PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 19 Tahun 2017
Tentang SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS.
Berlaku: 5 Mei 2017
N/A
Preamble

Menimbang
Mengingat
BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SANGGAU NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 ten tang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu menetapkan Peratu.ran Bupati tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kaiimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 I 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 ten tang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
9. Peratu.ran Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rincian Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Ka bu paten/ Kata;
10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Sistem Pembuatan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Materi Muatan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS.
Pasal l
Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 2
Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal I diberlakukan bagi semua perangkat daerah selaku pencipta arsip sebagai panduan dalam memberikan akses dan layanan arsip dinamis kepada publik sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 3
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.
Ditetapkan di Sanggau pada tanggal 5 Mei 2017 BUPATI SANGGAU, TTD PAOLUS HAD!
Diundangkan di Sanggau pada tanggal 5 Mei 2017 SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,
A. L. LEYSANDRI
BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2017 NOMOR 19
Salinan ses dengan aslinya
KEPALABAG HUKUM DAN HAM
p
NIP.
19700223 199903 1 002
LAMPIRAN PERATURAN BUPAT SANGGAU
NOMOR
19 TAHUN 2017
TENTANG
: SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
BAB III - TATA CARA PEMBUATAN KLASIFIKASI KEAMANAN DAN PENENTUAN HAK AKSES ARSIP
Pasal 44

:
- Pencipta arsip wajib menjaga kerahasiaan arsip tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Inforrnasi Publik
BAB III - TATA CARA PEMBUATAN KLASIFIKASI KEAMANAN DAN PENENTUAN HAK AKSES ARSIP
Pasal 17

:
- "Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik", kecuali:
- a. Inforrnasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Inforrnasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
- 1) Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
- 2) Mengungkapkan identitas inforrnan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
- 3) Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
- 4) Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan / a tau keluarganya; dan / a tau
- 5) Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/ a tau prasarana penegak hukum.
- b. Inforrnasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Inforrnasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan ctiberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:
- 1) Informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negen;
- 2) Dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
- 3) Jumlah, komposisi, disposisi, atau ctislokasi kekuatan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan keamanan negara serta rencana pengembangannya; dan dan
- 4) Gambar, peta, dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
- 5) Data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara Jain terbatas pada segala tindakan dan/ atau indikasi negara terse but yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/ atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
- 6) Sistem persandian negara; dan/ a tau
- 7) sistem intelijen negara.
- d. lnformasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:
- 1) Rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
- 2) Rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;
- 3) Rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/ daerah lainnya;
- 5) Rencana awal investasi asing;
- 4) Rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
- 6) proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuanganlainnya; dan/atau
- 7) Hal-ha! yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.
- 1) Posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi intemasional;
- f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:
- 2) Korespondensi diplomatik antarnegara;
- 3) Sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
- 4) Perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.
- g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang.
- h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
- 1) Riwayat dan kondisi anggota keluarga;
- 2) Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
- 3) Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
- 4) Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ a tau
- 5) Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pend.idikan nonformal.
- i. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.
- j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.
3. Pasal 27, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infonnasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pasal 27:
- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mend.istribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ a tau membuat dapat diaksesnya Informasi
- Elektronik clan/ atau Dokumen Elektronik yang mem~liki muatan yang melanggar kesusilaan
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan / a tau membuat dapat diaksesnya infonnasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja clan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya lnformasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.
Pasal29:
- Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Infonnasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi." Pasal 30:
- (I) Setiap Orang dengan sengaja dan tan pa hak a tau melawan hukum mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Jnfonnasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.
BAB III - TATA CARA PEMBUATAN KLASIFIKASI KEAMANAN DAN PENENTUAN HAK AKSES ARSIP
Pasal 31

:
- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
- (2) Setiap Orang dengan senga.ja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sister Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian lnformasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan UndangUndang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Undang-Undang.
BAB III - TATA CARA PEMBUATAN KLASIFIKASI KEAMANAN DAN PENENTUAN HAK AKSES ARSIP
Pasal 32

:
- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Jnformasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/ a tau Dokumen Elektronik kepada Si stem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.
- (3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.
BAB III - TATA CARA PEMBUATAN KLASIFIKASI KEAMANAN DAN PENENTUAN HAK AKSES ARSIP
Pasal 35

:
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipuJasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik."
PasaJ 36
'Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain." Pasal 37
"Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud daJam Pasal 27 sampai dengan PasaJ 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia."
