PERATURAN DAERAH KABUPATEN Unknown Nomor 9 Tahun 2007
Tentang RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
Berlaku: 9 TAHUN 2007
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MELAWI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 9 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MELAWI,
- a bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; maka Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi merupakan Jenis Retribusi Daerah Kebupaten;
- b bahwa untuk tertibnya administrasi dan kelancaran dalam Pemungutan Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi secara professional;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu diatur Peraturan Daerah tentang Retribusi izin usaha kontruksi .
- 1 . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nsmor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833 ) ;
- 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
Manetapkan
- 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
- 11.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139)
- 12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
- 13, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
dan
BUPATI MELAWI
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JIISA KONSTRUKSI.
KETENTUAN UMUM
BAB II - NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi.
BAB II - NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap permohonan yang diajukan oleh Badan Usaha untuk memperoleh Surat Izin Usaha Konstruksi maupun perpanjangan:
BAB II - NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 4

Subyek Retribusi adalah setiap Badan Usaha Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Comanditer (CV), Firma (Fa), Koperasi; Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.