PERATURAN GUBERNUR GUBERNUR Nomor 45 Tahun 2016
Tentang No Description
Berlaku: 9 Desember 2016
N/A
Preamble

Mengingat :
SALINAN
GUBERNUR SULAWESI BARAT PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI BARAT,
Menimbang
:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dibentuk Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah antara lain Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagammana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi,Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Menetapkan
:
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disingkat Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daeerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi.
10. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerahadalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Pejabat fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Perangkat daerah.
14. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada Peerintah Daerah.
BAB I - KETENTUAN UMUM
Pasal 2

Dinas Daerah terdiri atas :
- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah;
- b. Dinas Kesehatan Daerah;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah;
- d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah;
- e. Dinas Sosial Daerah;
- f. Dinas Tenaga Kerja Daerah;
- g. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah;
- h. Dinas Ketahanan Pangan Daerah;
- i. Dinas Lingkungan Hidup Daerah;
- j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah;
- k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah;
- l. Dinas Perhubungan Daerah;
- m. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah;
- n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- o. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah;
- p. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
- q. Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah;
- r. Dinas Pariwisata Daerah;
- s. Dinas Pertanian Daerah;
- t. Dinas Kehutanan Daerah;
- u. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah;
- v. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Daerah;
- w. Dinas Transmigrasi Daerah; dan
- x. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
BAB II - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerahsebagaimana dimaksud dalam Pasal2 huruf a, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerahdan tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerahdipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
BAB II - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Pasal 4

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan yang meliputi Bidang Sekolah Menengah atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Pendidikan Khusus, Kebudayaan dan Ketenagaan.
- b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerahdalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padaayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran dibidang pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan serta tugas pembantuan dibidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. pengelolaan data dan informasi dibidangpendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan;
- c. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama dibidang pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan;
- d. koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
- e. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum dibidang pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan;
- f. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
- g. pelaksanaan urusan kepegawaian di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
- h. penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan dibidang pendidikan dan kebudayaan yang meliputi fasilitasi pelaksanaan ujian nasional untuk sekolah menengah pertama dan pendidikan kesetaraan, fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pengembangan karir pendidik, penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan sekolah menengah kerjasama, fasilitasi urusan pembinaan perfilman, fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan YME, fasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia, dan tugas-tugas pembantuan lain;
- i. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi, hubungan masyarakat dibidang pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan;
- j. pengoordinasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan;
- k. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan; dan
- l. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan.
Paragraf 3
Susunan Organisasi
BAB II - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Pasal 5

Dinas Pendidikan dan KebudayaanDaerah, terdiri atas :
- a. Sekretariat;
- b. Bidang Sekolah Menengah Atas (SMA);
- c. Bidang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- d. Bidang Pendidikan Khusus, Tugas Pembantuan PAUD dan Pendidikan Dasar;
- e. Bidang Kebudayaan; dan
- f. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
Bagian Kedua
Sekretariat Pasal 6
- (1) Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal5 huruf a, melaksanakan tugas pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan.
- (2) Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padaayat (1),menyelenggarakan fungsi :
- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran dibidang pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan serta tugas pembantuan dibidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. pengelolaan data dan informasi dibidang bidang pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan;
- c. pengoordinasian dan pelaksanaan kerja sama dibidang pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan;
- d. pengoordinasian pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
- e. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum dibidang pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan;
- f. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
- g. pelaksanaan urusan kepegawaian di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
- h. pengoordinasian dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat dibidang pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan;
- i. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan;
- j. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan; dan
- k. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan.
BAB II - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Pasal 7

Sekretariat, terdiri atas :
- a. Sub BagianProgram dan Pelaporan;
- b. Sub BagianKeuangan dan Aset; dan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
BAB II - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Pasal 8

- (1) Sub BagianProgram dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a,mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan kerja Sub Bagian program dan keuangan;
- b. melaksanakan identifikasi, perumusan, penyusunan rencana program pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;
- c. melaksanakan penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) dinas;
- d. melaksanakan koordinasi penyusunan program perencanaan pemerintah daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- e. melaksanakan pengumpulan dan rekapitulasi semua laporan kegiatan bulanan dinas;
- f. melaksanakan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) dan pelaporan-pelaporan dinas lain;
- g. melaksanakan koordinasi pengumpulan, pengolahan, analisa, dan penyajian data statistik program dan kegiatan masing-masing bidang;
- h. melaksanakan kajian, analisa, evaluasi kinerja, dan pelaporan kemajuan program dan kegiatan masing-masing bidang;
- i. melaksanakan penyusunan dan pengajuan rencana penggunaan anggaran;
- j. melaksanakan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Sub BagianKeuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal7hurufb,mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penatausahaan dan pembinaan administrasi keuangan meliputi gaji pegawai,keuangan,perjalanan dinas serta hakhak lain;
- b. melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan dinas;
- c. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaaan negara bukan pajak dan pelaporan keuangan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan realisasi dan evaluasi perhitungan anggaran serta pembenahan administrasi bendahara;
- e. melaksanakan klarifikasi dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (lhp) dan/atau laporan hasil audit (lha);
- f. melaksanakan koordinasi dan pengelolaan data bahan evaluasi dan pelaporan keuangan dinas;
- g. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
- i. melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas dan rencana kebutuhan perlengkapan dinas;
- j. melakukan pengelolaan dan penatausahaan aset;
- k. melaksanakan penyusunan administrasi,pengadaan pendistribusian dan penghapusan aset barang inventaris dan perlengkapan dinas;dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Sub BagianUmum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7hurufc,mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan ketatusahaan dan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat,kenaikan gaji berkala,cuti,kesejahteraan pegawai dan laporan berkala;
- c. melaksanakan pengumpulan data dalam rangka pengembangan penerapan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
- d. melaksanakan pengelolaan dan penyajian data kepegawaian melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
- e. melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai;
- f. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat-surat masuk dan keluar dan mengklasifikasikan surat menurut jenisnya;
- g. melaksanakan penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan dinas dan rencana kebutuhan perlengkapan dinas;
- h. melaksanakan penataan dan penyelenggaraan sistem kearsipan yang dinamis;dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Ketiga
Bidang Sekolah Menengah Atas
BAB II - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Pasal 9

- (1) Bidang Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b,melaksanakan tugas penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan sekolah menengah atas.
- (2) Bidang Sekolah Menengah Atas melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah atas;
- b. pembinaan pelaksanaan kebijakan dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah atas;
- c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah atas;
- d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah menengah atas;
- e. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah atas;
- f. penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah atas;
- h. pelaporan dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah atas;dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bidang Sekolah Menengah Atas, terdiri atas :
- a. SeksiKurikulum dan Penilaian;
- b. SeksiKelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
- c. SeksiPeserta Didik dan Pembangunan Karakter.
- (1) SeksiKurikulum dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal10huruf a, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian sekolah menengah atas;
- b. menyiapkan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian sekolah menengah atas;
- c. menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah menengah atas;
- d. menyiapkan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi;
- e. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah menengah atas;
- f. menyiapkan pelaporan dibidang kurikulum dan penilaian sekolah menengah atas; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiKelembagaan dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal10huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah atas;
- b. menyiapkan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah atas;
- c. menyiapkan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah menengah atas
- d. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah atas;
- e. menyiapkan pelaporan dibidang kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah atas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) SeksiPeserta Didik dan Pembangunan Karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal10huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah atas;
- b. menyiapkan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah atas;
- c. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah atas; dan
- d. menyiapkan pelaporan dibidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah atas; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Keempat
Bidang Sekolah Menengah Kejuruan
BAB II - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Pasal 12

- (1) Bidang Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c,melaksanakan tugas penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan Sekolah MenengahKejuruan.
- (2) Bidang Sekolah Menengah Kejuruan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah kejuruan;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah kejuruan;
- c. penyusunan bahan fasilitasi kerjasama industri sekolah menengah kejuruan;
- d. pelaksanaan pembangunan technopark di lingkungan sekolah menengah kejuruan;
- e. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah kejuruan;
- f. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah menengah kejuruan;
- g. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah kejuruan;
- h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah kejuruan;
- i. pelaporan dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah kejuruan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB II - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Pasal 13

Bidang Sekolah Menengah Kejuruan, terdiri atas :
- a. SeksiKurikulum dan Penilaian;
- b. SeksiKelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
- c. SeksiPeserta Didik dan Pembangunan Karakter.
BAB II - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Pasal 14

- (1) SeksiKurikulum dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal13huruf a, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian sekolah menengah kejuruan;
- b. menyiapkan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian sekolah menengah kejuruan;
- c. menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah menengah kejuruan;
- d. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah menengah kejuruan;
- e. menyiapkan pelaporan dibidang kurikulum dan penilaian sekolah menengah kejuruan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiKelembagaan dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal13 huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah kejuruan;
- b. menyiapkan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah kejuruan;
- c. menyiapkan bahan fasilitasi kerja sama industri;
- d. menyiapkan pelaksanaan pembangunan technopark di lingkungan sekolah menengah kejuruan;
- e. menyiapkan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah menengah kejuruan;
- f. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah kejuruan;
- g. menyiapkan pelaporan dibidang kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah kejuruan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) SeksiPeserta Didik dan Pembangunan Karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal13 huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyiapkanbahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah kejuruan;
- b. menyiapkan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah kejuruan;
- c. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah kejuruan;
- d. menyiapkan pelaporan dibidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah kejuruan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (1) Bidang Pendidikan Khusus,Tugas Pembantuan PAUD dan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, mempunyai tugas penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan khusus, Tugas Pembantuan PAUD dan Pendidikan Dasar.
- (2) Bidang Pendidikan Khusus, Tugas Pembantuan PAUD dan Pendidikan Dasar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan khusus, Tugas Pembantuan PAUD dan Pendidikan Dasar;
- b. pembinaan pelaksanaan kebijakan dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan khusus, Tugas Pembantuan PAUD dan Pendidikan Dasar;
- c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan khusus, Tugas Pembantuan PAUD dan Pendidikan Dasar;
- d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan khusus, Tugas Pembantuan PAUD dan Pendidikan Dasar;
- e. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan khusus, Tugas Pembantuan PAUD dan Pendidikan Dasar;
- f. penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan dibidang pendidikan dan kebudayaan yang meliputi fasilitasi pelaksanaan ujian nasional untuk sekolah menengah pertama dan pendidikan kesetaraan, fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pengembangan karir pendidik, penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan sekolah menengah kerjasama, fasilitasi urusan pembinaan perfilman, fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan YME, fasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia, dan tugas-tugas pembantuan lain;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan khusus, Tugas Pembantuan PAUD dan Pendidikan Dasar; dan
- h. pelaporan dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan khusus, Tugas Pembantuan PAUD dan Pendidikan Dasar.
Bagian Kelima
Bidang Pendidikan Khusus, Tugas Pembantuan PAUD dan
Pendidikan Dasar
BAB II - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Pasal 16

Bidang Pendidikan Khusus Tugas Pembantuan PAUD dan Pendidikan Dasar, terdiri atas :
- a. SeksiKurikulum dan Penilaian ;
- b. SeksiKelembagaan dan Sarana Prasarana ; dan
- c. SeksiPeserta Didik dan Pembangunan Karakter
BAB II - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Pasal 17

- (1) SeksiKurikulum dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, mempunyai tugas ;
- a. menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian pendidikan khusus;
- b. menyiapkan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian pendidikan khusus;
- c. menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan khusus;
- d. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan khusus; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiKelembagaan dan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, mempunyai tugas ;
- a. menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan khusus;
- b. menyiapkan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan khusus;
- c. menyiapkan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan khusus;
- d. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan khusus;
- e. menyiapkan pelaporan dibidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan khusus; dan
- f. melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) SeksiPeserta Didik dan Pembangunan Karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16huruf c, mempunyai tugas;
- a. menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan khusus;
- b. menyiapkan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan khusus;
- c. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan khusus;
- d. menyiapkan pelaporan dibidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan khusus; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Keenam
Bidang Kebudayaan
BAB II - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Pasal 18

- (1) Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, melaksanakan tugas penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang kebudayaan.
- (2) Bidang Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaiamana dimaksud pada ayat (1),menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum provinsi, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- b. penyusunan bahan pembinaan dibidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum provinsi, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- c. penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- d. penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- e. penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- f. penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya lintas daerah kabupaten/kota;
- g. penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal provinsi;
- h. penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat provinsi;
- i. penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar provinsi;
- j. penyusunan bahan pengelolaan museum provinsi;
- k. penyusunan bahan pembinaan dibidang tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lain;
- l. penyusunan bahan fasilitasi dibidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum provinsi, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- m. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi dibidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum provinsi, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian; dan
- n. pelaporan dibidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum provinsi, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian.
Bidang Kebudayaan, terdiri atas :
- a. SeksiCagar Budaya dan Permuseuman;
- b. SeksiSejarah dan Tradisi; dan
- c. SeksiKesenian dan Tenaga Kebudayaan.
- (1) SeksiCagar Budaya dan Permuseuman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal19huruf a, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman;
- b. menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan museum;
- d. menyiapkan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah provinsi;
- e. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi dibidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman;
- f. menyiapkan pelaporan dibidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiSejarah dan Tradisi, sebagaimanadimaksud dalam Pasal 19 huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
- b. menyiapkan bahan pelestarian tradisi;
- c. menyiapkan bahan pembinaan dibidang sejarah dan tradisi;
- d. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi dibidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
- e. menyiapkan pelaporan dibidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) SeksiKesenian dan Tenaga Kebudayaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan kesenian dan tenaga kebudayaan;
- b. menyiapkan bahan pembinaan kesenian dan tenaga kebudayaan;
- c. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi dibidang pembinaan kesenian dan tenaga kebudayaan; dan
- d. menyiapkan pelaporan dibidang pembinaan kesenian dan tenaga kebudayaan.
- e. menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lain;
- f. menyiapkan bahan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lain;
- g. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lain;
- h. melaksanakan pelaporan dibidang pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lain; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Ketujuh
Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- (1) Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, mempunyai tugas penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan pendidikan khusus.
- (2) Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan pendidikan khusus;
- b. penyusunan bahan kebijakan dibidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan pendidikan khusus;
- c. penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan pendidikan khusus;
- d. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan pendidikan khusus;
- e. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- f. penyusunan bahan pembinaan dibidang tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lain;
- g. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi dibidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan pendidikan khusus, serta tenaga kebudayaan; dan
- h. pelaporan dibidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan pendidikan khusus, serta tenaga kebudayaan.
BAB II - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Pasal 22

Bidang Pendidik dan tenaga Kependidikan terdiri atas :
- a. SeksiPendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas;
- b. SeksiPendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan; dan
- c. SeksiPendidik dan Tenaga Kependidikan khusus.
BAB II - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Pasal 23

