PERATURAN BUPATI BUPATI Nomor 17 Tahun 2015
Tentang BUPATI LUWU,
Berlaku: 14 TAHUN 2016
N/A
Preamble

Menimbang :
Mengingat :
BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : 14 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUWU,
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan
Bab VI - Keuangan dan Kekayaan Desa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu diatur Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Luwu.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Luwu.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demoktis.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung-jawaban keuangan desa.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan.
16. Pendapatan desa adalah semua penerimaan yang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali desa.
17. Pendapatan Asli Desa, selanjutnya disingkat PADesa adalah pendapatan yang diperoleh desa bersumber dari hasil usaha desa, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.
18. Pendapatan transfer adalah pendapatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
20. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Belanja desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
22. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
23. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
24. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa;
25. Sekretaris Desa adalah koordinator dan verifikator pelaksana pengelolaan keuangan desa.
26. Kepala Urusan atau perangkat desa lainnya adalah unsur pemerintah desa yang bertindak selaku Pelaksana Kegiatan.
27. Bendahara adalah Kepala Urusan yang membidangi urusan keuangan atau perangkat desa lainnya atau staf pada Urusan yang membidangi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa;
28. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan;
29. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APB Desa melalui rekening kas desa;
30. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APB Desa melalui rekening kas desa;
31. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa;
32. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pedapatan desa dengan belanja desa;
33. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
34. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
35. Kewenangan desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
36. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
37. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
38. Keadaan darurat adalah keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak yang mempunyai kecenderungan atau potensi tingkat membahayakan baik bagi keselamatan manusia, harta benda maupun lingkungan, seperti dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
39. Kejadian Luar Biasa, yang selanjutnya disingkat KLB, adalah meningkatnya kejadian dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurung waktu tertentu dan merupakan keadaan yang menjurus pada terjadinya wabah.
40. Musyawarah desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
Bab VI - Keuangan dan Kekayaan Desa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu diatur Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
Pasal 9

- (1) Kepala Urusan atau Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya dengan memperhatikan beban kerja masing-masing perangkat desa.
- (2) Dihapus.
- (3) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APB Desa;
- c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
- f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
3. Ketentuan Pasal 12 ayat 1 diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan satu (1) ayat yakni ayat (1a), sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:
Bab VI - Keuangan dan Kekayaan Desa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu diatur Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
Pasal 12

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dijabat oleh Kepala Urusan yang membidangi keuangan atau perangkat desa lainnya atau Staf pada Urusan yang membidangi keuangan;
2. (1a) Bendahara sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak memiliki hubungan suami atau isteri dari kepala desa;
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
Bab VI - Keuangan dan Kekayaan Desa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu diatur Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
Pasal 19

a
Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:
- a. paling sedikit 70% ( tujuh puluh per seratus ) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- b. paling banyak 30% ( tiga puluh per seratus ) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
2. operasional pemerintahan Desa;
3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
4. insentif rukun tetangga dan rukun warga
5. Ketentuan Pasal 22 ayat (6) diubah, huruf h diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf l dan huruf m, sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:
Bab VI - Keuangan dan Kekayaan Desa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu diatur Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
Pasal 22

- (1) Kelompok belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jenis belanja antara lain:
- a. belanja bahan pakai habis;
- b. belanja jasa kantor;
- c. belanja pemeliharaan;
- d. belanja sewa sarana mobilitas;
- e. belanja sewa alat berat;
- f. belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
- g. belanja pakaian dinas dan atributnya dan pakaian kerja;
- h. belanja perjalanan;
- i. upah kerja;
- j. honorarium;
- k. pembelian barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat;
- l. pemberian uang kepada masyarakat/kelompok masyarakat;
- m. belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis;
- n. tunjangan sidang; dan
- o. belanja barang dan jasa lainnya.
- (3) Pemberian barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.
- (4) Bantuan uang kepada masyarakat/kelompok masyarakat/ lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l diberikan dalam bentuk uang penghargaan, beasiswa, insentif, uang operasional, dan santunan.
- (5) Pemberian uang beasiswa dan/atau santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan antara lain kepada:
- a. siswa berprestasi;
- b. masyarakat berprestasi;
- c. masyarakat miskin; dan
- d. masyarakat atau orang terlantar;
- (6) Bantuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan antara lain kepada:
- a. pengurus RT/RW;
- b. guru PAUD/TK berstatus Non PNS;
- c. guru TPA;
- d. guru mengaji;
- e. guru sekolah minggu;
- f. imam desa;
- g. khatib;
- h. bidan desa dan/atau Perawat berstatus sukarela (non PNS) yang tidak mendapat bantuan operasional dari Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu;
- i. kader pemberdayaan masyarakat;
- j. kader Posyandu;
- k. kader bina keluarga Balita;
- l. petugas PPKB Desa; dan
- m. petugas perpustakaan Desa
- (7) Bantuan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan antara lain kepada:
- a. lembaga kemasyarakatan desa;
- b. lembaga keagamaan desa;
- c. lembaga sosial dan budaya tingkat desa; dan
- d. lembaga lainnya yang diakui keberadaannya oleh pemerintah desa.
- (8) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
Bab VI - Keuangan dan Kekayaan Desa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu diatur Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
Pasal 36

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- (2) Dalam rangka pengelolaan kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Desa membuka rekening giro pada bank milik pemerintah.
- (3) Penunjukan bank milik pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan diberitahukan kepada BPD.
- (4) Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa serta dibubuhi stempel Pemerintah Desa.
- (5) Penerimaan pendapatan desa yang berupa uang harus disetor ke rekening kas desa paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterima uang tersebut oleh bendahara desa.
- (6) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
Bab VI - Keuangan dan Kekayaan Desa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu diatur Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
Pasal 37

- (1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- (2) Kepala desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya.
- (3) Bendahara desa dapat menyimpan uang tunai dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- (4) Besarnya uang tunai yang dapat disimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak Rp. 20.000.000,00 ( duapuluh juta rupiah ).
Bab VI - Keuangan dan Kekayaan Desa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu diatur Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
Pasal 46

- (1) Penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (4) Bendahara desa wajib mengarsipkan Surat Pertanggungjawaban seluruh kegiatan yang bersumber dari APB Desa sebagai salah satu dokumen pengelolaan keuangan desa.
- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
Bab VI - Keuangan dan Kekayaan Desa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu diatur Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
Pasal 53

Kode Kegiatan menurut Bidang Kewenangan Desa, Kode Rekening, Format Peraturan Desa tentang APB Desa, Format Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, Rencana Anggaran Biaya, Buku Pembantu Kas Kegiatan, Surat Permintaan Pembayaran, Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Format Penatausahaan Keuangan, Format Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa, dan Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa, serta Standar Harga Satuan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 14, Pasal 30, Pasal 39, Pasal 41 huruf a dan huruf b, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.
Bab VI - Keuangan dan Kekayaan Desa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu diatur Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
Pasal 55

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di tingkat kecamatan dibentuk Tim Pendamping dengan Keputusan Camat.
- (2) Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan struktur sebagai berikut:
3. a.
4. Penanggungjawab : Camat
- b. Ketua
: Sekretaris Camat
- c.
- Sekretaris
: Kasi Ekonomi dan Pembangunan
- d.
- Anggota
- Kepala Seksi/Staf lainnya sebagai anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan sosialisasi secara luas mengenai kebijakan, data dan informasi tentang Dana Desa, ADD, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa;
- b. melaksanakan verifikasi kelayakan permohonan penyaluran Dana Desa, ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah;
- c. melakukan fasilitasi pelaksanaan musyawarah penyusunan RKP Desa dan RAPB Desa;
- d. melakukan fasilitasi penyusunan Perdes APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa
- e. melakukan pembinaan administrasi keuangan desa;
- f. dihapus;
- g. melakukan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi; dan
- h. memberikan laporan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Luwu.
Diundangkan di Belopa pada tanggal 13 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,
BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2016 NOMOR 14
LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR : 14 TAHUN 2016 TANGGAL
: 13 Januari 2016
KODE KEGIATAN MENURUT BIDANG KEWENANGAN DESA, KODE REKENING, FORMAT PERATURAN DESA TENTANG APB DESA, FORMAT PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN APB DESA, RENCANA ANGGARAN BIAYA, BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN, PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA, FORMAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, FORMAT LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA, SERTA STANDAR HARGA SATUAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
A. KODE KEGIATAN MENURUT BIDANG KEWENANGAN DESA
| KODE | URAIAN BIDANG KEWENANGAN DAN KEGIATAN | KET. |
|--------|----------------------------------------------|--------|
| 1 | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | |
| 1.1 | Penghasilan Tetap dan Tunjangan | |
| 1.2 | Operasional Pemerintah Desa | |
| 1.3 | Operasional BPD | |
