PERATURAN WALIKOTA WALIKOTA Nomor 91/2016 Tahun 2016
Tentang No Description
Berlaku: 91 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah , perlu menyesuaikan Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Walikota kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Walikota kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
3. Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24
Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DARI WALIKOTA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.
5. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang.
7. Kepala DPMPTSP adalah Kepala DPMPTSP Kota Malang.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
9. Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
11. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
12. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
13. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
14. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.
BAB II - RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi:
- a. jenis-jenis perizinan dan nonperizinan;
- b. pendelegasian kewenangan Perizinan dan Nonperizinan;
- c. penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan; dan
- d. pengawasan dan pelaporan.
BAB III
Pasal 3

Perizinan meliputi:
1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang tidak mempersyaratkan AMDAL dan/atau ANDAL LALIN;
2. Izin Gangguan yang tidak mempersyaratkan AMDAL dan/atau ANDAL LALIN;
3. Izin Reklame;
4. Izin Usaha Perdagangan (SIUP), kecuali Izin Usaha Mikro;
5. Izin Usaha Perindustrian (IUI);
6. Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS);
7. Izin Usaha Angkutan;
8. Izin Trayek;
9. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
10. Izin Penyelenggaraan Tontonan;
11. Izin Perluasan Industri;
12. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Gedung Gajayana dan Wisma Tamu; dan
13. Izin Operasional untuk Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner.
- b. Non Perizinan meliputi:
1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan
3. Tanda Daftar Industri (TDI).
BAB IV
Pasal 4

- (1) Walikota mendelegasikan kewenangan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Tata cara pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB IV
Pasal 5

Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
- a. penerimaan dan pemrosesan permohonan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diajukan sesuai dengan Standar Pelayanan;
- b. penerbitan produk pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. penolakan permohonan pelayanan yang tidak memenuhi persyaratan Standar Pelayanan;
- d. penandatanganan dokumen Perizinan dan Nonperizinan;
- e. pencabutan dokumen Perizinan dan Nonperizinan yang telah diterbitkan;
- f. penerimaan dan pengadministrasian biaya jasa pelayanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- g. penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan.
BAB V
Pasal 6

Penandatanganan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, adalah dokumen perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
BAB VI - PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 7

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan oleh Walikota sesuai dengan tingkat urusan pemerintahan melalui mekanisme koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Pengawasan terhadap Izin dan/atau Nonizin yang sudah diterbitkan menjadi tanggung jawab DPMPTSP.
BAB VI - PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 8

Kepala DPMPTSP wajib melaporkan perkembangan penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Perangkat Daerah terkait, secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
BAB VII - KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9

- (1) Perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan sebelum diundangkannya Peraturan Walikota ini tetap berlaku hingga habis masa berlakunya izin.
- (2) Permohonan perizinan dan nonperizinan yang masih dalam proses, setelah diundangkannya Peraturan Walikota ini, menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

