UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 1964
Tentang BANK TABUNGAN NEGARA.
Berlaku: 2 TAHUN 1964
N/A
Preamble

Menimbang : a. bahwa untuk berhasilnya pembangunan Negara perlu dikerahkan semua modal dan potensi nasional serta digerakkan segala usaha dan kegiatan menuju cita-cita masyarakat Indonesia yang adil dan makmur;
- b. bahwa penabungan selain merupakan alat untuk membangkitkan dan memupuk kesadaran masyarakat akan kemanfaatan menabung, merupakan pula alat untuk mengerahkan modal guna pembangunan;
- c. bahwa Bank Tabungan Pos yang diatur dengan Undang-undang No. 36 tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 86) yang namanya telah diganti menjadi Bank Tabungan Negara oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 Tahun 1963 (Lembaran Negara Tahun 1963 No. 62) pada hakekatnya tidak sesuai lagi dengan perkembangan revolusi nasional-demokratis sekarang ini;
- d. bahwa untuk itu perlu Bank Tabungan Negara menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1963 ditiadakan dengan mendirikan sebuah Bank Tabungan Negara yang baru;
Mengingat : Pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1 Undang-undang Dasar;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
MEMUTUSKAN :
- Mencabut : 1. Undang-undang No. 36 tahun 1953 tentang Bank Tabungan Pos (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 86);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1963 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang No. 36 tahun 1963 tentang Bank Tabungan Pos (Lembaran-Negara tahun 1963 No.62);
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG BANK TABUNGAN NEGARA.
N/A
Pasal 1

.
Tentang tempat kedudukan dan dana.
- (1) Pemerintah Republik Indonesia mendirikan Bank Tabungan Negara yang berkedudukan di Jakarta.
- (2) Bank Tabungan Negara adalah badan hukum dan mempunyai cabang-cabang.
N/A
Pasal 2

.
Tentang pimpinan.
- (1) Bank Tabungan Negara dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya empat orang Direktur.
- (2) Kecuali sebagaimana yang ditetapkan dalam ayat (3) pasal ini, Direksi mewakili Bank Tabungan Negara di dalam dan di luar hukum.
Perwakilan ini mengandung hak substitusi.
- (3) Dalam hal kepentingan Bank Tabungan Negara bertentangan dengan kepentingan Direksi, maka bank itu diwakili oleh Direksi Bank Indonesia.
- (4) Direktur Utama dan para Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia atas usul Menteri Urusan Bank Sentral. Menteri menetapkan gaji dan penghasilan lain dari para anggota Direksi dengan ## Pasal 10
Tentang pembelian surat hutang untuk kepentingan penabung.
- (1) Direksi Bank Tabungan Negara dengan persetujuan Direksi Bank Indonesia menetapkan peraturan tentang cara pembelian dan. penjualan surat hutang untuk kepentingan penabung dan pula menetapkan jumlah-jumlah komisi, upah penitipan dan ongkosongkos lain yang dapat diminta oleh Bank Tabungan Negara dari penabung.
- (2) Surat-surat hutang yang dititipkan pada Bank Tabungan Negara, oleh Bank Tabungan Negara dititipkan lagi dengan terbuka pada Bank Indonesia dengan membayar upah penitipan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Surat-surat hutang itu jikalau diminta oleh penabung diberikan lagi kepadanya atau kepada orang lain yang dikuasakan olehnya.
N/A
Pasal 11

.
Tentang biaya menjalankan usaha Bank Tabungan Negara dan Dana Cadangan.
- (1) Segala pengeluaran uang yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha Bank Tabungan Negara dibiayai dengan sisa perbedaan antara bunga yang didapat dari obyek-obyek perbungaan dan bunga yang dibayar kepada penabung. Jikalau masih ada sisa lagi, maka dari uang itu didirikan dana cadangan yang diperbungakan kepada obyek-obyek termaksud pada pasal 9 ayat (1), kecuali dalam hal yang disebut pada ayat (2) pasal ini.
- (2) Untuk menjalankan pekerjaannya, Bank Tabungan Negara boleh membeli atau memperoleh dengan jalan lain barang-barang tidak bergerak, baik yang tunduk pada Hukum Adat maupun hukum lain yang berlaku di Indonesia.
- (3) Pengeluran uang untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pasal ini, termasuk juga pembaharuan atau pengluasan bangunan-bangunan dilakukan oleh Direksi, dengan persetujuan Direksi Bank Indonesia.
N/A
Pasal 12

