PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 5 Tahun 2016
Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 54 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2016
Berlaku: 5 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang: a. bahwa dalam rangka tertib dan efektifitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016, perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kendari tentang perubahan Atas Peraturan Walikota Kendari Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 4: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
- 6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 8.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat; Dewan Pertimbangan Daerah dan Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5650);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 54,
18. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); Ketiga
- Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
30. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barangl Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan BaranglJasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21 /PMK.05/2007 tentang
4. Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur bagi Pegawai Negeri Sipil;
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2007 tentang Pemberian Makan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06 /PMK.05/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2007 tentang Pemberian Makan bagi Pegawai Negeri Sipil; Uang Uang
36. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
7. 37.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
39. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 26 Tahun 2010 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Berjadwal Dalam Negeri; Niaga
40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah denganPeraturan Menteri Keuangan Nomor 64 /PMK.05/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
42. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
43. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
44. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373 /KPTS /M/2001 tentang Sewa Rumah Negara;
45. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188 Tahun 2006 tentang Tambahan Penjelasan terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
46. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2007 Nomor 12);
47. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
48. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun
2008 Nomor 8) sebagaimana telah Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2015 tetang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2015 Nomor 10);
49. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 9) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 14);
50. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 15);
51. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 11);
52. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2015 Nomor 11);
53. Peraturan Walikota Kendari Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2015 Nomor 15);
54. Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2016 (Berita Kota Kendari Tahun 2015 Nomor 53 );
55. Peraturan Walikota Kendari Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2015 Nomor 54);
MEMUTUSKAN
Menetapkan PERATURAN WALIKOTA KENDARI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 54 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2016
Pasal I
- Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kendari Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2015 Nomor 54) diubah sebagai berikut
1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
N/A
Pasal 90

- (1) Penyediaan makan /minuman diperuntukan pada Kegiatan Rapat; Seminar , Bimtek / Diklat, Lokakarya, Sosialisasi dan Kegiatan Pemerintah Kota.
- (2) Biaya makan /minum rapat dan kegiatan rutin harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diatur sebagai berikut
- a. Snack dengan tarif maksimal 15.000,- per orang. Rp.
4. b Makan /minum dengan tarif maksimal Rp 40.000,-. per orang:
- (3) makan /minum untuk kegiatan pemerintah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara prasmanan dengan Rp. 40.000 110.000 perorang: Biaya biaya Rp.
- (4) makan /minum untuk Seminar , Bimtek / Diklat, Lokakarya, Sosialisasi dan kegiatan pemerintah kota dapat dilaksanakan 2 50 (lima puluh) orang dengan biaya maksimal sebagai berikut Biaya
- c) Fullboard 550.000, Rp.
- (5) Untuk menunjang kelancaran penyelesaian tugas-tugas pada jam kerja, PNS dan pegawai Non PNS dapat diberikan biaya makan dan minum yang diatur sebagai berikut
- a. Untuk rapat-rapat kantor yang waktunya kurang dari 3 (tiga) jam dapat diberikan snack (konsumsi ringan) dengan tarif maksimal Rp 15.000,-per orang/rapat; yang dibuktikan dengan absensi rapat.
10. b Pelaksanaan rapat yang waktunya lebih dari 3 (tiga) jam dan /atau dilaksanakan diatas jam 11.00, dapat diberikan makan dengan tarif maksimal Rp. peroranglrapat, yang dibuktikan dengan absensi rapat.
- c. Untuk penyelesaian pekerjaan rutin harian selama jam kerja dapat diberikan makan harian maksimal Rp. 40.000,- perorang/hari.
- d. Dikecualikan untuk kegiatan perayaan hari-hari besar nasional dan keagamaan, bukti biaya makan minum tidak menggunakan absensi.
- a) Halfday Rp. 180.000,-
- b) Fullday Rp. 250.000,-
N/A
Pasal 91

- (1) Penganggaran honorarium dapat disediakan bagi pegawai tidak yang memiliki peran dan kontribusi serta terkait langsung dengan kelancaran pelaksanaan tugas kegiatan di masing-masing SKPD , yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota, dan diatur sebagai berikut: tetap
- (2) Khusus tenaga sukarela yang ditetapkan melalui surat keputusan Walikota dan telah melalui verifikasi Inspektorat Daerah dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bertugas di SKPD, dapat diberikan biaya honorarium sebesar Rp. 100.000 200.000 per bulan dan dianggarkan melalui DPA masing-masing SKPD . Rp.