- (1) SeksiPendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal22 huruf a, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas;
- b. melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas ;
- c. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas;
- d. melaksanakanpenyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas;
- e. melaksanakanpelaporan dibidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiPendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, mempunyai tugas :
- a. melaksanakanpenyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah kejuruan;
- b. melaksanakanpenyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah kejuruan;
- c. melaksanakanpenyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah kejuruan;
- d. melaksanakanpenyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas jenjang pendidikan dan/atau lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- e. melaksanakanpenyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah kejuruan;
- f. melaksanakanpelaporan dibidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah kejuruan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Seksipendidik dan tenaga kependidikan khusus sebagaimanadimaksud dalam Pasal 22 huruf c, mempunyai tugas :
- a. melaksanakanpenyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan khusus;
- b. melaksanakanpenyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan khusus;
- c. melaksanakanpenyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan khusus;
- d. melaksanakanpenyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan khusus lintas jenjang pendidikan dan/atau lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- e. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan khusus;
- f. melaksanakanpelaporan dibidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan khusus; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB II - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Pasal 24

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
BAB III - DINAS KESEHATAN DAERAH
Pasal 25

- (1) Dinas Kesehatan Daerahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan dibidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Daerahdan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Kesehatan Daerahdipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (1) Dinas Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25ayat (1), mempunyai tugas merumuskan, menetapkan, memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok dinas serta mengoordinasikan dan membina UPTD.
- (2) Dinas Kesehatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelenggaraan penetapan program kerja dan rencana pembangunan kesehatan;
- b. memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. penyelenggaraan dan menetapkan kebijakan teknis dinas sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
- d. penyelenggaraan fasilitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, kesekretariatan regulasi dan kebijakan kesehatan, bina pelayanan kesehatan, bina pengendalian pencegahan penyakit dan kesehatan lingkungan serta sumber daya kesehatan;
- e. pemberian saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Gubernur mengenai situasi kesehatan sebagai bahan penetapan kebijakan umum Sulawesi Barat;
- f. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi Pemerintah, Swasta dan Lembaga terkait lain untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas;
- g. penyelenggaraan koordinasi penyusnan rencana strategis, pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan serta Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP), LPPD, LKPJ dinas yang meliputi kesekretariatan, regulasi dan kebijakan kesehatan, bina pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta sumber daya kesehatan;
- h. penyelenggaraan koordinasi dan membina UPTD;
- i. penyelenggaraan koordinasi kegiatan teknis dalam rangka menyelenggarakan pelayanan umum dibidang kesehatan;
- j. penyelenggaraan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. penyelenggaraan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/kota; dan
- l. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait.
Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
BAB III - DINAS KESEHATAN DAERAH
Pasal 26

Paragraf 3 Susunan Organisasi Pasal 27
Dinas Kesehatan Daerah,terdiri atas :
- a. Sekretariat;
- b. Bidang Kesehatan Masyarakat;
- c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan
- d. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya.
Bagian Kedua
Sekretariat Pasal 28
- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal27 huruf a, mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program dinas,
pengkajian perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelenggara koordinasi perencanaan dan program dinas;
- b. penyelenggara pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
- c. pengelola urusan keuangan, kepegawaian, umum, hukum dan hubungan masyarakat.
- d. penyelenggara pengkajian dan koordinasi perencanaan program dinas;
- e. penyelenggara perencanaan dan program kesekretariatan;
- f. penyelenggara pengelolaan administrasi keuangan;
- g. penyelenggara pengkajian anggaran dan belanja;
- h. penyelenggara pengendalian administrasi belanja;
- i. penyelenggara pengelolaan administrasi kepegawaian;
- j. penyelenggara penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- k. penyelenggara pengelolaan data dan informasi kesehatan
- l. penyelenggara pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- m. penyelenggara penyusunan bahan rancangan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- n. penyelenggara pengkajian bahan Rencana Strategis, Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), LPPD, LKPJ dinas;
- o. penyelenggara pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- p. penyelenggara monitoring dan evaluasi;
- q. penyelenggara pembinaan jabatan fungsional;
- r. penyelenggara koordinasi dengan unit kerja terkait;
- s. penyelenggara telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB III - DINAS KESEHATAN DAERAH
Pasal 29

Sekretariat, terdiri atas :
- a. Sub BagianProgram dan Keuangan; dan
- b. Sub BagianUmum dan Kepegawaian
BAB III - DINAS KESEHATAN DAERAH
Pasal 30

- (1) Sub BagianProgram dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal29huruf a, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan kerja Sub Bagian program dan keuangan;
- b. melaksanakan identifikasi, perumusan, penyusunan rencana program pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;
- c. melaksanakan penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) dinas;
- d. melaksanakan koordinasi penyusunan program perencanaan pemerintah daerah (RPJPD, RPJMD DAN RKPD);
- e. melaksanakan pengumpulan dan rekapitulasi semua laporan kegiatan bulanan dinas;
- f. melaksanakan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) dan pelaporan-pelaporan dinas lain;
- g. melaksanakan koordinasi pengumpulan, pengolahan, analisa, dan penyajian data statistik program dan kegiatan masing-masing bidang;
- h. melaksanakan kajian, analisa, evaluasi kinerja, dan pelaporan kemajuan program dan kegiatan masing-masing bidang;
- i. melaksanakan penyusunan dan pengajuan rencana penggunaan anggaran;
- j. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan realisasi perhitungan anggaran serta pembenahan administrasi bendahara;
- k. melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan dinas;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
- m. melaksanakan evaluasi semua tugas-tugas bendaharawan;
- n. melaksanakan perbendaharaan keuangan dinas;
- o. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
- p. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan meliputi gaji pegawai,keuangan,perjalanan dinas serta hak-hak keuangan lain;
- q. melaksanakan klarifikasi dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (lhp) dan/atau laporan hasil audit (lha);
- r. melaksanakan pengelolaan data bahan pelaporan keuangan dinas;
- s. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan keuangan;
- t. melaksanakan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait;
- u. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas bagian perencanaan dan keuangan; dan
- v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Sub BagianUmum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan SeksiUmum dan Keuangan;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan ketatusahaan dan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat,kenaikan gaji berkala,cuti,kesejahteraan pegawai dan laporan berkala;
- c. melaksanakan pengumpulan data dalam rangka pengembangan penerapan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
- d. melaksanakan pengelolaan dan penyajian data kepegawaian melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
- e. melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai;
- f. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat-surat masuk dan keluar dan mengklasifikasikan surat menurut jenisnya;
- g. melaksanakan penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan dinas dan rencana kebutuhan perlengkapan dinas;
- h. melaksanakan penataan dan penyelenggaraan sistem kearsipan yang dinamis;
- i. melaksanakan penyusunan administrasi, pengadaan, pendistribusian dan penghapusan aset, barang inventaris dan perlengkapan kerja dinas; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Ketiga
Bidang Kesehatan Masyarakat
- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan program kerja dan rencana kegiatan bidang kesehatan masyarakat dan menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan dan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi dibidangkesehatan masyarakat.
- (2) Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
- a. penyusunan dan pelaksanaan program kerja dan rencana kegiatan bidang kesehatan masyarakat;
- b. penyelenggaraan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi dibidang kesehatan masyarakat;
- c. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi kesehatan keluarga, gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, olahraga, promosi dan pemberdayaan kesehatan;
- d. penyelenggaraan kerja sama bidang kesehatan masyarakat dengan bidang lain;
- e. penyelenggaraan koordinasi dengan badan koordinasi pemerintahan dan pembangunan wilayah dalam pelaksanaan tugas di kabupaten/kota;
- f. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi bidang kesehatan masyarakat;
- g. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. pelaksanaan penyusunan bahan telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanan tugas berjalan lancar;
- k. pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- l. pembuatan konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- m. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- n. melaksanakan tugaslain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB III - DINAS KESEHATAN DAERAH
Pasal 32

Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas :
- a. SeksiKesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
- b. SeksiKesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga; dan
- c. SeksiPromosi dan Pemberdayaan Masyarakat.
BAB III - DINAS KESEHATAN DAERAH
Pasal 33

- (1) SeksiKesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal32 huruf a, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis program kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
- b. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan kegiatan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
- c. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria program kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
- d. menyiapkan bahan penyusunan dan pengolahan data kegiatan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan program kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
- f. menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana kegiatan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
- g. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
menyiapkan bahan
pengolahan data
kesehatan keluarga
dan gizi
masyarakat;
- i. menyiapkan bahan kegiatan program kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
- j. menyiapkan bahan bimbingan teknis program kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
- k. menyiapkan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan teknis program kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
- l. menyiapkan bahan koordinasi, kerjasama lintas sektor termasuk LSM, lembaga internasional dan lembaga pendidikan dalam pembinaan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
- m. menyiapkan bahan penyiapan dan penetapan kebijakan, standar operasional, monitoring dan evaluasi tentang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
- n. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan laporan hasil kegiatan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
- o. menyiapkan bahan pengaturan, alat dan obat yang berkaitan dengan program kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
- p. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- q. menyiapkan bahan pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- r. menyiapkan bahan pemantauan, pengawasan dan pengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugastugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- s. menyiapkan bahan pembuatan konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- t. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- u. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
- v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiKesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga sebagaimana dimkasud dalam Pasal 32 huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis dan fasilitas kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- b. menyiapkan bahan penyiapan perumusan kebijakan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- c. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis program kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- d. menyiapkan bahan penyusunan dan pengolahan data kegiatan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan program kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.
- f. menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana kegiatan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- g. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- h. menyiapkan bahan pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan bawahan;
- i. menyiapkan bahan pengolahan data dan informasi program kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- j. menyiapkan bahan koordinasi, kemitraan, kerjasama lintas sektor/lintas program, LSM dan lembaga pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, unit pelaksana teknis pusat dan unit kerja terkait dalam program kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- k. menyiapkan bahan pemantauan, inventarisasai dan kajian terhadap program kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- l. menyiapkan bahan pengawasan, pembinaan dan pengendalian alih teknologi dan orientasi/pelatihan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- m. menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil kegiatan;
- n. menyiapkan bahan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- o. menyiapkan bahan pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanan tugas berjalan lancar;
- p. menyiapkan bahan pemantauan, pengawasan dan pengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugastugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- q. menyiapkan bahan pembuatan konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) SeksiPromosi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan SeksiPromosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sumber daya Kesehatan SeksiPromosi dan Pemberdayaan Masyarakat.
- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja Seksipromosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- d. menyiapkan bahan menyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program kegiatan promosi kesehatan, Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM), pemberdayaan masyarakat.
- e. menyiapkan bahan pengembangan KIE promosi kesehatan (media), pemberdayaan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat;
- f. menyiapkan bahan pengembangan Usaha Kesehatan Bersumber daya Masyakarakat (UKBM);
- g. menyiapkan bahan kegiatan terpadu dan menyiapkan bahan koordinasi lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan, dan lembaga swadaya masyarakat dan pihak swasta program promosi Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM);
- h. menyiapkan bahan penyelenggaraan peningkatan kapasitas dan bimbingan teknis di lapangan;
- i. menyiapkan bahan sistem pencatatan dan pelaporan, menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksuddalam Pasal27 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan koordinasi fasilitas Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- (2) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud padaayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan rencana kegiatan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanan tugas berjalan lancar;
- c. penyelenggaraan pemantauan, pengawasan dan pengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugastugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- d. pembuatan konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Penyelenggaraan rencana tahunan dan lima tahunan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pengamatan penyakit tidak menular, surveilans dan imunisasi;
- f. pelaksanaaan surveilens epidemiologi, penyelidikan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan wabah;
- g. pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyakit;
- h. pelaksanaan penyelenggaraan organisasi pembelajaran (learning organization) dalam bidangnya, baik dalam bentuk rapat-rapat bulanan maupun yang bersifat pendidikan dalam jabatan (on the job training);
- i. pelaksanaan koordinasi lintas sektor dan program dalam upaya pelayanan kesehatan;
- j. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Seksidan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- k. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Keempat
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
BAB III - DINAS KESEHATAN DAERAH
Pasal 35

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri atas :
- a. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
- b. SeksiPencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
- c. SeksiPengendalianPenyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa .
BAB III - DINAS KESEHATAN DAERAH
Pasal 36

- (1) Seksi Surveilans dan Imunisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan fasilitasi SeksiSurveilans dan Imunisasi;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dan pengolahan data kegiatan SeksiSurveilans dan Imunisasi;
- c. menyiapkan bahan rencana kegiatan SeksiSurveilans dan Imunisasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanan tugas berjalan lancar;
- e. menyiapkan bahan pemantauan, pengawasan dan pengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan;
- f. menyiapkan bahan pembuatan konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- g. menyiapkan bahan survey dan penyelidikan epidemiologi terhadap kejadian suatu penyakit, mulai pengumpulan data, pengolahan dan penyusunan laporan;
- h. menyiapkan bahan penanggulangan wabah penyakit menular;
- i. menyiapkan bahan pengumpulan dan pengolahan data dan penyebarluasan informasi keadaan wabah penyakit menular pada suatu wilayah terjangkit wabah;
- j. menyiapkan bahan upaya penanggulangan KLB/Bencana meliputi penyebaran KLB, pengawasan, usaha pencegahan dan pemberantasan penyakit serta melakukan penyelidikan KLB;
- k. menyiapkan bahan koordinasi, pengelolaan dan pelaporan terhadap penyediaan dan distribusi vaksin;
- l. menyiapkan bahan kerjasama lintas sektor dan lintas program dalam pemantapan dan pengembangan upaya program surveilans dan imunisasi;
- m. menyiapkan bahan fasilitasi upaya-upaya yang dilaksanakan oleh kabupaten/kota dengan upaya program surveilans dan imunisasi;
- n. menyiapkan bahan penyelenggaraan organisasi pembelajaran (learning organization) dalam bidangnya, yang bersifat pendidikan dalam jabatan (on the job training);
- o. menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Seksisurveilans dan imunisasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- p. menyiapkan bahan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiPencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengendalian penyakit;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dan pengolahan data kegiatan pengendalian penyakit.
- c. menyiapkan bahan rencana kegiatan tahunan dan lima tahunan Seksipencegahan dan pengendalian penyakit menular sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanan tugas berjalan lancar;
- e. menyiapkan bahan pemantauan, pengawasan dan pengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugastugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- f. menyiapkan bahan pembuatan konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- g. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. menyiapkan bahan pembinaan teknis dan pengawasan, pengobatan pelaksanaan upaya pencegahan penyakit menular langsung dan bersumber dari binatang melalui upaya pengendalian faktor resiko;
- i. menyiapkan bahan pengadaan, pendistribusian dan pengawasan mutu perbekalan kesehatan (obat-obatan, reagen dan peralatan) dalam rangka upaya pengendalian penyakit;
- j. menyiapkan bahan penyusunan profil penyakit menular dan faktor resiko yang ada;
- k. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan upaya pengendalian penyakit menular di tingkat kabupaten/kota;
- l. menyiapkan bahan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengendalian penyakit menular;
- m. menyiapkan bahan koordinasi lintas sektor dan program dalam upaya pelayanan kesehatan;
- n. menyiapkan bahan laporan hasil pelaksanaan tugas SeksiPencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- o. menyiapkan bahan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) SeksiPengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis dan fasilitasi pengendalian penyakit tidak menular dan keswa;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dan pengolahan data kegiatan pengendalian penyakit tidak menular dan keswa.
- c. menyiapkan bahan rencana kegiatan tahunan dan lima tahunan Seksipengendalian penyakit tidak menular dan keswa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanan tugas berjalan lancar;
- e. menyiapkan bahan pemantauan, pengawasan dan pengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugastugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- f. menyiapkan bahan pembuatan konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- g. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. menyiapkan bahan pembinaan teknis dan pengawasan, pengobatan pelaksanaan upaya pengendalian penyakit tidak menular dan keswa melalui upaya pengendalian faktor resiko;
- i. menyiapkan bahan penyusunan profil penyakit tidak menular dan faktor resiko yang ada;
- j. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan bimbingan teknis pelaksanaan upaya pengendalian penyakit tidak menular dan keswa di tingkat kabupaten/kota;
- k. menyiapkan bahan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengendalian penyakit tidak menular dan keswa;
- l. menyiapkan bahan pembinaan terhadap pelayanan kesehatan jiwa pada anak remaja, dewasa lansia serta penanggulangan masalah Narkotik, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA), rokok dan alkohol;
- m. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan bimbingan teknis terhadap pelayanan kesehatan jiwa pada anak remaja, dewasa lansia serta penanggulangan masalah Narkotik, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA), rokok dan alkohol;
- n. menyiapkan bahan koordinasi lintas sektor dan program dalam upaya pelayanan kesehatan jiwa pada anak remaja, dewasa lansia serta penanggulangan masalah Narkotik, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA), rokok dan alkohol;
- o. menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas SeksiPengendalian penyakit Tidak Menular dan Keswa, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- p. menyiapkan bahan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Kelima
Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
BAB III - DINAS KESEHATAN DAERAH
Pasal 37