4. PasaJ 3 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
PasaJ 3 huruf d
"menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
5. Pasal 7, Pasal 8, Pasal 168, Pasal 169, Pasal 189 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ten tang Kesehatan Pasal 7
2. Setiap Orang berhak untuk mendapatkan infonnasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab." PasaJ 8
Setiap Orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan."
BAB III - TATA CARA PEMBUATAN KLASIFIKASI KEAMANAN DAN PENENTUAN HAK AKSES ARSIP
Pasal 168

:
- (1) Untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang efektif dan efisien
2. diperlukan informasi kesehatan.
- (2) Informasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi dan melalui lintas sektor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB III - TATA CARA PEMBUATAN KLASIFIKASI KEAMANAN DAN PENENTUAN HAK AKSES ARSIP
Pasal 169

upaya untuk kepada masyarakat kesehatan daJam Pemerintah memberikan kemudahan memperoleh akses terhadap informasi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat."
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
PasaJ 189 ayat (2):
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang kesehatan;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kesehatan;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang kesehatan;
- d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/ a tau dokumen Iain ten tang tindak pidana di bidang kesehatan;
- e. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kesehatan;
- f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan;
6. Pasal 18, Pasal 20, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43 Undang­ Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Pasal 18:
- g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana di bidang kesehatan.
- (1) Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib mencatat/ merekam secara rinci pemakaian jasa telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna telekomunikasi.
- (2) Apabila pengguna memerlukan catatan/rekaman pemakaian jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara telekomunikasi wajib memberikannya.
- 3) Ketentuan mengenai pencatatan/ perekaman pemakaian jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB III - TATA CARA PEMBUATAN KLASIFIKASI KEAMANAN DAN PENENTUAN HAK AKSES ARSIP
Pasal 20

:
Setiap penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan prioritas pengiriman, penyaluran, dan penyampaian informasi penting menyangkut:
- a. Keamanan negara;
- b. Keselamatan jiwa manusia dan harta benda;
- c. Bencana alam;
- d. Marabahaya, dan atau
BAB III - TATA CARA PEMBUATAN KLASIFIKASI KEAMANAN DAN PENENTUAN HAK AKSES ARSIP
Pasal 40

:
- e. Wabah penyakit.
Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk a papun."
Dalam rangka pembuktian kebenaran pemakaian fasilitas telekomunikasi atas permintaan pengguna jasa telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi wajib melakukan kegiatan perekaman pemakaian fasilitas telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna jasa telekomunikasi dan dapat melakukan perekaman informasi sesuai dengan peraturan perundang­undangan yang berlaku". Pasal 42:
BAB III - TATA CARA PEMBUATAN KLASIFIKASI KEAMANAN DAN PENENTUAN HAK AKSES ARSIP
Pasal 41

:
- (1) Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jasa telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya.
- a. Permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu;
- (2) Untuk keperluan proses pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam infonnasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas:
- b. Permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang­Undang yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara permintaan dan pemberian rekaman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB III - TATA CARA PEMBUATAN KLASIFIKASI KEAMANAN DAN PENENTUAN HAK AKSES ARSIP
Pasal 43

:
Pemberian rekaman informasi oleh penyelenggara jasatelekomunikasi kepada pengguna jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan untuk kepentingan proses peradilan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), tidak merupakan pelanggaran Pasal 40.
BAB III - TATA CARA PEMBUATAN KLASIFIKASI KEAMANAN DAN PENENTUAN HAK AKSES ARSIP
Pasal 2

:
7. Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 ten tang Rahasia Dagang
"Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum".
BAB III - TATA CARA PEMBUATAN KLASIFIKASI KEAMANAN DAN PENENTUAN HAK AKSES ARSIP
Pasal 3

:
- a. Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.
- c. Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.
- b. Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.
- d. lnformasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.
5. Setelah melakukan identifikasi terhadap ketentuan hukum yang menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan klasifikasi keamanan dan penentuan hak akses arsip dinamis, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis fungsi unit kerja dalam organisasi dan analisis job description pada masingmasing jabatan.
- B. Analisis Fungsi Unit Kerja dalam Organisasi dan Job Description.
