PERATURAN GUBERNUR GUBERNUR Nomor 013 Tahun 2017
Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 013 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGATURAN PENGGUNAAN JALAN UMUM UNTUK ANGKUTAN HASIL TAMBANG DAN HASIL PERUSAHAAN PERKEBUNAN
Berlaku: 27 Januari 2017
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 013 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 013 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGATURAN PENGGUNAAN JALAN UMUM UNTUK ANGKUTAN HASIL TAMBANG DAN HASIL PERUSAHAAN PERKEBUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
- a. bahwa untuk mensinergikan pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (5), Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 10A ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus Untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan dengan perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian terhadap nomenkaltur organisasi perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 013 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengaturan Penggunaan Jalan Umum Untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan;
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 199);
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/ OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/KB.410/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 826);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Menetapkan :
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
23. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 013 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengaturan Penggunaan Jalan Umum untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 13);
24. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 72);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 013 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGATURAN PENGGUNAAN JALAN UMUM UNTUK ANGKUTAN HASIL TAMBANG DAN HASIL PERUSAHAAN PERKEBUNAN.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 013 Tahun 2012 tentang Petunjuk pelaksanaan Pengaturan Penggunaan Jalan Umum Untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 4, dan angka 5 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Dinas Perkebunan dan Peternakan adalah Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
7. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
8. Perusahaan perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala lebih dari 25 ha.
9. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha kurang dari 25 ha.
10. Perkebunan rakyat perorangan adalah seseorang yang mengusahakan perkebunan kelapa sawit secara individu yang luasnya kurang dari 25 hektar dan/atau individu yang bergabung dalam suatu kelompok tani atau koperasi perkebunan.
11. Tandan Buah Segar selanjutnya disingkat TBS adalah buah kelapa sawit yang dipanen dari pohon kelapa sawit dan telah matang sesuai dengan ketentuan teknis panen.
12. Pabrik Kelapa Sawit selanjutnya disingkat PKS adalah pabrik yang mengolah TBS menjadi minyak mentah (CPO) sebagai bahan baku minyak goreng.
13. Perusahaan Besar Swasta/Nasional selanjutnya disingkat PBS/N adalah perusahaan milik swasta atau milik pemerintah pusat (BUMN) maupun milik pemerintah daerah (BUMD).
14. Kemitraan adalah bentuk kerja sama usaha yang saling menguntungkan antara pekebun rakyat perorangan dengan perusahaan perkebunan yang dibuktikan secara formal dengan akta perjanjian kerjasama.
15. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
16. Perkebunan rakyat perorangan adalah seseorang yang mengusahakan perkebunan kelapa sawit secara individu yang luasnya kurang dari 25 hektar dan/atau individu yang bergabung dalam suatu kelompok tani atau koperasi perkebunan.
17. Industri lokal adalah industri setempat yang dalam proses produksi intinya memakai/menggunakan bahan dalam jumlah terbatas.
18. Rayonisasi adalah pengelompokan wilayah perusahaan perkebunan yang arealnya berdekatan baik dalam satu grup perusahaan maupun antar perusahaan yang berlainan grup.
19. Dispensasi adalah penetapan yang bersifat deklaratoir dan menyatakan bahwa suatu ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tidak berlaku bagi kasus sebagaimana diajukan oleh seorang pemohon yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
20. Izin adalah penetapan yang merupakan dispensasi dari suatu larangan oleh Peraturan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
2. Ketentuan Pasal 10 huruf a diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 10

Permohonan izin bagi orang perseorangan atau Badan Hukum diajukan kepada Gubernur dengan membuat Syarat Permohonan Izin dengan melampirkan syaratsyarat sebagai berikut:
- a. Surat perjanjian kerja sama jual beli Tandan buah Segar (TBS) dengan pabrik kelapa sawit yang diketahui oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi;
- b. Data rincian luas tanaman kelapa sawit dan estimasi produksi Tandan Buah Segar (TBS) selama 12 (dua belas) bulan ke depan;
- c. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pengaturan pengelompokan wilayah (rayonisasi penjualan TBS) di atas meterai; dan
- d. Surat pernyataan di atas meterai dari orang perseorangan atau Badan Hukum yang bersangkutan yang menyatakan bersedia menaati Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
3. Ketentuan dalam Pasal 13 huruf a diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 13

Permohonan Dispensasi bagi orang perseorangan atau Badan Hukum diajukan kepada Gubernur dengan membuat Surat Permohonan Dispensasi dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:
- a. Surat perjanjian kerja sama jual beli Tandan Buah Segar (TBS) dengan pabrik kelapa sawit yang diketahui oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan;
- b. Data rincian luas tanaman kelapa sawit dan estimasi produksi Tandan Buah Segar (TBS) selama 12 (dua belas) bulan ke depan;
- c. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pengaturan pengelompokan wilayah (rayonisasi penjualan TBS) di atas meterai; dan
- d. Surat pernyataan di atas meterai dari orang perseorangan atau Badan Hukum yang bersangkutan yang menyatakan bersedia menaati Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
4. Ketentuan dalam Pasal 15 huruf e dan huruf f diubah, sehingga Pasal 15 huruf e dan huruf f berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 15

Persyaratan bagi angkutan TBS kelapa sawit hasil perkebunan rakyat perorangan atau yang melaksanakan kemitraan dengan perusahaan perkebunan dan hasil tambang untuk keperluan industri lokal yang melewati jalan umum dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. mendapat izin atau dispensasi dari Gubernur;
- b. kendaraan dalam kondisi laik jalan dan sesuai persyaratan teknis kendaraan bermotor dengan bukti masa uji berlaku yang masih berlaku;
- c. berat muatan/tonase kendaraan tidak melebihi dari kelas jalan yang dilewati;
- d. menggunakan jaring penutup bak truk bagi yang bermuatan TBS agar tidak mudah jatuh;
- e. memasang tanda pengenal angkutan TBS berupa stiker pada kaca bagian depan yang ukuran, design, format dan warna ditentukandan diatur lebih lanjut oleh Dinas perhubungan;
- f. konvoy/iring-iringan angkutan hasil TBS diatur oleh Dinas Perhubungan untuk kelancaran arus lalu lintas masyarakat umum;
- g. melampirkan rute jalan yang dilalui; dan
- h. mencantumkan jumlah kendaraan yang akan digunakan.
5. Ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 16

- (1) Setiap angkutan hasil tambang untuk keperluan industri lokal dan TBS kelapa sawit hasil perkebunan rakyat perorangan atau yang melaksanakan kemitraaan dengan perusahaan perkebunan untuk melewati jalan nasional dan jalan provinsi wajib memasang stiker dan dilengkapi dengan Kartu Pengawasan.
- (2) Stiker dan Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan.
- (3) Masa berlaku stiker dan kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk izin dan dispensasi berlaku selama 1 (satu) tahun.
6. Ketentuan dalam Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 18

Dinas Perhubungan menyampaikan laporan dan evaluasi atas pelaksanaan penggunaan jalan umum untuk angkutan hasil tambang dan hasil perkebunan kepada Gubernur paling lama 6 (enam) bulan.
7. Ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 19

- (1) Gubernur menunjuk Dinas Perhubungan untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan peraturan Gubernur ini.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, Bupati/Walikota u.p. Kepala Dinas Perhubungan se-Kalimantan Selatan dan instansi terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibentuk Tim Pengawasan Terpadu.
- (4) Tim Pengawasan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2017.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 27 Januari 2017
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, ttd
H. SAHBIRIN NOOR
Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 27 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,
H. ABDUL HARIS
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 13