- (1) Pemberian pertimbangan teknis perizinan yang menjadi fungsi Perangkat Daerah teknis, dilakukan dengan menugaskan personel dalam keanggotaan Tim Teknis Perizinan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Walikota dapat menarik kembali kewenangan yang telah didelegasikan.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB VI - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.
Ditetapkan di Malang pada tanggal 22 - 12 - 2016
WALIKOTA MALANG, ttd.
MOCH. ANTON
Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
TABRANI, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19650302 199003 1 019
Diundangkan di Malang pada tanggal 22 - 12 - 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,
ttd.
IDRUS
BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2016 NOMOR 91
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI BENGKAYANG
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOK 3 TAHUN 2013
TENTANG
MEKANISMK PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN, PENETAPAN DAN PENCiGUNAAN LABA SEKTA PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BENGKAYANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,
- bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum, maka dipandang perlu menetapkan Peraluran Bupati tentang Mekanisme Pelaksanaan Hak dan Kcwajiban, Penetapan dan Penggunaan Laba serta Pembubaran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang; a
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati; b
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823); 2
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 5
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 6
Menetapkan
- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Neger i Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
- 1 1. Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Kcputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga;
14. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air Bersih;
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010;
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang;
18. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 201 1 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012;
MEMUTUSKAN :
: PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN, PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BENGKAYANG.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Dupati ini yang dimaksud dengan :
1. Uaerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemcrintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang.
4. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang.
6. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang.
7. Air baku untuk air minum, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat dimanfaatkan oleh PDAM yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertcntu sebagai air baku untuk air minum.
8. Air Minum adalah air minum untuk keperluan rumah tangga dan non rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
9. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebesar 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lamnya yang ditetapkan lcbih lanjut oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemcrintahan di bidang sumber daya air.
10. 10.Mata Air adalah sumber air yang berasal dari lapisan bawah tanah/aquifer yang muncul ke permukaan tanah secara alamiah.
11. 11.Mata air adalah sumber air yang berasal dari lapisan bawah tanah/aquifer yang muncul ke permukaan tanah secara alamiah.
12. 12.Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
13. 13.Sarana dan Prasarana Air Minum adalah bangunan beserta peralatan dan perlengkapannya yang menghasilkan, menyediakan dan mendistribusikan air minum untuk masyarakat.
14. 14.Pipa Transmisi Air Baku adalah pipa pembawa air baku dari bangunan penangkap air (intake) ke Instalasi Pengolahan Air (IPA).
15. 15.Pipa Transmisi Air Bersih adalah pipa pembawa air bersih dari sumber mata air, sumur-sumur atau dar i Instalasi Pengolahan Air (IPA) ke reservoir (bak penampungan air).
16. Pipa Distribusi adalah pipa pembawa air minum dari Reservoir (bak penampungan) yang disalurkan kepada pelanggan.
17. 17.Pipa Dinas adalah pipa dan perlengkapannya yang menghubungkan pipa distribusi dengan pipa persil sampai dengan meter air.
18. 18.Pipa Retikulasi adalah pipa beserta peralatan yang terletak anlara pipa dinas dan pipa distribusi dimana pada pipa retikulasi terletak titik pengambilan (taping) ke sambungan rumah.
19. 19.Pipa Persil adalah pipa beserta peralatan dan perlengkapannya yang terletak dalam persil pelanggan sesudah meter air.
20. 20.Persil adalah sebidang tanah yang dimiliki /dikuasai oleh seseorang atau badan, yang mempunyai ukuran tertentu sesuai dengan bukti kepemilikan tanah.
21. 21.Meter Air adalah alat untuk mengukur volume pemakaian air oleh pelanggan dalam satuan waktu.
22. 22.Inslrumen Meter Air adalah peralatan mckanis yang terdapat pada meter air yaitu kipas, kaca, magnit meter, register kapsul, meter, tutup meter dan peralatan lainnya yang terdapat di dalam meter air.
23. 23.Segel Meter adalah segcl yang dipasang oleh instansi yang berwenang untuk mcnandakan ketelitian meter sudah memenuhi syarat.
24. 24.Segel Dinas adalah segel yang dipasang oleh PDAM pada meter air ke pipa dinas dan pipa persil untuk mencegah penyalahgunaan meter air oleh pelanggan darijaringan perpipaan.
25. 25.Pelanggan adalah pcrorangan atau sekelompok masyarakat/badan yang menggunakan jasa pelayanan air minum dari PDAM.
26. 26.Pelanggan Pasif adalah perorangan atau sekelompok masyarakat/badan yang statusnya sebagai pelanggan tetapi tidak menggunakan air PDAM/pemakaian air 0 m3 (nol meter kubik).
27. 27.Eks Pelanggan adalah pelanggan yang berhenti menjadi pelanggan.
28. 28.Pihak Lain adalah perorangan atau kelompok masyarakat di luar pelanggan.
29. 29.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang lidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, f irma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
30. 30.Instalatir Air Minum adalah suatu badan usaha atau perorangan yang bergerak dalam pekerjaan instalasi air minum dan tclah memiliki persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
31. 31.Terminal Air dan Hidran Umum, yang selanjutnya disingkat, TAHU, adalah sarana pelayanan air minum yang terlebih dahulu ditampung dalam sebuah tangki atau bak dan pengambilannya dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan jerigen atau alat sejenis.
32. 32.Tarif Air Minum adalah harga air minum untuk setiap meter kubik (M3) yang harus dibayar oleh pelanggan.
33. 33.Rekening Air Minum adalah kewajiban yang harus dibayar oleh pelanggan setiap bulan sesuai jumlah pemakaian air ditambah biaya tetap.
34. 34.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pcmerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
BAB II - ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Asas Penyelenggaraan PDAM meliputi asas kepastian hukum, keterbukaan, partisipatif, akuntabililitas, kepentingan umum, profesionalisme, kesamaan hak, kescimbangan hak dan kewajiban, efisiensi dan efektifitas.
- (2) Tujuan pelayanan air minum adalah untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat secara berkesinambungan sesuai standar kesehatan dengan mengutamakan pemerataan pelayanan, menipertimbangkan keterjangkauan masyarakat, membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (3) Ruang lingkup pelayanan PDAM meliputi semua bentuk pelayanan yang berkaitan dengan air minum dan non air.
BAB III - PENYELENGGARAAN PELAYANAN AIR MINUM
Pasal 3