| 1.4 | Penetapan dan Penegasan Batas Desa | |
| 1.5 | Pengeloaan Keuangan Desa | |
| 1.6 | Penyediaan Jaminan Kesehatan | |
| 1.7 | Pendataan dan Pengolahan Profil | |
| 1.8 | Penyelenggaraan Musyawarah Desa | |
| 1.9 | Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa | |
| 1.1 | Pemilihan Kepala Desa | |
| 1.11 | Penyusunan RPJM Desa | |
| 1.12 | Penyusunan RKP Desa | |
| 1.13 | Penyusunan APB Desa | |
| 1.14 | ... | |
| 1.15 | ... | |
| 2 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | |
| 2.1 | Pengaspalan Jalan Desa | |
| 2.2 | Rabat Beton Jalan Desa | |
| 2.3 | Pengerasan Jalan Desa | |
| 2.4 | Pelebaran Jalan Desa | |
| 2.5 | Perintisan Jalan Desa | |
| 2.6 | Pembangunan Jalan Usaha Tani | |
| 2.7 | Pemeliharaan Jalan Aspal | |
| 2.8 | Pemeliharaan Rabat Beton Jalan Desa | |
| 2.9 | Pemeliharaan Jalan Desa | |
| 2.1 | Pembangunan Plat Deuker | |
| 2.11 | Pemeliharaan Plat Deuker | |
| 2.12 | Pembangunan Jembatan Kayu | |
| 2.13 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Kayu | |
| 2.14 | Pembangunan Jembatan Gantung | |
| 2.15 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Gantung | |
| 2.16 | Pembangunan Jembatan Beton | |
| 2.17 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Beton | |
| 2.18 | Pembangunan Drainase | |
| 2.19 | Pemeliharaan Drainase | |
| 2.21 | Pemeliharaan Talud/Bronjong | |
| 2.22 | Pembangunan Embung Desa | |
| 2.23 | Pemeliharaan Embung Desa | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 2.24 2.25 | Pembangunan Energi Baru dan Terbarukan Pembangunan Sanitasi Lingkungan | |
| 2.26 | Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan | |
| 2.27 | Pembangunan Air Bersih berskala Desa | |
| 2.28 | Pengelolaan Air Bersih berskala Desa | |
| 2.29 | Pembangunan Irigasi Tersier | |
| 2.30 | Pemeliharaan Irigasi Tersier | |
| 2.31 | Pembangunan Lapangan Desa | |
| 2.32 | Pemeliharaan Lapangan Desa | |
| 2.33 | Pembangunan Taman | Desa |
| 2.34 | Pemeliharaan Taman Desa | |
| 2.35 | Pembangunan Saluran untuk Budidaya Perikanan | |
| 2.36 | Pemeliharaan Saluran untuk Budidaya Perikanan | |
| 2.37 | Pengelolaan Saluran untuk Budidaya Perikanan | |
| 2.38 | Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi di Desa | |
| 2.39 | Pembangunan Pasar Desa dan Kios Desa | |
| 2.40 | Pengelolaan Pasar Desa dan Kios Desa | |
| 2.41 | Pembangunan Sarana dan Prasarana | Budidaya Perikanan |
| 2.42 | Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan Milik | Desa |
| 2.43 | Pengembangan Usaha Mikro Berbasis Desa | |
| 2.44 | Pendayagunaan Keuangan Mikro Berbasis | Desa |
| 2.45 | Pembangunan Keramba Jaring Apung dan | Bagan Ikan |
| 2.46 | Pengelolaan Keramba Jaring Apung dan Bagan Ikan | |
| 2.47 | Pembangunan Lumbung Pangan | |
| 2.48 | Pengembangan Benih Lokal Kolektif | |
| 2.49 | Pengembangan Ternak secara | |
| 2.50 | Pembangunan Energi Mandiri | |
| 2.51 | Pengelolaan Energi Mandiri | |
| 2.52 2.53 | Pembangunan Tambatan Perahu | |
| 2.54 | Pengelolaan Tambatan Perahu Gembalaan | |
| | Pengelolaan Padang | |
| 2.55 | Pengembangan Wisata Desa | Pengolahan Hasil |
| 2.56 2.57 | Pengelolaan Balai Benih Ikan Pengembangan Teknologi Tepat | Guna Pertanian Perikanan |
| 2.59 | Pengembangan Sistem Usaha Produksi Pertanian yang pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal | |
| 2.58 | Pengembangan Teknologi Tepat Guna bertumpu | Pengolahan Hasil |
| | Pembangunan Pos Kesehatan Desa dan Polindes Pembangunan Pos Pelayanan Terpadu | |
| 2.60 2.61 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia | Dini |
| 2.62 2.63 | Pengadaan dan Pengelolaan Sanggar Belajar dan Pengelolaan Sanggar Seni Budaya | |
| 2.64 | | |
| | Pengadaan ... | |
| 2.65 | | |
| 3 3.1 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN Pembinaan Ketentraman dan | Ketertiban |
| 3.2 3.3 3.4 | Pembinaan Satgas Pembinaan Kerukunan Warga Pembinaan Kelembagaan Masyarakat | Linmas Desa Masyarakat |
| | | Keagamaan |
| 3.5 | Pembinaan | Desa |
| 3.6 | Kegiatan Gotong Royong | |
| 3.7 | Masyarakat Penanganan Konflik dan Mediasi di | |
| 3.8 | | |
| | ... | |
| 4 | BIDANG PEMBERDAYAAN | Desa |
| 4.1 4.2. 4.3 4.4 | Pengembangan Tenaga Kesehatan Pengelolaan Perpustakaan Desa | Masyarakat |
| 4.5 | Pengelolaan Pemakaman Desa | Desa |
| 4.6 | Pembinaan Bina Keluarga | |
| | Balita Pendidikan dan Pelatihan Manajemen | |
| 4.7 4.8 | Pemerintahan Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa | |
| | | Desa |
| 4.9 | Pendidikan dan Pelatihan Aplikasi Keuangan | |
| | Pendidikan dan Pelatihan | |
| 4.10 | | |
| | | .... |
| | | Desa |
| | | MASYARAKAT Pembinaan Kader Pemberdayaan Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu |
| 4.11 | Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional |
|--------|------------------------------------------------------------------|
| 4.12 | Pemantau dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif |
| 4.13 | Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini |
| 4.14 | Pemugaran Rumah Penduduk Miskin |
| 4.15 | Peningkatan Kapasitas Keluarga Miskin |
| 4.16 | ... |
| 5 | BIDANG BELANJA TAK TERDUGA |
| 5.1 | Kejadian Luar Biasa |
| 5.2 | ... |
| 5.3 | ... |
B. KODE REKENING
1. Kode Rekening Pendapatan
2. Penjabaran Kode Rekening Pendapatan
| KODE REKENING | KODE REKENING | KODE REKENING | KODE REKENING | URAIAN |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------|
| 1 | | | | PENDAPATAN |
| 1 | 1 | | | Pendapatan Asli Desa |
| 1 | 1 | 1 | | Hasil Usaha Desa |
| 1 | 1 | 1 | 1 | Hasil Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) |
| 1 | 1 | 1 | 2 | Tanah Kas Desa |
| 1 | 1 | 1 | 3 | Dst... |
| 1 | 1 | 2 | | Hasil Aset |
| 1 | 1 | 2 | 1 | Tambatan Perahu Desa |
| 1 | 1 | 2 | 2 | Pasar Desa |
| 1 | 1 | 2 | 3 | Tempat Permandian Umum Desa |
| 1 | 1 | 2 | 4 | Jaringan Irigasi Desa |
| 1 | 1 | 2 | 5 | Jalan Desa |
| 1 | 1 | 2 | 6 | Pelelangan Ikan |
| 1 | 1 | 2 | 7 | Dst... |
| 1 | 1 | 3 | | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong |
| 1 | 1 | 3 | 1 | Tenaga |
| 1 | 1 | 3 | 2 | Barang/Material |
| 1 | 1 | 3 | 3 | Dst... |
| 1 | 1 | 4 | | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa yang sah |
| 1 | 1 | 4 | 1 | Hasil Pungutan Desa |
| 1 | 1 | 4 | 2 | Hasil Tanah Kas Desa |
| 1 | 1 | 4 | 3 | Hasil Bangunan Desa |
|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------|
| 1 | 1 | 4 | 4 | Hasil Sewa Bangunan Lainnya |
| 1 | 1 | 4 | 5 | Dst... |
| 1 | 2 | | | Pendapatan Transfer |
| 1 | 2 | 1 | | Dana Desa |
| 1 | 2 | 2 | | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten |
| 1 | 2 | 3 | | Alokasi Dana Desa |
| 1 | 2 | 4 | | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi |
| 1 | 2 | 5 | | Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten |
| 1 | 3 | | | Pendapatan lain-Lain |
| 1 | 3 | 1 | | Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat |
| 1 | 3 | 1 | 1 | Hibah dan sumbangan dari pemerintah |
| 1 | 3 | 1 | 2 | Hibah dan sumbangan dari pemerintah provinsi |
| 1 | 3 | 1 | 3 | Hibah dan sumbangan dari pemerintah kabupaten/kota |
| 1 | 3 | 1 | 4 | Hibah dan sumbangan dari badan/lembaga/organisasi swasta |
| 1 | 3 | 1 | 5 | Hibah dan sumbangan dari kelompok masyarakat/perorangan |
| 1 | 3 | 1 | 5 | Dst ..... |
| 1 | 3 | 2 | | Lain-Lain Pendapatan yang Sah |
| 1 | 3 | 2 | 1 | Pendapatan hasil kerjasama dengan pihak ketiga |
| 1 | 3 | 2 | 2 | Bantuan perusahaan yang berlokasi di desa |
3. Kode Rekening Belanja
4. Penjabaran Kode Rekening Belanja
| KODE REKENING | KODE REKENING | KODE REKENING | URAIAN | KODE REKENING | KODE REKENING |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 2 | | | Belanja Desa | | |
| 2 | 1 | | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | | |
| 2 | 2 | | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | | |
| 2 | 3 | | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | | |
| 2 | 4 | | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | | |
| 2 | | 1 | Kegiatan ..... | | |
| 2 | 2 | | | | Kegiatan ..... |
|-------|-----|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------|
| 2 | 3 | | | | Dst. |
| 2 | | 1 | | | Belanja Pegawai |
| 2 | | 1 | 1 | | Penghasilan Tetap |
| 2 | | 1 | 1 | 1 | Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat |
| 2 | | 1 | 1 | | ..... |
| 2 | | 1 | 2 | | Tunjangan |
| 2 | | 1 | 2 | 1 | Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat |
| 2 | | 1 | 2 | 2 | Tunjangan Anggota BPD |
| 2 | | 2 | | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | | 2 | 1 | | Belanja Bahan Pakai Habis |
| 2 | | 2 | 1 | 1 | Belanja Alat Tulis Kantor |
| 2 | | 2 | 1 | 2 | Belanja Benda Pos |
| 2 | | 2 | 1 | 3 | Belanja Alat dan Bahan Kebersihan |
| 2 | | 2 | 1 | 4 | Belanja Alat Listrik (Lampu, Pijar, Batteray, Kabel, dll) |
| 2 | | 2 | 1 | 5 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas |
| 2 | | 2 | 1 | 6 | Lain-Lain Belanja Bahan |
| 2 | | 2 | 2 | | Belanja Jasa Kantor |
| 2 | | 2 | | | |
| 2 | | | 2 | 1 | Belanja Telepon |
| | | 2 | 2 | 2 | Belanja Air |
| 2 | | 2 | 2 | 3 | Belanja Listrik |
| 2 2 | | 2 2 | 2 2 | 4 5 | Belanja Surat Kabar/Majalah Belanja Langganan Internet |
| 2 | | | | 6 | Belanja STNK |
| 2 | | 2 2 | 2 2 | 7 | Belanja Sertifikasi Tanah Desa |
| 2 | | 2 | 2 | 8 | Belanja Jasa Petugas Kebersihan |
| 2 | | 2 | 2 | 9 | Belanja Jasa Staf Pemerintah Desa/Operator Komputer |
| 2 | | 2 | 2 | 10 | Iuran BPJS |
| 2 | | 2 | 2 | 11 | Lain-Lain Jasa Kantor |
| 2 | | 2 | 3 | | Belanja Pemeliharaan |
| 2 | | | | 1 | Belanja pemeliharaan bangunan dan atau gedung kantor |
| | | 2 | 3 | | |
| 2 | | 2 | 3 | 2 | Belanja Pemeliharaan peralatan kantor |
| 2 | | 2 | 3 | 3 | Belanja Pemeliharaan perlengkapan kantor |
| 2 | | 2 | 3 | 4 | Belanja Pemeliharaan kendaraan dinas |
| 2 | | 2 | 3 | 5 | Belanja Pemeliharaan taman |
| p 2 | | 2 | 3 | 6 | Belanja Pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi |
| e r 2 | | 2 | 3 | 7 | Belanja Pemeliharaan sarana dan prasarana produksi |
| a 2 | | 2 | 3 | 8 | Belanja Pemeliharaan sarana dan prasarana perekonomian |
| l 2 | | 2 | 3 | 9 | Belanja Pemeliharaan sarana dan prasarana sosial/keagamaan |
| a t 2 | | 2 | 3 | 10 | Belanja Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan |
| a 2 | | 2 | 3 | 11 | Belanja Pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan |
| 2 | | 2 | 3 | 12 | Belanja Pemeliharaan lainnya |
| 2 | | 2 | | | Belanja Cetak dan Penggandaan |
| 2 | | 2 | 4 4 | 1 | Belanja Cetak dan Jilid |
| 2 | | 2 | 4 | 2 | Belanja Penggandaan |
| 2 | | 2 | 4 | 3 | Lain-Lain Belanja Cetak dan Penggandaan |
| 2 | | 2 | 5 | | Belanja Sewa Sarana Mobilitas |
| 2 | 2 | 5 | 1 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat |
|-----|-----|-------|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 2 | 5 | 2 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air |
| 2 | 2 | 5 | 3 | Lain-Lain Sewa Sarana Mobilitas |
| 2 | 2 | 6 | | Belanja Sewa Alat Berat |
| 2 | 2 | 6 | 1 | Belanja Sewa Eskavator |
| 2 | 2 | 6 | 2 | Belanja Sewa Buldozer |
| 2 | 2 | 6 | 3 | Lain-Lain Belanja Sewa Alat Berat |
| 2 | 2 | 7 | | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor |
| 2 | 2 | 7 | 1 | Belanja Sewa Meja dan Kursi |
| 2 | 2 | 7 | 2 | Belanja Sewa Tenda |
| 2 | 2 | 7 | 3 | Belanja Sewa Generator |
| 2 | 2 | 7 | 4 | Belanja Sewa Soundsystem |
| 2 | 2 | 7 | 5 | Lain-Lain Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor |
| 2 | 2 | 8 | | Belanja Makanan dan Minuman |
| 2 | 2 | 8 | 1 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat |
| 2 | 2 | 8 | 2 | Belanja Makanan dan Minuman Tamu |
| 2 | 2 | 8 | 3 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan |
| 2 | 2 | 9 | | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya dan Pakaian Kerja |
| 2 | 2 | 9 | 1 | Belanja Pakaian Dinas Harian |
| 2 | 2 | 9 | 2 | Belanja Pakaian Kerja |
| 2 | 2 | 9 | 3 | Belanja Pakaian Khusus/Tradisional |
| 2 | 2 | 9 | 4 | Belanja Pakaian Olahraga |
| 2 | 2 | 9 | 5 | Belanja Atribut PDH |
| 2 | 2 | 9 | 6 | Lain-Lain Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya & Pakaian Kerja |
| 2 | 2 | 10 | | Belanja Perjalanan |
| 2 | 2 | 10 | 1 | Belanja Perjalanan Dinas |
| 2 | 2 | 10 | 2 | Lain-Lain Belanja Perjalanan Dinas |
| 2 | 2 | 11 | | Upah Kerja |
| 2 | 2 | 11 | 1 | Upah Pekerja |