1. Analisis Fungsi Unit Kerja dalam Organisasi.
8. Analisis fungsi dalam organisasi dilakukan terhadap unit kerja yang menjalankan fungsi baik subtantif maupun fasilitatif dengan tujuan untuk menentukan fungsi strategis dalam organisasi. Fungsi substantif atau utama adalah kelompok kegiatan utama suatu organisasi sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan. Fungsi fasilitatif adalah kelompok kegiatan pendukung yang terdapat pada setiap organisasi misalnya sekretariat, keuangan, kepegawaian, dan lain-lain.
Conteh arsip yang dihasilkan berdasarkan analisis fungsi substantif yang mempunyai nilai strategis bagi individu, masyarakat, organisasi, dan negara antara lain:
- a. Dalam struktur organisasi Kementerian Pertahanan terdapat Badan Sarana Pertahanan. Salah satu fungsi Badan Sarana Pertahanan adalah di bidang pengelolaan sarana pertahanan. Kegiatan yang tercipta dari fungsi pengelolaan sarana pertahanan antara lain pengadaan jasa konstruksi dan sarana pertahanan, sertifikasi kelaikan, kodefikasi materiil, dan pengelolaan aset/barang milik negara di bidang pertahanan. Untuk kegiatan jasa konstruksi dan sarana pertahanan, contoh arsip yang dihasilkan adalah ketersediaan suku cadang peralatan pertahanan dari dalam maupun luar negeri. Berdasarkan analisis fungsi, arsip dari kegiatan tersebut dapat dipertimbangkan sebagai arsip rahasia, karena kegiatan tersebut mempunyai nilai strategis bagi negara.
- b. Dalam struktur organisasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terdapat Badan Geologi. Salah satu fungsi Badan Geologi adalah
mengungkap potensi geo-resources (sumber daya geologi) yang terdapat di suatu wilayah di Indonesia, seperti: migas, panas bu.mi, mineral dan air tanah, serta potensi geologi lainnya. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Badan Geologi mempunyai kegiatan pemetaan terhadap potensi sumber daya geologi. Kegiatan tersebut menghasilkan arsip berupa nama, luas wilayah, jumlah penduduk wilayah tersebut beserta peta. Berdasarkan analisis fungsi, arsip dari kegiatan tersebut dapat dipertimbangkan sebagai arsip rahasia, karena kegiatan tersebut mempunyai nilai strategis bagi negara.
- c. Salah satu unit organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika. Salah satu fungsi Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika adalah menjaga keamanan informasi. Arsip yang dihasilkan dari fungsi tersebut antara lain arsip yang berhubungan dengan daftar situs di internet terkait dengan jaringan teroris di Solo yang harus diblokir sehingga arsip yang tercipta dari fungsi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai arsip rahasia, karena kegiatan tersebut terkait dengan keamanan nasional.
Analisis Fungsi dari unit kerja dalarn organisasi dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:
Tabel I. Contoh Analisis Fungsi Unit Kerja Dalam Organisasi
| No. | Unit Keria | Fun i | Kesiatan | Arsio Tercipta | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1 | Badan Sarana Pertahanan, Kementerian Pertahanan | Melaksanakan pengelolaan sarana pertahanan | 1. Pengadaan jasa konstruksi & sarana pertahanan 2. Sertifikasi kelaikan 3. Kodefikasi Materiil 4. Pengelolaan asset /barang milik negara di bidang pertahanan | Arsip tentang ketersediaan suku cadang peralatan pertahanan | Dipertimbang kan rahasia |
| 2 | Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | Mengungkap potensi geo- resources (sumber daya geologi) yang terdapat di suatu wilayah di Indonesia | 1. Pemetaan migas 2. Permetaan panas bumi 3. Pemetaan mineral 4. Pemetaan air tanah | Arsip tentang nama, luas, jumlah penduduk beserta peta wilayah tersebut | Dipertimbang kan rahasia |
| 3 | Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika | Menjaga keamanan informasi | Memblokir situs yang mengandung SARA, Porno, dan yang dapat mengganggu keamanan negara | Arsip yang berhubungan dengan daftar situs di internet yang terkait dengan jaringan teroris di Solo yang harus diblokir | Dipertimbang kan rahasia |
Conteh arsip berdasarkan fungsi fasilitatif yang mempunyai nilai strategis bagi individu, masyarakat, organisasi, dan negara antara lain:
- a. Unit kepegawaian, dalam rangka melaksanakan fungsi pembinaan pegawai, unit kepegawalan melaksanakan kegiatan penyusunan personal file diantaranya meliputi disiplin pegawai, DP3, dan lain-lain. Arsip yang tercipta dari kegiatan ini dapat dipertimbangkan sebagai arsip rahasia karena mempunyai nilai bagi individu pegawai yang bersangkutan dan dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap masalah privacy.
