07%] | 435].. | , 0,20%] | 8.54] | 0,0011, | 0,01%]. | 42,21, | | 0,0052]0,16%]_0,004426297} | 51,541,262] | 817.181,2 | | |
| 1 0 2. [ N e | g e r . L a b u a n. . | .56 5, 6 4 0. 0 0 0 | _ ~ . 9 5 0] | | 0,003_,0,07%]. | 148]. | 0,00]0,07%] | 11874] | 0,0154\ | 0,15%]. | 49,89, | 0,@062)] 0,19%]_ | _0,004784695]. | 55,714.564]...621,354.5 | | | |
| X [KECAMATAN SAPARUA ... 557./#35L.7%%%1.5# IE EE±E ELA:5EE#N | X [KECAMATAN SAPARUA ... 557./#35L.7%%%1.5# IE EE±E ELA:5EE#N | X [KECAMATAN SAPARUA ... 557./#35L.7%%%1.5# IE EE±E ELA:5EE#N | X [KECAMATAN SAPARUA ... 557./#35L.7%%%1.5# IE EE±E ELA:5EE#N | X [KECAMATAN SAPARUA ... 557./#35L.7%%%1.5# IE EE±E ELA:5EE#N | X [KECAMATAN SAPARUA ... 557./#35L.7%%%1.5# IE EE±E ELA:5EE#N | X [KECAMATAN SAPARUA ... 557./#35L.7%%%1.5# IE EE±E ELA:5EE#N | X [KECAMATAN SAPARUA ... 557./#35L.7%%%1.5# IE EE±E ELA:5EE#N | X [KECAMATAN SAPARUA ... 557./#35L.7%%%1.5# IE EE±E ELA:5EE#N | X [KECAMATAN SAPARUA ... 557./#35L.7%%%1.5# IE EE±E ELA:5EE#N | X [KECAMATAN SAPARUA ... 557./#35L.7%%%1.5# IE EE±E ELA:5EE#N | X [KECAMATAN SAPARUA ... 557./#35L.7%%%1.5# IE EE±E ELA:5EE#N | X [KECAMATAN SAPARUA ... 557./#35L.7%%%1.5# IE EE±E ELA:5EE#N | X [KECAMATAN SAPARUA ... 557./#35L.7%%%1.5# IE EE±E ELA:5EE#N | X [KECAMATAN SAPARUA ... 557./#35L.7%%%1.5# IE EE±E ELA:5EE#N | X [KECAMATAN SAPARUA ... 557./#35L.7%%%1.5# IE EE±E ELA:5EE#N | X [KECAMATAN SAPARUA ... 557./#35L.7%%%1.5# IE EE±E ELA:5EE#N | X [KECAMATAN SAPARUA ... 557./#35L.7%%%1.5# IE EE±E ELA:5EE#N |
| | | | | | | | | | | | | | | | Er | | |
| 115.[Need. | Hara | 5 6 5. 6 4 0, 0 00 . | ~ . 5 . 8 6 0] | 0,017., | 0,43%] | 2.655]. | 0,04] 1,23%, | 31,01, | ..0,0040)] | 0,@4%] | 28,83_, | 0,0036]0,11%] | 9,@1@107533] | 210.850.085] | ..776.490.0 | | |
| | | EEE- | | ]-t | | | | SIL | WA | E] | | SER | ZEE1 | | SE1ZR | | |
| E | Er | | | | {EA | | EE! | | | | | | | | | | |
| 118 Negeri | Kulur | 565.640.000 | 91.3 | 0,003., | 0,07% | ..361 | 0,17%, | 12,07 | 0,0016 | 0,02% | ..28,01 | o,.10% | 0,003547929 | 41.313.2�.l?, | 606.953.2 | | |
| o,oo o,0035 • XI KECAMATAN SAPARUA TIMUR #la3Iii#±.i##...# | o,oo o,0035 • XI KECAMATAN SAPARUA TIMUR #la3Iii#±.i##...# | o,oo o,0035 • XI KECAMATAN SAPARUA TIMUR #la3Iii#±.i##...# | o,oo o,0035 • XI KECAMATAN SAPARUA TIMUR #la3Iii#±.i##...# | o,oo o,0035 • XI KECAMATAN SAPARUA TIMUR #la3Iii#±.i##...# | o,oo o,0035 • XI KECAMATAN SAPARUA TIMUR #la3Iii#±.i##...# | o,oo o,0035 • XI KECAMATAN SAPARUA TIMUR #la3Iii#±.i##...