| 2 | 2 | 11 | 2 | Lain-Lain Upah Kerja |
| 2 | 2 | 12 | | Honorarium |
| 2 | 2 | 12 | 1 | Honorarium Tim |
| 2 | 2 | 12 | 2 | Honorarium Kegiatan |
| 2 | 2 | 12 | 3 | Honorarium Narasumber/ahli |
| 2 | 2 | 13 | | Pemberian barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat |
| 2 | 2 | 13 | 1 | Alat/Bahan kebutuhan Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan |
| 2 | 2 | 13 | 2 | Bahan Baku Bangunan |
| 2 | 2 | 13 | 3 | Alat/Bahan Pertukangan |
| 2 | 2 | 13 | 4 | Barang Kebutuhan Pokok |
| 2 | 2 | 13 | 5 | Dst... |
| 2 | 2 | 14 | | Pemberian uang kepada masyarakat/kelompok masyarakat |
| 2 | 2 | 14 | 1 | Insentif |
| 2 | 2 | 14 | 2 | Operasional |
| 2 2 | 2 2 | 14 15 | 3 | Beasiswa/Santunan Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialiasasi & Bimbingan Teknis |
| 2 | 2 | 15 | 1 | Belanja Kursus |
|-----|-----|------|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 2 | 15 | 2 | Belanja Pendidikan dan Pelatihan |
| 2 | 2 | 15 | 3 | Belanja Sosialisasi |
| 2 | 2 | 15 | 4 | Belanja Bimbingan Teknis |
| 2 | 2 | 15 | 5 | Lain-Lain Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialiasasi &Bimbingan Teknis |
| 2 | 2 | 16 | | Tunjangan Sidang |
| 2 | 2 | 16 | 1 | Tunjangan Sidang BPD |
| 2 | 2 | 17 | | Belanja Sewa Gedung/Gudang |
| 2 | 2 | 17 | 1 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat |
| | | | | Lain-Lain Belanja Sewa Gedung/Gudang |
| 2 | 3 | | | Belanja Modal |
| 2 | 3 | 1 | | Belanja Modal Pengadaan Tanah |
| 2 | 3 | 1 | 1 | Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor |
| 2 | 3 | 1 | | Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana |
| | | | 2 | Kesehatan |
| 2 | 3 | 1 | 3 | Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Pendidikan |
| 2 | 3 | 1 | 4 | Belanja Modal Pengadaan Tanah Lapangan Olahraga |
| 2 2 | 3 | 1 | 5 | Belanja Modal Pengadaan Tanah Kuburan Desa Lain-Lain Belanja Modal Pengadaan |
| | 3 | 1 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | | Belanja Modal Sarana dan Prasarana Perkantoran |
| 2 | 3 | 2 | 2 | Belanja Modal Printer |
| 2 | 3 | 2 | 3 | Belanja Modal Mesin Ketik |
| 2 | 3 | 2 | 4 | Belanja Modal Meja |
| 2 | 3 | 2 | 5 | Belanja Modal Kursi |
| 2 | 3 | 2 | 6 | Belanja Modal Lemari |
| 2 | 3 | 2 | 7 | Belanja Modal Rak Buku |
| 2 | 3 | 2 | 8 | Belanja Modal Filing Cabinet |
| 2 | 3 | 2 | 9 | Belanja Modal Dispenser |
| 2 | 3 | 2 | 10 | Belanja Modal Sound System |
| 2 | 3 | 2 | 11 | Belanja Modal Kamera |
| 2 | 3 | 2 | 12 | Belanja Modal Jaringan Instalasi Listrik |
| 2 | 3 | 2 | 13 | Belanja Modal Jaringan Instalasi Telepon |
| 2 | 3 | 2 | 14 15 | Belanja Modal Gedung Kantor Belanja Kendaraan Dinas |
| 2 | 3 | 2 | | |
| 2 | 3 | 2 | 16 | Lain-Lain Belanja Modal Sarana dan Prasarana Perkantoran |
| 2 | 3 | 3 | | Belanja Modal Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi |
| 2 | 3 | 3 | 1 | Belanja Modal Jalan |
| 2 | 3 | 3 | 2 | Belanja Modal Jembatan |
| 2 | 3 | 3 | 3 | Belanja Modal Plat Deuker |
| 2 | 3 | 3 | 4 | Belanja Modal Drainase |
| 2 | 3 | 3 | 5 | Belanja Modal Gorong-Gorong |
| 2 | 3 | 3 | 6 | Belanja Modal Talud/Bronjong |
| 2 | 3 | 3 | 7 | Belanja Modal ..... |
| | | | | Belanja Modal Pembangunan Sarana dan Prasarana Produksi |
| 2 | 3 | 4 | | |
| 2 | 3 | 4 | 1 | Belanja Modal Dam/Bendungan |
| 2 | 3 | 4 | 2 | Belanja Modal Irigasi Desa |
| 2 | 3 3 | 4 | 3 4 | Belanja Modal Bangunan Gedung Pertanian Belanja Modal Peralatan Pertanian |
| 2 2 | 3 | 4 4 | 5 | Belanja ... |
| 2 | 3 | 5 | | Belanja Modal Pembangunan Sarana dan Prasarana Perekonomian |
|-----|-----|-----|----|-----------------------------------------------------------------|
| 2 | 3 | 5 | 1 | Belanja Modal Pasar Desa |
| 2 | 3 | 5 | 2 | Belanja Modal Kios Desa |
| 2 | 3 | 5 | 3 | Belanja Modal .... |
| 2 | 3 | 6 | | BelanjaModalPembangunanSaranadanPrasaranaSosial/Keagamaan |
| 2 | 3 | 6 | 1 | Belanja Modal Pembangunan sarana dan prasarana sosial/keagamaan |
| 2 | 3 | 6 | 2 | sosial/keagamaan Belanja Modal Pembangunan Tempat Ibadah |
| 2 | 3 | 6 | 3 | Belanja Modal .... |
| 2 | 3 | 7 | | BelanjaModalPembangunanSaranadanPrasaranaPendidikan |
| 2 | 3 | 7 | 1 | Belanja Modal Gedung Pendidikan |
| 2 | 3 | 7 | 2 | Belanja Modal Bahan Ajar/Buku |
| 2 | 3 | 7 | 3 | Belanja Modal Peralatan Pendidikan |
| 2 | 3 | 7 | 4 | Belanja Modal .... |
| 2 | 3 | 8 | | BelanjaModalPembangunanSaranadanPrasaranaKesehatan |
| 2 | 3 | 8 | 1 | Belanja Modal Gedung Kesehatan |
| 2 | 3 | 8 | 2 | Belanja Modal Peralatan Kesehatan |
| 2 | 3 | 8 | 3 | Belanja Modal .... |
| 2 | 3 | 9 | | Belanja Modal ... |
| 2 | 3 | 9 | 1 | Belanja Modal .... |
5. Kode Rekening Pembiayaan
6. Penjabaran Kode Rekening Pembiayaan
| KODE REKENING | KODE REKENING | KODE REKENING | KODE REKENING | URAIAN | KODE REKENING |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------|
| 3 | | | | PEMBIAYAAN | |
| 3 | 1 | | | Penerimaan Pembiayaan | |
| 3 | 1 | 1 | | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) | |
| 3 | 1 | 2 | | Pencairan Dana Cadangan | |
| 3 | 1 | 3 | | Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan | |
| 3 | 2 | | | Pengeluaran Pembiayaan | |
| 3 | 2 | 1 | | Pembentukan Dana Cadangan | |
| 3 | 2 | 2 | | Penyertaan Modal Desa | |
| 3 | 2 | 2 | 1 | Penyertaan Modal pada BUM Desa | |
C. FORMAT PERATURAN DESA TENTANG APB Desa
KEPALA DESA ..... (Nama Desa) KABUPATEN LUWU
PERATURAN DESA... (Nama Desa) NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN ...
KEPALA DESA ...
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Bupati Luwu Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
- b. bahwa Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran ...
-
Bab VI - Keuangan dan Kekayaan Desa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu diatur Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ... dengan rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Desa
Rp......
2. Belanja Desa
- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
Rp......
- b. Bidang Pembangunan
Rp......
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp......
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp......
- e. Bidang Tak Terduga
Rp......
Jumlah Belanja
Rp......
Surplus/Defisit
Rp......
3. Pembiayaan Desa
- a. Penerimaan Pembiayaan
Rp. ......
- b. Pengeluaran Pembiayaan
Rp. ...
Selisih Pembiayaan ( a - b )
Rp......
Bab VI - Keuangan dan Kekayaan Desa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu diatur Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dilengkapai dengan:
1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 20.....
- 2.
- Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa ..... Kecamatan
.....
Bab VI - Keuangan dan Kekayaan Desa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu diatur Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
Diundangkan di ... pada tanggal ... SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa), tanda tangan
Nama
LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...
Bab VI - Keuangan dan Kekayaan Desa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu diatur Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini..
Bab VI - Keuangan dan Kekayaan Desa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu diatur Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa ....
Ditetapkan di ... pada tanggal ...
KEPALA DESA...(Nama Desa), tanda tangan (Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)
:
Peraturan Desa ...
Nomor :
Tahun
:
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA..... TAHUN ANGGARAN....
| KODE REKENING | KODE REKENING | KODE REKENING | KODE REKENING | KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN (Rp.) | KETE- RANGAN | KETE- RANGAN | KETE- RANGAN | KETE- RANGAN | KETE- RANGAN | KETE- RANGAN | KETE- RANGAN | KETE- RANGAN | KETE- RANGAN | KETE- RANGAN |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1 | | | | | PENDAPATAN | | | | | | | | | | | |
| 1 1 1 | 1 1 | 1 | 2 | | Pendapatan Asli Desa Hasil Usaha Desa Hasil Usaha Badan Usaha Milik Desa Tanah Kas Desa | | | | | | | | | | | |
| 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 | 1 1 2 3 3 3 | 1 | | Barang/Material Dst... Lain-lain Pendapatan Asli Hasil Pungutan Desa Hasil Tanah Kas Desa Alokasi Dana Desa Bantuan Keuangan Bantuan Provinsi Bantuan Kabupaten | Desa yang sah | | | | | | | | | | |
| 1 1 | 3 3 | 1 | | | Pendapatan Lain-lain Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-tiga yang tidak mengikat | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | | | | Lain-lain Pendapatan Desa yang sah | | | | | | | | | | | |
| 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 2 2 2 2 | 2 2 1 2 3 | | 1 | Dst... Pendapatan Transfer Dana Desa Bagian dari Hasil Pajak & Daerah kabupaten BELANJA | Retribusi | | | | | | | | | | |
| 1 1 1 | 1 1 | 2 2 2 | 2 | 1 2 | Hasil Aset Tambatan Perahu Pasar Desa Dst... Swadaya, Partisipasi dan Tenaga | Gotong Royong | | | | | | | | | | |
| 1 1 1 2 2 | 2 2 2 | 4 4 4 | 1 2 | 1 2 | BIDANG PENYELENGGARAAN | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | JUMLAH PENDAPATAN | | | | | | | | | | | |
| | | | | | PEMERINTAHAN | DESA | | | | | | | | | | |
| 2 | | 1 | | | PENGHASILAN | DAN TUNJANGAN | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | | Belanja Pegawai | | TETAP | TETAP | TETAP | TETAP | TETAP | TETAP | TETAP | TETAP | TETAP | TETAP |
| | | | | | Penghasilan Tetap Penghasilan Tetap Kepala Desa | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 1 1 | 1 1 | 1 | Perangkat | | | | | | | | | | | |
| | 1 1 1 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4 | Tunjangan | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | & | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | 1 | | dan | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | 4 | Tunjangan Kepala Desa Perangkat | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | Tunjangan Anggota BPD |
|-------|-------|-----|-----|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 1 | 2 | | | | OPERASIONAL PEMERINTAH DESA |
| 2 | 1 | 2 | 2 | | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 1 | 2 | 2 1 | | | Belanja Bahan Pakai Habis Kantor |
| 2 | 1 | 2 | 2 1 | | 1 | Belanja Alat Tulis Belanja Benda Pos |
| 2 2 | 1 | 2 | 2 1 | | 2 | |
| | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | Belanja Alat dan Bahan Kebersihan Dst ... |
| 2 | | | | | | |
| 2 | 1 1 | 2 | 2 2 | 2 | | Belanja Jasa Kantor |
| 2 2 | 1 | 2 2 | 2 | | 1 | Belanja Telepon |
| | | | 2 | 2 | 2 3 | Belanja Air |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | | Belanja Listrik |
| 2 | 1 1 | 2 2 | 2 2 | 2 | 4 5 | Belanja Surat Kabar/Majalah Belanja Langganan Internet |
| 2 | | | | 2 | 9 | Belanja Jasa Staf Pemerintah Desa/ |
| | 1 | 2 | 2 | 2 | | Operator Komputer |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ... | Dst ... |
| 2 2 | 1 1 | 2 | 2 | 3 | | Belanja Pemeliharaan Belanja pemeliharaan |
| | | 2 | 2 | 3 | 1 | bangunan dan atau gedung kantor |
| 2 2 | 1 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | Belanja Pemeliharaan peralatan kantor |
| | | 2 | | | | Dst ... |
| | | | 2 | 3 | ... | Belanja Cetak dan Penggandaan |
| 2 2 | 1 1 | 2 2 | 2 2 | 4 4 | 1 | Belanja Cetak dan Jilid |
| 2 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | Belanja Penggandaan |
| | 1 | 2 | 2 | 4 | ... | Dst ... |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | | Belanja Sewa Sarana Mobilitas |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor |
| 2 | 1 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | Belanja Sewa Meja dan Kursi |
| 2 | | 2 | 2 | 7 | ... | Dst ... |
| 2 2 | 1 1 | 2 | 2 | 8 | | Belanja Makanan dan Minuman |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Tamu |
| 2 | | 2 2 | 2 | 8 | 2 | Dst ... |
| | 1 | | 2 | 8 | ... | |
| 2 2 2 | 1 1 1 | 2 2 | 2 | 9 | | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya dan Pakaian Kerja |
| 2 2 | 1 | 2 2 | 2 2 | 9 9 | 1 2 | Belanja Pakaian Dinas Harian Belanja Pakaian Kerja Dst ... |
| 2 2 | 1 1 | 2 | 2 2 | 9 | ... | |
| | 1 | 2 2 | 2 2 | 10 | | Belanja Perjalanan Belanja Perjalanan Dinas |
| | 1 | | | 10 10 | 1 2 | Dst ... |
| 2 | | 2 | 3 | | | |
| | 1 | 2 | | | | Belanja Modal |
| 2 | | | 3 | 2 | 1 | Belanja Modal Sarana dan Prasarana Perkantoran |