- (3) Selain Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) petugas sosial juga diberikan honorarium/insentif secara bulanan yang besarnya diatur, sebagai berikut: pada
- (4) Pemberian honorarium bagi pelaksana kegiatan disesuaikan dengan waktu pelaksanaan kegiatan dan diatur sebagai berikut:
5. a Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam rangka penyusunan APBD dan Perubahan APBD serta Tim Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, diatur sebagai berikut:
| No. | Uraian | Satuan | Biaya /Honor (Rp) |
|-------|------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| 1 | Tenaga Administrasi | OB | 150.000.- s.d 400.000 |
| 2 | Tenaga Pengawas Teknik | OB | 350.000.- s.d 500.000 |
| 3 | Tenaga Teknis Tertentu | OB | 1.0o0.000 |
| | Operator Komputer | OB | 250.000.- s.d 500.000 |
| 5 | Tenaga Instalasi SIMDA Keuangan, SIMDA BMD dan Gaji | OB | 2.500.000 |
| | Tenaga Operator SIMDA Barang dan Operator SIMDA Pendapatan | OB | 1.000.000 |
| | Dokter Ahli Spesialis Non PNS | OB | 5.000.000 8.000.000 |
| 8 | Dokter Umum dan Gigi Non PNS | OB | 1.500.000 2.000.000 |
| 9 | Dokter Hewan | OB | 2.500.000 |
| 10 | Sopir Kepala SKPD | OB | 750.000 |
| 11 | Sopir Truck Bus DAMRI | OB | 1.000.000 |
| 12 | Pembantu Sopir Truck Bus DAMRI | OB | 600.000 |
| 13 | Sopir Bus Translulo Bus Sekolah | OB | 2.000.000 |
| 14 | Inspektur Bus Translulo Bus Sekolah | OB | 1.000.000 |
| 15 | Operator Alat Berat | OB | 1.100.000 |
| 16 | Pembantu Operator Alat Berat | OB | 750.000 |
| 17 | Tenaga Pembabat Rumput | OB | 750.000 |
| 18 | Tenaga Penyapu Jalan | OB | 750.000 |
| 19 | Tenaga Pembersih Drainase | OB | 800.000 |
|------|-----------------------------------------------------------------------|------|-------------------|
| 20 | Tenaga Buruh Sampah | OB | 1.100.000 |
| 21 | Tenaga Mekanik | OB | 750.000 |
| 22 | Sopir Mobil Sampah | OB | 1.250.000 |
| 23 | Sopir Mobil Jenazah | OB | 1.100.000 |
| 24 | Sopir Mobil Tinja | OB | 1.150.000 |
| 25 | Sopir Mobil Ambulance /Puskesmas / Gudang Farmasi | OB | 750.000 |
| 26 | Petugas Mobil Tinja | OB | 650.000 |
| 27 | Sopir Mobil Penyiram Taman | OB | 1.150.000 |
| 28 | Penjaga IPLT | OB | 650.000 |
| 29 | Petugas Taman | OB | 650.000 |
| 30 | Petugas Pemakaman | OB | 650.000 |
| 31 | Petugas Satpol PP | OB | 500.000 |
| 32 | Sopir | Anggota Motor Sampah | OB | 650.000 |
| 33 | Pembantu Pengawas TPA | OB | 650.000 |
| 34 | Tenaga Pembersih Kali | OB | 800.000 |
| 35 | Sopir Pemadam Kebakaran | OB | 1.000.000 |
| 36 | Petugas Pemadam Kebakaran | OB | 900.000 |
| 37 | Penjaga Malam SKPD | OB | 200.000 500.000 |
| 38 | Penjaga Piket Pol PP | OB | 100.000 300.000 |
| 39 | Petugas Keamanan Pasar & Terminal | OB | 300.000 750.000 |
| 40 | Petugas Pengelola Pasar PKL Tobuuha | OB | 250.000 1.000.000 |
| 41 | Petugas/ Penjaga Keamanan Pantai Nambo | OB | 400.000 |
| 42 | Petugas Patroli Pol PP | OB | 150.000 |
| 43 | Cleaning Service SKPD pada | OB | 250.000 500.000 |
| 44 | Tenaga Loundry | OB | 450.000 |
| 45 | Operator Genset | OB | 150.000 |
| 46 | Operator Website | OB | 300.000 |
| | Operator layanan Internet Kecamatan & Mobil Layanan Penyuluh Keliling | OB | 500.000 |
| 48 | Tenaga Mekanik Layanan Internet & Mobil Layanan Penyuluh Keliling | OB | 400.000 |
| 49 | Satgas Bangunan Tata Kota | OB | 450.000 |
|------|----------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| 50 | Tenaga Pemilah Sampah | OB | 550.000 |
| 51 | Petugas Gor | OB | 400.000 |
| 52 | Pembantu Rumah Jabatan (Rujab) | OB | 500.000 1.000.000 |
| 53 | Tenaga Instalatur Listrik | OB | 150.000 _ 400.000 |
| 54 | Tenaga Akuntansi | OB | 1.000.000 1.400.000 |
| 55 | Tenaga Teknis Lampu Jalan | OB | 1.000.000 |
| 56 | Juru Pengairan | OB | 300.000 |
| 57 | bendung Jaga | OB | 300.000 |
| 58 | Pintu Irigasi Jaga | OB | 300.000 |
| 59 | Pembabat Rumput dan Pembersih Saluran Irigasi (Dinas PU) | OB | 150.000 |
| 60 | Operator Mesin Pengeruk Lumpur | OB | 750.000 |
| 61 | Pembantu Operator Mesin Pengeruk Lumpur | OB | 600.000 |
| 62 | Operator Excavator Amphibious | OB | 1.500.000 |
| 63 | Penjaga Taman Kota | OB | 750.000 |
| 64 | Operator SIMDA SKPKD | OB | 1.000.000 |
| 65 | Operator SIMDA SKPD | OB | 500.000 750.000 |
| 66 | Operator Pengelola PBB | OB | 1.000.000 |
| 67 | Operator SIAK & E-KTP Tingkat Dinas | OB | 1.000.000 |
| 68 | Operator SIAK & E-KTP Tingkat Kecamatan | OB | 750.000 |
| 69 | Operator SIAK Dinas DUK & Capil | OB | 350.000 |
| 70 | Pengawal Walikota dan Wakil Walikota | OB | 1.000.000 |