- (1) Perusahaan Dacrah Air Minum merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan pelayanan air minum yang dimanfaatkan untuk masyarakat umum.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PDAM mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyediakan pelayanan air minum bagi masyarakat Kola Bengkayang dan sekitarnya;
- b. melakukan pemeliharaan terhadap asset PDAM;
- c. memberikan laporan kinerja secara berkala sebagai bentuk transparansi kepada publik;
- d. melaksanakan perluasan cakupan pelayanan pada wilayah dimana sumber air tanah tidak memenuhi persyaratan kesehatan untuk digunakan sebagai air minum;
- e. mengatur sitem pendistribusian air minum sesuai dengan kapasitas produksi yang tersedia;
- f. berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi lingkungan; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PDAM dapat mengadakan kerja sama dengan pihak kctiga berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Perusahaan Daerah Air Minum Terhadap Pelanggan
Paragraf 1 Hak PDAM
BAB III - PENYELENGGARAAN PELAYANAN AIR MINUM
Pasal 4

Dalam penyelenggaraan pelayanan air minum, PDAM mempunyai hak sebagai berikut :
- a. menagih dan menerima hasil penjualan air dan/atau non air dari pihak lain al.au pelanggan;
- b. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan;
- c. menolak dan/atau menerima permintaan calon pelanggan dengan memperhatikan kapasitas produksi dan alasan-alasan teknis lainnya;
- d. menjatuhi sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan olch pelanggan, atau pihak lain sesuai ketentuan;
- e. melakukan pemeriksaan atas rangkaian pipa persil apabila diperlukan;
- f. memperoleh lahan untuk membangun sarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- g. memperoleh kuantitas air baku sesuai dengan izin yang telah didapat.
Paragraf 2
Kewajiban Perusahaan Dacrah Air Minum
BAB III - PENYELENGGARAAN PELAYANAN AIR MINUM
Pasal 5

Dalam penyelenggaraan pelayanan air minum PDAM mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. mengoperasikan sarana pelayanan air minum secara optimal;
- b. menyediakan kcbutuhan air melalui cara lain apabila dalam waktu 1x24 jam kcluhan pelanggan mengenai kontinuitas air tidak dapat dipenuhi PDAM;
- c. memberikan pelayanan air minum kepada pelanggan dengan memperhatikan kualitas, kuantitas dan kontinuitas, kecuali dalam keadaan memaksa (force majeure);
- d. melaksanakan pergantian meter air secara periodik paling sedikit setiap 4 (empat) tahun, dan apabila sebelum 4 (empat) tahun meter air mengalami kerusakan, maka kewajiban PDAM untuk melakukan penggantian meter air;
- e. member itahukan kepada pelanggan tentang adanya gangguan dan hambatan pelayanan;
- f. melakukan pemcriksaan kualitas air minum;
- g. melayani dan menindaklanjuti keluhan pelanggan; dan
- h. meningkatkan kapasitas air untuk menjaga kontinuitas pendistribusian.
Bagian Ketiga
Pelayanan Umum Air Minum
BAB III - PENYELENGGARAAN PELAYANAN AIR MINUM
Pasal 6

Perusahaan Daerah Air Minum memberikan pelayanan untuk kepentingan umum sesuai dengan kemampuan yang meliputi :
- a. menyediakan hidran kebakaran ditempat-tempat tertentu; dan
- b. menyediakan loket pembayaran rekening air yang memberikan kemudahan bagi pelanggan.
Bagian Keempat
Tata Cara Pelayanan Air Minum
Paragraf1 Pemasangan Baru
BAB III - PENYELENGGARAAN PELAYANAN AIR MINUM
Pasal 7