- (1) Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d,mempunyai tugas penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pengawasan bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan, penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan serta penyelenggaraan fasilitasi bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan.
- (2) Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padaayat (1), mempunyai fungsi:
- a. penyusun rencana tahunan dan lima tahunan bidang pelayanan dan sumber daya manusia kesehatan;
- b. penyusunan rencana kegiatan bidang pelayanan dan sumber daya manusia kesehatansebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- d. pelaksanaan pembinaan teknis pelaksanaan bidang pelayanan dan sumber daya manusia kesehatanbidang pelayanan kesehatan.
- e. pelaksanaan pembinaan terhadap mutubidang pelayanan dan sumber daya manusia kesehatanupaya pelayanan kesehatan.
- f. pelaksanaan monitoring evaluasi, bimbingan teknis dan pengendalian bidang pelayanan dan sumber daya manusia kesehatanpelayanan kesehatan.
- g. pelaksanaan penyelenggaraan organisasi pembelajaran (learning organization) dalam bidangnya yang bersifat pendidikan dalam jabatan (on the job training);
- h. pelaksanaan koordinasi lintas sektor dan program dalam upaya pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan
- i. pelaksanaan pemberian rekomendasi izin, registrasi, akreditasi, dan sertifikasi bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan sesuai bidang tugasnya dan peraturan perundang-undangan;
- j. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas bidang pelayanan kesehatan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan;
- k. pelaksanaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- l. pemantauan, pengawasan dan pengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan;
- m. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB III - DINAS KESEHATAN DAERAH
Pasal 38

Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas :
- a. SeksiPelayanan Kesehatan;
- b. SeksiKefarmasian dan Alat Kesehatan; dan
- c. SeksiSumber Daya Manusia Kesehatan.
BAB III - DINAS KESEHATAN DAERAH
Pasal 39

- (1) SeksiPelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a,mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan operasional Pelayanan Kesehatan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan penyusunandan pengolahan data Pelayanan Kesehatan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Pelayanan Kesehatan Dasar, Pelayanan gigi mulut, Pelayanan Kedokteran Keluarga, Pelayanann Kesehatan Khusus, Pelayanan Darah, Pelayanan Kesehatan di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK), Pelayanan Krisis Kesehatan, Pelayanan kesehatan rujukan,khusus dan pengembangan, pelayanan keperawatan dasar dan kebidanan, Kesehatan Tradisional, alternatif dan komplementer;
- b. menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap pelayanan kesehatan dasar sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK);
- c. menyiapkan bahan kebijakan teknis dan strategi kegiatan upaya Pelayanan Kesehatan Dasar, Pelayanan gigi mulut, Pelayanan Kedokteran Keluarga, Pelayanann Kesehatan Khusus, Pelayanan Darah, Pelayanan Kesehatan di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK), Pelayanan Krisis Kesehatan, Pelayanan kesehatan rujukan,khusus dan pengembangan, pelayanan keperawatan dasar dan kebidanan, Kesehatan Tradisional, alternatif dan komplementer;
- d. menyiapkan bahan bimbingan teknis pada Pelayanan Kesehatan Dasar, Pelayanan gigi mulut, Pelayanan Kedokteran Keluarga, Pelayanann Kesehatan Khusus, Pelayanan Darah, Pelayanan Kesehatan di Daerah
8. Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK), Pelayanan Krisis Kesehatan, Pelayanan kesehatan rujukan,khusus dan pengembangan, pelayanan keperawatan dasar dan kebidanan, Kesehatan Tradisional, alternatif dan komplementer;
- e. menyiapkan bahan peningkatan dan pembinaan mutu pelayanan kesehatan;
- f. menyiapkan bahan Monitoring Evaluasi dan Koordinasi pelaksanaan kegiatan pada Pelayanan Kesehatan Dasar, Pelayanan gigi mulut, Pelayanan Kedokteran Keluarga, Pelayanann Kesehatan Khusus, Pelayanan Darah, Pelayanan Kesehatan di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK), Pelayanan Krisis Kesehatan, Pelayanan kesehatan rujukan,khusus dan pengembangan, pelayanan keperawatan dasar dan kebidanan,Kesehatan Tradisional, alternatif dan komplementer;
- g. menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan pengolahan data pada pelayanan kesehatan;
- h. menyiapkan bahan pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan bawahan;
- i. menyiapkan bahan penyusunan telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi laporan hasil kegiatan;
- k. menyiapkan bahankoordinasi dengan unit kerja terkait;dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiKefarmasian dan Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahankebijakan operasional Seksikefarmasian dan alat kesehatan;
- b. menyiapkan bahanpenyusunan dan pengolahan data kegiatan Seksikefarmasian dan alat kesehatan.
- c. menyiapkan bahan kebijakan teknis dan strategi peningkatan pelayanan farmasi (obat, obat tradisonal,produk, makanan dan minumansarana prasaranadan distribusi alkes)dan penunjang medis (pelayanan mikrobiologi, immunologi, patologi, toksikologi dan radiologi);
- d. menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana pelayanan farmasi (obat, obat tradisonal,produk, makanan dan minumansarana prasaranadan distribusi alkes), dan penunjang medis (pelayanan mikrobiologi, immunologi, patologi, toksikologi dan radiologi);
- e. menyiapkan bahan NSPK pelayanan kefarmasian dan alkes;
- f. menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian sediaan farmasi kefarmasian dan alkes (obat, obat tradisonal,produk, makanan dan minumansarana prasaranadan distribusi alkes) serta penunjang medis (pelayanan mikrobiologi, immunologi, patologi, toksikologi dan radiologi);
- g. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan kefarmasian dan alkes;
- h. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan peredaran bahan berbahaya dibidang pangan;
- i. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan serta perizinan dibidang obat tradisional, alat kesehatan, sarana produksi dan distribusi obat;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring evaluasi dan penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kefarmasian (obat, obtra, alkes, PKRT, kosmetik, Farkomnik dan makanan minuman), sarana dan prasarana serta penunjang medis (pelayanan mikrobiologi, immunologi, patologi, toksikologi dan radiologi);
- k. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. menyiapkan bahan pemantau, pengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan;
- m. menyiapkan bahan pendistribusian dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- n. menyiapkan bahan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
- o. membuat, mengoreksi dan memaraf naskah dinas;
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) SeksiSumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis SeksiSDM kesehatan;
- b. menyiapkan bahan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pengendalian dan pendayagunaan SDM dibidang kesehatan.
- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis SeksiSDM kesehatan;
- d. menyiapkan bahan rencana program dan petunjuk teknis SeksiSDM Kesehatan;
- e. menyiapkan bahan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pengendalian dan pendayagunaan SDM dibidang kesehatan;
- f. menyiapkan bahan perencanaan, pembinaan, pengembangan, serta pengendalian penyelenggaraan registrasi dan akreditasi tenaga kesehatan;
- g. menyiapkan bahan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam rangka fasilitasi, pemantauan, pembinaan dan pengendalian terhadap upaya pengembangan, pendidikan, pelatihan dan pendayagunaan SDM Kesehatan;
- h. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan SDM Kesehatan;
- i. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- j. menyiapkan bahan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB III - DINAS KESEHATAN DAERAH
Pasal 40

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II,yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
BAB IV - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
Pasal 41

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangDaerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c,merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan dibidangPekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangDaerahdipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 41ayat (1),mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Bina Marga, Cipta Karyta, Pengelolaan Sumber Daya Air, Tata Ruang, dan Jasa Konstruksi yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerahdalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padaayat(1),menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis urusan Bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang;
- b. penyelenggaraan Bidang urusan pekerjaan umum dan Penataan Ruang meliputi perencanaan dan penyusunan program, Bidang Bina Marga, cipta karya, pengelolaan sumberdaya air, penataan ruang dan bina jasa konstruksi;
- c. penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas dibidang perkerjaan umum dan penataan ruang;
- d. penyelenggaraanpembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas pekerjaanumum dan Penataan Ruang meliputi perencanaan dan penyusunan program, bina marga,ciptakarya, pengelolaan sumberdaya air, penataan ruang dan bina jasa konstruksi;
- e. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas dan fungsi dinas;
- f. penyelenggaraanpengoordinasian dan pembinaan UPTD.
Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
BAB IV - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
Pasal 42

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah,terdiri atas :
- a. Sekretariat;
- b. Bidang Bina Marga;
- c. Bidang Cipta Karya;
- d. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air;
- e. Bidang Tata Ruang; dan
- f. Bidang Jasa Konstruksi.
Bagian Kedua
Sekretariat
BAB IV - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
Pasal 44

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43hurufa, mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi dilingkungan dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. koordinasi perumusan dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja;
- c. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- d. pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, perlengkapan dan pengelolaan aset, hubungan masyarakat serta urusan perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
- e. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;
- f. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- g. koordinasi dan penyusunan produk hukum dilingkungan dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB IV - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
Pasal 45

Sekretariat, terdiri atas :
- a. Sub BagianProgram dan Keuangan; dan
- b. Sub BagianUmum dan Kepegawaian.
BAB IV - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
Pasal 46

- (1) Sub BagianProgram dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45hurufa,mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan kerja Sub Bagian program dan keuangan;
- b. melaksanakan identifikasi, perumusan, penyusunan rencana program pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;
- c. melaksanakan penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) dinas;
- d. melaksanakan koordinasi penyusunan program perencanaan pemerintah daerah (RPJPD, RPJMD DAN RKPD);
- e. melaksanakan pengumpulan dan rekapitulasi semua laporan kegiatan bulanan dinas;
- f. melaksanakan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) dan pelaporan-pelaporan dinas lain;
- g. melaksanakan koordinasi pengumpulan, pengolahan, analisa, dan penyajian data statistik program dan kegiatan masing-masing bidang;
- h. melaksanakan kajian, analisa, evaluasi kinerja, dan pelaporan kemajuan program dan kegiatan masing-masing bidang;
- i. melaksanakan penyusunan dan pengajuan rencana penggunaan anggaran;
- j. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan realisasi perhitungan anggaran serta pembenahan administrasi bendahara;
- k. melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan dinas;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
- m. melaksanakan evaluasi semua tugas-tugas bendaharawan;
- n. melaksanakan perbendaharaan keuangan dinas;
- o. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
- p. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan meliputi gaji pegawai,keuangan,perjalanan dinas serta hak-hak keuangan lain;
- q. melaksanakan klarifikasi dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (lhp) dan/atau laporan hasil audit (lha);
- r. melaksanakan pengelolaan data bahan pelaporan keuangan dinas;
- s. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan keuangan;
- t. melaksanakan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait;
- u. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas bagian perencanaan dan keuangan; dan
- v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Sub BagianUmum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45hurufb,mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Keuangan;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan ketatusahaan dan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat,kenaikan gaji berkala,cuti,kesejahteraan pegawai dan laporan berkala;
- c. melaksanakan pengumpulan data dalam rangka pengembangan penerapan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
- d. melaksanakan pengelolaan dan penyajian data kepegawaian melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
- e. melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai;
- f. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat-surat masuk dan keluar dan mengklasifikasikan surat menurut jenisnya;
- g. melaksanakan penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan dinas dan rencana kebutuhan perlengkapan dinas;
- h. melaksanakan penataan dan penyelenggaraan sistem kearsipan yang dinamis;
- i. melaksanakan penyusunan administrasi, pengadaan, pendistribusian dan penghapusan aset, barang inventaris dan perlengkapan kerja dinas; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Ketiga
Bidang Bina Marga
BAB IV - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
Pasal 47

- (1) Bidang Bina Margasebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b,mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidangpembangunan jalan, pembangunan jembatan sertaperencanaan dan pengawasan teknis yang menjadi kewenangan Provinsi.
- (2) Bidang Bina Margadalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. pengkajian bahan kebijakan teknisbina marga;
- b. pengkajian bahan fasilitasi bina marga;
- c. pengkajian fasilitasi bidang bina marga
- d. penyusunan rencana program kerja bidang bina marga;
- e. pendistribusian tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan bawahan;
- f. pengkajian kebijakan dan startegi serta rencana jangka menengah bidang bina marga;
- g. pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi dokumentasi dan peralatan, pembangunan jalan dan jembatan;
- h. pengkajian bahan fasilitas kegiatan pembangunan jalan dan jembatan pada wilayah Sulawesi Barat;
- i. pengkajian bahan penyediaan, peningkatan, pengembangan pembagunan jalan dan jembatan;
- j. pengkajian bahan pengawasan teknis bidang bina marga;
- k. pelaksanaan pelaporan, monitoring dan evaluasi kegiatan sebagai bahan pengambilan kebijakan pimpinan;
- l. penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. pelaksanaan koordinasi dengan badan koordinasi pemerintahan, pembangunan wilayah, dalam pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota;
- n. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan bidang bina marga; dan
- o. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait.
BAB IV - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
Pasal 48

