PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 12 Tahun 2015
Tentang PEMBENTUKAN UNIT PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN PADA DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN KAPUAS HULU
Berlaku: 16 Maret 2015
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN PADA DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN KAPUAS HULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS HULU,
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kapuas Hulu pada Dinas Bina Marga dan Pengairan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kapuas Hulu secara menyeluruh dan berkesinambungan perlu dibentuk Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai unsur pelaksana di lapangan;
- c. bahwa pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, dipandang perlu dilaksanakan penyesuaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kapuas Hulu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kapuas Hulu.
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemeintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
12. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 22 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kapuas Hulu;
Menetapkan :
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN PADA DIAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN KAPUAS HULU.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kapuas Hulu.
6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel
7. Bangunan pelengkap adalah bangunan untuk mendukung fungsi dan keamanan konstruksi jalan yang meliputi jembatan, terowongan, ponton, lintas atas ( flyover, elevated road ), lintas bawah ( underpass ), tempat parkir, gorong-gorong, tembok penahan, dan saluran tepi jalandibangun sesuai dengan persyaratan teknis.
8. Perlengkapan Jalan adalah sarana yang dimaksudkan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu-lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu-lintas yang meliputi marka jalan, rambu lalu-lintas, alat pemberi isyarat lalu-lintas, lampupenerangan jalan, rel pengaman ( guardrail ), dan penghalang lalu-lintas ( traffic barrier );
9. Pemeliharaan jalan adalah kegiatan penanganan jalan, berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai.
10. Pemeliharaan rutin jalan adalah kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ruas-ruas jalan dengan kondisi pelayanan mantap.
11. Pemeliharaan berkala jalan adalah kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang lebih luas dan setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain agar penurunan kondisi jalan dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana.
12. Dinas adalah Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kapuas Hulu.
13. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kapuas Hulu.
14. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kapuas Hulu.
15. Unit adalah Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
16. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
17. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam suatu organisasi, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.
BAB II - Bagian Kesatu Pembentukan
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Kapuas Hulu adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Bina Marga dan Pengairan.
Bagian Kedua Kedudukan
BAB II - Bagian Kesatu Pembentukan
Pasal 3

Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan melalui Sekretaris Dinas.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 4

- (1) Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pemeliharaan jalan.
- (2) Penanganan pemeliharaan jalan dilakukan secara preventif dan reaktif.
BAB III - TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan melaksanakan fungsi :
- a. pemeliharaan rutin dan berkala jalan dan jembatan ;
- b. pemeliharaan rutin dan berkala bangunan pelengkap jalan;
- c. perbengkelan dan pengaturan alat berat;
- d. penyelenggaraan pelayanan administratif;
- e. penyusunan data kondisi prasarana jalan dan bangunan pelengkap jalan.
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan terdiri dari :
- a. Kepala Unit;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Kesatu Kepala Unit
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 7

- (1) Kepala Unit adalah unsur pimpinan pada Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- (2) Kepala Unit berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 8

- (1) Kepala Unit mempunyai tugas pokok memimpin penyelenggaraan pemeliharaan jalan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan dan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Unit melaksanakan fungsi :
- a. penyusunan rencana kegiatan Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- b. pengordinasian tugas-tugas Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dengan unit kerja lain;
- c. pengumpulan dan pengolahan data kondisi prasarana jalan dan jembatan;
- d. pemeliharaan rutin dan berkala jalan dan jembatan;
- e. pemeliharaan rutin dan berkala bangunan pelengkap jalan;
- f. pelaksanaan perbengkelan dan pengaturan alat-alat berat;
- g. pembinaan administrasi dan personil Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- h. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan secara periodik;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sepanjang sesuai dengan tugas pokoknya.
Bagian Kedua Subbagian Tata Usaha
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 9

Subbagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan pada Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dipimpin oleh seorang kepala berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 10

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala Unit dalam memberikan pelayanan administratif.
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Subbagian Tata Usaha melaksanakan fungsi :
- a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- c. pengelolaan urusan keuangan Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- d. penyelenggaraan urusan kepegawaian, ketatusahaan dan kearsipan Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- e. penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- f. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Tata Usaha secara periodik;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 12

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Unit dibantu oleh kelompok jabatan fungsional.
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 13

Kelompok jabatan fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang tertentu yang terdiri dari berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya serta mempunyai tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 14

Tenaga Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu dan bersifat mandiri.
BAB IV - SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok membantu kepala Unit dalam melaksanakan sebagian tugas pokok unit kerja sesuai dengan kahlian dan kebutuhan;
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit sebagaimana peratutan yang berlaku.
- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas jabatan-jabatan fungsional di bidang dan jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembinaan tenaga fungsional dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jenis dan jumlah pemegang jabatan fungsional, ditetapkan sesuai kebutuhan, beban kerja dan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 17

Penyelenggaraan urusan pemeliharaan jalan dan jembatan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenanangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilakukan dengan menyelenggarakan sendiri.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup kerjanya maupun antar satuan organisasi.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 19

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masingmasing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang perlaku.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 20

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
BAB V - TATA KERJA
Pasal 21

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah untuk kemudian dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 22 tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dan Jembatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 16 Maret 2015
BUPATI KAPUAS HULU, ttd
A.M. NASIR
Diundangkan di Putussibau pada tanggal 17 Maret 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, ttd
MUHAMMAD SUKRI
BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2015 NOMOR 12
LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN PADA DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN KAPUAS HULU
BUPATI KAPUAS HULU, ttd
A.M. NASIR
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN PADA DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN KAPUAS HULU
KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA UNIT PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN PADA DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN KAPUAS HULU
| NOMOR | UNIT | KEDUDUKAN | WILAYAH KERJA |
|---------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Wilayah I | Hulu Gurung | 1. Kecamatan Hulu Gurung 2. Kecamatan Boyan Tanjung 3. Kecamatan Pengkadan 4. Kecamatan Bunut Hulu 5. Kecamatan Jongkong 6. Kecamatan Silat Hulu 7. Kecamatan Silat Hilir 8. Kecamatan Seberuang 9. Kecamatan Selimbau 10.Kecamatan Suhaid 11.Kecamatan Semitau |
| 2 | Wilayah II | Batang Lupar | 1. Kecamatan Putussibau Utara 2. Kecamatan Putussibau Selatan 3. Kecamatan Bika 4. Kecamatan Kalis 5. Kecamatan Mentebah 6. Kecamatan Emabaloh Hulu 7. Kecamatan Batang Lupar 8. Kecamatan Badau 9. Kecamatan Empanang 10.Kecamatan Puring Kencana 11.Kecamatan Embaloh Hilir 12.Kecamatan Bunut Hilir |
BUPATI KAPUAS HULU,
A.M. NASIR