| 2 2 | 1 1 1 | 2 | 3 | 2 2 | 2 | Belanja Modal Komputer/Notebook Belanja Modal Printer |
| 2 | | 2 | 3 | | | |
| | | 2 | 3 | 2 | 3 | Belanja Modal Mesin Ketik |
| 2 | 1 | 2 | | | | Belanja Modal Meja |
| | | | 3 | 2 | 4 | |
| 2 2 | 1 | 2 | 3 2 | | 5 | Belanja Modal Kursi |
|-------|---------|-----|-------|-------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 2 | ... | Dst ... |
| 2 | 1 | 3 | | | OPERASIONAL | BPD |
| 2 | 1 | 3 | 2 | | Belanja Barang dan | Jasa |
| 2 | 1 | 3 | 2 1 | | | Belanja Bahan Pakai Habis |
| 2 | 1 | 3 | 2 1 | | 1 | Belanja Alat Tulis Kantor |
| 2 | 1 | 3 | 2 1 | ... | | Dst ... |
| 2 | 1 | 3 | 2 2 | | Belanja Jasa | Kantor |
| 2 | 1 | 3 | 2 2 | | 4 | Belanja Surat Kabar/Majalah |
| 2 | 1 | 3 | | | ... | Dst ... |
| | 2 | | 2 2 4 | 2 | | Belanja Cetak dan |
| 2 | 1 1 | 3 3 | 2 4 | | 1 | Penggandaan Belanja Cetak dan Jilid |
| 2 | 1 | 3 | 2 4 | | 2 | Belanja Penggandaan |
| 2 | 1 | 3 | 4 | | | |
| | | | 2 | | ... | Dst ... |
| 2 2 | 1 | 3 | 2 5 2 | | | Belanja Sewa Sarana Mobilitas |
| 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat |
| | 1 | 3 | 2 | | ... | Dst ... |
| 2 2 | 1 1 | 3 | 2 8 | 8 | 1 | Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Rapat |
| 2 | 1 | 3 3 | 2 2 | 8 | ... | Dst ... |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya dan |
| | 1 1 | 3 | 2 2 | 9 | 1 2 | Pakaian Kerja Belanja Pakaian Dinas Harian Belanja Pakaian Kerja |
| 2 2 2 | | 3 | | 9 | | |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | ... | Dst ... |
| 2 | 1 1 | 3 | 2 | 10 | | Belanja Perjalanan Belanja Perjalanan |
| | | 3 | 2 | 10 | 1 | Dinas |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 2 | Dst ... |
| | 2 1 2 1 | 3 3 | 2 2 | 16 16 | 1 | Tunjangan Sidang Tunjangan Sidang BPD |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 16 | ... | Dst ... |
| 2 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | Belanja Modal Sarana dan Prasarana Perkantoran Belanja Modal Komputer/Notebook |
| 2 | 1 1 | | | 2 | | Dst ... |
| 2 | | 3 3 | 3 3 | 2 | ... | |
| 2 | 1 1 | 4 | | | | PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA |
| | | 4 | 2 | | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 1 | 4 | 4 4 | | | Belanja Cetak dan |
| 2 | 1 | 4 | 2 2 | | 1 | Belanja Cetak |
| 2 | 1 | | 2 | 8 | | Penggandaan |
| 2 | 1 | | 2 | 8 | | Belanja Makanan dan Minuman |
| 2 | | 4 4 | | | 1 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat |
| | 1 | 4 | | 10 | | |
| | | | | | | Belanja Perjalanan |
| 2 | 1 | 4 | 2 2 | 10 | | Belanja Perjalanan Dinas |
| | | | | | 1 | |
| 2 | 1 | 4 | 2 | 11 | | Upah Kerja |
|---------|---------|-------|-------|-------|----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 1 | 4 | 2 | 11 | 1 | Upah Pekerja |
| 2 2 | 1 1 | 4 | 3 | | | Belanja Modal Belanja Modal Sarana dan |
| 2 | 1 | 4 4 | 3 3 | 2 2 | 16 | Prasarana Perkantoran Lain-Lain Belanja Modal Sarana dan Prasarana Perkantoran |
| 2 | 1 | 5 | | | | - Belanja Modal Patok Batas PENGELOLAAN KEUANGAN DESA |
| 2 2 2 | 1 1 1 | 5 5 5 | 2 2 2 | 12 12 | 1 | Belanja Barang dan Jasa Honorarium Honorarium Tim Honorarium Tim Pengelola Keuangan Desa |
| 2 | 1 | 6 | | | | PENYEDIAAN JAMINAN KESEHATAN Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 1 | 6 | 2 | | | Belanja Jasa Kantor |
| 2 2 | 1 1 | 6 6 | 2 2 | 2 2 | 10 | Lain-Lain Jasa Kantor - Iuran BPJS |
| 2 | 1 | 7 | | | | PENDATAAN DAN PENGOLAHAN PROFIL DESA |
| 2 | 1 | 7 | 2 | | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 2 2 2 | 1 1 1 1 | 7 7 7 | 2 2 2 | 1 4 4 | 1 | Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak Belanja Perjalanan |
| 2 | 1 | 7 7 | 2 2 | 10 10 | 1 | Belanja Perjalanan Dinas Upah Kerja |
| 2 2 | 1 1 | 7 7 | 2 2 | 11 11 | 2 | Lain-Lain Upah Kerja - Upah pendataan data Dasar Keluarga Honorarium |
| 2 2 | 1 1 | 7 7 | 2 2 | 12 12 | 1 | Honorarium Tim Honorarium Pokja Profil |
| 2 2 | 1 1 | 8 8 | 2 | | | PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DESA Belanja Barang dan Jasa |
| 2 2 | 1 1 | 8 8 | 2 2 | 1 1 | 1 | Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor |
| 2 2 | 1 1 | 8 8 | 2 2 | 8 8 | 1 | Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Rapat |
| 2 2 | 1 1 | 8 8 | 2 2 | 12 12 | 1 | Honorarium Honorarium Tim |
| | | | | | | - Honorarium Panitia Pelaksana Musdes |
| 2 | 1 | 9 | | | | PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR DESA |
|-----|-----|-------|-----|-------|----|-------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 1 | 9 | 2 | | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 1 | 9 | 2 | 5 | | Belanja Sewa Sarana Mobilitas |
| 2 | 1 | 9 | 2 | 5 | 1 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat |
| 2 | 1 | 9 | 2 | 11 | | Upah Kerja |
| 2 | 1 | 9 | 2 | 11 | 1 | Upah Pekerja |
| 2 | 1 | 9 | 3 | | | Belanja Modal |
| 2 | 1 | 9 | 3 | 2 | | Belanja Modal Pembangunan Sarana dan |
| 2 | 1 | 9 | 3 | 2 | 14 | Perkantoran Belanja Modal Gedung Kantor |
| | | | | | | Pekerjaan Lantai |
| 2 | 1 | ... | | | | Kegiatan ... |
| 2 | 2 | | | | | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA |
| 2 | 2 | 1 | | | | PENGASPALAN JALAN DESA |
| 2 | 2 | 1 | 2 | | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | | Upah Kerja |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 1 | Upah Pekerja |
| 2 | 2 | 1 | 3 | | | Belanja Modal |
| 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | | Belanja Modal Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi |
| 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | Belanja Modal Jalan |
| 2 | 2 | 25 | | | | PEMBANGUNAN SANITASI LINGKUNGAN |
| 2 | 2 | 25 | 2 | | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 2 | 2 2 | 25 25 | 2 2 | 11 | | Upah Kerja Upah Pekerja |
| 2 | 2 | 25 | 2 | 11 13 | 1 | Pemberian barang kepada |
| | | | 2 | 13 | 1 | masyarakat/ kelompok masyarakat |
| 2 | 2 | 25 | | | | Bahan Baku Bangunan |
| 2 | 2 | ... | | | | Kegiatan ... |
| 2 | 3 | | | | | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN |
| 2 | 3 | 2 | | | | PEMBINAAN SATGAS LINMAS |
| 2 2 | 3 3 | 2 2 | 2 2 | 14 | | Belanja Barang dan Jasa Pemberian uang kepada masyarakat/ kelompok masyarakat |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 14 | 1 | Insentif |
| 2 | | | | | | - Insentif Satgas Linmas |
| | 3 | 3 | | | | PEMBINAAN KERUKUNAN WARGA |
| | | | | | | MASYARAKAT | |
|-----------|-----------|---------|---------|----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 3 | 3 | 2 | | | Belanja Barang dan Jasa: | |
| 2 | 3 | 3 | 2 | 14 | | Pemberian uang kepada masyarakat/ kelompok masyarakat | |
| 2 | 3 | 3 | 2 | 14 | 1 | Insentif - Insentif Pengurus RT/RW | |
| 2 | 3 | 5 | | | | PEMBINAAN KEAGAMAAN | |
| 2 | 3 | 5 | 2 | | | Belanja Bara5g dan Jasa: | |
| 2 2 | 3 | 5 | 2 | | | Pemberian uang kepada kelompok masyarakat | |
| | 3 | 5 | 2 | 14 | | Insentif | |
| 2 2 2 | 3 3 | 5 2 | 2 | 14 | 1 | masyarakat/ - Insentif Imam Desa - Insentif Khatib - Insentif Guru Sekolah Minggu - Insentif Guru Mengaji - Dst ... Operasional - Majelis Taklim - Dst ... | Kegiatan.... BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBINAAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Belanja Barang dan Jasa Pemberian uang kepada masyarakat/ kelompok masyarakat |
| 2 2 2 2 2 | 4 4 4 4 4 | 1 1 1 1 | 2 2 2 | 14 14 14 | 2 1 | Insentif - Insetif Kader Pemberdayaan Masy. Desa | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 4 | 2 2 | 2 | 4 | | PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU | |
| | | | | 4 | | | |
| 2 2 | 4 4 4 | 2 2 | 2 2 | 10 10 | 2 | Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan | |
| 2 2 2 2 | 4 4 4 4 | 2 2 2 2 | 2 2 2 2 | 12 12 | 1 1 | Belanja Perjalanan Belanja Perjalanan Dinas | Honorarium Honorarium Tim Honorarium Pokja Posyandu |
| 2 | 4 4 | 2 2 | 2 2 | 14 14 | | Pemberian uang kepada masyarakat/ | PENGEMBANGAN TENAGA KESEHATAN |
| 2 | 4 | 3 | | | | DESA | |
| 2 | | | | | 1 | Insentif - Insentif Kader Posyandu | |
| | | | | | | kelompok masyarakat | |
| 2 | 4 | | | | | | |
| | | 3 | 2 | | | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 4 | 3 | | | | Pemberian uang kepada | |
| | | | 2 | 14 | | | |
| | | | | | | | masyarakat/ |
| | | | | | kelompok masyarakat |
|-------|---------|---------|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 4 | 3 | 2 | 14 | Insentif |
| | | | | | - Insentif Bidan Desa Non PNS |
| 2 | 4 | ... | | | Kegiatan..... |
| 2 | | | | | BIDANG TAK TERDUGA |
| 2 | 5 5 | 1 | | | KEGIATAN KEJADIAN LUAR BIASA |
| 2 2 2 | 5 5 5 5 | 1 1 1 2 | 2 2 2 | 1 8 | Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Makanan dan Minuman |
| | 5 5 | 1 | | | Pengeluaran Pembiayaan |
| 2 | | 1 | 2 | 1 | Lain-Lain Belanja Bahan - Obat-obatan |
| 2 3 | 1 | | | | SILPA Penyertaan Modal Desa |
| 2 | | | 2 | 8 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan |
| | | 1 | | | - Dst... Kegiatan... |
| 3 | | 2 | | | JUMLAH BELANJA SURPLUS / DEFISIT |
| 3 | 1 | | | | PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan |
| 3 3 | 1 1 | 3 2 | | | Pencairan Dana Cadangan Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan JUMLAH (Rp) Pembentukan Dana Cadangan |
| | 2 | | | | |
| 3 3 | 2 | | | | |
| | 2 | 1 | | | |
| 3 | | | | | |
| 3 | 2 | 2 | 1 | | Penyertaan Modal Desa pada BUM |
| | | | | | Desa |
| | | | | | JUMLAH (Rp) |
KEPALA DESA ...
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)
KOP BPD
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....
NOMOR : ________________ /BPD/ ... /20.....
TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA ... TAHUN ANGGARAN 20.....
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ....,
-
Bab VI - Keuangan dan Kekayaan Desa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu diatur Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ... dengan rincian sebagai berikut:
- 1.
- Pendapatan Desa a. Semula b. Bertambah/berkurang Jumlah pendapatan desa setelah perubahan
Rp. ...,-
2. Belanja Desa
- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- 1) Semula
Rp......
- 2) Bertambah/berkurang
Rp......
- Jumlah belanja bidang penyelenggaraan pemerintah desa
- setelah perubahan
Rp. ...,-
- b. Bidang Pembangunan Desa
- 1) Semula
Rp......
- 2) Bertambah/berkurang
Rp......
- Jumlah belanja bidang Pembangunan Desa setelah perubahan
Rp. ...,-
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- 1) Semula
Rp......
- 2) Bertambah/berkurang
Rp......
Jumlah belanja bidang Pembinaan Kemasyarakatan
setelah perubahan
Rp. ...,-
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- 1) Semula
Rp......
- 2) Bertambah/berkurang
Rp......
- Jumlah belanja bidang Pemberdayaan Masyarakat
- setelah perubahan
Rp. ...,-
- e. Bidang Tak Terduga
- 1) Semula 2) Bertambah/berkurang Jumlah belanja bidang Tak Terdaga setelah perubahan
Rp. ...,-
- Jumlah Belanja Desa
- a. Semula
Rp. ...,-
- b. Bertambah/berkurang
Rp. ...,-
- Jumlah Belanja Desa setelah perubahan
Rp. ...,-
Surplus/Defisit
- a. Semula
Rp. ...,-
- b. Bertambah/berkurang
Rp. ...,-
- Jumlah Surplus/Defisit setelah perubahan
Rp. ...,-
3. Pembiayaan Desa
- a. Penerimaan Pembiayaan
Rp. ......
- 1) Semula
Rp......
- 2) Bertambah/berkurang
Rp......
- Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan
Rp. ...,-
- b. Pengeluaran Pembiayaan
Rp. ...
- 1) Semula
Rp......
- 2) Bertambah/berkurang
Rp......
- Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan
Rp. ...,-
Jumlah pembiayaan setelah perubahan
Rp. ...,-
Selisih Pembiayan setelah perubahan ( a-b )
Rp. ...,-
Bab VI - Keuangan dan Kekayaan Desa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu diatur Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dilengkapai dengan:
3. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 20.....
4. Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa ..... Kecamatan .....
Diundangkan di ... pada tanggal ... SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa), tanda tangan Nama
LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...
Bab VI - Keuangan dan Kekayaan Desa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu diatur Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
Bab VI - Keuangan dan Kekayaan Desa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu diatur Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini..