- b. Unit keuangan, dalam rangka melaksanakan salah satu fungsi yaitu pengelolaan perbendaharaan, diantaranya melakukan kegiatan adrninistrasi pembayaran gaji. Arsip yang dihasilkan diantaranya adalah
daftar gaji, daftar potongan gaji pegawai, dan lain-lain yang dapat dipertimbangkan arsip rahasia karena mempunyai nilai bagi individu pegawai dan dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap masalah privacy.
2. Uraian Jabatan (Job Description)
- Selain analisis fungsi unit organisasi, perlu didukung adanya analisis sumber daya manusia sebagai penanggung jawab dan pengelola melalui analisis job description. Job description (uraian jabatan) adalah suatu catatan yang sistematis tentang tugas dan tanggung jawab suatu jabatan tertentu, yang diuraikan berdasarkan fungsi sebagaimana yang tercantum dalam struktur organisasi.
Uraian Jabatan berbentuk dokumen formal yang berisi ringkasan tentang suatu jabatan untuk membedakan jabatan yang satu dengan jabatan yang lain dalam suatu organisasi. Uraian jabatan disusun dalam suatu format yang terstruktur sehingga informasi mudah d.ipahami oleh setiap pihak yang berkaitan di dalam organisasi. Pada hakikatnya, uraian jabatan merupakan hal yang penting dalam pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi, dimana suatu jabatan dijelaskan dan diberikan batasan.
- a. ldentifikasi Jabatan, berisi informasi tentang nama jabatan dan bagian dalarn suatu organisasi;
Hal-ha! yang harus diperhatikan dalam Uraian Jabatan meliputi:
- b. Fungsi Jabatan berisi penjelasan tentang kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan struktur organisasi;
- c. Tugas-tugas yang harus dilaksanakan, bagian ini merupakan inti dari uraian jabatan; dan
- d. Pengawasan yang harus dilakukan dan yang diterima.
Penyusunan uraian jabatan harus dilakukan dengan baik agar mudah dimengerti, untuk itu diperlukan suatu proses terstruktur, yang dikenal dengan nama analisis jabatan.
Analisis jabatan adalah proses untuk memahami suatu jabatan dan kemudian menuangkannya ke dalam format agar orang lain mengerti tentang suatu jabatan. Prinsip penting yang harus d.ianut dalam melakukan analisis jabatan, yaitu:
- a. Analisis dilakukan untuk memahami tanggung jawab setiap jabatan dan kontribusi jabatan terhadap pencapaian hasil atau tujuan organisasi. Dengan analisis ini, maka uraian jabatan akan menjadi daftar tanggung jawab.
- b. Yang dianalisis adalah jabatan, bukan pemegangjabatan.
- c. Kondisi jabatan yang dianalisis dan dituangkan dalam uraian jabatan adalah kondisi jabatan pada saat dianalisis berdasarkan rancangan strategi dan struktur organisasi.
Dari analisis jabatan, dapat dilihat pejabat yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap tingkat/ derajat klasifikasi keamanan dan mempunyai hak akses arsip dinamis. Untuk itu, dapat d.igolongkan personil tertentu yang diberi wewenang dan tanggung jawab dalam pembuatan, penanganan, pengelolaan keamanan informasi dan diberi hak akses arsip dinamis. Penggolongan personil untuk menjamin perlindungan pengamanan infonnasi dan mempunyai hak akses arsip dinamis terdiri dari penentu kebijakan, pelaksana, dan pengawas. Tanggung jawab tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut:
Penentu kebijakan
- 1) Menentukan tingkat/derajat klasifikasi keamanan dan hak akses arsip dinamis;
- 2) Memberikan pertimbangan atau alasan secara tertulis mengenai pengklasifikasian keamanan dan penentuan hak akses arsip dinamis;
- 3) Menentukan sumber daya manusia yang bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan dalam mengamankan infonnasi dalam arsip dinamis yang telah diklasifikasikan keamanannya; dan
Pelaksana kebijakan
- 4) Menuangkan kebijakan, dasar pertimbangan, dan sumber daya manusia yang bertanggung jawab da1am suatu pedoman, petunjuk pelaksanaan, atau petunjuk teknis.