| 71 | Staf pendukung ULP, Trainer LPSE, Verifikator LPSE dan Helpdesk LPSE | OB | 1.000.000 |
| 72 | Pengawas LLAJ | OB | 500.000 |
| 73 | Polisi Kehutanan | OB | 500.000 |
| 74 | Petugas Keamanan Rumah Sakit | OB | 500.000 |
| 75 | Paramedis Peternakan | OB | 500.000 |
| 76 | Tenaga Listrik | OB | 900.000 |
| 77 | Tenaga Kebersihan Pasar | OB | 750.000 |
| 78 | Pengrajin Perak | Per Gram | 10.000 |
| 79 | Pengrajin Tenun | Per Lembar | 35.000 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| 80 | Tukang Masak | OB | 250.000 350.000 |
| 81 | Tenaga Ahli Arsiparis | OB | 500.000 |
| 82 | Sopir Mobil Penyuluh Pelayanan (Perpustakaan) Keliling | OB | 500.000 |
| 83 | Sopir Mobil | OB | 350.000 500.000 |
| 84 | Operator Internet / Perpustakaan | OB | 500.000 |
| 85 | Sopir Walikota /Wakil Walikota/ Pool Rujab Walikota/ Pool Rujab Wakil Walikota | OB | 1.500.000 |
| 86 | Operator Kapal Pengawas | OB | 400.000 |
| 87 | Petugas Pendamping P2TPZA | OB | 400.000 - 600.000 |
| 88 | Petugas Psikolog P2TPZA | OB | 400.000 600.000 |
| No_ | Uraian | Honor per-bulan (Rp) | Ket |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Ketua RW Ketua RT Imam Masjid Pembantu Imam Masjid Pendeta Pembantu Pendeta Bhiksu Kader Posyandu Pemantau Jentik Guru Mengaji Ketua LPM Kel/ Kec Petugas Pembantu Keluarga Berencana | 200.000 200.000 100.000 75.000 100.000 75.000 100.000 50.000 25.000 100.000 100.000 | |
- 1 Ketua
Rp. 3.000.000- Rp. 5.000.000
- 2 Wakil Ketua
Rp 2.500.000- 4.800.000 Rp.
- 3 Sekretaris
2.500.000 - 4.800.000 Rp. Rp.
- 4 Anggota
Rp. 500.000-
4.000.000 Rp.
- b Tim Majelis TP-TGR 1 Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) diatur sebagai berikut:
- C. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), LAKIP , LPPD, RKPD, RIPJM, PNPM, MUSREMBANG dan LKPJ diatur sebagai berikut:
- d. Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) diatur sebagai berikut:
- e. Panitia kegiatan, pelatihan, seminar, sosialisasi, lokakarya, Workshop yang bersifat lintas sektor yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kendari, adalah sebagai berikut
| No | Honor per sidang (Rp- | Honor per sidang (Rp- | Honor per sidang (Rp- | Honor per sidang (Rp- |
|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| No | Ketua | Wakil Ketua | Sekretaris | Anggota |
| 1 | 750.000 | 600.000 | 500.000 | 350.000 |
| | Honor per kegiatan (Rp) | Honor per kegiatan (Rp) | Honor per kegiatan (Rp) | Honor per kegiatan (Rp) |
|----|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| No | Ketua | Wakil Ketua | Sekretaris | Anggota |
| 1 | 750.000 | 600.000 | 500.000 | 350.000 |
| Anggaran | Ketua (Rp:) | Wakil Ketua (Rp.) | Sekretaris (Rp:) | Anggota (Rp:) |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|
| Total Anggaran Belanja secara keseluruhan pada APBD | 2.000.000 s.d 3.000.000 | 1.,500.000 s.d 2.500.000 | 1.000.000 s.d 2.000.000 | 500.000 1.500.000 |
| | | Honor per- kegiatan 3 hari *) | Honor per- kegiatan 3 hari *) | Honor per- kegiatan 3 hari *) | Honor per- kegiatan 3 hari *) | Honor per- kegiatan 3 hari *) | Honor per- kegiatan 3 hari *) |
|----|------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No | Anggaran | Pengarah | PJawab | Ketua | Wakil Ketua | Sekretaris | Anggota |
| 1 | 510 juta | 200.000 | 150.000 | 140.000 | 130.000 | 120.000 | 100.000 |
| 2 | s/d 20 Juta | 250.000 | 220.000 | 200.000 | 190.000 | 180.000 | 150.000 |
| | >20 s/d 50 Juta | 280.000 | 250.000 | 220.000 | 210.000 | 200.000 | 150.000 |
| 4 | 250 s/d 100 Juta | 300.000 | 280.000 | 250.000 | 230.000 | 220.000 | 180.000 |
| 5 | Diatas 100 juta | 350.000 | 300.000 | 280.000 | 260.000 | 250.000 | 200.000 |
jumlah panitia perkegiatan dihitung 1 : 5 \_ 7 (1 panitia mengurus 5 7 peserta)
| | | Honor per- kegiatan 4 hari 7 hari *)**) | Honor per- kegiatan 4 hari 7 hari *)**) | Honor per- kegiatan 4 hari 7 hari *)**) | Honor per- kegiatan 4 hari 7 hari *)**) | Honor per- kegiatan 4 hari 7 hari *)**) | Honor per- kegiatan 4 hari 7 hari *)**) |
|----|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| No | Anggaran | Pengarah | PJawab | Ketua | Wakil Ketua | Sekretaris | Anggota |
| 1 | <10 juta | 260.000 | 250.000 | 220.000 | | 200.000 | 180.000 |
| 2 | >10 s/d 20 Juta | 290.000 | 280.000 | 250.000 | 230.oo0/ | 220.000 | 200.000 |
| 3 | 220 s/d 50 Juta | 300.000 | 290.000 | 280.000 | | 250.000 | 220.000 |
| 4 | >50 s/d 100 Juta | 350.000 | 340.000 | 300.000 | | 280.000 | 240.000 |
| 5 | Diatas 100 juta | 400.000 | 380.000 | 350.000 | | 320.000 | 300.000 |
peserta)