Bidang Bina Marga,terdiri atas :
- a. SeksiPembangunan Jalan;
- b. SeksiPembangunan Jembatan; dan
- c. SeksiPerencanaan dan Pengawasan Teknis.
BAB IV - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
Pasal 49

- (1) SeksiPembangunan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunanrencana program kerjaSeksipembangunan jalan;
- b. melaksanakan pendistribusian tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan kepada bawahan;
- c. melaksanakan peningkatan jaringan jalan;
- d. melaksanakan telaahan studi kelayakan penanganan jalan;
- e. melaksanakan pengawasan pembangunan jaringan jalan dan pemanfaatannya;
- f. melaksanakan penyusunan laporan, monitoring dan evaluasi kegiatan sebagai bahan pengambilan kebijakan pimpinan;
- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Seksipembangunan jalan;
- h. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiPembangunan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerjaSeksipembangunan jembatan;
- b. melaksanakan penyiapan standardan pedoman pembangunan jembatan;
- c. melaksanakan pendistribusian tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan kepada bawahan;
- d. melaksanakan fasilitasi penyediaan bahan dan peralatan pembangunan jembatan;
- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatanSeksipembangunan jembatan;
- f. melaksanakan penyusunan pelaporan, monitoring dan evaluasi kegiatan sebagai bahan pengambilan kebijakan pimpinan;
- g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) SeksiPerencanaan dan Pengawasan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerjaSeksiperencanaan dan pengawasan teknis;
- b. melaksanakan pendistribusian tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan kepada bawahan;
- c. melaksanakan pengawasan pembangunan jaringan jalan dan jembatan;
- d. melaksanakan penyusunan laporan, monitoring dan evaluasi kegiatan sebagai bahan pengambilan kebijakan pimpinan;
- e. melaksanakan pemantauan dan evalusi dan pelaporan;
- f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Keempat
Bidang Cipta Karya
BAB IV - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
Pasal 50

- (1) Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 hurufc,mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang air minum, penyehatan lingkungan permukiman, dan penataan bangunan lingkungan yang menjadi kewenangan Provinsi.
- (2) Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang air minum;
- b. penyusunan programkerja bidang cipta karya;
- c. pengoordinasian dengan unit instansi terkait;
- d. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, dokumentasi dan publikasi hasil-hasil kegiatan bidang cipta karya;
- e. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang air minum;
- f. pelaksanaan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang penyehatan lingkungan permukiman;
- g. pelaksanaanpenyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang penataan bangunan dan lingkungan;
- h. pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang cipta karya;
- i. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang cipta karya;
- j. pembinaan dan pengawasan dibidang cipta karya;
- k. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi dibidang cipta karya;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang cipta karya; dan
- m. melaksanakan tugaslain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB IV - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
Pasal 51

Bidang Cipta Karya, terdiri atas :
- a. SeksiAir Minum;
- b. SeksiPenyehatan Lingkungan Permukiman; dan
- c. SeksiTata Bangunan Dan Lingkungan.
- (1) Seksiair minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a,mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan air minum;
- b. melaksanakan pengumpulan dan penyusunan aturan normatif Bidang air minum;
- c. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis air minum;
- d. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) lintas daerah kabupaten/kota;
- e. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi, serta pembinaan manfaat sarana dan prasarana air minum;
- f. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) air minum;
- g. melaksanakan fasilitasi pembinaan teknis dan manajemen terhadap penyelenggara penyediaan air minum;
- h. melaksanakan evaluasi kinerja staf lingkup Bidang air minum;
- i. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, dokumentasi dan publikasi hasil-hasil kegiatan air minum lingkup Provinsi;
- j. melaksanakan koordinasi pemerintah pusat, instasi vertikal, kementerian/lembaga yang terkait, OPD Provinsi, pemerintah kabupaten, dan unit kerja terkait pelaksanaan kegiatan air minum dalam lingkup provinsi; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiPenyehatan Lingkungan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan penyehatan lingkungan permukiman;
- b. melaksanakan pengumpulan dan penyusunan aturan normatif penyehatan lingkungan permukiman;
- c. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis penyehatan lingkungan permukiman;
- d. melaksanakan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional;
- e. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional;
- f. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas daerah kabupaten/kota;
- g. melaksanakan pembangunan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis provinsi;
- h. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi, serta pembinaan penyehatan lingkungan permukiman;
- i. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) penyehatan lingkungan permukiman;
- j. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan teknis dan manajemen terhadap penyelenggaraan penyehatan lingkungan permukiman;
- k. melaksanakan evaluasi kinerja staf lingkup Bidang penyehatan lingkungan permukiman;
- l. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, dokumentasi dan publikasi hasil-hasil kegiatan penyehatan lingkungan permukiman lingkup provinsi;
- m. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan;
- n. melaksanakan koordinasi pemerintah pusat, instansi vertikal, kementerian/lembaga yang terkait, OPDProvinsi, pemerintah kabupaten, dan unit kerja terkait pelaksanaan kegiatan penyehatan lingkungan permukiman dalam lingkup provinsi;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) SeksiTata Bangunan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan penataan bangunan dan lingkungan;
- b. melaksanakan pengumpulan dan penyusunan aturan normatif penataan bangunan dan lingkungan;
- c. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis penataan bangunan dan lingkungan;
- d. melaksanakan penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis provinsi;
- e. melaksanakan penyelenggaraan penataan bangunan untuk kepentingan strategis provinsi;
- f. melaksanakan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah provinsi dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas kabupaten/kota;
- g. melakukan penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala provinsi;
- h. melaksanakan pembinaan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi, serta penataan bangunan dan lingkungan;
- i. membuat dan melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Oprasional Prosedur (SOP) penataan bangunan dan lingkungan;
- j. melaksanakan fasilitas dan pembinaan teknis dan manajemen terhadap penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan;
- k. melaksanakan evaluasi kinerja staf lingkup Bidang penataan bangunan dan lingkungan;
- l. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, dokumentasi dan publikasi hasil-hasil kegiatan penataan bangunan dan lingkungan lingkup provinsi;
- m. melaksanakan koordinasi pemerintah pusat, instasi vertikal, kementerian/lembaga yang terkait, SKPD provinsi, pemerintah kabupaten dan unit kerja terkait pelaksanaan kegiatan penataan bangunan dan lingkungan dalam lingkup provinsi; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Kelima
Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air
BAB IV - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
Pasal 53

- (1) Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d, melaksanakan tugas dibidang Sumber Daya Air (SDA) yang meliputi pembangunan irigasi dan rawa, sungai, pantai dan waduk serta bina manfaat.
- (2) Bidang pengelolaan sumber daya air dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan rencana program kegiatan pembangunan jaringan irigasi dan rawa, pengendalian banjir sungai pantai dan waduk serta pembinaan teknis dan operasional pemeliharaan irigasi;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan dan strategi serta rencana jangka menengah pelaksanaan sumber daya air;
- c. pelaksanaan tugas lainya yang diperintahkan oleh pimpinan;
- d. melaksanakan pengelolaan data dan informasi, dokumentasi dan publikasi Bidang pengelolaan sumber daya air;
- e. pelaksanaan penyusunan fasilitasi penyediaan, peningkatan, pengembangan Bidang pengelolaan sumber daya air;
- f. pelaksanaan pengawasan teknis Bidang pengelolaan sumber daya air;
- g. pelaksanaan laporan monitoring dan evaluasi kegiatan sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan;
- h. pelaksanaan koordinasi pengelolaan sumber daya air denganpemerintah,dalam pelaksanaan kegiatan di provinsi dan kabupaten/kota;
- i. pelaksanaan pembinaan teknis dan operasi pemeliharaan;
- j. melaksanakankoordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB IV - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
Pasal 54

Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, terdiri atas :
- a. SeksiIrigasi dan Rawa;
- b. SeksiSungai, Pantai dan Waduk; dan
- c. SeksiBina Manfaat Irigasi, Rawa, Pantai dan Sungai.
BAB IV - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
Pasal 55

- (1) SeksiIrigasi dan Rawa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a,mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub bagianirigasi dan rawa;
- b. penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi irigasi dan rawa;
- c. melaksanakan pengelolaan data irigasi dan rawa;
- d. melaksanakan penyiapan data dan informasi irigasi dan rawa;
- e. melaksanakan penyusunan rencana pembangunan jaringan irigasi dan rawa;
- f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Seksiirigasi dan rawa;
- g. melaksanakan pembangunan jaringan irigasi dan rawa;
- h. melaksanakan penyusunan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai bahan pengmabilan keputusan kebijakan pimpinan;
- i. melaksanakan dokumentasi dan informasi irigasi dan rawa;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
- (2) SeksiSungai, Pantai dan Waduksebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b,mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknisdan fasilitasi rencana program kerja SeksiSungai, Pantai dan Waduk;
- b. melaksanakan penyiapan rencana pengembangan sungai, pantai dan waduk;
- c. melaksanakan pengelolaan data sungai, pantai dan waduk;
- d. melaksanakan peningkatan fungsi waduk, sungai dan pantai;
- e. melaksanakan pemantauan data hidrologi dan kualitas air;
- f. melaksanakan dokumentasi dan informasi sungai, pantai dan waduk;
- g. melaksanakan kemitraan dan peran serta masyarakat;
- h. melaksanakan pembangunan pengendali banjir sungai, pantai dan waduk;
- i. melaksanakan penyusunan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai bahan pengambilan keputusan kebijakan pimpinan;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
- (3) SeksiBina Manfaat Irigasi, Rawa, Pantai dan Sungaisebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c,mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksibina manfaat irigasi, rawa, pantai dan sungai sesuai dengan rencana kerja dinas;
- b. melaksanakan pembinaan pemanfaatan sumber daya air pada air permukaan dan air tanah untuk berbagai keperluan;
- c. melaksanakan pendistribusian tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan kepada bawahan;
- d. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis bina mamfaat;
- e. melaksanakan rencana operasi dan pemeliharaan irigasi, rawa, sungai, dan pantai;
- f. melaksanakan peningkatan fungsi irigasi, rawa, sungai dan pantai;
- g. melaksanakan oprasional dan pemeliharaan;
- h. melaksanakan kemitraan dan peran serta masyarakat;
- i. melaksanakan penyiapan data dan informasi PSDA;
- j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Seksibina manfaat;
- k. melaksanakan penyusunan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai bahan pengambilan kebijakan pimpinan;
- l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Keenam
Bidang Tata Ruang
BAB IV - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
Pasal 56

- (1) Bidang Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 43 huruf e,mempunyai tugas melaksanakan pengkajianbahan kebijakan teknis dalam rangka pembinaan dan fasilitasi perencanaan tata ruang, pengendalian dan pemanfaatan ruang.
- (2) Bidang Tata Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan program kerja Bidang tata ruang;
- b. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan startegi rencana jangka panjang dibidang tata ruang;
- c. pelaksanaan penyusunan koordinasi dengan instansi terkait;
- d. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kegiatan tata ruang, baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
- e. pelaksanaan pengawasan teknis tata ruang;
- f. pelaksanaan penyusunan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan;
- g. pelaksanaanpenyusunan bahan koordinasi penyelenggaraan Bidang tata ruang;
- h. pelaksanaanpenyusunan bahan koordinasi dan pembinaan UPTD;
- i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan Bidang tata ruang;
- j. pelaksanaan koordinasi terkait tata ruang dengan pemerintah, dalam pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB IV - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
Pasal 57

Bidang Tata Ruang, terdiri atas :
- a. SeksiPerencanaan Tata Ruang;
- b. SeksiPemanfaatan Ruang; dan
- c. SeksiPengendalian dan Pengawasan.
BAB IV - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
Pasal 58

- (1) SeksiPerencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a,mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja SeksiPerencanaan Tata Ruang;
- b. melaksanakan pengelolaan data pengawasan perencanaan tata ruang;
- c. melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi perencanaan tata ruang;
- d. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tata ruang;
- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Seksiperencanaan tata ruang;
- f. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengembangan penataan ruang provinsi kabupaten/kota;
- g. melaksanakan penyusunan bahan pedoman pengembangan kawasan penetapan kegiatan sebagai bahan pengambilan kebijakan pimpinan;
- h. melaksanakan penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai bahan pengambilan keputusan;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiPemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b,mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja SeksiPemanfaatan Ruang;
- b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pemanfaatan ruang;
- c. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pemanfaatan ruang;
- d. melaksanakan penyusunan pedoman pengembangan kawasan penataan ruang kabupaten/kota;
- e. melaksanakan pembinaan pengaturan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- f. melaksanakan pembinaan pemanfaatan dan pengendalian ruang Kabupaten/Kota;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub bagianpemanfaatan ruang;
- h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) SeksiPengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c,mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Sub bagianpengendalian pengawasan;
- b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengendalian dan pengawasan;
- c. melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi pengendalian dan pengawasan;
- d. melaksanakan penyusunan bahan dan pengendalian pengawasan bangunan dalam ruang pengawasan jalan sesuai dengan peranan jalan;
- e. melaksanakan pembinaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan tata ruang provinsi kabupaten/kota dan kawasan khusus;
- f. melaksanakan pembinaan keterpaduan antara ruang provinsi, kabupaten/kota dan kawasan khusus;
- g. melaksanakan pemberian rekomendasi persetujuan rencana pemanfaatan ruang yang berhubungan dengan penataan ruang wilayah provinsi, kabupaten/kota dan kawasan khusus;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan sebagai bahan pengambilan kebijakan pimpinan;
- i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Seksipengendalian dan pengawasan;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- k. melaksanakan tugaslain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Ketujuh
Bidang Bina Jasa Konstruksi
BAB IV - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
Pasal 59