- I) Memahami dan menerapkan klasifikasi keamanan dan hak akses arsip dinamis sesuai dengan kewenangan yang sudah ditetapkan;
- 2) Melaksanakan pengelolaan arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi keamanan dan hak akses arsip dinamis sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan;
- 3) Merekam semua pelanggaran yang ditemukan;
- 5) Menjamin bahwa implementasi tingkat klasifikasi keamanan dan hak akses arsip dinamis telah dikoordinasikan dengan pejabat yang terkait secara tepat;
- 4) Melaporkan semua tindakan penyimpangan dan pelanggaran;
- 6) Menjamin informasi yang berada dalam kendali pejabat yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap tingkat klasifikasi keamanan dan mempunyai hak akses arsip dinamis telah dilindungi dari kerusakan fisik dan dari akses, perubahan, serta pemindahan ilegal berdasarkan standar keamanan;
Pengawas
- 7) Mengidentifikasi semua kebutuhan dalam rangka menjamin keamanan informasi dan hak akses arsip dinamis yang terdapat dalam arsip yang telah diklasifikasikan keamanannya.
- 1) Menindaklanjuti pelanggaran dan penyimpangan yang ditemukan; dan
- 2) Melaporkan semua dugaan pelanggaran dan penyimpangan kepada penentu kebijakan.
Contoh penggolongan personil dalam suatu organisasi untuk menjamin perlindungan keamanan informasi dan hak akses arsip dinamis adalah:
- a. Penentu kebijakan adalah pejabat yang mempunyai fungsi, tugas, tanggung jawab, dan kewenangan kedinasan ke luar dan ke dalam instansi seperti: Pimpinan tertinggi sampai dengan eselon 2 pada instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau eselon 3 pada instansi setingkat Balai/UPT/Kantor;
- b. Pelaksana kebijakan adalah pejabat pada unit kerja yang melaksanak.an fungsi dan tugas organisasi setingkat eselon 3 dan 4, seperti: Kepala Bidang/Kepala Bagian/Kepala Sub Direktorat, Kepala Sub Bidang/ Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi pada pusat/ direktorat/ biro;
- c. Pengawas adalah pejabat yang mempunyai fungsi dan tugas pengawasan, seperti: inspektur / auditor pada inspektorat, pengawas intern pada Satuan Pengawas Intern (SP!).
3. Analisis Risiko
- Setelah dilakukan analisis fungsi unit kerja dalam organisasi dan job description, kemudian dilakukan analisis risiko. Analisis risiko dipergunakan untuk memberikan pertimbangan terhadap pengklasifikasian keamanan dan hak akses arsip dinamis karena apabila diketahui oleh orang yang tidak berhak, kerugian yang dihadapi jauh lebih besar daripada manfaatnya. Risiko tersebut dapat berdampak terhadap keamanan individu, masyarakat, organisasi, dan negara.
Contoh: analisis risiko
- a. Arsip yang berhubungan dengan ketersediaan peralatan pertahanan, seperti misalnya pembelian pesawat tempur dari luar negeri dan
pembelian senjata. Setelah dilakukan analisis risiko, hasil analisis menyimpulkan:
- I) Jika arsip tentang pembelian pesawat perang dan senjata tersebut dibuka, maka risiko yang dapat timbul antara lain membahayakan potensi pertahanan negara.
- 2) Jika arsip ditutup, maka kemungkinan risiko yang dapat timbul tidak ada sehingga lebih baik dikategorikan rahasia atau sangat rahasia.
3. Berdasarkan analisis risiko tersebut, kewenangan hak akses arsip dinamis hanya terdapat pada penentu kebijakan sesuai dengan kewenangannya.
- b. Arsip yang berhubungan dengan potensi wilayah. Setelah dilakukan analisis risiko, hasil analisis menyimpulkan:
- I) Bila arsip diketahui publik, maka akan menimbulkan dampak pengeksploitasian potensi kekayaan negara oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
- 2) Bila arsip ditutup kemungkinan risiko yang dapat timbul tidak ada sehingga lebih baik dikategorikan rahasia atau sangat rahasia.
7. Berdasarkan analisis risiko tersebut, kewenangan hak akses arsip dinamis hanya terdapat pada penentu kebijakan.
Arsip rencana tata kota.