- (1)Setiap permohonan pemasangan baru harus diajukan secara tertulis kepada PDAM.
- (2) Permohonan pemasangan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir yang harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap, diberi tanggal dan ditandatangani serta melampirkan persyaratan yang ditentukan PDAM.
- (3) Pemohon pemasangan baru dapat diterima atau ditolak oleh PDAM.
- (4)Terhadap permohonan yang diterima, pemasangan sambungan akan dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan pemasangan baru diterima dan biaya pemasangan dilunasi.
- (5)Terhadap permohonan pemasangan baru yang ditolak, PDAM memberikan alasan yang jelas secara tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan permohonan dan pelunasan biaya disertai pengembalian segala sesuatunya yang menjadi hak pemohon.
Untuk pemasangan baru khusus komplek real estate yang belum ada jaringan air minum/perpipaan, seluruh biaya prasarana clan sarana air minum dibebankan kepada pihak pengembang berdasarkan rencana anggaran biaya (RAB) yang dibuat oleh PDAM.
BAB III - PENYELENGGARAAN PELAYANAN AIR MINUM
Pasal 9

- (1)Untuk pclanggan baru golongan niaga/industr i yang melakukan pemasangan pipa persil sendiri dikenakan biaya pengawasan yang besarnya 30 % (tiga puluh perseratus) dari harga pipa persil yang terpasang.
- (2)Pipa persil untuk pclanggan niaga/industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan jaminan selama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya berita acara pemeriksaan dan pengawasan dalam hal terjadi kebocoran.
- (3)Jaminan yang diber ikan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya pada kebocoran jaringan perpipaan.
BAB III - PENYELENGGARAAN PELAYANAN AIR MINUM
Pasal 10

Pipa dinas, meter air dan perlengkapan yang dipergunakan dalam penyambungan air minum ke persil pelanggan, sepenuhnya milik PDAM.
Paragraf 2 Pemutusan Sambungan Langganan
BAB III - PENYELENGGARAAN PELAYANAN AIR MINUM
Pasal 11

- (1) Perusahaan Daerah Air Minum dapat melakukan pemutusan sambungan kepada pelanggan karena hal-hal sebagai berikut :
- a. menunggak rekening air minum selama 2 (dua) bulan berturut-turut;
- b. pclanggaran yang mengakibatkan kerugian bagi PDAM; atau
- c. karena permintaan pelanggan.
- (2) Pemutusan sambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri alas : a. pemutusan sementara; dan
- b. pemutusan tctap.
BAB III - PENYELENGGARAAN PELAYANAN AIR MINUM
Pasal 12

- (1) Pemutusan Sementara adalah tindakan yang dilakukan PDAM kepada pelanggan berupa pencabutan meter air untuk sementara.
- (2) Pemutusan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. pemutusan sementara selama 3 (tiga) bulan karena adanya tunggakan dan/atau adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan; dan
- b. pemutusan sementara atas permintaan sendiri paling lama 6 (enam) bulan dengan terlcbih dahulu melunasi seluruh tunggakan dan membayar biaya pembukaan kembali.
- (3) Pemutusan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disambung kembali paling lambat 1 (satu) hari setelah pelanggan melunasi tunggakan dan denda administrasi ditambah biaya pembukaan kembali.
- (4) Denda administrasi dan biaya pembukaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Direksi.
- (1) Pemutusan Tetap adalah pemutusan dari pipa retikulasi/distribusi.
- (2) Pemutusan Tetap dilakukan apabila :
- a. pelanggan tidak menyelesaikan segala kewajibannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a;
- b. pelanggan tidak memperpanjang masa pemutusan sementara dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b; atau
- c. atas permintaan pelanggan dengan mengajukan permohonan tertulis untuk berhenti menjadi pelanggan PDAM dengan melunasi segala sesuatu yang menjadi kewajiban pelanggan.
- (3) Pemutusan Tetap dapat disambung kembali setelah pelanggan melunasi tunggakan dan denda ditambah biaya pemasangan baru (PB).
BAB IV - TARIF DAN TATA CARA PENETAPAN
Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan jasa pelayanan air minum dikenakan tarif air minum.
- (2) Perhitungan dan penetapan larif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip-prinsip :
- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. r autu pelayanan;
- c. pemulihan biaya (full cost recovery);
- d. efisiensi pemakaian air;
- e. transparansi dan akuntabilitas; dan
- f. perlindungan air baku.
- (3) Perusahaan Daerah Air Minum menetapkan struktur tarif berdasarkan ketentuan blok konsumsi, kelompok pelanggan, dan jenis tarif.
BAB IV - TARIF DAN TATA CARA PENETAPAN
Pasal 15