**) waktu pelaksanaan kegiatan diatas 7 hari maka besaran honorarium disesuaikan dgn kondisi anggaran yang tersedia. jika
f. Panitia /Tim Penyusun Produk Hukum yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kendari, adalah sebagai berikut
| | | Honor kegiatan per - | Honor kegiatan per - | Honor kegiatan per - | Honor kegiatan per - | Honor kegiatan per - |
|----|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| No | Uraian | Pengarah | PJawab | Ketua | Sekretaris | Anggota |
| 1 | Penyusunan Perda | 1.500.000 | 950.000 | 800.000 | 750.000 | 500.000 |
| 2 | Penyusunan Perwali | 950.000 | 800.000 | 750.000 | 600.000 | 450.000 |
- 8 Pembawa materi/ pemakalah instruktur kegiatan, pelatihan, seminar, sosialisasi, lokakarya, workshop diatur sebagai berikut
Honor perjam *)
| Se-Tingkat Pjbt Negara | PNS Kualifikasi S3 | PNS Gol.IV Atau Kualifikasi S2 | PNS Gol.III Atau Kualifikasi S1 sederajat | PNS Gol. II atau kualifikasi Diploma sederajat | Keahlian khusus | Tenaga ahli |
|--------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 1.200.000 | 1.000.000 | 850 | 750 | 350 | Disamakan dengan kualifikasi | Disesuaikan dengan kualifikasi S3 |
satu jam mata pelajaran adalah 45 menit
- h Pembuatan makalah, materi, bahan ajar per-pokok bahasan, diatur sebagai berikut
- i. Moderator kegiatan, pelatihan, seminar , sosialisasi, lokakarya, Workshop diatur sebagai berikut:
- j. Honorarium Tim Peneliti, ditetapkan sebagai berikut
- Tim Ahli yang berasal dari luar unsur Pemerintah Kota yang ditugaskan untuk melakukan pendampingan pada suatu kegiatan tertentu serta Tenaga pendamping internal untuk akreditasi puskesmas dapat diberikan honorarium menurut golongan atau yang dipersamakan, dan ditetapkan sebagai berikut
- 1 Pengawas dalam rangka pelaksanaan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah diberikan honorarium sebesar Rp-
- Tenaga ahli yang ditugaskan khusus pada fraksi-fraksi di DPRD, dapat diberikan honorarium sebesar Rp. 2.350.000,- perbulan.
- n Tim Ahli/ Kelompok Pakar pada alat kelengkapan DPRD yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan tertentu, dapat diberikan honorarium menurut golongan atau yang dipersamakan, sebagai berikut
- 0 Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Reses Pimpinan dan anggota DPRD diberikan biaya maksimal 15.000.000.-(Lima Belas Juta Rupiah) . Rp.
- Pegawai Negeri yang ditugaskan khusus bagian pengawalan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan honorarium sebesar Rp \_ 1.000.000.-/bulan. pada
- 9 Pada pelaksanaan lomba kegiatan bidang kebudayaan, pendidikan serta kegiatan resmi Pemerintah Kota dan lomba lainnya, diberikan honorarium bagi pelaksana kegiatan
- r Dalam rangka pelaksanaan program /kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari dana APBN dan biaya umumnya menggunakan sharing APBD, sepanjang tidak diatur dalam petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan dimaksud, pemberian honorarium bagi pengelola kegiatan diatur sebagai berikut:
- Untuk vakasi penyelenggara Pemerintah Kota Kendari, pemberian honorarium diatur sebagai berikut:
1. Setingkat Pendidikan Dasar:
- 9 Tim pembina / pendamping/ panitia lomba Rp. 350.000,-/orang/lomba
- t Komunitas Intelijen Daerah, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota dapat diberikan honorarium bulanan yang diatur sebagai berikut
- u Tim Advokasi hukum Korpri Kota Kendari, kuasa hukum pemerintah Kota Kendari dan kuasa hukum DPRD yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota diberikan honorarium sebesar 750.000.-/bulan. Rp.
- V Tim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Dinas Perindustrian, Perdagangan; Koperasi 8 UMKM diberikan honorarium sebesar 750.000,-/bulan Rp.
- W Jasa pelayanan kesehatan diberikan kepada tenaga dokter dan tenaga para medis, serta petugas kesehatan lainnya yang melaksanakan tugas pelayanan pada hari raya dan diluar jam kerja RSUD Kota Kendari dan Puskesmas yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan diatur pada
- sebagai berikut
1. Tenaga Dokter 100.000.-/kali jaga Rp.
- 2 Para Medis, tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan lainnya Rp. 20.000 Rp. 40.000.-/kali jaga
- Tim Verifikasi, Tim Pemasaran Lods Pasar ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan diatur sebagai berikut:
- y Tim Koordinasi dan Monitoring Raskin ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan diatur sebagai berikut:
- Z Dalam rangka menunjang kelancaran Pendistribusian RASKIN ke Rumah Tangga Sasaran(RTS) diberikan biaya pendistribusian sebesar 2.000,RTS. Rp.