- I) Bila arsip dirahasiakan, maka kemungkinan risiko yang akan timbul adalah disalahgunakan oleh pejabat yang berwenang karena tidak ada kontrol dari masyarakat.
- 2) Bila arsip diketahui oleh publik maka akan ada kontrol dan koreksi, sehingga lebih baik dikategorikan sebagai arsip biasa dan dapat diakses oleh masyarakat.
4. Pen en tuan Kategori Klasifikasi Keamanan
4. Berdasarkan identifikasi ketentuan hukum, analisis fungsi unit kerja dalam organisasi dan job description serta analisis risiko, dapat ditentukan kategori klasifikasi keamanan, yaitu:
- a. Sangat Rahasia apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa;
- b. Rahasia apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro. Apabila infonnasi yang terdapat dalam arsip bersifat sensitif bagi lembaga/ organisasi akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi;
- c. Terbatas apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga pemerintahan, seperti kerugian finansial yang signifikan;
- d. Biasa/Terbuka apabila dibuka untuk umum tidak membawa dampak apapun terhadap keamanan negara.
Penentuan keempat tingkat klasifikasi keamanan tersebut disesuaikan dengan kepentingan dan kondisi setiap lembaga. Di suatu lembaga, dimungkinkan untuk membuat sekurang-kurangnya 2 (dua) tingkat/derajat klasifikasi keamanan arsip dinamis. Setelah dibuat tingkat kategori klasifi.kasi keamanan arsip, selanjutnya dapat dituangkan dalam Daftar Arsip Dina.mis berdasarkan klasifikasi keamanan dengan rnemperhatikan item-item sebagaimana diatur dalam BAB IV.
Prosedur penyusunan Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses Arsip Dinamis, dapat digambarkan dengan bagan alur sebagai berikut:
5. Penggolongan Hak Akses Arsip Dinamis
Berdasarkan identifikasi ketentuan hukum, analisis fungsi unit kerja dalam organisasi, analisis job description, analisis risiko, dan penentuan kategori klasifikasi keamanan, dapat ditentukan penggolongan pengguna yang berhak mengakses terhadap arsip dinamis, yaitu:
- a. Pengguna yang berhak di lingkungan internal instansi
- 1) Penentu Kebijakan mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Pimpinan tingkat tertinggi mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya.
- b) Pimpinan tingkat tinggi (satu tingkat di bawah pimpinan tingkat tertinggi) mempunyai kewenangan untuk. mengakses seluruh arsip
5. yang berada di bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk infonnasi yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi dan yang satu tingkat dengan unit di luar unit kerjanya, kecuali telah mendapatkan izin.
- c) Pimpinan tingkat menengah [satu tingkat di bawah pimpinan tingkat tinggi) mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk infonnasi yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi, pimpinan tingkat tinggi, dan yang satu tingkat dengan unit di luar unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin.
- 2) Pelaksana kebijakan mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya dengan tingkat klasifikasi biasa, tetapi tidak diberikan hak akses untuk arsip dengan tingkat klasifikasi terbatas, rahasia, dan sangat rahasia yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi, pimpinan tingkat tinggi, pimpinan tingkat menengah, dan yang satu tingkat di atas unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin.
- 3) Pengawas internal mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ undangan, seperti pengawasan yang dilakukan oleh lnspektorat Jenderal/ lnspektur Utama Kementerian/Lembaga dan Satuan Pengawas Internal (SP!)
- b. Pengguna yang berhak di lingkungan eksternal instansi
- 1) Publik mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip dengan kategori biasa/ terbuka.
- 2) Pengawas ekstemal mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan ekstemal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­undangan, seperti pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP)
- 3) Aparat penegak hukum mempunyai hak untuk mengakses arsip pada pencipta arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditangani dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan hukum.