Tarif dibedakan dalam 4 (empat.) jenis, yaitu :
- a. tarif rendah, nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar;
- b. tarif dasar, nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar;
- c. tarif penuh, nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar; dan
- d. tarif kesepakatan, nilainya berdasarkan kesepakatan antara PDAM dengan pelanggan.
Bagian Kedua
Blok Konsumsi clan Kelompok Pelanggan
BAB IV - TARIF DAN TATA CARA PENETAPAN
Pasal 16

- (1)Blok konsumsi pelanggan air minum PDAM meliputi :
- (2) Pelanggan PDAM diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelompok, yaitu :
- a.Blok 1
: merupakan blok konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok; dan
Blok II
- merupakan blok konsumsi air minum untuk pemakaian diatas standar kebutuhan pokok.
Kelompok 1 : menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif rendah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum;
- b. Kelompok II : menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tar
if dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum;
Kelompok III : menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum; dan
Kelompok : menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif air minum Khusus berdasarkan kesepakatan.
Bagian Ketiga Penyesuaian dan Peninjauan Tarif
BAB IV - TARIF DAN TATA CARA PENETAPAN
Pasal 17

Penyesuaian larif tahunan dilakukan dengan formula indeksasi dengan
- memperhitungkan :
- a. nilai indeks inflasi tahunan yang bersangkutan yang diterbitkan instansi pemerintah yang berwenang;
- b. beban bunga pinjaman; dan/atau
- c. parameter lain sesuai kontrak perjanjian kerjasama.
BAB IV - TARIF DAN TATA CARA PENETAPAN
Pasal 18

- (1) Peninjauan tarif secara periodik dapat dilakukan dalam keadaan luar biasa yang mengakibatkan diperlukan perubahan rencana kerja perusahaan (corporate plan).
2. (2)Untuk kesinambungan pelayanan PDAM paling lambat 5 (lima) tahun sekali, Dircksi dapat melakukan peninjauan tar if.
Bagian Keempat
Tata Cara Penetapan Tarif Air Minum
BAB IV - TARIF DAN TATA CARA PENETAPAN
Pasal 19

- (1)Penyesuaian tarif tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan peninjauan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Direksi setelah disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (2)Konsep usulan penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Wakil atau Forum Pelanggan melalui berbagai media komunikasi untuk mendapatkan umpan balik sebelum diajukan kepada Bupati.
- (3)Konsep usulan penetapan tarif beserta data pendukung dan umpan balik dari pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (4)Hasil pembahasan usulan penetapan tarif dan pendapat Dewan Pengawas, Bupati membuat ketctapan menyetujui atau menolak secara tertulis kepada Direksi PDAM paling lambat 2 (dua) bulan sejak usulan ditcrima.
- (5)Sebelum melakukan penetapan tar if sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati melakukan konsultasi kepada DPKD.
- (6) Berdasarkan penetapan tarif oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direksi menerbitkan keputusan besarnya tar if bagi sctiap pelanggan.
- (7) Dircksi mclakukan sosialisasi keputusan bcsarnya tarif kepada masyarakat pelanggan melalui media massa paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum tarif baru dibcrlakukan secara efektif.
BAB IV - TARIF DAN TATA CARA PENETAPAN
Pasal 20

Dalam hal konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5), apabila DPRD menolak usulan penetapan tar if yang diajukan Dircksi dan telah disetujui Dewan Pengawas berdasarkan perhitungan yang transparan dan akuntabel, mengakibatkan tarif rata-rata berada dibawah biaya dasar, Pemerintah Daerah mengupayakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V
Pasal 21

- (1) Rekening air minum terdiri atas :
2. a.jumlah pemakaian air minum pelanggan per meter kubik (M3) dikalikan dengan tarif air; dan
- b. biaya beban tetap, yang terdiri atas :
1. biaya pemcliharaan meter air (BPMA);
2. biaya administrasi (BA); dan
3. biaya pemeliharaan pipa dinas (BPPD).
- (2) Jumlah pemakaian air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan hasil pembacaan meter air selama 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila meter air tidak tcrbaca atau tidak berjalan baik maka jumlah pemakaian air minum dihitung berdasarkan pemakaian rata-rata 6 (enam) bulan terakhir.
- (4) Biaya beban tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan/atau penyesuaian biaya beban tetap secara berkala ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Direksi.
Bagian Kedua
Pembayaran Rekening Air Minum
BAB V
Pasal 22