# | o,oo o,0035 • XI KECAMATAN SAPARUA TIMUR #la3Iii#±.i##...# | o,oo o,0035 • XI KECAMATAN SAPARUA TIMUR #la3Iii#±.i##...# | o,oo o,0035 • XI KECAMATAN SAPARUA TIMUR #la3Iii#±.i##...# | o,oo o,0035 • XI KECAMATAN SAPARUA TIMUR #la3Iii#±.i##...# | o,oo o,0035 • XI KECAMATAN SAPARUA TIMUR #la3Iii#±.i##...# | o,oo o,0035 • XI KECAMATAN SAPARUA TIMUR #la3Iii#±.i##...# | o,oo o,0035 • XI KECAMATAN SAPARUA TIMUR #la3Iii#±.i##...# | o,oo o,0035 • XI KECAMATAN SAPARUA TIMUR #la3Iii#±.i##...# | o,oo o,0035 • XI KECAMATAN SAPARUA TIMUR #la3Iii#±.i##...# | o,oo o,0035 • XI KECAMATAN SAPARUA TIMUR #la3Iii#±.i##...# | o,oo o,0035 • XI KECAMATAN SAPARUA TIMUR #la3Iii#±.i##...# |
| li= | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 124. [Neer Si@ | son Amal at u . | 5 6 5. 6 4 0 . 0 0 0_ ~ . | . . 1 . 7 9 4] | | 0,005.,0,13%]...267} | | 0,00] | 0,12%].33,42] | 09,0043] | 0,04%]. | 27,05, | 0,0034] | 0.10%]_0,003998506] | 46,559,929]. | .612.199.£ | | |
| | E3---5%#% | | | | | | | | 53lBE.SEELES | | 3# | | EZEE | | | | |
| | | | | -3E | %-S#, | | | | | | {5 | | | ZEE] | EE | | |
| 127 [Negeri. | Si sort. | .565.,640.000~...-1.508] | | | 0,004.,0,11%].. | . 1 2 0] . | 0,00]0,06%, | 152,25] | 0,0197} | 0,20%]. | 23,40, | | 0,0029]0,09%]__0,004509946)] | 52,515,304] | .818.155.32 | | |
| 128.[Neer. | Iha | .565.640.000 . | 5 3 9] | 0,002., | 0,04%]. . | 6 41 . | 0,00]_0,02%]. | 0,02] | 0,0000] | 0,00%1 | 27,85_, | 0,0035)0.10%1 | 0,001639102l | 19.086.248\. | ..584.726.2 | | |
| XII KECAMATAN NUSALAUT ~~i%j ~~~@s] | XII KECAMATAN NUSALAUT ~~i%j ~~~@s] | XII KECAMATAN NUSALAUT ~~i%j ~~~@s] | XII KECAMATAN NUSALAUT ~~i%j ~~~@s] | XII KECAMATAN NUSALAUT ~~i%j ~~~@s] | XII KECAMATAN NUSALAUT ~~i%j ~~~@s] | XII KECAMATAN NUSALAUT ~~i%j ~~~@s] | XII KECAMATAN NUSALAUT ~~i%j ~~~@s] | XII KECAMATAN NUSALAUT ~~i%j ~~~@s] | XII KECAMATAN NUSALAUT ~~i%j ~~~@s] | XII KECAMATAN NUSALAUT ~~i%j ~~~@s] | XII KECAMATAN NUSALAUT ~~i%j ~~~@s] | XII KECAMATAN NUSALAUT ~~i%j ~~~@s] | XII KECAMATAN NUSALAUT ~~i%j ~~~@s] | XII KECAMATAN NUSALAUT ~~i%j ~~~@s] | XII KECAMATAN NUSALAUT ~~i%j ~~~@s] | XII KECAMATAN NUSALAUT ~~i%j ~~~@s] | XII KECAMATAN NUSALAUT ~~i%j ~~~@s] |
| izg[ieoe | ~mei | 5 6 5 6 4 0, c c | , i s 7 7] | @,~of, | ,i% | 316] | @@@] ~,is%] | is] | cc@f@] | | ss2, | bis%] | @@~~sczi] | @is7z63[ | 6i@3152@ | | |
| 130.JNeget._Nalahia | | ..565.640.000~ | . 4 0 0] | | 0,001.,0,03%]. | 60]. | 0,00]0,03%, | 9,75] | 0,0013] | 0,01%] | 38,17_, | 0,0047] 0,14%] | 0,002122606]. | 24,716,325]. | .590.356.: | | |
