PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 64 Tahun 2007
Tentang PENYESUAIAN PENSIUN
Berlaku: 29 November 2007
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64 TAHUN 2007
TENTANG
PENYESUAIAN PENSIUN
EKS PEGAWAI NEGERI SIPlL DEPARTEMEN PERHUBUNGAN PADA PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
: a. bahwa setelah berstatus sebagai pegawai PT Kereta Api Indonesia (Persero), penerimaan besarnya pensiun yang diterima oleh pegawai Eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan tidak sama dengan penerimaan pensiun Pegawai Negeri Sipil pada umumnya;
- b. bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 214 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian amanat yang harus dilakukan oleh Pemerintah adalah memenuhi kewajiban masa lalu mengenai pensiun Pegawai PT Kereta Api Indonesia (Persero) Eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan ( Past Service Liability );
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyesuaian Pensiun Eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan Pada PT Kereta Api Indonesia (Persero);
3. : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
M E M U T U S K A N . . .
Menetapkan :
M E M U T U S K A N
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYESUAIAN PENSIUN EKS PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN PERHUBUNGAN PADA PT KERETA API INDONESIA (PERSERO).
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
1. Pegawai adalah eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan yang bekerja di Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) dan telah diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya diangkat menjadi pegawai Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api yang kini telah berubah bentuk menjadi PT Kereta Api Indonesia (Persero);
2. Iuran pensiun adalah iuran program pensiun yang merupakan kewajiban pegawai selama masih aktif bekerja dan atau kewajiban PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk penyelenggaraan program pensiun sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT Kereta Api Indonesia (Persero);
3. Penghasilan adalah penghasilan sebulan yang terdiri atas gaji pokok ditambah tunjangan keluarga dari pegawai yang menjadi dasar potongan iuran pensiun;
4. Tunjangan keluarga adalah tunjangan yang diberikan kepada isteri/suami/anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT Kereta Api Indonesia (Persero);
5. Pensiun pokok adalah besaran nilai yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan pensiun;
BAB II - PENERIMA PENSIUN
Pasal 2

Pegawai berhak menerima :
- a. pensiun;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan pangan; dan
- d. tunjangan pajak penghasilan pensiun.
BAB II - PENERIMA PENSIUN
Pasal 3

Penerima pensiun meliputi:
- a. pegawai yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun; dan
- b. penerima pensiun janda/duda/anak/orang tua.
BAB II - PENERIMA PENSIUN
Pasal 4

Ketentuan mengenai syarat-syarat penerima pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - PENYESUAIAN PENSIUN
Pasal 5

- (1) Penerima pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berhak memperoleh pensiun pokok yang besarnya disesuaikan sama dengan pensiun pokok yang diterima oleh penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Hak pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan terhitung mulai bulan ke 6 (enam) sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Penyesuaian pensiun pokok ditetapkan dengan keputusan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III - PENYESUAIAN PENSIUN
Pasal 6

Penyesuaian pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) didasarkan pada:
- a. pangkat/golongan ruang terakhir pada saat diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak pensiun di PT Kereta Api Indonesia (Persero);
- b. gaji pokok terakhir pada saat diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak pensiun di PT Kereta Api Indonesia (Persero);
- c. masa kerja pensiun pada saat diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun; atau
- d. pensiun pokok terakhir pada saat diberikan hak pensiun.
BAB III - PENYESUAIAN PENSIUN
Pasal 7

Penyesuaian pensiun bagi pegawai yang diangkat sebagai Direksi didasarkan pada pangkat/golongan ruang, gaji pokok, masa kerja dan pensiun pokok terakhir sebelum diangkat sebagai Direksi.
BAB III - PENYESUAIAN PENSIUN
Pasal 8

Penyesuaian pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 didasarkan pada daftar penerima pensiun yang dibuat oleh Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara sebagai dasar pemberian persetujuan.
BAB III - PENYESUAIAN PENSIUN
Pasal 9

Dalam hal Pemerintah mengubah besaran gaji pokok Pegawai Negeri Sipil dan/atau mengubah kebijakan mengenai program pensiun Pegawai Negeri Sipil, maka PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyesuaikan gaji pokok pegawai dan/atau program pensiun pegawai.
BAB IV - SUMBER PENDANAAN
Pasal 10

Sumber pendanaan pembayaran pensiun pegawai berasal dari :
- a. Iuran pegawai sebesar 4,75 % dari penghasilan pegawai;
- b. PT Kereta Api Indonesia (Persero);
- c. Past Service Liabilities yang dibayarkan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero);
- d. Hasil investasi dari akumulasi dana pensiun pegawai yang pada saat Peraturan Pemerintah ini ditetapkan berada di PT Asuransi Jiwasraya (Persero); dan
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BAB IV - SUMBER PENDANAAN
Pasal 11