Dalam rangka pelaksanaan klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, pengguna yang berhak untuk mengakses arsip dinamis sebagaimana tabel berikut:
0 h Anali. 'Fun, 'U ' Ke 'Dal T bel 1 C a onto $IS 1gs1I rut ena am rgan1sast
| No. | Tingkat Klasifikasi Keamanan dan Akses | Penentu Kebijakan | Pelaksana Kebijakan | Pengawas Internal/ Eksternal | Publik | Penegak Hukum |
|-------|------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|----------|-----------------|
| 1 | Biasa/ Terbuka | | v | v | V | V |
| 2 | Terbatas | | - | v | - | v |
| 3 | Rahasia | 4 | - | V | - | V |
| 4 | Saneat Rahasia | v | - | v | - | v |
- a. Arsip Berklasifikasi Sangat Rahasia, hak akses diberikan kepada pimpinan tertinggi lembaga dan yang setingkat di bawahnya apabila sudah diberikan izin, pengawas internal/ ekstemal dan penegak hokum,
- b. Arsip Berklasifikasi Rahasia, hak akses diberikan kepada pimpinan tingkat tinggi dan setingkat di bawahnya apabila sudah diberikan izin, pengawas internal/ eksternal dan penegak hokum,
- c. Arsip Berklasifikasi Terbatas, hak akses diberikan kepada pimpinan tingkat menengah dan setingkat di bawahnya apabila sudah diberikan izin, pengawas internal/eksternal dan penegak hokum,
- d. Arsip Berklasifikasi Biasa/Terbuka, hak akses diberikan kepada semua tingkat pejabat dan staf yang berkepentingan.
6. Pengamanan Tingkat Klasifikasi
Berdasarkan tingkat Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, maka pencipta arsip mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan melaksanakan pengamanan fisik arsip dinamis maupun informasinya sesuai dengan tingkat klasifikasi, antara lain dalam penyimpanan dan penyampaian sebagai berikut:
1.
- Penyimpanan Penyimpanan dalam rangka penanganan fisik maupun informasi arsip dinamis sesuai dengan tingkat klasifikasi dapat dilakukan dengan memparhatikan media arsip. Pengaturan pengguna arsip serta prasarana dan sarana sebagaimana bagan di bawah ini:
Tabel 3. Tabel Pengamanan Arsip Dinamis Sesuai Dengan Tingkat Klasifikasi Keamanan.
| | TINGKAT KLASIFTKASL KEAMANAN | MEDIA ARSIP | MEDIA ARSIP | MEDIA ARSIP | MEDIA ARSIP | MEDIA ARSIP | MEDIA ARSIP |
|-----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO. | | Arsip Konvensional | Arsip Konvensional | Arsip Konvensional | Arsip Elektronik | Arsip Elektronik | Arsip Elektronik |
| | | Arsip | Pengguna | Prasarana & Sarana | Arsip | Pengguna | Prasarana & Sarana |
| • | Bia.sa/ Terbuk | lake a.a perryaratan dan prosedur khusus | Penguna yang berasad dart ckstern.a dan internal yang merpunyai ha.k a.k.ses | Hal memerlulean prasaran.a dan $aran.a khuus | Dock-up tar teratur untuk tuyuan pemulihan sister dala mangka menjamin autent#sit.as arsip | Perggua yang bera.sal dari ekcsternal dan internal yang mempunyai hak a.kc.9es | Tdak memerlua prasaran.a dan saran.a khusus |
| 2 | Terbeatas | Ada persyaratan dan prosedur desar member~kean cap TERBATAS pada fisik arsip | Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas internal dan ekesernal serta peneak hukum | Diperluka terpat penyimpeana yang aman | L.Back up 9ca.a tenatur untuk tujan pemulihan sister dalam mangka menjamin autentisitas arip 2.Fe-file elektrorik (tenrasuk database] harus dilindugi terhadap pengunasac internal at.au olch pihake-pihake eksternal | LAutentikai penesuna (nama penguna/ password atau ID digtad) 2 Penggunan untuk log in pada tinglat individual | L. Autentikasi server 2.Langkah-lacngkaeh keaanan dengan Operating System khusus at.a aplikasi khusus 3.Firewall dan sister- sister srta prosedur- prosedur deteksi terhadap intrusi |