.
Tentang maksud Dana Cadangan.
- (1) Dana Cadangan tersebut dalam pasal 11 ayat (1) disediakan untuk:
- a. menutup kerugian yang mungkin diderita dalam menyelenggarakan pekerjaan oleh Bank Tabungan Negara.
- b. melakukan pembayaran kembali kepada penabung, bilamana kekayaan lainnya Bank Tabungan Negara tidak mencukupi untuk keperluan itu.
- (2) Jikalau Dana Cadangan itu telah habis terpakai dan Pemerintah sesuai dengan jaminannya tersebut pada pasal 6 telah memberikan uang muka kepada Bank Tabungan Negara, maka uang yang kemudian akan dapat disisihkan untuk Dana Cadangan itu harus terlebih dahulu dipakai untuk membayar kembali uang muka tersebut.
N/A
Pasal 13

.
Tentang bea meterai.
Segala surat bukti untuk penabungan dan pembayaran kembali uang tabungan oleh Bank Tabungan Negara dibebaskan dari bea meterai. Juga dibebaskan dari bea meterai tanda-tanda yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk penitipan terbuka menurut pasal 9 ayat (2).
N/A
Pasal 14

.
Tentang likwidasi.
Bilamana Bank Tabungan Negara dilikwidir, maka segala harta benda, hak-hak dan kewajibannya dengan sendirinya beralih kepada Negara.
N/A
Pasal 15

.
Tentang peralihan hak dan kewajiban
Bank Tabungan Pos.
- (1) Bank Tabungan Pos yang diatur dalam Undang-undang No. 36 tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 86) yang namanya telah diganti menjadi Bank Tabungan Negara oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1963 (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 62), dengan Undang-undang ini ditiadakan dengan mendirikan Bank Tabungan Negara termaksud pada pasal 1.
- (2) Segala hak dan kewajiban, kekayaan dan perlengkapan serta usahanya dialihkan kepada Bank Tabungan Negara termaksud pada ayat (1) di atas.
N/A
Pasal 16

.
Tentang nama Undang-undang dan berlakunya.
Undang-undang ini dapat disebut,,Undang-undang Bank Tabungan Negara" dan mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam LembaranNegara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta. pada tanggal 25 Mei 1964. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 1964. WAKIL SEKRETARIS NEGARA, ttd SANTOSO, S.H. Brig. end. T.N.I.
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 NOMOR 51
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
Preamble

I. UMUM.
Pada tanggal 22 Juni 1963 Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1963 tentang "Perubahan dan Tambahan Undangundang No. 36 tahun. 1953 tentang Bank Tabungan Pos", dengan maksud untuk melaksanakan penggantian nama dan pemindahan Bank Tabungan Pos dari lingkungan bidang distribusi di bawah kekuasaan Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata dimana Bank tersebut semula berada sebagai akibat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 94 tahun 1967 menjadi Bank Tabungan Negara dalam lingkungan Bidang Keuangan di bawah kekuasaan Menteri Urusan Bank Sentral.
Sementara itu, agar dapat menuju ke arah terwujudnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/ tahun 1960, serta untuk menyesuaikan Peraturan yang kini berlaku bagi Bank Tabungan Negara dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan, maka fungsi Bank Tabungan sebagai alat utama dibidang perbankan dalam menghimpun tabungan di dalam masyarakat, di samping berusaha atas dasar imbangan antara hasil dan ongkos juga bertujuan untuk membangkitkan dan memupuk kesadaran masyarakat akan kemanfaatan menabung.
Berhubung penyesuaian tersebut di atas memerlukan perubahan-perubahan di dalam organisasi dari cara kerja, maka Pemerintah menganggap lebih tepat untuk mendirikan suatu Bank Tabungan Negara berdasarkan Undang-undang ini sebagai ganti dari Bank Tabungan Negara yang telah ditiadakan.
Perlu dijelaskan, bahwa peraturan baru ini tidak akan menghentikan hubungan kerjasama yang selama ini ada antara Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata c.q. P.N. Postel dengan Bank Tabungan Negara, antara lain dalam penyelenggaraan administratif dari kegiatan-kegiatan Bank tersebut.
PENJELASAN
Pasal 1