| 131. [NegendSile | | . 5 6 5 . 6 4 0, 0 0 | 0 _ ~ 2 9 6] | | 0,001.,0,02%] | 64] | 0,00] 0,03%] | 5,57} | 0,0007] | 0,01%] | 43,38_, | 0,0@54, 0,16%] | _0,002205104]. | 25,676,959]. | 591.316.£ | | |
| 132[Negeri | Leinity | 565.640.000 | 286] | 0,001 | 0,02%, | 53] | 0,00]) 0,02%, | 8,50] | 0,0008] | 0,01% | 59,47 0,0074/ | 0,22%] | 0,002759057] | 32.127.368] | 597.767.: | | |
| | | 6 5 . 6 4 0. 0 0 0 _ ~ | . 1 . 4 7 4] | | 0,004_,0,11%] | 317} | 0,00]0,15%] | 11,14, | 0,0014] | 0,01%] | 38,30, | 0,0048] 0,14%] | | _0,004126964].48.055,736]• | .613.695.7 | | |
| 1 3 3. [ N e | g e n _ T I a w a al . . | 5 , | 565.640.000..589] | 0,002,, | 004%] | 140]. | 0,00] 0,07%6, | 7.89] | 0,0010] | 0,01%61 | 38,35, | 0.14%1 | 0,002615421, | 30.454.828] | 596.094.& | | |
| 134 [Neperd 135 Neg eri | A b u b o Akoon | 5l ,640.000 | 664, | 0,002 | 0,05% | 194 | 0,00. 0,09% | 8,82 | 0,0011 | 0,01% | 0,0048] 41,42 0,0052 | 0,15% | 0,003047841 35.490.066 | 601.130.C | 601.130.C | | |
| 145.[Neger. | sameth. | 565.640,000,~ | . . 5 8 1, | 0,002., | 0,04%, | 318]. | 0,00]0,15%] | 14,65] | 0,0of9] 0,02%] | 48,67_, | | | 0,@@61,0,18%]_[,0@3g11537'] | 5,5@7229] | 6jf,jg7,2 | | |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| | 146.[Meger__Kabauy..., | 565.640.000., | 2. 1 5 1, | | 0,006,0,16%] | 770]• | 0,@1, 0,36%1 | 22,28] | 0,03%]. | | 43.63,0,0@54] | | 0,16%j_p,pg7@@8jg]. | 82,334g52 | 647,g74.g | | |
| 09,0029] XIV [KECAMATAN SALAHUTU | 09,0029] XIV [KECAMATAN SALAHUTU | 09,0029] XIV [KECAMATAN SALAHUTU | 09,0029] XIV [KECAMATAN SALAHUTU | 09,0029] XIV [KECAMATAN SALAHUTU | 09,0029] XIV [KECAMATAN SALAHUTU | 09,0029] XIV [KECAMATAN SALAHUTU | 09,0029] XIV [KECAMATAN SALAHUTU | 09,0029] XIV [KECAMATAN SALAHUTU | 09,0029] XIV [KECAMATAN SALAHUTU | 09,0029] XIV [KECAMATAN SALAHUTU | 09,0029] XIV [KECAMATAN SALAHUTU | 09,0029] XIV [KECAMATAN SALAHUTU | 09,0029] XIV [KECAMATAN SALAHUTU | 09,0029] XIV [KECAMATAN SALAHUTU | 09,0029] XIV [KECAMATAN SALAHUTU | 09,0029] XIV [KECAMATAN SALAHUTU | 09,0029] XIV [KECAMATAN SALAHUTU |
| 147[Negeri | Liang. | 565.640.000 | 7.481, | 0,022 | 0,55% | f624 | p,02] pi5%] | 85,@j | _0,11%] | 2 9, 8 2_ | _ _ p, g@ 3 jl | p,11%] | @,pf5250112] | f77,577332] | 74327,3 | | |
| 148[Negeri, | Waai . | 565,640.000 | 6.633] | 0,019 | 0,49%, | 987' | 0,46%, | 89,68] | 6,12%] | 23,69 | 0,0029] | 0,09%] | 0,011496102] | | 133,864.410]_699,504.4 | | |