Bab VI - Keuangan dan Kekayaan Desa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu diatur Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
Pasal 5

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa ....
Ditetapkan di ... pada tanggal ... KEPALA DESA...(Nama Desa), tanda tangan (Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)
Lampiran
: Peraturan Desa ...
Nomor :
Tahun :
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA..... TAHUN ANGGARAN....
| | | | | | | | KET |
|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------|
| KODE REKENING | KODE REKENING | KODE REKENING | KODE REKENING | URAIAN | (Rp.) Sesudah Perubahan | Bertambah/ Berkurang | . |
| 1 | | | 1 | 2 PENDAPATAN | | | 4 |
| 1 | 1 | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | | Pendapatan Asli Desa | | | |
| 1 | 1 | | 1 | Hasil Usaha Desa Hasil Usaha Badan Usaha Milik | | | |
| | | 1 | | Desa | | | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | Tanah Kas Desa | | | |
| 1 | 1 | 2 | | Hasil Aset | | | |
| 1 1 | 1 | 2 | 1 | Tambatan Perahu | | | |
| | 1 | 2 | 2 | Pasar Desa | | | |
| | | | | Dst... | | | |
| 1 | 1 | 2 | | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | | | |
| 1 1 | 1 | 2 | 1 | Tenaga | | | |
| | 1 | 2 | 2 | Barang/Material | | | |
| 1 | 1 | 3 | | Dst... | | | |
| 1 | | 3 | | Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah | | | |
| 1 | 1 | | 1 | Hasil Pungutan Desa | | | |
| | 1 | 3 | 2 | Hasil Tanah Kas Desa Dst... | | | |
| 1 | 2 | 1 | | Pendapatan Transfer | | | |
| 1 | 2 | | | Dana Desa Bagian dari Hasil | | | |
| 1 | 2 | 2 | | Pajak & | | | |
| 1 | 2 2 | 3 4 | | Retribusi Daerah kabupaten Alokasi Dana Desa | | | |
| 1 1 | 2 | 4 | 1 | Bantuan Keuangan Bantuan Provinsi | | | |
| 1 | 2 | | 2 | Bantuan Kabupaten | | | |
| | | 4 | | | | | |
| 1 | 3 3 | 1 | | Pendapatan Lain-lain Hibah dan Sumbangan | | | |
| 1 | | | | dari pihak ke-tiga yang tidak mengikat | | | |
| 1 | 3 | | | Lain-lain Pendapatan Desa yang sah | | | |
| | | 2 | | | | | |
| 2 | | | | BELANJA | | | |
| 2 | 1 | | | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | | | |
| 2 | 1 | 1 | | PENGHASILAN TETAP DAN | | | |
| | | | | TUNJANGAN | | | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | | | Belanja Pegawai |
|---------|-----------|-----------|-------------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Penghasilan Tetap |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Penghasilan Tetap Kepala Desa & Perangkat |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | | Tunjangan |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | Tunjangan Anggota BPD |
| 2 | 1 | 2 | | | | OPERASIONAL PEMERINTAH DESA |
| 2 | 1 | 2 | 2 | | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 2 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | | Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Benda Pos Belanja Alat dan Bahan Kebersihan |
| 2 | 1 1 1 | 2 2 2 | 2 2 2 | 1 1 1 | 1 2 3 | Dst ... |
| 2 2 2 | 1 1 1 | 2 2 | 2 | 2 | 1 2 3 | Belanja Jasa Kantor Belanja Telepon |
| 2 2 2 2 | 1 1 1 1 1 | 2 2 2 2 2 | 2 2 2 | 2 2 | 4 5 9 .. | Belanja Air Belanja Listrik Belanja Surat Kabar/Majalah Belanja Langganan Internet Belanja Jasa Staf Pemerintah |
| 2 2 2 | 1 1 1 | 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 3 3 | . 1 2 | Desa/ Operator Komputer Dst ... Belanja Pemeliharaan Belanja pemeliharaan bangunan dan atau gedung kantor |
| 2 2 | 1 | | 2 | 3 | .. | Belanja Pemeliharaan peralatan kantor |
| | | | 2 | 3 | . | Dst ... |
| 2 2 2 | 1 1 1 | 2 2 2 | 2 2 | 4 4 4 | 1 2 | Belanja Cetak dan Penggandaan |
| 2 2 | 1 1 1 | 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 | 4 7 | .. . | Belanja Cetak dan Jilid Belanja Penggandaan Dst ... |
| 2 | | | 2 2 | 5 5 | 1 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat |
| 2 | 1 1 | | 2 | 8 | 1 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Belanja Sewa Meja dan Kursi |
| | 1 1 1 | | | 8 | | Belanja Makanan dan Rapat Belanja Makanan dan |
| 2 2 | | 2 | 2 | 8 | . | Minuman Tamu |
| | | 2 | | | | |
| | | | 2 | | | Minuman |
| | 1 | 2 2 | | 7 | .. | |
| | | 2 | 2 | | | Belanja Makanan dan Minuman |
| | | | | | | Dst ... |
| | | | 2 | 7 | | |
| 2 | | | | | | |
| | | | | | 1 | |
| 2 | | | | | | |
| | 1 | | | | 2 | |
| 2 | | | | | | |
| | | | | 8 | .. . | Dst ... |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya dan Pakaian Kerja |
|-----------|-------|-----|-----|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | Belanja Pakaian Dinas Harian |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | Belanja Pakaian Kerja |
| 2 . | 1 | 2 | 2 | 9 | .. | Dst ... |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | | Belanja Perjalanan |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | Belanja Perjalanan Dinas |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | Dst ... |
| 2 | 1 | 2 | 3 | | | Belanja Modal |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | | Belanja Modal Sarana dan Prasarana Perkantoran |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | Belanja Modal Komputer/Notebook |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | Belanja Modal Printer |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | Belanja Modal Mesin Ketik |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | Belanja Modal Meja |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | Belanja Modal Kursi |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | .. | |
| | | | | | . | |
| | | | | | | Dst ... |
| 2 Belanja | 1 2 1 | 3 3 | 2 | | | OPERASIONAL BPD Barang dan Jasa |
| 2 2 2 | 1 1 1 | 3 3 | 2 2 | 1 1 1 | 1 .. . | Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor |
| Dst 2 2 | 1 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | ... Belanja Jasa Kantor Belanja Surat |
| 2 | 1 | 3 3 | 2 2 | 2 | | Kabar/Majalah |
| 2 2 | 1 1 | 3 | 2 | 2 | .. . | Dst ... |
| 2 | 1 1 | 3 | 2 2 | 4 4 | 1 | Belanja Cetak dan Penggandaan |
| | | 3 | | | 2 | Belanja Cetak dan Jilid |
| 2 | | 3 | 2 | 4 | .. | Penggandaan |
| | | 3 | 2 | 4 | | Belanja |
| Dst 2 | 1 1 | | | | . | ... Belanja Sewa Sarana Mobilitas Belanja Sewa Sarana |
| 2 2 | 1 | 3 3 | 2 2 | 5 5 | 1 | Mobilitas Darat |
| Dst 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | .. . | ... |
| 2 | 1 | 3 3 | 2 2 | 8 | | Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman |
| | 1 | 3 | | 8 | 1 | Rapat |
| 2 | 1 | | 2 | 8 | .. | |
| | | | | 9 | . | Dst ... |
| 2 | | 3 | 2 | | | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya dan Pakaian Kerja |
| 2 | | | 2 | 9 | | Belanja Pakaian Dinas Harian Belanja Pakaian Kerja |
| 2 | 1 1 | 3 3 | 2 | 9 | 1 2 | |
| 2 | 1 | | 2 | 9 | .. | |
| | | 3 | | | . | |
| | | | | | | Belanja Perjalanan |
| | | 3 | | 10 | | |
| | | | 2 | | | |
| | 1 | | | | | |
| | | | | | | Dst ... |
| 2 | | | | | | |
| 2 2 | 1 1 | 3 3 | 2 2 | 10 10 | 1 2 | Belanja Perjalanan Dinas Dst ... |
|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| 2 | 1 | 3 | 2 | | | Tunjangan Sidang |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 16 16 | 1 | Tunjangan Sidang BPD |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 16 | .. . | Dst ... |
| 2 | 1 | 3 | 3 | | | Belanja Modal |
| 2 2 | 1 1 | 3 | 3 | 2 | | Belanja Modal Sarana dan Prasarana Perkantoran Belanja Modal |
| 2 2 | 1 | 3 3 | 3 3 | 2 2 | 1 ... | Komputer/Notebook Dst ... |
| 2 | 1 | 4 | | | | PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA |
| 2 | 1 1 | 4 | 2 | | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 1 | 4 | | | | Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak |
| 2 2 | 1 1 | 4 4 | 2 2 2 | 4 4 8 | 1 | Belanja Makanan dan Minuman Minuman |
| 2 2 | 1 1 | 4 4 4 | 2 2 2 | 8 10 10 | 1 1 | Belanja Makanan dan Rapat Belanja Perjalanan Belanja Perjalanan Dinas |
| 2 | 1 | | 2 | 11 | | Upah Kerja |
| 2 | 1 | 4 4 | 2 | 11 | 1 | Upah Pekerja |
| 2 2 2 | 1 1 1 | 4 4 4 | 3 3 3 | 2 2 | | Belanja Modal Belanja Modal Sarana dan Prasarana Perkantoran |
| | | | | | 1 6 | Lain-Lain Belanja Modal Sarana dan Prasarana Perkantoran |
| 2 2 | 1 1 | 5 | | | | - Belanja Modal Patok Batas PENGELOLAAN KEUANGAN DESA |
| 2 | | 5 | 2 | 12 | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 1 1 | 5 5 | 2 2 | 12 | 1 | Honorarium Honorarium Tim Honorarium Tim Pengelola Keuangan Desa |
| 2 | 1 | 6 | | | | PENYEDIAAN JAMINAN KESEHATAN |
| | | | 2 | | | Belanja Barang dan |
| 2 | 1 | 6 | | | | Jasa |
| 2 2 | 1 1 | 6 6 | | 2 | | Belanja Jasa Kantor |
| | | | 2 2 | 2 | 1 0 | Lain-Lain Jasa |
| | | | | | | Kantor - Iuran BPJS |
| 2 | 1 | 7 | | | | PENDATAAN DAN PENGOLAHAN PROFIL DESA |
|-------|-------|-------|--------|-------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 1 | 7 | 2 | | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 2 2 | 1 1 1 | 7 7 7 | 2 2 2 | 1 4 4 | 1 | Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak |
| 2 2 | 1 1 | 7 7 | 2 10 2 | 10 | 1 | Belanja Perjalanan Belanja Perjalanan Dinas |
| 2 2 | 1 1 | 7 7 | 2 2 | 11 11 | 2 | Upah Kerja Lain-Lain Upah Kerja - Upah pendataan data Dasar Keluarga |
| 2 2 2 | 1 1 1 | 7 7 | 2 2 | 12 12 | 1 | Honorarium Honorarium Tim Honorarium Pokja Profil PENYELENGGARAAN |
| 2 | 1 | 8 | | | | MUSYAWARAH DESA Belanja Barang dan |
| 2 2 | 1 | 8 8 | 2 | 1 1 | | Jasa Belanja Bahan Pakai Habis |
| 2 2 | 1 1 1 | 8 8 8 | 2 2 2 | | 1 | Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman |
| | 1 | 8 | 2 | 8 8 | 1 | Rapat |
| 2 2 | 1 | 8 | 2 | 12 | 1 | Honorarium Honorarium Tim |
| 2 | 1 1 | 9 | 2 | 12 | | PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR DESA |
| 2 | | 9 | 2 | | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 2 | 1 1 1 | 9 9 9 | 2 2 | 5 5 | 1 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat |
| 2 | 1 1 | 9 9 | 2 2 3 | 11 11 | 1 | Belanja Modal |
| 2 | 1 | 9 9 | 3 | 2 | 1 | Sarana dan Perkantoran Belanja Modal Gedung Kantor |
| | | | | | 4 | |
| 2 | 1 | ... | | | | Kegiatan ... |
| 2 | 2 | | | | | |
| | | | | | | BIDANG PELAKSANAAN |
| | | | | | | PEMBANGUNAN DESA |
| 2 | 1 | | 3 | | | Upah Kerja Upah Pekerja |
| | | | | 2 | | Belanja Modal Pembangunan |
| 2 2 | | | | | | |
| 2 | 2 | 1 | | | | PENGASPALAN JALAN DESA |
|-----|-----|-----|-----|-------|----|-------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 2 | 1 | 2 | | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | | | | | | Upah Kerja |
| 2 | 2 2 | 1 1 | 2 2 | 11 11 | 1 | Upah Pekerja |
| 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | | Belanja Modal |
| 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | Transportasi Belanja Modal Jalan |
| 2 | 2 | 25 | | | | PEMBANGUNAN SANITASI LINGKUNGAN |
| 2 | 2 | 25 | 2 | | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 2 | 2 5 | 2 | 11 | | Upah Kerja |
| 2 | 2 | 2 5 | 2 | 11 | 1 | Upah Pekerja |
| 2 | 2 | 2 5 | 2 | 13 | | Pemberian barang kepada masyarakat/ kelompok masyarakat |
| 2 | 2 | 2 5 | 2 | 13 | 1 | Bahan Baku Bangunan |
| 2 | 2 | ... | | | | |
| | | | | | | Kegiatan ... |
| 2 | 3 | | | | | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN |
| 2 | 3 3 | 2 2 | 2 2 | | | PEMBINAAN SATGAS LINMAS |
| 2 2 | 3 | 2 | 2 | 14 | | Belanja Barang dan Jasa Pemberian uang kepada masyarakat/ kelompok masyarakat |
| 2 | 3 | 2 | | 14 | 1 | Insentif |
| 2 | 3 | 3 | | | | - Insentif Satgas Linmas PEMBINAAN KERUKUNAN |
| 2 2 | 3 3 | 3 3 | 2 2 | | | Belanja Barang dan Pemberian uang |
| 2 | 3 | 3 | | 14 | | Jasa: kepada masyarakat/ kelompok masyarakat |
| | | | 2 | 14 | 1 | Insentif - Insentif Pengurus RT/RW |
| 2 2 | 3 3 | 5 5 | 2 | | | PEMBINAAN KEAGAMAAN Belanja Bara5g dan Jasa: |
