PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 3 Tahun 2017
Tentang BADAN USAHA MILIK DESA
Berlaku: 7 Juni 2017
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GRESIK,
- a. bahwa kesejahteraan masyarakat di desa perlu ditingkatkan melalui pengelolaan potensi ekonomi yang dimiliki oleh desa secara tepat, sehingga semakin terbuka lapangan pekerjaan dan terjadi peningkatan ekonomi dan sosial;
- b. bahwa potensi ekonomi desa di wilayah Kabupaten Gresik meliputi potensi pertanian, pertambangan, dan kelautan memiliki peluang yang sangat besar untuk dikembangkan dan dikelola secara efektif, efisien, dan transparan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK dan BUPATI GRESIK
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK
DESA.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Desa adalah desa di wilayah Kabupaten Gresik.
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yangdipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawartan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua BPD dan Kepala Desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
11. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
BAB II - PENDIRIAN BUMDESA
Pasal 2

Pendirian BUMDesa dimaksudkan :
- a. mewadahi seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar Desa.
- b. mewujudkan kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di desa yang diselenggarakan secara efektif, efisien, dan menghasilkan keuntungan ekonomi dan sosial.
BAB II - PENDIRIAN BUMDESA
Pasal 3

Pendirian BUMDesa bertujuan:
- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. mendorong usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau denganpihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung dan menyediakan segala jenis kebutuhan warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayananumum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.
BAB II - PENDIRIAN BUMDESA
Pasal 4

- (1) Desa dapat mendirikan BUMDesa dengan mempertimbangkan:
- a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
- b. potensi usaha ekonomi Desa;
- c. sumber daya alam di Desa;
- d. sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDesa; dan
- e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDesa.
- (2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam hal pendirian BUMDesa disampaikan secara terbuka melalui Musyawarah Desa.
BAB II - PENDIRIAN BUMDESA
Pasal 5

- (1) Pendirian BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pendirian BUMDesa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
- b. organisasi pengelola BUMDesa;
- c. modal usaha BUMDesa; dan
- d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa.
- (3) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan BPD untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDesa.
BAB II - PENDIRIAN BUMDESA
Pasal 6

- (1) Dalam rangka kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUMDesa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- (2) Pendirian BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antarDesa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar-Desa yang terdiri dari:
- a. Pemerintah Desa;
- b. anggota BPD;
- c. lembaga kemasyarakatan desa;
- d. lembaga desa lainnya; dan
- e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Ketentuan mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendirian BUMDesa bersama.
- (4) BUMDesa bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUMDesa bersama.
BAB III - PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUMDESA
Pasal 7

- (1) BUMDesa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMDesa dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUMDesa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUMDesa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDesa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
BAB III - PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUMDESA
Pasal 8

BUMDesa dapat membentuk unit usaha meliputi :
- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUMDesa, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
- b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUMDesa sebesar 60 % (enam puluh perseratus), sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.
Bagian Kedua
Organisasi Pengelola BUMDesa
BAB III - PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUMDESA
Pasal 9

Organisasi pengelola BUMDesa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.
BAB III - PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUMDESA
Pasal 10

- (1) Susunan kepengurusan oganisasi pengelola BUMDesa terdiri dari :
- a. Penasihat;
- b. Pelaksana Operasional; dan
- c. Pengawas.
- (2) Penamaan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (3) Susunan Kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Masa bakti Pelaksana Operasional dan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa.
BAB III - PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUMDESA
Pasal 11

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dijabat secara ex officio oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
- a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDesa;
- b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDesa; dan
- c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDesa.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
- b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDesa.
BAB III - PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUMDESA
Pasal 12

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMDesa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
- a. melaksanakan dan mengembangkan BUMDesa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
- b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
- c. melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDesa setiapbulan;
- b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDesa setiap bulan;
- c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDesa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
BAB III - PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUMDESA
Pasal 13

- (1) Dalam hal melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
- (2) Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggungjawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.
BAB III - PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUMDESA
Pasal 14

- (1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi :
- a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
- b. berdomisili dan menetap di Desa sekurangkurangnya 2 (dua) tahun;
- c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
- d. pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;
- (2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
- a. meninggal dunia;
- b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUMDesa; dan
- e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.
BAB III - PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUMDESA
Pasal 15

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua merangkap anggota;
- c. Sekretaris merangkap anggota; dan
- d. Anggota.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUMDesa sekurangkurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
- a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud padaayat (2);
- b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMDesa; dan
- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
BAB III - PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUMDESA
Pasal 16

- (1) Susunan kepengurusan BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa.
- (2) Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan persyaratan kepengurusan BUMDesa diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga Modal BUMDesa
BAB III - PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUMDESA
Pasal 17

- (1) Modal awal BUMDesa bersumber dari APBDesa.
- (2) Modal BUMDesa terdiri atas:
- a. penyertaan modal Desa; dan
- b. penyertaan modal masyarakat Desa.
BAB III - PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUMDESA
Pasal 18

- (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
- b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
- c. kerja sama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa; dan
- d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Aset Desa.
- (2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan simpanan masyarakat.
Bagian Keempat
Klasifikasi Jenis Usaha BUMDesa
BAB III - PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUMDESA
Pasal 19

- (1) BUMDesa dapat menjalankan bisnis sosial ( social business ) sederhana yang memberikan pelayanan umum ( serving ) kepada masyarakat dan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
- a. air minum Desa;
- b. usaha listrik Desa;
- c. lumbung pangan; dan
- d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
BAB III - PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUMDESA
Pasal 20