| 149. [Negeni. | 7uehu. . 5 6 | 5. 6 4 0 . 0 0 0 _ | , 1 7, 2 7 7 ] | | 0,051.,1,27%] | 2,156] | 0,03jfj,~o%j | s7,zz] | @,o@j@j ~,@if] | 18.@s, | ~,@~23] | | 0,07%]_@,2426305] | 28@,34659] | 845s746 | | |
| 0./ Negeri | Tie!. _ 5 6 5, 6 | 4 0. 0 0 0 . | 2, 5 8 1, | 0,008_, | 0,19%] | 318]. | 0,00]_0,15%] | 44,56] | 0,0058] 0,06%] | 24,sf_, | 0,003@]_0,0@%, | | g,c~4g623q7] | 56.61@308] | 622,258,3 | | |
| | 151./Need.Tengah-Tengah. | ,56 5, 6 4 0. 0 0 0 | _ , 2, 2 5 9] | | 0,007_,0,17%, | 289,]. | 0,00] 0,13%] | 31,5s] | @,@4%, | | 3g,@7_,p,c~49]0,15@] | | [,~pg888541, | 56,g23781 | 6225637 | | |
| 152.[Negerd_Sul | | .--.._565.640.000., | 10.545] | 0,031_, | 0,77%) | 498] | 0,01,9,23%] | 120,6g] | o,oo41, 0.16%] | | 23,05,[,c@29] | 0,0@%] | [,~jz472635] | 145,235.@81 | 71@.8754 | | |
| @,0156] XV KECAMATAN LEIHITU | @,0156] XV KECAMATAN LEIHITU | @,0156] XV KECAMATAN LEIHITU | @,0156] XV KECAMATAN LEIHITU | @,0156] XV KECAMATAN LEIHITU | @,0156] XV KECAMATAN LEIHITU | @,0156] XV KECAMATAN LEIHITU | @,0156] XV KECAMATAN LEIHITU | @,0156] XV KECAMATAN LEIHITU | @,0156] XV KECAMATAN LEIHITU | @,0156] XV KECAMATAN LEIHITU | @,0156] XV KECAMATAN LEIHITU | @,0156] XV KECAMATAN LEIHITU | @,0156] XV KECAMATAN LEIHITU | @,0156] XV KECAMATAN LEIHITU | @,0156] XV KECAMATAN LEIHITU | @,0156] XV KECAMATAN LEIHITU | @,0156] XV KECAMATAN LEIHITU |
| 163[Negerd.Moreta | . 5 | 5. 6 4 0. 0 0 0 _ | , 2. 7 7 8] | 0,008, | 0. 2 0 % | ] . 3 7 7} | 0,18%1 | 22,2] | 0,@3%j | 34,09, | @,@@42] | 0,13%] | ~,@p5349507] | 62,2@f422, | 627,@@f.4 | | |
| 6 0,01, 0,0029) XVI_[KECAMATAN LEIHITU BARAT . - . . | 6 0,01, 0,0029) XVI_[KECAMATAN LEIHITU BARAT . - . . | 6 0,01, 0,0029) XVI_[KECAMATAN LEIHITU BARAT . - . . | 6 0,01, 0,0029) XVI_[KECAMATAN LEIHITU BARAT . - . . | 6 0,01, 0,0029) XVI_[KECAMATAN LEIHITU BARAT . - . . | 6 0,01, 0,0029) XVI_[KECAMATAN LEIHITU BARAT . - . . | 6 0,01, 0,0029) XVI_[KECAMATAN LEIHITU BARAT . - . . | 6 0,01, 0,0029) XVI_[KECAMATAN LEIHITU BARAT . - . . | 6 0,01, 0,0029) XVI_[KECAMATAN LEIHITU BARAT . - . . | 6 0,01, 0,0029) XVI_[KECAMATAN LEIHITU BARAT . - . . | 6 0,01, 0,0029) XVI_[KECAMATAN LEIHITU BARAT . - . . | 6 0,01, 0,0029) XVI_[KECAMATAN LEIHITU BARAT . - . . | 6 0,01, 0,0029) XVI_[KECAMATAN LEIHITU BARAT . - . . | 6 0,01, 0,0029) XVI_[KECAMATAN LEIHITU BARAT . - . . | 6 0,01, 0,0029) XVI_[KECAMATAN LEIHITU BARAT . - . . | 6 0,01, 0,0029) XVI_[KECAMATAN LEIHITU BARAT . - . . | 6 0,01, 0,0029) XVI_[KECAMATAN LEIHITU BARAT . - . . | 6 0,01, 0,0029) XVI_[KECAMATAN LEIHITU BARAT . - . . |