- aa. Panitia/Tim barang-barang inventarisasi &amp; barang milik pemerintah, penjualan kendaraan dinas serta penaksir dan penilai harga penjualan/sewa beli kendaraan dinas milik Pemerintah Kota Kendari, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota diberikan honorarium per Kegiatan yang diatur sebagai berikut
| | | Honor pembuatan per-pokok bahasan | Honor pembuatan per-pokok bahasan | Honor pembuatan per-pokok bahasan | Honor pembuatan per-pokok bahasan | Honor pembuatan per-pokok bahasan | Honor pembuatan per-pokok bahasan | Honor pembuatan per-pokok bahasan |
|----|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| No | Anggaran | Se- Tingkat Pjbt Negara | Ka SKPD PNS Kualif: S3 | PNS GoLIV Atau Kualif: S2 | PNS GoLIII Atau Kualif: S1 sederajat | PNS Gol II | Keahlian Khusus | Tenaga Ahli |
| 1 | <10 juta | 150.000 | 150.000 | 125.000 | 100.000 | 50.000 | Disamakan dengan kualifikasi S2 | Disamakan |
| 2 | 210 20 Juta s/d | 200.000 | 200.000 | 180.000 | 150.000 | 100.000 | Disamakan dengan kualifikasi S2 | dengan kualifikasi S3 |
| 3 | >20 50 Juta s/d | 250.000 | 250.000 | 220.000 | 175.000 | 150.000 | Disamakan dengan kualifikasi S2 | |
| 4 | >50 s/d 100 Juta | 300.000 | 300.000 | 280.000 | 200.000 | 150.000 | Disamakan dengan kualifikasi S2 | |
| 5 | Diatas 100 juta | 350.000 | 350.000 | 300.000 | 250.000 | 200.000 | Disamakan dengan kualifikasi S2 | |
| | | Honor per pokok bahasan | Honor per pokok bahasan | Honor per pokok bahasan | Honor per pokok bahasan | Honor per pokok bahasan | Honor per pokok bahasan |
|----|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| No | Anggaran | Se- Tingkat Pjbt Negara | Ka.SKP D PNS Kualif. S3 | PNS GoLIV Atau Kualif. S2 | PNS GoLIII Atau Kualif. 51 sederajat | Keahlian Khusus | Tenaga ahli |
| | <10 juta | 200.000 | 200.000 | 150.000 | 100.000 | Disamakan dengan kualifikasi | Disamakan |
| 2 | >10 s/d 20 Juta | 250.000 | 250.000 | 200.000 | 150.000 | | dengan kualifikasi |
| 3 | 50 Juta | 350.000 | 350.000 | 250.000 | 200.000 | | S3 |
| 4 | 250 s/d 100 Juta | 400.000 | 400.000 | 300.000 | 250.000 | | |
| 5 | Diatas 100 juta | 550.000 | 550.000 | 350.000 | 300.000 | | |
| No. | U raian | Satuan | Biaya (Rp.) | Ket. |
|-------|-------------------|------------|----------------|-------------------|
| 1 | Peneliti | OJ | 30.000 -60.000 | |
| 2 | Pembantu Peneliti | OJ | 20.000 | Maks. 4 jam /hari |
| 3 | Tenaga Penunjang | OB | 350.000 | |
| 4 | Pengolah Data | Penelitian | 1.540.000 | |
| 5 | Enumerator | Org/ Resp | 8.000 | *) 1 jam 60 menit |
| 6 | Pembantu Lapangan | OH | 80.000 | |
| No. | U raian | Satuan | Biaya (Rp.) | Ket- |
|-------|----------------------|----------|---------------|---------------------|
| 1 | Golongan IV atau S3 | OJ | 60 | Maks 4 jam/hari, |
| 2 | Golongan III atau 82 | OJ | 50 | kecuali hari libur |
| 3 | Golongan III atau S1 | OJ | 40 | dapat di atas 4 jam |
| 4 | Golongan II | OJ | 35 | |
| No | U raian | Satuan | (Rp.) Biaya | Ket. |
|------|----------------------|----------|---------------|-----------------|
| 1 | | OJ | 60 | |
| 2 | Golongan III atau S2 | OJ | 50 | Maks 4 jam/hari |
| 3 | Golongan III atau S1 | OJ | 40 | |
1. Pembaca Doa
150.000 Rp. 350.000. Rp.
2. Tolea Pabitara
Rp\_ 500.000.
3. Penceramah
Rp- 500.000. 1.000.000 Rp.
4. Rohaniawan
150.000 Rp.
5. Dewan Juri Tim Penguji
Rp
150.000 Rp. 350.000,-/ Lomba
6. Pendamping Lomba Mata Pelajaran
100.000 Rp. 350.000.-/Lomba Rp.
7. Panitia Lomba
250.000.-/ Lomba Rp.
8. Peserta Lomba
Rp. 350.000 /lomba
- 9 Penata Rias
600.000 /kegiatan Rp.
10. Penyanyi
400.000 /kegiatan Rp.
11. Pemandu Acara/MC
Rp. 200.000/kegiatan
12. Qori/ Qoriah dan Saritilawah
Rp. 500.000 /kegiatan
- 1 Penanggungjawab
350.000 /bulan Rp.
- 2 Satker
Rp. 300.000/bulan
- 3 Penguji SPM Satker
250.000 /buan Rp.
- 4 Bendahara Satker
250.000 /bulan Rp.
- 5 PJOK Tingkat Kota
Rp. 150.000/bulan
6. PJOK Tingkat Kecamatan
50.000 /bulan
- 7 PJOK Tingkat Kelurahan
50.000/bulan Rp.
8. Staf Pengelola
50.000 /bulan Rp.
- 9 Tenaga Fasilitator Lapangan (Masyarakat)
400.000/bulan Rp.
Rp.
- a. Penyusun/ pembuatan bahan ujian
150.000,-/Pelajaran Rp.