Besaran dana dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Negara BUMN sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB V - PELAKSANAAN PEMBAYARAN PENYESUAIAN PENSIUN PEGAWAI
Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pembayaran pensiun pegawai dilakukan oleh PT Taspen (Persero).
- (2) Biaya pelaksanaan pembayaran pensiun pegawai oleh PT Taspen (Persero) menjadi beban PT Kereta Api Indonesia (Persero).
BAB V - PELAKSANAAN PEMBAYARAN PENYESUAIAN PENSIUN PEGAWAI
Pasal 13

- (1) PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyetorkan Iuran Pegawai dan dana dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 kepada PT Taspen (Persero)
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pembayaran program pensiun pegawai.
BAB VI - PENYELENGGARAAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN
Pasal 14

- (1) Selain program pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pegawai dan penerima pensiun berhak memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan.
- (2) Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pegawai dan penerima pensiun beserta keluarganya dilakukan oleh PT Asuransi Kesehatan (Persero) dengan iuran dan program yang sama sebagaimana berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
BAB VI - PENYELENGGARAAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN
Pasal 15

Sumber pendanaan penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berasal dari :
- a. Iuran pemeliharaan kesehatan pegawai dan penerima pensiun sebesar 2 % dari penghasilan;
- b. Iuran PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar 2 % dari penghasilan.
BAB VI - PENYELENGGARAAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN
Pasal 16

Dalam hal Pemerintah mengubah kebijakan besaran iuran penyelenggaraan asuransi kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil maka PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyesuaikan besaran iuran penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

Pembayaran pensiun kepada penerima pensiun sebelum dilakukan oleh PT Taspen (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, tetap dilaksanakan oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) berdasarkan perjanjian yang telah ada antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
BAB VIII - KETENTUAN LAIN - LAIN
Pasal 18

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menyelesaikan pengakhiran perjanjian antara PT Kereta Api (Persero) dengan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tentang penyelenggaraan program pensiun pegawai.
BAB VIII - KETENTUAN LAIN - LAIN
Pasal 19

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Direksi PT Taspen (Persero) serta Direksi PT Askes (Persero) baik sendiri-sendiri maupun bersama sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
BAB IX - PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 November 2007 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 November 2007
ANDI MATTALATTA
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 64 TAHUN 2007
TENTANG
PENYESUAIAN PENSIUN
EKS PEGAWAI NEGERI SIPlL DEPARTEMEN PERHUBUNGAN PADA PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
I. Umum
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian pada Pasal 214 mengamanatkan agar Pemerintah melakukan perbaikan kondisi PT Kereta Api Indonesia (Persero), perbaikan kondisi PT Kereta Api Indonesia (Persero) tersebut antara lain dengan mengambil langkah pemenuhan kewajiban masa lalu penyelesaian program pensiun Pegawai PT Kereta Api Indonesia (Persero) Eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan/ PJKA (Past Service Liability).
Pertimbangan pengaturan penyesuaian pensiun Pegawai PT Kereta Api Indonesia (Persero) Eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan/ PJKA, antara lain adalah penerimaan besarnya pensiun yang diterima oleh pegawai Eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan/ PJKA tidak sama dengan penerimaan pensiun Pegawai Negeri Sipil pada umumnya.
Pegawai Perusahaan Jawatan Kereta Api pada mulanya adalah Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan yang ditempatkan/bekerja di Perusahaan Jawatan Kereta Api, sehingga hak-hak dan kewajibannya sama dengan Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu maka Pegawai Negeri Sipil Dephub/PJKA pada saat pensiun hak-hak dan kewajibannya sama dengan pensiunan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan tata cara pensiun yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969.
Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1990 tentang Perusahaan Jawatan Kereta Api diubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka). Perubahan bentuk Perusahaan Jawatan Kereta Api tersebut, membawa dampak kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan pada PJKA, karena dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1990 sesuai ketentuan yang antara lain berbunyi dengan dialihkannya
bentuk . . .
-2 - bentuk Perusahaan Jawatan Kereta Api Perum Kereta Api seluruh pegawai Perusahaan Jawatan Kereta Api yang ada pada saat pembubaran beralih status kepegawaiannya menjadi pegawai Perumka. Bersamaan dengan perubahan status PJKA menjadi Perumka terdapat kebijakan pemerintah tentang mono status pegawai di lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam penyelesaian Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan di PJKA, Pemerintah mengambil kebijakan sebagai berikut :
- a. Pegawai yang berusia 50 tahun keatas, tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di Perumka;
- b. Pegawai yang berusia kurang dari 50 tahun di berhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan diangkat menjadi Pegawai Perumka.
Pemberhentian pegawai yang usianya kurang dari 50 tahun tersebut di atas, dilakukan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK18/KP.601/PHB-92 tanggal 11 Maret 1992 namun pemberhentian tersebut tidak diikuti dengan pengaturan mengenai hak-hak Pegawai Negeri Sipil yang telah diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang di tempatkan di PJKA bukan atas keinginan pegawai itu sendiri, melainkan adanya kebijakan pemerintah. Selama ini pegawai-pegawai tersebut sudah mengabdi pada negara, sehingga sudah selayaknya apabila kepada mereka yang telah pensiun diberikan hakhak yang sama sebagaimana yang diterima Pegawai Negeri Sipil pada umumnya. Hal ini merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikan kesejahteraan kepada pegawai-pegawai tersebut termasuk pegawai yang sudah menjalani pensiun.
Oleh karena sampai saat ini pegawai-pegawai tersebut masih bekerja pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) maka perlu dipertimbangkan untuk pegawai masih bekerja pemberian gaji PT Kereta Api Indonesia (Persero) namun setelah pegawai menjalani pensiun diberikan hak pensiun yang sama dengan Pegawai Negeri Sipil. Hal ini sebagai bentuk penghargaan negara atas jasa-jasa pegawai.
Untuk memberikan hak yang sama besar dengan pensiun Pegawai Negeri Sipil tersebut maka perlu dilakukan penyesuaian pangkat, gaji pokok atau pensiun pokok sesuai ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil. Pelaksanaan penyusuaian dilakukan oleh Badan yang bertanggung jawab dibidang administrasi kepegawaian negara.
BAB IX - PENUTUP
Pasal 1