| 2 | 3 | 5 | 2 | 14 | | Pemberian uang kepada masyarakat/ kelompok masyarakat |
| 2 | 3 | 5 | | | 1 | Insentif - Insentif Imam Desa |
| | | | 2 | 14 | | |
| | | | | | | - Insentif Khatib | | | | | | | | |
|---------|-------------|-----------|---------|----|-------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|--------|--------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------|
| 2 | 3 | 5 | 2 | 14 | | - Dst ... 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | Operasional - Majelis Taklim | | | | | | | | |
| 2 | 3 | 2 | | | | | - Dst ... Kegiatan.... | | | | | | | |
| 2 | 4 | | | | | Belanja Barang dan Pemberian uang | KADER DESA | | | | PEMBINAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | | | |
| 2 | 4 | 1 | | | | | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | | | | | | | |
| 2 2 | 4 | 1 | 2 | | | 1 - | Jasa | | | | | | | |
| 2 | 4 4 | 1 | 2 | 14 | | | kepada masyarakat/ kelompok | | | | | | | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | | | Belanja | Kader Desa | | | | masyarakat Insentif Insetif Masy. | | | |
| | | 1 | | 14 | | | Pemberdayaan | | | | | | PELAYANAN | |
| 2 2 2 2 | 4 4 4 | 2 2 2 2 | 2 2 2 2 | 2 | 4 4 10 10 | 2 1 | Belanja Penggandaan Belanja Perjalanan | PEMBINAAN POS TERPADU Belanja Barang dan Cetak | Jasa dan Penggandaan | | Belanja | Perjalanan | Dinas | |
| 2 2 2 2 | 4 4 4 4 4 4 | 2 2 2 2 2 | 2 2 2 | 2 | 12 12 14 14 | 1 1 | Posyandu Pemberian uang masyarakat/ masyarakat | Honorarium Honorarium Tim Honorarium Pokja | kepada kelompok Posyandu | TENAGA | Insentif - Insentif Kader PENGEMBANGAN KESEHATAN | Barang | DESA dan Jasa uang kelompok | Desa |
| 2 2 2 2 | 4 | 3 3 3 | 2 2 2 | 14 | 14 | | Pemberian masyarakat/ masyarakat Insentif - Insentif | Bidan | kepada Non PNS | | Belanja | | | |
| 2 | 4 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 4 | | | | | 1 | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Kegiatan..... | | | | | | | |
| | | ... | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 5 | | | | | BIDANG TAK TERDUGA |
|-----|-----|----|----|----|----|--------------------------------------|
| 2 | 5 | 1 | | | | KEGIATAN KEJADIAN LUAR BIASA |
| 2 | 5 | 1 | 2 | | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | | Belanja Bahan Pakai Habis |
| 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | Lain-Lain Belanja Bahan |
| | | | | | | - Obat-obatan |
| 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | | Belanja Makanan dan Minuman |
| 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 3 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan |
| | | | | | | - |
| | | | | | | Dst... |
| 2 | 5 | 2 | | | | Kegiatan... |
| | | | | | | JUMLAH BELANJA |
| | | | | | | SURPLUS / DEFISIT |
| 3 3 | 1 | | | | | PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan |
| 3 | 1 | 1 | | | | SILPA |
| 3 | 1 | 2 | | | | Pencairan Dana Cadangan |
| 3 | 1 | 3 | | | | Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan |
| | | | | | | JUMLAH (Rp) |
| | | | | | | Pengeluaran |
| 3 | 2 | | | | | Pembiayaan |
| 3 | 2 | 1 | | | | Pembentukan Dana Cadangan |
| 3 | 2 | 2 | | | | Penyertaan Modal Desa |
| 3 | 2 | 2 | 1 | | | Penyertaan Modal Desa pada BUM Desa |
| | | | | | | JUMLAH (Rp) |
KEPALA DESA ...
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)
E. Format Rencana Anggaran Biaya (RAB)
RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA ... KECAMATAN ....
TAHUN ANGGARAN ...
1. 2. 3.
Bidang
: ________________
Kegiatan
: ________________
Waktu Pelaksanaan
:
Rincian Pendanaan :
| NO. | URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp.) | JUMLAH (Rp.) |
|--------------|--------------|--------------|----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| JUMLAH (Rp.) | JUMLAH (Rp.) | JUMLAH (Rp.) | JUMLAH (Rp.) | |
..., tanggal ...
Disetujui/mengesahkan Kepala Desa
...
Diverifikasi Sekretaris Desa
...
Cara pengisian :
1. Bidang diisi berdasarkan klasifikasi kelompok belanja.
2. Kegiatan diisi sesuai dengan yang ditetapkan dalam APB Desa.
3. kolom 1 diisi dengan nomor urut
4. kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.
5. kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.
6. kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang
7. kolom 5 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4.
Pelaksana Kegiatan
....
F. FORMAT BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
1. Bidang
2. Kegiatan :
BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
DESA..... KECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN....
:
| | | | Penerimaan (Rp.) | Penerimaan (Rp.) | Nomor Bukti | Pengeluaran(Rp.) | Pengeluaran(Rp.) | Jumlah Pengembalian ke Bendahara | Saldo Kas (Rp.) |
|-----|---------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| No. | Tanggal | Uraian | Dari Bendahara | Swadaya Masyarakat | Nomor Bukti | Belanja Barang dan Jasa | Belanja Modal | Jumlah Pengembalian ke Bendahara | Saldo Kas (Rp.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Pindahan Jumlah dari halaman sebelumnya | | | | | | | |
| | | Jumlah | | | | | | | |
| | | Total Penerimaan | | | | Total Pengeluaran | Total Pengeluaran | Total Pengeluaran | |
| | | | | | | Total Pengeluaran + Saldo Kas | Total Pengeluaran + Saldo Kas | Total Pengeluaran + Saldo Kas | |
Desa.....
....,Tanggal...
Pelaksana Kegiatan
Cara pengisian:
1. Bidang diisi berdasarkan klasifikasi kelompok belanja.
2. Kegiatan diisi sesuai dengan yang ditetapkan dalam APB Desa.
3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut.
4. Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi.
5. Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi.
6. Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima bendahara.
7. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari masyarakat.
8. Kolom 6 diisi dengan nomor bukti transaksi.
9. Kolom 7 diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa.
10. Kolom 8 diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal.
11. Kolom 9 diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan kepada bendahara.
12. Kolom 10 diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah.
G. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN ( SPP )
DESA ... KECAMATAN ....
TAHUN ANGGARAN ...
Bidang
:
...
Kegiatan
1.
2.
:
...
3.
Waktu Pelaksanaan :
...
Rincian Pendanaan :
| NO. | URAIAN | PAGU ANGGARAN | PENCAIRAN S.D. YG LALU | PERMINTAAN SEKARANG | JUMLAH SAMPAI SAAT INI | SISA DANA |
|-------|----------|-----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| | | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) |
| | JUMLAH | | | | | |
..., tanggal ....
Telah dilakukan verifikasi Sekretaris Desa
...
Setujui untuk dibayarkan Kepala Desa
...
Pelaksana Kegiatan
....
Telah dibayar lunas Bendahara
....
Petunjuk pengisian:
1. Bidang diisi berdasarkan klasifikasi kelompok belanja
2. Kegiatan diisi sesuai dengan yang ditetapkan dalam APB Desa.
3. Kolom 1 dengan nomor urut.
4. Kolom 2 diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan.
5. Kolom 3 diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan.
6. Kolom 4 diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya.
7. Kolom 5 diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar.
8. Kolom 6 diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini.
9. Kolom 7 disi dengan sisa anggaran.
H. Format Pernyataan Tanggungjawab Belanja
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA
DESA ... KECAMATAN ....
TAHUN ANGGARAN ...
1. Bidang
:
...
- 2.
Kegiatan :
...
| NO. | PENERIMA | URAIAN | JUMLAH (Rp.) |
|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| JUMLAH (Rp.) | JUMLAH (Rp.) | JUMLAH (Rp.) | |
Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemerikasaan sesuai peraturan perundangundangan.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
..., tanggal ...
Pelaksana Kegiatan
...
Cara pengisian:
1. Bidang diisi berdasarkan klasifikasi kelompok belanja
2. Kegiatan diisi sesuai dengan yang ditetapkan dalam APB Desa
3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut
4. Kolom 2 diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja
5. Kolom 3 diisi dengan uraian keperluan belanja
6. kolom 4 diisi dengan jumlah belanja
7. baris jumlah diisi jumlah keseluruhan
I. Format Penatausahaan
1. Buku Kas Umum
BUKU KAS UMUM DESA ... KECAMATAN ....
TAHUN ANGGARAN ...
| No. | Tgl. | KODE REKENING | KODE REKENING | URAIAN | PENERIMAAN (Rp.) | PENGELUARAN (Rp.) | NO BUKTI | JUMLAH PENGELUARAN KOMULATIF | SALDO |
|--------|--------|-----------------|-----------------|----------|--------------------|---------------------|------------|--------------------------------|---------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| JUMLAH | JUMLAH | JUMLAH | JUMLAH | JUMLAH | Rp. | Rp. | JUMLAH | | |
...., tanggal ...
MENGETAHUI KEPALA DESA,
.....
Cara Pengisian :
Kolom 1diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas
Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 4 diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas
Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas
Kolom 7 diisi dengan nomor bukti transaksi
Kolom 8 diisi dengan penjumlahan komulatif pengeluaran kas
Kolom 9 diisi dengan saldo kas.
Catatan :
sebelum ditandatangani Kepala Desa wajib di periksa dan di paraf oleh Sekretaris Desa.
BENDAHARA DESA,
....
2. Buku Kas Pembantu Pajak
BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
DESA ... KECAMATAN ....
TAHUN ANGGARAN ...
| No. | TANGGAL | URAIAN | PEMOTONGAN (Rp.) | PENYETORAN (Rp.) | SALDO (Rp.) |
|--------|-----------|----------|--------------------|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| JUMLAH | JUMLAH | JUMLAH | | | |
...., tanggal ...
MENGETAHUI KEPALA DESA,
...
BENDAHARA DESA,
....
Cara Pengisian :
Kolom 1diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran
Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran
Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.
Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.
Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara.
3. Buku Bank Desa
BANK CABANG
:
REK. NO.
:
| | | | | PEMASUKAN | PEMASUKAN | PENGELUARAN | PENGELUARAN | PENGELUARAN | SALDO |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|--------------------------|---------|
| No. | TANGGAL TRANSAKSI | TRANSAKSI | BUKTI TRANSAKSI | SETORAN (Rp.) | BUNGA BANK (Rp.) | PENARIKAN (Rp.) | PAJAK (Rp.) | BIAYA ADMINISTRASI (Rp.) | SALDO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| TOTAL TRANSAKSI BULAN INI | TOTAL TRANSAKSI BULAN INI | TOTAL TRANSAKSI BULAN INI | TOTAL TRANSAKSI BULAN INI | | | | | | |
| TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF | TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF | TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF | TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF | | | | | | |
...., tanggal ...
MENGETAHUI KEPALA DESA,
.....
Cara Pengisian :
Kolom 1diisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluarandengan Bank.
Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi Bank.
Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi pemasukan dan pengeluaran.
Kolom 4 diisi dengan bukti transaksi.
Kolom 5 diisi dengan pemasukan jumlah setoran.
Kolom 6 diisi dengan pemasukan jumlah bunga bank..
Kolom 7 diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan.
Kolom 8 diisi dengan pengeluaran jumlah pajak.
Kolom 9 diisi dengan pengeluaran biaya administrasi.
Kolom 10 diisi dengan saldo Bank.
BENDAHARA DESA,
....
BUKU BANK DESA
DESA ... KECAMATAN ....
TAHUN ANGGARAN ...