.Ayat 1: Cukupjelas.Ayat 2: Jumlah dan tempat kedudukan cabang-cabang dari Bank ini ditetapkan menurut kebutuhan oleh Direksi Bank Tabungan Negara dengan persetujuan Direksi Bank Indonesia.##
PENJELASAN
Pasal 2

Ayat 2: Mengingat luasnya bidang pekerjaan yang menjadi tugas Bank Tabungan Negara, dipandang perlu bahwa Bank ini dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya empat orang Direktur.

Ayat 2 dan 3 : Cukup jelas.Ayat 4 dan 10: Maksud ayat ini ialah supaya tercapai keseragaman dalam kedudukan hukum, gaji dan penghasilan-penghasilan lain dari anggota Direksi/pegawai Bank dengan Bank-bank lain milik Negara.Ayat 5 s/d 8 : Cukup jelas.Ayat 9 : Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dikirimkan laporan neraca tahunan perhitungan penerimaan dan pengeluaran beserta segala penjelasan dan perhitungan Bank Tabungan Negara yang telah disahkan oleh Direksi Bank Indonesia.##
PENJELASAN
Pasal 3

.Pada tempatnya bahwa Bank Tabungan Negara sebagai bank milik Negara ditempatkan dibawah pengawasan Bank Indonesia selaku Bank Sentral.##
PENJELASAN
Pasal 4

.Dalam mengatur jenis dan cara penabungan diusahakan agar penabung mendapat menfaat sebesar-besarnya dengan memperhatikan kepentingan Bank sebagai lembaga milik Negara.##
PENJELASAN
Pasal 5 dan 6.

Cukup jelas##
PENJELASAN
Pasal 7

.Ayat 1 : Dalam menentukan suku-bunga diusahakan adanya ketetapan yang pantas, tidak merugikan kepentingan penabung pada umumnya disatu pihak dan tidak pula membahayakan kelangsungan hidup Bank Tabungan Negara yang harus membiayai sendiri segala usahanya.ayat 2 s/d 9 : Cukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 8

.Seperti halnya penjelasan
PENJELASAN
Pasal 9

.ayat 1 : Dalam mengatur perbungaan diutamakan perbungaan pada obyek-obyek pembangunan/produksi yang diharapkan dapat mendatangkan kemakmuran pada masyarakat desa dan pengusaha kecil.ayat 2 : Cukup jelas.
PENJELASAN
Pasal 10

, 11, 12 dan 13 Cukup jelas.##
PENJELASAN
Pasal 14

.Mengingat bahwa pengawasan atas pimpinan Bank Tabungan Negara dilakukan oleh Direksi Bank Indonesia, maka dalam hal terjadi likwidasi Bank Tabungan Negara, Bank Indonesia yang berkewajiban mengambil alih segala hak dan kewajiban Bank Tabungan Negara.##
PENJELASAN
Pasal 15

.Agar segala sesuatunya mengenai Bank Tabungan Negara menurut Undangundang ini dapat segera berjalan dengan lancar, maka disamping menerima segala hak dan kewajiban, usaha dan kekayaan dari Bank Tabungan Negara menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1963, dialihkan pula sebagai perlengkapan termasuk para pegawainya.##
PENJELASAN
Pasal 16

.Cukup jelas.TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2650