Cukup Jelas
BAB IX - PENUTUP
Pasal 2

Cukup Jelas
BAB IX - PENUTUP
Pasal 3

Huruf a
Yang dimaksud pegawai dalam ketentuan ini adalah pegawai yang diberhentikan dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK18/KP.601/PHB-92 tanggal 11 Maret 1992 dan telah diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun, termasuk Pegawai yang diberhentikan dengan hak pensiun setelah berlakunya PP ini.
Huruf b
Pensiun janda/duda adalah hak pensiun yang diberikan kepada janda/duda yang syah menurut hukum dari pegawai atau penerima pensiun pegawai yang meninggal dunia dan terdaftar pada administrasi kepegawaian PT Kereta Api Indonesia (Persero).
Pensiun anak adalah hak pensiun yang diberikan kepada anak dari pegawai atau penerima pensiun yang terdaftar pada administrasi kepegawaian PT Kereta Api Indonesia (Persero).
Pensiun orang tua adalah hak pensiun yang diberikan kepada orang tua dari pegawai yang meninggal dunia yang tidak meninggalkan isteri/suami atau anak
BAB IX - PENUTUP
Pasal 4

Syarat-syarat penerima pensiun yang berlaku di PT Kereta Api Indonesia (Persero) dipergunakan untuk proses penyesuaian oleh Badan Kepegawaian Negara sesuai syarat-syarat pensiun yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil, untuk itu maka syarat-syarat pensiun yang berlaku di PT Kereta Api Indonesia (Persero) bagi pegawai menundukkan diri pada ketentuan pensiun Pegawai Negeri Sipil.
BAB IX - PENUTUP
Pasal 5

Cukup Jelas
BAB IX - PENUTUP
Pasal 6

Cukup Jelas
BAB IX - PENUTUP
Pasal 7

Cukup jelas
BAB IX - PENUTUP
Pasal 8

Cukup Jelas
BAB IX - PENUTUP
Pasal 9

Cukup Jelas
BAB IX - PENUTUP
Pasal 10

Huruf a Cukup Jelas
Huruf b Cukup Jelas
Huruf c
Kewajiban masa lalu Pemerintah untuk program pensiun pegawai yang dibebankan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) setiap tahun selama 20 (dua puluh) tahun terhitung mulai tahun 2005.
Huruf d
Akumulasi dana pensiun terdiri dari iuran pegawai, sumber dana dari PT Kereta Api Indonesia (Persero), Kewajiban masa lalu Pemerintah yang sudah dibayarkan.
Huruf e
Cukup Jelas
BAB IX - PENUTUP
Pasal 11

Cukup Jelas
BAB IX - PENUTUP
Pasal 12

Cukup Jelas
BAB IX - PENUTUP
Pasal 13

Dengan ditetapkannya penyesuaian pensiun pegawai oleh PT Taspen maka dana pensiun pegawai yang sudah terkumpul di PT Asuransi Jiwasraya harus disetorkan ke PT Taspen.
Cukup Jelas
BAB IX - PENUTUP
Pasal 14

Cukup Jelas
BAB IX - PENUTUP
Pasal 15

Huruf a
Yang dimaksud dengan iuran pemeliharaan kesehatan adalah iuran program pemeliharaan kesehatan yang merupakan kewajiban pegawai dan penerima pensiun untuk penyelenggaraan program pemeliharaan kesehatan
Huruf b
Yang dimaksud dengan iuran pemeliharaan kesehatan PT Kereta Api Indonesia adalah iuran PT Kereta Api Indonesia (Persero) selaku pemberi kerja kepada Pegawai, penerima pensiun beserta keluarganya untuk program pemeliharan kesehatan
BAB IX - PENUTUP
Pasal 16

Cukup Jelas
BAB IX - PENUTUP
Pasal 17

Cukup Jelas
BAB IX - PENUTUP
Pasal 18

Cukup Jelas
BAB IX - PENUTUP
Pasal 19

Cukup Jelas
BAB IX - PENUTUP
Pasal 20

Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4783