- b. Pemeriksa hasil Ujian
Rp. 1.500,-/ Siswa /mata Ujian
- C Pengawas Ujian
Rp. 100.000,-/Hari
- d. Panitia pelaksana ujian
Rp. 200.000,-/orang
- 2 Setingkat Pendidikan Menengah
- Penyusun/ pembuatan bahan ujian
Rp. 200.000,-/pelajaran
- b. Pemeriksa hasil Ujian
Rp. 2.500,-/ siswa /mata ujian
- C. Pengawas Ujian
Rp. 100.000,-/hari
- d. Panitia pelaksana ujian
200.000,-/orang Rp.
3. Tim Verifikasi KTSP SD,SMP
Rp\_
4. Tim Verifikasi KTSP SMA,SMK
150.000,-/hari
5. Tim Verifikasi Kurikulum
100.000,-/hari Rp.
6. Tim Penilai PAK
250.000,-/hari Rp.
7. Penulis Ijazah
Rp.
10.000,-/ijasah
8. Tim juri/penguji/penilai
Rp\_
1. Dewan Pembina Rp. 600.000
2. Pengurus Kominda 400.000, Rp.
3. Anggota Sekretariat Rp 350.000
| | | Besaran Honor per bulan | Besaran Honor per bulan | Besaran Honor per bulan | Besaran Honor per bulan | Besaran Honor per bulan | Besaran Honor per bulan |
|----|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| No | Uraian | Pengarah | Ketua | Wakil Ketua | Sekretaris | Wakil Sekretais | Anggota |
| 1 | Tim Verifikasi Pedagang Pasar* | 1.700.000 | 1.500.000 | 1.300.000 | 1.100.000 | | 800.000 |
| 2 | Tim Pemasaran Lods Pasar | 350.000 | 300.000 | 270.000 | 250.000 | 225.000 | 200.000 |
Kegiatan Tim Verifikasi Pedagang Pasar diberikan Honor per-kegiatan
Laporan bulanan dan target lods
| No | Uraian | Besaran Honor per bulan | Besaran Honor per bulan | Besaran Honor per bulan | Besaran Honor per bulan |
|------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| No | | Pengarah | Ketua | Sekretaris | Anggota |
| 1 | Tim Koordinasi dan Monitoring Raskin | 275.000 | 250.000 | 225.000 | 200.000 |
| | | Besaran Honor Per Kegiatan | Besaran Honor Per Kegiatan | Besaran Honor Per Kegiatan | Besaran Honor Per Kegiatan |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| No | Uraian | Ketua | Wakil Ketua | Sekretaris | Anggota |
| | Tim Penghapusan Barang-Barang Inventarisasi & Barang Lain Milik Pemerintah Kota kendari | 750.000 | 600.000 | 500.000 | 450.000 |
| | Panitia Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota Kendari | 750.000 | 600.000 | 500.000 | 450.000 |
| 3 | Panitia Penaksir dan Penilai Harga Penjualan / sewa Beli Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota Kendari | 750.000 | 600.000 | 500.000 | 450.000 |
bb. Tim inventarisasi Barang/ Aset Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang bertugas menginventarisir aset-aset milik
Pemerintah Kota Kendari; diberikan honorarium sesuai masa penugasannya yang diatur sebagai berikut :
- 1 Ketua 1.000.000, Rp.
- 2 Sekretaris
Rp 750.000,-
- 3
- Anggota 500.000, Rp.
- 4
- Operator 750.000, Rp.
- CC Keputusan Walikota diberikan honorarium yang dibayarkan sesuai dengan masa penugasannya diatur sebagai berikut
- Anggota 200.000, Rp.
- dd Pengurus harian Dewan Kerajinan Nasional (DEKRANAS) Kota Kendari; ditetapkan dengan Keputusan Walikota diberikan honorarium secara bulanan sebesar 500.000, Rp.
- ee Dewan pengupahan dan Lembaga Kerjasama Tripartit pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Kendari diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut:
- ff. Pengawas Peredaran Barang dan Jasa, ditetapkan dengan Keputusan Walikota diberikan honorarium bulanan bagi tim pengarah sebesar Rp 300.000,-
- gg Pengelolah pada Tingkat Kecamatan, ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kendari diberikan honorarium sesuai masa penugasannya:
- 4 Anggota (Unsur TP PKK, Karang Taruna, Tokoh Masyarakat) 400.000,Rp.
- hh. Pengelola P2MK pada Tingkat Kelurahan, ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kendari diberikan honorarium sesuai masa penugasannya:
- 1 PPTK (Lurah)
1. Pelindung Rp. 500.000,
2. Pembina 450.000,- Rp.
- 3 Ketua
Rp. 400.000,-
- 4 Wakil Ketua
300.000, Rp.
5. Sekretaris
300.000 Rp.
6. Korlap Rp. 250.000,-
| | | Honorarium per bulan | Honorarium per bulan | Honorarium per bulan | Honorarium per bulan |
|----|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| No | Anggaran | Ketua | Wakil Ketua | Sekretaris | Anggota |
| 1 | 10 juta | 140.000 | 130.000 | 120.000 | 100.000 |
| | >10 s/d 20 Juta | 200.000 | 190.000 | 180.000 | 150.000 |
| 3 | >20 s/d 50 Juta | 220.000 | 210.000 | 200.000 | 150.000 |
| 4 | >50 s/d 100 Juta | 250.000 | 230.000 | 220.000 | 180.000 |
| 5 | Diatas 100 juta | 280.000 | 260.000 | 250.000 | 200.000 |
- 1 PPTK (Camat) Rp. 1.000.000,-
- 2 PJOK Sekretaris Camat)
Rp. 700.000,
- 3 PJAK (Kasi PMD)
Rp. 700.000,-
Rp\_ 750.000,
- 2 PJOK Sekretaris Lurah)
Rp. 500.000,
- 3 PJAK (Kasi PMD)
Rp. 500.000,
4. Anggota (Unsur TP. PKK, Karang Taruna, Tokoh Masyarakat) Rp.300.000,
- ii. Instruktur Pelatih Senam, ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kendari dapat diberikan honorarium sebesar Rp. 500.000 / bulan.