| 3. | Rahasi | .Ada peryaca.tan da prosedur rahasia dengan memberikan cap RAHASIA" pada fist arsip 2.Tak sembarange n meletakkan arsip/ dokumen yang bersifat mahasia | Dibatas haya untuk penentu lee bijalcn, pengawas internal dan cistern.al serta peesak hukum | Lok.as an dengan a.k.es yang terbata | I. Baek-up score teratur untuk uuan pemubihan sister dalam rang/a menjain autentisitas arsip 2.Fe-file eiektronik (tenmask database harus dilindung terhadap penggunaan internal atau oleh pihak-pihak eksternal | L.Hanya staf yang ditunjuk oleh kementerian at.au organisasi dan tinglat di atasnya yang dapat mengales arsip tersebut 2Auentkcast penggsuna (nama pengguna/ password atau t digital] 3.Penggunaan untuk log in pada tingkat individual | .Langkah-langkah lean.an dengan Operating Stem khusus atau plikasi kusus 2 Frewal srta sister- item dan prosedur- prosedur deteksi terhadap intrusi. Firewall adala.h sistem untuk meindungi koputer atau jaringan dari a.kses komputer lain yang tidak memilile ha untue mengakses komputer atau jaringan kita |
| 4, | Sangat Rahasia | Ada pensryaura.tan dan prosedur fahasi dengan member~lean cap SANGAT RAHASLA" pada fisik arsip | Dibaas hanya untuk Penentu cbialcan, Pengawaan, dan Peregak Hukum | .Disimpan dalam 0.a yang sangat aman, dengan penelusuran jejak akcses 2.Penerapan kcbijala Meja harus bersih | l. Dael-gp secara teratur untuk tuuan perulihan sister dalam rangkna menjamin atentisitas arip 2.File-fe lektrornike (termauk database) harus duindungi terhadap penesnaan internal ta\ olch pthakc- pihak ekstem.al | LAutentikasi penguna (naura penguna/passwor d ata Ip digital 2. Peng&unaan untuk log in pada tingkat individual | L.Autentkcas server 2.Langlah-langkn.h keaura.an dengan Operating Sstem khusus at.au aplikasi khusus 3.Firewall dan sstere sistem dan prosedur- prosedur deteksi terhadap intrusi. |
Catatan:
Ketentuan tentang back up pada arsip elektronik yang berlaku pada arsip dengan klasifikasi sangat rahasia meliputi juga ketentuan yang berlaku pada arsip dengan ketentuan rahasia dan terbatas. Ketentuan tentang back up pada arsip elektronik yang berlaku pada arsip dengan klasifikasi terbatas dengan metode back up yang sesuai dengan tingkatan klasifikasi keamanan.
2. Penyampaian
Penyampaian dalam rangka penanganan fisik maupun informasi arsip dinamis sesuai dengan tingkat klasifikasi dapat dilakukan melalui pengiriman yang dilindungi sebagaimana tabel di bawah ini:
Inf Tbl4Prsed P a e 0 ur eng1n1man ormas1
| NO. | TINCKAT/ KLASIFIKASI | DERAJAT | ARSIP KONVENSIONAL | ARSIP ELEKTRONIK |
|-------|------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. | Biasa/Terbuka | | Tidak ada persyaratan prosedur khusus. | Tidak ada prosedur khusus. |
| 2. | Terbatas | | Amplop segel. | Apabila pesan elektronik atau email berisi data tentang informasi personal, harus menggunakan enkripsi, email yang dikirim dengan ala.mat khusus, password, dan lain-lain. |
| 3. | Rahasia | | 1. Menggunakan warna kertas yang berbeda 2. Diberi kode rahasia 3. Menggunakan amplop dobcl 4.Amplop segel, Stempel rahasia. 5. Konfirmasi tanda terima. 6.Harus dikirim melalui orang yang sudah dibcri wewenang dan tanggung jawab terhadap pengendalian arsip/ dokumen rahasia. | |
| 4. | Sangat Rahasia | | l. Menggunakan warna kertas yang berbeda. 2. Menggunakan amplop dobcl bersegel. 3. Audit jejak untuk setiap tit:i.k akses (misal: tandatangan). 4. Harus dikirim melalui orang yang sudah diberi wewenang dan tanggung jawab terhadap pengendalian arsip/dokumen rahasia. | 1. Harus ada konfirmasi dari penerima pesan elektronik atau email. 2 Menggunakan perangkat yang dikhususkan bagi pesan elektronik atau email rahasia. 3. Menggunakan persandian atau kriptogra.fi 4. Harus ada pelacakan akscs informasi untuk suatu pesan elektronik atau email. |
Catatan: ketentuan yang berlaku pada arsip dengan klasifikasi sangat rahasia meliputi juga ketentuan yang berlaku pada arsip dengan klasifikasi rahasia dan terbatas. Ketentuan yang berlaku pada arsip dengan klasifikasi rahasia meliputi juga ketentuan yang berlaku pada arsip dengan klasifikasi terbatas.