- (1) Pembayaran rekening air minum dilakukan pada tempat-tempat yang ditentukan oleh PDAM.
- (2) Pembayaran rekening air minum dimulai tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan.
- (3) Keterlambatan atas pembayaran rekening air minum dikenakan denda ketcrlambatan.
- (4) Apabila sampai batas waktu penutupan pembayaran (akhir bulan), rekening air tidak dilunasi, maka disamping dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dikenakan biaya administrasi segel meter.
- (5) Besarnya denda keterlambatan dan biaya administrasi segel meter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Direksi.
BAB V
Pasal 23

- (1) Selain biaya pemasangan baru biaya dalam rekening air, kepada pelanggan dapat dikenakan biaya non air yang terdiri atas :
2. a.biaya bukaan kembali;
3. b.biaya balik nama;
4. c.biaya pergantian meter air atas permintaan pelanggan;
5. d.biaya pindah letak meter;
6. e.biaya tera meter atas perminlaan pelanggan;
- f. biaya pengujian kualitas air minum; dan
8. g.biaya beban pelanggan pasif.
- (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Direktur.
BAB VI - HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN
Pasal 24

Pelanggan mempunyai hak sebagai berikut.
- a. mendapatkan hasil pengujian atas :
1. perhitungan tagihan rekening air minum bulanan;
2. kualitas air; dan
3. akurasi meter air.
- b. mendapat penjelasan atas ketentuan yang telah disepakati pada saat mengajukan pemasangan baru;
- c. mendapatkan hasil pencatatan pemakaian air pada saat pencatatan dilakukan oleh PDAM;
- d. mendapat informasi tentang struktur dan besaran tarif serta tagihan;
- e. mendapat potongan sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari pembayaran rekening air pada bulan bersangkutan apabila PDAM tidak dapat memenuhi aliran air minum selama tiga hari berturut-turut tanpa pemberitahuan terhitung sejak pelanggan melaporkan berhentinya aliran air minum dan/atau mendapatkan ganti rugi yang layak sebagai akibat kelalaian pelayanan kecuali sebagai akibat bencana alam, keadaan mendesak (force majeure) dan/atau adanya kerusakan;
- f. apabila selama 3 (tiga) hari berturut-turut PDAM terlambat menindaklanjuti laporan kebocoran pipa persil dirumah pelanggan terhitung sejak laporan kebocoran yang mengakibatkan pemakaian air minum menjadi tinggi, maka pelanggan mendapat keringanan pembayaran rekening air minum;
- g. mendapat pergantian meter air apabila berdasarkan hasil tera meter, menunjukan kondisi rusak atau tidak akurat;
- h. mengajukan permohonan pemutusan sementara atas permintaan sendiri; dan
- i. menyampaikan pengaduan tentang layanan air minum yang meliputi :
13. 1.keberatan atas tagihan rekening air minum;
14. 2.pendistribusian air minum;
15. 3.kualitas air minum; atau
16. 4.hal-hal lain yang menyangkut pelayanan air minum.
BAB VI - HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN
Pasal 25

Pelanggan mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. segera melaporkan apabila mengetahui adanya kerusakan pipa dinas atau sarana milik PDAM lainnya;
- b. mcntaati seluruh ketentuan dan prosedur yang tercantum dalam surat pernyataan yang ditetapkan olch PDAM dan peraturan pelayanan air minum;
- c. bertanggungjawab atas kerusakan atau kehilangan meter air dan rangkaian pipa dinas yang berada di lingkungan rumah pelanggan;
- d. melaksanakan pendaftaran atas perubahan kepemilikan rumah atau bangunan dan dikenakan biaya balik nama;
- e. memberi kemudahan kepada petugas PDAM dalam melaksanakan tugas kedinasannya di dalam persil pelanggan;
- f. bertanggungjawab apabila terjadi pemakaian air besar atau penurunan kualitas air akibat menggunakan bak pcnampung (menara air atau penampungan air di bawah permukaan tanah/ground reservoir) atau terjadi kebocoran pipa persil (setelah meter air);
- g. memelihara pipa dinas, segel dinas dan segel meter, meter air serta instrument meter termasuk kelengkapannya yang berada dalam persil pelanggan sejak menjadi pelanggan; dan
- h. pelanggan sebagai pemilik persil bertanggungjawab penuh atas beban biaya yang ditimbulkan oleh pihak lain.
Bagian Ketiga
Pelayanan Pengaduan
BAB VI - HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN
Pasal 26