BULAN
:
J. Format Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
1. Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Semester Pertama)
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN SEMESTER PERTAMA PEMERINTAH DESA..... TAHUN ANGGARAN....
| KODE REKENING | KODE REKENING | KODE REKENING | KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN (Rp.) | JUMLAH REALISASI (RP) | LEBIH/ KURANG (RP) | KET |
|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------|
| | | | 1 | 2 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | PENDAPATAN | | | | |
| 1 | 1 | | | Pendapatan Asli Desa | | | | |
| 1 | 1 | 1 | | Hasil Usaha Desa | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | Hasil Usaha Badan Usaha Milik Desa | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | Tanah Kas Desa | | | | |
| 1 | 1 | 2 | | Hasil Aset | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 1 | Tambatan Perahu | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 2 | Pasar Desa | | | | |
| | | | | Dst... | | | | |
| 1 | 1 | 2 | | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 1 | Tenaga | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 2 | Barang/Material | | | | |
| | | | | Dst... | | | | |
| 1 | 1 | 3 | | Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah | | | | |
| 1 | 1 | 3 | 1 | Hasil Pungutan Desa | | | | |
| 1 | 1 | 3 | 2 | Hasil Tanah Kas Desa | | | | |
| | | | | Dst... | | | | |
| 1 | 2 | | | Pendapatan Transfer | | | | |
| 1 | 2 | 1 | | Dana Desa | | | | |
| 1 1 | 2 2 | 2 | | Bagian dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah kabupaten | | | | |
| 1 | | 3 | | Alokasi Dana Desa | | | | |
| | 2 | 4 | | Bantuan Keuangan | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 1 | Bantuan Provinsi | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 2 | Bantuan Kabupaten | | | | |
| 1 1 | 3 3 | | | Pendapatan Lain-lain Hibah dan Sumbangan dari pihak ke- | | | | |
| 1 | | 1 | | tiga yang tidak mengikat Lain-lain Pendapatan Desa yang sah | | | | |
| | 3 | 2 | | | | | | |
| 2 | | | JUMLAH PENDAPATAN BELANJA | | | | | |
| 2 | 1 | | | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | | | | |
| 2 | 1 | 1 | | PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN | | | | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | Belanja Pegawai | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| | 1 | 1 | 1 1 | Penghasilan Tetap | | | | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Penghasilan Tetap Kepala Desa & Perangkat | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 2 2 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 4 4 | | Tunjangan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat - Kepala Desa - Sekdes - Kaur - Kadus | |
| | 2 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | Tunjangan Anggota BPD - Ketua | Ketua Sekretaris OPERASIONAL PEMERINTAH |
| - Wakil - - 2 2 Belanja Belanja 1 Belanja 2 Belanja 3 Belanja Dst Belanja 1 Belanja 2 Belanja 3 Belanja 4 Belanja 5 Belanja 9 ... | 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 | 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 | Anggota Bahan Alat Benda Alat ... Jasa Telepon Air Listrik Surat | DESA dan Jasa Pakai Habis Kantor Pos Bahan Kebersihan Kantor Kabar/Majalah Internet Belanja Jasa Staf Pemerintah Desa/ Operator Komputer Dst ... Pemeliharaan pemeliharaan bangunan dan gedung kantor Pemeliharaan peralatan ... | Barang Tulis dan Langganan |
| 2 2 | 2 | 2 2 2 | 2 2 2 | 3 3 3 | 1 2 | Belanja Belanja atau Belanja kantor | |
| 2 2 2 | | 2 | 2 2 | 3 4 | ... 1 | Dst Belanja Cetak dan Penggandaan | |
| 2 | 1 1 | 2 2 2 | 2 2 2 | 4 4 4 | 2 | Belanja Cetak dan Jilid Belanja Penggandaan Dst ... | |
| 2 | 1 1 | 2 2 2 | 2 2 | 5 5 | | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Belanja Sewa Sarana Mobilitas | |
| 2 2 | 1 | 2 | 2 2 | 7 | ... | Darat Belanja Sewa Perlengkapan dan | Meja |
| 2 | 2 1 2 1 | 2 2 | 2 2 | 7 7 | 1 | Peralatan Kantor Belanja Sewa dan Kursi Dst ... | |
| 2 2 | 1 1 1 | 2 2 2 | 2 2 | 8 8 | 1 ... | Belanja Minuman Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Tamu | Makanan dan |
| 2 | 1 | 2 | | 8 | 1 2 | Dst ... Belanja Pakaian Dinas dan | |
| 2 2 | 1 1 | 2 | 2 2 | 8 9 | ... | Atributnya dan Pakaian Kerja Belanja Pakaian Dinas Harian | |
| 2 2 | 1 | 2 | 2 | 9 9 | 1 2 | Belanja Pakaian Kerja Dst ... | |
| 2 | 1 | 2 2 | 2 2 | 9 | ... | | |
| 2 2 | 1 1 | 2 2 | 2 2 | 10 | | Belanja Perjalanan | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 2 | 1 | 2 | 2 | 10 10 | 1 2 | Belanja Perjalanan Dinas Dst ... | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 2 | 3 | | | Belanja Modal | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | | Belanja Modal Sarana dan Prasarana | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Perkantoran | Perkantoran | Perkantoran | Perkantoran | Perkantoran | Perkantoran | Perkantoran | Perkantoran | Perkantoran | Perkantoran | Perkantoran | Perkantoran |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | Belanja Modal Komputer/Notebook | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 2 2 | 3 | 2 | 2 | Modal Printer Ketik | Belanja | Belanja | Belanja | Belanja | Belanja | Belanja | Belanja | Belanja | Belanja | Belanja | Belanja | Belanja |
| 2 2 | 1 1 | 2 | 3 3 | 2 2 | 3 4 | Belanja Modal Mesin Belanja Modal Meja | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | Belanja Modal Kursi | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ... | Dst ... | | | | | | | | | | | | |
| | 2 1 | 3 | | | OPERASIONAL | | BPD | BPD | BPD | BPD | BPD | BPD | BPD | BPD | BPD | BPD | BPD | BPD |
| 2 | 1 | 3 | 2 | | | Belanja Barang dan Jasa | | | | | | | | | | | | |
| 2 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | | Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 1 | 3 3 | 2 | 1 1 | 1 ... | Dst ... | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 3 3 | 2 2 | 2 2 | 4 | Belanja Jasa Kantor Belanja Surat | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | | 2 | | ... | Kabar/Majalah Dst ... | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak dan Jilid | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 3 3 | 2 | 4 | 2 | Belanja Penggandaan | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | 2 | 4 | ... | Dst ... | | | | | | | | | | | | |
| 2 2 | 1 1 1 | 3 | 2 2 | 5 5 | | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 3 3 | 2 | 5 | 1 ... | Dst ... | | | | | | | | | | | | |
| 2 2 | 1 1 | 3 3 | 2 2 | 8 8 | 1 | Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | 3 | | | | Rapat | Dst ... | Dst ... | Dst ... | Dst ... | Dst ... | Dst ... | Dst ... | Dst ... | Dst ... | Dst ... | Dst ... | Dst ... |
| 2 | 1 | | 2 2 | 8 | ... | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya dan Pakaian Kerja | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 3 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 3 | | 9 | | Belanja Pakaian Dinas Harian | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | 3 | 2 2 | | 2 | Belanja Pakaian Kerja Dst ... | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | 9 9 | ... | Belanja Perjalanan Belanja Perjalanan | | | | | | | | | | | | |
| 2 2 | 1 1 | 3 3 | 2 2 | 10 10 | 1 | Dinas ... | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | 3 | 2 | 10 | 2 | Tunjangan Sidang | Dst | Dst | Dst | Dst | Dst | Dst | Dst | Dst | Dst | Dst | Dst | Dst |
| 2 | 1 1 | | | 16 | | Tunjangan Sidang BPD | | | | | | | | | | | | |
| 2 2 | 1 | 3 3 3 | 2 2 2 | 16 16 | 1 ... | Dst ... | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Belanja Modal | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 1 1 | 3 3 | 3 3 3 | 2 | | Belanja Modal Sarana dan Prasarana Perkantoran | | | | | | | | | | | | |
| 2 2 | 1 1 | | 3 3 3 | 2 | 1 ... | Belanja Modal Komputer/Notebook Dst ... | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | | 4 | | | PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2 | | Belanja Barang dan Jasa | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 4 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | 4 | 4 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 2 | 1 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | 2 2 | | | Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 4 | | | | Belanja Makanan dan Minuman | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat |
|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 1 | 4 | 2 | 10 | | Belanja Perjalanan |
| 2 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1 | Belanja Perjalanan Dinas |
| 2 2 | 1 1 | 4 4 | 2 2 | 11 11 | 1 | Upah Kerja Upah Pekerja |
| | 1 | 4 | 3 | | | Belanja Modal |
| 2 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | | Belanja Modal Sarana dan Prasarana Perkantoran |
| 2 2 | 1 | 4 | 3 | | 16 | Lain-Lain Belanja Modal Sarana dan Prasarana Perkantoran - Belanja Modal Patok Batas PENGELOLAAN KEUANGAN DESA |
| | 1 | 5 | | 2 | | |
| 2 2 | 1 | 5 | 2 | | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 1 1 | 5 5 | 2 2 | 12 12 | | Honorarium Honorarium Tim Honorarium Tim Pengelola Keuangan Desa - Penanggungjawab - Koordinator PTPKD - Pelaks
Bab VI - Keuangan dan Kekayaan Desa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu diatur Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ... dengan rincian sebagai
berikut:
1. Pendapatan Desa
Rp......
2. Belanja Desa
- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
Rp......
- b. Bidang Pembangunan
Rp......
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp......
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp......
- e. Bidang Tak Terduga
Rp......
- Jumlah Belanja
Rp......
Surplus/Defisit
Rp......
= = = = = = = = = ===
3. Pembiayaan Desa
- a. Penerimaan Pembiayaan
Rp. ......
- b. Pengeluaran Pembiayaan
Rp. ...
Selisih Pembiayaan ( a - b )
Rp......
= = = = = = = = = ===
Bab VI - Keuangan dan Kekayaan Desa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu diatur Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:
1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB DesaTahun
Anggaran ...;
2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa sampai dengan 31 Desember 20...
3. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa.
Bab VI - Keuangan dan Kekayaan Desa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu diatur Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
Bab VI - Keuangan dan Kekayaan Desa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu diatur Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.
Ditetapkan di ...
Pada tanggal ...
KEPALA DESA ...
...
Lampiran I
- Peraturan Desa ...
Nomor
:
Tahun
:
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB Desa PEMERINTAH DESA ... TAHUN ANGGARAN....
| KODE | KODE | KODE | REKENING | REKENING | URAIAN | ANGGARAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | LEBIH/ KURANG (Rp.) | KET |
|--------|--------|--------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-------|
| 1 | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | | |
| | | | | | PENDAPATAN | | | | |
| 1 | 1 | | | | Pendapatan Asli Desa | | | | |
| 1 | 1 | 1 | | | Hasil Usaha Desa | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | | Hasil Usaha Badan Usaha Milik Desa | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | | Tanah Kas Desa | | | | |
| 1 | 1 | 2 | | | Hasil Aset | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 1 | | Tambatan Perahu | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 2 | | Pasar Desa | | | | |
| | | | | | Dst... | | | | |
| 1 | 1 | 2 | | | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | | | | |
| 1 1 | 1 | 2 | 1 | | Tenaga | | | | |
| | 1 | 2 | 2 | | Barang/Material | | | | |
| 1 | 1 | 3 | | | Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah | | | | |
| 1 1 | 1 1 2 | 3 | 1 2 | | Hasil Pungutan Desa Hasil Tanah Kas Desa Dst... | | | | |
| 1 1 | 2 2 | 3 | | | Pendapatan Transfer Dana Desa | | | | |
| 1 | | 2 | | | Bagian dari Hasil Pajak & kabupaten | | | | |
| 1 | 2 | 1 | | | | | | | |
| | 2 | | | | Retribusi Daerah | | | | |
| 1 | | 3 | | | Alokasi Dana Desa | | | | |
| 1 | | 4 | | | Bantuan Keuangan Bantuan Provinsi | | | | |
| 1 | 2 2 | 4 | 1 2 | | Bantuan Kabupaten Pendapatan Lain-lain Hibah dan Sumbangan dari | | | | |
| 1 | 3 3 | 4 | | | pihak ke-tiga yang tidak mengikat | | | | |
| 1 | | | | | Lain-lain Pendapatan Desa yang sah | | | | |