3. jj. Panitia Penyelenggara STQ/MTQ keputusan Walikota diberikan honorarium sebesar:
4. kk. Ketua Koordinator / Ketua Dewan Hakim Pada Penyelenggaraan STQ/MTQ Tingkat Kota Kendari yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kendari, diberikan Honorarium dan diatur sebagai berikut:
1. Ketua Koordinator / Ketua Dewan Hakim 1.500.000 Rp.
6. Tim Sensus Barang Milik Daerah (BMD) yang dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali ditetapkan dengan Keputusan Walikota, diberikan honorarium sesuai masa penugasannya yang diatur sebagai berikut:
7. mm\_ Pengelola Badan Layanan Umum Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota, diberikan honorarium sebesar Rp. 1.000.000 Rp\_ 2.500.000
8. nn. Dalam rangka pelaksanaan STQ/MTQ, dapat diberikan kepesertaan yang ditur sebagai berikut: biaya
1. Kejuaraan Peserta STQ/MTQ Tk. Kota/ Kab 1.000.000 Rp. 3.000.000 Rp.
2. Kafilah STQ/MTQ Tk. Provinsi Rp. 500.000 2.500.000 Rp.
11. 3 Kejuaraan Peserta STQ/MTQ Tk. Provinsi 5.000.000 Rp.
4. Kafilah STQ/MTQ Tk. Nasional Rp. 5.000.000 Rp 10.000.000
13. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) yang ditetapkan dengan keputusan Walikota diberikan honorarium sebesar: OO-
14. pp\_ Tim Pemantau Orang dan Lembaga Asing diberikan honorarium perbulan sebesar Asing
15. Tim Verifikasi Persyaratan Administrasi Pengajuan, Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kota Kendari yang ditetapkan dengan keputusan Walikota diberikan honorarium pertahun sebesar
16. Dalam rangka pelaksanaan pengadaan tanah yang tidak lebih dari 5 (lima) hektar diberikan biaya pendukung kegiatan dengan perhitungan dimulai dari 4% (empat persen) untuk nilai ganti kerugian tanah sampai
17. dengan atau setara dengan Rp. 10.000.000.000,(sepuluh milyar rupiah) pertama dan selanjutnya dengan persentase menurun sebagai
- 1
- Pengarah Rp 800.000,- Kegiatan
2. Ketua
750.000,- / Kegiatan Rp.
3. Wakil Ketua Rp 700.000,- / Kegiatan
4. Sekretaris
Rp 600.000,- / Kegiatan
5. Anggota
500.000,- 1 Kegiatan Rp.
6. Pendamping
Rp.
2. Wakil Ketua Dewan Hakim
Rp. 1.200.000
3. Sekretaris Dewan Hakim
1.000.000 Rp.
4. Anggota Dewan Hakim
500.000 Rp 1.000.000 Rp.
5. Panitera
Rp 500.000 Rp 1.000.000
6. Pelatih Lokal
500.000 Rp. 1.000.000 Rp.
- 1 Ketua
4.500.000 6.000.000 Rp. Rp.
- 2 Sekretaris
3.500.000 4.500.000 Rp. Rp.
3. Tim Teknis
Rp 2.500.000 3.500.000 Rp.
- 4 . Anggota
1.500.000 Rp.
Rp. 2.500.000
- 5 Operator Rp. 1.000.000
Rp 2.000.000
1. Pengarah Rp\_ 800.000,-/Kegiatan
2. Ketua
750.000,-/Kegiatan
- Wakil Ketua
700.000,-/Kegiatan
4. Sekretaris Rp 600.000,-/Kegiatan
5. Anggota 500.000,-/Kegiatan Rp.
Rp.
- 1
- Pengarah 250.000 Rp.