- (1) Pelanggan dapat menyampaikan pengaduan tentang pelayanan air minum.
- (2) Perusahaan Daerah Air Minum menindaklanjuti pengaduan baik secara teknis maupun administrasi.
- (3) Perusahaan Daerah Air Minum memberikan informasi yang diperlukan kepada pihak terkait.
- (4) Penyelesaian perselisihan antara pelanggan dan PDAM dapat. dilaksanakan di luar pengadilan yang dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundangundangan.
BAB VII - PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA
Pasal 27

Penetapan dan penggunaan laba di atur sebagai berikut :
penggunaan laba setelah pajak ditetapkan sebagai berikut :
1. bagian laba untuk Pemerintah Daerah sebesar 55 % (lima puluh lima perseratus);
2. cadangan Umum sebesar 15 % (lima belas perseratus);
3. cadangan Tujuan sebesar 15 % (lima belas perseratus); dan
4. jasa Produksi sebesar 15 % (lima belas persaratus).
- b. cadangan Umum penggunaannya diatur dengan Keputusan Bupati atas usulan Direksi.
BAB VIII - PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
Pasal 28

- (1)Pcrusahaan Daerah Air Minum merupakan asset Pemerintah Daerah yang dipisahkan, dan hanya dapat dibubarkan dengan Peraturan Daerah apabila:
- a. perusahaan dinyatakan dalam keadaan pailit dengan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- b. terjadi perubahan status badan hukum perusahaan.
- (2)Tata cara pembubaran PDAM mengacu pada peraturan perundangundangan yang berlaku.
BAB IX - PENGENDALIAN
Pasal 29

Setiap orang atau badan dilarang :
- a. menimbun dan mendirikan bangunan di atas meter air;
- b. menggabungkan air PDAM dengan air dari sumber lainnya dalam 1 (satu) saluran pipa persil;
- c. mendistribusikan air minum keluar persil pelanggan;
- d. menjual air minum kepada pihak lain dengan cara dan dalih apapun kecuali telah diperjanjikan terlebih dahulu dengan pihak PDAM;
- e. mendistribusikan air minum dari kran ur aum atau terminal air dengan segala jenis pipa dan/atau saluran ke rumah ataupun ke pihak lain;
- f. memindahkan lokasi meter air/hidran tanpa seizin PDAM;
- g. merusak jaringan pipa, melepas, merusak dan menghilangkan segel, membalik arah meter air atau merusak meter air dan instrumennya;
- h. menyadap air minum langsung dari pipa distribusi atau pipa dinas tanpa melalui meter air dan/atau mengambil air minum sebelum meter air;
- i. menyambung kembali saluran air minum (secara illegal), setelah dilakukan pemutusan sambungan oleh PDAM;
- j. mengubah ukuran dan letak pipa dinas yang dipasang;
- k. menjual air minum dari kran ur aum dengan menggunakan mobil tangki tanpa seizin PDAM;
1. menggunakan pompa hisap langsung dari pipa dan/atau cara lain yang menyimpang dari ketentuan PDAM;
- m. melakukan kegiatan yang mcngakibatkan kerusakan sumber daya air dan sarana/prasarana PDAM, mengganggu upaya pengolahan dan pendistribusian air atau mengakibatkan pencemaran air secara sengaja maupun sebagai akibat kelalaian;
- n. melakukan kegiatan disekitar sumber air yang mengakibatkan kerugian terhadap PDAM dan yang merusak fungsi sumber air secara sengaja maupun sebagai akibat kelalaian; dan
- o. menggunakan logo, atribut atau mengatasnamakan PDAM di luar kepentingan PDAM.
Bagian Kedua Pemeriksaan /1 'enelitian
BAB IX - PENGENDALIAN
Pasal 30

- (1) Pengujian meter air dilaksanakan di PDAM atau di rumah pelanggan dan dapat disaksikan oleh pelanggan.
2. (2)Apabila menu rut hasil pengujian terbukti meter air dinyatakan tidak/kurang baik atau terdapat penyimpangan dari semestinya, maka perlu dilakukan penggantian meter air tanpa dipungut biaya dan besaran pemakaian airnya akan diperhitungkan.
3. (3)Apabila hasil pengujian meter air atas permintaan pelanggan dinyatakan baik, maka pelanggan dikenakan biaya pengujian meter air yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Dupati atas usulan Direktur.
Bagian Ketiga Pengawasan
BAB IX - PENGENDALIAN
Pasal 31