- (1) Bidang Bina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf f,mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidangpembinaan kelembagaan jasa konstruksi, kerjasama, pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia dan pengaturan dan pengawasan.
- (2) Bidang Bina Jasa Konstruksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang pembinaan kelembagaan jasa konstruksi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang kerjasama, pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang pengaturan dan pengawasan;
- d. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang bina jasa konstruksi;
- e. pengoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang bina jasa konstruksi;
- f. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang bina jasa konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. pembinaan dan pengawasan dibidang bina jasa konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan berkenaan dengan tugas dan fungsi dibidang bina jasa konstruksi;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang bina jasa konstruksi;
- j. pengelolaan data dan informasi, dokumentasi dan publikasi bidang jasa konstruksi;
- k. pengoordinasian dengan unit instansi terkait; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bidang Bina Jasa Konstruksi, terdiri atas :
- a. SeksiPembinaan Kelembagaan Jasa Konstruksi;
- b. SeksiKerjaSama, Pemberdayaan dan Pengembangan SDM; dan
- c. SeksiPengaturan dan Pengawasan Jasa Konstruksi.
- (1) SeksiPembinaan Kelembagaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a,mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan pembinaan kelembagaaan jasa konstruksi;
- b. melaksanakan pengumpulan dan penyusunan aturan normatif pembinaan kelembagaaan jasa konstruksi;
- c. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis pembinaan kelembagaaan jasa konstruksi;
- d. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi, serta pembinaan kelembagaan jasa konstruksi;
- e. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pembinaan kelembagaan jasa konstruksi;
- f. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan teknis dan manajemen terhadap pembinaan kelembagaan jasa konstruksi;
- g. melaksanakan evaluasi kinerja staf lingkup Bidang pembinaan kelembagaan jasa konstruksi;
- h. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, dokumentasi dan publikasi hasil-hasil kegiatan pembinaan kelembagaan jasa konstruksi lingkup provinsi;
- i. melaksanakan koordinasi di pemerintah pusat, instansi vertikal, kementerian/lembaga yang terkait, OPD provinsi, pemerintah kabupaten, dan unit kerja terkait pelaksanaan kegiatan pembinaan kelembagaan jasa konstruksi;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiKerjaSama, Pemberdayaan dan Pengembangan SDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan kerjasama, pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. melaksanakan pengumpulan dan penyusunan aturan normatif kerjasama, pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia;
- c. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis kerjasama, pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia;
- d. menyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi;
- e. menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi;
- f. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi, serta pembinaan kerjasama, pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia;
- g. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kerjasama, pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia;
- h. melaksanakan fasilitas dan pembinaan teknis dan manajemen terhadap penyelenggaraan kerjasama, pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia;
- i. melaksanakan evaluasi kinerja staf lingkup Bidang kerjasama, pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia;
- j. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, dokumentasi dan publikasi hasil-hasil kegiatan kerjasama, pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia lingkup provinsi;
- k. melaksanakan koordinasi pemerintah pusat, instasi vertikal, kementerian/lembaga yang terkait, OPD provinsi, pemerintah kabupaten dan unit kerja terkait pelaksanaan kegiatan penataan bangunan dan lingkungan dalam lingkup provinsi; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) SeksiPengaturan dan Pengawasan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan pengaturan dan pengawasan jasa konstruksi;
- b. melaksanakan pengumpulan dan penyusunan aturan normatif pengaturan dan pengawasan jasa konstruksi;
- c. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis pengaturan dan pengawasan jasa konstruksi;
- d. melaksanakan pengaturan terhadap regulasi konstruksi dari pusat ke daerah;
- e. melaksanakan pengaturan terhadap sumber daya lokal, usaha kecil dan menengah jasa konstruksi;
- f. melaksanakan pengawasan pelaku jasa konstruksi;
- g. melaksanakan pengawasan bersama asosiasi terhadap pelaku jasa konstruksi pusat di daerah;
- h. melaksanakan pengawasan terhadap pelaku jasa konstruksi terkait pelaksanaan kegiatan swakelola.
- i. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi, serta pembinaan pengaturan dan pengawasan jasa konstruksi;
- j. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pengaturan dan pengawasan jasa konstruksi;
- k. melaksanakan fasilitas dan pembinaan teknis dan manajemen terhadap penyelenggaraan pengaturan dan pengawasan jasa konstruksi;
- l. melaksanakan evaluasi kinerja staf lingkup bidang pengaturan dan pengawasan jasa konstruksi;
- m. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, dokumentasi dan publikasi hasil-hasil kegiatan pengaturan dan pengawasan jasa konstruksi lingkup provinsi;
- n. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;
- o. melaksanakan koordinasi pemerintah pusat, instasi vertikal, kementerian/lembaga yang terkait, SKPD provinsi, pemerintah kabupaten dan unit kerja terkait pelaksanaan kegiatan penataan bangunan dan lingkungan dalam lingkup provinsi; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Kedelapan
Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III,yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
BAB V - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
Pasal 64

Paragraf 3 Susunan Organisasi Pasal 65
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah,terdiri atas :
- a. Sekretariat;
- b. Bidang Perumahan; dan
- c. Bidang Permukiman.
Bagian Kedua
Sekretariat
BAB V - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
Pasal 66

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan,
kerumahtanggaan, penyusunan program dan kegiatan, pelaporan, administrasi keuangan dan kepegawaian.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan pengkajian dan koordinasi serta program dan pelaporan dinas;
- b. melaksanakan penyusunan program kegiatan kesekretariatan;
- c. pelaksanaan pendistribusian tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas bawahan;
- d. pelaksanaan kegiatan pembinaan pengelolaan administrasi umum, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan/kantor;
- e. pelaksanaan pengkajian rencana kegiatan pengelolaan keuangan dan kepegawaian;
- f. pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka penyusunan program kegiatan dinas;
- g. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan, perlengkapan, umum dan kepegawaian;
- h. pelaksanaan penyusunan program, anggaran dan pelaporan;
- i. pelaksanaan penyusunan daftar urut kepangkatan (DUK) pada masingmasing bidang;
- j. pelaksanaan dan mengoordinasikan pengalokasian anggaran kegiatan pada masing-masing bidang dan UPTD;
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan pada masing-masing bidang dan UPTD;
- l. pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional;
- m. pelaksanaan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
- n. pelaksanaan pendistribusian tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan;
- o. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- p. pelaksanaan penyempurnaan dan paraf atas naskah dinas; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB V - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
Pasal 67

Sekretariat, terdiri atas :
- a. Sub BagianProgram dan Keuangan.
- b. Sub BagianUmum dan Kepegawaian; dan
BAB V - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
Pasal 68

- (1) Sub Bagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan kerja sub bagianprogram dan keuangan;
- b. melaksanakan identifikasi, perumusan, penyusunan rencana program pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;
- c. melaksanakan penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) dinas;
- d. melaksanakan koordinasi penyusunan program perencanaan pemerintah daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- e. melaksanakan pengumpulan dan rekapitulasi semua laporan kegiatan bulanan dinas;
- f. melaksanakan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) dan pelaporan-pelaporan dinas lain;
- g. melaksanakan koordinasi pengumpulan, pengolahan, analisa, dan penyajian data statistik program dan kegiatan masing-masing bidang;
- h. melaksanakan kajian, analisa, evaluasi kinerja, dan pelaporan kemajuan program dan kegiatan masing-masing bidang;
- i. melaksanakan penyusunan dan pengajuan rencana penggunaan anggaran;
- j. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan realisasi perhitungan anggaran serta pembenahan administrasi bendahara;
- k. melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan dinas;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
- m. melaksanakan evaluasi semua tugas-tugas bendaharawan;
- n. melaksanakan perbendaharaan keuangan dinas;
- o. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
- p. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan admintrasi keuangan meliputi gaji pegawai,keuangan,perjalanan dinas serta hak-hak keuangan lain;
- q. melaksanakan klarifikasi dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (lhp) dan/atau laporan hasil audit (lha);
- r. melaksanakan pengelolaan data bahan pelaporan keuangan dinas;
- s. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan keuangan;
- t. melaksanakan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait;
- u. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas bagian perencanaan dan keuangan; dan
- v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Sub BagianUmum dan Kepegawaiansebagaimana dimaksud dalam Pasal 67huruf b, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan ketatusahaan dan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat,kenaikan gaji berkala,cuti,kesejahteraan pegawai dan laporan berkala;
- c. melaksanakan pengumpulan data dalam rangka pengembangan penerapan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
- d. melaksanakan pengelolaan dan penyajian data kepegawaian melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
- e. melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai;
- f. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat-surat masuk dan keluar dan mengklasifikasikan surat menurut jenisnya;
- g. melaksanakan penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan dinas dan rencana kebutuhan perlengkapan dinas;
- h. melaksanakan penataan dan penyelenggaraan sistem kearsipan yang dinamis;
- i. melaksanakan penyusunan administrasi, pengadaan, pendistribusian dan penghapusan aset, barang inventaris dan perlengkapan kerja dinas; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Ketiga
Bidang Perumahan
BAB V - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
Pasal 69

- (1) Bidang Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b,mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan kebijakan teknis dalam rangka pembinaan dan fasilitasi perencanaan perumahan.
- (2) Bidang Perumahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan program kerja bidang perumahan;
- b. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan strategi rencana jangka panjang dibidangperumahan;
- c. pelaksanaan penyusunan koordinasi dengan instansi terkait;
- d. pelaksanaan pendistribusian tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan kepada bawahan;
- e. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kegiatan perumahan, baik tingkat provinsi maupun kab/kota;
- f. pelaksanakan pengawasan teknis perumahan;
- g. pelaksanaan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi kegiatan sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan;
- h. pelaksanaanpenyusunan bahan koordinasi penyelenggaraan bidang perumahan;
- i. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dan pembinaan UPTD;
- j. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan bidang perumahan;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB V - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
Pasal 70

Bidang Perumahan, terdiri atas :
- a. SeksiPerumahan Umum dan Komersial;
- b. SeksiPerumahan Swadaya; dan
- c. SeksiPerumahan Khusus.
BAB V - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
Pasal 71

- (1) SeksiPerumahan Umum dan Komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja perumahan umum dan komersial;
- b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi rencana program kerjaSeksiperumahan umum dan komersial;
- c. penyusunan NSPM provinsi bidang perumahan umum dan komersial;
- d. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan dan mendorong terciptanya pengaturan instrument pembiayaan dalam rangka penerapan sistem perumahan umum dan komersial;
- e. melakukan fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku ditingkat provinsi;
- f. melaksanakan pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan ditingkat provinsi;
- g. melakukan fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa;
- h. melakukan pengendalian penyelenggaraan bidang perumahan umum dan komersial ditingkat provinsi;
- i. melakukan evaluasi dan monitoring penyelenggaraan perumahan umum dan komersial ditingkat provinsi;
- j. melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang perumahan umum dan komersial;
- k. melaksanakan laporan monitoring dan evaluasi kegiatan sebagai bahan pengambilan kebujakan pimpinan;
- l. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Sub bagian;
- m. melaksanakan penyediaan data dan informasi perumahan umum dan komersial;
- n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiPerumahan Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi rencana program kerja seksiperumahan swadaya;
- b. melaksanakan survey dan penelitian dalam rangka penataan bangunan perumahan perkotaan dan lingkungannya;
- c. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kegiatan perumahan swadaya;
- d. melaksanakan penyelenggaraan pengaturan tentang penataan pembangunan perumahan perkotaan, sarana dan prasarana serta fasilitasi lingkungannya yang meliputi : sanitasi, air limbah, instalasi pengelolaan air limbah (IPAL), drainase dan jalan lingkungan perumahan perkotaan;
- e. melaksanakan penyelenggaraan pembinaan terhadap pengelola/ pemilik sarana dan prasarana dan fasilitas lingkungannya;
- f. melakukan evaluasi, pengkajian dan pengarahan terhadap perbaikan lingkungan perumahan perkotaan;
- g. melaksanakan penyusunan dan penyiapan data untuk bahan evaluasi dan pengembangan terhadap bangunan perumahan perkotaan;
- h. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan dan mendorong terciptanya pengaturan instrument perumahan formal dan swadaya;
- i. melaksanakan laporan monitoring dan evaluasi kegiatan sebagai bahan pengambilan kebijakan pimpinan;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) SeksiPerumahan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunanbahankebijakan teknis dan fasilitasi rencana program kerja seksiperumahan khusus;
- b. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kegiatan perumahan khusus;
- c. melaksanakan koordinasi penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan ditingkat Provinsi;
- d. melakukan koordinasi dengan bidang tata ruang untuk penyiapan bahan pemberian pertimbangan atau penyelesaian permasalahan penataan ruang yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat kabupaten/kota;
- e. melakukan koordinasi dengan bidang tata ruang untuk penyiapan bahan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang diwilayah provinsi;
- f. melakukan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan dibidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di provinsi;
- g. melakukan koordonasi dengan unit kerja terkait terhadap pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang perumahan;
- h. melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah serta sengketa bidang perumahan diprovinsi;
- i. melakukan fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi nspm bidang perumahan ditingkat provinsi;
- j. melakukan koordinasi dan sosialisasi nspm penyedian lahan untuk pembangunan perumahan tingkat provinsi lintas kabupaten/kota;
- k. melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan lintas kabupaten/kota;
- l. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksipembinaan perundang-undangan dan pengendalian pengawasan kawasan perumahan;
- m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Keempat Bidang Permukiman
BAB V - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
Pasal 72

- (1) Bidang Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal65huruf c,mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan kebijakan teknis dalam rangka pembinaan dan fasilitasi perencanaan permukiman.
- (2) Bidang Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggaakan fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan program kerja bidang permukiman;
- b. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan startegi rencana jangka panjang dibidangpermukiman;
- c. pelaksanaan penyusunan koordinasi dengan instansi terkait;
- d. pelaksanaan pendistribusian tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan kepada bawahan;
- e. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kegiatan permukiman, baik tingkat provinsi maupun kab/kota
- f. pelaksanaan pengkajian bahan fasilitasi permukiman;
- g. pelaksanaan pengawasan teknis permukiman;
- h. pelaksanaan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi kegiatan sebagai bahan pengmabilan keputusan pimpinan;
- i. pelaksanaanpenyusunan bahan koordinasi penyelenggaraan bidang permukiman;
- j. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dan pembinaan UPTD;
- k. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan bidang permukiman;
- l. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB V - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
Pasal 73

Bidang Permukiman, terdiri atas :
- a. SeksiPermukiman;
- b. SeksiPengembangan Permukiman; dan
- c. SeksiInfrastruktur Perkotaan dan Perdesaan
BAB V - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
Pasal 74

- (1) SeksiPermukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasipermukiman;
- b. melaksanakan penyusunan bahan rencana program kerja Seksipermukiman;
- c. penyusunan NSPM provinsi bidang permukiman;
- d. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan dan mendorong terciptanya pengaturan instrument pembiayaan dalam rangka penerapan sistempermukiman;
- e. melakukan fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan permukiman kepada para pelaku ditingkat provinsi;
- f. melaksanakan pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan ditingkat provinsi;
- g. melakukan fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa;
- h. melakukan pengendalian penyelenggaraan bidang permukiman ditingkat provinsi;
- i. melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan permukiman ditingkat provinsi;
- j. melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang permukiman;
- k. melaksanakan laporan monitoring dan evaluasi kegiatan sebagai bahan pengambilan kebijakan pimpinan;
- l. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan seksimelaksanakan penyediaan data dan informasi permukiman;
- m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiPengembangan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan permukiman;
- b. melaksanakan penyusunan bahan rencana program kerjaSeksipengembangan permukiman;
- c. melaksanakan survey dan penelitian dalam rangka penataan bangunan perumahan perkotaan dan lingkungannya;
- d. melaksanakan penyelenggaraan pengaturan tentang penataan pembangunan perumahan perkotaan, sarana dan prasarana serta fasilitasi lingkungannya yang meliputi : sanitasi, air limbah, instalasi pengelolaan air limbah (IPAL), drainase dan jalan lingkungan pengembangan permukiman;
- e. melaksanakan penyelenggaraan pembinaan terhadap pengelola/ pemilik sarana dan prasarana dan fasilitas lingkungannya;
- f. melakukan evaluasi, pengkajian dan pengarahan terhadap perbaikan lingkungan pengembangan permukiman;
- g. melaksanakan penyusunan dan penyiapan data untuk bahan evaluasi dan pengembangan terhadap bangunan pengembangan permukiman;
- h. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan dan mendorong terciptanya pengaturan instrument pengembangan permukiman;
- i. melaksanakan laporan monitoring dan evaluasi kegiatan sebagai bahan pengambilan kebijakan pimpinan;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
27. k.
28. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) SeksiInfrastruktur Perkotaan dan Perdesaan,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksiinfrastruktur perkotaan dan perdesaan;
- b. melaksanakan penyusunan bahan rencana program kerjaSeksiinfrastruktur perkotaan dan perdesaan;
- c. melaksanakan koordinasi penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan ditingkat provinsi;
- d. melakukan koordinasi dengan bidang tata ruang untuk penyiapan bahan pemberian pertimbangan atau penyelesaian permasalahan penataan ruang yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat kabupaten/kota;
- e. melakukan koordinasi dengan bidang tata ruang untuk penyiapan bahan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang diwilayah provinsi;
- f. melakukan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan dibidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di provinsi;
- g. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang perumahan;
- h. melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah serta sengketa bidang perumahan diprovinsi;
- i. melakukan fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan ditingkat provinsi;
- j. melakukan koordinasi dan sosialisasi nspm penyedian lahan untuk pembangunan perumahan tingkat provinsi lintas kabupaten/kota;
- k. melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan lintas kabupaten/kota;
- l. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan seksipembinaan perundang-undangan dan pengendalian pengawasan kawasan perumahan;
- m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Kelima
BAB V - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
Pasal 75

Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
BAB VI - DINAS SOSIAL DAERAH
Pasal 76

- (3) Dinas Sosial Daerahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan dibidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (4) Dinas Sosial Daerahdipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
Paragraf 2 Tugas dan Fungsi Pasal 77
- (1) Dinas Sosial Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 76ayat(1), dipimpin oleh seorang kepala dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan perumusan, kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi urusan pemerintahan dibidang Sosial meliputi Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial dan Bidang Pengembangan Mental Spiritual dan Kesejahteraan Rakyat serta UPTD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Dinas Sosial Daerahmenyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan, penetapan dan penyelenggaraan kebijakan teknis urusan bidang pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin, urusan bidang rehabilitasi sosial, urusan bidang perlindungan dan jaminan sosial, urusan bidang pengembangan mental spritual dan kesejahteraan rakyat;
- b. pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas sosial meliputibidang pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pengembangan mental spritual dan kesejahteraan rakyat; dan
- c. pengoordinasian dan pembinaan UPTD.
Paragraf 3 Susunan Organisasi Pasal 78
Dinas Sosial Daerah,terdiri dari :
- a. Sekretariat ;
- b. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial; dan
- e. Bidang Pengembangan Mental Spiritual dan Kesejahteraan Rakyat;
Bagian Kedua
Sekretariat
BAB VI - DINAS SOSIAL DAERAH
Pasal 79

- (1) Sekretariatsebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a,mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, data dan pelaporan, pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kerumahtanggaan dan administrasi keuangan serta pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padaayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian perencanaan dan program dinas;
- b. pengkajian perencanaan dan program dinas;
- c. pengkajian bahan pengelolaan urusan program, data dan pelaporan, keuangan, kepegawaian dan umum;
- d. pengkajian penyusunan rencana kegiatan program, data dan pelaporan, pengelolaan administrasi keuangan, umum dan kepegawaian;
- e. pembinaan dan pengelolaan program, data dan pelaporan administrasi urusan umum, kearsipan,kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- f. pengelolaan data dalam rangka penyusunan program dan pelaporan dinas;
- g. penyusunan daftar urut kepangkatan (duk);
- h. penyusunan dan mengoordinasikan pengalokasian anggaran proyek dan rutin, pada masing-masing bidang;
- i. penyusunan juknis proyek dana rutin dengan koordinasi masing-masing bidang;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang;
- k. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait; dan
- l. pelaksanaantugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB VI - DINAS SOSIAL DAERAH
Pasal 80

Sekretariat, terdiri atas :
- a. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- b. Sub BagianKeuangan dan Aset;dan
- c. Sub BagianUmum dan Kepegawaian.
- (1) Sub BagianProgram dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalamPasal 80 huruf a,mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan kerja sub bagianprogram dan keuangan;
- b. melaksanakan identifikasi, perumusan, penyusunan rencana program pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;
- c. melaksanakan penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) dinas;
- d. melaksanakan koordinasi penyusunan program perencanaan pemerintah daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- e. melaksanakan pengumpulan dan rekapitulasi semua laporan kegiatan bulanan dinas;
- f. melaksanakan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) dan pelaporan-pelaporan dinas lain;
- g. melaksanakan koordinasi pengumpulan, pengolahan, analisa, dan penyajian data statistik program dan kegiatan masing-masing bidang;
- h. melaksanakan kajian, analisa, evaluasi kinerja, dan pelaporan kemajuan program dan kegiatan masing-masing bidang;
- i. melaksanakan penyusunan dan pengajuan rencana penggunaan anggaran;
- j. melaksanakan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Sub BagianKeuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penatausahaan dan pembinaan administrasi keuangan meliputi gaji pegawai,keuangan,perjalanan dinas serta hakhak lain;
- b. melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan dinas;
- c. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaaan negara bukan pajak dan pelaporan keuangan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan realisasi dan evaluasi perhitungan anggaran serta pembenahan administrasi bendahara;
- e. melaksanakan klarifikasi dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (lhp) dan/atau laporan hasil audit (lha);
- f. melaksanakan koordinasi dan pengelolaan data bahan evaluasi dan pelaporan keuangan dinas;
- g. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
- i. melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas dan rencana kebutuhan perlengkapan dinas;
- j. melakukan pengelolaan dan penatausahaan aset;
- k. melaksanakan penyusunan administrasi ,pengadaan pendistribusian dan penghapusan aset barang inventaris dan perlengkapan dinas;dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalamPasal 80 huruf c, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan ketatusahaan dan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat ,kenaikan gaji berkala, cuti,kesejahteraan pegawai dan laporan berkala;
- c. melaksanakan pengumpulan data dalam rangka pengembangan penerapan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
- d. melaksanakan pengelolaan dan penyajian data kepegawaian melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
- e. melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai;
- f. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat-surat masuk dan keluar dan mengklasifikasikan surat menurut jenisnya;
- g. melaksanakan penataan dan penyelenggaraan sistem kearsipan yang dinamis;dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
Bagian Ketiga Pasal 82
- (1) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b,mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pemberdayaan komunitas adat terpencil, kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial, pengelolaan sumber dana bantuan sosial, pemberdayaan perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat, dan penanganan fakir miskin.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi :
- a. pengkajian bahan pengelolaan kebijakan teknis, fasilitasi Pemberdayaan komunitas adat terpencil, kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial, pengelolaan sumber dana bantuan sosial, pemberdayaan perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat serta penanganan fakir miskin;
- b. pelaksanaan Pengarsipan bahan kegiatan pemberdayaan komunitas adat terpencil, kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial, pengelolaan sumber dana bantuan sosial, pemberdayaan perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat serta penanganan fakir miskin;
- c. pengkajian perumusan kebijakan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- d. pengkajian bahan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pemberdayaan komunitas adat terpencil, kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial, pengelolaan sumber dana bantuan sosial, pemberdayaan perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat serta penanganan fakir miskin;
- e. pengkajian bahan dan pemaparan data pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- f. pengkajian bahan koordinasi penyusunan program dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;dan
- g. pembinaan program pemberdayaan komunitas adat terpencil, kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial, pengelolaan sumber dana bantuan sosial, pemberdayaan perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat serta penanganan fakir miskin;
BAB VI - DINAS SOSIAL DAERAH
Pasal 83

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, terdiri atas :
- a. SeksiPemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial;
- b. SeksiPemberdayaan Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat serta Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial (PSDBS); dan
- c. SeksiPenanganan Fakir Miskin.
BAB VI - DINAS SOSIAL DAERAH
Pasal 84

- (1) SeksiPemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial sebagaimana dimaksud dalamPasal 83 huruf a, mempunyai tugas :
- a. melakukan kebijakan teknis dan fasilitasi pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial (K2KS);
- b. menyiapkan bahan pengolahan data pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial (K2KS);
- c. menyusun Pelaksanaan Program kerja SeksiPemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT), Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial (K2KS);
- d. menyusun perumusan penyusunan program fasilitasi dan pembinaan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial (K2KS);
- e. menyusun perumusan pelaksanaan program fasilitasi dan pembinaan pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT), Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial (K2KS);
- f. menyiapkan bahan perumusan program fasilitasi dan pembinaan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial (K2KS); dan
- g. menyiapkan bahan Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tugas seksipemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial (K2KS).
- (2) Seksi Pemberdayaan Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat serta Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial (PSDBS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83huruf b,mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitasi Pemberdayaan Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat serta Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial;
- b. menyiapkan bahan pengolahan data Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat serta Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial;
- c. menyusun Program kerja SeksiPerorangan, Keluarga dan Kelembagaan masyarakat serta Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial;
- d. menyiapkan bahan perumusan penyusunan program fasilitasi Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat serta Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial;
- e. menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan program fasilitasi dan pembinaan Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial;
- f. melakukan Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tugas SeksiPemberdayaan Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) SeksiPenanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud pada Pasal 83 huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pengkajian kebijakan teknis penanganan fakir miskin pedesaan, penanganan fakir miskin perkotaan dan penanganan fakir miskin pesisir serta pulau-pulau kecil;
- b. melakukan pengkajian bahan fasilitasi penanganan fakir miskin pedesaan, penanganan fakir miskin perkotaan dan penanganan fakir miskin pesisir serta pulau-pulau kecil;
- c. menyiapkan bahan fasilitasi kegiatan penanganan fakir miskin pedesaan, penanganan fakir miskin perkotaan dan penanganan fakir miskin pesisir serta pulau-pulau kecil.
- d. melakukan pengkajian penyusunan program kerja seksipenanganan fakir miskin;
- e. melakukan pengkajian perumusan kebijakan penanganan fakir miskin;
- f. melakukan pelaksanaan pengkajian pengelolaan penanganan fakir miskin pedesaan, penanganan fakir miskin perkotaan dan penanganan fakir miskin pesisir serta pulau-pulau kecil;
- g. melakukan pengkajian pembinaan dan pengendalian penanganan fakir miskin pedesaan, penanganan fakir miskin perkotaan dan penanganan fakir miskin pesisir serta pulau-pulau kecil;
- h. melakukan bahan pelaksanaan pengkajian dan pemaparan data pembinaan dan fasilitasi penanganan fakir miskin pedesaan, penanganan fakir miskin perkotaan dan penanganan fakir miskin pesisir serta pulau-pulau kecil;
- i. melakukan pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan pelaporan penyelenggaraan tugas - tugas Seksikepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang;
- j. melakukan pelaksanaan pembinaaan program penanganan fakir miskin pedesaan, penanganan fakir miskin perkotaan dan penanganan fakir miskin pesisir serta pulau-pulau kecil;
- k. melakukan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Keempat
- (1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c,mempunyai tugas mengoordinasikan pengumpulan data, penyusunan program dan pembinaan, serta perlindungan dan Jaminan Sosial, Bantuan Sosial Korban Bencana Alam, Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial, dan Bencana Lain.
- (2) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan program kerja Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- b. pembinaan dan pemberian petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dan tugas bawahan;
- c. perancang pengumpulan bahan dan data dalam rangka penyusunan program, pengelolaan Bantuan Sosial Korban Bencana Alam, Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial dan Bencana lain, serta Jaminan Sosial;
- d. pelaksanaan pengkajian bahan koordinasi penyusunan program dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan Bantuan Sosial Korban Bencana Alam, Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial dan Bencana lain, serta Jaminan Sosial kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
- e. pelaksanaan pengkajian dan pemaparan data dalam rangka pembinaan dan fasilitasi Bantuan Sosial Korban Bencana Alam, Korban bencana Sosial dan bencana lain serta Jaminan Sosial;
- f. pelaksanaan Jaminan Sosial meliputi Kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS);
- g. pelaksanaan evaluasi dan monitoring dibidang perlindungan dan jaminan sosial;
- h. pelaksanaan koordinasi terhadap instansi terkait;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB VI - DINAS SOSIAL DAERAH
Pasal 86

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri atas :
- a. SeksiBantuan Sosial Korban Bencana Alam;
- b. SeksiBantuan Sosial Korban Bencana Sosial dan Bencana Lain;dan
- c. SeksiJaminan Sosial.
BAB VI - DINAS SOSIAL DAERAH
Pasal 87

- (1) SeksiBantuan Sosial Korban Bencana Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan kegiatan kerja Seksibantuan sosial korban bencana alam;
- b. menyiapkan bahan data dalam rangka penyusunan kebijakan teknis bantuan sosial korban bencana alam;
- c. melakukan pelaksanaan inventarisasi korban bencana alam;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian fasilitasi bantuan sosial korban bencana alam;
- e. melakukan pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi bantuan sosial korban bencana alam;
- f. melakukan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial korban bencana alam
- g. melakukan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait;
- h. melakukan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan hasil kegiatan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiBantuan Sosial Korban Bencana Sosial dan Bencana Lain sebagaimana dimaksud dalamPasal 86 huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan kerja Seksibantuan sosial korban bencana sosial dan bencana lain;
- b. menyiapkan bahan data dalam rangka penyusunan kebijakan teknis bantuan sosial korban bencana sosial dan bencana lain;
- c. melakukan pelaksanaan inventarisasi korban bencana sosialdan bencana lain;
- d. menyiapkan bahan kajian fasilitasi bantuan sosial korban bencana sosialdan bencana lain;
- e. melakukan pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi bantuan sosial korban bencana sosial dan bencana lain;
- f. melakukan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial korban bencana sosialdan bencana lain
- g. melakukan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan hasil kegiatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) SeksiJaminan Sosial sebagaimana dimakud dalam Pasal 86 huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan kerja Seksi Jaminan Sosial
- b. menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyusunan kebijakan teknis Jaminan Sosial
- c. melakukan pelaksanaan verifikasi dan validasi (verivali) Jaminan Sosial
- d. menyiapkan bahan kajian fasilitasi Jaminan Sosial
- e. melakukan pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi Jaminan Sosial
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Kelima Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial Pasal 88
- (1) Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf d,mempunyai tugas koordinasi, pengumpulan bahan fasilitasi dalam rangka pelayanan dan rehabilitasi sosial bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza, Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Korban Perdagangan Orang;
- (2) Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosialdalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),menyelenggarakan fungsi :
- a. pengkajian bahan penyusunan program, pengelolaan Rehabilitasi Sosial;
- b. pengkajian bahan penyusunan program, pelaksanaan pembinaan fasilitasi pengendalian Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
- c. pengkajian bahan penyusunan program, pembinaan dan fasilitasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
- d. pengkajian bahan penyusunan program pembinaan dan fasilitasi Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza, Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Korban Perdagangan Orang;
- e. pengkajian bahan koordinasi penyusunan program dan pelaporan penyelenggaraan tugas-tugas bidang kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
- f. pengkajian bahan pembinaan dan fasilitasi rehabilitasi sosial;
- g. pengkajian bahan pembinaan program pembinaan fasilitasi pengendalian Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
- h. pengkajian bahan pembinaan program Rehabilitasi Sosial Penyandang disabilitas;
- i. pengkajian bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza, Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Korban Perdagangan Orang;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB VI - DINAS SOSIAL DAERAH
Pasal 89

Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial, terdiri atas :
- a. SeksiRehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
- b. SeksiRehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;dan
- c. SeksiRehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza,Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan (KTK) dan Korban Perdagangan Orang (KPO).
BAB VI - DINAS SOSIAL DAERAH
Pasal 90

- (1) SeksiRehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud Pasal 89 huruf a, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
- b. menyusun dan mengolah data Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
- c. menyusun program kerja SeksiRehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
- d. menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
- e. menyiapkan bahan data pembinaan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
- f. menyiapkan bahan penyajian data dalam rangka pelaksanaan program fasilitasi dan pembinaan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
- g. menyiapkan bahan fasilitasi dan pembinaan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
- h. menyiapkan bahan Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i. menyiapkan bahan Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiRehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalamPasal 89 huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan kebijakan teknis dan fasilitas Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
- b. menyusun dan mengolah data Rehabilitasi Sosial Penyandang disabilitas;
- c. menyusun pembinaan dan fasilitasi SeksiRehabilitasi Sosial penyandang disabilitas ;
- d. menyusun data pembinaan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas;
- e. melakukan pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas;
- f. menyusun data program fasilitasi dan Rehabilitasi Penyandang disabilitas;
- g. melakukan pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. menyiapkan bahan Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) SeksiRehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza,Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan (KTK) dan Korban Perdagangan Orang (KPO) sebagaimana dimaksud dalamPasal 89 huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyusun program kerja Seksirehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza, tuna sosial, KTK dan KPO;
- b. menyiapkan bahan program pembinaan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza, tuna sosial, KTK dan KPO;
- c. melakukan fasilitasi dan pembinaan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza, tuna sosial, KTK dan KPO;
- d. melakukan pelaksanaan program fasilitasi dan pembinaan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza, tuna sosial, KTK dan KPO;
- e. melakukan pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan rehabilitasi sosial penyalahgunaan napza, tuna sosial, KTK dan KPO;
- f. melakukan Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- g. menyiapkan bahan Pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai perintah pimpinan.
Bagian Keenam
Bidang Pengembangan Mental Spritual dan Kesejahteraan Rakyat
BAB VI - DINAS SOSIAL DAERAH
Pasal 91

- (1) Bidang Pengembangan Mental Spritual Dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf e,mempunyai tugas mengoordinasikan, mengumpulkan data, menyusun program dan pembinaan serta fasilitasi, bantuan sarana dan prasarana peribadatan.
- (2) Bidang Pengembangan Mental Spiritual dan Kesejahteraan Rakyat Dalam melaksanakantugassebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. pengoordinasian dan fasilitasi Pengembangan Mental Spritual dan Kesejahteraan Rakyat;
- b. pemantauan dan evaluasi Pengembangan Mental Spritual dan Kesejahteraan Rakyat.
- c. penyusunan program kerja Pengembangan Mental Spritual dan kesejahteraan Rakyat;
- d. pengoordinasian pembinaan dan fasilitasi bidang keagamaan;
- e. pengkajian bahan koordinasi penyusunan program dan pelaporan penyelenggaraan tugas-tugas bidang kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
- f. pengkajian bahan koordinasi dan konsultasi dalam rangka kerjasama sosial kemasyarakatan untuk penanggulangan secara dini masalah/kerukunan hidup antar umat beragama;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB VI - DINAS SOSIAL DAERAH
Pasal 92

Bidang Pengembangan Mental Spritual dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas :
- a. SeksiKeagamaan dan Sarana Prasarana Peribadatan;
- b. SeksiBina Mental Spiritual;dan
- c. SeksiKesejahteraan Rakyat.
BAB VI - DINAS SOSIAL DAERAH
Pasal 93

- (1) SeksiKeagamaan dan Sarana Prasarana Peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan kebijakan umum bagian keagamaan dan sarana prasarana peribadatan;
- b. menyusun Kegiatan keagamaan dan sarana prasarana peribadatan;
- c. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi Bagian fasilitasi Keagamaan dan sarana prasarana peribadatan
- d. menyusun program kerja SeksiKeagamaan dan Sarana Prasarana Peribadatan;
- e. menyusun bahan kebijakan umum SeksiKeagamaan dan Sarana Prasarana Peribadatan;
- f. menyusun bahan petunjuk teknis kegiatan SeksiKeagamaan dan Sarana Prasarana Peribadatan;
- g. menyusun bahan kegiatan kerjasama sosial kemasyarakatan untuk penanggulangan secara dini masalah kerukunan hidup antar umat beragama;
- h. menyusun bahan pembinaan organisasi keagamaan;
- i. menyusun bahan pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
- j. menyusun bahan kegiatan dalam rangka pemberian bantuan sarana dan prasarana peribadatan
- k. menyiapkan bahan kegiatan pemberian bantuan/perbaikan sarana ;
- l. melakukan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas
- m. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- n. menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas untuk penentuan kebijakan;dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiBina Mental Spritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyusun kebijakan umum pembinaan mental spritual;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan mental spritual;
- c. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pembinaan mental spritual.
- d. menyusun program kerja seksibina mental spritual;
- e. menyiapkan bahan penyusunan bahan kebijakan umum seksi bina mental spritual;
- f. menyusun bahan petunjuk teknis kegiatan pembinaan mental;
- g. menyusun kegiatan pada instansi terkait untuk pelaksanaan pembinaan mental dan spritual;
- h. melakukan pelaksanan pembinaan urusan bina mental spiritual;
- i. melakukan pelaksanaan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- j. melakukan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas untuk penentuan kebijakan;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) SeksiKesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyusun kebijakan umum Kesejahteraan Rakyat;
- b. melakukan pelaksanaanKegiatan Kesejahteraan Rakyat;
- c. menyiapkan bahan Pemantauan dan evaluasi Kesejahteraan Rakyat;
- d. menyusun program kerja Seksikesejahteraan Rakyat;
- e. menyusun petunjuk teknis kegiatan Kesejahteraan Rakyat;
- f. menyusun pelaksanaan kegiatan Kesejahteraan Rakyat;
- g. melakukan pelaksanaankegiatan dengan unit kerja terkait;
- h. menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas untuk penentuan kebijakan; dan
- i. melaksanakantugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Ketujuh
BAB VI - DINAS SOSIAL DAERAH
Pasal 94

Struktur organisasi Dinas Sosial Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
BAB VII - DINAS TENAGA KERJA DAERAH
Pasal 95

- (1) Dinas Tenaga KerjaDaerahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan dibidangTenaga Kerja yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Tenaga KerjaDaerahdipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
BAB VII - DINAS TENAGA KERJA DAERAH
Pasal 96

- (1) Dinas Tenaga Kerja Daerahmempunyai tugas membantu Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1),melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi urusan pemerintahan dibidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Tenaga Kerja Daerahdalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelengaraan perumusan dan penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis urusan dibidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja, pembinaan pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
- b. penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas dibidang dan penempatan tenaga kerja, pembinaan pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pembinaan
hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
- c. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi dinas;
- d. penyelenggaraan, pengkoordinasian dan pembinaan UPTD.
- e. perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja, pembinaan pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
- f. penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas bidang pelatiahn dan penempatan tenaga kerja, pembinaan pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
- g. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi dinas;dan
- h. pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
Paragraf 3 Susunan Organisasi Pasal 97
Dinas Tenaga Kerja, terdiri atas :
- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;
- c. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan,Keselamatan dan Kesehatan Kerja;dan
- d. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
Bagian Kedua
Sekretariat
BAB VII - DINAS TENAGA KERJA DAERAH
Pasal 98

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97huruf a,dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kerumahtanggaan, penyusunan program dan kegiatan, pelaporan, administrasi keuangan dan kepegawaian.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakantugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan pengkajian dan koordinasi serta program dan pelaporan dinas;
- b. pelaksanaan penyusunan program kegiatan kesekretariatan;
- c. pelaksanaan pendistribusian tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas bawahan;
- d. pelaksanaan kegiatan pembinaan pengelolaan administrasi umum, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan/kantor;
- e. pelaksanaan pengkajian rencana kegiatan pengelolaan keuangan dan
kepegawaian;
- f. pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka penyusunan program kegiatan dinas;
- g. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan, perlengkapan, umum dan kepegawaian;
- h. pelaksanaan penyusunan program, anggaran dan pelaporan;
- i. pelaksanaan penyusunan daftar urutan kepangkatan (duk) pada masing-masing bidang;
- j. pelaksanaan dan pengoordinasian pengalokasian anggaran kegiatan pada masing-masing bidang dan UPTD;
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan pada masing-masing bidang dan UPTD;
- l. pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional;
- m. pelaksanaan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
- n. pelaksanaan pendistribusian tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan;
- o. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- p. pelaksanaan penyempurnaan dan paraf atas naskah dinas; dan
- q. pelaksanaantugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB VII - DINAS TENAGA KERJA DAERAH
Pasal 99

Sekretariat, terdiri atas :
- a. Sub Bagian Program dan Keuangan;dan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
BAB VII - DINAS TENAGA KERJA DAERAH
Pasal 100

- (1) Sub BagianProgram dan Keuangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan kerja Sub Bagian program dan keuangan;
- b. melaksanakan identifikasi, perumusan, penyusunan rencana program pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;
- c. melaksanakan penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) dinas;
- d. melaksanakan koordinasi penyusunan program perencanaan pemerintah daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- e. melaksanakan pengumpulan dan rekapitulasi semua laporan kegiatan bulanan dinas;
- f. melaksanakan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) dan pelaporan-pelaporan dinas lain;
- g. melaksanakan koordinasi pengumpulan, pengolahan, analisa, dan penyajian data statistik program dan kegiatan masing-masing bidang;
- h. melaksanakan kajian, analisa, evaluasi kinerja, dan pelaporan kemajuan program dan kegiatan masing-masing bidang;
- i. melaksanakan penyusunan dan pengajuan rencana penggunaan anggaran;
- j. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan realisasi perhitungan anggaran serta pembenahan administrasi bendahara;
- k. melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan dinas;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
- m. melaksanakan evaluasi semua tugas-tugas bendaharawan;
- n. melaksanakan perbendaharaan keuangan dinas;
- o. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
- p. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan meliputi gaji pegawai,keuangan,perjalanan dinas serta hak-hak keuangan lain;
- q. melaksanakan klarifikasi dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (lhp) dan/atau laporan hasil audit (lha);
- r. melaksanakan pengelolaan data bahan pelaporan keuangan dinas;
- s. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan keuangan;
- t. melaksanakan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait;
- u. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas bagian perencanaan dan keuangan; dan
- v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaiansebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf b, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan ketatusahaan dan administrasi kepegawaianmeliputi kenaikan pangkat,kenaikan gaji berkala,cuti,kesejahteraan pegawai dan laporan berkala;
- c. melaksanakan pengumpulan data dalam rangka pengembangan penerapan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
- d. melaksanakan pengelolaan dan penyajian data kepegawaian melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
- e. melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai;
- f. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat-surat masuk dan keluar dan mengklasifikasikan surat menurut jenisnya;
- g. melaksanakan penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan dinas dan rencana kebutuhan perlengkapan dinas;
- h. melaksanakan penataan dan penyelenggaraan sistem kearsipan yang dinamis;
- i. melaksanakan penyusunan administrasi, pengadaan, pendistribusian dan penghapusan aset, barang inventaris dan perlengkapan kerja dinas; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Ketiga
Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja
BAB VII - DINAS TENAGA KERJA DAERAH
Pasal 101

- (1) Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal97huruf b,mempunyai tugasmenyusun, program kegiatan bidang dan Seksiyang dibawahinya dalam pembinaan dan penempatan tenaga kerja antara Kab. Kota/antar Provinsi dan kegiatan pelatihan dan keterampilan dan pengembangan produktivitas tenaga kerja.
- (2) Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. pengoordinasian penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK);
- b. pelaksanaan verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
- c. pengoordinasian peningkatan kompetensi sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja swasta;
- d. pelaksanaan pemberianizin kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
- e. penyebarluasan informasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
- f. pengoordinasian pemberian konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
- g. pengoordinasianpengukuranproduktivitastingkat kabupaten/kota;
- h. pengoordinasian pemantauantingkat produktivitas;
- i. pengoordinasian pemberiandanpenyebarluasaninformasi pasar kerja dalampelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerjasertaperluasan kesempatankerjakepada masyarakat;
- j. pengoordinasian penyuluhandan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- k. koordinasi perantaraan kerja dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- l. verifikasi penerbitanizinkepada LembagaPenempatanTenaga Kerja Swasta;
- m. pelaksanaan promosi penyebarluasan informasi syarat-syarat dan mekanisme bekerja keluar negerikepadamasyarakat;
- n. pengoordinasian pendaftaran,perekrutandan seleksiCalonTKI;
- o. pengoordinasianpelayanan dan verifikasi kelengkapan dokumen ketenagakerjaan Calon TKI keluar negeri;
- p. pelaksanaan koordinasi pelayanan penandatanganan perjanjian kerja;
- q. pelaksanaan koordinasi penyelesaian permasalahan TKI pra dan
20. purna penempatan;
- r. pelaksaan koordinasi pelayanan pemulangan dan kepulanganTKI;
- s. pelaksanaan pemberdayaan TKI puma; dan
- t. pelaksanaan penerbitanperpanjangan IzinMempekerjakan Tenaga Kerja A sing (IMTAyang lokasikerja lebih dari 1 (satu) daerahkab/kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota.
BAB VII - DINAS TENAGA KERJA DAERAH
Pasal 102

Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, terdiri atas :
- a. Seksi Pelatihan dan Produktivitas;
- b. SeksiPengembangan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
- c. SeksiPembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri.
BAB VII - DINAS TENAGA KERJA DAERAH
Pasal 103