| 1@4[Negeri, | Hatu | 565,640,000 | 4.204] | 0,012 | 0,31%] | 830] | p,39% | 31,@3] | p,04%] | 30,76 | 0,0033] | 0,11%] | p,@084887ff | 98,845,348] | 664485,3 | | |
| 185[Ne2er.LIbo! | . | 56 5 . 6 4 0, 00 0, | , 1 . 7 7 7] | | 0,005.,0,13%] | 385]. | 0,00] 0,17%] | 27,57] | 0,0036] 0,04%] | 30,96, | 0,0@39] | 0,12%] | 6,~4511264, | 52,530646] | 8jg,j70,s | | |
| 166[Negerd | Allang | .565.640.000_~..-4.567] | | | 0,013,0,34%] | 689] | 0,01,_[,32%] | 37,gj, | @,@5%] | 33,73_, | | | 0,pc42]0,13%j_p,pp300@9j | 96.6@g.@30] | 662,zgc | | |
| | | 3 | . % 1 | 4 8 | 5 | | 44%/ | | 0,op4g9] {##/ | | | | | | | | |
| IEE | | / 5 5 | | | | #4 | | ## | | | 3#5/El | | ##.± | #itt# | z##¥ | | |
7#
d
| Kampung.Bar. | 565.,640.000_~..2,367] | !- | | 0,007.,0,17%]..120]. | 0,00] | 0,06%] | 10,58\ | 0,0014\ | 0,01%\. | 0,0049] | __.., | 0,15%]_0,003910164]..45,631.239]. | 611,171.2 |
|----------------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| {Negeri. 170.[Neger! Nusantara. | 6 5. 6 4 0.000..1.575] | 0,005, | 0,12%, | | .153]. | 0,00]0,07%, | 24,69] | 0,0032] | 0,03%].. | 39,65, 18,34, | 0,0023]0,07%]_0,002870253]. | .33.422.178] | 599.062.1 |
| 171./Negeri. D wi wa r n a . 5 6 5. | 5 6 4 0. 0 0 0 _ ~ . - 6 | 3 8] 0,002, | 0,05% | | 81, | 0,00] 0,03%] | 2,60] | 0,0003] | 0,00%]. | | | 43,43_,0,0054,_0,16%]_0,002405418]..28,009.480]. | 593.649.4 |
| .172]Negeri Raiawal. | - 565.640.000.,828] | 0,002., | 0,06%] | | 92]. | 0,00] 0,04%] | _5,48] | 0,0007] | 54.98_, | 0,0068] | 0,21%]_ | 0,003155571, 36,744.515] | 602,384.5 |
| /Megen! Merdeka. | 5e5.640.000_.752] | 0,002, | 0,06%] | | 62]. | 0,00].0,03%] | 8,39] | 0,0po) | 0,01%. 0,01%1. 55,48., | 0,0069] | 0,21%] | 0,002991655]. 34.835.818]. | 800.475.8 |
| L.ontohoir | 505.640.0¢o, | .1.801] 0,005, | 0,13%1 | | 188]. | 0.,00] 0,09%] | 39,17} | 0,0051, | 0,05%1 | 62,74., 0,0078] | 023%6] | 0,005042857,, 58.720.685].• | 624.380.6 |
| 174/Negent. 175.[Negeri Selamon. 176[Negend, | 565,640.000.~...2,108] | | 0,006,0,15%]. | | 227} | 0,00] 0,11%] | 100,75] | 0,0131, | 0,13%]. | 0,0048] | 0,14%] | 0,005337740].62.154.403]..627,794.4 | |
| P u a u. H a tta., 565.640.000. | . 5 9 | 5] | 0,002_,0,04%] | | 57}. . 0, 0 | 0]0,03%, | 29,48] | 0,0038] | 38,40., 52,23., | 0,0065] | 0,19%]_0,003032023] | 35.,305.881, | •.600.945.8 |
| y. ..565.640, 0 0 | 0. ~ . . . 1. 9 1 7 | ] | 0,006,0,14%] | | 384]. 0,01, | 0,18%] | 28,20] | 0.0037] | 0,04%]. 0,04%] | 0,0061, | 0,18%] | 0,005398005].62,856.152]..628.496.1 | |