Pengawasan terhadap pclayanan air minum dilaksanakan oleh Pemerintah Dacrah bersama-sama dengan pelanggan dan masyarakat umum.
PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB IX - PENGENDALIAN
Pasal 32

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam memberikan informasi mengenai gangguan pclayanan PDAM.
- (2) Masyarakat berhak untuk memberikan saran secara lisan atau tertulis dalam rangka peningkatan pelayanan PDAM.
- (3) Untuk memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PDAM wajib menyediakan sarana yang memadai.
BAB XI - SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 33

- (1)Setiap pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
- Pasal 29, dikenakan sanksi administrasi yang terdiri atas : a.sanksi denda; dan b.sanksi polisional.
- (2)Sanski polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. penyegelan meter air; dan
- b.pemutusan sambungan langganan yang terdiri atas :
1. pemutusan sementara sambungan langganan;
2. pemutusan tetap sambungan langganan.
BAB XII - KETENTUAN PIDANA
Pasal 34

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 29, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah).
2. (2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
3. (3)Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik berupa tindak pidana kejahatan dan/atau tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Daerah, orang pribadi, badan atau pihak lain diancam dengan hukuman pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XIII - PENYIDIKAN
Pasal 35

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. (2)Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
3. a.menerima laporan pengaduan tentang adanya tindak pidana;
4. b.melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
5. c.menyuruh bcrhenti seseorang tersangka dan memer iksa tanda pengenal diri tersangka;
6. d.melakukan penyitaan benda atau surat;
7. e.mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
9. g.mendatangkan orang ahli dalam hubungan dengan pemer iksaan perkara;
10. h.mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) tidak mendapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberikan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. melakukan tindakan lain mcnurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi POLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB XIII - PENYIDIKAN
Pasal 36

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.
BAB XIII - PENYIDIKAN
Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.
Ditetapkan di Bengkayang pada tanggal I Apr\ 013
/-BUPATI BENGKAYANG,'! " '\
SURYADMAN GIDOT
Diundangkan di Bengkayang
Padatanggal I Ayr\ 013
/ SEKRETARIS DAERAH
I
KABUPATEifBgNGKAYANG f lT
KRISTIANUS
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2013 NOMOR 3
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
:
:
bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 017/MPK/SE/2013 Hal: Kebijakan Transisi RSBI, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyuwangi tentang Pencabutan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 86 Tahun 2011 tentang Peningkatan Status dari Taman Kanak-Kanak Negeri Model di Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Rintisan Bertaraf Internasional Kabupaten Banyuwangi dan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 87 Tahun 2011 tentang Peningkatan Status dari Sekolah Dasar Negeri Model di Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Menjadi Sekolah Dasar Negeri Rintisan Bertaraf Internasional Kabupaten Banyuwangi.
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
Menetapkan
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Povinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/D);
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 86 TAHUN 2011 TENTANG PENINGKATAN STATUS DARI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI MODEL DI KECAMATAN BANYUWANGI KABUPATEN BANYUWANGI MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI RINTISAN BERTARAF INTERNASIONAL KABUPATEN BANYUWANGI DAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 87 TAHUN 2011 TENTANG PENINGKATAN STATUS DARI SEKOLAH DASAR NEGERI MODEL DI KECAMATAN BANYUWANGI KABUPATEN BANYUWANGI MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI RINTISAN BERTARAF INTERNASIONAL KABUPATEN BANYUWANGI
N/A
Pasal 1

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 86 Tahun 2011 tentang Peningkatan Status dari Taman Kanak-Kanak Negeri Model di Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Rintisan Bertaraf Internasional Kabupaten Banyuwangi dan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 87 Tahun 2011 tentang Peningkatan Status dari Sekolah Dasar Negeri Model di Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Menjadi Sekolah Dasar Negeri Rintisan Bertaraf Internasional Kabupaten Banyuwangi.
Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 25 Februari 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
Ttd.
Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19561008 198409 1 001
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2013 NOMOR 7
N/A
Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.
Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 25 Februari 2013
BUPATI BANYUWANGI,
Ttd.
H. ABDULLAH AZWAR ANAS