- (1) Seksi Pelatihan dan Produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan SeksiPelatihan dan Produktivitas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas kegiatan bawahan;
- d. mengoreksi dan memaraf naskah dinas;
- e. menyiapkan pedoman tentang pemberian izin lembaga latihan swasta;
- f. merancang promosi informasi akreditasi kepada lembaga pelatihan kerja;
- g. merencanakan pelaksanaan akreditasi lembaga pelatihan kerja;
- h. merencanakan pembentukan komite akreditasi lembaga pelatihan kerja;
- i. merencanakan penyiapan asesor akreditasi;
- j. merencanakan pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi;
- k. merencanakanpelaksanaananalisis butuhan pelatihan berbasiskompetensi;
- l. merencanakan penyiapan sarana dan prasarana pelatihan berbasis kompetensi;
- m. merencanakan penyiapan calon peserta pelatihan kerja berbasis kompetensi;
- n. merencanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan kerja berbasis kompetensi;
- o. merencanakan penyiapan program pelatihan dan pemagangan;
- p. merencanakan penyiapan instruktur dan tenaga pelatihan;
- q. menyiapkan kebijakan-kebijakan lain yang berkaitan dengan pembinaan peningkatan latihan/keterampilan dan pengembangan produktivitas;
- r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas SeksiPelatihan dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiPengembangan Perluasan Kesempatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan seksipengembangan perluasan kesempatan kerja;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan;
- d. mengoreksi dan memaraf naskah dinas;
- e. mengatur dan mengoordinir kegiatan SeksiPengembangan Perluasan Kesempatan Kerja;
- f. menyusun rencana kegiatan Seksipengembangan perluasan kerja disektor pertanian dan non pertanian yang mencakup kegiatan TTG/TPK, Padat Karya, TKMT dan TKPMP/TKS;
- g. mengatur pelaksanaan persiapan, operasional dan pengendalian serta sistem pengembangan perluasan kesempatan kerja;
- h. melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait untuk pengembangan perluasan kesempatan kerja;
- i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksipengembangan perluasan kesempatan kerja; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) SeksiPembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan SeksiPembinaan Penempatan Tenaga Kerja dalam maupun tenaga kerja ke luar negeri;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan;
- d. mengoreksi dan memaraf naskah dinas;
- e. menyusun pedoman dan mekanisme pemberian SPP AKAD, TKI, SIUP, LPPS, BKK, PB dan analisis jabatan
- f. pelayanan perizinan Tenaga Kerja Asing (TKA);
- g. menyiapkan bahan penyuluhan pembinaan dan penempatan tenaga kerja;
- h. pelayanan penempatan Tenaga Kerja (AKL, AKAD, AKAN/TKI, AKSUS, TKA);
- i. mekanisme pelayanan perizinan TKI dan TKI Purna;
- j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksipembinaan, penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Produktivitas; dan
Bagian Keempat
Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan
dan Kesehatan Kerja
BAB VII - DINAS TENAGA KERJA DAERAH
Pasal 104

- (1) Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97huruf c, mempunyai tugas melakukan pengawasan norma kerja, melakukan pengawasan norma kerja perempuan dan anak serta, memberikan bimbingan tentang persyaratan kerja dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- (2) BidangPembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),menyelenggarakan fungsi :
- a. pengawasan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja;
- b. pengawasan norma kerja perempuan dan anak; dan
- c. pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja.
BAB VII - DINAS TENAGA KERJA DAERAH
Pasal 105

Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, terdiri atas :
- a. SeksiPengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- b. SeksiPengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak; dan
- c. Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
BAB VII - DINAS TENAGA KERJA DAERAH
Pasal 106

- (1) SeksiPengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan seksipengawasan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan;
- d. mengoreksi dan memaraf naskah dinas;
- e. menyiapkan surat dan bahan lain yang berhubungan dengan organisasi pekerja dan pengusaha sesuai petunjuk dan disposisi atasan;
- f. pemantauan dan pengawasan tenaga kerja asing;
- g. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan syarat-syarat kerja dan jaminan sosial pada perusahaan;
- h. membuat laporan kecelakaan kerja berkaitan dengan pemberian jaminan sosial tenaga kerja;
- i. melakukan pemeriksaan dan pembinaan terhadap norma kerja dan jaminan sosial;
- j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi pengawasan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiPengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan SeksiPengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan;
- d. mengoreksi dan memaraf naskah dinas;
- e. memantau dan menarik pekerja anak dikembalikan ke sekolah;
- f. pengawasan dan perlindungan terhadap pekerja perempuan di perusahaan;
- g. melakukan pemeriksaan dan pembinaan terhadap norma kerja perempuan dan anak;
- h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas SeksiPengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan SeksiPengawasan Norma Keselamatan dan KesehatanKerja;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan;
- d. mengoreksi dan memaraf naskah dinas;
- e. pengawasan penerapan norma keselamatan dan kesehatankerja di perusahaan;
- f. pemeriksaan dan pengujianperalatan Keselamatan dan KesehatanKerja;
- g. pembuatan izin pemakaian dan pengesahan peralatan Keselamatan dan KesehatanKerja;
- h. mengatur pelaksanaan pegawai pengawas dalam pemeriksaan terhadap kesehatan dan Iingkungan kerja;
- i. mengawasi terhadap Higyne perusahaan dan keselamatan kerja dan stabilitas keselamatan kerja; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Kelima
Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
BAB VII - DINAS TENAGA KERJA DAERAH
Pasal 107

- (1) Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97huruf d, mempunyai tugas melakukan bimbingan pembuatan syarat-syarat kerja, kelembagaan hubungan industrial, pembinaan pengupahan dan jaminan sosial serta
kesejahteraan tenaga kerja,bimbingan penyelesaian perselisihan hubungan industrial lintas Kabupaten Kota dan antar Provinsi,
- (2) Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. pembinaan syarat kerja, kelembagaan dan kerja sama hubungan industrial;
- b. pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja; dan
- c. penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
BAB VII - DINAS TENAGA KERJA DAERAH
Pasal 108

Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, terdiri atas :
- a. SeksiPersyaratan Kerja, Kelembagaan dan KerjaSama Hubungan Industrial;
- b. SeksiPengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
- c. SeksiPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
BAB VII - DINAS TENAGA KERJA DAERAH
Pasal 109

- (1) SeksiPersyaratan Kerja, Kelembagaan dan Kerja Sama Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108huruf a, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan SeksiPersyaratan Kerja, Kelembagaan dan KerjaSama Hubungan Industrial sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- d. membuatkonsep,mengoreksidan memaraf naskah dinas untuk menghindari kesalahan;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan pembinaan dan bimbingan teknis serta pemeriksaan syarat-syarat kerja (perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama);
- g. memberikan bimbingan dan arahan kepada lembaga hubungan industrial;
- h. menyusun rencana agenda rapat lembaga kerja sama tripartite Provinsi;
- i. melakukan pembinaan hubungan industrial;
- j. penyiapan evaluasi dan pelaporan di seksipersyaratan kerja, kelembagaan dan kerjasama hubungan industrial; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiPengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 108huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelakasanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- d. membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas untuk menghindari kesalahan;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyiapkan perumusan kebijakan standardisasi dan fasilitasi pengupahan, dan pengembangan pengupahan;
- g. pelaksanaan pembinaan danpemantauan kepesertaan Jaminan SosialTenagaKerja;
- h. mengumpulkan dan menganalisa data untuk penyusunan pedoman jaminan sosial tenaga kerja;
- i. pendataan dan inventarisasi kesejahteraan tenaga kerja;
- j. melakukan pembinaan teknis jaminan sosial tenaga kerja, fasilitas kesejahteraan pekerjadanusaha-usaha produktif di perusahaan;
- k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas SeksiPengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerjadan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) SeksiPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pembinaan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahanuntukmengetahui tugas-tugas yangtelahdanbelumdilaksanakan;
- d. membuat konsep,mengoreksi danmemaraf naskahdinasuntukmenghindari kesalahan;
- e. mengikutirapat-rapat sesuaidenganbidangtugasnya;
- f. menyiapkanbahan pelaksanaandeteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan,pelaksanaan mogok kerja, dan penutupan perusahaan;
- g. menangani penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan peraturan perundang-undangandenganmemanggil pihak-pihak yang berselisih untuk sidang mediasi;
- h. memantau dan menyelesaikan mogok kerja dan penutupan perusahaan;
- i. melaksanakan pembinaan, penyuluhan, bimbingan, dan monitoring hubungan industrial;
- j. menyusun laporan hasilpelaksanaan tugas SeksiPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Keenam
BAB VII - DINAS TENAGA KERJA DAERAH
Pasal 110

Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
BAB VIII - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
Pasal 111

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaDaerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan dibidangPemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
BAB VIII - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
Pasal 112

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111ayat (1),mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi urusan pemerintahan dibidangKualitas Hidup Perempuan, Keluarga, Data dan Informasi, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencanayang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan, penetapan, pengaturan, dan koordinasi kegiatan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. pelaksanaan kebijakan dalam rangka fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan PerempuanPerlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas yang berkaitan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program, kegiatan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- e. perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- f. perumusan rencana strategis untuk mendukung visi misi daerah dan kebijakan kepala daerah; dan
- g. pemberian dukungan atas penyelengaraan pemerintah daerah dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan keluarga dan keluarga sejahtera.
Susunan Organisasi
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah, terdiri atas :
- a. Sekretariat;
- b. Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Keluarga, Data dan Informasi;
- c. Bidang Pemenuhan Hak Anak;
- d. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak; dan
- e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113huruf a,mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkunganDinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. koordinasi perumusan dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja;
- c. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- d. pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, perlengkapan dan pengelolaan aset, hubungan masyarakat serta urusan perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
- e. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;
- f. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- g. koordinasi dan penyusunan produk hukum di lingkungan dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah; dan
- h. pelaksanaan tugas -tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Kedua
Sekretariat
BAB VIII - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
Pasal 115

Sekretariat, terdiri atas :
- a. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
BAB VIII - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
Pasal 116

- (1) Sub Bagian Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115huruf a,mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan kerja Sub Bagian program dan keuangan;
- b. melaksanakan identifikasi, perumusan, penyusunan rencana program pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;
- c. melaksanakan penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) dinas;
- d. melaksanakan koordinasi penyusunan program perencanaan pemerintah daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- e. melaksanakan pengumpulan dan rekapitulasi semua laporan kegiatan bulanan dinas;
- f. melaksanakan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) dan pelaporan-pelaporan dinas lain;
- g. melaksanakan koordinasi pengumpulan, pengolahan, analisa, dan penyajian data statistik program dan kegiatan masing-masing bidang;
- h. melaksanakan kajian, analisa, evaluasi kinerja, dan pelaporan kemajuan program dan kegiatan masing-masing bidang;
- i. melaksanakan penyusunan dan pengajuan rencana penggunaan anggaran;
- j. melaksanakan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115huruf b,mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penatausahaan dan pembinaan administrasi keuangan meliputi gaji pegawai,keuangan,perjalanan dinas serta hakhak lain;
- b. melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan dinas;
- c. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaaan negara bukan pajak dan pelaporan keuangan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan realisasi dan evaluasi perhitungan anggaran serta pembenahan administrasi bendahara;
- e. melaksanakan klarifikasi dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (lhp) dan/atau laporan hasil audit (lha);
- f. melaksanakan koordinasi dan pengelolaan data bahan evaluasi dan pelaporan keuangan dinas;
- g. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
- i. melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas dan rencana kebutuhan perlengkapan dinas;
- j. melakukan pengelolaan dan penatausahaan aset;
- k. melaksanakan penyusunan administrasi,pengadaan pendistribusian dan penghapusan aset barang infentaris dan perlengkapan dinas;dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115huruf c,mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan ketatusahaan dan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat,kenaikan gaji berkala, cuti,kesejahteraan pegawai dan laporan berkala;
- c. melaksanakan pengumpulan data dalam rangka pengembangan penerapan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
- d. melaksanakan pengelolaan dan penyajian data kepegawaian melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
- e. melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai;
- f. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat-surat masuk dan keluar dan mengklasifikasikan surat menurut jenisnya;
- g. melaksanakan penataan dan penyelenggaraan sistem kearsipan yang dinamis;dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Ketiga
Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Keluarga, Data dan Informasi;
- (1) Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Keluarga, Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113huruf b, mempunyai tugasmemberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
- (2) Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Keluarga, Data dan Informasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- c. perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- e. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- g. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- h. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- i. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- j. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- k. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- l. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- m. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan
informasi gender dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- n. penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender;
- o. penyiapan Standardisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
- p. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak; dan
- q. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
BAB VIII - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
Pasal 118

Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Keluarga, Data dan Informasi, terdiri atas :
- a. SeksiPelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi;
- b. SeksiPelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik dan Hukum; dan
- c. SeksiPelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi.
BAB VIII - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
Pasal 119

- (1) SeksiPelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomisebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf a, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi;
- b. mengoordinasikan penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi;
- c. melaksanakan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi;
- d. mengoordinasikan dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi;
- e. melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi;
- f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi;
- g. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi;
- h. melaksanakan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang ekonomi;
- i. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang ekonomi;
- j. melaksanakan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang ekonomi;
- k. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang ekonomi.
- l. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang ekonomi;
- m. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang ekonomi;
- n. menyiapkan pelembagaan pengarusutamaan gender dibidang ekonomi;
- o. menyiapkan Standardisasi lembaga penyedia layanan perempuan dibidang ekonomi;
- p. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang ekonomi; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) SeksiPelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik dan Hukumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf b mempunyai tugas :
- a. menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang sosial, politik dan hukum;
- b. mengoordinasikan penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang sosial, politik dan hukum;
- c. melaksanakan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang sosial, politik dan hukum;
- d. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang sosial, politik dan hukum;
- e. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang sosial, politik dan hukum;
- f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang sosial, politik dan hukum;
- g. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang sosial, politik dan hukum;
- h. menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang sosial, politik dan hukum;
- i. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang sosial, politik dan hukum;
- j. menyiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang sosial, politik dan hukum;
- k. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang sosial, politik dan hukum;
- l. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang sosial, politik dan hukum;
- m. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang sosial, politik dan hukum;
- n. menyiapkan pelembagaan pengarusutamaan gender dibidang ekonomi, Politik dan Hukum;
- o. menyiapkan Standardisasi lembaga penyedia layanan perempuan dibidang ekonomi, Politik dan Hukum;
- p. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang sosial, politik dan hukum; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) SeksiPelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf c, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang kualitas keluarga;
- b. melaksanakan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang kualitas keluarga;
- c. melaksanakan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang kualitas keluarga;
- d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang kualitas keluarga;
- e. melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang kualitas keluarga;
- f. melaksanakan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang kualitas keluarga;
- g. melaksanakan analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang kualitas keluarga;
- h. melaksanakan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang kualitas keluarga;
- i. melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang kualitas keluarga; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Keempat
Bidang Pemenuhan Hak Anak
BAB VIII - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
Pasal 120

- (1) Bidang Pemenuhan HakAnak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113huruf c, mempunyai tugasmemberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya.
- (2) Bidang Pemenuhan HakAnak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- c. penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- e. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya; dan
- g. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya.
BAB VIII - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
Pasal 121

Bidang Pemenuhan Hak Anak, terdiri atas :
- a. SeksiLingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya;
- b. SeksiHak Sipil, Informasi dan Partisipasi; dan
- c. SeksiKesehatan Dasar dan Kesejahteraan.