Unknown Unknown Nomor N/A Tahun 2023
Tentang PENATAANDAN
Berlaku: 28 Tahun 1959
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI OGAN KOMERING ILIR
PERATURAN DAERAHKABUPATEN OGANKOMERINGILIR
TENTANG NOMOR4 TAHUN2017
PENATAAN DANPEMBERDAYAAN TENAGAKERJALOKAL
DENGANRAHMAT TUHANYANGMAHAESA
BUPATI OGANKOMERINGILIR,
- a. bahwa pada dasamya Tenaga Kerja Lokal yang belum secara optimal dimanfaatkan oleh berbagai Perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Ogan Komering Ilir akan dapat menimbulkan dampak negatif berupa kesenjangan ekonomi serta kecemburuan sosial antara karyawan Perusahaan dengan masyarakat tempatan bahkan dengan Perusahaan yang bersangkutan;
- b. bahwa dengan penataan dan pemberdayaan tenaga kerja lokal secara optimal, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk lokal secara luas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahuz; 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
4.Undang-Undang ...
-------\_
Menetapkan
.•.
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Un dang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGANKOMERINGILIR
Dan
BUPATIOGANKOMERINGILIR
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAANDAN
- PEMBERDAYAAN TENAGAKERJALOKAL.
BABI KETENTUAN UMUM
Pasall
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak yang mempekerjakan pekerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, atau badan hukum baik milik swasta maupun milik negara.
5. Pengusaha adalah:
- a. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berdirisendiri menjalankan perusahaan;
b. Orang ...
\_\_.\_----------
- b. Orang perseorangan, persekutuan atau hadan hukum yang berdiri sendiri yang menjalankan perusahaan bukan miliknya;
- c. Orang perseorangan persekutuan atau badan hukum yang berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan 2 di atas yang berkedudukan diluar wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir atau diluar Wilayah Indonesia;
6. Pengurus adalah orang yang ditunjuk untuk merrumpm suatu Perusahaan.
7. Pekerja adalah orang bekerja pada pengusaha dengan menerima upah yang berada dalam hubungan kerja.
8. Tenaga KeIja Lokal adalah Tenaga Kerja yang berasal dari Kabupaten Ogan Komering Ilir atau dari daerah lain yang lahir di Kabupaten Ogan Komering Ilir secara turun temurun atau berdomisili dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau berdasarkan perkawinan campuran.
9. Antar Kerja adalah suatu mekanisme pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya, baik untuk sementara waktu maupun tetap, serta pelayanan kepada pemberi kerja untuk memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.
10. Pengantar kerja adalah petugas fungsional yang melaksanakan kegiatan antar kerja pada Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Ogan Komering Ilir,
11. Antar Kerja Lokal (AKL)adalah antar kerja yang dilaksanakan untuk memberikan pelayanan kepada pencari kerja dan pemberi kerja yang masing-masing berdomisili di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
12. Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)adalah antar kerja antar Republik Indonesia. '
13. Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menggangur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja.
14. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha,badan hukum atau badan-badan lainnya yang memperkerjakan tenaga kerja dengan membayar upah.
15. Balai Latihan Kerja adalah fasilitas milik Pemda untuk melaksanakan pemberdayaan tenaga kerja lokal dalam bentuk pemberian pendidikan dan pelatihan kerja yang berbadan hukum.
16. Dinas adalah Dinas yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan.
BABII
RUANGLINGKUP
Pasa12
Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah penataan dan pemberdayaan tenaga kerja lokal untuk mendapatkan, mengisi dan I atau memenuhi kebutuhan pekerjaan yang terdapat di daerah.
BAB IV - TANGGUNG JAWABPEMERINTAH KABUPATEN
Pasal 10

- (1) Pengusaha atau pemberi kerja dapat menempatkan Tenaga Kerja dari luar Kabupaten melalui Mekanisme AKADsetelah mendapatkan rekomendasi persetujuan menerima dan mendatangkan tenaga kerja AKADdari Dinas Kabupaten dan Provinsi.
- (2) Mekanisme penempatan tenaga kerja AKADdi Kabupaten Ogan Komering Ilir akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengusaha yang memperkerjakan diatas 100 orang tenaga kerja wajib:
- a. memperkerjakan 1 (satu) orang penyandang disabilitas sesuai dengan kecacatannya;
- b. melaksanakan pelatihan atau pengembangan masyarakat yang ada disekitar perusahaan.
- (4) Pengusaha atau pemberi kerja wajib membuat laporan setiap bulannya tentang penempatan tenaga kerja lokak, lowongan pekerjaan dan jabatan diperusahaannya pada Dinas.
- (5) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (6) di atas, harus mendapatkan izin dari Bupati Ogan Komering Ilir atas Rekomendasi dari Dinas.
BAB IV - TANGGUNG JAWABPEMERINTAH KABUPATEN
Pasal 11

- (1) Pembinaan dan Pengawasan dalam penataan dan pemberdayaan tenaga kerja lokal, dilakukan oleh Dinas melalui pegawai pengawas ketenagakerjaan yang memiliki kompetensi dan legitimasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh pegawai pengawas ketenaga-kerjaan, dilakukan dalam bentuk inspeksi terhadap Perusahaan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- (3) Pegawai pengawas ketenagakerjaan yang telah melakukan inspeksi, wajib melaporkan kepada kepala Dinas.
BABIX...
"
7
- (1) Selain pejabat penyidik umum yang yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini juga dapat dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1)Pasal ini berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama ditempat kejadian perkara serta melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dari pekerjaannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; \
- d. melakukan penyitaan benda atau surat yang ada hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa terse but bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (1) Bagi Pengusaha atau pengurus yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Daerah ini, dapat dikenakan sanksi pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
BABXI.. ,.
,'.
8
Pasa114
Peraturan Daerah tentang Penataan Dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
Ditetapkan di Kayuagung pada tanggal 11 A ,r 11
2017 BUPATIOGANKOMERINGILIR, .ft~~~\r~·l£'·:j: ~~"
Diundangkan di Kayuagung pada tanggal 11 ,A ,r i1 2017
SEKRETARISDAERAH OGANKOMERINGlLIR,
, HUSIN
LEMBARANDAERAHKABUPATENOGANKOMERINGILIRTAHUN2017 NOMOR 4
NOREG PERATURANDAERAH KABUPATENOGAN KOMERING ILIR TAHUN 2017 NOMOR 4
----,-,\_-----\_.\_--
\_.