2. Penanggung Jawab
235.000 Rp.
3. Ketua
Rp. 225.000
- 4 Wakil Ketua
Rp. 200.000
5. Sekretaris
Rp. 175.000
6. Anggota
Rp 150.000
1. Pengarah
Rp. 2.800.000
- 2 Penanggung Jawab
2.500.000 Rp.
- 3 Ketua
Rp 2.200.000
- 4 Wakil Ketua
Rp 2.100.000
5. Sekretaris
Rp\_ 2.000.000
6. Wakil Sekretaris
Rp\_ 1.900.000
7. Anggota
Rp 1.500.000
berikut
| s.d Rp 10 Milyar | (4% x Rp 10 miliar) | paling tinggi Rp. 400 Juta |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Di atas Rp. 10 Miliar s.d Rp. 15 Miliar | (biaya s.d Rp. 10 miliar sebelumnya) (3% x Rp. 5 miliar) | Paling tinggi Rp. 450 Juta |
| Di atas Rp 15 miliar s.d Rp. 30 miliar | (biaya s.d Rp. 15 miliar sebelumnya) (2% x Rp. 15 miliar) | paling tinggi Rp. 850 Juta |
| Di atas Rp 30 miliar s.d Rp. 55 miliar | (biaya s.d Rp. 30 miliar sebelumnya) + (1% x Rp. 25 miliar) | paling tinggi Rp. 1,100 miliar |
| Di atas Rp 55 miliar s.d Rp. 105 miliar | (biaya s.d Rp: 55 miliar sebelumnya) + (0,50% x Rp- 50 miliar) | paling tinggi Rp. 1,350 miliar |
| Di atas Rp 105 miliar Rp. 105 miliar miliar | (biaya s.d Rp- 105 miliar sebelumnya) (0,25% x Rp. 100 miliar) | paling tinggi Rp. 1,600 |
SS. Tim Satuan Tugas Pengadaan Tanah yang tidak lebih dari 5 (lima) honorarium Per Kegiatan Pengadaan Tanah yang diatur sebagai berikut
| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|------|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| | TIM SATUAN TUGAS PENGADAAN TANAH PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH | | |
| | A Ganti Kerugian Tanah s.d Rp. 10 Miliar | | |
| | 1 Ketua merangkap Anggota | Orang per Kegiatan | 1.000.000. s.d 1.600.000,7 Rp. Rp. |
| | 2 Wakil Ketua merangkap Anggota | Orang per Kegiatan | 1.000.000. s.d Rp. 1.400.000, Rp. |
| | 3 Sekretaris merangkap Anggota | Orang per Kegiatan | 800.000. s.d Rp 1.300.000, Rp. |
| | 4 Wakil Sekretaris merangkap Anggota | Orang per Kegiatan | Rp. 800.000.- s.d Rp. 1.200.000, |
| | 5 Anggota | Orang per Kegiatan | Rp. 600.000.- s.d Rp. 1.100.000,- |
| | B Ganti Kerugian Tanah diatas Rp. 10 miliar ds.d 50 milar | | |
| | 1 Ketua merangkap Anggota | Orang per Kegiatan | Rp. 2.000.000 s.d Rp. 2.400.000, |
| | 2 Wakil Ketua merangkap Anggota | Orang per Kegiatan | Rp. 2.000.000 s.d Rp. 2.200.000, |
| | 3 Sekretaris merangkap Anggota | Kegiatan | Rp. 1.600.000 s.d Rp. 1.900.000,- |
| | 4. Wakil Sekretaris merangkap Anggota | Orang per Kegiatan | Rp. 1.800.000,- |
| | 5 Anggota | Kegiatan | Rp. 1.300.000_ s.d Rp. 1.600.000, |
| | C Ganti kerugian tanah di atas Rp. 50 miliar | | |
| | 1 Ketua merangkap Anggota | Orang per Kegiatan | Rp. 3.700.000,- |
| | 2 Wakil Ketua merangkap Anggota | Orang per Kegiatan | Rp. 3.500.000, |
| 3 | Sekretaris merangkap Anggota | Orang Kegiatan per | Rp. 2.900.000,- |
|-----|------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 4 | Wakil Sekretaris merangkap Anggota | Orang per Kegiatan | Rp. 2.600.000, |
| 5 | Anggota | Kegiatan | Rp. 2.400.000,- |
- tt. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan NUSP-2, kepada Tim pengelola NUSP-2 dalam melaksanakan tugasnya, diberikan operasional dan honorarium, secara bulanan atau sesuai masa penugasannya yang diatur sebagai berikut: biaya
- 1 Pengelola NUSP-2
- uu. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TPZA), kepada Petugas P2TPZA dalam melaksanakan tugas pendampingan yang ditetapkan dengan keputusan walikota, diberikan honorarium secara proporsional berdasarkan penanganan kasus sebesar Rp. 200.000,-
- VV Tim Pengelola DAK Non Fisik Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Kendari yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kendari, diberikan honorarium sesuai masa penugasannya pada
- i.
- Satker
- Satker NUSP-2
Rp. 1.300.000.
- PPK NUSP-2 1.500.000. Rp.
- Penguji SPM Rp. 750.000
- Bendahara NUSP-2 1.100.000-
- Pengantar SPM 250.000, Rp.
- Staf Administrasi 500.000- Rp.
- 2 Tim LCO (Local Coordinating Office)
- Pembina
1.500.000- Rp.
- Kepala Pengarah 1.250.000. Rp.
- Wakil Kepala Pengarah Rp. 1.200.000.
- Kepala LCO Rp. 1.000.000.
- Sekretaris LCO Rp 800.000.
- Asisten LCO
Rp. 750.000.
- 3 Kelompok Kerja NUSP-2
Ketua Rp. 400.000.
Sekretaris Rp. 350.000
- Anggota Rp. 300.000-
Rp.1.200.000 /bulan
WW
XX
Tim Teknis 600.000 /bulan Dan Pengelola Keuangan Puskesmas, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas diberikan honorarium sesuai masa penugasannya sebesar Rp. 300.000,-/bulan. Rp.
Dalam rangka meningkatkan upaya promosi kesehatan, Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dapat digunakan untuk membayar 1 (satu) orang per puskesmas tenaga kontrak Promosi Kesehatan yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota, diberikan honorarium sesuai masa penugasannya sebesar Rp. 450.000,-/bulan.
Biaya operasional ibu hamil, bersalin, nifas, tenaga kesehatan dan pendamping di Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) terdiri dari
- 1 .
- Biaya konsumsi ibu hamil Rp\_ 55.000,-/hari (Maks.
3 Hari) .
2. Biaya konsumsi ibu nifas 55.000,-/hari (Maks. 2 Hari) . Rp.
2. 3 Biaya konsumsi pendamping (suami/keluarga /kader kesehatan / sukarelawan kesehatan) selama di Rumah Tunggu K