- (1) BUMDesa dapat menjalankan bisnis penyewaan ( renting ) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
- a. alat transportasi;
- b. alat pertanian;
- c. alat perikanan;
- d. perkakas pesta;
- e. gedung pertemuan;
- f. rumah toko;
- g. tanah milik BUMDesa; dan
- h. barang sewaan lainnya.
BAB III - PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUMDESA
Pasal 21

- (1) BUMDesa dapat menjalankan usaha perantara ( brokering ) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara meliputi:
- a. jasa pembayaran listrik;
- b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
- c. jasa pelayanan lainnya.
BAB III - PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUMDESA
Pasal 22

- (1) BUMDesa dapat menjalankan bisnis yang berproduksi dan/atau berdagang ( trading ) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan ( trading ) meliputi:
- a. pabrik es;
- b. hasil pertanian;
- c. hasil perikanan;
- d. sarana produksi pertanian;
- e. sumur bekas tambang; dan
- f. kegiatan bisnis produktif lainnya.
BAB III - PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUMDESA
Pasal 23

- (1) BUMDesa dapat menjalankan bisnis keuangan ( financial business ) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses olehmasyarakat Desa.
BAB III - PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUMDESA
Pasal 24

- (1) BUMDesa dapat menjalankan usaha bersama ( holding ) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri serta diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUMDesa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
- a. pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisir nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
- b. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
- c. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.
BAB III - PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUMDESA
Pasal 25

Strategi pengelolaan BUMDesa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUMDesa, meliputi:
- a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUMDesa;
- b. pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUMDesa;
- c. pendirian BUMDesa yang menjalankan bisnis sosial (social business) dan bisnis penyewaan (renting);
- d. analisis kelayakan usaha BUMDesa yang berorientasi pada usaha perantara (brokering) dan perdagangan (trading), mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
- e. pengembangan kerja sama kemitraan strategis dalam bentuk kerja sama BUMDesa antar Desa atau kerja sama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor; dan
- f. diversifikasi usaha dalam bentuk BUMDesa yang berorientasi pada bisnis keuangan (financial business) dan usaha bersama (holding).
Bagian Kelima
Alokasi Hasil Usaha BUMDesa
BAB III - PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUMDESA
Pasal 26

- (1) Hasil usaha BUMDesa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUMDesa.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.
Bagian Keenam Kepailitan BUMDesa
BAB III - PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUMDESA
Pasal 27

- (1) Kerugian yang dialami BUMDesa menjadi beban BUMDesa.
- (2) Dalam hal BUMDesa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- (3) Unit usaha milik BUMDesa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan kepailitan.
Bagian Ketujuh Kerja sama BUMDesa Antar-Desa
BAB III - PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUMDESA
Pasal 28

- (1) BUMDesa dapat melakukan kerja sama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih.
- (2) Kerja sama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu daerah.
- (3) Kerja sama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.
BAB III - PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUMDESA
Pasal 29

- (1) Kerja sama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerja sama.
- (2) Naskah perjanjian kerja sama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih paling sedikit memuat:
- a. subyek kerja sama;
- b. obyek kerja sama;
- c. jangka waktu;
- d. hak dan kewajiban;
- e. pendanaan;
- f. keadaan memaksa;
- g. penyelesaian masalah; dan
- h. pengalihan aset.
- (3) Naskah perjanjian kerja sama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUMDesa yang bekerja sama.
BAB III - PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUMDESA
Pasal 30

- (1) Kegiatan kerja sama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUMDesa.
- (2) Dalam hal kegiatan kerja sama antar unit usaha BUMDesa yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.
Bagian Kedelapan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUMDesa
BAB III - PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUMDESA
Pasal 31

- (1) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDesa kepada Penasihat.
- (2) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUMDesa.
- (3) Pemerintah Desa menyampaikan laporan tugas pembinaan terhadap BUMDesa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.
Bagian Kesembilan Pembubaran
BAB III - PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUMDESA
Pasal 32

Pembubaran BUMDesa dan/atau unit-unit usahanya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 33

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BUMDesa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap BUMDesa diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB V - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 34

BUMDesa yang telah ada tetap dapat menjalankan kegiatannya dan susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDesa harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.
Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 7 Juni 2017
BUPATI GRESIK,
Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T. M.Si.
Diundangkan di Gresik pada tanggal 7 Juni 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK
Drs. Kng. DJOKO SULISTIO HADI, MM Pembina Utama Muda NIP. 19580924 198003 1 006
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2017 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK, PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 100-3/2017
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM
Peraturan Daerah ini didasari oleh motivasi yang bersifat filosofis dan sosiologis serta normatif. Motivasi filosofisnya adalah penjaminan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa digunakan untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat, dan memastikan pengelolaan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Motivasi sosiologisnya adalah bahwa potensi ekonomi desa-desa di Kabupaten Gresik semakin meningkat dan menjanjikan prospek yang lebih baik di masa mendatang. Selanjutnya motivasi normatifnya adalah pengundangan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, sebagai penjabaran dari amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. Norma hukum di tingkat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah serta Peraturan Menteri ini yang harus direspon oleh pemerintah daerah dengan membentuk peraturan daerah. Peraturan daerah ini sekaligus menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, yang telah tidak sesuai dengan perkembangan Peraturan Perundang-undangan dan dinamika masyarakat pedesaan di wilayah Kabupaten Gresik.
PENJELASAN
Pasal 1

Cukup jelas

Mutatis muntadis memiliki makna pengaturan terhadap suatu hal berdasar pada pola pengaturan yang dirujuk, dan dilakukan perubahan seperlunya apabila sangat dibutuhkan, tanpa merubah esensi awal dari suatu pengaturan.