| JNegeri Put a u . A ]Negeri.Pulau.mhun. | 565.640.000_~.1.370] | 0,004., | | 0,10%]..17.1, | 0,00] | 0,08%, | 24,43] | .0,0032] | 0,03%] | _49,39_, 49,56_, .0,0062]0,18%]_0,003964938]. | | 46.169.04.1,• | 611.809.0 |
| 179/Negent Tana.ala. | 40 . 0 0 0. , 8 | ] 0,003, | 0,06%] | | 163]. 0,00] | | 0,08%]4.08] | 0,0005] | 0,01%] | 0,0042] | 0,13%].0,0027141790] | 31.604.69]. | 597.244.6 |
| 5 6 5. e 180/Negeri - . . 5 6 5. 6 4 0. | 6 3 _ . . 1 . 2 1 | 1] 0,004., | 0,09%). | .11 0 | ] . 0,00] | 0,05%L | 1 4, 8 4] | . 0, 0 0 1 9] | 34,07 0,02%]. 60,51., | 0,0075) | 0,23%]__0,003849236]. | | 44.821.771.,..610.461.7 |
| Waer 181/Negent Bleau. - - 5 | 0 0 0 6 5. 6 40 . 0 0 0 , , | 1 8] 0,003, | 0,07%] | .95]. | 0,00] | 0,04%) | 17,43] | 0,0023) | 0,02%1. 55,65, | 0,0069] | 0,21%\ | 0,003415409] 39.770.145]. | .805.410.1 |
| [Neer! Walang.Spancibi , | 9 565.640,000_~..1.239] | 0,004 | ,_0,09%] | | 129] | 0,00] 0,06%] | 34,12] | 0,0044] | 0,04%] | _39,72,, 0,0049]0,15%] | | 0,003432229]. 39.966.006] | 605.606.0 |
| Kamber Casastoteng_, | 565,640,000~ . 6 3 | 1] 0,002., | 0,05%] ~ | . . . 8 | 7} 0,00] | 0,03%] | 31,30] | 0,0041, | 0,04%].58,50., | | 0,0073]0,22%]_0,003362403] | 39.152,926].. | 604,792.9 |
| 183./Negerd. /Negeri.Dender. | 6 5. 6 4 0 , 0 00 _ | 4] 0,002_, | 0, 0 4 | % ] . 5 | 7} 0.,00] | 0,03%] | 11,82] | 0,0015] | 0,02%]. | 0,0076] | 0.23%] | 0,003084103]..35.912,312]..• | 601,552.3 |
| 5 [Negeri Lautang, 565.640.000 s s | . 5 3 447l 4l | 0,001 | 0,03%, | | 44] 0,00] | 0,02%] | 1 1, 4 6] | 0,0015] | 0,01%] | 60,96_, 0,0080] | 90,24%] | 35.910.638] | 601.550.6 |
| is&liker ~ ~ i i " r ' s6 | c ~ ~ ' 3 7 | " ~ ~ ~ i | l | " j | l ~ ~ | ~l ~2z% | | | 64,41 | Tzs]"z~zil"~~zsi]"Tri"~~~ssl~ii%] | | ~~235@5Ts]"7sTjsf"sg3~ii | |
| TOTAL | ~ ~ 105.209.040.000 | 340.805] 1,000 | 25,00% | 75.357! | 1,00 | 35,00%, | 7.715,38] | 1,0000 | 10,00%, 8.040,65] | 1,0000 | 30,00%) | 11.644.330.000/ | 116.853.370.0 |
| Kontrol Perhitungan | Kontrol Perhitungan |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Pagu Dana Desa Kabupaten Maluku Tengah (APBN) | 116.853.370.000 ( c) |
| Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kabupaten Maluku Tengah] | 116.853.370.000 ( d) |
| Pagu Alokasi Dasar | 565.640.000 (e) |
| Total Pagu Alokasi Dasar | 105.209.040.000 ( f) |
| Pagu Formula | 11,644.330.000 ( g) |
| Total Pagu Formula | 11.644.330.000 (h) |
| Jumlah DesalNegeri | 186 ( i ) |
| Bobot | Bo