| | | 1 | | | | | | | |
| 1 | 3 | 2 | | | | | | | |
| 2 | | | | | BIDANG PEMERINTAHAN DESA | | | | |
| | 1 | | | | PENYELENGGARAAN | | | | |
| 2 | 1 | 1 | | | Penghasilan Tetap dan Tunjangan | | | | |
| 2 | 1 | 1 | | | Belanja Pegawai | | | | |
| 2 | | | 1 | | | | | | |
| 2 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | Penghasilan Tetap | | | | |
| | | 1 | 1 | 1 | Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat | | | | |
| 2 2 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 4 4 | 1 | Tunjangan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat | | |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | Tunjangan Anggota BPD | | |
| 2 | 1 | 2 | | | | Operasional Perkantoran | | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | | | Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis | | |
| 2 2 2 2 | 1 1 1 1 | 2 2 2 | 2 2 2 | 1 1 | 1 3 | Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Benda Pos Belanja Alat dan Bahan Kebersihan | | |
| 2 2 2 2 2 2 2 2 | 1 1 1 | 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 2 | 1 1 2 2 2 2 2 2 | 2 1 2 3 4 5 Dst | Dst ... Belanja Jasa Kantor Belanja Telepon Air Listrik Surat Kabar/Majalah Langganan Internet ... | | Belanja Belanja Belanja Belanja |
| 2 2 2 2 2 2 2 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 3 3 3 4 4 4 5 5 7 8 8 | 1 dan 2 Dst 1 2 Dst 1 1 | Pemeliharaan pemeliharaan bangunan gedung kantor Pemeliharaan peralatan ... Cetak dan Penggandaan Cetak dan Jilid Penggandaan ... Sewa Sarana Mobilitas Sewa Sarana Mobilitas Darat Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Belanja Sewa Meja dan Kursi Dst ... Belanja Makanan dan Minuman | atau | Belanja Belanja Belanja kantor Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja |
| 2 | 1 1 1 | 2 2 2 | 2 2 | 7 | 1 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | |
| 2 2 | | | | 8 | | Belanja Makanan dan Minuman Tamu | | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | | | | | |
| 2 2 | | 2 2 2 | 2 2 2 | 9 9 | 2 | Dst ... Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya dan Pakaian Kerja | | |
| 2 2 | 1 1 1 | 2 2 | 2 | 9 10 | | Belanja Pakaian Dinas Harian Belanja Pakaian Kerja Dst ... Belanja Perjalanan Belanja Perjalanan Dinas Dst ... Belanja Modal | | |
| 2 2 2 2 | 1 1 1 1 1 1 | 2 2 2 2 | 2 2 3 3 3 | 10 10 2 2 | 1 2 1 2 | Belanja Modal Sarana dan Prasarana Perkantoran Belanja Modal Komputer/Notebook Belanja Modal Printer | | |
| 2 | 1 | | 3 | 2 | 1 | | | |
| 2 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | Belanja Modal Mesin Ketik Belanja Modal Meja | | |
| 2 | | | 3 | 2 | 3 4 | Belanja Modal Kursi | | |
| 2 | 1 1 | | 3 | 2 | 5 | | | |
| | | | | | | Dst ... | | |
| | | | 2 2 | | | | | |
| | | 2 | | | | | | |
| 2 | 1 | 3 | | | | Operasional BPD | | | | |
|-------------|-------|-------------|---------|------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------------|-----|
| 2 | 1 | 3 | 2 | | | Belanja Barang dan Jasa | | | | |
| 2 2 1 | 1 | 3 1 3 | 2 2 | 1 1 | | Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor | | | | |
| 2 | 1 | 3 1 3 | 2 2 | 2 2 | 4 | Belanja Jasa Kantor Belanja Surat Kabar/Majalah | 2 | | | |
| 2 2 2 | 1 1 1 | 3 3 | 2 2 2 | 4 4 4 | 1 2 | Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak dan Jilid Belanja Penggandaan | | | | |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | | | | |
| 2 | 1 | 3 3 | 2 | 5 | 1 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | | | | |
| 2 2 | 1 1 | 3 3 | 2 2 | 8 8 | 1 | Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Rapat Dst ... | | | | |
| 2 2 2 | 1 1 | 3 3 | 2 2 | 9 9 | 1 | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya dan Pakaian Kerja Belanja Pakaian Dinas Harian | 2 | | | |
| 2 1 2 2 2 2 | 1 1 | 3 3 1 3 1 3 | 2 2 2 2 | 9 10 10 10 | 2 Dst | Belanja Pakaian Kerja Belanja Perjalanan ... | | | | |
| 1 2 2 | | 1 3 1 3 | | | Tunjangan Tunjangan | Belanja Perjalanan Dinas Sidang Sidang | | BPD | | |
| | 1 | 3 1 | 2 2 3 | 16 16 | Belanja 1 | Modal Belanja Modal Sarana dan Prasarana Perkantoran Belanja Modal | | | | |
| 2 | 1 | 3 3 1 4 | 3 3 | 2 2 | | Komputer/Notebook Dst ... | 2 | | | |
| 2 2 | 1 1 | 1 4 5 | 2 | 8 12 | | | | | | |
| 2 | 1 1 | 4 | 2 2 | | | Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Belanja Barang dan Jasa | | | | |
| 2 2 | | 4 4 | 2 | 4 | Belanja | Cetak Belanja Cetak Belanja Makanan dan Belanja Makanan dan Rapat | | | Penggandaan | dan |
| | | | | 4 | 1 | Minuman Minuman | | | | |
| 2 | 1 | 4 4 | 2 2 | 8 | 1 | Belanja Perjalanan Belanja Perjalanan Dinas | | | | |
| 2 | 1 | 4 4 | 2 2 | 10 | 1 | Upah Kerja Upah Pekerja | | | | |
| 2 2 1 | 1 1 | 4 | 2 2 | 10 11 | | Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa | | | | |
| 2 | 1 | 5 | | 11 | | Belanja Barang dan Jasa | | | | |
| | 1 | | 2 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| | | 5 | | | | | | | | |
| 2 | 1 1 | | | 12 | 1 | Honorarium | | | | |
| 2 | | | | | | Honorarium | | | | |
| | | | 2 | | | Tim Honorarium Tim | | | | |
| | | | | | | Keuangan Desa | | | | |
| | | 5 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Pengelola | | |
| 2 | 1 | 6 | | | | Penyediaan Jaminan Kasehatan |
|-------------|---------|-------|-------|-------|-----|---------------------------------------------------------|
| 2 | 1 | 6 | 2 | | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | | 6 | | | | |
| 2 | 1 1 | 6 | 2 2 | 2 | | Belanja Jasa Kantor |
| | | | | 2 | 10 | Lain-Lain Jasa Kantor - Iuran BPJS |
| 2 | 1 | 7 | | | | Profil |
| 2 | 1 | 7 | 2 | | | Pendataan dan Pengolahan Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | | Belanja Bahan Pakai |
| 2 2 | 1 | 7 | | | | Habis Belanja Cetak dan |
| | 1 | | 2 | 4 | 1 | Penggandaan |
| 2 | | 7 | 2 | 4 | | Belanja Cetak |
| 2 | 1 1 1 | 7 7 | 2 2 | 10 | 1 2 | Belanja Perjalanan Belanja Perjalanan Dinas |
| 2 2 | | 7 | | 10 | | Lain-Lain Belanja |
| | | | 2 | 10 | | Perjalanan Dinas |
| 2 | 1 1 | 7 7 | 2 | | | Upah Kerja Lain-Lain Upah Kerja |
| | | | | 11 | 2 | |
| | | | 2 | 11 | | - Upah pendataan data Dasar Keluarga |
| 2 | 1 1 | 7 7 | 2 2 | 12 12 | | Honorarium Honorarium Tim |
| 2 | 1 1 | | | | 1 | - Honorarium Pokja Profil |
| 2 2 2 2 2 2 | 1 1 | 8 | | | | Penyelenggaraan |
| 2 | | 8 8 | | | | Musyawarah Desa |
| | 1 1 1 1 | 8 | 2 2 2 | 1 1 | | Belanja Barang dan Jasa |
| | | | | | 1 | Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor |
| | | 8 8 | 2 2 | 8 8 | | Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman |
| | | | | | 1 | Rapat |
| 2 | 1 | 8 8 | 2 2 | | | Honorarium Honorarium Tim |
| 2 | | | | 12 | | - Honorarium Panitia Pelaksana |
| 2 | | | | | 1 | Pembangunan Sarana dan |
| 2 2 | 1 1 | 9 | | 12 | | Prasarana Kantor Desa Belanja Barang dan Jasa |
| | 1 | 9 9 9 | 2 2 | | | |
| | | | 2 | 11 | 1 | Upah Kerja Upah Pekerja |
| 2 | 1 1 | 9 | 3 | | | |
| 2 2 | 1 | | 3 3 | 11 | | Belanja Modal |
| | | 9 9 | | | | Belanja Modal |
| | | | | 2 | | Sarana dan Perkantoran |
| | | | | 2 | 14 | Belanja Modal Gedung |
| | | | | | | Pembangunan Pekerjaan Lantai - Semen |
| | | | | | | Kantor - Pasir - Kerikil |
| | | | | | | - Tegel |
| | | | | | | - Dst |
| | 1 | .. | | | | Kegiatan ... |
| 2 | | | | | | |
| 2 | 2 | | | | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA |
|-------|-------|----------|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 2 | 1 | | | Pengaspalan Jalan desa |
| 2 | 2 | 1 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 2 | 2 2 | 1 1 | 2 2 | 11 11 1 | Upah Kerja Upah Pekerja |
| 2 | 2 | 1 | 3 | | Belanja Modal - Aspal - Pasir |
| 2 | 2 | | | | Pembangunan Lingkungan |
| | | 25 | | | Sanitasi |
| 2 2 2 | 2 2 2 | 25 25 25 | 2 2 2 | 11 11 1 13 | Upah Kerja Upah Pekerja Pemberian barang kepada masyarakat/ kelompok |
| 2 2 2 | 2 2 3 | 25 | 2 | 13 1 | Bahan Baku Bangunan - Semen - Pasir - Kerikil - Dst Kegiatan ... |
| | | .. | | | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN |
| 2 2 | 3 | 2 | | 14 | Kegiatan Pembinaan Satgas Linmas |
| 2 | 3 3 3 | 2 2 | 2 2 | 14 | Belanja Barang dan Jasa Pemberian uang kepada masyarakat/kelompok masyarakat Insentif - Insentif Satgas Linmas |
| 2 2 | 3 | 2 | 2 | | |
| 2 2 | 3 3 | 3 3 | 2 2 | 14 | Kegiatan Pembinaan Kerukunan Warga Masyarakat Belanja Barang dan Jasa: Pemberian uang kepada |
| 2 | 3 | 3 3 | 2 | | masyarakat/kelompok masyarakat Insentif - Insentif Pengurus RT/RW |
| 2 2 2 | 3 3 3 | 5 5 5 | 2 2 | 14 14 | Kegiatan Pembinaan Keagamaan Belanja Barang dan Jasa: Pemberian uang kepada |
| 2 | 3 | 5 | 2 | 14 1 | masyarakat Insentif - Insentif Imam Masjid - Insentif Khatib - Insentif Guru Sekolah Minggu - Insentif Guru Mengaji |
| | | | | | - Dst ... |
| | 3 | | | | Operasional |
| 2 | | 5 | | | - Majelis Taklim |
| | | | 2 | 14 | |
| | | | | | - Dst ... |
| | | | | 2 | |
| | 3 | .. | | | |
| 2 | | | | | Kegiatan.... |
| 2 | 4 | | | | | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |
|-------|-------|-----|-------|-------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 4 | 1 | | | | Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa |
| 2 | 4 | 1 | 2 | | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 14 | | Pemberian uang kepada masyarakat/kelompok masyarakat |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 14 | 1 | Insentif - Insetif Kader Pemberdayaan Masy. Desa |
| 2 | 4 | 2 | | | | Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu |
| 2 | 4 | 2 | 2 | | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 2 | 4 | 2 | 2 2 | 4 4 | 2 | Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | | Belanja Perjalanan |
| 2 | 4 4 | 2 2 | 2 | 10 | 1 | Belanja Perjalanan Dinas |
| 2 2 | 4 4 | 2 2 | 2 2 | 12 12 | 1 | Honorarium Honorarium Tim - Honorarium Pokja Posyandu |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 14 | | Pemberian uang kepada masyarakat/kelompok masyarakat |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 14 | 1 | Insentif - Insentif Kader Posyandu |
| 2 | 4 | 3 | | | | Pengembangan Tenaga Kesehatan Desa |
| 2 | 4 | 3 | 2 | | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | 4 | 3 | 2 | 14 | | Pemberian uang kepada masyarakat/kelompok masyarakat Insentif |
| 2 | 4 | 3 | 2 | 14 | 1 | - Insentif Bidan Desa Non PNS |
| 2 | 4 | .. | | | | Kegiatan..... |
| 2 | 5 | | | | | Bidang Tak Terduga |
| 2 | 5 | 1 1 | | | | Kegiatan Kejadian Luar Biasa Belanja Barang dan Jasa |
| 2 2 2 | 5 5 5 | 1 1 | 2 2 2 | 1 1 | 5 | Belanja Bahan Pakai Habis Lain-Lain Belanja Bahan - Obat-obatan Belanja Makanan dan |
| 2 2 | 5 5 | 1 1 | 2 2 | 8 8 | 3 | Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan - Dst... |
| 2 | 5 | 2 | | | | Kegiatan... |
| | | | | | | JUMLAH BELANJA |
| | | | | | | SURPLUS / DEFISIT |
| 3 | | | | PEMBIAYAAN |
|-----|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 1 | | | Penerimaan Pembiayaan |
| 3 | 1 | 1 | | SILPA |
| 3 | 1 | 2 | | Pencairan Dana Cadangan |
| 3 | 1 | 3 | | Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan |
| | | | | JUMLAH (Rp) |
| 3 | 2 | | | Pengeluaran Pembiayaan |
| 3 | 2 | 1 | | Pembentukan Dana Cadangan |
| 3 | 2 | 2 | | Penyertaan Modal Desa |
| 3 | 2 | 2 | 1 | Penyertaan Modal Desa pada BUM Desa |
| | | | | JUMLAH (Rp) |
| | | | | - Pembiayaan Netto (PENERIMAAN PEMBIAYAAN - PENGELUARAN PEMBIAYAAN) - SiLPA tahun berjalan (SELISIH ANTARA PEMBIAYAAN NETTO DENGAN HASIL SURPLUS/ DEFISIT) |
KEPALA DESA ...
(....)
Lampiran II : Peraturan Desa ...
Nomor :
Tahun :
LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20...
| URAIAN | TAHUN N (Tahun Periode Pelaporan) | TAHUN N-1 (Tahun Sebelumnya) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| I. ASET DESA A. ASET LANCAR 1. Kas Desa a. Uang kas di Bendahara Desa b. Rekening Kas Desa 2. Piutang a. Piutang Sewa Tanah b. Piutang Sewa Gedung c. dst... 3. Persediaan a. Kertas Segel b. Materai c. dst... | | |
| JUMLAH ASET LANCAR | | |
| B. ASET TIDAK LANCAR 1. Investasi Permanen - Penyertaan Modal Pemerintah Desa 2. Aset Tetap - Tanah - Peralatan dan Mesin - Gedung dan bangunan - Jalan, Jaringan dan Instalasi - dst... 3. Dana Cadangan - Dana Cadangan 4. Aset tidak lancar Lainnya | | |
| JUMLAH ASET TIDAK LANCAR | | |
| JUMLAH ASET (A + B) | | |
| II.KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | |
| JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | |
| JUMLAH KEKAYAAN BERSIH ( I - II ) | | |
KEPALA DESA ...
(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)